MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA --------POINTERS Dengan Tema :
“Menakar Arah Kebijakan Pemerintah RI Dalam Melindungi Hak Asasi WNI di Luar Negeri” OLEH : WAKIL KETUA MPR RI HIDAYAT NUR WAHID
BIRO PENGKAJIAN Tahun 2016
pg. 0
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ----------------------“Menakar Arah Kebijakan Pemerintah RI Dalam Melindungi Hak Asasi WNI di Luar Negeri1” Oleh Hidayat Nur Wahid2
Indonesia yang merdeka wajib melindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea tersebut ditetapkan sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ....”.
Sosok dunia yang cenderung semakin terintegrasi secara global pada kenyataannya
telah
menimbulkan
dilema
dalam
memaknai
kedaulatan, sedangkan gerakan menuju integrasi regional dalam bidang politik dan ekonomi (seperti misalnya Uni Eropa, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan North America Free Trade Area (NAFTA)) dan peran Multi National Companies (MNCs) yang semakin besar dalam hubungan internasional telah melahirkan identitas baru yang tidak lagi sepenuhnya menempatkan negara sebagai aktor tunggal.
Perubahan
lain
yang
tak
kalah
pentingnya
adalah
1
Disarikan dari berbagai Sumber dan Kajian-Kajian Disampaikan dalam acara Seminar yang diselenggarakan oleh Cordofa (Corps Dai Dompet Dhuafa)13 Desember 2016. 2
pg. 1
menguatnya kecenderungan penekanan terhadap prinsip prinsip demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan lingkungan. Universalisasi isu isu tersebut semakin mengurangi kesakralan “keamanan negara” sebagai
rujukan
utama
dalam
hubungan
antarnegara
dan
menempatkan “keamanan insani” sebagai suatu isu yang tidak dapat diabaikan dalam politik global. Tak dapat dipungkiri pula bahwa persoalan yang terkait dengan keamanan pangan, keamanan energi, dan krisis keuangan global juga menjadi semakin memperoleh perhatian dalam konteks hubungan antarnegara clan diplomasi ekonomi. Sebagai konsekuensi dari berbagai perubahan di atas, politik internasional dewasa ini telah menjadi semakin kompleks yang tentu memunculkan banyak tantangan dan sekaligus peluang. Walaupun dunia belum sepenuhnya berubah sebagaimana dapat dilihat dari kenyataan
bahwa
berbagai
konflik
militer
antarnegara
terus
berlangsung di berbagai belahan dunia, tetapi pada sisi lain dunia yang bercirikan ketergantungan ekonomi juga telah menjadi realitas baru yang tidak terbantahkan. Atas dasar pemahaman tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan instrumen politik luar negeri yang efektif dan efisien agar mampu berkiprah untuk memenuhi kepentingan nasional dalam kancah internasional. Tuntutan ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005 2025 yang menyatakan bahwa salah satu sasaran pokok pembangunan nasional Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah “terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional”. Sasaran pokok ini ditandai dengan diperkuat dan dipromosikannya hal hal berikut :
pg. 2
1. Identitas nasional sebagai negara demokratis dalarn tatanan internasional; 2. pulihnya posisi Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai
oleh
keberhasilan
diplomasi
di
berbagai
forum
internasional; 3. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai; 4. terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global; dan 5. meningkatnya investasi perusahaan perusahaan Indonesia di luar negeri. Terkait dengan sasaran pokok tersebut dalam RPJPN 2005 2025 dirumuskan pula bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional yang diharapkan bisa dicapai melalui berbagai upaya antara lain melalui optimalisasi diplomasi, penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri serta peningkatan kualitas diplomasi.
Warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan
Republik
Indonesia,
warga
negara
merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin dalam pelaksanaannya.
Hak warga negara untuk mendapat perlindungan merupakan hak positif yang wajib dipenuhi. Komitmen dan kemauan politik dari negara sangat menentukan tiap-tiap kebijakan yang dikeluarkan berhubungan dengan perlindungan kewarganegaraan. pg. 3
Perlindungan negara terhadap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi karena selain merupakan tujuan negara, hal tersebut juga merupakan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang menekankan adanya peran negara dalam melindungi warga negara. Perlindungan terhadap warga negara harus dilakukan oleh pemerintah, baik terhadap warga negara di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri.
