MEMAHAMI COMMUNITY POLICING Tujuan : 1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka filosofis dan dasardasar mengapa COP diperlukan 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang model-model pendekatan dan strategi dalam program COP 3. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang problem-problem COP di masyarakat dan di lingkungan kepolisian Hasil Yang Diharapkan : 1. Peserta mengetahui kerangka filosofis dan pentingnya COP bagi masyarakat dan Polisi 2. Peserta mampu membuat model pendekatan dan strategi dalam mengelola program COP 3. Peserta mampu menemukan jalan keluar dalam menghadapi problem COP di masyarakat dan kepolisian Waktu : 150 menit Metode : 1. Ceramah 2. Diskusi Tanya- Jawab Perlengkapan : 1. Whiteboard 2. Spidol 3. Flipcart 4. Plastik transparan 5. OHP 6. LCD Projector Proses Pelaksanaan : 1. Fasilitator membuka acara dengan menggali pemahaman peserta terhadap COP secara umum (10 menit) 2. Fasilitator memperkenalkan Narasumber atau Pemeteri (5 menit) 3. Narasumber menyampaikan materi kepada peserta (45 menit) 4. Fasilitator memberi kesempatan pada peserta untuk tanya-jawab (25 menit) 5. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi membahas satu tema tertentu (45 menit) 6. Fasilitator meminta keepada wakil kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya (15 menit) 7. Fasilitator membuat resume materi yang telah disampaikan tersebut (5 menit) Materi :
1.
Memahami COP a. Apakah defenisi dari COP dan bagaimanakah menempatkan community dalam program COP b. Bagaimana sejarah lahirnya COP dan apa yang menyebabkan COP diperlukan oleh masyarakat dan Polisi c. Apakah elemen-elemen yang terkait dengan COP d. Peran apa yang harus dilakukan oleh Polisi dan Masyarakat dalam menjalankan COP 2. Implementasi Strategi COP a. Apakah yang menjadi dasar implementasi prgoram COP di lapangan b. Sumber-sumber potensi masyarakat mana yang bisa dimanfaatkan untuk progam COP c. Bagaimanakah membangun kohesi dan sinergi antara Polisi dan Masyarakat dalam program COP
1
DESKRIPSI MATERI 1 1. Memahami COP 1.1. Pengertian COP 1.1.1. oleh Friedmann (1974) Sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan, memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi polisi, melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber-sumber daya komunitas guna mencari upaya untuk mengubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan” 1.1.2. oleh Ansyaad Mbai (1990) central premis-nya adalah bahwa masyarakat harus memainkan peran secara lebih aktif dan terkoordinasi dalam menangani masalah kamtibmas. Masyarakat harus tampil sebagai co-produser dari polisi dalam Binkamtibmas. Dengan demikian, polisi harus memberi jalan/wadah bagi pelibatan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban” 1.1.3. Oleh Bennett (1994), Skolnick & Bayley (1987), Mawby (1990) & Moir (1990) consist of four themes: community crime prevention schemes, an increase in the number of foot patrols, development of localized command structures and creation of systems of local accountability” 1.1.4. Thibaut & Lynch (1998) four key elements are: 1) increased police presence at the neighborhood level; 2) increased problem solving – actually solving crimes and reducing chronic crime conditions rather than focusing on making arrests; 3) increased partnership between police and communities, especially those directly affected by serious crime conditions , 4) emphasizing crime prevention rather than only address crimes as they occur” 1.1.5. Cronje (2002) as operasional philosophy to meet the safety and security requirements of all people in the country. Its objective is to establish active partnership between the police and the community especially at local level through through which crime, service delivery and community-police relations can be jointly analyzed and appropriate solutions designed and implemented…” 1.1.6. Izquierdo (2004) devolution of governing to citizens by stressing on local initiatives, public and private partnerships and policing with the community, that is, establishing and sustaining police-community partnership through a problem-solving approach responsive to the needs and demands of the community....These partnerships do not mean that civilians take over the role of the police…, but rather that the police, in active consultation and collaboration with the community they serve, design and implement solutions to crime, conflict and quality of life issues in a democratic, transparent and accountable manner”
