Edisi 4 | II | april 2014
Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu
Kuliah Etika
menata Sistem Norma Etika dalam Kehidupan masyarakat modern
hlm. 14-15
Kupas Tuntas
DKPP Gagas Sidang Kode Etik Efisien dan Efektif Melalui Video Conference hlm. 3-4
Teropong
dkpp bisa sidang Jarak Jauh di tempat sendiri hlm 13
Ketok Palu
terbukti terlibat parpol tiga panwaslu diberhentikan www.dkpp.go.id | facebook:
[email protected] | twitter @DKPP_RI
hlm. 8
Sekapur Sirih
Warta DKPP
Menaruh Harapan Pada Pemilu
W
aktu yang ditunggutunggu telah tiba. Hari pungut hitung Pemilu Legislatif atau lebih dikenal dengan hari pencoblosan tiba. Masyarakat berbondong-bondong pergi ke tempat pemungutan suara. Mereka rela meluangkan waktu untuk antre di TPS. Mereka meninggalkan pekerjaan di kantor, jualan di pasar dan usaha-usaha di tempat lain. DKPP memotret hal itu saat melakukan pantauan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara di daerah ibu kota dan sekitarnya. Pantauan pertama di lakukan di TPS tempat kediaman Prof. Jimly Asshiddiqie, Jalan Margasatwa Raya Pondok Labu Indah Kav. B4 RT 001 RW 003. Kemudian dilanjutkan ke TPS 64 di Pondok Pinang, TPS 67-96 di Pondok Indah, Jakarta. Selanjutnya ke TPS 21-27 Serua Kota Tangerang Selatan. Terakhir, monitoring ke TPS 1 dan TPS 2 Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Bagi orang yang berpacu dengan waktu, pergi ke tempat pemungutan suara adalah bentuk “pengorbanan”. Mereka rela demi suksesnya pesta demokrasi yang digelar lima tahunan. “Pengorbanan” mereka memiliki satu tujuan. Tentunya, mereka termasuk kita semua ingin memiliki wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi, terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Bukan
wakil-wakil yang memiliki track record negatif, apalagi wakil yang banyak diberitakan di media massa karena kasus moral, sosial, hukum atau terjerat korupsi misalnya. Pemilu ini merupakan momentum suksesi kepemimpinan. Suksesi ini merupakan momen yang sangat penting dalam rangka melanjutkan pembangunan di segala bidang. Masyarakat diharapkan selektif dalam memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen nanti, jangan asal pilih. Jangan memilih hanya karena mendapatkan janji dan iming-iming tertentu. Masyarakat harus memilih wakil rakyatnya berdasarkan rekam jejak, visi misi dan keseriusan terhadap persoalan-persoalan bangsa. Para wakil rakyat yang tidak amanah, sudah selayaknya tidak dipilih kembali. Tidak memilih wakil rakyat yang track recordnya negatif adalah bentuk pembelajaran, sehingga para wakil rakyat yang terpilih nanti akan mewujudkan janji-janji yang disampaikan saat kampanye. Salah memilih wakil rakyat, berarti mengorbankan negeri ini selama lima tahun ke depan. Jadi berhati-hatilah dalam memilih. Pergunakan waktu selama lima menit di tempat pemungutan suara. Karena turut menentukan nasib lima tahun ke depan negeri ini. Selamat memilih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani! l
Daftar Isi Warta DKPP Civitas Akademika University of Malaya Kunjungi DKPP hlm. 3 Kupas Tuntas DKPP Gagas Sidang Kode Etik Efisien dan Efektif Melalui Video Conference hlm. 4-5 Ragam Rakornis Melalui Layar Kaca hlm. 6 Check on The Spot DKPP Kunjungi TPS di Jaksel dan Tangsel hlm. 7 Ketok Palu Terbukti Terlibat Parpol, tiga Panwaslu Diberhentikan hlm. 8 Kolom DKPP Bukan Atasan KPU dan Bawaslu hlm. 9 Mereka Bicara Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 0leh DKPP Untuk Kepentingan Besar Masa Depan Bangsa Indonesia hlm. 10-11 Satu Meja KPU, Bawaslu, dan DKPP Bahas Kesiapan Pemilu Legislatif 2014. hlm. 12 Teropong DKPP Bisa Sidak Jarak Jauh di Tempat Sendiri hlm. 13 Kuliah Etika Menata Sistem Norma Etika Dalam Kehidupan Masyarakat Modern hlm. 14-15 Parade Foto
hlm. 16
Susunan Redaksi Penerbit: DKPP RI Pengarah: Prof. Jimly Asshiddiqie, SH., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., Saut H Sirait, M.Th., Prof. Anna Erliyana, SH, MH., Dr. Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, SH, MH., Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si., Redaktur: Ahmad Khumaidi, SH, MH., Editor: Yusuf, S.Si, MA, Dini Yamashita S.Pi, MT, Dr. Osbin Samosir Sekretariat: Umi Nazifah, Diah Widyawati, Rahman Yasin, Susi Dian Rahayu, Sandhi Setiawan Desain Grafis dan Fotografer: Irmawanti, Teten Jamaludin, Arif Syarwani Pembuat Artikel: Tim Humas DKPP Alamat Redaksi: Jalan M. H. Thamrin No. 14 Lt. 5 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 391 4194
2
Civitas Akademika University of Malaya Kunjungi DKPP
D
ewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (28/3/14), menerima kunjungan dari civitas akademika University of Malaya, Malaysia. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Prof. Dato Dr. Mohammad Redzuan Othman yang merupakan Dekan dari Fakultas Sastra dan Sains Sosial, University of Malaya. Dalam kunjugan tersebut, Redzuan mengungkapkan bahwa dinamika demokrasi di Indonesia sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan cerminan bagi negara-negara lainnya termasuk Malaysia. Dengan alasan tersebut, pihaknya berkunjung ke DKPP. “Kami berpandangan bahwa proses perpolitikan di Indonesia cukup sukses, melihat kontur luasnya Indonesia, pluralismenya, kami ingin belajar dari sistem demokrasi di Indonesia,” tutur Redzuan. Rombongan civitas akademika ini berpendapat bahwa sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim ter-
besar di dunia, Indonesia sangat sukses dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan negara-negara Muslim lain di dunia. Dalam kesempatan tersebut Redzuan membandingkan demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara berpenduduk Muslim seperti Mesir, Suriah dan lain-lain. Pelaksanaan Pemilihan Langsung (Pemilu) baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden yang dilaksanakan serentak dalam satu hari, juga membuat Redzuan dan kawan-kawan kagum dengan proses demokrasi di Indonesia. Mendengar sanjungan tersebut, Jimly berpendapat bahwa suksesnya transformasi demokrasi di Indonesia tidak lepas dari peran militer dalam mengawal Pemilu. “Di Indonesia hari pemungutan suara itu disebut pesta demokrasi, like a party setiap orang mengenakan pakaian bagus untuk datang ke TPS, mereka sangat antusias,” ungkap Jimly. Dalam pertemuan tersebut, Jimly juga menjelaskan mengenai sistem Pemilu di Indonesia serta penyelenggara Pemi-
