Menelisik Kinerja Industri dan Perdagangan Mamin dan TPT

Daftar Isi Dari Redaksi Potensi Perdagangan Kawasan Maghribi

Hal. 2

Menelisik Kinerja Industri dan Perdagangan Mamin dan TPT Hal. 15

Meskipun volume perdagangan Arab Maghreb Union (AMU) ke dunia belum mencapai 1% dari total perdagangan dunia, Indonesia tetap melihat AMU sebagai mitra dagang yang prospektif di masa depan. Produk yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke AMU antara lain CPO dan produk turunannya, kopi, kulkas, produk kayu, dan mobil.

Hal. 7

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Untuk Pengembangan Potensi Daerah di Indonesia Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan berbagai kekayaan alam dan kekayaan hayati, maka Indonesia memiliki banyak sekali komoditas atau produk yang potensial untuk dilindungi melalui Indikasi Geografis. Sayangnya, Indikasi Geografis masih belum dipahami sebagai sebuah nilai ekonomis yang dapat dijadikan nilai lebih dalam dunia perdagangan internasional.

Peluang Ekspor Pisang Cavendish dan Peran Kebijakan Pengamanan Perdagangan Hal. 11

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional yang mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi industri pengolahan non migas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015, industri non migas yang mampu memberikan kontribusi cukup singinifikan terhadap PDB adalah Industri Makanan dan Minuman (Mamin) dengan kontribusi sebesar 5,61% dan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebesar 1,21%. Di tengah arus deras integrasi ekonomi (globalisasi) yang demikian menyihir, tiba-tiba United Kingdom (UK) melakukan referendum dengan hasil UK keluar dari EU atau lebih dikenal dengan British Exit (Brexit). Berbagai dampak Brexit terutama yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, finansial, dan yang paling dikhawatirkan adalah ketidakpastian yang berkepanjangan, akan berdampak negatif pada ekonomi dunia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia dan apa pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini? Salah satu jenis pisang unggulan hasil produksi usaha tani Indonesia adalah Pisang Cavendish, yang banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas importasi Pisang Cavendish dari Filipina yang telah berlaku sejak tahun 2006 juga turut membuka peluang ekspor Pisang Indonesia. Ekspor Pisang Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebesar USD 16 juta, mengalami peningkatan yang signifikan atau mengalami pertumbuhan sebesar 444% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perizinan Impor Telepon Seluler, Handheld Hal. 20 dan Komputer Tablet: Kompleksitas dan Usulan Perbaikan Salah satu kebijakan yang sempat menimbulkan kontroversi terkait dengan iklim usaha di Indonesia adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/M-DAG/PER/12/2012 mengenai Impor Telepon Seluler, Handheld dan Komputer Tablet. Regulasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengendalikan penjualan produk ilegal ponsel dan untuk melindungi industri lokal. Sayangnya penerapan peraturan tersebut telah menimbulkan hambatan yang signifikan bagi importir ponsel dan tablet karena persyaratan peraturan dan beberapa perizinan yang tumpang tindih.

Hal. 24

Belajar dari Brexit

Berita Pendek Perdagangan Halaman 27

Serba - Serbi Halaman 31

Statistik Perdagangan Pusdatin Halaman 34

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

1

ISU PERDAGANGAN

Potensi Perdagangan Kawasan

Hasni Negara-negara Maghribi adalah negara-negara yang berada di sebagian besar wilayah barat Afrika Utara atau barat Laut Afrika. Awalnya, wilayah negara Maghribi merupakan Pegunungan Atlas dan dataran pesisir yang terdiri dari negara Maroko, Aljazair,

Tunisia Morocco Algeria

Tunisia, Mauritania dan Libya. Kemudian pada 17 Februari 1989 dibentuk Arab Maghreb Union (AMU) melalui Perjanjian Marrakech

Libia

Mauritania

dengan tujuan mempererat hubungan persaudaraan sesama negara anggota, merealisasikan kemajuan komunitas, dan melindungi hak mereka, pencapaian kemajuan dari pergerakan bebas orang, jasa, barang dan modal antar negara anggota, dan mengadopsi kebijakan umum di semua bidang. Pada bidang ekonomi, kebijakan umum AMU bertujuan untuk menjamin industri, pertanian, perdagangan, dan pembangunan masyarakat negara anggota AMU berjalan dengan lancar (Worldbank, 2010). Pada tahun 2012, negara-negara Maghribi (AMU) menghadapi permasalahan terkait dengan krisis ekonomi yang melanda benua Eropa, karena negara-negara yang berada di kawasan Eropa merupakan mitra dagang utama Maghribi. Sebagai dampak krisis ekonomi Eropa, perdagangan antara negara Maghribi dengan Eropa turun 6,6% di tahun 2013. Setelah 27 tahun perjanjian AMU ditandatangani, pangsa perdagangan kelima negara anggota AMU tidak lebih dari 1% terhadap total perdagangan dunia. Pada

Gambar 1. Peta Negara Anggota AMU. Sumber: MoroccoWorldNews (2014)

tahun 2015 perdagangan AMU memiliki pangsa sebesar 0,60%

USD 5.523 per tahun, sementara pendapatan per kapita Libya,

dari total perdagangan dunia, lebih rendah dari tahun sebelumnya

Tunisia, Maroko dan Mauritania masing-masing sebesar USD 4.885,

yang mencapai 0,74%. Nilai perdagangan negara Maghribi yang

USD 4.373, USD 3.107 dan USD 1.254 per tahun. Selain itu, Aljazair

rendah ini tidak merefleksikan komplementaritas ekonomi sumber

juga memiliki populasi penduduk terbanyak yakni mencapai sekitar

daya alam yang dimiliki. Bank Dunia mencatat bila penurunan

37,9 juta jiwa. Hal ini menjadi indikasi bahwa Aljazair merupakan

perdagangan negara Maghribi di dunia berlanjut terus, kawasan

negara yang paling baik kondisi ekonominya dibandingkan

itu akan kehilangan 200 ribu tenaga kerja setiap tahun. Saat ini

empat negara Maghribi lainnya, di mana Maroko, Tunisia,

di Aljazair, Libya, Tunisia, Maroko dan Mauritania masing-masing

Libya dan Mauritania masing-masing memiliki penduduk

terjadi tingkat pengangguran 15,4%; 17,7%; 15,4%; 10,6% dan

sebesar 32,9 juta jiwa, 10,9 juta jiwa, 6,1 juta jiwa dan 3,7 juta

21,1% per tahun (Tradingeconomics, 2014).

jiwa. Demikian juga dengan nilai perdagangan, Aljazair mempunyai

Di antara lima negara anggota AMU, Aljazair merupakan

nilai total perdagangan yang paling besar di kawasan AMU yaitu

negara dengan pendapatan per kapita tertinggi yakni mencapai

sebesar 45% dari total perdagangan AMU. Namun demikian,

2

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Aljazair masih belum resmi menjadi negara anggota WTO dan masih berstatus sebagai negara observer di WTO hingga akhir 2015 (Statistik WTO, 2014). Meskipun perjanjian AMU sudah ditandatangani 27 tahun yang lalu, pangsa total volume perdagangan AMU ke dunia belum pernah lebih dari 1%. Hal ini mengindikasikan AMU sebagai salah satu kerjasama regional yang kurang berkembang sebagai kawasan perdagangan. Terbentuknya AMU selama lebih dari dua dekade lalu belum mampu meningkatkan perdagangan mereka dengan negara di kawasan lain dan sebagian besar perdagangan negara-negara Maghribi masih dilakukan dengan Uni Eropa. Pada tahun 2007, total perdagangan antar negara Maghribi (intra trade) kurang dari 2% Produk Domestik Bruto (PDB) AMU dan kurang dari 3% dari total perdagangan AMU dengan dunia. Beberapa alasan rendahnya kinerja perdagangan ini diantaranya adalah adanya hambatan perdagangan yang tinggi, kemacetan logistik, kurangnya produksi, dan permasalahan politik. Fokus pada liberalisasi perdagangan dengan Uni Eropa (UE) memberikan kesempatan bagi negara-negara Maghribi untuk membuat kebijakan yang akhirnya akan membantu mereka menyelaraskan kebijakan dalam wilayah AMU sendiri (World Bank, 2010). Kinerja Perdagangan Negara Maghribi dengan Dunia Pada tahun 2014 nilai total ekspor dari AMU ke dunia mencapai lebih dari USD 125 juta dengan pertumbuhan rata-rata per tahun selama periode 2010-2014 meningkat sebesar 0,67%. Dari sepuluh negara tujuan utama ekspor AMU, enam negara di antaranya adalah negara yang berada di kawasan Uni Eropa dengan pangsa ekspor AMU ke keenam negara tersebut mencapai 60%. Hal ini mengindikasikan ketergantungan AMU masih besar terhadap negara-negara Eropa (Tabel 1).

Sementara itu, nilai ekspor AMU ke Indonesia pada tahun 2014 mencapai USD 620 juta dengan pangsa mencapai 0,49% dan rata-rata pertumbuhan per tahun pada periode 2010-2014

Tabel 1. Negara-Negara Tujuan Ekspor Maghribi (USD Juta)

sebesar 18,42%. Angka pertumbuhan ekspor rata-rata AMU ke Indonesia jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekspor

Tren Pangsa No Negara Importir 2010 2014 2010-2014 2014 (%) (%)

AMU ke dunia. Ini merupakan indikasi bahwa AMU sedang

Dunia



bergiat mengembangkan potensi ekspornya ke Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga harus memanfaatkan kondisi ini untuk

0,67 100,00

terus meningkatkan ekspor ke AMU, baik dari sisi nilai maupun

1 Perancis

18.161 19.816

2,17

15,77

keragaman produk ekspor.

2 Italia

28.261 18.417

-7,01

14,66

3 Spanyol

13.025 16.633

8,35

13,24

128.408 125.667

4 Belanda

6.254

7.714

6,64

6,14

5 Inggris

3.021

7.290

29,29

5,80

6 Amerika Serikat

15.802

6.455

-21,35

Nilai impor AMU dari dunia juga terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,64% per tahun. Tidak berbeda dengan ekspor, dari sepuluh negara asal utama impor

5,14

AMU, empat negara di antaranya berada di kawasan Uni Eropa

7 Jerman

3.261

5.600

16,00

4,46

dengan pangsa impor AMU dari keempat negara tersebut

8 Brazil

3.399

3.949

2,71

3,14

mencapai 37%. Dari sepuluh negara asal impor utama Maghribi,

9 RRT

5.011

3.827

-4,46

3,05

10 Turki

3.454

3.660

2,46

2,91

Aljazair merupakan negara dengan peningkatan pertumbuhan

324

620

18,42

0,49

26 Indonesia

impor Maghribi terbesar, yaitu mencapai 19,05% per tahun pada periode 2010-2014 (Tabel 2).

Sumber: Trade Map (2015), diolah

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

3

Tabel 2. Negara-Negara Asal Impor Maghribi (USD Juta)

pada periode 2010-2014 sebesar 5,09% (Tabel 2). Pertumbuhan

Tren Pangsa No Negara Importir 2010 2014 2010-2014 2014 (%) (%)

positif ini merupakan suatu peluang yang sangat baik bagi Indonesia untuk menjadikan AMU sebagai pasar ekspor potensial,



Dunia

117.995 147.214

dan peluang tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh dunia industri

6,64 100,00

1 Perancis

16.957 17.725

0,66

12,04

2 RRT

10.759 15.367

11,53

10,44

3 Italia

Sementara itu, pangsa impor AMU dari Indonesia pada tahun 2014 mencapai 0,33% dengan rata-rata pertumbuhan per tahun

di Indonesia yang bisa dimulai melalui berbagai pameran dan promosi produk ekspor Indonesia ke AMU.

11.810 14.641

7,38

9,95

4 Spanyol

7.737 13.328

14,91

9,05

5 Jerman

6.955

8.767

6,77

5,95

6 Amerika Serikat

6.520

8.329

5,92

5,66

7 Turki

4.812

6.827

13,04

4,64

8 Arab Saudi

2.741

3.161

2,78

2,15

9 Korea Selatan

4.463

3.124

-5,74

2,12

sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota AMU

10 Aljazair

1.485

2.947

19,05

2,00

sejak lama, bahkan Indonesia adalah negara pertama yang

391

481

5,09

0,33

42 Indonesia

Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Negara Maghribi Meskipun volume perdagangan AMU ke dunia belum mencapai 1% dari total perdagangan dunia, Indonesia tetap melihat AMU sebagai mitra dagang yang prospektif di masa depan. Indonesia

mengakui kemerdekaan salah satu negara AMU, Maroko. Kinerja perdagangan antara Indonesia dengan AMU dapat dilihat pada Tabel 3.

Sumber: Trade Map (2015), diolah

Tabel 3. Neraca Perdagangan Indonesia – AMU (USD Juta) URAIAN Nilai : USD Juta

Jan-Apr Jan-Apr

Perub.(%) Tren (%)



2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2016/15 2011-2014

Total Perdagangan

Total perdagangan antara Indonesia dan AMU menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif, di mana selama periode

787,8 1564,8 1443,2 1007,3 837,3 269,3 319,6

18,68

6,79

Migas

328,1 816,5 753,1 356,7 281,6 24,3 169,0

596,84

1,72

2011–2014 mengalami tren positif sebesar

Non Migas

459,7

-38,55

10,09

6,8% per tahun. Dari sisi neraca non migas,

748,3

690,2

650,6

555,7

245,0

150,6

Ekspor

365,9 531,4 543,3 486,3 404,6 160,8 122,2

Migas Non Migas

365,9

531,4

543,3

486,3

404,6

160,8

122,2

9,15

perdagangan Indonesia–AMU pada periode

- -

yang sama selalu surplus dengan tren

-23,97

- - - - - - -

-23,97

9,15

positif sebesar 7,6% pertahun. Meskipun

Impor Migas Non Migas

421,8 1033,4 900,0 521,0 432,7 108,5 197,3

81,89

5,07

demikian, kinerja neraca migas masih terus

328,1 816,5 753,1 356,7 281,6 24,3 169,0

596,84

1,72

mengalami defisit akibat kebutuhan produk

93,8

216,9

146,9

164,3

151,0

84,2

28,3

-66,37

13,79

migas Indonesia banyak yang diimpor dari

Neraca Perdagangan (55,9) (502,1) (356,7) (34,7) (28,0) Migas Non Migas

5,3 (75,1) -243,59

(-328,1) (816,5) (753,1) (356,7) (281,6) (24,3) (169,0) 272,1

314,4

396,4

322,0

253,6

76,5

596,84

93,9

22,68

negara-negara anggota AMU (Tabel 3).

7,65

Sumber: BPS (2015), diolah

Tabel 4. Realisasi Ekspor Indonesia ke AMU Menurut Sektor (USD Juta) URAIAN Nilai : USD Juta Perub. Tren Pangsa (%) Jan-Apr Jan-Apr (%) (%) thd Total 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2016/15 2011-2014 2016

Jika dilihat dari realisasi ekspor menurut sektor, terdapat dua sektor yang menjadi unggulan ekspor Indonesia ke AMU, yaitu

TOTAL EKSPOR

365,9

531,4

543,3

486,3

404,6

160,8

122,2

-23,97

9,15

100,00



industri dan pertanian. Pangsa ekspor

MIGAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sektor industri mencapai 93,8% dari total

Minyak Mentah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hasil Minyak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ekspor Indonesia ke kawasan AMU periode

Gas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Januari-April 2016. Hal ini mengindikasikan



bahwa produk-produk hasil industri dalam

NON MIGAS

negeri juga sangat diterima di negara-

Pertanian Industri

365,9

531,4

543,3

486,3

404,6

160,8

122,2

-23,97

9,15

100,00

38,4

55,4

74,1

47,0

56,7

19,4

7,6

-60,93

9,36

6,19

327,5

475,9

469,2

439,3

347,9

141,4

114,7

-18,92

9,06

93,81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

yang saat ini menjadi primadona ekspor

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4819,69 -2,50 0,01

Indonesia ke AMU antara lain produk kayu,

Pertambangan Lainnya Sumber: BPS (2015), diolah

4

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

negara AMU. Adapun produk industri

produk otomotif dan produk elektronik.

