MEKANISME PELAKSANAAN PRA-MUSRENBANG NASIONAL 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MEKANISME PELAKSANAAN PRA-MUSRENBANG NASIONAL 2015 Disampaikan Oleh:

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas

Dalam Acara:

Rakorbangpus – II dan Pembukaan Pra-Musrenbangnas 2015 Jakarta, 15 April 2015

KERANGKA PAPARAN



Rangkaian Pelaksanaan Musrenbangnas 2015



Hasil Pelaksanaan Multilateral Meeting (Koordinasi Lintas Sektor/Lintas K/L)



Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 2015  



Isu Strategis Per Provinsi Pelaksanan e-Musrenbang

Pelaksanaan Pra-Musrenbangnas 2015  

Mekanisme Pelaksanaan Teknis Pembagian Forum dan Layout Persidangan

Slide - 2

AGENDA TAHAPAN RANGKAIAN MUSRENBANGNAS 2015

Forum Ratek/ Rakernis KL ( Maret April)

Musrenbangprov (2 Maret – 13 April 2015 )

Pembahasan Angka Dasar – Persiapan Pagu Indikatif (23-25 Maret)

Multilateral Meeting (27 & 30 Maret)

Rakorbangpus I dan Forum Konsultasi Bappeda (26 Maret 2015)

Forum Konsultasi Publik (9 April 2015)

Persiapan Pagu Indikatif (Lanjutan ) (31 Maret – 10 April)

Ratas Pagu Indikatif (13 April)

Rakorbangpus II (15 April)

Trilateral Meeting (15 April–5 Mei)

Rakor Khusus Papua & Papua Barat oleh Pemda (7 Mei 2015)

• Pra Musrenbangnas (16-24 April) • Penutupan Pramusrenbangnas (28 April) • Musrenbangnas (29 April)

Finalisasi RKP 2016 (9-10 Mei)

Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP 2016 (13 Mei 2015)

Perpres RKP 2016 (18 Mei 2015)

TINDAK LANJUT PEMBAHASAN RKP 2016 DI DPR Slide - 3

RANGKAIAN PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS 2015

RAKORBANGPUS – I FORUM KONSULTASI BAPPEDA

hasil ditindaklanjuti

RAKORBANGPUS – II

ditindaklanjuti

MULTILATERAL MEETING

Koordinasi perencanaan Multi Sektor atau Multi K/L ditindaklanjuti

MUSRENBANG PROVINSI  Isu Strategis Provinsi  e-Musrenbang (Usulan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi)

PRA – MUSRENBANGNAS

hasilnya ditindaklanjuti

Sinkronisasi Hasil Multilateral Meetting dengan Usulan Kegiatan per Provinsi

TRILATERAL MEETING

(antara Bappenas – K/L – Kemen Keuangan)

dilanjutkan dengan

MUSRENBANGNAS dilanjutkan dengan

PASCA – MUSRENBANGNAS

dilanjutkan dengan

FINALISASI HASIL TRILATERAL MEETING

(antara Bappenas – K/L – Kemen Keuangan)

RANCANGAN AKHIR RKP 2016 Slide - 4


HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL MEETING LINTAS/MULTI K/L

HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL MEETING LINTAS/MULTI K/L  Koordinasi Perencanaan Multilateral/Multi-Sektor/Multi K/L telah dilaksanakan

pada tanggal 27 – 31 Maret 2015, meliputi:  Kedaulatan pangan  Kedaulatan energi  Kemaritiman  Industri/Kawasan Industri  Pariwisata  Revolusi mental  Pembangunan Kawasan Perbatasan  Pembangunan Daerah Tertinggal  Hasil pembahasan multilateral meeting tersebut akan disinkronkan dengan usulan

kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (hasil Musrenbangprov) pada Forum Pra-Musrenbangnas. Slide - 6

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING KEDAULATAN PANGAN (1/2)

Slide - 7

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING KEDAULATAN PANGAN (1/2)

Slide - 8

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING KEDAULATAN ENERGI

Slide - 9

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI (1/2)

Slide - 10

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI (2/2)

Slide - 11

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL (1/2)

Slide - 12

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL (2/2)

Slide - 13

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING REVOLUSI MENTAL (1/3)