lunya. Menurut Jimly, Penyelenggara Pemilu merupakan cabang kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Jadi penyelenggara Pemilu merupakan cabang kekuasaan keempat, quadro politica karena Presiden pun menjadi peserta Pemilu, Gubernur, DPR, DPD juga peserta Pemilu,” tambahnya. Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menjelaskan mengenai tugas dan fungsi DKPP sebagai institusi ketiga dari penyelenggara Pemilu namun tidak terlibat langsung dalam proses Pemilu. Jimly juga menjelaskan mengenai proses atau mekanisme berperkara di DKPP yang tidak memakan waktu lama jika dibanding dengan pengadilan lainnya. Mendengar penjelasan dari Ketua DKPP tersebut, rombongan civitas akademika ini merasa kagum dengan kinerja DKPP yang sangat produktif. Menurut mereka, apabila terjadi sengketa Pemilu di negaranya, prosesnya sangat mahal dan siapapun akan kalah di Mahkamah. l Susi Dian Rahayu
3
Kupas Tuntas
DKPP Gagas Sidang Kode Etik Efisien dan Efektif Melalui Video Conference
S
elama dua tahun lebih menjalankan tugas hingga akhir April 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima sebanyak 1047 Pengaduan, dari jumlah itu telah disidangkan sebanyak 254 perkara. Membanjirnya perkara yang masuk ke DKPP telah diprediksi sebelumnya. Dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara termaktub bahwa persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip cepat dan sederhana. Untuk itulah DKPP memformulasikan
video conference. Persidangan melalui video conference digelar tanpa kehilangan substansi dari segi formil dan materil. Meski Teradu dan Pengadu, serta majelis pimpinan DKPP tidak bertemu secara langsung. Dalam vidcon ini, peserta sidang baik Teradu maupun Pengadu tidak perlu dihadirkan di Jakarta. Hal tersebut berpedoman pada Pasal 14, UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam pasal tersebut disebutkan DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan pe-
Sidang video conference ini awalnya diformulasikan mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari pulau-pulau. Metode ini merupakan salah satu cara untuk memudahkan kehadiran para Teradu dan Pengadu.
tiga bentuk persidangan. Pertama, persidangan biasa yakni sidang yang digelar di ruang sidang DKPP Jakarta. Kedua, sidang di daerah dengan melibatkan satu anggota DKPP sebagai ketua panel dan anggotanya antara lain terdiri dari unsur KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat (akademisi). Ketiga, persidangan jarak jauh melalui video conference (vidcon). Sidang melalui video conference akan memudahkan baik pihak Pengadu maupun Teradu. Mengingat geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan tidak semua pihak dapat mengaksesnya dengan mudah, mekanisme sidang ini sangat efisien, karena Panel majelis DKPP ada di Mabes Polri Jakarta sedangkan para pihak baik Teradu maupun Pengadu tak perlu datang ke Jakarta tapi cukup di mapolda daerahnya masing-masing. Sidang jarak jauh merupakan persidangan yang digelar melalui sarana
4
nyelenggara Pemilu. DKPP kemudian mengerangkakannya menjadi beberapa bentuk persidangan. Pertama, sidang regular, kedua sidang di daerah dan yang ketiga sidang melalui video conference. DKPP kemudian menyusun Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai payung hukumnya. Sidang video conference ini awalnya diformulasikan mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari pulau-pulau. Metode ini merupakan salah satu cara untuk memudahkan kehadiran para Teradu dan Pengadu. Mereka tetap bisa bersidang di daerah tanpa harus datang ke Jakarta, secara face to face. Selain itu sidang ini dapat mengatasi membludaknya perkara yang masuk ke DKPP. Sidang video conference ini selain membantu pihak yang berperkara, ada efisiensi terhadap para Teradu. Hampir semua Teradu merupakan penye-
lenggara Pemilu yang tengah melaksanakan tahapan Pemilu. Sidang jarak jauh memudahkan mereka dari segi waktu dan anggaran. Kami berkehendak agar sidang DKPP tidak menjadi beban tersendiri, terutama dari segi pembiayaan. Mekanisme atau tata cara sidang video conference sama seperti sidang biasa, hanya saja terpisahkan oleh jarak dan waktu, mengingat waktu di Indonesia di bagi dalam tiga zona waktu yaitu WIB, WITA dan WIT sehingga dalam sidang tersebut mungkin saja digelar dalam waktu yang berbeda tergantung daerahnya masing-masing. Saat digelar sidang pukul 10.00 WIB di Jakarta misalnya maka pada waktu yang sama di Polda Maluku sidang digelar pukul 12.00 WITA. Mekanisme lainnya sama persis dengan sidang biasa. Semuanya diatur dan jelas tercantum dalam Peraturan
DKPP Nomor 2 tahun 2012 Bab IV dan Bab V tentang Persiapan Persidangan, Tata Tertib Persidangan, Pelaksanaan Persidangan, dan Penetapan Putusan. Sidang video conference digelar dengan menggunakan layar monitor berukuran besar. Kendala yang dihadapi dalam pelaksaan video conference selama ini hanya sebatas urusan teknis, seperti ada kerusakan sarana dan prasarana. Misalnya sambungan internet yang
lambat atau adanya gema suara, suara yang terputus-putus, gambar pada layar monitor tidak jelas, sehingga panel majelis harus sabar mendengarkan penjelasan Teradu dan Pengadu. Untuk mendukung sidang video conference DKPP pada awal-awal terbentuknya, DKPP menjalin bekerja dengan Mabes Polri kemudian dengan Kejaksaan Agung. Pertimbangan DKPP menjalin baik Mabes Polri maupun Kejagung karena kedua
lembaga tersebut mempunyai jaringan ke bawah. Tidak cuma di tingkat pusat, tetapi sampai di semua ibu kota provinsi hingga kabupaten. Khusus kepolisian, seperti Polda di setiap ibukota provinsi sangat bagus koordinasinya. Namun belakangan ini DKPP telah melakukan video conference menggunakan fasilitas milik Bawaslu dan Bawaslu provinsi di Indonesia. l diah widyawati
@zainalbakri: Penting juga bagi @DKPP_RI untuk membekali penyelenggara Pemilu di level kabupaten/kota. @maswirowanto: Perlu diwacanakan DKPP ada di Provinsi seperti Bawaslu
5
Check on The Spot
Ragam
P
elaksanaan pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 yang digelar pada Rabu (9/4) menjadi momentum penting bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, pada tahapan inilah rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya. Tahapan ini selain dapat dijadikan parameter partisipasi pemilih, juga disebut-sebut menjadi salah satu titik rawan terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Dengan alasan itulah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menganggap penting melakukan kunjungan langsung ke beberapa
