Mengapa Amerika menyebarkan demokrasi ke negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia?

[124] Demokrasi Sistem Kufur Monday, 21 April 2014 05:45

Rokhmat S Labib, Ketua DPP HTI

Selain dijadikan alat penjajahan oleh Amerika dan negara asing lainnya, demokrasi ternyata bertentangan dengan Islam. Bukan hanya produknya yang berupa UU yang pro para korporasi asing sehingga merugikan rakyat banyak, tetapi juga mekanisme da n dasar pemutus demokrasi memang bertentangan dengan Islam.

Sehingga tak aneh, keberkahan Allah cabut dari negeri yang mayoritas Muslim dan kaya sumber daya alam ini sehingga terpuruk di berbagai lini kehidupan. Di seputar itulah wartawan Media Umat Joko Prasetyo berbincang dengan Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S . Labib. Berikut petikannya.

Mengapa Amerika menyebarkan demokrasi ke negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia ?

Karena menguntungkan Amerika. Kalau tidak meguntungkan, mana mungkin Amerika melakukannya, apalagi membutuhkan ongkos yang amat mahal. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Itu kan prinsip penting mereka.

1/7


Apa keuntungan yang didapat Amerika?

Setidaknya ada dua macam. Pertama, keuntungan material, berupa kekayaan dan kekuasaan. Kedua, keuntungan ideologi, berupa tersebarnya ideologi kapitalisme-sekulerisme ke seluruh dunia.

Bagaimana bisa demokrasi bisa mendatangkan keuntungan material bagi Amerika?

Dengan menganut demokrasi, Amerika bisa lebih leluasa memasukkan kepentingannya melalui berbagai regulasi yang dibuat oleh negara penganut demokrasi. Misalnya undang-undang (UU) yang membuka pintu bagi masuknya investasi asing, liberalisasi pengelolaan sumber daya alam, tak menolak pasar bebas, dan lain-lain.

Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankan dengan demokrasi, kepentingan rakyat diutamakan?

Itu teori yang dipropagandakan. Dalam prakteknya justru bertentangan dengan itu. Dalam demokrasi, rakyat disebut sebagai pemegang kedaulatan. Artinya, rakyatlah yang berhak membuat hukum. Namun bisakah seluruh rakyat berkumpul untuk membuat UU? Tentu mustahil!

Maka demokrasi melakukan potong kompas. Harus ada lembaga perwakilan rakyat yang fungsi utamanya adalah membuat UU. Lalu bagaimana memilih orang-orang yang duduk di lembaga itu? Mekasnismenya dengan pemilu.

Dari sinilah masalah mulai terjadi. Untuk bisa terpilih dalam pemilu, membutuhkan dana yang amat besar. Maka sebagian besar yang terpilih adalah para pemilik modal atau mereka yang dibiayai pemilik modal besar.

2/7


Akibatnya, lembaga yang diklaim sebagai wakil rakyat itu sesungguhnya adalah kumpulan para pemilik modal besar atau yang didanai pemilik modal besar. Masihkah mereka bisa disebut wakil rakyat?

Karena telah mengeluarkan modal amat besar, maka mereka disibukkan untuk mengembalikan modal itu plus keuntungan besar yang harus didapat. Akibatnya, mereka bertindak bukan untuk kepentingan rakyat, namun untuk memuluskan kepentingan pribadi.

Maka, terjadilah apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, terjadi jual beli pasal dalam pembuatan UU. Wakil rakyat bukan membela rakyat, namun membela yang bayar.

Kaitannya dengan kepentingan Amerika?

Karena begitu realitasnya, amat mudah bagi Amerika untuk memasukkan kepentingannya. Mereka bisa membayar para wakil rakyat itu untuk membuat UU yang menguntungkan mereka.

Jalan itu menjadi lebih lempang ketika penguasa eksekutif juga menjadi antek Amerika. Dengan kucuran utang, Amerika dapat mengikat sebuah negara dengan berbagai syarat yang yang menguntungkan Amerika. Maka lahirlah UU yang liberal, pro kepentingan asing, dan merugikan rakyat.

Contohnya?

UU SDA, UU Migas, UU BUMN, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, dan lain-lain. Semua UU itu memudahkan asing dalam menguasai dan merampok kekayaan negeri ini. Hal ini juga diakui sendiri oleh anggota DPR Eva Sundari. Ia menyebut ada 76 UU yang diintervensi asing.

