http://indonesiarayanews.com
Mengantisipasi Bencana Di Wilayah Pesisir, KKP Bekerjasama dengan BNPB @IRMewscom I Jakarta: SELAIN menjalin kerjasama dengan TNI-AD, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB) guna mengantisipasi terjadinya bencana terutama di wilayah pesisir Indonesia. Kepala BNPB, Syamsul Maarif mengatakan bahwa BNPB dalam waktu dekat ini tengah mencanangkan master plan tsunami mulai dari pesisir barat Pulau Sumatera, wilayah selatan Pulau Jawa sampai Kepulauan Flores, wilayah utara Manado serta wilayah Palu. "Ini semua wilayah pesisir sehingga kami perlu kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena visi dari Kementerian juga menjadi visi kami dan kami akan selalu siap membantu," ujar Syamsul usai penandatanganan kerjasama di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/02). Menurut Syamsul, untuk saat ini paradigma penanggulangan bencana sendiri lebih ditekankan pada tindakan prevention sehingga bentuk kerjasama dengan KKP melalui rencana master plan tsunami ini lebih mengarah ke pembinaan, namun bila suatu terjadi bencana alam, tentu bentuk kerjasamanya akan ditekankan pada konteks pertolongan kepada masyarakat pesisir. "Caranya seperti penguatan kelembagaan, baik pelatihan terhadap personilnya maupun kelengkapan peralatan terutama pada daerah-daerah yang paling luar pulau Indonesia, seperti Halmahera Utara, Sangirta Laut yang merupakan wilayah rawan bencana. Itu yang menjadi target kami saat ini," katanya. Sementara untuk ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan mitigasi bencana, pelaksanaan penangan darurat bencana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemanfaatan data, informasi dan teknologi penanggulangan bencana, pemanfaatan atau penggunaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, penanggulangan bencana serta monitoring dan evaluasi wilayah pesisir. "Namun kita tidak hanya akan berkutat pada konsep penanganan bencana saat terjadi dan setelahnya saja, tetapi juga ada tindakan pecegahan sehingga meminimalisir jatuhnya korban baik jiwa maupun harta benda," tandasnya.[sdn-14]
http://indonesiarayanews.com
Giatkan Program Ketahanan Pangan Nasional, KKP Gandeng TNI-AD @IRNewscom I Jakarta: KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menjalin kerjasama dengan TNI AD dalam rangka mengiatkan program Ketahanan Pagan Nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo mengatakan bahwa nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI-AD akan berfokus pada kerjasama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui industialisasi perikanan. "Dengan kerjasama ini, kita berharap para anggota Bintara Pembina Desa (Bintara) TNI-AD dapat ikut berperan serta dalam membina masyarakat pedesaan, khusunya bagi nelayan dan masyarakat pesisir terkait program kami seperti kampanye Gemara Makan Ikan (Gemarikan)," ujar Sharif di Jakarta, Selasa (26/02). KKP sendiri saat ini gencar mengupayakan transformasi pembangunan kelautan dan perikanan dengan cara meningkatkan mutu produksi perikanan, memperbaiki sistem produksi dari hulu ke hilir serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional. "Paradigma 'Blue Economi' dalam pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan merupakan proses mensinergikan kebijakan ekonomi, infrastruktur, sistem investasi dan bisnis, serta menciptakan nilai tambah dan produktivitas produk perikanan," tambahnya. Kerjasama dengan TNI-AD ini juga tidak terbatas pada pembinaan saja, tetapi juga dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar kantor Kodim, Koramil serta komplek perumahan TNI dengan membudidayakan ikan air tawar, sehingga dapat membantu mengkonsumsi ikan tanpa harus membeli. "Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan menjadi langkah awal kerjasama yang baik dan lebih kongkret di masa datang," tandasnya. [sdn-14]
www.antaranews.com
