e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017)
MENELAAH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN FULL DAY MARDLATILLAH SINGARAJA
1Novie
1Nyoman
Kiftiah Maries, Trisna Herawati, 2Ni Kadek Sinarwati
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Pengelolaan keuangan yayasan harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu yayasan yang menerapkan prinsip tersebut adalah yayasan Mardlatillah Singaraja yang menjalani kebijakan full day school untuk unit pendidikan madrasah. Pengelolaan keuangan yayasan lebih dibebankan ke masing-masing unit yayasan. Pertanggungjawaban laporan keuangan yayasan masih manual dan sangat sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) sumber pendanaan yayasan pendidikan full day Mardlatillah, 2) penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan yayasan pendidikan full day Mardlatilllah, dan 3) penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan pendidikan full day Mardlatilllah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu; 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) kesimpulan penarikan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) yayasan Mardlatillah memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan para donator, infaq anggota yayasan, iuran siswa Mardlatillah, dan bantuan Pemerintah. 2) penerapan transparansi yayasan Mardlatillah sudah cukup baik ditunjukan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yayasan. 3) yayasan Mardlatiilah sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan adanya pertanggungjawaban laporan keuangan pada saat rapat maupun publikasi melalui papan pengumuman. Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Yayasan Abstract The financial management of a foundataion has to implement accountability and transparency principles. One of the foundations which implemented those principles was Mardatillah Singaraja foundation which implemented full day school policy for madrasah educational unit. The financial management was carried out by each foundation unit. The financial statement accountability was manual and simple. The objectives of this study were to find out: 1) the fund sources of Mardlatillah full day education foundation, 2) the implementation of transparency principle on the financial management of Mardlatillah full day education foundation, and 3) the implementation of accountability principle on the financial management of Mardlatillah full day education foundation. This study applied qualitative method. The techniques of data analysis were 1) data reduction, 2) data presentation, and 3) conclusion withdrawal/verification. The results of the analysis showed that: 1) Mardlatillah foundation obtained fund from donation given by donors, charity from the foundation members, fee from the
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) students, and support from the government, 2) the implementation of transparency principle of the Mardlatillah foundation was quite good as indicated by society’s trust on the foundation education organizers, 3) Mardlatillah foundation had implemented accountability principle in its financial management as indicated by the presence of financial statement accountability in meetings and publications on the announcement board. Keywords: Transparency, Accountability, Financial Management, Foundation
PENDAHULUAN Perkembangan entitas nirlaba sebagai organisasi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan dan tujuan. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2001, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dalam menjalankan kegiatan opersional memiliki sumber pendanaan yang harus dikelola dengan baik. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan sangatlah berperan penting. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Fenomena besar yang terakhir dalam konteks akuntansi sektor publik adalah reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lain termasuk yayasan. Tuntutan reformasi ini secara khusus lebih terkait dengan bidang pengelolaan keuangan publik melalui aspek transparansi dan akuntabilitas (Bastian, 2010). Pengelolaan keuangan sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi (Shafratunnisa, 2015). Menurut Bastian (2010) pengelolaan keuangan publik terdiri dari perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban publik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dari good governance. Pelaksanaan good governance sangat diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada suatu organisasi. Perwujudan tata kelola yang baik (good governance) dan
bersih secara umum harus berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat, merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan (Setyawan, 2015). Good governance juga perlu diterapkan di lembaga pendidikan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XIII mengenai Pendanaan Pendidikan, bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana Pendidikan Pasal 48 ayat (1) berbunyi bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Artinya pengelolaan dana pendidikan harus dikelola dengan prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas, baik dana yang berasal dari Pemerintah maupun masyarakat luas. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja, dkk, 2013:19). Sedangkan Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal (Endahwati, 2014:1359). Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas (Dewi, 2015). Yayasan Mardlatillah Singaraja (YAMAS) berdiri pada 12 Februari 1991 mempunyai cita-cita membangun manusia yang islami dan berakhlakul karimah. YAMAS telah memiliki beberapa lembaga pendidikan mulai dari TPQ (Taman
