MENGENAL FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) DAN TINJAUAN SINGKAT DARI ASPEK HUKUM PERBANKAN INDONESIA

MENGENAL FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) DAN TINJAUAN SINGKAT DARI ASPEK HUKUM PERBANKAN INDONESIA Oleh : Fransiska Ari Indrawati, S.H, LLM1

Abstrak Pada tahun 2010 pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan ketentuan perpajakan yang dinamakan Foreign Account Tax Compliance Act atau disingkat dengan FATCA. Pengaturan FATCA ini dilatarbelakangi antara lain terjadinya krisis keuangan di AS di tahun 2008 yang salah satu faktor penyebabnya adalah penghindaran pajak dalam jumlah besar oleh warga negara Amerika Serikat yang memiliki pendapatan luar negeri. FATCA diharapkan dapat mencegah penghindaran pajak sehingga dapat menambah pendapatan pemerintah AS. FATCA mewajibkan lembaga keuangan asing untuk melaporkan kepada Internal Revenue Service, badan pemerintah AS yang menangani perpajakan, atas rekening finansial yang dimiliki oleh Wajib Pajak AS atau yang dimiliki lembaga asing dimana Wajib Pajak AS tersebut memiliki kepemilikan yang substansial. FATCA akan diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2014. Pemerintah AS telah memberikan opsi kepada hampir seluruh negara dimana warga negara AS berada untuk menerapkan atau tidak menerapkan FATCA. Pemerintah AS akan mengenakan 30% withholding tax terhadap seluruh pendapatan Foreign Financial Institutions (FFI) yang berasal dari AS misalnya pendapatan dari dividen, bunga dan asuransi apabila FFI ataupun negara dimana FFI tersebut berada tidak menerapkan FATCA. Namun demikian, terdapat dua pilihan agar FFI tidak terkena penerapan withholding tax tersebut yaitu dengan: (i) menandatangani FFI Agreement, atau (ii) menandatangani Intergovernmental Agreement (IGA) yang terdiri atas Model 1 IGA dan Model 2 IGA. Penerapan FATCA telah mendapat dukungan dari forum G20. Indonesia sebagai salah satu anggota G20 diharapkan dapat mengimplementasikan ketentuan ini untuk mendukung terjadinya pencegahan penghindaran pajak yang sudah menjadi perhatian di forum internasional dan terutama untuk menghindari pengenaan withholding tax sebesar 30% yang akan dikenakan oleh pemerintah AS kepada FFI.

A. Pendahuluan

Institutions (FFI) atau lembaga keuangan asing untuk melaporkan kepada Internal Revenue Service (IRS)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

atas aset finansial yang disimpan oleh wajib pajak

merupakan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah

Amerika Serikat (AS). FFI yang telah menandatangani

Amerika Serikat yang mewajibkan Foreign Financial

perjanjian dengan IRS memiliki kewajiban untuk melaporkan kepemilikan rekening wajib pajak AS kepada IRS.

1

Penasehat Hukum Bank Indonesia

41

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 11, Nomor 3, September - Desember 2013

FATCA dikeluarkan oleh Pemerintah AS untuk

demikian, terdapat dua pilihan agar FFI tidak terkena

menghindari penyembunyian pajak yang berasal dari

penerapan withholding tax tersebut yaitu dengan:

pendapatan luar negeri (offshore tax evasion) dan

(i) menandatangani FFI Agreement, atau (ii)

kedepannya FATCA diharapkan dapat menjadi

menandatangani Intergovernmental Agreement (IGA).

standard ketentuan yang digunakan seluruh dunia untuk mencegah penghindaran pajak yang terjadi2.

Kajian singkat ini akan membahas lebih lanjut

Forum G20 juga mendukung penuh upaya untuk

mengenai ruang lingkup FATCA dan wacana

mencegah penghindaran pajak di dunia internasional

penerapan FATCA ditinjau dari sudut pandang hukum

sebagaimana dikemukakan Communiqué of Finance

perbankan di Indonesia.

