Memadukan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Desember Versi 2.1

Memadukan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi

Desember 2012 Versi 2.1

© 2012 Wali Amanat Columbia University di Kota New York dan Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat Columbia University Hak cipta atas semua data, informasi, tabel, grafik, logo, desain, kesimpulan, alur pendapat, anggapan, dasar pemikiran, dan isi lain yang termuat dalam dokumen ini, termasuk lampiran, jadwal, dan peragaan, dengan ini dimiliki oleh Wali Amanat Columbia University di Kota New York dan Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat Columbia University dan dilarang diperbanyak, diunduh, disebarluaskan, diterbitkan, atau dialihkan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, kecuali atas izin tertulis sebelumnya dari Wali Amanat Columbia University di Kota New York dan Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat Columbia University.

The Rainforest Standard™

THE RAINFOREST STANDARD™ Memadukan Kesejahteraan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi RINGKASAN EKSEKUTIF1 The Rainforest Standard™ (The RFS™/RFS) adalah standar kredit karbon hutan yang sepenuhnya terpadu pertama di dunia, yang disusun dari hasil penelaahan, oleh Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat ‐ Columbia University, Yayasan Dana Lingkungan PUMA ‐ Bolivia, Dana untuk Keanekaragaman Hayati – Brasil, Dana Aksi Lingkungan – Kolombia, Dana Lingkungan Nasional – Ekuador, Dana Perwalian untuk Taman Nasional dan Kawasan Konservasi – Peru, untuk menampung keadaan ekologi dan kenyataan masyarakat di Kawasan Amazon dan permintaan pasar karbon yang muncul. Standar ini merupakan standar tunggal yang memadukan semua persyaratan dan protokol penghitungan karbon, dampak sosial budaya/sosial ekonomi, dan hasil keanekaragaman hayati. Demi alasan ruang dan kepraktisan, kami meringkas di sini hal‐hal penting pada The RFS™ sebagaimana di bawah ini. Secara umum • The RFS™ didasarkan pada pemahaman dasar bahwa lingkungan, ekonomi, dan masyarakat “bergantung satu sama lain;” yang satu tidak dapat berkembang apabila yang lainnya tidak berkembang. • The RFS™ bertujuan untuk melakukan konservasi hutan alam, keanekaragaman hayati di dalamnya, dan penghidupan berkelanjutan yang disediakan oleh hutan dengan cara pengurangan emisi CO2e secara nyata, berupa nilai tambah (additional), dan permanen dari konservasi hutan untuk menghasilkan arus pendapatan jangka panjang dari penjualan kredit karbon hutan. • The RFS™ mensyaratkan bahwa pengurangan emisi harus permanen untuk menjadi dasar pembenaran pendapatan kredit, dan pengurangan tidak akan permanen kecuali jika manfaat ekonomi diperoleh semua pengguna dan pemilik hutan setempat secara merata, yang apabila terjadi sebaliknya, tidak berkontribusi terhadap Pengurangan Emisi Permanen (Permanence)‐ nya. Komponen sosial budaya/sosial ekonomi • Terpadu dalam The RFS™, dengan kredit tergantung pada pemenuhan syarat. • Pemantauan secara intensif selama umur proyek. • Dijalankan dengan menggunakan indikator kinerja yang dapat dilaksanakan, terukur, dan dapat diulang. • Yang berwenang untuk menebang pohon adalah pihak‐pihak yang dibutuhkan untuk menjamin Pengurangan Emisi Permanen. • Partisipasi kelompok masyarakat asli atau masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat rimba, pengguna hutan (ditetapkan sebagai Pemegang Hak De Facto apabila tidak dapat disebut sebagai pemilik sah), itu benar‐benar sukarela. • Arus pendapatan atau manfaat akan dibagikan sesuai dengan rencana yang disusun oleh Pemegang Hak De Facto dan dapat diberlakukan terhadap Pemrakarsa Proyek. • Persyaratan ketat untuk konsultasi partisipatif (bermusyawarah). • Rencana bagi‐hasil yang transparan dan dapat diberlakukan. 1

PERLU DICATAT: Semua istilah yang dimiringkan adalah istilah yang didefinisikan dalam DAFTAR ISTILAH.

Versi 2.1

i


•

Protokol persetujuan tertulis terperinci yang dipahami sebelumnya.

Komponen keanekaragaman hayati • Terpadu dalam The RFS™, dengan kredit yang tergantung pada pemenuhan syarat. • Pemantauan secara intensif selama umur proyek. • Dipantau dalam hal taraf ekosistem dan spesies berdasarkan kriteria acuan. • Kriteria pemantauan didasarkan pada sains penilaian sejawat (peer‐reviewed).

Nilai tambah (Additionality) – 3 uji sederhana • Uji Nilai Tambah Resmi (: penebangan tidak dilarang menurut undang‐undang, peraturan ataupun kontrak. • Uji Insentif Ekonomi: penebangan memberi manfaat ekonomi kepada pihak yang menebang menurut hukum ataupun melanggar hukum (misalnya pembalak liar). • Uji Insentif yang Ada: proyek belum menerima kredit atau imbalan untuk tidak menebang biomassa pohon atau kayu mati dalam skema lain. • Tidak ada uji “hambatan lain” atau “praktik yang lazim.” • Nilai tambah tidak harus diciptakan kembali selama Masa Proyek.

Data Dasar Prakiraan Penebangan/ (Keadaan seperti Sekarang – Business-as-Usual/BAU) – 3 jenis data dasar diizinkan. • Data Dasar Penebangan dari Pemerintah (: data dasar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. • Dokumen Rencana Penebangan (: Data dasar yang mendokumentasikan maksud, kemampuan, dan kewenangan untuk menebang Biomassa Pohon – termasuk rencana prasarana umum atau swasta atau rencana bangunan/gedung, rencana pengelolaan pemanenan berkelanjutan, hak pengusahaan hutan, Rencana Pengembangan Jangka Panjang (Life Plan), atau rencana masyarakat yang menyertakan tindakan penebangan pohon. • Data Dasar Penebangan Absah (: Walaupun pada waktu ini tidak tersedia algoritme multivarian atau model penaksiran BAU berlandaskan pendorong deforestasi yang absah (tervalidasi), The RFS™ memungkinkan untuk menerima model absah pada masa mendatang berdasarkan algoritme yang menggabungkan laju penebangan awal dan prakiraan penebangan dari Pendorong Deforestasi. • Kawasan Konservasi: Laju penebangan awal mutakhir di dalam kawasan konservasi diterima sebagai data dasar BAU. • Masa Proyek: Laju BAU tidak diturunkan, sekalipun laju berkurang di daerah sekitarnya dari waktu ke waktu.

Penghitungan Karbon • Biomassa Pohon Atas Permukaan diukur; dengan ditambahkan 20% untuk Biomassa Pohon Bawah Permukaan dan 10% untuk Biomassa Kayu Mati. Tambahan biomassa baku ini adalah nilai dugaan yang dapat dibantah apabila tersedia data empiris dari Pemrakarsa Proyek. • Peta Tolok Ukur untuk penaksiran cadangan karbon – pemetaan beresolusi tinggi dibutuhkan untuk menggambarkan sebagian besar penebangan pohon (yaitu degradasi); hanya hutan alam dianggap bagian dari Tolok Ukur. • Perkebunan, penghutanan dan penghutanan kembali, dan peningkatan karbon lain tidak diperhitungkan. • Kegiatan hutan tanaman masyarakat secara tradisional tidak memengaruhi penghitungan. Versi 2.1

ii


Kebocoran (Leakage) • Kebocoran akibat Berpindahnya Kegiatan (diperhitungkan sebagai pengurang baku. Pengurang baku adalah nilai dugaan yang dapat dibantah apabila tersedia data empiris dari Pemrakarsa Proyek. • Kebocoran Pasar () diperhitungkan sebagai pengurang baku yang didasarkan pada tabel acuan yang mencerminkan kepustakaan penilaian sejawat, yang diperbarui secara berkala. Nilai dugaan dapat dibantah apabila tersedia data empiris dari Pemrakarsa Proyek.

Pengurangan Emisi Permanen ( • Pemrakarsa Proyek memilih dari berbagai pilihan cara Pengurangan Emisi Permanen. • Pilihan cara Pengurangan Emisi Permanen memberi kepastian bahwa setiap Perubahan yang Merugikan (Reversal) selama Masa Proyek akan dijamin dengan kredit atau dana yang tersedia dan dapat diidentifikasi. • Pilihan cara Pengurangan Emisi Permanen mencakup: • Pertanggung‐gugatan Pembeli; Sistem penyangga yang transparan dan diatur dan pemodelan risiko absah dan aset • penyangga yang memadai (Sistem Penyangga yang Layak/); • Jaminan memadai (dari negara atau swasta); Model ton‐tahun berdasarkan kesetaraannya selama 100 tahun; • Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen (; atau • • Pilihan lain yang diusulkan oleh Pemrakarsa Proyek dan diperiksa oleh pakar RFS.

Administrasi • Model baru yang ramping untuk pengajuan, pengesahan, dan verifikasi dokumen: The RFS™ menetapkan persyaratan minimum bagi pakar yang terlibat. • • Pemrakarsa Proyek mempekerjakan pakar berdasarkan pilihannya, memberi jaminan atas kesimpulan Pakar. Pendokumentasian didukung oleh Keterwakilan Pribadi. • • Tidak ada hambatan dari Badan Pelaksana yang Ditunjuk – banyak pakar tersedia untuk Pemrakarsa Proyek. • Semua dokumen Proyek tersedia bagi masyarakat melalui situs web The RFS™. • Pendapat Masyarakat mengenai semua dokumen proyek yang diminta: ketidaksepakatan yang ada ditengahi oleh pakar RFS. • Standar pemeriksaan jelas dan tidak memihak, dengan sedikit kewenangan pemeriksa dan jangka waktu pemeriksaan tertentu.

Versi 2.1

iii


THE RAINFOREST STANDARD™ Memadukan Kesejahteraan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi PIHAK YANG TERLIBAT Pengarang Utama 1 2 3 1,4 James J. Warfield , Natalia Arango , Humberto Cabrera , dan Don J. Melnick 1

Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat (CEES), Columbia University, Amerika Serikat 2 Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción), Kolombia 3 Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE), Peru 4 Departemen Ekologi, Evolusi, dan Biologi Lingkungan, Columbia University, Amerika Serikat

Diterjemahkan Oleh Wiyanto Suroso Komite Pelaksana Don Melnick – Direktur, Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat (CEES), Columbia University, Amerika Serikat José Luis Gómez ‐ Direktur Pelaksana, Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción), Kolombia Pedro Wilson Leitão ‐ Direktur Pelaksana (1995 – 2010), Fundo Brasileiro para Biodiversidade, (FUNBIO), Brasil Rosa Lemos de Sá – Direktur Pelaksana (2010 – sekarang), Fundo Brasileiro para Biodiversidade, (FUNBIO), Brasil Alberto Paniagua ‐ Direktur Pelaksana, Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE), Peru Samuel Sangueza ‐ Direktur Pelaksana (2001 – 2011), Fondo Ambiental Nacional (FAN), Ekuador Diego Burneo ‐ Direktur Pelaksana (2011 –sekarang), Fondo Ambiental Nacional (FAN), Ekuador Juan Carlos Chávez ‐ Direktur Pelaksana, PUMA Fondo Ambiental, Bolivia James J. Warfield – Direktur Pelaksana, Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat (CEES), Columbia University, Amerika Serikat Administrasi Proyek Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat (CEES), Columbia University, Amerika Serikat: Tatiana Alves, Faith Wamalwa, Edward Kere, Judith Bosire, Veronicah Mwaniki, James J. Warfield, Don Melnick Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Kolombia: Natalia Arango, German Botero, José Luis Gómez.

Versi 2.1

iv


Tim Penasihat Keanekaragaman Hayati Don Melnick (Ketua) – Columbia University, Amerika Serikat Natalia Arango – Fondo Acción, Kolombia Angelo dos Santos – FUNBIO, Brasil Tim Penasihat Ekonomi dan Keuangan Brian Murray (Ketua) – Duke University, Amerika Serikat Mónica Castro – Bolivia José Andrés Díaz – Kolombia Jorge Elgegreen – Peru Roberto Salazar – Ekuador James J. Warfield – Columbia University, Amerika Serikat Carlos Eduardo Young – Brasil Tim Penasihat Hukum dan Peraturan Rubén Kraiem (Ketua) – Covington & Burling, LLP, Amerika SerikatJose Luis Capella ‐ Peru Ludovino Lopez – Brasil Inés Manzano – Ekuador María del Pilar Pardo – Kolombia Beatriz Parodi – Peru Silvia Urrutia – Bolivia James J. Warfield – Columbia University, Amerika Serikat Tim Penasihat Sains dan Teknologi Ruth de Fries (Ketua Bersama) ‐ Columbia University, Amerika Serikat Holly Gibbs (Ketua Bersama) – Stanford University, Amerika Serikat Natalia Arango – Fondo Acción, Kolombia Eduardo Calvo ‐ Peru Gilvan Meira – Brasil Mauricio Meira – Brasil Don Melnick – Columbia University, Amerika Serikat Rodrigo Sierra – Ekuador, dan University of Texas, Amerika Serikat Zulma Villegas – Bolivia Tim Penasihat Sosial Ekonomi/Sosial Budaya Christine Padoch (Ketua Bersama) – Kebun Raya New York, Amerika Serikat Miguel Pinedo‐Vasquez (Ketua Bersama) – Columbia University, Amerika Serikat Mónica Castro – Bolivia Claudia Maria Correa ‐ Kolombia Vladimir Gil – Peru Leonardo Hasenclever – Brasil Xavier Izko Gaston ‐ Ekuador Hernán Salamanca – Kolombia

Versi 2.1

v


Pemeriksa Independen Frédéric Achard, Pusat Penelitian Gabungan, Komisi Eropa Biofílica ‐ Brasil Eduardo S. Brondizio, Indiana University, Amerika Serikat Toby Gardner, University of Cambridge, Inggris Susanna Hecht, University of California Los Angeles, Amerika Serikat William Laurence, James Cook University, Australia William E. Magnusson, Lembaga Penelitian Amazon Nasional (INPA), Brasil markit Jacob Olander, EcoDecisión, Ekuador Penerjemah ke dalam bahasa Indonesia Wiyanto Suroso, anggota Himpunan Penerjemah Indonesia No. HPI‐01‐09‐ 0189, sertifikat dikeluarkan oleh Universitas Indonesia dan Himpunan Penerjemah Indonesia Ucapan terima kasih Karya pakar dan penyusunan The RFS™ ini dapat terlaksana atas dukungan keuangan yang murah hati dari Cargill International, SA dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Michael Dwyer.

Versi 2.1

vi


THE RAINFOREST STANDARD™ Memadukan Kesejahteraan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi

Daftar Isi RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. i PIHAK YANG TERLIBAT ................................................................................................ iv TUJUAN UMUM ........................................................................................................... ix SISTEMATIKA: PERSYARATAN DAN PROTOKOL ............................................................. x Kotak 1: EMPAT LANDASAN THE RAINFOREST STANDARD™ ..................................... xi Kepercayaan – Kepraktisan – Kelaikan Pasar ‐ Kecocokan ........................................ xi SEJARAH RINGKAS ....................................................................................................... xii Kotak 2: PRINSIP‐PRINSIP DASAR ............................................................................ xiv IC1: KEADAAN AWAL DI DAERAH PROYEK .................................................................... 1 IC2: PESERTA PROYEK................................................................................................... 7 IC3: LANDASAN HUKUM ............................................................................................. 11 S1: MENGIDENTIFIKASI DAN MENGHORMATI PEMEGANG HAK DE FACTO ................. 17 S2: TRANSPARANSI..................................................................................................... 21 S3: MANFAAT KUALITAS HIDUP BERKELANJUTAN ...................................................... 35 42 B1: KEANEKARAGAMAN HAYATI ER1: NILAI TAMBAH PROYEK (PROJECT ADDITIONALITY) ............................................ 63 ER2: DATA DASAR EMISI PROYEK ( dan NILAI TAMBAH PENGURANGAN EMISI ( ......... 74 ER3: PERHITUNGAN PENGURANGAN EMISI CO2e....................................................... 82 ER4: KEBOCORAN (..................................................................................................... 93 ER5:PENGURANGAN EMISI PERMANEN (PERMANENCE) ............................................ 99 Kotak 3: Masalah Perubahan yang Merugikan (Reversal) ..................................... 101 A1: SITUS WEB THE RAINFOREST STANDARD™ DAN LAMAN WEB PROYEK............... 126 A2: PEMENUHAN TERHADAP PERSYARATAN ............................................................ 130 Kotak 4: Jangka Waktu mengenai Ketidaksepakatan atas Pendapat ..................... 140 A3: PROTOKOL PENGESAHAN PROYEK ..................................................................... 141 A4: PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI (MRV) ......................................... 144 A5: MASA PEMBERIAN KREDIT, MASA PROYEK, MASA PENGURANGAN EMISI PERMANEN .............................................................................................................. 148 A6: PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN PENGHENTIAN KREDIT ............................... 151 A7: KELALAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN ............................................................. 154 A8: RETRIBUSI .......................................................................................................... 157 A9: LAIN‐LAIN........................................................................................................... 159 DAFTAR ISTILAH ....................................................................................................... 160 TAMBAHAN.............................................................................................................. 177 TAMBAHAN A: DAFTAR DOKUMEN PENGAJUAN PROYEK ..................................... 178 TAMBAHAN B: KETERWAKILAN ............................................................................ 180 TAMBAHAN C: PENDAPAT HUKUM ...................................................................... 182 TAMBAHAN D: DAFTAR TUGAS PAKAR DAN PENENGAH ...................................... 183 TAMBAHAN E: PERSYARATAN PAKAR DAN PENENGAH ........................................ 185 TAMBAHAN F: DAFTAR PERIKSA PENGAJUAN PROYEK ......................................... 190 TAMBAHAN IC1‐1_A: ASOSIASI STANDAR SURVEI YANG DISETUJUI...................... 191 TAMBAHAN IC1‐4_A: TIPE HUTAN ........................................................................ 192 Versi 2.1

vii


TAMBAHAN IC1‐4_B: KEADAAN HUTAN ............................................................... 193 TAMBAHAN S2‐7: PERSYARATAN KEUANGAN ...................................................... 194 TAMBAHAN S3‐1_A: DAFTAR FORMULIR YANG DISETUJUI: KAJIAN PERDESAAN PARTISIPATIF ( DAN PERNYATAAN DAMPAK KEBERLANJUTAN PERDESAAN.......... 195 TAMBAHAN ER1‐1_A: PEMBERIAN KREDIT ATAU IMBALAN UNTUK MENGURANGI PENEBANGAN BIOMASSA POHON ( ...................................................................... 196 TAMBAHAN ER1‐1_B: KONTRAK YANG TERKAIT DENGAN PENEBANGAN ............. 197 TAMBAHAN ER5‐5_A: DAFTAR TEMPAT PENYIMPANAN ( .................................... 198 TAMBAHAN ER5‐5_B: LANGKAH‐LANGKAH PEMBAGIAN KREDIT RFS SEKARANG . 199 FORMULIR (.............................................................................................................. 200 Formulir S2‐4: Unsur‐unsur Rencana Manfaat Pemegang Hak (............................ 201 Formulir S2‐9B: Persyaratan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (F 202 Formulir: Keterwakilan ( ....................................................................................... 203 Formulir ER5: Formulir Pilihan Pengurangan Emisi Permanen (Permanence Option) ................................................................................................................. 204 Formulir ER5‐2: Jaminan Penjual .......................................................................... 205 Formulir ER5‐3: Jaminan Pihak Ketiga................................................................... 206 Formulir ER5‐4: Permintaan Kredit Ton‐Tahun ..................................................... 207 Formulir ER5‐5_A: Pernyataan Tempat Penyimpanan .......................................... 208 Formulir ER5‐5_B: Permohonan Pembagian Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen (Permanence Trust Fund) ..................................................................................... 209 Formulir A2‐5: Kesepakatan Imbalan Pakar .......................................................... 210 Formulir A6 2: Laporan Pengalihan Kredit ........................................................... 211 Lampiran ER5: ALAT BANTU PENGURANGAN EMISI PERMANEN INTERAKTIF RFS ..... 212

Versi 2.1

viii



TUJUAN UMUM

The Rainforest Standard™ adalah standar kredit karbon pertama di dunia yang memadukan sepenuhnya persyaratan dan protokol penghitungan karbon, dampak sosial budaya/sosial ekonomi, dan hasil keanekaragaman hayati. Standar ini merupakan hasil kerjasama selama empat tahun di antara lima buah dana perwalian lingkungan terkemuka negara‐negara di Kawasan Amazon dan Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat, Columbia University.

Tujuan menyeluruh The Rainforest Standard™ adalah untuk melestarikan hutan alam, keanekaragaman hayati di dalamnya, dan penghidupan berkelanjutan yang disediakan oleh hutan dengan melakukan pengurangan emisi CO2e secara nyata, berupa nilai tambah, dan permanen dari konservasi hutan untuk menghasilkan arus pendapatan jangka panjang dari penjualan kredit karbon hutan.

Asas yang mendasari The Rainforest Standard™ adalah bahwa pengurangan emisi harus permanen untuk menjadi dasar pembenaran pendapatan kredit, dan pengurangan tidak akan permanen, kecuali jika manfaat ekonomi diperoleh semua pengguna dan pemilik hutan setempat secara merata, yang apabila terjadi sebaliknya, tidak berkontribusi terhadap Pengurangan Emisi Permanen‐nya.

Komitmen The Rainforest Standard™ terhadap standar terpadu didasarkan pada pemahaman dasar bahwa lingkungan, ekonomi, dan masyarakat “bergantung satu sama lain;” yang satu tidak dapat berkembang apabila yang lainnya tidak berkembang.

Versi 2.1

ix


THE RAINFOREST STANDARD™ Memadukan Kesejahteraan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi SISTEMATIKA: PERSYARATAN DAN PROTOKOL [Metodologi] The Rainforest Standard™ terdiri atas Persyaratan dan protokol yang disusun dalam lima Bagianpokok pembahasan: Keadaan Awal (IC1‐3) yang merupakan uraian tentang keadaan alam, masyarakat, dan status hukum Daerah Proyek pada permulaan; Persyaratan sosial budaya dan sosial ekonomi (S1‐3); pertimbangan keanekaragaman hayati (B1‐7); pertimbangan pengurangan emisi (ER1‐5); dan kegiatan administratif (A1‐8). Daftar istilah menyusul setelah lima Bagian pokok pembahasan tersebut. Tambahan (Annex), Formulir (Template), dan sebuah Lampiran/Appendix (tautan Alat Bantu Pengurangan Emisi Permanen Interaktif RFS) menyusul setelah Daftar Istilah. Keadaan Awal

Sosial Budaya/Sosial Ekonomi

Keanekara‐ Pengurangan gaman Hayati Emisi

Administrasi

A1: Laman Web Proyek dan Situs Web RFS IC1: Keadaan S1: B1‐1 to B1‐3: Awal Daerah Mengidentifikasi Tolok Ukur Proyek dan menghargai pemegang hak de facto

ER1: Nilai A2: Para Pakar, Tambah Proyek Organisasi Yang Mewakili, Pemberi Tanggapan, Penengah

IC2: Peserta Proyek

ER: Nilai Tambah Pengurangan Emisi dan Data Dasar

S2: Transparansi B1‐4 to B1‐6: Pemantauan, Pelaporan, Verifikasi

A3: Pengesahan Proyek

Daftar Istilah

Tambahan Formulir

Lampiran

A4: Memantau, Melaporkan, Memverifikasi A5: Masa Pemberian Kredit, Masa Pengurangan Emisi Permanen IC3: Landasan Hukum

S3: Manfaat Kualitas Hidup Berkelanjutan

B1‐7: Data

A6: Pendaftaran, ER3: Perhitung‐ Pengalihan, dan an Pengurangan Penghentian Kredit Emisi CO2e ER4: Kebocoran A7: Kelalaian dan Tindakan Perbaikan ER5: Pengu‐ rangan Emisi Permanen

Versi 2.1

A8: Retribusi A9: Lain‐lain

x


Kotak 1: EMPAT LANDASAN THE RAINFOREST STANDARD™ Kepercayaan – Kepraktisan – Kelaikan Pasar ‐ Kecocokan

The Rainforest Standard™ mengakui bahwa untuk menarik investasi dalam jumlah besar, standar membutuhkan semua hal berikut ini, yaitu: Kepercayaan di dunia secara umum; Kepraktisan bagi Pemrakarsa dan Pengembang Proyek; Kelaikan Pasar bagi pembeli dan penjual; dan Kecocokan dengan aturan dari instansi pemerintah yang berwenang dan pasar yang memenuhi syarat. Untuk tujuan itu, The Rainforest Standard™ memaksimalkan Kepercayaan, Kepraktisan, Kelaikan Pasar, dan Kecocokan.

Kepercayaan berkenaan dengan apakah sebuah komponen standar yang ditetapkan tersebut merupakan ukuran yang absah, yaitu benar‐benar mengukur apa yang ingin diukur. Beberapa jenis komponen dapat dikenai uji ini. Sebagai contoh, pada tingkat tertinggi, tujuan dari standar tersebut dapat diuji dalam hal kepercayaan: dapatkah “bertambah” atau “berkurang”‐nya cadangan karbon benar‐benar diukur? Kepercayaan juga berlaku bagi metode atau protokol untuk memantau, mengukur atau memverifikasi apakah tujuan dapat dicapai, misalnya apakah ukuran dalam hal Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) tergolong tidak memihak dan tetap tepercaya? Kepraktisan berkenaan dengan apakah standar tersebut memberikan kepada peserta hal‐hal yang dapat diprakirakan, efisiensi, dan kendali biaya dalam seluruh proses pemeriksaan. Protokol Pengesahan dan Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi dirancang sedapat‐dapatnya mulus, lugas, dan baku. The RFS™ memberi jadwal untuk memastikan bahwa peserta dapat merencanakan kegiatannya dan membuat kesepakatan sebagaimana dijadwalkan sehingga pengaturan keuangan tidak terlalu terpengaruh oleh naik turunnya harga. Untuk tujuan itu, protokol The RFS™ meminimalkan keleluasaan pemeriksa dan memaksimalkan protokol yang dinilai tanpa memihak dan dapat diulang. Kelaikan Pasar berkenaan dengan memadainya kepastian bagi penjual dan pembeli bahwa kredit yang dihasilkan berdasarkan standar adalah nyata, permanen, berupa nilai tambah, dialihkan sesuai dengan hukum, memberi manfaat kepada semua pemegang hak yang sejalan dengan tujuannya dan sesuai dengan rencana yang disepakati oleh semua pemegang hak setelah mereka cukup memahami. Kecocokan berkenaan dengan upaya agar memungkinkan protokol The RFS™ dan pemberian kredit sejalan dengan persyaratan, panduan, dan praktik Instansi Pemerintah yang Berwenang dan dengan skema pemberian kredit pada pasar‐pasar lain yang memenuhi syarat.

Versi 2.1

xi



SEJARAH RINGKAS Asal mula gagasan The Rainforest Standard™ (The RFS™) adalah pada pertemuan di Sao Paulo, Brasil, Oktober 2007, yang diselenggarakan oleh Dana Perwalian Lingkungan Brasil, Funbio. Ketika itu, hadir empat dari enam orang direktur lembaga yang terlibat dalam penyusunan The RFS™. Pertemuan ini dilanjutkan dengan pertemuan di Lima, Peru, antara Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat (CEES), Columbia University dan Dana Perwalian Lingkungan Peru, Profonanpe, dan pertemuan di New York, AS, antara CEES dan Dana Perwalian Lingkungan Kolombia, Fondo Accíon, pada awal tahun 2008. Setelah pertemuan‐ pertemuan ini, diputuskan untuk membuat kerjasama antara CEES dan Dana Perwalian Lingkungan Bolivia (PUMA), Brasil (Funbio), Kolombia (Fondo Accíon), Ekuador (FAN), dan Peru (Profonanpe) yang mengupayakan penyusunan sebuah standar baru yang sepenuhnya terpadu guna mengurangi emisi karbon hutan di Amazon. Lembaga‐lembaga ini, para Anggota Pendiri The Rainforest Standard™, bertemu bersama‐sama sebagai sebuah kelompok untuk pertama kalinya pada bulan Juni 2008 di Sao Paolo, Brasil, yang bertujuan untuk memberi sumbangsih penting dalam mengurangi emisi karbon hutan di Amazon dengan mengurangi konversi hutan. Keenam lembaga tersebut yakin bahwa proyek‐ proyek “yang menghindari deforestasi” dapat dibuat menarik bagi pasar karbon, memudahkan konservasi hutan tropis dalam jangka panjang, dan memberi manfaat kepada masyarakat yang tinggal di tempat itu dan sekitarnya. Mereka bersama‐sama menganalisis kebutuhan akan sebuah standar baru yang sesuai dengan keadaan ekologi dan kenyataan masyarakat di Kawasan Amazon dan permintaan pasar yang sedang tumbuh. Para Anggota Pendiri bertemu secara rutin sepanjang tahun 2011 (rangkaian pertemuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini) untuk mengerjakan persoalan‐persoalan pokok yang telah diketahui pada tahun 2009. Dengan dukungan para pakar dari Amerika Serikat dan lima negara yang berada di Amazon, mereka menggabungkan unsur‐unsur pembangun The RFS™. Saling berhubungan melalui tatap‐muka selama lokakarya‐lokakarya, saling berhubungan melalui konferensi jarak jauh dengan semua negara sekaligus, dan pembahasan secara luas atas rancangan dokumen‐dokumen memungkinkan kelompok tersebut memadukan kenyataan di Kawasan Amazon dan merancang pilihan‐pilihan inovatif atas persoalan‐persoalan yang menonjol di seputar proyek‐proyek “yang menghindari deforestasi ” 2 dalam pasar karbon. Proses selama empat tahun yang menghasilkan The RFS™ tersebut melibatkan puluhan pakar dari seluruh Amerika Selatan, Amerika Serikat, dan Eropa. Para pakar ini merupakan akademisi terkemuka dalam bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan ilmu hukum di seluruh Amazon, dan pakar yang berasal dari swasta dan masyarakat madani (LSM) yang berpengalaman dalam bidang kehutanan dan pasar karbon. Kegiatan dimulai dengan tinjauan saksama atas standar‐standar yang ada dan keadaan biologi dan masyarakat sekarang di Kawasan Amazon di lima negara, yaitu: Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, dan Brasil. Tinjauan ini 2

Selama penyusunan The Rainforest Standard™, konsep “deforestasi yang dihindari” diperluas sehingga mencakup “degradasi”, termasuk penebangan biomassa pohon yang terlalu teliti (atas permukaan, bawah permukaan, dan kayu mati).

Versi 2.1

xii


mengidentifikasi lima bidang tematik yang perlu diperhatikan secara tepat untuk mengatasi keberatan dan keprihatinan yang dinyatakan oleh pengguna hutan setempat, pemerintah nasional, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat keuangan internasional yang memperlambat pelaksanaan berskala besar proyek‐proyek “untuk mengurangi deforestasi” di Amazon. TANGGAL

TEMPAT

POKOK PEMBAHASAN

Oktober 2007

Sao Paolo, Brasil

Pembahasan awal antara CEES dan beberapa Dana Perwalian Lingkungan

2007 ‐ 2008

Lima, Peru; New York, AS

Pertemuan antara CEES dan dua Dana Perwalian Lingkungan

Juni 2008

Sao Paolo, Brasil

Pertemuan perdana para Anggota Pendiri

Maret 2009

Lima, Peru

Pertemuan para Anggota Pendiri mengenai organisasi

Juli 2009

New York City, AS

Analisis standar‐standar dan alat‐alat bantu yang ada

Februari 2010

Bogotá, Kolombia

Pengaturan Kelembagaan

Maret 2010

Palo Alto, California, AS

Pertemuan tim penasihat ilmiah‐teknis

April 2010

Quito, Ekuador

Pertemuan tim penasihat hukum

Mei 2010

Rio de Janeiro, Brasil

Pertemuan tim penasihat sosial budaya

Mei 2010

Rio de Janeiro, Brasil

Pertemuan tim penasihat ekonomi

Agustus 2010

New York City, AS

Merancang protokol untuk mengatasi persoalan

November 2010 Mexico City, Meksiko

Pertemuan pemaduserasian laporan

Juni 2011

Pertemuan para pengarang utama

New York City, AS

Lima kelompok pakar dibentuk, yang masing‐masing dipimpin oleh pakar yang termasyhur di dunia beserta pendamping mereka dari kelima negara Amazon yang telah disebutkan sebelumnya. Setiap kelompok pakar menghasilkan sebuah laporan terperinci yang memetakan pendukung dan penentang persoalan‐persoalan tersebut, pilihan‐pilihan yang tersedia, dan rekomendasinya. Persoalan, pilihan, dan rekomendasi dibahas selama beberapa hari oleh Kelompok Penyelesaian Persoalan yang terdiri atas Komite Pelaksana, staf, dan para pakar tematik. Setelah pertemuan tersebut, rancangan pertama bab‐bab RFS yang dapat dijalankan (The Rainforest Standard™/Standar Hutan Hujan v1.0) disusun dan dikirim kepada lima kelompok pakar untuk diperiksa dan diberi tanggapan. Hal ini memungkinkan kelompok pakar tersebut untuk memeriksa dan menanggapi langsung protokol (metodologi) yang diusulkan. Setelah mengalami serangkaian pemeriksaan dan perbaikan lebih lanjut, rancangan lengkap kedua The Rainforest Standard™ v1.4 disusun oleh para Pengarang Utama dan dikirim kepada sekelompok pemeriksa independen untuk meminta tanggapan publik. Banyak di antara tanggapan dan rekomendasi mereka telah dimasukkan ke dalam versi mutakhir The Rainforest Standard™ ‐ versi 2.1.

Versi 2.1

xiii


THE RAINFOREST STANDARD™ Memadukan Kesejahteraan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi Kotak 2: PRINSIP‐PRINSIP DASAR I. Proyek‐proyek RFS harus menghasilkan pengurangan emisi CO2 secara nyata, berupa nilai tambah, terukur, dapat diverifikasi, dapat didaftarkan, transparan, dan permanen, dengan mengurangi penebangan Biomassa Pohon di Hutan yang Laik ( sehingga memungkinkan pembeli dan penjual RFS Credits™ (Kredit RFS) memberi sumbangsih terhadap mitigasi perubahan iklim, konservasi hutan, pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. II. Proyek‐proyek RFS harus melibatkan kegiatan‐kegiatan di hutan yang telah ditetapkan secara geografis, yang sepenuhnya selaras dengan mitigasi perubahan iklim nasional dan/atau daerah, konservasi hutan, skema pengelolaan, dan kebijakan lingkungan nasional dan internasional. III. Proyek‐proyek RFS harus digagas, disusun, dan dilaksanakan dengan mengikutsertakan secara aktif pemegang hak atas hutan. IV. Proyek‐proyek RFS harus memberi sumbangsih terhadap konservasi sumberdaya alam nasional dan kebijakan penggunaannya secara berkelanjutan, antara lain konservasi keanekaragaman hayati jangka panjang yang dapat dibuktikan, jasa lingkungan, dan rencana pengelolaan hutan. V. Proyek‐proyek RFS harus memberi sumbangsih terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan nasional, termasuk pengurangan kemiskinan dan/atau peningkatan kualitas hidup pemegang hak atas hutan. VI. Organisasi pelaksana RFS harus transparan dalam penerbitan RFS Credits™ mereka dan harus memberi informasi yang transparan dan jelas mengenai rantai pengawasan atas semua RFS Credits™ yang diterbitkan. VII. Persyaratan RFS harus sepenuhnya tidak memihak, dapat dilaksanakan, dapat diulang, dan dapat dipasarkan. VIII. Organisasi pelaksana RFS harus transparan dalam mengelola aset mereka, termasuk yang dikelola sebagai jaminan atas Perubahan yang Merugikan dan pembagian manfaat masing‐masing. IX. Proyek‐proyek RFS harus menghormati hak‐hak menurut Undang‐Undang Dasar, undang‐undang, dan ulayat yang terkait dengan kepemilikan lahan, penetapan resmi atas lahan yang ditempati, keterwakilan masyarakat lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat adat dan kepemilikan lahan kecil, termasuk tunduk sepenuhnya pada Deklarasi PBB tentang hak‐hak masyarakat adat dan Konvensi No. 169 Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO). X. The RFS™ berjanji untuk melakukan peninjauan secara sistematis dan terus‐menerus dan perbaikan The RFS™ untuk mengikuti perubahan‐perubahan dalam perjanjian internasional, pengaturan kerjasama, undang‐undang dan kebijakan nasional dan daerah, dan pasar.

Versi 2.1

xiv


IC1: KEADAAN AWAL DI DAERAH PROYEK TUJUAN: Memberi informasi yang cermat dan lengkap mengenai Keadaan Awal

3

dalam hal wilayah, batas‐batas, penggunaan lahan, penguasaan lahan, zonasi, dan luas dan sifat dari tipe dan keadaan hutan di Daerah Proyek.

DASAR PERTIMBANGAN: Bagian ini menguraikan batas‐batas Daerah Proyek dan keadaan di Daerah Proyek sebelum ada Proyek dalam hal penguasaan lahan, kegiatan‐kegiatan yang ada, dan Hutan yang Laik. Uraian ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi lahan penghasil RFS Credits™ maupun pihak‐pihak yang akan ikut secara langsung dan tidak langsung dalam menghasilkan RFS Credits™ (Kredit RFS).

PERSYARATAN: Peta‐peta dan tabel‐tabel berikut harus disediakan bersama dengan Dokumen Awal Pengajuan Proyek:

IC1‐1 Peta Batas Proyek: Daerah Proyek didefinisikan sebagai daerah dengan garis batas secara geografis yang ditampilkan pada Peta Batas Proyek. Peta Batas Proyek harus menunjukkan arah dan jarak semua garis batas Daerah Proyek dengan koordinat geografisnya. Pemetaan berlandaskan GIS lebih disukai untuk menetapkan koordinat geografis. B. Peta Batas Proyek harus dibuat sesuai dengan standar survei yang 3

PERLU DICATAT: Semua istilah yang dimiringkan adalah istilah yang didefinisikan dalam DAFTAR ISTILAH.

Versi 2.1


diterima oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang pada tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota atau apabila standar semacam itu tidak ada, didasarkan pada standar dari Asosiasi yang Disetujui sebagaimana ditetapkan pada Tambahan IC1‐1_A.

C. Peta Batas Proyek harus menampilkan: 1. Semua peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya data peta pajak; peruntukan oleh negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, ulayat); dan 2. Luas keseluruhan Daerah Proyek. IC1‐2 Peta dan Tabel Penguasaan Lahan (Proyek: Peta Penguasaan Lahan Proyek harus menunjukkan daerah‐daerah di dalam Daerah Proyek yang dimiliki, disewakan, ditempati, digunakan atau diatur oleh setiap Peserta Proyek sebagaimana ditetapkan pada Bagian IC2‐1, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: 1. Daerah‐daerah yang dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, oleh negara, dan a. telah ditetapkan oleh negara sebagai Kawasan Konservasi, taman nasional, hutan nasional atau peruntukan lain semacamnya yang dapat berkaitan dengan penggunaan untuk umum dan swasta; b. yang

penggunaannya

menurut

undang‐undang

diperuntukkan Masyarakat Adat atau masyarakat lain; atau c. terikat pada hak pengusahaan, apakah untuk penggunaan tertentu atau umum, kepada perorangan pribadi atau badan (pemegang

hak

pengusahaan)

pencari

laba

(misalnya

perusahaan atau kemitraan) atau nirlaba (misalnya yayasan, organisasi nonpemerintah/LSM); 2. Daerah‐daerah yang dimiliki, ditempati atau digunakan oleh perorangan pribadi atau badan (termasuk Masyarakat Adat, Versi 2.1

2


masyarakat lokal, Masyarakat Rimba dan Pengguna Hutan dengan sertifikat yang sah); 3. Daerah‐daerah yang dimiliki, ditempati atau digunakan oleh perorangan pribadi atau badan (termasuk Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Rimba dan Pengguna Hutan yang bersertifikat) yang memiliki kewajiban hukum untuk melestarikan atau melindungi hutan yang ada (misalnya karena merupakan kawasan

konservasi

berdasarkan

putusan

hukum,

kewajiban

konservasi pada lahan umum atau swasta, atau yang setara dengan itu dengan landasan hukum di daerah yang berlaku, atau selainnya); 4. Daerah‐daerah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau masyarakat secara ulayat (Masyarakat Rimba) atau yang mereka gunakan walaupun tinggalnya di tempat lain (Pengguna Hutan).

B. Tabel Penguasaan Lahan harus disertakan dengan Peta Penguasaan Lahan Proyek dan harus berisi informasi berikut: 1. Nama dan/atau identitas semua Peserta Proyek; 2. Luas di daerah‐daerah yang diminati oleh setiap Peserta Proyek; 3. Status hak atas lahan yang dipegang oleh setiap Peserta Proyek (misalnya bersertifikat sah, sewa, hak pengusahaan, kewajiban konservasi (easement), tradisional atau ulayat, lainnya); dan 4. Peruntukan hak atas lahan yang dipegang oleh setiap Peserta Proyek (misalnya hak untuk menggunakan, menguasai, dan/atau mengalihkan

dalam

hal

penggunaan

lahan,

pembangunan,

sumberdaya alam, kegiatan‐kegiatan pengurangan emisi karbon, dan sebagainya).

IC1‐3 Peta Kegiatan Proyek. Peta Kegiatan Proyek harus menunjukkan berikut ini di dalam Daerah Proyek: A. Penetapan peta zonasi resmi mutakhir yang diterbitkan oleh pemerintah; dan

Versi 2.1

3


B. Zonasi oleh Pemerintah Daerah yang mendaftar semua Sumberdaya Hutan dan menunjukkan Penggunaan Sumberdaya dan Wilayah Penggunaan Sumberdaya di Daerah Proyek.

IC1‐4 Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur (. Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur harus memiliki resolusi sedikit‐dikitnya 1m sebagaimana tersedia sekarang ini dari citra satelit atau foto udara, dan harus menampilkan berikut ini di dalam Daerah Proyek: A. Penandaan batas yang diacu dalam tata ruang terhadap semua daerah yang tergolong Hutan yang Laik ()dan Hutan yang tidak Laik () dengan Satuan Pemetaan Minimum 0,09 ha, dengan piksel dalam susunan bujur sangkar (misalnya 30x30 dengan resolusi 1 m);

B. Perhitungan luas Hutan yang Laik;

C. Perhitungan luas Hutan yang tidak Laik;

D. Tipe Hutan pada Hutan yang Laik (yaitu tipe hutan di sepanjang sungai, hutan lembap, hutan kering, dan lainnya sebagaimana ditetapkan pada Tambahan IC1‐4_A);

E. Keadaan Hutan pada Hutan yang Laik (yaitu tipe hutan yang telah ditebang, dewasa, permudaan, dan lainnya sebagaimana ditetapkan pada Tambahan IC1‐4_B); dan F. Matriks Stratifikasi menurut Tipe dan Keadaan Hutan4 menunjukkan persentase Hutan yang Laik di setiap kotak. Contoh berikut sekadar gambaran untuk memperjelas:

4

The RFS™ mengakui bahwa Matriks Stratifikasi Jenis dan Keadaan Hutan boleh jadi tidak menjelaskan setiap Tipe Hutan atau Keadaan Hutan.

Versi 2.1

4


CONTOH Matriks Tipe dan Keadaan Hutan – Persentase Tipe Hutan menurut Keadaan Hutan. Hutan Hutan Hutan di sepanjang TIPE HUTAN lembap kering sungai KEADAAN HUTAN Telah ditebang Dewasa Permudaan

2% 23% 10%

15% 5% 15%

5% 10% 15%

IC1‐5 Keadaan Umum: A. Semua Peta harus: 1. dalam bentuk digital; 2. serasi dengan GIS; 3. menggunakan Peta Batas Proyek sebagai pola; 4. membubuhkan nama Pemrakarsa Proyek, nama Proyek, dan judul uraian peta; 5. disertai dengan Keterwakilan Pribadi (lihat Formulir: Keterwakilan) oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya

CEO,

Mitra

Pemimpin,

Direktur

Pelaksana)

dalam

kedudukannya sebagai pribadi, maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa informasi pada peta yang menyertainya cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik; 6. disertai dengan Keterwakilan Pakar Pemetaan Hutan dari pihak Pemrakarsa bahwa informasi pada peta yang menyertainya cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik; dan 7. selaras dengan peta‐peta resmi pemerintah yang cermat. Versi 2.1

5


B. Semua jadwal atau matriks yang menyertainya harus: 1. membubuhkan nama Pemrakarsa Proyek, nama Proyek, dan judul uraian peta; 2. disertai dengan Keterwakilan Pribadi (lihat Formulir: Keterwakilan) oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya

CEO,

Mitra

Pemimpin,

Direktur

Pelaksana)

dalam

kedudukannya sebagai pribadi, maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa informasi pada jadwal atau matriks yang menyertainya cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik; 3. disertai dengan Keterwakilan Pakar Pemetaan Hutan dari pihak Pemrakarsa Proyek bahwa informasi pada jadwal atau matriks yang menyertainya cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik; dan 4. selaras dengan informasi resmi pemerintah; dan 5. selaras satu sama lain (misalnya luas Hutan yang Laik ditambah Hutan yang tidak Laik harus sama dengan luas hutan di Daerah Proyek).

Versi 2.1

6


IC2: PESERTA PROYEK TUJUAN: Menyediakan daftar Peserta Proyek secara cermat dan lengkap, termasuk semua Pemegang Hak dan Instansi Pemerintah yang Berwenang mengenai kegiatan‐kegiatan di Daerah Proyek.

DASAR PERTIMBANGAN: Asas Penyertaan: Setiap orang yang berwenang di lapangan untuk menebang Biomassa Pohon dari Hutan yang Laik di Daerah Proyek (atau mengesahkan penebangan tersebut, atau tidak mencegah penebangan tersebut) perlu didorong untuk menghindari penebangan tersebut. Tanpa partisipasi menyeluruh seperti itu, Pengurangan Emisi Permanen Proyek akan selalu terancam dan Perubahan yang Merugikan secara nyata sulit dicegah.

Konsultasi Partisipatif: Sejalan dengan Asas Penyertaan (, The RFS™ bermufakat dengan setiap pihak yang berwenang atas penebangan di dalam Daerah Proyek sebagai Peserta Proyek, dan pihak yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan Proyek selama umur Proyek. Persyaratan untuk Konsultasi Partisipatif diperincikan pada Bagian S1. Asas Penyertaan menghasilkan definisi yang luas mengenai Pemegang Hak, terutama Pemegang Hak De Facto.

PERSYARATAN: Pemrakarsa Proyek harus menyertakan Dokumen Penetapan Peserta Proyek bersama Dokumen Awal Pengajuan Proyek. Bagian IC2‐1 mendefinisikan jenis perorangan, kelompok, badan, dan organisasi yang dianggap sebagai Peserta Proyek. Bagian IC2‐2 menjelaskan informasi yang harus disediakan bagi setiap Peserta Proyek. Bagian IC2‐3 menyediakan jenis bukti yang dibutuhkan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Bagian IC2‐1 dan IC2‐2.

Versi 2.1

7


IC2‐1 Dokumen Penetapan Peserta Proyek harus menetapkan semua Peserta Proyek, termasuk: A. Pemrakarsa Proyek:

Pihak yang

memiliki hak untuk

memperdagangkan

pengurangan emisi yang berasal dari pengurangan penebangan Biomassa Pohon dari Hutan yang Laik, yaitu pihak yang mengusulkan Proyek.

B. Pengembang Proyek: Orang atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pemrakarsa Proyek memiliki kewenangan yang mengikat secara hukum untuk menyusun dan menyerahkan dokumen‐dokumen yang dibutuhkan menurut The RFS™, untuk bertindak selaku kepanjangan tangan Pemrakarsa Proyek selama proses pengesahan, untuk memperbaiki permohonan‐permohonannya, untuk melakukan Keterwakilan sebagaimana diatur pada The RFS™, dan untuk setidaknya bertindak atas nama Pemrakarsa Proyek.

C. Pemegang Hak (istilah yang mencakup sekaligus Pemegang Hak De Jure dan Pemegang Hak De Facto): 1. Pemegang Hak De Jure: Pemegang sertifikat atas lahan atau hak apa pun (misalnya hak pengusahaan, kewajiban konservasi, menempati) di dalam Daerah Proyek. 2. Pemegang Hak De Facto: Pengguna Hutan atau Masyarakat Rimba, termasuk tetapi tidak terbatas untuk Masyarakat Adat, masyarakat lokal yang memiliki hak tradisional atau ulayat untuk menggunakan, menguasai atau mengalihkan hak atau apa pun yang ada di atas lahan di dalam Daerah Proyek. The RFS™ mengakui Masyarakat Rimba dan Pengguna Hutan sebagai Pemegang Hak De Facto, yang walaupun tidak memiliki hak secara jelas atau hak pakai secara formal, dapat saja memiliki hak untuk menggunakan atau menguasai lahan yang telah diakui oleh masyarakat lokal tanpa melanggar hak atas lahan umum, undang‐undang atau kebiasaan. Tetapi, diakui bahwa sebagian Pengguna Hutan boleh jadi bertindak dengan melanggar hukum (misalnya pembalak liar komersial dan pelanggar tatanan hukum yang berlaku), Versi 2.1

8


dan The RFS™ tidak berhubungan dengan hak hukum mereka yang bertindak dengan melanggar hukum: Semua pelaku liar tersebut dianggap bukan Pemegang Hak De Facto. Istilah “Pemegang Hak De Facto” tidak menunjuk pada anggota perorangan dari kelompok yang lebih besar (misalnya Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Rimba dan Pengguna Hutan, atau kelompok lain yang memiliki hak tradisional atau ulayat untuk menggunakan, menguasai, dan mengalihkan hak). Hak‐hak perorangan dianggap berasal dari pertalian mereka dengan kelompok tersebut, yang didefinisikan di sini sebagai Pemegang Hak De Facto, yang dalam hal ini mereka sebagai anggota kelompok. Dengan demikian, sebuah kelompok bukan perorangan dapat dianggap sebagai Pemegang Hak De Facto menurut The RFS™. Keluarga petani harus dianggap sebagai Pemegang Hak De Facto jika dan hanya jika, sertifikat dari pemerintah menyatakan secara jelas kepemilikan lahan keluarga petani tersebut di Daerah Proyek (misalnya Sertifikat Hak Milik dari Pemerintah Kabupaten/Kota). Semua Pemegang Hak De Facto juga harus terdaftar pada Daftar Pemegang Hak De Facto sebagaimana disebutkan pada Bagian IC2‐3C dan S1‐1.

