Mencermati Penghapusan Subsidi Ekspor di Negara Pemasok Pangan Indonesia

Daftar Isi Dari Redaksi Menggiurkan, Peluang Ekspor Produk Hortikultura

Hal. 2

Gaya hidup sehat masa kini yang semakin condong ke arah vegetarian, semakin digemari oleh berbagai generasi di berbagai belahan dunia. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan permintaan produk hortikultura di pasar dunia, khususnya buah dan sayur. Indonesia sebagai negara tropis dan memiliki keanekaragaman hayati termasuk berbagai jenis buah dan sayuran, berpotensi untuk merebut peluang ekspor hortikultura dunia yang menggiurkan.

Hal. 7

Keseriusan Pemerintah dalam Peningkatan Promosi Alat Kesehatan

Mencermati Penghapusan Subsidi Ekspor di Negara Pemasok Pangan Indonesia Salah satu poin penting hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Hal. 18 Menteri World Trade Organization (WTO) ke X adalah disepakatinya penghapusan subsidi ekspor oleh negara anggota WTO. Bagi negara maju, penghapusan subsidi ekspor ditetapkan sejak tahun 2015 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016, sedangkan untuk negara berkembang ketentuan ini baru berlaku pada tahun 2018 mendatang. Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor pangan tentu akan turut terkena dampak atas penghapusan subsidi ekspor ini. Lalu, bagaimana Indonesia harus bersiap menghadapinya?

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI, pengembangan industri alat kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk menjamin kesediaan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini diperkuat oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri alat kesehatan (alkes). Apa saja langkah pemerintah untuk membuktikan keseriusannya dalam meningkatkan promosi alat kesehatan?

Hal. 23

Menelisik Gejolak Inflasi 2016 Hal. 13

Tahun 2016, target inflasi Indonesia sebesar 4%±1% (Bank Indonesia) dan 4,7% (Nota Keuangan Indonesia), realisasinya inflasi selama tahun 2016 hanya sebesar 3,02%. Isu internasional selama tahun 2016 yang memberi pengaruh terhadap inflasi antara lain keluarnya British Raya dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sedangkan, isu domestik yang turut memberi tekanan inflasi adalah musim hujan berkepanjangan, kenaikan tarif listrik dan harga rokok.

Impian Membangun Industri Hilir Timah di Negeri Sendiri Strategi pengembangan industri hilir telah melanda semua sektor kegiatan Hal. 27 ekonomi Indonesia, tidak terkecuali sektor pertambangan timah. Timah diperkirakan akan sangat strategis dalam perekonomian global seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir ini. Industri hilir timah diharapkan tidak hanya berhenti pada industri pengolahan bijih timah menjadi timah batangan, namun menuju industri yang mampu mengolah timah batangan menjadi produk lain seperti tin solder, tinfoil, tin powder, serta tin casting & plating.

Menjaga Stabilitas Harga Beras dan Cabai

Menjaga stabilitas harga pangan beras dan cabai merupakan tugas pemerintah yang diamanatkan UU Pangan dan juga merupakan salah satu upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang diusung pemerintah saat ini. Alasan utamanya, beras adalah komoditas terpenting dalam sistem pangan nasional yang memiliki nilai strategis secara sosial, ekonomi, dan politik. Cabai juga menjadi komoditas penting karena hampir setiap hari dikonsumsi oleh seluruh rumah tangga di Indonesia.

Berita Pendek Perdagangan Halaman 32

Serba - Serbi Halaman 37

Statistik Perdagangan Halaman 38 WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume I. No. 13, Tahun 2017

1

Menggiurkan,

Peluang Ekspor Produk Hortikultura Gaya hidup sehat masa kini yang semakin condong ke arah

Hasni

vegetarian, semakin digemari oleh berbagai generasi di berbagai negara. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan permintaan produk hortikultura di pasar dunia, khususnya buah dan sayur. Meningkatnya kebutuhan konsumsi buah dan sayuran dunia dapat terlihat dari tren impor yang terus tumbuh rata-rata 4,1% per tahun selama periode 2011-2015 (Trademap, 2016). Indonesia sebagai negara tropis dan memiliki keanekaragaman hayati termasuk berbagai jenis buah dan sayuran, berpotensi untuk merebut peluang ekspor hortikultura dunia yang menggiurkan. Dalam rangka merebut potensi pasar, Ditjen Hortikultura Kementerian

Pertanian

telah

menetapkan

target

produksi

hortikultura untuk periode tahun 2015-2019. Produksi buahbuahan dan sayur-sayuran pada periode tersebut masing-masing ditargetkan naik rata-rata 2% per tahun. Produksi buah terbesar sekaligus menjadi andalan penyumbang devisa ekspor antara lain pisang, mangga, nenas, jeruk siam/keprok, salak, manggis dan melon. Sementara untuk produksi sayur yang terbesar adalah kubis, kentang, bawang merah, cabai besar dan tomat.

Berdasarkan kode Harmonized System (HS) produk hortikultura dengan nilai ekspor terbesar pada Semester-I 2016 adalah kubis dengan pangsa mencapai 35,2%. Selama periode Jan-Jun 2016 nilai ekspor kubis naik rata-rata 19,1% per bulan. Produk utama hortikultura lain adalah biji sayuran dengan pangsa nilai ekspor pada Semester-I 2016 sebesar 13,7%, Tamarin (12,8%), Kentang (7,5%) dan Buah lain (6,1%). Pada bulan Juni 2016, total nilai ekspor hortikultura hanya mencapai USD 2,25 juta atau turun 19,8% dibanding bulan Mei 2016. Negara tujuan utama ekspor produk hortikultura selama Semester-I adalah Singapura dengan pangsa mencapai 24,62% (Tabel 2). Produk andalan ekspor ke Singapura adalah cabai dan melon. Di antara beberapa negara tujuan utama ekspor hortikultura Indonesia, Tanzania dan Sri Lanka merupakan negara baru untuk tujuan ekspor hortikultura dengan produk unggulan ekspor berupa biji sayuran. Ekspor ke Tanzania dan Sri Lanka masing-masing dengan pangsa sebesar 0,24% dan 0,02%.

Kinerja dan Peluang Ekspor Hortikultura Kelompok produk hortikultura Indonesia pada Juni tahun 2016 dengan nilai ekspor terbesar adalah sayuran dengan pangsa 75,7% dan rata-rata pertumbuhannya mencapai 10,6% per bulan selama periode Januari-Juni 2016. Sementara itu, kinerja ekspor buah dengan pangsa mencapai 24,3% serta mengalami pertumbuhan sebesar 1,6% per bulan. Namun dari sisi pertumbuhan nilai ekspor Juni terhadap Mei 2016, ekspor buah mengalami penurunan 47,02%, sedangkan sayur turun 3,95% (Tabel 1).

Sumber: Double P Orange (2015)

Tabel 1. Kinerja Ekspor Kelompok Hortikultura Indonesia, Januari-Juni 2016 Nilai Ekspor 2016 (USD ribu) No

Kelompok Hortikultura

Tanaman TanamanHortikultura Hortikultura 1 Buah 1 Buah Tanaman Hortikultura Tanaman 22 Sayuran Hortikultura Sayuran

Total Total

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

624,3 600,8 1.085,6 729,2 1.033,4 547,5 624,3 600,8 1.085,6 729,2 1.033,4 547,5 759,4 3.078,9 759,4 1.911,1 1.911,1 3.078,9

2.324,3 2.324,3

1.773,6 1.703,5 1.773,6 1.703,5

1.384 2.512 4.164 3.054 2.807 2.251 1.384 2.512 4.164 3.054 2.807 2.251

Sumber: BPS (2016), diolah

2

Juni

Pertumbuhan Jun/Mei (%)

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume I. No. 13, Tahun 2017

-47,02 (47,02) -3,95 (3,95)

Tren JanJun (%) 1,6 1,6 10,6 10,6

Pangsa Juni (%)

24,3 24,3 75,7 75,7

- 19,81 7,27 100,00 (19,81) 7,27 100,00

Tabel 2. Nilai Ekspor Hortikultura Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, 2016 No

Negara

Nilai Ekspor 2016 (USD Ribu) Jan

Mei

Juni

Semester-I

Pertumbuhan Jun/Mei (%)

Tren Jan-Jun (%)

Pangsa Sem-I (%)

1

SINGAPURA

460,6

636,3

588,0

3.981,4

(7,59)

3,28

24,62

2

MALAYSIA

192,0

568,9

209,0

3.161,3

(63,27)

3,88

19,55

3

TAIWAN

19,0

305,0

695,0

2.737,8

127,87

60,33

16,93

4

R.R. TIONGKOK

198,5

747,4

339,1

2.032,1

(54,63)

26,54

12,57

5

INDIA

-

216,1

159,8

1.714,9

(26,07)

-

10,60

6

UNI EMIRAT ARAB

134,0

14,9

5,8

524,6

(61,48)

(48,39)

3,24

7

JEPANG

64,6

64,9

56,1

405,8

(13,50)

(7,45)

2,51

8

THAILAND

38,1

139,4

-

310,4

(100,00)

-

1,92

9

ARAB SAUDI

37,4

39,3

62,6

232,0

59,14

11,52

1,43

10

HONGKONG

27,4

7,1

4,6

147,3

(35,32)

(34,45)

0,91

212,2

67,7

131,2

924,1

93,64

(14,92)

5,71

1.383,7

2.807,0

2.251,0

16.171,5

(19,81)

7,27

100,00

Lainnya Total Sumber: BPS (2016), diolah

Berbeda dengan kinerja nilai, dari sisi volume ekspor pada Semester-I 2016, Malaysia menjadi negara tujuan ekspor utama produk hortikultura dengan volume 13,7 ribu ton. Pangsa volume ke Malaysia mencapai 35,72%. Produk utama yang diekspor ke Malaysia diantaranya kubis dan lemon. Taiwan menjadi negara tujuan ekspor hortikultura terbesar kedua dari sisi volume, pada Semester-I 2016 pangsanya mencapai 33,20%. Kubis dan kohlrabi merupakan produk ekspor hortikultura utama ke Taiwan (Tabel 3). Sumber: Canelasf.com (2015)

Tabel 3. Volume Ekspor Hortikultura Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, 2016

Sumber: Trade Map (2016), diolah

Indonesia Di tengah Persaingan Produk Hortikultura Dunia

hortikultura lainnya. Posisi daya saing dapat dilihat dari nilai Revealed

Upaya peningkatan daya saing dalam menghadapi perdagangan

Comparative Advantage (RCA)1 untuk membandingkan keunggulan

global tidak dapat dipungkiri harus menjadi fokus utama Indonesia,

komparatif produk hortikultura Indonesia diantara negara produsen

agar dapat terus bersaing dengan negara pemasok produk

lainnya.

1

RCA dihitung dengan rumus: (Xijt/Xjt)/(Wit/Wt). Nilai RCA diatas 1 menunjukkan produk ekspor tersebut memiliki daya saing yang tinggi di negara tujuan ekspor. Semakin tinggi nilai RCA suatu produk ekspor, maka semakin tinggi keunggulan komparatifnya. Secara matematis RCA diperoleh dari perbandingan nilai ekspor produk i di negara j pada tahun t (Xijt) terhadap nilai ekspor total negara j pada tahun t (Xjt) dengan nilai ekspor produk i di dunia pada tahun t (Wit) terhadap total nilai ekspor dunia pada tahun t (Wt).


3

Tabel 4. Nilai Ekspor dan RCA Buah Olahan dari Negara Pemasok Terbesar Dunia, 2015 No

Negara

Nilai Ekspor 2015 (USD ribu)

Pangsa Ekspor

Tren RCA

2015 (%)

RCA 2015

2.014.907

14,16

12,39

(10,10)

2 India

952.994

6,70

4,14

(2,00)

3 Amerika Serikat

927.011

6,51

0,71

(5,22)

4 Turki

818.052

5,75

6,53

(7,28)

5 Chili

765.406

5,38

13,88

7,57

6 Belanda

562.683

3,95

1,37

(2,31)

7 Polandia

507.029

3,56

2,99

(6,00)

8 Pantai Gading

498.920

3,51

62,15

20,07

9 Jerman

454.575

3,19

0,39

7,58

10 RRT

413.768

2,91

0,21

(12,62)

11 Indonesia

409.218

2,88

3,13

18,23

1 Vietnam

2011-2015


Produk ekspor hortikultura dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: 1) buah olahan, 2) buah segar, 3) sayuran, dan 4) sayuran kering. Posisi Indonesia sebagai negara eksportir buah olahan tahun 2015 berada di urutan ke-11 dunia, memiliki keunggulan komparatif

Pantai Gading memiliki daya saing yang paling tinggi di antara sepuluh negara pemasok buah olahan dunia, dengan skor RCA tahun 2015 sebesar 62,15. Dari sisi daya saing menggunakan RCA, Chili berada di peringkat kedua dengan skor 13,88 tahun 2015 (Tabel 4).

Tabel 5. Nilai Ekspor dan RCA Buah Segar dari Negara Pemasok Terbesar Dunia, 2015 No

Negara

1 Amerika Serikat


Pangsa Ekspor 2015 (%)

RCA 2015

Tren RCA 2011-2015

13.549.814

15,37

1,67

(1,94)

2 Spanyol

8.847.132

10,04

5,90

(1,96)

3 RRT

4.796.724

5,44

0,39

1,27

4 Chili

4.614.089

5,24

13,51

1,83

5 Meksiko

4.260.556

4,83

2,08

4,52

6 Belanda

4.164.758

4,73

1,64

(2,21)

7 Italia

3.605.803

4,09

1,46

(5,25)

8 Turki

3.537.316

4,01

4,56

(3,51)

9 Ekuador

2.901.459

3,29

29,36

2,95

10 Afrika Selatan

2.701.848

3,07

7,20

8,68

366.705

0,42

0,45

22,02

35 Indonesia


yang relatif tinggi dengan nilai rata-rata RCA tahun 2011-2015

Seperti terlihat pada Tabel 5, daya saing ekspor produk buah

sebesar 2,12. Artinya buah olahan Indonesia memiliki daya saing

segar Indonesia cenderung masih lemah, dengan nilai RCA tahun

yang cukup baik di dunia, terutama produk buah olahan seperti

2015 sebesar 0,45. Namun, daya saing buah segar Indonesia

kelapa dan kacang mete olahan. Bahkan, pada tahun 2015 nilai

dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan dimana pada

RCA buah olahan Indonesia terus mengalami peningkatan menjadi

periode 2011-2015 RCA buah segar Indonesia rata-rata tumbuh

3,13, jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2014 yang masih

22,02% per tahun, artinya ke depan produksi buah segar lokal

bernilai dibawah 3.

diyakini dapat terus meningkat potensinya (Tabel 5). Terlebih lagi tren

Berdasarkan pada nilai ekspor buah olahan dunia tahun 2015,

permintaan dunia akan buah segar pada periode 2011-2015 naik

Vietnam merupakan negara pemasok buah olahan terbesar dunia.

5,1% per tahun. Peran Kementerian Pertanian sebagai pembina

Namun dari sisi daya saing dengan menggunakan RCA ternyata

sektor pertanian diharapkan dapat memacu produktivitas dan ekspor buah segar, salah satunya dengan menetapkan standar buah lokal untuk dipasarkan di mancanegara.

4


Meskipun buah lokal memiliki rasa dan mutu yang lebih baik, namun saat ini masih kalah bersaing dibandingkan buah dari negara lain karena kemasan, biaya transportasi dan kontinuitas pasokan yang masih kalah bersaing sehingga perlu dibenahi. Produk buah segar yang banyak diekspor Indonesia antara lain pinang, jambu biji, mangga, manggis dan pisang. Dari sepuluh negara pemasok buah segar utama dunia, Ekuador merupakan negara dengan daya saing paling tinggi, kemudian disusul oleh Chili dan Afrika Selatan, nilai RCA dari ketiga negara tersebut masing-masing sebesar 29,36; 13,51 dan 7,20 (Tabel 5).

Tabel 6. Nilai Ekspor dan RCA Sayuran dari Negara Pemasok Terbesar Dunia, 2015 No

Negara


Pangsa Ekspor 2015 (%)

RCA 2015

Tren RCA 2011-2015

1 Belanda

6.892.790

12,05

4,17

(1,87)

2 RRT

6.624.895

11,58

0,83

(8,97)

3 Spanyol

5.957.259

10,42

6,12

0,01

4 Meksiko

5.630.067

9,84

4,23

(1,86)

5 Amerika Serikat

4.004.819

7,00

0,76

(1,29)

6 Kanada

3.866.397

6,76

2,71

10,26

7 Belgia

2.319.852

4,06

1,67

0,91

8 Perancis

1.944.657

3,40

0,97

(7,26)

9 Italia

1.507.424

2,64

0,94

(2,02)

10 Australia

1.401.976

2,45

2,10

9,71

123.705

0,22

0,24

17,60

45 Indonesia


Sumber: Piter (2013)

utama dunia tahun 2015, daya saingnya masih kalah unggul

Tabel 7. Nilai RCA Sayuran Kering dari Negara Pemasok Terbesar Dunia, 2015

dibanding Spanyol. Spanyol berada di posisi ketiga sebagai

No

Sementara itu, Belanda yang merupakan pemasok sayuran

pemasok sayuran dunia, namun memiliki daya saing paling tinggi diantara sepuluh pemasok sayuran terbesar dunia. Indonesia masih jauh tertinggal sebagai pemasok sayuran dunia dengan peringkat ke - 45 dunia dan daya saing masih relatif rendah yaitu 0,24 (Tabel 6). Sayuran yang banyak diekspor Indonesia antara lain jagung, kentang, kubis segar atau dingin, kohlrabi, dan kacang polong.

Negara

Nilai Ekspor

Pangsa Ekspor

2015 (USD ribu)

1 RRT

2.401.508

28,82

2,06

2 Thailand

1.559.106

18,71

14,50

3,03

3 Kanada

1.007.879

12,09

4,86

(7,50)

4 Vietnam

416.039

4,99

4,37

(26,43)

5 Amerika Serikat

363.135

4,36

0,47

(5,08)

6 Tanzania

302.799

3,63

101,45

28,58

7 Myanmar

292.739

3,51

43,79

(23,14)

8 Kamboja

201.810

2,42

29,21

104,70

9 Rusia

163.089

1,96

0,93

(5,41)

10 India

156.505

1,88

1,16

4,37

3.103

0,04

0,04

(35,81)

68 Indonesia

2015 (%)

RCA 2015

Tren RCA

2011-2015 (1,13)


Daya saing ekspor untuk sayuran kering Indonesia ternyata masih lemah dibandingkan negara pemasok dunia lainnya. Hal ini ditunjukkan dari nilai RCA sayuran kering Indonesia tahun 2015 sebesar 0,04. Bahkan, nilai RCA tersebut paling rendah selama periode 2011-2015. Jenis sayuran kering yang diekspor Indonesia antara lain singkong, bawang kering dan jamur kering. Di antara sepuluh negara pemasok sayuran kering terbesar dunia, Tanzania memiliki daya saing paling tinggi dengan nilai RCA tahun 2015 sebesar 101,45 disusul oleh Myanmar dan Kamboja masingmasing dengan RCA sebesar 43,79 dan 29,21. Thailand dan Vietnam merupakan negara pemasok terbesar sayuran kering dari ASEAN dengan RCA 14,50 dan 4,37 (Tabel 7). WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume I. No. 13, Tahun 2017

5

keempat

dikembangkan lagi ekspornya ke pasar dunia. Sementara dari sisi

kelompok produk hortikultura dapat dilihat melalui perhitungan

Selain

RCA,

daya

saing

produk

ekspor

indeks respon terhadap pasar, hasil yang diperoleh mirip dengan

Constant Market Share Analysis (CMSA). Perhitungan CMSA

indeks daya saing dimana sayuran dan buah olahan memperoleh

mempertimbangkan tiga kriteria yaitu competitiveness effect

nilai

(daya saing), initial specialization (pengembangan) dan adaptation

beradaptasi dengan selera atau perubahan permintaan di pasar

(respon terhadap pasar). Indeks daya saing buah olahan dan

tujuan tergolong baik. Nilai indeks respon negatif menunjukkan

sayuran bernilai positif artinya ekspor kedua kelompok produk

bahwa kelompok produk buah segar dan sayuran kering kurang

hortikultura ini memiliki potensi yang besar untuk bersaing dengan

responsif terhadap permintaan dunia (Tabel 8).

positif.