Rakornis Melalui Layar Kaca
R
apat Kerja Teknis (Rakernis) Tim Pemeriksa Daerah (TPD) melalui jarak jauh (video conference) berhasil diselenggarakan, Selasa (1/4) pukul 13.30 WIB. Hadir ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait. Mereka berada di ruang di Ruang Pusdalsis, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan sementara TPD berada di Mapolda Provinsi di seluruh Indonesia. Vidcon digelar secara serentak dan live. Mereka berinteraksi melalui layar kaca. Ketua DKPP menanyakan kesiapan masing-masing Tim Pemeriksa Daerah. Jimly sekaligus memberikan arahan sebagai follow up, dari bimbingan teknis yang telah digelar sebelumnya. “Alhamdulillah rapat kerja teknis berjalan dengan lancar. Mereka (TPD) secara keseluruhan sudah siap,” kata Jimly. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menambahkan bahwa Tim Pemeriksa Daerah ini dibentuk untuk mengantisipasi membanjirnya pengaduan khususnya dari kabupaten atau kota. Pihaknya sudah memetakan jumlah
6
Teradu yang berpotensi berperkara di DKPP. Ada tiga kelompok Teradu. Pertama, jajaran administrasi KPU, yaitu anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. “Jumlah anggota KPU dan jajarannya ada 4.107.945 orang dan sekretariat KPU 4.126.266 orang. Totalnya, 8.234.211,” katanya Kedua, jajaran Pengawas Pemilu yaitu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Luar Negeri. “Jumlah anggota Bawaslu dan jajarannya 273.636 orang dan sekretariat 8.039 orang,” katanya. Ketiga, jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu (PNS) di seluruh jenjang dalam penyelenggara Pemilu. Namun khusus Teradu terakhir ini penegakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian. Dengan jumlah potensi perkara tersebut tidak memungkinkan bila DKPP yang berjumlah 7 orang memeriksa dan
menyidang setiap pengaduan yang masuk. Untuk itu DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 19 ayat 1. Anggota TPD terdiri dari dua komisioner, perwakilan KPU, dua pimpinan Bawaslu dan dua orang perwakilan dari unsur masyarakat/akademisi dan satu orang dari anggota DKPP. Tugas Tim Pemeriksa Daerah meliputi rapat tim pemeriksa, melakukan pemeriksaan, membuat resume pemeriksaan, membuat laporan hingga berita acara pemeriksaan. “Mereka tidak memutuskan, hanya memeriksa perkara yang ada di daerah. Yang memutuskan perkara tetap DKPP,” tegasnya. Tim Pemeriksa Daerah itu, lanjut dia, merupakan tangan kanan dari DKPP bila ada perkara atau pengaduan yang masuk. Sifatnya ad hoc selama satu tahun. “TPD bersidang bisa di tempatnya, (Sekretariat Bawaslu Provinsi, red) atau juga bisa melalui video conference. Situasional,” jelasnya. l
Teten Jamaludin
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menganggap penting melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS).
tempat pemungutan suara (TPS). Dalam kegiatan bertema Check on Spot DKPP, setidaknya ada enam titik yang dikunjungi yang lokasinya ada di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan, Banten. Sesuai rute, titik pertama yang dikunjungi lokasinya berada di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Di salah satu TPS di daerah ini Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie melakukan pencoblosan. Seusai pencoblosan, Jimly menggelar konferensi pers di kediamannya. Usai dari Pondok Labu, rombongan
DKPP Kunjungi TPS di Jaksel dan Tangsel menuju TPS yang berada di Kelurahan Pondok Pinang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Khususnya di Pondok Indah, terdapat sepuluh TPS di satu lokasi dan dibuat secara berjejer di jalan perumahan mewah Pondok Indah. TPS ini telah tercatat pada MURI sebagai TPS terpanjang di Indonesia. TPS selanjutnya adalah di Mekar Jaya, Serpong, TPS di Serua, Ciputat, dan TPS di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dari TPS-TPS yang dikunjungi terdapat kekhususan. Dalam acara ini Ketua DKPP didampingi oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini dan Saut Hamonangan Sirait, Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi, jajaran Kepala Bagian dan Subbagian DKPP, staf, serta rombongan awak media massa. Menurut Nur Hidayat Sardini, kunjungan ke TPS ini tidak
lain untuk memantau secara langsung perkembangan jalannya penyelenggaraan Pemilu 2014, khususnya saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara. “Sesuai UU No 15 Tahun 2011, DKPP menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dengan dasar tersebut, DKPP ingin turut mendorong terlaksananya rangkaian tahapan Pemilu 2014 sesuai kode etik penyelenggara Pemilu. Kunjungan ini tidak lain untuk itu. DKPP sekali waktu perlu memantau langsung ke lapangan, bagaimana tahapan itu dilaksanakan,” terang Nur Hidayat Sardini yang juga Juru Bicara DKPP. l Arif Syarwani
Bung Palu Masyarakat berbondong-bondong pergi ke tempat pemungutan suara n Pergi ke tempat pemungutan suara adalah bentuk “pengorbanan”. n Salah memilih wakil rakyat, berarti mengorbankan negeri ini selama lima tahun ke depan n Lima menit di tempat pemungutan suara menentukan nasib lima tahun ke depan negeri ini. Selamat memilih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani! anggih yaitu sidang video conference
7
Ketok Palu
Ketok Palu
Terbukti Terlibat Parpol Tiga Panwaslu Diberhentikan
D
ewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 17 April 2014 lalu, memberhentikan tiga orang penyelenggara Pemilu dari unsur Panwaslu. Ketiga Panwaslu tersebut yakni dua orang dari Panwaslu Kabupaten Kerinci, Jambi atas nama Nanang Elpan dan Erwandi dan satu orang dari Panwaslu Kabupaten Intan Jaya Papua atas nama Yesaya Widigipa. Ketiganya diperkarakan ke DKPP oleh atasan mereka, yakni Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Provinsi Papua. Adapun pokok perkaranya yakni Yesaya Widigipa Anggota Panwaslu Intan Jaya, tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Dapil II Nomor Urut 10 Kabupaten Intan Jaya dari Partai Nasdem. Terhadap aduan tersebut, Yesaya membenarkan perihal tercatatnya dirinya dalam DCT, namun dirinya telah mengundurkan diri sejak setahun yang lalu. Sedangkan Nanang Elpan dan Erwandi diperkarakan karena dianggap terlibat dalam kepengurusan Partai Politik. Teradu I atas nama Herwandi disangkakan terlibat dalam kepengurusan PDI P di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci, sedangkan Teradu II atas nama Nanang Elpan pernah tercatat dalam DCT pada Pileg DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2009 dari Partai Pemuda Indonesia (PPI). Keputusan Pemberhentian Tetap untuk ketiganya tersebut berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan, mendengarkan keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, serta memeriksa buktibukti yang diajukan, Teradu terbukti melanggar kode etik. Menurut DKPP, dalil Pengadu meyakinkan DKPP bahwa perbuatan Teradu merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf i Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
