MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DAN KINERJA KEUANGAN DI BAITULMAAL MUAMALAT
TRIA LESTARI
DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014
2
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Januari 2014
TRIA LESTARI NIM H34114052
*Pelimpahan hak cipta atas karya tulis dari penelitian kerja sama dengan pihak luar IPB harus didasarkan pada perjanjian kerja sama yang terkait.
2
ABSTRAK TRIA LESTARI. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat. Dibimbing oleh LUKMAN M BAGA. Masalah umum yang sering terjadi dalam mengembangkan UMKM adalah modal. Selama ini UMKM dianggap bankable atau tidak layak untuk diberi pinjaman oleh perbankan. Namun, saat ini Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan dalam pemberian modal untuk UMKM dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan mengetahui skim penyaluran dan pengembalian pembiayaan serta realisasinya yang diterapkan oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) terhadap UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui skim penyaluran dan pengembalian pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis rasio kinerja fiskal, efisiensi program dan kinerja investasi untuk menilai kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat dalam melakukan kegiatan sosial yang tidak berorientasi pada laba. Tahap-tahap yang dilakukan BMM dalam pengguliran pembiayaan untuk UMKM dalam program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) yaitu sosialisasi, survey calonpeserta, Traning wajib kelompok dan pemberian pinjama modal usaha. Selain memberikan pinjaman modal untuk peningkatan pendapatan UMKM, peserta juga diberikan fasilitas pendampingan usaha, pembinaan agama, dan monitoring aktivitas usaha. Realisasi terhadap monitoring ibadah, masih banyak peserta yang kurang berpartisipasi, sedangkan realisasi aktivitas dan pendampingan usaha kemampuan pengembalian modal pinjaman pada ditiap daerah masih belum stabil. Secara keseluruhan, kinerja keuangan BMM baik dan terbuka, penyaluran dana yang terhimpun di Baitulmaal Muamalat mengalami kenaikan ditiap tahunya. Tren peningkatan tersebut menggambarkan penyaluran dana yang dimiliki oleh BMM telah terdistribusi dengan baik. Kata Kunci : Baitulmaal Muamalat, Pembiayaan, UMKM ABSTRACT TRIA LESTARI. Mechanism of financing for Small-Medium Enterprise (SME) and Performance of Baitulmaal Muamalat. Supervised by LUKMAN M BAGA. The Common problem related to SME expansion is capital issue. Until now, SME is still consider as a unbankable or not suitable for financing aid by banking industry. However, amil zakat institution plays a pivotal role to distribute the capitas for SME, especially for SME with SME with sharia principles. The study aims to observe the scheme of financing distribution and return. And also the implementation which had been adapted by Baitulmall Muamalat for SME in Indonesia. The study use analysis descriptive method to observe the scheme of financing distribution and return. Beside that, this study use performance ratio analysis to evaluate fiscal, efisiency program and investation performance to evaluate Baitulmaal financial performance for social activities which is unprofit orientation.
The phases had been done by BMM for distribute capital to SMEKomunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) program are socialization, surveying canditate, compulsory training for group and distribute the capital loan. Beside capital issue, the candidate also given a mentoring and monitoring for bussines problem. And also given a fostering religous realization for fostering religious, is still low participant, but for mentoring and monitoring activities had a fluctuation in each region. This is also happen in the abiliity to return the loan. In general, the financial performance of BMM is fair and transparant. The distribution of capital also increase every year. The trend of increament show the distribution of capital is welldone. Keyword : Baitulmaal Muamalat, Financing, Small-Medium Enterprise (SME)
2
MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DAN KINERJA KEUANGAN DI BAITULMAAL MUAMALAT
TRIA LESTARI
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Agribisnis
DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014
Judul Skripsi : Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat. Nama : Tria Lestari NIM : H34114052
Disetujui oleh
Dr Ir Lukman M Baga, MA Ec Pembimbing
Diketahui oleh
Dr Ir Nunung Kusnadi, MS Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
Judul Skripsi : Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan KineIja Keuangan di Baitulmaal Muamalat. : Tria Lestari Nama : H34114052 NIM
Disetujui oleh
Dr Ir Lukman M Baga, MA Ec
Pembimbing
Diketahui oleh
MS
Tanggal Lulus:
10
014
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2013 ini adalah pembiayaan, dengan judul Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tertulis sebagai bentuk penghargaan kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, doa, dan materi yang mengantarkan penulis pada satu titik menuju masa depan, Dr Ir Lukman M Baga, MA Ec sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Dr Ir Ratna Winandi, MS sebagai dosen evaluator kolokium. Ir Popong Nurhayati, MM dan Arif Karyadi,SP sebagi penguji dan evaluator saat sidang yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat untuk memperbaiki penelitian lebih baik lagi, teman-teman Alih Jenis 2 Agribisnis suka dukanya selama mengikuti kuliah, Nur Fadhilah Umar atas bantuan dan dukungnya. Kepada staf di Baitulmaal Muamalat terimakasih atas ilmu dan masukan yang diberikan serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Januari 2014
Tria Lestari
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN PENDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Manfaat Ruang Lingkup Penelitian TINJAUAN PUSTAKA Penyaluran Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Karakteristik Lembaga Baitulmaal Wat Tamwil Faktor-faktor yangMempengaruhi Pengambilandan PengembalianPembiayaan Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka Pemikiran Teoritis Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
iv iv v 1 1 3 5 5 5 6 6 6 8 10 11 11 11
Produk dan Ketentuan Sistem Syariah
12
Pembiayaan Syariah Untuk UMKM
17
Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Kerangka Pemikiran Operasional METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Jenis dan Sumber Data Metode Pengumpulan Data Metode Pengolahan dan Analisis Data Rasio KeuanganOrganisasi Nirlaba Rasio Kinerja Fiskal
17 18 21 21 21 21 22 23 23
Rasio Kinerja Investasi
23
Rasio Efisiensi Program
23
HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah dan Perkembangan Baitulmaal Muamalat Struktur Organisasi Baitulmaal Muamalat Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM di Baitulmaal Muamalat
24 24 27 29
Penyaluran dan Pengembalian Pembiayaan UMKM
35
Analisis Laporan dan Kinerja Keuangan Baitulmaal Muamalat
38
Kondisi Keuangan Baitulmaal Muamalat
38
Iktisar kebijakan akuntansi
39
Rasio Kinerja Fiskal
41
Rasio Efisiensi Program
42
Rasio Kinerja Investasi
42
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran DAFTAR PUSTAKA
43 43 44 45
LAMPIRAN
47
DAFTAR TABEL
1
Perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) menurut skala usaha Tahun 2010 – 2011 atas dasar harga berlaku
2
2
Metode pengolahan dan analisis data
22
3
Analisis rasio keuanganorganisasi nirlaba
24
4
Target program KUM3 dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia
31
5
Realisasi penyerapan program KUM3 dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia 32
6
Karakteristik UMKM pada program KUM3 di Baitulmaal Muamalat
33
7
Target pencapaian partisipasi ibadah peserta
34
8
Realisasi kehadiran ibadah peserta KUM3
35
9
Pengajuan dan pencairan pembiayaan peserta UMKM pada program KUM3 di Baitulmaal Muamalat
36
10 Pencairan dan angsuran pengembalian pembiayaan UMKM pada program KUM3 37 11 Rasio kinerja fiskal Baitulmaal Muamalat Tahun 2008 – 2011
41
12 Rasio efisiensi program Baitulmaal Muamalat Tahun 2008-2011
42
13 Rasio kinerja investasi Baitulmaal Muamalat Tahun 2008-2011
42
DAFTAR GAMBAR
1 Perkembangan kemiskinan di Indonesia, 2004-2012
1
2 Jenis-jenis pembiayaan
9
3 Skim Al mudlorobah
13
4 Skim Al musyarakah
14
5 Skim Murabahah
14
6 Skim Al – ijarah
16
7 Skim Al- Qardh
16
8
Kerangka Pemikiran Operasional Mekanisme PenyaluranPembiayaan UMKM dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat 20
9
Struktur organisasi Baitulmaal Muamalat
28
10 Tahap-tahap penyaluran pembiayaan untuk UMKM
29
11 Skim penyaluran pembiayaan di Baitulmaal Muamalat
36
12 Grafik presentase kemampuan peserta KUM3 dalam pengembalian pembiayaan
38
13 Grafik penyaluran dana yang terhimpun di Baitulmaal Muamalat
43
DAFTAR LAMPIRAN
1 Scoring board Program KUM3
47
2 Hasil perhitungan analisis rasio dan perhitungan dana terhimpun
48
3 Perhitungan penyaluran dana terhimpun
49
4 Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat 2008-2011
50
PENDAHULUAN Latar Belakang
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan kekayaan alam yang melimpah, tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan dari kehidupan, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Sedangkan pengangguran adalah banyaknya usia produktif yang tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan semua pihak baik dari pemerintahan sampai kepada tiap individu masyarakat. Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 dijelaskan pada Gambar 1:
Sumber : BPS, 2012
Gambar 1 Perkembangan kemiskinan di Indonesia, 2004-2012 Gambar 1 memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin menurun dari tahun 2004 ke tahun 2005.Namun, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17.95%. Namun pada tahun 2007 sampai 2012 jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 5.92%, mengalami penurunan dibandingkan TPT Agustus 2012 sebesar 6.32%. Selama setahun terakhir (Februari 2012 sampai dengan Februari 2013), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama disektor perdagangan sebanyak 790 ribu orang (3.29%), sektor konstruksi sebanyak 790 ribu orang (12.59%), serta sektor industri sebanyak 570 ribu orang (4.01%) 1 . Berdasarkan data statistik tersebut maka pemerintah perlu meningkatkan 1
Berita Resmi Statistik keadaan ketenagakerjaan (www.bps.go.id) diakses 27 Mei 2013.
2
pembangunan ekonomi pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan Sektor ini lebih produktif dalam pemerataan pendapatan, memperkokoh struktur perekonomian nasional dan berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dijelaskan pada Tabel 1 : Tabel 1 Perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) menurut skala usaha Tahun 2010 – 2011 atas dasar harga berlakua Tahun 2010*)
Tahun 2011**)
Perkembangan
Skala Usaha Nilaib Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) a.
b.
c.
