NOTA KESEPAHAMAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKSA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI KEJAKSMN KETUA N0M0R:KEP. oee tNJN05l2011 NOMOR: NK-ool 1KW0512011 TENTANG MEKANISME KEJAKSMN REPUBLIK INDONESIA KERJA ANTARA INDONESIA DENGAN KOMISI KEJAKSMN REPUBLIK DALAM PELAKSANMN PENGAWASAN, PEMANTAUAN DANPENILAIAN ATASKINERJA DANPERII.AKU JAKSADANPEGAWAIKEJAKSMN Menimbang
Mengingat
bahwa dengan telahditerbitkannya Peraturan Presiden Nomor 1BTahun perlu 2011tentang Komisi Kejaksaan Republik lndonesia, dipandang pelaksanaan menyempurnakan untuk berbagaiperaturan tentang kerjaantara mekanisme Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Indonesia Kejaksaan Republik peranKomisi bahwa meningkatkan Kejaksaan dalamrangka Republik perludilakukan pembaharuan lndonesia, NotaKesepahaman t€rhadap lndonesia Jaksa Agung Republik Komisi Kejaksaan danKetua Republik lndonesia Nomor: KEP-056lAlJAl0712006 Nomor: NK-001iKl( Republik Indonesia 0712006 tentang Mekanisme KerjaAntaraKejaksaan lndonesia; Komisi Kejaksaan Republik dengan pertimbangan padahuruf bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud a danhurufb perlumenetapkan NotaKesepahaman JaksaAgungRepublik Indonesia Indonesia KetuaKomisi Kejaksaan Republik tentang dengan Mekanisme KerjaantaraKejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan RepublikIndonesia Pengawasan, dalamPelaksanaan Pemantauan danPenilaian Kineria danPerilaku terhadao Jaksadan Pegawai Kejaksaan, 1 . Undang-Undang Kejaksaan Republik Nomor16 Tahun2004tentang (Lembaran lndonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 67, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor 4401)', Lembaran 2, Peraturan...
Presiden No. 1B Tahun2011tentangKomisiKejaksaan ?-. Peraturan Republik Indonesia. Indonesia AgungRepublik denganKomisi l/emperhatikan Pertemuan antaraKejaksaan pada Maret 2011 tanggal 30 Republik Indonesia di Jakarta Kejaksaan : MEMUTUSKAN Menetapkan
INTONESIA DENGAN : NOTAKESEPAHAMAN JAKSAAGUNGREPUBLIK TENTANG KETUA KOMISI KEJAKSMNREPUBLIKIIJDONESIA INDONESIA MEMNISMEKERJAANTAM KEJAKSMNREPUsI.IK DALAM DENGAN KOMISIKEJAKSMNREPUBLIKINDONESIA PEMANTAUAN PELAKSANMNPENGAWASAN, DAN PENII-AIAN TERHADAP KINERJA DANPERILAKU JAKSADANPEGAWAI KEJAKSAAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
NotaKesepahaman Dalam iniyangdimaksud dengan: yangselanjutnya 1. Komisi Kejaksaan Republik lndonesia Komisi disebut Kejaksaan Komisi adalah sebagaimana dalamPasal38 Undang-Undang Republik dimaksud lndonesia Nomor 16Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dansebagaimana Peraturan diaturdalam Presiden Republik lndonesia Nomor 18Tahun 2011tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Kejaksaan RepublikIndonesiayang selanjutnya disebutKejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal dalam 2 ayat(1)Undang-Undang Nomor 16Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia. pimpinan 3. jaksaAgungadalah Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal18 ayat(1) Undang-Undang Nomor 16Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik lndonesia. pejabat 4. Jaksa adalah sebagaimana 1 Undang-Undang dimaksud dalam Pasal 1 angka Nomor 16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Pegawai 5. Pegawai adalah Negeri Sipildanpegawai lainnya di iingkungan Kejaksaan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 NotaKesepahaman ini. pengawasan yangdilaksanakan pengawasan 6, Pengawasan intemal Kejaksaan adalah c;ehaparat fungsional Kejaksaan Republik lndonesia.
