BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang, modal dan teknologi yang digunakan akan ikut berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk yang seiring dengan pengalaman kerja dan tingkat pendidikan yang menambah keterampilan mereka. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk yang selalu bertambah. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Dan ketiga, usaha menciptakan stabilitas ekonomi (economic stability) melalui retribusi
2
pendapatan (income redistribution) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan dalam suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dalam daerah tersebut. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tercantum pada alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu Pembangunan sebagai salah satu cermin pengamalan Pancasila yang terutama dijiwai dalam sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang merupakan upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya, akan memberi kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3
Dalam GBHN 1998 (Poin F : Penjelasan ke-10) menyebutkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu penting dan sangat krusial untuk mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah sehingga keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan merata di seluruh tanah air. Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat tetapi memerlukan waktu, oleh karena itu yang paling penting adalah semua upaya harus diarahkan sedemikian rupa sehingga proses-proses dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun makin mendekatkan pada tujuan nasional. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian berganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk
4
mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumbersumber daya secara optimal. Pelaksanaan otonomi daerah akan lebih baik jika dititikberatkan pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu secara mandiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan / pembiayaan. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola
sumber-sumber
potensi
yang
dimiliki
daerah,
sehingga
ketergantungan pada pemerintah pusat dapat berkurang seminimal mungkin. Munir (2002), menyatakan bahwa kunci keberhasilan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah dimana kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Perbedaan kondisi di tiap daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang kondisi setiap daerah dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya
5
proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi (economic growth) mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Sukirno (2004), menyatakan bahwa dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. Untuk mencapai tingkat perekonomian tertentu dalam sistem perekonomian terbuka, peranan pemerintah sangatlah diperlukan. Studi tentang struktur ekonomi dan sektor ekonomi unggulan telah dilakukan di beberapa daerah. Penelitian yang menunjukkan bahwa sektor yang memiliki unggulan dan potensial di sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan dan sektor Industri pengolahan adalah Yunan (2011) di Kota Bandar Lampung. Penelitian lain mengemukakan bahwa sektor yang memiliki keunggulan dan potensial di sektor pertanian, sektor sektor industri dan pengolahan, serta sektor listrik gas dan air adalah Abidin (2012) di Kabupaten Asahan. Sedangkan penelitian yang menunjukkan bahwa sektor unggulan dan potensial terdapat di sektor bangunan adalah Firdus (2013) di Kabupaten Kapuas Hulu. Berkaitan dengan pembangunan daerah, daerah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 225.361 Ha yang merupakan daerah industri dan perdagangan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Kabupaten Cilacap adalah salah satu dari tiga kawasan industri utama di
6
Provinsi Jawa Tengah (selain Semarang dan Surakarta). Terdapat sejumlah perusahaan besar yang berdiri di Kab. Cilacap, antara lain, PT Pertamina Tbk RU IV Cilacap (pengolahan minyak bumi), PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant (pabrik semen), PT Panganmas Inti Persada (pabrik tepung terigu) dan pabrik-pabrik lainnya. Selain itu di bidang perdagangan, Kabupaten Cilacap memiliki sarana perdagangan yang tersedia, antara lain pasar modern (super market) sebanyak 2 buah, pasar swalayan (minimarket) sebanyak 12 buah, pasar tradisional 85 buah, pasar ikan dan hewan 5 buah, TPI provinsi dan kabupaten 11 buah dan pertokoan / ruko sebanyak 965 unit.Kabupaten Cilacap juga memiliki beberapa bahan tambang, diantaranya adalah minyak dan gas bumi, batubara, emas, pasir besi, bentonit, trass, talk, andesit, gamping, pasir sungai dan pasir batu (sirtu), lempung, dan tanah urug. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Cilacap disumbang oleh 9 (Sembilan) sektor yaitu : Pertanian (Agriculture), Pertambangan dan Penggalian (Mining and Quarrying), Industri Pengolahan (Manufacturing Industry), Listrik dan Air Minum (Electricity and Water Supply), Bangunan (Construction), Perdagangan, Hotel, dan Restoran (Trade, Hotel, and Restaurant), Angkutan dan Komunikasi (Transport and Communication), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (Financial, Ownership, and Business Services), dan yang terakhir Jasa-jasa (Services). (BPS). PDRB merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga yang berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai
7
jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung mengunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam penghitungan ini digunakan tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berikut merupakan PDRB Kabupaten Cilacap atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2009 – 2013 :
8
Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2013 ( Milyaran Rupiah )
No
LAPANGAN USAHA
2009
2010
2011
2012
2013
5.203,23
5.766,72
6.192,32
6.580,02
7.190,39
566,51
616,68
676,30
753,13
855,69
54.113,76
57.506,62
61.629,75
63.274,72
66.974,10
1.
Pertanian
2.
Pertambangan & Penggalian
3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik dan Air Minum
182,34
192,61
207,39
232,50
270,88
5.
