NOTAKESEPAHAMAN INDONESIA JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK KETUAKOMISI KEJAKSMN KEP- 099 /TJJA/05/2011 NOMOR: NOMOR; NK- oor 1KW0512011 TENTANG INDONESIA KERJAANTARA KEJAKSMN REPUBLIK - MEKANISME DENGAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAMPELAKSANMNPENGAWASAN, DANPENILAIAN PEMANTAUAN ATASKINERJA DANPERILAKU JAKSADANPEGAWAIKEJAKSMN Menimbang
,d,
Mengingat
't.
bahwa Peraturan Presiden Nomor 18Tahun dengan telahditerbitkannya perlu 2011tentang Komisi Republik Indonesia, Kejaksaan dipandang untukmenyempurnakan berbagaiperaturanpelaksanaan tentang mekanisme kerjaantara Indonesia Kejaksaan Republik dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia peranKomisi b , bahwa dalamrangka meningkatkan Kejaksaan Republik perludilakukan pembaharuan lndonesia, NotaKesepahaman terhadap JaksaAgung Republik lndonesia danKetuaKomisi Kejaksaan Republik lndonesia Nomor: KEP-056lAlJAl}712006 Nomor: NK-001/Kl( 07/2006 Mekanisme tentang AntaraKejaksaan Kerja Republik lndonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik lndonesia; pertimbangan bahwa berdasarkan padahurufa sebagaimana dimaksud danhurufb perlumenetapkan NotaKesepahaman JaksaAgungRepublik Indonesia dengan KetuaKomisi Kejaksaan Republik Indonesia tentang Mekanisme KerjaantaraKejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan RepublikIndonesia dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan danPenilaian terhadap Kinerja dan Perilaku Jaksadan Pegawai Kejaksaan. Undang-Undang Nomor16 Tahun2004tentang Kejaksaan Republik (Lembaran Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
-2-
Memperhatikan
No,'18 Tahun2011tentangKomisiKejaksaan 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia, lndonesia denganKomisi AgungRepublik Pertemuan antaraKejaksaan pada 2011 30Maret Republik Indonesia tanggal Kejaksaan diiakarta MEMUTUSKAN:
Menetapkan
DENGAN INDONESIA NOTAKESEPAHAMAN JAKSAAGUNGREPUBLIK TENTANG INDONESIA KETUAKOMISIKEJAKSAAN REPUBLIK REPUBLIKINDONESIA MEKANISME KERJAANTAM KEJAKSAAN DALAM REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISIKEJAKSAAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN DANPEGAWAI KEJAKSAAN. TERHADAP KINERJA DANPERILAKU JAKSA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam iniyang NotaKesepahaman dimaksud dengan: yangselanjutnya 1. Komisi Kejaksaan Republik Kejaksaan Komisi Indonesia Komisi adalah disebut sebagaimana dimaksud Pasal 16Tahun dalam 38Undang-Undang lndonesia Nomor Republik 2004tentang Kejaksaan Presiden Republik Indonesia, dansebagaimana dalam Peraturan diatur Republik Indonesia Nomor 1BTahun 2011 Republik Indonesia. tentang Komisi Kejaksaan 2.
yang selanjutnya Kejaksaan RepublikIndonesia adalahlembaga disebutKejaksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)Undang-Undang 16Tahun Nomor 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
pimpinan 3. JaksaAgungadalah Kejaksaan sebagaimana dalamPasal18 ayat(1) dimaksud Undang-Undang Nomor 16Tahun 2004 Kejaksaan tentang lndonesia, Republik 4. Jaksa pejabat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 5,
Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipildanpegawai lainnya di lingkungan Kejaksaan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 NotaKesepahaman ini.
6.