Slide - 14


Slide - 15


Slide - 16

CONTOH HASIL FORUM MULTILATERAL MEETING KEMARITIMAN (1/3)

Slide - 17


Slide - 18


Slide - 19


HASIL MUSRENBANG PROVINSI 2015  Isu Strategis per Provinsi  Pelaksanan e-Musrenbang

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

PROVINSI ACEH

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; 3. Ketahanan pangan dan nilai tambah; 4. Peningkatan infrastruktur, investasi dan pengembangan kawasan-kawasan strategis; 5. Reformasi birokrasi, Dinul Islam, adat istiadat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian. Slide - 21


PROVINSI LAMPUNG

1. Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah 2. Akselerasi pembangunan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan 4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 5. Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur 6. Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif 7. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM 8. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana Slide - 22


PROVINSI JAMBI

1. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan. 2. Ketahanan pangan (pengembangan pertanian dan kebutuhan Alsintan, pengembangan indutri hilir hasil pertanian) dan SDA serta lingkungan hidup. 3. Penataan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Penggalakan KB dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. 5. Pengembangan Jalur evakusi di wilayah Gunung Kerinci. 6. Pemeliharaan Bendungan Tebo dan penyelesaian pembangunan PLTU Tebo. 7. Peningkatan Infrastruktur wilayah (mis: jalan nasional dan kereta api) dan pelayanan umum. 8. Peningkatan pelayanan pasokan energi listrik. 9. Pendidikan, Kesehatan dan sosial Budaya (mis:peningkatan SDM untuk SMK Pertanian). Slide - 23


PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1. Pengembangan industri pengolahan perikanan dan kelautan serta pariwisata secara berkelanjutan guna mendukung sektor kemaritiman 2. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, serta kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat 3. Peningkatan konektifitas antarwilayah dan antarpulau serta sarana dan prasarana dasar masyarakat 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berbudaya 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik Slide - 24


PROVINSI SUMATERA UTARA 1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan 3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan 4. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing perekonomian 5. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan 6. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan 7. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahun dan penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah 8. Peningkatan ekonomi kerakyatan 9. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin 10. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah, dengan fokus : pengendalian impor pangan, penanggulangan kemiskinan pertanian, reformasi agraria, dan pembangunan agribisnis kerakyatan melalui bank khusus Slide - 25


PROVINSI SUMATERA BARAT

1. 2. 3. 4. 5.

Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan. 6. Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, UMKM, dan Iklim Investasi 7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya 8. Penurunan Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, dan Daerah Tertinggal. 9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat. 10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Slide - 26


PROVINSI JAWA BARAT

1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta pasokan energi listrik. 2. Peningkatan pelayanan penyediaan dan distribusi air bersih. 3. Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat. 4. Revitalisasi pasar rakyat. 5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dan sarana pendidikan. 6. Peningkatan partisipasi lama sekolah di kabupaten. 7. Pembangunan ekonomi pertanian. Slide - 27


PROVINSI JAWA TENGAH

1.

Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;

2.

Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;

3.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;

4.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;

5.

Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana;

6.

Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kondusivitas wilayah. Slide - 28


PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

1. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar dan transportasi 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. 3. Penguatan ekonomi masyarakat lokal. 4. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha. 5. Penguatan ketahanan pangan. 6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial. 7. Pelestarian sumber daya alam. 8. Pengembangan kapasitas dan tata kelola pemerintahan. Slide - 29


PROVINSI BALI

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan. 2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha (investasi). 4. Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. 5. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan.

Slide - 30


PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Pudarnya Jati diri 2. Pelayanan publik dan kepastian hukum 3. Partisipasi politik dan keamanan ketertiban masyarakat 4. Kualitas pendidikan, kesehatan, dan masalah kesejahteraan sosial 5. Daya saing produk lokal, kemiskinan dan pengangguran 6. Kerjasama dan konektifitas antarwilayah 7. Perubahan iklim dan bencana

Slide - 31


PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. 2. 3.