8
Kesaksian: Sidang Peretasan www.dkpp.go.id
P
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang telah dengan gamblang mengatur salah satu syarat penting untuk menjadi penyelenggara Pemilu adalah tidak terlibat dalam keanggotaan partai Politik sekurang–kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawasan Pemilihan Luar Negeri, para Teradu tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Panwaslu. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang telah dengan gamblang mengatur salah satu syarat penting untuk menjadi penyelenggara Pemilu adalah tidak terlibat dalam keanggotaan partai Politik sekurang–kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Bagaimanapun juga,
keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada salah satu Partai Politik akan mengakibatkan distrust serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair. Jika Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta Pemilu itu sendiri, akan membuka peluang keberpihakan (conflict of interest) penyelenggara Pemilu kepada salah satu peserta Pemilu. l
Susi Dian Rahayu
ada era Teknologi Web 2.0 ini, portal resmi suatu lembaga adalah media yang sangat penting. Media online (website) berfungsi sebagai Public Relation Online bagi lembaga yang dapat mempengaruhi image lembaga secara signifikan. Website menjadi salah satu ujung tombak bagi percepatan penyebaran informasi, dan sosialisasi bagi masyarakat. Batasanbatasan dan hambatan-hambatan geografis, iklim dan cuaca tidak lagi menjadi penghalang bagi tersebarnya informasi kepada masyarakat. Namun, pada 27 Desember 2013 www.dkpp.go.id diretas. Peretas memodifikasi halaman website dengan mengubah gambar, script, dan teks yang tampilannya mengubah seluruh halaman pada website DKPP. Kerugian yang disebabkan karena peretasan ini adalah terhentinya total informasi fungsi, kinerja dan image DKPP secara signifikan. Masyarakat tidak lagi dapat mengakses website DKPP karena sistem terpaksa dishutdown sementara tim IT DKPP bekerja untuk me-restore kembali sistem. Lebih parah lagi karena proses migrasi server ada beberapa file data yang corrupt. Tentunya ini sangat merugikan lembaga. DKPP sebagai pihak yang sangat dirugikan memandang serius masa-
lah ini dan tidak berdiam diri. Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqqie memerintahkan Sekretariat DKPP untuk melaporkan peretasan ini kepada Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri. Untuk diketahui saat ini pihak Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri telah berhasil menangkap pelaku peretasan. Selanjutnya akan diproses sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.1) Newsletter DKPP Edisi I Januari 2014 hal 7. Menjawab laporan DKPP tersebut Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus melalui surat bernomor S.pgl/86/I/2014/ Dit Tipideksus memanggil staf DKPP atas nama Sdri Diah Widyawati selaku web administrator untuk didengar keterangannya terkait perkara tindak pidana Pengrusakan terhadap Website Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (www.dkpp.go.id), yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013, sekitar pukul 09.00 WIB. Pengrusakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah mengubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang juga dilakukan secara dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik dengan melang-
gar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Jo Pasal 22 huruf b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan atau Pasal 46 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 406 KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka HARISON alias CHMOD755 alias CHMODRWXRWX@YAHOO. CO.ID berdasarkan laporan polisi nomor : LP / 1072 / XII / 2013 / Bareskrim, tanggal 30 Desember 2013. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari 5 jam tersebut Penyidik mengajukan 12 (dua belas) pertanyaan terkait peristiwa tindak pidana pengrusakan terhadap Website Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (www.dkpp.go.id). Menurut penyidik Ipda Supadi, SH., BAP ini penting untuk melengkapi berkas agar kasus dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lahat. Selanjutnya guna melaksanakan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menetapkan hari sidang Kamis 17/4/2014, Diah Widyawati, staf DKPP selaku web administrator berdasarkan Surat Panggilan Ke-II diminta untuk menghadap kepada Jaksa Penuntut Umum, Arief Syafriyanto, SH.MH. Butuh waktu hampir tiga bulan sejak dilakukan BAP pada 23 Januari 2014 hingga DKPP mendapatkan panggilan untuk menghadirkan saksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Lahat Kamis, 17 April 2014. Sidang dilakukan di PN Lahat mengingat locus dan tempus kejadian adalah di Kab. Lahat Sumatera Selatan. Bertindak selaku ketua majelis hakim Abdul Ropik, SH didampingi hakim anggota Joni Mauluddin, SH dan Lusiantari, SH. “Peretasan website DKPP dapat menjadi pembelajaran kepada masyarakat bahwa membuka akses orang lain secara ilegal itu pelanggaran pidana,” tegas majelis. “Apalagi pelaku telah melakukan ”deface” terhadap 169 situs yang sebagian besar di Indonesia, baik status milik pemerintah, pendidikan, kesehatan dan swasta meskipun Tersangka mengaku motivasinya hanya iseng dan ingin menunjukkan eksitensinya di dunia maya,” tutup majelis. l
Diah Widyawati
9
Mereka Bicara
Mereka Bicara
Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 0leh DKPP Untuk Kepentingan Besar Masa Depan Bangsa Indonesia
