MENARIK MANFAAT APEC DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

MENARIK MANFAAT APEC DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL Oleh : RACHMAWATI MADJID Dosen Tetap FE Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ABSTRAKSI Menghadapi berbagai proses transformasi global, peranan kawasan Asia Pasifik muncul sebagai faktor signifikan yang sangat menentukan saat ini, dan sangat mungkin menentukan arus utama perkembangan internasional. Di tengah gejolak ekonomi dan keuangan dunia yang sedang terjadi, negara-negara Asia Pasifik akan terus menunjukkan energi pertumbuhan dan tetap menjadi lokomotif kemajuan global. Momentum APEC jadi pusat vital pembangunan ekonomi, menjadi pengaruh politik dan kawasan yang menarik untuk menjalin kerjasama. Pemerintah harus mampuh memanfaatkan APEC untuk kemajuan lebih dengan meningkatkan daya saing produsen domestik. Diperlukan kebijakan yang melindungi masyarakat kelas bawah dan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi skala kecil. Integrasi pasar global menghadapkan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) pada persaingan global pula. Bersamaan dengan itu, sejumlah peluang global juga terbuka, menunggu dimanfaatkan Keywords : APEC, Liberalisasi, Perdagangan Bebas dan UMKM.

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Jika abad ke-20 adalah "abad nasionalisme" dengan muatan perang dunia mempertahankan kedaulatan bangsa dan kelahiran negara-negara baru, maka abad ke-21 telah mempererat hubungan keterkaitan antar negara. Globalisasi teknologi telah mendorong tumbuhnya interdependensi keuangan, perdagangan, ekonomi, dan politik. Uni-Eropa lahir, AFTA tumbuh, dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) berkembang. Semua ini memerlukan tumbuhnya semangat kebangsaan dengan tanggung jawab global. Kita tidak bisa berbuat pada lingkup negara tanpa memperhitungkan dampak langkah kita terhadap kehidupan masyarakat global. Halaman | 106 JURNAL EKONOMI April 2014

ISSN: 2302-7169

Vol. 2 • No. 2 • Januari-

Globalisasi tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat akan mengepung bangsa-bangsa di dunia. Karena tidak satu negara pun di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, harus menjalin kerja sama dengan negara atau kelompok negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Kawasan APEC yang menghasilkan separuh dari produk domestik bruto dunia merupakan mesin penggerak pertumbuhan dunia yang eksistensinya akan terus bertambah besar. Kerja sama ekonomi di kawasan ini seperti TPP, RCEP (kemitraan ekonomi komprehensif regional), dan lain-lain, adalah kerangka dari peraturan perdagangan dan investasi yang baru untuk masa depan yang lebih cerah dalam mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi, sehingga merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi di kawasan ini, termasuk Indonesia. Tidak bisa diingkari, APEC merupakan forum kerja sama ekonomi yang strategis bagi Indonesia. Di sana bergabung kelompok ekonomi besar, seperti AS, China, dan Jepang yang merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia. Keberadaan forum ini sudah tepat dan kita bisa ambil bagian di dalamnya. Meskipun memberikan keuntungan besar bagi ekonomi Indonesia, kita tentu tidak boleh lengah dari setiap agenda ekonomi negara lain yang bisa saja menjadi "ancaman". Contoh konkret negosiasi dalam forum APEC saat ini adalah prakarsa Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Regional Compreheensive Economic Partnership (RCEP). Terkait dengan TPP, sejauh ini Indonesia belum tertarik untuk bergabung, meskipun ada desakan dari para pelaku usaha sektor tekstil dan garmen agar Indonesia masuk dalam skema TPP. Yang bertujuan mendorong ekspor produk tekstil dan garmen ke AS. Mengingat sektor itu saat ini masih lesu akibat gempuran produk tekstil negara lain dan kenaikan upah buruh. Di sinilah letak tantangannya. Forum kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013 di Bali, adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui forum kerja sama itu. Bagi Indonesia, APEC memberikan manfaat ekonomi yang signifikan walaupun bukan satu-satunya penentu kemajuan ekonomi Indonesia 2. Masalah Dalam era globalisasi, masalahnya bukan pada kerja sama. Namun, bagaimana kita bisa mengelola bangsa kita dengan potensinya yang besar untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pemberdayaan usaha kecil. Bagaimana Indonesia memanfaatkan forum APEC untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemampuan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah ? Halaman | 107 JURNAL EKONOMI April 2014