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) Pendidikan Al-Qur’an), TK Ath Thooriq, MIT Mardlatillah, dan MTsT Mardlatillah. Lembaga pendidikan MIT Mardlatillah dan MTsT Mardlatillah merupakan sekolah/madrasah yang menerapkan program pendidikan yang religius dan berkualitas melalui program full day school guna mencetak generasi yang berkualitas dengan tambahan wawasan islami sebagai peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan selalu lebih baik dalam tiap tahunnya. Pengelolaan keuangan YAMAS lebih dibebankan ke masingmasing unit lembaga pendidikan YAMAS. Berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu; 1) darimana saja yayasan pendidikan full day Mardlatillah Singaraja memperoleh sumber pendanaannya, 2) bagaimana penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan pada yayasan pendidikan full day Mardlatillah Singaraja, dan 3) bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan pada yayasan pendidikan full day Mardlatillah Singaraja. METODE Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang diperoleh dari informan berupa hasil wawancara dan observasi lapangan, serta sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi yang terkait dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, artinya dimulai dengan informan kunci yang dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Haberman (1992) dalam Suharsaputra (2012) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu; 1) reduksi data (data reduction), 2) penyajian data (data display), 3) kesimpulan penarikan/ verifikasi (conclusion drawing/verification).
HASIL DAN PEMBAHASAN Sumber Pendanaan Yayasan Pendidikan Full Day Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan. Yayasan Mardlatillah Singaraja memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan para donatur, infaq dari anggota yayasan maupun pemerintah. Hal tersebut seperti yang disampaikan ketua yayasan Bapak Imam Syafi’i dengan: Yayasan ini sumber dananya yang pertama donator dari masyarakat kabupaten buleleng yang kedua ada beberapa bantuan dari kementrian agama tapi tidak banyak dan yang ketiga tentu sumber dana yang rutin itu dari para wali santri/ wali murid baik itu dari tingkat tk, playgrup, MI, dan MTs. Pengurus yayasan yang punya kelebihan itu juga ikut nyumbang iuran yang dapat mendukung jalannya program yayasan ada yang sebulan Rp 5.000 sampai Rp 10.000. Sumber pendanaan yayasan Mardlatillah juga disampaikan oleh Suhartini selaku bendahara yayasan dengan: Sumber dana yayasan itu bersumber dari infaq dari para pegawai dari yayasan mardlatillah, dari murid atau santri yang sekolah di Mardlatillah, dari para donator baik insidentil maupun secara rutin, dan yayasan mardlatillah mempunyai semacam dunia usaha yang bisa membantu operasional yayasan dan dari pemerintah itu sangat kecil terutama sesekali pernah dalam yang terkait dengan dana BOS, tapi kalo dana BOS itu rutin karena terkait dengan pendidikan tapi secara pembangunan fisik sesekali pernah diterima atau diberikan kepada yayasan.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) Sumber dana yang harus dikelelola dalam penyelenggaraan pendidikan bisa didapatkan dari: 1) Pemerintah berupa Anggaran Rutin (DIK), Anggaran Operasional, Pembangunan dan Perawatan (OPP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penunjang Pendidikan (DPP), 2) Orang Tua Siswa berupa dana yang dikumpulkan melalui komite sekolah, dan 3) Masyarakat berupa sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donator, tokoh masyarakat, dan alumni (Darmawan, 2011). Lembaga pendidikan yang dibawah naungan yayasan mardlatillah yang khusus menerapkan sistem full day adalah MIT Mardlatillah dan MTsT Mardlatillah. Sumber dana yang diperoleh madrasah terdiri dari; 1) pendapatan orang tua siswa berupa amal jariyah, iuran spp, dan konsumsi, 2) hasil usaha berupa kantin dan koperasi, 3) bantuan pemerintah berupa dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS), dan 4) pendapatan lain-lain.Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh Ibu Intan Kurniawati selaku kepala MTsT Mardlatillah. “Pertama dari orang tua murid yang kedua dari BOS, dan yang ketiga dari donator atau sumbangan dari masyarakat.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh bendahara sekolah MTsT Ibu Nurhayati. Sumber pendanaan nya itu satu dari orang tua siswa SPP atau Infaq, yang kedua dari kantin ada, kemudian ada amal jariah dan sumber pendanaan juga dari pemerintah pusat BOS itu. Sumber dana yang diperoleh di MIT Mardlatillah juga tidak jauh beda dengan yang ada di MTsT Mardlatillah. Seperti penuturan dari kepala MIT Mardlatillah Bapak Muwafikni yaitu: Pertama dari APBN yang berupa dana BOS, yang kedua SPP dari siswa. Yayasan sendiri itu sifatnya temporer sewaktu-waktu subsidinya artinya suntikan dana itu tidak rutin. Jadi kalo pas lagi ada kegiatan tertentu baru ada subsidi dari yayasan.”