Usaha Mikro (Umi) Usaha Kecil (UK) Usaha Menengah (UM)
Usaha Besar (UB)
Pangsac
Nilaid
Pangsae
Nilaif
(%)
3 466 393.3
57.12
4 303 571.5
57.94
837 178.2
24.15
2 051 878.0
33.81
2 579 388.4
34.73
527 510.4
25.71
9.72
124 242.6
20.78
597 770.2
9.85
722 012.8
816 745.1
13.46
1002170.3
13.49
185 425.1
22.70
2 602 369.5
42.88
3 123 514.6
42.06
521 145.1
20.03
1 358 323.3
22.38
Total 6 068 762.8 7 427 086.1 (UMKM+UB) a Sumber : www.depkop.go.id, 2012 ; b,d,e Miliar; c,f Persentase (%) Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Pada Tabel 1 menunjukkan jika UMKM memiliki perkembangan nilai PDB lebih besar yaitu 24.15% dibandingkan usaha besar yaitu 22.38% hal ini menunjukkan jika UMKM berkontribusi dalam penigkatan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu alternatif untuk mengembangkan perekonomian adalah melalui pengembangan UMKM. Aspek permodalan pembiayaan UMKM tetap menjadi salah satu kebutuhan penting. Kebutuhan penyediaan permodalan bagi pelaku UMKM berkaitan dengan kebutuhan menjalankan usahanya untuk kebutuhan modal maupun untuk mengembangkan usaha melalui kegiatan investasi. Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia, prinsip syariah mulai diterapkan oleh lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan baitulmaal wattamwil di Indonesia. Baitulmaal wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT dimotori pertama kalinya oleh BMT Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi alternatif
3
pilihan bagi pengusaha mikro. Pengusaha mikro menjadi lebih leluasa bergerak karena tidak terbebani akan adanya beban bunga yang terus bertambah. Salah satu lembaga keuangan yang memfasilitasi dalam penambahan modal usaha, investasi maupun jasa simpanan dengan prinsip syariah adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia, pada tanggal 16 Juni 2000 Bank Muamalat Indonesia mendirikan Baitulmaal Muamalat (BMM). BMM merupakan lembaga non perbankan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat miskin melalui kegiatan sosial yang meliputi santunan, zakat, infaq, sedekah, bantuan bencana dan kegiatan sosial lainya. Selain kegiatan sosial, BMM juga berperan dalam pengembangan ekonomi mikro yang mencakup pemberian modal pendampingan, dan pelatihan yang berpihak kepada rakyat kecil. Melalui lembaga keuangan dari bank maupun non bank diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam penambahan modal usaha mikro sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, membantu memperluas kesempatan kerja serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Perumusan Masalah
Perkembangan jumlah UMKM tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 2.57% yaitu dari 53 823 732 unit pada tahun 2010 menjadi 55 206 444 unit pada tahun 2011. UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dengan persentasenya sebesar 99.99% dari total pelaku usaha nasional pada tahun 2011. Berdasarkan data statistik UMKM dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2010-2011, dijelaskan jika pada tahun 2011, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 101 722 458 orang atau 97.24% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2.33% atau 2 320 683 orang dibandingkan tahun 2010. Kontribusi Usaha Mikro (UMi) tercatat sebanyak 94 957 797 orang atau 90.77% dan Usaha Kecil (UK) sebanyak 3 919 992 orang atau 3.75%. Pada Usaha Mikro (UMi) sektor Pertanian, Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 42 543 128 orang atau 44.80% dari total tenaga kerja yang di serap. Jumlah tersebut meningkat sebesar 280 262 orang atau 0,66% dari tahun sebelumnya. Untuk sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UK adalah sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 1 162 195 orang atau 29.65%. Sedangkan yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada Usaha Menengah (UM) adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebanyak 1231298 orang atau 43.28% Mengingat UMKM mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia dan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi kemiskinan, maka ketersediaan modal untuk mengembangkan UMKM adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi. Akan tetapi, akses UMKM yang terbatas terhadap kredit perbankan menghambat potensi kredit, sehingga tidak semua UMKM mendapatkan fasilitas kredit. Keterbatasan akses tersebut disebabkan anggapan pihak perbankan jika UMKM tidak bankable atau tidak layak diberikan
4
kredit. Selama ini UMKM sangat sulit untuk memanfaatkan mekanisme pembiayaan usaha. Permasalahannya antara lain sebagai berikut (Eriyanto 2005) : 1. Belum berkembangnya konsolidasi usaha yang memiliki jaringan usaha terpadu baik di sekor produksi maupun pemasaran. 2. Masih rendahnya kredibilitas usaha dan sudut analisis perbankan. 3. Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan pembiayaan yang rumit. 4. Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi. 5. Infonnasi yang kurang merata tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan alternatif yang sesuai dan kebijakan operasional yang efektif dalam membangun hubungan antara lembaga keuangan atau pembiayaan non bank. Lembaga keuangan yang mampu memberikan pelayanan untuk UMKM adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga ini pada dasarnya menerapkan konsep berdasarkan perjanjian bagi hasil, yaitu kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko proyek yang dijalankan, jika untung mereka sama-sama memperoleh keuntungan dengan cara pembagian yang disetujui danjika rugi sama-sama menanggung kerugian. Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah dicirikan oleh investasi yang halal, tidak mengunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, jual beli atau sewa, berorientasi kepada keuntungan dan kesejahteraan, menerapkan hubungan kemitraan, dan seluruh kegiatan berada di bawah pengawasan dewan syariah Perkembangan pembiayaan dengan sistem syariah selama beberapa tahun terakhir peningkatannya terlihat cukup pesat, tidak hanya pada jumlah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, tetapi juga dalam mobilisasi dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan. Menurut kategori Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri atas bank dan non bank. Contoh dari LKS non bank adalah koperasi pondok pesantren (koppontren), koperasi syariah (kopsar), baitulmal wattanwil (BMT) dan BaitulTanwil Muhammadiyan (BTM). Selain itu, pada kenyataanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) turut berperan dalam pemberian fasilitas penambah modal untuk UMKM dengan prinsip syariah. Salah satu LAZ sebagai lembaga penunjang untuk memfasilitasi UMKM dalam pemenuhan modal usaha adalah Baitulmaal Muamalat (BMM). BMM merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia yang beridiri sejak tahun 1994. Unit yang awalnya didirikan atas dasar tanggung jawab Bank Muamalat terhadap pemberdayaan ekonomi mikro, pada tanggal 16 Juni 2000 diresmikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) oleh Menteri Agama RI. Baitulmaal Muamalat (BMM) semakin mengkokohkan positioningnya sebagai mediator lembaga pemberdayaan sosial dan keuangan mikro Indonesia. Hal ini terlihat dari program kerja yang menitik beratkan pada pemberdayaan usaha mikro melalui program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3). Program KUM3 merupakan program yang dibentuk BMM untuk membantu usaha mikro khususnya dalam penambahan modal usaha dan menjadikan masjid sebagai medianya. Sebagai lembaga yang non profit, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai sistem penyaluran dan pembiayaan untuk UMKM dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan menilai
5
kinerja keuangan yang selama ini dijalankan oleh BMM. Saat ini dengan potensi jaringan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, BMM mengoptimalkan sumber daya penghimpunan danauntuk dikelola kedalam program-program pemberdayaan yang secara nyata membantu kehidupan masyarakat yang memerlukan bantuan dan secara efektif dapat mewujudkan pencapaian visi BMM. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penyaluran dan pengembalian pembiayaan yang diterapkan oleh Baitulmaal Muamalat terhadap UMKM di Indonesia? 2. Bagaimanakah kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat pada 4 tahun terakhir? Tujuan Tujuan dari penelitian yang dapat dikaji adalah : 1. Mengetahui skim penyaluran dan pengembalian pembiayaan serta realisasinya terhadap UMKM di Indonesia. 2. Menilai kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat dalam melakukan kegiatan sosial yang tidak berorientasi pada laba.
Manfaat Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi: 1. Bagi Penulis : Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai pembiayaan syariah. 2. Bagi Baitulmaal Muamalat : Sebagai bahan informasi dan untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam memberikan penyaluran dan pengembalian pada UMKM. 3. Bagi Pembaca : Dapat dijadikan sumber informasi untuk dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Baitulmaal Muamalat. Berlokasi di ruko Cipulir Plaza Jalan Ciledug Raya No.18 Jakarta Selatan 12230. Untuk mengidentifikasi penyaluran dan pengembalian pembiayaan UMKM di Indonesia serta realisasinya menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya menganalisis kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat dengan perhitungan rasio kinerja fiskal, rasio efisiensi program, dan rasio kinerja investasi menggunakan laporan keuangan Baitulmaal Muamalat pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011.
6
TINJAUAN PUSTAKA Penyaluran Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang kegiatanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, LKMS adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Penelitian yang dilakukan Saadah (2011) dalam menganalisis penyaluran pembiayaan untuk UMKM di empat LKMS kasus KBMT dan BPRS di Bogor menyebutkan jika Proses penyaluran kredit antara keempat lembaga yaitu KBMT Wasilah, KBMT Tadbiirul Ummah, BPRS Bina Rahmah dan BPRS Rif’atul Ummah tidak jauh berbeda, yaitu nasabah datang untuk mengajukan kredit atau pembiayaan setelah itu mengisi aplikasi yang diberikan oleh pihak lembaga, wawancara. Setelah itu pihak lembaga melakukan survey ke lokasi baik lokasi usaha maupun tempat tinggal nasabah, setelah itu pihak lembaga rapat untuk memastikan apakah disetujui atau ditolak. Syarat agunan yang dipergunakan adalah barang yang berharga atau yang mempunyai nilai tinggi minimal bernilai satu juta misalkan kendaraan bermotor, tanah bangunan dan lain-lain. Dalam hal ini BPRS lebih cepat yaitu antara tiga sampai lima hari sedangkan di KBMT membutuhkan waktu lima sampai tujuh hari.
Karakteristik Lembaga Baitulmaal Wat Tamwil
Baitulmaal wat Tamwil (BMT) adalah suatu gerakan swadaya masyarakat dibidang ekonomi yang sejak awal kehadirannya fokus untuk melayani kebutuhan finansial usaha mikro dan kecil. Kegiatan baitul tamwil adalah mengembangkan usaha–usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan baitulmaal adalah lembaga sosial yang didirikan untuk menerima dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan Islam (Rodoni 2008). Penghimpunan dana BMT diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan syariat. Terdapat tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT (Widodo et al 1999) yaitu:
7
1. Jasa Keuangan Kegiatan Jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyalurannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secaraoperasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. a. Penghimpunan Dana Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan kesektor produktif dalam bentuk pembiayaan. b. Penyaluran Dana Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri dari dua jenis. Pertama, pembiayaan dengan bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga. Didalam operasinya merupakan sistem kebersamaan dalam menanggung resiko usaha nasabahnya dan berbagi keuntungan dan kerugian secara adil antara pihak BMT dan nasabah. Kedua adalah jualbeli dengan pembiayaan ditangguhkan, yaitu penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa ba’i bitsaman ajil (pembiayaan dilakukan secara angsuran) dan mudharabah (pembiayaan dilakukan di akhir pembayaran). 2. Sektor Riil Pada dasarnya kegiatan sektor riil merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Namun berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu. Penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan didalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al mudharabah. 3. Sosial (zakat, infaq dan sedekah) Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena berperan dalam pembiayaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian pembiayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang telah disalurkan oleh nasabah kepada BMT akan disalurkan dalam bentuk qordul hasan, dimana dalam produk ini pihak BMT tidak mengharapkan imbalan. Oleh karena itu para nasabah BMT tersebut diharapkan dapat turun memperkuat sektor sosial dengan menyalurkan ZISnya kepada BMT. Peran BMT dalam penyaluran pembiayaan usaha mikro dapat berjalan dengan efektif apabila pelaku usaha mampu mengelola pinjaman yang diberikan dengan baik, sehingga memberikan keuntungan yang baik pula untuk pelaku usaha mikro. Penelitian yang dilakukan Pratomo (2007) dalam strategi LKMS untuk mengembangkan usaha mikro menyebutkan jika BMT memberikan peluang dengan memberikan pembiayaan kepada para anggotanya untuk bisa membuka usaha baru dengan konsep bagi hasil yang adil dan menguntungkan. Selain itu, dari aspek pendapatan total sebelum bergabung dengan BMT didapatkan bahwa mayoritas berpendapatan kurang dari Rp 200 000 (40%). Setelah bergabung
8
dengan BMT mayoritas pelaku usaha mikro memiliki kenaikan pendapatan antara Rp 200 000 sampai dengan Rp 2 999 999 (96%). Peningkatan yang cukup nyata ini menunjukkan bahwa modal kerja yang diberikan oleh BMT benar-benar dimanfaatkan oleh nasabah.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan dan Pengembalian Pembiayaan
Adanya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka kredit pun diatur dengan menggunakan istilah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istishna; 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua (Antonio 2001), yaitu: 1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua: 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang, 2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.
9
Pembiayaan
Konsumtif
Produktif
Modal Kerja
Investasi
Sumber : Antonio 2001
Gambar 2 Jenis-jenis pembiayaan
Permintaan pembiayaan yang umumnya dilakukan nasabah pada lembaga keuangan non bank adalah pengalaman usaha dan besarnya angsuran. Hasil penelitian yang dilakukan Himmati (2010) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan diantaranya adalah bagi hasil, pendapatan usaha keluarga, pengalaman usaha, frekuensi pinjaman, jangka waktu angsuran, jumlah tanggungan keluarga, besar angsuran dan tingkat pendidikan. Diantara faktor-faktor tersebut yang berpengaruh nyata terhadap permintaan pembiayaan adalah faktor bagi hasil, pengalaman usaha, frekuensi pinjaman dan besar angsuran. Faktor yang lain meski tidak berpengaruh secara nyata namun memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan pembiayaan. Adanya keterbatasan modal yang dialami oleh UMKM merupakan sebuah tantangan besar yang harus ditangani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Oleh karena itu, dibutuhkan pembiayaan yang dilakukan oleh LKS terhadap UMKM. Akan tetapi, pembiayaan yang diberikan oleh LKS terhadap usaha kecil ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal. Kinerja LKS dapat dikatakan baik apabila kinerja setiap bagian pada LKS juga baik khususnya kinerja LKS dalam hal penyaluran dan pengembalian pembiayaan. Penelitan yang dilakukan Jauhari (2011) dalam menganalisis faktor-faktor pembiayaan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di Baitulmaal Muamalat dengan faktor faktor character yang terdiri dari social value, theoretical value, economical value, religious value dan faktor capacity yang terdiri dari pemasaran, financial, manajerial, dan teknis, yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada program KUM3 di Baitul Maal Muamalat (BMM) hanya faktor social value dan economic value. Sehingga BMM perlu memperhatikan dua faktor tersebut agar penyaluran pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan seimbang antara jiwa sosial dan usaha yang dijalankan pelaku usaha. Prinsip pembiayaan syariah yang mendasar adalah Bank Indonesia (2007) : 1. Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana. 2. Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut.