Pengawasan internal Kejaksaan pengawasan yangdilaksanakan adalah pengawasan olehaparat fungsional Kejaksaan Republik Indonesia,
BABII
- 3BABII DASARDANTUJUAN Pasal2
pokok melaksanakan tugastugas NotaKesepahaman inimerupakan kemitraan dalam dasar strategis padaprinsip Komisi tanpamengurangi Kejaksaan berdasarkan dansaling menghormati, kesetaraan pihak peraturan perundang-undangan. tugas danwewenang masing-masingsesuai Pasal 3 Nota Kesepahaman ini bertujuan kesepahaman untuktercapainya dalammenafsirkan dan melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 14Peraturan Republik Indonesia 3 sampaidengan Presiden No, 1BTahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, BABIII RUANGLINGKUP KESEPAHAMAN Pasal4
RUANG LINGKUP Ruang Lingkup NotaKesepahaman inimencakup: pemantauan a, Pengawasan, danpenilaian pegawai kinerja terhadap danperilaku Jaksadanlatau Kejaksaan dalam melaksanakan yangdiatur tugas peraturan danWewenangnya perundangdalam undangan danKodePerilaku Jaksa; b. Pengawasan, pemantauan danpenilaian terhadap kinerja danperilaku pegawai Jaksadan/atau Kejaksaan baikdi dalammaupun di luartugaskedinasan; c, Pemantauan dan penilaian kondisiorganisasi, terhadap tata kerja,kelengkapan saranadan prasarana sertasumber dayamanusia di lingkungan Kejaksaan; d. Pemeriksaan ulang atautambahan; e. Pengambilalihan terhadap proses pemeriksaan pengawas olehapar:at internal Kejaksaan; f, Rekomendasi hasiltemuan pengaduan ataslaporan (lapdu) danlaporan masyarakat (lapmas) dari Komisi Kejaksaan keKejaksaan Agung;
' '
g. Kedudukan anggotaKomisiKejaksaan sebagaianggotaMajelisKodePerilaku dan sebagai anggota Majelis Kehormatan Jaksa; h' Pertemuan berkala antara Komisi Kejaksaan danJaksaAgungMudapengawasan (Jamwas) BAB IV
-+BABIV TATAKERJA Pasal 5 pegawai dan/atau Jaksa danperilaku kinerja terhadap pemantauan dan penilaian 1 . Pengawasan, dan sarana kelengkapan tatakerja, kondisiorganisasi, danpenilaian Kejaksaan sertapemantauan yangdilakukan olehKomisi Kejaksaan di lingkungan prasarana, dayamanusia sertasumber di pusatdan Keiaksaan permintaan datakepihakinternal kedaerah; kunjungan melalui: Kejaksaan publik sertadalam untultberperan luaskepada aksessecara membuka daerah; dandengan dapatmeminta yangpelaksanaannya KomisiKejaksaan tugas-tugas tersebut, mendukung pengawasan Agung. Kejaksaan olehaparat didampingi o L,
rangkaian tugas: berbagai melalui Kejaksaan Komisi penanganan Lapdu danLapmas, Dalam parajaksa perihal sertaperilaku kinerja yangdisampaikan Kejaksaan keKomisi a. Lapdu/lapmas akan dankemudian olehparakomisioner kejaksaan akanditeliti/ditelaah danatau/pegawai tindaklanjutpenyelesaian sebagai keputusan dibahas dalamrapatplenountukdiambil lapdu/lapmas tersebut, uniuk Indonesia JaksaAgungRepublik kepada merekomendasikan Kejaksaan b. Kom-isi pleno, putusan rapat hasil lapdu/lapmas sebagai menindaklanjuti pemeriksaan suratperintah menerbitkan tersebut, Jamwas/Kajati rekomendasi c. Terhadap Kejaksaan. kepada Komisi dengan tembusan yanglangsung kepadaKejaksaan dikirimkan masyarakat d. Untukpengaduan ataulaporan Komisi Kejaksaan untuk kepada wajib salinannya maka Agung mengirimkan Agung, Kejaksaan lanjutnya, dipantau tindak (LHP)yangtelah laporan kelengkapan hasilpemeriksaan e, Komisi Kejaksaan dapatmeminta dikirimkan keKomisi Kejaksaan. Komisi rekomendasi f, Dalamwaktuselambaflambatnya 3 (tiga)bulansejakditerimanya (Jamwas), harussudah Agung Republik Indonesia hasilpemeriksaan Kejaksaan olehJaksa dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan. g, KomisiKejaksaan berhakmendapatkan atas hasilakhirtentangputusan tembusan penghukuman dariJamwas Agung keJaksa Republik Indonesia. h, JaksaAgungRepublik pendapat Indonesia KomisiKejaksaan sebelum dapatmeminta menjatuhkan pegawai sanksiberupahukuman disiplinberatkepadaJaksadan/atau Keiaksaan.