Tabel 5. Realisasi Impor Indonesia dari AMU Menurut Kelompok Barang (USD Juta) URAIAN Nilai : USD Juta Jan-Apr Jan-Apr 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016

Perub. (%) 2016/15

Tren (%) 2011-2014

TOTAL IMPOR

81,89

5,07

421,8

1033,4

900,0

521,0

432,7

108,5

197,3

Pangsa (%) thd Total 2016 100,00

Barang Konsumsi

17,9

24,7

32,1

30,9

28,2

12,9

11,3

-12,39

20,97

5,72

Bahan Baku/Penolong

403,8

982,7

867,5

489,3

404,0

95,5

186,0

94,68

4,61

94,23

Barang Modal

0,1

26,0

0,3

0,8

0,4

0,1

0,1

0,41

8,45

0,04

Sumber: BPS (2015), diolah

Sementara itu, jika dilihat dari sisi realisasi impor menurut

Potensi Ekspor Indonesia ke Negara Maghribi

kelompok barang (Broad Economic Categories/BEC), jenis barang

Kinerja ekspor Indonesia ke Negara Maghribi (AMU) cukup

yang paling banyak diimpor Indonesia dari AMU adalah bahan baku/

baik, dengan peningkatan ekspor rata-rata per tahun sebesar

penolong dengan pangsa pada periode Januari-April 2016 mencapai

13%. Berdasarkan analisis daya saing dengan menggunakan

94,2%. Tren impor bahan baku/penolong dari AMU mengalami

pendekatan harga yang diproksi dari nilai impor dibagi volume

peningkatan dengan rata-rata 4,61% per tahun selama periode 2011-

impor, menunjukkan bahwa produk Indonesia di kawasan AMU

2014, sedangkan impor barang konsumsi dari AMU pada periode

memiliki daya saing yang cukup baik. Data sepuluh produk impor

yang sama mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 20,97% dan

utama negara-negara Maghribi (AMU) dari Indonesia disajikan

impor barang modal naik 8,45% per tahun (Tabel 5).

pada Tabel 6. Produk yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke AMU antara lain CPO dan produk turunannya, kopi, ikan, sabun, benang dan ban mobil (Tabel 6).

Tabel 6. Produk Impor Utama AMU dari Indonesia (USD) No Kode Uraian Barang 2011 2012 2013 2014 2015 Produk

Tren 2011-2015 (%)

Pangsa 2015 (%)

96.100 144.025 156.110 114.519 151.893

7,10

33,54

60.379

49.287

75.185

53.410 55.506

-0,88

12,26

8

-

487

1.497 28.618

-

6,32

25.668

35.410

10

3.110 23.464

-22,99

5,18

12.391

15.968

8.134

11.795 15.230

1,10

3,36

3.037

5.697

11.061

8.204 12.630

37,92

2,79

6.643

8.605

14.251

8.706 11.967

12,62

2,64

2.831

3.374

7.525

10.671 11.396

48,24

2,52



1

1511

Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak,



tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.



Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak;

2

0901



sekam dan kulit kopi; pengganti kopi me ngandung kopi dalam



perbandingan berapa saja.



Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari

3

1517



lemak atau minyak hewani atau nabati atau fraksi dari lemak



atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau



minyak atau



Struktur (tidak termasuk bangunan prefabrikasi dari

4

7308



pos No.94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan



dan bagian jembatan, pintu berkunci, menara, tiang kisi-kisi,



atap, rang ka atap,



Minyak kelapa (kopra), biji kelapa sawit atau babassu dan

5

1513



fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi



secara kimia.



Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang

6

1604



diolah dari telur ikan.



Sabun; produk aktif-permukaan organik dan preparat untuk

7

3401



digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, bentuk cake,



bentuk potongan atau bentukan yang dicetak mengandung



sabun maupun tidak;



Benang (selain benang jahit) dari serat stapel tiruan, tidak

8

5510



disiapkan untuk pen jualan eceran.



Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak

9

5509



disiapkan untuk penjualan eceran.

10

Ban luar bertekanan baru, dari karet.

4011

3.551

4.566

4.978

9.385

8.924

29,22

1,97

7461

17894

14819

11467

8402

-2,05

1,86

Sumber: Trade Map (2015), diolah

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

5

Untuk melihat daya saing produk Indonesia di AMU, dipilih tiga produk yang termasuk dalam sepuluh besar produk impor AMU

Tabel 7. Nilai, Harga dan Pangsa Impor Minyak Sawit AMU Tahun 2013

dari Indonesia yaitu minyak sawit dan fraksinya, kopi dan minyak

No.

kelapa (kopra). Harga dari ketiga produk tersebut dibandingkan



Negara Pemasok

Nilai ekspor

Harga

(USD juta) (USD ribu/ton)

Pangsa (%)

dengan harga produk yang sama dari lima negara pesaing di pasar

1

Indonesia

44.655

0,80

68,55

AMU dan dengan asumsi kualitas produk yang dihasilkan setiap

2

Malaysia

16.414

0,82

25.20

negara sama. Dari hasil analisis tersebut diperoleh hasil bahwa

3

Singapura

2.280

0,34

3,50

daya saing minyak sawit dan fraksinya (HS 1511) dari Indonesia

4

Italia

1.188

0,85

1,82

cukup kompetitif, dan berada di urutan kedua, namun nilai ekspor

5

Swedia

191

1,56

0,29

minyak sawit dan fraksinya dari Indonesia merupakan yang terbesar diantara negara pemasok lainnya. Di antara lima negara pemasok produk minyak sawit dan fraksinya terbesar di AMU, Singapura memiliki daya saing tinggi yang diindikasikan dengan

Keterangan: HS 1511 (Minyak sawit dan fraksinya) Sumber: WITS (2014), diolah

Tabel 8. Nilai, Harga dan Pangsa Impor Kopi Maghribi (AMU) Tahun 2013

harga yang paling rendah. Namun pangsa impor produk CPO AMU

No.

dari Singapura cukup kecil, hal ini disebabkan variasi produk CPO



Singapura yang masih sedikit (Tabel 7).

1

Vietnam

134.004

2,34

43,60

kopi (HS 0901) Indonesia yang

2

Cote d’Ivoire

119.437

2,32

38,86

dilihat dari nilai satuan kelima negara pemasok kopi terbesar di

3

Indonesia

30.682

2,19

9,98

AMU ternyata paling tinggi, namun dari pangsa ekspor Indonesia

4

Brazil

14.493

3,52

4,72

masih berada di urutan ketiga setelah Vietnam dan Pantai Gading.

5

Italia

2.046

11,05

0,67

Daya saing ekspor produk

Indonesia memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan ekspor kopi ke AMU karena kopi Indonesia memiliki cita rasa kopi yang khas dari berbagai daerah di Indonesia, namun harus disesuaikan dengan selera pasar di kawasan AMU. Pesaing yang paling berat untuk produk kopi di AMU adalah Vietnam karena dengan harga yang

Negara Pemasok

Harga

(USD juta) (USD ribu/ton)

Pangsa (%)

Keterangan: HS 0901 (Kopi) Sumber: WITS (2014), diolah

Tabel 9. Nilai, Harga dan Pangsa Impor Produk Kayu Maghribi (AMU) Tahun 2013

sedikit lebih tinggi dibanding Indonesia, Vietnam berhasil menjadi

No.

pemasok produk kopi terbesar di AMU (Tabel 8).



Produk minyak kelapa (kopra)

Nilai ekspor

Negara Pemasok

Nilai ekspor

Harga

(USD juta) (USD ribu/ton)

Pangsa (%)

dengan kode HS 1513 dari

1

Malaysia

Indonesia berhasil menembus pasar negara Maghribi dan berada

2

Indonesia

di urutan kedua dari sisi daya saing. Jika dilihat dari nilai ekspor,

3

Swedia

produk minyak kelapa (kopra) Indonesia juga menempati posisi

Keterangan: HS 4412 (Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu)

terbesar kedua setelah Malaysia (Tabel 9). Malaysia memiliki daya

Sumber: WITS(2015), diolah

saing yang paling baik dan pangsa ekspornya ke AMU juga paling tinggi. Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia, hampir di seluruh wilayah Indonesia kelapa dapat tumbuh. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia dapat mengekspor produk minyak kelapa lebih banyak dibanding negara lain yang hanya memiliki lahan

0.74

71.15

877

1.52

28.76

2

3.12

0.08

perlu mengidentifikasi kebijakan dan peraturan di negara wilayah AMU, meningkatkan kegiatan promosi ekspor dan diplomasi demi meningkatkan perdagangan Indonesia dengan AMU, serta melakukan market intelligent di AMU dengan cermat.

perkebunan kelapa yang lebih sedikit. Saat ini negara-negara AMU telah berupaya meningkatkan integrasi perdagangan mereka ke dalam ekonomi dunia. Namun, pertumbuhan ekonomi perdagangan di AMU masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain di Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin. Namun dari sisi perdagangan, posisi negara-negara yang berada di utara benua Afrika ini memiliki potensi sebagai hub yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ekspor non migas Indonesia ke negara-negara di sekitar AMU. Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, diantaranya melalui peningkatan peran perwakilan dagang di negara-negara AMU. Selain itu, pemerintah juga

6

2,170

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Untuk Pengembangan Potensi Daerah di Indonesia Deky Paryadi Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis

Dari sekian banyak jenis HKI yang disebutkan, yang menjadi

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata yang

fokus dalam artikel ini adalah Indikasi Geografis (IG). Apa yang

biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak

dimaksud dengan Indikasi Geografis? Pasal 56 UU No. 15 Tahun

yang timbul karena hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk

2001 tentang Merek menyatakan bahwa “Indikasi Geografis

atau proses yang berguna untuk manusia. Pengajuan HKI atas

dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu

suatu barang tertentu mengakibatkan timbulnya hak bagi subjek

barang, yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor

hukum yang mengajukan, hak tersebut adalah hak ekonomis dan

alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut,

hak moral. Hak ekonomis timbul berupa keuntungan jika pihak

memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

lain menggunakan HKI yang telah didaftarkan dan hak moral yang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia

merupakan hak yang melekat kepada inventor terhadap invensi

dikaruniai berbagai kekayaan alam dan kekayaan hayati, sehingga

yang telah ditemukan.

dapat dipastikan memiliki banyak komoditas atau produk yang

Seseorang bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan permohonan

atau

mendaftarkan

karya

intelektual

potensial untuk dilindungi melalui indikasi geografis. Permasalahan

yang

muncul ketika di hampir semua wilayah Indonesia, komoditas

dihasilkannya. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada

atau produk yang potensial yang bisa dilindungi sebagai Indikasi

individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan

Geografis, belum mendapatkan perhatian yang memadai dari

sebagainya) tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan

pemerintah, khususnya pemerintah daerah sebagaimana yang

atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain terpacu untuk

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang

mengembangkan lebih lanjut sehingga dengan sistem HKI

Merek (UU 15/2001) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun

tersebut kepentingan masyarakat akan ditentukan melalui

2007 tentang Indikasi Geografis (PP 51/2007).

mekanisme pasar.

Berbeda dengan rezim HKI pada umumnya yang merupakan

Secara garis besar menurut Direktorat Jenderal Kekayaan

hak privat, hak Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif berupa

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, HKI

hak komunal (bersama) dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya.

terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

Perlindungan hukum hak Indikasi Geografis, merupakan salah satu

1) Hak Cipta (copyright);

kekhususan yang merupakan bagian dari tanggung jawab daerah

2) Paten (patent),

dalam rangka otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memegang

3) Merek (trademark),

peran penting dalam pertumbuhan suatu daerah. Pemerintah

4) Desain industri (industrial Design),

perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan

5) Desain tata letak sirkuit terpadu (Layout Design of Integrated

perlindungan akan hak indikasi geografis yang ada di daerahnya,

Circuit), 6) Rahasia dagang (Trade Secret) 7) Indikasi Geografis (Geographical Indication)

sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut. Potensi daerah yang dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan ciri daerah yang bersangkutan adalah potensi WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

7

produk-produk unggulan spesifik lokasi yang sangat lekat dengan

Pada saat dimulai penelitian perbaikan mutu, perbaikan sistem

pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Kekhasan tersebut

pemasaran, dan aplikasi Indikasi Geografis pada tahun 2001 harga

muncul akibat adanya interaksi antara komoditas tersebut dengan

biji kopi Arabika di Kintamani sangat rendah (Rp 5000), bahkan

lingkungan, sosial budaya, dan teknologi setempat. Kekhasan

lebih rendah dari harga kopi Robusta di Pupuan Tabanan Bali (Rp

tersebut tidak akan dapat diperoleh di lokasi lain, meskipun bila

5.500). Pada tahun 2007, harga kopi Arabika di Kintamani telah

komoditas atau bahan bakunya sama. Dalam kenyataannya saat

beranjak naik menjadi sekitar Rp 26.000 per kg. Kenaikan harga

ini, kekhasan tersebut kadang tidak sempat dimanfaatkan oleh

ini selain karena faktor harga internasional juga dipengaruhi oleh

masyarakat wilayah penghasil produk, tetapi dimanfaatkan oleh

adanya perbaikan mutu dan sistem pemasaran yang lebih efisien.

pelaku usaha atau masyarakat wilayah lain. Dari segi sumber daya

Perbaikan harga ini semakin baik setelah kopi Arabika Kintamani

alam, banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan telah

Bali terdaftar sebagi produk Indikasi Geografis.

mendapatkan pengakuan di pasar internasional sehingga memiliki

Harga kopi Arabika Kintamani Bali jenis OSE WP sekitar Rp

nilai ekonomi yang tinggi sebagai contoh: Kopi Gayo, Kopi Toraja,

51.000 per kg bahkan pernah ada yang mencapai harga sekitar Rp

Kopi Kintamani, Mebel Ukir Jepara dan sebagainya.

53.000 per kg (Republika, 6 Januari 2015). Adanya perbaikan harga

Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain pun saat ini tengah

tersebut sedikit banyak karena dipengaruhi oleh adanya perbaikan

berlomba-lomba untuk meningkatkan kekhasan daerah masing

kualitas dari Kopi Arabika Kintamani yang telah didaftarkan sebagai

masing melalui indikasi geografis yang telah mereka daftarkan.

Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Dengan pendaftaran

Beberapa potensi indikasi geografis di negara Asia antara lain:

Indikasi Geografis kopi Arabika Kintamani Bali makin dikenal

Malaysia: Bario Rice; Vietnam: Pomelo Nam Roi; Kamboja: Rice

masyarakat luas, sehingga saat ini makin terbuka pasarnya.

Battabang, Cardamom, Pranoc (Fish sauce), PepperKampot;

Sebagian besar kopi Arabika Kintamani Bali diekspor ke luar negeri

Cina: Alcohol Cereals, Mootai (Gui Zhou), Longjing Tea Huangzhou

(Jepang, Australia, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea), dan

(Zhetiang), Xuanwei Ham (Yunnan), Mengshan tea (Sinchuan);

sebagian dipasarkan di dalam negeri (khususnya untuk memenuhi

Thailand: Durian Chanthaburi, Rayong, Mangosteem Rayong,

kebutuhan kedai-kedai kopi spesialti di kota-kota besar).

Pineapple Phuket, Salted eggs Surattnani,Wine

Chai Ya (Surattnani), Oysters

Loei, Pak Chong, Khao Yai, Gold

Sukhotai

(Septiono, 2009). Melihat

fenomena

Jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, jumlah pendaftaran indikasi geografis Indonesia yang terdaftar masih tergolong minim, sehingga hal ini menimbulkan beberapa

tersebut,

perlindungan

atas

Indikasi

pertanyaan, pertama apakah pemahaman masyarakat daerah

Geografis (IG) sebagai bagian dari HKI sangat diperlukan.

mengenai indikasi geografis masih rendah? Ataukah perangkat

Indikasi Geografis suatu produk memegang peranan vital dalam

hukum yang ada masih belum dapat mengakomodir potensi-

memberikan kesan kepada konsumen tentang adanya nilai lebih

potensi indikasi geografis di beberapa daerah di Indonesia?

pada produk yang ditawarkan, baik mengenai kualitas maupun sifat-sifat yang dapat meningkatkan daya saing yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan di berbagai negara. Indikasi Geografis Terdaftar di Indonesia Indikasi Geografis (IG) dalam negeri yang pertama kali terdaftar adalah Kopi Arabika Kintamani Bali yang dimohonkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Kintamani Bali pada tahun 2008. Penelitian dan pengembangan aplikasi Indikasi Geografis di Indonesia dipelopori oleh Pusat

40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) bekerjasama dengan Center Internationale de Reserche Agronomique et pour la Development (CIRAD), sebuah Lembaga Penelitian Pertanian Tropika Internasional di Perancis, pada komoditas kopi Arabika di dataran tinggi Kintamani Bali pada akhir tahun 2001. Penelitian

Gambar 1. Indikasi Geografis Terdaftar Pertahun. Sumber: Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham (2016), diolah

dan pengembangan aplikasi Indikasi Geografis tersebut dilakukan

Dari Gambar 1 terlihat peningkatan jumlah Indikasi Geografis

secara simultan dengan perbaikan mutu dan sistem pemasaran,

terdaftar setiap tahunnya dari tahun 2007 sampai dengan tahun

serta studi ilmiah tentang faktor geografis (alam, manusia dan

2015. Hingga tahun 2009, total Indikasi Geografis terdaftar di

interaksi antara keduanya) dalam rangka persiapan pendaftaran

Indonesia rata-rata hanya satu, angka ini meningkat minimal

Indikasi Geografis.

menjadi empat sejak tahun 2010 dan hingga akhir tahun 2015 total

8

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Tabel 1. Indikasi Geografis Indonesia Terdaftar No 1

Produk Kopi Arabika Kintamani Bali

Pemohon MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Bali

2 Champagne

Comite Interprofessional du Vin de Champagne (CIVC) Kuasa : Gunawan Suryomurcito



3

Mebel Ukir Jepara

Jepara Indikasi Geografis, Produk Mebel – Mebel



4

Lada Putih Munthok

Badan Pengelola Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kep Bangka Belitung



5

Kopi Arabika Gayo

MPKG (Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo)

6 Pisco

INDECOPI Perwakilan Diplomatik : Ambassador Juan Alvarez Vita, Embassy of Peru in Indonesia



7

Tembakau Hitam Sumedang

Pemerintah Kabupaten Sumedang



8

Tembakau Mole Sumedang

Pemerintah Kabupaten Sumedang



9

Parmigiano Reggiano

Consarzio Del Formaggio “Parmigiano - Reggiano” Kuasa : Andromeda, BA., SH

10

Susu Kuda Sumbawa

Asosiasi PengembanganSusu Kuda Sumbawa.