10
Untuk mendukung prinsip–prinsip tersebut agar dapat berjalan jauh dari prasangka, manipulasi, korupsi dan kolusi maka dibutuhkan informasi yangmemadai. Informasi ini menjadi data pendukung yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang proporsional. Jenis informasi yang dimaksud antara lain: 1. Informasi dasar nasabah 2. Informasi data penjualan atau pembelian dan penyewaan riil 3. Proyeksi laporan keuangan 4. Akad pembiayaan. Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba
Kinerja keuangan suatu lembaga merupakan prestasi yang diperlihatkan oleh lembaga tersebut dari hasil usahanya yang tercermin dalam laporan keuangan. Untuk memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan suatu lembaga perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan dari lembaga yang bersangkutan. Pada organisasi nirlaba, kinerja keuangan lebih memperhatikan jumlah kas dan jumlah saldo investasi bukan memperhatikan laba yang biasa diterapkan usaha bisnis pada umumnya. Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan diperlukan suatu ukuran tertentu. Bentuk ukuran tersebut bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan pemakaianya, seperti analisis rasio yaitu suatu ukuran yang sering digunakan, analisis trend, analisis presentase per komponen dan analisis Du Point, dan analisis terhadap laporan keuangan dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu lembaga atau organisasi. Tujuan utama organisasi nirlaba adalah menyediakan jasa kepada masyarakat untuk mendukung atau terlibat dalam aktivitas publik tanpa berorientasi untuk mencari keuntungan moneter maupun komersil. Organisasi nirlaba mencakup beberapa bidang antara lain agama, isu-isu sosial, derma-derma, pelayanan kesehatan publik, politik, kesenian, riset, olahraga, dan beberapa para petugas pemerintah dan bukan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan organisasi nirlaba berdasarkan rumus yang dibuat oleh Ritchie dan Kolodinsky (2003) yaitu pos-pos pada laporan keuangan yang menyusun rasio-rasio kinerja fiskal, efisiensi program dan kinerja investasi. Besar kecilnya komponen-komponen yang terdapat dalam laporan neraca, dan laporan arus kas untuk jangka waktu periode tertentu akan memperlihatkan kondisi kinerja lembaga tersebut dalam mengelola aset dan dana yang dimilikinya. Dengan metode rasio dapat dianalisis hubungan antar akun, perbandingan dari tahun ke tahun dan perbandingan dengan instansi eksternal. Metode rasio pada umumnya digunakan organisasi bisnis, untuk organisasi nirlaba perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Pada organisasi nirlaba, penerimaan dana yang diterima digunakan untuk melakukan program-program yang dilakukan oleh organisasi tersebut, maka organisasi nirlaba harus membuat laporan keuangan secara detail dan terbuka dalam melakukan penyaluran biaya tersebut serta program yang dijalankan jelas adanya dan terbukti berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan agar loyalitas donatur terjaga untuk menyalurkan dananya pada organisasi tersebut maupun untuk
11
menarik calon donatur yang baru, karena bertahanya organisasi nirlaba ditentukan oleh donatur yang bersedia untuk menyalurkan dananya. Banyak organisasi nirlaba yang belum dapat mengefisienkan dana untuk programnya. Penelitian yang dilakukan Eiodia (2012) dalam menganalisis kinerja keuangan organisasi nirlaba Yayasan Sion di Jawa Tengah Utara mengacu pada rumus analisis rasio untuk organisasi nirlaba yang dibuat Ritchie dan Kolodinsky (2003) menjelaskan jika kinerja keuangan Yayasan Sion dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tidak baik. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan analisis rasio kinerja fiskal, kinerja investasi, efisiensi program dan rasio dukungan publik tiap tiap nilai rasio tersebut mengalami penurunan setiap tahunya bahkan ada yang sampai minus. Sebab penurunanya masih kurang efektif dalam mencari donator untuk membiayai program yang dimiliki yayasan tersebut selain itu, pengeluaran untuk membiayai program lebih besar dibandingkan penerimaan yang ada.
KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka Pemikiran Teoritis Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang banyak memiliki keterbatasan dibandingkan dengan perusahaan besar. Perbedaan yang paling mendasar jika dibandingkan dengan perusahaan besar adalah dalam hal skala usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup usaha UMKM sangat terbatas. Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha ini adalah Rp 50 juta. Usaha mikro ini adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta. Ciri-ciri usaha kecil, diantaranya (Suharto 2008) : a. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah; b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah; c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha; Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 2.5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.
12
Produk dan Ketentuan Sistem Syariah Padalembaga keuangan syariah hubungan antara lembaga dan nasabahnya atau anggota, bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (mudlarib). Oleh karena itu, tingkat laba lembaga, tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh pada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah atau anggota penyimpan dana. Adapun operasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memberikan pembiayaan, lembaga menggunakan piranti atau perangkat syariah sebagai berikut (Jumanto et al 2007) : a) Sistem Bagi Hasil Sistem bagi hasil menggunakan perangkat syariah yang disebut Al Mudlorobah dan Al Musyarakah 1. Al Mudlorobah yaitu sistem kerja sama antara dua belah pihak yang terdiri dari pemilik modal (shohibul maal) dengan pengelola (mudlorib) baik bersifat keuangan atau institusi (lembaga) dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu transaksi (akad), apabila mendapat hasil atau keuntungan. Sedangkan jika rugi, ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan akibat kelalaian pengelola. Namun, apabila kelalaian tersebut disebabkan oleh pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Dengan kata lain dalam mudlorobah, pengelola hanya sebagai wakil (wakalah) dari pemilik modal, untuk mengusahakan modalnya dengan mendapat bagian dari sebagian keuntungan (hasil) yang telah disepakati bersama. Skim Al Mudlorobah dijelaskan pada Gambar 3. Ketentuan-ketentuan yangharus ada pada mudlorobah (BMT Network 2002): a. Adanya kedua belah pihak yaitu shohibul maal dan mudlorib. Keduanya disyaratkan harus cakap hukum artinya secara hukum pantas melakukan transaksi (akad) tersebut. b. Adanya akad, yaitu ikatan kerja atau kesepakatan bersama antara dua belah pihak dengan ketentuan secara eksplisit menunjukkan tujuan akad dan semua kesepakatan dilakukan saat membuat kontrak. c. Adanya modal dengan ketentuan jelas jumlahnya, bentuk uang atau barang yang dinilai secara tunai bukan piutang. d. Adanya usaha. usaha hak eksklusif pengelola (mudlorib) dan yang sesuai syariah, bukan usaha yang diharamkan. e. Keuntungan, apabila mendapat keuntungan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan bagian masing-masing (nisbah) yang telah disepakati bersama waktu akad. Sedang apabila ada kerugian karena usaha ditanggung pemilik dana.
13
1. Negosiasi 2. Akad Mudlorobah Anggota/calon anggota
LKMS Usaha/proyek
Skill/usaha
Modal Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
Modal Sumber : Jumanto et al 2007
Gambar 3 Skim Al mudlorobah 2. Al Musyarakah atau syirkah, yaitu sistem kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Skim sistem Al Musyarakah dijelaskan pada Gambar 4. Ketentuan-ketentuan Al Musyarakah: a. Adanya pihak-pihak yang melakukan kontrak dengan syarat cakap hukum bagi yang melakukan kontrak. b. Adanya akad (ikatan kerja sama) antara pihak akad secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Kesepakatan-kesepakatan dilakukan saat kontrak. c. Modal dengan jumlah yang jelas, bentuk uang atau barang yang dinilai. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang properti. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra (anggota). d. Adanya kerja. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. e. Keuntungan dan kerugian dibagikan secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan kontribusi masing-masing sesuai dengan kesepakatan. f. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
14
1. Negosiasi 2. Akad Musyarakah LKMS
Anggota/calon anggota Usaha/Proyek
3. Negosiasi 4. Akad Musyarakah Sumber : Jumanto et al 2007
Gambar 4 Skim Al musyarakah b) Sistem Jual Beli Sistem jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Keuntungan yang didapat oleh lembaga keuangan ditentukan didepan dan menjadi bagian dari harga barang yang dijual, dalam sistem ini lembaga menggunakan perangkat syariah yang disebut Ba’i murabahah. Ba’i murabahah yaitu jual beli barang dengan menyebutkan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara lembaga dengan anggota. Skim sistem murabahah dijelaskan pada Gambar 5. Ketentuan umum ba’i murabahah (BMT Network 2002): a. Akad atau transaksi bebas dari riba b. Barang yang dijualbelikan tidak barang haram c. Lembaga keuangan membeli barang atas nama lembaga dengan sah bebas riba d. Lembaga keuangan harus jujur tentang harga pokok pembelian e. Anggota membayar harga yang telah disepakati dan dalam waktu yang telah disepakati pula f. Boleh mengadakan perjanjian khusus misalnya meminta jaminan dan lain sebagainya 1. Negosiasi 2. Akad Ba’i Murabahah
5. Bayar LKMS
Anggota/Calon anggota
4.Terima Barang 3. Beli barang
Modal usaha toko/produsen
Sumber : Jumanto et al 2007
Gambar 5 Skim Murabahah
15
c) Sewa Menyewa Kegiatan sewa menyewa dalam syariah menggunakan akad Al-ijarah. Al Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan jalan penggantian. Beberapa contoh kontrak ijarah (pemilikan manfaat) seperti manfaat yang berasal dari aset seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai, manfaat yang berasal karya seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit, dan lain sebagainya. Skim sistem Ijarah dijelaskan pada Gambar 6. Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu : a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah. b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebutmu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujrah. Ketentuan-ketentuan akad Al-ijarah diantaranya adalah : Ketentuan Obyek Ijarah: 1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah. 5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. 8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. 9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Kewajiban pemberi manfaat barang atau jasa: 1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan 2. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Kewajiban penerima manfaat barang atau jasa: 1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak). 2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil). 3. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
16
B. Milik Penjual Suplier
Objek Sewa
Nasabah
1. Sewa beli 2.Beli objek sewa
A. Milik
1. Pesan objek sewa LKMS
Sumber : Antonio 2001
Gambar 6 Skim Al – ijarah d) Jasa Kegiatan jasa dalam sistem syariah, salah satunya menggunakan akad AlQardh. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Skim AlQardh dijelaskan pada Gambar 7. Ketentuan umum Al-Qardh : 1. Pinjaman diberikan kepada nasabah yang memerlukan. 2. Wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. 3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. 4. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad. 5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian seluruh kewajibannya. Perjanjian Qardh
Nasabah
100%
Tenaga Kerja
Modal 100%
Proyek Usaha
LKMS
Kembali modal
Keuntungan Sumber : Antonio 2001
Gambar 7 Skim Al- Qardh
17
Pembiayaan Syariah Untuk UMKM Program pembiayaan syariah untuk UMKM merupakan suatu program pembiayaan yang bertujuan untuk mengayomi dan mengangkat kaum usaha mikro untuk menjadi lebih baik dalam melakukan usahanya. Dengan demikian, kriteria efisiensi dalam pengertian ekonomis tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam mengevaluasi program pembiayaan sejenis ini. Kriteria efektivitas dirasakan lebih tepat dibandingkan dengan kriteria efisiensi, dalam arti sejauh mana program pembiayaan tersebut dapat dengan cepat dan luas menjangkau sasaran mereka. Penilaian yang dilakukan terhadap permohonan pembiayaan, pemberian dana harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam. Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu: 1) Character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya. 2) Capacity yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya. 3) Capital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya 4) Collateral yaitu jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. 5) Conditions yaitu pihak pemberi dana melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada dasarnya, praktek akuntansi untuk organisasi nirlaba tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini terlihat jelas bahwa aturan akuntansi organisasi nirlaba diatur sebagai bagian dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tepatnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 : Pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Sehingga yang diatur adalah pelaporannya, teknis akuntansinya diatur secara mandiri diserahkan kepada entitas masing-masing. Dengan bentuk pelaporan yang sudah diatur dalam PSAK 45, secara tidak langsung pencatatan transaksi akan dibuat oleh entitas mengikuti format laporan yang telah ada. Prinsipnya, pencatatan transaksi organisasi nirlaba dari penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan produk jasa, penyusutan, dan transaksi reguler lainnya tidak ada perbedaan dengan organisasi bisnis, namun yang membuat berbeda adalah organisasi nirlaba tidak ada pihak yang menjadi pemilik, sehingga tidak ada transaksi yang berhubungan dengan penjualan atau perubahan kepemilikan, atau tidak adanya alokasi dana atau sumber daya hasil likuidasi (pembubaran organisasi) kepada orang-orang tertentu. Informasi keuangan dari suatu organisasi nirlaba kepada pihak eksternal terdiri
18
dari (PSAK No.45) : 1. Laporan posisi keuangan Tujuan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban serta aset bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor dan pihak-pihak lain untuk menilai : a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan b. Likuiditas, fleksibilitas, keuangan,untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal. 2. Laporan aktivitas Tujuan utama laporan aktivitas adalah meyediakan informasi mengenai : a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, b. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor dan pihak-pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa serta menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. 3. Laporan arus kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK No.2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini: aktivitas pendanaan, pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas, sumbangan berupa bangunan atau aset investasi. 4. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan.