D. Instansi Pemerintah yang Berwenang dengan kewenangan mengatur lahan atau kegiatan di dalam Daerah Proyek.

IC2‐2 Dokumen Penetapan Peserta Proyek harus mencakup: A. Nama diri dan sebutan badan, perorangan, organisasi, masyarakat, kelompok, Instansi Pemerintah yang Berwenang, dan nama‐nama pengenal lain;

B. Informasi tentang narahubung sejauh tersedia, termasuk alamat, nomor telepon, alamat email atau informasi yang dapat dihubungi lewat Internet;

C. Nama pejabat, eksekutif atau pemimpin badan; dan

D. Informasi tentang daftar resmi peserta proyek dapat dilihat oleh masyarakat umum. Versi 2.1

9


IC2‐3 Hal‐hal berikut dibutuhkan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Bagian IC2‐1 dan IC2‐2: A. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa informasi pada Dokumen Penetapan Peserta Proyek cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik; dan

B. Apabila informasi dalam Dokumen Penetapan Peserta Proyek diharuskan diajukan kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang, pengesahan oleh instansi tersebut dibuktikan dengan dokumen resmi; dan

C. Daftar Pemegang Hak De Facto disusun sesuai dengan Persyaratan pada Bagian S1‐1.

Versi 2.1

10


IC3: LANDASAN HUKUM TUJUAN: Mengidentifikasi hak formal, tradisional atau ulayat dari semua Peserta Proyek untuk menggunakan, menguasai atau mengalihkan hak mana pun atau apa pun yang ada di atas lahan di dalam Daerah Proyek.

Menunjukkan bahwa semua kesepakatan yang diperlukan telah diperoleh dari semua Peserta Proyek, yang menegaskan hak formal Pemrakarsa Proyek untuk mengalihkan, menilai dengan uang, dan menukar berkurangnya emisi karbon dari berkurangnya penebangan Biomassa Pohon melalui diterimanya dan dialihkannya RFS Credits™ sebagaimana dijelaskan pada Bagian A6 (Pendaftaran, Pengalihan, dan Penghentian Kredit).

Menunjukkan bahwa kegiatan atau Proyek yang diusulkan tidak bertentangan dengan program atau kegiatan REDD nasional atau daerah atau yang serupa di wilayah hukum yang bersangkutan.

Menunjukkan bahwa pemberian The RFS Credit™ sendiri bukan merupakan pelanggaran terhadap undang‐undang yang berlaku, dan manfaat ekonomi dari perdagangan selanjutnya menurut undang‐undang yang berlaku tidak diperuntukkan pihak ketiga yang persetujuan atau penunjukannya belum diperoleh.

DASAR PERTIMBANGAN: The RFS™ berupaya untuk memastikan bahwa pembeli The RFS Credit™ yang penjualnya memiliki hak untuk mengalihkan pengurangan emisi karbon menjadi bernilai uang menurut undang‐undang di tempat Daerah Proyek berada. Ini membutuhkan lebih dari sekadar menunjukkan sertifikat atas lahan di Daerah Proyek. Pemrakarsa Proyek harus menunjukkan haknya untuk menilai dengan uang dan memperdagangkan pengurangan karbon untuk Versi 2.1

11


menggantikan atau bermitra dengan: Instansi Pemerintah yang Berwenang; pihak lain dalam kontrak (misalnya Pengembang Proyek, pihak yang ditunjuk, pemegang hak pengusahaan); atau Pemegang Hak De Facto.

PERSYARATAN: Bagian IC3‐1 mensyaratkan dukungan dalam bentuk dokumen mengenai informasi yang disediakan pada Peta Penguasaan Lahan Proyek dan Tabel Penguasaan Lahan disamping Bagian IC1‐5 Keterwakilan. Bagian IC3‐2 menguraikan Persyaratan yang harus ditunjukkan oleh Pemrakarsa Proyek bahwa telah dipenuhi dalam mendukung haknya untuk menjual kredit yang akan diterbitkan sebagai RFS Credits™. Bagian IC3‐ 3 menetapkan bukti dokumen yang disyaratkan untuk membenarkan klaim pada Bagian IC3‐2.

IC3‐1

Disamping Persyaratan pada Bagian IC1‐5, dalam mendukung informasi pada Peta

Penguasaan Lahan Proyek dan Tabel Penguasaan Lahan sebagaimana diatur pada Bagian IC1‐2, yang merupakan bagian dari Dokumen Awal Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek harus menyediakan bukti dokumen berikut ini:

A. Dalam hal Pemegang Hak De Jure, sertifikat terdaftar yang disahkan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang sesuai dengan undang‐undang yang dibuktikan dengan dokumen resmi (misalnya akta bermeterai; surat pernyataan di bawah sumpah), dan dalam hal hak yang dipersengketakan, ketetapan pengadilan yang bersifat tetap dan tidak lagi dimungkinkan melakukan banding; dan

B. Pendapat Hukum dari seorang penasihat hukum berkompeten dan diakui yang berpraktik hukum di wilayah hukum tempat Proyek berada bahwa informasi pada Peta Penguasaan Lahan Proyek dan Tabel Penguasaan Lahan cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.

IC3‐2

Sebagai bagian dari Dokumen Awal Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek harus Versi 2.1

12


menyediakan bukti dokumen secara memuaskan, sesuai dengan Bagian IC3‐3 di bawah ini, bahwa:

A. Pemrakarsa Proyek atau orang atau badan (satu atau lebih) selaku pihak‐pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dengan Pemrakarsa Proyek telah diberi hak menurut undang‐ undang di negara tuan rumah untuk menukar, mengalihkan, dan menilai dengan uang pengurangan emisi karbon yang diakibatkan apabila penebangan Biomassa Pohon berkurang; dan

B. Instansi Pemerintah yang Berwenang (kabupaten/kota, provinsi atau negara) belum membentuk program nasional, provinsi, daerah atau program lain yang intinya tidak sejalan dengan, atau dimaksudkan ‐menurut ketentuannya‐ menggantikan atau membatalkan: 1. Setiap tindakan dan/atau instrumen hukum yang menjadi landasan kegiatan atau Proyek yang diusulkan; atau 2. Setiap metode yang dipilih untuk memenuhi setiap Persyaratan dalam The RFS™

(misalnya metode Pengurangan Emisi Permanen, metode data dasar atau Persyaratan pada Bagian S, misalnya Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan); dan

C. Tidak ada instansi atau lembaga perantara milik pemerintah di wilayah hukum yang menjadi tempat dari bagian Proyek mana pun mengklaim hak untuk mengalihkan pengurangan emisi karbon; dan

D. Tidak ada ketentuan dalam undang‐undang yang berlaku di wilayah hukum yang menjadi tempat dari bagian Proyek mana pun bahwa setiap orang (termasuk instansi atau lembaga perantara milik pemerintah), selain Pemrakarsa Proyek dan/atau satu atau lebih pihak lain yang telah dikontrak oleh Pemrakarsa Proyek atau pihak yang ditunjuk dan diizinkannya, berhak untuk mengalihkan pengurangan emisi karbon, dan khususnya yang diakibatkan oleh berkurangnya penebangan Biomassa Pohon; dan

Versi 2.1

13


E. Apabila wilayah hukum tempat berada Proyek sudah siap dengan mekanisme untuk menelusuri dan/atau mendaftar kegiatan‐kegiatan atau Proyek‐proyek semacam yang diusulkan atau dilaksanakan oleh Proyek (apakah sebagai bagian dari NAMA/Aksi Mitigasi yang Tepat secara Nasional yang dilakukan di wilayah hukumnya ataukah tidak), dan pendokumentasian dan/atau pendaftaran diatur menurut undang‐undang yang berlaku sewaktu penyerahan Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir atau setiap Tanggal Verifikasi berikutnya, Pemrakarsa Proyek harus mewakili dan menyediakan bukti dokumen yang berlaku menurut hukum bahwa: 1. Proyek atau kegiatan yang diusulkan didokumentasikan dan/atau didaftarkan sebagaimana mestinya; dan 2. pendokumentasian dan/atau pendaftaran tersebut sejalan –berdasarkan undang‐ undang yang berlaku‐ dengan persyaratan Proyek atau kegiatan untuk penerbitan kredit dalam The RFS™; dan

F. Baik penerbitan RFS Credits™ untuk Pemrakarsa Proyek ataupun untuk satu atau lebih pihak lain yang telah dikontrak oleh Pemrakarsa Proyek, ataupun setiap kemungkinan penjualan Kredit RFS oleh Pemrakarsa Proyek atau oleh pihak lain mana pun atau pihak yang ditunjuk, tidak akan menyebabkan pelanggaran undang‐undang yang berlaku di wilayah hukum tempat Proyek berada; dan

G. Pemrakarsa Proyek akan melakukan semua tindakan yang diperlukan, sebagaimana ditetapkan dalam undang‐undang yang berlaku, untuk melaporkan kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang mengenai diterimanya atau dialihkannya Kredit RFS.

IC3‐3. Bukti pendukung informasi yang diatur pada Bagian IC3‐2A‐G. A. Untuk memenuhi Bagian IC3‐2, bukti dokumen yang memuaskan mengenai persoalan tersebut guna ditunjukkan mensyaratkan satu atau lebih hal‐hal berikut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel IC3‐3: 1. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Versi 2.1

14


Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa informasi pada Bagian IC3‐2A‐G cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik;

2. Pendapat Hukum dari seorang penasihat hukum berkompeten dan diakui yang berpraktik hukum di wilayah hukum tempat Proyek berada bahwa informasi yang diatur pada Bagian IC3‐2A‐G cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.

3. Pernyataan tertulis resmi oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang; atau

4. Ketetapan pengadilan yang bersifat tetap sehingga tidak lagi dimungkinkan untuk banding.

B. Tabel IC3‐3 menunjukkan alternatif bukti dokumen yang memadai sebagai Persyaratan pada Bagian IC3‐2A‐G.

Versi 2.1

15


Tabel IC3‐3: Alternatif bukti dokumen yang memadai sebagai Persyaratan pada IC3‐2A‐G.

Subbagian

A

B

1 + 2; atau 3; 1 + 2 atau 4

C

1 + 2; atau 3

D

1 + 2; atau 3

E1

1+3

E2

1 + 2; atau 3

F

1 + 2; atau 3

G

1

C. Apabila setiap Keterwakilan terbukti tidak cermat, kredit berikutnya tidak akan diverifikasi, kecuali jika sesuai dengan prosedur perbaikan sebagaimana dapat dilihat pada Bagian A7.

Versi 2.1

16


S1: MENGIDENTIFIKASI DAN MENGHORMATI PEMEGANG HAK DE FACTO TUJUAN: Sejalan dengan Asas Penyertaan () dan Konsultasi Partisipatif (lihat Dasar Pertimbangan pada Bagian IC2), Proyek‐proyek RFS harus dirancang dengan menghormati fakta sosial ekonomi dan sosial budaya di lapangan. Untuk melakukannya, dibutuhkan pengenalan secara cermat dan lengkap semua Pemegang Hak De Facto maupun Pemegang Hak De Jure dan Peserta Proyek lain (lihat Bagian IC2). Identifikasi Pemegang Hak De Facto secara cermat dan lengkap ditekankan untuk menjamin agar Proyek‐proyek RFS dirancang sedemikian rupa sehingga: Hak atas lahan dan sumberdaya yang ada, baik berdasarkan undang‐undang atau ulayat, akan diidentifikasi dan dihormati;

Pengetahuan dan praktik tradisional mengenai pengelolaan sumberdaya di kalangan Masyarakat Adat, Masyarakat Rimba dan Pengguna Hutan, dan masyarakat lokal yang sejalan dengan tujuan The RFS™ untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon di Hutan yang Laik akan diidentifikasi dan dihormati. Semua undang‐undang, perjanjian dan konvensi internasional yang berlaku, maupun hukum adat, termasuk konvensi internasional yang menuntut perlindungan terhadap pengetahuan dan praktik masyarakat adat diidentifikasi dan dipatuhi; dan

Kegiatan‐kegiatan Proyek mengidentifikasi dan menjabarkan kategori‐kategori zonasi yang sesuai dengan budaya (Zonasi Setempat) (lihat Bagian IC1‐3B) yang mengakui digunakannya pengetahuan dan sejarah setempat. Rancangan Proyek dibolehkan dan bahkan diharapkan, namun tidak diharuskan, untuk membantu memformalkan hak‐hak ulayat setempat yang diakui di kalangan masyarakat adat, nelayan, masyarakat perdesaan, transmigran, petani maupun Versi 2.1

17


pemilik lahan pribadi lain, masyarakat lokal, dan keluarga‐keluarga.

DASAR PERTIMBANGAN: Asas pokok The RFS™iadalah bahwa keterlibatan penuh Pemegang Hak De Facto itu mutlak bagi Proyek‐proyek untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon dalam jangka panjang. Pusat perhatian dalam Bagian ini adalah keterlibatan Pemegang Hak De Facto, yang didasarkan pada anggapan bahwa Pemegang Hak De Facto tidak selalu diberi perlindungan hukum yang sama dengan Pemegang Hak De Jure. Dalam hal Pemegang Hak De Jure, The RFS™ mensyaratkan bahwa mereka yang teridentifikasi sebagai Peserta Proyek dapat memperoleh perlindungan berdasarkan undang‐undang yang ada untuk memastikan hak mereka berkaitan dengan kegiatan‐kegiatan sebagaimana dijelaskan pada The RFS™.

PERSYARATAN: S1‐1 Sebagai bagian dari Dokumen Awal Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan daftar semua Pemegang Hak De Facto (Daftar Pemegang Hak De Facto) di Daerah Proyek (termasuk Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Rimba dan Pengguna Hutan).

S1‐2 Untuk memastikan bahwa Pemegang Hak De Facto yang terkena proyek memiliki cukup kesempatan untuk dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari Daftar Pemegang Hak De Facto, Pemrakarsa Proyek harus mengumumkan Daftar Pemegang Hak De Facto (Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto) dalam waktu 90 hari (Masa Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto) dengan menggunakan: A. Saluran‐saluran komunikasi resmi dan tradisional yang diakui setempat; B. Penerbitan pada semua surat kabar setempat sedikit‐dikitnya tiga kali; C. Siaran pengumuman sedikit‐dikitnya tiga kali melalui radio atau televisi setempat, apabila tersedia; D. Mengunggah pengumuman lewat Internet dengan cara yang diatur pada Bagian A2; Versi 2.1

18


E. Pemberitahuan tertulis kepada Organisasi Yang Mewakili yang memiliki kepentingan di Daerah Proyek; F. Pemberitahuan tertulis kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang yang wilayah hukumnya mencakup Daerah Proyek; G. Pemberitahuan tertulis atau secara tradisional kepada semua Pemegang Hak De Facto yang dikenal.

S1‐3 Kepatuhan terhadap Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto. Dokumen Awal Pengajuan Proyek harus mencakup: A. Pernyataan tertulis oleh Pemrakarsa Proyek bahwa Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto telah disampaikan sesuai dengan Bagian S1‐2A‐G, yang menguraikan metode pemenuhan syarat A‐G, tanggal‐tanggalnya, dan mengidentifikasi setiap pihak ketiga yang ikut serta dan memenuhi syarat (misalnya surat kabar, radio, LSM).

B. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek bahwa informasi pada Bagian S1‐3A cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.

S1‐4 Masa Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto dapat dimulai oleh Pemrakarsa Proyek setiap saat berdasarkan dalam kewenangan penuhnya, setelah atau sebelum Konsultasi Pra‐Pengajuan (lihat Bagian S2‐ 1F1); tetapi, untuk memastikan bahwa Daftar Pemegang Hak De Facto tidak kedaluwarsa, Masa Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto dinyatakan tidak berlaku apabila dimulai lebih dari 12 bulan sebelum Tanggal Awal Pengajuan Proyek.

S1‐5 Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto harus menyatakan bahwa, sejak mulainya Masa Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto sampai dengan 90 hari setelah Masa Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto (Masa Klaim Pemegang Hak De Facto), setiap Versi 2.1

19


pihak berikut dapat mengajukan klaim tertulis kepada Pemrakarsa Proyek (Klaim Pemegang Hak De Facto) yang dia, atau setiap Pemegang Hak De Facto lain, perlu dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari Daftar Pemegang Hak De Facto beserta alasan klaimnya: A. Setiap kelompok yang mengklaim sebagai Pemegang Hak De Facto sebagaimana ditetapkan pada IC2; B. Organisasi Yang Mewakili C. Instansi Pemerintah yang Berwenang

S1‐6 Dalam 30 hari setelah berakhirnya Masa Klaim Pemegang Hak De Facto, Pemrakarsa Proyek harus mendaftar semua Klaim Pemegang Hak De Facto yang diajukan dan harus mencakup semua klaim tersebut dalam Dokumen Awal Pengajuan Proyek‐nya bersama dengan tanggapannya apabila dia memilih tidak mendaftar atau menghapus penggugat dari daftar. Tidak mengajukan Klaim Pemegang Hak De Facto harus dianggap sebagai Kelalaian Besar menurut Bagian A7‐2 dan akan diperlakukan sesuai dengan Persyaratan pada Bagian tersebut.

Versi 2.1

20


S2: TRANSPARANSI PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA) TUJUAN: Sejalan dengan Asas Penyertaan dan Konsultasi Partisipatif, selama proses perencanaan dan pembangunan, Pemrakarsa Proyek harus menyediakan informasi yang cermat dan lengkap mengenai semua hal berkenaan dengan Proyek kepada semua Peserta Proyek, memberi kesempatan kepada semua Peserta Proyek untuk memberi sumbangsih dalam perencanaan dan pelaksanaan Proyek dan kegiatan‐kegiatannya, diterimanya Proyek oleh semua Peserta Proyek, dan melanjutkan berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan semua Peserta Proyek selama Masa Proyek.

Semua komunikasi dengan dan oleh Peserta Proyek harus dilakukan dengan cara yang dikenal, yaitu langsung dipahami oleh setiap Peserta Proyek dan sesuai dengan budaya setempat.

Semua kesepahaman dengan dan persetujuan oleh Peserta Proyek mensyaratkan adanya Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dari mereka.

Sifat dan pola pembagian manfaat dan tanggung jawab yang berasal dari Proyek dan kegiatan‐kegiatannya harus diperinci dalam kesepahaman dengan dan di antara semua Peserta Proyek yang terdokumentasikan.

Risiko sosial ekonomi dan sosial budaya yang berkaitan dengan diterima tidaknya kemungkinan manfaat selama jangka waktu Proyek harus sepenuhnya diungkapkan, diakui, dan diterima oleh semua Peserta Versi 2.1

21


Proyek.

DASAR PERTIMBANGAN: Tujuan The RFS™ adalah memastikan bahwa Pemegang Hak sepenuhnya menyadari semua risiko, kewajiban, biaya, dan segala kemungkinan yang dapat mereka temui pada permulaan Proyek atau dari waktu ke waktu dengan

membuat

kesepakatan‐kesepakatan

untuk

pengalihan

hak

pengurangan emisi CO2e mereka kepada pihak‐pihak lain. Sejalan dengan asas pokok dari kontrak dan keadilan, The RFS™ mensyaratkan bahwa setiap putusan ditetapkan oleh setiap Pemegang Hak berdasarkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan.

Mengingat akan asas ganda yang melandasinya, yaitu kepercayaan dan kepraktisan, The RFS™ berupaya mensyaratkan untuk sedapat‐dapatnya menunjukkan bahwa setiap putusan Pemegang Hak telah ditetapkan dan akan dilanjutkan dengan membuat Persetujuan. Dalam menjalankan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaandalam kerangka The RFS™ tersebut, dipertimbangkan dua kendala, yaitu: (1) Bagaimana cara mengetahui apabila seseorang mengetahui sesuatu; dan (2) Apakah pembuat putusan sebenarnya memiliki waktu, kecenderungan, dan informasi untuk belajar dan memahami apa pun yang akan memungkinkan mereka membuat putusan yang “sepenuhnya dipahami”? Selama kendala‐kendala ini tidak pernah dapat sepenuhnya diatasi, The RFS™ menetapkan Persyaratan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaanyang cukup diyakini bahwa Pemegang Hak memiliki sebanyak‐banyaknya informasi untuk membuat putusan sehingga kualitas Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan memadai, yang biasanya dibutuhkan dalam interaksi sosial, hukum, dan perniagaan.

Versi 2.1

22


PERSYARATAN: S2‐1 Pemrakarsa Proyek harus memberi pernyataan tertulis (Pernyataan Informasi Pemrakarsa) kepada setiap Peserta Proyek (termasuk semua yang ada pada Daftar Pemegang Hak De Facto), yang harus mengungkapkan atau menyatakan berikut: A. Salinan yang terbaca dari semua peta dan jadwal yang diatur pada Bagian IC1;

B. Uraian lengkap mengenai Proyek dan kegiatan‐kegiatannya, dengan menekankan pada tujuannya untuk mengurangi atau meniadakan penebangan Biomassa Pohon dari Hutan yang Laik. Uraian tersebut harus mencakup pernyataan yang jelas dan digarisbawahi bahwa hutan tanaman tidak tunduk pada Persyaratan The RFS™; bahwa setiap kegiatan di hutan tanamantersebut (seperti pemanenan atau penanaman tambahan) tidak akan berpengaruh terhadap manfaat, tidak juga menguranginya melalui panen ataupun menambahnya melalui penanaman.

C. Persyaratan untuk Rencana Manfaat Pemegang Hak sesuai dengan Bagian S2‐4;

D. Pemrakarsa Proyek disyaratkan untuk menyediakan Rencana Manfaat Pemegang Hak sesuai dengan Bagian S2‐8;

E. Pembaruan atas pembangunan Proyek;

keadaan

mutakhir

perencanaan

dan

F. Jadwal lokakarya atau pertemuan (atau bentuk komunikasi lain yang disetujui oleh para Pemegang Hak yang sah) diumumkan dan dapat diketahui oleh semua pihak untuk memberi tahu setiap Pemegang Hak mengenai hal‐hal tertentu sebagaimana dijelaskan Versi 2.1

23


pada Bagian S2‐1 (Konsultasi Partisipatif) dan memperoleh umpan‐ 5

balik dari mereka. Jadwal tersebut harus menyediakan sedikit‐ dikitnya: 1. Dua acara per Pemegang Hak, yang harus dijadwalkan dan harus dilakukan sebelum Tanggal Awal Pengajuan Proyek (Konsultasi Pra‐Pengajuan). 2. Dua acara per Pemegang Hak, yang harus dijadwalkan dan harus dilakukan antara Tanggal Awal Pengajuan Proyek dan Tanggal Akhir Pengajuan Proyek (Konsultasi Pengajuan Akhir).

3. Satu acara per Pemegang Hak selambat‐lambatnya 180 hari setelah pengesahan Proyek (Konsultasi Pengesahan); dan

4. Satu acara per Pemegang Hak 90 hari sebelum setiap verifikasi berikutnya (Konsultasi Verifikasi).

G. Konsultasi Partisipatif tersebut harus memberi kesempatan kepada setiap orang untuk keperluan Pengakuan Peserta (lihat Bagian S2‐2 di bawah ini) guna memberi kesempatan penuh untuk memahami isi Pernyataan Informasi Pemrakarsa, menanyakan hal‐ hal yang kurang jelas mengenai isinya, menerima jawaban yang dianggap memuaskan atas pertanyaan‐pertanyaan tersebut, dan memberi pendapat mengenai isinya. 5

Bagian S2‐1F1 dan S2‐1F2 mensyaratkan dua lokakarya atau pertemuan, yaitu: informasi pada pertemuan pertama akan dipaparkan dan pertanyaan diajukan, tetapi peserta tidak akan memiliki waktu untuk mencerna dan membahas informasi tersebut. Pertemuan kedua memastikan peserta bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk memberi umpan‐balik setelah memiliki waktu untuk menganalisisnya. Sebaliknya, S2‐1F3 dan S2‐1F4 mensyaratkan hanya satu pertemuan karena hanya bersifat penerangan dan tidak mensyaratkan umpan‐balik walaupun perlu memberi kesempatan kepada Peserta Proyek pada pertemuan seperti itu untuk memperjelas hal apa pun yang mereka merasa belum yakin.

Versi 2.1

24


H. Nama‐nama lembaga dan perorangan yang berwenang untuk menetapkan putusan, pengelolaan dana, dan penyebarluasan informasi atas nama Pemrakarsa Proyek.

S2‐2 Kepatuhan terhadap Pernyataan Informasi Pemrakarsa dan Persyaratan Konsultasi Partisipatif. A. Dokumen Awal Pengajuan Proyek harus mencakup: 1. Pernyataan tertulis oleh Pemrakarsa Proyek bahwa: a. Pemegang Hak De Facto telah diberikan sesuai dengan Bagian S1‐2A‐G, yang menguraikan metode pemenuhan

masing‐masing

syarat

A‐G,

tanggal‐

tanggalnya, dan mengidentifikasi pihak ketiga mana saja yang ikut serta dan memenuhi syarat; dan b. Dua acara Konsultasi Pra‐Pengajuan telah dilakukan.

2. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa informasi yang diberikan pada Bagian S2‐2A1 cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.

B. Dokumen Awal Pengajuan Proyek harus mencakup: 1. Pernyataan tertulis oleh Pemrakarsa Proyek bahwa dua acara Konsultasi Pengajuan Akhir telah dilakukan. 2. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan Versi 2.1

25


oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa informasi yang diberikan pada Bagian S2‐2B1 cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.

C. Dokumen Permohonan Verifikasi harus mencakup: 1. Pernyataan tertulis oleh Pemrakarsa Proyek bahwa: a. Konsultasi Pengesahan telah dilakukan; dan bahwa b. Konsultasi Verifikasi telah dilakukan. 2. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa informasi yang diberikan pada Bagian S2‐2C1 cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.

S2‐3 Bersama Dokumen Awal Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan pengakuan tertulis (Pengakuan Peserta) dari setiap Peserta Proyek (selain Instansi Pemerintah yang Berwenang), yang ditandatangani oleh pihak‐pihak yang memiliki kewenangan resmi atau tradisional untuk melakukannya, yang mencakup berikut ini:

A. Apakah Peserta Proyek yakin memiliki hak formal atau hak ulayat untuk menebang Biomassa Pohon dari Hutan yang Laik di Daerah Proyek.

B. Apakah Peserta Proyek yakin bahwa Peserta Proyek lain memiliki hak formal atau hak ulayat untuk menebang Biomassa Pohon dari Hutan yang Laik di Daerah Proyek;

Versi 2.1

26


C. Apakah Peserta Proyek yakin memiliki hak istimewa atas semua atau sebagian dari kredit pengurangan emisi CO2e karena berkurangnya Penebangan Biomassa Pohon;

D. Keterwakilan dari setiap anggota Peserta Proyek (mitra, pemegang saham, keluarga, kelompok atau perorangan ‐tergantung mana yang berlaku) dengan memiliki kesempatan penuh untuk ikut dalam Konsultasi Partisipatif;

E. Nama‐nama lembaga dan perorangan yang berwenang untuk menetapkan putusan, pengelolaan dana, dan penyebarluasan informasi atas nama Peserta Proyek; F. Uraian mengenai proses yang dilakukan oleh Peserta Proyek dalam memberi dan mendokumentasikan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan yang sesuai dengan budaya setempat dan mudah diakses dan berdasarkan undang‐undang dan perjanjian‐ perjanjian internasional; G. Pengakuan bahwa Peserta Proyek telah memberi Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan untuk semua kegiatan Proyek yang memengaruhi dirinya, anggotanya, dan sumberdayanya;

H. Pengakuan bahwa Peserta Proyek memahami berhak untuk menolak ikut dalam Proyek; dan

I. Uraian mengenai proses bahwa Peserta Proyek harus siap untuk menyelesaikan ketidaksepakatan di antara anggota‐anggotanya mengenai hak untuk menebang Biomassa Pohon dan/atau kredit pengurangan emisi karbon.

S2‐4 Sebelum Pengajuan Akhir Dokumen Proyek, Pemrakarsa Proyek harus Versi 2.1

27


memperoleh Rencana Manfaat Pemegang Hak dari setiap Pemegang Hak yang ditandatangani oleh pihak‐pihak yang memiliki kewenangan resmi atau tradisional untuk melakukannya, dan oleh setiap LSM atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan atas hal‐hal tersebut. A. Rencana Manfaat Pemegang Hak harus mencakup sedikit‐dikitnya hal‐hal berikut (lihat Formulir S2‐4): 1. Uraian cermat dan lengkap mengenai semua manfaat dalam bentuk apa pun yang mungkin diterima oleh Pemegang Hak selama Masa Proyek dari Pemrakarsa Proyek, LSM, yang mungkin diterima oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang, Pemegang Hak lain, atau pihak‐pihak swasta, termasuk imbalan uang langsung atau tidak langsung, imbalan dalam bentuk natura, atau insentif lain untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon, beralih ke penghidupan pilihan lain atau mengubah pola tempat tinggal secara langsung atau tidak langsung; 2. Uraian cermat dan lengkap mengenai kesepakatan Rencana Manfaat Pemegang Hak oleh Pemegang Hak dan para anggotanya, yang mencakup sedikit‐dikitnya hal‐hal berikut: a. bentuk imbalan yang akan dibagikan (misalnya tunai, kredit, perlengkapan atau peralatan dalam bentuk natura, kartu layanan kesehatan atau pendidikan cuma‐cuma); b. porsi manfaat neto yang diperuntukkan setiap anggota Pemegang Hak; c. pengeluaran yang diizinkan yang dapat dikurangkan pada manfaat bruto dan mengidentifikasi siapa yang dapat menerima imbalan atas jasa yang dibiayai; d. formulir pelaporan pendapatan dan pengeluaran tahunan dalam bentuk yang dirancang sedemikian rupa sehingga Versi 2.1

28


dapat dipahami oleh semua Pemegang Hak; e. mekanisme untuk menyelesaikan ketidaksepakatan di antara anggota sekelompok atau antarkelompok Pemegang Hak; f. mekanisme

untuk

memantau

perubahan

dalam

pembagian manfaat dan biaya dan untuk memungkinkan informasi tersedia secara transparan bagi semua Pemegang Hak; dan g. mengidentifikasi perorangan, kedudukan atau kelompok yang

bertanggung

jawab

untuk

pengumpulan

dan

pembagian manfaat.

B. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (Life Plan) Masyarakat Adat atau Masyarakat Tradisional (atau Dokumen Masyarakat dalam hal Pemegang Hak De Facto) yang disahkan sesuai dengan Persyaratan resmi dan adat mengenai Pemegang Hak (dan, apabila diatur menurut undang‐undang atau adat, disetujui oleh setiap LSM atau instansi pemerintah yang berwenang atas rencana tersebut) harus dianggap cukup memenuhi persyaratan Rencana Manfaat Pemegang Hak pada Bagian S2‐ 4A, asalkan rencana atau dokumen tersebut memenuhi Persyaratan

Rencana

Manfaat

Pemegang

Hak

pada

Bagian

S2‐4A2‐a,b,e‐h.

S2‐5 Sebelum Tanggal Akhir Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek harus menyerahkan Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak. A. Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak harus: 1. Menyusun daftar semua Rencana Manfaat Pemegang Hak; 2. Menggabungkan sedemikian

rupa

Rencana sehingga

Manfaat tanpa

Pemegang

Hak

ketidakselarasan

atau

pertentangan di antara Rencana Manfaat Pemegang Hak; Versi 2.1

29


3. Menyediakan

mekanisme

untuk

menyelesaikan

ketidaksepakatan di antara Pemegang Hak; dan 4. Menjelaskan dan mengakui: a. kewajiban secara hukum Pemrakarsa Proyek untuk memberi manfaat kepada setiap Pemegang Hak De Facto sebagaimana

dijelaskan

dalam

Rencana

Manfaat

Pemegang Hak, termasuk jumlah, cara, dan penetapan waktu imbalan; dan b. kesepakatan yang melandasi kewajiban pada Bagian S2‐4A, termasuk tindakan perbaikan atas setiap kelalaian di dalamnya, sehingga kesepakatan tersebut harus dicakup dan menjadi bagian dari Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak.

S2‐6 Kepatuhan atas Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak A. Verifikasi Kredit belum tentu sesuai dengan Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak. Tatkala bukti dokumen menunjukkan bahwa belum semua syarat dipenuhi, kredit tidak akan diverifikasi. Sebagai bagian dari Permohonan Verifikasi, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan bukti dokumen yang telah mematuhi Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak.

1. Bukti dokumen pemenuhan syarat harus mencakup: a. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi Pemrakarsa Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi dan bukan kedudukan resminya, yang menunjukkan

bahwa

dia

tahu

secara

pribadi

mengenai pemenuhan syarat setiap Rencana Manfaat Pemegang Hak maupun oleh Pemrakarsa Proyek sendiri; dan b. Salah satu dari hal‐hal berikut: Versi 2.1

30


(1). Pengakuan atas telah diterimanya manfaat dari perwakilan‐perwakilan resmi Pemegang Hak De Facto; atau (2). Bukti dokumen imbalan seperti bukti imbalan uang atau pemberian barang atau jasa.

B. Walaupun ada Persyaratan pada Subbagian S2‐6A, apabila Pemegang Hak De Facto menolak untuk melanjutkan partisipasinya dalam Proyek, kredit dapat diverifikasi sesuai dengan prosedur berikut. 1. Pemegang Hak dianggap telah menolak untuk melanjutkan partisipasi dalam Proyek apabila telah: a. Menyerahkan

pemberitahuan

tertulis

tentang

maksud

tersebut; b. Tidak

memberi

tanggapan

berdasarkan

mekanisme

penyelesaian ketidaksepakatan yang disetujui menurut Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak; c. Setidaknya tidak menerima upaya‐upaya dengan niat baik Pemrakarsa Proyek yang terdokumentasikan untuk memberi manfaat yang diatur pada Rencana Manfaat Pemegang Hak. 2. Permohonan

Verifikasi

harus

menjelaskan

secara

terperinci

mengenai manakah di antara ketiga kriteria tersebut yang menjadi dasar klaim Pemrakarsa Proyek bahwa Pemegang Hak De Facto tertentu tidakmelanjutkan partisipasinya, dan harus menyediakan Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi Pemrakarsa (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi dan bukan kedudukannya secara resmi, yang menunjukkan bahwa dia tahu secara pribadi mengenai berhentinya partisipasi Pemegang Hak De Facto yang bersangkutan beserta alasannya. 3. Apabila prosedur Permohonan Verifikasi yang diatur pada Bagian A4‐2 menyimpulkan tanpa menyangkal klaim tersebut bahwa Pemegang Hak De Facto telah menghentikan partisipasinya, Sertifikat Versi 2.1

31


Verifikasi harus diterbitkan seolah‐olah Subbagian S2‐6A telah sepenuhnya dipatuhi. 4. Selambat‐lambatnya satu tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat Verifikasi, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan perubahan Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak dengan menghapus Pemegang Hak De Facto yang mundur.

S2‐7 Setiap lembaga yang diberi kewenangan untuk menyimpan setiap aset untuk dibagikan berdasarkan Rencana Manfaat Pemegang Hak atau Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak harus memenuhi Persyaratan keuangan minimum sebagaimana ditetapkan pada Bagian A9‐A.

S2‐8 Sebelum Tanggal Akhir Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek harus menyusun dan menyerahkan Rencana Manfaat Pemegang Hak kepada setiap Pemegang Hak dan memperoleh Pengakuan Risiko Pemegang Hak dari setiap Pemegang Hak yang ditandatangani oleh pihak‐pihak yang memiliki kewenangan resmi atau adat untuk melakukannya.

A. Rencana Manfaat Pemegang Hak harus menjelaskan secara cermat dan lengkap: 1. Setiap risiko terhadap penghidupan tradisional yang mungkin saja menyertai perubahan pola kegiatan mereka; 2. Seluruh kemungkinan keadaan yang dapat terjadi apabila mereka tidak menerima semua atau sebagian manfaat sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Manfaat Pemegang Hak; 3. Semua kewajiban, tersurat ataupun tersirat, yang disepakati untuk dilaksanakan dalam hubungannya dengan diterimanya setiap manfaat; 4. Sejumlah kemungkinan yang dapat menghalangi manfaatnya (misalnya penebangan Biomassa Pohon secara bebas/ atau oleh Versi 2.1

32


Pemegang Hak lain, korupsi, perubahan harga pasar, kegagalan investasi, sengketa internal dan eksternal, dll.); 5. Pilihan untuk meniadakan atau mengurangi risiko dalam prakiraan arus manfaat; dan 6. Sejauh mana manfaat dan risikonya dalam kaitannya dengan manfaat dan risiko peserta lain dalam “rantai nilai”. B. Pengakuan Risiko Pemegang Hak harus mengakui risiko‐risiko sebagaimana dijelaskan pada Bagian S2‐7A1‐6 dan menerima secara jelas risiko‐risiko tersebut.

S2‐9 Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) A. Dengan Dokumen Akhir Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek harus memberi bukti yang menunjukkan bahwa Pemegang Hak memiliki informasi yang cukup cermat dan lengkap secara tepat waktu dan sesuai dengan budaya setempat sehingga memungkinkan orang yang tepat untuk membuat putusan yang dapat dipahami atas setiap persetujuan, pengakuan atau keberterimaan sebagaimana disyaratkan oleh Pemegang Hak.

B. Bukti yang cukup untuk pemenuhan Persyaratan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dalam RFS (lihat Formulir S2‐9B) harus mencakup penyerahan hal‐hal berikut dari setiap Pemegang Hak: 1. Bukti diselesaikannya Konsultasi Partisipatif yang disyaratkan; 2. Pernyataan Informasi Pemrakarsa; 3. Pengakuan Peserta Proyek; 4. Rencana Manfaat Pemegang Hak; 5. Pengakuan Risiko Pemegang Hak; dan 6. Keterwakilan

Pribadi

Pemrakarsa

Proyek

yang

ditandatangani oleh pejabat tertinggi (misalnya Direktur Versi 2.1

33


Utama, Direktur Pelaksana, Kepala Suku, Tokoh Masyarakat) dalam kedudukannya sebagai pribadi dan bukan kedudukan resminya, yang menunjukkan bahwa dia tahu secara pribadi mengenai

pemenuhan

Persyaratan

minimum

untuk

menunjukkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan Pemegang Hak pada S2.

C. Apabila Persyaratan dalam undang‐undang atau peraturan mana pun mengenai Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan mengatur Pemegang Hak De Facto atau Peserta Proyek lain dirasa lebih membatasi dibandingkan dengan Persyaratan pada Bagian S2‐9, Persyaratan tersebut harus mengikuti dengan ketat Bagian S2‐9 dan dianggap memenuhi Persyaratan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan pada Bagian S2‐9.

Versi 2.1

34


S3: MANFAAT KUALITAS HIDUP BERKELANJUTAN TUJUAN: Proyek

harus

dirancang

dan

dikelola

untuk

menjaga

atau

meningkatkan secara berkelanjutan kualitas ranah sosial ekonomi atau sosial budaya yang ditetapkan oleh Pemegang Hak De Facto sesuai dengan tujuan dan pilihannya; Proyek‐proyek diharapkan mencapai Manfaat Kualitas Hidup (Manfaat QOL) yang terukur dan berkelanjutan bagi Pemegang Hak De Facto.

DASAR PERTIMBANGAN: The RFS™ berupaya menyeimbangkan tujuannya untuk membantu perbaikan kualitas hidup Pemegang Hak De Facto secara kasat mata dan berkelanjutan dengan kemandirian Pemegang Hak De Facto untuk menetapkan bagi mereka sendiri bagaimana memilih untuk menggunakan manfaat yang berasal dari Proyek. Hanya Pemegang Hak De Facto dimaksudkan pada bagian ini karena perhatian bahwa kualitas hidup (QOL) Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang bergantung pada hutan dapat dirugikan oleh pendapatan dari pasar karbon sedangkan secara umum, hanya ada sedikit atau tanpa perhatian mengenai pengaruh merugikan terhadap kualitas hidup Pemegang Hak De Jure. Tetapi, apabila Masyarakat Rimba atau Pengguna Hutan adalah Pemegang Hak De Jure, Manfaat QOL harus diukur dan dipantau berdasarkan Persyaratan pada Bagian S3 selama Masa Proyek. PERSYARATAN: Bagian S3‐1 menjelaskan Persyaratan manfaat QOL untuk pengesahan Dokumen Akhir Pengajuan Proyek. Bagian S3‐2 menjelaskan Persyaratan Versi 2.1

35


manfaat QOL untuk verifikasi Proyek berikutnya.

S3‐1 Persyaratan Pengesahan Manfaat QOL: Sebagai bagian dari Dokumen Akhir Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan dokumen kualitas hidup (Dokumen QOL) dari setiap Peserta Proyek, yaitu Masyarakat Adat, masyarakat lokal atau Masyarakat Rimba atau Pengguna Hutan (apakah dalam Daftar Pemegang Hak De Jure atau Pemegang Hak De Facto) yang menguraikan rencananya, apabila ada, untuk memelihara atau memperbaiki kualitas hidup secara berkelanjutan pada ranah sosial ekonomi atau sosial budaya. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Masyarakat Adat atau masyarakat lokal (atau Dokumen Masyarakat dalam hal Pemegang Hak De Facto lain) yang disahkan sesuai dengan Persyaratan resmi dan adat Pemegang Hak (dan apabila diatur menurut undang‐undang atau adat, disetujui oleh LSM atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan yang berkenaan dengan rencana tersebut) harus dianggap cukup memenuhi persyaratan Dokumen QOL apabila berurusan dengan persoalan yang sama atau serupa. Setiap Dokumen QOL harus sedikit‐dikitnya memerinci hal‐hal berikut: A. Perubahan‐perubahan untuk diukur, dipantau, dan diverifikasi pada ranah berikut (Ranah QOL), sedikit‐dikitnya dua di antaranya harus berasal dari Kelompok A dan satu dari Kelompok B. Kelompok A: 1. Pendapatan keluarga 2. Kemudahan memperoleh layanan kesehatan 3. Pendidikan 4. Keanekaragaman sumber‐sumber pendapatan 5. Sarana dan prasarana Kelompok B: 1. Menerapkan praktik‐praktik pengelolaan hutan terpadu Versi 2.1

36


secara adat 2. Akses dan kepastian atas penguasaan lahan dan sumberdaya 3. Penggunaan Sumberdaya di Hutan yang Laik secara berkelanjutan 4. Tingkat sengketa atas sumberdaya

B. Metode penetapan Tolok Ukur QOL untuk setiap Ranah QOL yang dipilih: 1. Apabila Instansi Pemerintah yang Berwenang, LSM yang diakui atau Kepustakaan Penilaian Sejawat telah menerbitkan data tidak lebih dari lima tahun terakhir yang menetapkan tolok ukur untuk Ranah QOL mencakup masyarakat di Daerah Proyek, tolok ukur tersebut harus digunakan oleh Pemrakarsa Proyek (Tolok Ukur QOL Absah). (Apabila terdapat lebih dari satu Tolok Ukur QOL Absah, tolok ukur yang menunjukkan kinerja terbaik harus digunakan.) 2. Apabila Tolok Ukur QOL Absah tidak tersedia, hal‐hal berikut harus digunakan sebagai panduan untuk menetapkan Tolok Ukur QOL (Tolok Ukur QOL Terizinkan): a. Sumber data yang ada dan dianggap tepercaya atau yang berlaku oleh salah satu dari berikut ini dapat digunakan: (1) Data diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang; (2) Data dari Organisasi Yang Mewakili; (3) Data diterbitkan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat; (4) Data dikumpulkan setempat sesuai dengan tujuan, dengan menggunakan protokol penetapan sampel yang ada dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat atau buku teks statistik cetakan. b. Kajian Perdesaan Partisipatif (Participatory Rural Appraisal), Diagnosis Versi 2.1

Partisipasi

Perdesaan

(Diagnostic

of

Rural 37


Participation)

atau

Penilaian

Dampak

Keberlanjutan

(Sustainability Impact Assessment) dari daftar yang telah disetujui (lihat Tambahan S3‐1), yang disusun sesuai dengan Persyaratan minimum: (1) Dari Instansi Pemerintah yang Berwenang; (2) Organisasi Yang Mewakili; (3) Diterbitkan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat; atau (4) Buku teks cetakan. c. Konsultasi bersama berkali‐kali dengan para anggota Pemegang Hak, satu atau lebih Instansi Pemerintah yang Berwenang, dan sebuah Organisasi yang Mewakili. d. Untuk setiap tolok ukur yang ditetapkan berdasarkan Bagian S3‐1B2a–c dan dianggap merupakan Tolok Ukur QOL Terizinkan, Sertifikat Pengesahan QOL harus diberikan oleh Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa (lihat Tambahan E perihal persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa). Sertifikat Pengesahan QOL harus menyatakan: (1) Dalam hal Bagian S3‐1B2a, bahwa data tersebut cukup cermat dalam hal ranah yang diacu; (2) Dalam hal Bagian S3‐1B2b, bahwa data tersebut telah dikumpulkan sesuai dengan Persyaratan yang telah diterbitkan

menurut

metode

tersebut,

termasuk

protokol penetapan sampel, metode pengumpulan data, dan analisis data; dan (3) Dalam hal Bagian S3‐1B2c, bukti bahwa data yang dihasilkan dari konsultasi tersebut cukup cermat dan lengkap dan cukup layak diterapkan untuk memperoleh tolok ukur.

C. Identitas perorangan dan/atau organisasi yang bertanggung jawab Versi 2.1

38


untuk menyusun Tolok Ukur QOL, termasuk partisipasi apa pun dari kelompok masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Tolok Ukur QOL.

D. Komitmen untuk meninjau kembali dan menyempurnakan Dokumen QOL setiap lima tahun sejak Tanggal Akhir Pengajuan Proyek.

E. Tujuan untuk perbaikan (Tujuan Ranah QOL) pada setiap Ranah QOL yang berkaitan dengan Tolok Ukur QOL.

F. Rencana pemantauan dan pelaporan (Rencana Pemantauan QOL) disusun oleh Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa yang mencakup: 1. Prosedur pemantauan dan pelaporan yang transparan bagi setiap Peserta Proyek, yang dalam hal ini mensyaratkan Dokumen QOL. 2. Setiap kursus atau program yang telah dipilih oleh Pemrakarsa Proyek untuk menyediakan pelatihan dengan metode yang absah secara ilmiah kepada para anggota masyarakat lokal dalam rangka mengukur, memantau, dan/atau memverifikasi kegiatan‐kegiatan pada Ranah QOL. Anggota masyarakat lokal yang terlatih dapat dipekerjakan pada

semua

kegiatan

dalam

kajian‐kajian,

termasuk

pengumpulan, analisis, dan penafsiran data; disamping pemantau dan pakar boleh ikut apabila diajak. 3. Protokol untuk pemantauan dan pelaporan perubahan‐ perubahan pada Ranah QOL yang diidentifikasi dalam Dokumen QOL. Hasilnya harus dilaporkan secara tertulis (Laporan QOL), yang ditandatangani oleh Pemrakarsa Proyek yang menunjukkan bahwa laporan tersebut telah diselesaikan berdasarkan Rencana Pemantauan QOL. Pemantauan dan pelaporan harus dilakukan dan Laporan QOL diajukan sedikit‐ Versi 2.1

39


dikitnya sekali setiap dua tahun. Dengan demikian, Laporan QOL pertama harus jatuh tempo selambat‐lambatnya dua tahun sejak Tanggal Mulai Proyek dan kemudian, setiap dua tahun sejak pengajuan Laporan QOL sebelumnya. (Lihat Bagian A5‐2A mengenai metode penetapan Tanggal Mulai Proyek.)

S3‐2 Persyaratan Verifikasi: Bagi Kredit Proyek yang akan diverifikasi, Pemrakarsa Proyek harus mematuhi Persyaratan pada Bagian S3‐2 ini. A. Pemrakarsa Proyek harus mengajukan Laporan QOL yang disusun oleh Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa untuk setiap Peserta Proyek dengan Dokumen QOL disyaratkan selambat‐lambatnya dua tahun sejak Tanggal Mulai Proyek dan kemudian, selambat‐lambatnya dua tahun sejak Laporan QOL terakhir;

B. Selambat‐lambatnya 30 hari setelah menerima Laporan QOL, Kartu Laporan QOL harus diterbitkan oleh RFSMU. Kartu Laporan QOL membandingkan hasil Laporan QOL dengan Tolok Ukur QOL pada setiap Ranah QOL yang diidentifikasi dalam Dokumen QOL sebagai ranah yang perubahannya akan diukur, dipantau, dan diverifikasi. Kartu Laporan QOL harus diketahui oleh umum melalui Laman Web Proyek, Situs Web RFS, dan harus diketahui oleh para anggota Pemegang Hak;

C. Apabila Kartu Laporan QOL menunjukkan bahwa kenaikan di atas Tolok Ukur QOL masih di bawah setiap Tujuan Ranah QOL, Laporan QOL tepat berikutnya harus menetapkan program terperinci untuk mencapai Tujuan Ranah QOL selama jangka waktu Rencana Pemantauan QOL yang baru.

D. Apabila Kartu Laporan QOL menunjukkan benar‐benar adanya penurunan di bawah Tolok Ukur QOL, Laporan QOL tepat berikutnya harus berisi hal‐hal berikut: Versi 2.1

40


1. Penjelasan atas kegagalan untuk memperbaiki Tolok Ukur QOL; dan 2. Seperangkat tindakan perbaikan untuk mengatasi kegagalan dalam memperbaiki Tolok Ukur QOL.