yang anggotanya tegak lurus ada pula yang anggotanya tegak miring dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mereka yang tegak miring ini perlu diluruskan dan kalau tidak bisa lagi disingkirkan agar tidak merusak citra dari penyelenggara Pemilu. Dari rendahnya kualitas penyelenggara Pemilu berarti masih ada anggota penyelenggara Pemilu yang kurang mampu menegakkan kode etik sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang Undang Tentang Penyelenggara Pemilu. Ini artinya tidak semua anggota penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik. Kalau dilihat dari hasil penyelenggaraan Pemilu lebih banyak terpilih penyelenggara negara yang tidak berkualitas (koruptor) berarti penyelenggara Pemilu sebagian besar belum mampu menegakkan kode etik. Kemandirian, integritas dan kredibilitasnya patut dipertanyakan. Agar penyelenggara Pemilu dapat menyelenggarakan Pemilu berkualitas sehingga menghasilkan penyelenggara negara yang berkualitas pula maka sangat urgent diupayakan penyelenggara Pemilu sedapat mungkin seluruhnya terdiri dari mereka yang memiliki dan mampu menegakkan kode etiksebagai penyelenggara Pemilu. Artinya, kemandirian, integritas dan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu benar-benar terjaga, dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu diperlukan satu institusi yang bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Sebab tanpa institusi ini pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh mereka yang tidak memiliki kemandirian, integritas dan kredibilitas maka pelaksanaan Pemilu dan Pemilu berikutnya tetap tidak berkualitas. Hasilnya tentu saja terpilihnya orang-orang yang tidak berkualitas.
Oleh Prof. Jassin H. Tuloli n Bagian Pertama
M
asalah besar dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah makin membengkaknya praktek korupsi di kalangan penyelenggara dan pejabat negara. Di Departemen Dalam Negeri saja dari 542 Bupati/Walikota dan Gubernur pada tahun 2013 ditemukan ada 304 orang dari mereka sebagai penyelenggara negara yang korup. Berarti lebih dari 50% dari jumlah penyelenggara negara di bidang pemerintahan dalam negeri melakukan korupsi dari pada menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Suatu angka yang benar-benar sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Sangat mengejutkan karena yang korup jumlahnya lebih besar dari pada yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Sangat memprihatinkan karena mereka sudah dipercayakan oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan janji mereka waktu mencalonkan diri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi justru sebagian besar menjadi koruptor. Demikian pula halnya dengan di lembaga legislatif mulai dari pusat sampai di daerah juga banyak yang melakukan praktek korupsi. Malah di daerahdaerah tertentu sampai pada praktek korupsi berjamaah. Padahal status mereka adalah sebagai wakil rakyat yang terhormat duduk di lembaga legislatif untuk mewakili rakyat merencanakan bagaimana mencapai kesejahteraan rakyat dan bukan untuk mengedepankan kesejahteraan pribadi atau kelompok mereka. Dari angka tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu dalam rangka memfasilitasi dan mengarahkan rakyat untuk memilih para penyelenggara negara yang berkualitas ternyata belum mampu menetapkan pilihannya pada penyelenggara negara yang benarbenar berkualitas. Nyatanya pilihan
10
rakyat justru lebih banyak jatuh pada penyelenggara negara yang tidak berkualitas. Padahal tujuan dari penyelenggaraan Pemilu sebagai pesta demokrasi adalah untuk menggalang masyarakat untuk dapat memilih para calon penyelenggara negara yang berkualitas untuk duduk di lembaga eksekutif dan
Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas dari anggota KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu. Makin mampu anggota penyelenggara Pemilu menegakkan atau menaati kode etik maka makin terjaga dan terjamin pula kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fugsinyanya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu akan berkualitas. legislatif. Hasil penyelenggaraan Pemilu yang demikian merupakan indikator dari penyelenggara Pemilu belum mampu menyelenggarakan Pemilu benar-benar berkualitas. Dikatakan belum berkualitas karena penyelenggara Pemilu yang diharapkan dapat menghasilkan terpilihnya penyelenggara
negara yang berkulitas tetapi ternyata justru tidak. Dikatakan penyelenggara negara tidak berkualitas karena mereka hanya menjadi koruptor dalam menjalankan tugas dan fungsinya setelah memangku jabatan sebagai penyelenggara negara. Mereka lupa akan apa yang diamanat oleh rakyat kepada mereka. Apa lagi sewaktu pencalonan dirinya menjadi penyelenggara negara telah berjanji kepada masyarakat pendukungnya untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang diamanatkan rakyat kepadanya. Untuk dapat menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu memiliki kode etik. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas dari anggota KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu. Makin mampu anggota penyelenggara Pemilu menegakkan atau menaati kode etik maka makin terjaga dan terjamin pula kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fugsinyanya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu akan berkualitas. A. Kemandirian, Integritas Dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dipertanyakan Besarnya jumlah angka penyelenggara negara terpilih sebagai hasil penyelenggaraan Pemilu yang tidak berkualitas antara lain karena lebih banyak yang menjadi koruptor dari pada yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar mengundang pertanyaan bagaimana sebenarnya kemandirian, integritas dan kredibilitas dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Hasil penyelenggaraan Pemilu yang tidak berkualitas merupakan refleksi dari rendahnya kemandiriran, integritas dan kredibilitas atau kualitas dari penyelenggara Pemilu. Berarti, anggota penyelenggara Pemilu baik di KPU maupun di Bawaslu disamping ada