Kerangka Pemikiran Operasional UMKM memiliki peran penting dalam proses pembangunan perekonomian di Indonesia. Usaha dengan skala sangat terbatas ini mencakup berbagai sektor usaha, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan sebagainya sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan UMKM berkontribusi dalam pertumbuhan berbagai sektor tersebut. Oleh sebab itu, unit usaha ini perlu mendapat perhatian khusus dalam perkembangan dan kemajuannya karena perannya sangat penting bagi perekonomian. Perkembangan dan kemajuan UMKM ditentukan oleh stakeholder UMKM sendiri, tapi dukungan dari pihak eksternal tetap berperan penting karena adanya keterbatasan kapasitas kemampuan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungannya. Berbagai keterbatasan yang menjadi kendala bagi UMKM
19
untuk melangsungkan aktivitas dan perkembangan usahanya adalah lemahnya permodalan, kurangnya kewirausahaan, teknik produksi masih sederhana, serta kemampuan manajemen dan pemasaran masih sangat terbatas. Lemahnya kemampuan modal sebagai salah satu dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan UMKM yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan disamping upaya dari pelaku UMKM sendiri. Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting dalam memberikan solusi praktis agar permodalan tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha ini. Wujud solusi ini adalah pemberian kredit bagi UMKM sebagai sumber modal dalam menjalankan aktivitas usaha maupun pengembangannya. Akses UMKM untuk mendapatkan fasilitas pinjaman modal dari perbankan terhambat sehingga tidak semua UMKM mendapat fasilitas kredit. Keterbatasan akses tersebut dikarenakan anggapan pihak perbankan jika UMKM tidak bankable atau tidak layak diberikan kredit. Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia pembiayaan dengan pola syariah mulai banyak diterapkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank. Nilai tambah dari prinsip syariah terletak pada sistem bagi hasil yang ditawarkan. Sistem bagi hasil, hubungan antara peminjam dan yang meminjamkan diganti menjadi wujud kemitraan. Selain itu prinsip syariah yang tidak membebankan bunga dapat membuat pelaku UMKM menjadi leluasa dalam melakukan pinjaman modal. Selain dalam bentuk perbankan, prinsip syariah juga di terapkan oleh lembaga non bank seperti koperasi, BMT dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pun turut menjadi lembaga penunjang dalam memberikan pinjaman untuk UMKM. Perbedaan mekanisme penyaluran pinjaman modal usaha yang diterapkan oleh LAZ adalah penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad qordul hasan dimana pelaku UMKM tidak perlu membagi keuntungan kepada LAZ. Pelaku UMKM hanya mengganti pokok pinjaman yang di berikan oleh LAZ sehingga diharapkan pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan mengurangi masalah kemiskinan serta pengangguran di Indonesia. Salah satu perbankan yang memfasilitasi dalam penambahan modal usaha, investasi maupun jasa simpanan dengan prinsip syariah adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dan Bank syariah yang satu-satunya membuat LAZ yang dinamakan Baitulmaal Muamalat untuk membantu nasabahnya serta masyarakat umum dalam memfasilitasi penyaluran ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedakah dan Wakaf) kepada yang berhak, kegiatan sosial serta membidik para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya denganpemberian modal dengan prinsip syariah, pendampingan, dan pelatihan usaha. Pada peneliatan ini akan menjelaskan mekanisme skim penyaluran dan pengembalian pembiayaan untuk UMKM di Indonesia yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat. Dengan melihat tahapan-tahapan penyaluran pembiayaan, realisasi pencairan dan pengangsuran dana serta realisasi dalam memonitoring ibadah. Sebagai LAZ yang merupakan lembaga nonprofit, dimana lembaga tersebut dapat betahan untuk kedepanya melalui dana yang berasal dari donatur bukan dari keuntungan usaha, maka yang akan dibahas selanjutnya dalam penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat (BMM) pada periode tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dengan perhitungan analisis rasio
20
organisasi nirlaba yang mengacu pada jurnal Ritchie dan Kolodinsky (2003) mencakup rasio kinerja fiskal, rasio efisiensi program, dan rasio kinerja investasi. Kemudian hasil dari perhitungan analisis rasio tersebut akan menjelaskan dan memberikan gambaran kepada BMM tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan BMM dari suatu periodeke periode berikutnya. Kerangka pemikiran operasional penelitian ini dapat terlihat pada Gambar 8.
Masalah atau kendala 1. Lemahnya permodalan untuk mengembangkan UMKM. 2. Keterbatasan akses UMKM dalam pinjaman modal di lembaga perbankan.
Potensi 1. UMKM membantu perekonomian negara, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan solusi mengatasi kemiskinan.
Lembaga amil zakat membantu pinjaman modal UMKM dengan konsep syariah, pendampingan usahadan ibadah.
Baitulmaal Muamalat
Mendeskripsikan skim penyaluran dan pengembalian pembiayaan untuk UMKM mencakup : a. Tahap-tahap penyaluran pembiayaan b. Realisasi pencairan pengangsuran pembiayaan c. Realisasi monitoring ibadah.
Menilai Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat sebagai lembaga nonprofit dengan menggunakan analisis : Rasio kinerja fiskal Rasioefisiensi program, Rasio kinerja investasi
Menganalisis penyaluran pembiayaan UMKM dan memberikan gambaran posisi keuangan BMM.
Gambar 8 Kerangka Pemikiran Operasional Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Kinerja Keuangan di Baitulmaal Muamalat.
21
METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian mengenai Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Kinerja Keuangan dilakakuan di Baitulmaal Muamalat. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan keberadaan Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah pertama di Indonesia yang mendirikan lembaga amil zakat untuk menghimpun dana ZIS dan dana sosial. Kegiatan penelitian dan pengumpulan serta pengolahan data dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Juni sampai Agustus 2013. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan yaitu dengan melakukan diskusi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihakpihak terkait seperti pihak dari Baitulmaal Muamalat dalam menangani program pemberdayaan ekonomi, dan kepala bagian operasional pada Baitulmaal Muamalat sebagai narasumber. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, internet, artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan data dari Kementrian Koperasi dan UMKM yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini, data tersebut digunakan sebagai data pendukung dan pembanding penelitian ini.Data yang digunakan terdiri atas data laporan keuangan Baitulmaal Muamalat empat tahun terakhir dari tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 pada laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 belum di audit oleh pihak BMM sehingga yang digunakan hanya priode empat tahun terakhir. Data rekap penyaluran pembiayaan UMKM, dan data pelaku UMKM yang mengikuti program KUM3 di BMM. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang diperlukan melalui suatu prosedur secara sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif yaitu berupa: 1. Studi lapang (Field research) Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dengan melakukan wawancara pada beberapa informan dan mencari data yang mendukung objek pembahasan yang terjadi di lapangan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang akan diajukan dan kemudian membacakan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan. Namun peneliti tidak membatasi jawaban informan, sehingga informan dalam penelitian ini mampu menjawab bebas sesuai dengan pendapatnya.
22
2. Studi kepustakaan (Library research) Studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah mempelajari beberapa literatur seperti buku, skripsi atau tesis terdahulu, majalah, artikel, penulusuran internet serta dokumen lain yang mendukung untuk mendapatkan data sekunder dan tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode Pengolahan dan Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif melalui tahap pengolahan, deskripsi dan interpretasi data secara deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui gambaran penyaluran dan pengembalian pembiayaan UMKM di Baitulmaal Muamalat. Analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, atau suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir 2009). Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Baitulmaal Muamalat menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan dengan alat bantu software komputer Microsoft Excel 2010. Model pengolahan dan analisis data secara rinci teridentifikasi pada Tabel 2. Tabel 2 Metode pengolahan dan analisis data Metedologi Tujuan
Jenis Data
Alat analisis
Data primer : Observasi langsung di lapangan, diskusi dan wawancara. Mengetahui skim penyaluran dan pengembalian pembiayaan yang diterapkan oleh Baitulmaal Muamalat terhadap UMKM.
Menilai kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat dalam melakukan kegiatan sosial yang tidak berorientasi pada laba
Data Sekunder : Jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan data dari Kementrian Koperasi dan UMKM data rekap penyaluran pembiayaan UMKM, dan data pelaku UMKM yang mengikuti program KUM3 di BMM
Data primer : Observasi langsung di lapangan, diskusi dan wawancara. Data Sekunder : Data laporan keuangan Baitulmaal Muamalat empat tahun terakhir, internet, arsip, artikel,jurnal, hasil penelitian sebelumnya.
Analisis Deskriptif
Analisis Rasio: Kinerja fiskal, Efisiensiprogram Kinerja investasi
23
Rasio KeuanganOrganisasi Nirlaba Analisis rasio merupakan suatu analisis laporan keuangan yang umum digunakan karena analisis rasio sebagai alat paling cepat untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, analisis rasio dapat memberikan wawasan jangka menengah dan panjang bagi kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan yang merupakan indikator keuangan pada organisasi nirlaba merupakan rumus yang dibuat oleh Ritchie dan Kolodinsky (2003) dalam jurnalnya untuk mengidentifikasi rasio keuangan organisasi nirlaba (yayasan universitas) di Amerika. Pada penelitian ini, untuk menganalisis laporan keuangan Baitulmaal Muamalat mengacu pada Ritchie dan Kolodinsky (2003). Analisis rasio digunakan untuk menguji apakah rasio-rasio tersebut relevan untuk digunakan dalam konteks Indonesia dan lembaga amil zakat. Pengukuran nilai pada rasio tersebut dikatan baik jika nilai rasio satu atau lebih. Analisis rasio tersebut terdiri atas : Rasio Kinerja Fiskal Rasio kinerja fiskal merupakan suatu rasio untuk mengukur kinerja fiskal (penerimaan dan pengeluaraan dana) suatu organisasi nirlaba. Berikut ini adalah beberapa perhitungan dalam kinerja fiskal yang relevan untuk konteks Indonesia dan organisasi nirlaba yang bergerak diluar sektor pendidikan : a. Total pendapatan dibagi total aset b. Total pendapatan dibagi total biaya c. (Total pendapatan dikurangi total biaya) dibagi total pendapatan d. (total pendapatan kurang total biaya) dibagi total aset e. Aset bersih dibagi total aset. Rasio Kinerja Investasi Rasio kinerja investasi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif investasi yang dilakukan oleh organisasi nirlaba. Rasio kinerja investasi merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan total aset. Semakini tinggi nilai analisis rasio ini maka semakin efektif. Komponen dari rasio kinerja investasi adalah: Kas dan setara kas dibagi dengan total aset Rasio Efisiensi Program Rasio efisiensi program adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi penggunaan dana yang dicairkan untuk membiayai pelaksanaan program (misalnya kampanye, program pemberdayaan, program bantuan kemanusiaan). Rasio efisiensi program merupakan perbandingan antara biaya program dengan total biaya. Biaya program adalah biaya-biaya yang digunakan untuk membiayai aktivitas program utama dari organisasi nirlaba.
24
Tabel 3 Analisis rasio keuanganorganisasi nirlaba No.
Rasio
Keterangan
5.
Rasio Kinerja Fiskal Pada beberapa organisasi, istilah Total pendapatan dibagi total aset pendapatan diganti penghasilan atau penerimaan Pada beberapa organisasi, istilah Total pendapatan dibagi total biaya biaya diganti menjadi pengeluaran rasio ini sebagai surplus margin, analog dengan profit margin pada organisasi bisnis Analog dengan ROA (Return On Asset ) pada organisasi bisnis. (Total pendapatan minus total biaya) dibagi total pendapatan (Total pendapatan minus total biaya) dibagi total aset. Aset bersih dibagi total aset
6.
Rasio Kinerja Investasi Kas dan setara kas dibagi dengan total aset
1.
2.
3. 4.
Rasio Efisiensi Program 7.
