Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat1
Oleh : Dr. Agus Sugiarto2
Industri perbankan nasional saat ini telah memiliki Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan suatu blueprint mengenai arah dan tatanan perbankan nasional kedepan. API tersebut merupakan policy direction dan policy recommendations untuk industri perbankan nasional dalam jangka panjang yaitu untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Jelas sekali bahwa API tersebut merupakan suatu banking architecture yang tidak hanya diperlukan bagi industri perbankan saja melainkan juga sektor keuangan keseluruhan untuk melihat gambaran atau peta perbankan di masa depan. Keberadaan API tersebut memiliki tujuan yang sangat fundamental yaitu terciptanya industri perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya API tersebut memungkinkan kita untuk memiliki industri perbankan yang kuat dalam jangka panjang sehingga internal maupun external shocks yang datang secara tiba-tiba seperti misalnya krisis moneter tahun 1998 dapat dicegah ataupun diatasi dengan baik. Bank-bank diharapkan akan memiliki fundamental yang kuat dalam jangka panjang sehingga perbankan nasional kita tidak hanya mampu beroperasi di pasar domestik saja, melainkan juga mampu melakukan penetrasi sampai di pasar internasional. Arah ke depan perbankan nasional tersebut telah tertuang di dalam Visi API ke Depan (lihat Tabel 1) sehingga setiap bank akan melihat kembali kemampuan dan sumber daya masing-masing apakah mereka mempunyai tujuan jangka panjang untuk menjadi bank internasional, bank nasional atau menjadi bank spesialis yang memliki fokus kegiatan tertentu. Dengan kejelasan Visi tersebut, bank-bank mulai dari sekarang akan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga dalam panjang nanti mereka sudah memiliki tujuan yang jelas apakah ingin menjadi bank internasional, bank nasional, bank dengan fokus tertentu, dan sebagainya.
1 2
Artikel ini telah dimuat di harian Media Indonesia tanggal 26 Januari 2004. Peneliti Bank Senior, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia Jakarta. Penulis adalah anggota Tim Arsitektur Perbankan Indonesia.
2
Tabel 1. Visi Perbankan ke Depan Permodalan Rp triliun
Bank Internasional Internasiona 50
Bank Nasional
10
Bank dengan fokus:
Daerah
Korporasi
Ritel
Lainnya
0.1 Bank dengan kegiatan usaha terbatas
BPR
Tabel 2. Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif
Struktur Perbankan yang Sehat
Sistem Pengaturan yang Efektif
Pilar 1
Pilar 2
Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi
Industri Perbankan yang Kuat
Pilar 3
Pilar 4
Perlindungan Konsumen
Pilar 5
Pilar 6
3
Untuk mencapai visi tersebut diperlukan kerja keras dan berbagai program dan kegiatan pendukung. Oleh sebab itu tahap-tahap pencapaiannya harus dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Program kegiatan untuk mencapai Visi dimaksud dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, terdiri dari 19 insiatif kegiatan yang kemudian dikelompokkan menjadi enam pilar API (Tabel 2).
