MembangunS i ner gi diTemi nabuan Program HutanDesa KampungSi ra& Manggrohol o Di stri kSai fiKabupatenSorongSel atan
BENTARA PAPUA
LPHDSi r a,LPHDManggr ohol o
Membangun Sinergi di Teminabuan Program Hutan Desa Kampung Sira dan Manggroholo Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan
i
Laporan Penyelenggaraan Workshop Bedah RPHD Hutan Desa Sira dan Manggroholo Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat
Dibuat oleh : Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Didampingi oleh: Lembaga Bentara Papua
Penulis : Yanuarius Anouw, Imam Setiawan, Eko Darmawan Peta & Foto oleh : Eko, Yanu, dan Ian
ii
Sekapur Sirih Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.767/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Manggroholo dan SK.768/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Sira dikeluarkan pada 18 September 2014 dan diterimakan melalui Wakil Bupati pada 14 Desember 2014. Sejak saat itu, cukup banyak aktifitas yang sudah dilakukan sebagai bagian dari fasilitasi Hutan Desa Manggroholo dan Sira. Fasilitasi yang terpenting adalah dalam menindaklanjuti ijin Penetapan Areal Kerja (PAK) yang diberikan melalui Surat Keputusan Menteri LHK tersebut, yakni pengusulan ijin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Gubernur yang sudah dilakukan pada 25 Juli 2016. Proses ini menjadi tolok ukur dukungan serta komitmen Pemerintah Provinsi dalam memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat seperti diamanatkan oleh Peraturan Menteri LHK Nomor 89 tahun 2014. Dalam proses ini banyak pihak yang sudah berkontribusi, antara lain Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang sekarang menciut menjadi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan(BPSKL), serta dukungan lembaga-lembaga seperti Telapak, Greenpeace, Belantara, Samdhana. Dukungan tersebut sekarang dilanjutkan lebih intensif oleh Bentara Papua hingga momentum workshop Bedah RPHD ini. Workshop ini juga bertujuan untuk memastikan fasilitasi terhadap perkembangan Hutan Desa, baik di Kampung Sira maupun iii
Kampung Manggroholo, bisa bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sorong Selatan.
Anak-anak Kampung Sira dan Manggroholo Kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan instansi teknis SKPD Kabupaten yang hadir dan mengapresiasi terselenggaranya workshop ini. Bagaimanapun workshop ini menjadi momentum awal kerja bersama dalam membangun Kampung Manggroholo-Sira. Kami menyadari bahwa tulisan sebagai laporan dari workshop dalam buku kecil ini belum mengakomodir semua hal positif yang muncul. Karena itu, dengan rendah hati, kami memohon kritik serta masukan yang konstruktif sehingga laporan mendatang menjadi lebih baik. Akhir kata, kami berharap laporan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca. Hormat Kami LPHD Kampung Manggroholo dan Sira
iv
Latar Belakang Manggroholo dan Sira adalah dua Kampung di Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, yang sudah memperoleh Surat Keputusan PAK-Hutan Desa pada 18 September 2014 lalu dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
SK PAK-HD Kampung Sira dan lampiran petanya
1
SK PAK-HD Kampung Manggroholo dan lampiran petanya
Sesuai dengan amanat Permenhut Nomor 89 tahun 2014 tentang Hutan Desa yang mewajibkan setiap pemegang perijinan PAK melakukan permohonan ijin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) ke Gubernur, maka dilakukanlah beberapa rangkaian persiapan diantaranya melengkapi persyaratan, termasuk kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) bersama masyarakat dari dua kampung tersebut melalui sebuah Workshop. 2
Workshop Penyusunan RPHD
Kemudaian diadakan pembahasan Draf Proposal Hak Pengelolaan Hutan Desa Kampung Manggroholo dan Sira pada 24 Nopember 2015 di Teminabuan yang terselenggara atas kerja sama Greenpeace, Bentara Papua dan Samdhana. Dalam acara tersebut Greenpeace menunjuk Eko Darmawan dari lembaga Fauna & Flora International (FFI) yang berpengalaman memfasilitasi Hutan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat sebagai fasilitator. Sebagai tindak lanjut dari workshop Penyusunan RPHD maka dilakukan pengajuan permohonan HPHD ke Gubernur yang dilakukan pada 25 Juli 2016. Dalam hal ini dilakukan koordinasi yang
3
intensif bersama Herman Remetwa dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang mengawal prosesnya.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bentara dan LPHD
Selanjutnya, Samdhana dan Bentara Papua menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas internal serta perwakilan pengurus LPHD Sira dan Manggroholo di Manokwari pada 18-20 Agustus 2016. Dari awal Telapak telah melakukan pendampingan terhadap perijinan maupun fasilitasi teknis di lapangan. Greenpeace, kemudian Bentara Papua, yang didukung oleh Samdhana ini turut mengembangkan hal terseubt. Karena itu, perlu dibuat sinergi antara apa yang telah dilakukan ini dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tingkat kabupaten. Demi tujuan inilah maka dilakukanlah Workshop Ekspose Progres.