i. Keiaksaan
-)-
i, Kejaksaan memberitahukan kepada Komisi dalamwaktu3 Kejaksaan, selambat-lambatnya (tiga) harisebelum haripelaksanaan, dalam hal: publikyang gelarperkara yangmenarik perhatian 1) melakukan kasus-kasus terhadap - dipimpin olehJaksa Agung Republik Indonesia; gelarperkara yangdilaporkan perkara 2) melakukan terhadap kasus-kasus dan/atau yangmenurut masyarakat kepada Komisi Kejaksaan, Komisi Kejaksaan Jaksa dan/atau perhatian Agung Republik Indonesia dianggap menarik masyarakat, ulang Kejaksaan, 3. Pemeriksaan ataupemeriksaan tambahan dilakukan olehKomisi setelah secara nyataketentuan Pasal5 ayat(1)hurufa dan/atau Presiden No.18 Tahun2011 b Peraturan pemberitahuan dipenuhi dan menyampaikan secarateduliskepada JaksaAgungRepublik Indonesia,
pemeriksaan 4. Pengambilalihan dilakukan Kejaksaan, setelah secara nyataketentuan olehKomisi Pasal5 ayat(2) hurufa dan/atau b Peraturan Presiden No,18 Tahun2011dipenuhi dan pemberitahuan menyampaikan secara kepada Agung Republik Indonesia. tertulis Jaksa Pasal 6 jugadapat Anggota KomisiKejaksaan di samping dapatduduksebagai MajelisKodePerilaku anggota duduk sebagai anggota Majelis Kehormatan Jaksa. Pasal7
penilaian 1. KomisiKejaksaan melakukan danpenelahaan ataskondisi organisasi, tatakerja, kelengkapan sarana danprasarana serta SDMdilingkungan Kejaksaan, dengan cara: a.
pemantauan langsung keunitkeflabaikdi pusat ataudi daerah, melakukan dialog/diskusi parapejabat dengan struktural danparaJaksaataupegawai Kejaksaan, dengan cara pemberitahuan menyampaikan secara tertulis kepada JaksaAgung sertakepada satuan kerja danpejabat yangdikunjungi, struktural yangpelaksanaannya Komisi Kejaksaan dapat meminta pengawasan didampingi olehaparat Kejaksaan Agung.
pendapat b, meminta pemerintah, tenaga ahlidaninstansi c. menyelenggarakan seminar, workshop, pelaksanaan studi banding untuk tugas tersebut, 2.
Komisi Kejaksaan menyampaikan rekomendasi kepada JaksaAgungRepublik lndonesia atas hasilpelaksanakan tugassebagaimana padaayatdi atasdengan dimaksud tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Pasal I
a. Dalarn pemberian penghargaan kepada satuan kerja, pegawai Jaksa dan/atau yang Kejaksaan berprestasi secara berkala dalam melaksanakan tugas kedinasan, Komisi Kejaksaan bekerja sama dengan satuan kerja dilingkungan Kejaksaan;
b. Komisi Kejaksaan
-6-
penghargaan kepada untukmemberikan rekomendasi dapatmenyampaikan b, KomisiKejaksaan yangberprestasi pegawai tugaskedinasan, dalam melaksanakan Kejaksaan Jaksadan/atau Pasal9 penyelenggaraan kejaksaan sertatugasKomisi internal tugaspengawasan Dalamrangka mendukung pertemuan sekalidalam3 (tiga)bulan secaraberkalasekurang-kurangnya Kejaksaan, dilakukan Kejaksaan secara bergiliran. Agungataudi Komisi di Kejaksaan bertempat
BABV
KETENTUAN PENUTUP Pasal10 olehKetua iniakandiputuskan bersama 1. Hal-hal lainyangbelumdiaturdalamNotaKesepahaman Republik lndonesia. Komisi Republik Kejaksaan Indonesia danJaksaAgung peraturan perundangyangtidaksesuai 2. JikadalamNotaKesepahaman initerdapat hal-hal dengan undangan, makayangberlaku adalah ketentuan Undang-Undang, ini berlakusejaktanggalpenandatanganan dan akan ditinjaukembali 3, Nota Kesepahaman bilamana diperlukan, Ditetapkan di : Jakarta PadaTanggal : 19Mei2011
KETUAKOMISI KEJAKSMN
JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA
il:['^
HALIUS HOSE
-6b. KomisiKejaksaan penghargaan dapatmenyampaikan rekomendasi untukmemberikan kepada pegawai Jaksadan/atau yangberprestasidalam Kejaksaan melaksanakan tugaskedinasan. Pasal9 penyelenggaraan Dalamrangka mendukung tugaspengawasan kejaksaan internal sertatugasKomisi
pertemuan Kejaksaan, dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga)bulan bertempat diKelaksaan Agung atau diKomisi Kejaksaan secara bergiliran. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal10 1, Hal-hal lainyangbelumdiaturdalamNotaKesepahaman iniakandiputuskan bersama olehKetua Komisi Kejaksaan Republik lndonesia danJaksaAgung Republik Indonesia, 2. JikadalamNotaKesepahaman yangtidaksesuai initerdapat peraturan hal-hal perundangdengan undangan, makayangberlaku adalah ketentuan Undang-Undang. 3. Nota Kesepahaman ini berlakusejaktanggalpenandatanganan dan akan ditinjaukembali bilamana diperlukan,
Ditetapkan di : Jakarta PadaTanggal : 19Mei2011 KETUAKO REPUB
HALIUS HOSEN
AGUNGREPUBLIKINDONESIA