11

Kangkung Lombok

Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok.

12

Madu Sumbawa

Jaringan Madu HutanSumbawa

13

Beras Adan Krayan

Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan

14

Kopi Arabika Flores Bajawa

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis

15

Purwaceng Dieng

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng

16

Carica Dieng

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng

17

Vanili Kep. Alor

Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA)

18

Kopi Arabika Kalosi Enrekang

Masyarakat Perlindungan Kopi Enrekang

19

Ubi Cilembu Sumedang

Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI)

20

Salak Pondoh Sleman Jogja

Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman

21

Minyak Nilam Aceh

Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA

22

Kopi Arabika Java Preanger

MPIG Kopi Arabika Java Preanger-Jabar

23

Kopi Arabika Java Ijen Raung

Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG)

24

Bandeng Asap Sidoarjo

Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo

25

Kopi Arabika Toraja

MPIG Kopi Arabika Toraja

26

Kopi Robusta Lampung

Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL)

27

Tembakau Srinthil Temanggung

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Srinthil Temanggung

28

Mete Kubu Bali

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali

29

Gula Kelapa Kulonprogo Jogya

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulonprogo Jogja

30

Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing

31

Kopi Arabika Sumatera Simalungun

Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKSS)

32

Kopi Liberika Tungkal Jambi

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Liberika Tungkal Jambi

33

Cengkeh Minahasa

Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM)

34

Beras Pandanwangi Cianjur

Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C)

35

Kopi Robusta Semendo

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Semende Apik Jurai

36

Pala Siau

Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis (LPIG) Pala Siau

37

Teh Java Preanger

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger

38

Garam Amed Bali

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali

Sumber: Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham (2016)

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

9

Indikasi Geografis terdaftar telah berjumlah 38 termasuk pemohon Indikasi Geografis dari luar negeri.

Pada tahun 2009, pemohon Indikasi Geografis dari luar negeri mulai mendaftarkan di Indonesia. Syarat Indikasi Geografis luar negeri dapat terdaftar di Indonesia adalah (Ditjen Kekayaan

Regulasi Indikasi Geografis di Indonesia

Intelektual, 2016):

Sebagai anggota WTO Indonesia telah meratifikasi Trade-

a) Telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sebagai

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), pada tanggal

Indikasi Geografis sesuai ketentuan yang berlaku di negara

15 April 1994. Hal ini menjadi penting karena akan terlihat bagaimana kapasitas dan keseriusan Indonesia dalam melindungi HKI, termasuk

asalnya; b) Mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pemerintah

diantaranya Indikasi Geografis di dunia internasional dalam setiap

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

perundingan. Pemerintah Indonesia melihat HKI sebagai potensi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Kekayaan

negara yang harus dilindungi. Namun permasalahan saat ini, Indikasi

Intelektual Kemenkumham tahun 2016, pendaftaran Indikasi

geografis yang merupakan bagian dari HKI belum mendapatkan

Geografis terdaftar dari luar negeri yang pertama adalah minuman

perhatian yang memadai dari pemerintah.

beralkohol (anggur) sprakling wine “Champagne” dari Perancis

Dalam Pasal 5 PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi

pada tahun 2009, selanjutnya minuman beralkohol (keras) brandy

Geografis, yang berhak untuk mengajukan pendaftaran Indikasi

(spirit/eux-de-vie) Pisco dari Peru pada tahun 2010, dan keju

Geografis ada beberapa pihak diantaranya adalah:

Parmigiano Reggiano dari Italia pada tahun 2011.

(1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang

Adanya anggapan tidak semua Indikasi Geografis yang

memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:

didaftarkan dapat bernilai ekonomis, kerap menjadi alasan oleh

(a) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil

para pihak yang berkepentingan untuk tidak mendaftarkan

alam atau kekayaan alam;

produknya sebagai Indikasi Geografis. Nilai ekonomis yang akan

(b) Produsen barang hasil pertanian;

didapat mungkin bukan merupakan direct benefit yang langsung

(c) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil

dapat diperoleh pemegang Hak Indikasi Geografis, namun harus

industri; atau

dilihat indirect benefit yang akan didapat. Indirect benefit yang

(d) Pedagang yang menjual barang tersebut.

diperoleh antara lain, seperti daerah tersebut akan lebih dikenal

(2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau

yang akhirnya akan memberikan dampak lain seperti di sektor

(3) Kelompok konsumen barang tersebut.

wisata dan bukan tidak mungkin akan menarik investor luar yang

Pendaftaran Indikasi Geografis tidak memerlukan biaya yang

akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah setempat.

besar, berdasarkan PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, tidak ada

Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

alasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Indikasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya pendaftaran

Geografis untuk tidak mendaftarkan potensi daerahnya sebagai

sekitar Rp 500.000. Dalam Pasal 5 PP Nomor 51 tahun 2007 telah

produk Indikasi Geografis. Karena tanpa disadari, adanya Indikasi

diatur dengan jelas syarat-syarat pendaftaran Indikasi Geografis

Geografis dapat menjadi suatu simbol kedaulatan dan kebanggaan

antara lain sebagai berikut:

sebuah daerah yang nantinya akan membawa nama Indonesia

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

ke kancah Internasional, sehingga tidak ada lagi peristiwa suatu

oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir

produk atau ciri khas suatu daerah/negara tertentu diakui sebagai

dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.

produk oleh negara lain. Indikasi Geografis masih belum dipahami

(2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang

sebagai sebuah nilai ekonomis yang dapat dijadikan nilai lebih dalam dunia perdagangan internasional, sehingga banyak potensi daerah yang seharusnya dijadikan Indikasi Geografis wilayah Indonesia malah diakui sebagai Indikasi Geografis oleh negara lain.

bersangkutan, terdiri atas:

1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam; 2.

produsen barang hasil pertanian;

3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau 4.

pedagang yang menjual barang tersebut;

b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau c. Kelompok konsumen barang tersebut.

10

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Peluang Ekspor Pisang Cavendish dan Peran Kebijakan Pengamanan Perdagangan Maria Stefani Endang dan Reni K. Arianti Buah merupakan salah satu produk strategis perdagangan

dengan produksi sebesar 5% dari total produksi dunia.

Indonesia yang merupakan negara agraris dan tropis. Salah satu

Tabel 1 memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan

buah andalan ekspor Indonesia adalah pisang. Ada beberapa jenis

produksi pisang di dunia selama periode 2010-2013, dimana

pisang di Indonesia, antara lain Pisang Ambon, Pisang Raja, Pisang

per tahun rata-rata mengalami penurunan produksi sebesar

Berangan, Pisang Cavendish dan beberapa pisang lainnya. Dari

0,10%. Penurunan ini juga dialami oleh Indonesia sebesar 2,03%.

beberapa jenis pisang tersebut,

Pisang Cavendish merupakan

Penurunan produksi di beberapa negara disebabkan karena faktor

salah satu jenis pisang yang paling banyak diminati dan dikonsumsi

cuaca dan serangan hama pada tanaman pisang. Untuk Indonesia,

oleh masyarakat dunia.

menurut laporan Direktur Jenderal Hortikultura kegagalan panen pada tahun 2013 akibat serangan penyakit layu fusarium/bakteri, penyakit bercak daun dan serangan hama ulat penggulung.

Produsen Pisang Di Dunia Berdasarkan data dari Food Agricultural Organisation (FAO)

Namun, di saat negara-negara di dunia cenderung mengalami

tahun 2016, negara-negara di Asia merupakan produsen utama

penurunan, ketiga negara yaitu RRT, Guatemala dan Angola justru

pisang di dunia. Pangsa produksi pisang di Asia mencapai 51%

mengalami peningkatan produksi yang signifikan pada periode

dari total produksi dunia, disusul Amerika dengan pangsa 33%,

tersebut, masing-masing meningkat sebesar 8,39% untuk RRT,

Afrika 14% dan sisanya 2% berasal dari Oceania dan Eropa. Lima

7,33% untuk Guatemala, dan 14,59% untuk Angola.

negara penghasil utama pisang di dunia pada tahun 2013 antara

Meskipun produksi pisang di Indonesia cukup besar, namun

lain India (27 juta ton atau sekitar 26% dari total produksi dunia),

peranan perdagangan pisang Indonesia dalam perdagangan

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (11%), Filipina (8%), Brazil (6%),

dunia masih relatif kecil. Tercatat impor pisang dunia pada tahun

dan Ekuador (5,6%). Indonesia tercatat menempati urutan ke enam

2014 mencapai USD 174 juta, sedangkan peranan ekspor pisang

Tabel 1. Produksi Utama Pisang Dunia No Negara



Dunia

2010

Produksi : Ton 2011

2012

Tren (%)

2013

105.828.621 106.327.935 104.885.752

105.956.705

-0,10

29.780.000 28.455.100 26.509.000

27.575.000

-2,97

2 Republik Rakyat Tiongkok

9.561.000 10.400.000 11.558.000

12.075.238

8,39

3 Filipina

9.101.341

9.165.043

9.225.998

8.645.749

-1,46



4 Brazil

6.969.306

7.329.471

6.902.184

6.892.622

-0,93



5 Ecuador

7.931.060

7.427.776

7.012.244

5.995.527

-8,58



6 Indonesia

5.755.073

6.132.695

6.189.052

5.359.115

-2,03



7 Guatemala

2.637.115

2.679.934

3.078.547

3.188.050

7,33



8 Angola

2.047.955

2.646.073

2.991.454

3.095.013

14,59



9 Tanzania

3.155.710

3.143.835

2.524.740

2.678.680

-6,86

1.912.661

1.848.727

1.184.075

2.235.697

0,23



1 India



10 Burundi Sumber: FAO (2016)

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

11

Importir Utama Pisang Dunia

Indonesia menurut data Trade Map masih dibawah 1%. Negara Negara Lainnya 20% Maroko 7%

di kawasan Timur Tengah dan Afrika merupakan pasar utama ekspor pisang Indonesia antara lain Uni Emirat Arab (32%), Saudi Arabia (23%), Iran (11%), Palestina (7%), dan Maroko (7%). Negara

Uni Emirat Arab 32%

pemasok utama pisang di dunia adalah Filipina (86%), Cote d’Ivoire (10,5%), dan Mozambik (3%). Indonesia berada pada urutan ke-

Palestina 7%

Saudi Arabia 23%

Iran 11%

24. Pesaing Indonesia dalam perdagangan pisang tidak hanya berasal dari negara-negara Amerika Latin tetapi juga datang dari negara-negara Asia (Gambar 1). Produksi pisang Indonesia saat ini masih didominasi oleh

Eksportir Utama Pisang Dunia

berbagai jenis pisang lokal yang sebagian besar dimanfaatkan

Côte d'Ivoire 10,58%

untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan untuk pasar dunia

Mozambik 3,14%

Negara Lainnya 0,21%

pisang jenis Cavendish lebih diminati. Dari hasil wawancara dengan produsen pisang Pisang di Lampung, diperoleh keterangan bahwa untuk pasar ekspor buah-buahan yang lebih dipentingkan adalah

Filipina 86,07%

kualitas produk sebab pembeli di negara tujuan cenderung memilih buah dengan ukuran yang besar dan penampilan menarik. Selain itu juga diharapkan produk buah-buahan bebas dari lalat buah dan telur lalat buah. Usaha tani Pisang Cavendish di Indonesia hanya dilakukan oleh perusahaan besar,

karena Budi daya Pisang Cavendish

memerlukan penanganan yang rumit terutama dalam hal pengendalian hama penyakit daun (Fusarium), yang memerlukan peralatan yang otomatis dalam penyemprotan terhadap daun. Kondisi ini menyebabkan usaha budidaya Pisang Cavendish agak sulit dilakukan oleh petani. Hingga saat ini tercatat dua pemain utama usaha tani pisang Cavendish di Indonesia yakni PT. Nusantara Tropical Farm (NTF), Lampung dengan brand “Sunpride” dan PTPN VIII Jawa Barat yang sudah masuk ke pasaran lokal dengan brand “Nusantara 8”.

Gambar 1. Negara Eksportir dan Importir Pisang Dunia. Sumber: Trade Map (2016)

Kinerja Ekspor Pisang Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Pisang Indonesia selama periode 2011-2015 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 121%. Pada tahun 2015, nilai ekspor pisang tercatat sebesar USD 12 juta atau mengalami penurunan sebesar 24% jika dibandingkan dengan periode tahun 2014 yang mencapai nilai sebesar USD 16 juta, atau mengalami penurunan sebesar 24%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan permintaan terhadap pisang yang sejalan dengan melambatnya perekonomian dunia.

Tabel 2. Negara Tujuan Utama Ekspor Pisang Indonesia, 2013-2015 (Jan-Nov) No

Nilai : Ribu USD

Negara



Januari-Mei

Perub (%) Tren (%)

2013 2014 2015

2015 2016

Total Ekspor Pisang

2.846 16.003 12.082

8.204

2.715

-66,91

121,89



1 Republik Rakyat Tiongkok

1.595

11.026

4.878

4.357

557

-87,21

330,74



2 Saudi Arabia

677

1.380

2.157

1.295

223

-82,81

-



3 Jepang

- 1.778

444

1.116

151,24

-



4 Uni Emirat Arab



5 Kuwait



6 Malaysia



7 Maldives

-



8 Singapura

7



9 Brasil

-



10 Hongkong

Negara lainnya

0 20

1.290

1.712

817

523

-35,95

124,34

482

1.992

1.477

1.220

103

-91,58

162,54

64

236

80

69

95

37,03

-

1

1

-

-100,00

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 0

- 65 - 14 -

-

-

-

-

Sumber: BPS (2016), diolah Puska Daglu BPPP Kemendag

12

2016/15 2011-15

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

98

-34,86

-

Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kuwait, dan Saudi Arabia

Peran Pemerintah dalam Pengamanan Perdagangan Pisang

adalah pasar utama ekspor pisang Indonesia pada tahun 2014 yang

Dalam perdagangan internasional, praktik dumping merupakan

68,27%, 12,31%, dan

praktik perdagangan yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor

9,13% disusul oleh Uni Emirat Arab dan Malaysia dengan peranan

kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap industri

7,97% dan 1,66%. Pada periode Jan-Nov 2015 dibandingkan

dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Untuk itu

dengan periode yang sama pada tahun 2014, ekspor pisang ke

pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dapat dilakukan

RRT, Singapura, Hong Kong, dan Italia menurun signifikan rata-rata

jika harga ekspor suatu barang yang diimpor bernilai lebih rendah

sebesar 76%, sebaliknya ekspor ke Jepang, Australia, Malaysia,

dari harga normalnya dan menyebabkan kerugian bagi industri

Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Kuwait mengalami peningkatan

dalam negeri. BMAD dapat dikenakan paling tinggi sebesar marjin

rata-rata sebesar lebih dari 248%.

dumping. Tujuan pengenaan BMAD adalah untuk memulihkan

masing-masing dengan pangsa sebesar

Peningkatan ekspor yang naik tajam adalah ke Jepang, ekspor

kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang

ke Jepang pada periode 2014 hanya menempati urutan ke 11 dan

dapat diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian tersebut

pada periode Jan-Nov 2015 Jepang ada di urutan ke 3 terbesar

sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang

atau memiliki kontribusi sebesar 13,3%.

Pasokan pisang ke

sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Pengenaan

Jepang dari Filipina berkurang karena Filipina sering mengalami

BMAD dapat mendorong industri dalam negeri yang mengalami

bencana alam angin topan dan banjir, sehingga berpengaruh

kerugian serius maupun ancaman kerugian serius untuk melakukan

besar terhadap produksi buahnya, kondisi tersebut membawa

penyesuaian yang diperlukan.

keuntungan bagi Pisang Indonesia. Hal ini juga menunjukkan produk

Salah satu kebijakan pengenaan BMAD yang telah ditetapkan

pisang dari Indonesia mampu bersaing secara kualitas dengan

oleh pemerintah Indonesia adalah pengenaan BMAD atas importasi

produk pisang dari Filipina yang selama ini merajai pasar dunia.

barang Pisang Cavendish yang berasal dari Filipina. Pengenaan

Keberhasilan menembus pasar ekspor Jepang dapat dikatakan

BMAD atas importasi barang Pisang Cavendish dari Filipina telah

satu prestasi dan catatan penting bagi Indonesia mengingat

berlaku sejak tahun 2006, melalui Peraturan Menteri Keuangan

Jepang menerapkan standar mutu dan kesehatan yang sangat

(PMK) Nomor 81/PMK.010/2006 tanggal 28 September 2006, pos

tinggi untuk impor produk pertanian. Selain itu Indonesia mampu

tarif 0803.00.00.00 sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia

menggenjot ekspor Pisang juga karena Indonesia mengenakan

(BTBMI) tahun 2004, dengan besaran BMAD 49,35% dan jangka

Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas importasi barang Pisang

waktu pengenaan selama 5 tahun. Pengenaan BMAD telah

Cavendish asal Filipina yang terbukti melakukan dumping yang

diperpanjang melalui PMK Nomor 175/PMK.011/2011, tanggal 17

menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri.

