Menanti 10 Tahun Tengarong Seberang Bakal Jadi Pusat Agrobisnis

///32 Artikel ARTIKEL OKTOBER ///Jpg: Camat TGRS Menanti 10 Tahun Tengarong Seberang Bakal Jadi Pusat Agrobisnis Kecamatan Tenggarong Seberang di bawah kepemimpinan H Totok Sunarto, patut diacungi jempol sebab dia merasa optimistis dengan berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan dan program lainnya dengan konsep pemikiran yang cerah akan masa depan Tenggarong seberang bakal menjadi pusat Agrobisnis dimasa mendatang. Saat ini program pembangunan di Tenggarong seberang sedang giatnya dilaksanakan, bahkan untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat agrobisnis 10 hingga 15 tahun kedepan, pihaknya telah menyiapkan strategi baru salah satunya melalui kegiatan aksi penghijauan dengan menanam pohon buah-buahan. "Saya merasa yakin 10 atau 15 tahun kedepan Tenggarong Seberang akan menjadi tempat agrobisnis dengan sasaran obyek rekreasi yang kaya akan buah-buahan," kata Totok belum lama ini saat melakukan aksi tanam pohon yang dihadiri Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf di Desa Manunggal Jaya Tenggarong seberang. Dalam kegiatan itu, Totok menjelaskan kepedulian akan pelestarian lingkungan tidak hanya dari pemerintah semata melainkan semua stakholder yang ada juga sangat dibutuhkan dalam rangka ikut mendukung Kaltim Green khususnya di Tenggarong Seberang. "Penanaman pohon kali ini, mulai dari pohon buah buahan seperti pohon mangga, rambutan, lai dan pohon buah lainnya. Semuanya ditanam mulai dari sepanjang jalan poros patung lembuswana menuju Tenggarong seberang melibatkan perusahaan yang ada salah satunya PT . MSJ," katanya. Dia juga mengatakan bahwa salah satu perusahaan yang beroperasi di Tenggarong Seberang yakni PT Kitadin telah mendapatkan penghargaan dari Menkokesra, yang dinilai berhasil membuat pertanian terpadu dengan pembinaanya yang baik. "Saya berharap kepada semua perusahaan yang ada, agar dapat meniru apa yang dilakukan PT Kitadin sebagai percontohan reboisasi yang dilakukan terutama dalam mengembangkan usaha masyarakat setempat, seperti pemeliharaan sapi, menanam kedelai, jagung, padi gogo, dan lainnya bahkan hasilnya sudah dilakukan panen raya beberapa waktu lalu," ujarnya. Ditambahkan dia, dengan adanya penanaman pohon ini juga pihaknya telah memikirkan masa depan yang cerah bagi kecamatan Tenggarong Seberang yakni dengan adanya tanaman berbagai buah-buahan ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. "Dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun kedepan, Tenggarong seberang bisa jadi pusat agrobisnis dengan tujuan rekreasi sambil menimati buah-buahan,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Sosialisasi Bupati Rita Widyasari saat membuka Sosialisasi RPJMD kabupaten Kutai Kartanegara 20112015, bagi Kepala Desa se Kukar, belum lama ini di Ruang Serbaguna Kantor Bappeda Tenggarong. Rita: Saatnya Kita Tunjukkan Aksi Perencanaan Propublik Kebersamaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan Kutai Kartanegara (Kukar) lima tahun mendatang, upaya tersebut perlu dilakukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bagaian dari proses meningkatkan kesejahteraan menuju "Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan". Dalam hal ini dikhususkan bagi seluruh perangkat desa yang ada di Kukar dengan memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya. Oleh karena itu pembangunan desa sangat dibutuhkan dokumen Rencana Pembangun Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2010-2015. "Saya mengajak kepada segenap perangkat desa untuk bersama-sama dan penuh semangat dalam melaksanakan seluruh kebijakan program dan kegiatan RPJMD 2010-2015," kata Bupati Rita Widyasari, saat membuka Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 bagi seluruh Kepala Desa, Rabu 10 Oktober 2012 di Ruang Serbanguna Kantor Bappeda Tenggarong. Dikatakan Rita, dokumen RPJMD tidak sekedar dokumen teknokratis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang baku, yang selama ini sering dipandang masyarakat secara umum sebagai rutinitas birokrasi lima tahunan yang kurang sensitif dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. "Sudah saatnya kita menunjukkan sebuah konstruksi perencanaan propublik yang memberikan jaminan untuk menempatkan rencana aksi yang lebih konkrit atas sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah," ujarnya. Terkait RPJMDes lanjut Rita hal ini disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dalam mengelola potensi maupun persoalan di desa, oleh karena itu, RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten. "Dalam RPJMDes juga dirumuskan permasalahan desa, strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh serta program dan kegiatan yang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," katanya. Menurut Rita, pemerintah mengupayakan adanya keterkaitan, keterpaduan, dan kesinambungan proses perencanaan pembangunan. "Untuk ini, pemkab Kukar telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbub) No.21/2012 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah," ujarnya.

Ditambahkan dia, Perbub ini pada prinsipnya untuk memberikan acuan kepada pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan yang konprehensif, sebagaimana yang diamanatkan UU No.25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan PP No.8/2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Kirab Budaya Genjot Pariwisata Melalui Pertunjukan Seni Budaya Kurang lebih 31 Paguyuban mewarnai suasana kirab budaya dalam rangka memeriahkan Festival Erau Adat Pelas Benua Etam 1-8 Juli 2012 tampil begitu memukau di hadapan ratusan penonton sepanjang rute festival hingga di depan panggung kehormatan. Kegiatan ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan baik dalam maupun mancanegara yang berkunjung ke Kutai Kartanegara menikmati keindahan alam dan seni budaya yang dimiliki secara beragam. Satu demi satu peserta kirab diberikan waktu 5 menit untuk mempertunjukkan seni budaya masing-masing disaksikan langsung Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari bersama Putra Mahkota Kesultanan Kutai serta unsur Forum Koordinasi Daerah (Forkod) tepatnya di atas panggung kehormatan depan Platetarium, Jumat 29 Juni 2012 lalu. Tampil sebagai peserta pembuka melintasi panggung kehormatan yakni dari marcing band siswa-siswi Kutai Kartanegara, diikuti dari belakang para prajurit kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Selanjutnya secara bergantian juga melintas para peserta dari paguyuban seKukar, satu persatu mempertunjukkan kebolehannya dalam berbagai macam atraksi. Secara spontan penonton yang berada di seputaran panggung kehormatan tumpah ruah memadati persis di depan panggung saling berdesakan menyaksikan atraksi yang diperagakan para peserta kirab tampil rapi bersatu dengan budaya lainnya. Kirab yang berlangsung sejak pukul 14.00 wita, juga diikuti oleh kabupaten/kota lainnya, bahkan yang mengejutkan suasana makin meriah dengan atraksi yang dipertunjukkan oleh 6 orang yang datang dari jauh yakni Provinsi Papua, di depan panggung peserta dari papua yang beranggotakan 6 orang tersebut mampu menarik perhatian pengunjung. Dari deretan para peserta kirab, yang paling banyak pesertanya dan tampil di deretan terahir yakni dari kecamatan Tenggarong Seberang kurang lebih 800 personil diturunkan dipimpin camat Tenggarong Seberang Totok Sunarto, mulai dari kesenian reog, karate, kesenian Bali hingga kesenian tradisional sasak lombok NTB dengan Gendang Beleq Gema Nusantara, dan lainnya yang juga tampil memukau. Tidak terasa waktu terus berlalu hingga pukul 6.10 wita seluruh peserta kirab telah menampilkan yang terbaik dan mampu menghibur seluruh pengunjung maupun masyarakat setempat yang menyaksikan kirab budaya. Usai menyaksikan penampilan peserta kirab, Bupati Rita Widyasari mengatakan bahwa dirinya sangat gembira dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh peserta kirab yang tampil begitu bagus rapi kaya akan seni budaya yang dimiliki.

"Luar biasa penampilan semua peserta kirab sangat rapi dan bersatu dengan budaya lainnya. Ini menandakan daerah ini sangat kaya akan budaya dan kedepannya akan menjadi salah satu andalan pariwisata di tanah air," sambut Rita didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Sri Wahyuni. Menurut Rita, dengan pertunjukan budaya ini masyarakat bisa gembira dan dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan, "Inilah yang kita harapkan kedepannya kebudayaan ini bisa menarik para pengunjung maupun wisatawan yang datang ke Kutai Kartanegara, dengan keramahannya sebagai ciri khas dan bersatu dengan budaya lainnya hingga peserta dari Papua pun ikut di dalamnya," Pungkas Rita. [] Irwan Wadi

///Jpg: Rita Dambakan Kesejahteraan Masyarakat Kukar Sesuai dengan visi dan misi dalam programnya, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari terus melakukan terobosan-terobosan baru yang tiada lain bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan termasuk didalamnya mempercepat pemberantasan kemiskinan menuju kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Salah satunya melalui percepan dibidang ekonomi kreatif, seperti halnya, memberikan kemudahan dalam berusaha dengan menggulirkan pinjaman tanpa anggunan bagi seluruh kelompok usaha terutama kalangan gender yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk program pembangunan dibidang lainnya. Guna mewujudkan hal tersebut Bupati Kukar Rita Widyasari bertekad untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera secara merata dan berkeadilan. Dengan cara menyiapkan sekaligus memberikan kemudahan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan. Salah satunya menggandeng tiga perbankan sekaligus yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (Persero), PT. Bank Mandiri Tbk (Persero), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim cabang Tenggarong. "Saya minta tolong, kepada tiga perbankan yang sudah ditunjuk pemkab Kutai Kartanegara, bantu bagaimana kita berpikir untuk mengentaskan kemiskinan dapat segera terwujud menuju kesejahteraan," kata Rita usai menyaksikan penandatangan perjanjian kerjasama tentang pelayanan jasa perbankan atas penerimaan dan pengeluaran uang daerah berlangsung, 15 Juni 2012 di Pendopo Odah Etam Tenggarong baru-baru ini. Adanya perjanjian kerjasama itu, harap Rita penyaluran pinjaman keuangan akan merata dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. "Saya memberikan apresiasi kepada semua perbankan yang sudah memberikan pelayanannya dengan baik. Salah salah satunya bank BRI telah membuka kurang lebih 15 cabang, dan nantinya bisa diikuti oleh bank lainnya untuk membuka cabang diberbagai wilayah Kukar guna membantu mengelola keuangan rakyat, penyaluran kredit dan lainnya,". Demikian harapnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: IKM Rp 40 Miliar Untuk IKM Menjadi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Dalam sistem perekonomian, setiap sektor ekonomi memiliki keterkaitan baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sehingga perkembangan sektor pertanian dan pertambangan di Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini, harus mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan sektor industri dan jasa sebagai sektor sekunder dan tersier dengan penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Hal tersebut dikatakan Bupati Rita Widyasari saat membuka Bimbingan Teknis Industri Kecil dan Menengah dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sentra Serta Penyerahan Bantuan Peralatan kepada IKM, Senin 10 September 2012 lalu di Pendopo Odah Etam Tenggarong. Menurut Rita, berbicara masalah pembangunan ekonomi, tentunya tidak terlepas dari aktivitas pelaku ekonomi itu sendiri yakni antara lain, kelompok rumah tangga, terkait dengan konsumsi, pemerintah dengan kebijakan pembiayaan pembangunan. "Dalam upaya membangun perekonomian daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, komitmen dan sinergitas antar pelaku ekonomi harus dijaga dan dibangun dengan baik," katanya. Jadi lanjut dia, salah satunya dengan memantapkan paradigma berpikir ekonomis, inovatif, kerja keras, dengan sungguh-sungguh dan sinergi. "Saya berharap kepada semua pelaku industri yang ada di Kutai Kartanegara agar terus melakukan terobosan, inovasi dengan teknologi sehingga nantinya akan berdampak terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi," pintanya. Ditambahkan dia, bahwa pemkab Kukar terus memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan mendorong untuk meningkatkan inovasi-inovasi berteknologi, "Saya sangat mendukung adanya berbagai usaha industri dibawah Disperindakop khususnya bagi kaum perempuan," ujarnya. Ditambahkan Rita, pemkab Kukar juga telah menggulirkan modal usaha khususnya bagi kaum perempuan dalam meningkatkan usahanya mencapai Rp 40 miliar. "Jadi tinggal manusianya saja lagi, untuk mengembangkannya,". Katanya. Harus ada database Industri Bupati Rita Widyasari juga meminta kepada Dinas Perindustrian dan Koperasi (Disperindakop) untuk melakukan pendataan terkait banyaknya usaha industri yang terdiri dari produk pangan dan kerajinan industri kecil menengah, manik hingga usaha lainnya. "Saya ingin Disperindakop memiliki bank data terkait semua indusri dan terkait lainnya, guna memudahkan untuk memberikan pembinaan terhadap perkembangan industri di Kutai Kartanegara," pinta Rita belum lama ini.

Menurut Rita, data data tersebut mulai dari Koperasi, para petani, nelayan yang ditangani oleh Disperindakop harus semuanya tertata rapi dalam bank data. Hal ini jelasnya, untuk dapat mengetahui secara jelas dan adanya pemetaan terhadap peningkatan industri yang ada di Kukar. "Dengan adanya data ini akan lebih mempermudah melakukan pengecekan dan pembinaan terhadap perkembangan semua industri kerajinan berteknologi," ujarnya. Hal ini juga untuk mengetahui kebutuhan masing-masing pengusaha industri, "Inilah yang saya harapkan kedepannya akan terjadi perubahan dan semua industri berkembang semakin maju," ujarnya. Ditambahkan dia, dengan adanya data dan pemetaan industri tersebut nantinya juga, dia berharap Kutai Kartanegara akan meraih penghargaan sebagai daerah koperasi dan industri, "Kalau kita ingin meraih penghargaan, semua pendataan terkait usaha industri harus benar terlaksana dengan baik, sehingga tidak hanya penghargaan yang kita harapkan melainkan seluruh masyarakat dapat merasakannya melalui peningkatan ekonomi kerakyataan," Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Kreatif Dari Samboja Kreatif Mengolah Potensi Bernilai Ekonomis Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masayarakat (PKBM) Bina Bersama Kecamatan Samboja memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menimati pendidikan keaksaraan agar terbebas dari Buta Aksara. "Pendidikan buta aksara merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk kesekian kalinya, sebelumnya telah dilaksanakan di Sanipah kampung Kamal, Desa Karya Jaya Desa Beringin Agung dan beberapa kelurahan lainnya," Kata Rahman SS Ketua PKBM Bina Bersama saat membuka pendidikan keaksaraan di Kelurahan Salok Api Darat terletak di kelurahan Amborawang Darat dan Salok Api Laut, baru-baru ini di Samboja. Begitu antusiasnya warga belajar mengikuti kegiatan keaksaraan, Rahman mengucapkan apresiasi kepada semua pihak, terutama Lurah setempat beserta jajarannya. "Saya sangat berterimakasih atas dukungan semuanya, terutama kelurahan yang telah mendukung kegiatan ini terlaksana dengan baik," ujarnya Menurut dia, kegiatan ini dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas apa itu pembelajaran KF atau PBA yang akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat terbebas dari buta aksara."Ada dua tahap kegiatan pendidikan ini yakni, pendidikan keaksaraan tingkat dasar meliputi belajar untuk Ca,Lis, Tung selama 6 bulan, ditandai dengan sertifikat SUKMA. Kemudian Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) KF lanjutan dengan pendidikan keterampilan sesuai dengan kondisi giografis di daerah tersebut misalnya kerajinan penghasil buah nanas,

singkong, nangka atau salak pondoh, pisang dengan keterampilan membuat pangan dan sebagainya," jelasnya. Dengan demikian lanjur Rahman, keterampilan yang diberikan akan memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang tinggi dan bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga. Begitupun sebaliknya di kelurahan lainnya di pesisir, penghasil ikan seperti masakan dari ikan, udang bisa diolah menjadi amplang, abon, pentol bakso dan lainnya. Pendidikan ini sendiri kata Rahman akan berlangsung selama 3-6 bulan, setelah selesai mengikuti warga belajar akan mendapatkan ijazah Surat Tanda Selesai Belajar (STSB). "Inilah yang terus kita galakkan demi mendukung program Gerbang Raja menjadikan Kutai Kartanegara sebagai Zona Bebas Buta Aksara, sehingga masyarakat akan lebih mandiri dengan berbagai keterampilan kreatif yang di ajarkan bernilai ekonomis yang tinggi dan meningkatkan ekonomi rumah tangga," ujarnya. Ditambahkan dia, mengajak kepada seluruh masyarakat terutama ditiap kelurahan dan jajarannya untuk membantu menyukseskan zona bebas aksara melalui progaram Gerbang Raja yang telah dicanangkan Bupati Rita Widyasari, untuk itu kita dukung dan sukseskan program ini,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Bupati Pentingnya Sehat Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sangat peduli terhadap pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikannya dengan menggratiskan biaya rumah sakit bagai seluruh masyarakat yang memiliki KTP Kukar. “Siapapun yang memiliki KTP Kutai Kartanegara dalam hal memberikan kesehatan masyarakat semuanya digratiskan,” kata Rita belum lama ini. Menurut Rita, jaminan kesehatan melalui program Jamkesda tersebut pemkab Kukar telah menganggarkan jamkesda melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar sebesar Rp 32 miliar tiap tahunnya. “Pemkab telah menjamin kesehatan masyarakat dengan menganggarkan Rp 32 miliar tiap tahunnya melalui APBD Kukar,” katanya. Dijelaskan dia, selain program jamkesda tersebut juga telah memberikan anggaran khusus kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perliundungan Anak, terkait semua perlindungan ibu dan anak di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah. “Khusus ibu bersalin kamipun tanggung sampai dia sehat kembali, hal ini merupakan bagian kesejahteraan,” ujarnya. Ditambahkan dia, di Rumas Sakit yang baru dibangun pemkab Kukar yang terletak di Tenggarong Seberang nantinya tidak ada kelas bagi pengguna Jamkesda, semuanya sama. “Di rumah sakit yang baru ini nantinya tidak ada perbedaan keas semuanya VIP sama, hanya saja kita tetap menyiapkan bangi masyarakat yang memiliki uang lebih,” katanya.

Salah satu contoh baru-baru ini, mendengar ada anak yang mengalami atau diduga korban kekerasan rumah tangga, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari merasa sangat prihatin atas apa yang dialami Nur Aidah bocah berusia 9 tahun saat itu terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit Tenggarong. Usai menghadiri penyerahan berkas penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim sekaligus menandatangani MoU dengan BPK terkait transparansi akuntabilitas keuangan melalui Elektronik di Samarinda. Siang sekitar pukul 13.20 Wita, Selasa 25 September lalu Rita Widyasari langsung menuju RSUD AM Parikesit, dan setibanya di sana, Rita yang disambut para dokter langsung berjalan menuju ruang Mawar kelas II tempat Nur Aidah dirawat. Sambil mengusap raut wajah Nur Aidah, Sembari Rita memeluk dan mengajak berbicara, Aidah tahu, ibu siapa? tanya Rita dan Aidah langsung mengangguk menjawab "Ibu Rita" disambut senyuman. Komunikasi berlangsung cukup lama dengan pasien yang juga ditemani oleh bibi dan neneknya. Setelah berkomunikasi aktif, Rita memberikan kado kepada Nur Aidah. Setalah itu Rita juga diperlihatkan hasil pemeriksaan medis oleh dokter setempat, didampingi Derektur RSUD AM Parikesit dr Teguh Widodo. Setelah mendengar penjelasan secara medis, Rita mengatakan bahwa kasus seperti ini menjadi perhatian serius Pemkab Kukar, "Kasus ini menjadi perhatian untuk segera ditangani sampai selesai," kata Rita. Seraya mengatakan, "Saya sudah katakan bahwa tidak perlu menunggu proposal, melainkan kita yang akan mengobati itulah tugas pemerintah untuk melindungi dan bagian dari kesejahteraan masyarakat," lanjutnya. Terkait dengan biaya pengobatan Nur Aidah, Rita menegaskan bahwa sepenuhnya biaya pengobatan akan ditanggung Pemkab Kukar. "Kasusnya sangat spesifik dan anaknya sangat komunikatif dan pintar, semua Biaya pengobatan dan operasinya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui bantuan Sosial,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Nurul Ilmi Melirik Prestasi Dua Murid SMPIT Nurul Ilmi ke Abu Dhabi Prestasi bergengsi ditorehkan 2 murid asal Kukar di kancah nasional, yakni Rizki Fauzi dan Zaky Azharul Fahmi. Kedua murid SMP Islam Terpadu (SMPIT) Nurul Ilmi Tenggarong ini lolos mengikuti studi di Al Ain Foundation, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab selama 6 tahun. Rizki dan Zaky berhasil lolos seleksi di tingkat nasional menyisihkan ratusan orang peserta dari seluruh Indonesia. Kaltim sendiri meloloskan 4 orang murid setelah melewati seleksi ketat di tingkat nasional.