KKP Jalin Kerjasama Dengan TNI - AD dan BNPB Jakarta, 26/2 (ANTARA) - Program Ketahanan Pangan Nasional yang terus dikampanyekan pemerintah sudah menjadi kewajiban setiap institusi untuk mensukseskannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap konsisten untuk mendukung program ini. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan KKP diantaranya memperluas akses pasar domestik adalah dengan gencar mensosialisasikan program Gemar Makan Ikan (Gemarikan) ke seluruh wilayah di Indonesia. Kampanye Gemarikan, telah dilakukan KKP melalui penyuluh perikanan, Dinas Perikanan di pusat maupun daerah, kerja sama dengan instansi dan lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi masyarakat lainnya. Saat ini penyuluh yang dimiliki oleh KKP masih terbatas jumlahnya, meskipun telah berupaya memperbanyak jumlah penyuluh perikanan menjadi 25 orang penyuluh pada setiap kabupaten di Indonesia untuk mendukung program industrialisasi perikanan. Disinilah salah satu ruang terbuka yang bisa dikembangkan dalam kerjasama antara KKP dengan TNIAD. KKP berharap Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI-AD dapat ikut berperan dalam membina masyarakat di pedesaan, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir terkait program - program KKP yang berkaitan dengan ketahanan pangan, diantaranya kampanye Gemarikan. Kampanye Gemarikan diharapkan memiliki peran strategis dalam meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat,khususnya di Pulau Jawa yang tingkat konsumsi masyarakatnya masih terbilang rendah yaitu 20 kg/kapita/tahun. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, saat penandatangan Nota Kesepahaman antara KKP dengan TNI AD dan BNPB, di Jakarta (26/02). Sharif menjelaskan, Nota Kesepahaman antara Kementerian KKP dengan TNI - AD akan berfokus pada kerjasama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui industrialisasi perikanan. Sebagaimana di ketahui bahwa program ketahanan pangan merupakan realisasi amanat dari Undang - Undang dan telah dicanangkan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah gencar mengupayakan transformasi pembangunan kelautan dan perikanan melalui program industrialisasi perikanan. Salah satu upaya KKP berusaha keras untuk meningkatkan mutu produksi perikanan, memperbaiki sistem produksi dari hulu ke hilir serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional. "Sedangkan paradigma Blue Economy dalam pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan merupakan proses mensinergikan kebijakan ekonomi, infrastruktur, sistem investasi dan bisnis, serta menciptakan nilai tambah dan produktivitas produk perikanan," jelasnya. Sharif menegaskan, kerjasama tidak terbatas pada bidang penyuluhan saja, TNI AD juga
berpeluang untuk memanfaatkan pekarangan di sekitar kantor Kodim, Koramil serta komplek perumahan TNI, yang biasanya memiliki pekarangan yang cukup luas, dengan membudidayakan ikan air tawar, sehingga dapat membantu mengkonsumsi ikan tanpa harus membeli. Namun, sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, realisasi dan bentuk pelaksanaan kerjasama dari Nota Kesepahaman antara KKP dan TNI AD akan dibicarakan lebih lanjut dalam suatu kesepakatan kerjasama yang akan kita bicarakan kemudian. "Bagaimanapun, kami mengapresiasi penandatanganan MoU ini sebagai langkah awal kerjasama yang baik dan lebih kongkrit di masa dating," tandasnya. Kerjasama Penanganan Bencana Pada saat bersamaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo juga menandatangani Nota Kesepahaman antara KKP dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB). Badan ini memiliki peran penting karena telah ditetapkan oleh Undang Undang No.24 tahun 2007 sebagai sebuah Badan yang menangani penanggulangan bencana secara nasional, bukan hanya pada saat terjadinya bencana melainkan juga mempersiapkan kebijakan di masa pra dan pasca bencana serta melaporkannya secara langsung kepada Presiden RI. Kami jelas memerlukan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi hal tersebut, terutama dengan BNPB yang sudah berpengalaman dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana. Saya berharap penandatanganan nota kesepahaman ini, KKP dan BNPB dapat bersinergi lebih kompak dan harmonis, sehingga semakin meningkatkan kinerja untuk mendukung visi dan misi masing - masing instansi," jelasnya. KKP jelas Sharif, memiliki Unit Kerja Eselon I yang menangani pengelolaan kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil, termasuk pulau - pulau terluar di Indonesia. Fungsi tersebut, sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP berusaha merealisasikan melalui program yang berkaitan dengan konservasi, penataan ruang, rehabilitasi pulau termasuk