Biaya program dibagi dengan total biaya Sumber: Ritchie dan Kolodinsky 2003
Tabel 3 adalah rasio keuangan yang akan digunakan dalam menilai kinerja keuangan Baitulmaal Muamalat. Rasio keuangan ini merupakan modifikasi dari 15 rasio keuangan yang dibuat oleh Ritchie dan Kolodinsky (2003). Rasio keuangan 15 tersebut dimodifikasi menjadi tujuh yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan di BMM karena aktivitas yang terkait dengan rasio tersebut dilakukan oleh organisasi nirlaba diluar pendidikan di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah dan Perkembangan Baitulmaal Muamalat Bank Muamalat pada tahun 1994 membentuk unit pengelola dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) dan sosial kebajikan yang kemudian disebut baitulmaal. Latar belakang Bank Muamalat membentuk Baitulmaal Muamalat berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, Bank Muamalat sebagai lembaga bisnis yang usahanya tidak diperkenankan melakukan kegiatan sosial secara bersamaan. Sehingga dibentuklah lembaga yang khusus menangani kegiatan sosial Bank
25
Muamalat yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM). Unit yang awalnya didirikan atas dasar tanggung jawab Bank Muamalat terhadap pemberdayaan ekonomi mikro ini, pada tanggal 16 Juni 2000 diresmikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) oleh Menteri Agama RI. Kemudian sesuai tuntutan masyarakat akan lembaga amil zakat yang independen dan profesional dan UU No.38 Tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Baitulmaal Muamalat resmi didirikan yaitu Yayasan Baitulmaal Muamalat. Yayasan Baitulmaal Muamalat didirikan di Jakarta berdasarkan akte notaris Drs. Atrino Leswara, SH, No. 76 tanggal 22 Desember 2000.Anggaran dasar BMM telah mengalami perubahan, terakhir dengan akte notaris Arry Supratno, S.H No. 121 tanggal 18 Juni 2007. BMM telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 481 tahun 2001 tanggal 7 November 2001. Sebelum berbadan hukum tersebut BMM merupakan badan eksekutif dari Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (YP3KS). BMM (Baitulmaal Muamalat) adalah lembaga non profit yang menjalankan peran sosial perbankan syariah, berkonsentrasi pada program pemberdayaan kelompok (community development), Pembiayaan mikro (micro finance), dan Pengelolaan dana sosial Islam (islamic social security fund). 1. Program pemberdayaan kelompok (community development) Program pemberdayaan kelompok terdiri atas : a. Dana yatim (Daya) Program beasiswa pendidikan berprestasi bagi anak yatim dengan jenjang pendidikan SMP, SMA dan sederajat, yang bertujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan mereka hingga lulus SMA dan mampu mandiri. b. B-share Merupakan program beasiswa pendidikan berprestasi bagi anak-anak yang tidak mampu dengan jenjang pendidikan SMP, SMA dan sederajat, yang bertujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan mereka hingga lulus SMA dan mampu mandiri. c. B-smart Program santunan dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, diutamakan adalah mereka yang berstatus yatim dengan jenjang pendidikan S1. d. Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) Program yang bertujuan untuk mendorong peningkatan mustahik (yang menerima zakat) menjadi muzaki (yang memberi zakat) melalui modal usaha, dan membangun keimanan serta ketaqwaan dalam beribadah. e. Orphan Kafala Program pemberdayaan masyarakat, khususnya anak yatim dan keluarga korban musibah gempa tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan program kerjasama antara Islamic Development Bank (IDB) dengan BMM. f. Berbagi cahaya ramadhan Berbagi kebahagiaan dibulan Ramadhan dalam bentuk pemberian paket sembako : Sahur, Berbuka dan Lebaran (SBL) kepada keluarga miskin,
26
anak yatim dan komunitas pengusaha mikro binaan BMM seluruh Indonesia. g. Berbagi cahaya qurban Program rutin yang dilakukan setiap tahun dengan menyalurkan hewan qurban kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di seluruh Indonesia. 2. Pembiayaan mikro (micro finance) Pembiayaan mikro terdiri atas : h. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mencakup pemberian modal pendampingan, pelatihan, sampai dukungan teknologi. i. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS KUM3) Merupakanlembagakeuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan program. 3. Pengelolaan dana sosial Islam (Islamic social security fund) Pengelolaan dana sosial Islam terdiri atas : j. Aksi Tanggap Muamalat (ATM) ATM merupakan kegiatan kemanusiaan BMM sebagai tanggung jawab membantu korban musibah bencana alam. k. Santunan tunai (Santun) Program penyaluran dana zakat bagi mustahik yang membutuhkan dan tersebar di seluruh Indonesia. Santunan tersebut berupa kesehatan, pendidikan,bantuan sosial dan kemanusiaan. l. Islamic Solidarity School (ISS) ISS adalah fasilitas pendidikan terpadu yang diperlukan bagi anak yatim korban tsunami Aceh. Sekolah ini dibangun oleh Islamic Devlopment Bank (IDB) bekerja samadengan pemerintah daerah Aceh Besar. Pengelolaan sekolah ini berada dibawah manajemen dan supervisi BMM yang didukung oleh Bank Muamalat Indonesia. Visi Misi dan Tujuan Baitulmaal Muamalat a.
Visi Menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli (a carring society). b. Misi 1. Menyusun dan menjalankan program-program peberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensip. 2. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluasluasnya. c. Tujuan 1. Meningkatkan jumlah muzaki dan mengurangi jumlah mustakhik dan mustakhik produktif sehingga diharapkan pada tahun berikutnya bisa menjadi muzaki. 2. Menghimpun dana ZIS dan dana-dana kebijakan lainnya yang dibenarkan oleh syariat dan memanfaatkanya melalui pola pemberdayaan masyarakat lemah.
27
Sasaran Baitulmaal Muamalat a. Sasaran jangka pendek 1. Baitulmaal memiliki identitas diri serta mulai membenahi sarana dan prasarana sistem manajemen dan organisasi 2. Baitulmaal Muamalat dioptimalkan dengan cara membuat jaringan kerja seluas-luasnya (network) baik sebagai segmen pasar konsumen maupun segmen pasar kekuatan lainnya. 3. Untuk meningkat efesiensi dan efektivitas diupayakan dengan menyusun rencana anggaran dan mengaudit seluruh aktifitas yang berhubungan dengan operasional. 4. Diarahkan mampu mempertahankan eksistensinya dalan usaha yang dijalankan serta berupaya agar mulai merencanakan pengelolaan dan pribadi. b. Sasaran jangka menengah 1. Memperluas dan mengembangkan sarana dan fasilitas sistem manajemen dan organisasi 2. Membuka diri dan bersaing secara positif dalam kegiatan sejenis yang bersekala nasional dan internasional. 3. Merintis dan merencanakan usaha-usaha baru yang layak, berkaitan dengan identitas dan misi lembaga. c. Sasaran jangka panjang 1. Memiliki investasi dana amilin yang bertambah melalui kegiatan penghimpunan dana-dana bergulir. 2. Mengembangkan diri dengan membuat spesialisai parsial melalui anakanak kegiatan yang dibuat atau dengan menghidupkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada.
Struktur Organisasi Baitulmaal Muamalat Struktur organisasi BMM terpisah dengan struktur organisasi Bank Muamalat. Kaitan kinerja operasional antara Bank Muamalat dengan Baitulmaal Muamalat adalah Baitulmaal Muamalat melakukan kegiatan sosial yang mendukung GCG (Good Corporate Governance) Bank Muamalat.
28
Direktur Eksekutif
Manajer Umum Wakil manajemen mutu.
Internal Quality auditor
Document Controller
Manajer Prograss Khusus
Manajer Administrasi dan umum
Manajer Perencanaan komunikasi dan standarisasi operasional
Manajer Pemberdayaan ekonomi
Sumber : Company profil Baitulmaal Muamalat
Gambar 9 Struktur organisasi Baitulmaal Muamalat Dewan Pembina : 1. 2. 3. 4.
Ketua Anggota Anggota Anggota
: H. Achmad Riawan Amin Nasution, MSc : Ir. H. Arviyan Arifin : Drs. U Saefudin Noer : Herudi Setiotomo
Dewan Pengawas : 1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota
: Muhammad Hidayat : Ir. H. Andi Buchari : Oktavian P. Zamani
Badan Pengurus : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara
: Bambang Kusnadi. : Iwan Agustiawan Fuad. : Yayan Daryunanti.
Manajer Progras Khusus
29
Mekanisme Penyaluran Pembiayaan UMKM di Baitulmaal Muamalat Salah satu program yang dibuat oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) dalam penyaluran dana sosialnya untuk membantu mengembangkan UMKM di Indonesia adalah program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3). Program ini didirikan sejak tahun 2006. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya dibidang ekonomi haruslah dimulai dari pembangunan aspek maknawiyah masyarakat. Maknawiyah adalah kesadaran yang kuat jika keimanan dan ketaqwaan kepada Allah akan mendatangkan keberkahan hidup. Salah satu media yang dapat digunakan dalam membangun aspek maknawiyah adalah masjid. Masjid merupakan sarana strategis untuk membangun aspek maknawiyah mengingat perannya dalam pembinaan (dakwah). Masjid juga merupakan wahana sosialisasi dan mobilisasi umat. Didalamnya berhimpun berbagai komunitas dan pemimpin opini. Sehingga masjid merupakan media atau sarana strategis membangun kesadaran kolektif umat. Pemusatan aktivitas di masjid akan mencegah munculnya peserta program dengan mental negatif. Program ini telah mendapat penghargaan berturut-turut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dari Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) sebagai "The Best Community Economic Development Program". Prestasi ini menunjukkan bahwa Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) terbukti nyata menjalankan programnya dengan baik. Tahap-tahap yang dilakukan oleh BMM dalam pengguliran pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dijelaskan pada Gambar 10. Melakukan Sosialisasi
Survey calon peserta
Melakukan seleksi peserta
Traning wajib kelompok usaha Ya
Tidak
Pemberian pinjaman modal usahaToko/pr odusen
Tidak diberikan pinjaman modalLKMS Gambar 10 Tahap-tahap penyaluran pembiayaan untuk UMKM
30
Keterangan Gambar 10: 1. Sosialisasi Tahapan pertama dalam melakukan perguliran dana untuk peserta UMKM yaitu melakukan sosialisasi terhadap tokoh masyarakat di daerah tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BMM diantaranya adalah pengenalan institutsi, menjelaskan tujuan dan manfaat program serta meminta dukungan dan izin dari tokoh masyarakat sekitar dan calon peserta yang akan di bantu usahanya. 2. Survey calon peserta Setelah melakukan sosialisasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan survey peserta. Dalam mensurvey peserta BMM memiliki kriteria calon usaha yang akan dibantu. Kriteria yang dimaksud diantaranya adalah muslim, sudah menetap didaerah tersebut minimal satu tahun, memiliki usaha sendiri sudah berjalan minimal satu tahun, maksimal umur 55 tahun, hasil pendapatan usaha di bawah UMR (Upah Minimum Regional), dan jarak tempat tinggal tidak jauh dari masjid dan bersedia mengisi scoring board yang diberikan oleh BMM. Scoring board merupakan penilaian kelayakan usaha. Contoh scoring board terdapat pada Lampiran 1. Apabila peserta memenuhi kriteria dan hasil scoring boardnya sesuai peserta UMKM akan mengikuti langkah selanjutnya 3. Traning wajib kelompok Apabila peserta telah sesuai kriteria yng di tetapkan oleh BMM langkah selanjutnya adalah dengan mentraning peserta usaha. Traning tersebut dilakukan agar peserta mengetahui aturan dan tata tertib, simulasi kegiatan serta ketentuan yang dilakukan oleh BMM dalam programnya. Selain itu, dalam traning wajib kelompok, peserta harus membuat kelompok terdiri atas lima orang secara bebas. Hal ini dilakukan agar peserta usaha belajar untuk kompak, mengurangi sifat keegoisan serta memudahkan pendamping usaha dalam mengordinir peserta usaha. Kegiatan traning wajib kelompok dilakukan selama lima hari selama satu jam. 4. Pemberian pinjama modal usaha Setelah di traning wajib kelompok peserta mendapatkan bantuan pinjaman modal dari BMM. Akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan adalah akad Al-Qardrul hasan. Akad Al-Qardrul hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau bagi hasil. Dalam pemberian modal, berdaasarkan prinsip 5C namun hanya jaminan (Collateral) yang tidak dinilai oleh BMM pada calon peserta usaha, hal ini dikarenakan BMM merupakan lembaga non perbankan yang tidak berorientasi laba. Selain itu, BMM menerapkan dua pola dalam penyaluran pembiayaanya yaitu pola mandiri dan pola MPZ (Mitra Pengelola Zakat). Pola mandiri adalah pemberian modal untuk UMKM dimana BMM melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan MPZ, BMM melakukan kerja sama dengan KJKS atau BMT setempat untuk memberikan fasilitas dalam pemberdayaan UMKM dan pengelolaan zakat secara bersama-sama. Besar biaya pinjaman yang akan diberikan oleh BMM untuk peserta UMKM tidak lebih dari Rp 2 000 000. Berdasarkan hasil nilaiscoring boardakan terlihat berapa pengeluaran dan pendapat peserta