Keduanya akan menjalani tes kesehatan dan pembekalan bahasa arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta selama dua minggu. "Ada 13 orang murid se-Indonesia yang berkesempatan belajar di Al Ain Foundation, Abu Dhabi setelah mereka dinyatakan lolos seleksi nasional, termasuk 2 orang murid kami," tutur Untung Kata Kepala Sekolah Nurul lmi, Proses seleksinya sendiri berlangsung sejak 5 bulan lalu, termasuk penyerahan beberapa piagam prestasi yang pernah diraih murid tersebut. Zaky sendiri mengaku menguasai bahasa Arab. Maklum, sebelumnya dia pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Ibadurrahman. Dia juga hafal 3 juz bacaan Al-Quran. Tak jauh berbeda dengan Zaky, Rizki pun hafal 3 juz bacaan Al-Quran. Prestasi tertinggi yang pernah diraih Rizki adalah Juara 3 Lomba MTQ tingkat Kabupaten Kukar di Kecamatan Anggana tahun 2008 silam. Sebelum berangkat keduanya berpamitan dengan teman sekelas dan guru. Bahkan, orangtua Zaky dan Rizki ikut hadir ke sekolah mendampingi putra mereka. "Perasaaan saya saat ini bercampur aduk. Ada senang, sedih dan takut karena akan meninggalkan orangtua dan temantemannya," ucap Zaky yang diamini Rizki. Namun, keduanya optimistis untuk belajar dengan sebaik-baiknya selama di Abu Dhabi. Orangtua keduanya juga ikhlas melepas putra kesayangan mereka untuk menimba ilmu ke luar negeri. "Sebenarnya, saya berat melepas putra bungsu saya ini. Dia anak laki-laki satu-satunya di keluarga kami. Tapi sebagai orangtua, saya harus ikhlas melepasnya demi menuntut ilmu agama di luar negeri," tutur Salmiah, ibunda Rizki. Saiful Aduar, Pembina Yayasan Nurul ‘Ilmi Koetai KartanagaraTenggarong mengaku sangat bangga atas prestasi yang ditorehkan kedua orang anak didiknya. "Saya bangga sekali dengan mereka. Apalagi keduanya justru berasal dari kampung. Rizki berasal dari Kembang Janggut dan Zaky dari Kota Bangun," ujar Saiful. Kelak, sepulang dari Abu Dhabi, kedua murid ini diharapkan bakal jadi guru di SMPIT Nurul Ilmi. [] Irwan Wadi

///Jpg: Gugus Tugas Sambut Kabupaten Layak Anak di Kukar Perlindungan merupakan hak asasi anak yang harus diberikan kepada semua anak tanpa diskriminasi. Untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak, tidak memberikan toleransi terhadap semua bentuk kekerasan terhadap anak dan untuk memastikan bahwa tersedia sumber daya yang cukup bagi masa depan anak-anak kita. Menyikapi hal tersebut Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA). Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf, dihadiri Asisten IV Setkab Kukar Bahrul, Kepala KBPPPA Hj Lina Raudiah,

Pemerhati Anak Kaltim Sumadi, serta Tim Gugus Tugas terdiri dari SKPD dilingkungan Pemkab Kukar, Selasa 18 September 2012 di Pendopo Wakil Bupati Tenggarong. Mewakili Bupati, HM Ghufron Yusuf mengatakan disadari pentingnya perlindungan anak, namun demikian kesadaran yang tinggi saja terbukti tidak cukup untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Tentunya hal ini kata Ghufron diperlukan langkah konkrit, terkoordinasi, terencana, menyeluruh dan berkelanjutan melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara No.334/SK-Bup/HK/2012. Dilihat dari kebijakan lanjut dia, telah banyak dilakukan yang berdampak terhadap upaya pemenuhan hak anak, perlindungan anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan berbagai perlakukan salah lainnya. "Jadi untuk menyusun kebijakan perlindungan anak yang holistik perlu dikembangkan berbagai model pendekatan, strategi pembangunan yang sesuai dengan karekteristik permasalahan anak," katanya. Pengembangan KLA merupakan terobosan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pembangunan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindakan kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi serta untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan. "Pengembangan kebijakan KLA di Kutai Kartanegara dimaksudkan untuk memberikan arah dan paduan bagi pemerintah dan masyarakat luas dalam membangun suatu lingkungan atau kawasan yang memiliki infrastruktur dan perangkat hukum yang layak bagi anak," ujarnya. Ditambahkan dia, dengan adanya KLA ini masyarakat didorong untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah terhadap anak sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi anak Kutai Kartanegara yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria dan berakhlak mulia". "Saya berharap dari rakor gugus tugas ini dapat mencermati setiap kasus kekerasan terhadap anak, sekecil apapun kasus tersebut untuk kemudian dicarikan solusi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Sehingga pelayanan dibidang kesehatan terpadu, gerakan anak sehat Kukar, desa siaga dan desa sehat mandiri, gerakan cinta baca dan lainnya terus berjalan baik,". Ujarnya. SKPD Diminta Peduli Kota Layak Anak Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam berbagai kesempatan Wabup HM Ghufron Yusuf juga meminta kepada semua SKPD agar peduli terhadap program kabupaten kota layak anak. "Saya sangat mendukung terwujudnya kabupaten layak anak di Kutai Kartanegara, dan hal ini merupakan kepercayaan pemerintah pusat yang diberikan sebagai percontohan KLA,". Kata Ghufron disela-sela acara pembukaan penanaman pohon Kaltim Green di Kecamatan Tenggarong seberang. Dikatakan Ghufron, seraya berharap kepada seluruh pejabat agar peduli terhadap kota layak anak. Salah satunya dengan memperhatikan dan mendukung aksi penanaman pohon. "Aksi tanam pohon ini, tentunya penghijauan dikemudian hari sangat kita harapkan dan akan

berdampak terhadap perkembangan kota layak anak yang memerlukan fasilitas lingkungan dengan penghijauan yang terbuka,".Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Tutor Mencetak Tutor KF Melalui Pelatihan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Muara Jawa menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi pendidik Pendidikan Keaksaraan Fungsional. Diklat dua hari dibuka oleh Kadis Pendidikan Kutai Kartanegara H Hermawan yang diwakili oleh Kabid PNFI,PAUD dan Kejuruan H.Bahransyah,SE,MSi Senin 15 Oktober 2012 lalu di Kecamatan Muara Jawa. Diklat yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum(BPU) Kecamatan Muara Jawa diikuti 20 peserta, terdiri dari para pendidik/Tutor dari berbagai lembaga Keaksaraan Fungsional di wilayah kerja UPT SKB Muara Jawa meliputi kecamatan Samboja, Sangasanga, Anggana, Marang Kayu, Mara Badak dan Kecamatan Muara Jawa. Menurut Kepala UPT SKB, Muara Jawa yang diwajkili Khurotin, S.Pd, para peserta dibekali materi pelatihan antara lain Kebijakan Direktorat PTK PAUD-NI, Pengantar Psikologi Belajar, Konsep belajar bagu orang tua, Keterampilan Dasar Mengajar keaksaraan fungsional, Pembelajaran yang Menyenangkan untuk orang tua, Etika Pendidik dan Komunikasi dengan warga belajar, serta Kompetensi Pendidik Keaksaraan. Menurut Khuraotin, merupakan program dari pusat yang dilaksanakan melalui Balai Pengembangan Pendidikan non Formal dan Informal (BP-PNFI) Regional VI Banjarmasin. BPPNFI Regional VI Banjarmasin wilayah kerjanya meliputi Provinsi yang ada di Kalimantan. “Jadi, SKB sebagai penyelenggara untuk tingkat Kota Kabupaten,” tegas Khurotin. Diklat bertujuan dalam upaya menyukseskan program Keaksaran, khususnya program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pendidik tentang konsep belajar bagi orang tua. Melalui Diklat, peserta diharapkan dapat mempraktekkan keterampilan dasar mengajar keaksaraan meliputi Baca,Tulis Berhitung (calistung). Selain itu peserta juga diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kompetensi pendidik Keaksaraan. Kadis Pendidikan Kukar Hermawan dalam sambutannya yang disampaikan Kabid PNFI,PAUD dan Kejuruan H.Bahransyah,SE.M.Si menekankan, pentingnya pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas para pendidik Keaksaraan. Karena itu ia minta para guru/Tutor nantinya dapat menerapkan ilmu di lingkungan kerja masing-masing. Menurut Hermawan, para guru/Tutor keaksaraan Fungsional janganlah berkecil hati walaupun statusnya bukan PNS. Justru sebaliknya hal itu memotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan

kompetensi, sehingga proses belajar Mengajar di Kheaksaraan Fungsional (KF) dapat terlaksana dengan baik. Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Tanam Pohon Secara simbolis Kadisbudpar Sri Wahyuni saat menanam pohon di lingkungan sekolah SMKN 2 Tenggarong, Rabu 3 Oktober 2012 lalu. Lestarikan Lingkungan di Lingkungan Sekolah Aksi Tanam Pohon Buah di SMKN 2 Tenggarong Dalam rangkaian memeriahkan HUT Kota Raja Tenggarong yang ke-230, berbagai kegiatan telah dilaksanakan salah satunya komunitas Orang Indonesia atau orangnya Iwans (OI) Balada Orang Pedalaman (BOP) bekerjasama dengan Dinas Kebudyaan dan Pariwisata, SMKN 2 Tenggarong serta pihak ketiga PT. Total Indonesie mengadakan acara tanam pohon buah pertama kali di SMKN 2 Tenggarong dengan tema Health Glean & Green berlangsung,belum lama ini di Tenggarong. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sri Wahyuni, Perwakilan Manajemen PT. Total Indonesie Erwin Santosa, Kepala Sekolah SMKN2 Tenggarong Hari Saptono, dan Ketua Panitia Dedi Sudarya. Dikatakan Ketua Panitia Dedi Sudarya bahwa OI ini merupakan komunitas orang Indonesia dan kebanyakan penggemar Iwans Pals. Misinya sendiri secara nasional kata Dedi selain musik juga ada misi sosial yakni penghijauan. "Mudah-mudahan hal ini awal yang indah dan baik sekaligus dalam memeriahkan rangkaian HUT Kota Tenggarong dengan ikut serta peduli akan kelestarian lingkungan," katanya. Sementara itu Kadis Budpar Sri Wahyuni mengucapkan terimakasih atas partisipasi komunitas OI dalam hal penghijauan. "Kegiatan ini tidak terlepas dari rangkaian festival kota raja Tenggarong, yang sudah memasuki satu bulan lebih. Saya mengicapkan terimakasih kepada semua pihak terutama komunitas OI yang memiliki perhatian terhadap lingkungan," sambutnya. Menurut Sri penanaman pohon ini buah yang terdiri dari pohon mangga, lay, rambutan merupakan awal pembuka Health Glean & Green yang akan berlangsung 3 November mendatang. "Kegiatan tanam pohon di SMKN 2 Tenggarong ini merupakan yang spesial, semoga hal ini nantinya kedepan akan menjadi contoh sekolah hijau dan dapat diikuti sekolah lainnya dan dapat dipelihara dengan baik," harapnya. Sri menambahkan, pihaknya siap untuk bekerjasama dengan pihak sekolah SMKN 2 menyangkut keterampilan dibidang industri kreatif yang merupakan salah satu program pariwisata,"Kami siap bekerjasama dengan pihak sekolah dalam mengembangkan ekonomi kreatif, dalam mendukung program pariwisata,". Pungkasnya [] Irwan Wadi

///Jpg: Lantik Kades Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf saat melantik Sodikin menjadi Kades Cipari Makmur, Senin 29 Oktober 2012 lalu di Kecamatan Muara Kaman. Jpg: Lantik BPD Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf saat melantik empat BPD dari kedua kecamatan yakni Muara Kaman dan Sebulu, Senin (29/10) di Muara Kaman.

Wabub :Tumbuhkan Kepercayaan Kepada Masyarakat Serta lakukan pengawasan pembangunan di desa masing-masing Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) HM Ghufron Yusuf secara resmi melantik Kepala Desa Cipari Makmur yakni Sodikin Sukmana sekaligus anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan meresmikan Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman, belum lama ini. Pelantikan yang dihadiri Kepala Bapemas Samsie Juhrie, Camat Muara Kaman dan Sebulu beserta unsur muspika, kepala desa, ketua BPD dan undangan lainnya menyaksikan pelantikan kades cipari makmur yang berlangsung lancar dan tertib. "Saya atas nama Pemerintah kabupaten menyampaikan terimakasih atas kepercayaan masyarakat kepada kades dan anggota BPD terpilih, mudah-mudahan kepercayaan ini dapat direalisasikan dalam kegiatan kebijaksanaan yang tepat sasaran, tepat guna dan bernilai ibadah sehingga berdampak pada penngkatan kesejahteraan masyarakat," Kata Ghufron Yusuf. Menurut Ghufron, kepala desa memiliki dan memegang posisi kunci, peran dan fungsinya sebagai tempat bertemunya kepercayaan pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini saya menghimbau kepada jajaran pemerintahan desa untuk segera menyususn Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) berdasarkan visi dan misi. Kemudian RPJMDesa dapat dijabarkan secara tahunan sehingga terangkum dalam rencana kegiatan pembangunan tahunan desa (RKP) sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa (ADD) dan sumber dana lainnya. "Tentunya hal ini disusun bersama BPD serta dalam menetapkan peraturan desa sehingga kegiatan pembangunan yang dijalankan mempunyai payung hukum yang jelas," katanya. Sebagaimana dimaklumi bahwa kiprah pembangunan berawal dan berahir di masyarakat. Oleh karena itu, selain kita perlu dengan lebih bersungguh-sungguh memperhatikan kepedulian terhadap aspirasi masyarakat, kita juga perlu menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat. "Dan masyarakat hendaknya dapat mewujudkan diri sebagai subyek pembangunan yang handal khususnya ditiap-tiap desa sehingga dapat dirasakan dampak manfaatnya,". Pungkasnya. Lakukan Pengawasan Pembangunan Setelah melantik Kades Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) HM Ghufron Yusuf sekaligus melantik Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipari Makmur, Desa Sidomukti serta BPD Mekar Jaya dan BPD Sumber Sari Kecamatan Sebulu.

Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf mengharapkan untuk terus melakukan fungsi pengawasan secara maksimal, dan terus dikembangkan agar mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Dikatakan Ghufron, Pemkab Kukar telah menetapkan dalam rangcangan pembangunan daerah (RPJMD) 2010/2015 suatu strategi dan kebijakan untuk memperkuat kapasitas pembangunan dipedesaan sehingga menjadi desa mandiri. Untuk itulah, lanjut Ghufron berharap agar selalu berorientasi pada kondisi dan potensi sumber daya alam yang tersedia serta selalu melestarikan lingkungan. Meningkatkan pendapatan asli desa, sebagaimana dimaklumi, bahwa masih banyak sumber pendapatan desa yang belum tergali dan dapat dikelola secara maksimal dan terarah. "Dalam hal ini perlu adanya ketulusan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendudukkkan mereka sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan dalam rangka mensukseskan program Gerbang Raja,". Demikian harapnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Perangkat Desa Semua perangkat desa se-Kukar serius mendengarkan materi terkait kebijakan pengelolaan dan kekayaan desa oleh Firman Gama dari Derektorat Kemendagri, baru-baru ini di Hotel Lizha Tenggarong. Jpg: Firman Derektorat Kemendagri Kemendagri: Desa Harus Kelola Barang Milik Desa Dan pelepasan TKD dan TD harus sesuai kepentingan umum Kepala desa harus menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa, dengan tugas mencatat seluruh barang milik desa yang berasal dari APBDes maupun sumber lainnya yang sah. Kemudian melakukan pencatatan barang milik desa yang dipelihara atau diperbaiki, menyiapkan laporan barang milik desa, usulan penghapusan barang yang rusak atau tidak dipergunakan lagi. Hal ini ditegaskan oleh Firman Gama Derektorat Kementerian Dalam Negari (Kemendagri) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan) dihadapan puluhan perangkat desa di Hotel Liza Tenggarong belum lama ini. Menurut dia, barang milik desa yang langsung menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan barang milik desa yang tidak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipergunakan untuk peningkatan PADes. "Pengelolaan kekayaan desa merupakan upaya meningkatkan kinerja pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan," ujarnya. Dikatakan Firman juga perlu diperhatikan Pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) dan Tanah Desa (TD). Menurut dia, pelepasan TKD yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Permendagri No.4/2007, penyelesaiannya berpedoman kepada Permendagri No.1/1982 serta wajib dilakukan verifikasi data, tinjauan lapangan oleh provinsi. "Artinya pelepasan TKD dan TD sesuai kepentingan umum dan sesuai prosedur pelepasan untuk kepentingan umum dimulai dari pengajuan surat kepala desa kepada BPD untuk mendapatkan

persetujuan dan permohonan ijin kepada bupati, dan bupati mengajukan kepada gubernur," jelasnya. Kemudian dokumen yang menjadi persyaratan untuk izin pelepasan hal kepemilikan TKD atau TD lebih lanjut diatur dalam dengan peraturan bupati sebagaimana ketentuan pasal16 Permendagri No.4/2007. "Apabila TKD dan atau TD pengganti tidak di desa setempat harus mendapatkan dispensasi dengan hasil kajian dan verivikasi oleh kemendagri yang merupakan dsar pertimbangan,". Jelasnya. Penerimaan Keuangan Desa Wajib Dipertanggungjawaban Sementara itu seluruh desa yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mengelola keuangan dan dihasilkan dari kekayaan desa diminta untuk dapat mempertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Firman menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kebijakan desa, pemerintahan desa, BPD dan LKD. Sementara itu dari sumber pendapatan keuangan desa meliputi, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten, dana perimbangan minimal 10 persen untuk desa, yakni Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya ada juga dari bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Adapun jelas Firman, pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya, gotongroyong dan partisipasi masyarakat dan lain-lain asli desa yang sah. "Jadi semua hasil dan pendapatan desa ini harus benar-benar dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin, partisipatif, hal ini merupakan azas pengelolaan keuangan desa," ujarnya. Bagaimana cara pengelolaan keuangan desa? dimulai dari menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, pengelolaan barang desa, bendahara desa, petugas yang melakukan pungutan penerimaan desa dan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Kemudian menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdes, menyusun Raperdes, APBDes dan pertanggungjawaban APBDes. "Sebagai pelaksana penatausahaan keuangan desa penerimaan dan pengeluaran uang wajib mempertanggungjawabkan uang, dan menyampikan laporan pengeluaran kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya," jelasnya. Ditambahkan dia, pengelolaan dan pengawasan meliputi pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, membeirkan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD dan lainnya. Sedangkan pembinaan dan pengawasan camat yakni memfasilitasi administrasi keuangan desa, memfasilitasi pelaksanaan ADD, mencakup perencanaan dan menyusun APBDESA, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDESA. [] Irwan Wadi

///Jpg: Kegiatan PNPM-MP Inilah salah satu kegiatan PNPM-MP, nampak program perbaikan infrastruktur kalan yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat setempat di Kecamatan Loa Janan belum lama ini. Program PNPM-MP Tanggulangi Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di perkotaan hanya akan efektif bila dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah daerah dan didukung kelompok peduli setempat, secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk membahas lebih lanjut program pencapaian tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkerjasama dengan Konsultan Manjeman Wilayah (KMW) 6 Kaltim. Kegiatan tersebut akan berlangsung, belum lama ini di Bappeda Lantai II, yang akan dibuka langsung Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf. Dikatakan Rusmina Asisten Kota Kabupaten Kukar yang juga Konsultan PNPM-MP mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melakukan review program pnpm di kabupaten Kutai Kartanegara. "Kegiatan ini kita lakukan untuk membahas berbagai berbagai maslaah terkait program pnpm mandiri perkotaan di Kutai Kartanegara," katanya. Menurut dia, selain kegiatan ini juga nantinya akan dilakukan press conference dengan pembahasan antara lain, peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan capaian program berkeadilan (ProPor dan pencapaian MDG's). Kemudian peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dimana didalamnya menyangkut upaya yang dilakukan selama ini, termasuk pelaksanaan siklus masyarakat dan oemenfaatan dana dan lainnya. Selanjutnya keterlibatan pihak ketiga dalam upaya penanggulangan kemiskinan yakni peran dalam pelaksanaan kegiatan termasuk program dana, dan pendampingan. "Dalam keterlibatan pihak ketiga ini, akan menghadir nara sumber dari Satuan Kerja PNPM-MP Kaltim, unsur Bappeda, Bank Kaltim Kukar, KMW, Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP)," ujarnya. Ditambahkan dia, dari lokakarya ini nantinya diharapkan adanya dukungan pemerintah lebih terutama pada penanggulangan kemiskinan. "Kita berharap program pnpm ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan yang akan berdampak terhadap pembangunan dimasing-masing desa dan dirasakan masyarakat luas di Kutai Karyanegara," tambahnya. Diketahui, kemandirian dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dalam tatanan kesetaraan dan kemitraan antar pelaku pembangunan lokal yang bertumpu pada tiga pondasi yakni, nilai luhur kemanuasiaan (moral), prinsip kemasyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. [] Irwan Wadi

///Jpg: Tutor Upaya Memberantas Buta Aksara di Kukar SKB Muara Jawa Tingkatkan Mutu Tutor KF Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Muara Jawa menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi pendidik Pendidikan Keaksaraan Fungsional. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dalam memberantas buta aksara yang masih sebagai dialami warga Kutai Kartanegara khususnya di daerah pedalaman.

Untuk mewujudkan zero buta aksaara SKB Muara Jawa menggelar Diklat yang berlangsung belum lama ini dan dibuka Kadisdik Kukar melalui Kabid PNFI,PAUD dan Kejuruan H.Bahransyah. Diklat yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum(BPU) Kecamatan Muara Jawa diikuti 20 peserta, terdiri dari para pendidik/Tutor dari berbagai lembaga Keaksaraan Fungsional di wilayah kerja UPT SKB Muara Jawa meliputi kecamatan Samboja, Sangasanga, Anggana, Marang Kayu, Mara Badak dan Kecamatan Muara Jawa. Menurut Kepala UPT SKB, Muara Jawa yang diwajkili Khurotin, S.Pd, para peserta dibekali materi pelatihan antara lain Kebijakan Direktorat PTK PAUD-NI, Pengantar Psikologi Belajar, Konsep belajar bagu orang tua, Keterampilan Dasar Mengajar keaksaraan fungsional, Pembelajaran yang Menyenangkan untuk orang tua, Etika Pendidik dan Komunikasi dengan warga belajar, serta Kompetensi Pendidik Keaksaraan. Menurut Khuraotin, merupakan program dari pusat yang dilaksanakan melalui Balai Pengembangan Pendidikan non Formal dan Informal (BP-PNFI) Regional VI Banjarmasin. BPPNFI Regional VI Banjarmasin wilayah kerjanya meliputi Provinsi yang ada di Kalimantan. “Jadi, SKB sebagai penyelenggara untuk tingkat Kota Kabupaten,” tegas Khurotin. Diklat bertujuan dalam upaya menyukseskan program Keaksaran, khususnya program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pendidik tentang konsep belajar bagi orang tua. Melalui Diklat, peserta diharapkan dapat mempraktekkan keterampilan dasar mengajar keaksaraan meliputi Baca,Tulis Berhitung (calistung). Selain itu peserta juga diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kompetensi pendidik Keaksaraan. Kadisdik melalui H.Bahransyah,SE.M.Si menekankan, pentingnya pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas para pendidik Keaksaraan. Karena itu ia minta para guru/Tutor nantinya dapat menerapkan ilmu di lingkungan kerja masing-masing. Menurut Hermawan, para guru/Tutor keaksaraan Fungsional janganlah berkecil hati walaupun statusnya bukan PNS. Justru sebaliknya hal itu memotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi, sehingga proses belajar Mengajar di Kheaksaraan Fungsional (KF) dapat terlaksana dengan baik. Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Pembekalan Pembekalan Taruan Dara 2012 memasuki materi mulai dari tata rias hingga etika dan keperibadian disampaikan Fathoni Razaki, Rabu 17 Oktober 2012 lalu di Grand Elty Tenggarong. Melihat Aktivitas 20 Finalis Taruna Dara Kukar Ikuti Pembekalan Sebelum mengikuti Pemilihan Taruna Dara Kutai Kartanegara (Kukar), terlebih dahulu mereka mengikuti serangkaian aktivitas yang diisi dengan pembekalan atau karantina mulai dari pengetahuan tat arias, hingga etika berkeperibadian. Karantina sendiri dilaksanakan di Hotel Grand Elty belum lama ini. Memasuki hari kedua karantina para finalis, sebelum mengikuti rangkaian pembekalan terlebih dahulu diberikan pengetahuan tentang merias wajah sekaligus praktek yang bertujuan untuk

memberikan sebuah pandangan positif kepada orang yang melihatnya. Setelah bekal tata rias, dilanjutkan dengan materi Etika dan Keperibadian disampaikan oleh Fathoni Rozaki yang juga Derektur Umum PDAM Kukar. Dijelaskan Fathoni Rozaki terkait etia dan keperibadian mengatakan bahwa seorang taruna dara selain memiliki prilaku dan berakhlak yang baik juga harus mengetahui tentang kabupaten Kutai Kartanegara. "Kalau tidak tau sangat lucu sebagai taruna dara, mending tidak usah ikut pemilihan," katanya. Dari sebab itu, taruna dara harus mengetahui semua tentang daerah, mulai dari adat istiadat, pariwisata dan lainnya. "Menjadi finalis taruna dara harus terus termotivasi dan memiliki pengatahuan lebih dibanding yang lainnya, dan pada akhirnya nanti apakah akan menang atau kalah itu urusan keberuntungan," ujarnya. Terkait etika dan keperibadaian sebagai taruna dara, kata dia, langsung atau tidak langsung semuanya sudah masuk kedalam blok, dan sadar tidak sadar harus menjaga image. Jadi harus dicatat, jangan sampai setelah menjadi taruna dara nantinya sebagai pemakai narkoba, pakain tidak karuan dan tidak sopan itu merupakan sebuah kegagalan bagi seseorang finalis dan hal ini harus dihindari. "Banyak hal yang harus ditata dalam keperibadian seorang taruna dara sebagai wujud penting dan nyata tentang etika, artinya keperibadian itu lebih kepada kualitataif atau yang berkualitas," katanya. Ditambahkan dia, keperibadian yang disukai adalah tabungan hidup yang tidak bisa dinilai dengan harta, bukan karena ketampanan, kecantikan fisik semata akan tetapi lebih dikarenakan sifat dan prilaku pergaulan," Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Sosialisasi kurikulum Standar Nsaional, Empat Mata Pelajaran di Sosialisasikan Muatan lokal disekolah diperbolehkan asal memenuhi syarat Upaya dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus melakukan terobosa dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan bermutu. Salah satunya dengan memberikan pemahaman dan pelatihan kepada seluruh pengawas dan kepala sekolah sekaligus mensosialisasikan kebijakan terkait sistim pendidikan berstandar nasional. Salah satunya menyangkut masalah rancangan penataan ulang kurikulum empat mata pelajaran, yang berlangsung baru-baru ini di Hotel Fatma Tenggarong. Dalam sosialisasi itu sebagai pembicara disdik menghadirkan Fakar Pendidikan Dukijen dari LPMP Samarinda. Dalam hal ini Dukijen menyampaikan terkait masalah kurikulum pendidikan dimana pada rancangan yang baru nantinya hanya ada empat mata pelajaran standar nasional. Menurut dia, penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sdm untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan. Yakni penataan ulang pendidikan agama, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika.

"Keempat kurikulum ini nantinya akan diterbitkan kedalam draf SK dan KD penyempurnaan, menunggu finalisasi dan penetapan Permendikbud tentang SI dan SKL. Termasuk panduan pembelajaran dan penilaian untuk kurikulum nasional (empat mata pelajaran) akan diterbitkan dalam bentuk Permendikbud tentang Kurikulum," katanya. Ditambahkan dia, banyaknya waktu yang dapat digunakan untuk terjadinya peristiwa belajar bagi peserta didik dengan beban belajar terdiri dari SD dengan sistem paket, kelas I misalnya jumlah jam tatap muka 26 perminggu, konversi kedalam satuan 576 jam. SMP dapat dengan sistem paket atau SKS kelas VII s.d IX dengan tatap muka 32 perminggu dan 811 jam. Kemudian bagi SMA dengan sistem paket atau SKS kelas X s.d XII 39 jam tatap muka dengan konversi 1112 jam pelajaran. Jelasnya. Setelah menjelaskan terkait kurikulum pendidikan, dilanjutkan dengan tanya jawab, dimana dalam sesi tanya jawab itu ditanyakan selain menyangkut standar kurikulum juga terkait dengan muatan lokal sekalah atau ekstrakulikurer apakah diperbolehkan? Dengan tegas dikatakan Dukijen bahwa muatan lokal sekolah sah-sah saja asal memenuhi standar misalnya sudah dikaji oleh tim akademisi dengan hasil penelitian, unsur kepakaran, disdik setempat, perguruan tinggi. "Muatan lokal ini bisa saja diterapkan asal dengan catatan sudah dikaji dan potensi itu ada misalnya bahasa Kutai, harus ada kamusnya, dan diberlakukan di kukar boleh setelah di teliti memerlukan itu, sekolah wajib mengikuti muatan lokal dan kebijakan kabupaten/kota, sesuai dengan standar pendidikan," Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Fatimah (BP3TI) Dewan Pengawas BP3TI Fatimah Dahlan saat memberikan penjelasan kepada ratusan peserta sosialisasi terkait program USO MPLIK, baru baru ini di Grand Elty Tenggarong. Jpg: Sosialisasi KPU/USO Plt Sekkab Kukar Edi Damansyah saat menyerahkan cenderamata patung lembuswana kepada Dewan Pengawas BP3TI Fatimah Dahlan, dalam acara sosialisasi dan publikasi program KPU/USO, Senin (8/10) di Grand Elty Tenggarong. Wilayah Terpencil Bisa Akses Internet dan Komunikasi Kemenkominfo Salurkan 6 Unit Program USO MPLIK Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerjasama dengan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika terkait perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi dalam sosialisasi program Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Universal Services Obligation (USO). Sosialisasi tersebut dihadiri Pengawas Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) Fatimah Dahlan, Kepala Diskominfo Kukar yang juga Ketua Panitia H Surip dan diikuti 150 peserta terdiri dari para SKPD dilingkungan pemkab Kukar, dan undangan lainnya. Dan dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Sekkab Kukar Edi Damansyah berlangsung, belum lama ini di Hotel Grand Elty Tenggarong.

Bupati Kutai Kartanegara Dalam sambutannya disampaikan Edi Damansyah mengatakan menyambut baik atas sosialisasi tersebut. "Saya berharap kedepan akan terjadi pemerataan informasi diseluruh wilayah sehingga harapan menjadikan kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kabupaten berbasis IT, kota Budaya berbasis teknologi dapat tercapai sesuai visi misi Gerbang Raja," katanya. Menurut dia, perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi pada saat ini telah berjalan cukup pesat mengakibatkan perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap komunikasi. "Program kewajiban pelayanan umum yang digagas Kominfo RI ini, saya anggap cukup tepat dan strategis dalam upaya melakukan percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi untuk daerah tertinggal, terpencil melalui penyediaan infrastruktur teknologi pendukungnya (ICT)," ujarnya. Dijelaskan dia, selain sebagai sarana lembaga masyarakat dalam mengakses informasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan masyarakat informasi. Adanya kegiatan USO yang tujuannya untuk membuka isolasi komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti layanan internet kecamatan (PLIK), Mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK), sebagai salah satu implementasi program USO/KPU yang terbesar di Kukar. "Dengan terinstalisasinya pusat layanan tersebut diharapkan dapat bermanfaat secara optimal, sehingga informasi-informasi melalui media teknologi informasi dan komunikasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,". Jelasnya. Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dan Universal Service Obigation (USO) merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah terbangun meliputi Desa Dering sebesar 33.184 SSL, Desa Pintar di 100 lokasi, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 5748 lokasi, Nusantara Internet Exchange (NIX) untuk 8 Ibu Kota Provinsi dan Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) sebanyak 1907 Unit. Khusus program USO di Kukar sendiri telah terbangun, antara lain program desa berdering sebanyak 73 SSL, program PLIK telah dibangun di 22 lokasi, dan program MPLIK Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi sebanyak 6 Unit. Hal tersebut dikatakan Dewan Pengawas Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) Fatimah Dahlan dalam Sosialisasi dan Publikasi Program KPU/USO. Menurut dia, penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika KPU/USO di wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) yaitu di wilayah antara lain daerah tertinggal, yang dinilai tidak layak secara ekonomis serta daerah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi. Tujuan program ini sendiri lanjut dia, menjelaskan untuk mengatasi kesenjangan digital dan kesetaraan akses teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu pula bertujuan untuk menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa. "Ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia di Swis (Word Summit Information Society)," katanya. Dengan terpasangnya fasilitas tersebut para penyedia dapat bekerjasama dengan UKM, Koperasi dan mitra perorangan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Rakorbangdik Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Didi Ramyadi saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan, Selasa 9 Oktober 2012 di Hotel Liza Tenggarong. Singkronisasikan program kerja pengawas dan UPT Disdik Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinas terkait dengan Pengendalian Bidang Pendidikan. Yang memuat perencanaan pembangunan untuk menentukan tindakan masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rakorbangdik tersebut diikuti oleh para Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdik 18 kecamatan, Pengawas dan para pelaku pendidikan di Kukar. Dan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Didi Ramyadi, baru-baru ini di Hotel Liza Tenggarong. Dikatakan Didi Ramyadi menyambut baik kegiatan tersebut, dimana perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia terkait dibidang pendidikan. "Alhamdulillah rakor bidang pendidikan ini dapat dilaksanakan, tentunya hal ini merupakan langkah yang bagus dalam melakukan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang," katanya. Menurut dia, dalam rakor banyak dikupas terutama menyangkut permasalahan yang ada pada dinas pendidikan untuk dicarikan solusinya. "Dari hasil rakorbangdik yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi ini nantinya akan dibawa ketingkat lebih tinggi yakni dilaporkan ke Bupati untuk dibahas dan dicarikan solusi mengeliminasi semua permasalahan yang ada," ujarnya. Dalam rakorbangdik itu juga dilakukan tanya jawab yang dipandu oleh Haspian Nur Nafsy. Kebanyakan dari UPT Diknas yang ada di kecamatan mempertanyakan mulai dari infrastruktur gedung sekolah hingga anggaran dan dana operasional lapangan yang masih banyak dikeluhkan para tenis lapangan. Menanggapi permasalahan itu, Didi Ramyadi mengatakan bahwa kedepan disdik akan langsung melibatkannya melalui TU UPT sebagai PPTK. "Dengan dilibatkan tu UPT langsung menjadi PPTK akan mempermudah pembayaran lebih cepat dan tidak tergantung di disdik kabupaten," katanya. Tentunya hal ini juga disambut oleh UPT di 18 kecamatan dalam memperlancar tugas di wilayah masing-masing upt. "Saya berharap apapun hasilnya nanti dapat dilaksanakan dengan baik, dan sesuai janji Kadisdik apapun hasil tim rumusan akan diteruskan termasuk dalam menghimpun semua permasalahan baik itu menyangkut teknis prasarana dan lainnya," Pungkasnya. [] Irwan Wadi

NOPEMBER 2012-11-15 Jpg: Seminar Suasana Seminar hasil kajian pengembangan budidaya ikan dalam keramba, dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan M Hardi, Rabu 14 Nopember 2012 lalu di Lantai 4 Gedung Bappeda-Balitbangda Tenggarong.

Hasil Kajian Budidaya Ikan Keramba Bisa di Adopsi Petani Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki wilayah sangat luas termasuk perairan. Hal ini berarti sangatlah strategis untuk dikembangkan menjadi wilayah usaha pengembangan perikanan, khususnya kegiatan budidaya ikan keramba. Dalam kaitan ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kukar menggelar seminar hasil kajian pengembangan budidaya ikan dalam keramba bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah (Puslitbangwil) Universitas Mulawarman. Seminar tersebut di hadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan M Hardi, didampingi Kepala Balitbangda Hairil Anwar, Nara sumber dari Puslitbangwil Unmul, serta kepala SKPD terkait dan undangan lainnya, baru-baru ini di lantai 4 Gedung Bappeda-Balitbangda Tenggarong. Dalam sambutan Bupati melalui M Hardi mengatakan bahwa potensi yang dimiliki Kukar sangat luar biasa dan harus bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin agar memberikan manfaat yang juga optimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Saya berharap dengan hasil kajian pengembangan budidaya ikan di dalam keramba ini nantinya akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara, khususnya para nelayan dan mereka yang bergelut di usaha budidaya perikanan," katanya. Dikatakan dia, beberapa waktu lalu Pemkab Kukar bersama DPRD Kukar telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang izin usaha perikanan. Oleh karena itu, dengan telah dilakukannya kajian tentang pengembangan budidaya ikan ini akan menjadi selaras. Ditambahkannya, banyak sudah program dan kegiatan pembangunan yang elah dilakukan oleh Pemkab Kukar, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. "Namun harus kita akui secara jujur dan obyektif, bahwa tidak semua program dan kegiatan telah membuahkan hasil yang maksimal, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat," katanya. Lagi sekali saya berpesan kepada semua pihak untuk dapat sepenuhnya menjalankan dan mewujudkan cita-cita pembangunan di daerah dan seminar ini dapat menghasilkan hal-hal yang positif dan konstruktif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pungkasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: HM Hardi Pasarkan Produk Daerah Melalui Pasar Malam Staf Ahli Bupati Kutai Karyanegara (Kukar) Bidang Ekonomi dan Keuangan HM Hardi menyambut baik adanya kajian tentang pasar malam dalam rangka upaya memasarkan produk daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Dimana potensi

didaerah ini memiliki berbagai macam produk daerah yang dapat dipasarkan salah satunya melalui pasar malam. "Saya menyambut baik adanya kajian ini, tentunya hal ini akan berdampak memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat luas dengan memasarkan produk-produk daerah," kata Hardi saat menghadiri kajian pasar malam yang dilakukan Balitbangda, belum lama ini di lantai 4 kantor Bappeda Tenggarong. Menurut dia, saat ini telah menjadi sebuah tradisi yang positif yang menggembirakan bahwa berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di dasarkan pada hasil riset atau kajian yang bersifat ilmiah. Hal ini dilakukan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan, program dan kegiatan pembangunannya sungguhsungguh didasari oleh pertimbangan yang cermat, teliti, rasional, obektif dan juga ilmiah. "Dengan adanya seminar ini, saya berharap dapat menghasilkan berbagai pemikiran yang konsruktif dalam mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sehingga membawa manfaat bagi masyarakat," ujarnya. Terkait dengan penomena pasar malam, kata Hardi menjelaskan bahwa pasar malam menghasilkan pro dan kontra dikalangan masyarakat luas dengan segala argumentasinya masingmasing. Bagi yang pro kata dia, adanya pasar malam telah membuka kesempatan bagi para pedagang kecil untuk mengembangkan usaha perniagaannya secara terbuka, kompetitif dan menguntungkan. "Artinya memberikan kesempatan bagi masyarakat luas khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari melalui arena pasar malam secara simultan," katanya. Terlepas dari pro-kontra tersebut, kita tidak bisa memungkiri bahwa penomena pasar malam untuk saat ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat kita. "Sebenarnya jika dicermati penomena pasar malam akan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat luas dengan catatan strategi yang jitu. Dan pedagang lokal untuk memasarkan produk-produk daerah yang bernilai jual kompetitif,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Peringatan hari Pahlawan Guyuran Hujan Tak Surutkan Semangat SMA N 1 Kota Bangun Peringati Hari Pahlawan Hujan tak mampu menggoyahkan semangat para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Bangun saat mengikuti upacara peringatan hari pahlawan 10 November 2012. Betapa tidak, sejak jam 07.45 pagi awan hitam sudah menghiasi langit-langit Kota Bangun, sementara jam 08.00 Upacara Peringatan hari Pahlawan sudah harus dilaksanakan. Sehingga upacara pun harus dilaksanakan ditengah guyuran hujan.

Namun semangat Kepahlawan rupanya sudah merasuk keseluruh sanubari peserta upacara, sehingga upacara tetap berjalan hikmat. Suasana pun semakin hening dan airmata pun keluar dari para undangan tak kala pekikian Puisi Kepahlawanan yang di balut dengan lagu Gugur Bunga dibawakan secara apik oleh Tim Paduan Suara SMAN 1 Kota Bangun. “Hari ini saya menangis, terimaksih sudah memberikan hal terbaik dihari pahlawan ini," ungkap Siswoyo salah satu anggota Koramil Kota Bangun. Stelah upacara selesai dilaksanakan pentas seni oleh siswa-siswi SMAN 1 Kota Bangun, mulai dari tari daerah, kemudian penampilan Drama yang menceritakan Perjuangan Bung Tomo dalam peristiwa arek-arek Suroboyo, penambilan Marching Band SMANSA KOBA serta ditutup dengan atraksi Tim Motor Trail Kota Bangun. Tim Trail ini akan melakukan Touring ke Desa Kedang Ipil yang dalam rombongan tersebut dipimpin langsung camat Kota Bangun Drs. Mawardi, M.M. "Peringatan hari pahlawan ini merupakan tahun kedua yang digagas oleh SMAN 1 Kota Bangun dan hari ini merupakan tahun kedua peringatan itu dilaksanakan," kata Samsul Bahri, S.Pd Plh. Kepala SMAN 1 Kota Bangun. Sementara itu Camat Kota Bangun Mawardi mengungkapkan rasa bangganya kepada SMAN 1 Kota Bangun yang telah mampu melaksanakan kegiatan seperti ini, “Kami dari unsur kecamatan mengucapkan terimakasih dan bangga karena SMAN 1 Kota Bangun telah mampu berbuat banyak, bukan hanya di bidang pendidikan namun memiliki rasa patriotisme yang tinggi," katanya. Peringatan Hari Pahlawan tersebut tidak kalah meriah dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Undangan yang datang pun lebah banyak, mulai dari unsur muspida kecamatan, para veteran, Instansi pemerintahan, Unsur Organisasi Kepemudaan, Para pelajar bahkan masyarakat pun ikut dalam apel tersebut. “Kami bangga, mungkin hanya ini yang bisa kami lakukan sebagai ungkapan terimakasih kami kepada para pahlawan bangsa, dengan persiapan yang minim, dana yang seadanya yang dibalut dengan kerjasama yang baik dari para guru dan siswa, maka kami mampu mensukseskan kegiatan ini," kata Ketua pelaksana Pahrijal, S. Pd. Semoga kegitan ini tidak hanya sebatas seremonial, namun bisa kita ambil pelajaran dari para pahlawan bangsa, sehingga semangat itu pun bisa merasuk pada diri kita untuk membangun Negara ini menajadi lebih baik. Pungkasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Peserta seminar Para peserta seminar hasil kajian pengembangan budidaya ikan dalam keramba yang berlangsung, Rabu 14 Nopember 2012 lalu di Lantai 4 kantor Bappeda Tenggarong. Kembangkan Budidaya Ikan Keramba Balitbangda Kawal Hasil Kajian Hingga ke Masyarakat

Kepala Badan Penelitian Dan Pengambangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Hairil Anwar menegaskan bahwa dari hasil kajian pengembangan budidaya ikan dalam keramba dan kajian pengembangan pasar malam dalam rangka memasarkan produk daerah tersebut akan dikawal sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat. "Saya sangat berharap dari hasil kajian ini, benar-benar dikawal dan dimanfaatkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya bagi pengusaha budidaya ikan keramba," kata Hairil baru-baru ini. Menurut dia, dari berbagai hasil kajian kedepannya selain diarahkan ke aplikatif juga akan dilakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Setelah semuanya berjalan baik jelas Hairil, maka semua hasil kajian ini akan digiring ke masyarakat untuk dijadikan pedoman dan dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan terutama bagi budidaya ikan keramba. "Inilah yang di harapkan kedepan, agar semua hasil kajian yang dilakukan Balitbangda dapat dimanfaatkan betul-betul oleh masyarakat," ujarnya. Ditambahkan Hairil, tentunya hal ini juga akan memberikan informasi potensi dan usaha untuk pengembangan budidaya ikan keramba diwilayah kajian, sistem budidaya keramba hingga informasi kelayakan usaha budidaya. Sementara itu dilihat dari tujuannya sendiri, adalah mengidentifikasi kondisi perairan yang akan dijadikan wilayah pengembangan budidaya keramba, menginventarisir potensi dan usaha untuk pengembangkan budidaya keramba diwilayah kajian serta mengetahui kelayakan usaha budidaya keramba dan lainnya. "Saya juga berharap kerjasamanya dengan para dinas/instansi atau skpd terkait dalam mendukung suksesnya hasil-hasil kajian dengan memberikan data yang akurat dalam upaya mewujudkan sarana uji publik yang bersifat ilmiah,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Kunker Sistem Kelas di RSUD Kukar Ditiadakan Rita : Pelayanan RS tidak ada kelas, semuanya sama Untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Khususnya dibidang kesehatan. Dalam ini Pemkab Kukar telah menemukan solusi yang nantinya akan di adopsi untuk dijadikan contoh pelayanan di Kukar. Dimana solusi tersebut di dapat saat Bupati Rita Widyasari melakukan kunjungan kerjanya ke Adelaide Australia, disana banyak hal yang dapat dijadikan contoh terutama menyangkut pelayanan kesehatan RS bagi masyarakat.