4
Paparan Perkembangan dan Rencana Kerja Tahun 2017
Pada 7 Oktober 2016 Bentara Papua atas dukungan Samdhana dan kerja sama dengan Greenpeace menyelenggarakan Workshop Bedah RPHD Manggroholo- Sira. Acara tersebut untuk menguraijelaskan semua capaian dan perkembangan termasuk rencana kerja 2017 dengan mengundang seluruh SKPD teknis dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Harapannya, semua pihak dapat menjalin sinergi dalam membangun Kampung Manggroholo dan Sira dimana kehidupan masyarakatnya sangat tergantung pada hutan. Untuk membangun sinergi antara fasilitasi LPHD dengan program-program pemerintah daerah Kabupaten, Samdhana
Eko Darmawan & Yunus Yumte
5
dan Bentara Papua mempercayakan Eko Darmawan sebagai pemandu acara. Eko sudah berpengalaman dalam kerja-kerja kolaborasi di Kabupaten Kapuas Hulu dalam inisiasi dan sperkembangan program Hutan Desa. Acara inti dari Workshop ini adalah presentasi dari LPHD yang memaparkan perubahan yang terjadi sejak skema Hutan Desa mereka jalani. Alfred, Ketua LPHD Sira menjadi orang pertama yang menguraikan perjalanan proses perijinan yang mereka lalui yang difasilitasi oleh beberapa lembaga pendamping. Dalam kesempatan ini Alfred atas nama masyarakat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Setidaknya ada 15 lembaga yang berkolaborasi dalam proses yang berjalan ini, termasuk pemerintahan desa dan lembaga adat yang sangat erat hubungannya dengan komitmen pelestarian alam. Secara spesifik beliau berharap kepada Bapak Herman dari Dinas Kehutanan Provinsi yang hadir, agar perijinan HPHD bisa segera dikeluarkan Gubernur. Alfred juga memaparkan kondisi ekologis wilayah Areal Kerja Hutan Desa, baik Manggroho maupun Sira, yang memiliki karakteristik yang sama. Kondisi ekologis ini memiliki kaitan erat dengan Alfred Kladit, Ketua LPHD Sira konsep pengelolaan dan pemanfaatan yang akan dikembangkan ke depan. Komposisi hutan primer dan sebaran rumpun sagu mendominasi areal kerja, meskipun masih harus diidentifikasi lebih rinci lagi. Bentara Papua sudah 6
merencanakan untuk melakukannya dalam waktu dekat ini sebagai bagian dari fasilitasi yang akan dilakukan. Upaya pengembangan potensi yang dimiliki kedua Hutan Desa kemudian dipaparkan selanjutnya oleh Markus, ketua LPHD Kampung Manggroholo. Markus banyak memaparkan praktekpraktek lokal yang sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat sebagai upaya pemanfaatan setiap potensi yang ada di dua kampung tersebut. Beberapa diantaranya dilakukan melalui intervensi program Hutan Desa. Ternyata hasilnya semakin meningkat. Setidaknya akan tumbuh keyakinan bahwa potensi-potensi yang ada tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua Kampung ini jika Markus Kladit, Ketua LPHD dimanfaatkan secara maksimal Manggroholo Oleh karena itu, Markus berharap ijin HPHD dari Gubernur dipercepat. Upaya tersebut juga akan dibarengi dengan fasilitasifasilitasi bersama-sama membangun Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat, karena potensinya yang luar biasa. Pengembangan usaha dalam rangka pemanfaatkan sumber daya alam yang ada ini menjadi lebih konkrit ketika taraf hidup masyarakat setempat makin meningkat. Dengan demikian, skema Hutan Desa yang mereka jalani akan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
7
8
Kebijakan dan Dukungan Skema Perhutanan Sosial
Sahala Simanjuntak, Kepala BPSKL Wilayah Maluku-Papua
Worskhop ini juga dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili Kepala Balai Perhutanan Sosial Kemitraan dan Lingkungan wilayah Maluku-Papua, Sahala Simanjuntak. Ia memaparkan kebijakan serta strategi pencapaian dan fasilitasi dari Kementerian KLHK bagi masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial di wilayah Maluku dan Papua, termasuk Hutan Desa. Secara singkat Sahala menjelaskan bahwa untuk wilayah kerja PSKL Maluku-Papua ini, Hutan Desa Manggroholo dan Sira merupakan skema perhutanan sosial pertama. Secara institusi BPSKL sangat berterimakasih kepada lembaga-lembaga pendamping yang membantu proses sosialisasi sampai masyarakat 9
Manggroholo-Sira berkomitmen untuk masuk dalam skema Hutan Desa ini.