2
1.1.7. Erlyn Indarti (2004) sebuah gagasan …yang meletakkan perpolisian di dalam kerangka tanggungjawab bersama seluruh masyarakat (community), dimana kedua unsur utama masyarakat – yakni polisi dan ‘mereka yang bukan polisi’ atau publik – saling terkait di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, serta senantiasa berupaya membangun kesepakatan dan kerjasama sinergis di dalam penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan kekuasaan dan otoritas masing-masing , sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku” 1.2. Interpretasi ‘Community’ • Wilayah geografis tertentu • Lokasi pemukiman tertentu • Suatu entitas hukum guna melakukan kegiatan tertentu • Tempat terjadinya interaksi sosial dimana terdapat pembagian kerja dan saling ketergantungan • Kumpulan individual yang memiliki kesamaan tertentu • Sesuatu yang memiliki dimensi moral dimana nilai-nilai ditransmisikan • Suatu proses dimana karakternya terbentuk dari interaksi sosial yang kolektif • Suatu proses merangkul atau mengeluarkan sesuatu • Suatu perasaan atau sentimen bersama, mencerminkan saling ketergantungan atau rasa memiliki 1.3. Kapita Selekta COP 1.3.1. CP sebagai paradigma • Broad police function and community focus • Citizen input • Working together • Developing trust • Sharing power • Creativity • Neighborhood variation 1.3.2. Cop itu konsep generik, perlu dielaborasi • Community policing partnerships • Community participation to community policing • Police response to community policing • Community centered policing activities • Community orientated policing policies • Community policing with emphasize of being problem solver 1.3.3. Comunity Polizing bukanlah hanya hal-hal dibawah ini (cuplikan presentasi Erlyn Indarti) • Sebagai program, prosedur atau teknik kepolisian semata • Sebagai pembentukan unit dalam kepolisian • Sebagai kelompok/asosiasi/forum masyarakat yang membicarakan kepolisian • Sebagai pertemuan polisi - masyarakat • Sebagai peralihan peran dimana peran service provision hendak dikedepankan
3
• Sebagai upaya intervensi kontrol dan pemanfaatan publik secara lebih halus 1.3.4. Kemauan untuk menuju CP tergantung dari : • Angka kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan • Perubahan lingkungan sosial politik • Ketidakpercayaan, antagonisme bahkan kebencian terhadap polisi • Meningkatnya permintaan terhadap kegiatan kepolisian yang lebih responsive • Meningkatnya tuntutan bagi akuntabilitas polisi • Meningkatnya permintaan terhadap efektifitas respons kepolisian • Ketidakpuasan yang meningkat terhadap cara traditional policing dalam menangani masalah • Timbulnya kesadaran bahwa tanpa dukungan komunitas, tidak ada yang bisa menanggulangi bahaya kejahatan • Polisi juga ingin ikut berprestasi dalam menegakkan 1.3.5. COP baru bisa dinyatakan benar-benar diterapkan bila telah ada: (disarikan dari Thibaut & Lynch 1998) • Agenda bagi aktivitas kepolisian ditetapkan oleh masyarakat dan bukan oleh pejabat kepolisian • Manajemen menengah harus telah dilatih dan terlibat langsung dalam kegiatan CP • CP harus menjadi kebijakan permanen dari setiap kesatuan wilayah • Metode problem solving, sesuai namanya, bertujuan memecahkan masalah dan menjadikan respons yang proaktif • Pencegahan kejahatan menjadi tujuan utama • Peningkatan kualitas kehidupan 1.3.6. CP bukan … • bukanlah teknik • bukanlah aktivitas public relations • bukanlah kebijakan untuk lunak terhadap kejahatan • bukan upaya untuk menjadi flamboyan • bukan didisain untuk mereka yang kaya dan berkuasa • bukan “panacea” bukan paternalistik • bukan paternalistik • bukan entitas yang mandiri dalam organisasi kepolisian • bukan kosmetik • bukan nama lain dari kerja atau kegiatan sosial • bukan berorientasi elit • bukan kegiatan yang sepenuhnya tanpa risiko 1.3.7. Cp dan dimensi strategis dan program • Dimensi strategis – Geographic focus & ownership – Direct, daily, face-to-face contact – Prevention focus • Dimensi program – Reoriented police operation – Problem-solving and situational crime prevention – Community engagement