November 2011, pos tarif 0803.00.90.00 sesuai dengan BTBMI

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

13

2007, dengan besaran BMAD 35% dan jangka waktu pengenaan

dan Asia Timur permintaan akan pisang menunjukkan tren yang

selama 5 tahun. Masa berlaku PMK Nomor 175/PMK.011/2011

positif rata-rata naik lebih dari 67%. Peluang ini dapat dimanfaatkan

akan berakhir tanggal 17 November 2016.

Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut.

Berdasarkan data BPS, importasi pisang (HS 080300)

Situasi usaha tani pisang saat ini merupakan peluang bagi

selama periode 2010-2014 terus mengalami penurunan yang

Indonesia untuk dapat mengembangkan dan memproduksi Pisang

signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 37,79%, dan

Cavendish untuk memasok kebutuhan di pasar dalam negeri dan

tahun 2015 tercatat tidak ada lagi impornya. Hal ini menunjukkan

pasar internasional. Hal senada juga dikemukakan oleh

bahwa dampak pengenaan BMAD melalui PMK Nomor 175/

Perdagangan RI di Jepang, bahwa bisnis impor produk Pisang

PMK.011/2011 sangat efektif.

Atase

Hal tersebut juga diakui oleh

Cavendish sangat menjanjikan di pasar Jepang. Saat ini, total

produsen pisang di dalam negeri, bahwa dengan diterapkannya

konsumsi buah di Jepang tercatat mencapai 5,4 juta ton per tahun,

PMK tersebut serangan produk dari luar berkurang, sehingga

dan 1,8 juta ton di antaranya merupakan buah impor. Dari total

secara otomatis industri dalam negeri dapat berkembang.

volume buah impor tersebut, impor buah pisang mendominasi

Bahkan, industri dalam negeri mampu mengembangkan usaha

dengan volume impor sebesar 1 juta ton per tahun dan nanas

budi daya pertanian Cavendish dengan membuka lahan tanaman

sebanyak 200.000 ton per tahun. Dua buah tersebut berkontribusi

hortikultura antara lain di Aceh untuk memenuhi permintaan pasar

terhadap 66,67% total impor buah di Jepang (Bisnis.com, 2015).

Timur Tengah; Berau, Kalimantan Timur untuk ke Jepang dan RRT;

Indonesia memiliki potensi alam yang sangat mendukung

sedangkan untuk Lampung dan Blitar untuk memenuhi kebutuhan

untuk pengembangan buah-buahan tropis menjadi komoditas

pasar domestik. Buah pisang cocok untuk ditanam di daerah

unggulan karena Indonesia mempunyai iklim dan lahan yang

manapun di Indonesia. Pengembangan usaha budi daya pertanian

memungkinkan pada musim panen yang berbeda antar daerah.

di luar pulau jawa ini juga sejalan dengan program Nawa Cita dari

Peluang ekspor buah-buahan terutama Pisang Cavendish dapat

pemerintah saat ini.

dicapai dengan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam upaya memenuhi pangsa pasar. Perlunya menyesuaikan

Peluang Ekspor Pisang Cavendish

selera pasar dunia dengan mengurangi penggunaan zat berbahaya

Menurut data Trade Map, permintaan pisang dunia selama

dan penerapan praktik pertanian yang baik, serta pengemasan

periode 2011-2014 menunjukkan adanya kecenderungan menurun

produk yang menarik penting diperhatikan oleh para pengusaha

sebesar 73%, namun sebaliknya di beberapa negara Timur Tengah

buah sehingga buah lokal layak untuk di ekspor dan tidak ditolak pasar dunia.

14

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Menelisik Kinerja Industri dan Perdagangan Mamin dan TPT Nurozy dan Umar Fakhrudin

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional yang mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi

salah satunya, karena rendahnya konsumsi masyarakat karena menurunnya daya beli.

industri pengolahan non migas terhadap Produk Domestik Bruto

Penurunan laju pertumbuhan industri pada tahun 2015 juga

(PDB) nasional juga berfluktuasi. Berdasarkan data Kementerian

disebabkan oleh penurunan laju pertumbuhan pada sebagian

Peridustrian, kontribusi sektor industri pengolahan non migas pada

besar lapangan usaha. Beberapa diantaranya bahkan mengalami

tahun 2011 mencapai 18,13%. Angka ini menurun menjadi 17,99%

laju pertumbuhan yang negatif, yaitu Industri Tekstil dan Pakaian

pada tahun 2012 dan 17,72% pada tahun 2013. Kemudian pada

Jadi (-4,79%); Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan

dua tahun berikutnya kembali meningkat menjadi masing-masing

Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (-1,84%);

sebesar 17,89% dan 18,18%. Pada tahun 2015, di antara industri

serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan

pengolahan non migas tersebut yang mampu memberikan

Reproduksi Media Rekaman (-0,11%).

kontribusi cukup singinifikan terhadap PDB adalah Industri

Penurunan laju pertumbuhan pada setiap industri sebagai

Makanan dan Minuman (Mamin) dengan kontribusi sebesar 5,61%,

akibat dari turunnya jumlah unit usaha pada masing-masing

diikuti oleh Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) 1,21%, Industri

lapangan usaha. Berdasarkan data BPS untuk industri makanan

Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Barang Logam,

dari 5.795 unit usaha (2013) turun menjadi 5.793 unit usaha

Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik 1,96%,

(2014). Menurunnya kinerja beberapa industri juga tercermin

serta Industri Alat Angkutan 1,91%.

dari menurunnya utilitas kapasitas produksi. Utilisasi kapasitas produksi tekstil domestik semakin menyusut. Pada awal tahun 2015 utilisasi sekitar 88%-89%, tetapi pada pertengahan tahun

Kinerja Industri Mamin dan Tekstil Selama periode 2011-2015, telah terjadi penurunan laju

tinggal 70% (Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia/API). Untuk

pertumbuhan industri pengolahan non migas yang menimbulkan

industri makanan dan minuman saat ini tingkat utilisasi produksinya

isu telah terjadinya deindustrialisasi di Indonesia. Penurunan laju

diperkirakan mencapai 50%-60% (Ekon.go.id, 2015).

pertumbuhan tersebut terjadi secara berturut-turut, menurun

Kementerian

Perindustrian

menyebutkan

pula

bahwa

6,98% (2012) menjadi 5,45% (2013), 5,61% (2014) dan 5,04%

penurunan kinerja sektor industri nasional disebabkan juga oleh

(2015). Penurunan laju pertumbuhan tersebut disebabkan,

beberapa faktor yaitu struktur industri yang tergantung impor;

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

15

Input Impor 7%

ketertinggalan teknologi; kelemahan infrastruktur, listrik, energi dan kepastian ketersediaan lahan; ketidakterhubungan antara kegiatan industri dan bahan baku; inefisiensi biaya logistik dan biaya administrasi; kapasitas, produktivitas dan hubungan industrial ketenagakerjaan; beban regulasi, birokrasi dan penegakan hukum

Industri Makanan

yang menjadi penghambat pengembangan investasi, efisiensi produksi, kelancaran distribusi dan kepastian bahan baku; masalah akses dan beban pembiayaan; serta gangguan impor (Ekon.go.id, 2015). Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia

Input Lokal 93%

(GAPMMI) mencatat, omset industri makanan dan minuman di

Input Impor 33%

Indonesia tahun 2015 baru mencapai Rp 326 triliun atau 21,7% dari pangsa pasar makanan dan minuman domestik sebesar Rp 1.500 triliun. Sementara itu pangsa pasar tekstil dan produk tekstil menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tahun 2015

Industri Tekstil

mencapai kisaran 30%. Relatif rendahnya pangsa pasar produk lokal tersebut sebagai akibat membanjirnya produk tekstil dan produk tekstil (TPT) impor ilegal yang telah menggerus pangsa pasar produk lokal (Setkab.go.id, 2016).

Input Lokal 67%

Dalam rangka mendorong daya saing produk lokal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/0.10/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Berdasarkan PMK besarnya tarif bea masuk beberapa produk adalah sebagai berikut: Kopi instan (20% dari sebelumnya 5% ); Teh (20% dari 5%); Berbagai produk daging olahan (30% dari 5%). Selanjutnya produk

Gambar 1. Proporsi Pemakaian Bahan Baku Pada Industri Makanan dan Tekstil Tahun 2012. Sumber: BPS (2015), diolah

Gambar 1.

yang mengalami kenaikan tarif adalah antara lain Ikan diolah/

Untuk Industri Tekstil, ketergantungan terhadap bahan baku

diawetkan (15%); Krustasea, moluska dan invertebrata air olahan/

impor mencapai 33,12% dan bahan baku pasokan lokal mencapai

diawetkan (15%); Permen karet (20%); Coklat (15%); Pasta/mie

66,88%. Tingginya ketergantungan bahan baku impor industri

(20%); Makanan sereal (10%); Roti/kue kering (20%); Sayuran,

tekstil terutama berasal dari kontribusi impor bahan baku berupa

buah, kacang (20%); Ekstrak kopi/teh (20%); Saus dan olahannya

benang dan kain. Secara detil dapat dijabarkan beberapa industri

(15%); Es krim (15%); Olahan makanan lain (Tempe) (15%);

yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan bahan

Minuman Ringan– Air mineral/soda (10%); Minuman pop non soda

baku impor (di atas 40%) adalah Industri Persiapan Serat Tekstil

(20%); Wine anggur (90%); Vermouth dan minuman fermentasi

(41,20%); Industri Pemintalan Benang (48,59%); Industri Barang

anggur lainnya (90%); Minuman sari buah (90%); Minuman etil

Jadi untuk Keperluan Rumah Tangga (43,29%); Industri Barang

alkohol dengan kadar alkohol kurang dari 80% (Brandy, wiski, rum

Jadi Tekstil Lainnya (53,96%); Industri Barang dari Tali (63,12%);

dan lain-lain (150%). Kenaikan bea masuk produk makanan dan

serta Industri Tekstil Lainya (55,77%).

minuman jadi diharapkan akan mendukung produk dalam negeri untuk bersaing di pasar domestik. Tarif bea masuk produk makanan dan minuman relatif sama

Kinerja Perdagangan Mamin dan Tekstil Selama periode dua

tahun terakhir (2014-2015) neraca

dengan tarif bea masuk bahan bakunya. Misalnya, tarif bea masuk

perdagangan makanan olahan mengalami surplus setelah pada

bubuk coklat sama dengan tarif bea masuk kembang gula dari

periode sebelumnya mengalami defisit. Selama periode 2011-2015

coklat.

Kondisi tersebut berdampak kurang baik bagi industri

tren pertumbuhan ekspor meningkat sebesar 6,71%, sebaliknya

pengolahan makanan dan minuman mengingat sekitar 65%

tren pertumbuhan impor menurun 6,37%. Pada tahun 2015 nilai

industri nasional masih memiliki ketergantungan terhadap bahan

ekspor makanan olahan mencapai USD 5,3 miliar atau sedikit

baku impor

(Kementerian Perindustrian, 2015). Untuk industri

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

makanan, secara umum bahan bakunya telah banyak dipasok oleh

yang nilainya mencapai USD 5,5 miliar. Di sisi lain impornya menurun

industri domestik dengan perbandingan 93% dari bahan baku lokal

dari USD 5,2 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 4,5 miliar. Dampak

dan hanya 7% dari bahan baku impor sebagaimana terlihat pada

menurunnya impor dan meningkatnya ekspor ini menyebabkan

16

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

terjadi surplus sebesar USD 784,3 juta atau meningkat dari tahun

Pada tahun 2015 impor makanan olahan Indonesia yang terbesar berasal dari Thailand dengan nilai dan pangsa mencapai

sebelumnya surplus sebesar USD 382,7 juta (Gambar 2). Negara tujuan ekspor makanan olahan yang utama adalah

USD 872,9 juta (19%), diikuti Australia USD 703,0 juta (16%), RRT

Amerika Serikat dengan nilai pada tahun 2015 mencapai USD 682,6 juta

USD 623,4 juta (14%), Amerika Serikat USD 332,2 juta (7%) dan

atau mencapai 13% dari total ekspor makanan olahan Indonesia,

Malaysia USD 319,4 juta (7%).

diikuti oleh Malaysia USD 547,4 juta (10%), Filipina USD 505,1 juta

Untuk produk tekstil, nilai neraca perdagangan TPT selama

(10%), Republik Rakyat Tiongkok (RRT) USD 403,6 juta (8%), serta

periode 2011-2015 cenderung menurun dengan laju penurunan

Singapura USD 290,9 juta (5%). Ekspor makanan olahan Indonesia ke

sebesar 2,16% per tahun. Penurunan tersebut disebabkan

negara tujuan utama tersebut selama periode 2011-2015 cenderung

menurunnya nilai ekspor maupun impor masing-masing sebesar

meningkat yaitu Amerika Serikat naik 11,82% per tahun, Malaysia

1,30% dan 0,84% per tahun. Nilai ekspor TPT pada tahun 2015

5,98%, Filipina 7,27%, dan RRT 22,34%.

mencapai USD 12,3 miliar, sedangkan nilai impor pada tahun yang sama mencapai USD 7,9 miliar (Gambar 4).

Gambar 2. Neraca Perdagangan Makanan Olahan Indonesia Periode, 2011-2015. Sumber: BPS (2015), diolah

Gambar 4. Neraca Perdagangan TPT Indonesia, 2011-2015. Sumber: BPS (2015), diolah

Negara tujuan ekspor TPT Indonesia didominasi oleh Amerika dan ASEAN. Ekspor TPT mayoritas ditujukan ke pasar Amerika

RRT

Serikat. Hal ini wajar terjadi karena selama ini Indonesia merupakan negara yang lebih terkait dengan rantai nilai perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Selanjutnya apabila dilihat dari pangsanya, ekspor Indonesia terbesar lainnya adalah ke Malaysia dan Filipina dengan pangsa 10%, RRT (8%), serta Singapura (5%) (Gambar 5). Indonesia juga mengimpor

TPT dari dunia, terutama RRT

dengan nilai mencapai USD 2.618,8 juta pada tahun 2015. Selama periode 2011-2015, impor dari Amerika Serikat dan Hong Kong

RRT

masing-masing turun sebesar 5,20% dan 0,89%. Sementara itu,

Gambar 3. Negara Tujuan Ekspor dan Negara Asal Impor Makanan Olahan Indonesia Tahun 2015. Sumber: BPS (2015), diolah

impor dari Taiwan dan Korea Selatan masing–masing naik sebesar 1,79% dan 1,65%. Demikian juga dengan impor dari RRT yang menunjukkan peningkatan paling besar yaitu 3,40% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing produk TPT RRT cukup kuat.

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

17

Gambar 5. Negara Negara Tujuan Ekspor dan Negara Asal Impor TPT Indonesia Tahun 2015. Sumber: BPS (2015), diolah

Tabel 1. Negara Pemasok Utama Makanan Olahan ke Pasar Global, 2010-2014

Sumber: WITS-UNComtrade (2016), diolah

Dalam pasar makanan olahan global, Indonesia menempati

Jerman dan Amerika Serikat, pangsa pasarnya hanya satu digit

peringkat ke 25 sebagai pemasok dengan pangsa terhadap total

(Tabel 2). Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir pangsa

impor tahun 2014 mencapai

1,09%. Nilainya selama periode

pasar maupun daya saing produk tekstil RRT mulai menunjukkan

2010-2014 juga cenderung meningkat karena ekspor ke pasar

adanya penurunan. Sementara itu, produk TPT dari Bangladesh

dunia juga cenderung meningkat dengan pertumbuhan sebesar

dan Vietnam mengalami peningkatan. Menurut Staritz (Peneliti

9,85% per tahun (Tabel 1). Dari sisi daya saing makanan olahan

Austrian Research Foundation for International Development)

di pasar global, nilai indeks Normalized Revealed Comparative

dalam tulisannya yang diterbitkan tahun 2012, menyebutkan

Advantage (NRCA) menunjukkan produk dari negara-negara Uni

bahwa salah satu alasan kenapa Indonesia berada di bawah RRT

Eropa, Perancis, Belanda, Italia, Belgia, Spanyol serta Inggris

maupun India adalah karena industri TPT Indonesia masih bersifat

masih mendominasi. Sementara itu posisi daya saing Indonesia

Original Equipment Manufacture (OEM), dimana segala kebijakan

di pasar makanan olahan global masih berada di peringkat 212

mengenai disain dan bahan baku termasuk sasaran pemasaran

(COMTRADE, 2016).

ditentukan oleh perusahaan besar pemegang merek. Sementara

Berdasarkan data COMTRADE (2016), pemasok utama TPT

RRT dan India, berada dalam tingkatan industri yang bersifat

dunia yang memiliki peran sangat signifikan adalah RRT dengan

Original Design Manufacture (ODM), dimana industri mereka

peranan sebesar 32,96% pada tahun 2014, sedangkan negara

dapat turut serta dalam kebijakan desain, pemilihan bahan baku,

pemasok lainnya seperti India, Italia, Bangladesh, Turki, Vietnam,

termasuk dimana memperoleh bahan material tersebut.