B. DKPP Penegak Kode Etik Untuk Kepentingan Besar Masa Depan Bangsa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP adalah lembaga yang dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Berarti jika penyelenggara Pemilu dalam hal ini anggota KPU atau Bawaslu melakukan perbuatan tidak etis di luar atau tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu bukanlah menjadi kewenangan DKPP untuk menanganinya. Misalnya melakukan kekerasan dalam keluarga. Adanya kewajiban DKPP menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu bukan berarti DKPP adalah atasan dari KPU dan Bawaslu. Disamping itu perlu diketahui bahwa DKPP bukanlah institusi penyelenggara Pemilu tetapi mempunyai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Berfungsinya DKPP
menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu sehingga penyelenggara Pemilu dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan kode etiknya dengan baik maka diharapkan penyelenggaraan Pemilu bisa berkualitas. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu menghasilkan penyelenggara negara yang berkualitas. Penyelenggara negara berkualitas nantinya akan bisa memajukan bangsa dalam berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT seperti yang dicita-citakan bisa diwujudkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Disinilah peran yang sangat urgent dari dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. n
bersambung
11
Satu Meja
Teropong
DKPP Bisa Sidang Jarak Jauh di Tempat Sendiri
K
KPU, Bawaslu, dan DKPP Bahas Kesiapan Pemilu Legislatif 2014
M
enjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang digelar pada 9 April 2014, tiga lembaga, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP intensif melakukan pertemuan. Setelah pada Rabu (2/4) menggelar pertemuan untuk membahas potensi kerawanan Pemilu 2014, pada Kamis (3/4) mereka kembali bertemu di ruang rapat DKPP, Jakarta. Pertemuan kali ini difokuskan untuk final checking kesiapan tiga lembaga. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua dan Anggota KPU Husni Kamil Manik, Arif Budiman, Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, dan Hadar Nafis Gumay. Dari Bawaslu hadir Ketua dan Anggota, yakni Muhammad, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron. Sedangkan dari DKPP yang hadir adalah Ketua dan Anggota, yakni Jimly Asshiddiqie, Nur Hidayat Sardini, Anna Erliyana, dan Valina Singka Subekti. Dalam paparannya, Jimly menganggap penting ketiga lembaga ini bertemu terlebih dahulu sebelum hari H pemungutan suara (voting day) pada 9 April mendatang. Tujuannya tidak lain untuk memastikan kesiapan masing-masing lembaga, sekaligus untuk menyatukan persepsi yang akan menjadi konsumsi
12
”MK hanya mengurusi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan Bawaslu mengurusi sengketa.”
publik. “Kita harus tegaskan bahwa Pemilu 2014 ini adalah konstitusional. Kalau ada yang menganggap inkonstitusional, itu adalah pendapat tidak resmi. Dengan segala kekurangannya, putusan MK tetap harus dimaknai sebagai keputusan pengadilan yang sifatnya final dan mengikat,” kata Jimly. Ketua KPU Husni Kamil Manik pun mengaku, KPU sudah hampir seratus persen siap. Soal logistik Pemilu dan distribusi logistik dipastikan pada hari H tidak ada hambatan. KPU dalam kondisi tertentu akan melibatkan TNI
untuk urusan pengangkutan logistik. Kasus pembakaran kantor KPU di Sumba Barat Daya, NTT, yang menghabiskan semua logistik yang ada juga dipastikan sudah dapat diganti. “Sekarang yang menjadi fokus kami adalah pencatatan atau administrasi menyangkut logistik itu. Jangan sampai tidak sesuai yang diatur oleh undangundang. Tertib administrasi itu sebagai antisipasi kalau nanti terjadi sengketa,” ungkap Husni. Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad menyoroti tentang kerawanan kecurangan yang dilakukan oleh petugas di TPS-TPS. Menurutnya, para Anggota KPPS saat ini adalah orang-orang lama yang tidak menutup kemungkinan memiliki pengalaman berbuat curang. Selain itu, dia juga meminta KPU bertindak tegas kepada petugas di TPS agar melarang pemilih membawa handphone saat mencoblos, karena modus jual beli suara biasanya terjadi dengan cara begitu. “Saya juga meminta Ketua DKPP untuk men-declare agar lembaga yang berwenang menangani permasalahan Pemilu nanti dipertegas. MK hanya mengurusi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan Bawaslu mengurusi sengketa,” ujar Muhammad. l
Arif Syarwani
ini, sidang jarak jauh atau video conference DKPP tidak perlu jauh-jauh. Cukup di kantor sendiri, Jalan MH Thamrin No. 14 lantai 5, Jakarta Pusat. Bisa di ruang sidang, di ruang kerja anggota atau di ruang rapat pleno. Biasanya sidang jarak jauh, DKPP menggunakan peralatan dan tempat dari Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Majelis sidang berada di Mabes Polri sedangkan pihak Teradu maupun Pengadu berada di Mapolda atau Kajati berdasarkan locus delicti-nya. Sekarang cukup, majelis sidang berada di Ruang Sidang DKPP, pihak Teradu atau pun Pengadu berada di Sekretariat Bawaslu Provinsi termasuk juga Tim Pemeriksa Daerah. Di Ruang Sidang DKPP dilengkapi dengan dua unit televisi berwarna ukuran 42 inci yang menghadap ke majelis, kamera dengan resolusi full HD. Jaringan terkoneksi dengan server Bawaslu RI. Sementara layar untuk pengunjung sidang dipasang infokus. Sekretariat Biro Administrasi DKPP telah melakukan uji coba peralatan video jarak jauh yang berada di Ruang Sidang DKPP dengan jaringan yang terkoneksi dengan peralatan video jarak jauh yang ada di sekretariat Bawaslu Sumatera Utara, Sekretariat Bawaslu Aceh, Sekretariat Bawaslu Lombok, sore (21/4) pukul 15.00. Hasilnya, baik kualitas gambar dan kualitas suara jernih. “Kualitas gambarnya bagus, dan suaranya jernih,” kata Bonar Hadi, staf humas Bawaslu Provinsi Lombok diamini Rudi, staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara saat ditanya mengenai kualitas gambar dan kualitas suara oleh Soleh, Kasubbag Pemanggilan Sekretariat Administrasi Biro DKPP. Begitu pun saat uji coba peralatan video conference di sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh. Uji coba ini sekaligus untuk mengecek kesiapan sidang jarak jauh pertama yang dilakukan DKPP berserta Tim Pemeriksa Daerah, dengan pihak Teradu Dedy Satria dan pihak Pengadu Muklir di Ruang Sidang DKPP
Hasilnya patut diacungi jempol. Sidang melalui jarak jauh yang digelar di Ruang Sidang DKPP berjalan lancar. Kualitas gambar melalui layar kaca bisa dilihat dengan jelas dan kualitas suara pun yang bisa didengar oleh majelis sidang dan pengunjung sidang.