E.

Verifikasi QOL yang Ditangguhkan. Apabila Kartu Laporan QOL telah

menunjukkan benar‐benar adanya penurunan di bawah Tolok Ukur QOL, penerbitan kredit yang dapat diverifikasi setidaknya akan ditangguhkan berdasarkan Tabel S3‐2E: Jadwal Penangguhan Penerbitan Kredit QOL. Setiap kredit yang ditangguhkan akan dapat diterbitkan jika dan hanya jika Kartu Laporan QOL menunjukkan adanya kenaikan pada Ranah QOL yang sebelumnya berupa penurunan. Pemrakarsa Proyek dapat memberi Laporan QOL yang baru paling cepat enam bulan setelah penangguhan dan Kartu Laporan QOL yang baru akan diberikan selambat‐lambatnya 60 hari sejak itu.

Tabel S3‐2E: Jadwal Penangguhan Penerbitan Kredit QOL Tahun setelah Penurunan Tolok Ukur pada Kartu Laporan QOL

% Kredit yang Ditangguhkan per Ranah

<1

1

1 hingga <2

3

2 hingga <3

5

3 hingga <5

10

5 atau lebih

20

Versi 2.1

41


B1: KEANEKARAGAMAN HAYATI TUJUAN: Tujuan pokok The RFS™ adalah bagi Proyek‐proyek‐nya untuk dapat mempertahankan Keanekaragaman Hayati di Hutan mereka yang Laik . Menurut

The

Rainforest

Standard™,

Keanekaragaman

Hayati

merupakan konsep payung yang mencakup dua dari tiga tingkat dalam organisasi biologi, yaitu tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Walaupun tingkat genetika pada umumnya dianggap penting, pengukuran perubahan‐perubahan pada tingkat tersebut dianggap terlalu teliti dalam dalam pelaksanaan proyek‐proyek hutan pada waktu ini.

Persyaratan Keanekaragaman Hayati RFS berupaya mencapai tujuan konservasi Keanekaragaman Hayati dengan menerapkan protokol yang disahkan secara ilmiah dan dapat dilaksanakan.

DASAR PERTIMBANGAN: Asas‐asas yang dijelaskan di sini dalam kaitannya dengan konservasi Keanekaragaman Hayati hutan sejalan dengan yang dikembangkan oleh CIFOR (Prabhu dkk. 1996, CIFOR 1999, Prabhu dkk. 1999) dan FSC (2002). Yang terutama di antara asas‐asas ini adalah konservasi ekosistem dan keanekaragaman spesies. Hal ini berarti bahwa Proyek‐proyek RFS perlu secara berkala memantau kesehatan ekosistem dan spesies yang ada di dalamnya. Bukti terjadinya kondisi yang memburuk dalam sistem ini menuntut Proyek‐proyek RFS melakukan tindakan‐tindakan yang tepat untuk membalik kecenderungan tersebut dan membangun kembali kondisi yang baik. Versi 2.1

42


The RFS™ mengakui bahwa untuk memberlakukan asas‐asas ini, protokolnya perlu dibuat jelas dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, sebagai pengganti dari metode yang mahal, memakan waktu, dan sering tidak dapat dilaksanakan untuk mengukur perubahan‐perubahan langsung pada semua ekosistem dan spesies di Hutan yang Laik pada Proyek, The RFS™ mengandalkan pada subkelompok dalam organisasi biologi untuk mengukur perubahan‐perubahan pada tingkat ekosistem dan tingkat spesies. Untuk mengukur perubahan‐perubahan pada tingkat ekosistem, Tipe Habitat terpilih diidentifikasi untuk mewakili ekosistem. Untuk mengukur perubahan‐ perubahan pada tingkat spesies, Spesies Kelompok Indikator Ekologi dipilih secara saksama di antara Kelompok Indikator Ekologi untuk mewakili spesies.

Maksud pengukuran perubahan‐perubahan pada sampel‐sampel yang mewakili Keanekaragaman Hayati yang terpilih secara saksama ini adalah untuk memeriksa apakah Proyek The RFS™ dapat mempertahankan secara tepat Keanekaragaman Hayati yang menjadi tolok ukur di daerah tersebut.

Perlu dicatat sekali lagi bahwa The RFS™ secara umum merupakan standar kinerja dan bukan standar proses ataupun standar proses penentu. Untuk keperluan Bagian Keanekaragaman Hayati, ini tidak berarti bahwa The RFS™ memantau atau mengatur praktik pengelolaan, tetapi lebih pada memantau hasil. Asumsi The RFS™ adalah bahwa makin dibiarkan tidak terganggu suatu hutan, maka makin akan terpelihara ekosistemnya; makin terganggu suatu hutan, makin akan berubah dan dirugikan susunan dan fungsi ekosistemnya.

PERSYARATAN: B1‐1 Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek. Sebagai bagian dari Dokumen Akhir Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek harus memberi Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek yang disusun oleh Ahli Versi 2.1

43


Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa, yang harus menjelaskan prosedur yang dilaksanakan untuk memenuhi Persyaratan pada Bagian B1‐2 dalam rangka menetapkan Tolok Ukur Tipe Habitat, dan Bagian B1‐3 untuk menetapkan Tolok Ukur Spesies Kelompok Indikator Ekologi. Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek harus mencakup data dan analisis statistik yang terkait dengan hasil dari prosedur tersebut, termasuk Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek untuk Tipe Habitat dan untuk Spesies Kelompok Indikator Ekologi.

B1‐2 Tolok Ukur Tipe Habitat A. Sebagai sampel yang mewakili Keanekaragaman Hayati tingkat tinggi, Tipe Hutan yang sama menurut Keadaan Hutan yang diidentifikasi dan dipetakan untuk Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur harus diperlakukan sebagai Tipe Habitat untuk keperluan Subbagian Keanekaragaman Hayati.

B. Data Tipe Habitat harus dibuat dengan menggunakan citra satelit dan analisis GIS. Semua informasi yang berasal dari citra satelit dan peta‐peta yang berkaitan harus Diperiksa Kebenarannya di Lapangan berdasarkan protokol yang diterbitkan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat.

C. Uraian Tipe Habitat dan pemantauan Tipe Habitat harus mencakup seluruh Daerah Proyek.

D. Tolok Ukur Tipe Habitat harus menggunakan sedikit‐dikitnya tiga peubah sebagaimana dikutip berikut ini pada Subbagian B1‐2_D.1‐3 untuk memantau perubahan‐perubahan pada tingkat habitat.6 6

Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek juga dapat mencakup peubah‐peubah tambahan, asalkan penggunaannya sejalan dengan dan didukung oleh Kepustakaan Penilaian Sejawat secara tepat, misalnya Ferraz, S. F. D. B., Vettorazzi, C. A., dan Theobald, D. M. (2009). Using indicators of deforestation and land‐use dynamics to support conservation strategies: A case study of central Rondônia, Brazil. (Penggunaan indikator dinamika deforestasi dan penggunaan lahan untuk mendukung

Versi 2.1

44


1. Luas keseluruhan yang dicakup oleh setiap Tipe Habitat – data ini dijelaskan dan disajikan pada Tabel IC1‐4F dan memberi informasi mengenai susunan habitat secara umum dan dominasi khusus berbagai Tipe Habitat di Daerah Proyek. 2. Sebaran Tipe Habitat. Panjang batas setiap Tipe Habitat di setiap tempat keberadaan Tipe Habitat tersebut harus dihitung dengan menggunakan Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur. 3. Fragmentasi habitat. Sedikit‐dikitnya, Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek harus menghitung nisbah keliling/luas untuk setiap Tipe Habitat7.

B1‐3 Kelompok Indikator Ekologi dan Tolok Ukur Spesies Kelompok Indikator Ekologi. Penilaian dampak perubahan‐perubahan lingkungan pada tingkat spesies selama pemantauan berkala keanekaragaman hayati mensyaratkan strategi terarah untuk penetapan sampel kelompok‐kelompok spesies tertentu yang dapat mencerminkan perubahan‐perubahan tersebut. Strategi The RFS™ adalah memilih Spesies Kelompok Indikator Ekologi di antara bagian Kelompok Indikator Ekologi yang dipilih secara saksama. Pada umumnya, kelompok‐ kelompok indikator berupa taksa atau kelompok organisme yang peka terhadap perubahan lingkungan tertentu dan kemungkinan besar selalu ada sejak dimulainya pemantauan (lihat Gardner dkk. 2008, dan Gardner 2010, Gambar 12.2). Kelompok‐kelompok tersebut dipilih berdasarkan metode ilmiah yang dapat diterima oleh kalangan luas. Secara umum, proses pemilihan strategi konservasi: Studi kasus di Rondônia tengah, Brasil.) Forest Ecology and Management (Ekologi dan Pengelolaan Hutan), 257(7), 1586‐1595. (Program‐program peranti lunak penilaian sejawat juga dapat digunakan untuk mendukung analisis ini: lihat sebagai contoh: http://resources.arcgis.com/gallery/file/geoprocessing/details?entryID=0C61934D‐1422‐2418‐7F7A‐ 54DE2A0799E5). 7

The RFS™ mengakui bahwa beberapa peubah digunakan sebagaimana lazimnya untuk memperkirakan fragmentasi habitat berdasarkan GIS dan peta habitat. Sebagai contoh, informasi mengenai keliling poligon Tipe Habitat boleh jadi siap dihitung dengan menggunakan peranti lunak analisis tata ruang. Peubah informasi lain mencakup jumlah fragmen, kerapatan fragmen, rata‐rata ukuran fragmen, indeks bentuk fragmen, rata‐rata jarak ke fragmen terdekat.

Versi 2.1

45


Kelompok Indikator Ekologi yang tepat beserta Spesies Kelompok Indikator Ekologi‐nya dan penetapan nilai‐nilai tolok ukurnya mencakup dua langkah. Pada langkah pertama, Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa menyiapkan survei yang luas secara taksonomi mengenai ada tidaknya dan kelimpahan relatif spesies berdasarkan penetapan sampel secara sistematis (systematic sampling)

atau

acak‐terstratifikasi

(stratified‐random

sampling)

atau

sistematis‐terstratifikasi (, yang tergantung pada kompleksitas Tipe Habitat di Daerah Proyek. Pada langkah kedua, Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa terlebih dahulu memilih Kelompok Indikator Ekologi yang tepat (Bagian B1‐3B). Kemudian, Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa memilih Spesies Kelompok Indikator Ekologi tertentu dari Kelompok Indikator Ekologi tersebut. Sedikit‐ dikitnya 10 Spesies Kelompok Indikator Ekologi harus dipilih dari setiap Kelompok Indikator Ekologi. Tolok Ukur Spesies Kelompok Indikator Ekologi kemudian ditetapkan dengan mencatat ada tidaknya setiap Spesies Kelompok Indikator Ekologi dan kelimpahan relatifnya yang telah diperoleh pada langkah pertama terhadap Spesies Kelompok Indikator Ekologi. A. Langkah 1 – Uraian tingkat spesies. Uraian tingkat spesies harus disusun oleh Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa sesuai dengan protokol berikut. 1. Lingkup: Ruang. Batas‐batas untuk tolok ukur Keanekaragaman Hayati dan pemantauannya dapat berupa seluruh Daerah Proyek, tetapi pada umumnya hal ini tidak layak kurang dapat dilaksanakan dari segi perlengkapan ataupun keuangan. Belum jelas apakah gambaran perubahan yang memang lebih baik yang terjadi selama Proyek dapat diperoleh dengan melakukan survei atas seluruh Daerah Proyek dan bukan penetapan sampel secara sistematis dan berkala atas sebagian daerah yang lebih kecil tetapi mewakili. Menurut Magnusson dkk. (2005) dan Program Penelitian Pemerintah Brasil mengenai Keanekaragaman Hayati (PPBio), Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek harus menggunakan luas sampel yang mewakili minimum 15 km2 (3 buah sampel menurut sistem RAPELD) Versi 2.1

46


pada setiap Tipe Habitat (lihat Stratifikasi). Sistem RAPELD memungkinkan survei terbaik atas taksa dengan cara jalur transek (misalnya Buckland dkk. 2010) dan survei terbaik atas spesies adalah dengan cara petak (misalnya Castilho dkk. 2010), dan dapat digunakan untuk taksa dan proses ekosistem yang sangat beragam (Costa & Magnusson 2010). a. Setiap sampel harus dibuat berupa sebuah petakberukuran 5 km x 1 km, yang dibelah‐belah oleh jalur transek membentuk petak‐petak seluas 1km². b. Petak‐petak permanen yang tersebar merata (lihat Hill dkk., 2005, Lampiran 5) harus ditempatkan di sepanjang jalur rintisan, berjarak 1 km satu sama lain, dan memiliki transek sepanjang masing‐masing 250 m, yang mengikuti garis kontur ketinggian (lihat Gambar 14.6, Gardner, 2010). c. Apabila keadaan bentang alam tidak memungkinkan pembuatan transek sepanjang 5 km, perlu digunakan sampel‐sampel lebih kecil yang memiliki susunan sama. 2. Lingkup: Waktu. a. Selang waktu pemantauan harus ditetapkan untuk memperoleh laju perubahan relatif mengenai ada tidaknya spesies dan kelimpahan relatif berdasarkan perbedaan khas spesies dalam riwayat kehidupan dan lamanya generasi. b. Untuk memperoleh laju perubahan relatif mengenai ada tidaknya spesies dan kelimpahan relatif Kelompok Indikator Ekologi terpilih untuk memantau Keanekaragaman Hayati hutan (lihat Bagian B1‐2‐F), sampel harus ditetapkan, data dianalisis dan dilaporkan, dengan selang waktu selambat‐lambatnya setiap lima tahun sejak Tanggal Mulai Proyek. 3. Stratifikasi. Untuk menampung keanekaragaman lingkungan suatu Daerah Proyek, penetapan sampel terstratifikasi di antara berbagai Tipe Versi 2.1

47


Habitat secara umum harus dilakukan melalui salah satu dari dua cara, yaitu: a. Penetapan sampel secara sistematis‐terstratifikasi mensyaratkan dibuatnya ulangan bidang persegi empat yang dibelah‐belah oleh jalur transek sebagaimana ditetapkan pada B1‐1‐A1 untuk setiap Tipe Habitat (yaitu setiap strata) di Daerah Proyek. Sampel‐sampel (sekaligus untuk cara petak dan transek) dapat ditempatkan secara acak di dalam strata apabila dianggap praktis, dan apabila penempatan secara acak tidak laik untuk mewakili keragaman terbesar menurut keadaan di tempat tersebut. Apabila keadaan bentang alam tidak memungkinkan pembuatan transek sepanjang 5 km di dalam sebuah strata tunggal, sampel tersebut dapat ditempatkan tersebar pada beberapa strata. b. Penetapan sampel secara acak‐terstratifikasimensyaratkan algoritme baku yang menempatkan sampel yang dipilih secara acak untuk setiap Tipe Habitat dan satuan sampel (petak atau transek) yang proporsional dengan persentase luas pada setiap Tipe Habitat. Letak sampel di setiap Tipe Habitat harus sedikit‐dikitnya 1 km terpisah satu sama lain. Pada strategi penetapan sampel mana pun yang disebutkan di atas, petak sampel harus sepanjang 250 m dan mengikuti garis kontur ketinggian sebagaimana dijelaskan pada Bagian B1‐1‐A1. Apabila memungkinkan, petak dan transek perlu disesuaikan sampelnya untuk menambah efisiensi dan kecocokannya. c. Bentang alam, misalnya anak sungai dan lahan berbatu, perlu ditetapkan sebagai sampel, apabila memungkinkan, yaitu di tempat berpotongan dengan jalur transek sehingga mewakili daerah tersebut. Hal ini sangat penting untuk petak perairan dan hutan di sepanjang sungai. 4. Metode Penetapan Sampel: Apakah untuk survei awal tolok ukur spesies berdasarkan taksonomi secara luas atau untuk pemantauan berkala berikutnya terhadap taksa yang agak sedikit dan bernilai indikator tinggi, spesies harus diambil sampelnya secara sistematis dan Versi 2.1

48


ilmiah. a. Teknik

penetapan

sampel

beragam

menurut

kelompok

taksonominya, tetapi harus dilakukan dengan menggunakan metode survei yang dapat diterima secara umum (misalnya penghitungan langsung, perolehan dari penangkapan, lubang perangkap, jaring kabut, dsb.), yang khas untuk setiap kelompok (misalnya untuk burung, kelelawar, kumbang tinja, dsb.) (cf. Hill dkk., 2005). b. Metode survei harus memungkinkan diperbaikinya perkiraan kerapatan secara langsung untuk mengetahui keberadaan individu spesies, atau diulang dalam masa survei agar memungkinkan untuk memperkirakan keberadaan spesies (misalnya Chelgren dkk., 2011). c. Teknik penetapan sampel, kegiatan penetapan sampel, dan tempat sampel harus dipastikan dalam keseluruhan survei awal dan semua survei pemantauan berkala berikutnya, kecuali apabila perubahan‐ perubahan dalam hal kelimpahan yang terlihat pada sampel permanen atau aspek‐aspek lain dalam riwayat kehidupan spesies membutuhkan sampel tambahan di tempat‐tempat lain untuk verifikasi. d. Letak semua tempat sampel harus ditandai secara permanen, dan koordinat geografisnya dilaporkan, sekalipun penetapan sampel rutin tidak layak di tempat‐tempat tersebut. 5. Keanekaragaman Taksonomi: Penetapan sampel harus mencakup taksa vertebrata, invertebrata, dan tumbuhan dalam menyusun Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek untuk mengidentifikasi aneka ragam spesies dengan beragam kemungkinan daya tanggapnya terhadap perubahan‐perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia atau alami; dan habitat darat maupun perairan perlu dicakup apabila ada. B. Langkah 2 –Pemilihan Kelompok Indikator Ekologi dan Spesies Kelompok Indikator Ekologi. 1. Langkah 2 – Tahap 1: Pada Tahap 1 Langkah 2, Kelompok Indikator Ekologi harus dipilih berdasarkan seberapa bermanfaat Proyek Versi 2.1

49


mempertahankan secara tepat keanekaragaman hayati pada tingkat spesies di daerah tersebut yang tercermin dalam Survei Penilaian Tolok Ukur Tingkat Spesies.

Daya (atau kemampuan) suatu kelompok

organisme tertentu untuk menunjukkan gejala pada skala yang agak luas (skala masyarakat atau ekosistem) dapat dinyatakan sebagai nilai indikatornya. a. Nilai indikator, atau IndVal, harus ditentukan menurut metode yang dijelaskan pada Kepustakaan Penilaian Sejawat, sebagai

contoh:

Dufrene

dan

Legendre

(1997),

yang

dikembangkan dalam Gardner (2010, Kotak 12.1). IndVal dapat juga ditentukan dengan menggunakan metode‐metode dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat yang diperoleh dari kajian‐kajian yang dilaksanakan pada ekosistem yang sama sebagaimana ditemui di Daerah Proyek. b. Kebanyakan tersedia cukup informasi dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat, baik nasional maupun internasional, untuk membuat putusan sebagaimana diatur pada Bagian B1‐3B1 tanpa melakukan penelitian primer di setiap daerah Proyek. Pilihan Kelompok Indikator Ekologi untuk pemantauan harus diberi dasar pembenaran berdasarkan kepustakaan tersebut. Apabila

Kepustakaan

Penilaian

Sejawat

tidak

memberi

rekomendasi yang memadai untuk menentukan Kelompok Indikator Ekologi, maka harus ditentukan melalui penelitian di lapangan sebagaimana dijelaskan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat, yang rujukan‐rujukannya harus dikutip sebagai dasar pembenaran atas Kelompok Indikator Ekologi terpilih. c. Sebagai hasil (lihat Gambar 12.7 dalam Gardner, 2010) dari proses penyaringan sebagaimana dijelaskan pada Subbagian B1‐3B1a‐b, sebagian kecil Kelompok Indikator Ekologi, yang layak disurvei dari waktu ke waktu, harus dipilih sebagai indikator sampel yang mewakili kesehatan keseluruhan susunan

Versi 2.1

50


habitat di dalam Daerah Proyek.8 d. Pemilihan

kelompok‐kelompok

untuk

disurvei

perlu

mempertimbangkan keterbatasan pelaksanaan dalam melatih para petugas survei dan ketelitian identifikasi di lapangan atau laboratorium. e. Segera setelah Kelompok Indikator Ekologi dipilih, harus dipertimbangkan efektivitas biaya pemantauannya, dan hal‐hal penunjang, seperti pengetahuan sebelumnya tentang ekologi, tingkat pentingnya dari segi manfaat, dan besarnya daya tanggap terhadap perubahan yang mewakili daya tanggap dari kelompok taksa yang lebih besar (Gardner 2010). 2. Langkah 2 – Tahap 2. Pemilihan Spesies Kelompok Indikator Ekologi. Dalam setiap Kelompok Indikator Ekologi, sedikit‐dikitnya 10 sampel Spesies Kelompok Indikator Ekologi harus dipilih untuk mewakili setiap Kelompok Indikator Ekologi. Ada tidaknya dan kelimpahan relatif spesies ini harus dipantau selama Masa Proyek. C. Pemeriksaan Otomatis. Pilihan setiap Kelompok Indikator Ekologi dan setiap Spesies Kelompok Indikator Ekologi untuk pemantauan harus tunduk pada Pemeriksaan Otomatis oleh Pakar Ekologi Hutan yang Ditugaskan (lihat Tambahan E) berdasarkan Bagian A2‐4.

D. Pilihan‐pilihan

lain

yang

dibolehkan

untuk

rekomendasi

protokol

Keanekaragaman Hayati RFS. 1. Apabila Pemrakarsa Proyek memilih untuk tidak menggunakan metode The RFS™ yang direkomendasikan untuk Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek, atau untuk menetapkan Tolok Ukur 8

Dalam hal kawasan luas di Amazon Brasil, Gardner dkk. (2008) mengurangi daftar luas dari 14 kelompok taksonomi menjadi dua, yaitu burung dan kumbang tinja, yang “keduanya sangat peka terhadap perubahan dalam susunan hutan dan hemat dalam pengambilan sampelnya” (Gardner 2010). Tetapi di banyak tempat, ilmuwan untuk mengidentifikasi kumbang tinja boleh jadi tidak tersedia, dan pengambilan sampel burung menggunakan jaring kabut, yang sangat dibatasi secara hukum di kebanyakan negara, atau survei dengan mencatat suara spesies (call survey) yang subjektif dan belum dianggap absah di banyak tempat.

Versi 2.1

51


Keanekaragaman Hayati Proyek, Spesies Kelompok Indikator Ekologi atau Protokol Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek (lihat B1‐3 di bawah), sebagai bagian dari Dokumen Awal Pengajuan Proyek‐nya, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan dokumen‐dokumen berikut dalam mendukung apa pun usulan pilihan metode lain: a. Laporan teknis lengkap yang disusun oleh Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa yang menjadi dasar pembenaran pilihan metode‐metode lain yang dipilih. Dasar pembenaran ini harus mencakup bukti yang digunakan oleh metode tersebut dan telah diterbitkan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat dan telah diuji berkali‐kali di lapangan; dan b. Keterwakilan yang laporan teknisnya disusun oleh Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa berdasarkan Bagian B1‐6A1 itu cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik. 2. Usulan pilihan protokol lain harus tunduk pada Pemeriksaan Otomatis oleh Pakar Ekologi Hutan yang Ditugaskan (lihat Tambahan E) berdasarkan Bagian A2‐4. B1‐4 Pemantauan dan Pelaporan. Protokol Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek adalah metode yang layak dari segi perlengkapan dan keuangan

untuk

menilai

dampak

kegiatan

manusia

terhadap

keanekaragaman hayati di Daerah Proyek. Sebagai bagian dari Dokumen Akhir Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek, melalui Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa, harus menyediakan Protokol Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek yang mencakup prosedur pemantauan secara transparan untuk setiap Tipe Habitat dan Spesies Kelompok Indikator Ekologi sesuai dengan persyaratan berikut. A. Protokol pemantauan Tipe Habitat. Sebagai bagian dari Dokumen Akhir Pengajuan Proyek ‐nya, Pemrakarsa Proyek, melalui Ahli Ekologi Versi 2.1

52


Hutan

dari

pihak

Pemrakarsa,

harus

menyediakan

Protokol

Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek yang mencakup prosedur pemantauan secara transparan untuk setiap Tipe Habitat yang diidentifikasi dalam Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek berdasarkan persyaratan berikut: 1. Setiap peubah yang diukur sebagai bagian dari Penilaian Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek harus diukur ulang sebelum penerbitan Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek. 2. Pengukuran untuk Subbagian B1‐4A harus didasarkan pada data yang dikumpulkan selambat‐lambatnya 180 hari sebelum penerbitan setiap Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek yang diperoleh dari salah satu sumber di bawah ini: a. Peta Verifikasi Karbon, atau b. Peta Daerah Proyek yang sesuai dengan persyaratan untuk Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur, kecuali apabila resolusinya mampu sebesar 5 m.

B. Protokol pemantauan Spesies Kelompok Indikator Ekologi. Sebagai bagian dari Dokumen Akhir Pengajuan Proyek, Pemrakarsa Proyek, melalui Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa, harus menyediakan Protokol

Pemantauan

Keanekaragaman

Hayati

Proyek

yang

mencakup prosedur pemantauan secara transparan untuk setiap Spesies Kelompok Indikator Ekologi sesuai dengan persyaratan berikut: 1. Sistem transek sebagaimana dijelaskan pada Subbagian B1‐3A harus dipertahankan (Hill dkk., 2005, Lampiran 5) sehingga hasil pemantauan dapat dibandingkan dengan yang semula diperoleh untuk Survei Penilaian Tolok Ukur Tingkat Spesies. 2. Cara penetapan sampel dan teknik survei yang sama dan digunakan Versi 2.1

53


untuk Survei Penilaian Tolok Ukur Tingkat Spesies harus diterapkan. 3. Lamanya waktu dan besarnya upaya yang sama yang digunakan selama Survei Penilaian Tolok Ukur Tingkat Spesies untuk melakukan survei spesies harus dicurahkan untuk spesies‐spesies yang sama dalam setiap survei. 4. Semua data perlu dicatat secara jelas, menurut cara yang dapat diterima dan dianalisis untuk menilai perubahan‐perubahan (lihat Subbagian B1‐7 di bawah). C. Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek. Hasil pemantauan berdasarkan

protokol

yang

ditetapkan

pada

Protokol

Pemantauan

Keanekaragaman Hayati Proyek harus dilaporkan secara tertulis (Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek) oleh Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa, dan ditandatangani oleh Pemrakarsa Proyek, yang menunjukkan bahwa laporan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan Protokol Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek. Pemantauan dan pelaporan harus dilakukan dan Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek diajukan sedikit‐dikitnya sekali setiap lima tahun. Dengan demikian, Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek harus jatuh tempo lima tahun sejak Tanggal Mulai Proyek dan kemudian lima tahun sejak pengajuan Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek tepat sebelumnya.

D. Pemrakarsa Proyek dan Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa didorong untuk merancang Protokol Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek yang mempekerjakan anggota masyarakat lokal untuk pengumpulan, analisis, dan penafsiran data. Untuk tujuan itu, Pemrakarsa Proyek dan Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa perlu mempertimbangkan untuk menggunakan program pelatihan yang ada atau mengembangkan program pelatihan untuk anggota masyarakat lokal yang tertarik.

Versi 2.1

54


B1‐5 Verifikasi A. Dalam hal RFS Credits™ yang perlu diverifikasi, Pemrakarsa Proyek harus telah mengajukan Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek selambat‐lambatnya lima tahun sejak Tanggal Mulai Proyek dan kemudian setiap lima tahun sejak pengajuan Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek sebelumnya.

B. Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek. Selambat‐ lambatnya

30

hari

sejak

menerima

Laporan

Pemantauan

Keanekaragaman Hayati Proyek, RFSMU harus menerbitkan Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek yang membandingkan antara hasil Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek dan Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek dan Laporan Pemantauan Keanekaragaman

Hayati

Proyek

sebelumnya.

Kartu

Laporan

Keanekaragaman Hayati Proyek harus diketahui oleh umum melalui Laman Web Proyek, Situs Web RFS, dan harus diketahui oleh setiap Pemegang Hak. 1. Untuk setiap Tipe Habitat, Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek harus menunjukkan ada tidaknya secara nyata menurut statistik: a. Berkurangnya luas; b. Perubahan sebaran; dan c. Bertambahnya fragmentasi. 2. Setiap Tipe Habitat Gagal didefinisikan sebagai setiap Tipe Habitat yang, menurut Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek, menunjukkan: a. Bertambah atau berkurangnya luas 25% atau lebih dibandingkan dengan Tolok Ukur Tipe Habitat‐nya; atau b. Bertambahnya fragmentasi sebagaimana diukur dengan bertambahnya nisbah keliling/luas melebihi Versi 2.1

55


50% dibandingkan dengan Tolok Ukur Tipe Habitat‐nya. 3. Untuk setiap Spesies Kelompok Indikator Ekologi pada setiap Tipe Habitat, Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek harus menunjukkan: a. Ada tidaknya; dan b. Kelimpahan relatifnya. 4. Spesies Gagal (Failing Species) didefinisikan sebagai Spesies Kelompok Indikator Ekologi yang, menurut Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek, berupa salah satu di bawah ini: a. tidak ada lagi; atau b. menunjukkan kecenderungan searah yang menurun dalam hal kelimpahan relatif dibandingkan dengan Tolok Ukur Spesies Kelompok Indikator Ekologi (atau Kartu Laporan

Keanekaragaman

Hayati

Proyek

tepat

sebelumnya). 5. Kelompok Indikator Ekologi Gagal didefinisikan sebagai setiap Kelompok Indikator Ekologi yang 50% atau lebih dari Spesies Kelompok Indikator Ekologi‐nya merupakan Spesies Gagal menurut Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek. 6. Pelepasan Tuntutan Kegagalan. Menyadari kompleksitas dan ketidakpastian yang menyertai setiap reaksi dari tatanan alami terhadap setiap tindakan pengelolaan, The RFS™ mengakui bahwa penurunan yang tidak dikehendaki dalam hal Tipe Habitat atau Spesies Kelompok Indikator Ekologi mungkin saja tidak disebabkan

oleh

kegiatan

Proyek, tetapi bahkan

disebabkan oleh hal‐hal dari luar yang Pemrakarsa Proyek tidak memiliki kendali atau pengaruh besar. Dalam hal‐hal tersebut, penurunan yang tidak dikehendaki tidak boleh dianggap sebagai pertanda kegagalan yang disebabkan oleh Proyek dan harus menerima Pelepasan Tuntutan Kegagalan. Versi 2.1

56


a. Banding Pelepasan Tuntutan Kegagalan boleh saja diajukan kapan pun oleh Pemrakarsa Proyek. b. Agar banding tersebut berhasil, Pemrakarsa Proyek, melalui Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa‐nya, harus menyediakan bukti yang jelas dan meyakinkan (Dasar Pembenaran Pelepasan Tuntutan Kegagalan) bahwa untuk alasan‐alasan ilmiah yang dapat diterima secara luas, Tipe Habitat Gagal atau Spesies Kelompok Indikator Ekologi tertentu disebabkan oleh hal‐hal berikut: (1) daerah yang terkena dampak lebih luas daripada Daerah Proyek; dan (2) di luar kendali dan pengaruh semestinya dari Pemrakarsa Proyek. Usulan pilihan protokol lain harus tunduk pada Pemeriksaan Otomatis oleh Pakar Ekologi Hutan yang Ditugaskan (lihat Tambahan E) menurut Bagian A2‐4. Apabila

pemeriksaan

mendapati

bahwa

Dasar

Pembenaran Pelepasan Tuntutan Kegagalan tersebut absah, maka Pelepasan Tuntutan Kegagalan diberikan, dan penurunan yang menjadi penyebab Banding Pelepasan Tuntutan Kegagalan harus dianggap dilepas tuntutannya dan tidak boleh menyebabkan penangguhan Rencana Pemulihan Keanekaragaman Hayati ataupun Kredit RFS. C. Rencana Pemulihan Keanekaragaman Hayati. 1. Rencana Pemulihan Habitat. Apabila Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek menunjukkan ada Tipe Habitat Gagal di Daerah Proyek, Pemrakarsa

Proyek

Keanekaragaman

harus

Hayati

menyerahkan

Rencana

selambat‐lambatnya

120

Pemulihan

hari

sejak

diterbitkannya Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek. Rencana Versi 2.1

57


Pemulihan Keanekaragaman Hayati harus disusun oleh seorang Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa dan harus menunjukkan rencana bagi setiap Tipe Habitat Gagal untuk melakukan mitigasi terhadap: a. Bertambah atau berkurangnya luas dibandingkan dengan Tolok Ukur Tipe Habitat‐nya; dan b. Bertambahnya fragmentasi sebagaimana diukur dengan bertambahnya nisbah keliling/luas dibandingkan dengan Tolok Ukur Tipe Habitat‐nya. 2. Rencana Pemulihan Kelompok Indikator Ekologi. Apabila Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek menunjukkan satu atau lebih Kelompok

Indikator

menyerahkan

Ekologi

Rencana

Gagal,

Pemulihan

Pemrakarsa Kelompok

Proyek

Indikator

harus Ekologi

selambat‐lambatnya 120 hari sejak diterbitkannya Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek. Rencana Pemulihan Kelompok Indikator Ekologi harus disusun oleh seorang Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa dan untuk setiap Spesies Gagal, harus memberi: a. Penjelasan mengenai ketiadaan spesies tersebut; b. Penjelasan

mengenai

berkurangnya

atau

perubahan

kelimpahan relatif; c. Penilaian mengenai apakah perubahan tersebut terbalikkan (; dan d. Sekumpulan usulan tindakan perbaikan untuk membalik arah perubahan tersebut.

D. Verifikasi Keanekaragaman Hayati yang Ditangguhkan. Kredit yang setidaknya telah diverifikasi harus dianggap ditangguhkan dan tidak dapat dialihkan (Verifikasi Keanekaragaman Hayati yang Ditangguhkan) berdasarkan jadwal yang tertera pada Tabel B1‐5 apabila: 1. Dalam hal Tipe Habitat Gagal, Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek yang tepat berikutnya setelah kartu yang menunjukkan Tipe Habitat Gagal tidak menunjukkan kecenderungan yang nyata Versi 2.1

58


secara statistik yang mengarah kepada Tolok Ukur Tipe Habitat dalam hal: a. luasnya dibandingkan dengan Tolok Ukur Tipe Habitat‐nya; dan b. nisbah keliling/luas dibandingkan dengan Tolok Ukur Tipe Habitat‐nya. 2. Dalam hal Kelompok Indikator Ekologi Gagal, Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek yang tepat berikutnya setelah kartu yang

menunjukkan

Kelompok

Indikator

Ekologi

Gagal

tetap

menunjukkan bahwa lebih dari 50% Spesies Kelompok Indikator Ekologi merupakan Spesies Gagal, dan: a. tidak menunjukkan kecenderungan yang nyata secara statistik yang mengarah kepada Tolok Ukur Spesies Kelompok Indikator Ekologi dalam hal ada tidaknya dan kelimpahan relatif Spesies Gagal tersebut, atau b. menunjukkan Spesies Gagal yang baru sehingga secara keseluruhan sepertiga atau lebih Spesies Kelompok Indikator Ekologi ditetapkan sebagai Spesies Gagal. Tabel B1‐5. Jadwal Verifikasi Keanekaragaman Hayati yang Ditangguhkan Jumlah Tipe Habitat Gagal

Persentase Kredit yang dapat Diverifikasi yang Ditangguhkan

1

5%

2

15%

3 atau lebih

25%

Kelompok Indikator Ekologi Gagal

Persentase Kredit yang dapat Diverifikasi yang Ditangguhkan

1

5%

2‐4

15%

>5

25%

Versi 2.1

59


E.

Setelah diterbitkannya setiap Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati

Proyek yang mengikuti Verifikasi Keanekaragaman Hayati yang Ditangguhkan, kredit yang sebelumnya ditangguhkan akan dapat dialihkan sesuai dengan hasil Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek yang baru dan Tabel B1‐5. Pemrakarsa

Proyek

dapat

mengajukan

Laporan

Pemantauan

Keanekaragaman Hayati Proyek yang baru paling cepat enam bulan setelah setiap penangguhan dan Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek akan diserahkan

selambat‐lambatnya

60

hari

setelah

pengajuan

Laporan

Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek yang baru.

F. Banding Penangguhan Keanekaragaman Hayati. Menyadari kompleksitas dan ketidakpastian yang menyertai setiap reaksi tatanan alami terhadap tindakan pengelolaan, The RFS™ akan memungkinkan Banding Penangguhan Keanekaragaman Hayati dari pihak Pemrakarsa Proyek apabila melakukan langkah‐langkah

sebagaimana

Keanekaragaman

Hayati,

diusulkan

tetapi

tidak

dalam

Rencana

menghasilkan

Pemulihan

kecenderungan

sebagaimana diharapkan yang mengarah kepada nilai‐nilai tolok ukur. 1. Banding Penangguhan Keanekaragaman Hayati dapat diajukan kapan pun oleh Pemrakarsa Proyek. 2. Agar banding tersebut berhasil, Pemrakarsa Proyek, melalui Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa, harus menyediakan bukti yang jelas dan meyakinkan (Alasan Rencana Pemulihan Keanekaragaman Hayati) bahwa perubahan positif yang diharapkan dari tindakan pengelolaan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pemulihan Keanekaragaman Hayati dan dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan yang menyebabkan Tipe Habitat Gagal atau Spesies Gagal belum tentu dapat ditemukan alasan ilmiahnya yang jelas dan dapat diterima secara luas dan bahwa dibutuhkan masa pemulihan yang agak lama. 3. Alasan Rencana Pemulihan Keanekaragaman Hayati harus Versi 2.1

60


tunduk pada Pemeriksaan Otomatis oleh Pakar Ekologi Hutan yang Ditugaskan (lihat Tambahan E) yang sesuai dengan Bagian A2‐4.

B1‐6 Pemastian kelengkapan dan kecermatan informasi keanekaragaman hayati yang disyaratkan. Setiap dokumen yang disyaratkan untuk diajukan oleh atau melalui Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa harus mencakup Keterwakilan Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa bahwa setelah penyelidikan menyeluruh, yang memenuhi standar profesional maksimum, informasi yang diberikan cermat dan lengkap dalam semua hal dan disusun dengan mengikuti secara ketat Persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Bagian B1 sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya.

B1‐7 Data Keanekaragaman Hayati. A. Analisis Data 1. Statistik

deskriptif

dasar,

ukuran

perubahan,

dan

pembuatan model prakiraan ke depan akan diterapkan dengan menggunakan,

misalnya

metode‐metode

sebagaimana

dijelaskan pada Bab 15 dalam Gardner, 2010 dan Bab 2 dalam Hill dkk., 2005; 2. Metode analisis data harus khas untuk data yang dikumpulkan dan pertanyaan yang diajukan. Sebagai contoh, metode statistik untuk menjelaskan Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek akan berbeda nyata dengan metode untuk menetapkan pemantauan berkala atas bukti perubahan.

B. Semua data asli dan metadata yang diperlukan untuk menafsirkan setiap data yang dikutip oleh Pakar dari pihak Pemrakarsa, Pakar yang Ditugaskan, Penengah atau Pemberi Pendapat harus diterbitkan pada laman web Proyek tanpa membatasi untuk memperoleh ataupun menggunakan data tersebut.

Versi 2.1

61


C. Metadata semestinya memenuhi standar yang diperlukan untuk dipahami dan diulangnya kajian tersebut oleh orang lain.

D. Pada umumnya, data yang ditetapkan dalam bentuk tata ruang harus memiliki koordinat geografis secara jelas, yaitu dengan tingkat ketelitian hingga 4 m; tetapi di dalam petak yang ditetapkan, koordinat harus memiliki tingkat ketelitian hingga 0,1 m.

E. Bahasa Metadata Ekologi. Susunan metadata semestinya memenuhi pedoman Bahasa Metadata Ekologi (EML), dan perlu mencakup tabel‐tabel metadata berformat baku. Bahasa Metadata Ekologi (EML) adalah spesifikasi metadata yang dikembangkan oleh dan untuk bidang ilmu ekologi. Ini didasarkan pada pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh Masyarakat Ekologi Amerika dan upaya‐upaya yang terkait (Michener dkk., 1997, Ecological Applications/Penerapan Ekologi; untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi http://knb.ecoinformatics.org/software/eml/).

Versi 2.1

62


ER1: NILAI TAMBAH PROYEK (PROJECT ADDITIONALITY) TUJUAN: Ada kesepakatan secara luas di kalangan pemerintah (misalnya UNFCCC; IPCC; Protokol Kyoto), LSM (misalnya EDF; WRI), dan standar (misalnya CAR; VCS) bahwa Proyek‐proyek semestinya tidak dapat menagih kredit pengganti kerugian karbon (, kecuali jika menunjukkan bahwa pengurangan emisi karbon mereka melebihi seandainya terjadi tanpa adanya Proyek. Dalam bahasa kredit karbon, pengurangan emisi harus merupakan “Nilai Tambah” terhadap skenario “ keadaan seperti sekarang” (business‐as‐usual).

Ada dua cara pikir tentang Nilai Tambah: Pertama – Apakah Proyek merupakan Nilai Tambah? Kedua – Apakah pengurangan emisi oleh Proyek merupakan Nilai Tambah? The RFS™ mensyaratkan agar Pemrakarsa Proyek menunjukkan kedua bentuk Nilai Tambah. Jenis pertama Nilai Tambah, yaitu Nilai Tambah Proyek, dijelaskan pada Bagian ER1 ini. Jenis kedua Nilai Tambah, yaitu Nilai Tambah Pengurangan Emisi, dijelaskan pada Bagian ER2.

DASAR PERTIMBANGAN: Nilai Tambah adalah salah satu dari unsur yang agak rumit dan dipersoalkan dalam perbincangan seputar pengganti kerugian karbon. Alasannya adalah dua pandangan yang sangat berbeda dalam menggunakan kredit berkurangnya emisi CO2e sebagai pengganti kerugian. Pihak‐pihak yang kepentingan utamanya konservasi hutan mungkin tidak menganggap Nilai Tambah sebagai persoalan penting: banyak orang menganggap semua hutan tropis rentan terhadap penebangan sehingga konservasi hutan tropis merupakan nilai tambah. Pada sisi lain, pihak‐pihak yang kepentingan Versi 2.1

63


utamanya perubahan iklim tidak percaya apabila pengguna bahan bakar minyak di negara‐negara maju dibolehkan untuk menambah emisi mereka dengan menerapkan kredit dari Proyek‐proyek atau negara‐negara, maka hutan tidak akan ditebang sehingga emisi berhasil dikurangi karena mereka yakin tidak cukup bukti meyakinkan. Persyaratan Proyek The RFS™ dirancang untuk memenuhi kepentingan pihak‐pihak yang memusatkan pada perubahan iklim maupun konservasi hutan. Ini berarti bahwa Nilai Tambah harus mengatasi kedua persoalan tersebut secara ketat.

The RFS™ menggunakan pengujian yang dapat diterima secara luas dalam penentuan tiga segi Nilai Tambah Proyek, yaitu: Uji Nilai Tambah Resmi (, Uji Insentif Ekonomi, dan Uji Insentif yang Ada. Secara umum, Uji Nilai Tambah Resmi secara “ketat” menyatakan bahwa apabila ada peraturan perundang‐ undangan atau kewajiban kontrak yang melarang penebangan Biomassa Pohon di Daerah Proyek, Proyek tersebut bukan merupakan nilai tambah, terlepas dari sejauh mana pelarangan tersebut telah ditegakkan. The RFS™ mendukung

Uji

Nilai

Tambah

Resmi

secara

ketat,

tetapi

masih

memungkinkan sebuah perkecualian dalam keadaan yang sangat terbatas, yaitu apabila ada riwayat penebangan Biomassa Pohon akhir‐akhir ini yang berulang di dalam Kawasan Konservasi.

Membatasi bukti penebangan hanya pada yang telah terjadi di dalam Kawasan

Konservasi

membuang

pertimbangan

mengenai

ancaman

Pendorong Deforestasi dari luar seperti pembangunan jalan raya atau perluasan kegiatan pertanian dan peternakan. Dalam hal The RFS™, ancaman dari luar semestinya tidak dipertimbangkan karena undang‐undang telah mengakui ancaman‐ancaman tersebut dengan melarang penebangan di dalam Kawasan Konservasi. Dengan kata lain, ancaman dari luar terhadap Kawasan Konservasi tidak dapat menyebabkan terciptanya Nilai Tambah. Sebagai gantinya, harus ada bukti bahwa Kawasan Konservasi tersebut sedang mengalami penebangan Biomassa Pohon akhir‐akhir ini yang berulang Versi 2.1

64


walaupun secara resmi merupakan kawasan lindung, yaitu ada bukti yang jelas mengenai tidak berhasilnya penegakan aturan di Kawasan Konservasi. The RFS™ mengakui bahwa mungkin juga ada contoh‐contoh mengenai tidak berhasilnya penegakan undang‐undang terhadap penebangan Biomassa Pohon di luar Kawasan Konservasi. Tetapi, sejauh mana setiap Pemrakarsa Proyek terlibat atau memenuhi syarat dalam hal penebangan liar dianggap terlalu sulit ditentukan pada waktu ini. The RFS™ beranggapan bahwa Instansi Pemerintah yang Berwenang sebagai pengelola Kawasan Konservasi tidak akan terlalu terlibat atau terlalu mengikuti aturan. Dengan demikian, The RFS™ mempertahankan Nilai Tambah resmi secara ketat untuk semua Daerah Proyek di luar Kawasan Konservasi9.

Disamping Uji Nilai Tambah Resmi, The RFS™ mensyaratkan diterapkannya Uji Insentif Ekonomi. Uji Insentif Ekonomi mensyaratkan untuk menunjukkan bahwa penebangan Biomassa Pohon memberi manfaat ekonomi kepada penebang atau Pengguna Hutan atau Pemegang Hak. Ada manfaat ekonomi neto bagi para penebang apabila biaya penebangannya lebih kecil daripada manfaat ekonomi yang berasal dari apa yang ditebang (misalnya pembalakan). Ada manfaat ekonomi neto bagi Pengguna Hutan atau Pemegang Hak apabila lahan lebih berharga jika Biomassa Pohon ditebang (misalnya untuk pertanian atau peternakan). Manfaat ekonomi neto dapat terjadi pada salah satu dari keadaan ini dan bukan yang lain. Yang mana pun memenuhi syarat untuk Uji Insentif Ekonomi. Ketiga dan terakhir, dilakukan Uji Insentif yang Ada. Proyek tidak akan 9

Berkurangnya Penebangan di Kawasan Konservasi akan dapat memperoleh bentuk khusus dari RFS Credit™ yang dikenal dengan RFS Protected Area Credits™. Ciri‐ciri penting RFS Protected Area Credits™ mencakup: (a) pendapatan dari penjualan harus digunakan semata‐mata untuk kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi Kawasan Konservasi dan para Pemegang Hak‐nya; (b) kredit tidak dapat dijual kembali atau dialihkan oleh pembeli pertama, dan oleh karena itu, tidak akan terkena fluktuasi harga pasar atau spekulasi; dan (c) kesepakatan pembelian kredit akan berjangka panjang dan berdasarkan kinerja. RFS Protected Area Credits™ akan digunakan untuk pengelolaan Kawasan Konservasi dengan menerima bantuan keuangan untuk mengurangi deforestasi dan degradasinya, yang sejalan dengan tindakan‐tindakan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi terpadu sebagaimana diatur pada The Rainforest Standard™. Persyaratan khusus mengenai RFS Protected Area Credits™ akan diperinci dalam The Rainforest Standard™ Versi 3.1 untuk diterbitkan pada bulan Maret 2014.

Versi 2.1

65


disahkan atau diverifikasi selama menerima dalam bentuk apa pun pemberian kredit atau imbalan untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon‐nya dari sumber‐sumber selain RFS Credits™; dan segera setelah Proyek disahkan, kredit tidak akan diverifikasi apabila Proyek pada waktu yang bersamaan merupakan sumber kredit atau imbalan tersebut.

Intisarinya, The RFS™ menyimpulkan bahwa Proyek merupakan Nilai Tambah apabila: (1) penebangan Biomassa Pohon tidak melanggar peraturan perundang‐undangan atau kewajiban kontrak mana pun; (2) ada insentif ekonomi bagi para pelaku untuk menebang Biomassa Pohon‐nya; dan (3) Proyek belum menerima kredit atau imbalan untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon‐nya.10

Khususnya, The RFS™ tidak mensyaratkan pemeriksaan ulang Nilai Tambah Proyek setelah pengesahan awal Proyek. Segera setelah Pemrakarsa Proyek menunjukkan bahwa Proyek‐nya merupakan Nilai Tambah berdasarkan The RFS™, Proyek tersebut dianggap sebagai nilai tambah selama Masa Proyek. Risiko bahwa Proyek tidak lagi dinilai memberi Nilai Tambah selama Masa Proyek dapat menurunkan semangat pembangunan Proyek baru karena kekhawatiran bahwa Proyek tersebut tidak memberi penyelesaian yang bertahan lama atas masalah ekonomi, sosial budaya/sosial ekonomi atau keanekaragaman hayati yang dituju oleh Proyek tersebut. Risiko bahwa Proyek dapat menjadi bukan Nilai Tambah akan mendorong Perubahan yang Merugikan, yaitu segera setelah Proyek tidak lagi dapat memperoleh kredit, Pemrakarsa Proyek akan terpaksa menjajaki manfaat ekonomi dari 10

Uji Rintangan dan Praktik Lazim belum dipakai pada The RFS. Apabila satu‐satunya kegiatan Proyek yang disyaratkan untuk tidak menebang Biomassa Pohon, Uji Rintangan (misalnya menunjukkan hambatan untuk tidak menebang pepohonan selain dilarang menurut hukum atau kurangnya insentif ekonomi) tidak tampak menambah hal‐hal yang mendasar terhadap Uji Nilai Tambah Resmi dan Insentif Ekonomi yang dipakai pada The RFS. Uji Praktik Lazim (apabila jenis proyek “lazim” untuk proyek‐proyek serupa, ini bukan merupakan nilai tambah) itu rumit, sulit untuk mengakhirinya, dan oleh karena itu sangat memakan waktu dan mahal; dan mungkin pada akhirnya merusak diri. Apabila penebangan Biomassa Pohon secara absah yang diberi insentif ekonomi dikurangi atau ditiadakan melalui pelaksanaan The RFS dan sistem pemberian kredit lain, dan sebagaimana kami harapkan, pengurangan penebangan ini akan tersebar luas, keberhasilannya semestinya tidak dianggap sebagai alasan untuk menemukan hal‐hal lain yang bukan merupakan nilai tambah dari proyek‐proyek dan untuk mengakhirinya atau melarang proyek‐proyek lain untuk ikut serta dalam sistem tersebut apabila memenuhi uji‐uji Nilai Tambah lain.