Ministers and Central Bank Governors pada April

20133. B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelaporan FATCA

Dalam G20 Leaders Declaration, forum G20 juga mengungkapkan bahwa transparansi pajak dan

Berikut ini pengertian dan ruang lingkup FATCA

pertukaran data otomatis (automatic exchange of

berdasarkan Summary of FATCA Reporting for US

information) antar anggota diperlukan sebagai salah

Taxpayers yang disarikan dari situs resmi IRS5.

satu upaya penghindaran pajak4. Forum G20 juga telah berkomitmen untuk memulai pertukaran data

1. Foreign Financial Institution/FFI sebagai subyek

otomatis terkait pajak yang akan dilakukan pada akhir

FATCA

tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya komitmen

FFI yang merupakan subyek pelapor dalam FATCA

dari forum internasional dalam mendukung transparansi

adalah lembaga penyimpan (depository institutions),

pajak dan mencegah penghindaran pajak mengingat

lembaga penjaminan (custodial institutions),

penghindaran pajak saat ini menjadi isu yang telah

lembaga investasi (investment entities), dan

mendunia. Tentu Indonesia diharapkan dapat juga

perusahaan asuransi tertentu (certain insurance

mendukung komitmen yang telah disepakati dalam

companies). Sedangkan pihak yang dikecualikan

forum internasional tersebut khususnya mengenai

dari pelaporan FATCA ini adalah lembaga

upaya mencegah terjadinya penghindaran pajak.

pemerintah/badan yang dimiliki pemerintah, organisasi internasional, bank sentral yang tidak

Terkait dengan upaya pencegahan penghindaran

memiliki kegiatan perbankan komersial, dan dana

pajak oleh Pemerintah AS, terhitung sejak tanggal

pensiun.

1 Juli 2014 Pemerintah AS akan mengenakan 30% withholding tax terhadap seluruh pembayaran kepada

2. Pengertian Wajib Pajak AS dan aset finansial Yang

FFI yang berasal dari sumber pendapatan di AS seperti

Dilaporkan

dividen, bunga dan asuransi apabila FFI tersebut tidak

Dalam situs IRS6, IRS menginformasikan bahwa

memiliki komitmen untuk melaporkan pajak kepada

FATCA mewajibkan lembaga keuangan asing untuk

Pemerintah AS (cq. Internal Revenue Service). Namun

melaporkan kepada IRS atas rekening finansial yang dimiliki oleh Wajib Pajak AS atau yang dimiliki lembaga asing dimana Wajib Pajak AS memiliki kepemilikan yang substansial. Lembaga yang

2

Stack, Robert, Myth vs. FATCA: The Truth About Treasury’s Effort To Combat Offshore Tax Evasion, diakses melalui http://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/Myth-vs-FATCA.aspx.

3

Communiqué Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, Washington, 18-19 April 2013, diakses melalui http://www.g20.org/documents/

5

Lihat http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Summary-of-FATCAReporting-for-U.S.-Taxpayers.

G20 Leaders’ Declaration, Russia, September 2013, diakses melalui http://www.g20.org/news/20130906/782776427.html

6

Ibid.

4

42

memiliki kewajiban pelaporan tidak hanya terbatas


pada bank, namun lembaga keuangan lainnya

2) Menikah dan menyampaikan laporan pajak

seperti lembaga investasi, broker, dan perusahaan

penghasilan gabungan serta memiliki total

asuransi tertentu. Berikut ini merupakan ruang

aset finansial di negara lain lebih dari

lingkup Wajib Pajak AS dan batasan nilai aset

USD100,000 pada hari terakhir di tahun

finansial yang dikehendaki pelaporannya oleh

pajak atau lebih dari USD150,000 pada

FATCA.

setiap saat selama tahun pajak. 3) Menikah namun menyampaikan laporan

a. Wajib Pajak AS berdomisili di luar negeri

pajak penghasilan terpisah serta memiliki

Wajib Pajak AS dikategorikan sebagai Wajib

total aset finansial di negara lain lebih dari

Pajak yang berdomisili di luar negeri apabila


pihak tersebut merupakan warga negara AS


dimana memiliki kewajiban pajak pada negara

setiap saat selama tahun pajak.

asing tersebut dan telah tinggal di negara tersebut atau negara lain setidaknya selama

Yang dimaksud dengan aset finansial di negara

330 (tiga ratus tiga puluh) hari berturut-turut

lain yang wajib dilaporkan sesuai FATCA adalah

dari periode 12 (dua belas) bulan. Wajib Pajak

seluruh aset luar negeri baik berbentuk rekening

tersebut harus menggunakan formulir 8938

ataupun non rekening yang ditujukan untuk

untuk menyampaikan laporan pajak penghasilan

investasi dan bukan digunakan untuk kegiatan

dengan klasifikasi sebagai berikut:

perdagangan atau bisnis. Contoh investasi

1) menikah dan menyampaikan laporan pajak

tersebut antara lain saham dan surat berharga

penghasilan gabungan serta memiliki total

asing, instrumen finansial asing, kontrak dengan

aset finansial di negara lain lebih dari

pihak non US, dan interest di lembaga asing.