18

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Tabel 2. Negara Pemasok Utama TPT ke Pasar Global, 2010-2014 No Negara Asal Impor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dunia RRT India Italia Bangladesh Turki Vietnam Jerman Amerika Serikat Indonesia Pakistan Subtotal Negara Lainnya

2010 579,94 199,58 28,64 27,44 18,40 22,60 14,06 22,66 20,54 12,25 11,73 377,89 202,05

Nilai (USD Miliar) 2011 2012 2013 676,42 618,94 649,02 225,30 209,79 216,93 34,11 29,22 31,40 31,59 28,13 29,76 24,39 24,34 27,92 26,40 25,61 27,39 17,99 19,09 22,85 26,60 21,66 23,36 26,08 23,24 23,06 14,84 14,03 14,64 14,53 12,67 13,18 441,83 407,78 430,49 234,59 211,16 218,54

Tren (%) 2014 2010 - 2014 670,79 2,53 221,11 1,68 33,43 2,29 30,92 1,81 30,53 12,17 28,38 5,05 26,63 16,37 24,83 0,53 21,80 -0,05 15,05 4,07 13,98 2,58 446,67 3,13 224,12 1,37

Pangsa (%) 2010 2011 2013 2014 2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 34,41 33,31 33,90 33,42 32,96 4,94 5,04 4,72 4,84 4,98 4,73 4,67 4,54 4,59 4,61 3,17 3,61 3,93 4,30 4,55 3,90 3,90 4,14 4,22 4,23 2,42 2,66 3,08 3,52 3,97 3,91 3,93 3,50 3,60 3,70 3,54 3,86 3,75 3,55 3,25 2,11 2,19 2,27 2,26 2,24 2,02 2,15 2,05 2,03 2,08 65,16 65,32 65,88 66,33 66,59 34,84 34,68 34,12 33,67 33,41

Sumber: UNCOMTRADE (2016), diolah

Indonesia sebenarnya memiliki peranan yang cukup signifikan

seperti Kamboja, Vietnam, Pakistan, Bangladesh, terutama RRT

untuk produk TPT dalam pasar global, yaitu sebagai pemasok ke 9

dan India, jika ingin tetap menjadi negara pemasok utama produk

dengan pangsa pasar sebesar 2,24%. Namun demikian, Indonesia

TPT di pasar global.

tentu harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara pesaing

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

19

T I N J A U A N P E R D A GA N GAN

Perizinan Impor Telepon Seluler, Handheld dan Komputer Tablet:

Kompleksitas dan Usulan Perbaikan negeri, mengingat industri telepon seluler dalam negeri juga belum cukup berkembang. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan akan telepon seluler tersebut, Indonesia harus melakukan impor yang jumlahnya tidak sedikit. Kondisi ini akan sangat menguntungkan bagi importir telepon seluler. Berdasarkan data, persentase jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesia terhadap jumlah penduduk pada tahun 2014 mencapai 115% dan dari sisi persentase berada pada urutan ke-empat terbesar setelah Rusia (165%), Vietnam (144%), dan Brazil (137%). Angka ini dihitung berdasarkan jumlah SIM card yang digunakan, bukan jumlah orang yang menggunakan SIM

Ernawati Munadi1

card. Data tersebut mengindikasikan bahwa satu orang mungkin memiliki beberapa SIM card, juga beberapa perangkat akses data

Tidak jarang kita mendengar kritik masyarakat terkait kebijakan

(ponsel, modem, dll) (MobiThinking, 2014). Mengingat besarnya

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu yang sering terlontar

potensi pasar telepon seluler di Indonesia, tidak mengherankan

adalah ketidakkonsistenan antara pernyataan pemerintah terkait

jika pemerintah ingin mengembangkan industri ponsel di dalam

program prioritas nasional dan kebijakan yang dibuat sebagai

negeri, termasuk menarik sebanyak-banyaknya investasi asing.

pelaksanaan dari program prioritas tersebut. Sebagai contoh, dalam

Apalagi, peningkatan nilai impor ponsel telah menjadi salah satu

pernyataannya pemerintah ingin mendorong pertumbuhan industri

penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia pada April

hilir atau memperbaiki iklim usaha di Indonesia, namun masih

2014 yang tercatat mengalami defisit sebesar 1,97 miliar dolar AS

terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

(Tanjung, 2014).

tidak

tersebut.

Permendag No. 82/2012 diterbitkan dengan tujuan untuk

Kebijakan yang dikeluarkan terkadang dirasakan menyulitkan

sejalan

dengan

mengendalikan penjualan produk ilegal ponsel dan untuk melindungi

pelaku usaha. Tidak mengherankan jika World Bank dalam survei-

industri lokal. Penerapan peraturan tersebut telah menimbulkan

nya menempatkan ranking Indonesia pada urutan ke 109 dari 189

hambatan bagi importir ponsel dan tablet karena persyaratan

negara yang di survei pada laporan kemudahan berusaha tahun

peraturan dan beberapa perizinan yang tumpang tindih. Beberapa

2016. Tulisan ini mencoba untuk memberikan beberapa gambaran

persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir ponsel dan tablet

terkait

dengan

program-program

ketidakkonsistenan

prioritas

khususnya

ditunjukkan dalam Kotak 1. Dalam rantai pasokan yang kompleks

memperbaiki iklim usaha di Indonesia dengan fokus pada impor

pemerintah,

saat ini, tidak mungkin untuk memberikan rencana impor satu

Telepon Seluler, Handheld dan Komputer Tablet.

tahun ke depan, berikut dengan nomor seri untuk produk yang

Beberapa dari Anda mungkin pernah membaca bahwa

belum diproduksi. Singkatnya, persyaratan ini lebih memberatkan

salah satu kebijakan yang sempat menimbulkan kontroversi

daripada meringankan importir Indonesia. Hal ini juga menciptakan

terkait dengan iklim usaha di Indonesia adalah Peraturan Menteri

biaya tambahan dalam menjalankan usaha. Persyaratan tersebut

Perdagangan

Impor

dapat menghambat usaha, terutama Usaha Kecil Menengah

Telepon Seluler, Handheld dan Komputer Tablet. Tidak bisa

(UKM) yang bergerak dibidang layanan purna-jual produk ponsel.

dipungkiri bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang

Importir atau dunia usaha mungkin dapat membebankan biaya

mencapai lebih dari 250 juta jiwa merupakan pasar yang sangat

tambahan kepada konsumen Indonesia, namun konsumen harus

besar dan menguntungkan bagi perusahaan telepon seluler di luar

menghadapi harga yang lebih tinggi.

1

No.82/M-DAG/PER/12/2012

mengenai

Penulis adalah Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Semua isi yang terkandung dalam artikel ini adalah pendapat pribadi dari penulis dan tidak mewakili pendapat dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

20

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Kotak 1. Beberapa Poin Penting dalam Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2012 Berdasarkan peraturan tersebut, impor telepon seluler, handheld dan komputer tablet hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT- impor telepon seluler, handheld dan komputer tablet. Importir harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut untuk memperoleh izin IT (berlaku selama dua tahun) untuk mengimpor telepon seluler, perangkat handheld dan komputer tablet: • Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • Angka Pengenal Importir (API), Nomor Induk Kepabeanan (NIK), Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK); • Bukti perjanjian kerja sama dengan setidaknya tiga distributor yang ditunjukkan melalui kontrak dengan setidaknya tiga distributor lokal yang akan mengedarkan perangkat impor di pasar dalam negeri dan distributor tersebut harus memiliki setidaknya tiga tahun pengalaman tercatat melakukan impor ke pasar Indonesia; • Bukti pengalaman sebagai importir telepon selular, perangkat handheld dan komputer tablet; dan • Bukti pengalaman sebagai distributor telepon selular, perangkat handheld dan komputer tablet selama paling kurang tiga tahun. IT- impor telepon seluler, handheld dan komputer tablet yang akan melakukan impor harus mendapatkan persetujuan impor (PI) dari menteri. Untuk memperoleh izin PI untuk telepon selular, perangkat handheld dan komputer tablet, importir harus: • Menjadi Importir Terdaftar untuk telepon seluler, handheld dan komputer tablet (IT); • Memperoleh sertifikat Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktur Jenderal Industri Utama Berbasis Teknologi Terdepan (IUBTT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin); • Memperoleh Sertifikat Perangkat dan Peralatan Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo); • Memperoleh Sertifikat Pemberian label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) dari Ditjen SPK, Kemendag; • Mendapatkan surat penunjukan dari pimpinan di perusahaan luar negeri yang disahkan oleh notaris lokal dan atase perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal; • Mengembangkan rencana impor untuk satu tahun, termasuk nomor seri dari setiap barang; dan • Memperoleh surat keterangan dari pimpinan perusahaan untuk memvalidasi rencana impor satu tahun. Untuk mendapatkan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor yang dikeluarkan oleh Kemendag berlaku untuk satu tahun-pemohon harus mendaftar secara online melalui www.kemenperin.go.id/tpp dan harus memberikan informasi berikut ini: • Surat permohonan; • Surat Kuasa (jika yang mengajukan bukan pemohon); • Izin Importir Terdaftar (IT) untuk ponsel dan/atau komputer genggam (handheld) dan/atau komputer tablet; • Sertifikasi Peralatan Telekomunikasi yang diterbitkan oleh Kemenkominfo; • Nomor induk untuk setiap ponsel dan/atau komputer genggam (handheld) dan/atau produk komputer tablet (berupa International Mobile Equipment ldentity [IMEI], Mobile Equipment ldentifier [MEID], Electronic Serial Number [ESN), dan MAC Address). Selain persyaratan tersebut, importir telepon seluler, perangkat handheld dan komputer tablet juga diharuskan untuk: • Aktivitas impor mereka disetujui melalui verifikasi teknis oleh surveyor yang disetujui (Sucofindo atau Surveyor Indonesia) dan memberikan Laporan Surveyor (LS) kepada Kemendag. Peninjau akan memverifikasi setiap pengiriman telepon selular, komputer tablet dan genggam di negara asal; • Mengirimkan laporan kegiatan bulanan kepada Kemendag (untuk Importir Terdaftar); • Mematuhi beberapa persyaratan teknis yang bersangkutan dengan pelabelan, buku petunjuk, dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia (persyaratan ini harus diperoleh dari Ditjen PKTN, Kemendag) • Hanya melakukan impor melalui lima pelabuhan dan bandara yang ditunjuk, yaitu: a. Pelabuhan: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya dan Soekarno Hatta di Makassar. b. Bandara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Tangerang, Achmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya dan Hasanuddin di Makassar.

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

21

Peraturan ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan,

IT hanya dipersyaratkan bagi perangkat yang berada dalam

diantaranya Permendag No. 38/M-DAG/PER/8/2013, Permendag

jaringan 4G LTE saja yang ditunjukkan dengan rekomendasi

No. 48/M-DAG/PER/8/2014, dan terakhir diubah lagi menjadi

investasi industri dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,

Permendag No. 41/M-DAG/PER/5/2016. Terdapat dua perubahan

Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian,

yang cukup signifikan dari Permendag Np. 82/2012 ke Permendag

dimana rekomendasi tersebut memuat keterangan mengenai

No. 38/2013. Kedua perubahan tersebut adalah:

(a) bukti pembangunan industri Telepon Seluler, Komputer

(1) Pertambahan persyaratan untuk permohonan PI Telepon

Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet di dalam negeri;

Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet

atau (b) bukti kerjasama dengan industri Telepon Seluler,

bagi IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan

Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet di

Komputer Tablet yang mengimpor dari distributor di luar negeri

dalam negeri, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan

harus: (a). Berpengalaman menjadi importir Telepon Seluler,

usaha berupa manufaktur, design house, dan/atau riset dan

Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet paling

pengembangan, di bidang industri telepon seluler, komputer

sedikit 3 (tiga) tahun; (b). Memiliki jaringan pusat pelayanan

genggam (Handheld), dan komputer tablet. Bukti tersebut

purna jual (service center) paling sedikit 25 (dua puluh lima) di

tidak dipersyaratkan untuk perangkat yang berada dalam

seluruh wilayah Republik Indonesia.

jaringan 3G dan jaringan di bawahnya.

(2) Sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mengembangkan

(3) Kewajiban untuk mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer

industri telepon seluler di dalam negeri, pemerintah juga

Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet dalam Permendag

menambahkan persyaratan bagi IT Telepon Selular, Komputer

No. 38/2013 dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja bagi

Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet yang mendapat

importir. Sehinggaimportir yang tidak memenuhi persyaratan

Persetujuan Impor berdasarkan penunjukan dari pabrik di

kewajiban mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer

luar negeri yang diwajibkan untuk mendirikan industri Telepon

Genggam

Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet

ijin impornya. Dalam permendag yang terbaru ini, kewajiban

di Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung

untuk mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam

sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT. Kewajiban

(Handheld) dan Komputer Tablet tidak lagi dimasukkan sebagai

untuk mendirikan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam

kriteria untuk mencabut ijin impor seorang importir.

(Handheld) dan Komputer Tablet akan dicabut

(Handheld) dan Komputer Tablet kemudian juga menjadi salah

Dalam perkembangannya Permendag No. 82/2012 telah

satu indikator kinerja bagi importir dimana importir yang tidak

mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir

memenuhi persyaratan tersebut akan dicabut ijin impornya.

menunjukkan beberapa perkembangan yang positif. Namun

Persyaratan ini tentu saja semakin menambah kompleksitas

melihat semua persyaratan-persyaratan tersebut, sebaiknya

perijinan di bidang Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld)

pembuat kebijakan melihat dampak dari kebijakan tersebut

dan

Komputer Tablet. Pemerintah kemudian merevisi kembali

terhadap semua pemangku kepentingan. Perusahaan A misalnya,

melalui Permendag No. 48/2014. Dalam Permendag yang terbaru

yang bergerak dalam bidang pelayanan purna jual untuk produk

ini, tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan mengingat

ponsel yang bukan pemangku kepentingan utama dalam industri

perubahan yang ke-dua dari Permendag No. 82/2012 ini lebih

ponsel dan bukan menjadi target utama dari Permendag tersebut.

menitikberatkan pada proses impor untuk kebutuhan Kawasan

Bisnis Perusahaan A menyediakan layanan purna jualdengan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta perubahan dalam

basis Business to Business (B2B) dengan beberapa merek ponsel

pelabuhan tujuan impor. Menjelang pertengahan tahun 2016,

terkenal seperti, Nokia, Samsung, RIM-Blackberry, dll. Mereka

pemerintah kembali merevisi Permendag No. 82/2012 dengan

mengimpor sejumlah besar produk suku cadang asli (OEM). Dalam

diterbitkannya Permendag No. 41/2016 yang berlaku efektif per

rangka menyediakan layanan purna jual kepada klien mereka (yang

1 Juli 2016. Beberapa perubahan yang terlihat dalam Permendag

tidak dapat ditangani oleh distributor atau agen/reseller yang telah

yang baru ini adalah sebagai berikut:

disetujui), layanan purna jual mereka alih dayakan kepada spesialis mendapatkan

layanan purna jual. Perusahaan ini terkena dampak dari Peraturan

Importir Terdaftar (IT) maupun persetujuan impor melalui

No.82/2012 tentang telepon seluler, perangkat genggam dan

proses

komputer tablet karena peraturan tersebut mencoba untuk

(1) Penekanan

proses

elektronik.

perijinan Suatu

baik

untuk

perkembangan

yang

cukup

mengontrol distribusi telepon seluler, perangkat genggam dan

menggembirakan. (2) Persyaratan bagi IT yang diwajibkan untuk mendirikan

komputer tablet di Indonesia (unit lengkap).