Sementara itu bendahara sekolah MIT Bapak Mulyadi menuturkan sumber dana madrasah dengan: “Dari siswa sama ya itu dah BOS dan dari yayasan jarang atau tidak ada.” Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber dana madrasah diperoleh dari pendapatan siswa, hasil usaha, bantuan, dan pendapatan lain-lain. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Yayasan Pendidikan Full Day 1. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Yayasan Transparansi adalah perwujudan sikap keterbukaan dari pihak yayasan maupun lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah yang menerapkan sistem full day school tentang bagaimana pengelolaan dana yang ada, tanpa berusaha untuk menutupi. Yayasan dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan masih sangat sederhana dan manual. Hal tersebut seperti yang dituturkan bendahara yayasan Ibu Suhartini bahwa: Kami mengelola keuangan masih sangat manual artinya mungkin belum terlalu secara modern dan rapi tapi hanya diserahkan sebagian kebagian unit masing-masing, yayasan hanya mengambil yang global saja. Pengelolaan keuangan yayasan dalam proses penerimaan dan pengeluaran yang terjadi juga masih sederhana dalam arti tidak ada prosedur tertulis yang baku. Suhartini selaku Bendahara Yayasan juga menuturkan bahwa: Kas yayasan biasanya dikeluarkan ketika sedang diperlukan kemudian secara rutin juga ada. Diperlukan itu jika kita sedang ada pembangunan secara fisik yang insidentil sifatnya tapi yang rutin ketika ada pembiayaan ya dikeluarkan dan biasanya lewat bendahara dan kalo ada pembangunan lewat kepanitian. Selain itu Ketua yayasan Bapak Imam Syafi’i menyampaikan bahwa untuk mengelola keuangan yayasan belum
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) memiliki standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang baku dengan: Pengelolaan keuangan kita belum mempunyai SOP yang ada hanya kebijaksanaan saja. Contohnya begini seperti kebutuhan di MIT, kebutuhan tsanawiyah mereka sudah membuat RAPBS/RKAM sesuai dengan kebutuhan masingmasing. Selama itu rasional dan bisa dipenuhi ya kami ACC, tanda tangani dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi SOP belum ada hanya kebijaksanaan karena sumber dananya tidak pasti. Tujuan dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial (sumber: p2kp.org). Selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Bendahara yayasan mengatakan bahwa transparansi sangat penting, dengan: Pelanggaran itu sangat minim tapi mencegah penyimpangan itu sangat penting. Tranparansi menambah wawasan, pihak internal ada komitmen untuk memajukan pendidikan dan pihak eksternal bisa membantu kami untuk kelancaran proses pendidikan khususnya dan sangat memberikan kepercayaan kepada kami itu terbukti sekolah kami semakin dipercaya dititipin oleh para orang tua untuk menyekolahkan mulai dari RA, MI sampai MTs. Perencanaan anggaran yayasan lebih diserahkan kebagian unit yayasan seperti unit pendidikan (TPA, TK Ath Thoriq, MIT Mardlatillah, dan MTsT Mardlatillah) dan dalam perencanaan anggaran tersebut yayasan sudah transparan kepada pihak internal khususnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ketua yayasan Bapak Imam Syafi’i mengenai perencanaan dan pengumuman setiap kebijakan anggaran dengan: Yayasan secara anggaran itu diserahkan kepada masing-masing
unit. Yayasan Cuma sebagai pengawas dan tim monitoring jadi saya selaku sebagai ketua yayasan itu paling tidak kita mengetahui semua programprogram yang ada dan dibuat oleh masing-masing dan yayasan mengetahui. Kalo kebijakan internal untuk mempercepat dan mempermudah proses belajar mengajar supaya apa yang menjadi cita-cita yayasan itu bisa dilaksanakan. Kalo eksternal tidak. Realisasi anggaran merupakan pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Realisasi atau pelaksanaan anggaran yayasan belum sepenuhnya tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya karena terbatasnya sumber daya khususnya keuangan. Seperti yang dituturkan Bapak