Kebijakan perlindungan warga negara di dalam negeri, telah dijamin dalam berbagai undang-undang. Banyak ditetapkan peraturan yang implementatif untuk dapat terwujudnya perlindungan hak asasi warga negara yang bertempat tinggal di dalam negeri. Walaupun masih banyak persoalan mengenai jaminan perlindungan warga negara di dalam negeri, tetapi semua komponen negara dapat mengkritisi dan mengevaluasi
terhadap
kebijakan
yang
diberlakukan
sehingga
penyempurnaan dan koreksi bisa dapat langsung dilakukan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam hal memberikan perlindungan terhadap warga negara yang ada di luar negeri karena perangkat aturan juga terkait dengan aturan yang berlaku di negara lain.
Diperlukan adanya
diplomasi yang tepat sehingga jaminan hak asasi terhadap warga negara yang bertempat tinggal di luar negeri dapat dilakukan secara optimal.
Berdasarkan data Perwakilan RI tahun 2015, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan telah lapor kepada Perwakilan RI tercatat 2.146.000 (dua juta seratus empat puluh enam ribu) orang, sedangkan jumlah yang tidak melapor diri diperkirakan 3 kali
pg. 4
lipatnya. Semua permasalahan yang menimpa warga negara Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Perlu ada pembenahan secara konkret dari pemerintah selaku lembaga penyelenggara negara dengan melakukan perbaikan mekanisme penempatan dan perlindungan WNI khususnya yang berkeja di luar negeri agar kasus-kasus yang menimpa warga negara Indonesia tidak semakin banyak.
Jaminan perlindungan warga negara merupakan hak dan kewajiban negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat; 2. Konvensi WINA tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik antar negara, khususnya yang mengatur perlindungan warga negara di luar negeri; 3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 yang mengatur mengenai hubungan luar negeri, antara lain tentang perlindungan warga negara Indonesia oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri; 5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
pg. 5
Pada tahun 2014, ditetapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri adalah dengan pendekatan cara preventif, deteksi dini, dan perlindungan secara cepat dan tepat dengan tujuan untuk menekan terjadinya peningkatan jumlah kasus yang menimpa warga negara.
Ketiga pendekatan tersebut tentunya merupakan upaya untuk lebih meningkatkan peran pemerintah dalam optimalisasi penjaminan hak asasi warga negara yang bertempat tinggal di luar negeri. Faktanya, persoalan hak asasi warga negara mayoritas adalah kasus yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia.
Warga negara Indonesia di luar negeri memiliki berbagai kepentingan yang berbeda yang menimbulkan berbagai permasalahan berbeda terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akan hukum internasional dan hukum yang berada di berbagai negara di luar negeri. Permasalahan warga negara Indonesia di luar negeri kerap terjadi di berbagai negara, misalnya kasus hukuman mati, narkoba. Akhir-akhir ini persoalan WNI di luar negeri, terutama TKI menjadi sering muncul ke permukaan.
Berkembang pendapat di masyarakat yang menyebutkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia sampai saat ini masih jauh dari harapan masyarakat, terkadang aparat negara justru menjadi pihak yang sering melakukan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Bahkan, persoalan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi masih merupakan tantangan dalam diplomasi Indonesia di
pg. 6
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
yang
mempengaruhi
pencitraan
Indonesia dalam forum dunia.
Secara faktual, jumlah tenaga kerja Indonesia semakin tahun terus meningkat. Oleh karena itu memerlukan komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya perlindungan hak asasi. Hal yang diperlukan antara lain: 1. Perlu ada komitmen pemerintah menyediakan lapangan kerja dalam negeri; 2. Pemberian ijin secara selektif bagi warga negara Indonesia yang akan pergi ke luar negeri; 3. Pemerintah memberikan bantuan dalam hal negosiasi apabila ada warga negara yang akan bekerja di luar negeri; 4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
MPR melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia
Masa
Depan,
sesungguhnya
telah
memahami
dan
merespons tantangan yang akan terjadi menjelang tahun 2020, bangsa dan negara menghadapi tantangan keadaan dan perubahan saat ini dan masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri, yaitu sebagai berikut : Pertama, pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara Kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan pg. 7
sesuai dengan Wawasan Nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Kedua, sistem hukum yang adil Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia. Ketiga, sistem politik yang demokratis Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, yaitu sportivitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian, dan antikekerasan dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat dan efektif.
Keempat, sistem ekonomi yang adil dan produktif Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil, dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat, yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya dan industri lainnya, termasuk industri jasa. Kelima, sistem sosial budaya yang beradab Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan, dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Sistem sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yang mempunyai rasa saling percaya dan saling menyayangi, baik terhadap sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, dan unsurunsur kesejahteraan rakyat lainnya. pg. 8
Keenam, sumber daya manusia yang bermutu Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian. Ketujuh, globalisasi Tantangan menghadapi globalisasi adalah mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, baik di sektor negara maupun di sektor swasta.
----------------------------
pg. 9
