Mengekspor di Tengah Perubahan Lansekap Hukum LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS
Indonesia 2,3 & 5 Agustus, 2010
LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS
Kebijakan dan Konvensi Internasional yang berdampak pada Perdagangan Kayu
Masalah Pembalakan Liar • Masalah yang berabad-abad lamanya berakar pada konflik sosial atas akses ke sumber daya hutan • Penebangan liar adalah ekstraksi, pengolahan, transportasi dan penjualan kayu yang melanggar hukum Kelompok Bank Dunia
Aksi Program Kehutanan G8
"Illegal logging dan kejahatan kehutanan lainnya terdiri dari berbagai jenis umum dijumpai di banyak bagian dunia dan sering melibatkan pemain di kedua negara produsen dan konsumen. Bank Dunia memperkirakan nilai kerugian tahunan pasar global dari pemotongan ilegal dari hutan di tanah masyarakat lebih dari $ 10 trilyun-lebih dari delapan kali total dana bantuan pembangunan resmi untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan dari hutan. “
"Penebangan liar merampok pendapatan dan keuntungan pemerintah nasional dan subnasional, pemilik hutan dan masyarakat lokal secara signifikan, kerusakan ekosistem hutan, distorsi pasar kayu dan penilaian sumberdaya hutan dan bertindak sebagai disinsentif untuk pengelolaan hutan lestari. Perdagangan internasional kayu yang dipanen secara ilegal termasuk transfer pricing, di bawah faktur dan praktik ilegal lainnya, memperburuk masalah penebangan liar. “
Pendekatan untuk Menakel Masalah • Pendekatan dari sisi penawaran • Penguasaan dan kontrol hutan di negaranegara produsen
• Perubahan perilaku produsen • “Jadilah legal”, pengelolaan hutan lestari, sertifikasi, dll
• Pendekatan Berbasis Permintaan • Konsumsi yang bertanggung jawab
• Pengadaan Umum • Regulasi Impor (seperti Lacey Act, FLEGT, CITES dll)
Penguasaan dan Kontrol Pihak Pemasok Dari mana kayu ilegal berasal?
Indonesia telah berkembang sejak tabel ini dibuat pada tahun 2004
BANK DUNIA 2006; sumber data: SENECA CREEK 2004
Penguasaan dan Kontrol Pihak Pemasok • Revisi kebijakan kehutanan • Memperkuat peraturan kehutanan • Memperkuat kontrol perdagangan kayu • Meningkatkan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia, peralatan, mekanisme, pelatihan • Meningkatkan penegakan • Menjalin jaringan dengan stakeholder lain seperti LSM, sektor swasta • Kerjasama Internasional
Perubahan Perilaku Produsen • Jadilah legal • Kode etik praktek / Pedoman-Pedoman • Meningkatkan latihan memanen – Mengurangi Dampak Pembalakan • Bergabung dengan "stepwise" program seperti GFTN, TFT atau Smartwood’s Smartstep • Menggunakan verifikasi legalitas pihak ketiga seperti VLO & VLC • Sertifikasi Rantai Pengawasan • Skema sertifikasi
Pendekatan Berbasis Permintaan • Kebijakan pengadaan umum menargetkan konsumsi kayu lembaga pemerintah - Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Belgia, Denmark, Jepang, dll
Regulasi Impor • Lacey • Rencana Aksi FLEGT • CITES
FLEGT • Rencana Aksi FLEGT Action Plan diadopsi pada tahun 2003 • Tujuan: untuk mengatasi pembalakan liar dan perdagangan terkait • Mengusulkan untuk menggabungkan penawaran dan permintaan mengukur: • • • •
Perjanjian kemitraan sukarela FLEGT Kebijakan pengadaan umum Peraturan Uji Tuntas Bantuan teknis dan keuangan
Perjanjian Kemitraan Sukarela Perjanjian kemitraan sukarela antara Uni Eropa dan negara-negara produsen kayu untuk: •
Meningkatkan perdagangan dalam "jaminan“ kayu legal antara negara-negara mitra FLEGT dan Uni Eropa
•
Mengatur kontrol dan sistem lisensi untuk menyediakan legalitas jaminan yang didukung Pemerintah
•
Menyediakan keuangan,dukungan teknis dan kelembagaan untuk meningkatkan tata kelola hutan.
•
Ditandatangani di Ghana dan Kamerun.
•
Banyak lagi yang masih dalam proses negosiasi termasuk di sini di Malaysia
Sistem Jaminan Legalitas VPA • Yang mendasari definisi legalitas adalah didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur dari negara penghasil kayu; • Legalitas sistem jaminan juga mencakup rantai pengawasan, verifikasi, lisensi dan prosedur pemantauan Independen. • Negara-negara yang menandatangani VPA kemudian mengatur skema bahwa Uni Eropa menerima sebagai bukti legalitas terhadap definisi yang disepakati
CITES • Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa Liar dan Flora yang Terancam Punah (Conventions on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) • Indonesia menjadi anggota sejak 1978 • Wajib bagi Pihak CITES untuk membuat undang-undang untuk mengendalikan perdagangan jenis CITES terdaftar • Spesies yang tercantum dalam Lampiran I, II dan III, tergantung pada ancaman perdagangan pada kemampuanspesies untuk bertahan hidup di alam liar
CITES (Lanj.) • Mencakup baik aspek hukum dan berkelanjutan terhadap spesies ini: • "... Ekspor untuk setiap spesimen dari spesies yang termasuk dalam Lampiran [I. II atau III] memerlukan syarat ijin lebih dahulu dan memberikan presentasi ijin ekspor. Izin ekspor hanya akan diberikan apabila ..... Otoritas Manajemen Negara ekspor yakin bahwa sample yang diperoleh tidak bertentangan dengan hukum Negara untuk melindungi fauna dan flora ... "
• Jika Anda memperdagangkan spesies CITES Anda harus mendaftarkan impor atau ekspor spesies ini. Anda akan melanggar hukum jika Anda tidak melakukan hal ini. • Jenis kayu utama CITES di Asia Tenggara adalah Ramin.
LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS
Sesi Tanya Jawab