Namun demikian, terdapat aset finansial yang


dikecualikan dari pelaporan dalam FATCA yaitu

setiap saat selama tahun pajak. Ketentuan

aset berupa:

ini tetap berlaku meskipun hanya pihak

1) Rekening finansial yang di tatausahakan

suami/istri yang berdomisili di luar negeri. 2) Bukan pihak yang menikah dan tidak

oleh lembaga AS yang meliputi lembaga keuangan asing cabang AS, kantor cabang

menyampaikan laporan pajak penghasilan

luar negeri dari lembaga keuangan AS,

gabungan serta memiliki total aset finansial

dan kantor cabang luar negeri dari anak

di negara lain lebih dari USD200,000 pada hari terakhir di tahun pajak atau lebih dari USD300,000 pada setiap saat selama tahun pajak.

perusahaan dari perusahaan AS; 2) Beneficial interest atas trust dan properti di luar negeri; 3) Bunga/pendapatan dari jaminan sosial, asuransi sosial dan program serupa lainnya

b. Wajib Pajak AS berdomisili di AS

dari pemerintah asing.

Wajib Pajak berikut ini harus menggunakan formulir 8938 untuk menyampaikan laporan

c. Opsi Penerapan FATCA

pajak penghasilan dengan klasifikasi sebagai

Terkait dengan pelaporan sebagaimana diatur

berikut:

dalam FATCA, Pemerintah AS akan

1) Tidak menikah dan total aset finansial lebih

mengenakan 30% withholding tax, kepada

dari USD50,000 pada hari terakhir di tahun

FFI yang tidak memiliki kewajiban melaporkan


Wajib Pajak AS, untuk setiap penerimaan yang

setiap saat selama tahun pajak.

berasal dari sumber pendapatan AS seperti

43


dividen, bunga dan asuransi terhadap institusi

a) Model 1 IGA (pendekatan Pemerintah

keuangan asing. Namun demikian, Pemerintah

ke Pemerintah)

AS menawarkan opsi agar FFI tidak terkena

Dalam Model 1 IGA ini, negara yang

penerapan withholding tax tersebut yaitu

merupakan partner FATCA menanda-

sebagai berikut:

tangani perjanjian dengan Pemerintah AS untuk mengumpulkan informasi

1. FFI Menandatangani perjanjian dengan IRS

terkait rekening warga AS dari seluruh

(FFI Agreement)

FFI yang masuk dalam wilayah jurisdiksi

FFI menandatangani perjanjian dengan IRS

dan untuk selanjutnya secara otomatis

yang dituangkan dalam FFI Agreement.

bertukar informasi melalui IRS. Dalam

Dalam perjanjian ini, FFI setuju untuk

hal ini, FFI tidak perlu menandatangani

berpartisipasi dalam FATCA dengan

perjanjian dengan IRS karena

menandatangani perjanjian langsung

pengumpulan informasi dari FFI akan

dengan IRS dimana FFI wajib melaksanakan

dikoordinir oleh Pemerintah di negara

kewajiban dalam FFI Agreement tersebut

yang bersangkutan.

tanpa turut campur dari pemerintah negara dimana FFI tersebut berdomisili.

Perjanjian Model 1 IGA ini dituangkan dalam bentuk Agreement between the

Konsep FFI Agreement tersebut tersedia

Government of the United States of

dalam situs resmi IRS yaitu http://www.irs.

America and the Government of [FATCA

gov/pub/irs-drop/n-13-69.pdf, dimana

Partner] to Improve International Tax

konsep tersebut mengatur pokok-pokok

Compliance and to Implement FATCA,

perjanjian antara lain sebagai berikut:

yang konsepnya tersedia dalam situs

kewajiban untuk melakukan due diligence

resmi Pemerintah AS yaitu http://www.

bagi FFI, persyaratan untuk memberikan

treasury.gov/resource-center/tax-policy/

deposit, kewajiban pelaporan informasi dan

treaties/Pages/FATCA.aspx.

pengembalian pajak, prosedur kepatuhan yang wajib dilaksanakan oleh FFI, dst.