Versi 2.1

66


Penebangan secara bebas. Masyarakat Adat, masyarakat lokal, pemerintah yang membantu Kawasan Konservasi, dan pemilik lahan pribadi yang berupaya melestarikan Hutan yang Laik bagi anak‐cucu akan menanggung risiko bahwa tujuan perencanaan jangka panjang mereka dapat diperpendek walaupun mereka memenuhi kewajiban, yang sering setelah mengorbankan keuntungan ekonomi jangka pendek.

PERSYARATAN:

ER1‐1 Uji Nilai Tambah Resmi.

A. Untuk memenuhi syarat Uji Nilai Tambah Resmi, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan hal‐hal berikut bersama Dokumen Awal Pengajuan Proyek: 1. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa sejauh yang mampu diketahui dan diyakini setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik (lihat Formulir: Keterwakilan): a. Tidak ada peraturan perundang‐undangan yang melarang atau membatasi penebangan Biomassa Pohon di Daerah Proyek, kecuali secara khusus dinyatakan pada Tambahan ER1‐1_A; b. Tidak ada kontrak atau kesepakatan berkenaan dengan Daerah Proyek dan Peserta Proyek mana pun yang terkait dengan penebangan Biomassa Pohon di Daerah Proyek, kecuali secara khusus dinyatakan pada Tambahan ER1‐1_B; dan c. Informasi sebagaimana dinyatakan dalam Pendapat Versi 2.1

67


Hukum pada ER1‐1‐A2 di bawah ini cermat dan lengkap dalam semua hal. 2. Pendapat Hukum menyatakan bahwa: a. Semua

peraturan

perundang‐undangan

dalam

wilayah hukum tempat Daerah Proyek berada yang berkaitan

dengan

penebangan

Biomassa

Pohon,

termasuk yang berkaitan dengan parameter‐parameter seperti spesies, luas, keadaan, jumlah yang mungkin saja ditebang, jangka waktu yang ditetapkan, prosedur administratif untuk setiap izin yang disyaratkan, dan informasi lain apa pun yang berkenaan dengan ada tidaknya larangan atau kendala hukum atau peraturan mengenai penebangan Biomassa Pohon; b. Semua kontrak atau kesepakatan yang berkenaan dengan Daerah Proyek dan Peserta Proyek mana pun yang terkait dengan penebangan Biomassa Pohon; dan c. Apakah Proyek atau Peserta Proyek mana pun telah atau sedang menerima atau telah membuat kesepakatan atau kesepahaman apa pun, tertulis atau lisan, yang memberi Peserta Proyek harapan wajar akan menerima imbalan apa pun untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon selain pengajuan Proyek tersebut untuk Pemberian Kredit RFS.

B. Semua bagian di Daerah Proyek yang dicakup oleh peraturan perundang‐undangan atau kesepakatan yang melarang penebangan Biomassa Pohon seluruhnya telah ditetapkan sebagai Hutan yang tidak Laik untuk memastikan bahwa penebangan Biomassa Pohon di daerah tersebut tercela.

C. Semua bagian di Daerah Proyek yang penebangan Biomassa Pohon Versi 2.1

68


tidak sepenuhnya dilarang oleh peraturan perundang‐undangan atau kesepakatan harus dianggap sebagai Nilai Tambah dalam hal Uji Nilai Tambah Resmi dan ditetapkan sebagai Hutan yang Laik.

D. Perkecualian Kawasan Konservasi terhadap Uji Nilai Tambah Resmi secara ketat: Berkurangnya penebangan Biomassa Pohon memiliki Nilai Tambah di Kawasan Konservasi apabila laporan resmi yang disusun oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang memastikan bahwa ketiga syarat berikut dipenuhi: 1. Penebangan liar telah terjadi di Kawasan Konservasi selama Masa Penebangan Liar di Kawasan Konservasi sebagaimana ditetapkan sebagai masa yang dimulai: (a) sejak Kawasan Konservasi ditetapkan, dan (b) tidak lebih dari sepuluh (10) tahun sebelum Tanggal Awal Pengajuan Proyek. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel:

Tabel ER1‐D: Gambaran Masa Penebangan Liar di Kawasan Konservasi Tanggal Awal Pengajuan Proyek

Tanggal penetapan Kawasan Konservasi

Masa Penebangan Liar di Kawasan Konservasi

Januari 2013

Januari 1998

Jan 2003‐Des 2012

Januari 2013

Januari 2003

Jan 2003‐Des 2012

Januari 2013

Januari 2008

Jan 2008‐Des 2012

2. Penebangan liar telah terjadi selama 3 tahun sebelum Tanggal Awal Pengajuan Dokumen.

3. Penebangan liar telah terjadi sedikit‐dikitnya sekali setiap 3 tahun selama Masa Penebangan Liar di Kawasan Konservasi. ER1‐2 Uji Insentif Ekonomi A. Untuk menetapkan bahwa penebangan Biomassa Pohon memberi Versi 2.1

69


manfaat ekonomi neto kepada pihak mana pun yang terlibat dalam penebangan liar atau Peserta Proyek, Pemrakarsa Proyek harus menyediakan hal‐hal berikut bersama Dokumen Awal Pengajuan Proyek: 1. Laporan penetapan nilai secara tertulis (Laporan Penetapan Nilai Hutan) oleh Pakar Penggunaan Lahan dari pihak Pemrakarsa yang menyatakan bahwa biaya penebangan liar Biomassa

Pohon

(misalnya

pembalakan)

lebih

kecil

dibandingkan dengan manfaat ekonomi dari hasil penebangan; atau bahwa lahan yang digunakan atau dimiliki oleh Pemrakarsa Proyek atau Peserta Proyek lebih berharga tanpa hutan daripada berhutan (misalnya untuk pertanian atau peternakan). Laporan Penetapan Nilai Hutan harus memberi analisis biaya dan manfaat keuangan, dan harus mengutip bukti yang telah diterbitkan dalam mendukung analisisnya. 2. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek yang menyatakan bahwa sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik, Laporan Penetapan Nilai Hutan lengkap dan cermat. 3. Keterwakilan oleh Pakar Penggunaan Lahan dari pihak Pemrakarsa yang menyatakan bahwa sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik, Laporan Penetapan Nilai Hutan lengkap dan cermat. B. Laporan Penetapan Nilai Hutan harus diperiksa berdasarkan prosedur Pendapat Masyarakat, pemeriksaan, dan Penengah sebagaimana dijelaskan pada Bagian A2. Versi 2.1

70


ER1‐3 Uji Insentif yang Ada A. Untuk menetapkan bahwa usulan Proyek tidak sedang menerima pemberian kredit atau imbalan dalam bentuk apa pun untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon‐nya selain dari Proyek The RFS™, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan hal‐hal berikut bersama dengan Dokumen Awal Pengajuan Proyek: 1. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa sejauh yang mampu diketahui dan diyakini setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik (lihat Formulir: Keterwakilan): a. Riwayat pemberian kredit atau imbalan di luar Proyek dalam bentuk apa pun untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon selama tiga tahun tepat sebelum Dokumen Awal Pengajuan Proyek ‐nya; b. Bahwa sewaktu pengajuan Dokumen Pengajuan Proyek Awal dan Akhir, Proyek tidak menerima pemberian kredit atau imbalan dalam bentuk apa pun untuk mengurangi penebangan Biomassa Ppohon‐nya, kecuali secara khusus dinyatakan pada Tambahan ER1‐1_A; c. Bahwa

tidak

ada

kontrak

atau

kesepakatan

berkenaan dengan Proyek atau Peserta Proyek mana pun yang terkait dengan pemberian kredit atau imbalan dalam bentuk apa pun untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon di Daerah Proyek, kecuali secara khusus dinyatakan pada Tambahan ER1‐1_B; dan Versi 2.1

71


d. Apakah Pemrakarsa Proyek atau Pengembang Proyek telah mengajukan surat pemberitahuan pajak terutang (SPT) dalam tiga tahun tepat sebelum pengajuan Dokumen Awal Pengajuan Proyek, atau telah

memerintahkan

untuk

menyusun

laporan

keuangan, dan apabila hal tersebut telah dilakukan, memberitahukan nama Penyusun Laporan Pajak atau Penyusun Laporan Keuangan‐nya. 2. Apabila Pemrakarsa Proyek atau Pengembang Proyek telah mengajukan surat pemberitahuan pajak terutang (SPT) dalam tiga tahun tepat sebelum pengajuan Dokumen Awal Pengajuan Proyek, atau telah memerintahkan untuk menyusun laporan keuangan, semua Penyusun Laporan Pajak atau Penyusun Laporan Keuangan tersebut harus memberi pernyataan tertulis bahwa sejauh yang mampu diketahui dan diyakini mereka setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik (lihat Formulir: Keterwakilan): a. menjelaskan riwayat pemberian kredit atau imbalan di luar Proyek dalam bentuk apa pun untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon selama tiga tahun tepat sebelum Dokumen Awal Pengajuan Proyek ‐nya; b. Proyek tidak menerima pemberian kredit atau imbalan dalam bentuk apa pun untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon‐nya sewaktu pengajuan Dokumen Pengajuan Proyek Awal dan Akhir, kecuali secara khusus dinyatakan pada Tambahan ER1‐1_A; dan c. Tidak ada kontrak atau kesepakatan berkenaan dengan Proyek atau Peserta Proyek mana pun yang terkait dengan pemberian kredit atau imbalan dalam bentuk apa pun untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon di Daerah Proyek, kecuali secara khusus dinyatakan pada Tambahan ER1‐1_B.

Versi 2.1

72


B. Segera setelah Proyek disahkan, kredit tidak dapat diverifikasi apabila Proyek pada waktu yang bersamaan menjadi sumber kredit atau imbalan atas berkurangnya penebangan Biomassa Pohon selain melalui RFS Credits™. Apabila pengesahan atau verifikasi tersebut salah, kredit yang diterbitkan dianggap salah dan dimintakan penggantiannya dengan menggunakan metode yang sama seolah‐olah Perubahan yang Merugikan telah terjadi (lihat Bagian ER‐4).

Versi 2.1

73


ER2: DATA DASAR EMISI PROYEK (PROJECT EMISSION BASELINES) dan NILAI TAMBAH PENGURANGAN EMISI (EMISSION REDUCTION ADDITIONALITY) TUJUAN: Sebagaimana tercantum pada Bagian ER1, ada dua cara pikir tentang Nilai Tambah, yaitu: 1‐Apakah Proyek merupakan Nilai Tambah ? 2‐ Apakah pengurangan emisi oleh Proyek merupakan Nilai Tambah? Untuk

menyimpulkan

bahwa

pengurangan

emisi

oleh

Proyek

merupakan Nilai Tambah, pengurangan emisi tersebut harus melebihi angka yang diharapkan berdasarkan skenario keadaan seperti sekarang. Tujuan Bagian ER2 adalah untuk menetapkan protokol guna mengidentifikasi emisi dengan skenario keadaan seperti sekarang, yang diistilahkan dengan Data Dasar Emisi Proyek. Data Dasar Emisi Proyek kemudian dapat dibandingkan dengan emisi yang diamati untuk menetapkan apakah emisi selama Masa Pemberian Kredit telah berkurang dibandingkan dengan Data Dasar Emisi Proyek. Apabila emisi telah berkurang, maka merupakan Nilai Tambah dan menghasilkan RFS Credits™ (lihat Bagian ER3 mengenai protokol perhitungan Kredit RFS).

DASAR PERTIMBANGAN: Sekilas, penentuan apakah berkurangnya penebangan Biomassa Pohon merupakan Nilai Tambah tampak sederhana dan lugas: Apakah jumlah karbon yang dilepas dari Daerah Proyek lebih rendah dibandingkan dengan seandainya Proyek tidak dilaksanakan? Tetapi untuk sedikit‐dikitnya dua alasan, cara penentuan ini tidak lugas karena: (1) hal ini juga menunjukkan “fakta pembanding” – apa yang seandainya terjadi di Daerah Proyek tanpa adanya Proyek; dan (2) hal ini juga memprakirakan interaksi dari banyak dan

Versi 2.1

74


beragam peubah pada masa mendatang (misalnya harga pasar; skema pengaturan; pembangunan jalan; kepadatan penduduk) yang tidak berada dalam kendali sebuah badan tunggal dan dapat mengalami fluktuasi besar dan ketidakpastian lain. Dua pendekatan penyelesaian masalah yang paling luas diterapkan adalah: (a) pendekatan “masa sebelumnya”, dan (b) pendekatan “bauran” yang menggabungkan data masa sebelumnya dan data yang berkaitan dengan Pendorong Deforestasi. Kedua pendekatan tersebut memiliki pendukung masing‐masing dan sekali‐kali berhasil memprakirakan beberapa perubahan masa mendatang jangka pendek. Namun demikian, sewaktu diterbitkannya The Rainforest Standard™ Versi 2.1, tidak satu pun pendekatan tersebut menunjukkan keabsahan yang konsisten dan tersebar luas. Dengan mempertimbangkan keterbatasan ini, The RFS™ telah menetapkan untuk menganggap absah prakiraan emisi dasar apabila ada: (a) bukti terdokumentasikan tentang maksud, kemampuan, dan kewenangan untuk menebang Biomassa Pohon di Daerah Proyek (Dokumen Rencana Penebangan); (b) Data Dasar Penebangan dari Pemerintah, yang disahkan berdasarkan kriteria The RFS™ sebagaimana dijelaskan pada ER2‐2A di bawah ini; atau (c) Data Dasar Penebangan Absah, yang disahkan berdasarkan kriteria The RFS™ sebagaimana dijelaskan pada ER2‐2A di bawah ini.

PERSYARATAN: ER2‐1 Istilah Dokumen Rencana Penebangan menunjuk pada usulan kegiatan yang telah mendokumentasikan bukti tehtang maksud, kemampuan, dan kewenangan untuk menebang Biomassa Pohon di Daerah Proyek. A. Apabila Proyek memilih untuk menggunakan Data DasarDokumen Rencana Penebangan, Pemrakarsa Proyek harus menyerahkan hal‐hal berikut dalam Dokumen Awal Pengajuan Proyek ‐nya: 1. Dasar Pembenaran Dokumen Rencana Penebangan terdiri Versi 2.1

75


atas salah satu dari hal‐hal berikut: a. Izin yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang untuk menebang Biomassa Pohon; b. Rencana pengembangan yang disahkan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang; c. Rencana pengembangan swasta yang disahkan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang; d. Hak pengusahaan hutan atau hak pengusahaan atau kegiatan ekstraktif lain yang disahkan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang; e. Program pengelolaan pemungutan hasil hutan berkelanjutan berdasarkan rencana atau kesepakatan yang mengikat; f. Cara pemungutan hasil pada hutan kemasyarakatan berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang atau Dokumen Masyarakat; g. Cara

pemungutan

hasil

hutan

lain

yang

terdokumentasikan berdasarkan kewajiban kontrak yang dapat diberlakukan; atau h. Kegiatan‐kegiatan mendokumentasikan kemampuan,

dan

lain bukti kewenangan

yang

telah

tentang

maksud,

untuk

menebang

Biomassa Pohon, termasuk: (1) izin, apabila dibutuhkan, dan (2) salah satu di antara hal‐hal berikut: (a) kontrak kerja berlandaskan niat baik yang dapat diberlakukan untuk menebang Biomassa Pohon, atau (b) kontrak penjualan Biomassa Pohon dari rencana penebangan yang dapat diberlakukan, atau Versi 2.1

76


(c) kontrak

mengenai

lahan

milik

yang

bersebelahan dengan Daerah Proyek untuk menebang Biomassa Pohon atau untuk menjual Biomassa Pohon. 2. Peta Dokumen Rencana Penebangan menandai batas daerah rencana penebangan Biomassa Pohon yang ditumpangtindihkan pada Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur berdasarkan Persyaratan pada IC1. 3. Jadwal Waktu Dokumen Rencana Penebangan mengenai kapan saja semua rencana penebangan Biomassa Pohon; jadwal waktu tersebut harus dipastikan dan sejalan dengan semua Dasar PembenaranDokumen Rencana Penebangan.

B.

Disamping dokumentasi

sebagaimana diatur

pada ER2‐1A,

Pemrakarsa Proyek harus menyerahkan hal‐hal berikut: 1. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek yang menyatakan bahwa sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik (lihat Formulir: Keterwakilan), Dasar Pembenaran Dokumen Rencana Penebangan, Peta Dokumen Rencana Penebangan, dan Jadwal Waktu Dokumen Rencana Penebangan cermat dan lengkap dalam semua hal; dan 2. salah satu di antara hal‐hal berikut: a. Pendapat Hukum yang menegaskan keabsahan dan kecermatan Dasar Pembenaran Dokumen Rencana Penebangan, Peta Dokumen Rencana Penebangan, dan Jadwal Waktu Dokumen Rencana Penebangan; atau b. dokumen resmi dari Instansi Pemerintah yang Versi 2.1

77


Berwenang

yang

menegaskan

Dasar

Pembenaran

Dokumen Rencana Penebangan, Peta Dokumen Rencana Penebangan, dan Jadwal Waktu Dokumen Rencana Penebangan.

ER2‐2 Pengganti Data Dasar Penebangan Untuk Proyek‐proyek yang tidak dapat menggunakan Data Dasar Dokumen Rencana Penebangan, pengurangan cadangan karbon Biomassa Pohon yang diharapkan tanpa adanya Proyek dapat ditetapkan dengan menggunakan Data Dasar Penebangan dari Pemerintah atau Data Dasar Penebangan Absah apabila tidak tersedia Data Dasar Penebangan dari Pemerintah.

Data Dasar Penebangan dari Pemerintah adalah model data dasar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang mencakup seluruh Daerah Proyek (sebagaimana ditunjukkan pada Peta Batas Proyek). Jika dan hanya jika tidak ada Data Dasar Penebangan dari Pemerintah, The RFS™ akan menerima data dasar lain yang sesuai dengan semua Persyaratan Keberterimaan (Data Dasar Penebangan Absah).

A. Apabila Proyek memilih untuk menggunakan Data Dasar Penebangan dari Pemerintah atau Data Dasar Penebangan Absah, Pemrakarsa Proyek harus menyerahkan Laporan Metodologi Data Dasar Pengganti dalam Dokumen Awal Pengajuan Proyek ‐nya, yang disusun oleh Pakar Data Dasar dari pihak Pemrakarsa.

1. Apabila Laporan Metodologi Data Dasar Pengganti memilih untuk menggunakan Data Dasar Penebangan dari Pemerintah, laporan harus menetapkan hal‐hal berikut: a. Data Dasar Penebangan dari Pemerintah dihasilkan berdasarkan subparagraf 1 dan 4 dalam Persyaratan Versi 2.1

78


Keberterimaan The RFS™ mengenai Data Dasar Penebangan Absah sebagaimana dijelaskan pada ER2‐2C mengenai cara‐cara tertentu yang sesuai dengan Persyaratan pada setiap subparagraf; dan b. apakah ada lebih dari satu Data Dasar Penebangan dari Pemerintah yang mencakup Daerah Proyek; dan c. apabila ada lebih dari satu Data Dasar Penebangan dari Pemerintah yang berlaku, gabungan Data Dasar Penebangan dari Pemerintah telah dihitung dengan cara mengalikan setiap Data Dasar Penebangan dari Pemerintah dengan proporsi luas Daerah Proyek yang bersangkutan, dan kemudian menjumlahkan hasilnya. Sebagai contoh, salah satu Data Dasar Penebangan dari Pemerintah sebesar 2% dalam 50% luas Daerah Proyek dan satu lagi Data Dasar Penebangan dari Pemerintah sebesar 1% dalam 50% luas Daerah Proyek, maka

gabungan

Data

Dasar

Penebangan

dari

Pemerintah sebesar 1,5%.

2. Apabila Laporan Metodologi Data Dasar Pengganti memilih untuk menggunakan Data Dasar Penebangan Absah, laporan harus menetapkan hal‐hal berikut: a. tidak

tersedia

Data

Dasar

Penebangan

dari

Pemerintah; b. Data

Dasar

Penebangan

Absah

dihasilkan

berdasarkan semua subparagraf 1, 2, 3, dan 4 dalam Persyaratan Keberterimaan The RFS™ mengenai Data Dasar sebagaimana dijelaskan pada ER2‐2C mengenai cara‐cara tertentu yang sesuai dengan Persyaratan pada setiap subparagraf.

Versi 2.1

79


B. Laporan Metodologi Data Dasar Pengganti harus tunduk pada Pemeriksaan Otomatis (A2‐4) oleh Pakar Data Dasar yang Ditugaskan, tetapi jadwal waktu A2‐4 harus disesuaikan sebagai berikut: 1. Apabila sebelum diterbitkannya temuan, Pakar Data Dasar yang Ditugaskan meminta penjelasan, maka Pakar Data Dasar dari pihak Pemrakarsa harus menyerahkannya selambat‐ lambatnya 30 hari sejak diminta. 2. Pakar Data Dasar yang Ditugaskan harus menerbitkan temuannya selambat‐lambatnya 30 hari sejak menerima penjelasan yang diminta. Apabila Pakar Data Dasar yang Ditugaskan mendapati bahwa metodologi tersebut tidak sesuai dengan Persyaratan pada ER2‐2, temuan akan memerinci kekurangannya. Pakar Data Dasar dari pihak Pemrakarsa dapat mengajukan revisi Laporan Metodologi Data Dasar Pengganti selambat‐lambatnya 60 hari sejak menerima temuan awal. Apabila Pakar Data Dasar yang Ditugaskan mendapati bahwa revisi tersebut sesuai dengan Persyaratan pada ER2‐2, data dasar akan dianggap dapat diterima. Apabila Pakar Data Dasar yang Ditugaskan mendapati bahwa revisi tersebut tidak sesuai dengan Persyaratan pada ER2‐2, data dasar akan dianggap ditolak.

C. Persyaratan

Keberterimaan

The

RFS™

mengenai

Data

Dasar

Penebangan Absah adalah: 1. data masa sebelumnya saja tidak cukup; harus diketahui Pendorong Deforestasi yang khas lokasi; 2. setiap pendekatan pembuatan model harus telah diterbitkan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat dan dibuktikan sebagai absah; dan 3. Pendorong Deforestasi yang khas lokasi (termasuk yang dimasukkan ke dalam model absah) dinilai berdasarkan metodologi yang telah Versi 2.1

80


diterbitkan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat dan dibuktikan absah sebagai pendorong yang berperan di Daerah Proyek selama tiga tahun sebelum Tanggal Awal Pengajuan Proyek, sebagaimana ditegaskan oleh Pakar Data Dasar dari pihak Pemrakarsa; dan 4. Laju Data Dasar Emisi Proyek harus dinyatakan dalam laju tahunan.

D. Disamping dokumentasi yang diatur pada ER2‐2A, Pemrakarsa Proyek harus menyediakan Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek yang menyatakan bahwa sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik (lihat Formulir: Keterwakilan), usulan model data dasar penebangan tersebut cermat.

Versi 2.1

81


ER3: PERHITUNGAN PENGURANGAN EMISI CO2e TUJUAN: Untuk menghitung berkurangnya emisi CO2e Proyek karena lebih rendahnya tingkat penebangan Biomassa Pohon (Perubahan Emisi Proyek) dengan cara membandingkan antara cadangan karbon Biomassa Pohon yang diamati dan cadangan karbon yang diharapkan tanpa Proyek selama Masa Pemberian Kredit.

DASAR PERTIMBANGAN: The RFS™ menyediakan protokol 10 langkah untuk menghitung perkiraan Perubahan Emisi Proyek. Tujuan penting dari protokol tersebut adalah memaksimalkan kemampuan untuk merekam penebangan Biomassa Pohon berskala kecil, yang sering disebut dengan “degradasi”. Hal ini dilaksanakan tanpa mendefinisikan deforestasi atau degradasi karena upaya untuk mendefinisikan deforestasi secara tepat dapat membatasi keluwesan untuk menjabarkan penebangan berskala kecil hingga sedang meskipun penting, yang disebut dengan degradasi.

The RFS™ tidak mengukur perubahan dalam cadangan karbon yang timbul akibat pertumbuhan atau penebangan biomassa yang ditanam oleh manusia. Dengan demikian, penghutanan dan penghutanan kembali tidak dapat diberi kredit menurut The RFS™. Dengan mendefinisikan Biomassa Pohon dengan hanya membatasi pada hutan alam dan tidak mencakup pertumbuhan biomassa yang ditanam oleh manusia itu, dapat dikemukakan dua tujuan pokok RFS, yaitu: perlindungan hutan yang tumbuh secara alami beserta keanekaragaman hayatinya; dan memajukan penghidupan Masyarakat Rimba berkelanjutan dalam jangka panjang karena daur kegiatan penanaman dan pemanenan tidak akan mempengaruhi perhitungan perubahan cadangan karbon dan pemberian kredit karena hanya berpengaruh seandainya penebangan atas apa yang ditanam dianggap sebagai penebangan Biomassa Pohon. Berikut ini ringkasan protokol tersebut. Versi 2.1

82


Langkah 1: Hitung Tolok Ukur Cadangan Karbon. Langkah 2: Hitung Perubahan Cadangan Karbon yang Diharapkan selama Masa Pemberian Kredit. Langkah 3: Hitung Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati selama Masa Pemberian Kredit. Langkah 4: Bandingkan Perubahan Cadangan Karbon yang Diharapkan dan yang Diamati untuk menghitung Perubahan Emisi Karbon Bruto. Langkah 5: Kurangi Perubahan Emisi Karbon Bruto dengan Kebocoran menggunakan metode yang dijelaskan pada ER4 untuk memperoleh Perubahan Emisi Karbon Atas Permukaan. Langkah 6: Kalikan Perubahan Emisi Karbon Atas Permukaan dengan 20% (atau persentase lain yang ditetapkan secara empiris) untuk memperoleh Perubahan Emisi Karbon Bawah Permukaan. Langkah 7: Kalikan Perubahan Emisi Karbon Atas Permukaan dengan 10% (atau persentase lain yang ditetapkan secara empiris) untuk memperoleh Perubahan Emisi Karbon Kayu Mati. Langkah 8: Jumlahkan Perubahan Emisi Karbon Atas Permukaan, Perubahan Emisi Karbon Bawah Permukaan, dan Perubahan Emisi Karbon Kayu Mati untuk memperoleh Perubahan Emisi Karbon Neto. Langkah 9: Kalikan Perubahan Emisi Karbon Neto dengan 3,67 untuk memperoleh Perubahan Emisi Proyek selama Masa Pemberian Kredit. Langkah 10: Penyesuaian Cadangan Karbon setiap lima tahun untuk RFS Credits™ dan Debit RFS diterbitkan untuk setiap Masa Pemberian Kredit: apabila Perubahan Emisi Proyek negatif, kredit diterbitkan; apabila Perubahan Emisi Proyek positif, debit diterbitkan (lihat ER3‐2). PERSYARATAN: ER3‐1 Langkah‐langkah berikut menjelaskan prosedur untuk menghitung Perubahan Emisi Proyek. A. Langkah 1: Perkirakan Tolok Ukur Cadangan Karbon: Sebagai bagian dari Dokumen Akhir Penyerahan Proyek, Pemrakarsa Proyek Versi 2.1

83


harus mengajukan perhitungan Tolok Ukur Cadangan Karbon‐nya di Hutan yang Laik di dalam Daerah Proyek berdasarkan metode berikut: 1. Persyaratan Umum. a. Untuk menghitung Tolok Ukur Cadangan Karbon, Pakar Cadangan Karbon dari pihak Pemrakarsa harus merujuk pada Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur (IC1‐4) dan Matriks Stratifikasi menurut Tipe dan Keadaan Hutan (IC1‐4F) yang menyertainya. b. Tolok Ukur Cadangan Karbon dianggap sebagai perkiraan Karbon (C) di Daerah Proyek sejak Tanggal Mulai Proyek dengan ketentuan bahwa data pendukungnya tidak dikumpulkan lebih dari 270 hari sebelum Tanggal Mulai Proyek. Apabila data pendukung dikumpulkan lebih dari 270 hari sebelum Tanggal Mulai Proyek, maka dianggap “kedaluwarsa” dan harus diperbarui sehingga tidak lebih lama dari 270 hari sebelum Tanggal Mulai Proyek. 2. Pakar Cadangan Karbon dari pihak Pemrakarsa harus mengikuti prosedur berikut untuk memperkirakan Tolok Ukur Cadangan Karbon: a. Rancangan penetapan sampel. Dengan menggunakan Matriks Stratifikasi menurut Tipe dan Keadaan Hutan, tata letak dan jumlah petak yang diperlukan untuk mencapai ketelitian 90% harus ditetapkan dengan menggunakan metode dan panduan yang telah mapan untuk menetapkan jumlah, ukuran, dan sebaran petak sampel sebagaimana dijelaskan pada pada Bagian 6.5 dalam Pearson dkk., 2005. b.

Apabila Instansi Pemerintah yang Berwenang telah

menyetujui persamaan‐persamaan alometri tertentu, maka itu harus diterapkan. c. Apabila persamaan‐persamaan alometri belum disetujui oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang, persamaan alometri umum harus diterapkan berdasarkan Kepustakaan Penilaian

Versi 2.1

84


Sejawat.11 d. Tolok Ukur Cadangan Karbon: Cadangan karbon Biomassa Pohon Atas Permukaan diperkirakan dengan menggunakan metode penetapan sampel langsung di lapangan. Hubungan alometri pertama‐tama diterapkan pada pengukuran hutan di lapangan untuk memperkirakan rata‐rata cadangan karbon per hektare pada setiap Tipe Hutan dalam setiap Keadaan Hutan (C/ha). Untuk memperkirakan Tolok Ukur Cadangan Karbon, kalikan rata‐rata cadangan karbon pada setiap Tipe Hutan menurut Keadaan Hutan dengan luas pada setiap Tipe Hutan menurut Keadaan Hutan dan jumlahkan hasilnya pada semua kotak dalam matriks.

B. Langkah 2: Dalam Dokumen Akhir Pengajuan Proyek, hitung Perubahan Cadangan Karbon yang Diharapkan untuk Masa Pemberian Kredit yang telah ditetapkan dengan menggunakan data dasar terpilih (Data Dasar Dokumen Rencana Penebangan; Data Dasar Penebangan dari Pemerintah; atau Data Dasar Penebangan Absah).

1. Rumus umum untuk memperkirakan Perubahan Cadangan Karbon yang Diharapkan untuk Masa Pemberian Kredit yang telah ditetapkan adalah:

11

Mengembangkan hubungan alometri yang khas lokasi dan khas spesies itu memakan waktu dan mahal karena mensyaratkan pemanenan dengan merusak sejumlah besar pepohonan. Hutan tropis biasanya berisi 300 spesies atau lebih, tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan alometri yang khas spesies tidak dibutuhkan untuk menghasilkan penaksiran cadangan karbon hutan yang tepercaya. Pengelompokan semua spesies bersama‐ sama dan penggunaan hubungan alometri umum, yang distratifikasikan menurut tipe hutan dalam pengertian luas atau zona ekologi, sangat tepat untuk daerah tropis karena garis tengah setinggi dada (DBH) saja dapat menjelaskan lebih dari 95% keragaman pada cadangan karbon hutan tropis di atas permukaan, bahkan di kawasan yang sangat beraneka ragam. Persamaan alometri umum juga memiliki keunggulan penting karena didasarkan pada jumlah cukup besar pepohonan yang merentang dalam kisaran kelas garis tengah yang agak lebar . Pemeriksaan secara luas mengenai persamaan alometri menyimpulkan bahwa model umum merupakan cara ‘terbaik yang tersedia’ untuk menaksir biomassa hutan dan merekomendasikannya dibandingkan dengan model alometri setempat yang boleh jadi didasarkan pada kurang dari 100 batang pohon rusak yang ditetapkan sebagai sampel. Pada umumnya, upaya yang dibutuhkan untuk menyusun hubungan khas spesies atau lokasi biasanya tidak akan menambah ketelitian sekalipun adakalanya hubungan yang berlaku setempat dibenarkan, karena persamaan umum boleh jadi tidak cukup mewakili semua tipe hutan di semua tempat.

Versi 2.1

85


ΔE(cp) = cp * R * (C1 * EFL1 + C2*EFL2 . . . Cn*EFLn)

ΔE(cp) = Perubahan Cadangan Karbon yang Diharapkan dalam jangka waktu Cp cp = Masa Pemberian Kredit dalam tahun (hingga per seratus terdekat) R = Laju tahunan Penebangan selama Masa Pemberian Kredit menurut data dasar terpilih C = ton karbon per hektare pada Tipe Hutan menurut Keadaan Hutan yang telah ditetapkan EFL = Luas Hutan yang Laik menurut Tipe Hutan pada Keadaan Hutan yang telah ditetapkan

2. Menghitung laju data dasar Penebangan (R) selama Masa Pemberian Kredit. a. Data Dasar Dokumen Rencana Penebangan. Laju Data Dasar Dokumen Rencana Penebangan selama Masa Pemberian Kredit dihitung dengan cara mengalikan persentase keseluruhan rencana Penebangan selama Masa Pemberian Kredit dengan laju tahunan Penebangan selama Masa Pemberian Kredit berdasarkan Jadwal Waktu Dokumen Rencana Penebangan (ER2‐1A3). (1) Laju tahunan Penebangan selama Masa Pemberian Kredit ditentukan sebagai berikut: (a) Apabila semua Penebangan dijadwalkan untuk diselesaikan dalam setahun, maka laju tahunan Penebangan adalah 100% dibagi dengan lama (dalam tahun) Masa Pemberian Kredit. (b) Apabila Jadwal Waktu Dokumen Rencana Penebangan mensyaratkan Penebangan tersebar merata dalam 5 tahun, maka laju tahunannya sebesar 20%. Versi 2.1

86


(c) Apabila Jadwal Waktu Dokumen Rencana Penebangan untuk mensyaratkan Penebangan tidak tersebar merata, maka laju tahunan akan mencerminkan persentase Penebangan pada masing‐masing tahun (misalnya 40% pada tahun 1; 30% pada tahun 2; 15% pada tahun 3; 10% pada tahun 4; and 5% pada tahun 5). (2) Sebagai gambaran, apabila 50% dari Biomassa Pohon dijadwalkan

untuk

ditebang

dan

laju

tahunan

Penebangan 20%, nilai R untuk Data Dasar Dokumen Rencana Penebangan sebesar 10% (= 50% x 20%) setiap tahun dalam lima tahun Penebangan yang dijadwalkan.

b. Data Dasar Penebangan dari Pemerintah dan Data Dasar Penebangan Absah sendiri merupakan prakiraan laju tahunan Penebangan yang harus digunakan sebagai R dalam rumus Perubahan Cadangan Karbon yang Diharapkan pada B1 di atas. C. Langkah 3: Hitung Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati selama Masa Pemberian Kredit yang Pemrakarsa Proyek sedang mengupayakan untuk memperoleh RFS Credits™. Pemrakarsa Proyek harus melakukan verifikasi Cadangan Karbon yang Diamati pada selang waktu yang ditentukan oleh Pemrakarsa Proyek, tetapi sedikit‐dikitnya sekali setiap lima tahun. 1. Cadangan Karbon yang Diamati harus dihitung oleh Pakar Cadangan Karbon dari pihak Pemrakarsa sesuai dengan hal‐hal berikut, dan harus menghadapi Pendapat Masyarakat dan Pemeriksaan Otomatis pada bagian A2‐4: a. Dengan Permohonan Verifikasi‐nya, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan Peta Verifikasi Karbon. b. Resolusi data pengindraan jauh untuk Peta Verifikasi Karbon harus sebesar 5 m, kecuali apabila Persyaratan membutuhkan resolusi kurang dari 1 m dalam rangka Penyesuaian Cadangan Versi 2.1

87


Karbon setiap lima tahun sebagaimana dijelaskan pada Langkah 10 (ER3‐1J). c. Semua data pengindraan jauh yang tampak pada Peta Verifikasi Karbon harus telah dikumpulkan selambat‐lambatnya 180 hari sebelum Permohonan Verifikasi. d. Pakar Cadangan Karbon dari pihak Pemrakarsa harus memperkirakan Cadangan Karbon yang Diamati pada Peta Verifikasi Karbon dengan cara mengalikan rata‐rata cadangan karbon pada setiap Tipe Hutan menurut Keadaan Hutan dengan luas setiap Tipe Hutan menurut Keadaan Hutan dan menjumlahkan hasilnya pada semua kotak dalam matriks. 2. Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati harus dihitung dengan cara mengurangi Cadangan Karbon yang Diamati pada Tanggal Verifikasi mutakhir dari Cadangan Karbon yang Diamati pada Tanggal Verifikasi tepat sebelumnya. ΔO (cp) = O (V2) – O (V1),

O adalah Cadangan Karbon yang Diamati; cp adalah Masa Pemberian Kredit dalam tahun (hingga per seratus terdekat); V2 adalah Cadangan Karbon yang Diamati pada Tanggal Verifikasi mutakhir; dan V1 adalah Cadangan Karbon yang Diamati pada Tanggal Verifikasi sebelumnya.

D. Langkah 4: Untuk menghitung Perubahan Emisi Karbon Bruto selama Masa Pemberian Kredit, bandingkan Perubahan Cadangan Karbon yang Diharapkan dan yang Diamati. 1. Perubahan Emisi Karbon Bruto selama Masa Pemberian Kredit = Perubahan Cadangan Karbon yang Diharapkan selama Masa Pemberian Kredit dikurangi dengan Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati selama Masa Pemberian Kredit, atau ΔC (cp) bruto = E (cp) – O (cp).

Versi 2.1

88


E. Langkah 5: Hitung Perubahan Emisi Karbon Atas Permukaan selama Masa Pemberian Kredit. 1. Kalikan laju Kebocoran yang berlaku, sebagaimana ditetapkan menurut Persyaratan pada Bagian ER4 dengan Perubahan Emisi Karbon Bruto untuk memperoleh Pengurang akibat Kebocoran. 2. Kurangi Perubahan Emisi Karbon Bruto dengan Pengurang akibat Kebocoran

untuk

memperoleh

Perubahan

Emisi

Karbon

Atas

Permukaan selama Masa Pemberian Kredit.

F. Langkah 6: Kalikan Perubahan Emisi Karbon Atas Permukaan dengan 20% (atau persentase lain yang ditetapkan secara empiris menurut ER3‐4) untuk memperoleh Perubahan Emisi Karbon Bawah Permukaan.

G. Langkah 7: Kalikan Perubahan Emisi Karbon Atas Permukaan dengan 10% (atau persentase lain yang ditetapkan secara empiris menurut ER3‐4) untuk memperoleh Perubahan Emisi Karbon Kayu Mati.

H. Langkah 8: Jumlahkan Pengurang akibat Kebocoran, Perubahan Emisi Karbon Atas Permukaan, Perubahan Emisi Karbon Bawah Permukaan, dan Perubahan Emisi Karbon Kayu Mati untuk memperoleh Perubahan Emisi Karbon Neto.

I. Langkah 9: Untuk memperoleh Perubahan Emisi Proyek, kalikan Perubahan Emisi Karbon Neto selama Masa Pemberian Kredit dengan 3,67.

J. Langkah 10: Perhitungan Penyesuaian Cadangan Karbon setiap lima tahun. 1. Apabila selama selang waktu lima tahun sejak Tanggal Mulai Proyek, setiap verifikasi Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati dilakukan dengan resolusi data pengindraan jauh 1 m atau lebih, maka Pemrakarsa Proyek disyaratkan untuk menyerahkan Penyesuaian Cadangan Karbon pada akhir selang waktu lima tahun tersebut (tambah Versi 2.1

89


atau

kurang

satu

tahun12).

Penyesuaian

Cadangan

Karbon

mensyaratkan pengumpulan data pengindraan jauh dengan resolusi <1m karena dimaksudkan untuk merekam bukti penebangan berskala kecil yang mungkin terlewat dari penginderaan berskala lebih besar. 2. Apabila Penyesuaian Cadangan Karbon mengungkapkan bahwa Penebangan Biomassa Pohon lebih besar daripada verifikasi Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati, maka perbedaannya (disesuaikan untuk perhitungan Penyesuaian Cadangan Karbon Bawah Permukaan dan Kayu Mati) harus dianggap sebagai Perubahan yang Merugikan dan sebagai jumlah kredit yang semestinya menjadi pengurang atas saldo akhir pada rekening kredit Proyek. Apabila tidak cukup saldo pada rekening kredit tersebut, pengurangan harus dilakukan terhadap kredit berikutnya yang diperoleh. Bertambahnya Penebangan tersebut harus dianggap telah terjadi hanya selama Masa Pemberian Kredit tepat sebelum Penyesuaian Cadangan Karbon.

ER3‐2 Perubahan Emisi Proyek: Konversi menjadi Kredit RFS atau Debit RFS

A. Dalam setiap Masa Pemberian Kredit, apabila Perubahan Emisi Proyek positif, perubahannya dianggap sebagai pengurangan neto CO2e, dan setiap tCO2e harus memperoleh satu Kredit RFS yang harus diterbitkan dan didokumentasikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Bagian A6.

B. Dalam setiap Masa Pemberian Kredit, apabila Perubahan Emisi Proyek negatif, perubahannya dianggap merupakan tambahan neto CO2e yang telah menghasilkan emisi lebih besar daripada yang diharapkan, dan setiap tCO2e tersebut harus memperoleh satu Debit RFS yang terdokumentasikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan Bagian A6. Debit RFS harus dikurangkan

sejak

Tanggal

Verifikasi

Masa

Pemberian

Kredit

12

yang

Keluwesan ini mencerminkan niat baik sewaktu menjadwalkan kendala‐kendala dalam pengindraan jauh beresolusi tinggi.

Versi 2.1

90


bersangkutan pada saldo Kredit RFS; apabila tidak ada saldo untuk dikurangi, Debit RFS tersebut harus dikurangkan pada RFS Credits™ berikutnya yang diperoleh sampai Debit tersebut nol.

ER3‐3 Pemeriksaan Otomatis atas perhitungan Perubahan Emisi Proyek. Perhitungan dengan sekian banyak langkah atas Perubahan Emisi Proyek harus tunduk pada Pemeriksaan Otomatis oleh Pakar Karbon yang Ditugaskan (lihat Tambahan E) berdasarkan Bagian A2‐4.

ER3‐4 Penyesuaian tambahan baku Biomassa Pohon Bawah Permukaan dan Biomassa Kayu Mati terhadap perhitungan Biomassa Pohon Atas Permukaan merupakan

anggapan

yang

dapat

dibantah.

Pemrakarsa

Proyek

dapat

mempekerjakan Pakar Cadangan Karbon dari pihak Pemrakarsa untuk menyusun Laporan Penyesuaian Bawah Permukaan atau Laporan Penyesuaian Kayu Mati dengan memberi bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa penyesuaian tersebut semestinya lebih besar daripada penyesuaian bakunya berdasarkan data empiris yang diserahkan menurut Persyaratan di bawah ini. Pemrakarsa Proyek boleh, atas kewenangannya, mengajukan Laporan Penyesuaian Bawah Permukaan atau Kayu Mati sebagai bagian dari Dokumen Akhir Pengajuan Proyek atau dalam setiap Permohonan Verifikasi. Setiap pengajuan tersebut harus secara tegas menerima temuan dari Pakar Karbon yang Ditugaskan sebagai bersifat tetap. A. Persyaratan Laporan Penyesuaian Bawah Permukaan dan Kayu Mati. 1. Semua data yang diajukan harus berasal dari Kepustakaan Penilaian Sejawat yang diakui atau kumpulan data dari pemerintah. 2. Semua analisis statistik harus menggunakan rumus dan pengujian yang dianggap berlaku secara luas dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat.

B. Setiap usulan Penyesuaian Bawah Permukaan atau Kayu Mati tunduk pada Pemeriksaan Otomatis oleh Pakar Karbon yang Ditugaskan sesuai dengan A2‐4. Pakar Karbon yang Ditugaskan harus menerbitkan temuannya mengenai apakah bukti yang diajukan oleh Pemrakarsa Proyek cukup jelas dan Versi 2.1

91


meyakinkan untuk mengubah tambahan baku dan apabila demikian, seberapa besar alternatif penyesuaian tambahannya. Temuan Pakar Karbon yang Ditugaskan harus bersifat tetap, dan Pemrakarsa Proyek harus terikat oleh temuan Pakar Karbon yang Ditugaskan tersebut mengenai apakah tambahannya lebih tinggi atau lebih rendah daripada pengurang bakunya. Untuk keperluan verifikasi, tambahannya harus mencerminkan temuan tersebut.

Versi 2.1

92


ER4: KEBOCORAN (LEAKAGE) TUJUAN: Menjabarkan secara tepat Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan () dan Kebocoran Pasar () ketika menghitung RFS Credits™. DASAR PERTIMBANGAN: Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan. Apabila para pelaku mengubah kegiatan mereka untuk mengurangi penebangan Biomassa Pohon di dalam Daerah Proyek, mereka boleh jadi sekadar mengalihkan kegiatan ke daerah‐daerah terdekat. Gejala ini dikenal dengan Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan. The RFS™ mensyaratkan dikuranginya Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan dari setiap RFS Credits™ berdasarkan Bagian ER3‐5. Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan terdiri atas dua jenis yang penting, yaitu: (a) kebocoran akibat pemindahan dengan sengaja kegiatan dalam Dokumen Rencana Penebangan (misalnya pembangunan prasarana atau tebang pilih oleh pemegang HPH); dan (b) kebocoran akibat kegiatan‐kegiatan berpindah setempat seperti penggembalaan, pertanian, pembalakan, pengumpulan kayu bakar, pembuatan arang kayu, konversi menjadi permukiman atau pembukaan lahan dengan cara pembakaran untuk keperluan bukan kehutanan.

The RFS™ telah menerapkan pengurang baku untuk Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan dan bukan mensyaratkan Proyek‐proyek untuk melakukan kajian pemaduserasian nyata di lokasi/luar lokasi karena rumit, mahal, dan mungkin tidak dapat diulang. Pengurang baku menurut The RFS™ didasarkan pada kajian‐kajian penilaian sejawat mutakhir mengenai Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan. The RFS™ menganggap pengurang baku tersebut dapat dibantah sehingga memungkinkan Pemrakarsa Proyek menunjukkan bukti bahwa pengurang tersebut perlu disesuaikan. Sebagai contoh, apabila sebuah proyek prasarana seperti pembangkit listrik dipindah dari Hutan yang Laik di Daerah Proyek ke Hutan tidak Laik di dalam atau di luar Daerah Proyek, maka tidak ada pengurang untuk Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan sebab kegiatan tersebut jelas dialihkan ke kawasan bukan hutan. Versi 2.1

93


Kebocoran Pasar: Sebagian produk pertanian dan kayu yang dipanen di Daerah Proyek RFS yang diusulkan boleh jadi sebelumnya telah dijual ke pasar setempat, daerah, nasional atau internasional. Permintaan yang stabil atau bertambah yang saling berkaitan dengan penyediaan produk yang berkurang karena Proyek‐proyek The RFS™ dapat menyebabkan tekanan terhadap pasar dan kemungkinan kenaikan harga, yang memberi insentif uang kepada penghasil lain untuk mendorong penyediaan di tempat‐ tempat lain, di dekat atau jauh dari Daerah Proyek (Kebocoran Pasar). Potensi emisi relatif di berbagai sentra produksi dapat sangat berpengaruh terhadap emisi CO2e yang ditentukan terutama oleh cadangan karbon dari Tipe Hutan (atau penggunaan lahan lain) yang terkena, yang sangat beragam di antara kawasan‐kawasan tersebut. The RFS™ mengakui bahwa meskipun pemantauan dan pemaduserasian secara nasional merupakan cara ideal untuk melacak semua Kebocoran, The RFS™ mempertimbangkan pilihan tersebut selama bertahun‐tahun ke belakang dan oleh karena itu, menerapkan pengurang baku berdasarkan model‐model pasar yang telah dipublikasikan. Kajian‐kajian Kebocoran Pasar bahkan dapat lebih rumit lagi dibandingkan dengan kajian‐kajian Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan.

PERSYARATAN: ER4‐1 Pemrakarsa Proyek diberi saran bahwa The RFS™ mensyaratkan dipakainya pengurang baku berikut ini apabila pengganti kerugian Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan dan Kebocoran Pasar dianggap terjadi akibat berkurangnya penebangan Biomassa Pohon di dalam Daerah Proyek. Pengurang tersebut akan dipakai pada setiap Masa Pemberian Kredit berdasarkan Langkah 5 dalam Persyaratan ER3‐1. Sebagai contoh, apabila setidaknya ada 1000 RFS Credits™ diverifikasi, dipakai pengurang sebesar 10% sehingga sebenarnya ada 900 kredit yang akan diverifikasi. Pengurang baku tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu.

ER4‐2 Apabila pengurang baku dinaikkan selama Masa Proyek, maka pengurang baku tersebut tidak boleh dinaikkan untuk Proyek.