Peningkatan jalan di kawasan perbatasan: Tanjung Datu – Perbatasan Kaltara. Peningkatan infrastruktur mercusuar perbatasan negara di Tanjung Datu, Camar Bulan. Pembangunan pangkalan militer di Paloh, Kab. Sambas untuk upaya antisipasi ancaman keamanan RI di Laut China Selatan. 4. Peningkatan peran dan fungsi pengamanan perbatasan di Entikong, termasuk dalam hal kepabeanan. 5. Peningkatan pelayanan dan distribusi pasokan energi listrik sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilir di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. 6. Peembangunan pelabuhan ekspor-impor, termasuk pembangunan pelabuhan internasional (Pelindo II) di Pantai Kijing, Kab. Mempawah untuk mendukung kegiatan bongkar muat kontainer peti kemas di Pelabuhan Pontianak. 7. Peningkatan sarana-prasana perikanan tangkap di sepanjang Selat Karimata guna mengoptimalkan potensi perikanan, termasuk hilirisasi industri perikanan. 8. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan secara menyeluruh, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan. 9. Penataan Kawasan Perkotaan di Kota Pontianak untuk mewujudkan kota perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. 10. Pembangunan Jembatan Kapuas 3 11. Penyediaan lahan pertanian baru untuk mendukung kedaulatan pangan. 12. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial berbasis adat. Slide - 32


PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Pembangunan Pelabuhan  pelabuhan trisakti 2. Akses Jalan dan Jembatan  janal kandangan-batulicin; jembatan barito kuala; akses jalan Kalsel dengan wilayah timur 3. Pemenuhan Energi  PLTU asam-asam unit 5 & 6 4. Peningkatan Kelas Jalan  jalan kelas 3 menjadi jalan kelas 2 diseluruh, terutama ruas Banjarmasin-Tabalong dan Banjarmasin Kota Baru

Slide - 33


PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi

2.

Mewujudkan dan peningkatan nilai Daya Saing Ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan

3.

Peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata

4.

Tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik

5.

Peningkatan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim Slide - 34


PROVINSI SULAWESI UTARA 1. 2. 3.

Pembangunan Infrastruktur dasar Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Peningkatan akses pelayanan dasar di daerah kepulauan, perbatasan dan terpencil 4. Kedaulatan Maritim 5. Penanganan tindak kriminal (konflik warga antar kampung, narkoba, miras, perempuan dan anak) 6. Strategi penanganan bencana dan cuaca iklim ekstrim 7. Tindak lanjut pilkada 2015 dan pilkada tahun 2016 8. Ketahanan pangan dan energi baru terbarukan 9. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan 10. Sanitasi permukiman 11. Penerapan kualiti manajemen sistem di bidang jasa dan produk untuk mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Slide - 35


PROVINSI SULAWESI BARAT

1.

Penguatan Pelayanan dan Aksesibilitas Pendidikan

2.

Penguatan Pelayanan dan Aksesibilitas Kesehatan Ibu dan Anak

3.

Penanggulangan Penduduk Miskin

4.

Cakupan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jalan dan Air Baku

5.

Cakupan dan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih

6.

Pengembangan Kawasan Strategis Destinasi Wisata Sulawesi Barat

7.

Penguatan Ketahanan Pangan, Agroindustri dan Daya Saing

8.

Penguatan Profesionalisme SDM Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

9.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Slide - 36


PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Pengembangan ekonomi Kerakyatan 2. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayan serta pembangunan kesehatan 3. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah 4. Pengembangan kawasan strategis 5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan

Slide - 37


PROVINSI PAPUA

1. Peningkatan konektivitas antar daerah, melalui peningkatan kualitas: jalan dan jembatan; pelabuhan; dan bandara. 2. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar dan peningkatan sanitasi masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan air bersih. 3. Peningkatan investasi dan hilirisasi industri pengolahan, melalui: pemenuhan infrastruktur; permudah perijinan; ciptakan iklim tenaga kerja yang kondusif bagi investasi; meninjau kembali Perda yang bermasalah. 4. Peningkatan ketaatan masyarakat Papua terhadap hukum. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan Otsus. 6. Mewujudkan sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berahlak mulia. 7. Pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal. 8. Peningkatan pendekatan pembangunan berbasis adat/budaya. Slide - 38