b) Model 2 IGA Dalam Model 2 IGA, pemerintah negara

Berdasarkan draft FFI Agreement tersebut,

setempat menandatangani perjanjian

FFI dipersyaratkan antara lain untuk

dengan IRS dan selanjutnya pemerintah

melakukan due diligence dalam rangka

negara setempat tersebut mewajibkan

mengidentifikasi rekening yang dimiliki

FFI untuk melakukan pendaftaran ke

oleh warga negara AS dan secara tahunan

IRS untuk selanjutnya mengikuti

melaporkan informasi terkait rekening

ketentuan dalam FFI Agreement.

tersebut kepada IRS. Melalui model ini, FFI melaporkan 2. Penandatanganan Intergovernmental

langsung kepada IRS secara tahunan ,

Agreement (IGA)

tanpa melalui pemerintah negara

Pemerintah AS melalui US Treasury

setempat, atas seluruh informasi

Department mengembangkan dua model

rekening wajib pajak AS termasuk

IGA sebagai alternatif cara untuk penerapan

ringkasan informasi rekening wajib

FATCA yaitu:

pajak AS meskipun belum mendapatkan persetujuan dari pemilik rekening untuk

44


dilaporkan ke IRS (non-consenting

C. Pro dan Kontra Wacana Penerapan FATCA

account). Melalui kerjasama Model 2 ini, IRS dapat meminta pemerintah

Terkait dengan wacana penerapan FATCA, berikut ini

negara yang merupakan partner FATCA,

pro dan kontra secara umum terkait dengan opsi

informasi rekening individual yang

yang dimiliki dalam wacana penerapan FATCA dari

mendasari ringkasan informasi yang

sisi perbankan yaitu:

dilaporkan oleh FFI terkait non consenting account.

1. Tidak menerapkan FATCA Dalam hal Indonesia memutuskan untuk tidak

Perjanjian Model 2 IGA ini berupa

menerapkan FATCA maka Pemerintah AS akan

Agreement between the Government

mengenakan 30% withholding tax atas

of the United States of America and

penerimaan pendapatan FFI yang berasal dari

the Government of [FATCA Partner] for

sumber pendapatan di AS seperti dividen, bunga

Cooperation to Facilitate the

dan asuransi. Berikut ini adalah pro dan kontra

Implementation of FATCA, yang

bagi Indonesia bila tidak menerapkan FATCA

konsepnya tersedia dalam situs resmi

dimaksud.

Pemerintah AS yaitu http://www.treasury.gov/resourcecenter/tax-policy/treaties/Pages/FATCA. aspx.

Pro

Kontra

• Indonesia tidak memiliki ketentuan yang dapat memaksa Wajib Pajak AS sebagai Nasabah Penyimpan untuk memberikan permintaan, persetujuan atau kuasanya untuk menginformasikan rekening yang bersangkutan kepada pihak ketiga.

• Dengan tidak menerapkan FATCA maka Indonesia tidak mendukung program anti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak AS sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan FATCA.

• Dengan tidak diterapkannya FATCA, Indonesia tidak mendukung komitmen forum Internasional untuk bersama-sama berupaya mencegah terjadinya penghindaran pajak. • 30% Withholding Tax akan mengurangi pendapatan bank di Indonesia yang memiliki pendapatan di AS dari dividen, bunga dan asuransi.

2. Menerapkan FATCA melalui FFI Agreement Dalam hal bank-bank di Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam FFI Agreement, berikut ini adalah pro dan kontra bagi Indonesia atas hal dimaksud.

45


Pro

Kontra

• Dengan menerapkan FATCA maka Indonesia mendukung program anti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak AS sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan FATCA dan turut mendukung komitmen forum internasional terkait penghindaran pajak.

• Bank Indonesia harus memahami FATCA dan mensosialisasikan wacana penerapan FATCA kepada bank-bank di Indonesia serta untuk selanjutnya menyerahkan keputusan kepada bank untuk ikut serta dalam FFI Agreement atau tidak.

• Dengan adanya bank-bank di Indonesia yang memiliki kerjasama terkait anti penghindaran pajak, diharapkan Indonesia memiliki track record positif jika suatu saat Indonesia meminta kerjasama kepada AS terkait anti penghindaran pajak.

• Pemerintah Indonesia tidak dapat memantau bankbank yang ikut/tidak ikut serta dalam FFI Agreement karena keinginan bank sendiri ikut serta dalam FFI Agreement.