Artinya,

kemampuan

produk

tersebut

dalam

produk yang sejenis dari negara lain meskipun ekspor Indonesia

Berdasarkan hasil perhitungan, baik menggunakan RCA

untuk kedua produk tersebut masih tergolong kecil masing-masing

maupun CMSA dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki

berkisar 2,88% dan 0,22% dibanding total permintaan pasar dunia

kemampuan yang cukup baik dalam memasok kebutuhan

(Tabel 8).

pasokan produk hortikultura di negara tujuan ekspor. Namun,

Tabel 8. CMSA Hortikultura Indonesia di Pasar Global Daya Saing

Pengembangan

Respon Terhadap Pasar

-0,000008 0,000005 -0,000002 0,000002

0,000004 0,000001 0,000001 0,000001

-0,000003 0,000000 -0,000001 0,000001

Komoditas Buah segar Buah olahan Sayuran kering Sayuran

Pangsa Ekspor Indonesia ke Dunia (%) 0,42 2,88 0,04 0,22

Sumber: Hasil Analisis

produk-produk hortikultura tersebut harus mendapat dukungan dari berbagai instansi terkait agar memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar ekspor. Komoditas hortikultura memiliki potensi peningkatan produksi secara optimal di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk mencapai target produksi dan meningkatkan kontribusi ekspor produk hortikultura ke depan diperlukan dukungan semua pihak secara terintegrasi dan bersinergi sesuai tugas dan fungsinya. Dikutip dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura

Untuk buah segar dan sayuran kering hasil perhitungan

2015 – 2019 pemerintah melalui Dirjen Hortikultura, Kementerian

menunjukkan indeks daya saing yang negatif mengindikasikan

Pertanian akan melaksanakan beberapa langkah konkrit antara

daya saing kedua produk tersebut masih lemah. Lemahnya daya

lain; a) Peningkatan luas tanam untuk memenuhi konsumsi, bahan

saing tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

baku industri dan ekspor, b) Penyediaan benih hortikultura bermutu,

harga yang kurang kompetitif dan biaya logistik di Indonesia yang

c) Ketersediaan rantai pasok benih bermutu sampai ke petani, d)

masih tergolong tinggi, juga menjadi pemicu kurang efisiennya

Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui penerapan

manajemen pemasaran produk buah dan sayuran terutama untuk

sistem budidaya organik yang ramah lingkungan, termasuk

tujuan ekspor (Ditjen Hortikultura, 2014).

pengembangan 250 desa organik berbasis tanaman hortikultura

Hal yang menggembirakan terlihat dari indeks pengembangan

dan registrasi kebun/lahan usaha. Selain itu yang tidak kalah

keempat kelompok produk hortikultura yang bernilai positif, artinya

penting, pengaturan ekspor impor produk hortikultura harus dapat

secara umum keempat produk memiliki kemampuan dalam

memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk

melakukan penetrasi di pasar tujuan ekspor dan dapat lebih

petani dan pelaku usaha dalam negeri (Ditjen Hortikultura, 2014).


6


Keseriusan Pemerintah

dalam Peningkatan Promosi

Alat Kesehatan Septika Tri Ardiyanti

Tren penurunan harga komoditas di pasar internasional cukup memberikan pukulan bagi kinerja ekspor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, ekspor harus lebih berfokus pada produk manufaktur bernilai tambah tinggi yang cukup resilience terhadap guncangan ekonomi global, salah satunya adalah alat kesehatan. Beberapa faktor baik internal maupun eksternal juga menunjukkan bahwa pengembangan alat kesehatan sebagai produk prospektif ekspor Indonesia memang pantas untuk dilakukan, diantaranya: a. Pertumbuhan permintaan dunia alat kesehatan yang terus


Pada periode 2012-2015, perdagangan luar negeri alat kesehatan Indonesia selalu mengalami defisit neraca perdagangan dengan rata-rata defisit mencapai USD 675,3 juta (BPS, 2016). Pada Jan-Mei 2016, alat kesehatan juga masih mengalami defisit USD 175,5 juta, jauh lebih besar dibandingkan defisit periode tahun sebelumnya sebesar USD 114,0 juta. Melihat kondisi tersebut, dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI, pengembangan industri alat kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk menjamin kesediaan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Presiden kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri alat

meningkat mencapai 6,8% per tahun selama satu dekade terakhir (2006-2015). Produk alat kesehatan memiliki pangsa sebesar 5,4% dari total keselurahan impor dunia (Trade Map, 2016). b. Sebanyak 91,6% negara pengimpor alat kesehatan dunia adalah Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang. AS merupakan negara yang paling banyak melakukan impor alat kesehatan dengan pangsa 18,9% dari total impor dunia (USD 169,1 juta) di tahun 2015. Sementara itu, Jerman dan Inggris berada di peringkat ke-2 dan ke-3 dengan pangsa masing-masing sebesar 8,8% dan 5,2% di periode yang sama (Trade Map, 2016).

kesehatan (alkes) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri alat kesehatan melalui percepatan pengembangan indutri alat kesehatan dalam negeri. Secara khusus dalam Inpres tersebut, Presiden menginstrusikan kepada Menteri Perdagangan untuk merumuskan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang diperlukan guna mendukung pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri serta memfasilitasi promosi alat kesehatan dalam negeri untuk meningkatkan ekspor. Mengapa Pengembangan Pasar Ekspor Alat Kesehatan diperlukan? Alat kesehatan dapat menjadi salah satu alternatif produk prospektif ekspor di tengah lesunya harga komoditas dunia.



7

c. Beberapa negara produsen alat kesehatan dunia seperti

h. Masih relatif kecilnya pangsa alat kesehatan Indonesia di

Jerman dan Amerika Serikat telah melakukan shifting dari

pasar dunia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya

produksi alat kesehatan teknologi middle low ke teknologi

menunjukkan bahwa potensi pengembangan ekspor alat

yang lebih sophisticated (International Trade Administration

kesehatan Indonesia masih sangat terbuka. Indonesia berada

(ITA) Medical Devices Top Market Report, 2016). Hal tersebut

pada peringkat ke-42 sebagai negara pemasok alat kesehatan

dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat terus

dunia dengan pangsa 0,13% di tahun 2015. Dibandingkan

mengisi pasar alat kesehatan kategori teknologi middle low

dengan negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia tersebut

yang telah ditinggalkan oleh negara-negara produsen utama

masih berada di bawah Singapura, Vietnam dan Malaysia

tersebut. Hal tersebut terlihat dari impor alat kesehatan

yang masing-masing menduduki peringkat ke-11, ke-23

dunia yang didominasi oleh barang konsumsi seperti alat

dan ke-24 dengan pangsa di pasar dunia 1,9%; 0,77% dan

kontrasepsi dan jarum suntik dengan pangsa 47,6% dari total impor dunia (Trade Map, 2016).

0,76% (Trade Map, 2016). i. Tersedianya

peta

jalan

pengembangan

industri

alat

d. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah

kesehatan Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan

sebagai tenaga kerja pada industri alat kesehatan dengan

Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 2013 tentang Peta Jalan

gaji yang relatif murah. Sebanyak 50,6 juta angkatan kerja

Pengembangan Industri Alat Kesehatan.

Indonesia atau 39,6% dari total angkatan kerja Indonesia

Ekspor alat kesehatan baru memberikan kontribusi sebesar

merupakan lulusan SMU/SMK, diploma dan perguruan tinggi

0,45% terhadap total ekspor non migas di tahun 2015 sehingga

(BPS, 2016).

potensi pengembangan masih sangat terbuka. Namun demikian,

e. Produksi

mengalami

pemerintah perlu mencermati kinerja ekspor alat kesehatan

pertumbuhan sebesar 85,9% per tahun selama periode

Indonesia yang selama 2012-2015 menunjukkan penurunan

2010-2013 berdasarkan data yang diperoleh dari statistik

sebesar 3,8% per tahun. Pada tahun 2015, ekspor alat kesehatan

industri besar dan sedang (Kementerian Perindustrian, 2016).

sebesar USD 676,3 juta, turun 17,8% dibandingkan tahun

f. Industri alat kesehatan merupakan industri yang terus

sebelumnya. Sementara itu, selama Jan-Mei 2016, ekspornya

berkembang serta tahan terhadap resesi karena sektor

sebesar USD 206,2 juta, turun 18,1% dibandingkan periode

kesehatan sangat penting bagi manusia. Sektor kesehatan

yang sama tahun sebelumnya (Tabel 2). Ekspor alat kesehatan

juga selalu menjadi alternatif terakhir apabila dilakukan

tersebut ditujukan ke pasar AS dan Singapura dan didominasi

pemotongan anggaran pengeluaran suatu negara dalam

oleh alat kesehatan kategori barang konsumsi dengan pangsa

rangka penghematan (Medical Device Business, 2015).

70,6%, sedangkan kategori barang modal dan bahan baku

Hal tersebut terlihat dari rata-rata peningkatan pangsa

memiliki pangsa 23,3% dan 6,1%. Di kategori barang konsumsi,

pengeluaran pemerintah terhadap total pengeluaran sektor

produk yang banyak diekspor adalah Patient examination

kesehatan di dunia yang mencapai 0,33% per tahun (World

glove

Bank, 2015).

diagnostic contact lens (HS 9001300000). Pada kategori bahan

Munculnya beberapa negara-negara di dunia seperti Taiwan,

baku, Assisted reproduction accessories (HS 9018399000) dan

Meksiko, Singapura, Korea Selatan yang menjadi salah satu

Angiographic injector and syringe (HS 9018311000) adalah produk

destinasi medical tourism dunia (Patients Beyond Borders

yang banyak diekspor sedangkan kategori barang modal, alat

Statistics Report, 2016).

kesehatan banyak diekspor adalah Automated cell counter (HS

g.

alat

kesehatan

Indonesia

terus

(HS 4015190000) dan Polymethylmethacrylate (PMMA)

9018909000) dan Esophageal stethoscope (HS 9018190000).

Tabel 1. Kinerja Ekspor Alat Kesehatan Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016), diolah

8


Produk Alat Kesehatan Potensial Pemetaan produk ekspor alat kesehatan perlu dilakukan untuk mengetahui produk prioritas pengembangan ekspor. Dengan menggunakan pendekatan matriks Boston Consulting Group (BCG) dan mempertimbangkan tren pertumbuhan ekspor Indonesia ke dunia sebagai sumbu x dan tren pertumbuhan impor (demand) dunia sebagai sumbu y, maka produk prioritas yang terpilih untuk difokuskan pengembangan ekspornya adalah produk yang terdapat pada kuadran “Star”. Produk yang berada di kuadran ini menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki daya saing cukup bagus yang ditunjukkan dengan tren peningkatan ekspor yang selalu positif serta tren peningkatan impor dunia yang positif. Produk-produk tersebut diantaranya adalah pembalut wanita (pads), alat kontrasepsi (Contraceptive preparations), Needles & catheters, Jarum suntik (Syringes) dan Oxygen therapy (Gambar 1).


10,00 Pads

8,00

Tren Impor Dunia, 2012-2015 (%)

Tooth brushes

6,00

Part of Footwear

Contact lenses

(Instruments for 4,00 veterinary sciences, nes

2,00

Electro-diagnostic apparatus, nes

Microtomes

Dressings&similar articles

Orthopedic&other appliances

Contraceptive preparations

Tren Ekspor IDN: 344,4% Oxygen therapy Needles & catheters

Syringes Tren Ekspor IDN: 170,9%

-

(2,00)

Medical, surgical, dental furniture

Instruments for physical or chemical analysis

Rubber Gloves

Spectacle lenses of glass

(4,00) (50,00)

-

50,00 100,00 Tren Ekspor Indonesia, 2012-2015 (%)

150,00

Gambar 1. Pemetaan produk Ekspor Alat Kesehatan Indonesia. Keterangan :

Kuadran “Star”;

Kuadran “Question Mark” ;

Kuadran “Cash Cow”

Kuadran “Dog”.

Sumber: BPS (2016) dan Trade Map (2016), diolah

Selain produk di kuadran “Star”, produk yang berada

mengalami penurunan, menunjukkan bahwa produk tersebut

pada kuadran “Question Mark” sebenarnya juga mempunyai

sebenarnya memiliki daya saing yang cukup baik di pasar global,

potensi untuk dikembangkan karena dari segi permintaan dunia

namun permintaannya cenderung menurun sehingga paling tidak

kecenderungannya selalu positif yang mengindikasikan permintaan

diperlukan berbagai upaya untuk menjaga agar permintaan tetap

dunia masih sangat terbuka lebar. Namun sayangnya, untuk

stabil. Berbeda dengan ketiga kuadran sebelumnya, produk yang

produk-produk tersebut tren ekspor Indonesia justru mengalami

berada pada kuadran “Dog” memiliki tren ekspor Indonesia dan tren

penurunan. Penurunan ekspor ini bisa terjadi karena produk

impor dunia sama-sama negatif yang disebabkan ketidakmampuan

Indonesia tidak mampu berdaya saing sehingga diperlukan

produk untuk berdaya saing di pasar global yang juga disertai

berbagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk tersebut.

dengan permintaan dunia yang semakin menurun. Secara ringkas,

Sementara itu, untuk kuadran “Cash Cow” di mana tren nilai

pemetaan produk tersebut beserta strategi pengembangannya

ekspor Indonesia terus tumbuh meskipun tren impor dunia justru

disajikan pada Tabel 2.


9

Tabel 2. Strategi Peningkatan Ekspor Matrik BCG No. 1.

Kuadran Star

Daya saing cukup bagus, tren peningkatan ekspor selalu positif, tren peningkatan impor dunia positif

Negara

Produk

Strategi Peningkatan Ekspor

Pembalut wanita (pads) dan alat kontrasepsi (Contraceptive preparations); Needles & catheters, Jarum suntik (Syringes) dan Oxygen therapy.

 Memperkuat daya saing produk untuk mendapatkan keuntungan dari pasar ekspor yang sedang tumbuh.  Tetap melakukan promosi, penetrasi dan pengembangan pasar dan produk untuk dapat merebut pangsa pasar pesaing.

2.

Question Mark Daya saing perlu ditingkatkan, tren peningkatan impor dunia positif, tren peningkatan ekspor Indonesia negatif.

Tooth brushes, contact lenses, instrument for veterinary science, electro-diagnostic aparatus, nes, othopedic and other appliances

Segera diambil keputusan apakah akan memperkuat sektor tersebut atau fokus pada sektor lain.

3.

Cash Cow Daya saing baik, tren peningkatan ekspor positif, namun permintaan dunia menurun.

Rubber gloves, instrumet for physical and chemical analysis.

Menjaga dan mempertahankan stabilitas pemasaran tanpa perlu promosi secara masive.

4.

Dog Tidak mampu berdaya saing, tren peningkatan ekspor dan tren permintaan dunia negatif.

Medical, surgical, dental furniture dan spectacle lenses of glass.

Bussiness as usual tanpa banyak campur tangan dari pemerintah.

Potensial

Ekspor

bagi

Produk

Prioritas

Pengembangan Ekspor Terpilih

negara yang akan menjadi pasar prospektif, maka dilakukan pendekatan dengan mapping bilateral indicative trade potential

Selain mengidentifikasi produk yang menjadi prioritas ekspor,

(ITP)2. Berdasarkan hasil analisis, negara prospektif yang akan

identifikasi negara yang akan menjadi pasar prospektif produk

menjadi target promosi pasar produk prioritas pengembangan

terpilih juga menjadi hal yang penting. Untuk mengidentifikasi

terpilih adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Mapping Negara Prospektif Target Promosi Ekspor Produk Prioritas Ekspor No.

Produk

1. Pembalut Wanita (pads) 2. Needles & Catheters 3. Jarum Suntik (Syringes) 4. Alat Kontrasepsi (Contraceptive Preparations) 5. Oxygen Therapy 2

Negara Prospektif Tujuan Ekspor RRT, Jepang, Malaysia, Australia, Singapura, Thailand, India, Vietnam, Filipina, Kenya. Jepang, RRT, Belgia, Irlandia, Australia, Austria, Kanada, Perancis, Malaysia. Amerika Serikat, Meksiko, India Peru, Chile, Nikaragua, El Salvador, Guatemala, Kolombia, Malaysia. Thailand, Nigeria, India, Uganda, Srilangka, Guatemala, Malaysia, Myanmar, Kongo, Filipina. Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, Australia, Kanada, Jerman, Perancis, Brazil, Argentina dan Belgia.

Bilateral indicative trade potential merupakan metode yang dikembangkan oleh ITC Trade Map yang bertujuan untuk melakukan identifikasi negara prospektif sebagai tujuan ekspor Indonesia untuk kategori produk tertentu dengan mempertimbangkan beberapa indikator antara lain: 1) pertumbuhan impor negara mitra, 2) pangsa impor negara mitra terhadap total impor dunia dan 3) pangsa negara mitra terhadap ekspor Indonesia.

10



Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat, India dan

Thailand, Vietnam dan Filipina adalah kompetitor utama dengan

negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko, Peru, Chile menjadi

pangsa pasar masing-masing 7,7%; 5,7%; 4,3% dan 2,2%,

pasar prospektif bagi alat kesehatan Indonesia. Selain negara-

sedangkan Indonesia baru memiliki pangsa sebesar 0,06%, cukup

negara tersebut, RRT dan Jepang juga menjadi pasar prospektif

jauh dibandingkan dengan negara-negara tersebut.

bagi produk alat kesehatan Indonesia khususnya untuk pembalut

c.

Untuk produk jarum suntik, Amerika Serikat dan Meksiko

wanita dan Needles & Catheters. Meskipun Jepang dan RRT telah

adalah pasar prospektif utama Indonesia. Di pasar Amerika Serikat,

menjadi pasar tradisional bagi Indonesia, namun ternyata produk

Indonesia harus berhadapan dengan dominasi Meksiko dan RRT

alat kesehatan Indonesia justru belum banyak masuk ke pasar

dimana kedua negara tersebut telah menguasai 35,65% pangsa

Jepang dan RRT karena cukup ketatnya persaingan pasar di kedua

pasar. Hampir sama dengan kondisi di pasar sebelumnya, AS dan

negara tersebut. Persaingan beberapa produk alat kesehatan di

RRT juga mendominasi pasar Meksiko dengan pangsa 83,4%.

negara prospektif RRT dan Jepang antara lain:

Adanya hubungan yang erat antara Amerika Serikat dan Meksiko

a. Untuk produk pembalut wanita (pads), Indonesia

merupakan salah satu dampak adanya kerjasama North-American

harus bersaing cukup ketat dengan produk pembalut (pads) asal

Free Trade Agreement (NAFTA) dimana industri antar kedua negara

Thailand. Di pasar RRT, Thailand memiliki pangsa pasar sebesar

menjadi semakin terintegrasi sehingga tidak heran apabila Meksiko

0,23%, sedangkan Indonesia memiliki pangsa sebesar 0,21%.

menjadi supplier utama di pasar AS dan begitu juga sebaliknya.

Sementara di pasar Jepang, Thailand masuk ke dalam supplier

Dari segi besaran tarif bea masuk (BM) di pasar Jepang dan

utama dengan pangsa mencapai 18,9% sedangkan Indonesia

RRT, Indonesia dan negara ASEAN yang menjadi pesaing memiliki

hanya memiliki pangsa 3,5% (UN Comtrade, 2016).

bea masuk sebesar 0%, kecuali untuk AS yang masih memiliki

b. Untuk produk Needles & catheters pesaing utama

tarif cukup tinggi di pasar RRT untuk produk jarum suntik, Needles

Indonesia adalah Amerika Serikat (AS) yang telah memiliki pangsa

dan Catheters, Oxygen Threapy. Di pasar yang lain seperti di

hampir 40%. Selain AS, negara-negara ASEAN juga menunjukkan

Amerika Serikat, Arab Saudi dan Meksiko, Indonesia dan negara

performa yang cukup baik dan dapat menjadi pesaing Indonesia.

kompetitor lainnya telah memiliki BM sebesar 0%. Untuk produk

Di pasar RRT, Singapura, Thailand dan Malaysia lebih unggul dari

pembalut wanita (pads) di pasar Amerika Serikat masih memiliki

Indonesia dengan pangsa masing-masing mencapai 2,9%, 2,4%,

bea masuk sebesar 14,5%, Malaysia dan Meksiko memiliki tarif

dan 1,7% sedangkan Indonesia justru belum memanfaatkan

BM 7,6%, sedangkan Singapura dan Filipina telah memiliki BM

peluang pasar RRT. Sementara untuk pasar Jepang, Malaysia,

sebesar 0% (TRAINS, UN-Comtrade, 2016). Berdasarkan data


11

tarif tersebut, Indonesia tidak menghadapi diskriminasi tarif yang

fokus pada produk Pembalut Wanita (pads) dan Contraceptive

cukup signifikan di pasar prospektif dibandingkan dengan negara

Preparations; Needles & Catheters, Jarum suntik (Syringes)

kompetitor. Secara umum, Indonesia tidak banyak menghadapi

dan Oxygen therapy (Kuadran Star). Namun demikian, dalam

hambatan tarif di negara yang menjadi target promosi. Indonesia

memproduksi produk alat kesehatan tersebut, sebagian besar

hanya menghadapi hambatan tarif sebesar 14,5% di pasar Amerika

bahan baku yang dibutuhkan masih berasal dari impor. Oleh

Serikat untuk produk pembalut (pads).

karena itu, promosi untuk meningkatkan minat investasi asing di

Salah satu faktor yang menyebabkan produk alat kesehatan

sektor alat kesehatan Indonesia menjadi hal yang krusial untuk

Indonesia belum masuk ke negara yang menjadi target promosi

mengurangi kebergantungan impor bahan baku industri alat

adalah daya saing produk yang relatif masih sangat rendah

kesehatan sekaligus menjaga kestabilan ekspor alat kesehatan

dibandingkan dengan negara pesaingnya, khususnya negara

prioritas ekspor.

Permasalahan daya saing industri tersebut terlihat

Peningkatan promosi ekspor untuk produk prioritas tersebut

dari nilai bilateral RCA Indonesia di beberapa pasar prospektif

juga harus difokuskan pada pasar-pasar prospektif yang menjadi

utama seperti di pasar RRT dan Jepang, indeks RCA Indonesia

target utama berdasarkan mapping bilateral indicative trade

lebih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya

potential antara lain:

seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Salah satu faktor yang

a.