4
1.4. Community Policing: its future inIndonesia and Partnership strategy 1.4.1. Policing activity: its early history • Starting from a consensus amongst members of the public concerning the necessity to uphold law and order in society • Spontaneous activities in the area of order management and crime investigation prevail ; recent times, they have been called “policing-related activities” • The state, to whom people have given up a part of their individual souvereignity, has the right and mandate to form a police organization • Later development : police organization not only executes policing-related activities, but also public service provision and peace-keeping duties 1.4.2. Situation during the era of state policing • Police organization desires uncontrolled greater policing powers and police rights • Police organization favours of paramilitaristic values, structures and procedures ; this leads to the development of police culture • Police organization tends to exploit its repressive dimension by spending greater attention to law enforcement duties; this requires up-to-dating of police equipment and technology • Police organization puts the state’s interest, ie. the government’s political agenda, upfront 1.4.3. On the other side, society in general develops : • In the direction of democratic and, recently, the ideal of good governance • Arguing that police service is not different to any other public services ; policing also needs to be efficient and accountable • Feeling annoyed and degraded by the prevalent negative dimensions of police culture • Aim to participate in maintaining people’s security and safety 1.4.4. Things to remember (1): • Police organization is not identical to policing activity • • Theoretically speaking, police organization can be eliminated or modified, but policing activity has to continue • Policing activity must comply to universal values and regulations which is simply broader than the police internal procedures • It is undeniable that to a certain extent, policing activity chosen is also influenced by the police organization 1.4.5. So, policing activity can be defined as (2): • any efforts initiated and taken by the police • either by prioritizing, enhancing or emphasizing • the variance of various police functions, duties, powers and rights • to maintain law and order in the society 1.4.6. The growing need for ‘police reform’ • The necessity of eliminating police corruption • The need for a politically independent chief
5
• The importance for professional, educated and trained police force • The judicious use of the latest technology • An awareness of the benefits of preventing crime • Expanded role for women • The need for different police approaches for urban and rural areas • The importance of the service role in policing 1.4.7. Theoretical development
CONVENTIONAL POLICING
CONTEMPORARYPOLICING
State-oriented policing
Community policing
Reactive policing
Problem-oriented policing
Paramilitaristic policing Zero-tolerance policing
Dial-a-tone policing Fire-brigade policing
Intelligence-led policing Sensitive policing
1.4.8. Complete elements of Community Policing • High officer/the public interaction ; • bobby-type • Setting up a partnership in relation to policing policies • Emphasizing the “good” process • Budgetary control • Public complaint mechanism • High appreciation of local values 1.4.9. The questions are… ? • Is it true that contemporary policing models are significantly better than conventional policing models? If yes, how do we measure that? • Is it that true that contemporary policing models are more practical than previous models? Is it more efficient? Does it bring less resistance from the police community?