ISSN: 2302-7169


3. Tujuan Agar pertumbuhan UMKM jauh lebih cepat. Momentum APEC hendaknya dapat dimanfaatkan membuka pasar dan jejaring yang lebih luas, akses pendanaan yang lebih terbuka dan berskala regional.

AJUAN TEORITIK Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dibentuk pada tahun 1989 di Australia untuk pertama kalinya melakukan pertemuan ekonomi informal para pemimpin ekonomi APEC di Blake Island, Amerika Serikat pada tahun 1993. Pada pertemuan tersebut telah dikeluarkan suatu APEC Leaders Economic Vision Statemment yang pokok-pokok isinya antara lain adalah : 1. Menyadari adanya keterkaitan (interdependence) maupun keanekaragaman (diversity) antara kita, kita mengembangkan/menuju suatu paguyuban (community) ekonomi Asia Pasifik. Kita bersepakat membangun dasar-dasar ekonomi bagi kawasan Asia Pasifik dengan menggalang kekuatan, memperkuat kerjasama dan mendorong kesejahteraan. 2. Dasar-dasar pertumbuhan ekonomi kita adalah sistem perdagangan multilateral dan oleh karena itu kita memberikan dukungan kuat agar Putaran Uruguay dapat diselesaikan secara berhasil. 3. Perlu melakukan pembicaraan lanjutan untuk mrngurangi hambatanhambatan perdagangan dan investasi agar perdagangan dapat diperluas di dalam kawasan dan di dunia, sehingga barang, jasa, modal dan investasi mengalir bebas di kawasan ekonomi-ekonomi kita. Dalam pertemuan di Blake Island APEC membentuk visi masyarakat ekonomi Asia Pasifik, di situ juga diputuskan agar pertemuan serupa dapat diselenggarakan di Bogor-Indonesia sebagai tuan rumah, dan Ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Pertemuan Ekonomi APEC di Bogor berhasil mengeluarkan "Deklarasi Para Pemimpin Ekonomi APEC tentang Tekat Bersama/APEC Economic Leader Declaration of Common Resolve" yaitu : Ini adalah suatu peristiwa bersejarah di mana para pemimpin dari ekonomi-ekonomi kawasa Asia Pasifik, suatu kawasan yang paling dinamis pertumbuhannya di dunia menjawab tantangan perubahan ekonomi regional dan global yang cepat, menggalang dan memberikan sumbangan penting bagi masa depan ekonomi dunia dengan menyatakan di Bogor telah ditentukan rancangan mengenai masa depan kerjasama ekonomi kita demi perbaikan prospek pertumbuhan ekonomi yang dipercepat, seimbang dan merata, tidak hanya di kawasan Asia Pasifik tetapi juga di seluruh dunia.