ASEAN.

berpengaruh terhadap daya saing produk adalah harga produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing, misalnya di

Kawasan Asia Timur dan Tenggara : RRT, Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, India dan Srilangka;

b. Kawasan Amerika: AS, Kanada, Meksiko, Peru, Chile, Kolombia;

pasar RRT, produk pembalut wanita (pads) Indonesia memiliki unit value sebesar USD 5,6/Kg sementara Thailand hanya sebesar USD

c.

Kawasan Eropa: Perancis, Jerman dan Belgia;

4,0/Kg (Trademap, 2016). Dengan asumsi bahwa produk tersebut

d.

Kawasan Afrika: Kenya dan Uganda, dan

memiliki kualitas yang sama, maka tingginya harga disebabkan

e. Australia.

oleh mahalnya biaya produksi karena masih belum tersedianya

Di beberapa negara yang akan menjadi target pasar utama

energi dengan akses yang mudah dan murah (infrastruktur dan

di atas khususnya negara di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara

logistik) bagi industri dalam negeri. Sebagai contoh, harga energi

serta Australia, Indonesia telah memiliki kerjasama perdagangan

gas di dalam negeri mencapai USD 9,5/Million British Thermal

(FTA) sehingga tarif bukan menjadi permasalahan utama. Dengan

Units (MMBTu), sementara harga gas di Malaysia dan Singapura

demikian, fokus utama di kawasan tersebut terdapat peningkatan

masing-masing hanya sebesar USD 4,47/MMBTu dan USD 4,0/

promosi dan peningkatan daya saing produk. Sementara di

MMBTu (Databoks, 2016). Selain faktor daya saing produk, belum

kawasan lain, Amerika dan Afrika, Indonesia belum mempunyai

adanya kebijakan promosi ekspor yang terfokus pada pasar-pasar

kerjasama perdagangan maupun hub bisnis. Sebagai contoh,

prospektif terpilih juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi

berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha pada

belum banyaknya ekspor alat kesehatan ke negara tersebut.

Focus Group Discussion (FGD) penyusunan target ekspor

Tabel 4. Nilai Bilateral RCA produk alat kesehatan Indonesia dan Negara ASEAN di Pasar RRT dan Jepang No.

Negara

Bilateral RCA Produk Alat Kesehatan Tahun 2015 Pasar RRT

1 2 3 4

Indonesia Malaysia Thailand Singapura

Pasar Jepang

0,04 0,33 0,14 2,04

0,08 0,35 0,26 1,28

tahun 2015, ekspor alat kesehatan Indonesia masih terkendala persyaratan Federal Supply Schedule (FSS) yang diterapkan oleh pemerintah AS. Kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa produk yang dapat masuk dalam lelang pengadaan alat kesehatan di AS harus memenuhi salah satu kriteria berikut, yaitu: (1) produk yang dibuat di AS, (2) Produk yang dibuat negara-negara yang telah mendatangani perjanjian WTO GPA (Government Procurement Agreement), seperti Jepang dan Singapura, (3) produk yang dibuat oleh negara-negara yang termasuk dalam Carribean Countries, (4) produk yang dibuat oleh negara-negara Least Developed Countries (Puska Daglu, 2015). Indonesia tidak termasuk ke dalam 4 kriteria FSS tersebut sehingga akses pasar produk alat kesehatan


ke AS menjadi terbatas. Oleh karena itu, fokus utama di kedua

Promosi Ekspor dan Peningkatan Akses Pasar

kawasan adalah pembukaan akses pasar dengan menjajaki segala

Berdasarkan data dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, pengembangan dan peningkatan ekspor alat kesehatan sebaiknya

12

kemungkinan kerjasama perdagangan dan pembukaan hub-hub bisnis dengan negara di kawasan Amerika dan Afrika.


Yati Nuryati dan Nugroho Ari Subekti mempunyai resiko dalam memberikan andil inflasi. Inflasi yang beresiko dalam setiap periode waktu, menyebabkan target inflasi selalu menyimpang dari yang sudah ditargetkan.

Tahun 2016,

target inflasi sebesar 4%±1% (Bank Indonesia) dan 4,7% (Nota Keuangan Indonesia). Pada realisasinya inflasi selama tahun 2016, yaitu sebesar 3,02%. Terlepas dari pengelompokkan tersebut, pembahasan pada tulisan ini lebih pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tekanan inflasi di tahun 2016, baik dari faktor domestik maupun internasional. Situasi yang sudah terjadi di tahun 2016, menjadi bahan rujukan dan langkah antisipasi untuk kondisi inflasi selama tahun 2017. Isu internasional selama tahun 2016 memberi pengaruh terhadap ekspektasi inflasi, terutama dari sisi inflasi inti, administered dan volatile food.

Sumber: jfxjournal.com (2017)

Pertama, Federal Reserve

menaikkan tingkat suku bunga secara bertahap tahun 2016 dan

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga-harga barang dan

berdampak pada suku bunga di dalam negeri dan kurs rupiah

jasa yang cenderung terjadi secara terus-menerus dan atau

yang pada akhirnya berimbas pada inflasi inti. Kedua, isu keluarnya

terjadi sebaliknya yang dikenal sebagai deflasi. Di Indonesia,

British Raya dari Uni Eropa tentunya berdampak pada kondisi

pengelompokan barang dan jasa dalam komponen inflasi terbagi

makro ekonomi Indonesia terutama nilai tukar dan suku bunga dan

menjadi tujuh kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan;

lebih lanjut berdampak pada harga komoditi. Ketiga, isu kenaikan

makanan jadi, minuman rokok dan tembakau; perumahan, air,

harga emas yang tentunya ini akan berdampak pada harga/biaya

listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan,

emas perhiasan sehingga akan memberi andil terhadap inflasi,

rekreasi dan olah raga; serta transportasi, komunikasi dan jasa

dan keempat, diakhir penghujung tahun 2016, pemilihan Presidan

keuangan. Untuk kepentingan kebijakan ekonomi, inflasi juga

Amerika Serikat Donald Trump. Isu yang terakhir ini meski belum

digolongkan ke dalam volatile food, administered dan core inflation

berdampak langsung pada kinerja inflasi tahun 2016, namun akan

(inflasi inti). Volatile food mempunyai kontribusi yang cukup tinggi

memberi dampak terhadap ekonomi tahun 2017.

terhadap inflasi nasional yaitu 56%. Komponen volatile food ini

Isu domestik selama tahun 2016 yang kemungkinan memberi

hampir 95% merupakan kelompok bahan makanan yang umumnya

tekanan inflasi yaitu perubahan iklim La Nina (musim hujan

merupakan bahan kebutuhan pokok (BPS, 2015). Kenaikan harga

berkepanjangan) yang mengganggu produksi produk hortikultura.

pada sejumlah bahan kebutuhan pokok secara otomatis akan

Pada kasus jagung, kebijakan impor jagung berdampak pada harga

memberi andil terhadap inflasi nasional dalam kelompok bahan

jagung yang merupakan input pakan ternak sehingga mendorong

makanan dan juga dari sisi volatile food.

kenaikan harga daging ayam dan telur ayam. Kondisi ini akan

Kelompok

pengeluaran

tersebut,

ada

yang

langsung

memberi tekanan pada andil inflasi kelompok volatile food. Tekanan

dikendalikan oleh pemerintah dan juga ada yang tidak dapat

juga terjadi pada kelompok administered price yang dipicu oleh

langsung dikendalikan oleh pemerintah yaitu faktor musim, seperti

kenaikan tarif listrik dan harga rokok yang terjadi sepanjang tahun

harga pada produk-produk pertanian sehingga semua komponen

2016 meskipun belum ada rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan


13

harga rokok kretek dipicu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

pasar, akibatnya defisit yang dihasilkannya harus dibebankan

Keuangan (PMK) No. 198/PMK.10/2015 mengenai kenaikan tarif

kepada Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

cukai rokok yang penerapannya efektif sejak Januari 2016.

Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Program yang berumur beberapa dekade ini menempatkan tekanan yang serius

Potret Inflasi Dalam Lingkup Global

pada neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Secara historis, tingkat dan volatilitas inflasi Indonesia

dan juga membatasi belanja publik untuk proyek-proyek berjangka

lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang lain. Negara

panjang dan produktif, seperti pembangunan infrastruktur atau

berkembang secara umum mengalami tingkat inflasi antara 3%

pembangunan sosial. Kedua, harga komoditi yang biasa terjadi

sampai 5% pada periode 2005-2016, Indonesia memiliki rata-rata

dalam mengahadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta

Indonesia Malaysia Filipina Singapura Vietnam RRT Pakistan Afrika Selatan Inggris Amerika Serikat Brazil

Sumber: BPS (2016) dan CEIC (2016)

tingkat inflasi tahunan yang relatif lebih tinggi yaitu sekitar 6,60%

ketiga, iklim/cuaca. Pola rutin yang berdampak pada penyesuaian

dalam periode yang sama. Selain tingkat inflasi yang relatif tinggi,

harga perlu disikapi secara menyeluruh termasuk penyesuaian

juga terjadi fluktuasi yang tajam terutama di tahun 2005, 2007

harga-harga yang ditetapkan pemerintah.

dan 2010 dimana inflasi lebih dari 6,5%. Gambar 1 menunjukkan

Puncak inflasi tahunan di Indonesia terjadi dua kali, yaitu

bahwa selama tahun 2015-2016 rata-rata inflasi di Indonesia sekitar

Pertama,

3,29% masih lebih tinggi dibandingkan inflasi di Malaysia (1,40%);

kenaikan harga-harga karena perayaan-perayaan Natal dan Tahun

Filipina (2,30%) dan Singapura (-0,10%). Implikasi dari tingkat

Baru. Selain itu, banjir yang sering terjadi di bulan Januari (karena

Inflasi yang relatif tinggi dan berfluktuasi adalah terkait resiko dalam

puncak musim hujan) menyebabkan gangguan jalur-jalur distribusi

ketidakpastian untuk melakukan investasi dan kegiatan ekonomi

di beberapa daerah dan kota, dan karenanya menyebabkan biaya

makro lainnya.

logistik yang lebih tinggi. Kedua, terjadi di periode Juli-Agustus.

Situasi Musiman di Dalam Negeri dan Puncak Inflasi Rutin di Indonesia Volatilitas inflasi di Indonesia berkorelasi dengan penyesuaian harga-harga yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pertama, hargaharga energi (seperti bensin & solar, serta listrik) ditetapkan oleh pemerintah dan karenanya tidak bergerak sesuai dengan kondisi

14

periode

Desember-Januari

selalu

menjadi

waktu

Tekanan-tekanan inflasi di kedua bulan ini terjadi sebagai dampak dari masa liburan, bulan suci puasa umat Muslim (Ramadhan), perayaan-perayaan Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru. Pada momen-momen ini terlihat peningkatan yang signifikan dalam belanja pangan dan barang-barang konsumen lain (seperti baju, tas dan sepatu), diikuti dengan tindakan para retailer yang menaikkan harga. Periode-periode waktu ini memberikan tekanan terhadap


inflasi terutama pada kelompok bahan makanan; makanan jadi; sandang; serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

% (mom)

Perkembangan Inflasi (%) di Indonesia

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Inti

0,5 0 -0,5

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nop

Des

-1 2012

2013

2014

2015

2016

Gambar 2. Perkembangan Inflasi (mom) di Indonesia Sumber: BPS (2016), diolah

Administered (Adm)

Volatile (VF)

Gambar 3. Inflasi menurut Agregasi (volatile, administered dan inflasi inti). Sumber: BPS (2016), diolah

Harga Komoditas Pangan Pendorong Inflasi Volatile Food Kenaikan harga barang kebutuhan pokok memberi andil yang

Faktor Pendorong Inflasi dari Sisi Pangan (Inflasi Inti,

cukup besar terhadap tingginya inflasi nasional, terutama memberi

Volatile Food dan Administered)

andil inflasi pada kelompok bahan makanan dan inflasi volatile food.

Sebagian masyarakat berpikir jika harga komoditi naik maka

Komoditas pemicu inflasi dengan Intensitas dan andil tinggi serta

muncul kepanikan terhadap tingginya inflasi. Menurut data BPS,

relatif controllable adalah komoditas volatile food. Rata-rata inflasi

klasifikasi inflasi di Indonesia dapat diagregasi menjadi inflasi volatile

tahun 2014-2016, dari komoditi volatile food yang memberikan

food, administered dan inti. Bahan kebutuhan pokok merupakan

inflasi dan andil inflasi tinggi serta frekuensi yang sering yaitu

bagian dari inflasi dari sisi volatile food. Berdasarkan data historis

beras, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, serta gula

tahun 2012-2016, menunjukkan bahwa pendorong inflasi terutama

pasir (Gambar 4.a1).

terjadi dari sisi volatile food. Namun, di tahun 2013 dan 2014 inflasi

yang memberi andil inflasi cukup tinggi yaitu cabe merah, bawang

dari sisi administered juga cukup tinggi. Hal ini dikarenakan selama

merah, ikan segar, cabe rawit dan minyak goreng. Komoditi bahan

periode tersebut terdapat kenaikan harga energi (kecuali Pertalite

kebutuhan pokok lainnya memberi andil inflasi relatif kecil tetapi

dan Pertamax), kenaikan tarif cukai rokok serta tarif listrik yang

memiliki harga yang stabil tinggi yaitu daging sapi, daging ayam ras

ditetapkan oleh Pemerintah.

dan telur ayam ras (Gambar 4.a2).

Pada tahun 2016 komoditi volatile food

Keterkaitan antara administered dengan volatile food yaitu kebijakan pemerintah terhadap komoditi administered mendorong kenaikan biaya pada harga BBM (kecuali Pertalite dan Pertamax), tarif listrik dan rokok sehingga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kenaikan harga-harga komoditi pangan pokok. Kondisi ini dapat dilihat dari data tahun 2013-2014, dimana inflasi dari volatile food juga turut tinggi.

Namun, shock dari

kenaikan harga dari sisi administered tidak terjadi cukup lama dan akan kembali stabil sehingga tekanan pada kenaikan harga pangan pokok juga berkurang. Hal ini ditunjukkan oleh inflasi administered dan volatile food tahun 2014-2015 kembali mereda dan relatif lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Selain dari sisi administered dan volatile food, guncangan makro ekonomi (seperti suku bunga dan nilai tukar) secara fundamental berdampak pada inflasi inti. Menurut laporan Bank Indonesia (2015), resiko inflasi selama tahun 2016 selain berasal dari faktor domestik juga berasal dari faktor eksternal yang berasal dari kebijakan negara lain seperti Amerika Serikat dan NegaraNegara OPEC yang berdampak pada stabilitas nilai tukar dan suku bunga di dalam negeri serta kebijakan harga energi dan harga komoditi.

Sumber: Double P Orange (2013)


15

Identifikasi komoditas-komoditas yang memiliki inflasi, andil inflasi dan tingkat harga tinggi ini menunjukkan bahwa tidak

lebih tinggi. Dua fenomena alam ini pada dasarnya mempunyai pola musiman.

semua komoditas bahan kebutuhan pokok memerlukan intervensi

Menurut Sumaryantoet. al (2011), dampak terbesar anomali cuaca

pemerintah yang berlebih. Implikasinya komoditas yang menjadi

(El Nino dan La Nina) pada luas panen komoditas pangan utama (yaitu

fokus kebijakan harga lebih pada komoditas yang memiliki andil

padi, jagung, kedelai) terjadi pada periode September - Desember

inflasi dan frekuensi terhadap inflasi tinggi. Dari Gambar 4.a1 dan

dan Mei – Agustus. El Nino secara umum berdampak negatif terhadap

Gambar 4.a2 menunjukkan bahwa Beras dan produk hortikultura

penurunan luas panen sekitar 5,4%, sementara La Nina memberi

diperkirakan masih akan memberi tekanan pada inflasi volatile food.

dampak positif terhadap peningkatan luas panen sekitar 2,7%. Sesuai dengan perkiraan dan mitigasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG, 2015), fenomena alam La Nina yang ditandai dengan tingkat curah hujan yang melebihi normal mulai terjadi pada bulan Agustus di Pulau Sumatra dan sebagian Kalimantan bagian utara, bulan September di Pulau Jawa dan Kalimantan bagian selatan dan bulan November di bagian timur Indonesia. Inflasi yang terbentuk khususnya pada komoditi volatile food sangat terkait dengan fenomena alam tersebut. Mitigasi dan adaptasi merupakan dua langkah utama yang dapat dilakukan. Ketidaktepatan mitigasi cuaca akan menjadi faktor resiko dalam perencanaan usaha tani. Namun demikian, indikator harga yang diperoleh dari beberapa komoditas pangan khususnya hortikultura

Gambar 4a.1 Rata-rata Tahun 2014-2016

di akhir tahun 2016 terus menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Harga yang terbentuk relatif stabil namun pada level harga yang tinggi khususnya sub pengeluaran untuk bumbubumbuan terutama bawang merah dan semua jenis cabe. Tiga faktor utama pembentuk inflasi adalah permintaan, penawaran, dan ekspektasi. Dalam pembentukan harga, inflasi dari sisi ekspektasi memiliki peran yang sangat dominan. Pembentukan ekspektasi sangat dipengaruhi oleh inflasi sisi permintaan yang terus-menerus di masa lalu dan inflasi sisi penawaran yang besar atau sering terjadi (backward expectation). Sementara, Forward looking adalah ekspektasi yang dilakukan pelaku ekonomi yang didasarkan pada perkiraan yang akan datang.

Gambar 4a.2 Rata-rata Tahun 2016

Gambar 4. Komoditi Pemicu Inflasi kelompok Volatile Food.

dari

Sumber: BPS (2016), diolah

Preferensi konsumen dan climate change menjadi dua faktor utama yang berdampak pada ekspektasi dan juga menjadi penentu dalam pembentukan tingkat inflasi

di Indonesia.

Menurut Dewi (2011) preferensi masyarakat tercermin pada

Inflasi Indonesia Tidak terlepas dari Pengaruh Iklim (Cuaca)

perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang

dan Preferensi Konsumen

terutama pada saat

menjelang hari-hari besar keagamaan.

Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, climate change

Santoso, Suselo, Nurhemi, Suryani (2013) menyatakan bahwa

telah menjadi isu hangat karena menyangkut ancaman terhadap

perubahan pola konsumsi terutama pada periode tertentu terkait

lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Dalam

dengan preferensi masyarakat yang cenderung berubah karena

lingkup ekonomi khususnya ekonomi pertanian, perubahan iklim

adanya pertimbangan kepraktisan dan ketahanan bahan pangan

global sangat mempengaruhi keberlangsungan sektor pertanian.

untuk dikonsumsi. Sementara dari sisi fenomena climate change,

Ketergantungan terhadap cuaca mengakibatkan sektor pertanian

pelaku ekonomi sudah memperkirakan bahwa supply side akan

terutama sektor tanaman pangan menjadi salah satu sektor yang

terpengaruh karena adanya anomali cuaca tersebut. Ekspektasi

sangat terdampak terhadap fenomena climate change. Fenomena

forward looking yang dilakukan pelaku ekonomi khususnya pada

climate change secara luas diketahui dengan dua fenomena alam

komoditas tanaman pangan dan komoditi hortikultura yang bersifat

yaitu El Nino yang ditandai dengan tingkat kekeringan yang lebih

volatile food, berimbas pada peningkatan harga dan pembentukan

panjang dan La Nina yang terlihat dengan tingkat curah hujan yang

tingkat harga yang cukup tinggi di akhir tahun 2016.

16


Upaya untuk Mendukung Target Inflasi di Tahun 2017 dan 2018 Pencapaian inflasi tahun 2016 sebesar 3,02% merupakan prestasi bagi pemerintah karena lebih kecil dari angka inflasi yang telah ditargetkan sebelumnya, yaitu sebesar 3,5% (Bank Indonesia, 2015). Menurut MoFFiscal News, pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93.PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018. Jenis sasaran inflasi yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan (year on year). Untuk tahun 2016, sasaran inflasi ditetapkan pada tingkat 4,0%. Untuk tahun 2017 sebesar 4,0%, dan tahun 2018 sebesar 3,5% dengan tingkat deviasi sebesar 1%. Potensi kenaikan tingkat inflasi dari gejolak harga pangan pada 2017 masih akan dipengaruhi oleh fenomena cuaca ekstrim yang akan mempengaruhi pasokan dan distribusi komoditi bahan kebutuhan pokok yang mayoritas merupakan volatile food. Selain itu, perubahan harga yang diatur pemerintah pada 2017 seperti harga BBM non-subsidi dan listrik serta faktor imported inflation, khususnya peningkatan suku bunga The Fed

Sumber: Investopedia 2017

dan kemungkinan berkurangnya pasokan minyak OPEC turut juga

tahun 2016 sebagai antisipasi dari kebijakan ekonomi era

mempengaruhi inflasi dari sisi inflasi inti dan administered.

Trump yang akan berdampak pada penguatan mata uang

Beberapa resiko yang mempengaruhi inflasi tahun 2017, antara

Amerika Serikat serta kenaikan suku bunga The Fed di tahun

lain sebagai berikut:

2017 yang rencananya akan naik sebanyak tiga kali dan

a. Isu Domestik

akan diawali di bulan Maret 2017.