PROVINSI MALUKU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Pembangunan jalan Trans Maluku Pembangunan Bandara Tepa, Bandara Banda dan Bandara Arara Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan perbatasan Penguatan rencana Pulau Maluku sebagai lumbung ikan nasional (pembangunan cold storage) Penambahan jumlah kapal perintis Pengembangan desa wisata di 30 desa se-Provinsi Maluku Pembangunan lahan sawah baru dan optimalisasi lahan kering Pembangunan pelabuhan perikanan daerah prioritas di lokasi sentra perikanan terpadu sebanyak 4 pelabuhan Pembangunan sekolah satu atap berasrama dan tempat pelatihan keterampilan Pengembangan sarana prasarana SUPM/ SMA Perikanan Maluku Pembangunan dan rehabilitasi situs cagar budaya dan museum Pengembangan Puskesmas menjadi Rumah Sakit (RS) Pratama Pengembangan RS Daerah Maluku sebagai RS Pendidikan Peningkatan peralatan dasar untuk RS regional Penataan pemukiman masyarakat pesisir yang didukung dengan sarana perikanan budidaya di daerah perbatasan Slide - 39

HASIL REKAP APLIKASI E-MUSRENBANG (USULAN KEGIATAN DARI PEMERINTAH PROVINSI)

 Aplikasi e-musrenbang 2015 dibangun sebagai instrumen untuk menyandingkan/menyelaraskan/mensinkronkan usulan kegiatan dari Pemerintah Provinsi dengan Rencana Kerja K/L dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2016.  Usulan kegiatan strategis daerah merupakan usulan kegiatan dari SKPD Kabupaten/Kota yang telah memperoleh verifikasi dari Bappeda Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi sebelum diusulkan kepada Pemerintah Pusat.  Sebagian besar usulan kegiatan dari Pemerintah Daerah tersebut merupakan usulan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung implementasi program kedaulatan pangan (sekitar 24%) dan pembangunan kawasan industri (23%); pengembangan kualitas sumberdaya manusia, yaitu pendidikan (10,3%) dan kesehatan (8,8%).  Sementara itu, sisanya merupakan usulan kegiatan yang terkait dengan program prioritas nasional lainnya, seperti: pengembangan pariwisata, pembangunan daerah perbatasan dan daerah teringgal dan lainnya. Slide - 40


MEKANISME PELAKSANAAN PRA-MUSRENBANGNAS 2015

MEKANISME PELAKSANAAN PRA – MUSRENBANGNAS (1/2) 

Pra Musrenbangnas diselenggarakan untuk membahas sinergi K/L dan Daerah terhadap pencapaian sasaran Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita), yang dibagi dalam kelompok pembahasan agenda: (1) Revolusi Mental; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Kedaulatan Pangan; (5) Kedaulatan Energi; (6) Maritim; (7) Industri dan Pariwisata; (8) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal.



Setiap kelompok agenda pembahasan terdiri dari beberapa K/L terkait dan wakil dari setiap Provinsi terkait untuk membahas masing-masing program/kegiatan K/L yang akan disinkronkan/diselaraskan dengan usulan daerah.



Setiap sesi membahas materi persandingan usulan provinsi dan Rencana Kegiatan K/L yang telah dikelompokan dalam pencapaian target prioritas nasional (Nawa Cita).



Pembahasan akan diakhiri dengan penandatangan kesepakatan pembahasan oleh Bappeda Provinsi, beberapa K/L terkait, dan Koordinator Sidang Kelompok (Deputi/Direktur Bappenas).

Slide - 42

MEKANISME PELAKSANAAN PRA – MUSRENBANGNAS (2/2)

 Forum Pra-Musrenbangnas diadakan selama 7 hari (tanggal 16-24 April 2015).  Jumlah Provinsi yang akan melakukan pembahasan per hari sebanyak 4-5 Provinsi, dan yang dibahas adalah per provinsi dalam tiap sesi pembahasan.  Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir adalah K/L sebagai lead sector tiap agenda Nawa Cita dan K/L yang memiliki program/kegiatan pendukung pencapaian Nawa Cita.  Alokasi waktu 1,5 jam untuk setiap pembahasan (dimulai pukul 08.30 berakhir pukul 17.20).