PROSEDUR PEMBERIAN HPHD Permenhut P. 89/Menhut-II/2014
Sahala berbesar hati ketika mendapat undangan acara tersebut, apalagi memang komunikasi sudah terbangun dengan baik selama ini. Ia berharap Dinas Kehutanan Provinsi yang kebetulan juga hadir untuk bersikap proaktif dalam membantu proses perijinan HPHD yang sedang berjalan. Sahala sangat mengapresiasi kerja lembaga-lembaga pendamping Manggroholo-Sira ini. Ia ingin dapat membantu melakukan inisiasi perhutanan sosial di wilayah lainnya. Dalam kerja kolaborasi Sahala menjelaskan wacana untuk pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) untuk Provinsi Papuas Barat. Fasilitasi dari Kementerian LHK juga disampaikan oleh Leny, salah satu staf BPSKL, terkait dengan strategi pengembangan usaha HHBK sampai upaya membangun pasarnya. Leny juga menyampaikan bahwa akan ada beberapa paket pelatihan bagi masyarakat dalam skema Hutan Desa 10
Leny dari BPSKL Wilayah Maluku-Papua
untuk meningkatkan kemampuan baik teknis maupun manajemen. Menurutnya, masyarakat juga sangat dimungkinkan untuk memperoleh bantuan peralatan operasional dalam upaya pengembangan usaha. Syaratnya hanya informasi data terkait potensi serta kelembagaan. Persyaratan itu harus dilengkapi dengan legalitas berupa Surat Keputusan Kepala Desa atau yang sudah berbadan hukum seperti Koperasi. Leny juga menjelaskan bahwa setiap tahun akan ada ajang promosi produk hasil skema-skema Perhutanan Sosial yang dikemas dalam acara besar yang lebih dikenal dengan Pekan Perhutanan Sosial Nusantara atau disingkat dengan PESONA.
Herman Remetwa Kepala Bidang Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan
Pemateri lain dalam acara ini adalah Herman Remetwa dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Beliau tidak asing lagi bagi LSM-LSM pendamping Hutan Desa Sira dan Manggroholo. Bahkan dalam proses perijinan HPHD ke Gubernur, Herman sangat proaktif dalam mengawal dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian LHK di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Herman mengapresiasi kerja-kerja kolaborasi LSM termasuk pengalaman dari Kalimantan yang disampaikan oleh Eko Darmawan sebagai fasilitator dalam workshop ini.
Herman sangat yakin dengan paradigma yang baru dalam pengembangan Perhutanan Sosial yang diusung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menjadi arah pembangunan 11
masyarakat ke depan. Apalagi skema-skema Perhutanan Sosial ini dimaksudkan untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan Workshop sendiri adalah untuk membangun sinergi dengan program-program di kabupaten. Menurut Herman upaya ini sangat penting dan merupakan langkah yang tepat untuk segera diinisiasi. Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi Provinsi Papua Barat.