(Handheld)

Hal tersebut menimbulkan pemahaman bahwa Peraturan

dan Komputer Tablet dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun

No.82/2012 mungkin belum sepenuhnya mempertimbangkan

terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai

semua kemungkinan dampak terhadap berbagai derivasi usaha

industri Telepon Seluler, Komputer Genggam

22

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

di dalam perdagangan telepon selular, perangkat genggam dan komputer tablet. Peraturan ini tidak membedakan antara distributor yang mengimpor untuk menjual produk kepada pengguna akhir (paket produk yang dijual termasuk kotak, charger, dan ponsel) dan perusahaan jasa perbaikan yang mengimpor suku cadang untuk memberikan layanan purna jual kepada usaha-usaha terkait dengan telepon seluler, perangkat genggam dan komputer tablet. Hal lain yang juga sering menjadi permasalahan terkait dengan peraturan ini dan secara umum peraturan di Indonesia adalah masalah implementasi. Hal itu karena implementasi dari peraturan No. 82/2012 misalnya akan melibatkan beberapa pihak lain (diantaranya adalah, Kementerian Perindustrian, Sucofindo, dan Bea Cukai) terkadang menimbulkan permasalahan di lapangan akibat tidak adanya kesamaan persepsi. Kurangnya koordinasi lintas instansi dan konsistensi penerapan Peraturan Pemerintah seringkali terjadi dalam implementasi kebijakan. Pelaksanaan Peraturan No.82/2012, terutama dalam hal izin PI

Berdasarkan situasi tersebut di atas, berikut adalah beberapa

dan TPP, sering terjadi perbedaan interpretasi peraturan di antara

saran untuk diterapkan sebagai upaya perbaikan:

Kemendag, Kemenperin dan Ditjen Bea Cukai. Menurut peraturan

• Memperjelas kebijakan dan proses yang ada, diantaranya (i)

Kemendag, Persetujuan Impor (PI) berlaku untuk periode yang

mengartikulasikan subjek yang dituju oleh peraturan ini secara

sama dengan izin TPP dari Kemenperin. Namun, pengalaman

jelas, dan (ii) memahami persyaratan praktis untuk mematuhi

Perusahaan A menunjukkan bahwa hal ini tidak berlaku.1 Adanya

peraturan;

kendala yang mensyaratkan nomor IMEI untuk setiap suku

• Meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan

cadang (perusahaan tidak dapat meramalkannomor IMEI yang

proses di dalam pelaksanaan peraturan di seluruh instansi

akan diproduksi dalam waktu satu tahun dan yang akan diimpor

pemerintah yang ikut serta untuk menjamin kualitas pelayanan

oleh perusahaan), menyebabkan izin PI harus ada pada saat pra-

pelanggan yang akan memfasilitasi pengembangan usaha,

pengapalan.

dan bukan menghadirkan kendala-kendala yang berpotensi

Persyaratan untuk memberikan informasi IMEI pada setiap

menjauhkan bisnis (dan investasi) dari Indonesia. Hal ini

produk impor (termasuk semua suku cadang) menimbulkan

kemudian harus secara efektif dikomunikasikan kepada semua

kesulitan bagi perusahaan karena perusahaan dituntut untuk

pemangku kepentingan yang relevan.

memasukkan 15 digit nomor IMEI secara manual. Biasanya untuk

• Perlunya perbaikan iklim usaha secara menyeluruh. Hal ini

memasukkan satu nomor IMEI memakan waktu sekitar 5-10 menit,

mengingat perkembangan industri ponsel dalam negeri hingga

dan tidak hanya nomor IMEI tetapi juga tambahan informasi lain

saat ini juga belum berkembang, meskipun telah dirintis sejak

termasuk negara asal. Waktu tunggu untuk mendapatkan TPP dari

tahun 2011. Hambatan yang dirasakan oleh beberapa industri

Kemenperin dan PI dari Kemendag memakan waktu satu sampai

ponsel lokal adalah belum berkembangnya supply komponen

dua bulan, sementara untuk mendapatkan LS baik dari Sucofindo

di dalam negeri, sehingga komponen tersebut masih harus

atau Surveyor Indonesia membutuhkan waktu satu minggu.

di impor (Puska Daglu, 2012), akibatnya industri ponsel lokal

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut diatas, pelanggan dari

tidak mampu bersaing bahkan di pasar dalam negeri. Alasan

Perusahaan A mengalami keterlambatan untuk mengakses

lainnya terkait dengan kurang berkembangnya industri ponsel

layanan perbaikan untuk ponsel dan tablet mereka. Sejak

dalam negeri adalah lingkungan bisnis terkait belum tercipta,

penerapan Peraturan No. 82/2012, Perusahaan A menghadapi

seperti sektor industri komponen, sistem perpajakan dan lain-

kesulitan dalam memberikan pelayanan tepat waktu kepada

lain (Tempo, 2013).

pelanggan (pengguna akhir) mereka. Efek izin impor yang tertunda juga berdampak pada produktivitas tenaga kerja Perusahaan

BIODATA PENULIS Nama

: Ernawati Munadi

A dan hal ini dapat membuat perusahaan mengurangi jumlah

Organisasi : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma

karyawannya.

Surabaya

2

Email

: [email protected]

Dalam Permendag No. 41/M-DAG/PER/5/2016 Masa berlaku PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan masa berlaku TPP Impor persyaratan ini telah dihapuskan.

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

23

Belajar dari sebagian masyarakat pedesaan, kelompok tenaga kerja yang relatif

Wayan R. Susila

tua dan kurang kompetitif, masalah imigrasi, serta kenangan masa lalu sebagai negara makmur dan berdaulat penuh, telah membuat mereka memilih untuk keluar dari EU-28 (Boom, 2016).

Brexit Melawan Arus Integrasi Ekonomi

Sebagian besar kalangan, termasuk kebanyakan pemimpin

Negara-negara Eropa yang berjumlah 28 negara atau dikenal

negara di dunia dikagetkan oleh hasil referendum tersebut.

dengan EU-28 telah mencapai tingkatan kerjasama tertinggi atau

Mereka seakan tidak percaya bahwa masyarakat Inggris seperti

paling komprehensif dalam bentuk Economic Union (EU). Tingkat

meruntuhkan hasil kerja keras mereka selama ini yang diraih dengan

kerjasama ekonomi ini mempunyai tingkatan kerjasama diatas

penuh perjuangan dan pengorbanan. Mereka juga kaget karena

model kerjasama ekonomi lainnya seperti Common Market (CM),

selama ini Inggris adalah salah satu negara yang berpengaruh

Custom Union (CU), Free Trade Area (FTA), atau Preferential Trade

besar dan motor penggerak dari EU-28, selain Jerman dan

Agreement (PTA). Melalui bentuk kerjasama seperti itu, maka arus

Perancis. Inggris juga memperoleh manfaat besar dari EU seperti

barang, jasa, finansial, faktor produksi bergerak bebas antar negara

pasar barang dan jasa, sumber Foreign Direct Investment (FDI),

anggota, bahkan kebijakan pendidikan, kesehatan, termasuk mata

penerima terbesar dana-dana untuk riset industri, dan juga yang

uang sudah menjadi satu, kecuali Inggris Raya/United Kingdom (UK).

terpenting adalah sebagai pusat jasa pelayanan keuangan EU-28

Atas keberhasilan Eropa melakukan integrasi ekonomi tertinggi,

dan dunia (Irwin, 2015).

banyak kelompok negara yang tergoda untuk meniru EU-28.

Berbagai analisis menyebutkan bahwa paling tidak ada 10

ASEAN kini tengah bekerja keras atau setengah memaksakan diri

alasan kenapa mayoritas masyarakat Inggris menginginkan Brexit.

meniru EU-28 dan telah membentuk ASEAN Economic Community

Dari 10 alasan tersebut, tiga yang utama adalah Inggris ingin

(AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Negara-negara

kembali memperoleh kedaulatannya secara politik dan ekonomi

di kawasan Pasifik juga telah membentuk kerjasama ekonomi

secara penuh, mengatur secara mandiri masalah imigrasi, dan

yang sangat komprehensif yang dikenal sebagai Trans Pacific

mendorong pertumbuhan ekonomi (Sun, 22 Juni 2016). Inilah

Partnership (TPP) yang melibatkan negara-negara besar seperti

slogan yang dipasarkan oleh para politisi yang menghendaki UK

Amerika dan Jepang, termasuk negara anggota ASAEN seperti

keluar dari EU 28.

Singapura dan Vietnam.

Intinya, mayoritas rakyat Inggris saat ini sedang menantang

Di tengah arus deras integrasi ekonomi (globalisasi) yang

pemikiran integrasi ekonomi, khususnya integrasi yang sangat

demikian menyihir, tiba-tiba UK melakukan referendum dengan

dalam seperti economic union/community. Inggris mungkin akan

hasil UK keluar dari EU atau lebih dikenal dengan British Exit (Brexit).

mencoba mengarungi globalisasi dan liberalisasi dengan tingkatan

Hasil referendum yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016

yang lebih dangkal seperti dalam bentuk CU atau FTA. Apapun

akhirnya memenangkan kelompok yang mendukung Brexit dengan

hasilnya, acungan jempol patut diberikan kepada UK yang telah

jumlah suara mencapai 51,8%. Hal ini berarti mayoritas rakyat

mau menjadi kelinci percobaan melawan mazhab integrasi

UK mendukung UK keluar dari Masyarakat EU-28. Kekecewaan

ekonomi yang dasyat.

24

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Dampak Brexit: Lose-Lose Solution

berpotensi kehilangan sebagian sumber FDI dari negara anggota

Jika UK benar-benar memproses hasil referendum tersebut

EU dan sebaliknya. Di sisi lain, London merupakan kota dengan

dan keluar dari EU-28, maka dampaknya diperkirakan akan cukup

jasa pelayanan keuangan yang paling efisien sekaligus pusat pasar

luas, baik menyangkut aspek ekonomi, sosial, bahkan politik. Irwin

jasa keungan terbesar di Eropa. Brexit akan membuat biaya jasa

(2015) dalam studinya berjudul Brexit: the Impact on the UK and

keuangan di negara-negara anggota EU akan meningkat sehingga

EU, memberi analisis yang cukup komprehensif mengenai berbagai

akan menambah biaya produksi di di negara-negara tersebut. Hal

dampak kalau UK keluar dari EU-28 sehingga EU menjadi EU-27.

ini dapat menurunkan daya saing dan konsumen harus membayar

Dari 10 dampak yang dibahas dalam studi ini, ada 8 dampak yang

lebih mahal atas barang dan jasa yang mereka konsumsi.

langsung atau tidak langsung berkaitan dengan aspek ekonomi termasuk perdagangan.

Di luar dampak ekonomi yang kasat mata, banyak analisis justru sangat mengkhawatirkan dua dampak Brexit lainnya, yaitu:

Besarnya dampak Brexit, kalau memang terwujud, akan

(i) Ketidakpastian yang berkepanjangan, dan (ii) Efek penularan

sangat bergantung pada bentuk kerjasama baru antara UK dengan

(contagion effect). Sumber ketidakpastian yang pertama adalah

EU-27. Secara teoritis, kerjasama baru tersebut dapat berbentuk

apakah UK benar-benar akan memproses hasil referendum ke EU.

mendekati model EU-28 seperti model European Economic Area

Kalaupun diproses, kapan akan diproses juga masih belum bisa

(EEA) Norwergia atau sedikit di bawahnya yaitu CU model Turki.

dipastikan. Menurut Boom (2016) ada tendensi bahwa sebagian

Namun kedua model ini dinilai kecil peluangnya karena esensi dari

masyarakat yang waktu referendum mendukung Brexit, kini

Brexit yang ingin agar Inggris relatif independen dari kebijakan EU-

menyesali pilihan mereka (“Bregreters”). Di samping itu, Irlandia

27, tidak bisa terwujud. Dampak ekstrim lainnya adalah UK hampir

Utara yang merupakan bagian dari UK ada tanda-tanda untuk

secara total lepas dengan EU dan hanya terikat dalam bentuk

mengikuti jejak UK dengan melakukan referendum untuk keluar

Most Favored Nation (MFN). Model ini juga dinilai tidak konsisten

dari UK. Kalau ini terjadi, tentu akan sangat mengkhawatirkan

dengan tujuan UK untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan

pemerintah Inggris. Kompleksitas ini diduga akan membuat

yang lebih luas. Model yang dinilai peluangnya besar adalah antara

pemerintah Inggris akan ragu-ragu dalam memproses hasil

pendekatan Free Trade Area (FTA) atau model Swiss Style Bilateral

referendum. Ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian secara

Accord dimana kedua pendekatan tersebut berada di antara dua

politk dan ekonomi.

ekstrim yaitu EEA & CU dengan MFN.

Kedua, kalau nanti pemerintah UK memproses hasil referendum

Dengan asumsi bentuk bentuk kerjasama tersebut, banyak

tersebut, maka berdasarkan exit clause pasal 50 dari EU Treaty,

pengamat menilai Brexit adalah sebuah keputusan emosional

UK dan EU punya waktu dua tahun untuk menyelesaikan proses

dengan hasil berupa lose-lose solution.

“penceraian” tersebut. Selanjutnya, EU dan UK dapat memulai

presentasinya berjudul

Boom (2016) dalam

FTA and Regionalism in South East

kembali

merumuskan

dan

menyepakati

bentuk

hubungan

Asia-Including the Impacts of the Brexit, menyebutkan bahwa

kerjasama yang baru. Selanjutnya, jika selama dua tahun tersebut

banyak dampak negatif dari Brexit baik terhadap EU maupun UK.

tidak tercapai kesepakatan, maka Inggris tidak lagi terikat dengan

Sebaliknya, Boom (2016) belum bisa menemukan dampak positif

ketentuan di EU-27, sementara EU-27 tidak lagi memiliki kewajiban

dari Brexit tersebut. Kesimpulan ini memperkuat analisis yang

lagi seperti sebelumnya. Proses ini diperkirakan baru akan berakhir

dilakukan oleh Irwin pada tahun 2015.

sekitar tahun 2025 sehingga menimbulkan ketidakpastian yang

Sebagai

contoh,

Brexit

akan

kembali

meningkatkan

berkepanjangan (Irwin, 2015).

hambatan perdagangan antara UK dengan EU-27 sehingga akan

Selama proses panjang tersebut, para pemimpin EU

menurunkan volume perdagangan kedua belah pihak. Padahal,

dikhawatirkan akan fokus pada masalah ini dan dapat mengabaikan

UK diperkirakan mampu meningkatkan volume perdagangannya

program pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas.

sebesar 55% sampai dengan tahun 2013 ke wilayah EU justru

Sekedar ilustrasi, akibat ketidakpastian ini, pertumbuhan ekonomi

karena memanfaatkan bentuk kerjasama yang selama ini dinikmati

UK diperkirakan akan berkurang sekitar 0,4% poin pada tahun

oleh UK. Sebaliknya, UK juga merupakan sumber permintaan

2016 dan 0,5%-0,7% poin pada tahun 2017. Sementara itu, IMF

negara-negara EU dan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) UK

menurunkan proyeksi pertumbuhan UK sebesar 0,9% poin untuk

adalah sekitar 13% dari PDB EU secara keseluruhan. Keluarnya

tahun 2017 menjadi hanya 1,3% (Beritasatu.com, 2016).

UK tentu merupakan tekanan untuk negara-negara anggota EU-

Kekhawatiran kedua adalah adanya efek penularan secara

27. UK juga kehilangan kesempatan untuk meningkatkan GPD-

politis ke beberapa negara anggota EU (political contagion effect).

nya sekitar 7% jika liberalisasi secara penuh sektor jasa di EU

Sudah ada sebagian anggota kelompok di beberapa negara EU

diwujudkan (Irwin, 2015).

seperti di Belanda yang sudah mulai mengangkat isu ini dan akan

EU merupakan penyumbang FDI terbesar ke UK dan pada tahun

semakin menguat jika pilihan Inggris itu ternyata terbukti benar.

2013 mencapai sekitar 46% dari FDI ke UK. Dengan Brexit, UK

Jika ini sampai terjadi, maka goyahlah menara EU yang sudah

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

25

sering dijadikan referensi integrasi ekonomi oleh banyak kelompok

mereka terbawa pada kenangan manis masa lalu, ketika mereka

negara, termasuk ASEAN.

belum bergabung dengan EU.

Pelajaran yang Bisa Dipetik

politisi untuk keluar dari EU. Mereka mengatakan 10 harapan

Kelompok inilah yang kecewa dan dimanfaatkan oleh para Berbagai dampak Brexit terutama yang berkaitan dengan

yang pada prinsipnya adalah mengembalikan kedaulatan politik,

perdagangan, investasi, finansial, dan yang paling dikhawatirkan

mengendalikan sendiri imigrasi, serta mendorong pertumbuhan

adalah ketidakpastian yang berkepanjangan, akan berdampak

ekonomi (“leaving EU will save our sovereignty, rein in immigration,

negatif pada ekonomi dunia. Sebagai negara yang perekonomiannya

and boost our economy”). Semboyan ini cukup ampuh bagi

cukup terbuka, Indonesia tentu akan kena imbasnya, walaupun

sebagian masyarakat pedesaan ataupun yang terpinggirkan

tidak separah negara-negara yang sangat terbuka seperti

oleh integrasi dalam kerangka EU. Kelompok ini ternyata cukup

Singapura. Akibat Brexit, IMF (2016) telah memangkas proyeksi

dominan sehingga ketika referendum dilaksanakan, kelompok

pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 0,1% poin baik untuk tahun

yang mendukung keluar dari EU (Brexit) menggungguli kelompok

2006 dan tahun 2007. Dengan revisi tersebut, IMF memperkirakan

yang ingin tetap bergabung dengan EU.

ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 3,1% pada tahun 2016 dan 3,4% pada tahun 2017.