Slide - 43

TERIMA KASIH

PANDUAN MEKANISME PRA-MUSRENBANGNAS UNTUK DEPUTI KOORDINATOR  Deputi Koordinator Kelompok Sidang memastikan pembahasan difokuskan pada setiap sasaran agenda nawa cita.  Deputi koordinator didampingi oleh Direktur sektor inti dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab Agenda (Lead Sector) : – – – – – – –

Karoren Kementan utk Kedaulatan Pangan, Karoren Kemen ESDM utk Kedaulatan Energi, Karoren KKP untuk Kemaritiman, Karoren Kemen Pariwisata, Karoren Kemen Perindustrian, dan Sekdenas KEK utk Pariwisata dan Industri, Karoren Kemenbuddikdasmen utk Revolusi Mental dan Pendidikan, Karoren Kemenkes untuk Kesehatan, Karoren BNPP dan Karoren Kemendes PDTT utuk Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal.

 Para Direktur sektor terkait lainnya juga mendampingi dalam setiap kelompok sesuai dengan kelompok pembahasan, apabila ada beberapa kelompok yang memerlukan pendampingan, maka kelompok lain dapat menugaskan Kasubdit/Staf terkait.  Deputi Koordinator mempersilahkan Kepala Biro Perencanaan K/L Penanggung Jawab Agenda (Lead Sector) untuk menyampaikan kebijakan dan distribusi sasaran yang akan dicapai di provinsi yang bersangkutan pada tahun 2016 (misal: berapa luas, berapa ton produksi, berapa panjang, berapa jumlah, dan di kabupaten/kota mana) secara singkat.  Deputi Koordinator akan mengarahkan jalannya diskusi untuk melakukan konfirmasi terhadap Sasaran Nawa Cita berdasarkan Program K/L dan usulan dari pemerintah daerah serta Sasaran Nawa Cita berdasarkan lokasi.  Deputi Koordinator menugaskan 2 staf di lingkungannya untuk menjadi Notulis: – Notulis-1 bertugas mengoperasikan matrik E-Musrenbang sebagai materi diskusi, – Notulis-2 bertugas untuk mencatat jalannya diskusi Slide - 45

TUGAS K/L PENANGGUNG JAWAB AGENDA (LEAD SECTOR) DALAM MENDAMPINGI DEPUTI KOORDINATOR

 Menyiapkan data distribusi sasaran pencapaian agenda Nawa Cita : (i) Revolusi Mental, (ii) Kedaulatan Pangan, (iii) Kedaulatan Energi, (iv) Maritim, (v) Pariwisata dan Industri , (vi) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal, dan (vii) Pendidikan, dan (viii) Kesehatan pada setiap provinsi/wilayah untuk tahun 2016 secara singkat.  Membantu Deputi Koordinator untuk melengkapi penjelasan/tanggapan mengenai kebijakan dan strategi pencapaian agenda Nawa Cita di setiap provinsi/wilayah.  Sebagai Lead Sector, mengawal komitmen dukungan Kementerian/ Lembaga lainnya dan komitmen Pemda dalam pencapaian agenda Nawa Cita secara terintegrasi.

Slide - 46

PANDUAN MEKANISME PRA-MUSRENBANGNAS UNTUK PEMERINTAH DAERAH  Setiap sesi pembahasan Pemerintah Daerah diberikan kesempatan melibatkan maksimal 10 orang (Bappeda Provinsi diperkenankan melibatkan SKPD Provinsi terkait dengan kelompok agenda).  Apabila ada sesi dimana satu provinsi harus membahas di 2 kelompok agenda dalam waktu/sesi bersamaan, untuk itu perlu diatur perwakilan Bappeda Provinsi dan SKPD Provinsi terkait untuk masuk di dua kelompok agenda tersebut. Masing-masing Provinsi maksimal 10 orang.  Juru bicara dalam diskusi adalah Bappeda Provinsi, sedangkan SKPD Provinsi diperkenankan berbicara singkat sepanjang diberikan kesempatan oleh Bappeda Provinsi.  Setelah selesai membahas satu agenda perwakilan Kepala Bappeda atau yang mewakili akan mendatangani Berita Acara Kesepakatan.  Setelah Provinsi selesai membahas satu kelompok agenda akan bergerak ke kelompok agenda lainnya sesuai jadwal. Slide - 47

PANDUAN MEKANISME PRA-MUSRENBANGNAS UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA  Setiap sesi, Kementerian/Lembaga menugaskan Biro Perencanaan dan/atau Unit Teknis-nya untuk hadir dalam kelompok agenda yang memerlukan dukungan program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga tersebut (lihat distribusi peserta forum).  Terhadap kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung jawab agenda (lead sector), Kepala Biro Perencanaan mendampingi Deputi Koordinator Sidang Kelompok.  Terhadap Kementerian/Lembaga yang diperlukan dalam beberapa kelompok agenda sedapat mungkin menugaskan pejabat/staf yang dapat mengambil keputusan.  Setiap perubahan sesi, Kementerian/Lembaga akan tetap berada dalam ruang kelompok, yang berpindah ruang adalah Pemerintah Daerah.  Setelah selesai membahas satu provinsi perwakilan Kementerian/Lembaga akan mendatangani Berita Acara Kesepakatan.