6
1.4.10. Community Policing has disadvantages in relation to : • Longer processing time prior action ; this becomes a drawback when rapid action is required • Tendency to select a problem resolution mechanism which is not perceived as macho and firm • Elements in the society have various capacity, intention or ability to equally interact with the police • No success story when applied in a society which is heterogeneous, having population with a low socio-economic level and/or having a “gloomy” background in terms of police/public relationship • Difficulty in finding the parameter of success 1.4.11. Community Policing is better in aspects such as • Making the police more open, understandable and more relaxed when asked for accountability • Enabling people to participate in securing their own area or neighborhood • Significantly reducing the prevalence of violence action taken by police officers as well as paramilitaristic tactics • Relying more on preventive efforts towards crime and deviation instead of repressive • Less distinctive police culture leading to, one among others, less corruption 1.4.12. Indonesia is not fully conducive to implementing Community Policing • Larger section of the public have such a low status in general as to disqualify them from being in partnership with the police • There are a lot of elements in society having a bad experience in relation to the past period and also an existing belief alive amongst Indonesian police • Unstable political, sociological and economic situation in several areas 1.4.13. Situation in Polri is not fully conducive to implement Community Policing • The substantial idea of community policing is not warmly welcomed amongst local police chiefs. At the least, there is a multi-interpretation of this leading to ignorance • Polri is still in transition period. Sometime is needed to develop Polri to execute more than the basic policing • The idea of deconcentrating the police doesn’t work smoothly. An attitude of “wait and see what the Headquarters say” remains strong. • Generally speaking, majority of officers understand this as being the same as another police function, ie. to provide public guidance (or Bimmas). 1.4.14. A middle way is sought, either… or... Community Policing should not be understood as a fixed or black and white model, but gradative one ; Community policing has various variances
7
1.4.15. Partnership’s position • To several areas as well as situations, conventional policing model (including its drawback) can be seen as a realistic alternative • It is more practical to implement one or more variance of Community Policing instead of treating this as a single compact model • Irregardless of variances implemented, as long as it maintains a good relationship with police and the community, this should be sustained and/or modified prior to application in other areas 1.4.16. Partnership’s community policing • NTB : to create and enable forum for the police and the public to decide the best way to do policing based on adat – partnership in forming policing policies • NTT : enable the media and local leaders to attract participation from the public in general to help out the police assigned in remote areas – high officer/the public interaction • Papua : explore local values and tradition generated from adat as resources to produce police operational procedures which fit in the Papua’s culture – high appreciation of local values 1.4.17. Comparison of some potential Partnership projects SOUTH SULAWESI (SULSEL) Summary of activities
1ST Phase 2nd Phase
3rd Phase
Finding out context disseminate maintaining indicators, two sides police and public)
local first, and grab (the the
survey socialization of new police paradigm (ie. to be more community oriented) Empowering the public + Enhancing the role of police
EAST KALIMANTAN (KALTIM)
SOUTH KALIMANTAN (KALSEL)
Finding out local context first, implement suitable community policing models in some pilot projects, monitor the failure and/or success cases survey Establishing And Implementing Community Policing Pilot Projects
Finding out local context first, find the ideal type, promote that to the public and keep the police to perform that way by asking their accountability survey Public Campaign: Ideal Type Of Police
Monitoring, Phasing Out By Maintaining Community Policing Watch
Workshop On Police Accountability And Supervision
1.5. Resolusi PBB tentang COP Resolusi Majelis Umum PBB no. 34/169 Ags 17 Des 1979, merekomendasikan agar semua badan penegak hukum mencerminkan keterwakilan dari dan sanggup bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan. Resolusi ini yang merekomendasikan ditetapkannya strategi pemolisian berbasis masyarakat yang mencakup: 1. Membangun komitmen antar polisi dengan warga masyarakat Yang taat hukum
8
2. 3. 4. 5. 6.