Di sini jelas Amerika menyebarkan demokrasi untuk melempangkan jalan bagi penjajajahan Amerika.

3/7


Kalau keuntungan ideologi?

Sebagai negara ideologis, Amerika berkepentingan menyebarkan ideologinya ke seluruh dunia. Ideologi negara tersebut adalah sekulerisme-liberalisme. Umat Islam tahu itu adalah ideologi yang bertentangan dengan Islam. Jika disebarkan secara terbuka, akan banyak penolakan.

Berbeda dengan demokrasi. Masih banyak orang yang tertipu dengan demokrasi. Sehingga penolakannnya lebih kecil. Padahal intinya sama, sekularisme-kapitalisme.

Apa karena itu, Hizbut Tahrir menolak demokrasi?

Itu di antaranya. Namun yang pokok adalah karena demokrasi adalah sistem kufur, sehingga haram mengambil, menerapkan, dan menyebarluaskannya.

Mengapa disebut kufur?

Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, pemegang otoritas dalam membuat hukum adalah rakyat. Prinsip ini jelas kufur dan bertentangan dengan Islam.

Sebab, dalam akidah Islam, pemegang otoritas tunggal dalam membuat hukum adalah Allah SWT. Ini didasarkan banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat al-An’am ayat 50: In al-hukmu illâ lil-Lâh, menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT.

Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Al-Amidi dalam al-Ihkâm misalnya, mengatakan: Lâ h âkima siwâl-Lâh wa lâ h ukma illâ mâ h

4/7


akama bihi. Artinya , tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah, dan tidak ada hukum kecuali yang telah ditetapkan-Nya.

Kalau hukum yang diputuskan lembaga legislatif sejalan dengan Islam, apa juga tetap dikategorikan kufur?

Tetap. UU itu tetap kufur. Sebab, UU tersebut ditetapkan bukan didasarkan pada dalil syara’, namun didasarkan suara mayoritas.

Sebenarnya tidak sulit mengategorikan sebuah hukum disebut kufur atau bukan. Sebab, hukum itu hanya dua, yakni hukum Allah dan hukum jahiliyah atau kufur.

Dalam surat al-Maidah ayat 50 Allah SWT berfirman: Afahukm a-jâhiliyyah yabghûna, wa man a hsanu minl-Lâh hukman liqawmi yûqinûn, yakni “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Ayat ini menghadapkan hukum Allah dengan hukum jahiliyah. Itu berarti, hukum hanya ada dua: hukum Allah dan hukum jahiliyah.

Menjelaskan ayat ini, al-Hasan sebagaimana dikutip Ibnu Katsir mengatakan: Man hakama bi ghari hukm il-Lâl fa h ukmu al-jâhiliyyah. Artinya, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka itulah hukum jahiliyah.

5/7


Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum produk demokrasi adalah hukum jahiliyah alias kufur.

Apakah tidak ada sisi positif dari demokrasi?

Kalau sudah dinyatakan kufur itu jangan dikorek-korek dan dicari kebaikannya. Kalau haram, tinggalkan dan jauhi! Lha demokrasi ini kufur. Sikap yang harus kita lakukan adalah jauhi. Kalau sudah telanjur, campakkan! Itulah sikap orang Mukmin yang benar.

Kan demokrasi membolehkan HTI berdemonstrasi?

Itu bukan kebaikan demokrasi. Demokrasi memang meniscayakan kebebasan. Namun, khusus untuk Islam, demokrasi hanya membolehkan Islam untuk dibicarakan. Jika diterapkan, demokrasi pasti melarangnya.

Padahal Islam itu diturunkan bukan diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam bernegara. Bukan sekadar dibicarakan.

Di Aljazair ketika menang dan akan menerapkan syariah, FIS segera diberangus. Di berbagai negara demokrasi, parpol yang ikut pemilu tidak boleh berasas Islam. Bahkan ada negara yang mengaku demokrasi melarang gerakan dan parpol yang mendakwahkan Islam karena tuduhan teroris. Lalu di mana letak kebaikan demokrasi?

Lantas kalau tidak pakai demokrasi, dalam kehidupan bernegara pakai sistem apa?

6/7


Tidak ada solusi lain selain kembali kepada Islam; yang sistem pemerintahannya adalah khilafah. Oleh karena itu, sistem itulah yang wajib diperjuangkan oleh seluruh umat Islam.[]

7/7

Mengapa Amerika menyebarkan demokrasi ke negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia?

Recommend Documents