Menanggapi Kebijakan Akademik UNPAR Hasil Diskusi SOBERS x BIKINI Kamis, 11 Februari 2016
Pembicara : Paulus Cahyono Tjiang, Ph.D (Wakil Rektor Bidang Akademik) Undangan : Perwakilan BAA, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua HMPS Menanggapi keluhan – keluhan mahasiswa berkenaan dengan beberapa teknis yang mendukung kegiatan akademik, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesejahteraan Mahasiswa telah merangkum beberapa permasalahan serta kebijakan akademik UNPAR, baik yang baru maupun yang telah ada. Beberapa permasalahan dan kebijakan akademik UNPAR yang telah dirangkum terdapat 3 poin besar, yaitu : 1. Permasalahan – permasalahan dalam melakukan FRS dan PRS; 2. Sosialisasi mengenai Semester Pendek 2016 sampai tahun berikutnya; dan 3. Sosialisasi mengenai sistem dispensasi yang baru dan diskusi mengenai syarat cekal ujian. Permasalahan tersebut dibahas dalam konteks diskusi yang bekerja sama dengan salah satu program Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis, yaitu BIKINI atau Bincang Kita Hari Ini.
Pembahasan : a.
Ketentuan mengenai IPS yang menetukan jumlah SKS yang dapat diambil
Penguncian pengambilan SKS di luar kuota SKS yang diizinkan yaitu IPS ≤ 2,49 maksimum 18 sks, 2,50 ≤ 2,99 maksimum 21 sks, ≥ 3,00 maksimum 24 sks, berdasarkan SK Rektor Nomor : III/PRT/2011-11/211
b.
Masalah kelas yang terbatas
Permasalahan kuota kelas terbatas dikarenakan adanya keterbatasan jumlah dosen dan ruang kelas. Sementara, dosen hanya diperbolehkan mengajar maksimum 12 SKS dan setiap semester hanya diperbolehkan maksimal 50 – 60 orang tiap kelasnya.
Hal yang belum dapat ditangani karena adanya “dosen favorit” sehingga mahasiswa hanya ingin mengambil kelas dengan “dosen favorit” dan terdapat keluhan kelas
penuh, dimana hal tersebut terjadi pada mata kuliah pilihan sehingga mata kuliah pilihan lain yang tidak favorit dan dosen yang tidak favorit menjadi kosong, selain itu juga terdapat mata kuliah yang sulit dalam mendapatkan nilai baik sehingga banyak mahasiswa yang mengulang, hal tersebut juga harus bisa diantisipasi oleh fakultas.
Langkah yang sedang dilakukan yaitu pengawasan terhadap perencanaan pembukaan kelas semester selanjutnya dengan melihat jumlah peminat kelas tersebut di semester sebelumnya agar mata kuliah yang diprediksi akan banyak diambil oleh mahasiswa dapat dibuka lebih banyak kelasnya. Tetapi kendalanya adalah tidak seluruh program studi dapat memprediksi dengan tepat dan pengawasan akan hal tersebut tidak berjalan dengan sempurna
c.
Mata kuliah yang tidak muncul di FRS
Adanya kesalahan input data oleh pihak program studi sebelum masa PRS yang harus dikoordinasikan dengan WR 1 dan BAA.
Jika ada kesalahan dalam satu program studi, seluruh sistem harus di-generate ulang dan mengakibatkan mahasiswa yang sudah FRS maka FRS nya menjadi hilang
Adanya himbauan agar program studi berhati – hati dalam proses penginputan mata kuliah yang akan dibuka di semester tersebut. Dosen sudah menginput dari masa UAS di semester sebelumnya.
d.
Nilai terlambat keluar
Penyebab pertama adalah belum diinput oleh dosen yang bersangkutan
Penyebab kedua, nilai telat disetujui untuk ditampilkan karena perlu ada pengecekan (validasi) dari WD 1 setiap fakultas yang sekarang sudah ditertibkan.
Langkah yang tengah dilakukan adalah peringatan ke setiap dosen program studi agar tidak terlambat dalam memasukkan nilai.
e.
Server down
Permasalahan karena server sudah tua dan perlu diganti, adanya permasahan karena storage yang terdapat pada hardware.
Langkah yang diambil untuk kedepannya adalah akan ada penggantian regular dan pemasangan GPS.
f.
Perwalian
Kebijakan setiap program studi yang berbeda terkait perwalian pada masa FRS dan PRS. Ada kebijakan yang ditentukan berdasarkan IPS, ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa melakukan perwalian untuk FRS dan PRS.
