“Mendorong Pengembangan Islamic Social Finance dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sejahtera“ M. Anwar Bashori Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Festival Ekonomi Syariah Makassar, 25 Agustus 2017 1
Nilai-nilai & Prinsip Dasar EKSyar
1
• Nilai-nilai ekonomi syariah. • Prinsip dasar dan mekanisme ekonomi syariah.
2
Urgensi & Kerangka Pengembangan EKSyar • Potensi pasar industri halal Indonesia. • Kondisi kesenjangan penduduk. • Kerangka Pengembangan EKSyar
Optimalisasi Islamic Social Finance • Potensi Islamic Social Finance. • Model optimalisasi wakaf produktif. • Model integrasi keuangan komersial dan sosial syariah.
3 2
1. Konsepsi Ekonomi & Keuangan Syariah
Nilai-nilai Ekonomi Syariah •
Segala sesuatu adalah milik absolut Allah (QS Yunus: 55,66; QS Ibrahim: 2), manusia sebagai khalifah dipercaya untuk mengelolanya (QS Al Baqarah:195; QS Ali Imran: 180). Manusia mendapatkan hak kepemilikan pribadi terhadap hasil usaha, tenaga dan pemikirannya, maupun yang didapatkan dari hasil pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun warisan. Islam menghormati hak kepemilikan dengan menjaga keseimbangan hak pribadi, kolektif dan negara.
1. Kepemilikan
•
•
2. Keadilan dalam Usaha dan Konsumsi
•
Manusia didorong untuk berusaha (QS Al Jumuah:10; QS Al Isra: 12; QS An Nahl: 14) memanfaatkan segala sumber daya yang berlimpah yang telah diciptakan Allah untuk manusia (QS Al Baqarah: 29; QS Ibrahim: 34) Kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan untuk menjadi akumulasi kekayaan yang berlebihan (QS Al Humazah: 1-3), namun karena manusia mempunyai kecenderungan (inherent) cinta terhadap harta (QS Ali Imron: 14; QS Al Fajr: 20; QS Asy Syura: 27; QS Al-Fajr-20), maka penumpukkan harta harus dikendalikan dengan mendorong sedekah dan perniagaan (QS An Nisa: 29). Sementara tujuan individual atas hasil usaha ekonomi dibatasi agar tidak berlebihan, tujuan sosial diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama (QS Al Hadid: 7; QS An Nur: 33; QS Al Baqarah: 267-268). •
3. Kebersamaan dalam kebaikan dan kemaslahatan
•
Kegiatan ekonomi tersebut dijalankan berdasarkan kerjasama dengan tolong menolong dalam kebaikan (QS Al Maidah: 2) dan berkeadilan (QS Shaad: 24). Kompetisi tetap didorong namun tetap berdasarkan kerjasama (co-operative competition) berlombalomba dalam kebaikan (QS Al Baqarah: 148; QS Al Maidah: 48). •
4. Keseimbangan dalam pertumbuhan Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
Dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaannya di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyakbanyaknya kepada kemanusiaan sebagai rahmatan lil ’alamin (QS Al Anbiya 107, QS Al Ankabut: 51), pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Pertumbuhan yang dimaksud tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam (QS Al Baqarah: 11,12).
3
PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH
Fungsi instrumen zakat
Pelarangan judi
Pelarangan riba
Prinsip transaksi muamalat
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
x
Fungsi instrumen infaq, sedekah dan wakaf
Keterangan: berkaitan dengan prinsip no.x pada slide selanjutnya
5
CARA ISLAM MENGHIDUPKAN EKONOMI
G
PAD
APBD/N
Z
HARTA PENDAPATAN
Fungsi zakat mendorong harta mengalir produktif
Tanah Rumah, Emas, dsb.
1
I RIBA
ZAKAT HARTA
UANG
Z
3
Riba menghambat investasi produktif
ISWaf Nisab Zakat
Z
Fungsi zakat dalam distribusi pendapatan
Poor
2
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
PASAR JUDI
PAJAK : PBB, PKB
4
Pelarangan judi (maysir)
5 Partisipasi sosial (ISWaf) untuk kepentingan publik
Rich
P R O D U K S I
PASAR
Y
6
PASAR
K O N S U M S I
PASAR Kegiatan ekonomi sesuai prinsip transaksi muamalat
C 6
2. Urgensi & Kerangka Pengembangan EKSyar
POSISI INDONESIA SEBAGAI PASAR BESAR PRODUK HALAL
INDONESIA Masuk Top 10 Expenditure di tiap industri, namun tidak sebagai player. Total Expenditure for Muslim Market dan Ranking Indonesia Industry Halal Food Islamic Finance Halal Travel Halal Fashion Halal Media & Recreational Halal Pharmacy & Cosmetics TOTAL (USD trillion)
1,17 2,00 0,15 0,24
1,91 3,46 0,24 0,37
0,16 0,02 0,01 0,01
Expend. Rank 1 10 5 5
0,19
0,26
0,01
6
-
0,08
0,13
0,01
4
8
3,84
6,38
0,22
-
-
2015
2021
Indonesia
I
II
Player Rank 10 -
1 2
IV
III 3
Sumber: Laporan GIEI-Thompson Reuters 2014 s.d 2017, diolah
Kuadran II (Lower expenditure, Top Player)
Kuadran I (Lower expenditure, Low Player)
Kuadran III (Higher expenditure, Top Player)
Kuadran IV (Higher expenditure, Low Player) 8
TANTANGAN KETAHANAN NERACA PEMBAYARAN IBNDONESIA (NPI) STRUKTUR NERACA PEMBAYARAN 1. Defisit transaksi berjalan terus berlangsung. 2. Besarnya impor barang konsumsi (produk halal) memperlemah struktur NPI. % GDP 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0
-1,96
-4,26
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*
-4,24
-1.96
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
9
SEMAKIN LEBARNYA KESENJANGAN
Ketimpangan pendapatan 1. Indonesia termasuk Negara Asia Timur dengan peningkatan Gini indeks tertinggi dalam satu dekade terakhir 2. Share pendapatan Top 20% mencapai 43.6% total pendapatan (World Bank ,2010) Gini Index 90’s
00’s
Sumber: World Bank (2016)
10
TINGKAT KESEJAHTERAAN RATA-RATA NEGARA MUSLIM RENDAH HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) 1. Ukuran kesejahteraan PBB yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan. 2. Umumnya negara anggota OKI (OIC) memiliki HDI lebih rendah dari non-OIC. 3. Terdapat variasi yang cukup tinggi antar negara OIC. OIC
4. Perlu upaya kolaborasi untuk pembiayaan negara OIC dengan non-OIC, maupun dengan negara OIC yang lebih sejahtera. Min. HDI
No.of OIC Countries
Very high human development
0,892
-
Ave. OIC
0,620
High human development
0,746
13
Min. OIC
0,353
Medium human development
0,631
25
Max. OIC
0,865
Low human development
0,497
18
Ave. World
0,717
Human development groups
Sumber: Askari and Rehman, Economic Development and Islamic Finance (2013)
Notes
Sumber: UNDP(2016), diolah
11
VISI DAN MISI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH Guiding Principles Fondasi
1. Pengendalian harta individu
Berkembangnya ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil, bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
2. Distribusi pendapatan yang inklusif.
Akidah Akhlak Syariah
Visi
3. Bertransaksi produktif dan berbagi hasil
Misi
4. Transaksi keuangan terkait erat sektor riil
1. Mendorong mengalirnya faktor produksi (harta, tenaga kerja, inovasi teknologi), untuk kegiatan produktif/investasi bagi bertumbuhnya perekonomian yang sepadan dengan produktivitas.
5. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik
2. Mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil secara langsung yang seimbang berdasarkan kerjasama yang mengutamakan bagi hasil.
6. Bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan.
3. Memberdayakan dana sosial syariah (ZISWAF) untuk meningkatkan keseimbangan dan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan. 4. Mengembangkan kebijakan untuk mendorong terkelolanya kesinambungan aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai nilai-nilai syariah. 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah
Kepemilikan Allah secara absolut
Berusaha dengan berkeadilan
Kerjasama dalam kebaikan
Nilai-nilai Ekonomi Syariah*
Pertumbuhan yang seimbang 12
KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN EKSYAR Berkembangnya ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil, bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai syariah
Target Capaian Indikator Utama Strategi Utama
Program Kerja Utama
Strategi Dasar
Peningkatan Aset Usaha Syariah Pert. Aset Usaha Syariah (%/Th)
Pembiayaan Keuangan Syariah
Tk. Kedalaman Pasar Keuangan
Share Keu. Syariah Share outstanding pasar uang syariah (% PDB) (% Total Keu.)