Bangunan
837,92
932,80
1.062,59
1.203,72
1.362,40
6.
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
20.567,73
23.856,57
27.763,34
31.105,51
35.047,41
1.359,59
1.589,96
1.825,38
2.043,78
2.336,04
873,24
991,92
1.093,65
1.211,09
1.387,81
1.442,79
1.600,25
1.773,84
1.985,57
2.225,52
85.147,10
93.054,13
102.224,56
108.390,05
117.650,25
7. 8. 9.
Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa
Produk Domestik Regional Bruto
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, Cilacap Dalam Angka 2011 dan 2013.
PDRB Kabupaten Cilacap dari rentang tahun 2009 – 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, PDRB Kabupaten Cilacap atas dasar harga berlaku mencapai 117,65 trilliun rupiah. Sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama yang memberikan peranan sebesar 66,97 trilliun rupiah atau sekitar 56,92%, yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 35,04 trilliun rupiah (29,78%). Sedangkan sektor-sektor lainnya total berkontribusi sebesar 13,3%.
9
Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009 – 2013 ( Milyaran Rupiah ) No
LAPANGAN USAHA
2009
2010
2011
2012
2013
3.000,87
3.120,36
3.187,50
3.256,22
3.327,05
282,10
301,28
320,25
342,97
366,00
12.197,89
12.597,67
12.945,83
13.071,59
13.004,06
1.
Pertanian
2.
Pertambangan & Penggalian
3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik dan Air Minum
76,53
78,54
81,53
87,87
95,24
5.
Bangunan
441,66
478,19
517,18
557,10
601,09
6.
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
5.050,56
5.375,72
5.753,00
6.109,78
6.511,00
7.
Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa
522,39
556,16
597,51
640,07
680,54
454,41
484,24
512,68
547,69
600,36
706,57
744,47
787,31
838,78
880,47
22.732,98
23.736,63
24.702,79
25.452,07
26.065,80
8. 9.
Produk Domestik Regional Bruto
Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, Cilacap Dalam Angka 2011 dan 2013.
Berdasarkan tabel diatas PDRB Kabupaten Cilacap atas dasar harga konstan tahun 2000, terlihat semua sektor mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada tahun 2009, dapat dilihat bahwa sektor Industri Pengolahan mendominasi dengan kontribusi sebesar 12,2 trilliun rupiah. Dapat dilihat pula bahwa sektor Industri Pengolahan (Manufacturing Industry) masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 12,6 trilliun rupiah pada tahun 2010, kemudian naik menjadi 12,9 trilliun rupiah pada tahun 2011, lalu 13,071 pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan menjadi 13,004. Kemudian diikuti pula oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (Trade, Hotel, and Restaurant) yang tiap tahunnya mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 memberikan
10
kontribusi sebesar 25% dari total PDRB yang ada di tahun 2013. Dan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi adalah sektor Listrik dan Air Minum (Electricity and Water Supply) yang hanya memberikan kontribusi sebesar 3,6% meskipun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang dan data yang ada, penulis menganggap perlu adanya identifikasi dan analisis mengenai kondisi serta potensi sektorsektor ekonomi di Kabupaten Cilacap. Maka, penulistertarik untuk meneliti dan menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap yang dilihat dari pdrb nya serta menganalisis sektor apa yang menjadi sektor yang potensial di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun 2009 – 2013”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi potensi sumber daya dan oleh karena itu dapat diketahui potensi sumber daya yang ada dan diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat mampu untuk menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk
merancang
dan
membangun
perekonomian
daerah
dengan
mengembangkan basis ekonomi sektoral serta sektor ekonomi unggulan sehingga dapat menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.
11
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sektor-sektor ekonomi apakah yang menjadi sektor basis dan paling strategis serta potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap tahun 2009 - 2013? 2. Bagaimana
keterkaitan
Kabupaten
Cilacap
dengan
daerah-daerah
sekitarnya sehingga dapat saling menunjang pertumbuhan ekonominya di tahun 2009 – 2013? 3. Bagaimana identifikasi sektor dan pola pertumbuhan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Cilacap menurut Tipologi Klassen tahun 2009 – 2013?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dan paling strategis serta potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap tahun 2009 – 2013. 2. Untuk menganalisis keterkaitan Kabupaten Cilacap dengan daera sekitarnya sehingga saling menunjang pertumbuhan ekonominya di tahun 2009 – 2013.
12
3. Untuk mengetahui identifikasi sektor dan pola pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Cilacap menurut Tipologi Klassen tahun 2009 2013.
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Pengaplikasian materi yang telah dipelajari peneliti dan sumbangan pemikiran terhadap pembangunan yang ada. 2. Tambahan
informasi
dan
bahan
kajian
tentang
perkembangan
perekonomian daerah khususnya daerah Kabupaten Cilacap. 3. Saran bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Cilacap dalam rangka mempersiapkan program pembangunan selanjutnya, terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan sektor-sektor potensial yang ada.