(i) Fenomena cuaca ekstrim masih menjadi tantangan dalam pengelolaan tingkat inflasi. Fenomena alam ini menjadi faktor

• Berkurangnya pasokan minyak OPEC yang akan mendorong kenaikan harga minyak dunia

utama yang mempengaruhi tingkat inflasi volatile food yang

(ii) Keadaan geopolitik di Timur Tengah juga kemungkinan akan

sangat tergantung pada pola tanam & hasil panen, manajemen

menjadi salah satu faktor pemicu inflasi Indonesia pada tahun

distribusi, dan impor.

2017.

(ii) Kenaikan tarif dasar listrik yang telah diumumkan pemerintah

Dalam rangka mengurangi ekspektasi masyarakat terhadap

di tahun 2016 telah mempengaruhi tingkat inflasi administered

inflasi di masa mendatang serta memberikan pedoman kepada

prices di bulan-bulan terakhir tahun 2016. Rencana kenaikan

pembuat kebijakan dan pelaku pasar, maka Pemerintah dan Bank

tarif dasar listrik secara bertahap yang akan dilakukan dari

Indonesia berkoordinasi untuk mencapai dan mengendalikan

awal tahun 2017 dipastikan akan melanjutkan tren inflasi

inflasi pada tingkat yang semakin rendah dan stabil. Adapun hal-

administered prices yang telah terjadi di akhir tahun 2016.

hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Stakeholders yaitu

(iii) Harga BBM di tahun 2016 yang tidak mengalami kenaikan

mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi

harga tidak dapat dipertahankan di tahun 2017. Naiknya harga

serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan melalui

minyak dunia memaksa pemerintah menaikkan harga BBM non

peningkatan koordinasi antar pemerintah, pelaku usaha serta

subsidi di awal tahun 2017 yang dipastikan akan mendorong

Bank Indonesia antara lain melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI)

tingkat inflasi administered prices.

dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya-upaya yang

(iv) Upaya peningkatan penerimaan negara melalui pendapatan

telah dilakukan selama tahun 2016 seperti (i) Pantauan pergerakan

bukan pajak seperti peningkatan biaya administrasi Surat

harga bahan kebutuhan pokok secara periodik; (ii) Kebijakan harga

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) juga akan mengakibatkan

khusus terutama dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan

peningkatan tingkat inflasi di tahun 2017.

Nasional (HBKN); (iii) Operasi pasar murah ketika terjadi gejolak

b. Isu Internasional (Global)

harga. Namun, yang lebih penting adalah komitmen dan koordinasi

(i) Imported inflation akan mempengaruhi tingkat inflasi di tahun

yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

2017, terutama:

Bulog dan BUMN lainnya dalam menjaga kelancaran pasokan

• Peningkatan suku bunga The Fed yang dilakukan di akhir

(upaya peningkatan produksi) dan distribusi untuk stabilisasi harga.


17

Mencermati Penghapusan Subsidi Ekspor

di Negara Pemasok Pangan Indonesia Rahayu Ningsih


Salah satu poin penting hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke X di Nairobi pada

Ketentuan Subsidi Ekspor dan Penerapannya di Beberapa Negara

tanggal 15-18 Desember 2015 adalah disepakatinya penghapusan

Kebijakan suatu negara untuk memberikan subsidi ekspor

subsidi ekspor oleh negara anggota WTO. Bagi negara maju,

kepada para produsen maupun eksportir di negaranya tidak

penghapusan subsidi ekspor ditetapkan sejak tahun 2015 dan

menyalahi ketentuan WTO, sebagaimana tertuang dalam artikel 8

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016, sedangkan untuk

dan 9 Agreement on Agriculture (AoA), sepanjang hal ini sudah

negara berkembang ketentuan ini baru berlaku pada tahun 2018

tercakup dalam schedule of commitment negara tersebut dan

mendatang.

telah dinotifikasikan di WTO. Meski diperbolehkan oleh WTO,

Penerapan subsidi ekspor oleh suatu negara dinilai akan

kebijakan subsidi ekspor suatu negara dinilai akan berpengaruh

menurunkan harga produk tersebut, sehingga menyebabkan

kepada ekspor barang sejenis dari negara kompetitor. Dalam

peningkatan pangsa ekspor produk negara tersebut di pasar

konteks perdagangan internasional, penerapan subsidi ekspor

dunia. Dalam perspektif negara pengimpor, penurunan harga

juga akan mengakibatkan terjadinya distorsi pasar. Untuk itu

dunia akan menguntungkan konsumen karena harga produk yang

muncul berbagai desakan dari negara berkembang agar negara

diimpor menjadi lebih murah. Namun, di sisi produsen produk

maju menghapuskan subsidi ekspornya.

sejenis di negara pengimpor, harga produk impor yang lebih murah

Beberapa negara maju yang menerapkan kebijakan subsidi

ini mengakibatkan produk domestik tidak dapat bersaing. Negara

ekspor diantaranya adalah Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada,

berkembang pengimpor pangan (Net Food-Importing Developing

Swiss, Norwegia, Selandia Baru, dan Australia. Sementara itu,

Countries/NFIDC) akan mendapatkan dampak negatif atas

negara berkembang yang menerapkan hal tersebut adalah Brazil,

penghapusan subsidi ekspor terutama dalam konteks ketahanan

India, Meksiko, Afrika Selatan, dan Indonesia (Tabel 1). Beberapa

pangan karena harga impor menjadi lebih mahal.

produk pertanian yang banyak disubsidi oleh negara maju maupun berkembang adalah produk hasil pertanian seperti daging sapi, susu, keju, gandum, gula, beras, dan buah-buahan.

18


Tabel 1. Pengeluaran dan Penurunan Subsidi Ekspor di Beberapa Negara (USD Juta) Subsidi Ekspor Dasar Uni Eropa

Final

Komposisi Produk dari Subsidi Ekspor

Perubahan (%)

13,274

8,496

-36

Daging sapi (19%), gandum (17%), gandum kasar (13%), mentega (13%), produk susu lainnya (10%)

1,235

790

-36

Hewan hidup (45%), gandum (14%), daging sapi (13%), keju (12%)

Amerika Serikat

929

594

-36

Gandum (61%), susu bubuk skim (14%)

Polandia

774

493

-36

Bahan-bahan daging (39%), buah dan sayuran (21%)

Meksiko

748

553

-26

Gula (76%), serealia (21%)

Finlandia

708

453

-36

Mentega (25%), gandum kasar (22%), produk susu lainnya (13%)

Swedia

572

366

-36

Daging babi (21%), gandum (21%), gandum kasar (17%)

Kanada

567

363

-36

Gandum (47%), gandum kasar (18%)

Swiss

487

312

-36

Produk susu lainnya (65%)

Kolombia

371

287

-23

Beras (32%), katun (20%), buah dan sayuran (23%)

Afrika Selatan

319

204

-36

Buah dan sayuran (24%), serealia (14%), gandum (13%), gula (10%)

Hungaria

312

200

-36

Daging ayam (30%), daging babi (26%), gandum (11%), buah dan sayuran (19%)

Republik Ceko

164

105

-36

Produk susu lainnya (38%), buah dan sayuran (10%)

Turki

157

98

-37

Buah dan sayuran (36%), wheat (23%)

Selandia Baru

133

0

-100

Norwegia

112

72

-36

Keju (54%), daging babi (19%), butter (12%)

Australia

107

69

-36

Produk susu lainnya (32%), susu bubuk skim (27%), keju (25%), mentega (16%)

Brazil

96

73

-24

Gula (56%), Buah dan sayuran (30%)

Republik Slovakia

76

49

-36

Produk susu lainnya (19%), serealia (13%), daging sapi (13%)

Rumania

59

45

-24

Serealia (22%), gula (19%), daging sapi (18%), Buah dan sayuran (11%)

Israel

56

43

-24

Buah dan sayuran (59%), tanaman (22%), katun (17%)

Indonesia

28

22

-24

Beras (100%)

Islandia

25

16

-36

Daging domba (78%), Produk susu lainnya (22%)

Cyprus

19

14

-24

Buah dan sayuran (67%), alkohol (16%)

2

1

-23

Beras (83%), mentega (12%)

Austria

Uruguay

Tidak tersedia data

Catatan: Dasar adalah penetapan besaran subsidi awal; final adalah besaran subsidi akhir setelah pengurangan Sumber: FAO (2016)

Dampak

Penghapusan

Subsidi

Ekspor

Negara

Maju

terhadap Perdagangan Dunia

Salah satu studi yang dilakukan oleh Kerkela, dkk (2007) dengan menggunakan model Global Trade Analysis Project (GTAP),

Di tahun 1980 dan awal 1990, Uni Eropa telah mengeluarkan

diperoleh hasil bahwa penghapusan subsidi ekspor EU berdampak

€10 miliar per tahun atau hampir dua pertiga dari anggaran

pada kenaikan harga dunia untuk beberapa produk seperti dairy

ekspor

product (4,2%); coarse grain, sugar (1,2%); bovine meat (1,0%);

Alokasi anggaran ini digunakan untuk

dan other meats (0,5%) dan penurunan total perdagangan bagi

menghindari kelebihan (surplus) ekspor Uni Eropa dengan cara

Uni Eropa untuk dairy product (-2,0%); coarse grain, sugar (1,2%);

membayar selisih antara harga internal yang tinggi dan harga dunia

dan bovine meat (-2,7%).

Common

Agricultural

(capreform.eu, 2013).

Policy

(CAP)

untuk

subsidi

yang lebih rendah. Atas kebijakan Uni Eropa ini, banyak kalangan terutama Non Government Organization (NGO) yang memprotes

Dampak Penghapusan Subsidi Ekspor dan Implikasinya

dengan mempublikasikan beberapa hasil analisis diantaranya

terhadap Indonesia

Stop the Dumping! How EU Agricultural Subsidies are Damaging

Di

Indonesia,

penelitian

yang

menganalisis

dampak

Livelihoods in the Developing World, (2002); Dumping on the World:

penghapusan subsidi ekspor terhadap produksi juga telah dilakukan

How EU Sugar Policies Hurt Poor Countries, (2004); Aprodev (No

diantaranya oleh Saktiyanu, dkk (2007). Hasil studi menyimpulkan

More Chicken, Please,(2007); Preventing Unfair ‘Dumping’ of EU

bahwa penghapusan subsidi ekspor oleh negara maju akan

Subsidized Food, (2011); Action Aid (Milking the Poor; How EU

meningkatkan produksi hasil pertanian di negara berkembang.

Subsidies Hurt Dairy Producers in Bangladesh, (2011); and Brot

Dengan menggunakan tool analisis Global Trade Analysis Project

für die Welt (Milk Dumping in Cameroon: Milk powder from the EU

(GTAP) disimpulkan pula bahwa penghapusan subsidi ekspor oleh

is affecting sales and endangering the livelihoods of dairy farmers

negara maju akan berdampak pada peningkatan produksi hasil

in Cameroon, (2009) (sumber: http://capreform.eu). Berbagai

pertanian Indonesia secara agregat dengan laju 0,2–35%.

publikasi tersebut ditujukan sebagai kritik atas kebijakan subsidi

Studi lainnya juga telah dilakukan oleh Nurjanah (2011) dengan

ekspor Uni Eropa terhadap perdagangan dan kesejahteraan di

menggunakan model analisis yang sama dan menyimpulkan

negara berkembang.

bahwa penghapusan subsidi ekspor oleh Amerika Serikat dan Uni

Berbagai studi telah dilakukan untuk melihat dampak

Eropa akan meningkatkan ekspor negara berkembang, namun

penghapusan subsidi ekspor terhadap kinerja perdagangan.

secara relatif akan menurunkan tingkat kesejahteraan dan term of


19

trade. Penurunan tingkat kesejahteraan ini akibat ketergantungan

Dilihat dari nilai total impor, komoditi gula merupakan impor

negara berkembang akan produk impor dari negara maju tersebut.

dengan nilai tertinggi yakni sebesar USD 1,5 miliar pada tahun 2015

Dihapuskannya subsidi ekspor menyebabkan naiknya harga

atau turun sekitar 33% dibanding tahun 2013 yang mencapai nilai

produk bersubsidi yang diimpor oleh negara berkembang.

tertinggi yakni sebesar USD 2 miliar. Nilai impor kedelai pada tahun 2015 senilai USD 1,2 juta atau turun sekitar 24% dibanding tahun

Juta Ton

2011 yakni sebesar USD 1,24 juta. Sementara untuk daging sapi nilai

4.000,00

impornya cenderung stabil dan tercatat sebesar USD 250 juta pada tahun 2015. Untuk jagung, tren impor menurun sebesar 3% dengan nilai impor hampir USD 700 juta pada tahun 2015. Sementara untuk

3.000,00

beras, tren impor turun cukup tinggi yakni 31% dengan nilai impor 2.000,00

pada tahun 2015 tercatat sebesar USD 350 juta.

Juta USD

1.000,00

2.500,00 Daging Sapi

Jagung 2011

2012

Beras 2013

2014

Kedelai

Gula

2.000,00

2015

1.500,00

Gambar 1. Perkembangan Volume Impor Produk Pangan Indonesia. Sumber: Comtrade (2016), diolah

1.000,00 500,00

Jika dilihat perkembangan volume impor beberapa produk

-

pangan utama Indonesia yakni daging sapi, jagung, beras,

Daging Sapi

kedelai, dan gula, maka secara volume, komoditas yang paling

2011

Jagung 2012

Beras 2013

2014

Kedelai

Gula

2015

banyak diimpor adalah gula dan jagung. Pada akhir tahun 2015 juta ton 3.267 juta ton (Lihat Gambar 1). Jagung, kedelai dan gula

Gambar 2. Perkembangan Nilai Impor Produk Pangan Indonesia.

merupakan komoditas yang paling banyak diimpor oleh Indonesia

Sumber: Comtrade (2016), diolah

tercatat impor gula dan jagung masing-masing mencapai 3.752

dengan laju pertumbuhan impor rata-rata per tahun (2011-2015) masing-masing sebesar 9,16%; 2,24%; dan 1,06%. Komoditas beras mengalami penurunan volume impor dengan laju ratarata per tahun sebesar 26,54%. Sehingga diperkirakan ketiga komoditas itulah yang akan paling terkena dampak jika subsidi ekspor di hapuskan.

Pola Impor Beberapa Produk Pangan Indonesia Dalam mencermati penghapusan subsidi ekspor di negaranegara anggota WTO serta dampaknya terhadap impor produk pangan Indonesia, maka perlu juga memperhatikan negara pemasok produk pangan Indonesia. Jika negara asal serta pangsa impor Indonesia dari negara tersebut diketahui, maka dapat diprediksi seberapa besar dampak penghapusan subsidi ekspor terhadap tingkat harga dan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Penelusuran negara asal impor perlu dilakukan untuk mengetahui apakah negara tersebut menerapkan subsidi ekspor atas produk yang diimpor Indonesia. Jika negara tersebut menerapkan subsidi ekspor maka dengan mengetahui besaran subsidi ekspor dapat dilakukan simulasi dan analisis penghapusan subsidi ekspor serta dampaknya terhadap beberapa indikator seperti nilai tukar petani, pendapatan riil, term of trade dan produksi dalam negeri. Seperti diketahui, bahwa masyarakat Indonesia masih bergantung pada produk impor untuk beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Berikut gambaran pola impor beberapa produk pangan Indonesia berdasarkan presentase nilai dan negara asal impor.


20


Kedelai

Jagung Impor jagung Indonesia pada tahun 2010 sebagian besar

Untuk impor kedelai, komposisi negara pemasok tidak

berasal dari Argentina (51%) dan Brazil (23%). Selebihnya, impor

berubah signifikan antara tahun 2010 dan 2014. Pada tahun 2014,

jagung Indonesia berasal dari Amerika Serikat (13%), India (10%)

pangsa terbesar impor kedelai Indonesia berasal dari Amerika

dan lainnya (3%). Pada tahun 2014, komposisi berubah dimana

Serikat yakni mencapai 95% atau naik 6% jika dibandingkan tahun

pangsa impor jagung tidak lagi didominasi dari Argentina,

2010. Sementara sisanya, sekitar 5% pangsa impor berasal dari

melainkan dari Brazil (38%) dan India (35%), sedangkan pangsa

Argentina, Uruguay, Kanada, Malaysia dan lainnya dengan masing-

Argentina hanya sebesar 22%.

masing pangsanya sebesar 1%.

Gambar 3. Perubahan Pangsa Impor Jagung. Sumber: Comtrade (2016), diolah

Sumber: Comtrade (2016), diolah

Beras

Daging Sapi Australia merupakan negara utama yang mensuplai daging sapi Indonesia. Pada tahun 2010, pangsa impor dari Australia dan Selandia baru hampir berimbang, yakni masing-masing 54% dan 40%. Namun, pada tahun 2014 pangsa impor Indonesia dari Australia naik menjadi sebesar 75%, sedangkan Selandia Baru turun menjadi 20%.

Gambar 5. Perubahan Pangsa Impor Daging Sapi. Sumber: Comtrade (2016), diolah

Gambar 4. Perubahan Pangsa Impor Kedelai.

Impor beras Indonesia sebagian besar dari Vietnam. Jika dibandingkan tahun 2010, pada tahun 2014 impor dari Thailand naik menjadi 45% atau melebihi pangsa impor dari Vietnam yakni sebesar 37%. Pangsa impor dari India dan Pakistan juga relatif naik dibandingkan tahun 2010, masing-masing naik menjadi 9% dan 6%.

Gambar 6. Perubahan Pangsa Impor Beras Sumber: Comtrade (2016), diolah


21

Ketergantungan Indonesia atas impor beberapa komoditas

negara produsen dengan kisaran subsidi sebesar 23% hingga

masih sangat besar jika dibandingkan produk yang berasal dari

67% dari total subsidi ekspor yang dikeluarkan (FAO,2016). Hal

dalam negeri. Hal ini terlihat dari Import Dependency Ratio (IDR)

ini tentu juga akan berdampak mengingat impor Indonesia untuk

terutama untuk komoditas jagung dan kedelai. Jika subsidi ekspor

produk buah dan sayuran Indonesia relatif cukup tinggi.

dihapuskan, maka dampak kenaikan harga produk impor akibat

Penghapusan subsidi ekspor atas produk pertanian, baik

penghapusan subsidi akan mempengaruhi aspek keterjangkauan

oleh negara maju maupun negara berkembang akan memiliki

harga (affordability) bagi masyarakat miskin. Meskipun komoditas

dampak terhadap kinerja perdagangan produk pertanian di negara

jagung dan kedelai bukan merupakan komoditas yang dikonsumsi

pengekspor maupun pengimpor produk bersubsidi tersebut. Bagi

langsung, melainkan sebagai bahan baku pakan dan makanan

negara pengekspor, penghapusan subsidi ekspor akan menaikkan

olahan, namun hal ini akan berdampak pada harga produk akhirnya

harga domestik sehingga menurunkan daya saing. Sementara,

seperti daging ayam, telur, tahu dan tempe.

dampak positif akan dirasakan oleh negara kompetitor atau negara

Selain itu, hal menarik yang dapat ditinjau lebih jauh lagi adalah

pengimpor yang memproduksi produk sejenis dikarenakan harga

seberapa besar dampak penghapusan subsidi ekspor tersebut

menjadi lebih kompetitif/bersaing. Kenaikan harga di pasar dunia

terhadap program ketahanan pangan di Indonesia. Indonesia perlu

akan menjadi insentif bagi produsen negara kompetitor maupun

mencermati lebih rinci mengenai dampak penghapusan subsidi

pengimpor untuk memproduksi lebih banyak produk bersubsidi

ekspor negara maju terhadap ketahanan pangan di Indonesia yang

tersebut. Di sisi lain, dampak negatif akan dirasakan konsumen

tidak hanya mencakup aspek kuantitas/kualitas dan ketersediaan

negara peingimpor karena harus membeli harga yang lebih mahal.

melainkan juga aspek keterjangkauan. Dari komoditi impor yang

Dikarenakan Indonesia sebagai negara berkembang dan masih

dijabarkan meliputi gula, beras, daging sapi, kedelai dan jagung,

bergantung pada produk impor bersubsidi baik dari negara maju

serta merujuk pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa hanya

maupun berkembang, maka Indonesia dapat mengambil peluang

komoditi gula yang terlihat memiliki subsidi ekspor dari negara

ini dengan berupaya meningkatkan produksi dalam negeri guna

produsennya yakni Afrika Selatan dan Brazil yang masing-masing

mengurangi ketergantungan impor. Selain itu, Indonesia juga

sebesar 10% dan 56% dari total subsidi ekspor yang dikeluarkan

perlu melakukan langkah antisipasi diantaranya melihat lebih

(FAO,2016). Sementara itu, untuk produk lainnya seperti beras,

jauh bagaimana dampak penghapusan subsidi ekspor tersebut

kedelai, jagung dan sapi, tidak terindikasi memiliki subsidi ekspor

terhadap kinerja industri makanan olahan meliputi industri pakan

dari negara asal impor. Namun demikian, untuk komoditi impor

ternak dan makanan olahan lainnya, khususnya yang menggunakan

lain yang belum dijabarkan dalam artikel ini seperti bawang, cabe,

gula, jagung dan kedelai sebagai bahan baku, mengingat volume

dan buah-buahan terindikasi memiliki subsidi ekspor di beberapa

impor ketiga produk pertanian tersebut masih cukup tinggi.