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat
Terkait dengan implementasi UU No. 23 /2014 salah satunya menarik urusan dan kewenangan bidang Kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi. Dalam hal in, Herman sebagai perwakilan pemerintah daerah provinsi juga sekaligus mewakili pemerintahan kabupaten memohon maaf karena tidak dapa memberi kehadiran maksimal dalam workshop penting tersebut. Herman menambahkan bahwa kehadiran perwakilan UKMPerindagkop, Dinas Pertanian serta perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) bisa berkontribusi dalam sesi diskusi. Merekalah yang banyak mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah Kabupaten Sorong Selatan ini. 12
HPK 17% HP 25%
KSA/KPA 19%
HL 19% HPT 20%
Komposisi Luas Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat
Herman mengingatkan bahwa SK-PAK yang sudah diterima dan kemudian SK-HPHD ditandatangani oleh Gubernur bukanlah sebuah akhir dari perjalanan dan perjuangan dalam skema Hutan Desa ini. Justru hal tersebut merupakan langkah awal dalam fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja-kerja kolaborasi dan sinergi menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Apalagi, realitanya secara teknis dan administrasi semuanya saling terkait. Herman menyampaikan kembali melalui data-data status kawasan, dimana 9,7 dari 14,2 juta hektar luas Provinsi Papua Barat adalah kawasan Hutan. Secara spasial wilayah Provinsi Papua Barat sudah dipaduserasikan oleh pihak KLHK melalui Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Melalui koordinasi dengan BPSKL, akan dilakukan Sosialisasi Program Perhutanan Sosial di Provinsi dalam waktu dekat. Hal ini jelas memerlukan sinergi tak hanya di tataran teknis di Kabupaten, tetapi juga di tataran kebijakan di tingkat Provinsi. Selanjutnya, Herman juga menyampaikan bahwa pengembangan Hutan Desa Manggroholo-Sira merupakan kebanggaan Provinsi Papua Barat. Bahkan dari pembicaraan antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Gubernur, sudah ada wacana menjadikan dua Hutan Desa ini sebagai percontohan skema Perhutanan Sosial di Papua Barat. Herman melanjutkan bahwa proses HPHD sekarang masih berada di tangan Biro Hukum dalam telaahan Draf SK-HPHD. Dalam 13
hal ini, contoh SK-HPHD dari Kalimantan Barat sangat membantu proses ini
Areal Kerja Hutan Desa Sira & Manggroholo
Herman menjanjikan bahwa pada Oktober atau awal Nopember ada seremonial penyerahan SK-HPHD. Jika memungkinkan SK-HPHD akan langsung diserahkan oleh Gubernur. Penjelasan Herman ini mendapat sambutan positif dan penuh suka-cita oleh peserta workshop.
14
Prospek Sinergisitas Sesuai dengan alur yang direncanakan, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari lembaga pendamping terkait kemajuan dan rencana kerja tahun 2017. Yanuarius (Yanu) dari Bentara Papua dipercaya untuk menjelaskan bahwa atas dukungan Samdhana setahun terakhir pendampingan di SiraManggroholo mengalami perkembangan pesat. Hal ini tak lepas pula dari kerja sama dengan Greenpeace yang memang sudah ada lebih dahulu serta sudah memahami konstelasi politis di Kabupaten Papua Barat.
Presentasi Fasilitasi Bentara Papua oleh Yanuarius Anouw
Yanu pada kesempatan ini juga mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih pada lembaga-lembaga yang berhasil melakukan pemetaan partisipatif, yaitu Telapak dan Belantara, yang juga didukung oleh Greenpeace dan Samdhana. Pendampingan juga di-lakukan untuk kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, seperti training Manajemen Koperasi sampai mengawal pembentukan dan legalitas SK-Bupati. Gambar Sketsa Tata Guna Lahan di Sira dan Manggroholo di bawah ini merupakan perkembangan penting dalam kegiatan fasilitasi yang akan dilakukan, termasuk pendokumentasian sejarah perkembangan kedua kampung ini.
15
Sketsa Tata Guna Lahan di Sira dan Manggroholo
Identifikasi sumber daya alam sudah dilakukan melalui Survey Potensi HHBK oleh Bentara bekerjasama dengan Universitas Papua. Hasilnya masih harus terus dimutakhirkan, termasuk hasil Riset Genealogi oleh Greenpeace. Untuk tertib administrasi juga pernah dilakukan Training Kepemimpinan, Penyusunan Peraturan Kampung, Lokakarya Tata Kelola Hutan Desa, termasuk fasilitasi pengajuan perijinan HPHD melalui workshop Penyusunan RPHD sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Melalui Koperasi yang sudah dibentuk, sekitar 800 kilogram hasil damar berkualitas bagus dapat dikumpulkan. Sementara proyeksi panen dari sekitar 5.300 pohon yang menyebar di areal kerja dua Hutan Desa ini bisa mencapai 10 ton setiap tahunnya.
