KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SULAWESI SELATAN
Melayani dan Memahami
Kondisi PTSP di Sulawesi Selatan PTSP Sulsel didirikan sejak tahun 2013
Sebelum ada PTSP
Setelah ada PTSP
Komitmen Gubernur tentang pembentukan PTSP Syarat yang jelas Debirokratisasi perizinan Investasi yang meningkat Berbagai penghargaan yang diraih diantaranya: Regional Champion, Prasamya Purna Karya Nugraha;
Perizinan yang birokratis Banyak pungutan yang tidak jelas Syarat yang beragam Investasi yang berkurang
Dasar Hukum Kelembagaan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanaman modal daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13) Ditindaklanjuti: 1.Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan 2.Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2239/IX/Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur kepada Kepala BKPMD untuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal
Breakdown Pergub Sulawesi Selatan No. 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dasar Hukum Pelimpahan Kewenangan
1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 Ruang Lingkup: Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan PTSP yang terdiri dari 49 pelayanan perizinan dan 27 pelayanan non perizinan dari 19 Sektor
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/Tahun 2016 Ruang Lingkup: Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan PTSP yang terdiri dari 120 perizinan dan 68 non perizinan
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANMAN MODAL DAN PTSP (DPMPTSP) PROVINSI SULAWESI SELATAN Telah Menyelenggarakan
188 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari 20 Sektor
Sarana dan Prasarana Sarana:
Prasarana:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Meubeler Alat tulis kantor Komputer dan Printer Server, Jaringan LAN + Wifi Scanner CCTV LCD Proyektor Lemari Arsip Mesin Antrian dan Touchscreen Informasi Alat penyimpanan data (database) Genset Sarana kebersihan Sarana keindahan Kantor dll.
Ruang security layanan Ruang rapat/pertemuan Ruang pelayanan Ruang pelayanan khusus disabilitas Ruang tunggu tamu, Ruang ibu menyusui dan manula Ruang pengaduan Instalasi listrik, Alat Telekomunikasi Ruang server, Ruang kerja Ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Ruang sistem kontrol, Ruang entry data Landasan pintu masuk khusus disabilitas Bank, Area Parkir, dll.
Pemohon hanya dapat dilayani oleh Petugas Front office dan tidak dibenarkan untuk bertemu dengan Petugas Back Office
Otomatisasi Layanan
Pemerintah Pusat 1. SIMPPSDBS dari Kementerian Sosial RI Penerbitan rekomendasi Undian Gratis Berhadiah serta rekomendasi Pemungutan Uang dan Barangi
2. SPIPISE dan LKPM Online dari BKPM RI SPIPISE untuk memproses perizinan di Bidang Penanaman Modal LKPM merupakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan secara Onlineg
3. INATRADE dan API Online dari Kementerian Perdagangan RI API untuk penerbitan Angka Pengenal Importir Umum dan Produsen INATRADE untuk penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
4. SIMKADA dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI
Inovasi Layanan PTSP Sulsel SIMAP Online Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan Digital Signature SOP Online SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Online Pengaduan Online SMS Broadcast Tracking System (Perizinan yang dapat dilacak berdasarkan Barcode/Nomor Register)
Tampilan SIMAP Online
Tampilan SIMAP Online Tracking System (Perizinan yang dapat dilacak berdasarkan Barcode/Nomor Register)
Standar Pelayanan Penetapan Standar Pelayanan 1. Keputusan Kepala BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/208/9/I/BKPMD/2013 (Berdasarkan Permenpan RB No. 36 Tahun 2012)
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139/I/Tahun 2016 Tanggal 19 Januari 2016 (Berdasarkan Permenpan RB No. 15 Tahun 2014)
Maklumat Pelayanan “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, atas dukungan dan kerjasama dengan:
1. Lembaga Pemerintah Canada melalui program SIPS; 2. Pemerintah Amerika Serikat melalui program USAID Kinerja; dan 3. Mentoring dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI 1. Keputusan Kepala BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/209/9/I/BKPMD/2013 tanggal 6 September 2013 2. Revisi SOP dalam bentuk Keputusan Kepala BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/317/12/I/BKPMD tanggal1 Desember 2015
Lama waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan izin dan non izin sesuai SOP adalah
Paling cepat 1 (satu) hari kerja dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar
Mekanisme Layanan Perizinan dan Non Perizinan PROSEDUR/MEKANISME LAYANAN BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DPMPTSP PROV. SULSEL
PEMOHON
FRONT OFFICE CUSTOMER SERVICES
MENCARI INFORMASI
BACK OFFICE
LOKET LAYANAN
INFORMASI
PERMOHONAN & SYARAT, RETRIBUSI
MENERIMA BERKAS (Check List sbg Tanda Terima) Lengkap?