Pemberdayaan Ekonomi Syariah
Pendalaman Pasar Keuangan Syariah
Halal Supply Chain
Instrumen Infrastruktur
Tk. Literasi
Int’l Standing
Indeks Literasi
Inisiasi Internasional
Penguatan Riset, Asesmen & Edukasi
Riset dan Asesmen
Kelembagaan Regulasi Infrastruktur Pendukung
Kebijakan Eksyar Daerah
Sumber Daya Insani
Basis Investor Kebijakan Eksyar Nasional
Data dan Informasi
Edukasi
Kebijakan Eksyar Internasional
Koordinasi dan Kerjasama 13
13
INDIKATOR KEUANGAN SYARIAH No
Share Keuangan Syariah (%) Total Aset Keuangan Syariah
*)
Total Aset Keuangan Nasional
Keterangan
1 Kapitalisasi ISSI
TW IV 2016 TW I 2017 3,170.07
3,323.62
Sumber BEI
2 Sukuk Pemerintah&Korporasi
424.98
493.10 Kemenkeu
3 Pembiayaan Bank Syariah
249.09
251.60
OJK
88.57
92.46
OJK
3,932.61
4,446,96
4 IKNB Syariah Total Aset Keuangan Syariah dalam Rp Trilliun
*)
tidak termasuk aset tanah waqaf
No
Keterangan Total Aset Keuangan Domestik
TW IV 2016 TW I 2017
Sumber
24,411.17 24,514.35 NFABS – BI^
dalam Rp Trilliun
TW IV 2016 TW I 2017
Share Keuangan Syariah
16,11%
17,84%
^National Financial Accounts and Balance Sheet, mencakup: Instrumen : monetary gold & SDR, currency & deposits, loans, equity, insurance & pensions, financial derivatives, dan other account receivables; Sektor : bank sentral, Pemerintah, korporasi, perbankan, IKNB dan rumah tangga. 14
14
3. Optimalisasi Islamic Social Finance
KINERJA ZISWAF MENUTUP KESENJANGAN BELUM OPTIMAL 80.000
Peraturan turunan UU No. 23 tahun 2011 tentang Zakat
6 Peraturan Baznas (Kelembagaan dan operasional BAZDA dan LAZ)
1 Instruksi Presiden (Otimalisasi Pengumpulan Zakat)
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pengumpulan zakat Potensi zakat Kebutuhan gap kemiskinan
Peraturan turunan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf 1 Peraturan pemerintah (tantang wakaf) 3 Peraturan BWI (Prosedur perubahan status wakaf, pergantian nazhir, dan Pengelolaan wakaf uang)
60.000
Rp miliar
1 Peraturan Pemerintah (Kelembagaan BAZNAS)
70.000
2 Peraturan Menteri Agama (tata cara perwakafan dan administrasi pendaftaran wakaf uang)
Sumber: data kemiskinan BPS (diolah); data pengumpulan zakat BAZNAS (diolah)
Nazhir wakaf uang Lembaga keuangan Non lembaga keuangan Yang melaporkan pengumpulan wakaf uang Jumlah Tanah Wakaf (ha) Sudah bersertifikat Belum bersertifikat Sudah dalam proses AIW Belum proses AIW Tidak jelas Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2016)
135 18 117 52
13.3% 86.7% 38.5%
435768 287160 65.9% 148608 34.1% 73090 19403 56115
49.2% 13.1% 37.8% 16
KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN Kerangka optimalisasi keuangan sosial syariah (ZISWAF) dalam pengentasan kemiskinan dan mencapai beberapa Sustainable Development Goals (SDGs). pemberdayaan
produktif
ZIS
Tahap pemberdayaan: 1. Penilaian 2. Capacity buliding 3. Penyaluran zakat 4. Pendampingan
meningkat
Muzakki
konsumtif
Wakaf
Mustahik
(tanah, uang dll)
Fasilitas Sosial Investasi dan Bisnis Usaha
awqaf utilization
Awqaf-linked sukuk
Profit
Keterangan SDGs: #1 No poverty #2 No hunger #3 Good health #4 Quality education #10 Reduced inequality 17
OPTIMALISASI WAKAF
Legal base
Maintaining validity & solid accountability Berbagai upaya mendorong optimalisasi wakaf: 1. UU Wakaf 2004 dan kerangka pengaturan terkait pengelolaan wakaf dan wakaf tunai.