Pelajaran yang dapat dipetik dalam hal ini adalah, ketika Indonesia melakukan kerjasama atau integrasi ekonomi seperti

Pelajaran pertama yang perlu dicermati adalah dampak dari

dalam MEA, pemerintah harus dengan cermat menyiapkan

Brexit terhadap kinerja eskpor dan ekonomi Indonesia. Kalau dilihat

instrumen kebijakan yang dapat menjamin bahwa distribusi

dari koreksi proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia yang

manfaat dari integrasi ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh

hanya sebesar 0,1% poin untuk tahun 2017, dampak terhadap

seluruh atau paling tidak sebagian besar masyarakat, termasuk

perekonomian Indonesia secara umum mestinya tidak terlalu

mereka yang tinggal di pedesaan, tenaga kerja yang kurang

besar. Dampak yang akan lebih signifikan tentunya bersumber

terdidik/kurang terampil, pengusaha kecil yang lemah dari sisi

dari kawasan EU termasuk UK.

Seperti diketahui, pangsa

permodalan, termasuk kelompok masyarakat yang relatif tua.

perdagangan EU dan UK terhadap perdagangan dunia masing-

Artinya, pemerintah harus menyiapkan instrumen distribusi

masing adalah sekitar 15,4% dan 4,3%. Dengan perkiraan pangsa

pendapatan/manfaat dan penguatan untuk kelompok-kelompok

ekspor Indonesia ke EU adalah bervariasi pada kisaran 18%, maka

ini.

penurunan kinerja ekonomi di EU tentu akan berpengaruh pada eskpor Indonesia ke negara tersebut.

Tentu masih terlalu dini

untuk memproyeksikan secara kuantitatif.

Pelajaran ketiga yang dapat dipetik adalah agar lebih berhatihati, khususnya bagi negara atau kawasan lain yang tengah berupaya keras untuk memperbanyak dan meningkatkan integrasi

Dampak tersebut belum memperhitungkan dampak tidak

ekonomi seperti Indonesia. Brexit telah memberi pembelajaran

langsung dari pengaruh penurunan ekonomi EU terhadap negara

bahwa integrasi ekonomi yang sangat dalam dan komprehensif

besar khususnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika serikat

seperti dalam bentuk economic union/economic community,

dan India. Kalau nantinya ketiga negara tersebut terkena dampak

agak berdampak positif secara total tetapi dapat menurunkan

cukup signifikan akibat Brexit, maka ekspor dan ekonomi Indonesia

kesejahteraan mayoritas masyarakat. Untuk ASEAN dan Indonesia

akan terkena dampak yang lebih besar. Hal ini tentu sangat berat

khususnya, semangat membara untuk membawa ASEAN ke

karena ekspor Indonesia masih terus mengalami laju pertumbuhan

model economic union/economic community perlu dicerna ulang.

yang menurun sebagai akibat belum pulihnya kelesuan ekonomi di

Sejalan dengan hal ini, keinginan Indonesia untuk ikut di Trans

EU serta melambatnya pertumbuhan ekonomi di RRT dan India.

Pacific Partnership (TPP) dengan tingkat liberalisasi yang demikian

Intinya, Brexit akan menambah beban berat upaya peningkatan

dalam (komprehensif), mungkin perlu diendapkan untuk sementara,

ekspor Indonesia yang sebenarnya kini masih tertekan.

sambil terus melakukan kajian-kajian yang lebih matang.

Pelajaran kedua yang dapat dipetik dari Brexit, seperti disebutkan

oleh

Boom

(2016)

adalah

hati-hati

terhadap

ketidakadilan distribusi manfaat dari suatu kerjasama atau integrasi ekonomi.

Bagi masyarakat perkotaan seperti di London atau

tenaga kerja muda di perkotaan yang memiliki ketrampilan yang memadai, integrasi ekonomi tentu sangat menguntungkan mereka. Sebaliknya, masyarakat di pedesaan dan kalangan tenaga kerja yang relatif tua dengan ketrampilan yang tidak mampu bersaing, integrasi ekonomi membuat kesejahteraan mereka semakin

BIODATA PENULIS Nama : Wayan R. Susila Jabatan : Senior Trade Economist, Center for Agriculture and People Suport (CAPS) Email : [email protected]

tertekan. Mereka banyak yang hanya menjadi penonton sehingga

26

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

BERITA PENDEK PERDAGA N GA N

Mengenal Industri Olahan Lidah Buaya Pontianak

Gambar 1. Beragam Produk Hasil Olahan Lidah Buaya. Sumber: Sunvera (2016)

Pontianak adalah ibu kota Propinsi Kalimantan Barat

Luas tanam lidah buaya di Pontianak pada tahun 2013

(Kalbar). Kota yang terkenal dengan sebutan kota khatulistiwa ini

seluas 84 Ha dengan total produksi sebanyak 7.879 ton dan

menyimpan beragam komoditi potensial. Kita mungkin mengenal

produktivitas sekitar 93,8 ton per Ha. Dari sisi industri, tercatat 16

Jeruk Pontianak, namun ternyata tidak hanya jeruk yang menjadi

industri pengolahan lidah buaya yang tersebar di berbagai wilayah

komoditi potensial di Pontianak.

Pontianak masih banyak

di Pontianak dengan total produksi mencapai 114 ton per bulan

menyimpan komoditi potensial, salah satunya adalah lidah buaya

(Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak, 2014).

(Aloe Vera). Lidah buaya di Pontianak dapat tumbuh dengan

Berdasarkan hasil wawancara Tim Survei Warta BPPP (2016)

sempurna sehingga memiliki ukuran yang besar dan mudah untuk

dengan Sunani, pemilik industri pengolahan lidah buaya Sunvera

dikonsumsi. Posisi Pontianak yang dilewati garis khatulistiwa

yang pernah memenangi lomba Usaha Kecil Menengah (UKM)

membuat intensitas penyinaran matahari sangat sesuai untuk

inovatif tingkat nasional, saat ini jalur distribusi dan pasar produk

pertumbuhan lidah buaya. Di areal perkebunannya, lidah buaya

olahan lidah buaya sebagian besar masih terbatas di sekitar

Pontianak dapat mencapai berat rata-rata 1,2 kg per helai daunnya

Kalimantan, dan baru sebagian kecil ke Pulau Jawa. Produk yang

dalam umur 8 bulan sampai 1 tahun (Hasil Wawancara dengan

dihasilkan oleh Sunvera antara lain, permen, dodol, teh, kerupuk,

Aloe Vera Center, 2016).

kue nastar, minuman kemasan, selai, sirup, manisan, dan amplang.

Pengetahuan masyarakat yang beredar selama ini tentang

Untuk minuman kemasan, Sunvera telah mampu mengekspor ke

lidah buaya baru sebatas pada manfaatnya sebagai penyubur

Malaysia dan Brunei Darussalam dengan volume berkisar antara

rambut dan bahan baku kosmetik saja. Padahal manfaat yang

100-200 dus per bulan.

terkandung di dalam pelepah lidah buaya tidak hanya itu saja.

Saat ini industri pengolahan lidah buaya

mayoritas masih

Lidah buaya mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, mineral,

berbentuk UKM atau industri rumahan. Beberapa kendala yang

enzim, dan asam amino yang baik untuk tubuh apabila dikonsumsi

dihadapi oleh UKM atau industri rumahan tersebut diantaranya

langsung. Manfaat lain bagi kesehatan antara lain sebagai anti

adalah jalur distribusi yang masih terbatas (Pulau Kalimantan

mikroba untuk melawan bakteri pathogen, pembersih tubuh,

dan Pulau Jawa), kurangnya dukungan promosi, dan teknologi

penstabil kadar kolesterol darah, dan pelindung tubuh karena

produksi yang masih manual. Para pelaku usaha lidah buaya

memiliki kandungan antibiotik, memperlambat penuaan dini, dan

tentu saja mengharapkan dukungan pemerintah dalam mengatasi

dapat berfungsi sebagai anti luka bakar. Biasanya masyarakat

berbagai kendala tersebut.

cenderung tidak berminat bila mengkonsumsi lidah buaya secara

Beberapa

bentuk

dukungan

Pemerintah

Daerah

Kota

langsung. Oleh karena itu, masyarakat Pontianak melirik lidah

Pontianak yang sudah dirasakan oleh pelaku usaha saat ini

buaya sebagai peluang usaha dengan mengolahnya menjadi

antara lain bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM berupa dana

makanan dan minuman agar memiliki banyak cita rasa dan tetap

untuk membangun tempat produksi dan membuka jalur distribusi,

tidak menghilangkan kandungan manfaatnya (Hasil Wawancara

bantuan dari Dinas Pertanian dalam bentuk pupuk, dan bantuan

dengan Aloe Vera Center, 2016).

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk promosi melalui pameran di dalam maupun luar negeri. (Dwi Yulianto) WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

27

Menanti Revitalisasi Pasar Johar Semarang Kota Semarang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Tengah

Semarang. Pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Semarang

dengan luas 373,7 km dan dihuni sekitar 1,5 juta jiwa (BPS Kota

ini ternyata masih menjadi magnet bagi penduduk lokal dan

Semarang, 2016). Kota ini memiliki beberapa pasar tradisional atau

wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang. Hal ini terlihat dari

pasar rakyat. Salah satu pasar rakyat terbesar yang juga menjadi

banyaknya jumlah pengunjung yang sengaja datang untuk mencari

cagar budaya Kota Semarang adalah Pasar Johar. Pasar Johar

pernak-pernik dan souvenir yang memang menjadi ciri khas dari

yang namanya diambil dari Pohon Johar ini memiliki luas sekitar

Pasar Johar. Beberapa pernak-pernik yang dijual antara lain gelas,

16 ribu m2, terletak bersebelahan dengan Pasar Yaik dan Shoping

kipas, boneka kecil, pemotong kuku, dompet, gantungan kunci,

Center Johar, dan terbagi menjadi tiga blok yaitu Blok Pasar Johar

pembuka botol, aneka tas batik, serta berbagai pernak-pernik

Utara, Blok Pasar Johar Tengah dan Blok Pasar Johar Selatan

lainnya. Selain pernak-pernik, Pasar Johar juga menjadi sentra

(Cholidah, 2014). Pasar Johar yang dibangun oleh Arsitek Belanda

bagi pedagang perlengkapan pernikahan, termasuk menyediakan

Thomas Karsten pada tahun 1933 ini menjadi cagar budaya karena

jasa pengemasan mahar atau mas kawin. Harga yang relatif murah

nilai sejarah lokasi dan bentuk bangunannya yang merupakan

dan terjangkau juga menjadi alasan bagi para pembeli untuk tetap

hasil kajian mendalam berdasarkan iklim dan perilaku masyarakat

berbelanja di lokasi sementara Pasar Johar ini.

2

setempat saat itu (Kompas, 2015).

Upaya proses revitalisasi Pasar Johar yang dilakukan oleh

Pada bulan Mei 2015 Pasar Johar mengalami kebakaran

Pemerintah Daerah bersama Kementerian Perdagangan merupakan

yang mengakibatkan kerusakan parah dan menghentikan seluruh

langkah tepat yang ditunggu oleh penjual dan konsumen Pasar

aktivitas perdagangan bagi sekitar 7 ribu pedagang yang menjual

Johar.

beragam kebutuhan sehari-hari, sandang dan juga pernak-pernik.

Negeri Kementerian Perdagangan (2016), proses revitalisasi Pasar

Pemerintah pada saat itu menjanjikan relokasi pedagang dan

Johar tidak hanya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat

revitalisasi pasar agar Pasar Johar kembali menjadi pasar rakyat

dan daerah, namun juga melibatkan pihak swasta. Saat ini proses

terbesar di Jawa Tengah sekaligus menjadi cagar budaya dan

revitalisasi masih pada tahap pembahasan konsep pembangunan

tujuan wisata belanja (jatengprov.go.id, 2015).

Pasar Johar oleh Balai Konservasi Nasional, Tim Cagar Budaya

Setahun setelah kebakaran tersebut, Tim Survei Warta BPPP

Menurut Data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Kota Semarang, pemerintah, akademisi, dan pakar.

Biaya

pada bulan Juni 2016 mengunjungi lokasi relokasi Pasar Johar

pembangunan Pasar Johar diperkirakan mencapai Rp 700 miliar

yang berlokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT)

dan baru akan dimulai pada awal tahun 2017 mendatang (Tribun Jateng, 2016). (Suler Malau & Primakrisna T.)

28

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Percepatan Proses Penerbitan TDP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun dan Sabang dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Pelaksanaan penerbitan TDP ini dilakukan dengan

mempertimbangkan kepentingan nasional dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan. Setiap TDP yang diterbitkan oleh BP Kawasan BBKS sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala BP Kawasan BBKS. Kementerian Perdagangan hanya akan diberikan tembusan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan penerbitan TDP oleh KPBPB-BBK Sini efektif, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Perdagangan bersama Ketua Dewan Kawasan BBKS. BP Kawasan BBKS secara berkala wajib menyampaikan laporan Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan

pertanggungjawaban penerbitan TDP secara manual maupun

publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk memulai

elektronik kepada Menteri setiap semester atau paling lambat

usaha yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan. Sejumlah

pada tanggal 15 bulan berikutnya.

terobosan telah dilakukan melalui Kementerian Perdagangan untuk

Seiring dengan penerbitan Permendag ini, BP Kawasan

menggairahkan iklim investasi dan perdagangan dalam negeri.

BBKS diharapkan segera menyiapkan sarana dan prasarana

Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri

pendukung pelaksanaan pendelegasian kewenangan penerbitan

Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/

TDP mengingat telah dilakukan perubahan waktu implementasi

PER/6/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan

sesuai

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kepada Kawasan Perdagangan

menyebutkan kebijakan ini berlaku efektif per 1 Agustus 2016.

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan

Untuk memudahkan dan menjamin akuntabilitas pelaksanaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan,

pembuatan TDP tersebut, Kementerian Perdagangan mengizinkan

Badan Pengusahaan

BP Kawasan BBKS menggunakan Sistem Informasi Perusahaan

Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Karimun, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

Permendag

Nomor

49/M-DAG/PER/7/2016

yang

Online (SIPO) yang dikelola Kementerian Perdagangan.

dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPB-BBKS). Ada empat

Proses kemudahan TDP ini merupakan upaya lanjutan

kawasan yang mendapatkan pendelegasian wewenang ini, yaitu

dalam peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya Kementerian

Batam, Bintan, Karimun dan Sabang (BBKS). Selama ini penerbitan

Perdagangan telah meningkatkan kualitas pelayanan publik

TDP di keempat kawasan tersebut diterbitkan oleh Kementerian

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, seperti penerbitan

Perdagangan. Namun dengan terbitnya Permendag No. 48

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Resi Gudang, Perizinan

tahun 2016 para pengusaha di KPBPB-BBKS dapat memohon

Retail Modern, Mini Market, dan lain-lain. Jika persyaratan

penerbitan TDP kepada Badan Pengusahaan (BP) Kawasan BBKS

lengkap dan benar maka izin akan selesai paling lama tiga hari,

(BP Kawasan BBKS).

sebagaimana telah terlaksana di Batam sejak tahun 2011. Hal ini

Pendelegasian kewenangan penerbitan TDP kepada BP

tentu diharapkan akan membangkitkan dunia usaha. Kini tidak

Kawasan BBKS dimaksudkan untuk mempercepat proses

ada lagi alasan penyelesaian prosedur birokrasi perizinan yang

pemberian TDP bagi pelaku usaha yang berada di kawasan

lambat dan lama yang selama ini sering menjadi alasan klasik

KPBPB-BBKS. Menurut Permendag No. 48 Tahun 2016 pasal

dan menyebabkan tidak bergairahnya investasi. Sudah waktunya

1 ayat 3 KPBPB-BBKS adalah suatu kawasan yang berada di

pemerintah merubah birokrasi perizinan menjadi proses yang lebih

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah

sederhana dan cepat. (Suler Malau)

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

29

Potret Kinerja Ekspor-Impor Vaksin di Indonesia Di tengah ramainya kisruh kasus vaksin palsu yang mencuat

Afrika seperti Nigeria, Ethiopia, Afrika Selatan, Angola dan Mali.

pada Juni 2016 lalu, kinerja ekspor dan impor vaksin di Indonesia

Pada tahun 2015, Nilai ekspor vaksin Indonesia baru mencapai

ternyata juga menarik untuk dicermati lebih jauh karena nilai

sekitar 0,5% dari total impor vaksin di dunia yang mencapai lebih

ekspornya pada tahun lalu mencapai hampir lima kali dari nilai

dari USD 25 miliar sehingga ekspor vaksin Indonesia masih memiliki

impornya. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan bahwa vaksin

peluang sangat besar untuk terus tumbuh.