Slide - 48

PEMBAGIAN RUANG PERSIDANGAN PRA-MUSREMBANGNAS 2015 NO

2

KELOMPOK PEMBAHASAN Pariwisata dan Industri (14 Kawasan Industri & 8 KEK) Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

3

Kemaritiman

SG 4

4

Kedaulatan Pangan

SG 5

5

Kesehatan

SS 1

6

Pendidikan

SS 2

7

Kedaulatan Energi

SS 3

8

Revolusi Mental

SS 4

1

RUANG SG 2 SG 3

Slide - 49

REKAP PESERTA PRA MUSRENBANGNAS 2015 (1/3) PERSIDANGAN

No

Kementerian/Lembaga

(1)

(2) Ruang

Jumlah Peserta A 1 Pemda 2 Deputi Koordinator 3 Direktorat di Bappenas 4 Penanggung Jawab Ruangan 5 Asisten/Notulis e-musrenbang 6 Asisten GIS B 1 KSP 2 Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)* 3 Kemenko Perekonomian 4 Kemenko PMK 5 Kemenko Kemaritiman 6 Kemenko Polhukam C 1 Pertanian 2 Agraria dan Tata Ruang 3 Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4 Desa, PDT dan Transmigrasi 5 Perdagangan 6 Perindustrian 7 Koperasi dan UKM 8 Komunikasi dan Informatika 9 Pariwisata 10 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 11 Perhubungan 12 BUMN

Jumlah Pariwisata Kawasan Forum Jumlah dan Perbatasan Kedaulatan Kedaulatan Revolusi Kemaritiman Kesehatan Pendidikan yang Orang Industri (14 dan Daerah Pangan Energi Mental Diikuti Tiap KL KI & 8 KEK) Tertinggal KL (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 64 58 57 45 31 32 39 45 371 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 7 6 2 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 5 5 5 5 3 3 5 7 31 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 5 1 5 10 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 1 1 5 6 2 5 2 2 2 2 2 2 8 19 1 2 2 1 1 5 7 3 1 1 1 1 1 6 8 1 1 1 2 1 1 6 7 1 1 1 3 3 3 1 2 4 3 2 2 2 1 1 1 7 12 3 2 2 3 7 1 2 1 3 4 Slide - 50

REKAP PESERTA PRA MUSRENBANGNAS 2015 (2/3) PERSIDANGAN No

Kementerian/Lembaga

(1)

(2) Ruang

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Jumlah Peserta Kelautan dan Perikanan Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Agama Hukum dan HAM PAN RB Kejaksaan Republik Indonesia KPK Dalam Negeri Sosial Pemuda dan Olah Raga Pemberdayaan Peremp. Dan Perl. Anak BKKBN Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Ekonomi Kreatif BKPM Luar Negeri BNPP Kesehatan BIG Ketenagakerjaan Keuangan

Jumlah Pariwisata Kawasan Forum Jumlah dan Perbatasan Kedaulatan Kedaulatan Revolusi Kemaritiman Kesehatan Pendidikan yang Orang Industri (14 dan Daerah Pangan Energi Mental Diikuti Tiap KL KI & 8 KEK) Tertinggal KL (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 64 58 57 45 31 32 39 45 371 1 1 5 2 1 5 10 1 1 5 1 4 8 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 6 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 5 1 5 1 5 2 6 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 Slide - 51

REKAP PESERTA PRA MUSRENBANGNAS 2015 (2/3) PERSIDANGAN No

Kementerian/Lembaga

(1)

(2) Ruang

Jumlah Peserta 35 KOMNAS HAM 36 POLRI 37 Pertahanan 38 BPPT 39 BPOM 40 Sekdenas KEK 41 LIPI