Halaman | 108 JURNAL EKONOMI April 2014

ISSN: 2302-7169


Pertemuan para pemimpin ekonomi APEC tersebut juga sepakat menentukan landasan idiil, konstitusional dan operasional untuk menjamin kerjasama ekonomi d kawasa Asia Pasifik secara berkelanjutan, meletakkan dasar-dasar kerjasama masa depan Asia Pasifik. Mengenai pelaksanaan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asi Pasifik, para pemimpin APEC sepakat menetapkan sejumlah sasaran dan tujuan yang spesifik, termasuk perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di Asia Pasifik paling lambat 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang, perluasan dan percepatan program fasilitasi perdagangan dan investasi, dan mengintensifkan kerjasama pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan, pembangunan yang merata, dan stabilitas nasional. Ini merupakan suatu keputusan yang amat penting dan menunjukkan kepeloporan dan kepemimpinan APEC dalam liberalisasi perdagangan dan investasi baik regional maupun global yang diharapkan dapat menunjang ekspansi dan peningkatan ekonomi dunia. METODOLOGI Jenis metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah diskriptif dan studi literatur yang berhubungan dengan tema penulisan PEMBAHASAN Terdapat tiga perkembangan ekonomi eksternal yang mulai membawa pengaruh ke perekonomian Indonesia. Perkembangan ini secara ideologi disebut liberalisasi yang dampaknya akan membuka kemungkinan transfomasi ekonomi di Indonesia. Pertama, disetujuinya hasil Putaran Uruguay tentang GATT (General Agreement on Tatiffs and Trade) tahun 1995 lalu digantikan perannya oleh WTO (World Trade Organization) tahun 1996. Secara global, hal ini menandai terbentuknya rejim perdagangan bebas yang bertujuan menciutkan hambatan tarif dan perdagangan. Kedua, pemerintah Republik Indonesia bersama 17 negara lain dalam pertemuan APEC pada saat itu, menghasilkan deklarasi Bogor tentang liberalisasi perdagangan dan investasi yang berlaku di negara maju dan negara berkembang. Ketiga, para pemerintah di negara ASEAN termasuk Indonesia, merencanakan untuk memberlakukan AFTA ( ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003, sekalipun terdapat usulan dari pihak Brunei Darussalam yang ingin mempercepat AFTA menjadi tahun 2000. Kerjasama pembangunan di bidang pembangunan sumberdaya manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbaikan infrastruktur, meningkatkan keikutsertaan dunia usaha/swasta dan perhatian khusus pada usaha kecil dan menengah akan dikembangkan. Demikian pula perhatian Halaman | 109 JURNAL EKONOMI April 2014

ISSN: 2302-7169


kepada masalah-masalah lingkungan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dari rangkaian KTT APEC 2013, salah satu rekomendasi Dewan Penasihat Bisnis APEC kepada pemimpin APEC adalah reformasi peraturan domestik serta kebijakan yang lebih proinvestasi dan liberalisasi sektor jasa. Rekomendasi tersebut adalah salah satu cara mewujudkan Bogor Goals, yang berisi kesepakatan menuju perdagangan bebas dan terbuka. Kontribusi APEC terhadap PDB Dunia 2012.

Sumber: IMF, diolah Bappenas, data PDB berdasarkan PPP. Bagi sebagian orang beranggapan pertemuan tingkat tinggi kepala negara tidak lebih dari sekedar ajang kumpul para pemimpin. Hasil pertemuan disarikan dalam bahasa resmi dan indah, sering kali tidak dipahami relevansinya dalam kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Namun dapat dilihat, Kontribusi PDB negara anggota APEC pada tahun 2012 mencapai 56,4% dari PDB dunia. Kontribusi dari lima negara APEC penyumbang PDB terbesar adalah AS, China, Jepang, Rusia, dan Meksiko. Adapun Indonesi memberikan kontribusi PDB terhadap dunia sebesar 1,5%. Dalam pertemuan APEC tahun 2013 dimana Indonesia sebagai tuan rumah berusaha menjadikan APEC sebagai forum yang dapat meningkatkan kemasalahatan orang banyak, mengeluarkan kesepakatan yang membumi. Indonesia mengajukan beberapa gagasan di bawah tiga prioritas. Prioritas pertama: mencapai Bogor goals. Indonesia mendukung empat gagasan, yaitu sistem perdagangan multilateral melalui pertemuan para menteri perdagangan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menyusun rekomendasi tata cara liberalisasi perdagangan sesuai Bogol Goals untuk mandapatkan manfaat bersama. Dalam prioritas kedua: pertumbuhan berkesinambungan yang adil, Indonesia mengajukan sembilan gagasan yaitu penguatan daya saing usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan UKM perempuan, demikian juga memberdayakan perempuan melalui kewirausahaan, akses internet/teknologi dan reformasi struktural yang terkait dengan perempuan. Di bidang pertanian, Indonesia mngusulkan penguatan ketahanan pangan dengan melibatkan swasta dan pemberdayaan petani. Di bidang keuangan, Halaman | 110 JURNAL EKONOMI April 2014