Imam Syafi’i bahwa: Menurut saya masih belum karena kita masih kekurangan sumber dana sehingga itu sangat mepet. Jadi antara kegiatan dan idealisme dengan cost itu masih belum. Kita ibaratnya itu banyak mengefisiensi. Contoh gaji guru mestinya kita mengikuti UMK, kita masih belum. Kalo untuk mengikuti UMK dananya masih belum cukup. Penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan anggaran yayasan sudah cukup baik dengan adanya transparansi kepada pemerintah didalam pembayaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Suhartini, bahwa: “Kami membayar pajak baik dunia usaha maupun asset yang dimiliki oleh yayasan.” Ketua Yayasan Bapak Imam Syafi’i juga menyampaikan bahwa: Kita mempunyai usaha atas nama yayasan jadi bayar pajak itu rutin. Terus dari sekolah setiap kegiatankegiatan dari bantuan kementrian agama maupun guru-guru yang sertifikasilah itu langsung bayar pajak include didalamnya.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) 2. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Madrasah Prinsip transparansi selain diterapkan dalam organisasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan, prinsip ini juga perlu diterapkan di sekolah/madrasah. Prinsip transparansi pengelolaan pendidikan menurut PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan merupakan prinsip yang dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah/madrasah memberikan makna bahwa para pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan perserta didik. Madrasah Mardlatillah telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) atau kebijakan dalam pengelolaannya. Seperti yang disampaikan oleh kepala MTsT Mardlatillah Ibu Intan, yaitu: SOP nya itu ada jadi begini kemarin ngambil tenaga kerja guru itu tidak bisa nambah banyak karena memang disesuaikan dengan jumlah siswa otomatiskan dengan biaya yang masuk. Jadi ada standar-standar prosedur untuk operasionalnya jadi tetap ada catatan buku masuk dan yang dikeluarkan juga ada dan berdasarkan ke skala prioritas. Proses penerimaan yang rutin diterima madrasah adalah penerimaan dari siswa berupa SPP yang dibayarkan setiap bulannya. Pengeluaran kas disesuaikan dengan kegiatan operasional madrasah dan penerimaan kas yang ada. Bendahara MTsT Mardlatillah Ibu Nurhayati menjelaskan bahwa: “Kita menerimanya langsung masuk ke bendahara. Pertama memang disampaikan dulu ke kepala baru nanti langsung ke bendahara.” Sementara proses penerimaan dan pengeluaran kas MIT Mardlatillah
dijelaskan oleh Kepala MIT Mardlatillah Bapak Muwafikni dengan: Proses penerimaan uang dari siswa langsung pembayarannya ke bendahara sekolah kemudian dikelola oleh sekolah. Bendahara itu kan hanya mengumpulkan uang sementara pengeluaran itu tergantung dari sektor apa yang harus dikeluarkan kalo misalnya gaji ya otomatis dikelola oleh bendahara. Transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan dan lembaga salah satunya adalah membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan (www.p2kp.org). Menurut Hamid Muhammad (2007) dalam Sutedjo (2009) bahwa keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan berwibawa, meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah, bertambahnya wawasan serta pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan kepala MTsT Ibu Intan dengan: Transparansi menambah wawasan, bahkan kadang-kadang mereka suka ngasi masukan untuk madrasah sebagai penetapan anggaran berikutnya. Alhamdulillah kita selalu berhati-hati agar tidak terjadi pelanggaran karena apa yang kita lakukan selalu di pantau Allah soalnya. Bendahara MIT Mardlatillah Bapak Mulyadi juga menjelaskan bahwa transparansi dapat menambah wawasan dan mencegah penyimpangan dengan: Transparansi menambah wawasan, yang sudah pasti untuk operasional seperti gaji, listrik, air, dan untuk kegiatan yang rutin ujian akhir semester dan jeda semester kalo kegiatan yang sifatnya temporer gitu kan lomba-lomba jadi kita tau alokasi untuk kegiatan ini sekian