Corporate management
Social and philanthropic spirit
Managing awqaf-asset productively
2. Pengumpulan wakaf tunai melalui lembaga sosial dan LKSPWU untuk memperluas jangkauan. 3. Kolaborasi pengelola wakaf (nazir) dengan korporasi untuk meningkatkan produktifitas. 4. Model Sukuk-linked wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan.
Providing broader social benefits
5. Penyusunan kerangka akuntabilitas: Waqf Core Principle (WCP) .
18
PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN SOSIAL SYARIAH Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf, dibutuhkan kerangka tata kelola yang baik: Zakat Core Principle (ZCP) and Waqf Core Principle (WCP).
Pengembangan sistem keuangan syariah dapat berjalan secara optimal ketika telah menjadi bagian dalam kebijakan nasional dan telah selaras dengan kerangka pengaturan sektor keuangan secara keseluruhan.
ZCP telah selesai disusun, langkah selanjutnya adalah WCP Area Pengaturan
Prinsip-prinsip
Landasan Hukum
ZCP-1, ZCP-2, ZCP-3
Pengawasan Zakat
ZCP-4, ZCP-5, ZCP-6
Tata Kelola
ZCP-7, ZCP-8
Proses Penyaluran
ZCP-9, ZCP-10
Manajemen Risiko
ZCP-11, ZCP-12, ZCP-13, ZCP-14
Penerapan Prinsip Syariah
ZCP-15, ZCP-16, ZCP-17, ZCP-18 19
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR [1] 1. Apabila pembangunan aset infrastruktur di atas tanah wakaf membutuhkan dana yang besar, Nadhzir dapat menerbitkan Sukuk. 2. Proceed sukuk digunakan untuk membangun infrastruktur dengan menggunakan jasa kontraktor 3. Pembiayaan dilakukan bertahap sampai dengan aset infrastruktur selesai. 4. Kontraktor telah selesai membangun infrastruktur 5. Aset infrastruktur dikelola oleh Nadzhir (shohibul maal) bersama management company (mudharib) 6. Pendapatan sewa diperoleh dari penyewa. 7. Pendapatan sewa dibagi hasilkan dengan Nadhzir dan investor sukuk.
7. Bagi Hasil
1b. Investasi Sukuk
Sukuk Investor
5. Perjanjian Bagi Hasil
Management Company 6. Biaya Sewa
2. Kontrak
Kontraktor
3. Pembayaran termin
1a. Penerbitan Sukuk
Nazhir (Pemilik Tanah)
4. Pembangunan
Bangunan 20
20
SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUKUK MODEL WAKAF SUKUK UNTUK LINKED PEMBANGUNAN AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR (2) 21 [2] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nazhir melakukan long lease dengan lembaga pemerintah (mis BUMN). BUMN menerbitkan Sukuk Ijarah sale and lease back untuk menghimpun dana investor. Investor berinvestasi di Sukuk linked awqf. BUMN menggunakan kontraktor untuk membangun infrastruktur di atas tanah wakaf Kontraktor membangun infrastruktur. BUMN menyewakan infrastruktur tersebut untuk mendapatkan cash flow (pendapatan sewa). Pendapatan sewa dibagikan kepada Nazhir, BUMN dan investor Nazhir “mencicil” kepada investor untuk memiliki infrastruktur di atas tanah wakaf. Credit Enhancement
Nazhir
3. Menyerahkan Dana Sukuk Ijarah Dukungan & Rekomendasi 1. Perjanjian Sewa Jk. Panjang
Nazhir 9. Transfer Kepemilikan Setelah 35 Tahun
Bangunan
BUMN 4. Kontrak
7. Pendapatan Sewa
5. Pembangunan
2. Menerbitkan Sukuk Ijarah Sale dan lease back Pengalihan Manfaat Long Lease Object Waqf
Investor
8. Cicilan dan Fee Ijarah Wakalah Pemberi Sewa
Kontraktor
Repo, Outright
Repo
6. Sewa
Penyewa
Pasar Keuangan Sharia
21
REALISASI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN WAKAF SUKUK MODEL WAKAF SUKUK UNTUK LINKED PEMBANGUNAN AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR (2) 21 [2] • BWI menginisiasi proyek wakaf produktif kerjasama Nazhir Wakaf Yayasan Raudatul Muta’alimin dengan PT. Provera Development untuk pengembangan wakaf produktif Tower Office Building di Jalan HR. Rasuna Said Kav. Z-18, Jakarta Selatan. Total project cost USD20 juta (tenor 12 tahun), kontribusi funding dari IDB sebesar USD15,5 juta.