• Jika bank tidak patuh dalam FFI Agreement yang telah disepakati maka IRS akan sulit untuk memberikan sanksi lain kepada bank kecuali sebagaimana tertera dalam FFI Agreement. Sebaliknya bila IRS merasa bank tidak patuh terhadap FFI Agreement dan akhirnya memutuskan untuk mengenakan 30% withholding tax maka pemerintah Indonesia sulit menjembatani permasalahan ini. • Kerahasiaan informasi dalam pelaporan sebagaimana dimaksud FFI Agreement menjadi tanggung jawab pihak bank dan IRS. Dalam hal ini, otoritas pengawas mencampuri penatausahaan kerahasiaan bank berikut mekanisme pelaporan yang diatur dalam FFI Agreement karena otoritas pengawas bukan merupakan pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. • Bank harus dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS yang wajib dilaporkan sesuai FATCA, hal ini dapat menjadi kendala bagi bank mengingat bank harus melakukan penelusuran ulang atas seluruh pemilik rekening bank yang merupakan Wajib Pajak AS. • Setelah Bank dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS maka bank harus dapat meminta persetujuan/kuasa dari pemilik rekening untuk menginformasikan rekening tersebut kepada IRS, sebagaimana hal ini diatur dalam UU Perbankan.

46


Pro

Kontra • FFI Agreement antara lain mewajibkan FFI untuk menutup rekening Wajib Pajak AS apabila yang bersangkutan tidak patuh memiliki dampak hukum bagi bank yaitu potensi gugatan dari pemilik rekening yang telah ditutup oleh bank.

3. Menerapkan FATCA melalui Intergovernmental Agreement Dalam hal pemerintah Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam Intergovernmental Agreement, berikut ini adalah pro dan kontra bagi Indonesia atas hal dimaksud. Model 1 IGA

Pro

Kontra

• Dengan menerapkan FATCA maka Indonesia mendukung program anti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak AS sebagaimana menjadi tujuan FATCA dan turut mendukung komitmen forum internasional terkait penghindaran pajak.

• Bank harus dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS yang wajib dilaporkan sesuai FATCA, hal ini dapat menjadi kendala bagi bank mengingat bank harus melakukan penelusuran ulang atas seluruh pemilik rekening bank.


• Setelah Bank dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS maka bank harus dapat meminta persetujuan/kuasa dari pemilik rekening untuk menginformasikan rekening tersebut kepada IRS. Hal ini dapat menjadi kendala bagi bank dalam prakteknya.

• Pemerintah Indonesia dapat memantau keikutsertaan bank-bank yang menyampaikan laporan terkait penerapan FATCA.

• Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memaksa Nasabah Penyimpan termasuk Wajib Pajak AS untuk memberikan persetujuan/kuasa kepada bank agar dapat menginformasikan rekening simpanannya tersebut kepada Pemerintah Indonesia untuk selanjutnya disampaikan kepada IRS.

47


Pro

Kontra

• Jika bank tidak patuh dalam kewajiban pelaporan terkait FATCA yang telah disepakati maka otoritas pengawas bank dapat memberikan sanksi kepada bank dan sebaliknya bila IRS merasa bank tidak patuh terhadap IGA dan akhirnya memutuskan untuk mengenakan 30% withholding tax maka pemerintah Indonesia dapat menjembatani permasalahan ini. • Kerahasiaan informasi dalam pelaporan sebagaimana dimaksud IGA dapat dipantau oleh Pemerintah Indonesia/otoritas pengawas bank. Dalam hal ini, otoritas pengawas mengetahui pasti tentang penatausahaan kerahasiaan bank berikut mekanisme pelaporan yang diatur dalam IGA. • Pemerintah dapat menentukan sistem pelaporan kepada IRS yang akan digunakan namun Pemerintah harus tetap menentukan mekanisme pelaporan yang akan dilakukan dari bank kepada Pemerintah sebagai pihak yang mengkoordinir pelaporan tersebut.

Model 2 – IGA

Pro

Kontra

• Dengan menerapkan FATCA maka Indonesia mendukung program anti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak AS sebagaimana menjadi tujuan FATCA dan turut mendukung komitmen forum internasional terkait penghindaran pajak.

• Bank harus dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS yang wajib dilaporkan sesuai FATCA, hal ini dapat menjadi kendala bagi bank mengingat bank harus melakukan penelusuran ulang atas seluruh pemilik rekening bank.