"Saya sudah melihat banyak hal yang sangat baik dan ini nantinya akan kita diadopsi atau dijadikan contoh khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit bagi pelayanan di rumah sakit," Kata Rita Widyasari saat menerima kunjungan Dr. Afzal Mahmood, MPH, PhD sebagai Konsultan kesehatan dari Adelaide Australia, baru-baru ini di Rumah Jabatan Bupati Tenggarong. Usai pertemuan dikatakan Rita, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunker pemkab Kukar yang sebelumnya telah berkunjung ke Adelaide belum lama ini. Menurut Rita, dengan adanya kunjungan tersebut tentunya hasil yang telah didapat akan ditindak lanjuti secara permanen. "Artinya kedepan kita akan menjalin kerjasama dibidang kesehatan dengan pihak Adelaide baik itu menyangkut pelayanan kesehatan maupun pertukaran para suster, bidan yang nantinya dikirim ke Adelaide untuk menimba ilmu pengetahuan dibidang kesehatan," katanya. Menurut Rita, kedepan RSUD di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada lagi sistem kelas melainkan, yang diutamakan adalah pelayanan kepada masyarakat semuanya disamaratakan,"Ini artinya di RS pemerintah maupun swasta semuanya akan diperlakukan sama, dan tidak ada kelas 1,2,3 atau VVIP semuanya sama disamaratakan," ujarnya. Ditambahkan Rita, percuma ada kamar yang bagus kalau pelayanannya buruk, dari sebab itu dimulai dari RSUD Kota Bangun semua akan disamaratakan, baik itu penanganan medis maupun pemberian pelayanan terbaik. "Di Adelaide sendiri ada namanya Polintir atau sukarelawan yang bekerja tanpa digaji, melainkan mereka sukarelawan dalam membantu, hanya diberi makan dan jika mereka sakit kesehatannya dijamin. "Tentunya hal ini juga bisa kita adopsi dalam pelayanan kesehatan, dan semua hasil kerajinan mereka dapat dijualnya dan harganya relatif murah, itulah kelebihan para sukarelawan dengan senang hati membantu tanpa digaji,". Pungkas Rita mencontohkan. [] Irwan Wadi

Jpg: Konser (foto hmp4) Bupati Rita Widyasari saat menyaksikan konser Sepultura di Stadion Madya Aji Imbut Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jumat 9 Nopember 2012 lalu. Jpg: Ribuan Ribuan penonton berloncat-loncat mengikuti irama musik yang dimainkan oleh band Sepultura asal Brazil, di Stadion Madya Aji Imbut Kutai Kartanegara, Tenggarong. Perkenalkan Kukar Lewat Konser Sepultura di Kancah Internasional Ribuan masyarakat sejak pukul 18.00 wita, baru-baru ini berbondong-bondong memasuki Stadion Madya Aji Imbut Kutai Kartanegara, Tenggarong. Para penonton ini kebanyakan dari kalangan komunitas musik keras, mereka semunya memenuhi lapangan hijau Stadion Madya hingga menjadi lautan manusia menyaksikan aksi Sepultura group band asal Brazil tersebut.

Sebelum penampilan aksi Sepultura, malam itu dibuka oleh penampilan EdanE yang disambut para penggemarnya di tengah lapangan hijau dengan berloncat-loncat mengikuti hentakan musik yang di mainkan EdanE. Setelah penampilan EdanE, tibalah giliran yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar aliran metal Sepultura, sempat terdengar teriakan bergemuruh meneriaki sang vokalis Derrick Green ketika naik ke atas panggung. Tidak ketinggalan nampak hadir di tribun VVIP Bupati Rita Widyasari, didampingi Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf, bersama Kapolres Kukar AKBP I Gusti KB Haryarsana, Kodim 0906 Letkol Inf Dendi Suryadi, Plt Sekkab Kukar Edi Damansyah, dan sejumlah SKPD lainnya. Ditemui saat menyaksikan aksi Sepultura Bupati Rita Widyasari mengatakan bahwa dirinya sangat senang sekali band bertaraf Internasional bisa hadir di Kota Raja Tenggarong. "Saya sangat senang Sepultura bisa hadir di Tenggarong, untuk menghibur rakyat Kutai Kartanegara dengan konser bertaraf internasional, kendati masyarakat tampaknya belum semuanya siap menyaksikan pertunjukan konser ini," kata Rita. Menurut Rita, sebenarnya dirinya juga tidak tau akan aksi band tersebut, namun grup band ini sangat legendaris dan terkenal di dunia bahkan di Indonesia. Dengan nada penuh semangat Rita pun mengatakan, bahwa jika konser ini berjalan aman dan tertib bisa-bisa tahun depan bakal digelar konser-konser spektakuler lainnya. "Kita bisa saja kembali bekerjasama dengan pihak promotor di Jakarta yang nantinya mendatangkan band-band terkenal lainnya. Mungkin konser dangdut atau lainnya, yang penting rakyat terhibur dan bisa mempromosikan Kukar terutama disektor pariwisata dikancah nasional maupun internasional," kata Rita mengahiri. [] Irwan Wadi

Jpg: Safari SIMBOLIS. Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf saat menyerahkan bantuan perlengkapan sholat diterima pengurus masjid Nurul Iman Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman, Jumat 9 Nopember 2012 lalu. Mengikuti Silaturahmi Pemkab Kukar dengan warga Muara Kaman Dalam rangkaian Safari Jumat Pemkab Kukar Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) HM Ghufron Yusuf menyerahkan bantuan Pemkab Kukar berupa alat perlengkatan sholat secara simbolis kepada pengurus Masjid Nurul Iman Desa Muara Kaman Ulu, disaksikan Camat Muara Kaman Izhar Noor, Ulama, serta para tokoh masyarakat setempat Jumat 9 September 2012 siang usai sholat jumat lalu.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah pemkab Kukar untuk terus mempererat hubungan silaturahmi kepada masyarakat melalui program Safari Jumat yang diselenggarakan oleh Bagian Kesra Setkab Kuar. Usai menyerahkan bantuan tersebut, Wabub HM Ghufron Yusuf mengatakan agenda safari Jumat ini, pemerintah berharap dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, tentang apa yang menjadi keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan yang kita dambakan. Tidak hanya itu lanjut Ghufron melalui safari ini juga dapat mengkomunikasikan bagaimana keberhasilan program pemerintah yang sudah berjalan dan apa yang perlu dikembangkan. "Pemerintah melalui program Gerbang Raja akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat di bumi etam tercinta," ujarnya. Menurut dia, langkah-langkah strategis akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, tentunya melalui langkah sistematis, integral dan tepat sasaran. Sehingga visi dan misi Gerbang Raja dapat terlaksana dengan baik. "Kami menyadari bahwa pemerintah yang baik tidak terlepas dari dukungan masyarakat melalui kerjasama dan komunikasi yang baik. Secara pribadi saya atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat, terutama dalam mendukung visi misi program Gerbang Raja,". Demikian katanya. [] Irwan Wadi

Jpg: Kader Para kader PKPR sebaya ini nampak serius mendengarkan penjelasan terkait reproduksi remaja oleh Emi Susilawati sebagai narasumber, Kamis 8 Nopember 2012 lalu di Puskesmas Loa Ipuh Tenggarong. Melihat Kegiatan Puskesmas Loa Ipuh Saat Melatih Kader PKPR Sebaya Berikan pemahaman seputar keremajaan hingga reproduksi Puskesmas Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bahkan Pukesmas sendiri memiliki berbagai program salah satunya menyelenggarakan pelatihan Pembentukan Kader Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR ) Konselor Persebaya dengan sasarannya para remaja dilingkungan sekolah wilayah kerjanya. Kegiatan tersebut diikuti oleh para siswa-siswi seperti SMP 3 Loa Ipuh Darat, Ponpes Darul Falah Maluhu, dan SMK yang dibuka langsung Pelaksana Harian (Plh) Puskemas Loa Ipuh dr Hj Eryani Yatin berlangsung selama dua hari sejak 8-9 November 2012 lalu di Aula Puskesmas Loa Ipuh Tenggarong.

Dikatakan dr Hj Eryani menjelaskan kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada semua remaja khususnya menyangkut keremajaan, mulai dari pengenalan reroduksi, pergaualan remaja dan lainnya," katanya. Dikatakan dia, dalam pembentukan PKPR sendiri menghadirkan narasumber dari Puskesmas Loa Ipuh dan Dinas Kesehatan Kukar. "Jenis kegiatan KPR ini meliputi penyuluhan, pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan pennjang, konseling, pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS), termasuk konselor sebaya yang nantinya akan menjadi kader kesehatan remaja disekolah masing-masing," katanya. Sementara itu Emi Susilawati sebagai narasumber memberikan pemahaman kepada perwakilan PKPR sebaya, baik itu cara bergaul maupun menghindari pergaualan sex bebas. Salah satunya dimulai dari pengenalan reproduksi remaja misalnya mengenali ciri-ciri menstruasi yang merupakan pelepasan darah dan sel-sel dinding rahim dalam melalui vagina. Dimulai saat pubertas, berarti ssesaat waktu hamil atau menyusui dan berahir saat menopause. Kemudian berlangsung dalam satu siklus akibat dari produksi hormon-hormon, terjadi pelepasan sel telur yang telah matang dan potensial untuk dibuahi oleh sperma. "Perlu diperhatikan saat menstruasi harus menjaga kebersihan tubuh dan alat kelamin luar, mengganti pembalut minimal 4x atau sehabis BAB/BAK dan makanlah makanan yang bergizi, dan lainnya," katanya. Ditambahkan dia, perlu diketahui juga terkait dengan bahaya penyakit infeksi menular seksual yakni, Genorhea (GO) atau kencing nanah, sifilis (raja singa), herpes genitalis, trichomonas vaginalis,klamidia, condiloma akuminata, kandidasis, hepatitis B, HIV-AIDS. Pungkasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Ground Breaking RW Plaza Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari saat melakukan pemecahan kendi dilanjutkan dengan menekan tombol sirine tanda dimulainya pembangunan RW Plaza, Rabu 7 Nopember 2012 lalu di Tenggarong. Rita Terharu Wujudkan Cita-cita Sang Ayah Tercinta Resmikan Ground Breaking pembangunan Royal World Plaza Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mewujudkan cita-cita sang ayah tercinta Prof Dr H Syaukani HR saat menjabat sebagai Bupati Kukar periode sebelumnya, yang telah menggagas rencana pembangunan pusat perkantoran dan perdagangan/jasa yang saat ini diberi nama Royal World Plaza (RW Plaza). Peresmian Ground Breaking pembangunan RW Plaza, berlangsung Rabu 7 Nopember 2012 lalu oleh Bupati Rita Widyasari didampingi Sultan Kutai H M Salehoeddin II, Ketua DPRD Kukar H

Awang Yacoub Luthman, Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf, Kapolres Kukar AKBP I Gusti Kade Budhi Harryarsa, Dandim 0906 Tenggarong, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Kejaksaan Negeri Tenggarong, Dereksi PT Citra Gading Asritama, bersama-sama menekan tombol sirine pemancangan pembangunan RW Plaza yang turut disaksikan para SKPD dan undangan lainnya. "Saya sangat terharu bisa mewujudkan cita-cita ayahanda saya Prof Dr H Syaukani HR yang telah mencetuskan rencana pembangunan pusat perkantoran dan bisnis di kota raja Tenggarong," Kata Rita. Dilanjutkan Rita, beliau berkeinginan agar ada pusat perkantoran yang merupakan kantor pusat bagi perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Kutai Kartanegara. Tentunya hal ini kata dia, untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan swasta. Kemudian untuk dapat memaksimalkan fungsi aset daerah sebagai modal tetap yang diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah dan memberikan multiplier effect kepada pemerintah dan masyarakat Kutai Kartanegara. "Saya selaku Bupati Kutai Kartanegara saat ini mencoba untuk merealisasikan impian Bapak saya,"Ujar Rita terharu. Menurut dia, momentum ground breaking pembangunan pusat perkantoran dan perdagangan jasa ini seharusnya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh investor yang akan membangun atau para tenant yang nantinya akan memanfaatkan bangunan pusat perkantoran. "Saya percaya dan memberikan apresiasi sekaligus berharap kepada investor PT Citra Gading Asritama agar segera melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan pusat perkantoran dan perdagangan/jasa di Tenggarong, sekaligus untuk mendukung program pariwisata di daerah ini," katanya. Ditambahkan Rita seraya berharap kepada SKPD agar peka dalam melihat peluang dari pembangunan pusat perkantoran dan perdagangan jasa di Tenggarong, dengan menyesuaikan pada tupoksi dan target kinerja dari RPJMD serta Renstra SKPD masing-masing. Khususnya kepada SKPD Perindakop, Pariwisata, BPMD, Dispenda dan lainnya. Dan khusus untuk Bappeda dan Bagian Pembangunan Setkab Kukar agar segera melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait untuk sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur lainnya yang dapat mendukung dan mempunyai keterkaitan erat dengan pembangunan pusat perkantoran dan bisnis. "Saya sangat mendukung sepenuhnya pembangunan ini, terutama kegiatan penunjang dan fasilitas umum lainnya seperti jalan, jembatan, sumber energi listrik serta pengembangan kota lainnya,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Bos Sosialisasi. Puluhan kepala sekolah yang ada di dua kecamatan, Sangasang dan Anggana mengikuti sosialisasi pendidikan karekter, Senin 5 Nopember 2012 di Sangasanga.

Pengelolaan Dana BOS Untuk Kepentingan Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pelatihan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelatihan yang disertai sosialisasi Pendidikan Karakter di sekolah/Madrasah diikuti kepada Sekolah Dasar/Madrasah dan menengah, Pengurus Komite dan bendahara sekolah berlangsung selama 3 hari dari tanggal 5-7 November 2012 di Gedung Wisma Ria Pertamina Kecamatan Sangasanga. Peserta pelatihan diikuti sebanyak 157 orang dari kecamatan Sangasanga berjumlah 63 orang dari kecamatan Anggana sebanyak 94 orang terdiri dari sekolah SD/Mi,SMP/MTs dan dipandu langsung oleh para Instruktur Master Trinner (MT) dari Kemendikbud Jakarta. Kepala TU UPT Dinas Pendidikan Sangasanga Tugio mengatakan pelatihan program BOS dan sosialisasi pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan manajemen melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas di sekolah/ madrasah. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dalam pengelolaan dana BOS tidak terjadi salah dalam penggunaannya, harus tepat sasaran, sehingga pencapaian mutu pendidikan terlihat nyata sesuai dengan program pemerintah. Pelatihan yang sama juga berlangsung di kecamatan Samboja,Loa Janan Muara Badak,Kota Bangun dan Kecamatan Kembang Janggut, "Saya berharap peserta pelatihan dapat mengikuti dan menyimak setiap materi yang diberikan. Jangan sampai hanya menjadi kegiatan yang sifatnya normatif dan formalitas saja," katanya. Menurut dia, lebih dari itu kegiatan tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terlepas dari harapan pemanfaatan dana BOS, Tugio juga mencermati pengelolaan dana BOS yang relatif masih belum efektif dan belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga kucuran dana yang begitu besar belum dapat dioptimalkan manfaatnya. "Melalui pelatihan ini diharapkan para kepala sekolah semakin memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola dana BOS dan membangun akses dengan lingkungan luar sekolah, sehingga masyarakat ikut berpatisipasi,". Tandas Tugio. [] Irwan Wadi

Jpg: Suparman Nara sumber dari Kemendikbud Suparman saat memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah terkait pengelolaan dana BOS bagi sekolah. Suparman: Bantu Masyarakat Ringankan Biaya Sekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam memberikan keringanan akan biaya sekolah terutama bagi wali murid. Tentunya

kehadiran dana BOS tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan dana pendidikan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Tim Master Trinner (MT) H Suparman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dihadapan para kepala sekolah, dewan guru dan peserta lainnya, belum lama ini di Wisma Ria Sangasanga. Menurut dia sambil memberikan gambaran bahwa dana BOS merupakan program nasional untuk membantu percepatan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, dan meringankan biaya sekolah bagi siswa dari keluarga mtidak mampu. "Bagi kebanyakan sekolah dan madrasah di Indonesia, dana BOS merupakan komponen terbesar pemasukan dana yang diterima sekolah sekaligus," katanya. Bahkan dia juga mengingatkan pentingnya dilakukan peningkatan keterampilan BOS, khususnya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di tingkat sekolah/madrasah guna memaksimalkan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana. "Program BOS harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan harus menjadi sarana penting untuk peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses mutu dan manajemen sekolah,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Satyalencana Karya Satya Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari saat menyematkan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya kepada 608 Orang PNS dilingkungan Pemkab Kukar, Senin 5 Nopember 2012 di PKM Tenggarong Seberang. Pengabdian PNS di Hargai Penghargaan oleh Presiden RI Bupati Kukar Sematkan Satyalencana Kepada 608 Orang PNS Sebanyak 608 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), berkumpul di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang untuk menerima penghargaan Satyalencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun mengabdi.Penyematan tersebut berangsung baru-baru ini di Gedung PKM Tenggarong Seberang. Penghargaan tanda kehormatan tersebut disematkan langsung Bupati Rita Widyasari, dilanjutkan oleh Ketua DPRD Kukar Awang Yacoub Luthman, Dandim 0906 Tenggarong Dendi Suryadi dan Perwakilan Kapolres Kukar dan Kepala BKD Ridha Darmawan secara bergantian. Dikatakan Rita Widyasari Satyalencana Karya Satya merupakan sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota Korps Pegawai Negeri RI yang telah berbakti selama 10, 20, dan 30

tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Dengan pemberian penghargaan bagi PNS sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, abdi negara dan abdi masyarakat. "Saya berharap semuanya akan lebih semangat dan termotivasi dalam mengemban tugas dan tanggungjawab secara profesional, produktif, transparan dan bebas KKN," katanya. Dikatakan Rita, pemberian penghargaan juga mempertimbangkan aspek moral, dimana seorang PNS dalam mengabdi dan melaksanakan tugas kepada negara memiliki tanggung jawab yang cukup berat yakni harus dapat menjadi tauladan bagi PNS lainnya. Dimana kata Rita, tanda kehormatan ini bukan sesuatu yang dapat diraih begitu saja, salah satu syarat dalam pemberian satya lencana karya satya bagi PNS adalah tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik ringan, sedang maupun berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2010 tentang disiplin pegawai PNS. "Tidak semua PNS dapat meraihnya, hanya mereka yang mempunyai kualifikasi dan syaratsyarat tertentu yang berhak menerimanya. Dan penghargaan ini sangat penting untuk memotivasi kinerja PNS," katanya. Ditambahkan dia, pencapaian prestasi kerja akan menggerakkan semangat untuk melakukan tugas berikutnya dengan lebih baik tentunya juga PNS memiliki budi pekerti luhur dan berakhlak mulia. "Apabila kinerja meningkat maka diharapkan tercapainya tujuan organisasi dan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa layanan aparatur negara akan terpenuhi hakhaknya,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Festival Peserta asal Kukar mendapat perhatian dan sambutan meriah oleh peserta dalam Carnaval Kemilau Seni Budaya Kaltim, Selasa 13 Nopember 2012 siang lalu di GOR Sempaja Samarinda. Perkenalkan Potensi Wisata di Festival Kemilau Seni Budaya Kaltim Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kebudyaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengambil bagian dan ikut berpartisipasi dalam memeriahkan Festival Kemilau Seni Budaya Kaltim 2012 yang berlangsung, baru-baru ini di GOR Sempaja Samarinda. Keikutsertaan Disbudpar Kukar dalam even tahunan Kaltim tersebut mendapat sambutan meriah para penonton saat dimulainya karnaval kemilau seni budaya yang diikuti sekitar 500 peserta carnaval dari 14 kabupaten/kota di Kaltim. Kukar sendiri menampilakan Kaloborasi Fashion Art Carnaval (FAC), saat memasuki arena GOR sempaja yang dipokuskan untuk pertunjukan mendapat sambutan meriah dari ratusan penonton. Bahkan usai mempertunjukkan aksinya, para penonton pun berlarian menghampiri semua peserta pertunjukan untuk sekedar foto bersama.

"Wah busananya sangat menarik dan penuh warna warni, pokoknya sangat bagus," cetus salah satu penonton usai menyaksikan pertunjukan peserta asal Kukar yang menempati urutan pertama. Dimalam pembukaan festival kemilau seni budaya yang dibuka oleh Gubernur Kaltim, peserta carnaval Kukar mendapat kehormatan untuk tampil kembali di atas podium mempertunjukkan aksinya didepan ratusan penonton yang juga malam itu diisi oleh artis ibu kota Slank. Sementara itu, di stand Disbudpar Kukar yang diisi oleh Kukar Kreatif menampilkan berbagai informasi terkait torism atau potensi wisata Kukar yang diperkenalkan kepada para wisatawan baik dalam maupun mancanegara. Seperti halnya, objek wisata kumala island, panji sukarame, lekaq kidau village, pondok labu, Kota Bangun. Kemudian Semayang, Bengkirai , tanah merah, batuah agro, muara kaman, musium mulawarman, kedaton dan lainnya. [] Irwan Wadi

////SEPTEMBER

Guru SD Se Kecamatan Sangasanga Dilatih Kelola Perpustakaan Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan staf perpustakaan (Pustakawan) dalam mengoperasikan Perpustakaan sehingga memiliki keterampilan yang baik di bidang pekerjaannya masing-masing. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sangasanga bekerja sama dengan PT Pertosia Melaksanakan pelatihan perpustakaan bagi pustakawan Sekolah Dasar Sekecamatan, berlangsung belum lama ini di ruang Rapat Kantor UPT Jl.A.Yani Sangasanga. Pelatihan dilaksanakan dengan cara tatap muka perkuliahan, peserta pelatihan akan memperoleh pembekalan materi tentang pengetahuan dasar perpustakaan, kegiatan teknis pengelolaan bahan pustaka, otomasi perpustakaan, kepustakawanan dan manajemen perpustakaan. Pelatihan itu sendiri diikuti oleh 20 Pustakawan dari SD di Sangasanga. Pelatihan ini dibimbing langsung dan dipandu oleh beberapa orang tim pengajar dari Lembaga Kemanusiaan Nasional Peduli Ummat dari Jakarta yang sudah berpengalaman di bidang Perpustakaan. Kepala UPT Disdik Sangasanga Irianto mengharapkan, para peserta dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya dan dapat dikelola secara konvensional mengingat perkembangan jumlah dan jenis informasi, terutama masyarakat, dan teknologi informasi yang demikian pesat melaju. "Siswa semakin sadar informasi, mempunyai tuntutan yang semakin tinggi atas mutu layanan suatu organisasi," katanya. Fungsi perpustakaan sendiri menurut dia, tidak lagi hanya sebagai gudang buku, melainkan pusat informasi yang dapat menyediakan akses ke sumber informasi dari seluruh dunia tanpa dibatasi waktu dan tempat atau lebih dikenal sebagai Perpustakaan Tanpa Dinding. Untuk itu diperlukan

pengelolaan perpustakaan secara kreatif, inovatif dengan penerapan teknologi informasi yang terus berkembang. Ditambahkan dia, pelatihan dan magang ini akan membahas mengenai seluk beluk Manajemen Perpustakaan Modern yang diadakan selama satu bulan. Penekanan adalah pada faktor teknologi pendukung (manajemen terotomasi, pemanfaatan internet, dll.) serta pengelolaan perpustakaan secara kreatif agar perpustakaan dapat berkembang dan mempunyai citra yang menyenangkan bagi pemakainya. Sementara itu Csr PT Petrosia Sangasanga Nove mengatakan, Petrosia aka melakukan Pendampinagn selama 3 bulan dan membantu buku-buku serta peralatan laianya yg sesuai dengan keperluan "Setelah pelatihan ini kami Akan melakukan pendampingan dan evaluasi bagi mereka,".Tandasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Kunjungi Bupati Rita Widyasari saat menjenguk Nur Aidah yang saat ini terbaring di RSUD AM Parikesit, belum lama ini. Prihatin Rita Widyasari Jamin Sepenuhnya Biaya Pengobatan Nur Aidah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari merasa sangat prihatin atas apa yang dialami Nur Aidah bocah berusia 9 tahun yang diduga korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang saat ini terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit Tenggarong. Usai menghadiri penyerahan berkas penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim sekaligus menandatangani MoU dengan BPK terkait transparansi akuntabilitas keuangan melalui Elektronik di Samarinda. Siang sekitar pukul 13.20 Wita, baru-baru ini Rita Widyasari langsung menuju RSUD AM Parikesit, dan setibanya di sana, Rita yang disambut para dokter langsung berjalan menuju ruang Mawar kelas II tempat Nur Aidah dirawat. Sambil mengusap raut wajah Nur Aidah, Sembari Rita memeluk dan mengajak berbicara, Aidah tahu, ibu siapa? tanya Rita dan Aidah langsung mengangguk menjawab "Ibu Rita" disambut senyuman. Komunikasi berlangsung cukup lama anatara Bupati Rita Widyasari dengan Nur Aidah yang saat itu juga ditemani oleh bibi dan neneknya. Rita memberikan kado kepada Nur Aidah. Setalah itu Rita juga diperlihatkan hasil pemeriksaan medis oleh dokter setempat, didampingi Derektur RSUD AM Parikesit dr Teguh Widodo.