juga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Selain masalah pengelolaan, dilakukan juga upaya rehabilitasi dan penanganan terhadap bencana alam di kawasan pesisir. Kenyataan ini perlu diantisipasi, tidak hanya berkutat pada konsep penanganan bencana saat terjadi dan setelahnya, melainkan juga perlu adanya pencegahan - pencegahan sehingga meminimalisir jatuhnya korban baik harta maupun jiwa. "Kita semua tahu, bahwa wilayah Indonesia termasuk di pulau - pulau kecil rawan akan terjadinya bencana, Untuk itu KKP perlu kerjasama dengan BNPB yang sudah berpengalaman dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana," tegasnya. Menurut Sharif, upaya penanggulangan bencana perlu penanganan yang profesional dan komprehensif. Tugas ini bisa dilakukan oleh badan yang memang dibentuk khusus untuk penanggulangan bencana seperti BNPB. Apalagi tugas yang diemban BNPB tidaklah mudah, bahkan seringkali beresiko kehilangan jiwa. Untuk itu KKP memandang sangat perlu untuk bekerja sama dengan BNPB melalui kegiatan penandatangan Nota Kesepahaman . MoU meliputi beberapa ruang lingkup diantaranya, pelaksanaan mitigasi bencana,pelaksanaan penanganan darurat bencana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemanfaatan data, informasi dan teknologi penanggulangan bencana. "Nota kesepahaman ini juga membahas pemanfaatan penggunaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana serta monitoring dan evaluasi," jelasnya. Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0818159705)
www.jaringnews.com
KKP Gandeng Babinsa Kampanye Gemarikan KKP masih kekurangan tenaga penyuluh perikanan. JAKARTA, Jaringnews.com Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar menyosialisasikan program Gemar Makan Ikan (Gemarikan) ke seluruh Indonesia. Sayangnya KKP mengaku masih kekurangan tenaga penyuluh perikanan. Karena itu KKP berharap Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI-AD dapat ikut berperan. "Kampanye Gemarikan diharapkan memiliki peran strategis dalam meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, khususnya di Pulau Jawa yang tingkat konsumsi masyarakatnya masih terbilang rendah yaitu 20 kg/kapita/tahun," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, saat penandatangan Nota Kesepahaman antara KKP dengan TNI AD dan BNPB, di Jakarta (26/02). Sharif menjelaskan, Nota Kesepahaman antara Kementerian KKP dengan TNI-AD akan berfokus pada kerjasama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui industrialisasi perikanan. KKP saat ini tengah gencar mengupayakan transformasi pembangunan kelautan dan perikanan melalui program industrialisasi perikanan. Salah satu upaya KKP berusaha keras untuk meningkatkan mutu produksi perikanan, memperbaiki sistem produksi dari hulu ke hilir serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional. Sharif menegaskan, kerjasama tidak terbatas pada bidang penyuluhan saja. TNI AD juga berpeluang untuk memanfaatkan pekarangan di sekitar kantor Kodim, Koramil serta komplek perumahan TNI, yang biasanya memiliki pekarangan yang cukup luas, dengan membudidayakan ikan air tawar, sehingga dapat membantu mengkonsumsi ikan tanpa harus membeli. “Bagaimanapun, kami mengapresiasi penandatanganan MoU ini sebagai langkah awal kerjasama yang baik dan lebih kongkrit di masa datang,” tandasnya. (Ara / Ara)
www.ciputranews.com
KKP-TNI AD Kerja Sama Ketahan Pangan Daerah Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam mendukung gerakan ketahanan pangan secara nasional, terutama di daerah pesisir. "Kerja sama ini adalah melalui nota kesepahaman itu untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam acara penandatanganan nota kesepahaman KKP-TNI AD di Jakarta, Selasa. Menurut dia, nota kesepahaman dalam mewujudkan ketahanan pangan antara kedua institusi tersebut dilaksanakan dengan mensinergikan fungsi dan tugas masing-masing. Salah satu daerah ruang lingkup kerja sama itu dilakukan antara lain dengan terkait program revitalisasi tambak udang yang sedang dikerjakan di lima kabupaten seperti Karawang dan Serang. Apalagi sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, pihak perbankan diharapkan bisa membantu pendanaan dalam program revitalisasi tambak udang yang terdapat di berbagai daerah seperti di kawasan Pantura. "Dukungan perbankan