• Setelah Bank dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS maka bank harus dapat meminta persetujuan/kuasa dari pemilik rekening untuk menginformasikan rekening tersebut kepada IRS. Hal ini dapat menjadi kendala bagi bank dalam prakteknya.

48


Pro

Kontra

• Pemerintah Indonesia yang memutuskan mengenai penerapan FATCA pada bank-bank sehingga bank wajib menaati keputusan tersebut dan untuk selanjutnya menaati ketentuan pelaporan sebagaimana diatur dalam FATCA.

• Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memaksa Nasabah Penyimpan termasuk Wajib Pajak AS untuk memberikan persetujuan/kuasa kepada bank agar dapat menginformasikan rekening simpanannya tersebut kepada bank untuk selanjutnya disampaikan kepada IRS.

• Pemerintah Indonesia dapat memantau keikutsertaan bank-bank yang menyampaikan laporan terkait penerapan FATCA.

• Mekanisme pelaporan langsung dari bank kepada IRS dapat menjadi kendala bagi bank khususnya terkait standarisasi sistem pelaporan diantara bankbank.

• Jika bank tidak patuh dalam kewajiban pelaporan terkait FATCA yang telah disepakati maka otoritas pengawas bank dapat memberikan sanksi kepada bank dan sebaliknya bila IRS merasa bank tidak patuh terhadap IGA dan akhirnya memutuskan untuk mengenakan 30% withholding tax maka pemerintah Indonesia dapat menjembatani permasalahan ini. • Kerahasiaan informasi dalam pelaporan sebagaimana dimaksud IGA dapat dipantau oleh Pemerintah Indonesia/otoritas pengawas bank. Dalam hal ini, otoritas pengawas mengetahui pasti tentang penatausahaan kerahasiaan bank berikut mekanisme pelaporan yang diatur dalam IGA.

D. Tinjauan Singkat Penerapan FATCA dari Aspek Hukum Perbankan

Seluruh bank di Indonesia terikat dengan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan sehingga pemberian informasi terkait

1. Ketentuan Rahasia Bank

nasabah bank termasuk nasabah bank yang

Dari aspek hukum perbankan, penerapan FATCA

merupakan Wajib Pajak AS wajib tunduk pada

erat kaitannya dengan ketentuan mengenai rahasia

ketentuan rahasia bank tersebut.

bank yaitu ketentuan mengenai pemberian informasi oleh bank mengenai nasabah dan

Ketentuan rahasia bank diatur dalam Pasal 40 UU

rekening simpanannya sebagaimana diatur dalam

Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

merahasiakan keterangan mengenai nasabah

sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun

penyimpan dan simpanannya kecuali untuk hal-

1998 (selanjutnya disebut “UU Perbankan”).

hal berikut ini:

49


a. kepentingan perpajakan (vide Pasal 41 UU Perbankan); b. penyelesaian piutang bank (vide Pasal 41A UU Perbankan); c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (vide Pasal 42 UU Perbankan); d. perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (vide Pasal 43 UU Perbankan); e. dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (vide Pasal 44 UU Perbankan); dan f. atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari

Berdasarkan hal tersebut diatas, UU Perbankan secara jelas melarang bank untuk menginformasikan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain kecuali kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 44 UU Perbankan yaitu pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan, Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan, serta pihak lain yang disetujui oleh nasabah penyimpan.

Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis (vide Pasal 44A UU Perbankan).

Pemberian informasi kepada pihak lain misalkan IRS dapat dilakukan sepanjang memenuhi Pasal

Ketentuan pelaksanaan dari UU Perbankan

44A UU Perbankan. Sebagaimana diatur dalam

mengenai rahasia bank diatur lebih lanjut dalam

Pasal 44A UU Perbankan, penyampaian informasi

PBI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan

kepada pihak tertentu diperbolehkan sepanjang

Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis

telah terdapat permintaan, persetujuan atau kuasa

Membuka Rahasia Bank (selanjutnya disebut “PBI

dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis

Rahasia Bank”) yang mengatur bahwa Bank wajib

dan bank wajib memberikan keterangan mengenai

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan

simpanan Nasabah Penyimpan kepada pihak yang

dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan

ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan.

dan Simpanan Nasabah (vide Pasal 2 PBI Rahasia Bank) kecuali untuk:

Dengan demikian terkait dengan wacana

a. kepentingan perpajakan;

penerapan FATCA, bank dapat menginformasikan

b. penyelesaian piutang Bank yang sudah

kepada Pemerintah ataupun pihak ketiga atas

diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan

rekening yang dimiliki Wajib Pajak AS sepanjang

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;

terdapat permintaan, persetujuan atau kuasa dari

c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

pemilik rekening terlepas dari opsi yang dipilih

d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata

Pemerintah Indonesia nantinya dalam menerapkan

antara Bank dengan Nasabahnya;

FATCA.

e. tukar menukar informasi antar Bank; f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari

Namun demikian, telah disadari bahwa saat ini

Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;

belum terdapat ketentuan yang memaksa nasabah

dan

penyimpan khususnya Wajib Pajak AS untuk

g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah

memberikan persetujuannya kepada bank untuk

Penyimpan yang telah meninggal dunia.

memberikan keterangan mengenai dirinya dan simpanannya sebagaimana dalam Pasal 44A UU

Terkait dengan wacana penerapan FATCA di

Perbankan. Hal ini dapat menjadi salah satu

Indonesia, tentu perlu dipertimbangkan

kendala dalam penerapan FATCA nantinya dari

pelaksanaan penerapan FATCA agar tidak

sisi hukum perbankan dan pemerintah perlu

melanggar UU Perbankan ataupun ketentuan

mencari solusi pengaturan atas hal tersebut.

perundang-undangan lainnya yang berlaku.

50


Solusi pengaturan yang mungkin dapat ditelaah

Lebih lanjut, ketika melakukan pembukaan

lebih lanjut pro dan kontra-nya antara lain sebagai

rekening untuk pertama kali, Pasal 12 jo. Pasal

berikut:

14 PBI APU-PPT mewajibkan Bank untuk meminta

a. Melakukan perubahan/amandemen UU

informasi untuk mengetahui profil calon nasabah,

Perbankan terkait pengaturan mengenai

yang meliputi:

pemberian informasi nasabah penyimpan dan

a. Identitas, yang mencakup:

simpanannya agar dapat mengakomodir penerapan FATCA ataupun penerapan

1) nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;

komitmen dalam forum internasional dalam

2) nomor dokumen identitas;

rangka mencegah penghindaran pajak;

3) alamat tempat tinggal sesuai dokumen

b. Menerbitkan ketentuan yang mewajibkan bank untuk mengidentifikasi pemilik rekening yang

identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;

merupakan Wajib Pajak AS dan meminta

4) tempat dan tanggal lahir;

pemilik rekening yang bersangkutan untuk

5) kewarganegaraan;

menandatangani persetujuan atau kuasa

6) pekerjaan;

kepada Bank untuk menginformasikan

7) jenis kelamin;

rekeningnya kepada Pemerintah Indonesia.

8) status perkawinan; dan

Bila pemilik rekening tidak bersedia untuk

b. Identitas Beneficial Owner (bila ada);

memberikan persetujuan tersebut, maka Bank

c. Sumber dana;

dapat melakukan tindakan yang diperlukan

d. Perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun;

terkait keberadaan rekening pemilik rekening

e. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau

yang merupakan Wajib Pajak AS tersebut antara lain dengan menutup rekening tersebut.

transaksi yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank; f. NPWP; dan

2. Ketentuan APU-PPT

g. Informasi lain untuk mengetahui profil calon

Wacana penerapan FATCA di Indonesia juga dapat

nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang

dikaitkan dengan ketentuan APU-PPT sebagaimana

diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan

diatur dalam PBI No.14/27/PBI/2012 tentang

perundang-undangan lainnya yang terkait.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank

Dalam ketentuan ini, khusus untuk calon nasabah

Umum (selanjutnya disebut “PBI APU-PPT”)

maka bank wajib mengidentifikasi nasabah yang

terutama ketentuan yang mengatur mengenai

memiliki kewarganegaraan AS dan dapat

kewajiban bank untuk mengenal nasabah melalui

memperkirakan apakah yang bersangkutan dapat

Customer Due Diligence.

dikategorikan sebagai wajib pajak AS yang tunduk dalam FATCA atau tidak, khususnya dengan

Pasal 10 PBI APU-PPT mengatur bahwa bank wajib

memperhatikan nilai transaksi dalam 1 (satu)

melakukan prosedur Customer Due Diligence

tahun yang akan dilakukan. Untuk kedepannya,

(CDD) yang merupakan kegiatan identifikasi,

sebagai syarat tambahan pembukaan rekening,

verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank

Bank dapat meminta dokumen tambahan berupa

untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan

persetujuan/kuasa untuk menginformasikan

profil calon nasabah, Walk-in Customer atau

rekeningnya tersebut kepada IRS dalam rangka

nasabah. Dengan adanya CDD ini, Bank wajib

penerapan FATCA.

mengetahui calon nasabahnya termasuk tentang kewarganegaraan calon nasabahnya tersebut.