Setelah mendengar penjelasan secara medis, Rita mengatakan bahwa kasus seperti ini menjadi perhatian serius Pemkab Kukar, "Kasus ini menjadi perhatian untuk segera ditangani sampai selesai," kata Rita. Seraya mengatakan, "Saya sudah katakan bahwa tidak perlu menunggu proposal, melainkan kita yang akan mengobati itulah tugas pemerintah untuk melindungi dan bagian dari kesejahteraan masyarakat," lanjutnya. Terkait dengan biaya pengobatan Nur Aidah, Rita menegaskan bahwa sepenuhnya biaya pengobatan akan ditanggung Pemkab Kukar. "Kasusnya sangat spesifik dan anaknya sangat komunikatif dan pintar, semua Biaya pengobatan dan operasinya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui bantuan Sosial,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Bukhori Ketika Formasi Penilik PNFI di Kukar Kurang Diminati Guru Berharap pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Penilik Formasi Tenaga Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) tidak diminati oleh Guru - Guru di Kabupaten Kutai Kartanegara . Hal ini dikarenakan guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Tenaga Penilik PNFI, sekarang Penilik Paud, penilik Pendidikan Kesetaraan & Keaksaraan, serta penilik Kursus pada jalur pendidikan non formal tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan kesejahteraan lainnya. Ketua Ikatan Penilik Indonesia Kukar Bukhori mengatakan, pada 2012 pemkab Kukar melalui Dinas Pendidikan membuka formasi tenaga penilik PNFI, Namun peminatnya hanya 9 orang saja sebagian mereka yang mendaftar mantan Kepala sekolah sehingga jumlah penilik yang ada di Kukar seluruhnya berjumlah 20 orang. Dari penilik yang ada penyebaranya tidak merata sehingga ada kecamatan yang tidak ada peniliknya, karena satu kecamatan ada yang 3 (tiga) penilik. Menurut Bukhori, tidak berminatnya guru-guru itu karena guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai penilik PNFI sekarang Penilik Paud, penilik Pendidikan Kesetaraan & Keaksaraan, serta penilik Kursus pada jalur pendidikan non formal tidak mendapatkan tunjangan kesejahteraan atau tunjangan sertifikasi. Bahkan banyak guru yang sudah bersertifikasi khawatir jika mendapatkan tugas tambahan sebagai penilik PNFI tunjangan sertfikasinya dicabut, sebab selama mendapat tugas tambahan ini jam mengajarnya bisa berkurang atau malah tidak ada. Menanggapi ini menurut dia, pemkab agar mengupayakan pemberian tunjangan kesejahteraan bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai penilik PNFI, sehingga formasi ini, kedepan bisa terpenuhi.

Bukhori menambahkan berdasarkan Permenpan birokrasi No.14/ 2010 tentang jabatan penilik dan angka kriditnya, Peraturan Bersama Mentri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 dan No. 7/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kriditnya.pada pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa formasi jabatan fungsional penilik ditetapkan satu kecamatan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 12 (dua belas ) orang. Kekosongan formasi tenaga penilik PNFI di Kukar dikhawatirkan menganggu tercapainya program Kutai Kartanegara Bebas Buta Aksara di 2012 yang pernah dicanangkan oleh Bupati Kutai Kartanegara pada acara “Gebyar Keaksaraan Fungsional “pada tanggal 26 Januari 2010 di Kota Perjuangan Sangasanga. Oleh karena itu Bukhori meminta Bupati Rita Widyasari agar secepatnya mengakomodir kebutuhan atau pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Penilik PNFI di dalam APBD. Dalam kesempatan itu Bukhori juga meminta Pemkab Kukar lebih mengendepankan masalah masalah pendidikan termasuk pendidikan non formal . Sebab, dengan program Gerbang Raja Kutai Kartanegara Bebas Buta Aksara di 2015 harus berjalan lancar. Jangan sampai kurangnya tenaga penilik dan pengawas PNFI, program bebas buta aksara 2015 berjalan tersendat-sendat. Pungkasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Gugus Tugas Kukar Bentuk Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak Perlindungan merupakan hak asasi anak yang harus diberikan kepada semua anak tanpa diskriminasi. Untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak, tidak memberikan toleransi terhadap semua bentuk kekerasan terhadap anak dan untuk memastikan bahwa tersedia sumber daya yang cukup bagi masa depan anak-anak kita. Menyikapi hal tersebut Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA). Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf, dihadiri Asisten IV Setkab Kukar Bahrul, Kepala KBPPPA Hj Lina Raudiah, Pemerhati Anak Kaltim Sumadi, serta Tim Gugus Tugas terdiri dari SKPD dilingkungan Pemkab Kukar, belum lama ini bertempat di Pendopo Wakil Bupati Tenggarong. Mewakili Bupati, HM Ghufron Yusuf mengatakan disadari pentingnya perlindungan anak, namun demikian kesadaran yang tinggi saja terbukti tidak cukup untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Tentunya hal ini kata Ghufron diperlukan langkah konkrit, terkoordinasi, terencana, menyeluruh dan berkelanjutan melalui Gugus Tugas

Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara No.334/SK-Bup/HK/2012. Dilihat dari kebijakan lanjut dia, telah banyak dilakukan yang berdampak terhadap upaya pemenuhan hak anak, perlindungan anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan berbagai perlakukan salah lainnya. "Jadi untuk menyusun kebijakan perlindungan anak yang holistik perlu dikembangkan berbagai model pendekatan, strategi pembangunan yang sesuai dengan karekteristik permasalahan anak," katanya. Pengembangan KLA merupakan terobosan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pembangunan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindakan kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi serta untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan. "Pengembangan kebijakan KLA di Kutai Kartanegara dimaksudkan untuk memberikan arah dan paduan bagi pemerintah dan masyarakat luas dalam membangun suatu lingkungan atau kawasan yang memiliki infrastruktur dan perangkat hukum yang layak bagi anak," ujarnya. Ditambahkan dia, dengan adanya KLA ini masyarakat didorong untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah terhadap anak sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi anak Kutai Kartanegara yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria dan berakhlak mulia". "Saya berharap dari rakor gugus tugas ini dapat mencermati setiap kasus kekerasan terhadap anak, sekecil apapun kasus tersebut untuk kemudian dicarikan solusi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Sehingga pelayanan dibidang kesehatan terpadu, gerakan anak sehat Kukar, desa siaga dan desa sehat mandiri, gerakan cinta baca dan lainnya terus berjalan baik,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///Jpg: Pembukaan KF Antusias warga belajar Salok Api Darat saat mengikuti pembukaan pendidikan keaksaraan, ditandai dengan penyerahan alat belajar oleh Ketua PKBM Bina Bersama Rahman SS di Kel Salok Api Darat Samboja baru baru ini. Melirik Aktivitas PKBM Bina Bersama Samboja Giat Berantas Buta Aksara Ada keterampilan mengolah potensi daerah bernilai ekonomis Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masayarakat (PKBM) Bina Bersama Kecamatan Samboja memberikan dampak positif terhadap terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menimati pendidikan keaksaraan agar terbebas dari Buta Aksara.

"Pendidikan buta aksara ini merupakan kegiatan yang telah kami lakukan untuk kesekian kalinya, dimana sebelumnya telah dilaksanakan di Sanipah kampung Kamal, Desa Karya Jaya Desa Beringin Agung dan beberapa kelurahan lainnya," Kata Rahman SS Ketua PKBM Bina Bersama saat membuka pendidikan keaksaraan di Kelurahan Salok Api Darat terletak di kelurahan Amborawang Darat dan Salok Api Laut, baru-baru ini di Samboja. Begitu antusiasnya warga belajar mengikuti kegiatan keaksaraan, Rahman mengucapkan apresiasi kepada semua pihak, terutama Lurah setempat beserta jajarannya. "Saya sangat berterimakasih atas dukungan semuanya, terutama kelurahan yang telah mendukung kegiatan ini terlaksana dengan baik," sambutnya. Dikatakan dia, pembukaan ini dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas apa itu pembelajaran KF atau PBA yang akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat terbebas dari buta aksara."Ada dua tahap kegiatan pendidikan ini yakni, pendidikan keaksaraan tingkat dasar meliputi belajar untuk Ca,Lis, Tung selama 6 bulan, ditandai dengan sertifikat SUKMA. Kemudian Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) KF lanjutan dengan pendidikan keterampilan sesuai dengan kondisi giografis di daerah tersebut misalnya kerajinan penghasil buah nanas, singkong, nangka atau salak pondoh, pisang dengan keterampilan membuat pangan dan sebagainya," jelasnya. Dengan demikian lanjur Rahman, keterampilan yang diberikan akan memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang tinggi dan bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga. Begitupun sebaliknya di kelurahan lainnya di pesisir, penghasil ikan seperti masakan dari ikan, udang bisa diolah menjadi amplang, abon, pentol bakso dan lainnya. Pendidikan ini lanjut Rahman akan berlangsung selama 3-6 bulan, setelah selesai mengikuti warga belajar akan mendapatkan ijazah Surat Tanda Selesai Belajar (STSB). "Inilah yang terus kita galakkan demi mendukung program Gerbang Raja menjadikan Kutai Kartanegara sebagai Zona Bebas Buta Aksara, sehingga masyarakat akan lebih mandiri dengan berbagai keterampilan kreatif yang di ajarkan bernilai ekonomis yang tinggi dan meningkatkan ekonomi rumah tangga," ujarnya. Ditambahkan dia, mengajak kepada seluruh masyarakat terutama ditiap kelurahan dan jajarannya untuk membantu menyukseskan zona bebas aksara melalui progaram Gerbang Raja yang telah dicanangkan Bupati Rita Widyasari, untuk itu kita dukung dan sukseskan program ini,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi Jpg: Relawan Bantu Warga, Relawan Keaksaraan Door To Door Ajak masyarakat Ikuti Program PBA Secara Nasional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai sukses dalam pemberantasan Buta Aksara, hal tersebut ditandai dengan diterimanya piagam keaksaraan mulai dari 2010 yakni Madya Keaksaraan pada HAI di Balikpapan, dan piagam serupa juga didapat pada 2011

di Jakarta. Dan pada tahun ini Kukar juga telah diminta Provinsi untuk menyiapkan data dan dokumentasi penyelenggaraan KF dalam mengikuti pameran pembangunan Hari Aksara 2012. Untuk mewujudkan hal ini, PKBM Bina Bersama kecamatan Samboja terus melakukan terobosan dalam mendukung program tersebut, salah satunya dengan membentuk Relawan Keaksaraan yang sekaligus dikukuhkan Kepala Bidang PNFI, PAUD dan Kejuruan H Bahransyah pada saat pembukaan KF belum lama ini di Kelurahan Salok Api Darat Samboja. Bahransyah memberi apresiasi yang luar biasa atas terobosan yang dilakukan PKBM Bina Bersama Samboja yang begitu giat dalam mendukung program pemerintah dalam pemberantasan buta aksara. "Saya memberi apresiasi atas dukungannya memberantas buta aksara di Kabupaten Kutai Kartanegara, semoga dengan relawan keaksaraan ini nantinya khususnya di Samboja akan terbebas dari buta aksara, sehingga berdampat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Sementara itu Ketua PKBM Bina Bersama Rahman SS mengatakan keberadaan relawan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) membantu sekali pada setiap pelaksanaan program PBA, kegiatan dari mulai pemantau pencari data, dan bahkan ikut mencari data Warga Belajar (WB). Bahkan Mendata dari rumah kerumah, door to door, Mengajak, mengarahkan, memberi motivasi pada masyarakat, agar mau aktif ikut program PBA. Juga mengajak masyarakat untuk menjadi Tutor /guru maupun sebagai WB PBA. "Para Relawan sebagai Motivator atau yg memotivasi pada WB, agar aktif dan mau belajar hingga program berakhir tuntas, dan saya sebut sebagai pejuang pemberantasan buta aksara," katanya. Menurut dia, Relawan relawan ini mengikuti kegiatan PKBM sejak 2009, hingga tahun 2012 sekarang ini. Sudah banyak masyarakat yg buta aksara mau ikut pendidikan KF/PBA ini, sehingga yang tadinya mereka tidak bisa membaca, menulis dan berhitung (Calistung), sekarang sudah dapat membaca, menulis dan berhitung, yg tadinya cap jempol , sekarang sdh bisa menulis nama dan tanda tangan. "Sekali lagi kami berterima kasih dan sangat terbantu dengan keberadaan para Relawan buta aksara ini,". Ujarnya. Kegiatan itu juga dihadiri Kepala bidang PNFI,PAUD dan Kejuruan H.Bahransyah, Kasubbid PNFI Fatahangi Disdik Kukar, Koramil Samboja, Ka.UPT Dinas Pendidikan Kec.Samboja, Lurah Salok Api Darat, Perwakilan masyarakat Salok Api Darat, Lurah Salok Api Laut, Lurah Amborawang Laut Dan Lurah Amborawang Darat, tokoh Agama dan Tokoh Masyahrakat mewakili di 4 Kelurahan, Pengurus IPI Kukar, Penilik dari Kec. Samboja, Warga Belajar (WB)/ Peserta didik Keaksaraan Fungsional (KF) atau warga Buta Aksara Kurang lebih 200 WB mewakili 400 WB. [] Irwan Wadi

Jpg: Serahkan Bupati Rita Widyasari saat menyerahkan beragam bantuan kepada para pengusaha industri kecil dan menengah, Senin (10/9) di Pendopo Odah Etam Tenggarong. Jpg: Tinjau Bupati Rita Widyasari usai membuka Bimtek Industri Kecil dan Menengah juga meninjau hasil inovasi industri kreatif di Pendopo Odah Etam Tenggarong.

Jpg: Tinjau industri kerajinan Bupati Rita Widyasari ketika meninjau usaha industri kerajinan berteknologi produksi Loa Kulu yang dipamerkan di Pendopo Odah Etam Tenggarong baru-baru ini. Mendukung Usaha Industri Mandiri di Kukar Disperindakop di Minta Miliki Data dan Bina UKM Dalam sistem perekonomian, setiap sektor ekonomi memiliki keterkaitan baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sehingga perkembangan sektor pertanian dan pertambangan di Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini, harus mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan sektor industri dan jasa sebagai sektor sekunder dan tersier dengan penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Hal tersebut dikatakan Bupati Rita Widyasari saat membuka Bimbingan Teknis Industri Kecil dan Menengah dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sentra Serta Penyerahan Bantuan Peralatan kepada IKM, belum lama ini. Menurut Rita, berbicara masalah pembangunan ekonomi, tentunya tidak terlepas dari aktivitas pelaku ekonomi itu sendiri yakni antara lain, kelompok rumah tangga, terkait dengan konsumsi, pemerintah dengan kebijakan pembiayaan pembangunan. "Dalam upaya membangun perekonomian daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, komitmen dan sinergitas antar pelaku ekonomi harus dijaga dan dibangun dengan baik," katanya. Jadi lanjut dia, salah satunya dengan memantapkan paradigma berpikir ekonomis, inovatif, kerja keras, dengan sungguh-sungguh dan sinergi. "Saya berharap kepada semua pelaku industri yang ada di Kutai Kartanegara agar terus melakukan terobosan, inovasi dengan teknologi sehingga nantinya akan berdampak terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi," pintanya.

Ditambahkan dia, bahwa pemkab Kukar terus memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan mendorong untuk meningkatkan inovasi-inovasi berteknologi, "Saya sangat mendukung adanya berbagai usaha industri dibawah Disperindakop khususnya bagi kaum perempuan," ujarnya. Ditambahkan Rita, pemkab Kukar juga telah menggulirkan modal usaha khususnya bagi kaum perempuan dalam meningkatkan usahanya mencapai Rp 40 miliar. "Jadi tinggal manusianya saja lagi, untuk mengembangkannya,". Ujarnya. Sementara itu, Rita Widyasari juga meminta kepada Dinas Perindustrian dan Koperasi (Disperindakop) untuk melakukan pendataan terkait banyaknya usaha industri yang terdiri dari produk pangan dan kerajinan industri kecil menengah, manik hingga usaha lainnya. "Saya ingin Disperindakop memiliki bank data terkait semua indusri dan terkait lainnya, guna memudahkan untuk memberikan pembinaan terhadap perkembangan industri di Kutai Kartanegara," pinta Rita. Menurut Rita, data data tersebut mulai dari Koperasi, para petani, nelayan yang ditangani oleh Disperindakop harus semuanya tertata rapi dalam bank data. Hal ini jelasnya, untuk dapat mengetahui secara jelas dan adanya pemetaan terhadap peningkatan industri yang ada di Kukar. "Dengan adanya data ini akan lebih mempermudah melakukan pengecekan dan pembinaan terhadap perkembangan semua industri kerajinan berteknologi," ujarnya. Hal ini juga untuk mengetahui kebutuhan masing-masing pengusaha industri, "Inilah yang saya harapkan kedepannya akan terjadi perubahan dan semua industri berkembang semakin maju," ujarnya. Ditambahkan dia, dengan adanya data dan pemetaan industri tersebut nantinya juga, dia berharap Kutai Kartanegara akan meraih penghargaan sebagai daerah koperasi dan industri, "Kalau kita ingin meraih penghargaan, semua pendataan terkait usaha industri harus benar terlaksana dengan baik, sehingga tidak hanya penghargaan yang kita harapkan melainkan seluruh masyarakat dapat merasakannya melalui peningkatan ekonomi kerakyataan," Jelasnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Sosialisasi Beginilah suasana sosialisasi PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, yang dibuka Sekkab Kukar Haryanto Bachroel, Selasa (4/9) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Tenggarong. Ketika PP 53/2010 Tentang Disiplin PNS di Sosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 53/2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum lama ini di sosialisasikan di hadapan 867 PNS.