22


TINJAUAN PERDAGA N GA N antara 5-10% pada periode hari-hari besar keagamaan tersebut. Misalnya untuk beras diperkirakan naik sekitar 5%, untuk cabai, bawang merah, dan kacang tanah diperkirakan naik lebih dari 5%, dan untuk daging ayam serta telur ayam dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri dapat meningkat hingga 10%. Dengan demikian, dapat disimpulkan permintaan pangan tahunan akan relatif konstan dan perubahannya sudah dapat diprediksi sejak awal tahun. Kesimpulan ini membawa pada kesimpulan berikutnya yaitu aspek permintaan tahunan tidak secara nyata menjadi penyebab terjadinya gejolak harga. Berbeda dengan aspek permintaan, dari sisi penawaran komoditas pangan memiliki potensi berfluktuasi dalam siklus tahunan karena adanya panen musiman. Selain itu, kinerja produktivitas dan produksi tanaman pangan berpotensi untuk naik atau turun yang disebabkan oleh perilaku iklim yang semakin sulit diprediksi. Hujan lebat yang berlangsung beberapa hari terus menerus atau kemarau panjang dapat menyebabkan penurunan luas panen dan produktivitas tanaman pangan. Perubahan iklim ekstrim yang mengakibatkan berbagai bencana alam dapat mengakibatkan gagal tanam atau gagal panen. Selain itu, kejadian iklim ekstrim seperti hujan lebat yang terus menerus juga dapat mengganggu kelancaran pergerakan bahan pangan dari pusat produksi ke sentra konsumsi. Dengan asumsi permintaan pangan

Achmad Suryana

tahunan relatif stabil, maka menjaga stabilitas harga pangan

Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok merupakan salah satu tugas pemerintah di bidang pembangunan

semata-mata mengandalkan produksi dalam negeri cukup beresiko dan sulit dicapai.

pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dari uraian di atas jelas sekali perlunya memelihara stabilitas

(UU Pangan) dalam Pasal 13 dan Pasal 55 ayat (1) secara eksplisit

penawaran atau penyediaan pangan dalam rangka menjamin

menyatakan pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi

stabilitas harga pangan. Terkait penyediaan pangan ini, UU Pangan

pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan

Pasal 14 mengatur: (1) sumber penyediaan pangan berasal dari

konsumen.

produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional dan (2)

Teori ekonomi dasar menyatakan pembentukan harga komoditas

pada

suatu

waktu

tertentu

ditentukan

dalam hal penyediaan pangan dari kedua sumber tersebut belum

oleh

mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor sesuai dengan

keseimbangan permintaan (demand) dan penawaran (supply)

kebutuhan. Dengan demikian, pemerintah memiliki tiga instrumen

dari komoditas tersebut. Dengan demikian, memahami dinamika

untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui pengelolaan

permintaan dan penawaran suatu komoditas pangan menjadi

penyediaannya, yaitu (1) produksi pangan dalam negeri, (2)

langkah awal untuk menjaga stabilitas harganya, termasuk untuk

Cadangan Pangan Nasional (CPN), khususnya untuk komponen

beras dan cabai.

yang dikelola pemerintah yaitu Cadangan Pangan Pemerintah

Dari sisi permintaan, perilaku konsumen pangan dalam satu

(CPP), dan (3) impor pangan. UU Pangan mengamanatkan, sumber

tahun tidak berubah nyata. Untuk komoditas pangan pokok atau

penyediaan ketiga yaitu impor dilaksanakan sebagai kebijakan

pangan penting seperti beras dan cabai, secara agregat konsumsi

terakhir atau the last resort, serta dilakukan secara terukur untuk

pangan relatif konstan setiap tahun, kecuali pada beberapa momen

melindungi kepentingan petani dan konsumen. Uraian berikutnya

khusus seperti hari-hari besar keagamaan dan nasional (bulan

menyajikan potensi pemanfaatan ketiga instrumen tersebut untuk

puasa, Idul Fitri dan Idul Adha, Natal, dan tahun baru). Sejak tahun

stabilisasi pasokan dan harga beras dan cabai.

2010 dalam rangka turut menjaga stabilisasi harga pangan pokok dan penting, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Beras

(BKP Kementan) menghitung neraca pangan bulanan dengan

Beras adalah pangan pokok utama sumber karbohidrat yang

menggunakan asumsi adanya lonjakan permintaan pangan

sudah melekat erat dan lama pada budaya makan masyarakat


23

Indonesia. Sampai saat ini pemeo “belum makan bila belum makan

impor beras pada periode tersebut rata-rata 1,26 juta ton atau

nasi”, masih valid berlaku bagi sebagian besar rakyat di seluruh

3,15%, dari produksi beras domestik. Berdasarkan data BPS,

nusantara. Karena itu, dari keseluruhan komoditas pangan, beras

pada periode tersebut impor beras tertinggi terjadi di tahun 2011

masih tetap dinilai sebagai komoditas terpenting dalam sistem

sebesar 2,75 juta ton dan terendah di tahun 2013 sebesar 0,47

pangan nasional dan memiliki nilai strategis secara sosial, ekonomi,

juta ton.

dan politik. Harga beras yang melonjak tajam mempengaruhi

Instrumen kedua yaitu pembentukan CPP dimanfaatkan

skala dan kedalaman kemiskinan, tingkat inflasi dan pertumbuhan

pemerintah dengan menugaskan kepada BUMN bidang logistik

ekonomi, serta dapat memicu instabilitas politik. Oleh karena itu,

pangan yaitu BULOG untuk mengelola CPP mulai dari pengadaan

dalam sejarah pembangunan pangan nasional sejak negara ini

sampai pada distribusinya. Dalam pertemuan para ahli Food and

berdiri beras menjadi salah satu komoditas pangan yang menjadi

griculture Organization (FAO) tahun 2014, Briones menyatakan

pusat perhatian setiap pemerintahan.

rasio CPN terhadap penggunaan atau kebutuhan beras setahun

Untuk menstabilkan harga beras, dari masa ke masa

(Stock to Utilization Ratio) yang dapat mendukung stabilitas harga

pemerintah telah menerapkan berbagai instumen kebijakan. Dari

beras sebesar 18% (Briones, 2014). CPN beras nasional terdiri

aspek penawaran atau penyediaan, ketiga instrumen tersebut

dari stok dimiliki pemerintah yang dikelola BULOG (CPP), stok

telah dimanfaatkan sesuai fungsinya. Instrumen pertama yaitu

dimiliki pemerintah daerah (CPPD), dan stok di masyarakat (CPM)

penyediaan dari produksi dalam negeri telah diupayakan untuk

yang tersebar di pedagang sepanjang rantai pasok, petani,

meningkat setiap tahun dengan sasaran pertumbuhan produksi

dan rumahtangga termasuk pengguna akhir seperti restoran

padi yang lebih besar dari pertumbuhan penduduk dan dampak

dan rumah sakit. Untuk tahun 2016, dengan kebutuhan beras

positif pertumbuhan ekonomi. Pada awal pemerintahan Orde

nasional berdasarkan perkiraan Kementan 33, 85 juta ton, maka

Baru dikenal program Bimbingan Massal (Bimas) dengan berbagai

CPN yang harus tersedia di berbagai entitas ekonomi beras

insentif berproduksi diberikan kepada petani, seperti subsidi input,

sebesar 6,09 juta ton.

perlindungan harga output, dan bimbingan atau pedampingan penerapan

teknologi

unggul

yang

dapat

Sementara itu, volume stok beras yang perlu dikuasai

meningkatkan

pemerintah (CPP) setiap waktu sepanjang tahun agar memiliki

produktivitas dan efisiensi usaha tani. Secara prinsip, kebijakan ini

kekuatan untuk mengendalikan harga adalah sekitar 7-9% dari

dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya dengan

kebutuhan beras nasional. Angka ini diambil dengan mengamati

berbagai penyesuaian. Setelah program Bimas, diperkenalkan

pengalaman panjang BULOG dalam mengelola stok dan

program Intensifikasi Khusus (Insus) pada periode akhir Orde Baru,

menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani dan di konsumen.

program Gerakan Massal Peningkatan Produksi Padi, Kedelai dan

Berdasarkan angka tersebut, untuk tahun 2016 stok beras yang

Jagung (Gema Palagung) pada pemerintahan Reformasi, dan saat

perlu dikelola setiap saat oleh BULOG sekitar 2,37-3,04 juta ton.

ini dilaksanakan program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale).

Instrumen ketiga sumber penyediaan pangan adalah impor. Kedudukan impor dalam perwujudan ketahanan pangan suatu

Diukur dari capaian peningkatan produksi padi, berbagai

negara bergantung paling tidak pada (a) sumber daya yang

program tersebut relatif berhasil. Berdasarkan data dari Badan

dimiliki negara, (b) kinerja sektor pangan, dan (c) kebijakan

Pusat Statistik (BPS) yang diolah Pusat Data dan Sistem

politik pangan negara yang bersangkutan. Untuk memenuhi

Informasi Pertanian Kementan, selama 35 tahun terakhir (1980-

kebutuhan beras bagi penduduknya, Singapura mengandalkan

2015) produksi padi dapat tumbuh mengimbangi pertumbuhan

hampir seluruhnya dari impor, Malaysia mentoleransi sekitar

konsumsi yaitu 2,76% per tahun. Dalam periode tersebut tingkat

30% dari impor, dan Indonesia menempatkan impor sebagai

pertumbuhan produksi padi tahunan berfluktuasi, bahkan ada

sumber pangan terakhir apabila penyediaan dari dua sumber

pertumbuhan negatif, tetapi terjadi juga pertumbuhan lebih dari 5%

pangan terdahulu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

untuk sembilan tahun (selang pertumbuhan 5,02-10,53%), yaitu

beras masyarakat.

pada tahun 1981, 1983, 1989, 1992, 1995, 2008, 2009, 2012,

Kebijakan pemerintah tentang impor beras tersebut telah

dan 2015. Pada tahun 2016 produksi padi diperkirakan mencapai

dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015

79 juta ton gabah kering giling (GKG), yang berarti meningkat

tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyalurannya

sekitar 5%. Namun demikian, fluktuasi produksi musiman dalam

oleh Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun

satu tahun tetap terjadi karena pengaruh iklim, sehingga dikenal

2016 tentang Penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka

ada musim panen raya dan paceklik.

Ketahanan Pangan Nasional. Kedua dokumen tersebut mengatur

Secara rata-rata dalam periode tahun 2010-2015 produksi

bahwa apabila pengadaan beras dari produksi dalam negeri tidak

padi domestik dapat menyediakan lebih dari 95% kebutuhan beras

mencukupi untuk pemenuhan stok, menjaga stabiltas harga, dan

nasional. Kesimpulan ini diambil dengan memperhitungkan volume

pemenuhan kebutuhan penugasan pemerintah lainnya, impor

24


dapat dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan produsen

komoditas cabai berbeda. Cabai ditanam hanya di beberapa

dan konsumen. Jumlah dan waktu pelaksanaan impor beras harus

sentra produksi di beberapa kabupaten, pola taman musiman,

dibahas dan ditentukan secara matang dalam rapat koordinasi

dan sangat sensitif terhadap perubahan iklim ekstrim. Cabai

tingkat Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

merupakan komoditas perishable, kesegarannya tidak dapat dipertahankan lama, dan cepat busuk. Di lain pihak, konsumen

13,500 (Rp/Kg)

cenderung menyukai cabai segar, tidak menyukai cabai olahan.

2016

Sifat komoditas seperti ini menyebabkan derajat kesulitan untuk

13,000

menjaga stabilisasi harganya lebih tinggi dibandingkan untuk beras.

2015

12,500

Sama halnya dengan beras, sumber penyediaan cabai berasal

2014

dari produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan impor. Dari sisi

12,000

ketersediaan sumberdaya dan teknis produksi, Indonesia mampu memproduksi cabai untuk memenuhi total kebutuhan domestik

11,500 2013

11,000

dalam satu tahun. Namun usahatani cabai bersifat musiman dan produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, sehingga sulit untuk mengatur agar tidak terjadi fluktuasi produksi cabai

Jan

Feb Maret April Mei Juni

Mg-II

Mg-V

Mg-III

Mg-I

Mg-IV

Mg-II

Mg-III

Mg-II

Mg-V

Mg-III

Mg-I

Mg-IV

Mg-III

Mg-I

Mg-IV

Mg-II

Mg-I

Mg-IV

10,500

Juli Agust Sept Okt Nov Des

Gambar 1. Perkembangan Harga Beras Umum Gambar 1. Perkembangan Harga Beras Umum di Tingkat Konsumen, 2013-2016

di Tingkat Konsumen, 2013-2016

Sumber: BPS (2016), Kementan. Sumber: BPSdiolah (2016),BKP diolah BKP Kementan.

dalam satu tahun. Kondisi ini tidak dapat diatasi dengan instrumen kedua yaitu pembentukan stok atau CPP cabai karena komoditas pangan ini tidak dapat disimpan lama (bulanan bahkan mingguan) tanpa terjadi penurunan kesegarannya. Di sisi lain, seperti disebutkan di atas, preferensi konsumen hanya menghendaki cabai segar. Instrumen ketiga untuk penyediaan pangan yaitu dari impor

Dengan kombinasi kebijakan yang memanfaatkan ketiga

juga bukan alternatif terbaik untuk cabai karena sifat cabai yang instrumen penyediaan pangan beras tersebut, secara umum pangan Dengan kombinasi kebijakan yang memanfaatkan ketiga instrumen penyediaan

perishable dan preferensi konsumen pada cabai segar. Selain

Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga beras dari volatilitas beras tersebut, secara umum Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga beras dari volatilitas harga yang tinggi baik karena pengaruh dinamika ekonomi

itu memprediksi neraca (penyediaan dan kebutuhan) cabai

harga yang tinggi baik karena pengaruh dinamika ekonomi domestik ataupun lingkungan bulanan lebih sulit dilakukan dibandingkan untuk beras, sehingga domestik ataupun lingkungan strategis internasional. Sebagai strategis internasional. Sebagai contoh, selama empat tahun terakhir (2013-2016) pergerakan perencanaan mengenai jumlah dan waktu impor cabai tidak dapat contoh, selama empat tahun terakhir (2013-2016) pergerakan dilakukan secara akurat. Kalaupun perkiraan tersebut dapat harga beras cukupberas terkontrol 1). Nilai Coefisien (CV) hargaVariasi beras umum harga cukup(Gambar terkontrol (Gambar 1). Variasi Nilai Coefisien dibuat, proses impor cabai memerlukan waktu; dan sama halnya

(CV) harga berasuntuk umum mingguan tingkat konsumen untuk sebesar mingguan di tingkat konsumen tahun 2013, 2014,di2015, dan 2016 masing-masing tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 masing-masing sebesar 1,32;

dengan di dalam negeri, di negara eksportir juga mempertahankan

2,50; 2,71; dan 0,73; suatu nilai CV yang relatif rendah.

kesegaran cabai selama periode sebelum dan dalam proses

1,32; 2,50; 2,71; dan 0,73; suatu nilai CV yang relatif rendah.

dilakukan. Negara cabai potensial adalah Malaysia, Thailand; tetapi eksporpengimpor sulit dilakukan. Negara pengimpor cabai Vietnam, potensialdan adalah

Cabai

Cabai

dan Thailand; tetapidibutuhkan. untuk impor cabai segar untuk impor Malaysia, cabai segarVietnam, tidak selalu tersedia manakala

tidak selalu tersedia manakala dibutuhkan. Berdasarkan Nomor Tahun 2015Penetapan tentang Penetapan Berdasarkan Perpres Perpres Nomor 71 Tahun712015 tentang dan Penyimpanan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 80,000 Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Perpres Nomor 48 Tahun 2016 yang (Rp/Kg) 75,000

2014

cabai termasuk salah satu komoditas jenis pangan pokok yang

Kementan melaporkan tahun 2016 konsumsi cabai merah (besar

2013

Mg-II

Mg-III

Mg-I

Mg-IV

Mg-II

Mg-III

Mg-II

Mg-V

Mg-III

Mg-I

Mg-IV

Mg-III

Mg-I

Mg-IV

Mg-II

2015

Mg-I

pada angka inflasi. Data SUSENAS dari BPS yang diolah BKP

2016

Mg-IV

65,000 60,000 ketersediaan dan stabilisasi harganya, baik pada tingkat konsumen ataupun produsen. Alasan dijaga ketersediaan dan stabilisasi harganya, baik pada tingkat 55,000 utama cabai masuk kelompok ini karena cabai dikonsumsi oleh seluruh tangga50,000 di konsumen ataupun produsen. Alasan utama cabai rumah masuk 45,000 40,000 kelompok ini karena cabai dikonsumsi oleh seluruh rumah tangga 49 35,000 di Indonesia hampir setiap hari walau dalam jumlah yang sedikit. 30,000 25,000 Cabai merupakan bumbu masak utama dalam kuliner masakan 20,000 15,000 Indonesia. Selain itu, fluktuasi harga cabai yang besar berpengaruh

Mg-V

dan Perpres Nomor 48 Tahun 2016 yang dikemukakan terdahulu,

70,000 dikemukakan terdahulu, cabai termasuk salah satu komoditas jenis pangan pokok yang dijaga

JanGambar Feb Maret April Mei Juni Harga Juli Agust Okt Keriting Nov Des 2. Perkembangan CabaiSept Merah

Gambar 2. Perkembangan Harga Cabe Merah di Tingkat Konsumen, 2013-2016 dan keriting) sebesar 3,08 kg/kapita. Pada tahun yang sama, Keriting di Tingkat Konsumen, konsumsi cabe rawit sebesar 3,09 kg/kg. Sumber: BPS (2016), diolah BKP Kementan. 2013-2016 Berbeda dengan beras, karakteristik pola produksi dan sifat Sumber: BPS (2016), diolah BKP Kementan.


25

tahun 2011 melalui program Gerakan Peningkatan Produksi

(Rp/Kg) 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000

2016

Pangan berbasis Korporasi (GP3K). Program GP3K membantu petani mendapatkan pupuk dan benih lebih tepat waktu serta pendampingan penerapan teknologi. BUMN pelaksana GP3K

2014

melaporkan pada panen 2015 produktivitas usahatani padi peserta GP3K di Metro Lampung meningkat dari 5,8 ton menjadi 6,6 ton. Produksi padi dari kegiatan penugasan ini sebagian atau seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh BULOG sebagai sumber untuk 2015

membangun stok beras pemerintah. Dengan demikian, langkah ini dapat menghasilkan dua manfaat sekaligus, meningkatkan

Jan

Feb Maret April Mei Juni

Juli Agust Sept Okt Nov

Mg-II

Mg-V

Mg-III

Mg-I

Mg-IV

Mg-II

Mg-III

Mg-II

Mg-V

Mg-III

Mg-I

Mg-IV

Mg-III

Mg-I

Mg-IV

Mg-II

Mg-I

Mg-IV

2013

Des

Gambar 3. Perkembangan Harga Cabe Rawit di Tingkat Konsumen, 2013-2016 Sumber: BPS (2016), diolah BKP Kementan.

Dengan demikian, untuk pangan cabai, satu-satunya sumber utama penyediaannya adalah dari produksi dalam negeri. Dengan pola produksi tahunan yang fluktuatif dan proses distribusi sampai ke konsumen akhir terpengaruh oleh kondisi iklim, maka dapat dipahami kalau harga cabai sangat berfluktuasi dengan pola yang tidak dapat diprediksi. Coefisien Variasi (CV) harga cabai mingguan di tingkat konsumen untuk rara-rata tahunan selama 2012-2016 cukup besar, yaitu 35,4 untuk cabai merah keriting dan 36,9 untuk cabai rawit (Gambar 1 dan 2). Rekomendasi untuk Menjaga Stabilitas Harga. Menjaga stabilitas harga pangan beras dan cabai merupakan tugas pemerintah yang diamanatkan UU Pangan dan juga merupakan salah satu upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang diusung pemerintah saat ini. Untuk menjaga stabilitas harga kedua pangan ini disarankan memanfaatkan kebijakan operasional tentang penyediaan pangan yang berbeda. Untuk beras, pada prinsipnya ketiga sumber penyediaan pangan yaitu produksi dalam negeri, CPP, dan impor merupakan instrumen kebijakan yang feasible untuk dimanfaatkan. Salah satu kebijakan guna meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya dalam rangka menjaga stabilisasi harga beras, pemerintah dapat menugaskan BULOG atau BUMN lainnya untuk

produksi padi dan pembentukan stok beras terutama pada musim paceklik. Sementara itu, opsi impor beras sebaiknya tetap terbuka untuk mengatasi kemungkinan adanya goncangan tiba-tiba akibat perubahan iklim ektsrim pada produksi padi nasional. Untuk cabai, dari tiga instrumen sumber penyediaan pangan hanya satu yang

dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas

penyediaan dan harga cabai dalam jangka pendek, yaitu dari produksi domestik. Untuk mengatasi fluktuasi produksi tahunan yang paling cepat dan feasible adalah dengan memperbaiki pola tanam tahunan secara nasional, baik antar waktu maupun antar daerah. Salah satu alternatif lainnya adalah dengan menugaskan kepada BUMN di bidang pangan untuk menanam cabai pada off season dan di sentra produksi baru yang secara agro-ekosistem cocok bagi pengembangan usaha tani cabai. BUMN juga dapat ditugaskan untuk mengembangkan sistem logistik dan distribusi cabai guna meningkatkan efisiensi arus komoditas dari sentra produksi ke sentra konsumsi, termasuk pada situasi cuaca buruk. Untuk itu BUMN yang ditugaskan perlu menguasai serta memanfaatkan teknologi modern dan unggul, dan melakukan investasi infrastruktur untuk menerapkan teknologi tersebut guna mengembangkan usahatani dan logistik/distribusi cabai. Ketiga peraturan-perundangan yang berlaku untuk beras seperti disebutkan di atas dapat dirujuk untuk pengembangan produksi cabai tersebut. Keterlibatan BUMN dalam produksi pangan tetap sifatnya suplemen dalam sistem produksi pangan nasional. Pembinaan dan pendampingan kepada petani padi dan cabai untuk memiliki akses dan mampu menerapkan teknologi unggul agribisnis perlu diprioritaskan agar para petani tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan poduktivitas usahanya.

membangun agribisnis padi yang dikembangkan dengan prinsip korporasi. Landasan hukum kebijakan ini terdapat dalam UU Pangan pasal 128 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum BULOG serta Perpres Nomor 48

BIODATA PENULIS

Tahun 2016 seperti dijelaskan terdahulu.