16
Sekretariat Koperasi Knamandiri
Pada akhir sesi ini dilakukan penyerahan sampel damar yang berkualitas secara simbolis dari Ketua LPHD Manggroholo kepada Sahala Simanjuntak, Kepala BPSKL wilayah Ambon-Papua.
Penyerahan sampel Damar oleh LPHD kepada BPSKL
Akhir 2016 dan 2017 beberapa agenda sudah direncanakan antara lain, Workshop Ekspos Progress. Tujuannya untuk membangun sinergi dengan Pemerintah di Kabupaten. Selain itu, bersama Disperindagkop akan kembali dilakukan penguatan kapasitas pen17
gurus Koperasi, termasuk pengembangan/diversifikasi produk penganan dari bahan dasar sagu bagi ibu-ibu rumah tangga. Selain itu, bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan terbuka peluang untuk membangun agroindustri melalui pengembangan komoditi tanaman semusim dan pasar yang bagus. Bersama BPMPK, Bentara Papua akan bekerjasama dalam penetapan dan penegasan batas administrasi kampung, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 45 tahun 2016. Sementara itu, Dinas Pariwisata dapat membantu mengemas keindahan alam serta budaya masyarakat lokal, termasuk peninggalan jaman Belanda. Kekayaan Papua ini diharapkan akan menjadi daya Tarik bagi pengunjung atau tamu dari luar yang ingin melihat praktik skema Hutan Desa di Manggroholo dan Sira sebagai percontohan skema Hutan Desa di tanah Papua Barat.
18
Potensi Wisata minat khusus
Sesi ini memancing diskusi dan tanggapan dari peserta. Tanggapan pertama berasal dari Greenpeace yang disampaikan oleh Charles. Pada pokoknya, Charles sangat senang dengan perkembangan fasilitasi Hutan Desa Manggroholo-Sira, dan berterimakasih kepada Samdhana yang berkomitmen melanjutkan dukungannya. Lebih lanjut Charles juga mengungkapkan bahwa sinergi dengan pihak Kabupaten sebetulnya sudah dimulai sejak awal, khususnya ketika Dinas Kehutanan melakukan inisiasi dan pengusulan Hutan Desa terhadap dua kampung tersebu. Mereka banyak membantu termasuk Bupati dan Wakil Bupati pada waktu itu (yang sekarang jadi Bupati). Menurut Charles Tawaru, Greepeace Indonesia Charles, jika sekarang dibangun sinergi dengan SKPD teknis dan administrasi lainnya di Kabupaten Sorong Selatan, ini sudah pasti menjadi hal yang sangat baik sekali. Di akhir komentarnya Charles beharap masih bisa berkontribusi untuk bersama-sama melakukan fasilitasi terhadap dua Hutan Desa ini, apalagi akan dijadikan percontohan. Untuk itu, semuah pihak harus betul-betul melihat instrumen Permenhut Nomor 89 tahun 2014. Selanjutnya, Yunus Yumte dari Samdhana menanggapi positif atas terselenggaranya workshop ini. Ia berterima kasih pada fasilitator yang membuat alur serta memandu agenda ini dengan baik dan dinamis. 19
Ia juga mengapresiasi Sahala dari BPSKL serta ucapan selamat datang di bumi betuah Teminabuan. Ia berharap semoga kolaborasi ini semakin nyata ke depan. Yunus juga mengucapkan terima kasih kepada Herman dari Dinas Kehutanan Provinsi, sekaligus Pemerintahan daerah Kabupaten Sorong Selatan, karena sudah banyak Yunus Yumte, The Samdhana Institute membantu. Harapannya HPHD segera ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat. Yunus dengan tegas menyampaikan bahwa Samdhana tetap berkomitmen untuk mendukung inisiatif-inisiatif sejenis di tanah Papua. Menurutnya, Samdhana bekerja di 6 wilayah Papua Barat dan Papua yang semuanya berkutat pada isu Perhutanan Sosial dan Masyarakat Adat. Tanggapan berikutnya berasal dari Robi, Dinas Perindustrian Perda-gangan dan Koperasi. Menurutnya, pihaknya justru sudah memberi peluang untuk bersama-sama memasilitasi kegiatan bersama dengan Bentara atau pihak manapun yang ingin membangun Papua Barat. Robi juga menyatakan bahwa sekarang mereka sedang melakukan fasilitasi yang dipusatkan di Distrik, antara lain melalui