Global Wakaf Tower Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta - Indonesia
• Pengembangan wakaf ini dapat mengakselerasi pendapatan Nazhir dari Rp200 juta/th menjadi Rp1,6 miliar/th dan potensi kenaikan setiap tahun sesuai kenaikan harga properti. Setelah masa kerjasama dengan Provera, Nazhir akan mendapat pendapatan Rp6 miliar/bulan atau Rp72 miliar/th.
• Saat ini proyek Globak Wakaf Tower, IMB telah didapat dan rencana Ground Breaking Oktober 2017
Aset Wakaf Saat ini
Relokasi Penghuni
Aset Wakaf nanti 22
CONTOH LAIN REALISASI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN SUKUK MODEL WAKAF SUKUK UNTUK LINKED PEMBANGUNAN AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR (2) 21 WAKAF
WAREES (MUIS – Singapore) 1. Warees (Majelis Ugama – Singapore) telah melakukan beberapa proyek renovasi aset wakaf (masjid, dll) dengan menggunakan akad dan skema pembiayaan wakaf. 2. Pelaksanaan pembangunan melibatkan Warees (MUIS) sebagai Nadzhir aset wakaf, kontraktor (yang akan membangun aset wakaf) dan wakif (pemberi dana wakaf). 3. Di akhir periode, aset wakaf MUIS menjadi lebih produktif dan menghasilkan peningkatan perolehan Nadzhir dan layanan bagi umat Islam yang lebih maksimal.
Aset Wakaf Sebelumnya
Aset Wakaf Saat ini
23
CONTOH LAIN REALISASI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN SUKUK MODEL WAKAF SUKUK UNTUK LINKED PEMBANGUNAN AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR (2) 21 WAKAF
ZAM ZAM TOWER King Abdul Azis Waqf sebagai Nazhir tanah wakaf dari Raja Arab Saudi di kompleks Masjidil Haram, menandatangani kontrak sewa jangka panjang 28thn dengan kontraktor bangunan Bin Ladin Group untuk membangun multipleks gedung bertingkat di bawah proyek Zam Zam Tower.
24
CONTOH MODEL INTEGRASI KEUANGAN KOMERSIAL&SOSIAL SUKUK MODEL WAKAF SUKUK UNTUK LINKED PEMBANGUNAN AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR (2) 21 SYARIAH 1. Bank Syariah mendirikan Baitul Maal sebagai LAZ dan sebagai Nazir wakaf uang. 2. Bank Syariah berperan sebagai LKS dan LKS-PWU menerima setoran/pengumpulan dana ZIS dan wakaf uang. 3. Sebagian dana yang ditempatkan di bank syraiah kemudian disalurkan untuk berbagai program produktif maupun program konsumtif. 4. Tata kelola berdasarkan ZCP dan WCP untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana ZISWAF.
25
PENTINGNYA OPTIMALISASI ISLAMIC SOCIAL FINANCE SUKUK MODEL WAKAF SUKUK UNTUK LINKED PEMBANGUNAN AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR (2) 21 (ISF)
POIN POIN KESIMPULAN 1. Terdapat urgensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahan dan mencapai kesejahteraan bangsa. 2. Islamic Social Finance (Keuangan Sosial Syariah) memiliki potensi yang besar sebagai salah satu solusi. 3. Upaya optimalisasi ISF menjadi penting: Peningkatan akuntabilitas tata kelola : ZCP dan WCP Pengembangan model-model optimalisasi ZISWAF Integrasi keuangan komersial dan sosial syariah untuk memperluas inklusifitas.
26