Kebijakan sebenarnya adalah mahasiswa diwajibkan untuk minimal 2 kali per semester untuk melakukan perwalian.
g.
Tidak dapat FRS sekalipun sudah bayar
Rekapan mahasiswa yang sudah membayar akan dikirimkan setelah jam kerja tutup ke Universitas oleh bank.
Apabila mahasiswa membayar lewat dari jam kerja bank, maka rekapan pembayaran masuk ke hari berikutnya, sehingga statusnya adalah belum terdaftar sudah membayar.
h.
Disarankan untuk membayar uang kuliah maksimal pada jam kerja bank.
Deadline FRS dan PRS
Untuk FRS dimulai pada jam yang telah ditentukan kampus sampai 23:59 hari terakhir FRS tersebut dibuka, hal ini berlaku pula untuk PRS. Apabila sudah 00:00 di hari terakhir, maka sistem akan terkunci baik dari mahasiswa maupun dosen.
i.
PRS
Penggantian atau penambahan mata kuliah saat PRS tergantung pada kebijakan dari masing – masing program studi selama masih sesuai dengan sks maksimal.
Untuk MKU (selain MKU Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dapat diganti kelasnya apabila kelas yang dituju masih kosong karena kedua MKU tersebut ada di fakultas masing-masing.
Pemberitahuan : Absen dihitung dari hari pertama kuliah, bukan setelah PRS. Minimum kehadiran 80% yaitu 3x absen, tetapi masing-masing kelas kembali lagi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan karena dosen yang paling tahu kebutuhan mahasiswa masuk kelas. Hal ini disesuaikan dengan aturan DIKTI dimana minimum perkuliahan adalah 14 minggu.
j.
Semester Pendek
Wacana penghapusan semester pendek dikarenakan masa semester pendek yang singkat (7 minggu) yang mengakibatkan materi tidak dapat diserap dengan baik
dimana hal tersebut tidak sesuai dengan aturan DIKTI yang mengharuskan masa kuliah normal adalah minimum 14 minggu. Semester Pendek pun hanya dapat diambil untuk mengulang mata kuliah yang mendapat nilai D dan E dan tidak dapat mengambil mata kuliah baru.
Untuk tahun 2016 tetap diadakan Semester Pendek sesuai dengan SK Rektor Nomor: III/PRT/2011-11/211 tetapi dengan ketentuan: jumlah SKS maksimum pada semester genap + SKS semester pendek adalah 24 SKS. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya karena terdapat aturan Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa
di dalam satu
semester (genap atau ganjil), batas maksimum SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 24 SKS, sehingga SKS yang diambil pada semester pendek digabungkan dengan jumlah SKS pada semester genap
Semester Pendek untuk kedepannya akan menunggu SK Rektor apakah akan dihapuskan atau tidak. Alternatif apabila wacana semester pendek dihapuskan, maka akan dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan karakter (leadership, social awareness) serta beberapa keahlian yang belum dipelajari di kelas.
k.
Surat Dispensasi
Kebijakan terbaru mengenai dispensasi setelah diskusi : terdapat syarat IPK 2,3 yang merupakan hasil negoisasi dari 2,75 dan 2,00 tetapi apabila yang diambil 2,00 maka jika mahasiswa mengikuti kegiatan perlombaan yang dapat mengakibatkan ketinggalan materi kuliah, IPKnya dapat turun menjadi dibawah 2,00 maka dari itu diambil angka tengah yaitu 2,30 sehingga apabila turun tidak dibawah 2,00. Syarat IPK dikarenakan saat dispensasi diberikan mahasiswa dapat ketinggalan materi kuliah, ketakutan utama adalah nilai mahasiswa turun.
Apabila surat dispensasi tidak disetujui, mahasiswa tetap dapat mengikuti kegiatan (perlombaan atau kegiatan yang menyebabkan keluar kelas) namun menggunakan jatah absensinya.