ISSN: 2302-7169


memperluas akses keuangan bagi rakyat, selain itu Indonesian juga mengajukan isu kelautan dan inklusi keuangan untuk mendorong pelaku usaha memanfaatkan akses pembiayaan karena hanya 10 persen dari jumlah penduduk yang sudah mempunyai rekening di bank. Indonesia selain mendukung pengembangan energi bersih dan terbarukan, dan mrngurangi ketergantunan pada bahan bakar fosil, Indonesia juga mendukung obat tradisional sebagai alternatif pengobatan dan merekomendasikan mengenai model sistem kesehatan yang berkesinambungan. Berdasarkan data riset, penggunaan obat tradisional di kawasan Pasifik sangat tinggi. Penggunaan obat tradisional di Australia mencapai 48,50 persen, China 90 persen, Nauru 60 persen, Korea 69 persen Filipina 57,30 persen, Singapura 45 persen, dan Vietnam 50 persen. Sementara di Indonesia, berdasarkan data 15 tahun terakhir, sekitar 50 persen penduduk mengonsumsi jamu. Pada prioritas ketiga: Indonesia meningkatkan konektivitas, yaitu mengusulkan Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab pada pengembangan kerangka kerja konektivitas sebagai visi jangka panjang Asia Pasifik. Selain itu, menyusun rencana tahun jamak untuk mendorong pembangunan melalui sinergi di dalam APEC. Di beberapa kementerian, diusulkan pula pengembangan rencana kerja untuk meningkatkan kemudahan mobilitas siswa, peneliti, serta mobilitas pelancong. Kondisi Domestik Kesiapan Indonesia tidak terlepas dari apa yang telah diusungnya, yaitu "Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth". Tujuannya, mencapai kawasan Asia Pasifik yang tangguh dan segera pulih dari krisis ekonomi global, serta mempertahankan APEC sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih relatif tinggi, sekitar 5,8 persen tahun 2013. Tahun 2014 mungkin masih sekitar 5,9 persen. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi ini didorong konsumsi yang sebagian besar dipenuhi produksi impor. Sementara ekspor masih bergantung pada produk primer. Ekspor produk manufaktur terus merosot dari waktu ke waktu dan belakangan defisit. Begitu juga dengan neraca produk makanan dan minuman, ketahanan pangan Indonesia praktis lemah. Produksi kedelei nasional, misalnya, merosot dari 1,9 juta ton tahun 1999 menjadi hanya 800.000 ton tahun 2013. Harga kedelei pun melambung dan murni bergantung impor. Ini mengindikasikan rapuhnya daya tahan ekonomi Indonesia. Impor, terutama produk minyak dan gas, terus meningkat dan telat menyesuaikan harga bahan bakar minyak serta pengendalian konsumsinya. Halaman | 111 JURNAL EKONOMI April 2014