Sosialisasi PP 53/2010 tersebut dibuka langsung Sekkab Kukar HAPM Haryanto Bacroel dan dihadiri para Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan ratusan staf PNS dilingkungan Pemkab Kukar berkumpul di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Tenggarong. Dalam arahannya, Haryanto Bachroel mengatakan disiplin bagi PNS tidak hanya sekedar mengikuti apel pagi, dan mengajak kepada pegawai yang belum sempat apel supaya semuanya ikut. "Tidak ada gunanya apel pagi, habis itu pulang dengan alasan antar anak ke sekolah dan lainnya dan ada juga yang turun siang, aturan tidak boleh demikian," katanya. Jadi hal ini nantinya akan kita rubah dengan sisitem teknologi, jika PNS turunnya jam 10 wita maka sistem itu sendiri akan memberikan sinyal berwarna merah. "Saya rasa inilah pentingnya bagi semua PNS harus menuruti dan taat akan aturan yang sudah ditentukan dan harus dijalankan dengan baik," ujarnya. Hal ini sesuai dengan repormasi birokrasi lanjut dia, kita haruslah lebih baik, kalau PNS yang bersangkutan tidak tahan dengan semua aturan tersebut dipersilahkan untuk pensiun dini, dan akan diberikan pesangon, "Masih banyak tenaga kerja yang menganggur dan ingin menjadi PNS, dan nantinya akan diseleksi secara alami termasuk dalam aturan yang sudah ditentukan dalam PP 53/2010," ujarnya. Menambahkan hal ini juga sesuai dengan salah satu visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dalam program Gerbang Raja yang pertama yakni terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Tambahnya. Diketahui, alasan ditetapkannya PP 53/2010 tersebut adalah adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan PNS seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyesuaian kewenangan bagi pejabat yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin seiring dengan adanya otonomi daerah. Kemudian penjatuhan hukuman disiplin yang sama terhadap jenis pelanggaran disiplin yang sama dengan mengkaitkan antara kewajiban dan larangan yang dilanggar dengan tingkat dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Mempertegas pendelegasian kewenangan secara berjenjang kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. dan menumbuhkan keberanian kepada setiap pemegang jabatan struktural untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai dilingkungannya. [] Irwan Wadi

Jpg: Usaha masyarakat Beginilah usaha yang dilakoni masyarakat Loa Janan Ulu berkembang dengan mendapat pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Loa Janan Ulu. Pinjaman Bergilir Bantu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Bergulirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan manfaat tersendiri bagi masyarkat Loa

Janan Ulu. Dimana PNPM Perkotaan kecamatan Loa Kulu melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) telah menggulirkan modal usaha bagi kelompok usaha masyarakat sekitar yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. “Pinjaman bergulir ini dapat dirasakan masyarakat mulai dari usaha kecil-kecilan, seperti menjual sembako dan lainnya," kata Suprianto Ketua BKM PNPM Perkotaan Loa Janan Ulu belum lama ini. Menurut dia menjelaskan salah satu program PNPM mandiri perkotaan adalah memberikan pinjaman bergulir atau pemberian modal usaha kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya. Dikatakan dia, Program PNPM-MP masuk di desa Loa Janan Ulu sejak 2007, sudah banyak yang diperoleh masyarakat antara lain perbaikan gorong-gorong, semenisasi, MCK, jembatan, penggemukan sapi hingga pinjaman bergulir. “Pinjaman bergulir ini kita berikan bervariasi mulai dari Rp 2 juta dan seterusnya, dan hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya KSM RAS yang beranggotakan kaum ibu-ibu rumah tangga memulai usaha dengan berjualan kecil-kecilan di pasar subuh loa janan, seperti sembako dan lainnya,” ujarnya. Dari kegiatan usaha kecil-kecilan itu, kini lanjut dia usahanya terus mengalami peningkatan seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dikelola oleh Susetyani, bersama rekannya Lasmi, Nur Fitriyani, dan Budimuryati yang awalnya berjualan bawang merah satu karung kini meningkat dengan omset Rp 800.000 perhari. Namun dikatakan dia, kendala yang masih dihadapi yakni KSM adalah harga bahan pokok yang belum stabil dan juga pasar sering mengalami kebanjiran. “Kami berharap kepada pemerintah agar memperhatikan tempat usaha dan membuatkan tempat baru demi mendukung usaha masyarakat,” harapnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Aset Pentingnya Asuransi Melindungi Aset Daerah Barang milik daerah merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dengan demikian barang milik daerah merupakan bagian dari aset yang harus dikelola dengan baik. Hal tersebut berdasarkan Permendagri No.17/2007 tentang pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan pengamanan hukum serta dinyatakan pula barang tersebut dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

"Saya menyambut baik sosialisasi ini dan saya tegaskan kepada seluruh SKPD selaku pengguna barang agar dapat menyediakan data-data aset yang akurat, seperti kantor, non kantor, kendaraan air, serta kendaraan roda empat dalam buku inventaris SKPD," Kata Wakil Bupati Hm Ghufron Yusuf saat membuka Sosialisasi tentang penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, baru-baru ini di Ruang serbaguna Kantor Bupati Tenggarong. Menurut dia, setelah semuanya terdata dengan baik selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan obyek pertanggungannya agar seluruh aset yang akan di asuransikan terdata dengan baik dan valid. "Saya berharap pemampaatan barang milik daerah agar dapat digunakan sebagaimana tujuan dan maksud dari keberadaannya, sehingga barang milik daerah yang kita miliki dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan daerah," katanya. Ditambahkan Ghufron, penyedia asuransi merupakan salah satu upaya pengamanan barang milik daerah, yang mampu memberikan jaminan kepada daerah terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang tidak kita inginkan. Jelasnya. Diketahui dalam sosialisasi itu, sebagai penyedia jasa asuransi yakni PT. Asuransi Ramayan Derektur Muda Pemasaran Ichsanudin dengan PT. Asuransi Dayin Mitra yang dihadiri langsung General Manager Pemasaran Darmawan dan Risman. [] Irwan Wadi

Jpg: Bupati Sidak Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari saat melakukan sidak langsung di dua perusahaan tambang yakni PT BKS dan ASTA, Rabu (26/9) di Loa Kulu. Peduli Lingkungan, Bupati Sidak Perusahaan Tambang BKS dan ASTA Terkait tercemarnya lingkungan sekitar Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, belum lama ini melakukan sidak mendadak langsung ke Perusahaan PT Bara Kumala Sakti (BKS) dan PT Asta Minindo di Kecamatan Loa Kulu. Kedatangan Bupati bersama Kepala Dinas terkait langsung meninjau lokasi pancangan jaring debu. Hal tersebut terkait kewajiban kedua perusahaan untuk memasang jaring debu di stock pile, sesuai yang mereka janjikan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar dan polusi udara dilingkungan masyarakat setempat. Setibanya di lokasi tambang PT BKS melihat langsung pancangan polusi udara yang saat itu masih dalam tahap kerangka pancangan dengan sedikit pemasangan jaring, "Pemasangan jaring ini belum seperempatnya, malah seperti net untuk main voli," kata Rita di lokasi stock pile BKS. Dilokasi Rita juga mendapat penjelasan langsung dari pihak BKS, terkait pengerjaan pemasangan jaring. Namun dia mengaku kecewa karena perusahaan belum melakukan

kewajibannya sesuai apa yang dijanjikan. "Saya minta untuk segera menyelesaikan kewajibannya," kata Rita. Setelah dari lokasi BKS Rita juga langsung menuju PT Astaminindo yang tidak jauh dari BKS, setibanya di lokasi tumpukan batubara, lagi-lagi bupati geleng kepala melihat hanya baru cor dan beberapa tiang, Rita juga mengambil henponnya dan memotret dua pancangan,"Wah ini labih parah lagi, belum sama sekali memasang jaring hanya terlihat dua tiang pancangan," kata Rita. Tidak berlama lama berada di lokasi Asta Minindo, Bupati Rita meminta kepada BLHD dan Distamben untuk tetap menutup sementara kegiatan operasi kedua perusahaan sampai mereka menyelesaikan kompensasi dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. "Saya minta kedua perusahaan tetap diitutup operasinya, sampai mereka menyelesaikan kewajibannya," tegas Rita di lokasi. Setelah melakukan peninjauan di dua lokasi perusahaan, Rita juga menyempatkan berkunjung ke SMPN 2 Loa Kulu dan setibanya langsung menuju ruang kelas, dan langsung menyapa para murid, "Apa kabar" disambut serempak siswa-siswi baik ibu Bupati, "panas bu" teriaknya, "Sabar ya nanti akan dipasangkan AC, tapi jangan malas belajar,". Pesan Rita. [] Irwan Wadi

Jpg: Nurul ilmi Ciptakan Iklim Sehat, PGTI Nurul Ilmi Gelar Studium General PAUD Mutu pendidikan di sebuah institusi pendidikan anak khususnya anak usia dini akan sangat bergantung pada kualitas pengelolanya. Untuk itu, Yayasan Nurul Ílmi Koetai Kartanagara membuka program setara diploma 1 yang dikemas dalam PGTKI (Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak Islam) untuk angkatan ketiga yang disambut antusias para calon pengelola PAUD di daerah ini. "Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah yang akan memberikan porsi perhatian sangat besar terhadap pendidikan usia dini di tahun - tahun mendatang. Kami siapkan SDM nya dengan mendidik calon pengelola paud dengan muatan lokal metode Qiroati," kata Direktris PGTKI Nurul Ilmi Djuliana, belum lama ini di Tenggarong. Menurut dia, tujuan hadirnya PGTKI, agar para mahasiswa memiliki kemampuan mengajar dengan baik, berakhlak Islami dan memiliki pengetahuan tentang pendidikan TK yang berdasarkan Al Quran serta menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas dan siap terjun ke masyarakat. kata Djuliana. Dijelaskan dia, perkuliahan diikuti oleh 44 mahasiswi baru sejak, Kamis (20/9) di Gedung PGTKI Nurul Ilmi Kelurahan Baru Tenggarong dengan pembicara Ketua Pembina JSIT H Saiful Aduar. Dalam penjelasannya, Saiful menjelaskan beberapa poin penting dalam pendidikan usia dini membentuk generasi Qurani. "Sekolah atau institusi pendidikan seyogyanya telah menempatkan

diri pada guide line di atas sebagai sekolah visioner. Sekolah visioner merupakan sekolah yang senantiasa kreatif dalam berpikir, bertindak menjunjung nilai-nilai luhur Islam, menghargai etika dan sosio kultur masyarakatnya yang positif," katanya. Menurut dia, Eksistensi sekolah visioner semacam ini pada gilirannya akan menjadi "magnet" bagi tumpuan dan harapan setiap orang tua. Sistem sekolah visioner senantiasa menempatkan siswa sebagai sentral dalam proses pendidikan. Sekolah visioner juga senantiasa memiliki visi dan upaya untuk menjemput peradaban masa depan. Sedikitnya terdapat 4 (empat) faktor fundamental sistem sekolah yang menjadi identitas sekolah visioner. Seperti hal nya yang harus diperhatikan pertama, sekolah harus memiliki jati diri yang jelas dan tegas, kedua, didukung oleh suprastruktur yang memiliki pencerahan pemikiran dalam membangun generasi qurani, ketiga, didukung infrastruktur sistem persekolahan yang memadai seperti halnya memiliki fasilitas untuk dapat sukses dalam mencapai target misi dan visi sekolah. Keempat, memiliki supervisi secara komprehensif, akademik, kesiswaan dan sdm sekolah. "Jadi seluruhnya dilakukan secara terus menerus dan konsisten, baik dalam melakukan supervisi, sekolah visioner senantiasa berpijak pada prinsip transparansi dan objektivitas yang tinggi, serta memiliki iklim psikologis kerja yang sehat," Pungkasnya. [] Irwan Wadi Jpg: Lesson study Beginilah suasana keakraban dan kerjasama antar peserta lainnya dalam melaksanakan program lesson studi, di SMPN 4 Tenggarong baru baru ini. Upaya Meningkatkan Kualitas Pelajaran SMPN 4 Tenggarong Laksanakan Program Lesson Study Dilandasi falsafah guru belajar agar mengajarnya lebih baik dan setiap siswa memiliki hak untuk belajar, serta tidak ada proses pembelajaran yang sempurna karena setiap guru memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari sebab itu SMP Negeri 4 Tenggarong terus berikhtiar guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah lesson study dilaksanakan dua minggu sekali setiap hari Jumat. Kegiatan pertama dilakukan dengan konsentrasi kegiatan pada kajian kurikulum yaitu pemetaan SK-KD dan termasuk analisis KKM serta perencanaan pembelajaran. Kegiatan kedua minggu berikutnya menentukan guru model dan penguatan instrumen observer. "Dengan kegiatan ini diharapkan pelaksanaan pembelajaran di kelas oleh guru model dan guru yang lain menjadi observer, dan selanjutnya diakhiri kegiatan refleksi," Kata Kepala SMPN 4 Tenggarong Agus Suparmanto MPd, belum lama ini di Tenggarong. Menurut dia, lesson study sudah banyak di kembangkan oleh Negara-negara maju., dimana lesson study merupakan model pembinaan pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara

kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegial dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. "Implementasinya adalah setiap guru termasuk kepala sekolah seyogyanya terus menerus belajar sepanjang hayat. Seorang guru harus memastikan betul dalam proses pembelajarannya bahwa setiap siswa yang diasuhnya adalah belajar, bukan sebagian besar siswa belajar," ujarnya. Ditambahkan Agus Karena, setiap proses pembelajaran memiliki sisi yang dapat diperbaiki untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya maka suatu keharusan guru harus saling belajar. Seorang guru seyogyanya mau belajar dengan guru lain melalui proses pembelajaran. "Program inilah yang kita laksanakan berbasis musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), yaitu dilakukan oleh guru mata pelajaran sejenis di sekolah sehingga para guru pengampu mata pelajaran sejenis melakukan perencanaan pembelajaran (Plan), melaksanakan pembelajaran (do), dan melakukan refleksi (See) secara bersama-sama,". Jelasnya. Kegiatan lesson study tersebut juga disambut antusias peserta lesson study, salah satunya Suraji SPd guru bahasa Indonesia merasa senang mengikuti program ini. "Banyak pengetahuan pembelajaran yang didapatkan termasuk terbangunnya komunikasi antar guru mata pelajaran sejenis," Pungkasnya. [] Irwan Wadi

///AGUSTUS Jpg: Petani Tenggarong seberang Menengok Warga Tenggarong Seberang, Panen Padi Dua Kali Setahun Sebagian besar warga Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar, berprofesi sebagai petani. Tak heran para petani yang kebanyakan menggeluti padi sawah tersebut bisa melakukan panen dua kali dalam setahun dengan hasil yang memuaskan. SEBAGAI gambaran, lokasi pertanian yang berada di Desa Manunggal Jaya L II Blok C, saat ini sedang menyelesaikan panen raya yang sempat terhenti beberapa hari lantaran terbentur Idulfitri 1433 Hijriah. Hal tersebut diutarakan Sarinem, seorang warga yang saat itu sedang mengangkut tumpukan padi yang sudah dipotong dari batangnya. Caranya pun terbilang sederhana. Hasil potongan padi tadi dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan, lalu diikat menggunakan tali yang selanjutnya diangkat ke penumpukan. Setelah terkumpul, dilakukan perontokan buah padi dengan menggunakan mesin power thresheryang terbilang canggih untuk mempermudah petani memanen hasil tanamannya. Kendati sebagian kecil petani juga masih menggunakan cara tradisional atau manual dengan cara batang padi dipukulkan pada tempat yang dibuat dari kayu semacam anak tangga. "Panen tahun

ini hasilnya sangat bagus," kata Sarinem, didampingi Ngadiem belum lama ini sambil meneruskan pekerjaannya mengangkut potongan padi ke tempat penumpukan. Menurut petani asal Pulau Jawa ini, umumnya panen padi sawah di Tenggarong Seberang dilakukan 2 kali dalam setahun. Hal tersebut disebabkan pada ketergantungan dengan adanya air pada sawah yang sangat berpengaruh terhadap tanaman padi. "Biasanya dalam setahun kita melakukan penanaman padi dua kali dengan masa panen 2 kali," ujarnya. Berbeda dengan di daerah Jawa, kata dia, bisa 3 kali panen. Sebab aliran keluar masuknya air dapat diatur dengan baik, sehingga mempermudah petani melakukan penanaman padi kembali hingga tiga kali dalam setahun. "Inilah bedanya, namun hasil panen padi tahun ini sangat bagus," sebutnya. Sementara Kamaruddin yang juga seorang petani Desa Bangun Rejo L III Blok DII yang saat itu berada di tempat terpisah, sama-sama melakukan panen. Dia mengatakan apa yang dirasakan para petani lainnya juga dialaminya dengan memanen padi yang menunjukkan hasil cukup bagus. "Bersyukur panen raya tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, terutama pada buah padi yang terlihat bagus," sambungnya yang saat itu sedang mengangkut karungan padi hasil panennya untuk dijemur sebelum digiling menjadi beras. Dia menambahkan, hasil panen kedua tahun ini jauh lebih bagus dan meningkat dari tahun sebelumnya. [] Irwan Wadi

Jpg: Rapat

Pemkab Kukar Bentuk Gugus Tugas Basmi Trafiking Bupati minta semua stakholder awasi perdagangan perempuan dan anak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP&PA) terus berupaya melakukan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak (trafiking) yang telah lama terjadi termasuk di Kukar sendiri. Hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Untuk menyikapi adanya trafiking di kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum lama ini di Kediaman Bupati Pendopo Odah Etam, rombongan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kaltim yang di Ketua langsung Kepala Badan PP dan KB Hj Ardiningsih, didampingi Kepala Badan PP&PA Kukar Hj Aji Lina Rodiah bersama dinas terkait diantaranya Dinas Sosial, dari Kepolisian, Rumah Sakit Parikesit bersama-sama melakukan audiensi dengan Bupati Rita Widyasari. Dalam laporan yang disampaikan Hj Ardiningsih, bahwa trafiking saat ini sudah banyak ditemukan terutama di tempat hiburan atau komplek prostitusi dan kafe-kafe lainnya. Hal ini

bukan saja terjadi di Samarinda atau di kabupaten/Kota lainnya, melainkan trafiking juga sudah merambah ke Kukar seperti belum lama ini ditemukan penjualan anak dibawah umur di Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa. "Adanya temuan korban perdagangan anak dibawah umur ini, harus disikapi dengan selalu berkoordinasi dan segera membentuk gugus tugas melibatkan semua stakholder yang ada, sehingga kedepannya Kaltim khususnya di Kutai Kartanegara tidak terjadi lagi trafiking," kata Ardiningsih di depan Bupati. Menyikapi hal tersebut, Bupati Rita Widyasari mendukung penuh adanya gugus tugas dalam pemberantasan trafiking. "Perdagangan perempuan dan anak ini sangat tidak manusiawi, perbuatan gila dan biadap, apalagi anak itu dipaksa. Hal ini sesuatu perbuatan Ilegal yang harus segera di basmi," Tegas Rita dengan mendukung penuh pembentukan gugus tugas tersebut. Dia meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi perdagangan anak, bahkan menurut Rita, dia selalu mengkampayekan perempuan harus di berdayakan minimal dihargai kedudukannya sebagai perempuan. "Saya minta seluruh masyarakat dan stakholder untuk mengawasinya, sehingga di Kukar tidak terjadi trafiking. Kalau ada anak yang hilang cepat laporkan, karna itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya. Tidak hanya itu, Rita juga meminta kepada para penjual perempuan dan anak sadar akan perbuatannya, "Dibulan puasa ini saya meminta kepada para penjual anak dibawah umur ini sadar akan perbuatan dosa, dan harus diingat akan ada kematian, tolong sadar jangan anak kecil dijual," pintanya. Ditambahkan dia, gugus tugas akan segera dibentuk untuk menyikapi dan membasmi perdagangan perempuan dan anak (trafiking) tentunya akan melibatkan skpd dan dimasukkan pihak intelijen. "Saya akan sk kan gugus tugas ini, yang nantinya akan bertugas menyebar dalam memberantas trafiking di Kukar," Ujar. [] Irwan Wadi

Jpg: Bupati Program Pembangunan Kecamatan Jadi Prioritas Pemkab Kukar Bupati: Sangasanga menjadi tujuan wisata kedua setelah Tenggarong Setelah melakukan silaturahmi dalam rangka kunjungan kerja Safari Ramadhan (SR) 1433 H/2012 di Kecamatan Anggana belum lama ini. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari bersama rombongan terdiri kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Kementerian Agama, Kajari Tenggarong dan lainnya kembali mengunjungi Kecamatan Sangasanga dengan tujuan yang sama tepatnya di Masjid Nurul Haq Kelurahan Sangasanga Muara. Kedatangan Bupati Rita Widyasari disambut oleh Camat Sangasanga Jumeri Dahri di dermaga Tugu Muara Sangasanga bersama warga setempat. Buka bersama dimulai setelah itu dilanjutkan sholat magrib berjamaah sampai selesai. Rombongan kemudian dipersilahkan menuju tempat makan yang telah disajikan pihak panitia SR Sangasanga.

Setelah itu dilanjutkan dengan sholat Isya berjamaah, dan sebelum sholat tarawih dimulai acara puncak silataurahmi SR. Diawali dari sambutan Camat Sangasanga Jumeri mengucapkan selamat datang rombongan Bupati dalam rangka silaturahmi safari ramadhan di kecamatan Sangasanga. Jumeri mewakili warganya juga turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke Rahmatullah (alm) Windra Sudharta (Iing) adik kandung Bupati Rita Widyasari. “Semoga amal ibadahnya di terima oleh Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya,” amin sambut masyarakat. Setelah itu, Jumeri melaporkan perkembangan pembangunan di Sangasanga yang semakin pesat, kendati demikian juga masih ada pembangunan lainnya yang belum selesai seperti pembangunan beberapa masjid, infrastruktur dan lainnya. “Sangasanga mengalami kemajuan dengan penduduk 18 ribu jiwa terdiri dari 5 (lima) kelurahan hingga kini sangat merasakan hasil pembangunan, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan perempuan melalui usaha miro ekonomi, PNPM Mandiri Pedesaan, kemitraan PKBM dengan pihak swasta dan lainnya sudah mengalami peningkatan,” katanya. Sementara itu Bupati Rita Widyasari dalam silaturahminya menyambut baik atas sambutan masyarakat Sangasanga yang begitu antusias. “Kedatangan saya kesini tentu ada tujuannya, yakni ingin mempererat hubungan silaturahmi tidak hanya di kecamatan Sangasanga melainkan seluruh kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara,” sambut Rita. Dibulan ramadhan ini sambung Rita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap saling menjaga kerukunan antar umat beragama. “Mari kita saling menjaga kerukunan kita semua, dan dibulan ramadhan ini kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT,” katanya. Dia juga mengatakan, program pemkab Kukar diseluruh kecamatan menjadi salah satu prioritas pembangunan. “Banyak sekali program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan khusus di kecamatan Sangasanga drafnya sudah saya serahkan kepada Camat, mulai dari prioritas pembangunan infrastruktur jalan, rumah ibadah dan sarana prasarana lainnya, ” ujarnya. Bahkan lanjut Rita, tidak hanya itu di kecamatan Sangasanga sendiri yang merupakan kota sejarah nantinya akan dibangun Planetarium atau wisata pendidikan. “Saya ingin melakukan perubahan dengan menjadikan Sangasanga sebagai tujuan wisata kedua setelah kota Tenggarong, tentunya akan kita bangun sarana wisata diantaranya berupa planetarium yang didalamnnya dapat melihat luar angkasa,” kata Rita. Sebelum mengakhiri, Rita kembali menghimbau kepada seluruh PNS agar tetap menjaga etos kerjanya, tidak ada alasan untuk tidak bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Puasa tidak menjadi halangan untuk tidak bekerja, melainkan puasa merubah jam makan saja, tidak ada alasan tidak bekerja,” pintanya. Diketahui, sama seperti kecamatan lainnya juga dilakukan penyerahan berbagai macam bantuan, diserahkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mulai dari bantuan Pemkab Kukar Rp 45 juta pembangunan masjid. Kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pertanian Tanaman Pangan, dan Holtilkura, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Serta bantuan pribadi Bupati sebesar Rp 50 juta untuk pembangunan masjid

Nurul Haq Kelurahan Sangasanga Muara, dan bantuan berupa kitab suci Al-Quran sebanyak 100 buah. Setelah itu dilanjutkan dengan ceramah agama. [] Irwan Wadi

Jpg: Bupati Ibu Hamil dan Anak Kecil Tidak Boleh Dibesarkan Dilokalisasi Tidak hanya kasus trafiking yang akan di berantas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ( Kukar), melainkan kedepannya akan mengeluarkan kebijakan melalui peraturan daerah yang tidak memperbolehkan adanya perempuan hamil dan anak kecil yang dibesarkan di komplek Lokalisasi atau tempat prostitusi. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari saat menerima rombongan Badan Pemeberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang diketuai Hj Ardiningsih di dampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB PP&PA) Hj Aji Lina Rodiah, belum lama ini di Pendopo Odah Etam Tenggarong. Menurut Rita, kalau dilokalisasi itu, memang mereka ingin, dan kedepan saya akan usahakan dan tidak memperbolehkan ada wanita hamil yang berada di komplek prostitusi. "Kalau ada wanita hamil di dalam komplek lokalisasi harus ditarik keluar dari lokalisasi, terlebih ada anak kecil tidak boleh dibesarkan disitu, saya harus tarik keluar untuk dibesarkan dan dibina agar tidak terjerumus," tegasnya. Hal ini nantinya akan kita buatkan peraturannya, "Saya sangat terkejut ketika mendengar laporan dari KB dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kaltim, bahwa di Kukar ada Trafiking, dan ini sangat menyakitkan sekali dan harus segera di basmi, "ujarnya. Di ketahui, pada masa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi. Trafiking merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu, sebab erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Apalagi, data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan. [] Irwan Wadi