31
dalam kegiatanya usahanya. Apabila besar pengeluaran sebesar Rp 1 500 000 atau Rp 1 800 000 BMM tetap membulatkannya menjadi Rp 2000 0000 dalam penyaluran pinjaman modalnya. Selain itu, peserta di haruskan membayaran iuran minimal Rp 1000 dan maksimal Rp 3000 yang akan dikelola oleh pendamping usaha. Iuran tersebut dilakukan untuk keperluan di luar usaha. Seperti kegiatan sosial, mengadakan lomba 17 Agustus, untuk biaya berobat peserta apabila ada yang sakit dan lain sebagainya. Pemberdayaan pengembangan UMKM melalui program KUM3 di Baitulmaal Muamalat telah tersebar di 16 provinsi di Indonesia diantaranya adalah Padangsidempuan, Bangka Belitung, Palembang, Lampung, DKI Jakarta, Bogor (Domba), Garut, Tasikmalaya, Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda, Pekalongan, DI Yogyakarta, Makassar, Jayapura, Sukabumi, Bogor (Tajurhalang). Penjelasan lebih jelas mengenai target dari program KUM3 dan karakteristik peserta UMKM dalam program KUM3 dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 Target program KUM3 dalam pemberdayaan UMKM di Indonesiaa Wilayah
Target Program KUM3 Masjid Kelompokb Mustahikc Padang 5 25 125 Bangka Belitung 5 25 125 Palembang 5 25 125 Lampung 5 25 125 DKI Jakarta 3 15 75 Bogor (Domba) 2 10 50 Garut 5 25 125 Tasikmalaya 5 25 125 Palangkaraya 5 25 125 Balikpapan 5 25 125 Samarinda 5 25 125 Pekalongan 5 25 125 DI Yogyakarta 5 25 125 Makassar 5 25 125 Jayapura 5 25 125 Sukabumi 3 15 75 Bogor 2 (Tajur halang) 2 10 50 Total 75 375 1875 a Sumber :Data sekunder 2011; b,c Orang; d Juta rupiah (Rp)
Plafondd 250 250 250 250 150 100 250 250 250 250 250 250 250 250 250 125 100 3 725
Tabel 4 merupakan target yang ingin dicapai oleh BMM dalam memperdayakan UMKM di 16 provinsi Indonesia. Target yangingin dicapai oleh BMM ditiap daerah rata-rata lima masjid yang akan di jadikan sebagai media dalam memperdayakan UMKM. BMM menargetkan dalam satu masjid dibuat empat kelompok masing-masing satu kelompok terdiri atas lima orang sehingga secara keseluruhan dalam satu daerah BMM membantu 125 peserta usaha UMKM. Wilayah Jakarta, Bogor dan Sukabumi target yang akan di capai oleh BMM lebih rendah yaitu dibawah 125 orang dibanding wilayah lainnya. Hal ini disebabkan BMM beranggapan mustahik (fakir miskin) yang memiliki usaha untuk dibantu di daerah luar Jakarta dan sekitarnya besar, selain itu kebanyakan mustahik di wilayah Jakarta dan sekitarnya kebanyakan mustahik memilih mencari mata pencaharian dibandingkan untuk buka usaha. Wilayah yang di bantu
32
oleh BMM saat ini di tentukan berdasarkan pendamping yang bersedia untuk membantu mustahik dalam memonitoring ibadah dan usahanya. Realisasi pada target yang ingin dicapain oleh BMM dalam pemberdayaan UMKM sudah teralisasi dengan baik sesuai dengan yang di harapkan. Hanya beberapa wilayah yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh BMM yaitu wilayah di Jayapura, realisasi target yang telah di capai oleh BMM di jelaskan pada Tabel 5. Tabel 5 Realisasi penyerapan program KUM3 dalam pemberdayaan UMKM di Indonesiaa Wilayah Masjid 4 6 5 5 3 3 5 5 5 7 5 5 5 5 4 3
Realisasi penyerapan program KUM3 Capaianb Kelompokc Capaiand Mustahike 80 25 100 125 120 25 100 125 100 25 100 125 100 25 100 125 100 15 100 75 150 10 100 50 100 25 100 125 100 25 100 125 100 25 100 125 140 25 100 125 100 28 112 140 100 26 104 130 100 25 100 125 100 25 100 125 80 15 60 75 100 15 100 75
Padang Bangka Belitung Palembang Lampung DKI Jakarta Bogor (Domba) Garut Tasikmalaya Palangkaraya Balikpapan Samarinda Pekalongan DI Yogyakarta Makassar Jayapura Sukabumi Bogor 2 100 11 (Tajur halang) Total 77 3 370 a Sumber : Data Sekunder (diolah) 2011 Keterangan : b,d,f Presentase (%); c,e Orang
Capaianf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 -40 0
110
55
10
-1
1850
-1
Pada Tabel 5 terlihat jika realisasi target program KUM3 dari jumlah masjid yang dijadikan media BMM dalam memonitoring usaha dan ibadah para peserta UMKM mencapai lebih dari target yang diharapkan BMM, wilayah yang memiliki jumlah masjid yang lebih banyak dari target yang ditetapkan yaitu wilayah Balikpapan, sedangkan kelompok peserta dan jumlah mustahik (fakir miskin) yang dibantu realisasinya tidak mencapai target yang diharapkan. Selisih target jumlah kelompok yang terbentuk dan jumlah mustahik adalah lima dan dua puluh lima peserta. Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa peserta yang meninggal dunia dan tidak ada yang menggantikan serta sebagian peserta yang mengundurkan diri dalam menjalankan kegiatan di KUM3, selain itu BMM membuat kebijakan jika satu orang mengundurkan diri maka satu kelompok yang terdiri atas lima orang tersebut juga harus mengundurkan diri atau mengganti peserta yang mengundurkan diri tersebut. Hal ini dilakukan akan agar peserta belajar mengenai kekompakan dan kebersamaan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
33
Penjelasan mengenai karakteristik peserta UMKM pada program KUM3 di Baitulmaal Muamalat dijelaskan pada Tabel 6. Tabel 6 Karakteristik UMKM pada program KUM3 di Baitulmaal Muamalata No. 1.
Karakteristik Jenis Usaha Budidaya Pengolahan Perdagangan Jasa Jumlah Usia 20 tahun-40 tahun > 40 tahun Jumlah Lama usaha jijalankan < 1 tahun – 2 tahun > 2 tahun Jumlah Provinsi Pulau jawa Diluar pulau jawa Jumlah Menggunakan tenaga kerja Ada Tidak ada Jumlah Pola penyaluran Mandiri MPZ (Mitra Penghimpunan Zakat) Jumlah
2.
3.
4.
5.
6.
a
Jumlahb
Presentase (%)
155 407 710 578 1 850
8 22 39 31 100
725 1124 1850
40 60 100
726 1124 1850
40 60 100
8 9 17
48 52 100
640 1147 2427
27 73 100
6 11 17
36 64 100
Sumber : Data sekunder 2011 (diolah); b Orang
Berdasarkan Tabel 6, karakteristik peserta UMKM terbagi menjadi enam, diantaranya adalah jenis usaha, usia, lama usaha yang dijalankan, provinsi, penggunaan tenaga kerja dan pola penyaluran pembiayaan yang digunakan. Jenis usaha yang banyak dijalankan oleh peserta KUM3 adalah disektor perdagangan. Perdagangan yang dilakukan peserta terdiri atas perdagangan dalam bentuk komoditi pertanian, membuka warung sembako, menjual pakaian maupun peralatan rumaha tangga. Rata-rata peserta yang mengikuti program KUM3 di 16 provinsi di Indonesia memiliki umur di atas 40 tahun, lebih banyak berada di wilayah luar pulau jawa, usaha yang dijalankan telah dilakukan lebih dari dua tahun, tidak menggunakan tenaga kerja dan pola penyaluran yang digunakan adalah MPZ dimana peserta usaha melakukan kerja sama dengan KJKS maupun BMT di wilayah tersebut. Selain memberikan pinjaman modal untuk peningkatan pendapatan UMKM, peserta juga diberikan fasilitas pendampingan usaha, pembinaan agama, dan
34
monitoring aktivitas usaha. Berikut penjelasan fasilitas yang diberikan untuk peserta KUM3 BMM : 1. Pembinaan Agama Hal terpenting dalam pembinaan adalah mampu menanamkan nilai-nilai dan konsep pembinaan, khususnya dalam hal pembinaan akhlak melalui pengawasan yang intensif dalam merubah kebiasaan sehari-hari khususnya dalam hal beribadah. Parameter kekuatan iman dan taqwa yang dimaksud adalah terwujud dengan aqidah yang baik (salimul aqidah), ibadah yang baik (solihul ibadah), dan akhlaq yang baik (matinul khuluk). Model yang sedang diterapkan saat ini adalah dengan membina ibadah yang diharapkan dapat meningkatkan usahanya. Pemberdayaan secara bertahap kepada peserta mulai dari memberikan modal yang bersifat shodaqoh, Pinjaman (tanpa bagi hasil), sampai pembiayaan (Financing). Segala bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BMM terhadap para pesertanya harus berdasarkan akhlaq yang baik sehingga tidak terjadi saling mendzolimi diantara kedua belah pihak. Setiap modal yang diberikan kepada peserta (fakir atau miskin) akan diberi pendamping (Strategic Partnership) yang tugasnya untuk pembinaan mustahik. Sedangkan untuk pengembangan usaha akan bekerja sama dengan Bank Muamalat langsung. Setelah program sudah berjalan maka pendamping usaha akan memberikan laporan tentang pengembalian modal dari para peserta yang kemudian laporan ini akan menjadi data untuk report kepada muzaki dari pihak BMM. Pembinaan yang dilakukan oleh program KUM3 ini adalah untuk meghasilkan peserta yang bisa lebih taat dan sholeh dalam menjalankan syariat islam dan juga mempunyai usaha yang semakin berkembang sehingga kesejahtraan para peserta dapat tercapai. Pembinaan yang dilakukan perlu adanya kesinambungan, sehingga perlu melakukan pertemuan bersama yang rutin untuk menguatkan tali silahturahmi, dimana pembahasan dari pembinaan tersebut adalah tentang ibadah dan usaha. Dalam proses pembinaan perlu adanya perencanaan dan target yang ingin dicapai bagi para peserta, adapun target untuk pertemuan antara pendamping usaha dengan para mustahiknya dijelaskan pada Tabel 7 :
Tabel 7 Target pencapaian partisipasi ibadah pesertaa Pencapaian ibadahb No.
Kegiatan
1. 2. 3.
Pertemuan Pelatihan Pengajian
a
Juni
July
Agust
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
Sumber : Data primer, 2012; b Kali/bulan
Realisasi partisipasi peserta KUM 3 dalam memonitoring ibadah pada 16 provinsi di Indonesia di jelaskan pada Tabel 8.
35
Tabel 8 Realisasi kehadiran ibadah peserta KUM3a No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 a
Wilayah
Padang Bangka Belitung Palembang Lampung DKI Jakarta Bogor (Domba) Garut Tasikmalaya Palangkaraya Balikpapan Samarinda Pekalongan DI Yogyakarta Makasar Jayapura Sukabumi Bogor 2 (Tajurhalang) Total
Jumlah Mustahikb 125 125 125 125 75 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 75 50 1875
Rata-rata per minggu hadir dan skor ibadah Hadirc 106 48 86 102 49 26 117 80 81 113 117 100 79 36 49 47 46 75
(%) Hadir 85 38 69 81 65 53 94 64 65 90 84 77 63 28 65 63 83 69
(%) Ibadah 111 51 100 68 50 26 74 51 44 61 68 64 38 16 63 71 53 1
Sumber : Data sekunder (diolah) 2011; b,c Orang.
Tabel 8 menunjukkan realisasi peserta terhadap monitoring ibadah, masih banyak peserta yang kurang berpartisipasi. Wilayah yang kelompok pesertanya masih rendah untuk hadir di pembinaan agama adalah wilayah Makassar dari 125 jumlah mustahik rata-rata yang hadir hanya 36 peserta. Sedangkan wilayah yang paling tinggi rata-rata kehadiranya dalam pembinaan agama adalah wilayah Garut dan Samarinda. Jumlah mustahik yang ada di wilayah tersebut masing-masing 125 mustahik dan rata-rata yang hadir adalah 117 peserta. Sisanya relatif stabil artinya rata-rata standard tidak terlalu rendah dan tindak terlalu tinggi. Peserta yang memiliki rata-rata kehadiran monitoring ibadahnya rendah dikarenakan banyak peserta yang merasa sibuk dengan urusan yang lain di luar menjalankan usaha. Sehingga peserta tersebut enggan untuk berpartisipasi. Penyaluran dan Pengembalian Pembiayaan UMKM Penyaluran pembiayaan UMKM di Baitulmaal Muamalat (BMM) tidak menggunakan jaminan maupun anggunan. Peserta UMKM hanya harus mematuhi tata tertib dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh BMM. Lama pencarian dana satu sampai tiga bulan. Adapun skim pembiayaan dari program KUM3 untuk peserta UMKM dijelaskan pada Gambar 11.