Versi 2.1

94


ER4‐3 Apabila pengurang baku diturunkan selama Masa Proyek, maka pengurang baku tersebut harus diturunkan untuk Proyek. Pengurangan tersebut harus berlaku sejak Tanggal Verifikasi tepat setelah penurunan tersebut.

ER4‐4 Pengurang baku The RFS™ untuk Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan harus 5%. ER4‐5 Pengurang baku The RFS™ untuk Kebocoran Pasar harus sebesar persentase yang berlaku sebagaimana dapat dilihat pada Tabel ER4‐5 di bawah ini13.

Tabel ER4‐5 Pengurang baku untuk Kebocoran Pasar (komoditas menurut negara) Kedele Bolivia Brasil Kolombia Ekuador Peru

Sapi

Kayu (tropis)

Tebu

2,9% 30,8% 0,1% 0,1%

0,6% 18,6% 3,0% 0,8%

0,4% 8,3% 0,5% 0,1%

0,5% 21,3% 2,7% 0,7%

0,0%

0,6%

1,0%

0,6%

Pengurang tersebut harus dihitung dengan menggunakan nilai pada Tabel ER4‐5 dengan Metode Penggunaan Berdekatan sebagai berikut: A. Proporsi Batas Proyek yang berdekatan dengan masing‐masing penggunaan lahan sebagaimana dijelaskan pada Tabel ER4‐5 harus dianggap sebagai jenis Kebocoran Pasar yang harus dihitung. 1. Sebagai gambaran, apabila Proyek berada di Kolombia dan Batas Proyek sepanjang 40 km dan apabila penggunaan lahan yang berdekatan di sepanjang Batas Proyek adalah untuk: ladang kedele 0,8 13

Sumber persentase pada Tabel ini adalah Murray, B.C., B.A. McCarl, dan H. Lee. 2004. Estimating Leakage from Forest Carbon Sequestration Programs (Memperkirakan Kebocoran dari Program Penyimpanan Karbon Hutan). Land Economics (Ilmu Ekonomi Lahan) 80(1):109‐124; dan Murray, B. C., C. S. Galik, W. A. Jenkins, J. D. Schneck 2010. Project Standards Development for the Amazon Forest Carbon Partnership: An Assessment of Options for Additionality, Permanence, and Leakage (Penyusunan Standar Proyek untuk Kemitraan Karbon Hutan Amazon: Penilaian Pilihan untuk Nilai Tambah, Pengurangan Emisi Permanen, dan Kebocoran) ‐ Laporan Akhir; Lembaga Solusi Kebijakan Lingkungan Nicholas, Duke University. Metode Murray dkk. (2004) boleh saja digunakan untuk komoditas‐komoditas lain yang menggunakan data FAOSTAT mutakhir.

Versi 2.1

95


km; peternakan sapi 5 km; pemungutan kayu berizin 3 km; kebun tebu 10 km; kegiatan‐kegiatan selain keempat kegiatan komersial tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel ER4‐5 sepanjang 21,2 km. a. Langkah pertama adalah menetapkan berapa proporsi Batas Proyek yang ditempati oleh penggunaan lahan tertentu. Dalam hal ini: kedele = 2% (0,8/40); sapi = 12,5% (5/40); kayu = 7,5% (3/40); dan tebu = 25% (10/40). b. Langkah kedua adalah mengalikan proporsi tersebut dengan faktor Kebocoran pada Tabel ER4‐5: kedele = 0,002% (2% x 0,1%); sapi = 0,375% (12,5% x 3%); kayu = 0,0375% (7,5% x 0,5%); dan tebu = 0,675 % (25% x 2,7%). c. Langkah ketiga adalah menjumlahkan setiap faktor untuk memperoleh laju gabungan Kebocoran Pasar pada Proyek. Untuk gambaran di atas, laju gabungan tersebut sebesar: (0,002 + 0,375 + 0,0375 + 0,675) = 1,0895%. 2. Disadari bahwa Metode Penggunaan Berdekatan boleh jadi tidak mencerminkan proporsi sebenarnya dari penggunaan lahan di daerah terdekat. 3. Akan tetapi, sulit untuk menetapkan luas keseluruhan secara tepat yang mencakup setiap penilaian (yaitu sejauh mana ke luar Batas Proyek); setiap aturan umum mungkin dianggap agak gegabah. Metode Penggunaan Berdekatan memastikan bahwa ancaman konversi itu nyata karena bersentuhan dengan Daerah Proyek. Lagi pula, menggambarkan batas‐batas sebuah daerah yang agak luas untuk dicakup ke dalam analisis yang agak luas mensyaratkan jauh lebih banyak pemetaan dan analisis, dengan pencurahan waktu dan dana besar, tetapi tanpa menghasilkan penilaian yang jelas‐jelas lebih absah. B. Perhitungan pengurang baku Kebocoran Pasar pada ER4‐5A harus dicantumkan dalam Laporan Kebocoran Pasar sebagai bagian dari Dokumen Akhir Pengajuan Proyek dan Permohonan Verifikasi berikutnya. 1. Laporan Kebocoran Pasar harus disusun oleh Pakar Penggunaan Versi 2.1

96


Lahan dari pihak Pemrakarsa yang bergiat di Daerah Proyek dan dipilih oleh Pemrakarsa Proyek dan harus mencakup hal‐hal berikut: a. perhitungan‐perhitungan yang ditetapkan pada ER4‐5A; b. sumber‐sumber

informasi

yang

digunakan

untuk

mengidentifikasi penggunaan lahan yang berdekatan; c. Keterwakilan oleh Pakar Penggunaan Lahan dari pihak Pemrakarsa bahwa sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya,

sumber‐sumber

informasi

dan

perhitungan‐

perhitungannya cermat dan lengkap dalam semua hal; dan d. Keterwakilan Pribadi oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Keterwakilan oleh badan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek bahwa informasi dalam Laporan Kebocoran Pasar cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik.

ER4‐6 Alternatif pengurang baku untuk Kebocoran karena Berpindahnya Kegiatan dan Kebocoran Pasar. Pengurang baku didasarkan pada anggapan yang dapat dibantah dalam hal Kebocoran. Pemrakarsa Proyek dapat mempekerjakan Pakar Kebocoran dari pihak Pemrakarsa untuk menyusun Laporan Alternatif Pengurang akibat Kebocoran yang menyediakan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa pengurang tersebut semestinya lebih rendah daripada pengurang bakunya berdasarkan data empiris yang diserahkan sesuai dengan Persyaratan berikut. Pemrakarsa Proyek boleh, atas kewenangannya, mengajukan Laporan Alternatif Pengurang akibat Kebocoran sebagai bagian dari Dokumen Akhir Pengajuan Proyek atau dalam setiap Permohonan Verifikasi. Setiap pengajuan tersebut harus secara tegas menerima temuan dari Pakar Karbon yang Ditugaskan (lihat ER4‐6C di bawah) sebagai bersifat tetap.

Versi 2.1

97


A. Persyaratan Laporan Alternatif Pengurang akibat Kebocoran. 1. Semua data yang diajukan harus berasal dari Kepustakaan Penilaian Sejawat yang diakui atau kumpulan data dari pemerintah. 2. Semua analisis statistik harus menggunakan rumus dan pengujian yang secara luas diakui absah dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat.

B. Setiap Pengurang Alternatif Kebocoran tunduk pada Pemeriksaan Otomatis oleh seorang Pakar Kebocoran yang Ditugaskan sesuai dengan A2‐4. Pakar Kebocoran yang Ditugaskan harus menerbitkan temuannya mengenai apakah bukti yang diajukan oleh Pemrakarsa Proyek cukup jelas dan meyakinkan untuk mengubah pengurang tersebut dan apabila demikian, berapa semestinya pengurang akibat Kebocoran Proyek. Temuan Pakar Karbon yang Ditugaskan harus bersifat tetap, dan Pemrakarsa Proyek harus terikat oleh temuan Pakar Karbon yang Ditugaskan tersebut mengenai apakah pengurangnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada pengurang bakunya. Untuk keperluan verifikasi, pengurangnya harus mencerminkan temuan tersebut.

Versi 2.1

98


ER5: PENGURANGAN EMISI PERMANEN (PERMANENCE) TUJUAN: RFS Credits™ mewakili pengurangan emisi CO2e secara permanen14 dan bukan sementara. Dengan demikian, selama Masa Pengurangan Emisi Permanen, sistem penghitungan Kredit The RFS™ mensyaratkan Pemrakarsa Proyek menunjukkan kemampuannya untuk menyediakan sejumlah kredit yang dibutuhkan untuk mengganti secara penuh berapa pun Perubahan yang Merugikan dengan semua RFS Credits™ yang diterbitkan sebagaimana disyaratkan (Penggantian Penuh).

Sejalan dengan rancangan The RFS™ yang didasarkan pada hasil dan bukan sekadar penjelasan, The RFS™ tidak memerinci apakah Penggantian Penuh diberikan melalui penjual, pembeli, pihak ketiga atau gabungannya, yang memungkinkan Pemrakarsa Proyek menetapkan putusan. Demikian pula, The RFS™ menyediakan sejumlah pilihan keuangan kepada Pemrakarsa Proyek yang dapat menggunakannya agar sesuai dengan Persyaratan Pengurangan Emisi Permanen.

DASAR PERTIMBANGAN: Sifat sementara dari pengurangan emisi akibat berkurangnya penebangan Biomassa Pohon. Proyek‐proyek RFS menciptakan nilai dengan mempertahankan karbon dalam cadangan karbon di darat dan bukan melepasnya ke atmosfer. Akan tetapi, karbon yang tersimpan dapat saja dilepas sebagai emisi pada waktu kemudian, atau sebagai “Perubahan yang Merugikan”. Potensi Perubahan yang Merugikan berasal dari sejumlah kejadian yang disengaja maupun tanpa disengaja. Sebagai contoh, Pemegang Hak dapat memutuskan untuk menebang Biomassa Pohon agar memungkinkan untuk pertanian atau peternakan atau menjual kayu yang diambilnya; atau mengalami kebakaran akibat sambaran kilat yang merusak hutan; atau dilakukan pengambilan 14

The RFS™ mendefinisikan “permanen” adalah 100 tahun sejak Tanggal Mulai Proyek, yaitu Masa Pengurangan Emisi Permanen‐nya.

Versi 2.1

99


kayu secara liar di luar kendali Pemegang Hak. Potensi Perubahan yang Merugikan menunjukkan bahwa kredit yang diterbitkan pada dasarnya bersifat sementara; kredit tersebut tidak bersifat permanen sampai karbon yang diwakili oleh kredit tersebut telah menetap dalam cadangan di darat selama Masa Pengurangan Emisi Permanen15. Hal ini sangat penting bagi kredit yang akan digunakan sebagai pengganti kerugian dalam pasar yang memenuhi syarat: pada hakikatnya, tidak mengganti kredit karena perubahan yang merugikan menunjukkan bahwa lebih banyak CO2e dilepas dibandingkan dengan seandainya semula pemberian kredit tidak dibolehkan. Hal ini telah diakui dalam Protokol Kyoto perihal penghutanan dan penghutanan kembali, yaitu kredit untuk menciptakan penyerapan karbon tersebut dianggap bersifat sementara dan yang diizinkan hanya kredit yang dibatasi waktunya (Pengurangan Emisi Bersertifikasi/CER) dan mensyaratkan Penggantian Penuh. The RFS™ berpendirian bahwa Pengurangan Emisi Permanen mensyaratkan Penggantian Penuh seolah‐olah pengurangan emisi dengan diberi kredit telah digunakan sebagai pengganti kerugian, bahkan dalam sistem sukarela yang tidak menggunakan kredit sebagai pengganti kerugian.

Memastikan bahwa RFS Credits™ itu permanen merupakan tujuan utama The RFS™, yang berarti berhasil mengatasi masalah Perubahan yang Merugikan. Kemampuan Perubahan yang Merugikan yang tergolong kecil di daerah yang terbatas untuk meniadakan (menepis) dugaan pengurangan emisi dari daerah yang luas selama masa yang panjang tersebut tidak disadari dan mungkin telah diremehkan sebagaimana dapat dilihat pada contoh berikut:

15

Pendekatan Penghitungan Ton‐Tahun merupakan perkecualian – yang berdasarkan pengaturan tersebut, pemberian kredit dibatasi sampai dengan nilai setara CO2e hanya selama dilakukannya penyimpanan. Sebagai contoh, apabila 200.000 tCO2e tidak dilepas, maka hanya 200.000 tCO2e tersedia untuk diberi kredit menurut pendekatan Ton‐Tahun. Dengan demikian, apabila terjadi Perubahan yang Merugikan, tidak dibutuhkan penggantian penyerapan karbon; Penggantian Penuh merupakan keadaan tetap yang tepat menurut Ton‐Tahun.

Versi 2.1

100


Kotak 3: Masalah Perubahan yang Merugikan (Reversal) Diasumsikan bahwa rata‐rata 400 tCO2e per hektare, Daerah Proyek seluas 100.000 ha, dan pengurangan emisi sebesar 1% per ha di bawah perkiraan. Ini akan menghasilkan 4 kredit per ha dan 400.000 kredit per tahun. Apabila proyek telah menerima 400.000 kredit per tahun selama 10 tahun, maka telah menerima 4.000.000 kredit seluruhnya. Sekarang, diasumsikan bahwa Perubahan yang Merugikan hanya terjadi pada 10.000 ha atau 10% Daerah Proyek. Perubahan yang Merugikan ini melepas 4.000.000 tCO2e ke atmosfer. Semua simpanan CO2e dalam 10 tahun terakhir lenyap. Proyek telah mengkreditkan untuk mengurangi emisi sebesar 4.000.000 tCO2e yang apabila berlaku, belum memperhitungkan setiap pengurangan pada akhir setiap terjadinya Perubahan yang Merugikan. Para pelepas emisi yang menggunakan RFS Credits™ sebagai pengganti kerugian melepas 4.000.000 tCO2e ke atmosfer dan Perubahan yang Merugikan melepas 4.000.000 tCO2e ke atmosfer sehingga berjumlah 8.000.000 tCO2e, dua kali lipat emisi yang diperkirakan. Untuk menyeimbangkan neraca tCO2e, Proyek berutang 4.000.000 tCO2e –Proyek harus mengganti kredit sejumlah itu, yaitu Penggantian Penuh. Contoh ini menunjukkan alasan mengapa semua kredit yang diterbitkan (selain kredit Ton‐Tahun) dapat dianggap sebagai Sementara sampai ada kepastian bahwa Perubahan yang Merugikan dapat diperhitungkan dan diganti dengan Penggantian Penuh.

Agar dapat dianggap bersifat Permanen dan bukan Sementara, The RFS™ membolehkan Pemrakarsa Proyek memilih berbagai mekanisme yang menjamin bahwa setiap RFS Credits™ dapat dan akan diganti apabila terjadi Perubahan yang Merugikan selama Masa Pengurangan Emisi Permanen. Tergantung pada mekanisme yang dipilih oleh Pemrakarsa Proyek, sumber penggantian boleh jadi penjual, pembeli, pihak ketiga atau gabungannya. Masa Pengurangan Emisi Permanen The RFS™ mensyaratkan bahwa Penggantian Penuh dijamin selama Masa Pengurangan Emisi Permanen, yang memberi batasan 100 tahun sejak Tanggal Mulai Proyek. Ada ketidakpastian ilmiah tentang berapa lama CO2 berada di atmosfer. Setiap molekul CO2 diserap kembali biasanya dalam 5‐10 tahun, tetapi kumpulan emisi CO2 (dan CO2e) yang meningkat dapat mengubah keseimbangan dan mengarah pada naiknya kadar CO2e selama 50–200 tahun atau lebih (IPCC 2007). Di tengah ketidakpastian ilmiah ini, praktik yang lazim adalah memberi perlakuan terhadap tempat keberadaan CO2e selama 100 tahun di atmosfer yang sesuai. Sebagai contoh, faktor potensi pemanasan global di antara 6 jenis utama gas rumah kaca (GRK) dikembangkan oleh IPCC dengan menggunakan akumulasi radioaktif yang memaksa gas‐gas tersebut selama 100 tahun sebagai titik yang tepat untuk membandingkan potensi relatifnya. Dalam hal ini, 100 tahun merupakan putusan kebijakan dan bukan murni temuan ilmiah. Versi 2.1

101


Tanggung‐gugat Pasca‐Proyek Disamping risiko Perubahan yang Merugikan sebagaimana dijelaskan di atas, ada risiko lain yang The RFS™ dirancang untuk menghindarinya, yaitu “Tanggung‐gugat Pasca‐ Proyek”. Tanggung‐gugat Pasca‐Proyek muncul apabila Masa Proyek lebih pendek daripada Masa Pengurangan Emisi Permanen. Hal ini dapat terjadi apabila: (a) hak‐hak Pemrakarsa Proyek di Daerah Proyek dibatasi hingga jangka waktu tertentu (misalnya hak pengusahaan selama 20 tahun; sewa selama 50 tahun); (b) Pemrakarsa Proyek telah menyerahkan Pemberitahuan Tanggal Berakhir; atau (c) apabila ada Penelantaran Proyek. Tanggung‐gugat Pasca‐Proyek juga muncul apabila Pemrakarsa Proyek boleh bebas mengakhiri Proyek (yang leluasa untuk dilakukan setiap saat). Beberapa mekanisme yang ditawarkan sebagai pilihan pada Persyaratan merupakan cara yang cukup lugas untuk mengganti kerugian Tanggung‐gugat Pasca‐Proyek (Penghitungan Ton‐Tahun; Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen; Sistem Penyangga yang Layak; RFS Credits™ sementara). Beberapa mekanisme lainnya mensyaratkan kepastian perlindungan (Jaminan) Tanggung‐gugat Pasca‐Proyek yang terus‐menerus.

Penjual, Pembeli, Pihak Ketiga: Siapa yang menanggung risiko Penggantian Penuh? The RFS™ tidak memerinci dan tidak bermaksud untuk menunjuk pihak yang memiliki tanggung jawab akhir secara ekonomi untuk memenuhi Persyaratan Pengurangan Emisi Permanen. Secara ekonomi, penjual dan pembeli selalu menanggung risiko harga sehingga berbagi risiko, yaitu: penjual akan menerima harga lebih rendah dengan risiko lebih kecil; pembeli akan membayar harga lebih tinggi dengan risiko lebih kecil. Sebagian dari mekanisme Pengurangan Emisi Permanen yang dapat dipilih oleh Pemrakarsa Proyek dalam Persyaratan mengalihkan risiko penggantian secara penuh atau sebagian kepada pembeli (jaminan Pembeli Penggantian Karbon; kredit sementara). Mekanisme lain (Penghitungan Ton‐Tahun; Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen; Sistem Penyangga yang Layak) memberi kemudahan kepada penjual untuk memperoleh sebagian dari pendapatan kredit tanpa tanggung‐gugat apa pun pada masa mendatang, tetapi dapat mensyaratkan penjual untuk mempertahankan

Versi 2.1

102


pengurangan selama Masa Pengurangan Emisi Permanen untuk pemberian kredit secara penuh. Mekanisme lain masih dimungkinkan untuk mencari kepastian dari pihak ketiga, atau gabungan mekanisme yang boleh jadi mencakup penjual, pembeli, dan pihak ketiga.

PERSYARATAN: Perubahan yang Merugikan didefinisikan sebagai penebangan secara bebas karena campur tangan manusia terhadap Biomassa Pohon di Daerah Proyek yang sebelumnya menghasilkan Kredit RFS untuk menyimpan karbon di dalam Biomassa Pohon di Daerah Proyek tersebut (lihat ER5‐10 mengenai penjelasan yang lebih terperinci). Untuk memastikan Pengurangan Emisi Permanen dari kredit yang diterbitkan menurut The Rainforest Standard™, yang didefinisikan sebagai Penggantian Penuh kredit yang diterbitkan apabila terjadi Perubahan yang Merugikan selama Masa Pengurangan Emisi Permanen, Pemrakarsa Proyek dapat memilih di antara berbagai mekanisme Pengurangan Emisi Permanen sebagaimana diperinci pada ER5‐1 sampai dengan ER5‐9. Pemrakarsa Proyek harus mencari mekanisme atau gabungan mekanisme yang dipilihnya pada Formulir Pilihan Pengurangan Emisi Permanen (lihat Formulir ER5), yang harus diajukan bersama dengan Dokumen Awal Pengajuan Proyek.16 ER5‐1 Jaminan Pembeli Penggantian Karbon Sedikit‐dikitnya pada sebuah pasar yang memenuhi syarat yang dikembangkan pada waktu ini, Pembeli Penggantian Karbon diminta menjamin bahwa Perubahan yang Merugikan atas berkurangnya emisi yang menjadi dasar kredit tersebut digantikan oleh Pembeli Penggantian Karbon. Untuk diketahui, persyaratan semacam itu belum disarankan kepada pembeli kredit sukarela. Dari sudut pandang penghitungan karbon, apabila ada Perubahan yang Merugikan yang dimintakan penggantiannya oleh Pembeli Penggantian Karbon, tidak akan terjadi penambahan neto emisi. Persyaratan penggantian kembali kredit dapat dikenakan secara efektif oleh instansi pembuat 16

Alat bantu interaktif untuk menghitung arus kas dan nilai sekarang proyek adalah pendekatan Penghitungan Ton‐ Tahun (ER5‐ 5), Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen (ER5‐6), dan Sistem Penyangga yang Layak (ER5‐7), dan untuk membandingkan pilihan‐pilihan ini dalam hal arus kas dan nilai sekarang, lihat Lampiran ER5.

Versi 2.1

103


peraturan dalam sistem pemenuhan syarat; tetapi, persyaratan penggantian kembali kredit tidak dapat dikenakan dalam sistem sukarela, kecuali jika ada hak formal dan tindakan perbaikan yang benar‐benar mantap yang memastikan keberhasilan penegakan aturan. Dengan demikian, The RFS™ menerima jaminan Pembeli Penggantian Karbon yang tunduk pada hal‐hal berikut:

A. Pembeli Penggantian Karbon harus memiliki kewajiban hukum yang mengikat dan dapat diberlakukan terhadap Instansi Pemerintah yang Berwenang yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola sistem pemenuhan syarat yang bersangkutan dalam rangka melakukan Penggantian Penuh setiap kredit yang diterbitkan untuk pengurangan emisi di Daerah Proyek.

B. Pembeli Penggantian Karbon harus menunjukkan telah memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada ER5‐1A. Kemampuan tersebut harus dianggap terpenuhi apabila: 1. Instansi Pemerintah yang Berwenang secara resmi menerima jaminan dari Pembeli Penggantian Karbon; atau 2. Pembeli Penggantian Karbon memiliki Peringkat Kemampuan Keuangan A‐ atau lebih tinggi; atau 3. Pihak ketiga yang memiliki Peringkat Kemampuan Keuangan A‐ atau lebih tinggi menjamin tanpa syarat kewajiban Pembeli Penggantian Karbon; atau 4. Pembeli Penggantian Karbon telah menyerahkan jaminan yang memuaskan dalam bentuk tunai atau natura untuk Penggantian Penuh apabila terjadi Perubahan yang Merugikan.

ER5‐2 Jaminan Penjual Untuk keperluan Bagian ER5 ini, istilah “Penjual” mencakup setiap orang atau badan yang ikut serta dalam mengembangkan atau mengalihkan Kredit RFS kepada Pembeli Versi 2.1

104


Penggantian Karbon. Secara umum, Penjual mencakup setiap Peserta Proyek dan setiap Perantara antara Peserta Proyek dan Pembeli Penggantian Karbon, maupun setiap mitra Peserta Proyek atau Perantara. Satu atau lebih orang atau badan yang ditetapkan pada Bagian ini sebagai Penjual dapat menyediakan semua atau sebagian dari Jaminan Penjual (orang atau badan semacam itu disebut dengan Penjamin Penjual). The RFS™ menerima Jaminan Penjual yang tunduk pada persyaratan berikut: A. Jaminan Penjual

harus dalam bentuk sebagaimana ditetapkan pada

Formulir ER5‐2 dan ditandatangani oleh Penjamin Penjual.

B. Penjamin Penjual harus menunjukkan telah memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada ER5‐3A. Kemampuan tersebut harus dianggap terpenuhi apabila: 1. Penjamin Penjual memiliki Peringkat Kemampuan Keuangan A‐ atau lebih tinggi; atau 2. Pihak ketiga yang memiliki Peringkat Kemampuan Keuangan A‐ atau lebih tinggi menjamin tanpa syarat kewajiban Penjual; atau 3. Penjual telah menyerahkan jaminan yang memuaskan dalam bentuk tunai atau natura untuk Penggantian Penuh apabila terjadi Perubahan yang Merugikan.

ER5‐3: Jaminan Pihak Ketiga Orang atau badan sebagai pihak ketiga selain Peserta Proyek, Perantara atau Pembeli Penggantian Karbon dapat menjamin Penggantian Penuh

17

. Contoh‐contoh yang

memungkinkan berperan sebagai Penjamin Pihak Ketiga mencakup: lembaga penyandang dana, yayasan, konsorsium badan pemerintah atau swasta. The RFS™ menerima Jaminan Pihak Ketiga yang tunduk pada persyaratan berikut: A. Jaminan Pihak Ketiga harus dalam bentuk sebagaimana ditetapkan pada Formulir ER5‐3 dan ditandatangani oleh Penjamin Pihak Ketiga. 17

Walaupun terpikir bahwa perusahaan asuransi dapat menawarkan asuransi untuk melindungi Perubahan yang Merugikan secara bebas, ini tampaknya merupakan masalah bahaya moral bahwa sekalipun sah menurut peraturan perundang‐undangan, kemungkinan tidak ada perusahaan yang memiliki nama baik akan melakukannya. Apabila asuransi tersebut ternyata tersedia, The RFS akan mengatur Persyaratan untuk keperluan itu.

Versi 2.1

105


B. Penjamin Pihak Ketiga harus menunjukkan telah memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada ER5‐3A. Kemampuan tersebut harus dianggap terpenuhi apabila: 1. Penjamin Pihak Ketiga memiliki Peringkat Kemampuan Keuangan A‐ atau lebih tinggi; atau 2. Penjamin Pihak Ketiga telah menyerahkan jaminan yang memuaskan dalam bentuk tunai atau natura untuk Penggantian Penuh apabila Perubahan yang Merugikan dapat dialihkan berdasarkan Bagian A6. ER5‐4 Penghitungan Ton‐Tahun Konsep yang melandasi Penghitungan Ton‐Tahun adalah bahwa sekalipun karbon yang disimpan dan tidak dilepas sekarang ini dilepas pada masa mendatang, maka setidak‐ tidaknya telah berfungsi sebagai penyimpanan karbon sementara, yang telah mempertahankan konsentrasi di atmosfer tetap rendah selama jangka waktu tertentu. Intisarinya, ada nilai waktu dari penyimpanan sementara atau penundaan emisi. Oleh karena itu, apabila Perubahan yang Merugikan terjadi selama Masa Pengurangan Emisi Permanen, karbon yang disimpan dan tidak dilepas sebelum terjadi Perubahan yang Merugikan tersebut dapat diperlakukan seolah‐olah sebagian di antaranya tidak dilepas ke atmosfer selama 100 tahun, yaitu “nilai kesetaraan selama 100 tahun” (lihat Noble dkk., 2000 apabila ingin memeriksanya). Konsep ini diterapkan dalam The RFS™ pada Bagian ER5‐4.

Algoritme Penghitungan Ton‐Tahun yang dipakai dalam The RFS™ mengasumsikan Laju Akumulasi Ton‐Tahun sebesar 1% per tahun secara linier. Walaupun algoritme alternatif Laju Akumulasi Ton‐Tahun secara linier maupun nonlinier telah diusulkan, The RFS™ dapat menerima laju linier sebesar 1% sebagai pencerminan pengetahuan ilmiah mutakhir yang masuk akal, konservatif, dan dapat dilaksanakan dalam hal kesetaraan selama 100 tahun. Perhitungan jumlah ton CO2e yang disimpan secara permanen oleh Proyek setiap tahun dalam Penghitungan Ton‐Tahun disajikan pada Tabel ER5‐4. “Ton yang Diperoleh secara Permanen” yang dihasilkan (lihat Tabel ER5‐4) adalah yang dianggap Versi 2.1

106


permanen berdasarkan nilai kesetaraannya selama 100 tahun, sehingga tidak menyisakan tanggung‐gugat Perubahan yang Merugikan, terlepas dari penyebab atau besarnya Perubahan yang Merugikan. Gambaran sebagaimana disajikan pada Tabel ER5‐4 mengasumsikan pengurangan tahunan sebanyak 1000 ton CO2e setiap tahun. Nilai pengurangan 1000 ton pada Tahun 1 tersebut menghasilkan nilai penyimpanan 1000 ton‐tahun. Pada tahun berikutnya, nilai 1000 ton yang sama yang disimpan pada Tahun 1 berhasil dipertahankan, yang menyumbang lagi 1000 ton‐tahun nilai penyimpanan pada Tahun 2. Akan tetapi, 1000 ton lagi juga diselamatkan dari penebangan dalam jangka waktu tersebut, sehingga jumlah ton‐tahun yang dihasilkan pada Tahun 2 sebanyak 2000, dan akumulasi ton‐tahun yang dihasilkan oleh Proyek sebanyak 3000. Dengan menggunakan Laju Akumulasi Ton‐Tahun sebesar 1% ton permanen yang dihasilkan setiap ton‐tahun menghasilkan, Proyek menghasilkan 10 ton kredit pada tahun pertama, 20 ton pada tahun kedua, 30 ton pada tahun ketiga, dan seterusnya (lihat Lampiran ER5 mengenai contoh interaktif yang menunjukkan pengurangan nyata berdasarkan massa jenis karbon, tingkat berkurangnya penebangan, dan besar Proyek, maupun prakiraan arus kas dan nilai sekarang yang tergantung pada sejumlah asumsi).

Versi 2.1

107


Tabel ER5‐4. Pengurangan “permanen” dari waktu ke waktu dengan menggunakan pendekatan kesetaraan Ton‐Tahun (satu Ton‐Tahun = 0,01 ton permanen) Jangka waktu

Pengurangan Emisi (ton)

Akumulasi Pengurangan (ton)

Akumulasi Ton‐ Tahun

Ton yang Diperoleh secara Permanen (x 0,01)

Persentase Kredit Penuh

1

1.000

1.000

1,000

10

1,0%

2

1.000

2.000

3,000

30

1,5%

3

1.000

3.000

6,000

60

2,0%

4

1.000

4.000

10,000

100

2,5%

5

1.000

5.000

15,000

150

3,0%

6

1.000

6.000

21,000

210

3,5%

7

1.000

7.000

28.000

280

4,0%

8

1.000

8.000

36.000

360

4,5%

9

1.000

9.000

45.000

450

5,0%

10

1.000

10.000

55.000

550

5,5%

20

1.000

20.000

210.000

2.100

10,5%

30

1.000

30.000

465.000

4.650

15,5%

40

1.000

40.000

820.000

8.200

20,5%

50

1.000

50.000

1.275.000

12.750

25,5%

60

1.000

60.000

1.830.000

18.300

30,5%

70

1.000

70.000

2.485.000

24.850

35,5%

.

80

1.000

80.000

3.240.000

32.400

40,5%

90

1.000

90.000

4.095.000

40.950

45,5%

100

1.000

100.000

5.050.000

50.500

50,5%

A. Proyek akan menerima RFS Credits™ hanya setelah mengajukan Permohonan Kredit Ton‐Tahun, dengan menggunakan Formulir ER5‐4 berdasarkan hal‐hal berikut: 1. Permohonan Kredit Ton‐Tahun harus diajukan selambat‐lambatnya 30 hari sejak Tanggal Verifikasi; dan 2. Permohonan Kredit Ton‐Tahun harus memerinci jumlah kredit yang dimohonkan. Jumlah kredit yang dimohonkan tidak boleh melebihi: (a) persentase kredit penuh maksimum yang tersedia sejak Tanggal Mulai Proyek menurut Tabel ER5‐4, dikurangi dengan (b) jumlah kredit yang Versi 2.1

108


diterbitkan berdasarkan Permohonan Kredit Ton‐Tahun sebelumnya. 3. Permohonan Kredit Ton‐Tahun harus memerinci setiap kredit yang diterbitkan sebelumnya, yang harus dikurangkan pada jumlah bruto yang diperoleh menurut Tabel ER5‐4. B. Apabila Proyek telah memilih Penghitungan Ton‐Tahun, Pemrakarsa Proyek harus diizinkan untuk menggadaikan atau meminjam sejumlah kredit yang diterbitkan sebagaimana ditetapkan sebagai Persentase Kredit Penuh pada Tabel ER5‐4 mengenai lama penyimpanan yang telah diverifikasi. C. Laju Akumulasi Alternatif. Walaupun telah menerapkan Laju Akumulasi Ton‐Tahun sebesar 1%, The RFS™ mengakui perbedaan absah dalam pertimbangan ilmiah tentang faktor kesetaraan selama 100 tahun. 1. Apabila sewaktu kesepakatan penilaian sejawat muncul algoritme lain yang merekam dengan lebih baik dalam hal kenyataan kesetaraan, algoritme lain tersebut boleh jadi dipakai dalam The RFS™. Akan tetapi, apabila algoritme baru tersebut memungkinkan lebih sedikit kredit untuk lama penyimpanan yang sama, algoritme semula harus tetap diberlakukan

untuk

Proyek.

Apabila

algoritme

baru

tersebut

memungkinkan lebih banyak kredit untuk lama penyimpanan yang sama, Pemrakarsa Proyek harus mengambil pilihan untuk menerapkan algoritme baru tersebut dan dikreditkan segera untuk setiap kredit seandainya memperoleh kredit pada masa lalu apabila algoritme baru tersebut telah berlaku sejak Tanggal Mulai Proyek. 2. Sebagai alternatif, apabila Pemrakarsa Proyek yakin bahwa hal tersebut dapat menyediakan bukti yang jelas dan meyakinkan mengenai keabsahan logis dari alternatif algoritme Laju Akumulasi Ton‐ Tahun, Pemrakarsa Proyek boleh, dalam kewenangannya, mengajukan Laporan Laju Akumulasi Alternatif sebagai bagian dari Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir. Laporan semacam itu harus disusun oleh Pakar Alternatif Penggantian Penuh dari pihak Pemrakarsa yang dipilih oleh Pemrakarsa Proyek dan dipekerjakan atas biaya dan Versi 2.1

109


pengeluarannya sendiri. Laporan tersebut harus disusun dengan maksud untuk menyediakan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa usulan algoritme Laju Akumulasi Tersesuaikan tersebut absah dan harus mencakup Keterwakilan oleh Pakar Alternatif Penggantian Penuh dari pihak Pemrakarsa bahwa sejauh yang yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik, informasi dalam Laporan tersebut cermat dan lengkap dalam semua hal. Pengajuan Laporan seperti itu harus dianggap dapat diterima secara jelas atas temuan dari Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan sebagai bersifat tetap, tanpa hak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun banding. a. Persyaratan Laporan Laju Akumulasi Alternatif. 1. Semua data umum yang diajukan harus berasal dari Kepustakaan Penilaian Sejawat yang diakui atau kumpulan data dari pemerintah. 2. Semua analisis statistik harus menggunakan rumus dan pengujian yang secara luas diakui sah dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat. b. Menurut Bagian A2, Masa Pendapat Masyarakat dijadwalkan setelah penyerahan Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir. Selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak berakhirnya Masa Pendapat Masyarakat, semua analisis dan pendapat yang dipasang pada Laman Web Proyek dan Situs Web RFS harus diajukan kepada Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan. c. Selambat‐lambatnya 30 hari sejak pengajuan kepada Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan, Pakar Alternatif Penggantian

Penuh

yang

Ditugaskan

tersebut

harus

menerbitkan temuannya mengenai apakah bukti yang diajukan oleh Pemrakarsa Proyek cukup jelas dan meyakinkan untuk membenarkan digunakannya usulan algoritme Laju Akumulasi Versi 2.1

110


Tersesuaikan.

Temuan Pakar Alternatif Penggantian Penuh

yang Ditugaskan harus bersifat tetap, dan Pemrakarsa Proyek harus terikat oleh temuan Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan tersebut.

D. Penghitungan Ton‐Tahun boleh dibaurkan dengan mekanisme Pengurangan Emisi Permanen lain pada Bagian ER5 ini. Sebagai contoh, dalam hal Jaminan, Penghitungan Ton‐Tahun dapat digunakan untuk mengambil alih sebagian dari tanggung‐gugat

Penggantian

Penuh

sehingga

mengurangi

kewajiban

Penggantian Penuh atas pilihan‐pilihan tersebut. (Lihat Lampiran ER5 mengenai alat bantu interaktif, yaitu Penghitungan Ton‐Tahun dapat digabung dengan Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen atau Sistem Penyangga yang Layak).

ER5‐5 Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen Pilihan Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen mensyaratkan bahwa semua RFS Credits™ yang diterbitkan ditempatkan dalam sebuah rekening perwalian atau wasiat sepanjang Masa Pengurangan Emisi Permanen. Akan tetapi, kredit yang diterbitkan dapat ditarik dan dijual setiap tahun18 sejauh diperlukan untuk membagikan sebagian kredit kepada Proyek yang dihitung dengan mengalikan Tingkat Pengembalian Sumbangan dengan akumulasi nilai harga pasar sekarang dari Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen. Pembagian tersebut tanpa syarat. Dalam keadaan‐keadaan tertentu yang terbatas, sebagian dana pokok boleh dilepas (lihat ER5‐5D). (Lihat Lampiran ER5 mengenai contoh interaktif yang menunjukkan prakiraan arus kas dan nilai sekarang yang tergantung pada sejumlah asumsi.) Konsep di balik Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen (PTF) adalah bahwa apabila terjadi Perubahan yang Merugikan yang mensyaratkan Penggantian Penuh, sebagian besar RFS Credits™ terverifikasi tetap berada pada PTF dan tersedia untuk memberi penggantian. Bagian RFS Credits™ yang nyata tetap berada pada PTF 18

Atau kredit boleh jadi dibagikan dalam bentuk natura.

Versi 2.1

111


berubah‐ubah, tergantung pada laju pengurangan emisi, harga pasar RFS Credits™, Tingkat Pengembalian Sumbangan, dan peubah‐peubah lain yang semuanya dapat dimasukkan ke dalam Alat Bantu Pengurangan Emisi Permanen Interaktif The RFS™ pada Lampiran ER5. Disamping itu, saldo kredit yang secara cepat terakumulasi menjadi insentif keuangan yang kokoh bagi Pemrakarsa Proyek sehingga tetap merasa terikat untuk melakukan konservasi atas Hutan yang Laik dalam jangka panjang, terlepas dari pilihan penggunaan lain yang muncul dari waktu ke waktu. Arus kas dihasilkan dari nilai utuh RFS Credits™ terverifikasi yang ada pada PTF. Yang terpenting, setiap Proyek menyediakan semua kredit yang disyaratkan untuk Penggantian Penuh tanpa mengandalkan kumpulan kredit atau kredit dari sumber‐ sumber lain mana pun; oleh karena itu, penilaian risiko Proyek tidak diperlukan dan putusan atas risiko portofolio yang rumit tidak perlu dibuat modelnya.

A. RFS Credits™ terverifikasi akan diterbitkan dan ditempatkan dalam rekening Proyek (Rekening PTF Proyek) yang disimpan dalam perwalian atau wasiat oleh sebuah badan (Tempat Penyimpanan) yang dipilih oleh Pemrakarsa Proyek dari daftar pada Tambahan ER5‐5_A. Tempat Penyimpanan harus memberi Pernyataan Tempat Penyimpanan kepada Pemrakarsa Proyek. Pernyataan Tempat Penyimpanan tersebut harus menyatakan, dalam formulir yang sebenarnya serupa dengan Formulir ER5‐5_A, mengenai riwayat transaksi rekening, termasuk tanggal diterbitkannya RFS Credits™, jumlahnya, setiap adanya penarikan, dan saldo akhir. Pernyataan Tempat Penyimpanan harus diterbitkan pada Laman Web Proyek. B.

Setelah

pengajuan

Permohonan

Pembagian

RFS

dalam

formulir

sebagaimana ditunjukkan pada Formulir ER5‐5_B, Tempat Penyimpanan harus membagikan sejumlah kredit kepada Proyek (Pembagian Kredit RFS Sekarang), yang dihitung menurut Langkah‐langkah yang ditetapkan pada Tambahan ER5‐5_B (lihat Lampiran ER5, Alat Bantu Pengurangan Emisi Permanen Interaktif RFS, mengenai contoh interaktif perhitungannya). C. Harga yang digunakan untuk menghitung akumulasi nilai harga pasar Versi 2.1

112


sekarang harus berupa nilai tengah Harga Lelang Kredit RFS pada Tanggal Verifikasi tepat sebelum Permohonan Pembagian The RFS™ yang ditentukan oleh salah satu dari sumber‐sumber berikut, yang salah satunya harus dipilih oleh Pemrakarsa Proyek dan tercantum pada Permohonan Pembagian The RFS™, yaitu: 1. Setiap pertukaran yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai diperdagangkannya RFS atau kredit yang setara; 2. Mekanisme

perdagangan

berdasarkan

pertukaran

yang

memungkinkan diperolehnya harga harian untuk imbalan emisi yang setara dengan Kredit RFS yang diperdagangkan atas pertukaran tersebut

(apakah

untuk

penyerahan

sekarang

ataukah

masa

mendatang), atau 3. Pasar OTC (Over‐The‐Counter/Bursa Paralel) cukup aktif sehingga memungkinkan berjalannya perusahaan‐perusahaan pialang komoditas yang memiliki nama baik sehingga menyediakan sedikit‐dikitnya tiga nilai harga pada hari bursa.

D. Melepas dana pokok dengan mekanisme bauran. Dana Perwalian Pengurangan

Emisi

Permanen

boleh

dibaurkan

dengan

mekanisme

Pengurangan Emisi Permanen lain pada Bagian ER5 ini. Mekanisme bauran membolehkan saldo dana pokok dalam Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen dilepas kepada Pemrakarsa Proyek. Sebagai contoh, Penghitungan Ton‐Tahun dapat diterapkan untuk melepas dari dana pokok sebagian kredit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada Tabel ER5‐4. Demikian pula, setiap jaminan yang memenuhi syarat dapat diterapkan untuk melindungi kredit yang dilepas dari rekening dana pokok.

E. Pemrakarsa Proyek atau setiap Peserta Proyek harus diizinkan untuk menggadaikan, meminjam atau setidaknya menilai dengan uang kredit dalam Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen sampai maksimum dari jumlah tersebut yang dapat dilepas apabila telah memilih Penghitungan Ton‐Tahun. Versi 2.1

113


Walaupun telah dijelaskan di bagian depan, Pemrakarsa Proyek atau setiap Peserta Proyek tidak boleh menarik RFS Credits™ yang telah dilepas berdasarkan ER5‐5B atau D.

F. Pengurangan Defisit Kredit. Apabila Penggantian Penuh atas Perubahan yang Merugikan mensyaratkan untuk mendebit lebih besar daripada saldo akhir kredit dalam Rekening PTF Proyek, maka akan terjadi Defisit Kredit. Setiap kredit terverifikasi berikutnya harus dimanfaatkan terlebih dahulu untuk mengurangi Defisit Kredit menjadi nol.

ER5‐6 Sistem Penyangga yang Layak The RFS™ akan menerbitkan kredit tanpa persyaratan Penggantian Penuh, apabila Sistem Penyangga yang Layak sudah siap dan telah menilai Proyek sesuai dengan aturan‐aturannya. The RFS™ akan menyediakan kredit kepada Pemrakarsa Proyek dan kepada Sistem Penyangga yang Layak sesuai dengan persyaratan kredit penyangga dalam Sistem Penyangga yang Layak selama Masa Pemberian Kredit yang bersangkutan. (Lihat Lampiran ER5 mengenai contoh interaktif yang menunjukkan prakiraan arus kas dan nilai sekarang untuk Sistem Penyangga yang Layak yang tergantung pada sejumlah asumsi.) A. Sistem Penyangga yang Layak harus berupa sebuah badan yang memiliki semua kelengkapan berikut: 1. Transparansi dalam hal identitas dan jumlah semua saham kredit, semua kewajiban bersyarat untuk menyerahkan kredit, neraca dan laporan laba‐rugi teraudit, dan pengungkapan sepenuhnya seolah‐olah badan tersebut sebuah lembaga keuangan besar, perusahaan asuransi atau perusahaan terbuka di negara tempat Proyek berada, yang tunduk pada pengawasan dan peraturan dari negara yang sama dalam hal neraca dan pengelolaan risiko dan modal. 2. Satuan kerja pengelolaan yang: (a) ditetapkan dan diberi kewenangan menurut hukum untuk Versi 2.1

114


melakukan usaha di wilayah hukum tempat Daerah Proyek berada; (b) diberi kewenangan secara sah untuk menyimpan kredit dan mengeluarkan kredit; (c) memiliki Peringkat Kemampuan Keuangan A‐ atau lebih tinggi; (d) memiliki seorang staf atau mengikat perjanjian kontrak dengan Pakar‐pakar yang memiliki riwayat keberhasilan dalam mengevaluasi jumlah kredit yang tepat untuk ditempatkan dalam Sistem Penyangga yang Layak yang selaras dengan model sebagaimana dijelaskan pada ER5‐6A4. 3. Semua parameter dalam portofolionya transparan dan diterbitkan. Sedikit‐dikitnya, informasi berikut harus disediakan: a. apakah Sistem Penyangga yang Layak menerima semua Proyek, semua Proyek yang profil penilaian risikonya di bawah ambang tertentu atau hanya Proyek‐proyek yang profil penilaian risikonya cocok dengan model yang sudah ada untuk pengelolaan risiko keseluruhan apabila ada di dalam portofolio Proyek‐proyek yang ada; dan b. faktor yang mana dan bobot masing‐masing yang digunakan dalam Sistem Penyangga yang Layak untuk menyusun portofolio Proyek, termasuk besar Proyek, kerapatan hutan, massa jenis karbon, kedekatan letak dan aksesibilitas ke Pendorong Deforestasi, kekuatan kepemilikan Proyek, jumlah Pemegang Hak, dan faktor‐faktor serupa yang memengaruhi kemungkinan terjadinya dan besarnya Perubahan yang Merugikan; dan c. algoritme yang digunakan untuk menetapkan dapat diterima tidaknya Proyek, dan besarnya penyangga. 4. Protokol Sistem Penyangga yang Layak dan pilihan portofolio yang diizinkan

tunduk

pada

pemodelan

risiko

kuantitatif

dengan

menggunakan teknik ekonometri yang dapat diterima secara luas dan Versi 2.1

115


teruji melalui analisis kepekaan terhadap berbagai kemungkinan yang realistis. (a) Pemodelan risiko kuantitatif harus dilakukan sesuai dengan protokol yang diterbitkan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat atau menggunakan algoritme yang teruji dan telah memberi hasil yang selalu positif yang telah diterbitkan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat. (b) Analisis kepekaan perlu memakai sedikit‐dikitnya peubah‐ peubah sebagaimana terdapat pada ER5‐6A3. 5. Kemampuan yang terbukti dan kesediaan untuk menyediakan kredit Penggantian Penuh apabila terjadi Perubahan yang Merugikan. (a) Keterwakilan tanpa syarat oleh Sistem Penyangga yang Layak yang memiliki kewajiban dan kemampuan untuk menyediakan Penggantian Penuh apabila terjadi Perubahan yang Merugikan karena penyebab apa pun. (b) Janji kesanggupan tertulis tanpa syarat bahwa apabila terjadi Perubahan yang Merugikan, Sistem Penyangga yang Layak akan menyediakan kredit, sampai Penggantian Penuh, kepada orang atau badan yang ditetapkan dalam The RFS™ setelah diterbitkannya RFS Credits™.

B. Sistem Penyangga yang Layak dapat berupa badan swasta, publik, amal, pencari laba, nirlaba, pemerintah atau badan pemerintah atau jenis lain badan publik dan atau swasta.

C. Apabila Pemrakarsa Proyek mengusulkan untuk menggunakan Sistem Penyangga yang Layak, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan Laporan Sistem Penyangga yang Layak sebagai bagian dari Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir atau dalam setiap Permohonan Verifikasi. Laporan semacam itu harus disusun oleh Pakar Alternatif Penggantian Penuh dari pihak Pemrakarsa yang dipilih oleh Pemrakarsa Proyek dan dipekerjakannya atas biaya dan Versi 2.1

116


pengeluarannya sendiri. Laporan tersebut harus disusun dengan maksud untuk menyediakan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa Sistem Penyangga yang Layak memenuhi Persyaratan pada Subbagian ER5‐6A dan harus mencakup Keterwakilan oleh Pakar Alternatif Penggantian Penuh dari pihak Pemrakarsa bahwa sejauh yang yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik, informasi dalam Laporan tersebut cermat dan lengkap dalam semua hal. Pengajuan Laporan seperti itu harus dianggap dapat diterima secara jelas atas temuan dari Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan sebagai bersifat tetap, tanpa hak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun banding. 1. Persyaratan Laporan Sistem Penyangga yang Layak. a. Semua data umum yang diajukan harus berasal dari Kepustakaan Penilaian Sejawat yang diakui atau kumpulan data dari pemerintah. b. Semua analisis statistik harus menggunakan rumus dan pengujian yang secara luas diakui absah dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat. c. Semua informasi keuangan harus disusun menurut Praktik Akuntansi yang dapat Diterima secara Umum, yang didukung dengan dokumentasi yang diverifikasi secara independen dan tertulis oleh Penyusun Laporan Keuangan. d. Setiap rujukan mengenai kendala hukum, mekanisme penegakan hukum atau aspek hukum lain dalam Alternatif Penggantian Penuh harus didukung dengan Pendapat Hukum dari kantor hukum yang dipekerjakan langsung oleh Pemrakarsa Proyek, yang membenarkan secara tegas kecermatan semua informasi dan penafsiran. 2. Menurut Bagian A2, Masa Pendapat Masyarakat dijadwalkan setelah penyerahan Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir dan berdasarkan Bagian A5, Masa Pendapat Masyarakat dijadwalkan setelah penyerahan Permohonan Verifikasi. Selambat‐lambatnya 10 Versi 2.1

117


hari kerja sejak berakhirnya Masa Pendapat Masyarakat, semua analisis dan pendapat yang dipasang pada Laman Web Proyek dan Situs Web RFS harus diajukan kepada Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan. 3. Selambat‐lambatnya 30 hari sejak pengajuan kepada Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan, Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan tersebut harus menerbitkan temuannya mengenai apakah bukti yang diajukan oleh Pemrakarsa Proyek cukup jelas dan meyakinkan untuk memastikan Penggantian Penuh oleh Pemrakarsa Proyek apabila terjadi Perubahan yang Merugikan. Temuan Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan harus bersifat tetap, dan Pemrakarsa Proyek harus terikat oleh temuan Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan tersebut.