BABII
-j-
BABII DASAR DANTUJUAN Pasal 2 NotaKesepahaman inimerupakan dasarkemitraan slrategis dalam melaksanakan pokok tugas{ugas Komisii(ejaksaan padaprinsip berdasarkan kesetaraan dansalingmenghormati, tanpamengurangi tugas danwewenang pihak masing-masing peraturan perundang-undangan. sesuai Pasal 3 Nota Kesepahaman ini bertujuanunluk tercapainya kesepahaman dalammenafsirkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 14Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1BTahun 2011tentang Komisi Kejaksaan. BABIII RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN Pasal 4 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup NotaKesepahaman inimencakup: pemantauan a. Pengawasan, pegawai kinerja danpenilaian terhadap danperilaku Jaksadan/atau peraturan yangdiaturdalam perundangKejaksaan dalammelaksanakan tugasdanwewenangnya undangan danKodePerilaku Jaksr; pegawai pemantauan b. Pengawasan, danpenilaian terhadap kinerja danperilaku Jaksadan/atau Kejaksaan maupun kedinasan; baikdidalam diluartugas saranadan kondisi tatakerja,kelengkapan terhadap organisasi, c. Pemantauan dan penilaian prasarana Kejaksaan; serta dayamanusia dilingkungan sumber d. Pemeriksaan ulang atautambahan; pengawas proses pemeriksaan intemal Kejaksaan; olehaparat teriradap e. Pengambilalihan (lapmas) pengaduan (lapdu)dan laporan masyarakat dari f, Rekomendasi hasiltemuan ataslaporan Agung; keKejaksaan Komisi Kejaksaan dan sebagai MajelisKodePerilaku g Kedudukan sebagaianggota KomisiKejaksaan anggota Majelis Kehormatan Jaksa; anggota (Jamwas) MudaPengawasan Agung Kejaksaan danJaksa Komisi antara h. Pertemuan berkala BABIV
-r+ -
BABIV TATAKERJA Pasal 5 pemantauan 1. Pengawasan, dan penilaian terhadap kinerjadanperilaku pegawai Jaksa dan/atau Kejaksaan sertapemantauan danpenilaian kondisi organisasi, tatakerja, kelengkapan sarana dan prasarana, sertasumber dayamanusia yangdilakukan di lingkungan Kejaksaan olehKomisi Keiaksaan melalui:kunjungan kedaerah;permintaan datakepihak internalKejaksaan dipusatdan daerah; dandengan publikuntukberperan membuka aksessecara luaskepada sertadalam mendukung yangpelaksanaannya tugas-tugas tersebut, KomisiKejaksaan dapatmeminta pengawasan didampingi olehaparat Kejaksaan Agung. penanganan 2. Dalam Lapdu danLapmas, Komisi Kejaksaan melalui berbagai rangkaian tugas: yangdisampaikan a. Lapdu/iapmas perihal keKomisi Kejaksaan parajaksa kinerja sertaperilaku danatau/pegawai kejaksaan akanditeliti/ditelaah olehparakomisioner dankemudian akan dibahas dalamrapatplenountukdiambil keputusan sebagai tindaklanjutpenyelesaian lapdu/lapmas tersebut. b. KomisiKejaksaan merekomendasikan kepadaJaksaAgungRepublik Indonesia untuk menindaklanjuti lapdu/apmas pleno. sebagai hasilputusan rapat c. Terhadap pemeriksaan rekomendasi tersebut, Jamwas/Kajati menerbitkan suratperintah dengan kepada Komisi Kejaks;aan. tembusan yanglangsung d. Untukpengaduan masyarakal ataulaporan kepada Kejaksaan dikirimkan Agung, makaKejaksaan wajibmengirimkan Agung salinannya kepada Komisi Kejaksaan untuk dipantau lanjutnya. tindak (LHP)yangtelah e. Komisi Kejaksaan laporan hasilpemeriksaan dapatmeminta kelengkapan dikirimkan keKomisi Kejaksaan. f. Dalamwaktuselambat-lambatnya rekomendasi Komisi 3 (tiga)bulansejakditerimanya (Jamwas), Indonesia hasilpemeriksaan harussudah Kejaksaan olehJaksaAgungRepublik Kejaksaan. dilaporkan kepada Komisi g KomisiKejaksaan atas hasilakhirtentangputusan berhakmendapatkan tembusan penghukuman Agung Republik Indonesia. keJaksa dariJamwas pendapat KomisiKejaksaan sebelum h. JaksaAgungRepublik Indones,a dapatmeminta pegawai menjatuhkan disiplinberatkepadaJaksadan/atau sanksiberupahukuman Kelaksaan.