Menerapkan kebijakan dan rencana aksi tentang hubungan masyarakat Merekrut anggota dari semua golongan masyarakat Melatih polisi untuk menangani keanekaragaman Menciptakan program pemberian informasi kepada masyarakat Mengadakan hubungan secara teratur dengan semua golongan dengan masyarakat 7. Membangun kontak dengan masyarakat melalui kegiatan non-penegakan hukum. 8. Menugaskan anggota dalam lingkungan masayarat yang tetap 9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemolisian dan program-program keselamatan masyarakat 10. Menerapkan pendekatan kreatif dalam memecahkan masalah untuk mengembangkan anggapan terhadap masalah masyarakat yang spesifik, termasuk juga taktik dan cara-cara non-tradisional 11. Mengkoordinasikan kebijakan, strategi dan kegiatan dengan instansi pemerintah yang lain dan lembaga swadaya masyarakat (Human Rights and Law Enforcement, 1997) Dalam bukunya yang berjudul “Supervising Police Personal”, Paul Whisenand dan George M. Rush, mengutip laporan Komisi Independen tentang Kepolisian LAPD. Dalam kutipan ini disebutkan: “ model pemolisian berbasis masyarakat atau COP memperlakukan pelayanan kepada masyarakat dan pencegahan kejahatan sebagai fungsi utama kepolisisan didalam masyarakat. Para pendukungnya percaya bahwa polisi, masyarakat dan instansi pemerintah lainnya harus merupakan mitra kerja agar mempunyai dampak yang berarti terhadap kejahatan…. Model pemolisian berbasis masyarakat (COP) telah berkembang dan mendapat penerimaan yang meluas pada tahun 1980-an” 1.6. Maksud dan Tujuan COP meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan dari semua stakeholder (pihak yang terkait), antara lain : warga masyarakat, pembuat kebijakan, termasuk pula anggota polisi dan profesi kepolisian. 1.7. Manfaat COP Bagi Polisi 1.7.1. Dukungan masyarakat yang lebih besar. Ketika orang memakai waktu lebih banyak bekerja bersama polisi, mereka belajar tentang fungsi polisi dan pengetahuan mereka meningkat, penghormatan mereka terhadap polisi juga meningkat. Meningkatnya penghargaan ini pada gilirannya menambahkan dukungan yang lebih besar terhadap polisi. 1.7.2. Tanggungjawab bersama Secara historis polisi telah menerima tanggungjawab untuk memecahkan masalah kejahatan dalam masyarakat. Namun di dalam COP, warga masyarakat menjadi sadar untuk ikut serta bertanggungjawab. 1.7.3. Kepuasan kerja yang lebih besar Karena petugas dapat menyelesaikan masalah dalam waktu yang memadai, mereka dapat dengan cepat melihat hasil dari jerih payah mereka.
9
1.7.4. Hubungan internal yang lebih baik Masalah komunikasi diantara unit-unit shift telah menjadi masalah kronis di kepolisian. Karena COP berfokus pada pemecahan masalah dan tanggungjawab, ia juga meningkatkan kerjasama antar berbagai bagian dalam kepolisian. 1.7.5. Dukungan bagi perubahan organisasi COP menuntut restrukturisasi cepat dari struktur organisasi polisi untuk menjamin pengintegrasian berbagai fungsi, seperti patroli dan reserse. Pembaharu yang dibutuhkan adalah sistem manajemen baru, kurikulum baru dan cara mengajar baru, sistem penilaian kinerja baru, proses disiplin baru, sistem imbalan/gaji baru dan cara-cara baru untuk mengelola permintaan bantuan. 2. Strategi Penerapan COP 2.1. Karakteristik Community Policing 2.1.1. Berorientasi pelayanan Konsep dimana masyarakat adalah klien dan polisi adalah pelayan 2.1.2. Kemitraan Tujuan utamanya adalah menentukan –melalui konsultasi- kebutuhan masyarakat dan prioritas kebijakan dan untuk meningkatkan pertanggungjawaban, transparansi dan efektifitas polisi 2.1.3. Pemecahan masalah Melibatkan identifikasi dan analisa penyebab aktual dan potensial dari kejahatan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat untuk mengembangkan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang 2.1.4. Pemberdayaan Yaitu menciptakan rasa tanggungjawab dan kemampuan