Jumlah Pariwisata Kawasan Forum Jumlah dan Perbatasan Kedaulatan Kedaulatan Revolusi Kemaritiman Kesehatan Pendidikan yang Orang Industri (14 dan Daerah Pangan Energi Mental Diikuti Tiap KL KI & 8 KEK) Tertinggal KL (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 64 58 57 45 31 32 39 45 371 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1

(*) Peserta Perusahaan BUMN menyesuaikan dukungan kegiatan di tiap kelompok pembahasan. misal: - PT. PLN mengikuti pembahasan di Kelompok Kedaulatan Energi, Pariwisata dan Industri, serta Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal - PT. Pelindo I dan PT. Pelindo II mengikuti pembahasan di Kelompok Pariwisata dan Industri, Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, serta Kemaritiman - Dan Lain-lain.

Slide - 52

PEMBAGIAN FORUM PRA-MUSRENBANGNAS 2015

HARI 1 DAN 2 Hari I (Kamis, 16 April 2015) Ruang Kelompok Pembahasan (1) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4

08.30 - 10.00 (3)

(2) Pariwisata dan Industri ACEH (14 KI & 8 KEK) Kawasan Perbatasan dan SUMUT Daerah Tertinggal SUMBAR Kemaritiman BENGKULU Kedaulatan Pangan JAMBI Kesehatan ACEH Pendidikan SUMUT Kedaulatan Energi SUMBAR Revolusi Mental

10.10 - 11.40 (4)

JAM 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.40 15.50 - 17.20 (5) (6) (7) (8)

Daftar Provinsi

SUMBAR

BENGKULU

SUMUT

JAMBI

ACEH

ACEH

JAMBI

SUMBAR

BENGKULU

SUMUT

SUMUT SUMBAR BENGKULU JAMBI ACEH BENGKULU

ACEH SUMUT SUMBAR BENGKULU JAMBI ACEH

JAMBI ACEH SUMUT SUMBAR BENGKULU JAMBI

BENGKULU JAMBI ACEH SUMUT SUMBAR SUMUT

SUMBAR BENGKULU JAMBI

Hari II (Jumat, 17 April 2015) Ruang Kelompok Pembahasan (1) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4

(2) Pariwisata dan Industri (14 KI & 8 KEK) Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kemaritiman Kedaulatan Pangan Kesehatan Pendidikan Kedaulatan Energi Revolusi Mental

JAM 11.50 - 12.50 12.50 - 13.30 13.30 - 15.00 15.10 - 16.40 (5) (6) (7) (8)

08.30 - 10.00 (3)

10.10 - 11.40 (4)

JATIM

DIY

JABAR

DKI

DKI

DKI

JATIM

DIY

JABAR

DIY

JABAR DIY JATIM DKI JABAR DIY

DKI JABAR DIY JATIM DKI JABAR

JATIM DKI JABAR DIY JATIM DKI

DIY JATIM DKI JABAR DIY JATIM

JABAR JATIM

Daftar Provinsi

Tidak Ada Pembahasan Pada Kelompok Tersebut Slide - 54

HARI 3 DAN 4 Hari III (Senin, 20 April 2015) Ruang Kelompok Pembahasan (1) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4

08.30 - 10.00 (3)

(2) Pariwisata dan Industri RIAU (14 KI & 8 KEK) Kawasan Perbatasan dan BABEL Daerah Tertinggal SUMSEL Kemaritiman LAMPUNG Kedaulatan Pangan KEPRI Kesehatan RIAU Pendidikan BABEL Kedaulatan Energi SUMSEL Revolusi Mental

10.10 - 11.40 (4)

JAM 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 (5) (6)

14.10 - 15.40 (7)

15.50 - 17.20 (8)

Daftar Provinsi

SUMSEL

LAMPUNG

BABEL

KEPRI

RIAU

RIAU

KEPRI

SUMSEL

LAMPUNG

BABEL

BABEL SUMSEL LAMPUNG KEPRI RIAU LAMPUNG

RIAU BABEL SUMSEL LAMPUNG KEPRI RIAU

KEPRI RIAU BABEL SUMSEL LAMPUNG KEPRI

LAMPUNG KEPRI RIAU BABEL SUMSEL BABEL

SUMSEL LAMPUNG KEPRI

14.10 - 15.40 (7)