ISSN: 2302-7169


Neraca perdagangan periode Januari- Juli 2013 defisit sekitar 5,65 miliar dollar AS, meraih Bogor Goals akan kian sulit. Kondisi ekonomi Indonesia dalam indeks daya saing global Forum Ekonomi Dunia menempatkan ketahanan infrastruktur Indonesia di posisi ke -78 dari 144 negara. Banyak niat baik yang akan diusung Indonesia dalam mempertahankan semangat Bogor Goals dengan mendorong konektivitas dalam APEC, mendorong usaha kecil dan menengah serta inklusi keuangan, dan memangkas peraturan dan tarif. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perdebatan akan panjang karena masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat sisi pasokan, baik pada sektor pertanian maupun menufaktur, demikian pula dengan sektor keuangan yang dibutuhkan untuk menunjangnya. Kerja Sama Kawasan Kerja sama ini difokuskan pada target yang harus dicapai pada tahun 2020. Indonesia harus optimisme bahwa problem perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akan mampu diatasi oleh kekuatan ekonomi baru yang tergabung dalam APEC. Dalam kondisi perekonomian global yang kurang mengembirakan, peranan APEC menjadi sangat penting. Selama ini Apec memperlihatkan angka pertumbuhan yang lebih baik ketimbang pertumbuhan global. Dalam menggandakan usaha, ketahanan APEC bisa menjadi penyelamat. Segala upaya anggota APEC tersebut perlu dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, anggota APEC harus fokus, pertama, pada perwujudan target yang tercantum pada Deklarasi Bogor 1994, yaitu terwujudnya investasi serta perdagangan bebas dan terbuka pada tahun 2020. Target ini bisa tercapai jika setiap anggota APEC sungguh-sungguh menjauhi kebijakan diskriminatif. Kedua, APEC harus terus menyadari behwa setiap anggota memiliki tingkat kemajuan ekonomi yang berbedabeda. Dengan demikian, pertumbuhan yang berlangsung di kawasa APEC adalah pertumbuhan yang berkeadilan dan dapat dinikmati semaksimal mungkin oleh setiap anggota APEC. Ketiga, berupaya terus mendorong perdagangan dan investasi yang besar di antara sesama anggota APEC. Pembangunan sebagai proses transformasi harus membawa perubahan. Dari ketimpangan menjadi keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan golongan pengusaha besar dan golongan produsen kecil dan menengah. Pemberdayaan Usaha Kecil Dalam ekonomi ASEAN Usaha Kecil Menengah harus berperan aktif. Pemerintah perlu mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat berperan aktif saat Masyarakat Ekonomi Asean berlaku pada 2015. Halaman | 112 JURNAL EKONOMI April 2014

ISSN: 2302-7169


Pemerintah perlu memfasilitasi UMKM, dengan pemberian ruang UMKM akan terlibat dalam momentum APEC merupakan suatu upaya dalam membangun basis pertumbuhan ekonomi yang lebih mengacu pada partisipasi masyarakat lebih luas, termasuk kebijakan meningkatkan alokasi kredit usaha rakyat. Dalam krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia, UMKM dapat dilihat tumbuh secara alamiah di tengah sejumlah hambatan, dan hal ini menjadi tantangan bagi UMKM agar mendapat akses permodalan, kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, dengan bekal ini UMKM dapat mengakses pasar. Meskipun demikian, UMKM dihadapkan pada birokrasi yang rumit, peraturan yang berubah-rubah, dan biaya ekonomi tinggi karena korupsi birokrat. Saat ini kita menghadapi realita yang tidak terhidarkan adanya serbuan produk asing ke pasar lokal. Mulai dari buah-buahan dan produk pertanian lainnya, makanan olahan, pakaian/garmen, tekstil, hingga pada permainan anak/toys. Berbagai hambatan itu dapat segera dicarikan jalan keluarnya agar pertumbuhan UMKM bisa lebih cepat terangkat. Oleh karena itu momentum APEC dapat dimanfaatkan membuka pasar dan jejaring yang lebih luas, akses pendanaan yang lebih terbuka dan berskala regional. Business Advisory Council (ABAC) salah satu wakil Indonesia pada forum APEC 2013 mengusulkan beberapa inisiatif khusus untuk keterbatasan akses permodalan diperlukan lembaga pendanaan berupa modal ventura, bantuan permodalan, pendirian biro kredit, pengadaan standar akuntansi yang diterima semua pihak, dan secara umum regulasi sektor keuangan yang kuat dan mendukung kegiatan UMKM, semua ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan kewirausahaan sehingga penciptaan jenis bisnis baru yang inovatif terwujud. Salah satu sektor yang sangat strategis untuk Indonesia adalah agrobisnis. Dalam kehadiran UMKM yang besar di sektor ini, krgiatan agrobisnis yang pesat juga berimbas positif pada Food Security salah satu saran Indonesia yang disampaikan ABAC. Para wartawan dari berbagai media telah melakukan wawancara khusus kepada beberapa Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, umumnya menyampaikan ciri khas dari upaya dalam kerangka APEC adalah kerja sama regional yang terbuka dan spontan, dan komitmen ekonomi yang erat dengan dunia bisnis. Upaya ini dengan cara khas APEC merupakan pendorong kerja sama ekonomi bilateral maupun regional. Maka APEC sendiri, akan menjadi pendekatan yang sangat penting yang harus dilanjutkan. Berbagai kontribusi APEC ini tidak berarti akan ada UMKM yang kemampuan bersaingnya turun secara relatif, tetapi justru meningkatkan Halaman | 113 JURNAL EKONOMI April 2014