Nama : Achmad Suryana

Penugasan kepada BUMN seperti ini belum pernah dilakukan, namun keterlibatan BUMN dalam upaya peningkatan produksi

Profesi : Peneliti Utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan

beras dalam rangka ketahanan pangan sudah dimulai sejak

26

Pertanian, Kementerian Pertanian

Email : [email protected]


Impian Membangun

Industri Hilir Timah

di Negeri Sendiri

Strategi untuk mengembangkan industri hilir di sektor pertambangan itu sendiri ditandai dengan diterbitkannya UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengamanatkan adanya nilai tambah produk pertambangan. Namun demikian, berbeda dengan barang tambang lainnya, jauh sebelum UU No. 4 tahun 2009 diterbitkan, timah merupakan salah satu produk tambang yang sudah mensyaratkan nilai tambah. Hal ini seperti terlihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 04/M-DAG/PER/1/2007 yang menyebutkan bahwa hanya timah batangan yang bisa diekspor.

Ernawati Munadi

Timah batangan merupakan timah paduan atau campuran timah

Sebagian besar dari Anda, pembaca setia Warta Litbang Perdagangan pasti sudah sering membaca atau mendengar ulasan tentang kinerja ekspor Indonesia yang hingga saat ini masih didominasi oleh ekspor produk-produk primer. Tidaklah mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah sedang

giat-giatnya

mencanangkan

strategi

pembangunan

yang memfokuskan pada pengembangan industri hilir. Strategi pengembangan industri hilir itu sendiri telah melanda semua sektor kegiatan ekonomi Indonesia, tidak terkecuali sektor pertambangan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk hasil pertambangan. Di antara produk-produk tambang tersebut yang hingga saat ini merupakan primadona karena bernilai ekonomi tinggi diantaranya adalah batu bara, timah, biji besi, tembaga, mangan, bauksit, nikel, emas dan perak.

dengan logam lain (BRIK Timah, 2016) maupun tidak yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian yang termasuk dalam klasifikasi Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2007 dengan nomor Pos Tarif 8001 dan 8003.00.00.00. Sementara timah diklasifikasikan dalam pos tarif 8002.00.00.00 (sisa dan skrap timah) dilarang untuk diekspor sehingga bijih timah/pasir timah atau sejenisnya juga dilarang untuk diekspor. Persyaratan lain berdasarkan Permendag tersebut adalah batang timah yang diekspor memilki kadar timah minimal 99,85% London Metal Exchange (LME) dan sesuai dengan standar American Standar for Testing Material (ASTM) B.339-95 serta telah membayar lunas royalti atas timah yang diekpor dengan melampirkan kopi bukti setor royalti. Permasalahan Sektor Timah di Indonesia dan Kurangnya Insentif bagi Perkembangan Industri Hilir Timah Memang tidak bisa dipungkiri bahwa bagi pembuat kebijakan, mengatur kebijakan di bidang timah dan mungkin beberapa produk pertambangan yang lain merupakan situasi yang tidak mudah dan dilematis. Hal itu karena pemerintah selalu dihadapkan pada dilema untuk memilih dan melindungi dua kepentingan yang berbeda dan yang terkadang sangat bertolak belakang, misalnya harus melindungi produsen sekaligus juga konsumen. Terdapat dua permasalahan pokok dalam sektor timah yang dihadapi dan harus dilindungi oleh pemerintah serta harus dituangkan dalam bentuk kebijakan. Pertama, aktifitas ekonomi yang dilakukan terkait dengan komoditas timah telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah akibat kegiatan penambangan timah yang tidak terkendali, khususnya setelah tahun 1998 sejak diijinkannya masyarakat umum menambang timah yang sebelumnya dimonopoli oleh PT. Timah. Kondisi ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan


yang sangat parah khususnya untuk wilayah Bangka Belitung. WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume I. No. 13, Tahun 2017

27

Permasalahan kedua adalah kurang berkembangnya industri

memprihatinkan mengingat upaya untuk menghidupkan industri hilir

hilir timah di Indonesia. Hingga saat ini bijih timah yang ditambang

timah sudah dimulai jauh sebelum dikeluarkannya Undang-Undang

telah diproses menjadi timah batangan (tin ingot) sebelum di ekspor.

No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang merupakan

Dari total produksi timah batangan tersebut, sekitar 94% di ekspor

tahun dicanangkannya upaya untuk menumbuhkan industri hilir

dan hanya 6% yang mampu di serap oleh industri hilir timah dalam

di sektor pertambangan. Namun hingga delapan tahun dalam

negeri. Sebagai ilustrasi, Indonesia pada tahun 2015 mampu

implementasinya, Indonesia hanya mampu menghidupkan industri

memproduksi timah yang mencapai 84.000 metrik ton. Dengan

pengolahan dan pemurnian bijih timah menjadi timah batangan.

produksi tersebut Indonesia merupakan negara produsen timah

Timah batangan bukanlah produk akhir timah, timah batangan

kedua terbesar setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam

hanya merupakan produk setengah jadi yang digunakan sebagai

perdagangan timah dunia, bersama-sama dengan RRT, rata-rata

bahan baku untuk industri hilir timah yang merupakan bahan jadi

kedua negara mampu menguasai lebih dari 65% produksi timah

untuk industri yang menggunakan bahan baku timah, misalnya

dunia. Namun demikian, akibat kurang berkembangnya industri

industri otomotif dan elektronik. Hal itu juga jelas terlihat dari

hilir timah di Indonesia, 94% produksi timah Indonesia adalah

komposisi pendapatan ekspor Indonesia dari timah, di mana ekspor

untuk diekspor dalam bentuk timah batangan dan hanya 6% yang

logam timah murni batangan mencapai USD 1,1 miliar dan hanya

terserap oleh industri dalam negeri, berbeda dengan produksi timah

sebesar 0,1 miliar nilai ekspor Indonesia berupa produk timah (Trade

RRT yang hampir semuanya terserap oleh industri dalam negerinya

Map, 2016). Hal tersebut juga semakin jelas terlihat dari data impor

(International Tin Research Institute /ITRI, 2012).

timah Indonesia yang justru didominasi oleh produk hilir timah seperti

Situasi terkait kurang berkembangnya industri hilir timah tersebut

solder, tinfoil dan tinplate. Dengan nilai impor timah dan produk timah

juga jelas terindikasi melalui data perdagangan timah Indonesia.

pada tahun 2015 sebesar USD 39,8 juta, 98% nilai impor tersebut

Dengan total nilai ekspor yang mencapai USD 1,2 miliar, sekitar 94%

adalah timah solder (USD 38,5 juta), tinfoil sebesar 0,9% (USD 0,4

ekspor timah berupa timah murni batangan dan sisanya merupakan

juta) dan tinplate 0,8% (USD 0,3 juta) (Trade Map, 2016).

produk hilir timah (Trade Map, 2016). Data tersebut sungguh sangat

Kotak 1. Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ekspor Timah Permendag No. 04/2007 merupakan peraturan pertama yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan ekspor Timah. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh maraknya penambangan bijih timah dan kegiatan smelter timah yang tidak terkendali, sehingga pemerintah merasa perlu untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan yang tidak terkendali tersebut khususnya di Bangka Belitung. Dalam Permendag tersebut, pemerintah hanya mengizinkan ekspor Timah batangan yang memiliki kadar timah minimal 99,85% LME dan sesuai dengan standar American Society for Testing Material (ASTM) B.339-95 serta telah membayar lunas royalti atas timah yang diekpor dengan melampirkan copy bukti setor royalti. Dengan demikian, pemerintah melarang ekspor sisa dan skrap timah serta bijih timah/pasir timah. Setelah lima tahun diimplementasikan, pemerintah kemudian mencabut Permendag 04 tahun 2007 dan menggantinya dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah dengan perubahan mendasar pada revisi jenis timah yang dapat di ekspor. Melalui Permendag tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013 timah batangan dan timah dalam bentuk lainnya dapat di eskpor jika memiliki kandungan Stannum dengan kadar paling rendah 99,9% dan unsur pengotor paling tinggi 0,1%. Selain itu, timah solder juga dapat diekspor jika mengandung Stannum dengan kadar paling rendah 63% Sn dan Pb serta unsur pengotor paling tinggi 2%. Perubahan jenis timah yang bisa diekspor ini pada dasarnya untuk mengurangi dugaan terjadinya ekspor timah ilegal yang marak terjadi sejak diberlakukannya Permendag No. 04/2007 yang hanya membolehkan ekspor timah batangan. Pemerintah kembali merevisi peraturan ekspor Timah melalui Permendag No. 32/M-MDAG/PER/6/2013 tentang Ketentuan Ekspor Timah. Dalam Permendag No. 32/2013, pemerintah mewajibkan

28

semua perdagangan timah batangan untuk tujuan ekspor dilakukan melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) terhitung sejak 30 Agustus 2013, sementara timah dalam bentuk lainnya wajib diperdagangkan melalui BKDI per 1 Januari 2015. Masih diperbolehkannya ekspor timah non-batangan tanpa melalui BKDI ini juga diduga menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh eksportir nakal untuk melakukan perdagangan ilegal timah. Pada tahun 2014 pemerintah kembali merevisi peraturan terkait ekspor timah dengan diterbitkannya Permendag No. 44/2014 dan mencabut peraturan sebelumnya. Beberapa poin penting dalam Permendag No. 44/2014 adalah sebagai berikut: (1) Timah yang diatur dikelompokkan menjadi: a. Timah Murni Batangan, timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah oleh smelter (Pos tarif/HS 8001.10.00.00); b. Timah Murni Bukan Batangan, yaitu timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,93% dalam bentuk selain batangan atau dalam bentuk lainnya yang berbahan baku timah murni batangan (Pos tarif/ HS 8001.10.00.00); c. Timah Solder, yaitu timah paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang digunakan untuk menyolder dan mengelas (Pos tarif/HS 8003.00.10.00, ex. 8003.00.90.00, ex. 8311.30.90.10, ex. 8311.90.00.00, ex. 3810.10.00.00); dan d. Timah Paduan Bukan Solder, yaitu timah paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang tidak digunakan untuk menyolder dan mengelas (Pos tarif/HS 8001.20.00.00, 8007.00.20.00, 8007.00.99.90); (2) Timah dapat diekspor jika telah membayar iuran produksi/royalti bagi timah murni batangan, dan membayar iuran produksi/royalti atas bahan baku timah yang digunakan bagi timah murni bukan batangan, timah solder dan timah paduan bukan solder;


(3) Perusahaan Timah wajib memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Timah (ET-Timah) yang dibedakan menjadi ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri. ET Timah Industri adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Murni Bukan Batangan, Timah Solder, dan/atau Timah Paduan Bukan Solder, (4) Timah yang akan diekspor wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang dan dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Setahun kemudian, Pemerintah kembali merevisi beberapa pasal dalam Permendag No. 44/2014 dalam Permendag 33/2015. Beberapa perubahan dalam Permendag terbaru tersebut adalah: (1) Jenis timah yang dapat diekspor yang sebelumnya dikelompokkan menjadi empat kelompok kini berubah menjadi tiga kelompok, yaitu Timah Murni Batangan, Timah Solder, dan Barang Lainnya dari Timah. Timah Murni Batangan memiliki kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah oleh smelter (Pos Tarif/HS ex. 8001.10.00.00). Timah Solder memiliki kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7% yang digunakan untuk menyolder dan mengelas (Pos Tarif/HS ex.8003.00.10.00; ex.8003.00.90.00; ex.8311.30.90.10; ex.8311.30.90.90; ex.8311.90.00.00; ex.3810.10.00.00). Sedangkan Barang Lainnya Dari Timah memiliki kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96% dalam bentuk pelat, lembaran, strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat (Pos Tarif/HS ex.8007.00.20.00; ex.8007.00.30.00; ex.8007.00.40.00; ex.8007.00.91.00; ex.8007.00.92.00; ex.8007.00.99.10; ex.8007.00.99.90). Selain tiga jenis timah tersebut dilarang untuk diekspor. Permendag 33/2015 juga mengatur Perdagangan

Bursa Timah. Perdagangan Bursa Timah, sebelum diekspor Timah Murni Batangan wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah diubah menjadi Timah Murni Batangan yang akan diekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah. Permendag 33/2015 juga menambahkan beberapa pasal baru sebagai berikut: a. Royalti; Timah dapat diekspor jika telah membayar iuran/produksi royalti yang telah diverifikasi oleh Dirjen Minerba ESDM, dilengkapi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). b. Wajib sertifikat Clear and Clean (CnC) bertujuan untuk ketelusuran asal barang; Asal usul bijih timah yang digunakan untuk bahan baku Timah Murni Batangan harus Clear and Clean (CnC), sementara untuk Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah dilengkapi bukti pembelian bahan baku Timah Murni Batangan dari bursa timah. c. Persetujuan Ekspor (PE); Sebagai instrumen pengawasan digunakan mekanisme Persetujuan Ekspor untuk mencantumkan perkembangan kinerja ekspor timah serta pelaku usaha dari waktu ke waktu. Sementara itu mengenai Tata Niaga Ekspor melalui instrumen Eksportir Terdaftar Timah (ET-Timah), Perusahaan Timah wajib memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Timah (ETTimah). Sebelumnya ET-Timah Murni Batangan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Solder. Untuk ketentuan baru menjadi sebagai berikut: 1. ET-Timah Murni Batangan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Timah Murni Batangan; dan 2. ET-Timah Industri adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah.

Berdasarkan pada beberapa peraturan terkait dengan ekspor timah mulai dari Permendag 04/2007, Permendag 78/2012, Permendag 32/2013, dan Permendag 44/2014, terlihat bahwa di dalam mengatur kebijakan ekspor timah di Indonesia, pemerintah sepertinya lebih berfokus pada upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam (sustainable resources) dan kelestarian lingkungan hidup, serta berdasarkan pada peraturan yang terakhir yaitu Permendag 33/2015 sebagai upaya untuk mendukung terciptanya good mining practices melalui proses Clear and Clean (CnC) dan menekan penyelundupan ekspor timah ke luar negeri. Namun, pemerintah di saat yang sama kurang memperhatikan perkembangan industri hilir Timah yang sebetulnya juga sangat mengharapkan perlindungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang bisa memberikan insentif bagi tumbuh kembangnya industri hilir timah yang memang seharusnya perlu untuk didorong pertumbuhannya jika Indonesia ingin menjadi tuan di negerinya sendiri. Beberapa Hambatan Perkembangan Industri Timah Paling tidak ada empat alasan mengapa Permendag No. 33 tahun 2015 justru malah dirasakan menghambat perkembangan industri hilir timah di Indonesia. Keempat alasan tersebut adalah sebagai berikut: Sumber: ruanagita.blogspot.co.id (2017)

(1) Definisi terkait dengan produk timah yang bisa diekspor. WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume I. No. 13, Tahun 2017

29

Bagi beberapa pelaku industri khususnya industri hilir timah,

menciptakan proses administrasi yang lebih panjang, tanpa

Permendag No. 33 Tahun 2015 dirasakan sangat tidak

ada insentif harga yang lebih murah.

berpihak kepada industri hilir timah mengingat Permendag

(4) Ketentuan

syarat

penerbitan

Laporan

Surveyor

(LS)

tersebut membatasi bentuk solder yang boleh diekspor hanya

mendorong biaya ekspor yang sangat mahal dan tidak

sebatas pada: (1) Timah Murni Batangan, (2) Timah Solder, dan

efektif sehingga membebani eksportir solder. Persyaratan LS

(3) Barang Lainnya dari Timah beserta spesifikasi teknisnya.

ini dirasakan redundant dan cenderung membebani karena

Padahal

timah

bahan baku timah yang dibeli sudah melalui proses CnC

bisa untuk mendukung industri yang menggunakan timah

dan jika LS masih diberlakukan karena biaya LS sepenuhnya

sebagai bahan baku bisa sangat bervariasi sehingga dalam

dibebankan kepada perusahaan, kecuali jika biaya tersebut

perkembangannya memungkinkan adanya pembentukan

tidak dibebankan kepada perusahaan. Persyaratan untuk

varian baru produk timah. Selain itu, pembeli timah juga kerap

pemeriksaan pra-pengapalan (LS) bagi barang yang di ekspor

kali menentukan sendiri desain atau spesifikasi yang diminta.

diatur dalam Keputusan Kementerian Perdagangan Nomor

Varian baru dan juga spesifikasi serta desain yang diminta

13/M-DAG/PER/3/2012 mengenai Ketentuan Umum Ekspor.

serta ditentukan oleh pembeli ini tidak masuk dalam kategori

Permendag No. 13/2012 menetapkan bahwa ekspor produk

dan persyaratan yang ada dalam Permendag No. 33 Tahun

yang dibatasi ekspornya wajib tunduk pada persyaratan

2015, sehingga pada akhirnya industri hilir timah tidak bisa

pra-pengapalan sebelum produk meninggalkan pelabuhan

melakukan ekspor produk turunan timah tersebut karena

keberangkatan yang ditunjukkan dalam Laporan Surveyor.

terkendala dengan pembatasan bentuk dan varian yang bisa

Terkait dengan penerbitan LS untuk ekspor produk industri

di ekspor.

hilir timah, yang dikeluhkan oleh pelaku industri adalah

perkembangan

teknologi,

penggunaan

(2) Persyaratan CnC. Ekspor tin anode dan solder dengan

terkait mahalnya biaya penerbitan LS bagi eksportir produk

spesifikasi kurang dari 99,7% seharusnya diperbolehkan

industri hilir timah yang jumlahnya tidak banyak. Eksportir

karena bahan baku sudah CnC. Pembatasan spesifikasi ini

mengeluhkan bahwa biaya penerbitan LS untuk jumlah ekspor

kerap mengurangi potensi pangsa pasar ekspor produk

solder sebanyak 129 kg lebih mahal dari LS untuk solder

turunan solder.

sebanyak 1 ton. Besaran biaya LS ini mengalami kenaikan dari

(3) Perdagangan dalam negeri yang melalui Bursa Berjangka

sebelumnya hanya Rp 2,5 juta per shipment saat ini menjadi

Komoditi. Produsen solder tidak bisa mendapatkan harga

Rp 7,5 juta per shipment (PT. Solder Indonesia dan Data

material yang kompetitif karena adanya keharusan pembelian

primer, FGD). Akibatnya, bagi industri solder powder, akan

melalui bursa. Padahal jika dibandingkan dengan kondisi di

lebih menguntungkan dan lebih nyaman serta lebih murah

luar negeri, produsen seringkali mendapatkan material dengan

impor timah solder dari negara lain daripada memproduksi

harga dibawah pasar internasional. Adanya persyaratan

solder powder dan di ekspor keluar negeri. Untuk mengekspor

pembelian bahan baku melalui pasar bursa ini juga telah

produk industri hilir timah, pengusaha dihadapkan banyak

Gambar: Youtube (2017)

30


kendala yang menambah biaya tinggi sehingga menakutkan bagi investor asing dan membebani industri hilir timah solder. Dukungan Pemerintah Untuk Pengembangan Industri Hilir Timah Harus dipahami bahwa industri hilir timah tidak hanya berhenti pada industri pengolahan bijih timah menjadi timah batangan, namun industri yang mampu mengolah timah batangan menjadi tin solder, tinfoil, tin powder, tin casting & plating, dan masih banyak lagi. Namun demikian, mengingat produk-produk yang dihasilkan

Sumber: Majalah Timah Online (2017)

oleh industri hilir timah tersebut akan berguna jika digunakan

sehat dan kompetitif, industri solder global akan selalu bergerak

sebagai input industri lain, misalnya elektronik dan otomotif maka

merelokasi industrinya ke negara-negara low-cost dan low labor-

upaya pengembangan industri hilir timah juga sangat ditentukan

cost. Industri berusaha mendekatkan dan mencari kemudahan

oleh berkembangnya sektor-sektor tersebut. Timah diperkirakan

akses pada sumber bahan baku. Selain itu industri juga

akan sangat strategis dalam perekonomian global seiring dengan

mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur yang memadai,

pesatnya perkembangan teknologi digital dalam dua dekade

keamanan dan kepastian hukum atas investasinya. Perkembangan

terakhir ini.

industri solder global menunjukkan kecenderungan banyak

Saat ini timah telah banyak digunakan untuk mendukung

perusahaan solder besar didunia mendirikan pabriknya dibeberapa

produk inovasi diantaranya sebagai bahan produksi layar LCD

negara. Satu perusahaan solder bisa mendirikan pabrik pada

atau TV plasma, layar smartphone dan sensor cahaya. Timah

2-5 negara. Hampir semua perusahaan solder besar tersebut

juga telah digunakan sebagai paduan bahan baku untuk kaca

mendirikan sedikitnya satu (bahkan lebih) pabrik solder di RRT

oksida transparan dan konduktif atau Transparent Conducting

(Mulyana, 2016) . RRT memiliki lebih dari 500 pabrik solder besar

Oxides (TCO), diantaranya Indium Tin Oxide (ITO) yang merupakan

maupun kecil, terdiri dari perusahaan solder asing maupun lokal.

perpaduan

Oksida.