36
Muzaki Laporan Ziswaf Pembinaan Islam Modal Usaha Pendampingan usaha Pengembangan usaha Mustahik Data base
BMM
koordinasi Masjid
Gambar 11 Skim penyaluran pembiayaan di Baitulmaal Muamalat Pada Gambar 11 penyaluran pembiayaan untuk peserta KUM3 yaitu BMM menerima ziswaf dari muzaki (orang yang membayar zakat, infak, dan wakaf) kemudian menyalurkannya kepada mustahik (orang yang menerima zakat,infak dan wakaf) melalui program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) dengan menggunakan sarana masjid sebagai basis pembinaan dan pemgawasanya, kemudian fasilitas yang diberikan kepada peserta diantaranya adalah pembinaan Islam, modal usaha, pendampingan usaha dan pengembangan usaha. Penjelasan mengenai penyaluran dan pengengembalian pembiayaan UMKM di program KUM3 Baitulmaal Muamalat Tahun 2011 dilihat pada Tabel 9. Tabel 9 Pengajuan dan pencairan pembiayaan peserta UMKM pada program KUM3 di Baitulmaal Muamalata Tgl pengajuan
Tgl Pencairan
Padangsidempuan Bangka Belitung Palembang Lampung DKI Jakarta Bogor (Domba) Garut Tasikmalaya Palangkaraya Balikpapan Samarinda Pekalongan DI Yogyakarta Makasar Jayapura Sukabumi
28/11/11 24/10/11 16/12/11 13/12/11 24/10/11 28/10/11 10/11/11 13/11/11 25/12/11 10/11/11 24/10/11 09/06/11 2810/11 05/12/11 24/10/11 13/11/11
27/01/12 03/11/11 25/03/12 15/03/12 28/11/11 09/11/11 30/11/11 27/01/12 10/04/12 27/01/12 10/11/11 24/08/11 29/11/11 07/02/12 03/11/11 28/11/11
Pengajuan dan Pencairan Pembiayaan BMM Dana danb Mustahik Alokasic realisasi 233820800 125 100 198506 800 125 100 205256 000 125 100 232 968 000 125 100 130 790 600 75 100 100 000 000 50 100 186 321 000 125 100 242 052 000 125 100 242 505 000 125 100 223 102 000 125 100 238 672 000 140 100 250 000 000 130 100 244 330 000 125 100 207 670 800 125 100 136 428 000 75 100 147 550 000 75 100
Bogor (Tajurhalang)
13/11/11
07/02/12
90 000 000
55
100
3 309 973 000
850
100
Wilayah
Total a Sumber : Data sekunder (diolah) 2011 Keterangan :b Juta Rupiah (Rp); c Presentase (%)
37
Berdasarkan Tabel 9, pada Tahun 2011 total pengajuan dana untuk peserta KUM3 di BMM sebesar 3 309 973 000. Wilayah yang paling besar pengajuan pembiayaan adalah Pekalongan. Hal ini dikarenakan jenis usaha di wilayah pekalongan selain berdagang adalah industri batik. Lama pencairan dana sesuai dengan yang ditetapkan yaitu sekitar satu sampai dengan tiga bulan. Alokasi dana 100% diberikan kepada peserta usaha sesuai yang diajukan. Dalam penyaluran pembiayaan untuk UMKM, peserta diwajibkan untuk melakukan iuran wajib, infaq dan diharapkan dapat melakukan angsuran untuk mengganti pinjaman pokok modal yang diberikan oleh BMM tanpa bagi hasil. Iuran wajib peserta usaha nantinya akan digunakan untuk keperluan lain diluar usaha seperti untuk mengadakan acara sosial, untuk biaya pengobatan peserta dan biaya tak terduga lainnya. Sedangkan infaq dilakukan pada KJKS maupun BMT yang bermitra dengan BMM di wilayah peserta, hal ini dilakukan agar peserta belajar untuk berbagi, iuran dan infaq tersebut sebagai berkontribusi peserta KUM3 dengan KJKS dan BMT setempat. Penjelasan mengenai realisasi angsuran pengembalian pinjaman, iuran dan infaq yang dilakukan peserta KUM3 dilihat pada Tabel 10. Tabel 10 Pencairan dan angsuran pengembalian pembiayaan UMKM pada program KUM3a Wilayah Pencairan danab Padangsidempuan 233 820 800 Bangka Belitung 198 506 800 Palembang 205 256 000 Lampung 232 968 000 DKI Jakarta 130 790 600 Bogor (Domba) 100 000 000 Garut 186 321 000 Tasikmalaya 242 052 000 Palangkaraya 242 505 000 Balikpapan 223 102 000 Samarinda 238 672 000 Pekalongan 250 000 000 DI Yogyakarta 244 330 000 Makasar 207 670 800 Jayapura 136 428 000 Sukabumi 147 550 000 Bogor 90 000 000 (Tajurhalang) Total 3309 973 000 a Sumber : Data Sekunder (diolah) 2011; Keterangan :b,c,d Juta rupiah (Rp)
Angsuranc 139 570 800 83 071 000 75 285 700 57 187 500 34 405 000 33 416 850 33 336 700 9 425 000 18 993 500 103 325 875 13 700 000 7 022 000 3 600 000 27 121 500 42 312 500
Sisa angsurand 94 250 000 115 435 800 129 970 300 175 780 500 96 385 600 100 000 000 152 904 150 208 715 300 233 080 000 204 108 500 135 346 125 236 300 000 237 308 000 204 070 800 109 306 500 105 237 500
Persentase(%) 60 42 37 25 26 0 18 14 4 9 43 5 3 2 20 29
8 194 500
81 805 500
9
689 968 425
262 000 4575
20.25
Tabel 10 menunjukkan peserta UMKM yang mengikuti program KUM3 dalam melakukan pinjaman modal masih belum efektif dalam mengangsur pembiayaan yang telah diberikan. Hal ini terlihat pada wilayah Bogor yang peserta mustahiknya berjumlah 110 tidak melakukan angsuran sama sekali. Selain itu, usaha peserta dalam mengangsur pembiayaan menjadi penialaian bagi BMM dalam menilai wilayah mana yang pesertanya aktif dalam melakukan angsuran pinjaman modal. Untuk mengatisispasi ketidakefektifan peserta dalam mengangsur, peran aktif pendamping sangat diperlukan. Pendamping harus
38
memberikan masukan maupun motivasi, pengontrolan pengeluaran dalam menjalankan usaha dan pengajaran terhadap usaha yang dijalankan oleh perserta KUM3 agar peserta dapat mengangsur biaya pinjaman modal yang telah diberikan oleh BMM. Gambaran mengenai kemampuan peserta KUM3 mengangsur pinjaman modal yang diberikan BMM dijelaskan pada Gambar 12. Kemampuan Peserta KUM3 mengangsur pinjaman modal 70
Presentase (%)
60 50 40 30 20 10 0
Wilayah
Gambar 12 Grafik presentase kemampuan peserta KUM3 dalam pengembalian Pembiayaan.
Gambar 12 terlihat jika kemampuan peserta UMKM pada program KUM3 di tiap daerah masih belum stabil. Hanya beberapa wilayah yang dapat mengangsur pinjaman modal dengan baik. Wilayah yang aktif membayar angsuran dari 16 provinsi yang di bidik oleh BMM yaitu hanya wilayah Padangsidempuan dan Samarinda. Walaupun BMM tidak mempermasalahkan peserta mengangsur tidak tepat waktu, bukan berarti BMM mendiamkannya begitu saja. BMM tetap melatih peserta berusaha untuk mengangsur pinjaman modal yang diberikan. BMM tidak memberikan sangsi atau denda terhadap peserta yang tidak aktif mengangsur, namun BMM lebih menekankan manfaat yang akan didapat peserta apabila kelompoknya aktif untuk membayar angsuran pinjaman modal usaha. Analisis Laporan dan Kinerja Keuangan Baitulmaal Muamalat Kondisi Keuangan Baitulmaal Muamalat Sistem informasi akuntansi di Baitulmaal Muamalat merupakan sistem akuntansi yang berbasis akuntansi dana. Hal ini terjadi karena Baitulmaal Muamalat adalah lembaga nonprofit yang mengelola keuangannya berdasarkan dana-dana yang diperoleh. Melalui metode observasi di Baitulmaal Muamalat pusat dan studi pustaka bahan-bahan yang terkait, dikembangkan sebuah sistem akuntansi yang berupaya untuk menyajikan laporan keuangan berkala seperti
39
laporan neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan arus kas. Sistem Informasi Akuntansi ini dikembangkan dengan memperhatikan masalah keamanan, kemudahan dan integritas data. Iktisar kebijakan akuntansi a) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan BMM disusun atas modifisasi basis kas (modified cash basis), yang merupakan bais akuntansi akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pengakuan penerimaan dicatat sebagai penerimaan saat kas diterima dan pengeluaran saat kas dikeluarkan untuk laporan sumber dan penggunaan dana. Sedangkan aktiva dan kewajiban serta saldo dana dicatat berdasarkan akrual (accrual basis) yakni diakui saat terjadinya transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan yang mempengaruhi laporan posisi keuangan. b) Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dalam laporan ini, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah berikut : 1. Perusahaan yang melalui satu atau perantara (intermediaries), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries). 2. Perusahaan asosiasi 3. Perusahaan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor. 4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untukmerencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga. 5. Perusahaan bilamana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelaporan dan perusahaanperusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelaporan. c) Transaksi dengan mata uang asing Transaksi dengan mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.Pada tanggal laporan posisi keuangan, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang rupiah. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dibebankan dalam laporan perubahan dana termanfaatkan pada operasi tahun berjalan. d) Kas dan setara kas
40
Kas dan setara kas didefinisikan sebagai saldo kas dan bank, serta investasi jangka pendek yang sangat likuid dan dengan segera dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta investasi jangka pendek dan jangka waktunya kurang dari tiga bulan dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaanya, serta dikurangi cerukan. e) Piutang usaha Piutang dicantumkan dengan nilai nominalnya.Yayasan tidak melakukan penyisihan atas piutang atau cadangan untuk kemungkinan adanya piutang tak tertagih.Apabila terdapat piutang yang benar-benar tak tertagih dihapus bukukan pada periode yang bersangkutan. f) Aktiva tetap Aktiva tetap diakui sebesar harga perolehannya (atau nilai revaluasi) setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method ), sebagai berikut : Umur ekonomis - Kendaraan 5 Tahun - Inventaris kantor 4 Tahun Biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui sebagai beban pada saat terjadinya pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva dikapitalisasikan dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai. Apabila aktiva tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan dana termanfaatkan pada operasi tahun berjalan. g) Kewajiban Kewajiban (hutang) dicantumkan dengan nilai nominalnya.Setiap pembayaran (angsuran) hutangdialokasikan sebagai pelunasan hutang dan pembayaran bunga atau bagi hasil. h) Penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan dana diakui pada saat sejumlah kas dan setara kas atau dalam bentuk lain. Penggunaan dana diakui berdasarkan masa manfaatnya atau basis aktual.
41
Rasio Kinerja Fiskal Terdapat lima macam rasio keuangan yang ditunjukkan di Tabel 11. Tabel 11 Rasio kinerja fiskal Baitulmaal Muamalat Tahun 2008 – 2011a Rasio Kinerja Fiskal Total pendapatan dibagi total aset Total pendapatan dibagi total biaya (Total pendapatan minus total biaya) dibagi total pendapatan (Total pendapatan minus total biaya) dibagi total aset Aset tetap bersih dibagi dengan total aset a
2008 0.35 1.19
2009 0.5 7.86
2010 0.8 20.0
2011 1.0 24.0
0.16
0.87
0.95
0.96
0.057
0.46
0.72
0.95
0.012
0.008
0.006 0.0031
Sumber : Data sekunder (diolah) 2011
Tabel 11, terlihat hasil perhitungan analisis rasio secara keseluruhan berfluktuasi dari tahun ketahun mengalami peningkatan namun juga mengalami penurunan. Penjelasan mengenai tiap-tiap komponen dari kinerja fiskal yaitu : 1. Komponen pendapatan terhadap aset yaitu dimana 1 aset dibiayai oleh 0.35 rupiah di tahun 2008, 0.5 rupiah di tahun 2009, 0.8 rupiah di tahun 2010 dan 1.0 rupiah di tahun 2011 secara keseluruhan total mengalami kenaikan dari 0.35 sampai dengan satu. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pendapatan (penerimaan) dana yang didapat meningkat di tiap tahunnya, tahun 2008 penerimaan 11 082 551 787 meningkat menjadi 17 602 115 136 tahun 2009 meningkat menjadi 27 709 149 088 di tahun 2010, di tahun 2011 meningkat jauh menjadi 32 963 485 441. Kinerja ada komponen pendapatan dan asset yang di miliki BMM adalah baik. 2. Komponen pendapatan (penerimaan dana) terhadap biaya (beban) yaitu 1 biaya dibiayai oleh pendapatan (penerimaan). Tahun 2008 dimana 1 biaya dibiayai oleh 1.19 rupiah pendapatan, 1 biaya dibiayai oleh 7.86 rupiah pendapatan tahun 2009, 1 biaya dibiayai oleh 20.0 rupiah pendapatan tahun 2010, 1 biaya dibiayai oleh 24.0 rupiah tahun 2011. Berdasarkan hasil tersebut secara keseluruhan nilainya meningkat setiap tahunya sehingga, kinerja pada komponen ini baik. Peningkatan yang terjadi ada pada komponen pendapatan. 3. Komponen (Total pendapatan minus total biaya) dibagi dengan total pendapatan dan (Total pendapatan minus total biaya) dibagi dengan total aset merupakan profit dibagi biaya dan aset. Tren pada selisih dibagi pendapatan mengalami kenaikan ditiap tahunnya. Hal ini menandakan kinerjanya baik peningkatan tren tersebut dikarenakan peningkatan pendapatan. Pada selisih di bagi total aset mengalami fluktuasi namun nilai tersebut relatif stabil. Hal ini disebabkan jumlah pendapatan yang meningkat tiap tahunnya sedangkan asetnya berfluktuasi. 4. Komponen aset bersih dibagi total aset adalah sebagai pembanding antara aset bersih dan total aset. Hasil pada perhitungan tersebut mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai dengan 2010, tetapi di tahun 2011 mengalami kenaikan. Berdasarkan tren tersebut, perbandingan antara aset tetap bersih dan total aset tidak sebanding dimana aset bersih memiliki nilai lebih rendah dari total aset yang ada.