dan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) sebagainya jadi kita mempunyai gambarannya. Jika sudah transparan tidak mungkin lah ada pelanggaran, yang pernah terjadi hanya kesalahan administrasi sebatas salah catat. Hal senada disampaikan Ibu Purwaningsih selaku wakil kepala bagian peningkatan mutu dengan: Penambahan wawasan bagi pribadi saya yaitu memiliki gambaran misalnya ada pembinaan dan jumlah alokasi dana itu seberapa saya juga bisa merencanakan anggaran itu, anggaran yang dialokasikan untuk ini bisa diperkirakan mungkin kelebihan atau kekurangan. Selama ini tidak pernah ada complain jadi sudah percaya penuh dengan sistem ini termasuk dengan seluruh komponen. Ibu Mudrikah selaku orang tua murid Mardlatillah juga merasakan transparansi dan meningkatnya kepercayaan dengan adanya transparansi dengan mengatakan: Minimal saya mengetahui digunakan untuk apa. Kenaikan spp tersebut contohnya. SPP mula-mula pembayarannya Rp 100.000 mulai bulan Oktober ada surat pemberitahuan bahwa SPP sudah dinaikkan menjadi Rp. 150.000 dan saya sudah percaya dengan pihak sekolah. Perencanaan anggaran di Madrasah Mardlatillah Singaraja disesuaikan dengan kebutuhan program atau kegiatan yang ada di madrasah. Penerapan transparansi di Madrasah diwujudkan dengan adanya penyusunan RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah). Penyusunan RKAM oleh MTsT Mardlatillah dibuat di awal setiap tahun anggaran. Sedangkan MIT Mardlatillah dibuat setiap tahun diawal tahun pelajaran baru. Penyusunan RKAM Mardlatillah tersebut melibatkan berbagai pihak baik itu dari yayasan, kepala madrasah, bendahara madrasah, dewan guru, dan komite madrasah. Kepala MTsT Ibu Intan menjelaskan sebagai berikut: Pihak yang terlibat yang pertama otomatis saya, yang kedua dari bendahara baik bendahara habis itu dari kesiswaan yang terakhir ada komite juga. Biasanya kita pajang di mading, setiap awal semester
berjalan terutama BOS itu kan triwulan dipajang di mading diawalawal semester dan setiap rapat pertemuan orang tua murid biasanya kita simak. Bendahara MTsT Ibu Nurhayati juga menjelaskan pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAM dan transparansi dalam penyusunan anggaran dengan: Kepala sekolah, bendahara, wakawaka dan guru-guru juga iya ketika rapat. Jadi semua unsur yang ada di pihak internal. Kalo ke pihak internal iya kita terbuka. Kalo ke pihak eksternal pun kita hanya nanti di tempelkan RKAM nya. Jadi kita menyusunnya kalo sudah jadi kita menempelnya di papan pengumuman karena itu sudah merupakan kewajiban didalam penggunaan dana khususnya BOS. Penyusunan RKAM di MIT Mardlatillah juga melibatkan pihak yang tidak jauh beda dengan yang ada di MTsT Mardlatillah. Kepala MIT Bapak Muwafikni menyampaikan bahwa: Pertama sekolah, kemudian yang kedua dewan guru, komite dan yayasan. Menurut saya sudah transparan karena RKAM kita beritahukan ke dewan guru kemudian di musyawarahkan ke komite dan yayasan. Kalo eksternal sendiri kita dalam bentuk laporan dan wajib dilakukan tiap bulan ke stakeholder yang ada. Realisasi anggaran madrasah merupakan pelaksanaan anggaran madrasah yang telah direncanakan dalam rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM) dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Fokus pelaksanaan anggaran harus tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Madrasah dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan telah membukukan setiap penggunaan atau realisasi dari anggaran yang telah disusun yang nantinya akan dipublikasikan. Penerapan transparansi perlu adanya publikasi dari pelaksanaan anggaran yang dilakukan pihak madrasah melalui rapat rutin madrasah dan publikasi