Untuk melindungi keberadaan industri elektronik dan menjamin

Perpaduan kedua senyawa tersebut sebagian besar digunakan

kebutuhan soldernya di RRT, maka produk solder tertentu dilarang

dalam pembuatan gelas kaca pada layar smartphone (Azom.com,

untuk diekspor. Beberapa perusahaan solder besar tersebut juga

2014). Beberapa industri yang juga akan banyak menggunakan

ada yang mendirikan pabriknya dibeberapa negara ASEAN (antara

timah sebagai komponen bahan baku diantaranya adalah packing

lain di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina 2003-2008, Vietnam

atau kemasan, konstruksi, dan transportasi (ITRI, 2012).

2010-2011) (Mulyana, 2016)1.

antara

Indium

Oksida

dengan

Timah

Dengan demikian, strategi pengembangan industri hilir timah

Dukungan pemerintah melalui kebijakan Permendag No. 33

dapat difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) Pengembangan industri

Tahun 2015 seperti yang sudah diidentifikasi di atas, ternyata

timah hilir untuk mendukung peningkatan konsumsi dalam negeri

justru ditengarai menjadi penyebab kenapa tidak ada investor

dengan catatan industri yang menggunakan produk industri hilir

asing tertarik investasi industri hilir timah di Indonesia. Perusahaan

timah seperti industri elektronik dan otomotif cukup berkembang,

industri solder di Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar dua belas

dan (2) Pengembangan industri hilir timah untuk pasar ekspor.

perusahaan, seharusnya bisa ditumbuhkembangkan menjadi lebih

Mengingat masih kurang berkembangnya industri-industri yang

banyak. Hal itu juga karena satu pabrik solder (produk solder asli)

menyerap produk industri hilir timah, seperti industri elektronik dan

bisa mempekerjakan karyawan lima kali lebih banyak dibandingkan

otomotif, maka prospek pengembangan industri hilir timah harus

satu pabrik tin smelter maupun tin wire dalam kapasitas produksi

di arahkan untuk pasar ekspor. Strategi pengembangan industri

yang sama banyaknya. Uluran tangan pemerintah masih sangat

hilir timah untuk memperkuat konsumsi dalam negeri maupun

diperlukan bagi percepatan pertumbuhan industri solder di

untuk pasar ekspor memerlukan dukungan pemerintah melalui

Indonesia, terutama bila ada kemauan dan keseriusan pemerintah

iklim usaha yang kondusif dan mampu memberikan insentif bagi

dalam

pengembangan industri hilir timah. Pemerintah bukan hanya

ekonomis yang ada.

perlu mendorong tumbuhnya investasi industri hilir timah, namun pemerintah perlu juga untuk mendukung iklim perdagangan khususnya ekspor produk industri hilir timah Indonesia. Industri solder global misalnya, seperti industri lain pada umumnya, 1

demi

menjamin

keberlangsungan

industri

yang

menggerakkan,

menangkap,

dan

merebut

peluang

BIODATA PENULIS Nama

: Ernawati Munadi

Profesi

: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya Email

: [email protected]

Timah paduan adalah kombinasi, dalam larutan atau senyawa, dua atau lebih elemen dan paling tidak salah satunya adalah timah.


31

B E R I T A P E N D E K P E R D A GANGAN produksi atau pemasaran baik barang maupun jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau bahkan melawan hukum. Praktikpraktik seperti ini pada akhirnya menghambat persaingan bisnis seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak

DUMPING

Sehat, Pasal 1 ayat (6). Perbedaan harga yang terjadi antar produk dalam negeri dengan produk impor menimbulkan permasalahan baru. Pasar domestik yang dikuasai industri lokal akan merasa dirugikan dengan tindakan tersebut. Permasalahan dumping banyak terjadi untuk beberapa produk impor. Informasi terkait praktik dumping yang terjadi di Indonesia juga telah dikemukakan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam laman situs resminya (kadi.kemendag.go.id, 30 Desember 2016). KADI masih menemukan praktik dumping pada beberapa produk impor, bahkan terjadi perluasan jenis-jenis produk impor yang dituduh dumping. Sebelumnya, produk besi baja menjadi produk dominan yang mengalami dumping. Namun, jenis produk lainnya juga mulai mengalami hal yang serupa.

Kemajuan teknologi dan informasi global yang semakin pesat membawa perubahan pada berbagai hal. Salah satu perubahan yang terlihat adalah cara memenuhi kebutuhan setiap individu, tanpa terkecuali masyarakat Indonesia. Pola yang terjadi saat ini, seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu tokoh dunia dalam bidang ekonomi, yaitu Adam Smith (1776) dalam tulisannya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, manusia akan terus berusaha mendorong dirinya untuk memperoleh peningkatan kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Keinginan untuk meningkatkan kebutuhan dalam bidang perdagangan terlihat dari bagaimana setiap negara mulai berlomba-lomba melakukan perdagangan dengan negara lain untuk meningkatkan surplus. Dengan keterbukaan akses pasar yang terjadi saat ini, serta banyaknya perjanjian kerja sama bilateral atau regional dengan negara lainnya, semakin memudahkan proses perdagangan antar negara, sehingga muncul istilah perdagangan tanpa batas. Setiap negara akan mudah melakukan kegiatan ekspor impor dengan negaranegara yang telah memiliki perjanjian perdagangan. Kemudahan proses perdagangan bukan hanya memberikan pengaruh positif, tetapi juga berdampak negatif pada pasar dalam negeri. Akses pasar yang semakin mudah menyebabkan banyak produk-produk impor yang beredar di pasar domestik. Peredaran produk impor tidak akan menjadi masalah dan berdampak signifikan jika harga impor memiliki nilai yang sama atau lebih tinggi dari harga domestik. Akan tetapi yang terjadi saat ini, harga impor beberapa produk yang masuk ke pasar domestik lebih murah dibandingkan harga produk tersebut di negara asal (dumping). Kondisi ini menimbulkan unfairtrade atau persaingan dagang yang tidak sehat antar pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan

32

Berdasarkan data KADI tahun 2016, permasalahan ini telah terjadi di awal tahun 2000-an. Pada tahun 2001, terdapat satu kasus dumping mengenai Sorbitol. Tahun 2004 terdapat tiga kasus dumping mengenai Calsium Carbid, Carbon Black dan Uncoated Writing & Printing Paper. Tahun 2005 terdapat dua kasus dumping mengenai Paracetamol dan Wheat Flour. Pada tahun 2010 terdapat tiga kasus dumping mengenai Alumunium Mealdish, Polyester Staple Fiber, I & H Section dan kasus dumping terus bertambah sampai sekarang. Tercatat hingga akhir 2016, KADI telah menyelesaikan delapan penyelidikan dan menemukan adanya impor produk dumping di pasar domestik yang bukan hanya melanda industri besi baja seperti produk Cold Rolled Coil/ Sheet, Hot Rolled Coil, Hot Rolled Plate, I dan H Section serta beberapa produk lainnya. Saat ini dumping diperkirakan sudah meluas pada industri lainnya seperti industri Tepung Gandum, Pisang Cavendish, BiAxially Oriented Polypropylene Film, hingga Amonium Nitrat (kadi. kemendag.go.id, 30 Desember 2016). Tindakan dumping untuk produk-produk tersebut menjadi hal yang bisa merugikan, baik ditingkat produsen maupun konsumen. Makin maraknya tindakan praktik dumping yang terjadi saat ini juga menyebabkan tekanan yang berdampak injury bagi industri dalam negeri. Perluasan dari jenis-jenis produk yang terkena dumping juga menjadikan peringatan untuk setiap stakeholder, baik itu pemerintah maupun industri dalam negeri untuk turut serta dalam melakukan pengawasan berkala di pasar domestik. Salah satunya dengan rutin melakukan pengecekan besaran impor dan harga produkproduk yang juga dihasilkan oleh industri dalam negeri. Langkah preventif ini diharapkan mampu mencegah terjadinya injury di pasar domestik sehingga kegiatan perdagangan berjalan fair. (Ayu Wulandani)


Kemudahan Berbisnis atau biasa disebut Ease of Doing Business (EODB) merupakan salah satu indikator keterbukaan ekonomi suatu negara. Apabila suatu negara berada di peringkat yang tinggi dalam ranking EODB, maka semakin mudah untuk membuka bisnis di negara tersebut. Terdapat 10 faktor yang

KEMUDAHAN

mempengaruhi peringkat EODB, diantaranya: starting a business, dealing with construction permit, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts dan resolving insolvency (eodb.ekon.go.id, 2016). Menurut data Bank Dunia (World Bank) yang dihitung sampai dengan Juni 2016, peringkat pertama EODB untuk tahun 2017 ditempati oleh Selandia Baru, diikuti oleh Singapura dan Denmark sebagai tiga besar negara dengan kemudahan berbisnis di dunia. Lalu bagaimana dengan

Indonesia

posisi Indonesia? Pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat 106 dari 190 negara yang disurvei. Untuk tahun 2017, Indonesia berhasil naik 15 peringkat ke peringkat 91, sekaligus

posisi ini masih lebih rendah dibandingkan Negara-negara ASEAN

menjadi 10 besar negara dengan peningkatan paling besar di

lainnya, dimana Singapura menduduki peringkat dua, Malaysia

dunia.

di peringkat 23, Thailand di peringkat 46, Brunei Darusalam di

Dalam laporan yang diluncurkan World Bank tahun 2016

peringkat 72 dan Vietnam di peringkat 82.

yang berjudul: “Doing Business 2017: Equal Opportunity for All”,

Beberapa indikator EODB memang naik, namun peringkat

juga disebutkan bahwa reformasi bisnis yang telah dilakukan

91 jelas bukan posisi yang terbaik. Akan tetapi, seiring dengan

di tujuh area berdampak signifikan pada kenaikan peringkat

berjalannya waktu dan pelaksanaan program-program penunjang

Indonesia dalam EODB, antara lain kemudahan bisnis, akses

yang terkait dengan EODB berjalan dengan lancar, peringkat

listrik, pendaftaran property, perolehan modal, pembayaran pajak,

Indonesia diharapkan akan terus membaik. Target Presiden bisa

perdagangan antar pulau dan penandatanganan kontrak. Dari

menjadi kenyataan, jika seluruh pihak terkait dapat menjalankan

ketujuh area tersebut, terdapat tiga area yang tidak ada gender-

tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara profesional dan

related barriers yaitu memulai bisnis, mendaftarkan property, dan

transparan.

penandatanganan kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada

Untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam ranking EODB

halangan, baik untuk laki-laki dan perempuan, dalam berpartisipasi

pemerintah telah melakukan banyak hal, antara lain melakukan

di ketiga area tersebut. Namun demikian, masih banyak hal yang

berbagai deregulasi terkait peraturan-peraturan yang dinilai

harus diperbaiki dari area-area tersebut.

menghambat usaha, mempercepat waktu pelayanan, membuat

Pembangunan infrastuktur di Indonesia masih belum merata.

izin melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memberlakukan

Pembangunan infrastuktur masih berpusat di pulau Jawa, dan

izin online, serta penegakkan hukum. Selain itu, pemerintah

belum dirasakan manfaatnya secara merata di daerah-daerah lain,

melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah

sehingga diperlukan pembangunan yang merata khususnya diluar

melakukan pemetaan untuk perbaikan terhadap masing-masing

pulau Jawa. Selain itu survey EODB yang dilakukan oleh World

indikator yang diukur dalam EODB. Seluruh upaya ini diharapkan

Bank hanya dilakukan di Jakarta dan Surabaya, sehingga masih

dapat selesai pada bulan Maret 2017 sehingga akan menaikkan

banyak wilayah yang belum ter-cover untuk diteliti dan dilihat lebih

rangking EODB Indonesia untuk tahun 2018 (Kemenko bidang

dalam sesuai indikator-indikator dalam ranking EODB.

Perekonomian, 2017).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan untuk

Kementerian

Perdagangan

sendiri

telah

melakukan

membuka perdagangan dan investasi selebar-lebarnya (tempo.

berbagai deregulasi di sektor perdagangan yang bertujuan

co, 2016), sesuai dengan program Nawacita (9 program prioritas),

untuk mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang

agar banyak modal yang masuk serta meningkatkan daya saing

mengekang kebebasan gerak modal, barang dan jasa. Hingga

produk dalam negeri. Untuk itu, Presiden juga menargetkan

awal tahun 2017, Kementerian Perdagangan telah memangkas 45

Indonesia masuk dalam peringkat 40 besar EODB dunia di tahun

regulasi perizinan, diantaranya terkait Angka Pengenal Impor (API),

mendatang. Ini merupakan langkah yang cukup ambisius, dimana

Impor produk hortikultura, Impor tekstil dan produk tekstil, ekspor

untuk tahun 2017 Indonesia masih berada di peringkat 91, dan

produk kehutanan, dan ekspor CPO. (Bryan Zaharias)


33

Menanti Manfaat Berkelanjutan dari Paket Kebijakan Ekonomi Sejak bulan September 2015 hingga akhir tahun 2016,

Empat belas PKE yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk

mencakup berbagai sektor dengan beragam penerima manfaat,

meningkatkan kinerja perekonomiannya dengan mengeluarkan

diantaranya adalah kemudahan investasi untuk para investor dari

berbagai Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). PKE diharapkan

dalam dan luar negeri, fasilitas logistik untuk industri di dalam

dapat menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang

negeri, kemudahan kredit bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM),

terjadi, memberikan kemudahan bagi dunia usaha, dan memacu

pembentukan agregator ekspor atau perusahaan pengepul untuk

pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat tumbuh dan

mendukung ekspor produk UKM, pembangunan perumahan

berkembang lebih baik di tengah perekonomian global yang

terjangkau untuk masyarakat, serta penyusunan panduan peta

masih melambat. PKE juga merupakan bentuk reformasi ekonomi

jalan bagi perdagangan elektronik. Fokus pemerintah dari seluruh

sesuai Visi Nasional Pemerintah Indonesia tahun 2014-2019,

PKE yang telah dikeluarkan tersebut adalah pada enam area

yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, mandiri

reformasi ekonomi yang mendasari setiap kebijakan dalam PKE,

di bidang ekonomi, dan berkarakter budaya yang khas (Satgas

yaitu investasi, industri, logistik, pariwisata, ekspor dan daya beli.

Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, 2016).

Tabel 1. Rangkuman Paket Kebijakan Ekonomi ke I s.d XIV Paket Kebijakan Ekonomi (PKE)

Fokus PKE

PKE ke-I (9 September 2015)

• Deregulasi

• Percepatan Proyek Strategis

• Mendorong Perumahan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR)

PKE ke-II (29 September 2015)

• Program Penerbitan Izin 3 Jam

• Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Industri Transportasi

• Fasilitas Logistik Terpadu

PKE ke-III (7 Oktober 2015)

• Tarif Bahan Bakar dan Listrik yang Lebih Rendah

• Penyederhanaan Izin Lahan untuk Aktivitas Investasi

• Memperluas Penerima Kredit Usaha Kecil

PKE ke-IV (15 Oktober 2015)

• Sistem Upah yang Adil, Sederhana dan Dapat Diproyeksikan

• Kemudahan dan Keterjangkauan Kredit Usaha Kecil

PKE ke-V (23 Oktober 2015)

• Penurunan Pajak Revaluasi Aset

• Menghilangkan Perpajakan Ganda untuk Dana Investasi Real Estate (DIRE)

PKE ke-VI (5 November 2015)

• Pengembangan KEK

• Kemudahan Pasokan Air

• Penyederhanaan Perizinan Impor untuk Produk Farmasi

PKE ke-VII (4 Desember 2015)

• Percepatan Proses Sertifikasi Tanah

• Insentif Pajak bagi Industri Padat Karya

PKE ke VIII (21 Desember 2015)

• Kebijakan Satu Peta

• Konstruksi Kilang

• Insentif bagi Industri Penerbangan

PKE ke IX (27 Januari 2016)

• Percepatan Konstruksi untuk Infrastruktur Kelistrikan

• Stabilisasi Harga Daging

• Deregulasi pada Sektor Logistik

PKE ke X (11 Februari 2016)

• Melonggarkan Pembatasan Investasi

PKE ke XI (29 Maret 2016)

• Insentif DIRE Kredit Usaha Berorientasi Ekspor

• Indonesia Single Risk Management - ISRM

• Pengembangan Industri Farmasi

PKE ke XII (28 April 2016)

• Penyederhanaan Perizinan, Prosedur, Durasi dan Biaya memulai Bisnis di Indonesia

PKE ke XIII (24 Agustus 2016)

• Percepatan Pembangunan Perumahan Terjangkau

PKE ke XIV (10 November 2016)

• Panduan Strategis Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (roadmap e-commerce)

Sumber: Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (2016)

34


Salah satu langkah utama pemerintah dalam merealisasikan setiap PKE adalah melakukan deregulasi peraturan yang terkait.

peringkat 106 pada tahun 2016 menjadi peringkat 91 pada tahun 2017 (World Bank, 2016).

Hingga akhir tahun 2016, pemerintah telah menyelesaikan

Beberapa keberhasilan implementasi PKE tersebut tentu belum

deregulasi seluruh peraturan terkait dengan PKE ke I-XIII, yaitu

merupakan hasil maksimal dari seluruh PKE yang dikeluarkan oleh

sebanyak 203 peraturan pokok yang dikeluarkan oleh pemerintah

pemerintah. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan

pusat. Namun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan

evaluasi dan pemantauan terhadap peraturan yang sudah diubah

rumah untuk menyelesaikan deregulasi peraturan pokok terkait

agar tetap sejalan dengan isi PKE melalui kegiatan uji substansi

PKE ke XIV. Mendukung langkah deregulasi dan debirokratisasi

secara berkala yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas)

ini, Kementerian Perdagangan juga telah memangkas 45 regulasi

Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi di

dari 169 perizinan di bidang perdagangan. Selain itu, hingga akhir

bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Februari 2017 Kementerian Perdagangan telah meluncurkan 98

Pada

akhir

2016,

Satgas

Percepatan

dan

Efektivitas

perizinan online dan 47 diantaranya menggunakan tanda tangan

Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (2016) mencatat masih banyak

digital (Kemendag, 2017).

isi PKE yang belum dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal

Selama sekitar 20 bulan sejak diluncurkan, PKE sudah

oleh para penerima manfaat. Satgas juga mencatat masih banyak

mulai menunjukkan beberapa hasil yang manfaatnya dapat

tugas rumah pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan

langsung dirasakan masyarakat. Beberapa hasil kebijakan

yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha terkait dengan

PKE tersebut adalah Pendirian 28 Pusat Logistik Berikat (PLB)

implementasi PKE, terutama terkait dengan tumpang tindih

yang akan mempermudah industri dalam mendapatkan bahan

regulasi pusat dan daerah, belum adanya regulasi turunan yang

baku, Penyelenggaraan Layanan Perizinan Investasi 3 Jam,

mendukung pelaksanaan PKE serta kurangnya koordinasi antara

Pembangunan Kawasan Industri Kendal, Pembiayaan Ekspor

seluruh institusi pemerintah di pusat dan daerah. Oleh karena

melalui Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE),

itu, implementasi PKE di masa yang akan datang membutuhkan

Peningkatan Investasi Pariwisata, serta Penetapan Sistem

kerja keras dan kerja sama dari seluruh institusi pemerintah dan

Pengupahan atau Standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain

masyarakat agar manfaat PKE dapat terus dinikmati secara luas

itu, PKE juga berhasil ikut mendongkrak nilai Indeks Kemudahan

dan berkelanjutan serta mendukung terwujudnya perekonomian

Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia dari

Indonesia yang berkualitas. (Primakrisna T.)

Sumber: surabaya.proxsisgroup.com (2017)


35

Peningkatan Nilai Tambah

dan Daya Saing Melalui

Green Industry

tersebut ramah lingkungan. Selain mencantumkan logo dan label, perusahaan tekstil di Hongkong juga diharuskan untuk menunjukkan proses produksi yang berbasis kimiawi, proses pewarnaan tekstil, dan tempat kerja yang memadai serta menggunakan lebih banyak bahan baku yang alami atau bio-degradable (hong-kong-economyresearch.hktdc.com, 2016). Tidak bisa dipungkiri bahwa permintaan impor dunia juga akan

Pemerintah saat ini terus mendorong industri hijau (green industry)

lebih mengarah kepada produk-produk yang ramah lingkungan.