nantinya akan sangat membantu pendanaan revitalisasi tambak yang digulirkan KKP," kata Sharif Cicip Sutardjo. Sharif mengutarakan harapannya agar dengan adanya plafon skim kredit usaha rakyat (KUR) dapat memberikan kredit kepada kelompok petambak antara Rp20 juta hingga Rp400 juta. Untuk itu, Sharif menambahkan, KKP akan terus mendorong peningkatan kredit perbankan kepada sektor perikanan dan menginisiasi pendampingan kepada nelayan untuk akses ke perbankan, KKP akan meningkatkan kapasitas SDM kelompok seperti KUB (Kelompok Usaha Bersama) menjadi badan koperasi. Program itu juga sebagai upaya agar legalitas usaha nelayan sesuai dengan persyaratan perbankan. "Untuk peningkatan produksi perikanan kita memang memerlukan pendanaan. Untuk itulah perlu dilakukan sosialisasi sumber pendanaan, terutama perbankan," tuturnya. Selain penandatanganan KKP-TNI AD, KKP juga menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal koordinasi melalui tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga masa pascabencana. Kepala BNPB Syamsul Maarif dengan nota kesepahaman tersebut mengharapkan akan adanya penguatan dalam hal koordinasi dalam menghadapi beragam bentuk bencana alam khususnya di daerah pesisir. "Kerja sama nota kesepahamanan ini agar tidak terjadi tumpang tindih karena kita satu nusa dan satu bangsa," kata Kepala BNPB. (ant/as)
http:// inilah.com
Maret, Masa Panen Raya Bagi Nelayan
INILAH.COM, Jakarta - Nelayan akan tersenyum gembira pada bulan depan akan mengalami panen raya. Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C Sutardjo pada acara MoU dengan TNI-AD dan BNPB. "Untuk informasi pada Maret, nelayan mulai Panen," katanya di Kantor KKP Jakarta, Selasa (26/2/2013). Mengingat Maret panen, Syarif juga berkeinginan memastikan nelayan dapat memanen dengan gembira. "Kita menjaga supaya ada yang menyebar bibit tapi jangan sampai yang manen orang lain," katanya. Untuk panen bulan depan, Syarif menjelaskan sekitar 600 hektar dari 1.000 hektar potensi kelautan dan pesisir akan mengalami panen. Namun panen tersebut bertahap demi kelancaran penghasilan nelayan. "ada 600 hektar akan panen namun angkanya belum tahu, dan panen bertahap kalau sekaligus panen, suplay banyak maka harga nggak bagus," ucapnya. [hid]
http://rri.co.id
KKP Jalin Kerjasama dengan TNI-AD KBRN, Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. MoU ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharip Cicip Sutardjo dengan Kasad TNI AD Pramono Edhie Wibowo. Dalam keterangan persnya, Menteri Sharip C. Sutardjo menjelaskan kerjasama difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui industrialisasi perikanan. “Sebagaimana di ketahui bahwa program ketahanan pangan merupakan realisasi amanat dari Undang-Undang dan telah dicanangkan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu,” kata Menteri Sharip C. Sutardjo, di Balroom KKP, Selasa (26/2/2013). Selain itu kerjasama juga diperluas seperti penyuluhan untuk nelayan dengan melibatkan personel TNI. Diakui penyukuh yang dimiliki oleh KKP masih terbatas, meskipun pemerintah terus meningkatkan tenaga penyuluh 25 orang tiap kabupaten. Selain penyuluhan untuk nelayan, juga diperuntukan untuk masyarakat dipesisir. Nantinya dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI-AD dapat membina dan mensosialisasikan program KKP seperti program Gemarikan. Program Gemarikan merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi ikan lebih tinggi lagi khususnya di Pulau Jawa yang tingkat konsumsi ikan terbilang rendah yaitu 20 kg perkapita per tahun. Ditambahkan kerjasama juga meliputi pemanfaatan fasilitas TNI AD, semisal pemanfaatan perkarangan kantor Kodim, Koramil serta komplek perumahaan TNI yang umumnya luas untuk pembudiyaan ikan air tawar. “Bagaimanapun, kami mengapresiasi penandatanganan MoU ini sebagai langkah awal kerjasama yang baik dan lebih kongkrit di masa mendatang,” ujarnya. (Sgd/WDA)
http://www.tribunnews.com
Foto: Kasad TNI Bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan, Ada Apa? Tribunnews.com - Selasa, 26 Februari 2013 16:02 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif C. Sutardjo, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI AD dan KKP RI bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jakarta, Selasa (26/2/2013).