ER5‐7 Kredit RFS Sementara RFS Credits™ Sementara dalam beberapa hal dapat disamakan dengan kredit yang dihasilkan

dengan

Jaminan

Pembeli

Penggantian

Karbon,

yaitu:

keduanya

mengandalkan jaminan pembeli yang menggunakan kredit tersebut dalam pasar penggantian karbon yang memenuhi syarat. Dalam hal Kredit RFS Sementara, pembeli menjamin penggantian semua kredit yang diterbitkan setelah berakhirnya Proyek (biasanya lima tahun), yaitu dalam hal Jaminan Pembeli Penggantian Karbon, kewajiban pembelian hanya muncul apabila terjadi Perubahan yang Merugikan. Perbedaan antara Jaminan Pembeli Penggantian Karbon dan Kredit RFS Sementara adalah bahwa Kredit RFS Sementara memberi insentif terus‐menerus kepada penjual untuk mencegah penebangan karena Pemrakarsa Proyek dapat menjual kembali pengurangan terverifikasinya pada akhir setiap jangka waktu lima tahun selama Masa Pengurangan Emisi Permanen.

Pemrakarsa Proyek dapat memilih dalam hal penerbitan “RFS Credits™ Sementara” yang harus berakhir pada akhir jangka waktu lima tahun sejak tanggal diterbitkan yang tunduk pada persyaratan berikut: Versi 2.1

118


A. Pengalihan RFS Credits™ Sementara dibatasi untuk Pembeli Penggantian Karbon yang: 1. Menggunakan RFS Credits™ Sementara pada pasar yang memenuhi syarat yang secara tegas menerima kredit sementara dan mensyaratkan semua RFS Credits™ Sementara diganti setelah berakhirnya jangka waktu; dan 2. Setidaknya memenuhi semua Persyaratan bagi Pembeli Penggantian Karbon sebagaimana ditetapkan pada ER5‐1.

B. Segera setelah jangka waktu berakhir, RFS Credits™ Sementara tidak boleh dialihkan.

C. Tanggal berakhirnya RFS Credits™ Sementara harus tercatat sebagai bagian dari dokumentasinya. ER5‐8 Alternatif Penggantian Penuh Apabila Pemrakarsa Proyek mengklaim dapat menyediakan bukti yang jelas dan meyakinkan mengenai kesediaan tanpa syaratnya dan kemampuannya untuk menyediakan Penggantian Penuh dengan cara selain dari yang dijelaskan pada Bagian ER5‐1 sampai dengan ER5‐7, Pemrakarsa Proyek dapat, berdasarkan kewenangannya, mengajukan Laporan Alternatif Penggantian Penuh sebagai bagian dari Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir atau dalam setiap Permohonan Verifikasi. Laporan semacam itu harus disusun oleh Pakar Alternatif Penggantian Penuh dari pihak Pemrakarsa yang dipilih oleh Pemrakarsa Proyek dan dipekerjakan atas biaya dan pengeluarannya sendiri. Laporan tersebut harus disusun dengan maksud untuk menyediakan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa Pemrakarsa Proyek bersedia dan mampu menyediakan Penggantian Penuh apabila terjadi Perubahan yang Merugikan berdasarkan Persyaratan pada Bagian ER5 ini dan harus mencakup Keterwakilan oleh Pakar Alternatif Penggantian Penuh dari pihak Pemrakarsa bahwa sejauh yang yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik, informasi dalam Laporan tersebut cermat dan lengkap dalam semua hal. Pengajuan Laporan seperti itu harus dianggap dapat diterima secara jelas atas Versi 2.1

119


temuan dari Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan sebagai bersifat tetap, tanpa hak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun banding. A. Persyaratan Laporan Alternatif Penggantian Penuh. 1. Semua data umum yang diajukan harus berasal dari Kepustakaan Penilaian Sejawat yang diakui atau kumpulan data dari pemerintah. 2. Semua analisis statistik harus menggunakan rumus dan pengujian yang secara luas diakui sah dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat. 3. Semua informasi keuangan harus disusun menurut Praktik Akuntansi yang dapat Diterima secara Umum, yang didukung dengan dokumentasi yang diverifikasi secara independen dan tertulis oleh Penyusun Laporan Keuangan. 4. Setiap rujukan mengenai kendala hukum, mekanisme penegakan hukum atau aspek hukum lain dalam Alternatif Penggantian Penuh harus didukung dengan Pendapat Hukum dari kantor hukum yang dipekerjakan langsung oleh Pemrakarsa Proyek, yang membenarkan secara tegas kecermatan semua informasi dan penafsiran. 5. Pernyataan tertulis oleh setiap pihak ketiga yang diusulkan sebagai peserta pada Alternatif Penggantian Penuh yang menegaskan kesediaannya untuk ikut sebagaimana diusulkan dan menyerahkan bukti yang jelas dan meyakinkan mengenai kemampuannya untuk melakukan fungsi yang diusulkannya.

B. Menurut Bagian A2, Masa Pendapat Masyarakat dijadwalkan setelah penyerahan Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir dan berdasarkan Bagian A5, Masa Pendapat Masyarakat dijadwalkan setelah penyerahan Permohonan Verifikasi. Selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak berakhirnya Masa Pendapat Masyarakat, semua analisis dan pendapat yang dipasang harus diajukan kepada Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan.

C. Selambat‐lambatnya 30 hari sejak pengajuan kepada Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan, Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Versi 2.1

120


Ditugaskan tersebut harus menerbitkan temuannya mengenai apakah bukti yang diajukan oleh Pemrakarsa Proyek cukup jelas dan meyakinkan untuk memastikan Penggantian Penuh oleh Pemrakarsa Proyek apabila terjadi Perubahan yang Merugikan. Temuan Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan harus bersifat tetap, dan Pemrakarsa Proyek harus terikat oleh temuan Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan tersebut.

ER5‐9 "Perubahan yang Merugikan” Didefinisikan. The RFS™ mendefinisikan istilah Perubahan yang Merugikan sebagai penebangan Biomassa Pohon secara bebas karena campur tangan manusia yang sebelumnya telah menghasilkan Kredit RFS terverifikasi. Penebangan boleh jadi disebabkan oleh campur tangan manusia atau alami (misalnya kebakaran yang dipicu oleh sambaran kilat; penyakit alami). Penebangan yang disebabkan oleh campur tangan manusia boleh jadi secara bebas (misalnya pemanenan dengan sengaja) atau tidak bebas (misalnya kebakaran yang diawali oleh kecerobohan; pengambilan nekat secara liar yang terus dipantau). Tujuan The RFS™ adalah untuk mengubah perilaku Penebangan dan oleh karena itu, sasaran sistem insentif Pemberian Kredit The RFS™ adalah Penebangan secara bebas karena campur tangan manusia. Akan tetapi, terkadang terbukti sulit untuk melakukan penilaian tegas mengenai apakah Penebangan disebabkan oleh campur tangan manusia atau tidak dan apakah secara bebas atau tidak. Aturan‐aturan berikut berusaha untuk mencapai keseimbangan logis yang memastikan Pemrakarsa Proyek dan masyarakat bahwa apabila terjadi Penebangan tidak bebas atau alami, Pemrakarsa Proyek tidak akan dikenakan sanksi, dan bahwa apabila secara bebas dan karena campur tangan manusia, maka akan dianggap Perubahan yang Merugikan yang mensyaratkan Penggantian Penuh. A. Penebangan karena Campur Tangan Manusia vs. Alami. Kebakaran di Daerah Proyek karena pembukaan lahan secara tebas‐bakar dengan sengaja untuk keperluan padang penggembalaan atau lahan pertanian diperlakukan sebagai Penebangan karena campur tangan manusia. Walaupun kebakaran tersebut boleh jadi sulit dibedakan dengan kebakaran yang sepenuhnya tanpa sengaja (Cochrane, 2000), kenyataannya ada beberapa ciri pembeda antara Versi 2.1

121


kebakaran karena campur tangan manusia dan karena tanpa sengaja, yaitu: hutan yang dibuka dengan sengaja cenderung memiliki keliling yang bersudut dan sering meluas ke padang penggembalaan yang ada. Kawasan yang terbuka karena kebakaran tanpa sengaja cenderung memiliki keliling yang cenderung tidak teratur dan biasanya jauh dari lahan yang diusahakan. Tanda lain bahwa kebakaran itu tanpa sengaja adalah kawasan yang terbakar segera tumbuh kembali setelah terbakar (http://earthobservatory.nasa.gov/Features/AmazonFire/amazon_fire3.php).

Dengan adanya petunjuk kuat yang dapat membedakan kebakaran karena campur tangan manusia dan karena tanpa sengaja, The RFS™ memungkinkan Proyek‐proyek mengklaim bahwa Penebangan yang disebabkan oleh kebakaran itu tanpa sengaja dan bukan karena campur tangan manusia dan bahwa oleh karena itu, semestinya tidak diperlakukan sebagai Perubahan yang Merugikan. Untuk membenarkan pengakuan seperti itu, protokol di bawah ini harus diikuti dan Persyaratan‐nya dipenuhi: 1. Dalam setiap Permohonan Verifikasi, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan: (a) Keterwakilan oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun oleh badan Pemrakarsa Proyek bahwa Penebangan karena terbakar yang teridentifikasi dalam proses verifikasi itu tanpa sengaja dan bukan karena campur tangan manusia sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik. Keterwakilan ini harus menyatakan secara tegas: (i) apakah penyebab kebakaran tersebut diketahui atau tidak diketahui; (ii) bagaimana Pemrakarsa Proyek menentukan bahwa kebakaran tersebut tanpa sengaja; (iii) apakah Pemrakarsa Proyek telah memiliki laporan Versi 2.1

122


mengenai kebakaran yang disengaja; dan (iv) bahwa

Pemrakarsa

pemberitahuan

dari

Proyek Instansi

belum

menerima

Pemerintah

yang

Berwenang atau Peserta Proyek bahwa kebakaran tersebut mungkin saja telah disengaja. (b) Laporan Kebakaran Alami dari Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa

bahwa

menurut

pendapat

profesionalnya,

kebakaran tersebut tanpa disengaja dan bukan kebakaran karena campur tangan manusia dan bahwa setelah permintaan keterangan dari Instansi Pemerintah yang Berwenang, tidak ada laporan tepercaya mengenai kegiatan pembukaan lahan secara tebas‐bakar dengan sengaja yang menyebabkan kebakaran tersebut. B. Penebangan secara Bebas Dibandingkan dengan tidak Bebas. Penebangan karena campur tangan manusia yang tampak tidak bebas (misalnya pembalakan liar) dapat ditafsirkan sebagai bebas dilakukan apabila Pemrakarsa Proyek telah menyetujui atau membolehkan penebangan tersebut. Sebagai contoh, apabila pembalakan liar dianggap sebagai sepenuhnya tidak bebas, Pemrakarsa Proyek diharapkan secara aktif menentang pembalakan liar tersebut dengan cara: melaporkan secara tepat waktu kegiatan tersebut kepada instansi‐instansi yang secara resmi ditugaskan untuk mencegahnya; (ii) mengirim pemberitahuan mengenai Daerah Proyek bahwa pembalakan liar akan dimejahijaukan; (iii) melakukan tindakan‐tindakan untuk memastikan bahwa personalianya yang ditugaskan untuk mencegah pembalakan liar telah dilatih dengan benar dan diperingatkan untuk dimejahijaukan apabila mereka menerima suap dalam bentuk apa pun karena tidak mencegahnya; (iv) bergiat mengerahkan kerjasama di kalangan Peserta Proyek dalam pencegahan, pemantauan, dan pelaporan pembalakan liar; dan (v) melakukan tindakan pencegahan serupa, termasuk program pemantauan. Tidak dapat disangkal bahwa mungkin sulit untuk membedakan antara tindakan bebas dan tindakan Versi 2.1

123


tidak bebas yang dilakukan oleh Pemrakarsa Proyek atau Peserta Proyek lainnya. Akan tetapi, sejalan dengan janji kesanggupan menurut The RFS™ untuk memastikan bahwa RFS Credits™ berperan sebagai insentif untuk mencapai pengurangan yang dapat dihindari, dan adanya tanda yang dapat ditafsirkan secara logis sebagai bukti penebangan tidak bebas, The RFS™ memungkinkan Proyek mengklaim bahwa penebangan itu tidak bebas dan bahwa oleh karena itu, semestinya tidak diperlakukan sebagai Perubahan yang Merugikan. Untuk membenarkan pengakuan seperti itu, protokol di bawah ini harus diikuti dan Persyaratan‐nya dipenuhi: 1. Dalam setiap Permohonan Verifikasi, Pemrakarsa Proyek harus mengajukan: (a) Keterwakilan oleh pejabat tertinggi dari Pemrakarsa Proyek (misalnya CEO, Mitra Pemimpin, Direktur Pelaksana) dalam kedudukannya sebagai pribadi maupun Pemrakarsa Proyek bahwa penebangan tersebut dilakukan tanpa keterlibatan atau toleransi mereka sejauh yang mampu diketahui dan diyakininya setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik. Keterwakilan ini harus menyatakan secara tegas: (i) tanggal

penebangan

sejauh

yang

mampu

diketahuinya; (ii) apakah penyebab penebangan tersebut diketahui atau tidak diketahui; (iii) tindakan yang dilakukan oleh Pemrakarsa Proyek untuk

mencegah

termasuk

atau

tanggal‐tanggal

menghindari

Penebangan,

dilakukannya

tindakan

tersebut; (iv) apakah dan kapan Pemrakarsa Proyek memiliki laporan mengenai tindakan‐tindakan yang mengarah pada Penebangan; (v) bahwa Pemrakarsa Proyek melaporkan tindakan‐ tindakan yang mengarah pada Penebangan, dan Penebangan itu sendiri, kepada Instansi Pemerintah yang Versi 2.1

124


Berwenang untuk mencegah atau memberi sanksi atas Penebangan tersebut apabila liar; (vi) tindakan‐tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang tempat Pemrakarsa Proyek melaporkan kegiatan dan Penebangan tersebut; dan (vii) bahwa mereka tidak menerima suap, secara langsung atau tidak langsung, dari atau atas nama pelaku Penebangan.

(b) Laporan Penebangan tidak Bebas dari Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa bahwa dalam pendapat profesionalnya: (1) Pemrakarsa Proyek telah sebagian besar mematuhi ER5‐10B(i)‐(v); (2) Bahwa Penebangan yang bersangkutan dilakukan tanpa keikutsertaan atau dibolehkan oleh Peserta Proyek mana pun; dan (3) Bahwa setelah permintaan keterangan dari Instansi Pemerintah

yang

Berwenang,

tidak

ada

laporan

tepercaya bahwa Peserta Proyek mana pun ikut serta atau membolehkan Penebangan yang bersangkutan.

Versi 2.1

125


A1: SITUS WEB THE RAINFOREST STANDARD™ DAN LAMAN WEB PROYEK

TUJUAN: Menjadikan The Rainforest Standard™ dan Proyek yang menerbitkan kredit setransparan mungkin dalam semua hal, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

DASAR PERTIMBANGAN: Kredit yang diterbitkan untuk pengurangan penebangan Biomassa Pohon alam karena campur tangan manusia secara bebas harusnyata, berupa nilai tambah, dan permanen. Disamping itu, kredit harus bermanfaat bagi pihak‐ pihak yang menempati atau menggunakan lahan yang merupakan sumber kredit tersebut – setidaknya pengurangannya tidak lama dan sementara.

Transparansi itu sangat penting untuk memperoleh kepercayaan yang disyaratkan oleh pasar, Peserta Proyek, Instansi Pemerintah yang Berwenang, dan masyarakat untuk mempertahankan pemberian kredit atas berkurangnya penebangan.

The Rainforest Standard™ telah memilih untuk menggunakan internet dalam rangka memaksimalkan transparansi setiap tahap dalam persetujuan Proyek dan setiap aspek dalam pengembangan dan kinerja Proyek.

Untuk mewujudkan transparansi secara maksimal, RFSMU dari The Rainforest Standard™ akan menjalankan sebuah situs web (Situs Web RFS) yang menyediakan dan memperbarui informasi umum mengenai RFS sebagaimana diperinci pada Bagian A1‐1 dan setiap Proyek akan memiliki situs web khusus Versi 2.1

126


(Situs Web Proyek) yang memuat semua informasi mengenai Proyek sejak permulaan proses pengajuan Proyek sampai keadaan mutakhir. PERSYARATAN: A1‐1 Kelengkapan Situs Web RFS A. The Rainforest Standard™, yang telah diperbaiki dan diperbarui

B. Peta lokasi‐lokasi Proyek

C. Daftar induk Proyek‐proyek, termasuk tahap pembangunannya. Setiap Proyek harus didaftar oleh RFSMU selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak pengajuan pertama kalinya Dokumen Awal Pengajuan Proyek

D. Daftar Pakar

E. Daftar Penengah

F. Daftar Organisasi yang Mewakili

G. Kebijakan Data 1. Semua data asli dan metadata yang diperlukan untuk menafsirkan setiap data yang dikutip oleh Pakar dari pihak Pemrakarsa, Pakar yang Ditugaskan, Penengah atau Pemberi Pendapat harus diterbitkan pada laman web Proyek tanpa pembatasan untuk memperoleh ataupun menggunakan data tersebut. 2. Metadata semestinya memenuhi standar yang diperlukan untuk dipahami dan diulangnya kajian tersebut oleh orang lain. 3. Pada umumnya, data yang ditetapkan dalam bentuk tata ruang harus memiliki koordinat geografis secara jelas, yaitu dengan tingkat ketelitian hingga 4 m; tetapi di dalam petak yang ditetapkan, koordinat harus memiliki tingkat ketelitian hingga 0,1 m. Versi 2.1

127


4. Susunan metadata semestinya memenuhi pedoman Bahasa

Metadata Ekologi (EML), dan perlu mencakup tabel‐tabel metadata berformat baku. H. Kebijakan Kekayaan Intelektual 1. Tidak boleh melanggar hak cipta, kekayaan intelektual atau undang‐undang atau peraturan tentang hak pribadi sebagaimana diundangkan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang. 2. Kebijakan Kekayaan Intelektual akan dipasang pada Situs Web RFS.

I. Catatan tentang Pendaftaran, Pengalihan, dan Penghentian Kredit, termasuk harga masing‐masing pengalihan yang dilaporkan.

J. Tampilan lain akan ditambahkan dari waktu ke waktu.

A1‐2 Kelengkapan Laman Web Proyek

A. Laman Web Proyek harus dibuat oleh RFSMU selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak pengajuan pertama kalinya Dokumen Awal Pengajuan Proyek oleh Proyek.

B. Dokumen Awal Pengajuan Proyek: Semua dokumen yang dibutuhkan (lihat Tambahan A: Dokumen Pengajuan Proyek) harus dipasang sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana diatur pada Protokol Pengesahan Proyek.

C. Dokumen Akhir Pengajuan Proyek: Semua dokumen yang dibutuhkan (lihat Tambahan A: Dokumen Pengajuan Proyek) harus dipasang sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana diatur pada Protokol Pengesahan Proyek.

D. Pemberi Pendapat dan Pendapat Masyarakat pada: 1. Dokumen Awal Pengajuan Proyek Versi 2.1

128


2. Dokumen Akhir Pengajuan Proyek 3. Kegiatan Proyek 4. Permohonan Verifikasi E. Sertifikat Pengesahan F. Permohonan Verifikasi G. Sertifikat Verifikasi H. Informasi tentang Rekening Kredit 1. Kredit yang dimohonkan untuk diverifikasi (menurut permohonan dan secara keseluruhan) 2. Kredit terverifikasi (menurut permohonan dan secara keseluruhan) 3. Kredit yang ditangguhkan, apabila ada (menurut permohonan dan secara keseluruhan) 4. Kredit yang tersedia untuk dialihkan 5. Kredit

yang

dialihkan

(menurut

permohonan

dan

secara

keseluruhan) 6. Kredit yang dihentikan (menurut permohonan dan secara keseluruhan)

Versi 2.1

129


A2: PEMENUHAN TERHADAP PERSYARATAN: PAKAR, ORGANISASI YANG MEWAKILI, PEMBERI TANGGAPAN, PENENGAH

TUJUAN: Prosedur pengesahan dan verifikasi RFS yang tepercaya dan dapat dilaksanakan. Mengurangi lamanya dan ketidakpastian pengesahan dan pemeriksaan. Mengurangi biaya pengesahan dan verifikasi.

DASAR PERTIMBANGAN: Untuk memaksimalkan Kepercayaan dan Kepraktisan, dalam menentukan pemenuhan Persyaratan RFS, The RFS™ mengandalkan pada bauran yang rapi dari Keterwakilan Pemrakarsa Proyek dan Pengembang Proyek, Pakar Pemrakarsa Proyek, Pakar independen, Pendapat Masyarakat, Penengah independen, Organisasi yang Mewakili, Pendapat Hukum, dan Instansi Pemerintah yang Berwenang.19

Secara

umum,

pendekatan

menyeluruh

untuk

memastikan

pemenuhan

Persyaratan RFS adalah proses baku yang dibatasi oleh waktu dan terdiri atas banyak tahapan yang dimulai dengan Pemrakarsa Proyek dan setiap Pengembang Proyek yang mungkin telah dipekerjakannya.20 Dalam hal tertentu dalam Persyaratan (misalnya: peta; Peserta Proyek; Pemegang Hak De Facto; banyaknya CO2e; perubahan‐perubahan yang diprakirakan dan nyata; Tolok Ukur QOL dan perubahan‐perubahannya; Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati dan perubahan‐perubahannya; Nilai Tambah; dan Pengurangan Emisi 19

Perusahaan pakar “serbabisa” sebagai pihak ketiga, misalnya sebagaimana digunakan oleh Badan Pelaksana yang Ditunjuk untuk pemeriksaan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM), yang laik untuk semua ranah RFS (sosial budaya; hukum; ekonomi; keanekaragaman hayati; pengindraan jauh dan penghitungan karbon) biasanya sulit ditemui dan memenuhi syarat. 20 Prosedur umum pengesahan Proyek dapat dilihat pada Bagian A3. Adapun prosedur umum verifikasi RFS Credits™ dapat dilihat pada Bagian A4.

Versi 2.1

130


Permanen), Pemrakarsa Proyek bertanggung jawab untuk menyusun informasi yang disyaratkan (biasanya dalam bentuk Laporan), termasuk mempekerjakan para pakar untuk menyusun informasi tersebut. Disamping menyediakan dan mendukung informasi untuk memenuhi Persyaratan, Pemrakarsa Proyek, Pengembang Proyek dan para pakarnya disyaratkan untuk membuat pernyataan keterwakilan tertulis (biasanya termasuk keterwakilan pribadi pejabat tertinggi atau perorangan pada badan‐badan tersebut), bahwa informasi ini lengkap dan cermat.

Informasi yang dihasilkan oleh Pemrakarsa Proyek (dalam Dokumen Pengajuan Proyek Awal dan Akhir) dipasang pada Situs Web RFS dan Laman Web Proyek. Setiap orang atau badan (Pemberi Pendapat) dapat saja kemudian memberi pendapat atas setiap hal dalam Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir (Pendapat Masyarakat).

Apabila Pendapat Masyarakat membantah informasi yang disediakan pada Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir, Pemrakarsa Proyek dapat memperbaiki informasinya apabila meyakini bahwa Pendapat Masyarakat tersebut benar. Apabila Pemrakarsa Proyek memutuskan untuk tidak memperbaikinya, seorang Penengah ditunjuk untuk menyelesaikan ketidaksepakatan tersebut.

Dalam hal‐hal tertentu21, seorang Pakar yang Ditugaskan ditunjuk secara otomatis untuk memeriksa informasi dari Pemrakarsa Proyek, terlepas dari apa pun Pendapat Masyarakat.

Sistem informasi Pemrakarsa Proyek yang diperiksa oleh Pemberi Pendapat, Penengah, dan Pakar yang Ditugaskan disimpan selama Masa Proyek, termasuk untuk setiap Permohonan Verifikasi.

Persyaratan berikut memerinci prosedur umum. 21

Sebagai contoh, apabila Pemrakarsa Proyek mengusulkan pilihan mekanisme lain untuk pengurangan emisi permanen (ER5‐9); atau apabila Pemrakarsa Proyek ingin menggunakan data Kebocoran selain pengurang baku (ER4‐5).

Versi 2.1

131


PERSYARATAN: A2‐1 Pemberi Pendapat dan Pendapat Masyarakat Sebagai bagian dari bauran yang rapi mengenai informasi Proyek yang disediakan oleh Pemrakarsa Proyek, Pakar, Organisasi yang Mewakili, dan Instansi Pemerintah yang Berwenang, The RFS™ mendorong Pendapat Masyarakat untuk menilai secara kritis dokumen‐dokumen Proyek yang telah diajukan sesuai dengan Persyaratan RFS. Pemberi Pendapat boleh juga memberi pendapat mengenai kegiatan‐kegiatan Proyek setiap saat selama Masa Proyek dan Masa Pengurangan Emisi Permanen; dan dalam menanggapi Permohonan Verifikasi beserta dokumentasi pendukungnya. Cara memberi Pendapat terutama dengan menggunakan web, dengan memanfaatkan sebanyak‐banyaknya informasi Proyek yang disediakan pada Situs Web RFS dan Laman Web Proyek. A. Pemberi Pendapat: 1. Pihak‐pihak yang boleh memberi Pendapat Masyarakat (yaitu yang pendapatnya akan dipasang pada Laman Web Proyek), termasuk setiap orang atau organisasi yang menyebutkan identitas lengkapnya, yaitu nama, alamat, dan cara menghubungi yang dapat diverifikasi (surat; telepon; internet; penyerahan langsung kepada pribadi). a. Semua Peserta Proyek akan diberi tahu secara otomatis kapan saja dokumen yang disyaratkan diajukan dan dipasang. b. Setiap orang atau organisasi yang meminta diberi tahu mengenai pemasangan dokumen melalui alamat internet yang benar dan dapat diverifikasi, yang mengajukan tautan untuk memasang secara otomatis atau setidaknya meminta diberi tahu melalui internet, akan diberi tahu secara otomatis kapan saja dokumen yang disyaratkan diajukan dan dipasang. 2. Pihak‐pihak yang tidak laik untuk memberi Pendapat Masyarakat (yaitu yang pendapatnya tidak akan dipasang pada Laman Web Proyek dan yang pendapatnya dianggap tidak tepat untuk mengajukan Ketidaksepakatan atas Pendapat) mencakup setiap orang atau organisasi:

a. Yang telah diputuskan bertentangan dengan Ketidaksepakatan Versi 2.1

132


atas Pendapat sebanyak tiga kali berturut‐turut; b. Yang telah melanggar aturan atau peraturan mana pun dari Instansi Pemerintah yang Berwenang dalam hal informasi yang disampaikan; c. Yang Pendapat‐nya melanggar kesepakatan kerahasiaan mana pun; d. Yang setidaknya melanggar aturan kesopanan yang ditetapkan oleh RFSMU dari waktu ke waktu dan diterbitkan pada Situs Web RFS, termasuk persyaratan untuk melakukan Keterwakilan Pribadi dan untuk mengganti rugi dan tidak menyebabkan RFSMU dan pihak‐pihak yang ditunjuknya terbebani biaya atau pengeluaran yang terkait dengan Pendapat tersebut; atau e. Yang Pendapat‐nya diberikan tanpa nama atau tanpa identitas dan alamat email yang dapat diverifikasi.

B. Masa Pendapat Masyarakat: 1. Apabila terkait dengan Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir, 90 hari sejak tanggal pemasangan dokumen. 2. Apabila terkait dengan Permohonan Verifikasi, 30 hari sejak pemasangan Permohonan Verifikasi. 3. Apabila terkait dengan kegiatan Proyek, tanpa batas waktu.

C. Ketidaksepakatan atas Pendapat dan Persetujuan atas Pendapat didefinisikan untuk dapat dilaksanakan. 1. Ketidaksepakatan atas Pendapat muncul ketika Pemberi Pendapat tidak setuju dengan dokumentasi Pemrakarsa Proyek yang diserahkan dalam rangka mendukung pemenuhan Persyaratan dalam hal: a. Memadainya data dalam hal kelengkapan atau kecermatannya; atau b. Kesimpulan dari data. 2. Semua Pendapat Masyarakat harus memerinci apa yang diperselisihkan Versi 2.1

133


pada ruang yang diperuntukkan maksud tersebut di Situs Web RFS. 3. “Persetujuan

atas

Pendapat”

didefinisikan

sebagai

ketiadaan

Ketidaksepakatan atas Pendapat yang tercatat pada ruang di Situs Web RFS yang diperuntukkan maksud tersebut selama Masa Pendapat Masyarakat.

A2‐2 Penyelesaian Ketidaksepakatan atas Pendapat. Segera setelah Ketidaksepakatan atas Pendapat tercatat pada Situs Web RFS, protokol berikut ditindaklanjuti untuk menyelesaikannya. A. Selambat‐lambatnya 30 hari sejak pengajuan Ketidaksepakatan atas Pendapat, Pemrakarsa Proyek (atau Pakar dari pihak Pemrakarsa, tergantung pada Persyaratan tertentu) harus menanggapi ketidaksepakatan dari Pemberi Pendapat pada ruang yang disediakan untuk keperluan tersebut di Situs Web RFS (Tanggapan Proyek). Lama dan cakupan Tanggapan Proyek merupakan kewenangan penuh dari Pemrakarsa Proyek. 1.

Apabila

Tanggapan

Proyek

tidak

diajukan

dalam

30

hari,

Ketidaksepakatan atas Pendapat harus dianggap terselesaikan dengan mendukung Pemberi Pendapat dan dokumen yang dirujuk di situ harus dianggap tidak memenuhi Persyaratan Proyek dan tidak memadai untuk pengesahan ataupun verifikasi, tergantung mana yang berlaku. 2. Apabila Tanggapan Proyek menyatakan bahwa Pemberi Pendapat benar, Pemrakarsa Proyek harus menyesuaikan dokumen‐dokumen terkait sebagaimana mestinya, Ketidaksepakatan atas Pendapat harus dianggap terselesaikan, dan ditutup.

B. Selambat‐lambatnya 30 hari sejak pengajuan Tanggapan Proyek, Pemberi Pendapat harus memberi Tanggapan dari Pemberi Pendapat yang harus menyatakan secara tegas apakah sepakat dengan Tanggapan Proyek, atau tidak sepakat dengan Tanggapan Proyek, beserta alasannya. 1. Apabila Tanggapan dari Pemberi Pendapat sepakat dengan Tanggapan Proyek, ketidaksepakatan harus dianggap ditutup dan dokumen telah memenuhi syarat mengenai persoalan tersebut. Versi 2.1

134


2. Apabila Tanggapan dari Pemberi Pendapat tidak sepakat dengan Tanggapan Proyek, ketidaksepakatan harus dianggap masih ada dan persoalan tersebut ditangani oleh seorang Penengah berdasarkan Protokol Penengah. 3. Apabila Tanggapan dari Pemberi Pendapat tidak diajukan dalam 30 hari sejak Tanggapan Proyek, ketidaksepakatan harus dianggap ditutup dan dokumen telah memenuhi Persyaratan Proyek mengenai persoalan tersebut.

A2‐3 Protokol Penengah. Apabila Ketidaksepakatan dari Pemberi Pendapat masih ada berdasarkan A2‐2B2, ketidaksepakatan harus pada akhirnya diselesaikan oleh seorang Penengah berdasarkan Protokol Penengah sebagaimana dijelaskan setelah ini. A. Penengah sebenarnya adalah seorang Pakar sebagaimana didefinisikan pada A2‐5 yang perannya adalah bertindak selaku Penengah berdasarkan Protokol Penengah.

B. Selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak menerima Tanggapan dari Pemberi Pendapat yang tidak sepakat dengan Tanggapan Proyek, RFSMU harus memberi tahu Pakar berikutnya yang semestinya bertugas berdasarkan aturan sebagaimana dijelaskan pada A2‐5D mengenai penugasannya. Apabila Pakar tersebut tidak menerima penugasan itu selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan, Pakar tersebut harus ditempatkan pada deretan terendah dalam Daftar Pakar, dan Pakar berikutnya ditetapkan sebagai Penengah. Penengah tersebut diberi imbalan sama dengan apabila dia bertindak selaku seorang Pakar.

C. Selambat‐lambatnya 30 hari sejak menerima penugasan sebagai Penengah: 1. Penengah harus memeriksa dokumen dan data yang hanya berkenaan dengan Ketidaksepakatan atas Pendapat: Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir, Ketidaksepakatan atas Pendapat, Tanggapan Proyek, dan Tanggapan dari Pemberi Pendapat. Penengah tidak boleh meminta atau mensyaratkan data atau informasi tambahan; dibatasi pada apa yang Versi 2.1

135


sebelumnya telah disajikan dan tersedia pada Situs Web RFS. 2. Penengah harus menerbitkan Putusan Penengah yang mendukung Pemrakarsa Proyek atau Pemberi Pendapat. a. Putusan Penengah dibatasi untuk memilih antara Pemrakarsa Proyek dan Pemberi Pendapat dan tidak boleh menawarkan kesepakatan atau pilihan penyelesaian lain. b. Atas kewenangan penuh Penengah, Putusan Penengah boleh saja menjelaskan dasar penetapan putusannya.

D. Hasil Protokol Penengah 1. Apabila

Putusan

Penengah

mendukung

Pemrakarsa

Proyek,

Ketidaksepakatan atas Pendapat harus dianggap terselesaikan, dan ditutup. 2. Apabila Putusan Penengah mendukung Pemberi Pendapat, dan Pemrakarsa Proyek harus menyesuaikan dokumen terkait sebagaimana mestinya, Ketidaksepakatan atas Pendapat harus dianggap terselesaikan, dan ditutup. 3. Apabila Putusan Penengah mendukung Pemberi Pendapat, dan Pemrakarsa Proyek tidak menyesuaikan dokumen terkait sebagaimana mestinya selambat‐lambatnya 30 hari sejak Putusan Penengah, dokumen yang dirujuk di situ harus dianggap tidak memenuhi Persyaratan Proyek dan tidak memadai untuk pengesahan ataupun verifikasi, tergantung mana yang berlaku.

A2‐4 Pemeriksaan Otomatis. Dalam hal‐hal tertentu (lihat bab Persyaratan dan Tambahan D yang berjudul Daftar Tugas Pakar dan Penengah), informasi Pemrakarsa Proyek akan diperiksa secara otomatis oleh seorang pakar yang ditugaskan (Pakar yang Ditugaskan) sesuai dengan praktik‐praktik sebagaimana dijelaskan di bawah ini dan pada Subbagian A2‐3, tetapi tunduk pada alternatif jadwal waktu yang diberikan pada Persyaratan khusus. Apabila Pemeriksaan Otomatis dijabarkan pada Persyaratan RFS mana pun: A. Selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak berakhirnya Masa Pendapat Masyarakat

terkait, semua analisis dan pendapat yang dipasang harus diajukan kepada Pakar Versi 2.1

136


yang Ditugaskan. B. Pakar yang Ditugaskan harus merupakan pakar berikutnya pada Daftar Pakar The RFS™ dengan Persyaratan minimum sebagaimana dikutip pada Tambahan E yang berjudul Persyaratan Pakar dan Penengah. C. Selambat‐lambatnya 30 hari sejak pengajuan kepada Pakar yang Ditugaskan, Pakar yang Ditugaskan harus menerbitkan temuannya mengenai apakah bukti yang diajukan oleh Pemrakarsa Proyek cukup jelas dan meyakinkan untuk membenarkan klaim Pemrakarsa Proyek. Temuan Pakar yang Ditugaskan harus bersifat tetap, dan Pemrakarsa Proyek harus terikat dengan temuan Pakar yang Ditugaskan tersebut.

A2‐5 Daftar Pakar. Situs Web RFS menyediakan sebuah daftar Pakar yang berisi pakar‐ pakar yang telah memenuhi persyaratan minimum terkait dengan tugas yang Pakar dibutuhkan untuk ditugaskan (lihat Tambahan E yang berjudul Persyaratan bagi Pakar dan Penengah).22 A. Persyaratan Minimum bagi Pakar: 1. Pendidikan, pengalaman, publikasi, kedudukan, dan persyaratan‐ persyaratan lain sebagaimana dikutip pada Tambahan E atau bagian‐bagian khusus yang menyebutkan Pakar. 2. Kesepakatan dengan RFS untuk melaksanakan tugas‐tugas yang pakar tersebut telah memenuhi persyaratan minimum berdasarkan jadwal waktu yang diatur pada The RFS™ dan tarif imbalan baku RFS yang diterbitkan.

B. Imbalan Pakar yang Ditugaskan. Imbalan Pakar yang Ditugaskan untuk setiap tugas ditetapkan dan diterbitkan pada Situs Web RFS. 1. Tarif ditetapkan oleh RFSMU dan disepakati oleh para Pakar yang Ditugaskan. 2. Tarif boleh saja berbeda menurut Persyaratan Minimum dan boleh disesuaikan dari waktu ke waktu (lihat Situs Web RFS mengenai tarif 22

Bagian ini tidak berlaku bagi Pakar dari pihak Pemrakarsa yang dipilih oleh Pemrakarsa Proyek berdasarkan Persyaratan pada Bagian tersebut yang mempekerjakan Pakar dari pihak Pemrakarsa. (Lihat Tambahan E yang berjudul “Daftar Persyaratan Pakar dan Penengah.”)

Versi 2.1

137


mutakhir). 3. Imbalan dibayar oleh Pemrakarsa Proyek sesuai dengan kesepakatan imbalan dalam bentuk sebagaimana ditetapkan pada Formulir A2‐5.

C. Sistem Pergiliran dalam Pemilihan Pakar yang Ditugaskan. Bagian ini dirancang untuk menghindari kesan “membeli pakar”. 1. Setiap Pakar yang telah memenuhi syarat untuk suatu Tugas harus ditempatkan pada daftar Pakar yang berkompeten untuk Tugas tersebut. Berdasarkan persyaratan, para Pakar baru ditempatkan di peringkat bawah daftar tersebut. 2. Apabila seorang Pakar harus dipilih dari Daftar Pakar untuk melaksanakan suatu fungsi, Pakar di peringkat atas daftar tersebut diminta untuk menerima penugasan. 3. Setelah menyelesaikan penugasan, Pakar tersebut ditempatkan di peringkat bawah Daftar Pakar. 4. Apabila Pakar yang Ditugaskan menolak penugasan, Pakar tersebut ditempatkan di peringkat bawah Daftar Pakar. 5. Apabila Pakar yang Ditugaskan gagal menyelesaikan penugasan yang telah diterimanya dalam waktu yang disediakan, Pakar yang Ditugaskan tersebut diberhentikan dari penugasan dan ditempatkan di peringkat bawah Daftar Pakar. 6. Apabila Pakar yang Ditugaskan gagal menyelesaikan penugasan yang telah diterimanya dalam waktu yang disediakan untuk kedua kalinya, Pakar yang Ditugaskan tersebut diberhentikan dari penugasan dan dihapus dari Daftar Pakar selama jangka waktu lima tahun. 7. Setiap Pakar yang telah bertindak sebagai Pakar dari pihak Pemrakarsa Proyek dinyatakan tidak laik untuk ditempatkan pada Daftar Pakar selama 12 bulan tepat setelah kegiatan terakhirnya berkenaan dengan tugas‐ tugasnya untuk Pemrakarsa Proyek atau Pengembang Proyek. a. Sebelum ditempatkan (atau ditempatkan kembali) pada Daftar Pakar, Pakar harus menunjukkan kepada RFSMU tanggal kegiatan Versi 2.1

138


terakhirnya berkenaan dengan tugas‐tugasnya untuk Pemrakarsa Proyek atau Pengembang Proyek. b. Setelah berakhirnya masa ketidaklaikan selama 12 bulan, Pakar tersebut harus ditempatkan di peringkat bawah Daftar Pakar.

A2‐6 Laporan Pakar A. Laporan Pakar Proyek. Isi semua laporan menjadi milik bersama Pakar dan atau Pemrakarsa Proyek (sebagaimana kesepakatan di antara mereka secara tersendiri), yang tunduk pada hak RFSMU untuk menerbitkan semua isi dan dokumen pendukung berdasarkan izin cuma‐cuma, terus berlaku, dan tidak dapat dibatalkan.

B. Laporan Penengah dan Pakar yang Ditugaskan. 1. Laporan Penengah dan Pakar yang Ditugaskan menjadi milik RFSMU yang harus menerbitkan semua isi dan dokumen pendukung pada Situs Web Proyek. 2. Jadwal waktu a. Penyelesaian dan penyerahan Laporan Penengah dan Pakar yang Ditugaskan harus memenuhi jadwal waktu sebagaimana diatur pada Persyaratan terkait; waktu merupakan penentu. b. Kegagalan dalam memenuhi jadwal waktu yang disyaratkan menyebabkan dikenakannya sanksi menurut jadwal (pengurangan emisi dengan pemberian imbalan) berdasarkan seberapa terlambat pemenuhan syaratnya. c. Pada umumnya, apabila jadwal waktu penyelesaian dan penyerahan terlambat sebesar 100%, Pakar akan dianggap telah gagal

dalam

bekerja,

dan

Pakar

lain

akan

dipilih

menyelesaikan Tugas tersebut.

Versi 2.1

139

untuk


Kotak 4: Jangka Waktu mengenai Ketidaksepakatan atas Pendapat [revisi terjemahan terlampir]

Versi 2.1

140


A3: PROTOKOL PENGESAHAN PROYEK TUJUAN: Menyediakan metode tepercaya dan hemat kepada Pemrakarsa Proyek untuk mendokumentasikan pemenuhan Persyaratan RFS atas Proyek‐nya.

Mematuhi jadwal waktu ketat untuk memberi tanggapan kepada Pemrakarsa Proyek.

Memastikan pemenuhan Persyaratan RFS.

DASAR PERTIMBANGAN: Persyaratan pada Bagian ini dirancang untuk kedua hal berikut, yaitu: Memastikan kepada Pemegang Hak dan masyarakat umum bahwa setiap Proyek yang menerima RFS Credits™ telah memenuhi Persyaratan RFS dan tetap memenuhinya; dan

Memberi Pemrakarsa Proyek proses hemat dan dibatasi oleh waktu untuk menunjukkan pemenuhan terhadap Persyaratan RFS.

PERSYARATAN: A3‐1 Dokumen Awal Pengajuan Proyek A. Semua Dokumen Awal Pengajuan Proyek harus diajukan kepada RFSMU, yang disertai dengan: 1. Pemberitahuannya yang bertanggal mengenai pengajuan Dokumen Awal Pengajuan Proyek; dan 2. semua retribusi yang diatur pada Bagian A8‐B1. B. Selambat‐lambatnya 15 hari kerja sejak diterimanya pengajuan Dokumen Versi 2.1

141


Awal Pengajuan Proyek, RFSMU harus menyerahkan dan memasang daftar periksa (lihat Tambahan F: Daftar Periksa Pengajuan Proyek) yang menunjukkan Persyaratan mana yang telah diajukan dan mana yang belum. Daftar Periksa Pengajuan Proyek harus diperbarui setiap 30 hari sekali.

A3‐2 Dokumen Akhir Pengajuan Proyek A. Semua Dokumen Akhir Pengajuan Proyek harus diajukan kepada RFSMU, yang disertai dengan: 1. Pemberitahuannya yang bertanggal mengenai pengajuan Dokumen Akhir Pengajuan Proyek; dan 2. semua retribusi yang diatur pada Bagian A8‐B2.

B. Selambat‐lambatnya 20 hari kerja sejak pengajuan Dokumen Penyerahan Proyek Akhir, RFSMU harus menyerahkan dan memasang daftar periksa (lihat Tambahan F: Daftar Periksa Penyerahan Proyek Akhir) yang menunjukkan Persyaratan mana yang telah terpenuhi dan mana yang belum. Daftar Periksa Pengajuan Proyek harus diperbarui setiap 30 hari sekali.

A3‐3 Sertifikat Pengesahan. Selambat‐lambatnya 20 hari kerja sejak penyelesaian Dokumen Akhir Pengajuan Proyek berdasarkan Persyaratan RFS, RFSMU harus menerbitkan Sertifikat Pengesahan, yang harus dipasang pada Situs Web RFS. Sertifikat Pengesahan harus menyatakan Tanggal Pengesahan (yaitu tanggal diselesaikannya Dokumen Akhir Pengajuan Proyek).

A3‐4 Kunjungan Lapangan A. Pakar yang Ditugaskan, Penengah. Berdasarkan pemberitahuan logis sebelumnya kepada Pemrakarsa Proyek, setiap Pakar yang Ditugaskan atau Penengah boleh mengunjungi lapangan, apabila menurut pertimbangannya sendiri, kunjungan tersebut diperlukan untuk menjalankan tugas‐tugasnya berdasarkan The RFS™. Dengan mengajukan Dokumen Pengajuan Proyek Awal dan Akhir‐nya, Pemrakarsa Proyek sepakat untuk bekerjasama sepenuhnya Versi 2.1

142


dengan Pakar dalam memberinya kemudahan memasuki Daerah Proyek sebagaimana

dimohonkan

selama

waktu

yang

dibutuhkan

untuk

menyelesaikan penyelidikannya. Biaya dan pengeluaran untuk kunjungan lapangan tersebut harus ditanggung oleh Pemrakarsa Proyek, dibayar di depan sejak menerima pemberitahuan dari Pakar bersama RFSMU yang menjelaskan kunjungan lapangan tersebut, lamanya, dan pengeluarannya. B. Pemrakarsa Proyek dapat memohon kunjungan lapangan dilaksanakan oleh Pakar yang Ditugaskan atau Penengah pada waktu yang dapat diterima oleh keduanya. Biaya dan pengeluaran kunjungan lapangan yang diprakarsai oleh Pemrakarsa harus disepakati bersama dan ditanggung oleh Pemrakarsa Proyek, dibayar di depan.

Versi 2.1

143


A4: PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI (MRV) TUJUAN:

Menyediakan metode tepercaya dan hemat kepada Pemrakarsa Proyek untuk memverifikasi

pengurangan

CO2e

dan

pemenuhan

Persyaratan

keanekaragaman hayati dan QOL yang memberi hak atas RFS Credits™.

Mematuhi jadwal waktu ketat untuk menyiapkan permohonan pemeriksaan verifikasi Pemrakarsa Proyek.

DASAR PERTIMBANGAN:

Persyaratan pada Bagian ini dirancang untuk kedua hal berikut, yaitu: Memastikan kepada Pemegang Hak dan masyarakat umum bahwa setiap Proyek yang memperoleh RFS Credits™ telah memenuhi Persyaratan RFS mengenai pengurangan CO2e, dan memenuhi kewajiban keanekaragaman hayati dan QOL.

Memberi Pemrakarsa Proyek proses hemat dan dibatasi oleh waktu untuk menunjukkan pemenuhannya terhadap Persyaratan RFS.

PERSYARATAN:

A4‐1 Protokol Pemantauan dan Pelaporan diuraikan pada bagian‐bagian Persyaratan masing‐masing dan harus dipenuhi sebelum penyerahan setiap Permohonan Verifikasi.

A4‐2 Verifikasi A. Permohonan Verifikasi. 1. Pemrakarsa Proyek harus mengajukan Permohonan Verifikasi yang mencakup semua dokumen yang diperlukan untuk Verifikasi Kredit menurut Persyaratan pada semua Bagian The RFS™ (lihat Tambahan A, Versi 2.1

144


Daftar Dokumen Penyerahan Proyek). Permohonan Verifikasi hanya dianggap diajukan apabila semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan; penyerahan sebagian dokumen tidak dibolehkan. 2. Permohonan Verifikasi harus menyatakan Tanggal Verifikasi, yaitu tanggal ditetapkannya oleh Pemrakarsa Proyek sebagai tanggal Verifikasi Kredit yang harus dianggap telah terjadi untuk keperluan penghitungan RFS Credits™, pemenuhan Kualitas Hidup, pemenuhan Keanekaragaman Hayati, dan hal‐hal terkait lainnya.

B. Verifikasi 1. RFSMU harus memasang Permohonan Verifikasi selambat‐lambatnya 15 hari kerja sejak diterimanya. 2. Masa Pendapat Masyarakat selama 30 hari harus dimulai sejak tanggal pemasangan Permohonan Verifikasi. 3. Apabila terjadi Ketidaksepakatan atas Pendapat, ketentuan pada A2‐2

(Penyelesaian

Ketidaksepakatan

atas

Pendapat)

harus

diberlakukan. 4. Selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak Permohonan Verifikasi, RFSMU harus menunjuk Pakar yang Ditugaskan yang tepat dari Daftar Pakar untuk mengesahkan Permohonan Verifikasi. 5. Selambat‐lambatnya 15 hari kerja sejak penunjukannya, Pakar yang Ditugaskan harus menerbitkan Temuan Verifikasi‐nya, yang harus dipasang selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak diterbitkannya Temuan Verifikasi. 6. Pemrakarsa Proyek harus mencadangkan 15 hari kerja untuk menerima atau membantah Temuan Verifikasi secara tertulis secara keseluruhan atau sebagian. a. Apabila Pemrakarsa Proyek menerima Temuan Verifikasi secara

keseluruhan,

jumlah

RFS

Credits™

sebagaimana

dijelaskan pada Permohonan Verifikasi harus diterbitkan sesuai dengan ketentuan pada Bagian A6. Versi 2.1

145


b. Apabila Pemrakarsa Proyek membantah Temuan Verifikasi secara keseluruhan atau sebagian, maka harus memerinci perbedaannya dengan Temuan Verifikasi dalam Pemberitahuan Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi yang diajukan selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak dipasangnya Temuan Verifikasi. c. Selambat‐lambatnya

10

hari

kerja

sejak

diajukannya

Pemberitahuan Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi, seorang Penengah harus ditunjuk berdasarkan Daftar Pakar. d. Selambat‐lambatnya 15 hari kerja sejak penunjukannya, Penengah harus memeriksa dokumen Permohonan Verifikasi dan Temuan Verifikasi dan memberi putusannya dalam Laporan Akhir Verifikasi, yang harus memilih antara Temuan Verifikasi atau

jumlah

atau

kedudukannya

dalam

Pemberitahuan

Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi.