(22/4). Hasilnya patut diacungi jempol. Sidang melalui jarak jauh yang digelar di Ruang Sidang DKPP berjalan lancar, (22/04) pukul 10.15. Kualitas gambar melalui layar kaca bisa dilihat dengan jelas dan kualitas suara pun yang bisa didengar oleh majelis sidang dan pengunjung sidang.
Pada sidang itu, pihak Teradu Deddy Satria, anggota Panwaslu Bireuen, dan pihak pengadu Muklir, anggota Bawaslu Nangroe Aceh Darussalam. Tim Pemeriksa Daerah sidang kode etik ini, Saut H Sirait, anggota DKPP, Asqolani, ketua Bawaslu Nangroe Aceh Darussalam, dan Zainal Abidin dan Ria Fitri, masing-masing dari unsur masyarakat. Mereka berada di sekretariat Bawaslu Nangroe Aceh Darussalam. Ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini dan Valina Singka Subekti berada di Ruang Sidang DKPP, Jln. MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang video conference kali pertama yang digelar di Ruang Sidang DKPP. Sidang ini juga merupakan sidang perdana Tim Pemeriksa Daerah bekerja. Sidang ini disaksikan oleh seluruh Tim Pemeriksa Daerah yang ada di Indonesia melalui layar kaca. “Tim Pemeriksa Daerah di tempat lain di seluruh Indonesia bisa menyaksikan bagaimana persidangan ini. Tapi tidak boleh bicara. Cukup menyaksikan saja. Ini sekaligus contoh bagaimana Tim Pemeriksa Daerah bekerja nanti,” kata Prof Jimly. l
Teten Jamaludin
13
Kuliah Etika
Kuliah Etika
Menata Sistem Norma Etika Dalam Kehidupan Masyarakat Modern Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI
S
ecara umum dalam garis besarnya, etika atau ‘ethics’ merupakan satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (right) dan baik (good) dalam hidup manusia. Filsafat etik tidak hanya menaruh perhatian pada soal benar dan salah seperti dalam filsafat hukum, tetapi lebih dari itu juga persoalan baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik, “the good life”, bukan sekadar kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah. Namun dalam praktik, keduanya menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah (right and wrong), serta baik dan buruknya (good and bad) perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Namun, dalam perbincangan konkret sehari-hari, kebanyakan orang biasanya lebih mengutamakan soal benar atau salah, ‘right or wrong’. Karena, benarsalah ini lebih mudah dan lebih jelas dipandang mata. Dalam soal makanan saja pun, orang Islam diajarkan oleh al-Quran agar hanya makan “makanan yang halal lagi baik”, tetapi dalam praktik yang dipikirkan orang hanya “makanan yang halal” (halalan) saja, abai dengan “makanan yang baik” (thoyyiban). Padahal, dalam al-Quran, kedua konsep “halalan thoyyiban” (halal lagi baik) itu merupakan satu kesatuan konsepsi tentang makanan yang dianjurkan. Makanan dapat dibedakan antara (i) makanan yang halal tetapi tidak baik, (ii) makanan yang baik tetapi tidak halal, dan (iii) makanan yang tidak halal dan juga tidak baik. Ketiga jenis makanan tersebut tidak dianjurkan ataupun diperintahkan dalam al-Quran. Yang diperintahkan dengan tegas untuk dimakan justru adalah (iv) makanan yang halal lagi baik. Demikian pula dalam pembahasan tentang etika, banyak tulisan yang untuk mudahnya menjelaskan tentang pelbagai persoalan etik dengan
14
pendekatan benar-salah saja. Apalagi dengan berkembangnya kecenderungan baru yang saya namakan sebagai gejala positivisasi etika dimana perumusan tentang nilai-nilai etik dan standar perilaku ideal mulai dituliskan dan dibangunkan sistem kelembagaan penegakannya secara konkrit dalam praktik, menyebabkan pengertian orang akan etik itu tumbuh dan berkembang menjadi seperti norma hukum juga,
Filsafat etik tidak hanya menaruh perhatian pada soal benar dan salah seperti dalam filsafat hukum, tetapi lebih dari itu juga persoalan baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik, “the good life”, bukan sekadar kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah.
