• Dunia mencatat: salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs) mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015. • Indonesia mencatat: potret kemiskinan di Indonesia (Maret 2013) mencapai 28,07 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen dari total penduduk (BPS, 2013). Dibanding dengan kondisi Maret tahun lalu memang terjadi penurunan, tapi sangat lambat (0,59 persen atau sebesar 1,06 juta jiwa). Padahal pada saat yang sama, anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan telah ditingkatkan dari 53,1 triliun pada 2007 hingga menjadi 106,8 triliun pada 2013 (Kemenkeu, 2013).
• Prakarsa mencatat: Indonesia negara terburuk di Asia Tenggara dalam menanggulangi kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia dikalkulasi justru bertambah 2,7 juta orang selama tiga tahun terakhir.
• HAPSARI mencatat: Sumatera Utara, angka kemiskinan per September 2013 adalah 10,39 % atau bertambah 51.600 orang menjadi 1.390.800 orang dibanding Maret 2013 (BPS, 2013). Daerah Istimewa Yogyakarta, persentase penduduk miskin kota dan desa sebesar 15,03 %. Angka tersebut memang turun dari periode yang sama tahun 2012. Namun tingkat kemiskinan di DIY tetap menjadi yang terbesar di antara seluruh Provinsi di Jawa.
• Menganalisis lebih jauh jumlah angka BPS Kontribusi perempuan di sektor pertanian sebagai pekerja keluarga seringkali tidak dibayar, karena perempuan memang harus membantu mengurus lahan pertanian mereka, membantu menambah pendapatan keluarga, sambil tetap bertanggungjawab mengurus rumah tangga.
• Salah satu defenisi kemiskinan: “adalah kekurangan yang nyata dalam hal kesejahteraan” (Bank Dunia, 2000). – Pemerintah melalui Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan mengukur kesejahteraan dengan tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan yang akan menyebabkan berkurangnya perasaan sejahtera; rasa senang (bahagia), rasa dihormati, rasa diakui dan didengarkan, rasa direndahkan, dan sebagainya. – Menurut Amartya Sen (1987) kesejahteraan berasal dari kemampuan untuk berfungsi dalam masyarakat.
• Itu berarti: catatan-catatan tentang ANGKA kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan semata JUMLAH besar – kecil atau tinggi rendahnya TINGKAT kemiskinan tersebut, melainkan;
• UU/32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong daerah-daerah (kabupaten/kota) melakukan pengembangan ekonomi lokal;
⇨Kemampuan memobilisasi, ⇨Memproduksi, ⇨Memperkuat daya saing
Pengembangan Ekonomi Lokal
• Proses ; pemerintah lokal - organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan;
• Pembangunan Inklusif sektor pertanian : “dari hulu sampai hilir, dari kebun sampai cangkir” – Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. – Perekonomian daerah akan berkontribusi membentuk karakteristik perekonomian nasional.
– Konsep pengembangan ekonomi lokal penting untuk memperkuat ekonomi domestik memutus mata rantai kemiskinan sektor pertanian dan kemiskinan perempuan.
• Implementasi konsep diterapkan HAPSARI dalam konteks kerja pengorganisasian perempuan petani di kabupaten Kulon Progo melalui Koperasi UNIT USAHA KOPI. Pengorganisasian petani kopi untuk bahan baku dilakukan oleh serikat petani. Produksi dan manajemen (pengolahan produk, pengemasan, promosi dan pemasaran) oleh Koperasi. Advokasi kebijakan pengembangan usaha ekonomi perempuan oleh HAPSARI.
2012 : Koperasi Serba Usaha (KSU) HAPSARI
Unit Usaha Kopi & Teh :
– Membeli hasil panen (kopi) perempuan petani – Menetapkan standart kualitas produk (petik merah) fermentasi basah/kering kadar air, dll – Menetapkan standart harga beli – jual.
• Setiap musim panen, Koperasi HAPSARI membeli kopi biji kering (green beans) petik merah jenis Robusta dan Arabica langsung dari petani anggota SERTANI (Serikat Tani), mengolahnya menjadi kopi siap giling (roasting) dan siap seduh (powder) serta mengemasnya dalam kemasan menarik, merek : “JAVA MENOREH” • Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP – IRT) dari Dinas Kesehatan Kulon Progo, dengan Nomor : 5103401010025-18 (Tanggal 23 Januari 2013).