42
Rasio Efisiensi Program Rasio ini terdapat satu macam rasio keuangan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 12. Tabel 12 Rasio efisiensi program Baitulmaal Muamalat Tahun 2008-2011a Rasio Efisiensi Program Biaya program dibagi total biaya a
2008
2009
2010
2011
0.81
0.79
0.98
1.0
Sumber : Data sekunder (diolah) 2011
Tabel 12 tampak bahwa dalam rasio efisiensi program secara keseluruhan mengalami kenaikan, penurunan tidak terlalu rendah. Pada organisasi nirlaba, nilai tersebut sudah efisien. Kenaikan yang terjadi menandakan jika penghimpunan dana untuk memfasilitasi program yang di jalankan BMM meningkat, hal ini membuktikan semakin banyak donator atau partisipasi masyarakat yang menyalurkan ZISnya ke BMM. Kesimpulanya, BMM sudah efisien dalam mengelola dana yang ada untuk kegiatan program. Rasio Kinerja Investasi Rasio ini terdapat satu macam rasio keuangan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 13. Tabel 13 Rasio kinerja investasi Baitulmaal Muamalat Tahun 2008-2011a Rasio Kinerja Investasi Kas dan setara kas dibagi total aset a
2008 0.70
2009 0.28
2010 0.94
2011 0.95
Sumber : Data sekunder (diolah) 2011
Pada Tabel 13 komponen kas dan setara kas dibagi dengan total aset merupakan kemampuan BMM dalam membuat dana cadangan untuk berjaga-jaga apabila ada biaya yang tidak terduga. Sehingga apabila ada pengeluaran yang tidak terduga, akan menggunakan dana dari setara kas tersebut. Pada Tabel 13, tren hasil dari perhitungan tersebut adalah stabil, setelah mengalami penurunan di Tahun 2010 dan 2011 naik kembali. Hal ini menandakan jika BMM memiliki dana cadangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan aset maupun hal-hal yang tidak terduga. Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio kinerja fiskal,efisiensi program dan kinerja investasi, ketiga rasio tersebut trenya cenderung meningkat, kalaupun menurun tidak meurun terlalu rendah. Secara keseluruhan, kinerja keuangan BMM baik dan terbuka. Selain menjalin kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia, BMM mempunyai cara-cara khusus dalam menarik donator untuk menambah penerimaan dana dan mengelolanya. BMM harus mempertahankan kinerja keuanganya dalam pengelolaan dana dan penyaluranya. Melakukan inovasi dan terus melakukan program-program yang kreatif dan berbeda dengan LAZ yang sudah ada. Penerimaan ZISWAF yang kemudian di salurkan kepada yang berhak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 di jelaskan pada Gambar 13.
43
Penyaluran dana terhimpun 1.20 1.00
0.98
0.80
0.80
0.60 0.54 0.40 0.33 0.20 -
2008
2009
2010
2011
Gambar 13 Grafik penyalurandana yang terhimpun di Baitulmaal Muamalat Gambar 13 terlihat jika penyaluran dana yang terhimpun di Baitulmaal Muamalat mengalami kenaikan ditiap tahunya. Hal ini di dapat dari jumlah penyaluran dana dibagi dengan penerimaan dana yang ada. Tren peningkatan tersebut menggambarkan penyaluran dana yang dimiliki oleh BMM telah terdistribusi dengan baik.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa : 1.
Tahap-tahap yang dilakukan oleh BMM dalam pengguliran pembiayaan untuk UMKM dalam program KUM3 yaitu sosialisasi, survey calon peserta, Traning wajib kelompok dan pemberian pinjama modal usaha. Selain memberikan pinjaman modal untuk peningkatan pendapatan UMKM, peserta juga diberikan fasilitas pendampingan usaha, pembinaan agama, dan monitoring aktivitas usaha. Realisasi target program KUM3 dari jumlah masjid yang dijadikan media BMM dalam memonitoring usaha dan ibadah para peserta UMKM mencapai lebih dari target yang ditargetkan BMM, wilayah yang memiliki jumlah masjid yang lebih banyak dari target yang di
44
2.
tetapkan yaitu wilayah Balikpapan, sedangkan kelompok peserta dan jumlah mustahik (fakir miskin) yang dibantu realisasinya tidak mencapai target yang diharapkan. Selisih target jumlah kelompok yang terbentuk dan jumlah mustahik adalah lima dan dua puluh lima peserta. Realisasi peserta terhadap monitoring ibadah, masih banyak peserta yang kurang berpartisipasi. Wilayah yang kelompok pesertanya masih rendah untuk hadir di pembinaan agama adalah wilayah Makassar dari 125 jumlah mustahik rata-rata yang hadir hanya 36 peserta. Sedangkan wilayah yang paling tinggi rata-rata kehadiranya dalam pembinaan agama adalah wilayah Garut dan Samarinda. Realisasi kemampuan pengembalian modal pinjaman pada program KUM3 di tiap daerah masih belum stabil. Hanya beberapa wilayah yang dapat mengangsur pinjaman modal dengan baik. Wilayah yang aktif membayar angsuran dari 16 provinsi yang di bidik oleh BMM yaitu hanya wilayah Padangsidempuan dan Samarinda. Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio kinerja fiskal, efisiensi program dan kinerja investasi, ketiga rasio tersebut trenya cenderung meningkat, kalaupun menurun tidak meurun terlalu rendah. Secara keseluruhan, kinerja keuangan BMM baik dan terbuka penyaluran dana yang terhimpun di Baitulmaal Muamalat mengalami kenaikan ditiap tahunya. Hal ini di dapat dari jumlah penyaluran dana dibagi dengan penerimaan dana yang ada. Tren peningkatan tersebut menggambarkan penyaluran dana yang dimiliki oleh BMM telah terdistribusi dengan baik.
Saran Beberapa saran yang dapat dijadikan masukan antara lain : 1.
2.
Sebaiknya dalam memonitoring usaha dan ibadah peserta program KUM3, pendamping memberikan contoh atau panutan dari kelompok di wilayah lain yang aktif dalam ibadah dan melakukan angsuran pembiayaan pinjaman agar kelompok lain termotivasi serta memberikan penjelasan yang mudah diterima oleh peserta seperti memberikan penjelasan acara yang menarik dantidak monoton, menjelaskan manfaat dari kegiatan tersebut agar peserta aktif untuk hadir dalam ibadah maupun aktif dalam mengembangkan usaha untuk melakukan pengembalian angsuran pinjaman. Pada kinerja keuangan BMM sudah baik dalam menghimpun dan penyaluran dana sehingga BMM harus mempertahankan kinerjanya tersebut. Tetapi, semakin banyaknya LAZ di Indonesia maka semain banyak pula pesaing dari BMM. Untuk itu sebaiknya BMM melakukan kegiatan promosi yang lebih kreatif, lebih banyak dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan, sekolah, yayasan maupun universitas agar dapat mengembangkan promosi lebih luas lagi dengan media TV maupun media cetak. Membuat Tagline yang mudah
45
diingat, membuat kegiatan secara langsung maupun tidak langsung ilmu tentang ZISWAF agar masyarakat lebih mengerti dan memahami pentingnya ZISWAF sehingga masyarakat mau menyalurkan sebagian hartanya pada LAZ BMM.
DAFTAR PUSTAKA Antonio, S. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani, Jakarta. [BI] Bank Indonesia. 2007. Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri.Laporan Perekonomian Indonesia 2007.Jakarta BankIndonesia.
:
BMT Network.2002.Aplikasi Konsep Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah. BMT Network, Ungaran. Eiodia Sharon CS. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba. [Skripsi]. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana. Eriyanto. 2005. Pembiayaan Alternatif Sektor Agribisnis. Bogor : Seminar Nasional Pengembangan Jarak Pagar Untuk Biodiesel dan Minyak Bakar. Himmati A. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Pengambilan Pembiayaan dan Pembiayaan Macet pada KBMT Madani Pulo Empang Bogor.[skripsi]. Bogor :Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Jauhari, Adi Ahmadi. 2011. Analisis Faktor-faktor pembiayaan yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid. [tesis]. Jakarta : Program Studi Kajian Timur Tengah Dan Islam Kekhususan : Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Indonesia. Jumanto, J.Supeno, dan A.Mustofa. 2007. Ikhtiar Tiada Batas: Refleksi Perjalanan Pemikiran Manajemen Qur’ani H. Abdullah Yazid. BUS Graphic Lasem, Lasem. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2012. Data Statistik atau Informasi UMKM 2012. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=ca tegory&id=124:statistik-ukm-2012&Itemid=93 diakses tanggal 20 Agustus 2013. Makhalul, Ilmi. 2002. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah. Jakarta : UI Press. Nawawi H. 2006. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Nazir M. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
46
Official Website diakses tanggal http://www.baitulmaal.net
2 Mei 2013 dengan alamat link
Pratomo D. 2007.Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro kasus LKMS BMT Kube Sejahtera Unit 20, Sleman-Yogyakarta [tesis].Bogor :Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Ritchie, William J. and Robert W.Kolodinsky.2003.Nonprofit Organization Financial Performance Measurement : An Evaluation of New and Existing Financial Performance Measures,Volume13 No.4 page :367-381. Wiley Periodical, Inc. Rivai V & Andria PV. 2008. Islamic Financial Management. Jakarta : Raja Grafindo Persada Rodoni, Ahmad. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : PT. Bestari Buana Murni. Rudjito.2003. Sinergi Kebijakan dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM. http//www.apindo.or.id. [5 Mei 2013]. Saadah H. 2009. Penyaluran dan Pengembalian Kredit Pada Usaha Mikro Kecil dan MenengahMelalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah.[skripsi]. Bogor: Ektensi Manajemen Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Soeharjo, A. 1991. Konsep dan Ruang Lingkup Agroindustri dalam Kumpulan Makalah Seminar Agribisnis. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor Suharto, S. 2008. Peran Permodalan BMT dalam Pemberdayaan Sektor UKM. http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/peranan-permodalan-bmtdalam.html [4 Juni 2013] Toto Tohir. 2004. Eksistensi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jurnal hukum Pro Justitia.Volume XXII FH Unisba. Widodo H, Asmeldi M, dan Rimon. 1999. Bandung: Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil. Mizan.
47
LAMPIRAN Lampiran 1 Scoring board Program KUM3
48
Lampiran 2 Hasil perhitungan analisis rasio dan perhitungan dana terhimpun Jenis Rasio
Rumus Total pendapatan dibagi total aset Total pendapatan dibagi total biaya
Rasio Kinerja Fiskal
Tahun 2008
(Total pendapatan minus total biaya) dibagi total pendapatan (Total pendapatan minus total biaya) dibagi total aset Aset tetap bersih dibagi total asset
2009
2010
2011
= 0.35
= 0.5
= 0.8
= 1.0
= 1.19
= 7.86
= 20.0
= 24.0
= 0.16
= 0.87
= 0.95
= 0.96
= 0.057
= 0.46
= 0.72
= 0.95
= 0.012
= 0.008
= 0.006
= 0.0031
49
Jenis Rasio Rasio efisiensi program
Rasio kinerja investasi
Rumus
Tahun 2008
2009
2010
2011
Biaya program dibagi total biaya
Kas dan setara kas dibagi total aset
= 0.81
=0.79
= 0.98
= 0.70
= 0.28
= 0.94
= 1.0
= 0.95
Lampiran 3 Perhitungan penyaluran dana terhimpun No
Rumus
Tahun 2008
1.
jumlah penyaluran dana dibagi dengan penerimaan dana
= 0.33
2009
= 0.54
2010
= 0.80
2011
= 0.98
Lampiran 4 Laporan Keuangan Baitulmaal Muamalat 2008-2011
52
53
54
55
56
57
RIWAYAT HIDUP Tria Lestari dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1990. Penulis merupakan anak ke tiga dari pasangan Bapak Zulkifli Nampira dan Ibu Andi Duraibah. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 252 Jakarta Timur pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2005. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 59 Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2008 penulis diterima menjadi mahasiswa pada Program Keahlian Manajemen Agribisnis Program Diploma Institut Pertanian Bogor melalui Jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Tahun 2011 penulis melanjutkan studi ke jenjang strata satu program Alih Jenis Departemen Agribisnis IPB. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif menjadi anggota Agrimovie dan kepanitiaan fieldtrip di Diploma IPB tahun ajaran 2009/2010. Bulan April 2011 penulis melaksanakan Praktek Lapang di Peternakan Primafit Bogor dengan membuat laporan kajian perkembangan bisnis dengan judul Pembukaan Lahan Hijauan Makanan Ternak.