Struktur perbankan yang sehat Struktur perbankan yang sehat merupakan sasaran utama bagi industri perbankan di negara mana saja termasuk di Indonesia sehingga masalah struktur tersebut menjadi Pilar Pertama dalam API. Dengan adanya struktur perbankan yang sehat, diharapkan kita dapat memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat. Dalam rangka mendukung terwujudnya struktur perbankan yang sehat tersebut maka salah satu caranya adalah dengan memperkuat permodalan bank-bank. Bank-bank umum (konvensional dan syariah) yang memiliki permodalan dibawah Rp100 miliar harus ditingkatkan sehingga permodalan bagi industri perbankan harus minimum Rp100 miliar. Modal minimum Rp100 miliar tersebut merupakan kebutuhan minimum bagi suatu bank untuk dapat menjalankan usahanya dengan baik. Dengan modal dibawah Rp100 miliar sangat sulit bagi bank untuk mendukung pertumbuhan kredit yang tinggi karena modalnya terbatas. Selain itu, dengan modal yang kecil dirasakan cukup sulit bagi suatu bank untuk meningkatkan skala usaha maupun skill level yang dimiliki serta mengcover risko-risiko yang dihadapi. Modal bank merupakan “engine” dari pada kegiatan bank, kalau kapasitas mesinnya terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit. Diharapkan pada tahun 2011 nanti semua bank umum yang beroperasi telah memiliki modal minimum sebesar Rp100 miliar. Disamping dengan memperkuat permodalan, struktur perbankan yang kuat juga dibangun dengan meningkatkan peran serta bank perkreditan rakyat (BPR) dalam peta perbankan nasional. Struktur perbankan kita perlu didukung oleh BPR yang kuat dan kokoh sehingga BPR tersebut mampu melayani lapisan masyarakat di daerah pedesaan atau terpencil khususnya yang tidak terjamah oleh pelayanan bank-bank umum. Untuk itu daya saing BPR akan terus ditingkatkan antara lain dengan memberikan kemudahan pembukaan kantor cabang BPR sehingga BPR akan mampu bersaing dengan bank-bank umum yang memiliki cabang-cabang di wilayah pedesaan seperti BRI Unit Desa. Selain itu, untuk
4
memperkuat daya saing BPR, maka BPR perlu meningkatkan efisiensi dalam melakukan kegiatan operasional usahanya. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh BPR dengan melakukan kerjasama dengan BPR-BPR lain untuk menggunakan fasilitas back office secara bersamasama diantara BPR tersebut, sehingga mereka bisa beroperasi secara efisien dengan menekan overhead cost-nya.
Pengaturan perbankan yang efektif Struktur perbankan yang sehat sulit untuk diwujudkan apabila tidak disertai dengan sistem pengaturan yang efektif yang diakomodir sebagai Pilar Kedua di dalam API. Guna membangun industri perbankan yang kuat harus disertai dengan pembenahan pada sistem pengaturan perbankan yang telah ada. Untuk itu Bank Indonesia akan memperbaiki proses penyusunan peraturan dan ketentuan perbankan dengan lebih banyak melibatkan para stakeholders perbankan dalam proses penyusunannya sehingga peraturan yang dibuat akan selalu memperhatikan kemampuan stakeholders. Selanjutnya, best practices ketentuan perbankan yang bersifat internasional yang dikenal dengan 25 Basel Core Principles fo Effective Banking Supervision akan terus diimplementasikan secara bertahap dalam jangka panjang. Dengan penerapan 25 Basel Core Principles fo Effective Banking Supervision maupun ketentuan best practices laiinya seperti the New Basel Accord (Basel II) diharapkan praktek penyelenggaraan perbankan nasional kita telah memiliki standar yang sama dengan bank-bank yang ada di luar negeri, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat internasional terhadap industri perbankan nasional akan semakin meningkat.
Pengawasan bank yang independen dan efektif Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung dengan pengawasan bank yang independen dan efektif seperti yang tertuang di dalam Pilar Ketiga API. Pengawasan yang independen dan efektif sangat diperlukan baik untuk saat ini maupun jangka panjang sebagai jawaban atas meningkatnya kegiatan usaha maupun kompleksitas risiko yang dihadapi oleh perbankan. Bank-bank tidak lagi hanya menjual produk dan jasa perbankan saja, melainkan juga produk-produk keuangan lainnya seperti misalnya asuransi (bancassurance), assetbacked securities (efek beragun aset)
dan reksadana sehingga sehingga diperlukan
pengawasan yang lebih komleks. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas
5
bank akan menyempurnakan sistem pengawasan bank dengan terus mengembangkan metode pengawasan bank yang berbasis pada risiko (risk-based supervision) serta melakukan konsolidasi organisasi pengawasan bank yang ada di Bank Indonesia. Pembenahan ke dalam yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk reorganisasi struktur pengawasan bank diperlukan untuk memenuhi tuntutan adanya dedicated team yang akan melaksanakan fungsi pengawasan yang berbasis risiko. Selain untuk meningkakan efektivitas pengawasan, konsolidasi organisasi pengawasan bank yang ada di Bank Indonesia juga ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan enforcement atas ketentuan dan kebijakan perbankan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia.