MELENGKAPI BERKAS
TIDAK
INPUT/ENTR Y DATA TIDAK
YA
CETAK DATA BERITA ACARA
KASI PP, NP, TU (Korektor)
KEPALA UPT (Verifikator)
DRAFT SURAT IZIN
VERIFIKASI
SETUJU SURAT ANTAR
LENGKAP & BENAR
TIDAK
CetakDraft Draft Cetak Cetak Draft Surat/Sertifika Surat/Sertifika Surat/Sertifika tPerizinan Perizinan t tPerizinan PREVIEW PERMOHONAN
VALIDASI DOKUMEN/BERKAS
INPUT /ENTRY DATA MEMBAYAR RETRIBUSI
KEPALA BADAN (Administrator)
YA
Lengkap?
TANDA TERIMA TGL. SELESAI
TANDA TERIMA
TIM TEKNIS (Validasi)
Penerbitan Penerbitan Upload : Kajian Surat/Sertifika Surat/Sertifikat Teknis, BAP t Perizinan Perizinan oleh URC
VERIFIKASI : Kajian Teknis, BAP
PEMBAYARAN (BANK SULSELBAR)
MENERIMA IZIN
PENOMORAN PERIZINAN
MENYERAHKAN IZIN
Hasil/Evaluasi/Cek
Penerbitan Penerbitan Penerbitan Surat/Sertifik Surat/Sertifikat Surat/Sertifika at Perizinan Perizinan t Perizinan
Waktu Penyelesaian Penerbitan Izin STANDAR PELAYANAN
YA
TANDA TANGAN
Prosedur Mekanisme Pengaduan
DPMPTSP PROV.SULSEL
MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMOHON
FRONT OFFICE
BACK OFFICE
Berkas Permohonan
Registrasi Izin
Checklist, Info Retribusi
Loket Pendaftaran
Proses Perizinan
Validasi Membayar Retribusi
Koreksi Verifikasi
Checklist, Resi Pembayaran
Mengambil Izin
Loket Pengambilan Izin/Non izin
STANDAR PELAYANAN
Administrasi
Role Model Front Office Customer Services 1. Paham Product Knowledge Layanan 2. Memberi Informasi Layanan kepada pemohon seperti syarat, biaya, waktu, prosedur dsb. 3. Menerima berkas permohonan yang tidak lengkap dan tidak valid dari Tim Teknis 4. Meneruskan informasi kepada pemohon terkait berkas permohonan yang tidak valid.
Loket Pendaftaran 1. Paham Product Knowledge Layanan 2. Memberi Informasi Layanan kepada pemohon seperti syarat, biaya, waktu, prosedur dsb. 3. Checklist permohonan izin 4. Input data pemohon kedalam komputer 5. Memberi salinan checklist sebagai tanda terima kepada pemohon
Loket Pengambilan 1. Paham Product Knowledge Layanan 2. Menerima tanda terima dan resi retribusi izin dari pemohon 3. Melakukan pencatatan manual dan komputerisasi terhadap tanda terima dan resi retribusi izin dari pemohon 4. Mengarsip tanda terima dan resi retribusi izin
Role Model Back Office Validator/Tim Teknis 1. Paham Product Knowledge sektor terkait 2. Melakukan validasi dokumen/berkas permohonan yang dibuktikan dalam bentuk berita acara 3. Jika berkas valid, berkas diteruskan ke desk selanjutnya (korektor). Jika tidak, berkas dikembalikan ke pemohon melalui customer services 4. Input data permohonan dalam bentuk draft izin 5. Melakukan rekapitulasi data izin 6. Memberikan pertimbangan teknis ke pimpinan jika akan melakukan peninjauan teknis 7. Menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lapangan.