yaitu melibatkan pengertian tentang benar-salah yang lebih dominan daripada pertimbangan baik-buruk. Pada umumnya para ahli menggambarkan sistem filsafat etik itu dalam 4 cabang, yaitu: 1. Descriptive ethics: Etika yang berkenaan dengan perilaku yang benar dan baik sebagaimana yang dipikirkan orang; 2. Normative ethics atau prescriptive ethics: Etika yang berkenaan dengan perilaku yang dinilai sudah seharusnya dilakukan;
3. Applied ethics: Etika yang berkenaan dengan pengetahuan tentang moral dan bagaimana pengetahuan itu diwujudkan dalam praktik; 4. Meta ethics: Etika yang membahas mengenai apa yang dimaksud dengan benar dan baik itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa etika deskriptif (Descriptive Ethics) pada pokoknya berkaitan dengan pelbagai bidang kajian, yaitu: etika keagamaan, teoriteori nilai, filsafat ekonomi, filsafat politik, filsafat hukum, logika deontik, teori aksi, penalatan praktis (practical reasoning), moralitas, etika visual (visual ethics), etika kepercayaan (ethics of belief). Sedangkan etika preskriptif atau normatif (normative or prescriptive ethics) berkenaan dengan apa yang orang harus percaya sebagai benar dan salah, atau baik dan buruk. Dalam hubungan ini, terdapat beberapa teori dan aliran pemikiran yang berkembang dalam studi tentang etika, misalnya: (i) K onsekwensialisme (Consequentialism), yaitu aliran yang mengembangkan teori-teori moral yang berpendapat bahwa akibat-akibat perbuatan yang dilakukan seseorang menjadi sebab yang dianggap benar bagi timbulnya penilaian (judgement) tentang tindakan moral yang terjadi. Karena itu, suatu tindakan (by commission ataupun by ommission) yang secara moral dapat dikatakan baik dan benar beralasan untuk menghasilkan akibat yang baik dan benar pula. Pandangan demikian juga tercermin dalam pandangan aliran utilitarianisme. (ii) Yang lain adalah Etika Deontologis (Deontological ethics), yaitu suatu pendekatan yang bersifat ‘rule-driven’, yang menilai moralitas dari suatu tindakan didasarkan tindakan yang ditentukan oleh aturan yang menjadi rujukan. Dalam teori absolutisme moral (moral absolutism), perbuatan tertentu secara mutlak dinilai salah atau jahat, terlepas dari konteks
ataupun niat yang terdapat di balik tindakan. Misalnya, perbuatan membunuh ataupun mencuri, selamanya akan dinilai salah dan jahat, dan karena itu tidak bermoral, meskipun niatnya baik, misalnya, mencuri harta orang kaya untuk membantu orang miskin. Tentu ada pula teori yang lebih bersifat pragmatis (pragmatic ethics) yang sekaku pandangan absolutisme moral tersebut. (iii) Di samping itu, ada pula teori yang disebut etika kebajikan (virtue ethics) yang mengutamakan karakter moral seseorang sebagai kekuatan pendorong perilaku etis tertentu. Dalam etika Aristotelian, sebagai kajian pertama tentang etik dalam sejarah, faktor karakter moral ini juga menempati kedudukan utama mengenai bagaimana seseorang mencapai derajat terbaik dalam hidupnya. Aristoteles percaya bahwa tujuan hidup manusia haruslah untuk hidup baik dan mencapai ‘eudaimonia’, yang berarti “well-being” atau “happiness”. Hal ini dapat dicapai dengan dimilikinya kemuliaan karakter (virtuous character), atau ditakdirkan mempunyai kebiasaankebiasaan yang baik dan sempurna. Di antara pandangan Aristoteles yang sangat populer mengenai hal ini disebut Nicomachean Ethics. Di samping itu, ada pula pandangan etik yang disebut Eudemian Ethics, dan Magna Moralia. (iv) Banyak lagi teori lain yang cukup rumit dan membutuhkan penjelasan sangat panjang untuk diuraikan, seperti teori eudaimonisme yang mengukur kebahagiaan dalam hubungannya dengan moralitas.
Ada pula teori yang disebut etika kepedulian (ethics of care) yang juga merupakan salah satu teori etika normatif atau preskriptif (normative ethical theory). Juga ada etika egoisme (ethical egoism) yang menyatakan bahwa agen moral memang sudah seharusnya melakukan apa menurut kepentingannya sendiri harus dilakukan (self-interest). Ada pula teoriteori tentang etika hak, seperti yang dapat dibayangkan dalam aspirasi yang berkembang dalam Revolusi Amerika dan Perancis. Ini yang disebut sebagai etika hak (rights ethics) yang memicu lahirnya gerakan hak asasi manusia dalam sejarah. (v) S elain itu, masih banyak teori tentang etik yang dikembangkan oleh para filosof dan para ahli etika. Misalnya, Living Ethics, Biocentrism ethics, Altruism ethics, dan bahkan Feminist ethics. Teori Etika, misalnya, mengembangkan pandangan yang menawarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada makhluk di luar manusia dan bahkan eko-sistem (nonhuman species and ecosystems), serta proses-proses yang terjadi dalam realitas alam (processes in nature). Etika altruisme merupakan doktrin yang mengembangkan pandangan bahwa setiap individu kewajiban moral untuk membantu, melayani, atau memberi manfaat kepada orang lain, dan bilamana perlu mengorbankan
kepentingannya sendiri. Sementara itu, ‘meta-ethics’ atau disebut juga epistemologi moral berkaitan dengan hakikat pernyataan-pernyataan moral yang dipelajari, terutama mengenai konsep-konsep etika dan teoriteori etika yang terkait. Aliran-aliran pemikiran dan pendekatan yang dapat dikatakan berkembang dalam konteks ‘meta-ethics’ ini, misalnya, adalah soal ‘moral nihilism, moral syncretism, moral relativism, fallabilism (fallability), moral skepticism, particularism, rationalism, conventionalism, axiology, formal ethics, rationality, discourse ethics, ethics of justice, revolutionary ethics, stages of moral development, dan sebagainya. Di samping itu, ada pula teori-teori etika yang dikategorikan ke dalam kelompok ‘cognitivism’ dan ‘non-cognitivsm’. Yang dianggap ‘non-kognitif’, misalnya, aliran ‘emotivism; dan ‘prescriptivism’, sedangkan yang kognitif (cognitivism) mencakup aliran-aliran realisme filosofis (philosophical realism), nonnaturalisme, subjektivisme etis (ethical subjectivism), realisme moral, dan universalitas. l
15
Parade Foto foto: Irma
9 April 2014 DKPP turut berpartisipasi dengan menggelar check on spot di beberapa TPS yang tersebar di daerah Jakarta dan Tangerang Selatan.
foto: Irma
Usai pertemuan tripartit dengan KPU dan Bawaslu, DKPP menggelar konferensi pers di Media Centre Bawaslu, Kamis (3/4).
foto: Irma
Nur Hidayat Sardini memberikan pembekalan kepada anggota PPK dan stake holders se-Kabupaten Pati dalam acara bimbingan teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 di Pati Jateng.
16
foto: Irma
Jelang hari H Pemilu Legislatif 2014, 9 April DKPP mengundang para stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan Pemilu 2014 dalam acara FGD dengan tema “Potensi Kerawanan dalam Pemilu 2014”. foto: Irma
DKPP gelar sidang video conference pertama di ruang DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Bireun, (22/4) pukul 10.00 WIB.
foto: Arif Syarwani
DKPP menggelar pertemuan dengan KPU dan Bawaslu (tripartit), Kamis 3/4/2014 membahas final checking pemungutan suara yang akan dilaksanakan 9 April 2014.