bersama untuk menghadapi kejahatan, memberikan pelayanan dan keamanan antara masyarakat dan polisi 2.1.5. Akuntabilitas Akuntabilitas ini dapat direalisasi dengan membentuk mekanisme dimana polisi menjadi mampu menjawab segala kebutuhan masyarakat yang mereka layani 2.2. Prinsip Umum Community Policing 2.2.1. Menghargai dan melindungi HAM 2.2.2. Community Policing memberikan informasi, panduan dan menjaga semua aktifitas pemolisian 2.2.3. Aggota polisi wajib berpartisipasi dalam Community Policing dan berinisiatif memecahkan masalah 2.2.4. Pemecahan masalah harus berdasar pada pendekatan konsultatif yang secara terus menerus berusaha meningkatkan responsifitas untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat 2.2.5. Mendidik, meningkatkan kemampuan dan membekali ketrampilan kepada para polisi dan anggota masyarakat untuk memungkinkan partisipasi yang membangun dalam menghadap masalah kejahatan
10
2.2.6. Memecahkan konflik antara dan dalam kelompok-kelompok masyarakat dengan cara-cara yang tetap dapat menjaga perdamaian dan stabilitas 2.2.7. Kesadaran terhadap, penghargaan terhadap dan toleransi pada bahasa, budaya dan nilai-nilai yang berbeda dalam masyarakat 2.2.8. Peningkatan akuntabilitas polisi terhadap masyarakat 2.2.9. Tanggungjawab dan penentuan keputusan bersama dan komitmen bersama antara polisi dan masyarakat demi keselamatan dan keamanan bersama 2.2.10. Terciptanya pemahaman dan kepercayaan antara polisi, masyarakat dan pihak terkait lainnya 2.2.11. Perhatian khusus terhadap kelompok rentan yang sangat potensial menjadi korban, seperti anak-anak, lansia, wanita, orang cacat, dan para homoseksual dan biseksual. 2.3. Strategi dalam Community Policing 2.3.1. Peningkatan dan pemajuan kerjasama antar institusi dengan lembaga lain yang melaksanakan fungsi pengamanan dan melakukan kerjasama antar departemen dalam rangka menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejahatan 2.3.2. Adanya komitmen dari pimpinan polisi untuk mengembangkan ketrampilanketrampilan baru melalui pelatihan yang mencakup pemecahan masalah, penciptaan jaringan, mediasi, fasilitasi, resolusi konflik dan pelibatan masyarakat 2.3.4. Identifikasi dan mobilisasi -melalui konsultasi- sumber-sumber daya dan organisasi masyarakat yang dapat membantu memerangi dan mencegah kejahatan dan pengembangannya secara berkelanjutan 2.3.5. Desentralisasi pelayanan polisi untuk menjamin pembuatan keputusan dan akuntabilitas yang efektif pada level lokal 2.3.6. Mendorong polisi menegakkan pertangungjawaban dalam menghadapi masalah keamanan didalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya untuk meningkatkan inisiatif dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kedisiplinan diri dan motivasi para petugas 2.3.7. Komunikasi yang jujur, terbuka dan efektif antara polisi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran konsultatif polisi, forum masyarakatpolisi dan masyarakat secara umum 2.4. PRINSIP-PRINSIP COMMUNITY POLICING Lima Faktor Utama : 2.4.1. Konsultasi yang terstruktur antara polisi dan masyarakat yang berbeda mengenai masalah-masalah, kesepakatan, prioritas dan strategi lokal 2.4.2. Adaptasi strategi pengamanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi lokal khusus dan pengembangan ‘orientasi konsumen’ dalam memberikan pelayanan 2.4.3. Mobilisasi semua sumber daya yang tersedia dalam masyarakat dan polisi untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan keamanan 2.4.4. Akuntabiltas terhadap masyarakat melalui mekanisme yang didesain untuk meningkatkan transparansi 2.4.5. Mengubah fokus pengamanan dari fokus reaktif pada kontrol kejahatan menjadi fokus proaktif pada penyebab kejahatan dan kekerasan
11