Korektor 1. Paham Product Knowledge Layanan Perizinan ataupun Non Perizinan 2. Melakukan review berkas permohonan dan koreksi draft yang dibuat oleh Tim Teknis 3. Melakukan peninjauan lokasi bersama tim teknis yang dibuktikan dalam surat tugas
Verifikator 1. Paham Product Knowledge Layanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Melakukan review berkas permohonan dan verifikasi draft yang telah dikoreksi 3. Memberikan approve terhadap peninjauan teknis lapangan
STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DPMPTSP PROV. SULSEL
SEKSI ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPALA DINAS
Administrator
KEPALA BIDANG PTSP
Verifikator
SEKSI PENGADUAN PM SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TIM TEKNIS FORNT OFFICE
Korektor/ Pelaksana Kegiatan
Validasi Permohonan
Pemeriksa Berkas Permohonan ( Cheklist Persyaratan Izin )
1. Penanaman Modal (1-3 Hari)
2. Koperasi & UKM (3 -7 hari)
5.PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (3-5 hari)
3. Sosial (1-5 Hari)
4. Kelautan & Perikanan (1-3 hari)
6. Peternakan & Kesehatan Hewan (1-2 hari)
7. Ketenagakerjaan (1 hari)
8. Pekerjaan Umum (5 hari)
Warna Biru Non Perizinan
Lanjutan….. 9. Energi dan Sumber Daya Mineral (3-7 hari)
10. Kesehatan (3-7 hari)
11. Pendidikan (1-2 hari)
Warna Biru Non Perizinan
12. Kehutanan (5-7 hari)
Lanjutan….. 13. Lingkungan Hidup (7 hari)
16. Perkebunan (5-7 hari) 19. Penelitian (1 hari)
20. Kebudayaan dan Pariwisata (1-3 hari)
14. Ketahanan Pangan (7 hari)
17. Tata Ruang (7 hari)
15. Perindustrian dan Perdagangan (1-3 hari)
18. Kesatuan Bangsa dan Politik (1 hari)
Warna Biru Non Perizinan
Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu; 8. Keputusan Gubernur Sulawesi Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian
Persyaratan 1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Profil Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan 3. Akte Pendirian Perusahaan dan Akte perubahan (yang bergerak di bidang usaha pertambangan minerba khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Susunan Direksi/Pengurus 6. Daftar Pemegang Saham/Modal 7. Surat Keterangan Domisili 8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 9. Rencana Pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri 10.Nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan 11.Rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai peta lokasi 12.Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun 13.Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 14.Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 15.Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara 16.Referensi Bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk IUP Persyaratan Pelayanan 1.Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2.Fotocopy KTP Pemohon; 3.Fotocopy NPWP Pemohon; 4.Peta Wilayah; 5.Daftar koordinat dengan batas geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sytem geografis yang berlaku secara nasional; 6.Kesesuaian RTRW dari Instansi Kabupaten/Kota.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi -Baru Persyaratan Pelayanan 1.Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2.Susunan direksi; 3.Daftar pemegang saham; 4.Susunan pengurus; 5.Surat keterangan domisili; 6.Kartu penduduk; 7.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 8.SIUP/BKPM; 9.Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 10.Akte pendirinan perusahaan dan perubahan perusahaan (yang bergerak di bidang usaha pertambangan) yang telah disahkah oleh pejabat yang berwenang; 11.Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun; 12.Peta Wilayah; 13.Daftar koordinat dengan batas geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sytem geografis yang berlaku secara nasional; 14.Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 15.Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; 16.Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP sesuai dengan nilai penawaran;
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi - Baru Persyaratan 1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Susunan direksi 3. Daftar pemegang saham; 4. Susunan pengurus; 5. Surat Keterangan Domisili; 6. Kartu penduduk; 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 8. SIUP/BKPM; 9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 10. Akte pendirinan perusahaan dan perubahan perusahaan (yang bergerak di bidang usaha pertambangan) yang telah disahkah oleh pejabat yang berwenang; 11. Peta Wilayah; 12. Daftar koordinat dengan batas geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sytem geografis yang berlaku secara nasional; 13. Laporan lengkap eksplorasi; 14. Laporan studi kelayakan; 15. Rencana reklamasi dan pasca tambang; 16. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB); 17. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; 18. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun; 19. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 20. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 21. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 22. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; 23. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
Persyaratan 1.Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2.Surat Permohonan SKKLH; 3.Rekomendasi Hasil Penilaian akhir Dokumen ANDAL dan RKL/RPL; 4.Dokumen ANDAL dan RKL/RPL; 5.Lampiran 1 Lampiran 2 (Matriks RKL-RPL);
Izin Lingkungan - Dokumen ANDAL RKL-RPL
Persyaratan Pelayanan 1. Surat Permohonan Izin Lingkungan dan SKKLH; 2. Surat Persetujuan ANDAL, RKL-RPL; 3. Dokumen ANDAL RKL-RPL yang sudah disahkan; 4. Profile Perusahaan; 5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Berbadan 6. Hukum/Kegiatan;
Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata Persyaratan 1. Surat permohonan ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Sulsel; 2. Photo lokasi dari 4 penjuru mata angin; 3. Fotocopy KTP; 4. Pas Photo pemohon 3x4 (4 lembar); 5. Company Profile; 6. Site Plan; 7. Peta Lokasi (Print Out Peta Citra); 8. Gambar Rencana Kosntruksi; 9. Fotocopy Bukti Penguasaan Lahan; 10. Rekomendasi Advice Planning Kab/Kota; 11. Berkas disampaikan dalam bentuk Jilid 2 (dua) rangkap.
Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Prov. Sulsel Persyaratan Pelayanan 1. Surat permohonan; 2. Photo lokasi dari 4 penjuru mata angin; 3. Fotocopy KTP; 4. Pas Photo pemohon 3x4 (4 lembar); 5. Company Profile; 6. Site Plan; 7. Peta Lokasi (Print Out Peta Citra); 8. Fotocopy kepemilikan lahan; 9. Rekomendasi Teknis dari Kab/Kota (Advice Planing); 10. Berkas disampaikan dalam bentuk Jilid 2 (dua) rangkap.