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif C. Sutardjo, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI AD dan KKP RI bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jakarta, Selasa (26/2/2013). Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com. Nota Kesepahaman antara TNI AD dan KKP difokuskan pada kerjasama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui industrialisasi perikanan. Disamping MoU yang ditandatangani oleh Kasad dan Menteri KKP, juga ditandatangani dua dokumen MoU turunannya masing-masing antara Dirjen Perikanan dan Budidaya KKP RI dengan Aster Kasad tentang pengembangan budidaya tambak udang dalam mendukung industrialisasi perikanan budidaya, serta antara Kepala Badan Sumber Daya Manusia KKP RI dengan Aster Kasad tentang pelatihan dan penyuluhan kelautan perikanan dalam rangka pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.
Dalam jumpa pers yang digelar usai penandatangan, Sharif menyampaikan bahwa jumlah penyuluh yang dimiliki KKP masih terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, pihaknya menilai keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD sebagai solusi untuk membina masyarakat di pedesaan, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir terkait programprogram KKP yang berkaitan dengan ketahanan pangan, diantaranya kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan). Kasad sendiri menyatakan menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, pangan adalah kunci di masa depan, titik kuat suatu bangsa adalah pangan. “Kalau kita punya ketahanan pangan, dimanapun prajurit bertugas, ia akan memberikan yang terbaik untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI ini. Saya yakin itu!” tegas Kasad. Dikatakan pula oleh Kasad, dirinya tak ragu mengatakan “Yes!” ketika menteri mengajak bergabung, sebab kerjasama ini memberikan manfaat yang besar bagi prajurit. Dimana Babinsa nantinya akan diberikan pembinaan dan pengasahan kemampuan dalam lingkup bidang KKP, misalnya diajarkan tentang tehnik budidaya ikan. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi prajurit, karena selain pekarangan Satuan TNI AD dapat dimanfaatkan, ikan hasil budidaya selain bisa dikonsumsi sendiri, jika berlebih bisa dijual sebagai tambahan penghasilan bagi para prajurit. Kasad juga menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan keberadaan Babinsa yang memang diproyeksikan untuk kembali ke desanya masing-masing dalam rangka mempersiapkan diri untuk pensiun. Sehingga, dengan kemampuan yang dimilikinya nanti, selain membina masyarakat di desanya, para prajurit ini telah siap menghadapi pensiun. Menanggapi pertanyaan wartawan tentang bagaimana pelaksanaan MoU ini dilapangan, Kasad menyampaikan bahwa selain membina masyarakat untuk membudidayakan ikan dalam tambak, Babinsa juga melakukan pengamanan dengan berpatroli dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar tambak agar mereka tidak mudah termakan isu-isu tidak baik yang disebarkan oleh orang yang berniat mengambil keuntungan yang bukan haknya, terutama pada masa menjelang panen. Penandatangan MoU tersebut, dirangkaikan dengan seminar tentang TNI AD Mendukung Industrialisasi Kelautan dan Perikanan, yang dihadiri oleh para Aster Kodam dan para penyuluh perikanan. Seminar tersebut bertujuan untuk memahami program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui revitalisasi tambak serta penyuluhan sampai ke tingkat pedesaan di seluruh Indonesia.