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu produk

Hingga saat ini PT. Bio Farma masih tercatat sebagai satu-

ekspor unggulan. Di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi salah satu

satunya perusahaan farmasi dari Indonesia, negara muslim terbesar

indikator bagi pemerintah bahwa Indonesia sebenarnya memiliki

di Asia, yang bisa memproduksi vaksin halal sesuai kualifikasi World

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri

Health Organization (WHO) dan berada pada urutan ke-4 sebagai

dengan harga yang terjangkau. Dengan demikian, seharusnya

pabrik vaksin yang diakui oleh dunia. Produksi vaksin Badan Usaha

tidak perlu terjadi kelangkaan stok vaksin akibat berkurangnya

Milik Negara (BUMN) ini mencapai 3,2 miliar dosis vaksin per tahun

impor vaksin yang diduga memicu pemalsuan vaksin impor seperti

dengan komposisi 60% untuk kebutuhan ekspor dan 40% untuk

yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Tempo.co, 2016).

kebutuhan di dalam negeri (CNN Indonesia, 2016).

Berdasarkan data Trade Map (2016), nilai impor vaksin

Tingginya kebutuhan vaksin di dalam dan luar negeri seharusnya

Indonesia (HS 30220) pada periode 2013-2015 terus menurun,

bisa menjadi peluang bagi industri farmasi di dalam negeri untuk

yaitu USD 54,9 juta (2013), USD 46,7 juta (2014), dan USD 45,4 juta

meningkatkan kualitas produksinya sehingga pasar vaksin tidak

(2015). Tiga negara importir utama vaksin untuk Indonesia adalah

hanya dikuasai oleh produsen tertentu. Pemerintah perlu jeli untuk

Italia, Belgia dan Amerika Serikat. Berbanding terbalik dengan nilai

melihat kasus pemalsuan vaksin ini tidak hanya sebagai kasus

impornya, ekspor vaksin Indonesia justru memiliki kecenderungan

kriminal biasa, namun juga melihat lebih jauh dampaknya pada

meningkat sejak tahun 2012. Data Trade Map (2016) mencatat nilai

upaya pengembangan industri farmasi di Indonesia. Kasus ini

ekspor vaksin Indonesia ke seluruh dunia pada periode 2012-2015

juga bisa menjadi titik awal bagi pemerintah dalam membangun

berturut-turut adalah USD 76,3 juta (2012), USD 107,0 juta (2013),

kepercayaan konsumen untuk menggunakan produk vaksin lokal,

USD 114,8 (2014), dan USD 121,4 juta (2015). Pasar utama ekspor

yang tentunya akan meningkatkan nilai perdagangan vaksin buatan

vaksin Indonesia adalah India, Thailand dan beberapa negara di

Indonesia. (Primakrisna T.)

30

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

SERBA SER B I

Policy Dialogue Series di Yogyakarta Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Kegiatan ini diisi dengan Panel Presentasi oleh tiga pembicara,

(BPPP) Tjahya Widayanti membuka dan menyampaikan sambutan pada kegiatan Policy Dialogue Series Tahun 2016 yang berlangsung

yaitu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian

pada hari Rabu, 20 April 2016 di Grand Aston Yogyakarta Hotel & Convention Center. Dalam kegiatan ini tema yang diangkat adalah

Perekonomian, Muhammad Rudy Salahuddin dengan materi Konsep Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan Ekspor

Peran Jasa Perantara Dalam Meningkatkan Ekspor Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Kepala BPPP, institusi

Melalui Pemanfaatan Konsolidator/Aggregator Untuk mendorong Ekspor Produk UMKM; Managing Director Fakih Group Dubai Uni

jasa perantara berperan sebagai penghubung antara UMKM dengan pembeli di negara tujuan ekspor. Kepala BPPP juga

Emirat Arab Fakih N.P. dengan materi Model Bisnis Kelembagaan Dalam Pembinaan UMKM di Beberapa Negara; dan Direktur

berharap kegiatan Policy Dialogue Series ini mampu menghasilkan berbagai usulan kebijakan yang konkrit dan implementatif terutama

Scano Exotic Indonesia, Anto Suroto dengan materi Model Bisnis Kelembagaan Dalam Mendorong Ekspor Produk UMKM

dalam peningkatan ekspor UMKM, melalui kemitraan dengan jasa perantara.

Indonesia.

BPPP Selenggarakan Diseminasi Hasil Kajian di Padang Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) menyelenggarakan acara Diseminasi Hasil-hasil Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan dengan tema Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Dalam Meningkatkan Eskpor Indonesia di Hotel Rocky Plaza Padang, pada hari Selasa, 3 Mei 2016. Acara yang dibuka secara resmi oleh Kepala BPPP, Tjahya Widayanti ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, H. Mudrika dan 100 peserta lainnya yang terdiri dari pelaku usaha, perwakilan Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi, Akademisi dan perwakilan dari Dinas terkait. Acara Diseminasi menghadirkan dua pembicara pada Sesi I, yaitu Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa selaku Ketua Tim Deregulasi, Arlinda serta Konsultan ASEAN Economic Community Center (AEC Center), Kris Sandhi Soekartawi. Sementara pada Sesi II, tiga peneliti BPPP menjadi pembicara yaitu Adrian Darmawan Lubis dengan materi Potensi Pelaksanaan Kebijakan Sensitive Product untuk Mendirikan Kemandirian Pangan, Nur Rakhman S. dengan materi Pemanfaatan Liberalisasi Pasar RRT dan Pasar Korea dalam rangka Peningkatan Ekspor, serta Muhammad Fawaiq dengan materi Liberalisasi Sektor jasa Pariwisata dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

31

Harmonisasi Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan BPPP Pada tanggal 13-14 Mei 2016, seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) mengikuti kegiatan Harmonisasi Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan BPPP dengan tema Happy at Work yang diselenggarakan di Kampung Legok Lembang Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi di setiap unit kerja yang ada di lingkungan BPPP sehingga dapat mewujudkan sinergi positif untuk mendukung visi dan misi Kementerian Perdagangan. Dalam kegiatan ini para pegawai mendapatkan bimbingan motivasi kerja dan mengikuti kegiatan lapangan di Hutan Pinus Cikole Lembang.

Bedah Naskah Bunga Rampai Info Komoditi Garam di Semarang Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Tjahya Widayanti membuka acara Bedah Naskah Info Komoditi Garam di Hotel Grand Edge Semarang pada hari Jumat, 10 Juni 2016. Peserta kegiatan ini adalah perwakilan dari instansi dan lembaga terkait, pelaku usaha, petambak garam, peneliti serta akademisi dari Universitas Diponegoro, Universitas Dian Nuswantoro dan Universitas Islam Sultan Agung. Acara Bedah Naskah Bunga Rampai Info Komoditi Garam merupakan forum diskusi untuk memperkaya dan mempertajam data dan analisis sehingga buku Bunga Rampai Info Komoditi Garam yang akan dipublikasikan dapat bermanfaat bagi stakeholder terkait.

32

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

Bedah Naskah Bunga Rampai Info Komoditi Timah di Jakarta Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BPPP) menyelenggarakan acara Bedah Naskah Info Komoditi Timah di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, pada hari Kamis, 23 Juni 2016. Acara Bedah Naskah dibuka oleh Kepala BPPP, Tjahya Widayanti dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan IDH Tin Working Group dengan moderator Ketua Dewan Redaksi Bunga Rampai Info Komoditi. Sebagai peserta kegiatan hadir

pula perwakilan dari instansi dan lembaga terkait, pelaku usaha, peneliti serta akademisi dari Universitas Indonesia (UI) dan School of Government and Public Policy (SGPP). Acara Bedah Naskah Bunga Rampai Info Komoditi Timah merupakan salah satu upaya BPPP untuk meningkatkan kualitas publikasi. Melalui acara ini diharapkan akan muncul berbagai ide, gagasan, masukan dan juga kritik yang akan memperkaya dan mempertajam data dan analisis Bunga Rampai tentang topik Timah.

Knowledge Sharing Forum hasil Tailor-Made Training tentang Review and Feasibility Studies of FTA Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) bekerja sama dengan Vrije University Amsterdam-Belanda menyelenggarakan Knowledge Sharing Forum hasil Tailor-Made Training tentang Review and Feasibility Study for Free Trade Agreement (FTA) Engagement in Indonesia Trade Policy sebagai tindak lanjut atas pelatihan yang diberikan kepada 18 pegawai di Kementerian Perdagangan bulan Februari 2016 lalu. Pada acara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Juli 2016 di Ruang Anggrek Kementerian Perdagangan, Staf Ahli Menteri Perdagangan bidang Hubungan Internasional, Kasan membuka sekaligus menjadi moderator. Kegiatan diskusi ini mengangkat tiga topik utama, yaitu FTAs and regionalism in South East Asia-Can Indonesia draw lessons from the Brexit?, Training Experience regarding FTA Review and Feasibility Study, serta Ideal Standard Operation Procedure for FTA Review and Feasibility Study. WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

33

D A T A S T A T IS T IK P E R D A GANGAN PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG JENIS LAINNYA SECARA NASIONAL SELAMA BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JULI 2016 NO

KOMODITI SATUAN 2016 Agustus Prbhn Minggu Jul: Jun 16 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Mg I (%)

1 2

3

4 5 6 7 8 9 10 11

1

Beras Medium

Kg

10.804

10.895

10.889

10.704

10.599

10.578

10.543

10.552

-0,33

2

Gula Pasir

Kg

13.106

13.129

13.054

13.188

14.835

15.866

16.266

16.206

2,52

3

Minyak Goreng Kemasan

Ltr

15.065

14.949

14.857

14.891

14.964

15.023

14.902

14.894

-0,80

4

Minyak Goreng Curah

Ltr

10.365

10.458

10.631

11.092

11.425

11.528

11.304

11.173

-1,95

5

Daging Sapi

Kg

111.040 112.698

112.868

112.482

112.909

115.070

115.344

114.340

0,24

6

Daging Ayam Broiler

Kg

34.087

31.729

29.813

29.140

30.513

32.300

33.326

32.577

3,18

7

Daging Ayam Kampung

Kg

61.933

61.197

60.919

60.206

60.306

62.507

64.652

64.161

3,43

8

Telur Ayam Ras

Kg

25.538

24.585

22.787

22.153

22.664

24.021

23.698

24.187

-1,34

9

Telur Ayam Kampung

Kg

42.514

42.370

41.925

41.795

41.667

42.075

41.613

41.722

-1,10

10

Susu Kental Manis

397g

10.269

10.208

10.236

10.248

10.288

10.323

10.321

10.340

-0,02

11

Tepung Terigu

Kg

9.079

9.080

9.096

9.036

8.989

9.021

9.027

9.055

0,07

12

Kedelai Impor

Kg

11.038

10.998

10.998

10.908

10.903

10.778

10.774

10.727

-0,04

13

Kedelai lokal

Kg

11.032

11.036

11.079

11.030

11.073

11.176

11.151

11.135

-0,22

14

Mie Instant

Bngks

2.207

2.255

2.293

2.302

2.311

2.318

2.322

2.327

0,17

15

Cabe Merah Keriting

Kg

32.430

32.653

44.333

32.210

31.045

30.819

32.438

32.817

5,25

16

Cabe Merah Besar

Kg

32.567

36.758

45.801

32.498

31.302

31.438

31.833

31.743

1,26

17

Cabe Rawit Merah

Kg

40.629

33.778

49.276

35.698

34.657

34.833

40.253

44.155

15,56

18

Bawang Merah

Kg

35.483

30.958

38.741

43.529

42.646

38.057

43.176

44.309

13,45

19

Bawang Putih

Kg

29.542

30.827

34.564

37.337

37.400

37.293

37.754

37.417

1,24

20

Ikan Teri Asin

Kg

68.536

69.430

70.679

71.210

71.337

72.096

72.894

73.699

1,11

21

Kacang Hijau

Kg

21.067

20.878

20.913

20.947

21.057

21.213

21.265

21.510

0,24

22

Kacang Tanah

Kg

25.368

24.862

24.894

25.114

25.179

26.268

26.744

26.717

1,81

23

Ketela Pohon

Kg

5.422

5.501

5.506

5.524

5.601

5.774

5.831

5.829

0,98

24

Jagung Pipilan

Kg

6.759

7.241

7.232

7.218

7.153

7.129

7.207

7.247

1,08

Catatan: Per Februari Tahun 2013, Satuan Minyak Goreng Kemasan dan Minyak Goreng Curah Berubah Menjadi 1 Liter. Sumber: Dinas Perindag, diolah Ditjen PDN

34

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

12

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA PERIODE 2011-2015 (JANUARI-MEI) No. URAIAN Nilai : Juta USD I. Ekspor - Migas - Non Migas

2011

2012

2013

2014

2015

JAN - MEI 2015

2016

Perub

Tren

16/15 (%) 11-15(%)

203.496,6 190.020,3 182.551,8 175.980,0 150.366,3 64.911,0 56.592,8 -12,81 -6,59 41.477,0 36.977,3 32.633,0 30.018,8 18.574,4 8.552,2 5.310,3 -37,91 -16,60 162.019,6 153.043,0 149.918,8 145.961,2 131.791,9 56.358,8 51.282,5

-9,01 -4,50

II. Impor - Migas - Non Migas

177.435,6 191.689,5 186.628,7 178.178,8 142.694,8 60.971,3 53.898,7 -11,60 -4,96 40.701,5 42.564,2 45.266,4 43.459,9 24.613,2 10.519,4 6.927,4 -34,15 -9,38 136.734,0 149.125,3 141.362,3 134.718,9 118.081,6 50.451,9 46.971,3

-6,90 -3,87

III. Total Perdagangan 380.932,2 381.709,7 369.180,5 354.158,8 293.061,1 125.882,3 110.491,5 -12,23 -5,82 - Migas - Non Migas

82.178,6 79.541,4 77.899,4 73.478,7 43.187,5 19.071,5 12.237,7 -35,83 -12,77 298.753,6 302.168,3 291.281,1 280.680,1 249.873,5 106.810,8 98.253,8

-8,01 -4,22

IV. Neraca

26.061,1 -1.669,2 -4.076,9 -2.198,8 7.671,5 3.939,7 2.694,2 -31,61

-

- Migas

775,5 -5.586,9 -12.633,3 -13.441,1 -6.038,8 -1.967,2 -1.617,1 17,80

-



- Non Migas

25.285,5

3.917,7

8.556,4

11.242,3

13.710,3

5.906,9

4.311,2

-27,01

-1,69

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA PERIODE JANUARI 2016 - JUNI 2016* No. URAIAN Nilai (USD Juta), 2016 JAN - DES Perubahan I Ekspor

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun*

2015

2016*

10.480,6 11.312,0 11.810,0 11.475,9 11.514,3 12.917,1 78.425,1 69.509,9 -11,37

- Migas

1.108,0 1.113,3 1.239,3

- Non Migas

9.372,6 10.198,7 10.570,7 10.584.1 10.556,4 11.730,0 68.433,0 63.012,5

II Impor

16-15(%)

891,7 957,9 1.187,1 9.992,1 6.497,4 -34,97 -7,92

10.467,0 10.175,6 11.301,7 10.813,6 11.140,7 12.016,9 73.949,4 65.915,6 -10,86

- Migas

1.221,5 1.122,9 1.552,4 1.362,1 1.668,5 1.685,5 13.096,9 8.612,9 -34,24



9.245,5

- Non Migas

III Total Perdagangan - Migas

- Non Migas

IV Neraca - Migas - Non Migas

9.052,7

9.749,3

9.451,5

9.472,2

10.331,4

60.852,5

57.302,7

-5,83

20.947,6 21.487,7 23.111,7 22.289,5 22.655,0 24.934,0 152.374,5 135.425,5 -11,12 2.329,6 2.236,2 2.791,7 2.253,9 2.626,4 2.872,6 23.089,0 15.110,3 -34,56 18.618,0

19.251,5

20.320,0

13,6 1.136,4

20.035,6

508,3

20.028,6

22.061,4

129.285,5

120.315,2

-6,94

662,2 373,6 900,2 4.475,7 3.594,3 -19,69

-113,5 -9,6 -313,1 -470,4 -710,6 -498,4 -3.104,8 -2.115,5 -31,86 127,1 1.146,0

821,4 1.132,6 1.084,2 1.398,6 7.580,5 5.709,8 -24,68

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan) Catatan : *) Angka Sementara

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016

35

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA, 2O11 - 2O15 (JANUARI-DESEMBER) (Nilai : Juta USD) 30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0.0 -5.000,0 -10.000,0 -15.000,0

2011

Migas Non Migas

775,5 25.285,5

2012

2013

2014

2014

2015 (Jan-Mei)

2016 (Jan-Mei)

-5.586,9 -12.633,3 -13.441,1 -6.038,8 -1.967,2

-1.617,1

3.917,7

4.311,2

8.556,4

11.242,3

13.710,3

5.906,9

Sumber : BPS (2015), diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan

EKSPOR - IMPOR INDONESIA, 2O11 - 2O15 (JANUARI-DESEMBER) (Nilai : Juta USD) 225.000.00 200.000.00 175.000.00 150.000.00 125.000.00 100.000.00 75.000.00 50.000.00 25.000.00 0.0

2011

2012

2013

2014

2015

2015 (Jan-Mei)

2016 (Jan-Mei)

Ekspor 203.496,6 190.020,3 182.551,8 175.980,0 150.366,3 64.911,0 56.592,8 Impor 177.435,6 191.689,5 186.628,7 178.178,8 142.694,8 60.971,3 53.898,7 Sumber : BPS (2015), diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan

36

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume II. No. 11, Tahun 2016