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) melalui media papan pengumuman (mading) madrasah. Kepala MIT Mardlatillah menjelaskan pelaksanaan anggaran tertuju pada kegiatan yang telah direncanakan dengan: “Selama ini memang kita alokasikan sesuai dengan rencana anggaran yang ada.” Kepala MTsT Mardlatillah Ibu Intan menjelaskan publikasi mengenai pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan: Publikasi pelaksanaan anggaran untuk pihak internal paling ke yayasan aja, kalo pihak eksternal ke orang tua murid biasanya ya itu tadi yang hanya dipajang di mading itu aja.” Keterbukaan atau tranparansi yang dilakukan oleh Madrasah juga ditujukan kepada Pemerintah dengan adanya pembayaran pajak yang dilakukan pihak madrasah. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Kepala MTsT Ibu Intan yaitu: Setiap tahun kita tertib pajak baik pajak untuk pembelian, pajak bangunan, pajak pembelian kadangkadang nominal lebih dari Rp 500.000 atau Rp. 1.000.000 kan ada pajaknya dan honor-honor juga kena pajak terutama anggaran yang keluar dari dana BOS ada dia dan wajib pajaknya dibayarkan. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Yayasan Pendidikan Full Day 1. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Yayasan Salah satu wujud dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan dibuatnya laporan keuangan yayasan. Laporan keuangan yayasan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pengurus yayasan wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurangkurangnya laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai dan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Berdasarkan hasil dokumentasi menemukan bahwa yayasan hanya membuat catatan sederhana yang
hanya berupa pencatatan penerimaan serta pengeluaran yang dilaporkan setahun sekali yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan penuturan bendahara yayasan Suhartini bahwa : Pertanggungjawabannya kita laporkan setahun sekali sama seperti RAPBS/RKAM ketika membuat laporan. Pengelolaan dan pencatatan keuangan Yayasan Mardlatillah Singaraja masih sangat sederhana. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya tenaga kerja dan penerimaan pemasukan yang terbilang tidak rutin. Sedarmayanti dalam Shafratunnisa (2012) pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas seperti berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan program yayasan juga harus memperhatikan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Yayasan Mardlatillah membuat anggaran sesuai dengan visi dan misinya dengan memperhatikan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Ibu Suhartini bendahara yayasan mengatakan mengenai kesesuaian visi dan misi serta skala prioritas penggunaan anggaran dengan: Skala prioritas biasanya ditentukan dirapat pengurus apa yang mendesak dan yang tidak, semuanya kita rapatkan musyawarahkan di tingkat pengurus yayasan. Indikator akuntabilitas dalam model pengukuran good governance dalam Shafratunnisa (2015) salah satunya adalah intensitas penyimpangan dan upaya dalam menindaklanjuti penyimpangan.Yayasan Mardlatillah sejauh ini belum pernah mengalami penyimpangan tersebut. Ketua yayasan Bapak Imam Syafi’i mengatakan bahwa: Penyimpangan keuangan belum pernah terjadi dan pengawasan yang dilakukan terdiri dari tim pengawas termasuk saya tim pengawas dan beberapa kepala sekolah jadi ada 4 orang. Yang terpenting adalah pengawasan internal kita coba ciptakan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) bener-bener bertanggungjawab dan kapasitasnya di tempat masingmasing. Akuntabilitas itu mendorong untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pasti. 2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Madrasah Akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik (Lutfiah, 2016:38). Salah satu perwujudan penerapan akuntabilitas di Madrasah adalah dengan adanya pendokumentasian setiap keputusan atau kebijakan dalam proses penganggaran dan kesesuaian pekerjaan yang dilakukan dengan standar operasional atau kebijakan yang berlaku. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil Ellwod (1993) dalam Mardiasmo (2009). Selain itu, akuntabilitas dalam keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002). Bendahara MTsT Ibu Nurhayati menjelaskan pendokumentasian kebijakan pengelolaan sebagai berikut: Pendokumentasian ada setiap kegiatan diberikan laporannya cuman yang ke eksternal kita yang agak jarang karena berhubungan dengan wali siswa beratnya kadang orang tua kita undang tidak datang dan kita biasanya taunya ketika hanya pas pembagian raport. Kalo seperti penganggaran partisipasi mereka kurang. Kepala MIT Mardlatillah Bapak Muwafikni juga menyampaikan bahwa hasil setiap keputusan atau kebijakan tersedia bagi pihak internal dan eksternal. Beliau mengatakan: Kita sampaikan itu di rapat, angka itu digunakan untuk beberapa komponen silahkan bagi guru-guru yang ingin memanfaatkan uang sesuai dengan kebutuhannya silahkan bisa kita sampaikan. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu orang tua murid Mardlatillah Ibu Mudrikah sebagai konfirmasi jawaban mengenai ketersediaan informasi terkait penganggaran mengatakan pula dengan:
“Informasi terkait penganggaran tersedia ini terbukti dari adanya laporan yang ditempelkan di mading di awal semester." Pengelolaan anggaran madrasah perlu menentukan skala prioritas program dalam penggunaan anggaran. Madrasah Mardlatillah membuat anggaran sudah sesuai dengan visi dan misi dari masingmasing unit pendidikan. Menurut Hapwood dan Tomkins juga Elwood yang telah diterjemahkan oleh Mahmudi (2005:10) dalam Atmadja, dkk (2013:14) setiap organisasi sektor publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas finansial. Akuntabilitas Finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. MTsT Mardlatillah dan MIT Mardlatillah juga membuat sebuah laporan keuangan yang menunjukan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. Laporan tersebut dibuat setiap bulannya dan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 2006 tentang Pemutakhiran data inventaris kekayaan negara di lingkungan Depag, setiap satuan kerja wajib menyampaikan laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi instansi (SAI) setiap bulannya. Madrasah Mardlatillah dalam pengawasan pengelolaan keuangan melibatkan pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal madrasah yang melakukan pengawasan yaitu yayasan dan kepala madrasah untuk melakukan pemeriksaan. Pihak eksternal yang terlibat dalam pengawasan madrasah adalah Kementrian Agama (Kemenag) yang khusus mengawasi pengelolaan dana BOS untuk madrasah dan komite. Madrasah Mardlatillah dalam pengelolaan keuangannya belum ada pengaduan yang signifikan terjadi terkait pengelolaan keuangan madrasah karena selalu melakukan pengawasan dengan pihak terkait. Konfirmasi dilakukan terkait penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan dana BOS maka dilakukan pula wawancara kepada Bapak Abdul Hamid selaku pihak eksternal yaitu Kemenag yang khusus melakukan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) pengawasan terkait pengelolaan dana BOS. Beliau mengatakan bahwa: Ketidaksesuaian ada saja, itu dialami oleh madrasah yang berada di pelosok pedesaan. ketidaksesuaian tersebut hanya sebatas salah penyusunan karena terbatasnya SDM seperti pajak yang letaknya harusnya dibawah mereka taruh diatas nah itu langsung kami koreksi. Kalo untuk madrasah yang berada di kota selama ini belum pernah ada kejadian tersebut nah jangan sampe itu terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh komite madrasah masih kurang karena komite madrasah hanya sebatas mengetahui dan menyetujui saja. Hal ini kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, komite madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Yayasan Mardlatillah Singaraja memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan para donatur, infaq dari anggota yayasan, iuran siswa Madrasah Mardlatillah maupun bantuan pemerintah. Sedangkan sumber pendanaan Madrasah Mardlatillah diperoleh dari amal jariyah siswa baru, iuran siswa (SPP), konsumsi siswa, hasil usaha madrasah, sumbangan dari masyarakat serta bantuan Pemerintah. Penerapan prinsip transparansi di Yayasan Mardlatillah Singaraja sudah cukup baik dengan sudah memenuhi beberapa indikator transparansi. Yayasan Mardlatillah sudah menunjukan prinsip transparansi kepada Pemerintah dengan membayar pajak secara rutin. Sedangkan penerapan prinsip transparansi di Madrasah Mardlatillah Singaraja sudah memenuhi beberapa indikator seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap madrasah, adanya partisipasi pihak internal dan eksternal, menambah