• Koperasi : mengembangkan bisnis kooperatif (kolektif) untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dari keuntungan bisnis yang diperoleh. • Tujuan utama dari bisnis ini adalah : mengembangkan unit usaha yang sudah ada menjadi bisnis yang lebih terukur, mengajak para pihak untuk mendukung pengembangan bisnis ini, antisipasi perkembangan ke depan (tantangan dan peluang yang tersedia), serta mengelola laba dan pengembangan asset yang sudah dimiliki.
•
•
•
•
Pilihan nama “Menoreh” pada Java Menoreh pun bukan tanpa alasan. Ini “penghormatan” kepada petani Kopi di perbukitan Menoreh dimana sebagian mereka adalah perempuan. Ini pembuktian komitmen untuk mensejahterakan masyarakat (petani), terutama perempuan petani. Berkembangnya bisnis Kopi ini memungkinkan Koperasi HAPSARI untuk meningkatkan jumlah pembelian bahan baku Kopi dari petani kecil di perbukitan Menoreh dengan harga beli yang lebih layak. Situasi makro cukup menunjang; Pemilu legislatif dan pemilu presiden selesai walau masih sedikit menyisakan ketidakpuasan, tapi kepastian atas presiden dan pemerintahan yang akan datang sudah jelas. Ekonomi diperkirakan akan tumbuh 6-7% per tahun. Terbit pula UU Desa yang memberikan peluang “partisipasi” warga dalam mengelola unit usaha ekonomi, melalui proses bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Situasi mikro juga mendukung, melalui pemerintahan dr.Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo yang mewacanakan kebijakan “Bela dan Beli Kulon Progo” yang memberi iklim kondusif bagi berkembangnya produk-produk lokal, serta pemasarannya.
• Peluang itulah yang dimanfaat dan dikelola dalam pendekatan dan strategi baru, kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi yang dilakukan HAPSARI.
antara organisasi masyarakat sipil dengan kalangan pemerintahan lokal, mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten.
• Pilihan ini melahirkan konsekuensi pilihan “berdialog” sebagai media demokrasi.
• Kini HAPSARI sebagai organisasi sosial yang bersifat memberdayakan dan fokus pada pengembangan social entrepreneurship – Kewirausahaan Sosial. • Pendekatan Sosial Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) bagi HAPSARI menjadi sesuatu yang inovatif;
– – – –
menyangkut semangat dalam perspektif kewirausahaan sosial, konsep bisnis dengan persepsi sosial yang berorientasi pada profesionalitas, Penerapan Good Corporate Governance/tatakelola perusahaan yang baik, menembus pasar dan menggunakan analisa untuk memperoleh pasar.
• Apa yang ingin dijelaskan dalam narasi singkat pengalaman HAPSARI di atas adalah;
– pengembangan usaha ekonomi lokal yang menjadi fokus pemerintah daerah saat ini harus menyandarkannya pada konsep pengembangan kewirausahaan lokal, – pengembangan unit-unit usaha komunitas warga, – kerja sama dengan berbagai pihak (organisasi masyarakat sipil, swasta, dll, dalam mengelola sumber-sumber yang potensial untuk mendorong aktivitas ekonomi.
• Tantangannya adalah; – komitmen pemerintah daerah untuk konsisten menjalankan prinsip pembangunan inklusif yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. – bagaimana mengawal, membimbing, dan menyebarluaskan gagasan tersebut kepada banyak perempuan petani lainnya. – Keterbatasan HAPSARI untuk memiliki mobilitas kader yang tinggi dalam kondisi kuatnya budaya patriarkhi yang mengatur bagaimana “seharusnya” perempuan dan laki-laki menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam masyarakat bahkan dalam rumahnya sendiri. – Mata rantai kemiskinan dan jender juga harus terus diretaskan dalam semangat “kerjasama dan kemitraan banyak pihak”.
terimakasih