2.5. Perubahan dalam Kepolisian yang diperlukan demi kesuksesan pelaksanaan Community Policing Perubahan terhadap: a. struktur b. budaya c. strategi d. model manajemen 2.6. Bagaimana seharusnya Patugas Menghadapi Masyarakat yang Apatis? 2.6.1. Apatisme ini muncul karena kurangnya pengetahuan tentang keseriusan dan kekerapan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka, oleh karena itu polisi wajib memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi dilingkungan tersebut melalui cara-cara seperti menerbitkan newsletter, melaksanakan survey tentang keamanan dalam rumah tangga dan pusat bisnis, bekerjasama dengan kelompok berpengaruh dan para tokoh masyarakat, dll. 2.6.2. mengidentifikasi dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat yang bersedia terlibat secara terus menerus dalam pemecahan masalah dalam masyarakat. 2.7. MENERAPKAN COMMUNITY POLICING 2.7.1. Langkah-langkah penerapan: 1.7.1.1. Menetapkan Panitia Pelaksana 1.7.1.2. Audit Internal, terhadap: a. analisa kejahatan b. responsifitas terhadap panggilan pelayanan c. inisiatif masyarakat d. manajemen e. budaya f. investigasi terhadap suatu kejahatan g. kemitraan dalam pengamanan 1.7.1.3. Menganalisa Seluruh informasi yang Didapat pada Audit Internal 1.7.1.4. Melaporkan Temuan-temuan dalam Audit 1.7.1.5. Mengembangkan Rencana Aksi yang Komprehensif, a.l. a. memberi pengetahuan kepada polisi mengenai Community Policing b. menerapkan manajemen partisipatif c. mereview job deskripsi, kriteria evaluasi terhadap kinerja dan tugastugas yang diberikan untuk mendukung pengembangan Community Policing dan berfungsinya forum-forum Community Policing d. mendesain kembali aktifitas patroli untuk meningkatkan interaksi positif dengan masyarakat yang sudah tumbuh dan terintegrasinya pencegahan kejahatan sebagai komponen yang dikembangkan secara penuh dalam patroli rutin e. melihat kemungkinan penggunaan teknologi f. menganalisa panggilan dari masyarakat, memberikan respon diferensial dan menghadapi sumber panggilan yang berulang-ulang. g. Meningkatkan hubungan dengan media h. Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai Community Policing i. Membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam basis formal dan informal 1.7.1.6. Lain-lain a. Mengatur perubahan yang terjadi b. Memonitor dan mengevaluasi
12
c. Menjaga ketepatan waktu pelaksanaan d. Membuat prioritas perubahan yang diinginkan e. Bersabar dan mengakui setiap pencapaian 2.7.2. Perlunya Membuat Profil Masyarakat 2.7.1. untuk membantu mengorganisasi informasi tentang masyarakat yang nantinya akan berguna dalam merencanakan strategi pengamanan 2.7.2. mencakup identifikasi masalah kejahatan dan isu-isu keamanan publik yang diberikan oleh warga setempat dan pengusaha 2.7.3. adalah langkah awal dalam mengembangkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan dan pemikiran masyarakat 2.7.4. akan sangat membantu dalam mengidentifikasi stakeholder utama dan partisipan potensial dalam hubungan masyarakat dan polisi 2.7.3. Analisa yang dibutuhkan dalam membuat profil masyarakat 1. analisa demografis 2. analisa pengangguran 3. analisa kejahatan 4. survey untuk menentukan persepsi masyarakat terhadap: - masalah kejahatan secara umum - keseriusan relatif atas kejahatan tertentu - hubungan masyarakat dan polisi - legitimasi dan kredibilitas polisi - standar pelayanan polisi 5. survey untuk mengidentifikasi: - penyebab kejahatan - asal muasal dan luasnya rasa takut masyarakat - asal muasal kebutuhan masyarakat lainnya 2.8. MEMBENTUK FORUM MASYARAKAT-POLISI Langkah-langkah pembentukan forum masyarakat-polisi 1. pembentukan panitia pelaksana 2. pemberdayaan internal 3. me-review kondisi yang ada dalam masyarakat pada saat itu 4. melobi kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat 5. mengadakan pertemuan umum 6. konsultasi formal 7. menentukan model forum: - fokus kebutuhan masyarakat - fokus sumber daya - fokus evaluasi - fokus tranparansi - fokus keluhan terhadap polisi
13