wawasan mengenai pengelolaan keuangan, dan tidak adanya penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di madrasah. Yayasan Mardlatillah sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Sedangkan Madrasah Mardlatillah Singaraja sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap madrasah. Penerapan Akuntabilitas dilihat dari adanya pendokumentasian setiap kebijakan dalam proses penganggaran yang tersedia bagi pemangku kepentingan, membuat anggaran sudah sesuai dengan visi misi, akuntabel dalam pengelolaan anggaran yang dikeluarkan dengan menentukan skala prioritas, sudah membuat laporan keuangan setiap bulannya yang dipublikasikan pada saat rapat ataupun melalui papan pengumuman dan melakukan pengawasan rutin. Namun pengawasan yang dilakukan oleh komite masih kurang. Saran Saran pertama yang bisa diberikan bagi Yayasan Mardlatillah Singaraja yakni diharapkan memiliki kebijakan tertulis mengenai pengelolaan keuangan yayasan, lebih melibatkan pihak internal dan eksternal, dan menyusun laporan keuangan yayasan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan melaporkan kepada dewan pembina yayasan. Saran kedua bagi Madrasah Mardlatillah Singaraja yakni lebih melibatkan seluruh pihak baik pihak internal maupun eksternal dan kedepannya diharapkan fungsi dan peran komite madrasah lebih ditingkatkan agar pengawasan terhadap pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif. Saran ketiga bagi peneliti berikutnya yakni diharapkan peneliti yang akan mengadakan penelitian sejenis khususnya dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan hendaknya membuat pertanyaan yang lebih mudah
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) dipahami oleh wawancara.
informan
pada
saat
DAFTAR PUSTAKA Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga. Darmawan. 2011. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah (Pada MTs Negeri Se-Kab. Bandung). Tesis. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Direktorat Jendral Cipta Karya. Tanpa Tahun. Transparansi dan Akuntabilitas. Modul Khusus Fasilitator. [Online], Tersedia di: www.p2kp.org [Diakses 17 September 2016]. Endahwati, Yosi Dian. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Jurnal Ilmiah dan Humanika, Vol. 4, No. 1, Hal: 13561379. Kementrian Agama. 2006. Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 2006 tentang Pemutakhiran Data Inventaris Kekayaan Negara di lingkungan Depag. Lutfiah.
2016. Konsep Amanah Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Pertanggungjawaban Kinerja Pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Agung Jami’ Di Lingkungan Singaraja). Skripsi. Jurusan S1 Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset. -------.
2009. Akuntansi Sektor Yogyakarta: Andi Offset.
Publik.
Republik Indonesia. 2001. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. -------.
2003. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
-------. 2008. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. -------. 2010. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Setyawan, M. Hidayat Dwi. 2015. Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMPN 3 Mertoyudan Magelang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Shafratunnisa, Fierda. 2015. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabiilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholder Di SD Islam Binakheir. Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT. Refika Aditama. Sutedjo. 2009. Persepsi Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah; Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal. Tesis. Program Pascasarjana, UNDIP Semarang.