Jpg: Latih

PKBM Putri Karang Melenu Latih 20 Pemuda Teknisi HP Untuk membuka peluang beriwirausaha di kalangan pemuda Kecamatan Loa Kulu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putri Karang Melenu (PKM) Loa Kulu mengadakan pelatihan teknisi HP (handphone) atau telepon genggam kepada 20 pemuda di Kecamatan tersebut. Dalam kegiatan ini, PKBM PKM bekerjasama Dinas Provinsi Kaltim dan Lembaga Kursus EDHA. Pelatihan teknisi HP ini merupakan pelatihan teknisi HP gratis yang pertamakali digelar, Materi yang diberikan merupakan keahlian teknisi HP serta menumbuhkan motivasi untuk terus belajar, memiliki harapan, serta memiliki keahlian populer untuk menjadi generasi bangsa anti pengangguran dan menjadi motor bagi kebangkitan bangsa di masa mendatang. Pelatihan yang digelar selama dua belas hari itu sejak 1 s/d 12 Agustus 2012 lalu, diikuti perwakilan pemuda dari kecamatan setempat diantaranya, Sungai Padang, Jembatan, Loa kulu kota, Tenggarong, Jembatan dalam, Loh sumber, dan sebagian besar peserta warga belajar paket C, organisasi kepemudaan dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Menurut Direktur PKBM Putri Karang Melenu Saipul Anwar, tujuan pelatihan ini antara lain untuk melatih para pemuda pemudi khususnya yang putus sekolah atau tidak melanjutkan kuliah agar memiliki keterampilan sehingga tidak menjadi pengangguran. Sebagaimana diketahui, pengangguran masih menjadi masalah utama di Provinsi Kaltim khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu penyebab tingginya pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan angkatan kerja produktif. Akibatnya, banyak angkatan kerja tidak terserap dalam lapangan kerja yang juga terbatas. “Rendahnya jiwa kewirausahaan usia muda juga menjadi salah satu faktornya,” kata Saipul baru baru ini di Tenggarong. Menurut dia, pelatihan teknisi untuk servis HP sangat bermanfaat bagi para pemuda pengangguran atau putus sekolah untuk berwirausaha di outlet HP. Pelatihan keterampilan seperti ini juga bermanfaat bagi mereka yang sudah bekerja untuk menambah penghasilan sampingan atau berwirausaha di jasa servis HP. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan materi dasar elektronika, struktur kerja HP, peralatan servis hardware dan software, trik-trik troubleshooting, multimedia dan kewirausahaan. Sekitar 70 persen materi diberikan dalam bentuk praktik, sisanya berupa teori. Setelah menjalani pendidikan, para alumni terus dipantau dan dipandu untuk terus mengasah kemampuan teknik servis HP dengan program magang, konsultasi, forum alumni, serta mentoring bisnis dan keahlian. Selain itu, para alumni juga diberikan panduan manajerial bisnis dan wirausaha HP hingga usahanya berkembang. Diakui oleh beberapa peserta, materi yang disampaikan oleh para instruktur relatif mudah diserap. Mereka yang sebelumnya awam terhadap elektronik khususnya HP kini sudah mulai

paham. “Alhamdulillah sekarang saya sudah tahu bagaimana cara mengoperasikan dan cara memperbaiki kalau ada kerusakan,” ungkap Abdurahman dan Irma Damayanti perwakilan dari Loa Kulu kota . [] Irwan Wadi

Jpg: KUA PPAS APBD Perubahan Rp 6,8 Triliun Atau Naik Sebesar 36,14 Persen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar menetujui sekaligus mengesahkan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2012. Pengesahan tersebut berlangsung di Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kukar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar H Awang Yacoub Luthman, belum lama ini di Ruang Serbaguna Bappeda Tenggarong. Setelah mendengarkan laporan semua praksi DPRD Kukar terhadap rancangan KUA dan PPAS yang menyatakan setuju untuk disahkan, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemkab Kukar dengan DPRD Kukar tentang kebijakan umum perubahan APBD, Prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD 2012. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dalam sambutannya mengatakan bahwa memperhatikan berbagai perkembangan kondisi daerah dan dengan mencermati ketentuan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Dipandang perlu untuk dilakukan perubahan-perubahan terhadap APBD Kukar 2012. Maka dari itu lanjut Rita, dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap asumsi-asumsi dasar dalam KUA dan PPAS 2012, dengan menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD 2012 kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemkab Kukar dengan DPRD Kukar. Selain itu Rita juga menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 199.381.112.498,00 menjadi Rp. 219.450.396.120,00 atau naik sebesar 10 persen. Kenaikan PAD ini disebabkan terjadi kenaikkan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya, pajak daerah naik sebesar 134 persen, retribusi daerah naik 43 persen. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan, dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak mengalami perubahan, sedangkan lain pendapatand aerah yang sah mengalami kenaikan 22 persen. Dana penyesuaian dan otonomi khusus naik sebesar 153 persen dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya tidak mengalami perubahan. Dan pendapatan daerah sebelum perubahan terjadi kenaikan sebesar 3 persen. Sementara itu lanjut Rita pembiayaan daerah mengalami kenaikan 218 persen yang merupakan sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa). Selanjutnya pada sisi pembiayaan mengalami perubahan dan kenaikan sebesaru 223 persen, yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 534 persen, serta pokok pembayaran hutang kepada pihak ketiga.

“Jadi memperhatikan perubahan anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan di atas menunjukan bahwa jumlah keseluruhan pendapatan adalah sebesar Rp. 4,369,756,691,923.10 dan Belanja sebesar Rp. 6.570.515.322.894,44 terjadi defisit anggaran 2,200,758,630,971.34 Untuk menutup defisit belanja tersebut diambil dari Penerimaan Pembiayaan Netto Rp. 2,200,758,630,971.34. Dengan demikian, Struktur Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2012 berubah dari Rp. 5.001.289.810.324,49 menjadi Rp. 6,808,763,139,457.47 naik sebesar 36,14 persen atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,807,473,329,132.98,” ulasnya. Ditambahkan dia, dengan telah disepakati dan ditandatanganinya Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan tahun anggaran 2012 ini, akan semakin meningkatkan kualititas pelayanan kepada masyarakat, serta kualitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan, sehingga pembangunan akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Demikian pungkasnya. [] Irwan Wadi Jpg: Bupati Warga Merasa Terbantu Adanya Jamkesda Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui berbagai programnya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, salah satunya yakni memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kukar melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun ternyata masih banyak yang belum mengetahui program tersebut. Kendati sebagaian masyarakat sudah mengetahuinya dan cara penggunaaannya pun dianggap sebagai kartu sakti alias gratis berobat dirumah sakit. Belum banyaknya bahkan mengetahui adanya program tersebut oleh masyarakat diketahui saat Bupati Rita Widyasari melakukan silaturahmi dalam rangka Safari Ramadhan 1433 H/2012 baru-baru ini di dua kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Anggana dan Sangasanga. Saat itu dalam setiap sambutannya, Rita selalu menayakan kepada masyarakat sudah atau belum memiliki Jamkesda tersebut. Terlihat hanya sedikit yang sudah memiliki jamkesda selebihnya belum memilikinya. "Saya sangat terharu ketika melihat warga saya tidak bisa dibantu pemerintah, alasannya tidak bisa ketemu bupati. Dan hal ini saya tegaskan bahwa semua masyarakat Kutai Kartanegara kalau ada yang sakit silahkan dilaporkan dan menjadi tanggungan pemerintah melalui Program Jamkesda," ujarnya. Dinilah peran kita semua, terutama peran Kepala Desa/Lurah terlebih Camat untuk selalu mengontrol warganya kalau ada yang sakit segera beri bantuan kepada orang yang sakit. Rita juga meminta kepada masyarakat yang belum memiliki jamkesda agar segera mengurusnya ke puskesmas terdekat, "Silahkan diurus agar semuanya mendapatkan jamkesda, dan kartu ini dapat digunakan di 8 Rumah Sakit di Kaltim kelas 3 (tiga)" ujarnya.

Dijelaskan dia, semua jenis penyakit secara medis sudah tertera di kartu jamkesda, mulai dari penyakit kepala besar atau tumor, operasi berat bahkan operasi sesar bagi ibu yang melahirkan secara medispun ditanggung pemerintah. "Ada warga kenohan cerita sama saya, katanya sudah menyiapkan uang Rp 25 juta untuk berobat, setelah berobat di RS dia bilang, kartu jamkesda yang ia miliki sakti lo alias gartis," tuturnya. Ditambahkan Rita, dengan adanya jamkesda ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kukar dalam memberikan jaminan kesehatan. "Masyarakat harus tau program ini, sebab pemkab Kutai Kartanegara tiap tahunnya telah menjamin kesehatan seluruh masyarakat dengan menggelontorkan dana APBD sekitar 33 miliar,". Demikian pungkasnya.[] Irwan Wadi

Jpg: Pelatihan

Puluhan Warga Ikuti Pendidikan Buta Aksara Di Sangasanga Masalah buta huruf atau buta aksara sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidak berdayaan masyarakat. Atas dasar inilah badan-badan internasional gencar mengkampanyekan dan mensosialisasikan pentingnya pemberantasan buta aksara di dunia khususnya negara seperti Indonesia. Kondisi yang demikian menuntut terciptanya individu-individu yang tidak hanya mampu beradaptasi, akan tetapi juga dapat berperan penting di dalamnya. Untuk itu, kita harus sadar bahwa pemberantasan buta huruf merupakan tanggung jawab bersama (stechonder). "Tentunya hal ini melibatkan semua stakholder dalam upaya memberantas buta aksara khususnya di Kutai Kartanegara seperti halnya lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat harus mempunyai kemauan untuk keluar dari lingkaran buta huruf yang menyengsarakan," Kata Kepala UPT Dikbud Sangasanga Irianto,S.Pd mewakili Kadis Pendidikan pada acara Pembukaan Perdana warga belajar Keaksaraan Fungsional (KF) mitra PKBM KH Dewantara dan PT Indomining dan bekerja sama dengan Mahasiswa KKN Unmul Angkatan XXXVIII yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Jl.Jaya Makmur RT 05 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sangasanga, belum lama ini. Menurut dia, disinyalir setidaknya ada empat kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasan buta aksara di Kutai Kartanegara pada umumnya dan di Sangasanga. Hal ini disebabkan pertama kurangnya minat warga itu sendiri (warga terlalu tua sulit untuk menyerap materi) Kedua minimnya kader untuk menggerakkan warga dan yang Ketiga kurang pahamnya tentang program keaksaraan fungsional dan Keempt tidak falitnya data penyandang buta Aksara," ujarnya. Namun demikian Irianto menyarankan, salah satu metode yang dipergunakan adalah melalui Pendekatan Pengembangan Masyarakat Pemberantasan buta aksara tidak dapat langsung dilaksanakan. Namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat. Dalam

Pengembangan Masyarakat, program biasanya dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh klien atau sasaran perubahan. Dalam kasus pemberantasan buta aksara ini. Pungkasnya. Sementara itu Direktur PKBM KH Dewantara Sangasanga Bukhori,S Pd, dalam laporannya mengatakan di Kecamatan Sangasanga penyandang buta aksara 2009 berjumlah 1005 jiwa, dan dalam kurun waktu dua tahun setelah dilakukan pemberantasan sampai 2011 sebanyak 300 jiwa, untuk 2012 yang ikut serta warga belajar Keaksaraan Fungsional berjumlah 25 kelompok atau sejumlah 250 jiwa dengan Rincian Kel Pendingin 7 kelompok Kel.Sangasanga Muara 6 Kelompok, Kel Sarijaya 4 Kelompok, Sangasanga Dalam 5 kelompok dan Kelurahan Jawa sisanya 3 kelompok. Jelasnya. Dalam kegiatan itu juga dihadiri Lurah Pendingin, yang mewakili Camat Sangasanga, Direktur PKBM KH Dewantara Sangasanga, PT Indomining Imam Masrur, Danramil, Kapolsek Sangasanga , Ketua Ikatan Penilik Indonesia Pengurus Kabupaten Kukar, Ketua LPM, ketua RT, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unmul Samarinda, para Tutor, tokoh masyarakat dan lainnya. [] Irwan Wadi

Sangasanga Harus Terbebas dari Buta Aksara UPT Diknas libatkan semua pihak berantas keaksaraan Setelah pencanangan Gebyar Keaksaraan Fungsional Januari 2010 lalu, di Kecamatan Sangasanga melalui program Gerbang Raja, yang harus segera terbebebas dari buta aksara. Hal tersebut dikatakan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara cabang Sangasanga Irianto belum lama ini. Menurut dia, sambil mengingatkan kepada semua pihak bahwa adanya keinginan membuat formula baru dalam percepatan pemberantasan buta aksara di Sangasanga. "Tentnya formula ini nantinya akan melibatkan semua pihak terutama mengoptimalisasi penambahan kader-kader kelurahan mulai dari tim penggerak PKK, kader posyandu, karang taruna dan melalui tenaga pendidik (Guru)," katanya. Hal ini menurut dia, akan lebih efektif dan kita akan meminta kepada tenaga pendidik yang ada diharuskan satu orang guru membina satu kelompok warga belajar yang ada dilingkungan mmasing-masing. "Hal ini saya lakukan mengingat pada acara pencanangan Gebyar Keaksaraan Fungsional Januari 2010 yang lalu dipusatkan di Kecamatan Sangasanga melalui Program Gerbang Raja, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengatakan pada 2015 Kukar harus bebas dari Buta Aksara," ujarnya. Dia juga meminta terkait keaksaraan, harus disertai dengan data yang akurat "Data inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai langkah selanjutnya dalam upaya memudahkan kita dalam pemberantasan buta akasara," pintanya.

Diketahui, melek huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia, dengan membaca manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya, yang berujung pada tingginya intelektualitas seseorang. Terlebih saat ini manusia telah memasuki era informasi. Di mana fenomena globalisasi yang terjadi saat ini mengalami akselerasi yang begitu cepat, sebagai dampak dari penerapan Hi-tech society (masyarakat berteknologi tinggi), yang menyebabkan manusia tergiring pada pola interaksi yang sangat cepat. [] Irwan Wadi

Padukan Model Pendidikan Umum dan Agama SDIT selenggarakan pelatihan profesionalisme guru Untuk memadukan antara model pembelajaran sekolah umum dan pendidikan agama tetap bermutu, para guru Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar pelatihan profesionalisme guru. Hal tersebut dilakukan mengingat SDIT yang selama ini menjadi salah satu sekolah paporit mengalokasikan sebagian pemberdayaannya untuk pendidikan. "Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat suatu model pendidikan yang bermutu dengan memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam secara seimbang untuk menanamkan pengetahuan dan perilaku yang bersumber dari kedua konsep tersebut," kata Ketua Yayasan Nurul Ilmi Sunarno, baru-baru ini di Tenggarong. Menurut dia, tentu ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak sederhana, namun demikian dengan dukungan banyak pihak dan semangat reformasi pendidikan ke arah yang berdaya guna dan berhasil guna, kita berharap visi ini akan menjadi kenyataan. ’’Untuk mewujudkan itikad baik tersebut, Yayasan Nurul ’Ilmi Koetai Kartanagara melaksanakan pelatihan selama dua hari, 3 sampai 4 Agustus 2012 lalu yang dikemas dalam bentuk Peningkatan Profesionalisme Guru di Komplek SIT Nurul ’Ilmi Kelurahan Baru Tenggarong’’, ungkapnya. Diketahui dari pelatihan itu, diikuti oleh 119 guru dengan menghadirkan pembicara seperti H Hadi Mulyadi, mengupas persoalan guru, Saiful Aduar, visi misi sekolah islam terpadu. Serta Sunarno dan Saparuddin. [] Irwan Wadi

JUNI///

Pemkab Kukar Gandengan Perbankan, Kelola Pengeluaran Keuangan Daerah Dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah secara baik. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng tiga (3) Perbankan yakni, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) TBK cabang Tenggarong dan PT. Bank Mandiri Persero TBK cabang Tenggarong. Ketiga perbankan tersebut bersama-sama menandatangani perjanjian kerjasama tentang pelayanan jasa perbankan atas penerimaan dan pengeluaran uang daerah antara bendahara umum. Sebagai pihak kedua terdiri dari Manager Bank Mandiri Agus Sumirat, Pimpinan kantor cabang bank BPD Kaltim Viky Pujo Rahmanto, dan Pimpinan bank BRI cabang Tenggarong Respandi Novianto dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sutrisno. Disaksikan Bupati Rita Widyasari, baru-baru ini di Pendopo Odah Etam Tenggarong. Dikatakan Rita Widyasari perjanjian kerjasama ini merupakan kelengkapan administrasi keuangan yang harus dipenuhi salah satu tugas bendahara umum daerah. Tuntutan kelengkapan Administrasi Pengelolaan Keuangan, kata Rita mewajibkan adanya perjanjian antara Bendahara umum Daerah dengan Bank Umum sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2007. Dijelaskan dia, transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang ditampung dalam setiap rekening pada Bank Umum yang telah ditunjuk sebagai salah satu sumber data keuangan pembanding atas pencatatan – pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD – SKPD terkait. Salah satu kewajiban Bank Umum yang ditunjuk antara lain adanya kewajiban menyampaikan informasi mengenai rekening atau permintaan tertulis dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bendahara Umum Daerah, untuk memperoleh informasi Kas. "Tugas dan kewenangan bendahara umum daerah antara lain memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, memantau penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk, mengatur dana yang diperlukan dalam APBD dan melaksanakan penempatan uang daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah perlu dikelola dengan data yang akurat antara lain sumber informasi pembanding yaitu dari perbankan yang telah di tunjuk," katanya. Dia berharap semoga kerjasama ini selain sebagai pelaksanaan ketentuan perundang – undangan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanega. Dalam perjanjian kerjasama itu, turut disaksikan Derektur Bank Kaltim, Pimpinan wilayah PT. BRI, Pimpinan Wilayah PT. Bank Mandiri, Komendan Kodim 0906 Tenggarong Letkol Dendi Suryadi, Kapolres Kukar dan Kepala Dinas/Instansi dilingkungan pemkab Kukar dan undangan lainnya. [] Irwan Wadi

Rita : Kemiskinan Harus Cepat Teratasi Menuju Sejahtera Sesuai dengan visi dan misi dalam programnya, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari terus melakukan terobosan-terobosan baru yang tiada lain bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan termasuk didalamnya mempercepat pemberantasan kemiskinan menuju kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Diantaranya percepatan dibidang ekonomi, seperti halnya, memberikan kemudahan dalam berusaha dengan menggulirkan pinjaman tanpa anggunan bagi seluruh kelompok usaha yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk program pembangunan lainnya. Dalam hal itu Rita Widyasari bertekad untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera, dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana mulai disiapkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan. Salah satunya menggandeng tiga perbankan sekaligus yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (Persero), PT. Bank Mandiri Tbk (Persero), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim cabang Tenggarong. "Saya minta tolong, kepada tiga perbankan yang sudah ditunjuk pemkab Kutai Kartanegara, bantu bagaimana kita berpikir untuk mengentaskan kemiskinan dapat segera terwujud menuju kesejahteraan," kata Rita usai menyaksikan penandatangan perjanjian kerjasama tentang pelayanan jasa perbankan atas penerimaan dan pengeluaran uang daerah berlangsung di Pendopo Odah Etam Tenggarong baru-baru ini. Dengan adanya perjanjian kerjasama itu, Rita sangat berharap penyaluran keuangan akan merata dan dapat dinikmati seluruh masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara. "Saya memberikan apresiasi kepada semua perbankan yang sudah memberikan pelayanannya dengan baik. Salah salah satunya bank BRI telah membuka kurang lebih 15 cabang, dan nantinya bisa diikuti oleh bank lainnya untuk membuka cabang diberbagai wilayah Kukar guna membantu mengelola keuangan rakyat, penyaluran kredit dan lainnya,". Demikian harapnya. [] Irwan Wadi Kaya Akan Potensi Budaya, Ditampilkan Saat Kirab Budaya Erau Rita: Luar biasa, kaya akan budaya jadi andalan pariwisata tanah air Kurang lebih 31 Paguyuban mewarnai suasana kirab budaya dalam rangka memeriahkan Festival Erau Adat Pelas Benua Etam 1-8 Juli 2012 lalu tampil begitu memukau di hadapan ratusan penonton terlebih di depan panggung kehormatan. Satu demi satu peserta kirab diberikan waktu 5 menit untuk mempertunjukkan seni budaya masing-masing disaksikan langsung Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari bersama Putra Mahkota Kesultanan Kutai serta unsur Forum Koordinasi Daerah (Forkod) tepatnya di atas panggung kehormatan depan Platetarium, di Tenggarong. Tampil sebagai peserta pembuka melintasi panggung kehormatan yakni dari marcing band siswa-siswi Kutai Kartanegara, diikuti dari belakang para prajurit kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Selanjutnya secara bergantian juga melintas para peserta dari paguyuban seKukar, satu persatu mempertunjukkan kebolehannya dalam berbagai macam atraksi.