20
pelatihan Usaha Kecil dan Menengah bagi ibu-ibu, serta bimbingan kelembagaan dan perijinan seperti Koperasi. Mereka juga membangun Industri mini serta memberikan alat-alat sederhana dalam proses pengolahan sagu.Robi merasa sangat terbantu dengan apa yang dilakukan Bentara. Pihaknya sangat menyadari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia Robi, Disperindagkop serta pembiayaan di Pemerintah Daerah jika dibandingkan dengan luas wilayah. Maka kolaborasi seperti ini akan sangat efektif dalam melakukan pendampingan. Sementara itu, Alfius dari Dinas Pertanian dan Perkebunan menanggai program agroindustri dengan antusias. Menurut Alfius, mereka pernah mengalokasikan bantuan bibit tanaman perkebunan di dua kampung ini. Sayangnya, kekurangan sumber daya manusia dan anggaran membuat bantuan-bantuan tersebut kurang termutakhirkan perkembangannya. Karena itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan akan mensinergikan kegiatannya terutama untuk tahun anggaran 2017. Dinas ini juga memiliki Alfius dari Dinas Pertanian dan paket-paket pelatihan bagi masyarakat Perkebunan yang pelaksanaannya bisa dikawal bersama. Selain itu, Dinas Pertanian juga menawarkan ruang rapat di kantor Dinas yang bisa digunakan untuk diskusi berkala. Alfius
21
berharap para mitra dari LSM juga dapat membantu daerah lain selain di Manggroholo dan Sira. Menanggapi hal ini, Sahala Simanjuntak secara spontan menawarkan mesin pengolahan sagu. Sahala juga menanyakan tentang spesifikasi alat pengolahan sagu yang sederhana dan sudah terbiasa dioperasikan oleh masyarakat. Untuk semakin memantapkan rencana tersebut, Leny menekankan pentingnya kelengkapan data potensi yang dikemas dalam bentuk proposal oleh LPHD Manggroholo dan Sira. Menanggapi tawaran-tawaran tersebut, Bentara berniat untuk memberikan pendampingan kepada LPHD dalam menyusun proposal.
Pengolahan sagu secara tradisional
Sementara itu, BPMPK memiliki peranan penting dalam membangun peluang sinergi terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyusunan Peraturan Kampung serta fasilitasi penetapan dan penegasan batas administrasi kampung. Namun demikian, penyelesaian batas administrasi kampung tidak hanya melibatkan BPMPK, tetapi juga harus melibatkan unsurunsur adat. Inilah yang disampaikan Arkilaus Kladit yang mewakili Dewan Adat Knasaimos. Pemetaan partisipatif yang selama ini dilakukan senantiasa melibatkan pihak adat. Bagaimanapun, urusan terkait wilayah administrasi dan areal kerja harus sepengetahuan 22
adat. Untunglah, Hutan Desa Kampung Manggroholo dan Sira sudah mengikuti aturan tersebut. Di lain pihak, Eko Darmawan, sebagaimana pengalamannya di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menegaskan bahwa fasilitasi Penetapan dan Penegasan Desa sebetulnya sudah menjadi amanat Permendagri No. 45/ 2016 dan UU No. 6/2014 tentang Desa.
Arkilaus Kladit, Dewan Adat Knasaimos
Contoh Peta Batas Administrasi Desa di Kapuas Hulu
Menurutnya, setiap unit pemerintahan seharusnya memiliki Peta Batas Wilayah, Peta Tata Guna Lahan, yang berkorelasi dengan Peta Rencana Tata Ruang, Peta Pemukiman, serta Peta Status Kawasan dari Kementerian LHK. Tujuannya untuk membantu kinerja 23
BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam melayani masyarakat membuat sertifikasi hak milik atas tanah. Dari penjelasan ini, Herman mendorong kebijakan di level provinsi agar setiap kabupaten merealisasikan amanat Permendagri No. 45/ 2016 tersebut.
24