TAHAPAN IZIN PERTAMBANGAN
WIUP
IUP (EKPLORASI) IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL MAMINASSATA ( JIKA LOKASI PERTAMBANGAN DAERAH MAMMINASATA
REKOMENDASI KAB/KOTA
IUP (PRODUKSI)
IZIN LINGKUNGAN
DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) KOMERSIAL (JIKA MASUK KAWASAN HUTAN)
Inovasi dan Kreativitas Layanan 1. Gebyar Perizinan Gratis Tanggal 7 Mei 2015
41.318 Izin dan Non Izin diterbitkan dalam sehari secara gratis 10.450 Pelaku Usaha Kecil Menengah Serentak di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
2. SIMAP Online SIMAP ini memiliki fitur: Digital Signature; Tracking System (setiap lembar izin mempunyai satu barcode register), Otomatisasi Laporan; SMS Broadcast; SOP Online, Survey Customer Online, Pelayanan Pengaduan;
3. Layanan Gerai PTSP Provinsi di Kabupaten/Kota Layanan ini untuk perizinan/non perizinan di sektor Peternakan, Sektor Kelautan dan Perikanan, dan Sektor Pertambangan.
4. PTSP Mobile ke tempat-tempat Strategis: Mall, Hotel, Pelabuhan, Bandara dll. 5. SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah) Potensi Investasi, Pengaduan Investor, dan Regulasi Daerah
6. Kerjasama dengan LAPAN Pemetaan (Mapping) Digital untuk Percepatan Realisasi Investasi
7. Desk Pelayanan Terpadu Penempatan TKI untuk Luar Negeri
Pengurusan dokumen jati diri (KTP, KK, Akte Kelahiran, dll.) Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologis (Klinik Rindra Care) Sertifikasi Kompetensi Kerja (kerjasama dengan Badan Diklat) Visa Bekerja (kersama dengan Imigrasi) Asuransi TKI (kerjasama PT. Jasindo; Astindo) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (kerjasama Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) Tiket Keberangkatan (kerjasama Travel)
Survey Kepuasan Masyarakat
Tahun 2014
Tahun 2015 Berdasarkan Survey terhadap 150 Investor dan Masyarakat
Tahun 2014
Tahun 2015
Score = 954 (Zona Hijau)
Score = 85,36 (Sangat Baik)
Peningkatan Kualitas Layanan Perbaikan yg telah dilakukan
1. Penambahan Desk Pelayanan Disable bagi pemohon yang berkebutuhan khusus; 2. Automatisasi Layanan dengan menggunakan SPIPISE, API Online, INATRADE, SIMKADA, SIMPPSDBS, SIMAP dll; 3. Pembentukan Tim Koordinasi Reaksi Cepat; 4. Registrasi Online pada website UPT Pelayanan Perizinan Terpadu http://p2tbkpmd.sulselprov.go.id 5. Improve Capacity Building Petugas PTSP dengan melaksanakan services excellence, Handling Complain, Team Work dll; 6. Pengelolaan Pengaduan di berbagai media;
Rencana Perbaikan PTSP 1-2 Tahun Kedepan 1. Melakukan Revisi Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait Penanaman Modal; 2. Mengusulkan Pembentukan Forum PTSP Nasional yang melibatkan seluruh Penyelenggara PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota, KPBPB dan KEK di Indonesia; 3. Sinkronisasi Kelembagaan, Sistem dan Mekanisme perizinan antara PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan; 4. Membangun Sistem Informasi yang mudah, murah dan cepat untuk diakses oleh calon investor/masyarakat; 5. Menyusun Kebijakan terkait Reward and Punishment berbasis kinerja bagi Petugas PTSP di Sulawesi Selatan;
PTSP Sulsel sebagai Ketua Forum PTSP di Sulsel dan Pilot Project KPK RI
PTSP Sulawesi Selatan sebagai percontohan penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota, daerah yang pernah berkunjung antara lain: PTSP Provinsi
PTSP Kabupaten/Kota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Aceh; Sumatera Utara; Sumatera Barat; Riau; Jawa Timur; Jawa Tengah; Kalimantan Timur; Gorontalo; Sulawesi Utara; Sulawesi Tenggara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Barat dll.
Mamuju Utara; Kolaka; Minahasa; Kota Palu; Kendari; Kab/Kota se-Sulawesi Selatan; Peserta Benchmarking Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi dan Kab/Kota
Terima Kasih Untuk itu, kami senantiasa berkomitmen dalam Memberikan Pelayanan Yang Terbaik
UNTUK ANDA