Secara spontan penonton yang berada di seputaran panggung kehormatan tumpah ruah memadati persis di depan panggung saling berdesakan menyaksikan atraksi yang diperagakan para peserta kirab tampil rapi bersatu dengan budaya lainnya. Kirab yang berlangsung sejak pukul 14.00 wita, juga diikuti oleh kabupaten/kota lainnya, bahkan yang mengejutkan suasana makin meriah dengan atraksi yang dipertunjukkan oleh 6 orang yang datang dari jauh yakni Provinsi Papua, di depan panggung peserta dari papua yang beranggotakan 6 orang tersebut mampu menarik perhatian pengunjung. Dari deretan para peserta kirab, yang paling banyak pesertanya dan tampil di deretan terahir yakni dari kecamatan Tenggarong Seberang kurang lebih 800 personil diturunkan dipimpin camat Tenggarong Seberang Totok Sunarto, mulai dari kesenian reog, karate, kesenian Bali hingga kesenian tradisional sasak lombok NTB dengan Gendang Beleq Gema Nusantara, dan lainnya yang juga tampil memukau. Tidak terasa waktu terus berlalu hingga pukul 6.10 wita seluruh peserta kirab telah menampilkan yang terbaik dan mampu menghibur seluruh pengunjung maupun masyarakat setempat yang menyaksikan kirab budaya. Usai menyaksikan penampilan peserta kirab, Bupati Rita Widyasari mengatakan bahwa dirinya sangat gembira dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh peserta kirab yang tampil begitu bagus rapi kaya akan seni budaya yang dimiliki. "Luar biasa penampilan semua peserta kirab sangat rapi dan bersatu dengan budaya lainnya. Ini menandakan daerah ini sangat kaya akan budaya dan kedepannya akan menjadi salah satu andalan pariwisata di tanah air," sambut Rita didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Sri Wahyuni. Menurut Rita, dengan pertunjukan budaya ini masyarakat bisa gembira dan dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan, "Inilah yang kita harapkan kedepannya kebudayaan ini bisa menarik para pengunjung maupun wisatawan yang datang ke Kutai Kartanegara, dengan keramahannya sebagai ciri khas dan bersatu dengan budaya lainnya hingga peserta dari Papua pun ikut di dalamnya," Pungkas Rita. [] Irwan Wadi

MEI//

Gratiskan Pelayanan Akte Kelahiran 0- 21 hari, Kompensasi Rp500 ribu 1 tahun ke atas lewat PN Tenggarong Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Getsmani Zeth mengklarifikasi adanya penilaian terhadap pelayanan yang belum sesuai keinginan masyarakat. Dikatakan Getsmani bahwa pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan terutama dalam hal pengurusan akte kelahiran.

"Pelayanan terus kita tingkatkan dan tidak ada masalah dalam hal ini," kata Getsmani belum lama ini di Tenggarong. Menurut dia, meminta kepada masyarakat pentingnya identitas berupa akte kelahiran bagi anak, dimana identitas dari diri seseorang yang paling utama dicari adalah akte kelahiran. "Akte kelahiran ini sangatlah penting, dan saya berharap kepada orang tua yang memiliki anak agar segera melaporkannya ke Disdukcapil untuk dibuatkan akte kelahiran," katanya. Dijelaskan Getsmani, dalam hal pemngurusan akte kelahiran ini benar-benar mendapat perhatian dari Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dimana dalam program ini umur 0 sampai 21 hari kelahiran anak mendapatkan dispensasi sebesar Rp 500 ribu termasuk kematian. "Saya berharap kepada masyarakat agar kelahiran anaknya segera dilaporkan ke disdukcapil yang selanjutnya dibuatkan akte kelahiran. Dan 0-21 hari kelahiran anak akan diberikan dispensasi sebesar Rp 500 ribu termasuk kematian agar dilaporkan juga," pintanya. Ditambahkan dia, sesuai dengan perundangan 0 sampai 1 tahun pengurusan akte kelahiran bisa melalui Disdukcapil, dan 1 tahun ke atas harus melalui Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dikenakan biaya perkara sebesar Rp 250 ribu. Senada Kadidukcapil Getsmani juga dikatakan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Moh. Abbas menjelaskan pihaknya terus meningkatkan pelayanan kerja sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP). "Dalam pelayanan pasti ada kekurangan, namun kita terus berusaha untuk tetap memperkecil kekurangan itu," katanya. Diakuinya, memang ada kekurangan alat dalam pembuatan akte kelahiran, namun kekurangan tersebut sudah dapat teratasi. "Kita sudah memesan mesin ketik bermerek IBM, termasuk tinta dan penghapus sebanyak 20 unit dan barang tersebut sudah di kirim," ujarnya. Satu Tahun Keatas Pengurusan Akte Kelahiran Lewat PN Tenggarong Sementara itu untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan akte kelahiran diatas 1 tahun yang melalui Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melalui Kepala Bidang Pencatatan Sipil Moh. Abbas meminta kepada pihak PN Tenggarong agar permohonan masyarakat dalam pengurusan akte kelahiran tidak dijadikan perkara melainkan sebagai pemohon. "Kami meminta permohonan akte kelahiran yang akan ditetapkan pihak pengadilan negeri Tenggarong, agar tidak dijadikan perkara melainkan sebagai pemohon," katanya. Tidak hanya itu, permohonan masyarakat juga dapat dipermudah dalam penetapan serta biaya pengurusan murah dan di koordinasikan dengan disdukcapil. "Inilah yang kita harapkan, permohonan masyarakat dalam mengurus akte kelahiran dapat berjalan baik dan lancar," ujarnya. Diketahui panjar biaya perkara yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tenggarong terkait pengurusan akte kelahiran meliputi: Biaya pendaftaran sebesar Rp 30.000,-, administrasi Rp 50.000,-, biaya akte Rp 5000,-, biaya panggilan 1 (satu) kali penggil Rp (sesuai radius)Rp 100.000,-, biaya redaksi Rp 5000,-. Dan biaya materai Rp 6000,-. Total biaya Rp 196.000,-. Adapun foto copy salinan putusan meliputi: salinan perputusan Rp 30.000,-, penerimaan negara bukan pajak meliputi: maksimal foto copy putusan Rp 5000,-, legalisasi tandatangan Rp 10.000,-

, leges Rp 3.000,- materai Rp 6.000,- jumlah Rp 54.000,- dengan total biaya seluruhnya Rp 250.000,-. [] Irwan Wadi Jpg: Penghargaan Sukses Penyelenggaraan E-KTP, Terima Penghargaan dari Mendagri Atas komitmen penyelenggaraan pelayanan penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat secara nasional kini membuahkan hasil dan dinilai sukses. Dari kesuksesan itu, Bupati Kukar Rita Widyasari bersama 7 Bupati/Walikota se-Kaltim menerima penghargaan dan penyerahan eKTP secara simbolis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi didampingi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Penyerahan itu juga turut disaksikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faidz, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Hermanto Dardak yang turut serta dalam Rapat Kerja Menteri Dalam Negeri dengan Gubernur, Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Kaltim berlangsung di Hotel Tarakan Plaza, belum lama ini. Usai menerima penghargaan Bupati Rita Widyasari didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Getsmani Zeth Mengatakan, Dirinya sangat bersyukur telah meraih penghargaan dengan urutan pertama dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan e-KTP secara nasional, "Alhamdulillah saya sangat bersyukur atas penghargaan ini, dan inilah buah dari usaha keras kita selama ini telah mencapi target dalam penyelenggaraan penerapan pelayanan eKTP di Kutai Karyanegara secara nasional," katanya. Menurut Rita, pihaknya mengakui dalam hal penyelenggaraan pelayanan e-KTP di Kutai Kartanegara begitu luas ditambah medan yang berat. Dan dari presentasenya Kukar berhasil secara nasional mencapai target 81,64 persen dari wajib KTP 387.473. "Inilah hasilnya, sudah mencapai target secara nasional dan kita akan terus tingkatkan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya memiliki e-KTP," ujarnya. Upaya tersebut sudah dilakukan secara maksimal, bahkan bupati Rita Widyasari berharap kepada semua masyarakat agar menyambut baik dengan adanya program Pemerintah melalui penerapan e-KTP secara nasional, "Sebagus apapun program Pemerintah, kalau tidak disambut dengan baik oleh rakyat tidak akan ada gunanya, dari sebab itu selayaknya kita sambut dan berlomba-lomba mengurus e-KTP,". Pintanya, seraya mengucapkan terimakasih kepada camat, lurah, kades se Kukar yang telah berperan aktif dalam melaksanakan e-KTP terutama dalam memobilisasi penduduk ke tempat pelayanan e-KTP. Diketahui, berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan penerapan e-KTP di Provinsi Kaltim dengan urutan (1) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah perekaman wajib KTP 314.378. (2) Kabupaten Berau 103.189, (3) Kabupaten Nunukan 75.444, (4) Kabupaten Malinau 36.401, (5) Kota Samarinda 425.577, (6) Kota Tarakan 132.442, (7) Kota Bontang 87.154. Total keseluruhan 1.174.585. []Irwan Wadi

Peran Kepemimpinan dalam Era Reformasi Birokrasi oleh Rita Widyasari Dibutuhkan sistem manajemen dan strategi implementasi Pemimpin merupakan penggerak dan motivator seluruh komponen bangsa untuk menjalankan kehidupan nasional. Bagi bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah sistem kepemimpin nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional dilandasi nilai-nilai falsafah Pancasila. Hal ini disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari saat memberikan Ceramah Umum di hadapan 81 orang peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 1 Kelas A dan B, belum lama ini di Ruang Auditorium Kantor Pusat Kajian Pendidikan dan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda. Dalam ceramah umumnya Rita Widyasari mengangkat tema yakni Peran Kepemimpinan dalam Era Reformasi Birokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut dia, menjelaskan ada lima peran yang harus dilakukan mulai dari membangun kepercayaan masyarakat, komitmen dan partisipasi, mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja. Serta memastikan keberlangsungan berjalannya sistem, dan mengantisipasi terjadinya perubahan. "Tentunya dalam hal ini dibutuhkan kepemimpinan nasional untuk dapat mengawal sistem manajemen nasional dan strategi implementasi reformasi birokrasi dalam rambu-rambu Google governance," katanya. Menurut Rita dihadapkan para Pejabat Eselon IV memaparkan, strategi implementasi reformasi birokrasi yang dimaksud bukan hal teknis semata, tetapi membutuhkan kemampuan kepemimpinan extraordinary untuk menjalankannya pada tatanan sistem manajemen nasional. Dijelaskan Rita, kepemimpinan nasional juga mendorong berfungsinya manajemen dan kelembagaan pemerintahan, pembangunan pendidikan, dan pembangunan hukum dan aparatur untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dalam rangka pembangunan nasional. Dan Kepemimpinan nasional dapat menjalankan visi pembangunan nasional dilandasi nilai-nilai falsafah Pancasila. "Dalam kontek ini, kepemimpinan nasional membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideologi bangsa, serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lainnya dalam hidup bersama yang bermanfaat," kata Rita. [] Irwan Wadi

Hindari Praktek Korupsi, Hambat Pembangunan Kepemimpinan nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasilhasilnya dapat dirasakan oleh warga bangsa di seluruh wilayah nusantara. Dimana di berbagai tingkatan wajib berpartisipasi dan mendorong berfungsinya manajemen dan kelembagaan pemerintahan dalam rangka terciptanya good governance untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis untuk menghasilkan manfaat dalam pembangunan nasional. "Kepemimpinan itu harus mempunyai pandangan jauh ke depan atau mempunyai visi jelas, yang mampu menjangkau ketidak menentuan dalam lingkungan yang cepat berubah," kata Rita dihadapan para Eselon IV belum lama ini di Kantor PKP2A LAN Samarinda. Dijelaskan Rita dalam ceramah umumnya, hendaknya perlu diperhatikan pemimpin adalah penentu arah, artinya, mampu menyusun berbagai langkah menuju sasaran yang dapat diterima sebagai suatu kemajuan riil oleh semua orang di dalam organisasi. "Saya katakan, kepemimpinan juga merupakan agen perubahan yang mampu mengantisipasi berbagai perkembangan di dunia luar, memperkirakan implikasinya terhadap organisasi, menciptakan sense of urgency dan prioritas bagi perubahan yang diisyaratkan oleh visi, mempromosikan eksperimentasi dan memberdayakan orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan," ujarnya. Disebutkan Rita, peran keberhasilan kepemimpinan yang efektif, seperti juru bicara di sini mampu menjadi negosiator utama dalam berhubungan dengan organisasi lain dan pembentuk jaringan hubungan eksternal guna menghasilkan gagasan, sumber daya, dukungan atau informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Harus memberi tahu orang lain tentang visi dan apa yang akan dilakukan untuk merealisasikannya. Dalam konteks implementasi sistem politik yang demokratis di Indonesia, lanjut Rita, upaya memajukan bangsa, memerlukan dukungan mutlak dari terwujudnya konsolidasi demokrasi yang berkualitas dari seorang pemimpin nasional yang visioner dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Adapun hambatan dan penyimpangan dalam menjalankan kepemimpinan seperti, Berkembangnya faham-faham (isme) dewasa ini yang mempengaruhi pola dan gaya kehidupan masyarakat yaitu materialisme (mendewakan materi), hedonisme ( hidup untuk bersenangsenang) dan konsumerisme. Seringkali timbul hal-hal yang dilematis, misalnya pilihan untuk hidup jujur atau mengikuti “arus” dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan (melanggar aturan), dan sebagainya. Kemudian praktek korupsi yang menghambat kemajuan organisasi dan melemahkan peran pemimpin. Tindakan korupsi bisa menghancurkan pemimpin dan berakibat kepemimpinan yang dijalankan tidak efektif lagi. Selain itu, Proses rekrutmen pemimpin yang hanya berorientasi mengejar kekuasaan dan uang. Demokratisasi dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung selain sisi positifnya, juga mengandung kelemahan yaitu hanya mereka yang memiliki modal (uang) yang cukup banyak dapat maju sebagai calon kepala daerah / wakil. "Tentunya hal ini sebagai seorang pemimpin harus mampu menghindari hal-hal yang menyimpang yang dapat merugikan kemajuan bangsa,". Demikian paparnya. [] Irwan Wadi

////APRIL

Dari Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kutai Kartanegara Realisasi tahap pelaksanaan PNPM MPd tiap SPC 100 persen Kabupaten Kutai Kartanegara bergabung dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan sejak 2007. Ada 7 Kecamatan yang mendapat alokasi dana program yaitu Muara Badak, Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Sebulu, Tenggarong Seberang dan Muara Kaman dengan alokasi sebesar Rp 8,5 Milyar (APBD Rp 5,950 dan APBN Rp 2,550 M). Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) Syamsie Juhri melalui PPTK PNPM Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Rabu (4/4) di ruang kerjanya Tenggarong. Dia menjelaskan pada 2008, bertambah 2 kecamatan yaitu kecamatan Loa Kulu dan Muara Muntai dengan total kecamatan menjadi 9 kecamatan dengan total dana BLM kegiatan sebesar Rp 14 milyar (cost sharing APBD Rp 7 milyar dan APBN Rp 7 miliar). Kemudian pada 2009, bertambah 7 kecamatan yaitu Anggana, Sangasanga, Muara Jawa, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Wis dan Kecamatan Tabang. Total kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM MP menjadi 16 kecamatan yang tersebar di wilayah Kukar dengan jumlah BLM kegiatan sebesar Rp 23, 2 milyar (APBD Rp16 M dan APBN Rp 7,2 M. "Pada 2010, lokasi kecamatan yang berpartisipasi tetap 16 kecamatan sedangkan 2 kecamatan Tenggarong dan Loa Janan mendapat alokasi PNPM perkotaan," katanya. Untuk pendanaan BLM kegiatan pada 2010 sebesar Rp 28.475 M (APBN Rp 16, 350 M dan APBD sebesar Rp 12, 125 M) sehingga total pendanaan PNPM MP di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 74, 150 M (APBD 41,070 M dan APBN Rp 33.100 M) dengan jumlah desa 206. Sementara itu lanjut dia, dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kegiatan optimalisasi PNPM MP 2010 dan 2011 serta proses integrasi PNPM MP di Kukar dilakukan pengawalan tahapan kegiatan melalui pendampingan untuk pelaksanaan kegiatan. "Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) 1 dari target 14 kecamatan telah terealisasi 100 persen, SPC 2 target 9 kecamatan realisasi 100 persen. Dan SPC 3 target 7 kecamatan realisasi 100 persen," ujarnya. Jadi lanjut dia, total dana PNPM MPd anggaran 2007 sampai tahun anggaran sebesar Rp 98,539.590.000,-. Dana BLM dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usulan masyarakat baik yang berupa pembangunan atau rehap sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pelatihan dan peningkatan kelompok usaha dan modal usaha pada kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). Khusus kegiatan simpan pinjam total alokasi dana bergulir sejak 2007 sampai 2011 sebesar Rp 24.640.845.00,- dengan dana awal sebesar 18.877.086.600,-. "Apabila dibandingkan dengan dana awal SPP yang dikelola mengalami peningkatan sebesar Rp 5.763.758.400,- atau sebesar 23% dari dana awal," katanya.

Dia menambahkan berdasarkan laporan perkembangan pinjaman (LPP) dana SPP yang dikelola, masih berada di masyarakat atau saldo pinjaman sebesar Rp 17.292.761.169,- atau 70, 175, dana di bank sebesar Rp 7.143.660.256 atau 28,99% dan kas sebesar Rp 204,423,575,- atau 0,82%. "Tingkat pengembalian pinjaman 95,5% dan tunggakan sebesar Rp 1.945.587.969,- atau sebesar 4,5%," jelasnya. [] Irwan Wadi

770 Kelompok Perempuan Manfaatkan Pinjaman Bergulir Tanpa Agunan Bermanfaat dan berharap program terus berlanjut Memasuki 2011 kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara dianggarkan sebesar Rp 24, 365 Miliar yang terdiri dari APBN Rp 12, 480 Miliar dan APBD sebagai kontribusi pemerintah daerah sebesar Rp 12.125 Miliar yang telah dianggarkan dalam 16 Kecamatan dengan total keseluruahan Rp 24,365 miliar. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas&Pemdes) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Samsul Dafik baru-baru ini di Tenggarong menjelaskan bahwa, progres pencairan dana sampai Desember 2011, dari alokasi sebesar Rp 24.365 Miliar baik melalui alokasi dana APBD maupun APBN mecapai 100 persen. Sementara dana yang disalurkan sebesar Rp 14.311.270.450,- (72,84). "Dalam peraturan menteri keuangan No. 168/2009 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan PNPM MPd harus sudah selesai pada Maret tahun berikutnya, sehingga apabila sampai dengan Desmber 2011 dana yang telah diserap baru 72,84 artinya masih ada 3 bulan untuk pelaksanaan tahapan kegiatan dan penyaluran sisa dananya," katanya. Disebutkan jenis kegiatan per kecamatan PNPM Perdesaan antara lain pembangunan jalan, air bersih, bangunan pelengkat, prasarana pendidikan, irigasi, gedung kesehatan, penyuluh dan pelatihan hingga simpan pinjam perempuan dan lainnya. Sementara itu dibidang kegiatan ekonomi pinjaman bergilir dilaksankan sejak pelaksanaan PNPM PPK dan PNPM MP yang telah berupaya memberikan peningkatan kapasitas dalam pelembagaan program dan pengelolaan kegiatan kepada masyarakat. "Di setiap kecamatan lokasi program terdapat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dikelola oleh anggota masyarakat yang terpilih sendiri oleh masyarakat melalui forum," ujarnya. Dan saat ini lanjut Samsul, terdapat 15 lembaga UPK di Kabupaten Kutai Kartanegara, potensi untuk dikembangkan sebagai wadah lembaga pengelola kegiatan ekonomi/pinjaman tanpa anggunan yang bergulir di masyarakat. Pengelolaan dana bergulir sendiri pada hakekatnya dipengaruhi oleh 3 hal yaitu UPK, kelompo peminjam sebagai pengelola dan penyalur dana bergilir kepada anggotanya sebagai pemanfaat langsung serta aturan dan prosedur perguliran. Selain itu forum musyawarah antar desa mempunyai wewenang untuk menetapkan beberapa keputusan mengenai perguliran seperti prosedur harus difasilitasi dengan baik sehingga setiap keputusannya mendukung pelestrarian dan pengembangan dana bergulir.

"Hingga saat ini sebanyak 770 kelompok yang telah memanfaatkan pinjaman bergulir tanpa agunan. Dan semua anggota adalah kaum perempuan," ujarnya. Khusus dana kegiatan micro finance atau modal awal dari 2007 s/d 2011 sebesar Rp 18,877 Miliar, sudah tersalur kepada kelompok dengan rincian diatas 2 miliar ada 6 kecamatan dan penyerapan anatara 500 juta s/d 1 miliar ada 8 kecamatan sedangkan alokasi simpan pinjam perempuan di bawah 500 juta ada di 2 kecamatan. "Tingkat pengembalian pinjaman mencapai 95,5 persen dan tunggakan sebesar 1,945 Miliar atau 4,5 persen. Penyumbang terbesar tunggakan ada di 6 kecamatan yaitu tunggakan di atas 6 bulan (kolektibilitas V) Tenggarong seberang, Sebulu, Samboja, Marangkayu, Muara Badak, Loa Kulu dan Kota Bangun," Demikian jelasnya. Manfaatnya dirasakan masyarakat, berharap program PNPM MP berlanjut Secara umum pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MP) di Kabupaten Kutai Kartanegara telah memenuhi standar kerja capaian kegiatan. Dari 2007 sampai saat ini program tersebut telah menyentuh kebutuhan sosial dasar masyarakat sebagai landasan untuk keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran sesuai dengan misi PNPM MP antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat serta mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) Samsie Juhrie melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Samsul Dafik baru-baru ini di Tenggarong mengatakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usulan masyarakat baik yang berupa pembangunan atau rehap saranaprasarana, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kelompok usaha, dan modal usaha pada kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) sampai dengan hasil yang menitik beratkan pada partisipasi masyarakat dengan melibatkannya disetiap tahapan kegiatan. "PNPM MP bersama pelaku-pelakunya ditingkat nasional, provinsi kabupaten sampai ke desa diharuskan melalui tahapan kegiatan dari perencanaan sampai dengan pelestarian yang semuanya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat," katanya. Menurut dia, program tersebut juga dipandang sejalan dengan program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguaran dimana tujuan umum PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesemoatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. "Dengan kegiatan tersebut diharapkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama instansi-instansi terkait," ujarnya. Dari keseluruhan program, lanjut dia, telah dilakukan dan berjalan baik dan hasil program ini manfaatnya juga lebih besar dirasakan oleh masyarakat, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. "Masyarakat kita libatkan mulai dari tahapan maupun kesediaannya dalam ikut berswadaya menyelesaikan secara maksimal kegiatan yang direncanakan," katanya. Ditambahkan dia, sejalan dengan visi Bapemas dan Pemdes Kutai Kartanegara yaitu terwujudnya kemandirian masyarakat desa/kelurahan yang sejahtera dan berkeadilan. "Dukungan

dari instansi terkait agar program ini terus berjalan dengan baik sangat diharapkan,". Pungkasnya. [] Irwan Wadi