Kualitas manajemen dan operasional perbankan Terciptanya industri perbankan yang kuat merupakan cita-cita kita semua dan untuk mewujudkannya diperlukan peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Masalah tersebut terkait sekali dengan Pilar Keempat API yang menyangkut berbagai program untuk menciptakan industri perbankan yang kuat. Peningkatan kualitas manajemen bank diperlukan untuk meningkatkan good corporate governance dari manajemen bank itu sendiri, sehingga praktek-praktek perbankan yang tidak sehat (improper behaviour) dapat diminimalisir atau dihilangkan. Selanjutnya peningkatan kualitas manajemen bank juga diperlukan untuk memperkecil terjadinya risiko-risiko bank khususnya operational risk yang pada akhir-akhir ini terjadi pada kasus fraud di Bank BNI dan BRI. Risiko operasional sangat mudah terjadi pada sistem, prosedur maupun sumber daya manusia apabila manajemen bank tidak memiliki kualitas manajemen yang baik. Untuk itu, API merekomendasikan risk manager yang ada pada bank-bank untuk disertifikasi sehingga semua risk manager memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola risiko bank. Disamping perlunya kualitas manajemen yang baik, fundamental perbankan kita juga perlu didukung dengan adanya operasional perbankan yang efisien. Kinerja bank yang efisien memungkinkan bank-bank untuk menekan biaya serendah mungkin sehingga bank tersebut mampu meningkatkan profitabilitasnya. Untuk itu API telah merekomendasikan bank-bank untuk memanfaatkan pemakaian fasilitas operasional perbankan secara bersama-sama
6
(shared facilities) seperti misalnya pemakaian ATMs dan back office, sehingga bank-bank dapat mencapai economies of scales.
Infrastruktur pendukung Kehadiran infrastruktur pendukung perbankan sangat dibutuhkan untuk menunjang industri perbankan yang kuat. Pentingnya infrastruktur pendukung bagi perbankan telah diakomodasi di dalam Pilar Kelima API. Dari sekian banyak infrastruktur pendukung yang dibutuhkan oleh perbankan, yang merupakan prioritas adalah tersedianya credit bureau yang sangat dibutuhkan oleh perbankan untuk memperbaiki dan mempercepat proses pemberian kredit dari bank kepada debiturnya. Konsep credit bureau disini adalah tersedianya data historis kondisi keuangan calon debitur sehingga dengan adanya credit bureau tersebut bank memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas kredit sekaligus mengurangi potensi risiko kredit yang akan muncul. Disamping itu, konsep credit bureau tersebut memungkinkan terjadi clearing informasi diantara semua lembaga keuangan bank termasuk BPR maupun bukan lembaga keuangan bukan serta perusahaan-perusahaan ritel sehingga seseorang yang pernah memiliki kredit macet di perusahaan leasing akan sulit memperoleh kredit dari suatu bank. Konsep credit bureau yang telah dimiliki oleh negara-negara maju bahkan telah memasukkan tunggakan rekening listrik dan rekening telpon ke dalam sistem informasi credit bureau, sehingga seseorang yang pernah menunggak pembayaran listrik akan mengalami kesulitan membuka rekening di bank kecuali yang bersangkutan harus melunasi utangnya terlebih dahulu.
Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus di dalam Pilar Keenam API. Dengan mengangkat masalah perlindungan konsumen tersebut ke dalam API, hal ini menunjukkan besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen jasa perbankan memiliki posisi yang sejajar dengan bank-bank. Seringkali kita melihat bahwa nasabah selalu lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya,
7
sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersamasama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan (ombudsman), meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas. Dari beberapa program tersebut, pendirian ombudsman untk konsumen perbankan merupakan suatu hal baru bagi kita karena saat ini dirasakan belum ada lembaga khusus yang menangani perselisihan antara bank dengan konsumen bank seperti halnya di beberapa negara lain.