51


Untuk existing customer, dengan adanya kewajiban

Selanjutnya mengenai model perjanjian untuk

Bank untuk menatausahakan dokumen/informasi

menerapkan FATCA, Indonesia sebaiknya menerapkan

mengenai nasabah, maka bank perlu melakukan

FATCA dengan menggunakan Model 1 IGA yang

pengkinian data terhadap informasi dan dokumen

nampaknya lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia

tersebut. Cara pengkinian data tersebut diatur

sebagaimana tercermin dalam pro dan kontra

dalam Pasal 29 PBI APU-PPT yaitu:

sebagaimana disebutkan diatas.

a. Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah; b. Menyusun laporan rencana pengkinian data; dan c. Menyusun laporan realisasi pengkinian data.

Penerapan FATCA dengan Model 1 - IGA tersebut wajib tetap mengikuti ketentuan pembukaan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan berdasarkan Pasal 44A UU Perbankan, bank di Indonesia dapat memberikan informasi mengenai

Dengan adanya pengkinian data tersebut,

rekening Wajib Pajak AS kepada Pemerintah AS sesuai

setidaknya Bank dapat mengetahui informasi

dengan permintaan, persetujuan atau kuasa Wajib

terkini mengenai nasabah termasuk dapat

Pajak AS sebagai pemilik rekening di bank tersebut.

menetapkan nasabah yang memiliki kewarganegaraan AS sebagai pihak yang diwajibkan untuk

Sehubungan dengan pengaturan Pasal 44A UU

dilaporkan rekeningnya berdasarkan FATCA

Perbankan tersebut dan terkait dengan penerapan

termasuk profil transaksi dari nasabah tersebut.

FATCA, maka bank di Indonesia perlu melakukan halhal sebagai berikut:

Dalam hal FATCA diterapkan di Indonesia, maka ketentuan APU-PPT dapat mendukung pelaksanaan penerapan FATCA tersebut khususnya pelaksanaan due diligence dan pengkinian data oleh Bank.

a) Melakukan identifikasi rekening-rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak AS; b) Meminta persetujuan atau kuasa dari pemilik rekening agar Bank dapat menginformasikan rekening tersebut kepada IRS (vide Pasal 44A UU

E. Kesimpulan

Perbankan).

FATCA merupakan regulasi Pemerintah AS yang tidak

Kendala yang dapat dihadapi dalam penerapan FATCA

dapat dihindarkan pemberlakuannya di Indonesia.

dari sisi UU Perbankan tersebut antara lain pemilik

Pilihan yang dihadapkan saat ini adalah ikut turut

rekening tidak mau memberikan persetujuan/kuasa

menerapkan FATCA atau pengenaan withholding

kepada bank untuk menginformasikan keterangan

tax sebesar 30% bagi seluruh bank ataupun FFI

nasabah penyimpan dan simpanannya untuk

lainnya yang memiliki pendapatan di AS. Pemerintah

selanjutnya disampaikan kepada IRS, sehingga

Indonesia harus segera menentukan sikap sebelum

kedepannya pemerintah Indonesia perlu mencarikan

diberlakukannya FATCA tersebut pada tanggal 1 Juli

solusi pengaturan yang tepat mengenai hal ini.

2014. Forum internasional, seperti G20 dan OECD, sangat mendukung adanya transparansi pajak dan mencegah upaya penghindaran pajak sehingga penerapan FATCA di Indonesia menjadi pilihan yang utama bagi Indonesia dalam rangka mendukung komitmen internasional tersebut.

52

DAFTAR PUSTAKA

Communiqué Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, Washington, 18-19 April 2013. G20 Leaders’ Declaration, Russia, September 2013. Stack, Robert, Myth vs. FATCA: The Truth About Treasury’s Effort To Combat Offshore Tax Evasion, diakses melalui http://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/Myth-vs-FATCA.aspx. Summary of FATCA Reporting for US Taxpayers, diakses melalui http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Summaryof-FATCA-Reporting-for-U.S.-Taxpayers. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 PBI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

53

MENGENAL FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) DAN TINJAUAN SINGKAT DARI ASPEK HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Recommend Documents