Surat pengajuan dispensasi dilakukan dengan mahasiswa mengajukan ke BKA dan akan divalidasi kegiatannya oleh WR 3 (Pak Kapto) lalu dilanjutkan dengan validasi
IPK oleh WR 1 (Pak Paulus). Apabila disetujui maka WR 1 akan memberikan surat ke pihak fakultas melalui BAA
Untuk MKU, WR 1 akan membicarakan mengenai surat dispensasi kepada pihak LPH
Langkah yang tengah dilakukan adalah WR 1 (Pak Paulus) sudah mensosialisasikan syarat pemberian dispensasi tersebut dengan memberikan surat edaran ke tiap fakultas dengan nomor surat III/R/2016-01/033-I dan sudah berusaha agar sebisa mungkin apabila surat dispensasi sudah diterima oleh WR 1 dapat diterima juga oleh dosen tetapi kembali lagi pada kewenangan dosen karena mereka yang paling tahu kebutuhan masuk atau tidak mahasiswa di kelas.
l.
Cekal Ujian
Syarat cekal ujian di Unpar : kehadiran <80% untuk UAS, dan untuk UTS apabila belum membayar uang kuliah. Untuk masalah kehadiran dapat diberikan pengecualian apabila dirawat dirumah sakit, ada keluarga yang meninggal dan menjadi perwakilan UNPAR yang memang ditugaskan langsung oleh Rektorat.
Disarankan untuk melakukan pembayaran uang kuliah tidak berdekatan dengan batas terakhir pembayaran dan apabila ada permasalahan mengenai biaya segera dikomunikasikan ke WD 2 masing-masing fakultas.
Sesi Tanya Jawab/Aduan : a.
Kevin, Administrasi Bisnis, 2011.
Ada mata kuliah responsi. Kita menambah waktu belajar dan menambah biaya. Tidak terlalu berpengaruh dengan kuliah yang ada. Apakah responsi adalah tambahan yang tidak berpengaruh pada nilai? Mengapa mata kuliah komputer lebih mahal? Bukannya itu fasilitas untuk mahasiswa?
Jawaban :
Untuk pembayaran, sekarang hanya bayar UKPS dan uang SKS dimana
responsi/asistensi/praktikum sudah termasuk ke dalam biaya UKPS. Penggunaan computer cepat sekali penyusutannya dan perlu ada peremajaan computer secara reguler – update software, dll
b.
Bianda, Administrasi Publik, 2014
Terdapat 1 mata kuliah dengan syarat jumlah sks yang ditempuh untuk mengambil mata kuliah tersebut. Saat perwalian sudah diperbolehkan namun saat FRS tidak bisa. Akhirnya mengambil mata kuliah lain. Namun, hari senin diperbolehkan mengambil mata kuliah tersebut dengan lapor ke TU Fakultas, saat melapor, ternyata TU tida bisa mengganti matkul yang sudah diambil. Kondisi ini lumayan menghambat. Kenapa IP mempengaruhi jumlah SKS yang bisa diambil?
Jawaban : Hal tersebut adalah kebijakan prodi. Karena ada nilai yang belum keluar, sehingga dihitung tidak bisa mengambil mata kuliah tersebut. Disarankan untuk konsultasi lagi dengan prodi masing-masing. Terkait dengan SKS, apabila IP dibawah 2,5 hanya bisa mengambil maksimal 18 SKS karena itu adalah batas maksimal mahasiswa dalam membagi waktu untuk belajar.
c.
Stephen Angkiriwang, HI 2012
Mengenai kekuatan dispensasi. Kalau masih ada dosen yang tidak menerima bagaimana solusinya?
Jawaban : Dosen memang dibawah wewenang dari fakultas. Kami menerapkan prinsip subsidiaritas, kami selalu mengingatkan di dalam rapat bahwa fakultas harus bisa menghandle urusan seperti ini, jika tidak bisa baru akan dibawa ke universitas.
Untuk masalah cekal, ada beberapa fakultas yang tidak masuk 1x langsung tidak boleh ujian? Apakah sebenarnya boleh?
Jawaban : Rektorat mengatakan min 80%. Sangat bergantung pada mata kuliahnya. Ada memang beberapa matkul yang 1x absen langsung gugur. Namun perlu diingatkan bahwa prodi harus tau. Jika prodi memandang itu tidak bisa dilakukan maka dosen yang bersangkutan akan dipanggil untuk didiskusikan.
Perihal cekal, namun kasusnya adalah mhsw tersebut opname, apakah ada persyaratan untuk dispen tidak mengikuti ujian?
Jawaban : Untuk ujian, mahasiswa yang dirawat di rumah sakit boleh tidak mengikuti ujian dan bagaimana jika mewakili UNPAR juga diberi dispensasi.
Lembaga Kepresidenan Mahasiswa UNPAR 2015 – 2016 Direktorat Jenderal Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis