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Sebagai contoh, permintaan impor produk furnitur ramah lingkungan

Selain itu, penerapan industri hijau juga merupakan salah satu

di pasar Eropa meningkat, mengingat kepedulian masyarakat Eropa

faktor pendorong daya saing. Upaya ini sejalan dengan komitmen

terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi penggunaan

menangkap peluang pasar di luar negeri, diharapkan Indonesia juga

energi dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Pembangunan

dapat mendorong implementasi penerapan industri hijau domestik

industri nasional berorientasi industri hijau juga tercantum dalam

baik untuk orientasi ekspor maupun orientasi pasar dalam negeri.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

Penerapan kebijakan industri hijau ini juga diharapkan terjadi

dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-

pada sektor-sektor unggulan ekspor Indonesia misalnya di sektor

20135 (Kementerian Perindustrian, 2016).

kelapa sawit. Sebagai salah satu komoditi utama ekspor Indonesia,

Untuk mendorong penerapan industri hijau, Kementerian

industri minyak kelapa sawit atau CPO juga saat ini tengah didorong

Perindustrian mengeluarkan Standar Industri Hijau (SIH) dalam

untuk mengimplementasikan green industry melalui program Palm

proses produksi pada 17 industri, yakni industri semen portland,

Oil Green Economic Zone (POGEZ). Kawasan di Indonesia yang

ubin keramik, pulp dan kertas, susu bubuk, pupuk buatan tunggal,

akan difokuskan menjadi zona ekonomi hijau untuk pengembangan

pengasapan karet, karet remah, tekstil (pencelupan, pencapan dan

minyak kelapa sawit adalah Kawasan Industri Berau, Provinsi

penyempurnaan), gula kristal putih, kaca pengaman berlapis, kaca

Kalimantan Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau dan Kawasan Industri

pengaman diperkeras, barang lainnya dari kaca, kaca lembaran,

Sei Mangkei, Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan POGEZ

penyamakan kulit, pengawetan kulit, baja flat product dan baja long

merupakan inisiatif dari Indonesia dan Malaysia sebagai negara

product. Kementerian Perindustrian berharap SIH dapat menjadi

produsen CPO terbesar di dunia. Selain kedua negara ini, POGEZ

acuan proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan, sehingga

juga akan diikuti oleh negara produsen lainnya seperti Brazil, Nigeria,

hasil produksi menjadi berdaya saing dan menciptakan nilai tambah.

Pantai Gading dan Thailand. Pembangunan POGEZ ini bertujuan

Menurut Kementerian Perindustrian (2016), pada tahap awal yakni

untuk mendorong industri CPO yang ramah lingkungan, sehingga

tahun 2016, implementasi SIH masih bersifat sukarela, namun

memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing komoditas

setelah semua infrastruktur siap, maka SIH akan diwajibkan kepada

CPO di pasar global.

seluruh pelaku industri. Dalam lima tahun ke depan, diperkirakan semua industri di dalam negeri telah siap menerapkan SIH.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya industri hijau di Indonesia semakin tampak seiring meningkatnya permintaan produk

Tren green industry atau industri hijau juga tercermin secara

green industry, contohnya pada industri otomotif yakni mobil jenis

spesifik pada industri tertentu di beberapa negara, seperti pada

Low Cost Green Car (LCGC). Secara kumulatif selama periode

industri otomotif di Korea Selatan dan industri tekstil di Hongkong.

Januari-November 2016, penjualan mobil jenis LCGC meningkat

Pemerintah Korea Selatan bahkan membentuk kluster regional untuk

sekitar 41,5% dibandingkan penjualannya pada periode yang

penelitian dan pengembangan komponen otomotif untuk “green

sama tahun lalu (Gaikindo, 2016). Bukan hanya permintaan pada

vehicle”. Pemerintah Korea Selatan juga menargetkan peningkatan

industri berat, preferensi masyarakat Indonesia terhadap produk

penjualan “green vehicle” yakni berupa traditional gasoline-electric

ramah lingkungan juga tercermin dari produk sehari-hari seperti

hybrids, plug-in electric hybrids (PHEV), pure electric vehicles

perlengkapan rumah tangga, makanan dan kemasan.

(EV), dan hydrogen fuel cell cars sebesar 20% pada tahun 2020 (hybridcars.com, 2016).

Seiring besarnya potensi permintaan baik di pasar global maupun di pasar domestik tersebut, maka upaya pengembangan industri

Penerapan green industry juga diimplementasikan pada

hijau domestik sangat penting untuk dilakukan. Pengembangan

sektor tekstil di Hongkong. Produk tekstil di Hongkong diharuskan

industri hijau juga dapat mendorong kinerja perdagangan menjadi

mencantumkan logo bluesign ® standard dan berbagai label lainnya

lebih berkualitas karena akan tercipta nilai tambah dan peningkatan

seperti Global Organic Textile Standard (GOTS), the Oeko-Tex ®

daya saing dari produk yang dihasilkan. Pengembangan industri hijau

Standard 100, Oeko-Tex ® Standard 1000, Global Green Tag ®

juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sustainable.

dan NSF Sustainability untuk menunjukkan bahwa produk tekstil

(Fitria Faradila)

36


SERBA SERB I BPPP Selenggarakan Diseminasi Hasil-Hasil Kajian dan Pengembangan Perdagangan di Solo

Agustina sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan,

Badan

Pengembangan Perdagangan, serta Dody Edward sebagai Staf

(BPPP)

Pengkajian

bekerjasama

dan dengan

Pengembangan Dinas

Perdagangan

Perdagangan

Kota

Tjahya Widayanti sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kasan sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Ahli Bidang Hubungan Internasional.

Surakarta menyelenggarakan Diseminasi Hasil-Hasil Kajian dan

Pengembangan

Perdagangan

dengan

tema

“Peran

Perdagangan Jasa dalam Meningkatkan Ekspor” pada hari Kamis, 26 Januari 2017 di Hotel The Royal Surakarta Heritage Solo. Acara Diseminasi dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Surakarta dan dihadiri oleh Kepala BPPP, para pejabat Eselon II di lingkungan BPPP, akademisi, asosiasi, pelaku usaha serta perwakilan dari instansi pemerintah di Solo. Dalam kegiatan tersebut didiseminasikan 2 (dua) hasil kajian BPPP pada tahun anggaran 2016, yaitu “Pengembangan Trading House dalam rangka Peningkatan Ekspor Non Migas” yang disampaikan oleh Hasni dan “Perdagangan Jasa Indonesia dalam rangka IndonesiaAustralia CEPA” yang disampaikan oleh Bambang Sumarjono. Selain kedua materi tersebut, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional, selaku Penanggung Jawab Kementerian Perdagangan untuk Kelompok Kerja I Kampanye dan Diseminasi Paket Kebijakan Ekonomi juga mensosialisasikan Paket Kebijakan Ekonomi kepada seluruh peserta diseminasi.

Pelatihan Infografis di lingkungan BPPP Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan menggelar Pelatihan Infografis bagi para pegawai di lingkungan BPPP pada hari

Kamis-Jumat, 9-10

Februari 2017 di Ruang Rapat Lantai 15 Kementerian Perdagangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai BPPP dalam penyusunan bahan dan publikasi berbasis infografis. Dalam kegiatan ini, peserta pelatihan mendapatkan bimbingan dari fasilitator pelatihan Heru B. Arifin dan Ricky Nadian yang telah berpengalaman dalam menyusun infografis di Kementerian Perdagangan. Selain mendapatkan materi, peserta juga melakukan praktik penyusunan infografis dan pada kesempatan tersebut diberikan penghargaan kepada empat peserta terbaik yang mampu menerjemahkan materi-materi dari fasilitator.

Menteri Perdagangan melantik Staf Ahli bidang Hubungan Internasional sebagai Kepala BPPP

Rapat Dewan Redaksi dan Mitra Bestari BILP

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melantik dan

Dalam rangka penerbitan Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan

mengambil sumpah jabatan 5 (Lima) Pejabat Struktural Eselon

(BILP) Edisi Juli 2017, Redaksi Pelaksana melakukan rapat bersama

I dan 1 (Satu) Pejabat Staf Ahli di lingkungan Kementerian

Dewan Redaksi dan Mitra Bestari pada tanggal 16 Februari 2017 di

Perdagangan pada hari Selasa, 31 Januari 2017 di Auditorium

Ruang Dahlia Kementerian Perdagangan. Tujuan pelaksanaan rapat

Kementerian Perdagangan. Pejabat Eselon I serta Pejabat Staf

untuk melakukan pembahasan terhadap lima naskah yang diterima

Ahli yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik

oleh Redaksi Pelaksana. Dalam kesempatan ini, redaksi pelaksana

Indonesia Nomor 8/TPA Tahun 2017 tentang pemberhentian dan

juga mensosialisasikan penggunaan Open Journal System (OJS)

pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di

dalam pengelolaan BILP secara elektronik sebagaimana disyaratkan

lingkungan Kementerian Perdagangan adalah Karyanto Suprih

dalam Peraturan Kepala LIPI No.3 tahun 2014 tentang Pedoman

sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Srie

Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.


37

38

KOMODITI

13.885 13.882 13.897 13.863 13.850 13.813 13.858 13.842 13.802 13.804 13.810 13.807 13.852 13.849 13.835 13.825 13.810 13.787 13.800 13.835 (1.25)

31.380 31.294 30.889 30.306 30.344 30.006 30.048 29.908 29.660 29.664 29.502 29.558 29.494 29.428 29.559 29.587 29.472 29.571 29.549 29.959 (9.07)

5 Daging Sapi

6 Daging Ayam Broiler

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume I. No. 13, Tahun 2017 95.525 96.846 95.556 103.337 106.012 108.129 108.299 107.166 106.387 106.449 107.371 107.232 111.096 111.038 111.165 109.901 108.708 111.504 112.343 106.530 18.15 34.052 34.301 34.247 34.694 35.040 35.386 35.534 35.748 36.802 37.098 37.518 37.190 37.627 37.636 37.363 37.477 37.593 37.791 37.472 36.346 1.32 38.297 38.290 38.291 38.905 38.786 38.968 39.288 39.694 39.924 39.822 39.695 39.935 40.095 40.031 39.919 40.011 40.082 39.724 39.759 39.448 2.32 75.124 75.215 75.038 75.101 74.925 74.596 74.596 74.723 74.401 74.326 75.741 76.531 75.216 73.978 73.819 74.197 73.920 74.405 73.798 74.718 0.20 19.666 19.657 19.686 19.736 19.615 19.691 19.710 19.707 19.708 19.686 19.717 19.697 19.704 19.706 19.721 19.713 19.733 19.738 19.757 19.703 (0.07) 24.216 24.216 24.255 24.239 24.180 24.144 24.134 24.188 24.160 24.184 24.170 24.205 24.158 24.136 24.210 24.192 24.182 24.247 24.223 24.192 (1.23) 5.579 5.587 5.587 5.587 5.587 5.596 5.459 5.361 5.361 5.361 5.368 5.360 5.363 5.368 5.368 5.366 5.384 5.316 5.345 5.437 (3.27) 7.077 7.085 7.026 7.092 7.096 7.120 7.139 7.135 7.033 7.047 7.055 7.055 7.067 7.075 7.060 7.039 7.045 7.045 7.011 7.069 0.09

18 Bawang Merah

19 Bawang Putih

20 Ikan Teri Asin

21 Kacang Hijau

22 Kacang Tanah

23 Ketela Pohon

24 Jagung Pipilan

Catatan: Per Februari Tahun 2013, Satuan Minyak Goreng Kemasan dan Minyak Goreng Curah Berubah Menjadi 1 Liter. Sumber: Dinas Perindag, diolah Ditjen PDN

40.789 40.845 40.794 41.765 42.014 42.043 42.431 41.547 38.227 38.280 38.676 38.201 38.030 37.182 37.124 36.871 37.040 35.976 35.990 39.149 0.45

17 Cabe Rawit Merah

10.820 10.803 10.788 10.845 10.888 10.883 10.874 10.924 10.946 10.892 10.812 10.812 10.472 10.472 10.455 10.444 10.460 10.560 10.510 10.719 (1.13)

13 Kedelai lokal

16 Cabe Merah Besar

10.643 10.635 10.637 10.601 10.579 10.679 10.710 10.723 10.710 10.681 10.677 10.671 10.714 10.714 10.714 10.720 10.704 10.748 10.736 10.684 0.14

12 Kedelai Impor

2.361 2.358 2.360 2.355 2.358 2.360 2.353 2.359 2.362 2.361 2.364 2.361 2.360 2.363 2.360 2.357 2.362 2.360 2.361 2.360 (0.21)

8.794 8.811 8.804 8.804 8.780 8.796 8.832 8.776 8.798 8.798 8.758 8.754 8.763 8.763 8.832 8.832 8.830 8.871 8.886 8.804 (0.67)

11 Tepung Terigu

45.725 45.369 45.678 46.510 46.752 46.128 45.534 44.577 42.104 42.156 42.298 42.243 42.233 41.722 40.499 41.444 40.322 40.656 40.576 43.291 (2.46)

10.416 10.407 10.416 10.411 10.411 10.409 10.418 10.411 10.406 10.411 10.419 10.414 10.398 10.404 10.434 10.436 10.429 10.423 10.418 10.415 0.01

10 Susu Kental Manis

15 Cabe Merah Keriting

44.431 44.433 44.265 44.314 44.310 44.665 44.665 44.860 44.442 44.482 44.423 44.359 44.379 44.441 44.350 44.350 44.374 44.300 44.430 44.436 0.25

9 Telur Ayam Kampung

14 Mie Instant

22.800 22.767 22.735 22.636 22.540 22.490 22.554 22.460 22.346 22.314 22.324 22.296 22.237 22.203 22.284 22.180 22.181 22.164 22.093 22.400 (4.55)

8 Telur Ayam Ras

7 Daging Ayam Kampung 63.098 63.485 63.417 62.745 63.177 63.373 63.177 63.436 62.949 62.998 62.880 63.002 62.851 62.674 62.605 62.674 62.849 62.586 62.456 62.970 (1.34)

11.841 11.804 11.858 11.845 11.809 11.781 11.805 11.809 11.888 11.927 11.947 11.931 12.070 12.089 12.075 12.039 12.021 12.075 12.007 11.927 1.48 114.689 114.636 115.548 115.597 115.622 115.499 115.499 115.548 115.450 115.499 115.205 115.401 115.548 115.548 115.401 115.548 115.327 115.597 115.548 115.406 0.85

4 Minyak Goreng Curah

3 Minyak Goreng Kemasan 14.890 14.874 14.869 14.911 14.947 14.921 15.002 14.964 14.940 14.829 14.858 14.865 14.878 14.917 14.949 14.985 14.946 14.955 14.952 14.919 (0.07)

2 Gula Pasir

2017

2017

Prbhn Feb-Jan

Feb

Rata2

10.728 10.726 10.685 10.729 10.652 10.667 10.688 10.640 10.658 10.689 10.695 10.727 10.710 10.712 10.720 10.742 10.756 10.724 10.713 10.703 0.05

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 16 17 20 21 22 23 24 27 28

Tanggal

1 Beras Medium

No

Februari

PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG JENIS LAINNYA SECARA NASIONAL SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2017

D A T A S T A T IS T IK P E R D A GANGAN

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA, 2012 - 2016 NO URAIAN NILAI : Ribu USD Perub. %

2012

2013

2014

2015

190.020.266,0

182.551.794,7

175.979.987,0

150.366.291,5

I

Ekspor

- Migas

36.977.261,4

32.633.031,3

30.018.779,4

- Non Migas

153.043.004,7

149.918.763,4

145.961.207,6

II

Impor

191.689.471,5

186.628.669,9

178.178.816,6

142.694.804,2

- Migas

- Non Migas

2016

Tren (%) Pangsa (%)

16/12

12-16

2016

144.489.825,1

(3,91)

(7,15)

100,00%

18.574.384,2

13.105.454,1

(29,44)

(23,19)

9,07%

131.791.907,3

131.384.371,1

(0,31)

(4,25)

90,93%

135.652.881,8

(4,93)

(9,15)

100,00%

42.564.185,1

45.266.350,7

43.459.900,5

24.613.165,1

18.739.319,9

(23,86)

(20,15)

13,81%

149.125.286,3

141.362.319,2

134.718.916,1

118.081.639,2

116.913.562,0

(0,99)

(6,45)

86,19%

III Neraca Perdagangan (1.669.205,4) (4.076.875,2) (2.198.829,6) 7.671.487,3 8.836.943,3

15,19

- Migas

(6,71)

(5.586.923,8) (12.633.319,4) (13.441.121,1) (6.038.780,9) (5.633.865,8)

- Non Migas

3.917.718,3

8.556.444,2

11.242.291,5

13.710.268,1

14.470.809,1

- 100,00% - (63,75%)

5,55

36,13

163,75%

IV Total Perdagangan

- Migas

- Non Migas

381.709.737,5

369.180.464,6

354.158.803,6

293.061.095,7

280.142.707,0

(4,41)

(8,15)

100.00%

79.541.446,5

77.899.382,0

73.478.679,9

43.187.549,3

31.844.773,9

(26,26)

(21,50)

11,37%

302.168.291,0

291.281.082,6

280.680.123,7

249.873.546,5

248.297.933,0

(0,63)

(5,31)

88,63%

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA, 2016 URAIAN EKSPOR

2016

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES

10.480.584.793

11.312.036.578

11.810.032.191

11.475.850.260 11.514.324.050 12.974.447.405

9.530.763.081 12.748.346.481 12.568.504.138 12.742.630.019 13.503.594.905 13.828.711.909

MIGAS

1.108.025.177

1.113.288.066

1.239.314.133

NON MIGAS

9.372.559.617

10.198.748.512

10.570.718.058

891.740.264

957.934.396

1.187.370.880

10.584.109.996 10.556.389.654 11.787.076.525

998.640.298

1.138.623.031

1.061.480.488

1.055.869.937

1.103.031.669

1.250.135.736

8.532.122.783 11.609.723.450 11.507.023.650 11.686.760.082 12.400.563.237 12.578.576.173

IMPOR

10.467.005.989

10.175.631.438

11.301.700.476

10.813.625.297 11.140.692.085 12.095.220.496

9.017.174.658 12.385.154.049 11.297.524.560 11.507.202.463 12.669.434.720 12.782.515.616

MIGAS

1.221.536.828

1.122.887.795

1.552.374.426

1.362.111.964

1.668.458.690

NON MIGAS

9.245.469.161

9.052.743.643

9.749.326.050

9.451.513.333

9.472.233.395 10.323.022.530

1.772.197.966

1.506.367.010

1.795.848.530

1.766.437.848

1.545.068.698

7.510.807.648 10.589.305.519

9.531.086.712

9.962.133.765 10.945.336.580 11.080.583.644

1.724.098.140

1.701.931.972

TOTAL PERDAGANGAN

20.947.590.782

21.487.668.016

23.111.732.667

22.289.475.557 22.655.016.135 25.069.667.901 18.547.937.739 25.133.500.530 23.866.028.698 24.249.832.482 26.173.029.625 26.611.227.525

MIGAS NON MIGAS

2.329.562.005

2.236.175.861

2.791.688.559

18.618.028.778

19.251.492.155

20.320.044.108

2.253.852.228

2.626.393.086

2.959.568.846

2.505.007.308

2.934.471.561

2.827.918.336

2.600.938.635

2.827.129.809

2.952.067.708

20.035.623.329 20.028.623.049 22.110.099.055 16.042.930.431 22.199.028.969 21.038.110.362 21.648.893.847 23.345.899.817 23.659.159.817

NERACA

13.578.804

1.136.405.140

508.331.715

662.224.963

373.631.965

879.226.909

513.588.423

363.192.432

1.270.979.578

1.235.427.556

834.160.185

1.046.196.293

MIGAS NON MIGAS

(113.511.651)

(9.599.729)

(313.060.293)

(470.371.700)

(710.524.294)

(584.827.086)

(507.726.712)

(657.225.499)

(704.957.360)

(489.198.761)

(621.066.471)

(451.796.236)

127.090.456

1.146.004.869

821.392.008

1.132.596.663

1.084.156.259

1.464.053.995

1.021.315.135

1.020.417.931

1.975.936.938

1.724.626.317

1.455.226.657

1.497.992.529

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)


39

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA, 2O11 - 2O16 (JANUARI-DESEMBER) (Nilai : Juta USD) 30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0.0 -5.000,0 -10.000,0 -15.000,0 Migas Non Migas

2011 2012 2013 2014 2015 2016 775,52 25.285,55

-5.586,92 -12.633,32 -13.441,12 -6.038,78 -5.633,87 3.917,72

8.556,44

11.242,29

13.710,27

14.470,81

Sumber : BPS (2015), diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan

EKSPOR - IMPOR INDONESIA, 2O11 - 2O16 (JANUARI-DESEMBER) (Nilai : Juta USD) 225.000.00 200.000.00 175.000.00 150.000.00 125.000.00 100.000.00 75.000.00 50.000.00 25.000.00 0.0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ekspor

203.496,6

190.020,3

182.551,8

175.978,5

150.366,29

144.489,83

Impor

177.435,6

191.689,5

186.628,7

178.178,8

142.694,80

135.652,88

Sumber : BPS (2015), diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan

40


Mencermati Penghapusan Subsidi Ekspor di Negara Pemasok Pangan Indonesia

Recommend Documents