C. Sertifikat Verifikasi harus diterbitkan selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak: 1. Temuan Verifikasi apabila dapat diterima secara keseluruhan oleh Pemrakarsa Proyek; atau 2. Laporan Akhir Verifikasi apabila Pemberitahuan Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi telah diajukan.

A4‐3 Kunjungan Lapangan: A. Pakar yang Ditugaskan, Penengah. Berdasarkan pemberitahuan logis di depan kepada Pemrakarsa Proyek, setiap Pakar yang Ditugaskan atau Penengah boleh mengunjungi lapangan, apabila menurut pertimbangannya sendiri, kunjungan tersebut diperlukan untuk menjalankan tugas‐tugasnya dalam memverifikasi berdasarkan The RFS™. Dengan mengajukan Permohonan Verifikasi‐nya, Pemrakarsa Proyek sepakat untuk bekerjasama sepenuhnya dengan Pakar dalam memberinya kemudahan memasuki Daerah Proyek Versi 2.1

146


sebagaimana

dimohonkan

selama

waktu

yang

dibutuhkan

untuk

menyelesaikan penyelidikannya. Biaya dan pengeluaran untuk kunjungan lapangan tersebut harus ditanggung oleh Pemrakarsa Proyek, dibayar di depan sejak menerima pemberitahuan dari Pakar bersama RFSMU yang menegaskan kunjungan lapangan tersebut, lamanya, dan pengeluarannya. B. Pemrakarsa Proyek dapat memohon agar kunjungan lapangan dilaksanakan oleh Pakar yang Ditugaskan atau Penengah pada waktu yang dapat diterima oleh keduanya. Biaya dan pengeluaran kunjungan lapangan yang diprakarsai oleh Pemrakarsa harus disepakati bersama dan ditanggung oleh Pemrakarsa Proyek, dibayar di depan.

A4‐4 Verifikasi yang Ditangguhkan (QOL; Keanekaragaman Hayati). Apabila Verifikasi yang Ditangguhkan muncul berdasarkan Bagian S3‐2E, B1‐4E atau bagian lain yang mungkin ada perihal itu, Sertifikat Verifikasi harus diterbitkan yang memerinci jumlah kredit terverifikasi yang telah ditangguhkan.

Versi 2.1

147


A5: MASA PEMBERIAN KREDIT, MASA PROYEK, MASA PENGURANGAN EMISI PERMANEN TUJUAN: Menetapkan Masa Pemberian Kredit, Masa Proyek, dan Masa Pengurangan Emisi Permanen dan memperjelas perbedaan satu sama lain.

Membuat protokol baku untuk menetapkan kapan sebuah Proyek harus dianggap dihentikan. DASAR PERTIMBANGAN: Masa Pemberian Kredit, Masa Proyek, dan Masa Pengurangan Emisi Permanen dapat tumpang‐tindih dalam hal lamanya dan artinya. Persyaratan dirancang untuk memperjelas perbedaan satu sama lain.

Untuk menerapkan mekanisme Tanggung‐gugat Pasca‐Proyek, mutlak untuk mampu tanpa memihak menetapkan tanggal dihentikannya Proyek. Protokol telah ditetapkan dalam Persyaratan di bawah ini untuk mencapai tujuan tersebut. PERSYARATAN: A5‐1 Masa Pemberian Kredit A. Masa Pemberian Kredit didefinisikan sebagai masa di antara dua Tanggal Verifikasi. Ini adalah masa setelah diterbitkannya RFS Credits™ berdasarkan setiap Permohonan Verifikasi tertentu. Dengan demikian, lama suatu Masa Pemberian Kredit dapat beragam yang tergantung pada selang waktu antara dua Permohonan Verifikasi.

B. Tidak ada batas jumlah Masa Pemberian Kredit yang dapat terjadi selama suatu Masa Proyek.

Versi 2.1

148


A5‐2 Masa Proyek: Jangka waktu bertahun‐tahun sejak Tanggal Mulai Proyek dan berakhir pada Tanggal Berakhir Proyek. A. Tanggal Mulai Proyek: Hari ke‐61 sejak Tanggal Pengesahan Proyek.

B. Berakhirnya Proyek 1. Tanggal Berakhir Proyek a. Pemrakarsa Proyek, berdasarkan kewenangan penuhnya, harus menetapkan Tanggal Berakhir Proyek dalam Dokumen Akhir

Pengajuan

Proyek

‐nya

dengan

menyertakan

Pemberitahuan Tanggal Berakhir Proyek. Penetapan tersebut harus

mengikat,

kecuali

jika

dan

sampai

disesuaikan

berdasarkan A5‐2‐B1b di bawah ini. b. Revisi Tanggal Berakhir Proyek: Setiap saat selama Masa Proyek, Pemrakarsa Proyek dapat merevisi penetapan semula mengenai Tanggal Berakhir Proyek dengan menerbitkan Revisi Pemberitahuan Tanggal Berakhir Proyek, dengan ketentuan bahwa revisi tersebut: 1. secara tertulis dibuat dalam bentuk yang diatur pada Bagian ini; 2. mengusulkan Revisi Tanggal Berakhir Proyek karena lebih dari 12 bulan sejak tanggal diserahkannya pemberitahuan; 3. disertai dengan bukti dokumen bahwa sebelum menyerahkan pemberitahuan, semua Pemegang Hak diberi tahu mengenai Revisi Tanggal Berakhir Proyek dengan cara yang diatur menurut undang‐undang apabila

kesepakatan

tertulis

telah

dibuat

antara

Pemrakarsa Proyek dan Pemegang Hak; dan 4. disertai dengan Keterwakilan oleh Pemrakarsa Proyek bahwa perubahan Tanggal Berakhir Proyek tidak Versi 2.1

149


melanggar kesepakatan mana pun yang ada dengan Pemrakarsa Proyek sebagai salah satu pihak ataupun melanggar undang‐undang atau peraturan mana pun. 2.

Penelantaran

Proyek

‐

Tanggal

Berakhir

Proyek

karena

Dipersalahkan. Apabila Proyek ditelantarkan sebelum Tanggal Berakhir Proyek, Tanggal Berakhir Proyek harus secara otomatis direvisi menjadi tanggal setelah 12 bulan sejak Penelantaran Proyek (Tanggal Berakhir Proyek karena Dipersalahkan). Penelantaran Proyek harus dianggap telah terjadi karena salah satu dari hal‐hal berikut: a. tidak ada Verifikasi Kredit selama masa 5 tahun berturut‐ turut; b. bukti dokumen bahwa selama 12 bulan berturut‐turut, Proyek belum dikelola secara aktif atau bahwa pengelola tidak tanggap

terhadap

komunikasi

dari

RFSMU

mengenai

pemenuhan Persyaratan; atau tidak menanggapi komunikasi yang dilakukan sebagaimana mestinya; c. kepailitan atau pembubaran (atau kematian) Pemrakarsa Proyek tanpa pengganti yang ditunjuk menurut hukum.

A5‐3 Masa Pengurangan Emisi Permanen: 100 tahun sejak Tanggal Mulai Proyek.

Versi 2.1

150


A6: PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN PENGHENTIAN KREDIT TUJUAN: Menyediakan metode yang andal dan transparan untuk mendaftarkan, mengalihkan, dan menghentikan RFS Credits™. DASAR PERTIMBANGAN: Transparansi, Situs Web RFS, dan Persyaratan pengalihan dan pendaftarannya merupakan unsur pokok dalam sistem The Rainforest Standard™ untuk mendaftarkan RFS Credits™, memantau asal‐usul (rantai pengawasan), dan memverifikasi penghentiannya.

PERSYARATAN: A6‐1 Pendaftaran Kredit [Bagian ini sebagian tergantung pada metode pendaftaran kredit yang dipakai setelah mengkaji pilihan pencatatan.] A. [Setiap Proyek akan memiliki sebuah rekening untuk menyimpan RFS Credits™ setelah memperoleh dan menerbitkan, yaitu “terdaftar.” Kredit akan dinomori dan dipasang pada Situs Web RFS dan Laman Web Proyek.]

B. [Sistem penghitungan kredit boleh beragam menurut jenis mekanisme Penggantian Penuh yang Pemrakarsa Proyek telah pilih untuk memenuhi Persyaratan ER5; perhitungannya perlu menetapkan mekanisme Penggantian Penuh dan sejauh mana Kredit Terverifikasi dapat dialihkan. Sebagai contoh, Penghitungan Ton‐Tahun (ER5‐5), Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen (ER5‐6), dan Sistem Penyangga yang Layak (ER5‐7) akan memiliki kredit terverifikasi yang tidak dapat dialihkan.]

C. [Kredit yang Ditangguhkan harus dicatat, bersama dengan setiap perubahan statusnya.]

Versi 2.1

151


A6‐2 Pengalihan Kredit A. Pengalihan Kredit RFS dianggap tidak sah, kecuali jika disertifikasi oleh satuan kerja RFSMU yang telah ditetapkan untuk mengatur Pengalihan kredit.

B. Semua kredit terverifikasi akan dinomori, sekalipun ditangguhkan atau tidak dialihkan.

C. Laman Web Proyek harus mengidentifikasi pemegang semula dari setiap Kredit RFS bernomor dan kemudian, setiap Pengalih dan Penerima Pengalihan (atau Instansi Pemerintah yang Berwenang) dari Kredit RFS bernomor tersebut.

D. Setiap Penerima Pengalihan perlu memverifikasi bahwa Pengalihan Kredit tersebut sah dan bahwa Penerima Pengalihan itu pembeli yang dapat dipercaya untuk memperoleh imbalan dengan memeriksa nomor Kredit pada Laman Web Proyek dan menentukan bahwa Pengalihnya itu Penerima Pengalihan mutakhir sebagaimana ditunjukkan pada Laman Web.

E. Laporan Pengalihan Kredit. Agar Pengalihan Kredit RFS dianggap efektif, selambat‐lambatnya 3 hari kerja sejak tanggal berlakunya pengalihan, Pengalih dan Penerima Pengalihan harus mengajukan laporan kepada satuan kerja RFSMU yang telah ditetapkan dengan menyatakan: nomor RFS Credits™ yang dialihkan, tanggal pengalihan, dan nilai utuh dalam bentuk tunai dan jenis pengalihannya. Laporan Pengalihan Kredit harus dalam bentuk sebagaimana disediakan pada Formulir A6‐2, yang ditandatangani oleh Pengalih maupun Penerima Pengalihan dengan Keterwakilan yang disyaratkan. Laporan Pengalihan Kredit harus dipasang pada Laman Web Proyek dan dicatat pada Situs Web Proyek selambat‐lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya oleh RFSMU. Sebagai alternatif, apabila pencatatannya elektronis, Laporan Pengalihan Kredit dapat dibuat segera melalui Pencatatan. Versi 2.1

152


A6‐3 Penghentian Kredit A. Pasar

sukarela.

Apabila

seorang

penerima

pengalihan

bermaksud

menyatakan bahwa secara sukarela telah melakukan penggantian karbon atas emisi CO2e, penggunaan energi atau degradasi lingkungan lain dalam bentuk apa pun, dia boleh menghentikan kreditnya sebagaimana semestinya dengan memberi tahu satuan kerja RFSMU yang telah ditetapkan tentang maksudnya melalui Formulir Penghentian Kredit. Informasi ini harus dipasang pada Laman Web Proyek. Pengalihan lebih lanjut atas kredit tersebut tidak akan diizinkan. Sebagai

alternatif,

apabila

pencatatan

tersebut

elektronis,

Formulir

Penghentian Kredit dalam bentuk elektronis yang serupa dapat dibuat secara otomatis melalui Pencatatan. B. Pasar yang memenuhi syarat.Apabila seorang penerima pengalihan menggunakan Kredit RFS dalam melakukan penggantian karbon atas emisi CO2e sesuai dengan skema dari Instansi Pemerintah yang Berwenang, dia juga harus menghentikan kreditnya sebagaimana semestinya dengan memberi tahu satuan kerja RFSMU yang bertanggung jawab mengenai maksudnya melalui Formulir Penghentian Kredit. Informasi ini harus dipasang pada Laman Web Proyek. Pengalihan lebih lanjut atas kredit tersebut tidak akan diizinkan. Sebagai

alternatif,

apabila

pencatatan

tersebut

elektronis,

Formulir

Penghentian Kredit dalam bentuk elektronis yang serupa dapat dibuat secara otomatis melalui Pencatatan. A6‐4

Saling dapat dipertukarkannya dengan AAU, CER, ERU, RMU, TCER, lCER atau kredit‐kredit setara tCO2e lainnya yang diterbitkan oleh pasar yang memenuhi syarat dan diakui secara internasional akan ditetapkan kemudian.

Versi 2.1

153


A7: KELALAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN TUJUAN: Mencegah informasi yang tidak cermat atau tidak lengkap yang digunakan sebagai dasar untuk pengesahan, verifikasi atau penerbitan RFS Credits™ untuk Proyek.

DASAR PERTIMBANGAN:

The RFS™ membedakan kesalahan karena lalai dan karena tanpa sengaja dalam menyampaikan informasi yang diperlukan untuk memenuhi Persyaratan RFS yang bersih dari pernyataan keliru karena teledor atau sengaja atau pelanggaran langsung atas komitmen, kesepakatan atau kesepahaman sebagaimana ditetapkan dalam dokumen‐dokumen Proyek. Walaupun keduanya dianggap kelalaian, sanksi dan tindakan perbaikan yang diterapkan berbeda antara kelalaian yang dianggap sebagai Kelalaian Kecil dan yang dianggap sebagai Kelalaian Besar.

PERSYARATAN:

A7‐1 Kelalaian Kecil

A. Didefinisikan sebagai: 1. Informasi yang disediakan untuk memenuhi Persyaratan ternyata tanpa sengaja tidak cermat. Sebagai contoh, ada sebuah rujukan untuk data yang diterbitkan dan ternyata data tersebut tidak cermat. 2. Contoh lain mencakup kesalahan cetak dan kesalahan lain yang tidak disengaja yang mungkin hanya merugikan sebesar manfaatnya kepada Pemrakarsa Proyek. 3. Tidak membayar retribusi atau pembayaran lain, termasuk sanksi. B. Tindakan Perbaikan atas Kelalaian Kecil: 1. Pemastian bahwa Persyaratan diperbaiki Versi 2.1

154


2. Retribusi dan sanksi apa pun dibayar. C. Sanksi Kelalaian Kecil. Biaya dan pengeluaran administratif dan untuk Pakar yang Ditugaskan dimintakan penggantiannya.

A7‐2 Kelalaian Besar

A. Didefinisikan sebagai: 1. Penyajian keliru atau pernyataan keliru karena teledor atau sengaja; 2. Pelanggaran

komitmen,

kesepakatan

atau

kesepahaman

sebagaimana ditetapkan pada dokumen‐dokumen Proyek; atau 3. Tidak memperbaiki Kelalaian Kecil selambat‐lambatnya 30 hari sejak pemberitahuannya.

B. Tindakan Perbaikan atas Kelalaian Besar: 1. Penyajian keliru atau pernyataan keliru diperbaiki. 2. Pembayaran Sanksi Uang/Kredit sebagaimana diatur pada A7‐2C.

C. Sanksi Kelalaian Kecil: 1. Permohonan Verifikasi tidak akan diproses selama Kelalaian Besar belum terselesaikan dan belum diperbaiki. 2. Setiap manfaat yang diterima oleh Pemrakarsa Proyek dari Kelalaian Besar harus dibayarkan kepada RFSMU selambat‐lambatnya 90 hari sejak penilaian. 3. Apabila Kelalaian Besar tidak diperbaiki (misalnya Pemegang Hak De Facto tidak menerima manfaat sebagaimana dijanjikan dan manfaat tidak lagi tersedia), Permohonan Verifikasi tidak dapat dilakukan selama jangka waktu 3 tahun sejak tanggal ditemukannya Kelalaian Besar dan dicatat pada Laman Web Proyek. 4. Apabila terjadi Kelalaian Besar yang kedua kalinya: a. pengesahan Proyek harus dibatalkan, b. setiap RFS Credits™ yang diperoleh dan belum dialihkan akan Versi 2.1

155


dialihkan kepada RFSMU sebagai kerugian yang diganti, dan c. Proyek

harus

dianggap

dihentikan

sejak

tanggal

ditemukannya Kelalaian Besar yang kedua kalinya. 5. Semua Kelalaian Besar harus dipasang pada Situs Web RFS dan Laman Web Proyek.

Versi 2.1

156


A8: RETRIBUSI TUJUAN: Biaya pengembangan Proyek perlu biaya yang transparan dan dapat diprakirakan oleh Pemrakarsa Proyek. RFSMU perlu mandiri.

DASAR PERTIMBANGAN: Pengeluaran operasional RFSMU harus tertutup oleh pendapatan operasional.

PERSYARATAN: A8‐1 Retribusi [Untuk ditetapkan.] A. Pemeriksaan Dokumen Awal Pengajuan Proyek

B. Pemeriksaan Dokumen Akhir Pengajuan Proyek

C. Penengah dan Pakar yang Ditugaskan

D. Sertifikat Pengesahan

E. Pemeriksaan Verifikasi

F. Sertifikat Verifikasi

G. Pemeliharaan Laman Web Proyek H. Penerbitan Kredit

Versi 2.1

157


I. Pengalihan Kredit

J. Penghentian Kredit

K. Pengelolaan Rekening Kredit

A8‐2 Metode Pembayaran [Untuk ditetapkan. Sedang dipertimbangkan: tunai atau setara tunai, kredit yang disimpan dalam rekening, kredit mendatang, dan sebagainya]

Versi 2.1

158


A9: LAIN‐LAIN PERSYARATAN: A9‐1 Setiap lembaga yang diberi kewenangan untuk menyimpan setiap aset guna dibagikan berdasarkan Rencana Manfaat Pemegang Hak atau Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak menurut Bagian S2‐7 harus memenuhi Persyaratan keuangan minimum berikut: A. [Untuk ditetapkan]

Versi 2.1

159


DAFTAR ISTILAH ISTILAH DEFINISI Perubahan Emisi Karbon Atas ER3‐1E. Perhitungan yang membandingkan Perubahan Permukaan ( Cadangan Karbon Biomassa Pohon Atas Permukaan yang Diamati dengan yang Diharapkan, setelah dikurangi dengan pengaruh Kebocoran. Ini merupakan perkiraan mengenai C, bukan CO2e. Biomassa Pohon Atas Semua Biomassa Pohon atas permukaan yang hidup alami Permukaan ( sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pohon yang dapat diperoleh dari hasil panennya (misalnya kayu, cabang, dedaunan, kulit kayu). Yang tidak termasuk adalah hasil hutan yang tidak dapat diperoleh dari hasil panen pohon (misalnya rerumputan, tanah, kayu mati, kacang‐kacangan dan biji‐bijian, berbagai jenis murbei dan ceri, cendawan, tumbuhan obat, dan semua biomassa hewan. Yang tidak termasuk adalah setiap biomassa yang dikenal telah dibudidayakan oleh manusia sebagai hasil bercocok tanam. Keberterimaan, Syarat untuk ER2‐2. Syarat untuk Keberterimaan adalah syarat yang harus ( dipenuhi oleh protokol atau metodologi yang diusulkan untuk menjadi pilihan yang dapat diterima atas hal‐hal yang ditentukan dalam The RFS™ bahwa dapat dipilih jika memenuhi kriteria tertentu. Kebocoran karena Lihat ER4. Berpindahnya Kegiatan ( Sebagai Nilai Tambah ( Sebuah Proyek merupakan Nilai Tambah apabila telah lulus dari tiga uji Nilai Tambah (Additional) dalam RFS: Uji Nilai Tambah Resmi (, Uji Insentif Ekonomi, dan Uji Insentif yang Ada; atau apabila The RFS™ meniadakan ujian bagi Proyek. Pengurangan emisi Proyek merupakan Nilai Tambah (Additional) apabila kurang dari emisi dasar Proyek yang ditetapkan sesuai dengan Bagian ER2. Nilai Tambah ( ER1 (Nilai Tambah Proyek/); ER2 (Nilai Tambah Pengurangan Emisi/). Kualitas sebagai Nilai Tambah (Additional). Laju Akumulasi Tersesuaikan ( ER5‐4C2. Algoritme laju kesetaraan yang dikutip dalam Laporan Laju Akumulasi Alternatif yang lebih absah secara ilmiah daripada Laju Akumulasi Ton‐Tahun baku sebesar 1%. Laporan Laju Akumulasi ER5‐4C2. Disusun oleh Pakar Alternatif Penggantian Penuh Alternatif ( dari pihak Pemrakarsa, laporan yang menunjukkan bukti bahwa Laju Akumulasi Tersesuaikan merupakan algoritme laju kesetaraan yang lebih absah secara ilmiah dan dengan demikian, perlu menggantikan Laju Akumulasi Ton‐Tahun baku sebesar 1% secara linier. Laporan Metodologi Data ER2‐2A Dasar Pengganti ( Pakar yang Ditugaskan Ibidem Lihat A2; Tambahan D dan E. Seorang pakar di peringkat atas Daftar Pakar The RFS™ dengan persyaratan minimum sebagaimana dibutuhkan untuk tugas yang diatur pada Bagian terkait. Rujukan mungkin saja untuk pakar Versi 2.1

160


tertentu seperti Pakar Data Dasar yang Ditugaskan. A2‐4. Disyaratkan pemeriksaan otomatis atas pengajuan Pakar dari pihak Pemrakarsa Proyek; Ketidaksepakatan atas Pendapat tidak diperlukan untuk menghasilkan Pemeriksaan Pakar tersebut. Data Dasar vs. Tolok Ukur ( Dalam penggunaan bahasa Inggris umum, kedua istilah ini sering saling dipertukarkan untuk mengartikan hal yang kira‐ kira sama, yaitu keadaan sekarang sebagai dasar untuk mengukur keadaan mendatang. Tetapi, dalam hal penghitungan karbon, kata ”data dasar” (baseline) sering menunjuk pada prakiraan laju deforestasi/degradasi mendatang yang dibandingkan dan diukur berdasarkan laju deforestasi/ degradasi nyata. The Rainforest Standard™ telah memilih untuk menggunakan kata “data dasar” agar seragam dengan yang digunakan dalam penghitungan karbon, untuk mengartikan prakiraan kegiatan mendatang dengan keadaan tanpa proyek. Istilah “tolok ukur” (benchmark) digunakan di seluruh The Rainforest Standard™ untuk mengartikan keadaan nyata sekarang sebagai dasar untuk membandingkan dan mengukur kegiatan mendatang nyata atau yang diprakirakan. Biomassa Pohon Bawah ER3. Sistem perakaran Biomassa Pohon Atas Permukaan. Tidak Permukaan ( termasuk tanah. Laporan Penyesuaian ER3‐4. Laporan diajukan oleh Pakar dari pihak Pemrakarsa Biomassa Bawah Permukaan yang memohon kenaikan tambahan baku untuk Biomassa ( Bawah Permukaan. Lihat Data Dasar vs. Tolok Ukur di atas. Tolok Ukur vs. Data Dasar ( Peta Hutan yang Laik sebagai IC1‐4 Tolok Ukur ( Keanekaragaman Hayati B1: Konsep payung yang menunjuk pada dua dari tiga tingkat dalam organisasi biologi, yaitu tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Tingkat genetik, yang umumnya dianggap sebagai salah satu dari tiga unsur keanekaragaman hayati, tidak dimasukkan ke dalam definisi operasional The RFS™ karena perubahan‐perubahan pada tingkat tersebut “terlalu teliti” yang tidak dapat dilaksanakan pada proyek kehutanan. Tolok Ukur Keanekaragaman Lihat Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek Hayati, Proyek Rencana Pemulihan B1‐5C. Dapat berupa Rencana Pemulihan Habitat atau Keanekaragaman Hayati Rencana Pemulihan Kelompok Indikator Ekologi. Alasan Rencana Pemulihan B1‐5F. Keanekaragaman Hayati ( Banding Penangguhan B1‐5F. Keanekaragaman Hayati ( Sistem Penyangga, yang ER5‐6; lihat Sistem Penyangga yang Layak mengenai definisi Layak ( lengkapnya. Karbon (C) Unsur Karbon. Nomor atom 6. Setara Karbon Dioksida Karbon (C) x 3.67. Satu ton C = 3.67 tCO2e. (CO2e) Perubahan Emisi Karbon: ER3‐1 Bruto; Neto Penyesuaian Cadangan ER3‐1J. Penyesuaian setiap 5 tahun sekali untuk Karbon ( memperhitungkan degradasi yang boleh jadi belum tercakup apabila resolusi data pengindraan jauh yang digunakan untuk Pemeriksaan Otomatis

Versi 2.1

161


melakukan verifikasi lebih besar dari 1 m. Tolok Ukur Cadangan Karbon ER3‐1, Langkah 1. Perkiraan C pada Biomassa Pohon Atas Permukaan di Hutan di dalam Daerah Proyek pada Tanggal Mulai Proyek. Pakar Cadangan Karbon ER3‐1C2, Langkah 3; Tambahan D, Tambahan E Peta Verifikasi Karbon ER3‐1C1a. Peta yang menunjukkan Hutan yang Laik yang digunakan untuk menghitung Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati antara dua Tanggal Verifikasi. Persetujuan atas Pendapat A2‐1C Ketidaksepakatan atas A2‐1C Pendapat Pemberi Pendapat A2‐1 Tanggapan dari Pemberi A2‐2B Pendapat Dokumen Masyarakat Dokumen tertulis yang mewakili putusan masyarakat dalam setiap persoalan yang dipertanyakan, yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang secara tradisional, ulayat, dan hukum. Dokumen harus memberi bukti memuaskan bahwa setiap orang yang dimaksudkan dalam dokumen tersebut dan mewakili kepentingannya mengakui diberi kesempatan penuh untuk memahami isi dokumen tersebut, mengajukan pertanyaan mengenai isi dokumen tersebut apabila belum jelas, menerima jawaban yang dianggap memuaskan atas pertanyaannya, dan memberi pendapat mengenai isi dokumen tersebut. Dokumen tersebut harus mewakili sehingga setiap anggota masyarakat mengakui bahwa dokumen tersebut mencerminkan putusan masyarakat dalam hal isi dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas untuk setiap kesepakatan, kesepahaman, janji, keterwakilan atau komitmen lain. Pengakuan tersebut harus dilakukan dengan standar yang sama yang berlaku untuk Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan. Dokumen tersebut harus dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang di kalangan masyarakat tersebut. Pemegang Hak Pengusahaan IC1‐2A1c Metode Penggunaan ER4‐5A. Metode umum untuk menghitung Kebocoran Pasar. Berdekatan ( Defisit Kredit ER5‐5F. Banyaknya RFS Credits™ yang dibutuhkan untuk Penggantian Penuh atas Perubahan yang Merugikan yang melebihi banyaknya RFS Credits™ dalam Rekening PTF Proyek. Pengurangan Defisit Kredit ER5‐5F. Segera setelah Defisit Kredit terjadi, banyaknya RFS Credits™ yang kemudian diverifikasi guna dimanfaatkan terlebih dahulu untuk mengurangi Defisit Kredit menjadi nol. Penghentian Kredit A6‐3 Formulir Penghentian Kredit A6‐3 Pengalihan Kredit A6‐2 Laporan Pengalihan Kredit A6‐2 Verifikasi Kredit Verifikasi RFS Credits yang membolehkan penerbitan dan pengalihannya, dengan ketentuan belum ditangguhkan berdasarkan Persyaratan pada S3‐2E, B1‐4 atau A4‐A1. Masa Pemberian Kredit A5‐1. Masa antara dua Tanggal Verifikasi. Kebijakan Data A1‐1G. Kebijakan mutakhir mengenai parameter transparansi Versi 2.1

162


dan kualitas data yang digunakan untuk memenuhi Persyaratan The RFS™. Penyesuaian Kayu Mati ( ER3‐4. Perhitungan CO2e yang disebabkan oleh Biomassa Kayu Mati berdasarkan Laporan Penyesuaian Kayu Mati sebagai pengganti Perubahan Emisi Karbon Kayu Mati baku. Laporan Penyesuaian Kayu ER3‐4. Laporan diajukan oleh Pakar dari pihak Pemrakarsa Mati yang memohon kenaikan tambahan baku untuk Biomassa Kayu Mati. Biomassa Kayu Mati Biomassa dari Biomassa Pohon Atas Permukaan yang sebelumnya hidup dan masih ada di Hutan yang Laik di dalam Daerah Proyek. Perubahan Emisi Karbon Kayu ER3‐1G. Perhitungan baku CO2e yang disebabkan oleh Mati Biomassa Kayu Mati. Pemegang Hak De Facto Didefinisikan pada IC1‐2C2. Klaim Pemegang Hak De S1‐5 dan S1‐6 Facto Masa Klaim Pemegang Hak S1‐5 De Facto Daftar Pemegang Hak De S1‐1 Facto Pemberitahuan kepada S1‐2. Pemberitahuan dibuat dan diterbitkan oleh Pemrakarsa Pemegang Hak De Facto Proyek yang membuat daftar semua Pemegang Hak De Facto berdasarkan Daftar Pemegang Hak De Facto untuk diajukan sebagai bagian dari Dokumen Awal Pengajuan Proyek. Masa Pemberitahuan kepada S1‐2 Pemegang Hak De Facto Pemegang Hak De Jure Didefinisikan pada IC2‐1C1. Kelalaian, Besar ( A7‐2. Lihat Kelalaian Besar Kelalaian, Kecil ( A7‐1. Lihat Kelalaian Kecil Tempat Penyimpanan ( ER5‐5A. Badan yang menyimpan RFS Credits yang diterbitkan atas nama Pemrakarsa Proyek sesuai dengan aturan dan Persyaratan The RFS™. Tempat Penyimpanan tersebut harus memiliki Peringkat Kemampuan Keuangan A. Pernyataan Tempat ER5‐5A. Pernyataan yang sesuai dengan Fomulir ER5‐5_A. Penyimpanan Dokumen Rencana ER2‐1. Kegiatan‐kegiatan yang telah mendokumentasikan Penebangan ( bukti maksud, kemampuan, dan kewenangan untuk menebang Biomassa Pohon. Data Dasar Dokumen ER2‐1A. Laju emisi CO2e yang diharapkan dihasilkan dari Rencana Penebangan ( Penebangan Biomassa Pohon Terdokumentasikan di Hutan yang Laik di dalam Daerah Proyek selama Masa Pemberian Kredit. Dasar Pembenaran Dokumen ER2‐1A1. Dukungan dokumen untuk Data Dasar Dokumen Rencana Penebangan ( Rencana Penebangan. Peta Dokumen Rencana ER2‐1A2. Peta rencana penebangan Biomassa Pohon yang Penebangan ditumpangtindihkan pada Peta Hutan. Jadwal Waktu Dokumen ER2‐1A3. Jadwal waktu untuk semua Dokumen Rencana Rencana Penebangan Penebangan yang sejalan dengan Dasar Pembenaran Dokumen Rencana Penebangan. Pendorong Deforestasi ER1. Kegiatan manusia yang menambah ancaman deforestasi seperti pembangunan jalan raya atau memperluas kegiatan pertanian dan peternakan. Kelompok Indikator Ekologi B1‐3. Umumnya, kelompok indikator ekologi adalah taksa atau Versi 2.1

163


Rencana Pemulihan Kelompok Indikator Ekologi Spesies Kelompok Indikator Ekologi

kelompok dari organisme yang peka terhadap perubahan‐ perubahan lingkungan tertentu dan kemungkinan besar selalu ada di Daerah Proyek selama Masa Proyek. Proses untuk mengidentifikasinya sebagaimana disajikan pada B1‐3. B1‐5C2.

B1‐2E. Bagian spesies yang dipilih di antara Kelompok Indikator Ekologi yang digunakan untuk memantau perubahan‐ perubahan dalam keanekaragaman hayati. Tolok Ukur Spesies Kelompok Data yang menguraikan kelimpahan relatif Spesies Kelompok Indikator Ekologi Indikator Ekologi yang tercatat ada sejak Tanggal Mulai Proyek. Uji Insentif Ekonomi ER1‐2. Salah satu dari tiga uji Nilai Tambah Proyek. Selain itu, ada Uji Nilai Tambah Resmi dan Uji Insentif yang Ada. Hutan yang Laik ( Setiap Satuan Pemetaan Minimum pada Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur yang memiliki lebih dari 30% pikselnya diketahui memiliki tutupan Biomassa Pohon Atas Permukaan. Karena biomassa yang ditanam oleh manusia tidak termasuk definisi Biomassa Pohon Atas Permukaan, setiap Biomassa Pohon Atas Permukaan yang diketahui telah ditanam oleh manusia didefinisikan sebagai Hutan tidak Laik (. Disamping itu, agar selaras dengan Persyaratan Nilai Tambah Resmi, semua daerah pada Peta Penguasaan Lahan Proyek berdasarkan peraturan perundang‐undangan atau kesepakatan yang melarang penebangan Biomassa Pohon sepenuhnya didefinisikan sebagai Hutan tidak Laik. Nilai Tambah Pengurangan ER2. Ditunjukkan apabila pengurangan emisi karbon melebihi Emisi ( apa yang terjadi seandainya tidak ada Proyek. Tingkat Pengembalian ER5‐5. Peringkat tertinggi, yaitu peringkat AAA yang tersedia, Sumbangan ( yang dipilih oleh RFSMU dan dipasang pada Situs Web RFS. Peringkat boleh jadi khas di setiap negara. Uji Insentif yang Ada ER1‐3. Salah satu dari tiga uji Nilai Tambah Proyek. Selain itu, ada Uji Nilai Tambah Resmi dan Uji Insentif Ekonomi. Pakar Lihat A2‐5. Perorangan atau perusahaan yang pakarnya telah memenuhi persyaratan minimum penugasan Pakar yang dibutuhkan. Perubahan Cadangan Karbon ER3‐1, Langkah 2. Perhitungan Perubahan Cadangan Karbon yang Diharapkan Biomassa Pohon Atas Permukaan. Pelepasan Tuntutan B1‐5B5. Kegagalan ( Banding Pengecualian B1‐5B5a Kegagalan ( Alasan Pengecualian B1‐5B5b Kegagalan ( Kelompok Indikator Ekologi B1‐5B5. Setiap Kelompok Indikator Ekologi yang 50% atau Gagal ( lebih dari Spesies Kelompok Indikator Ekologi‐nya merupakan Spesies Gagal menurut Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek. Tipe Habitat Gagal ( B1‐5B2. Setiap Tipe Habitat yang, menurut Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek, menunjukkan: (a) bertambah atau berkurangnya luas 25% atau lebih dibandingkan dengan Tolok Ukur Tipe Habitat‐nya; atau (b) bertambahnya fragmentasi sewaktu diukur dengan bertambahnya nisbah Versi 2.1

164


keliling/luas melebihi 50% dibandingkan dengan Tolok Ukur Tipe Habitat‐nya. Spesies Gagal ( B1‐5B4. Spesies Kelompok Indikator Ekologi yang, menurut Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek, boleh jadi tidak ada lagi; atau menunjukkan kecenderungan penurunan searah dalam hal kelimpahan dibandingkan dengan Tolok Ukur Spesies Kelompok Indikator Ekologi (atau Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek tepat sebelumnya). Tanggal Akhir Pengajuan Tanggal sebagaimana dinyatakan pada tanggal pemberitahuan Proyek pengajuan yang diatur pada A3‐2A. Dokumen Akhir Pengajuan Lihat Tambahan A. Dokumen‐dokumen yang terdaftar pada Proyek Persyaratan yang harus diajukan berdasarkan Protokol Pengesahan Proyek akhir. Penyusun Laporan Keuangan Perusahaan atau perorangan yang diberi kuasa oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang untuk memeriksa laporan keuangan, yang telah menyusun laporan keuangan Pemrakarsa atau Pengembang Proyek yang terkait. Peringkat Kemampuan Peringkat Kemampuan Keuangan menurut kriteria yang Keuangan digunakan oleh A.M. Best (atau perusahaan lain yang ditetapkan oleh RFSMU dari waktu ke waktu) atau yang sederajat di negara tempat Proyek berada. Konsultasi Pengajuan Akhir S2‐1‐F2 Keadaan Hutan IC1‐4E. Apakah hutan telah ditebang, dewasa, permudaan atau kategori lain sebagaimana ditetapkan pada Tambahan IC1‐4E dari waktu ke waktu. Ahli Ekologi Hutan, B1‐5. Lihat Tambahan E mengenai persyaratan. Pemrakarsa Masyarakat Rimba IC1‐2A3 Pakar Ekologi Hutan, yang B1‐2, B1‐4, B1‐6. Lihat Tambahan E mengenai persyaratan. Ditugaskan Sumberdaya Hutan IC1‐3B. Kayu; Produk Kayu, mati atau hidup; mineral; bahan organik atau anorganik yang dapat digunakan dalam setiap kegiatan manusia. Tipe Hutan IC1‐4D, IC1‐4E. Apakah hutan di sepanjang sungai, hutan lembap, hutan kering atau kategori lain sebagaimana ditetapkan pada Tambahan IC1‐4D dari waktu ke waktu. Matriks Stratifikasi menurut IC1‐4F Tipe dan Keadaan Hutan Pengguna Hutan IC1‐2A3. Orang‐orang yang menggunakan Hutan untuk: memanen Biomassa Kayu Mati dari Pohon Atas Permukaan guna mencukupi kebutuhan sendiri; bertani guna mencukupi kebutuhan sendiri; memungut bahan organik atau anorganik guna mencukupi kebutuhan sendiri; atau memanen hasil atau sumberdaya Hutan sejenis. Pakar Pemetaan Hutan IC1‐5A6. Lihat Tambahan E mengenai persyaratan. Laporan Penetapan Nilai ER1‐2A1. Laporan oleh Pakar Penggunaan Lahan dari pihak Kehutanan ( Pemrakarsa untuk menetapkan komponen Uji Insentif Ekonomi untuk Nilai Tambah. Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)

Versi 2.1

S2‐9. Bukti berdasarkan S2‐9B bilamana Pemegang Hak memiliki informasi yang cukup cermat dan lengkap secara tepat waktu dan sesuai dengan budaya setempat yang mengizinkan orang yang pantas untuk membuat putusan yang 165


dapat dipahami atas setiap persetujuan, pengakuan atau dukungan yang dibutuhkan oleh Pemegang Hak. Penggantian Penuh ( ER5. Definisi operasional “Pengurangan Emisi Permanen”. Kewajiban untuk mengganti semua RFS Credits yang “berubah menjadi dirugikan” oleh penebangan Biomassa Pohon secara bebas yang sewaktu tanpa penebangan menjadi dasar bagi penerbitan Kredit RFS. Alternatif Penggantian Penuh ER5‐8 Instansi Pemerintah yang Setiap instansi pemerintah atau administratif yang memiliki Berwenang kewenangan atas kegiatan‐kegiatan yang berkaitan di tempat Proyek berada. Data Dasar Penebangan dari Laju pengurangan cadangan karbon Biomassa Pohon tahunan Pemerintah ( yang diharapkan di Hutan yang Laik di dalam Daerah Proyek yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang (lihat ER2‐2). Perubahan Emisi Karbon ER3‐1D. Perhitungan perubahan perkiraan C dalam Biomassa Bruto Pohon Atas Permukaan sebelum dikurangi dengan Kebocoran. Rencana Pemulihan Habitat B1‐5E1. Rencana untuk memulihkan habitat sampai ke tingkat tolok ukur. Tipe Habitat B1‐1A. Istilah yang digunakan pada bagian Keanekaragaman Hayati untuk menjelaskan Tipe Hutan menurut Keadaan Hutan yang diketahui dan dipetakan untuk Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur. Tolok Ukur Tipe Habitat Data yang menggambarkan (sedikit‐dikitnya) tiga peubah sebagaimana terdaftar pada Subbagian B1‐1A yang dianggap ada sejak Tanggal Mulai Proyek. Tanggal Berakhir Proyek Tanggal ketika Proyek dianggap ditelantarkan menurut kriteria karena Dipersalahkan ( pada Subparagraf A5‐2B2. Masyarakat Asli atau Definisi Masyarakat Adat beragam dari waktu ke waktu. RFS Masyarakat Adat mengakui bahwa Masyarakat Adat adalah mereka yang: didefinisikan atau dijelaskan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang, atau (b) sejalan dengan definisi Masyarakat Adat oleh semua masyarakat adat di negara mana pun. Hutan tidak Laik ( (a) Setiap Satuan Pemetaan Minimum pada Peta Hutan sebagai Tolok Ukur yang memiliki kurang dari 30% pikselnya diketahui memiliki tutupan Biomassa Pohon Atas Permukaan. (b) Disamping itu, agar selaras dengan Persyaratan Nilai Tambah Resmi, semua daerah pada Peta Penguasaan Lahan Proyek berdasarkan peraturan perundang‐undangan atau kesepakatan yang melarang penebangan Biomassa Pohon sepenuhnya harus didefinisikan sebagai Hutan tidak Laik. (c) Karena biomassa yang ditanam oleh manusia tidak termasuk definisi Biomassa Pohon Atas Permukaan, setiap pohon, semak belukar atau Biomassa Pohon Atas Permukaan lain yang diketahui telah ditanam oleh manusia didefinisikan sebagai Hutan tidak Laik. Keadaan Awal IC1 – IC3. Umumnya, menunjuk pada keadaan di Daerah Proyek ketika pembangunan proyek dimulai, termasuk batas‐ batas resmi, penguasaan lahan, Peserta Proyek, kegiatan, dan keadaan Hutan yang Laik pada Tanggal Awal Pengajuan Proyek. Tanggal Awal Pengajuan Tanggal sebagaimana dinyatakan pada tanggal Proyek pemberitahuan pengajuan yang diatur pada A3‐1A. Versi 2.1

166


Dokumen Awal Pengajuan Proyek

Setiap dokumen yang terdaftar pada Tambahan A dan di seluruh The RFS™ yang harus diajukan sebagai bagian dari paket Dokumen Awal Pengajuan Proyek sebagaimana dinyatakan pada A3‐1. Kebijakan Kekayaan A1‐1H. Kebijakan mutakhir dalam hal kepemilikan dan Intelektual penggunaan kekayaan intelektual yang disusun oleh Peserta Proyek, Pakar atau Pemberi Tanggapan yang digunakan untuk memenuhi Persyaratan The RFS™. Perantara ER5‐3. Setiap orang atau badan yang telah dipertimbangkan partisipasinya dalam pengalihan RFS Credit™ dari seorang Peserta Proyek kepada seorang Pembeli Penggantian Karbon, termasuk agen penjual, penasihat hukum, pialang, LSM atau investor. Secara khusus, yang tidak termasuk adalah instansi pemerintah yang berwenang yang semata‐mata mengesahkan pengalihan atau menetapkan retribusi atas pengalihan tersebut; tetapi, sebuah Instansi Pemerintah yang Berwenang yang ikut aktif dalam suatu pengalihan dan telah dipertimbangkan dianggap sebagai Perantara. Laporan Penebangan tidak Laporan oleh Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa Bebas ( berdasarkan ER5‐9‐B1 yang didukung dengan pernyataan bahwa penebangan itu tidak bebas. IPCC (Kelompok Pembahas Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim) Kebocoran ( ER4. Kegiatan yang bergeser ke luar batas Daerah Proyek sebagai akibat dari kegiatan di dalam Daerah Proyek. Apabila digunakan tersendiri, istilah tersebut menunjuk pada dampak yang menumpuk dari Kegiatan Berpindah maupun Kebocoran Pasar. Laporan Alternatif ER4‐6. Laporan oleh Pakar Kebocoran dari pihak Pemrakarsa Pengurang akibat yang didukung dengan pernyataan bahwa Kebocoran yang Kebocoran ( sebenarnya (Kegiatan Berpindah atau Pasar atau keduanya) lebih rendah daripada pengurang bakunya. Pengurang akibat Kebocoran ER3‐1E, Langkah 5. Pengalian laju Kebocoran yang berlaku ( dengan Perubahan Emisi Karbon Bruto sama dengan Pengurang akibat Kebocoran. Uji Nilai Tambah Resmi ( ER1‐1. Salah satu dari tiga uji Nilai Tambah Proyek. Selain itu, ada Uji Insentif Ekonomi dan Uji Insentif yang Ada. Pendapat Hukum ( Semua Pendapat Hukum harus mematuhi hal‐hal berikut: 1. Persyaratan bagi Penasihat Hukum: a. Pendidikan: sarjana dari fakultas hukum yang diakui. b. Pengalaman: Diakui telah berpraktik selama 10 tahun di wilayah hukum tempat Proyek berada, dengan praktik: (i) dalam bidang yang Pendapat Hukum tersebut diberikan, dan (ii) di daerah geografis tempat Proyek berada. c. Jabatan: mitra di kantor hukum yang terdiri atas sedikit‐ dikitnya 3 orang mitra d. CV harus diserahkan 2. Bentuk Pendapat Hukum: a. Disyaratkan Pendapat Hukum tanpa syarat b. Tanpa penafian 3. Pengungkapan publik pada Situs Web RFS dan Laman Web Proyek mengenai: Versi 2.1

167


Rencana Pengembangan Jangka Panjang (

Zonasi Setempat Kelalaian Besar Kebocoran Pasar ( Laporan Kebocoran Pasar Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak ( Satuan Pemetaan Minimum Kelalaian Kecil Tindakan Mitigasi yang Tepat secara Nasional (NAMA) Laporan Kebakaran Alami

Perubahan Emisi Karbon Neto

Cadangan Karbon yang Diamati Perubahan Cadangan Karbon yang Diamati

a. nama penasihat hukum b. nama kantor hukum c. CV penasihat hukum d. CV kantor hukum e. kandungan Pendapat Hukum Dokumen resmi yang dibuat oleh Masyarakat Adat atau masyarakat sesuai dengan Persyaratan tertulis mengenai organisasi Masyarakat Adat dan/atau masyarakat yang organisasinya diakui oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang. IC1‐3; S1. Praktik sebenarnya di Daerah Proyek. A7‐2 menguraikan kejadian‐kejadian yang didefinisikan sebagai Kelalaian Besar. ER4. Kebocoran dari permintaan atas produk yang tidak lagi dihasilkan di Daerah Proyek. ER4‐4B S2‐5. Dokumen yang diserahkan oleh Pemrakarsa Proyek yang menggabungkan semua Rencana Manfaat Pemegang Hak. Luas bujur sangkar yang tidak lebih dari 900 meter persegi (30 m x 30 m). A7‐1 menguraikan kejadian‐kejadian yang didefinisikan sebagai Kelalaian Kecil. IC3‐2E. Kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang sebagai bagian dari komitmen nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. ER5‐10A. Laporan dari Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa yang dalam pendapat profesionalnya, kebakaran dianggap disebabkan oleh ketidaksengajaan dan bukan kebakaran karena campur tangan manusia. ER3‐1H. Perhitungan perubahan Cadangan Karbon yang Diamati dibandingkan dengan yang Diperkirakan dalam bentuk C Biomassa Pohon (Atas Permukaan, Bawah Permukaan, dan Kayu Mati), Kebocoran neto. Ini merupakan perkiraan mengenai C, bukan CO2e. ER3‐1C1. Perkiraan cadangan karbon sejak Tanggal Verifikasi.