i. Kejaksaan
--5-
i
Kejaksaan memberitahukan kepada Komisi Kejaksaan, selambat-tambatnya dalamwaktu3 (tiga) harisebelum haripelaksanaan, dalam hal: 1) melakukan gelarperkara terhadap kasus-kasus yangmenarik perhatian publikyang dipimpin olehJaksa Agung Repubiik Indonesia; 2) melakukan gelar perkaraterhadapkasus-kasus danlatau perkarayang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan, yangmenurut Komisi Kejaksaan dan/atau Jaksa Agung Repubrik Indonesia dianggap perhatian menarik masyarakat.
3' Pemeriksaan ulang ataupemeriksaan tambahan dilakukan olehKomisi Kejaksaan, setelah secara nyataketentuan Pasal5 ayat(1) hurufa danlatau presiden b Peraturan No.1g Tahun2011 dipenuhi dan menyampaikan pemberitahuan secaratertuliskepada JaksaAgungRepublik Indonesia. 4' Pengambilalihan pemeriksaan dilakukan olehKomisi Kejaksaan, setelah secara nyataketentuan Pasal5 ayal(2) hurufa daniatau b Peraturan Presiden No. 18 Tahun2011dipenuhi dan menyampaikan pemberitahuan secara terlulis kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Pasaf 6 Anggota Komisi Kejaksaan di samping dapatduduksebagai anggota Majetis jugadapat Kodeperilaku duduk sebagai anggota Majelis Kehormaian Jaksa. pasal7 1, KomisiKejaksaan melakukan penilaian dan penelahaan ataskondisi organisasi, tatakerja, kelengkapan sarana prasarana dan sertasDMdilingkungan Kejaksaan, dengan cara: a.
pemantauan langsung keunitkerjabaikdi pusat ataudi daerah, melakukan dialog/diskusi denganparapejabat struklural danparaJaksaataupegawai Kejaksaan, dengancara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada JaksaAgungsertakepada satuan kerjadanpejabat yangdikunjungi, struktural yangpelaksanaannya Komisi Kejaksaan dapat meminta didampingi pengawasan olehaparal Kejaksaan Agung.
b. meminta pendapat tenaga ahlidan instansi pemerintah. c' menyelenggarakan seminar, workshop, studibanding pelaksanaan untuk tugas tersebut. 2
Komisi Kejaksaan menyampaikan rekomendasi kepada JaksaAgungRepublik Indonesia atas hasilpelaksanakan tugassebagaimana pada dimaksud ayatdi atasdengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan. pasalI
pemberian a- Dalam penghargaan kepada satuan kerja, pegawai Jaksadan/atau yang Kejaksaan berprestasi secara berkala dalam melaksanakan tugas kedinasan, Komisi Kejaksaan bekerja sama dengan satuan kerja dilingkungan Ke.jaksaan;
b Komisi Kejaksaan
-6-
b. Komisi Kejaksaan dapatmenyampaikan rekomendasi untukmemberikan penghargaan kepada pegawai Jaksadan/atau yangberprestasi Kejaksaan dalam melaksanakan tugaskedinasan. g Pasal Dalam rangka penyelenggaraan mendukung tugaspengawasan internal kejaksaan sertatugasKomisi Kejaksaan, pertemuan dilakukan secaraberkaia sekurang-kurangnya sekalidalam3 (tiga)bulan bertempat di Kejaksaan Agung ataudiKomisi Kejaksaan secara bergiliran.
BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal10 1. Hal-hal lainyangbelum diatur dalam NotaKesepahaman iniakandiputuskan bersama olehKelua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia danJaksa Agung Republik Indonesia. 2. Jikadalam NotaKesepahaman yangtidaksesuai initerdapat hal-hal peraturan perundangdengan yangbedaku undangan, maka adalah ketentuan Undang-Undang. 3. NotaKesepahaman ini bedakusejaktanggalpenandatanganan dan akanditinjau kembali bilamana diperlukan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal: 19Mei2011
KETUA KO SIKEJAKSMN REPUB rNryN{sn \
l^J"I
HALIUSHOSEN