ISSN: 2302-7169


komplementaritas antar UMKM antarnegara. Saat ini pertumbuhan atau migrasi usaha mikro ke usaha kecil ke menengah, rata-rata 7 persen per tahun. Artinya lebih tinggi dari pada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,9 persen. Jumlah itu dapat tumbuh lebih besar bila hambatan yang ada diatasi. PENUTUP KESIMPULAN Para pimpinan ekonomi APEC mengakselerasi konektivitas fisik, institusi, dan antarwarga. Di sisi lain, konektivitas yang baik memperkuat rantai suplai dan memajukan iklim bisnis di wilayah APEC. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur dan konektivitas akan menciptakan lapangan pekerjaan. Ditegaskan kembali komitmen terhadap Deklarasi Bogor (Bogor Goals) 2020, yaitu terwujudnya investasi serta petdagangan bebas dan terbuka 2020. Dengan terintegrasinya pasar global, tantangan yang akan dihadapi UMKM akan meningkat. Indonesia berhasil mengegolkan agenda pembahasan penguatan UMKM sebagai prioritas dalam KTT APEC. Besarnya kontribusi UMKM menopang kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan alasan rasional mengapa agenda itu perlu diangkat. Dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM, nampak komitmen dan dukungan pemerintah memperbaiki iklim usaha dalam negeri disertai dengan upaya diplomasi memetik manfaat dari kehadiran Indonesia di APEC. SARAN Pemerintah perlu meningkatkan akses pasar produk UMKM, dengan mewajibkan pusat-pusat perbelanjaan menyediakan gerai/conter khusus bagi UMKM Indonesia sebelum dikuasai produk impor negara tetangga. Perlu dibentuk badan khusus promosi dan penanganan ekspor UMKM agar fokus mengoptimalkan pasar dalam negeri. Dengan demikian, dapat terwujud apa yang disebut locally connected, globally competitive. Oleh karena itu, Indonesia butuh pemimpin bervisi jangka panjang yang memihak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita.


ISSN: 2302-7169


DAFTAR PUSTAKA Barro, Robert J. 2004, Spirit of Capitalism:Religion and Economic Development. Harvard International Review, Winter, 2004. Budiwiyono Eko, Peranan Perbankan dalam Pemberdayaan UMKM, Bank DKI, Jakarta 2013. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2009. Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025, Depdag. Djojohadikusuma Soemitro, 1995, Ekonomi Kini dan Esok, Universitas Indonesia. Hartarto Airlangga, Peranan Lembaga Keuangan Mikro untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. Komisi VI - DPR-RI, 2013. Kompas Media, Diskusi APEC, APEC dan pemberdayaan Usaha Kecil. Jakarta Oktober 2013. Muftie Aries, 2013, Kesiapan UMKM DKI Jakarta dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. ABSINDO, Jakarta. Salim Emil, 2000, Revolusi Berhenti Hari Minggu, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. Santoso Awan, Ekonomi Rakyat. Sumber: http//www.ekonomirakyat.org/Edisi_21/atikel_4.htm. Pusat Studi Ekonomi Pancasila. UGM. Soemarwoto Otto, 2004, Atur Diri Sendiri. Gadjah Mada University Press.


ISSN: 2302-7169


MENARIK MANFAAT APEC DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Recommend Documents