ER3‐1C2. Perbedaan antara Cadangan Karbon yang Diamati pada Tanggal Verifikasi dan Cadangan Karbon yang Diamati pada Tanggal Verifikasi tepat sebelumnya. Pembeli Penggantian ER5. Pembeli yang menggunakan kredit sebagai penggantian Karbon ( karbon dalam sistem pemenuhan syarat. Pengakuan Peserta ( Persyaratan yang setiap Peserta Proyek selain Instansi Pemerintah yang Berwenang mengakui kenyataan‐kenyataan yang diyakini sebagaimana ditetapkan pada Subbagian S2‐3. Konsultasi Partisipatif ( Lokakarya atau pertemuan (atau bentuk komunikasi lain yang disetujui oleh para anggota Pemegang Hak yang sah) yang diumumkan dan terbuka untuk semua dalam rangka memberi tahu semua Pemegang Hak mengenai hal‐hal tertentu dalam Proyek sebagaimana diwajibkan pada S2‐1. Kajian Perdesaan Partisipatif S3‐1B2b [Untuk ditetapkan]. ( Kepustakaan Penilaian Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang, sebelum Sejawat ( diterima untuk diterbitkan, mensyaratkan diperiksa oleh para Versi 2.1

168


ilmuwan independen yang merupakan pakar dalam bidang tersebut. Pengurangan Emisi Permanen ER5 (Persyaratan). Dijalankan sebagai Penggantian Penuh (Permanence) kredit yang diterbitkan apabila terjadi Perubahan yang Merugikan selama Masa Pengurangan Emisi Permanen. Lihat Perubahan yang Merugikan dan Penggantian Penuh. Fomulir Pilihan Pengurangan Lihat Bagian ER5 dan Fomulir ER5. Emisi Permanen ( Masa Pengurangan Emisi 100 tahun sejak Tanggal Mulai Proyek. Permanen ( Dana Perwalian Pengurangan ER5‐6 Emisi Permanen ( Tolok Ukur QOL Terizinkan ( S3‐1B2. Tolok ukur praktik yang ada yang ditetapkan untuk mengukur perubahan dalam Kualitas Hidup, yang didukung dengan Sertifikat Pengesahan QOL yang diserahkan oleh Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa. Konsultasi Pra-Pengajuan ( Paket yang terdiri atas dua kali Konsultasi Partisipatif yang dilakukan sebelum Tanggal Awal Pengajuan Proyek berdasarkan S2‐1F1. Tanggung-gugat PascaER5. Selama Masa Pengurangan Emisi Permanen, tanggung‐ Proyek ( gugat untuk Penggantian Penuh pada akhir Masa Proyek, yaitu pada Tanggal Berakhir Proyek. Asas Penyertaan ( IC2. Asas bahwa setiap orang yang berwenang di lapangan untuk menebang Biomassa Pohon di Hutan di dalam Daerah Proyek semestinya merupakan Peserta Proyek dan terlibat selama Masa Proyek. Asas Konsultasi Partisipatif ( IC2. Asas bahwa semua Peserta Proyek merupakan para pihak yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan Proyek selama umur Proyek. Proyek Sekumpulan kegiatan di Daerah Proyek yang diusulkan oleh Pemrakarsa Proyek dan disahkan berdasarkan The RFS™ yang dirancang untuk mengurangi emisi CO2e dari penebangan Biomassa Pohon secara bebas di Hutan di dalam Daerah Proyek. Penelantaran Proyek Didefinisikan pada Subbagian A5‐3b2. Mengakibatkan Tanggal Berakhir Proyek karena Dipersalahkan. Nilai Tambah Proyek ( ER1. Bukti yang diatur pada The RFS™ bahwa kegiatan pencegahan oleh Proyek tidak diatur menurut peraturan perundang‐undangan atau kontrak; tidak diberi pemacu semangat melalui manfaat ekonomi; dan tidak dilaksanakan berdasarkan sistem insentif selain The RFS™. Daerah Proyek Didefinisikan pada Subbagian IC1‐1A. Tolok Ukur Keanekaragaman Data peubah Tipe Habitat dan kelimpahan dan sebaran Hayati Proyek Spesies Kelompok Indikator Ekologi dianggap ada pada Tanggal Mulai Proyek, yang ditetapkan untuk mengukur perubahan‐perubahan dalam Keanekaragaman Hayati di Daerah Proyek selama Masa Proyek. Penilaian Tolok Ukur B1‐1. Penilaian oleh Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa Keanekaragaman Hayati mengenai data peubah Tipe Habitat dan kelimpahan dan Proyek sebaran Spesies Kelompok Indikator Ekologi dianggap ada pada Tanggal Mulai Proyek, yang ditetapkan untuk mengukur perubahan‐perubahan dalam Keanekaragaman Hayati di Daerah Proyek selama Masa Proyek. Protokol Pemantauan B1‐3A. Protokol yang disusun oleh Ahli Ekologi Hutan dari Versi 2.1

169


Keanekaragaman Hayati Proyek Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek Kartu Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek Batas Proyek Peta Batas Proyek Pengembang Proyek (

Data Dasar Emisi Proyek (

Perubahan Emisi Proyek

Peta Penguasaan Lahan Proyek ( Peserta Proyek

pihak Pemrakarsa untuk pemantauan dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati di Daerah Proyek selama Masa Proyek. B1‐3B. Laporan yang disusun oleh Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa yang memerinci hasil Protokol Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek. B1‐5B. Perbandingan yang dibuat oleh RFSMU mengenai pengukuran‐pengukuran dalam Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek dan Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek dan Laporan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek sebelumnya. ER4‐5A. Garis batas ditunjukkan pada Peta Batas Proyek. Didefinisikan pada IC1‐1. IC2‐1B. Orang atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pemrakarsa Proyek yang memiliki kewenangan mengikat secara hukum untuk menyusun dan mengajukan dokumen‐ dokumen yang diatur pada The RFS™, untuk bertindak selaku kepanjangan tangan Pemrakarsa Proyek selama proses pengesahan, untuk menyesuaikan pengajuan, untuk melakukan keterwakilan sebagaimana diatur pada The RFS™, dan untuk setidaknya bertindak atas nama Pemrakarsa Proyek selama Protokol Pengesahan Proyek. ER2. Laju emisi CO2e yang diharapkan dihasilkan dari Penebangan Biomassa Pohon di Hutan yang Laik di dalam Daerah Proyek selama Masa Pemberian Kredit. ER3‐1I. Perubahan dalam perkiraan emisi tCO2e yang diakibatkan oleh Penebangan Biomassa Pohon (Atas Permukaan, Bawah Permukaan, dan Kayu Mati) di Hutan yang Laik di dalam Daerah Proyek selama Masa Pemberian Kredit. Perubahan Emisi Karbon Neto (ukuran dari C dan bukan CO2e) dikalikan dengan 3,67. Peta dijelaskan pada ICI‐2A.

Didefinisikan pada IC2‐1, yaitu: Pemrakarsa Proyek, Pengembang Proyek, Pemegang Hak (de jure dan de facto), dan instansi pemerintah yang berwenang di wilayah hukumnya. Dokumen Penetapan Peserta IC2. Daftar lengkap semua Peserta Proyek di Daerah Proyek. Proyek Masa Proyek Jangka waktu bertahun‐tahun sejak Tanggal Mulai Proyek dan berakhir pada Tanggal Berakhirnya Proyek. Pemrakarsa Proyek ( IC2‐1A . Orang atau badan hukum pengusul Proyek yang berhak untuk memperdagangkan pengurangan emisi karbon yang berasal dari pengurangan penebangan Biomassa Pohon dari Hutan yang Laik di Daerah Proyek. Pemrakarsa Proyek dapat bertindak selaku Pengembang Proyek. Rekening PTF Proyek ER5‐5A. RFS Credits™ yang diterbitkan ditempatkan oleh Tempat Penyimpanan dalam rekening Proyek yang disimpan berdasarkan kepercayaan atau wasiat dan untuk itu, Pernyataan Tempat Penyimpanan triwulanan diserahkan kepada Pemrakarsa Proyek dan dipasang pada Laman Web Proyek. Tanggapan Proyek A2‐2A. Tanggapan dari Pemrakarsa Proyek atau Pakar dari Versi 2.1

170


Tanggal Mulai Proyek Daftar Periksa Pengajuan Proyek Berakhirnya Proyek Tanggal Berakhir Proyek Pemberitahuan Tanggal Berakhir Proyek Revisi Tanggal Berakhir Proyek Protokol Pengesahan Proyek [ Laman Web Proyek Pakar Data Dasar dari pihak Pemrakarsa Pakar Cadangan Karbon dari pihak Pemrakarsa Pakar dari pihak Pemrakarsa

Pakar Alternatif Penggantian Penuh dari pihak Pemrakarsa Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa Pernyataan Informasi Pemrakarsa Pakar Penggunaan Lahan dari pihak Pemrakarsa Pakar Kebocoran, Pemrakarsa Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa Kawasan Konservasi

Perkecualian Kawasan Versi 2.1

pihak Pemrakarsa atas ketidaksepakatan dari Pemberi Pendapat di ruang yang ditetapkan untuk keperluan itu pada Situs Web RFS. A5‐2A. Hari ke‐61 sejak Tanggal Pengesahan Proyek. A3‐1. Lihat Tambahan F. A5‐2B. Cara‐cara yang dianggap penyebab berakhirnya Proyek, baik karena ditetapkan oleh Pemrakarsa Proyek maupun karena ditelantarkannya Proyek tersebut. A5‐2. Tanggal dianggap berakhirnya Proyek; akhir Masa Proyek. A5‐2B1a. Pemberitahuan dari Pemrakarsa Proyek berdasarkan Bagian A5‐2 yang mengingatkan RFSMU mengenai Tanggal Berakhir Proyek. A5‐2B1b. Proses yang memungkinkan Pemrakarsa Proyek mengubah Tanggal Berakhir Proyek semula sebagaimana diketahui dari Pemberitahuan Tanggal Berakhir Proyek. A3 Setiap Proyek akan memiliki laman web sendiri pada Situs Web RFS dengan kelengkapan sebagaimana terdaftar pada A1‐2. ER2‐2. Pakar dari pihak Pemrakarsa yang bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Metodologi Data Dasar Pengganti. Lihat Tambahan D dan E mengenai Tugas dan Persyaratan. ER3‐1, Langkah 3. Lihat Tambahan D dan E mengenai Tugas dan Persyaratan. Ibidem. Seorang pakar yang dipilih oleh Pemrakarsa Proyek dengan persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk tugas yang diatur pada Bagian Persyaratan terkait. Lihat Tambahan D dan E mengenai Tugas dan Persyaratan. ER5‐6, 8, 9. Lihat Tambahan D dan E mengenai Tugas dan Persyaratan. B1‐5. Ahli Ekologi Hutan yang ditetapkan oleh Pemrakarsa Proyek. Lihat Tambahan D dan E mengenai Tugas dan Persyaratan. Pernyataan tertulis kepada setiap Peserta Proyek yang memberi dokumen dan informasi sesuai dengan semua Persyaratan pada S2‐1. ER1‐2. Pakar Penggunaan Lahan yang ditetapkan oleh Pemrakarsa Proyek. Lihat Tambahan D dan E mengenai Tugas dan Persyaratan. ER4‐6. S3‐1. Pakar Kualitas Hidup yang ditetapkan oleh Pemrakarsa Proyek. Lihat Tambahan D dan E mengenai Tugas dan Persyaratan. Setiap kawasan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang, (termasuk yang disebut dengan kawasan konservasi, taman nasional, hutan nasional atau peruntukan yang setara seperti hutan yang digunakan atau dikelola secara berkelanjutan) untuk kepentingan konservasi alam jangka panjang di kawasan yang memiliki jasa lingkungan yang terkait, dan nilai‐nilai sosial budaya dan sosial ekonomi. ER1‐1D. Perkecualian terhadap Uji Nilai Tambah Resmi yang 171


Konservasi ( Masa Penebangan Liar di Kawasan Konservasi (

diterapkan hanya pada Kawasan Konservasi. ER1‐1D1. Masa yang dimulai sejak ditetapkannya Kawasan Konservasi, dan tidak lebih dari sepuluh (10) tahun sebelum Tanggal Awal Pengajuan Proyek. RFS Credit™ (Kredit RFS untuk Formulir khusus RFS Credit™ yang digunakan untuk membantu Kawasan Konservasi) keuangan pengelola Kawasan Konservasi untuk mengurangi deforestasi dan degradasi, yang sejalan dengan kegiatan‐ kegiatan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi terpadu sebagaimana diatur pada The Rainforest Standard™. (Persyaratan khusus mengenai RFS Credits™ akan diperinci pada The Rainforest Standard™ Versi 3.1 untuk diterbitkan pada bulan Maret 2014.) Masa Pendapat Masyarakat A2‐1B. Waktu yang disediakan untuk Pendapat Masyarakat mengenai pengesahan, verifikasi atau kegiatan proyek. Pendapat Masyarakat Pendapat berdasarkan Persyaratan pada A2 mengenai Dokumen Pengajuan Proyek Awal atau Akhir, Permohonan Verifikasi, tanggapan terhadap Pendapat Masyarakat atau hal‐ hal lain sebagaimana dijelaskan pada A2. Publikasi Termasuk “kepustakaan tidak konvensional”, kecuali jika ditetapkan sebaliknya, misalnya sebagaimana disyaratkan untuk diterbitkan dalam Kepustakaan Penilaian Sejawat. QOL Singkatan dari Kualitas Hidup. Ibidem. Tolok Ukur QOL S3‐1B1. Dapat berupa Tolok Ukur QOL Absah atau Terizinkan. Dokumen QOL S3‐1. Dokumen dari setiap Peserta Proyek yaitu masyarakat adat atau tradisional atau kelompok lain yang bergantung pada hutan (dapat berupa Daftar Pemegang Hak De Jure atau Pemegang Hak De Facto) menguraikan rencana mereka, apabila ada, untuk memelihara atau memperbaiki keberlanjutan dari kedua Ranah QOL. Ranah QOL S3‐1. Masing‐masing dari hal‐hal berikut yang perubahannya diukur, dipantau, dan diverifikasi: pendapatan keluarga; kemudahan memperoleh layanan kesehatan; jenis dan kepastian atas lahan dan penguasaan sumberdaya; pendidikan; Penggunaan Sumberdaya Hutan berkelanjutan; keanekaragaman sumber‐sumber pendapatan; tingkat sengketa atas sumberdaya; hubungan dengan masyarakat luar dan kawasan; sarana dan prasarana; penerapan pengelolaan hutan terpadu secara tradisional. Tujuan Ranah QOL S3‐1E. Prakiraan perbaikan pada Ranah QOL dalam kaitannya dengan Tolok Ukur QOL. Rencana Pemantauan QOL S3‐1F. Protokol yang disusun oleh Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa untuk memantau perubahan‐perubahan pada Ranah QOL yang dipilih oleh Peserta Proyek guna diukur selama Masa Proyek. Laporan QOL S3‐1F3. Laporan yang disusun oleh Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa yang memerinci hasil dari Rencana Pemantauan QOL. Kartu Laporan QOL S3‐2B. Perbandingan yang dibuat oleh RFSMU mengenai pengukuran‐pengukuran dalam Laporan QOL dan Tolok Ukur QOL pada Ranah QOL yang dipilih oleh Peserta Proyek untuk diukur selama Masa Proyek. Sertifikat Pengesahan QOL S3‐1B2d. Untuk setiap Tolok Ukur QOL yang dianggap merupakan Tolok Ukur QOL Terizinkan, Sertifikat Pengesahan Versi 2.1

172


Sistem Penyangga yang Layak ( Laporan Sistem Penyangga yang Layak Manfaat Kualitas Hidup (Manfaat QOL) Penengah ( Putusan Penengah Protokol Penengah

Penebangan ( Keterwakilan (

Keterwakilan, Pribadi

Keterwakilan, Badan Organisasi yang Mewakili (

Persyaratan Wilayah Penggunaan Sumberdaya Penggunaan Sumberdaya

QOL harus diberikan oleh Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa. Sistem penyangga untuk memastikan bahwa Pengurangan Emisi Permanen memenuhi Persyaratan pada Subbagian ER5‐7. ER5‐6D. Laporan yang mendukung penggunaan Sistem Penyangga yang Layak yang disusun oleh Pakar Alternatif Penggantian Penuh dari pihak Pemrakarsa. S3‐1 Seorang Pakar yang perannya adalah bertindak selaku Penengah menurut Protokol Penengah. S2‐3. A2‐3. Apabila Ketidaksepakatan dari Pemberi Pendapat masih ada menurut A2‐2B2, ketidaksepakatan tersebut harus pada akhirnya diselesaikan oleh seorang Penengah menurut Protokol Penengah sebagaimana dijelaskan pada A2‐3B‐D. Berkurangnya Biomassa Pohon di antara dua tanggal. Keterwakilan dengan niat baik, yaitu Persyaratan telah terpenuhi atau fakta yang diwakili cermat dan lengkap dalam semua hal sejauh yang mampu diketahui dan diyakini oleh orang atau badan yang menjalani Keterwakilan tersebut setelah meneliti secara utuh dan dengan niat baik. Keterwakilan oleh pejabat tertinggi suatu organisasi yang bertanggung jawab secara perorangan dalam kedudukannya sebagai pribadi dan bukan dalam kedudukan secara resmi di organisasinya. Keterwakilan oleh orang atau badan yang berwenang sebagaimana mestinya yang mengikat organisasi tersebut. Perserikatan atau LSM yang ditetapkan secara resmi oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang untuk mewakili sebuah kelompok yang kemungkinan merupakan Pemegang Hak De Facto atau setidaknya telah ditetapkan dalam The RFS™. Persyaratan khusus sebagaimana dinyatakan pada setiap bagian pada The Rainforest Standard™. IC1‐3. Daerah‐daerah Penggunaan Sumberdaya.

IC1‐3; S1. Sumberdaya alam yang digunakan oleh kelompok‐ kelompok masyarakat lokal, terutama yang digunakan berlandaskan kearifan setempat. Perubahan yang Merugikan ( ER5‐9. Penebangan Biomassa Pohon bebas karena campur tangan manusia yang sebelumnya telah menghasilkan RFS™ Credit karena menyimpan karbon dalam Biomassa Pohon tersebut (misalnya pemanenan dengan sengaja). Satuan Kerja Pemantauan Organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi‐ Rainforest Standard atau fungsi sebagaimana dijelaskan dilaksanakan oleh RFSMU. RFSMU RFS Singkatan dari The Rainforest Standard™. RFS Credit™ (Kredit RFS) ER3‐2A. Kredit pengurangan emisi yang dimandatkan untuk diterbitkan oleh RFSMU sesuai dengan Persyaratan, syarat dan ketentuan The RFS™. Setiap RFS Credit™ mewakili satu ton pengurangan emisi CO2e. Pembagian Kredit RFS ER5‐5B. Pembagian RFS Credits™ oleh Tempat Penyimpanan Sekarang ( atau kantor catatan resmi, termasuk pencatatan, sesuai Versi 2.1

173


Debit RFS

Permohonan Pembagian RFS Alat Bantu Pengurangan Emisi Permanen Interaktif RFS (

RFSMU Situs Web RFS

Pemegang Hak Rencana Manfaat Pemegang Hak ( Pengakuan Risiko Pemegang Hak ( Pengungkapan Risiko Pemegang Hak ( Jaminan Penjual/Penjamin Penjual (

Survei Penilaian Tolok Ukur Tingkat Spesies

Verifikasi Keanekaragaman Hayati yang Ditangguhkan Verifikasi QOL yang Versi 2.1

dengan Persyaratan The RFS™ berdasarkan Permohonan Pembagian RFS mutakhir. ER3‐2B. Debit yang disyaratkan untuk dikurangkan dari neraca RFS Credit™ pada rekening RFS Credit™ Pemrakarsa Proyek sesuai dengan Persyaratan The RFS™. Setiap RFS Credit™ mewakili satu ton pengurangan emisi CO2e. ER5‐5B. Dokumen dalam bentuk sebagaimana ditunjukkan pada Formulir ER5_B, yang diajukan oleh Pemrakarsa Proyek atau orang yang diberi kuasa secara resmi. Alat bantu interaktif yang memungkinkan untuk membandingkan pilihan Pengurangan Emisi Permanen menurut berbagai peubah, termasuk luas, massa jenis karbon, data dasar laju penebangan terdokumentasikan atau yang diprakirakan, laju kebocoran, harga, persentase penyangga, besarnya dan penetapan waktu Perubahan yang Merugikan, dsb. Lihat Lampiran ER5 mengenai tautannya. Singkatan dari Satuan Kerja Pengelolaan The RFS™ ‐ fungsi operasional dari organisasi yang bertanggung jawab atas The RFS™ sebagaimana dijelaskan pada Persyaratan. Situs web yang dijalankan oleh The RFS™ atau RFSMU‐nya yang memasang informasi mengenai The RFS™ sebagaimana dijelaskan pada A1‐1. Laman Web setiap Proyek juga tersedia pada Situs Web RFS. Istilah yang menunjuk pada Pemegang Hak De Jure dan De Facto sekaligus. Secara umum, uraian mengenai semua manfaat dalam bentuk apa pun yang dapat diterima oleh Pemegang Hak selama Masa Proyek. Lihat Subbagian S2‐4 mengenai Persyaratan khusus. Dokumen yang ditandatangani oleh Pemegang Hak De Facto yang mengakui telah diterimanya Rencana Manfaat Pemegang Hak dan bersedia menerima risiko sebagaimana diperinci di situ. Lihat Subbagian S2‐8 mengenai Persyaratan khusus. Dokumen yang disusun oleh Pemrakarsa Proyek yang memerinci risiko‐risiko yang dapat menimpa pemegang hak. Lihat Subbagian S2‐8 mengenai Persyaratan khusus. Satu atau lebih orang atau badan yang didefinisikan pada Subbagian ER5‐2 sebagai “Penjual” yang dapat menyediakan semua atau sebagian dari Jaminan Penjual (orang atau badan semacam itu disebut dengan “Penjamin Penjual”). Khusus untuk maksud pada Subbagian ER5‐2, “Penjual” adalah setiap Peserta Proyek dan setiap Perantara antara Peserta Proyek dan Pembeli Penggantian Karbon, maupun setiap mitra Peserta Proyek atau Perantara. B1‐4B. Dalam setiap Kelompok Indikator Ekologi, sekumpulan sampel yang mewakili berupa sedikit‐dikitnya 10 Spesies Kelompok Indikator Ekologi harus dipilih untuk mewakili setiap Kelompok Indikator Ekologi. Ada atau tiadanya dan kelimpahan relatif spesies ini harus dipantau selama Masa Proyek dan dilaporkan dalam survei ini. B1‐5D. Prosedur yang memungkinkan diterbitkannya kredit, ditangguhkan penerbitannya sampai dipatuhinya B1‐4E‐F. S3‐2E. Prosedur yang memungkinkan diterbitkannya kredit , 174


Ditangguhkan Penilaian Dampak Keberlanjutan Penyusun Laporan Pajak Kredit RFS Sementara Tabel Penguasaan Lahan The RFS™ (RFS) Jaminan Pihak Ketiga Penghitungan Ton-Tahun Laju Akumulasi Ton-Tahun

Permohonan Kredit TonTahun Biomassa Pohon Tolok Ukur QOL Absah (

Data Dasar Penebangan Absah ( Konsultasi Pengesahan Sertifikat Pengesahan

Tanggal Pengesahan Sertifikat Verifikasi Konsultasi Verifikasi Tanggal Verifikasi

Laporan Akhir Verifikasi

Versi 2.1

ditangguhkan penerbitannya sampai dipatuhinya S3‐2E. S3‐1B2b [Untuk dibuat] Perusahaan atau perorangan berizin untuk menyusun surat pemberitahuan pajak terutang (SPT) yang telah menyusun SPT Pemrakarsa atau Pengembang Proyek. Dijelaskan dan didefinisikan pada Bagian ER5‐7. Tabel sebagaimana tercantum pada ICI‐2B yang sering menyertai Peta Penguasaan Lahan Proyek. Singkatan dari The Rainforest Standard™. Dijelaskan dan didefinisikan pada Bagian ER5‐3. Mekanisme Pengurangan Emisi Permanen yang dijelaskan pada Bagian ER5‐4. Laju akumulasi kredit tahunan baku sebesar 1% per tahun yang tidak menyebabkan defisit tahunan kesetaraan CO2e berdasarkan kesimpulan dari pengetahuan ilmiah mutakhir yang masuk akal, konservatif, dan dapat dilaksanakan dalam hal kesetaraan CO2e selama 100 tahun. ER5‐4A. Pemberitahuan dari Pemrakarsa Proyek yang memilih untuk menggunakan Penghitungan Ton‐Tahun. Didefinisikan sebagai Biomassa Pohon Atas Permukaan ditambah dengan Biomassa Pohon Bawah Permukaan dan Biomassa Kayu Mati. Data yang merupakan data dasar untuk Ranah QOL yang mencakup masyarakat di Daerah Proyek, diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang, LSM yang diakui atau Kepustakaan Penilaian Sejawat dalam waktu tidak lebih dari lima tahun terakhir. Lihat Subbagian S3‐1B1. ER2‐2A. Laju tahunan pengurangan cadangan karbon Biomassa Pohon yang diharapkan di Hutan yang Laik di dalam Daerah Proyek yang dapat digunakan apabila tidak tersedia Data Dasar Penebangan dari Pemerintah. S2‐1F3. Konsultasi antara Pemrakarsa Proyek dan Pemegang Hak De Facto setelah setiap Tanggal Pengesahan. Dokumen yang diterbitkan oleh RFSMU berdasarkan Subbagian A3‐3, yang menyatakan dengan sebenarnya mengenai penyelesaian Dokumen Akhir Pengajuan Proyek berdasarkan Persyaratan RFS dan Tanggal Pengesahan‐nya. Tanggal disahkannya Proyek berdasarkan Sertifikat Pengesahan. A5 S2‐1F4. Konsultasi antara Pemrakarsa Proyek dan Pemegang Hak De Facto setelah setiap Tanggal Verifikasi. Dokumen yang diterbitkan oleh RFSMU berdasarkan Subbagian A4‐2A2 yang menyatakan dengan sebenarnya mengenai tanggal ditetapkan oleh Pemrakarsa Proyek sebagai tanggal Verifikasi Kredit yang harus dianggap telah dipakai untuk keperluan penghitungan RFS Credits™, pemenuhan syarat QOL, pemenuhan syarat Keanekaragaman Hayati, dan hal‐hal terkait. A4‐2‐B6c. Laporan Penengah yang menetapkan antara Temuan Verifikasi dan sikap yang diambil dalam Pemberitahuan Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi. 175


Temuan Verifikasi Pemberitahuan Ketidaksepakatan atas Temuan Verifikasi ( Permohonan Verifikasi

Versi 2.1

A4‐2B5. Tanggapan Pakar yang Ditugaskan terhadap Ketidaksepakatan atas Pendapat setelah ada Permohonan Verifikasi. A4‐2‐B6b. Pemberitahuan dari Pemrakarsa Proyek yang membantah Temuan Verifikasi dengan memberi alasan atas keberatannya. A4‐2A1. Formulir yang diajukan untuk memohon verifikasi kredit RFS.

176


TAMBAHAN

Versi 2.1

177


TAMBAHAN A: DAFTAR DOKUMEN PENYERAHAN PROYEK

Letak

Dokumen

Disyarat‐ kan

Tidak pasti

IC1‐1 IC1‐2 IC1‐2 IC1‐3 IC1‐4 IC1‐4 IC2‐1/2 IC3‐1

Peta Batas Proyek x Peta Penguasaan Lahan Proyek x Tabel Penguasaan Lahan x Peta Kegiatan Proyek x Peta Hutan yang Laik sebagai Tolok Ukur x Matriks menurut Tipe dan Keadaan Hutan x Dokumen Penetapan Peserta Proyek x Bukti Dokumen untuk Peta dan Tabel Penguasaan Lahan Proyek x IC3‐2A‐G Bukti Dokumen untuk Hak Pengalihan Pengurangan Emisi Karbon untuk Memperoleh Imbalan x IC3‐2E Apabila sistem pendaftaran sudah disiapkan oleh pemerintah, bukti pemenuhan syarat S1‐1 Daftar Pemegang Hak De Facto x S1‐3 Penyerahan Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto x S1‐4 Klaim Pemegang Hak De Facto S2‐1 Pernyataan Informasi Pemrakarsa x S2‐2A Pemenuhan Syarat Konsultasi Pra‐Pengajuan S2‐2B Pemenuhan Syarat Konsultasi Pengajuan Akhir S2‐2C Pemenuhan Syarat Konsultasi Pengesahan S2‐2C Pemenuhan Syarat Konsultasi Verifikasi S2‐3 Pengakuan Peserta Proyek S2‐4 Rencana Manfaat Pemegang Hak S2‐5 Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak S2‐6 Pemenuhan Syarat Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak S2‐8 Pengungkapan Risiko Pemegang Hak S2‐8 Pengakuan Risiko Pemegang Hak S2‐9 Pemenuhan Syarat Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan x S3‐1 Dokumen QOL S3‐2A Laporan QOL x B1‐1 Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati Proyek x B1‐3 Protokol Pemantauan Keanekaragaman Hayati Proyek X Letak Dokumen Disyarat‐ Versi 2.1

Awal

Akhir

Verifi‐ kasi

x

x

x x x x x x x x x x

x x X x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x

x x

x x

x

x x x Tidak

Awal

Akhir Verifi‐

178

The Rainforest Standard™ kan

B1‐3B; B1‐4 B1‐4 B1‐7 ER1‐1 ER1‐2 ER1‐3 ER2‐1 ER2‐2 ER3‐1A ER3‐1B ER3‐1C ER3‐1D ER3‐1E ER3‐1F ER3‐1G ER3‐1H ER3‐1I ER3‐1J ER4‐5 ER4‐6 ER5

ER5‐5 ER5‐9 ER5‐10 ER5‐10 A2‐2 A4‐2 A5‐B2 A5‐B2 A6‐2 A6‐3A A6‐3B

Versi 2.1

Laporan Keanekaragaman Hayati Proyek Rencana Pemulihan Keanekaragaman Hayati Alternatif Protokol yang Direkomendasikan ‐ Laporan Teknis Dokumentasi Nilai Tambah resmi Dokumentasi Penetapan Nilai Ekonomi Dokumentasi Uji Insentif yang Ada Dasar Pembenaran Dokumen Rencana Penebangan Laporan Metodologi Data Dasar Pengganti Tolok Ukur Cadangan Karbon Perhitungan Cadangan Karbon yang Diharapkan Peta Verifikasi Cadangan Karbon Perubahan Emisi Karbon Bruto Perhitungan Pengurang akibat Kebocoran Perhitungan Pengurangan Emisi Bawah Permukaan Perhitungan Pengurangan Emisi Kayu Mati Perubahan Emisi Karbon Neto Perubahan Emisi CO2e Proyek Penyesuaian Cadangan Karbon setiap 5 tahun Laporan Kebocoran Pasar Laporan Alternatif Pengurang akibat Kebocoran Formulir Pilihan Pengurangan Emisi Permanen: Formulir untuk menetapkan pilihan Penggantian Penuh. Permohonan Kredit Ton‐Tahun Laporan Alternatif Penggantian Penuh Laporan Kebakaran Alami Laporan Penebangan tidak Bebas (pembalakan) Tanggapan Proyek Permohonan Verifikasi Pemberitahuan Tanggal Berakhir Proyek Revisi Tanggal Berakhir Proyek Laporan Pengalihan Kredit Laporan Penghentian Kredit Formulir Penghentian Kredit

pasti

kasi

x

x x

x

x

x x x x

x x

x x

x X x

x x X X x

x x X X X

x x X X x X

x x

x

X

x x X X X x x

x x X X X x

x x x x x

x

x

x

x x x

179

x x x x x x x


TAMBAHAN B: KETERWAKILAN

Letak

Keterwakilan (r = disyaratkan; a = alternatif)

IC1‐5A5 IC1‐5A6

Peta [r] Peta [r]

IC1‐5B2 IC1‐5B3

Jadwal dan matriks yang menyertai Peta [r] Jadwal dan matriks yang menyertai Peta [r]

IC2‐3 IC3‐3A S1‐3B

Dokumen Penetapan Peserta Proyek [r] Persyaratan IC3‐2A‐G telah dipenuhi [r] Pemenuhan Syarat Pemberitahuan kepada Pemegang Hak De Facto [r] Pemenuhan Syarat Konsultasi Pra‐Pengajuan [r] Pemenuhan Syarat Konsultasi Pengesahan [r] Pemenuhan Syarat Konsultasi Verifikasi [r] Pengakuan Peserta [r] Pemenuhan Syarat setiap Rencana Manfaat Pemegang Hak [r] Pemenuhan Persyaratan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan [r] Informasi Keanekaragaman Hayati lengkap dan cermat [r]

S2‐2A S2‐2B S2‐2C S2‐3D,E S2‐6A1 S2‐8B7 B1‐6 B1‐7A2 ER1‐1A1 ER1‐2A2

ER1‐2A3 ER1‐3A1 ER2‐1B1 ER2‐2F ER4‐4B1c

Versi 2.1

Laporan teknis Alternatif Protokol Keanekaragaman Hayati lengkap dan cermat [r] Tidak ada undang‐undang atau kesepakatan yang melarang penebangan [r] Laporan Penetapan Nilai Hutan cermat [r]

Laporan Penetapan Nilai Hutan cermat [r] Tidak ada pertimbangan lain yang diterima mengenai berkurangnya Penebangan [r] Dokumen Rencana Penebangan Terdokumentasikan (a) Model Data Dasar [r] Kebocoran Pasar [r]

Pemrakarsa Pengembang Proyek Proyek x x

Lainnya Pakar Pemetaan Hutan dari pihak Pemrakarsa

x

x Pakar Pemetaan Hutan dari pihak Pemrakarsa

x

x

x x x x

x x x Peserta Proyek

x x Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa

x

x x

x x

x

x

x

x

x x

x x

Pakar Penggunaan Lahan dari pihak Pemrakarsa


180


Letak ER4‐4B1d ER5‐10A1 ER5‐10B1 ER5‐7A5a ER5‐9

A5‐2‐B1b4 A6‐2

Versi 2.1

Keterwakilan (r = disyaratkan; a = alternatif) Pemrakarsa Pengembang Lainnya Proyek Proyek Laporan Kebocoran Pasar cermat [r] x x Kebakaran tidak disengaja Penebangan tidak bebas Kewajiban dan kemampuan Penggantian Sistem Penyangga Penuh (a) Pakar Alternatif Laporan Alternatif Penggantian Penuh Penggantian cermat dan lengkap Penuh dari pihak Pemrakarsa Tanggal Berakhir Proyek tidak melanggar kesepakatan yang ada atau undang‐undang atau peraturan apa pun x Keterwakilan Pengalihan Kredit x Pengalih/ Penerima Pengalihan

181


TAMBAHAN C: PENDAPAT HUKUM

Letak IC3‐1C IC3‐3A2 ER1‐1A2 ER2‐1B2 ER5‐9A4

Versi 2.1

Perihal Pendapat Hukum (r = disyaratkan; a = alternatif) Informasi tentang Peta dan Tabel Penguasaan Lahan Proyek (r) Hak untuk mengalihkan dan memperdagangkan pengurangan emisi (a) Nilai Tambah Resmi: Undang‐undang dan kesepakatan tidak melarang Penebangan di Daerah Proyek (r) Dokumentasi Rencana Penebangan (a) Alternatif Penggantian Penuh (a)

182


TAMBAHAN D: DAFTAR TUGAS PAKAR DAN PENENGAH Yang Ditugaskan Penengah

Persyaratan

Letak Pakar dari pihak Pemrakarsa

Pakar Otomatis

Hanya jika ada sengketa

1

Peta Batas Proyek

ICI‐1

Pakar Pemetaan Hutan dari pihak Pemrakarsa

R1

2

Peta dan Tabel Penguasaan Lahan Proyek

ICI‐2


R5

3

Peta Kegiatan Proyek

IC1‐3


R7

4

Peta Hutan sebagai Tolok Ukur

IC1‐4


R2

5

Dokumen Partisipasi Peserta Proyek

IC2‐1

tidak ada

R3

6

Daftar Pemegang Hak De Facto

S1‐1

tidak ada

R3

7

Pernyataan Informasi Pemrakarsa

S2‐1

tidak ada

R3

8

Pengakuan Peserta

S2‐2

tidak ada

R3

9

Rencana Induk Manfaat Pemegang Hak

S2‐5

tidak ada

R3

10

Rencana Manfaat Pemegang Hak

S2‐7

tidak ada

R3

11

Pengungkapan Risiko Pemegang Hak

S2‐8

tidak ada

12

Pengakuan Risiko Pemegang Hak

S2‐8

tidak ada

R3

13

Dokumen QOL

S3‐1

Pakar QOL dari pihak Pemrakarsa

R7

14

Tolok Ukur QOL

S3‐1


R7

15

Rencana Pemantauan QOL

S3‐1F


R7

16

Laporan QOL

S3‐2B


R7

17

Sertifikat Pengesahan QOL

S31‐B2c


R7

18

Tolok Ukur Keanekaragaman Hayati

B1‐1

Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa

R2

Kelompok Indikator Ekologi

B1‐3


x

R2

Spesies Kelompok Indikator Ekologi

B1‐3


x

R2

19

Protokol Pemantauan Keanekaragaman Hayati

B1‐3


R2

20

Laporan Keanekaragaman Hayati

B1‐4


R2

21

Rencana Pemulihan Keanekaragaman Hayati

B1‐4


R2

Versi 2.1

183

The Rainforest Standard™ 22 Alasan Masa Pemulihan

B1‐4G


x

R2

x

R5

23

Protokol Alternatif Tolok Ukur atau Rencana Pemantauan

B1‐6


24

Uji Nilai Tambah Resmi

ER1‐1

tidak ada

R5

25

Perkecualian Nilai Tambah Kawasan Konservasi

ER1‐1

tidak ada

R6

26

Uji Insentif Ekonomi

ER1‐2


R6

27

Laporan Penetapan Nilai Hutan

ER1‐2B


R5

28

Uji Insentif yang Ada

ER1‐3

tidak ada

R5

29

Dokumen Rencana Penebangan

ER2‐1

tidak ada

R5

30

Laporan Metodologi Data Dasar Pengganti

ER2‐2

Pakar Data Dasar dari pihak Pemrakarsa

x

R9

Data Dasar Penebangan dari Pemerintah


x

R9

Data Dasar Penebangan Absah


x

R9

ER3

Pakar Cadangan Karbon dari pihak Pemrakarsa

x

R10

x

R10

31

Perhitungan Pengurangan Emisi

32

Laporan Penyesuaian Kayu Mati/Bawah Permukaan

ER3‐3


33

Laporan Kebocoran Pasar

ER4‐5


34

Alternatif Kebocoran

ER4‐6

Pakar Kebocoran dari pihak Pemrakarsa

x

R8

35

Alternatif Penggantian Penuh

ER5

x

R11

36

Laporan Kebakaran Alami

ER5‐10A

37

Laporan Penebangan tidak Bebas (pembalakan)

ER5‐10B

Pakar Alternatif Penggantian Penuh Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa Ahli Ekologi Hutan dari pihak Pemrakarsa

Versi 2.1

R8

R4 R5

184


TAMBAHAN E: PERSYARATAN PAKAR DAN PENENGAH JABATAN PAKAR DARI PIHAK PEMRAKARSA Pakar Pemetaan Hutan dari pihak Pemrakarsa

Letak

IC1‐5A6; IC1‐5B3; ER3‐1A2

Pakar QOL dari S3‐1B2d; pihak Pemrakarsa S3‐1F; S3‐2A

Persyaratan Minimum yang Dibutuhkan Publikasi Kedudukan

Pendidikan

Pengalaman

S1 geografi, biologi, kehutanan atau bidang‐bidang terkait

5 tahun dalam 10 tahun terakhir dalam GIS dan pemetaan penggunaan lahan yang berbeda

Kepustakaan tidak konvensional: dua atau lebih publikasi yang terkait dengan pemetaan hutan

Sebagai konsultan, peneliti pemetaan hutan atau jabatan akademis terkait selama sedikit‐dikitnya 2 tahun sebelumnya.

S2 antropologi, sosiologi atau ekonomi; atau

5 tahun dalam 10 tahun terakhir

Kepustakaan tidak konvensional: dua atau lebih publikasi dalam Sosiologi Kuantitatif/ Antropologi

Sebagai konsultan, peneliti atau jabatan akademis terkait selama sedikit‐dikitnya 2 tahun sebelumnya.

S1 antropologi, sosiologi atau ekonomi; atau

10 tahun



S1 statistik

3 tahun dalam statistik dalam 10 tahun terakhir; 1 tahun dalam pengembangan masyarakat




B1‐1; B1‐3; B1‐4C,G; B1‐5; B1‐6A; ER5‐10A1(b)

S2 kehutanan (biologi, ekologi atau teknologi)

10 tahun bekerja di hutan dengan sedikit‐dikitnya 80% Tipe Habitat yang sama dengan di Daerah Proyek.

Kepustakaan tidak konvensional: dua atau lebih publikasi dalam ekologi hutan



ER2‐2A; ER2‐2B2b,c; ER2‐2C3

S2 kehutanan, statistik atau bidang terkait (ekologi, biologi, GIS, geografi, teknologi)

5 tahun dalam pemodelan tata ruang secara jelas

Satu atau lebih publikasi penilaian sejawat mengenai metodologi data dasar yang mencakup pemodelan tata ruang secara jelas.

Sebagai konsultan, peneliti atau jabatan akademis terkait selama sedikit‐ dikitnya 5 tahun sebelumnya.


ER3‐1A1b; ER3‐1A2; ER3‐1C1

S2 kehutanan atau bidang terkait (ekologi, biologi, geografi, teknologi)

10 tahun bekerja dalam penaksiran karbon hutan dengan menggunakan teknik lapangan maupun pengindraan jauh

Kepustakaan tidak konvensional: dua atau lebih publikasi dalam penaksiran karbon hutan

Sebagai konsultan, peneliti atau jabatan akademis terkait selama sedikit‐ dikitnya 5 tahun sebelumnya.

Versi 2.1

185

Lainnya

Pendidikan + pengalaman + publikasi atau pengalaman + publikasi + kedudukan

The Rainforest Standard™ JABATAN PAKAR DARI PIHAK PEMRAKARSA Pakar Alternatif Penggantian Penuh dari pihak Pemrakarsa

Persyaratan Minimum yang Dibutuhkan

Letak

Pendidikan

Pengalaman

Publikasi

Kedudukan

ER5‐6, 8,9

MBA atau S2 ekonomi; atau

10 tahun dalam penjaminan pembiayaan, termasuk penilaian kredit, uji ketahanan, analisis risiko, uji skenario

Tidak disyaratkan


Pengacara, Akuntan

10 tahun pengalaman dalam transaksi surat berharga

Tidak disyaratkan

Berpraktik profesional selama sedikit‐dikitnya 5 tahun sebelumnya

Pakar Kebocoran dari pihak Pemrakarsa

ER4‐6

S2 ekonomi atau MBA

3 tahun dalam pemodelan ekonomi

Satu atau lebih publikasi penilaian sejawat mengenai kebocoran



ER1‐2A1,3; ER4‐5B1

S1 ekonomi, agronomi atau kehutanan; atau penilai properti bersertifikat

5 tahun dalam 10 tahun terakhir dalam penetapan nilai lahan, termasuk hutan

Tidak disyaratkan


Versi 2.1

186

Lainnya


JABATAN PAKAR DARI PIHAK PEMRAKARSA

Persyaratan Minimum yang Dibutuhkan

Letak

Pendidikan

Pengalaman

Publikasi

Kedudukan

Pakar Ekologi Hutan yang Ditugaskan

B1‐3, B1‐4, B1‐6B

S2 kehutanan (biologi, ekologi atau teknologi)

10 tahun bekerja di hutan dengan sedikit‐dikitnya 80% Tipe Habitat yang sama dengan di Daerah Proyek

Satu atau lebih publikasi Sebagai konsultan, penilaian sejawat peneliti atau jabatan mengenai ekologi hutan akademis terkait selama sedikit‐dikitnya 5 tahun sebelumnya.

Pakar Cadangan Karbon yang Ditugaskan

ER3‐3


10 tahun bekerja dalam penaksiran karbon hutan dengan menggunakan teknik lapangan maupun pengindraan jauh



Pakar Data Dasar yang Ditugaskan

ER2‐2B2,3

S2 kehutanan, statistik atau bidang terkait (ekologi, biologi, GIS, geografi, teknologi)


Satu atau lebih publikasi penilaian sejawat mengenai metodologi data dasar yang mencakup pemodelan tata ruang secara jelas.


Pakar Alternatif Penggantian Penuh yang Ditugaskan

ER5‐9; ER5‐9B,C

MBA atau S2 ekonomi


Tidak disyaratkan


Pakar Kebocoran yang Ditugaskan

ER4‐6B

S2 ekonomi atau MBA


Satu atau lebih publikasi Sebagai konsultan, penilaian sejawat peneliti atau jabatan mengenai kebocoran akademis terkait selama sedikit‐dikitnya 5 tahun sebelumnya.

Versi 2.1

187

Lainnya


JABATAN PAKAR DARI PIHAK PEMRAKARSA Letak Penengah Peta Batas dan Penguasaan Lahan Proyek R1

IC1‐1; IC1‐2

Penengah Peta Hutan dan Keanekaragaman Hayati R2

Penengah Peserta R3

Pendidikan

Kedudukan

5 tahun Tidak ada pengalaman profesional dalam menggunakan peta tata guna lahan

Pengacara penggunaan lahan; atau juru ukur lahan selama sedikit‐ dikitnya 5 tahun sebelumnya.

IC1‐4; B1‐1/3/4 S2 kehutanan (biologi, ekologi atau teknologi)

10 tahun bekerja di Satu atau lebih publikasi hutan dengan penilaian sejawat sedikit‐dikitnya mengenai ekologi hutan 80% Tipe Habitat yang sama dengan di Daerah Proyek


IC2‐1; S1‐1; S2‐1/2/5/7

S1 antropologi, sosiologi atau ekonomi

5 tahun pengalaman dalam 10 tahun terakhir bekerja dengan masyarakat di Amazon

Kepustakaan tidak konvensional: dua atau lebih publikasi mengenai kehidupan masyarakat Amazon


Penengah ER5‐10A Kebakaran hutan R4

S3 kehutanan (biologi, teknologi kehutanan)

10 tahun pengalaman bekerja dalam dinamika hutan tropis di Amazon dg menggunakan teknik lapangan & pengindraan jauh

Satu atau lebih publikasi penilaian sejawat mengenai keanekaragaman hayati di Amazon


Penengah Hukum R5

S1 hukum

10 tahun Tidak ada pengalaman dalam penggunaan lahan dan keuangan

Berpraktik profesional selama sedikit‐dikitnya 10 tahun sebelumnya

ER1‐1; ER1‐3; ER2‐1; ER2‐2; ER5‐10B

Pengacara penggunaan lahan; bersertifikat sebagai juru ukur lahan

Persyaratan Minimum yang Dibutuhkan Pengalaman Publikasi

Penengah Penetapan Nilai Hutan R6

ER1‐2

S2 ekonomi, agronomi atau kehutanan; atau penilai properti bersertifikat

10 tahun dalam 10 tahun terakhir dalam penetapan nilai lahan, trmsk hutan

Kepustakaan tidak konvensional: dua atau lebih publikasi mengenai persoalan penetapan nilai hutan


Penengah QOL R7

IC1‐3; S3‐1; S3‐2

S2 antropologi, sosiologi atau ekonomi

10 tahun pengalaman dalam 10 tahun terakhir dalam bekerja dengan masyarakat di Amazon

Satu atau lebih publikasi penilaian sejawat mengenai Sosiologi Kuantitatif/ Antropologi


Penengah Kebocoran R8

ER4‐5A4

S2 ekonomi atau MBA


Satu atau lebih publikasi Sebagai konsultan, penilaian sejawat peneliti atau jabatan mengenai kebocoran akademis terkait selama sedikit‐dikitnya 5 tahun sebelumnya.

S2 kehutanan, statistik atau bidang terkait (ekologi, biologi, GIS, geografi,


Satu atau lebih publikasi penilaian sejawat mengenai metodologi data dasar yang mencakup pemodelan

Penengah Data Dasar Pengganti R9

Versi 2.1


188

Lainnya

The Rainforest Standard™ teknologi)

Versi 2.1

tata ruang secara jelas

189


JABATAN PAKAR DARI PIHAK PEMRAKARSA

Persyaratan Minimum yang Dibutuhkan Pendidikan

Pengalaman

Publikasi

Kedudukan

Penengah Perhitungan Pengurangan Emisi R10

ER3‐3

Letak


10 tahun bekerja dalam penaksiran karbon hutan dg menggunakan teknik lapangan maupun pengindraan jauh



Penengah Alternatif Penggantian Penuh R11

ER5‐9; ER5‐9B,C

MBA atau S2 ekonomi


Tidak disyaratkan


Versi 2.1

190

Lainnya


TAMBAHAN F: DAFTAR PERIKSA PENGAJUAN PROYEK

Versi 2.1

191


TAMBAHAN IC1‐1_A: ASOSIASI STANDAR SURVEI YANG DISETUJUI

Versi 2.1

192


TAMBAHAN IC1‐4_A: TIPE HUTAN

Versi 2.1

193


TAMBAHAN ICI‐4_B: KEADAAN HUTAN

Versi 2.1

194


TAMBAHAN S2‐7: PERSYARATAN KEUANGAN

Versi 2.1

195


TAMBAHAN S3‐1_A: DAFTAR FORMULIR YANG DISETUJUI: KAJIAN PERDESAAN PARTISIPATIF (PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL) DAN PERNYATAAN DAMPAK KEBERLANJUTAN PERDESAAN

Versi 2.1

196


TAMBAHAN ER1‐1_A: PEMBERIAN KREDIT ATAU IMBALAN UNTUK MENGURANGI PENEBANGAN BIOMASSA POHON (TREE BIOMASS REMOVALS)

Versi 2.1

197


TAMBAHAN ER1‐1_B: KONTRAK YANG TERKAIT DENGAN PENEBANGAN

Versi 2.1

198


TAMBAHAN ER5‐5_A: DAFTAR TEMPAT PENYIMPANAN (DEPOSITARY)

Versi 2.1

199


TAMBAHAN ER5‐5_B: LANGKAH‐LANGKAH PEMBAGIAN KREDIT RFS SEKARANG

Versi 2.1

200


FORMULIR

Versi 2.1

201


Formulir S2‐4: Unsur‐unsur Rencana Manfaat Pemegang Hak (Rightsholder Benefit Plan)

Versi 2.1

202


Formulir S2‐9B: Persyaratan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, Informed Consent)

Versi 2.1

203


Formulir: Keterwakilan (Representations)

Versi 2.1

204


Formulir ER5: Formulir Pilihan Pengurangan Emisi Permanen (Permanence Option)

Versi 2.1

205


Formulir ER5‐2: Jaminan Penjual

Versi 2.1

206


Formulir ER5‐3: Jaminan Pihak Ketiga

Versi 2.1

207


Formulir ER5‐4: Permohonan Kredit Ton‐Tahun

Versi 2.1

208


Formulir ER5‐5_A: Pernyataan Tempat Penyimpanan

Versi 2.1

209


Formulir ER5‐5_B: Permohonan Pembagian Dana Perwalian Pengurangan Emisi Permanen (Permanence Trust Fund)

Versi 2.1

210


Formulir A2‐5: Kesepakatan Imbalan Pakar

Versi 2.1

211


Formulir A6 2: Laporan Pengalihan Kredit

Versi 2.1

212


Lampiran ER5: ALAT BANTU PENGURANGAN EMISI PERMANEN INTERAKTIF RFS

Lihat berkas: RFS_Interactive_Permanence_Tool v1‐4.xl

Versi 2.1

213


AKHIR HALAMAN

Versi 2.1

214

Memadukan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Desember Versi 2.1

Recommend Documents