15.50 - 17.20 (8)

Daftar Provinsi

Hari IV (Selasa, 21 April 2015) Ruang Kelompok Pembahasan (1) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4


JAM 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 (5) (6)

08.30 - 10.00 (3)

10.10 - 11.40 (4)

KALTIM

KALSEL

KALTARA

KALBAR

KALTENG

KALTIM

KALBAR

KALTIM

KALTENG

KALSEL

KALTARA

KALBAR

KALSEL KALTARA KALTENG KALTIM KALBAR KALSEL

KALBAR KALSEL KALTARA KALTENG KALTIM KALTARA

KALTIM KALBAR KALSEL KALTARA KALTENG KALTIM

KALTENG KALTIM KALBAR KALSEL KALTARA KALTENG

KALTARA KALTENG KALTIM KALBAR KALSEL KALBAR

KALSEL KALTARA KALTENG


HARI 5 DAN 6 Hari V (Rabu, 22 April 2015) Ruang Kelompok Pembahasan (1) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4


08.30 - 10.00 (3)

10.10 - 11.40 (4)

BANTEN

BALI

JATENG BALI NTB NTT BANTEN JATENG BALI

JAM 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 (5) (6)

14.10 - 15.40 (7)

15.50 - 17.20 (8)

Daftar Provinsi

NTB

JATENG

NTT

BANTEN

BANTEN

NTT

BALI

NTB

JATENG

JATENG BALI NTB NTT BANTEN NTB

BANTEN JATENG BALI NTB NTT BANTEN

NTT BANTEN JATENG BALI NTB NTT

NTB NTT BANTEN JATENG BALI JATENG

BALI NTB NTT

14.10 - 15.40 (7)

15.50 - 17.20 (8)

Daftar Provinsi

Hari VI (Kamis, 23 April 2015) Ruang Kelompok Pembahasan (1) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4

08.30 - 10.00 (3) GORONTALO

(2) Pariwisata dan Industri (14 KI & 8 KEK) Kawasan Perbatasan dan SULTENG Daerah Tertinggal Kemaritiman SULBAR SULUT Kedaulatan Pangan SULSEL Kesehatan GORONTALO Pendidikan SULTENG Kedaulatan Energi SULBAR Revolusi Mental

10.10 - 11.40 (4)

JAM 11.50 - 13.10 13.10 - 14.10 (5) (6)

SULBAR

SULUT

SULTENG

SULSEL

GORONTALO

GORONTALO

SULSEL

SULBAR

SULUT

SULTENG

SULTENG SULBAR SULUT SULSEL GORONTALO SULUT

GORONTALO SULTENG SULBAR SULUT SULSEL GORONTALO

SULSEL GORONTALO SULTENG SULBAR SULUT SULSEL

SULUT SULSEL GORONTALO SULTENG SULBAR SULTENG

SULBAR SULUT SULSEL


HARI 7 Hari VII (Jumat, 24 April 2015) Ruang Kelompok Pembahasan (1) SG 2 SG 3 SG 4 SG 5 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4


JAM 11.50 - 12.50 12.50 - 13.30 13.30 - 15.00 (5) (6) (7)

08.30 - 10.00 (3)

10.10 - 11.40 (4)

15.10 - 16.40 (8)

16.50 - 18.20 Daftar Provinsi (9)

SULTRA

MALUT

PAPUA

MALUKU

PAPBAR

SULTRA

MALUKU

SULTRA

PAPBAR

MALUT

PAPUA

MALUKU

MALUT PAPUA PAPBAR SULTRA MALUKU MALUT

MALUKU MALUT PAPUA PAPBAR SULTRA PAPUA

SULTRA MALUKU MALUT PAPUA PAPBAR SULTRA

PAPBAR SULTRA MALUKU MALUT PAPUA PAPBAR

PAPUA PAPBAR SULTRA MALUKU MALUT MALUKU

MALUT PAPUA PAPBAR

Slide - 57

LAYOUT RUANG PERSIDANGAN PRA-MUSRENBANGNAS 2015

LAYOUT KELOMPOK PEMBAHASAN DI SG

Slide - 59

LAYOUT RUANGAN SG 1-5

Slide - 60

LAYOUT KELOMPOK PEMBAHASAN DI SS

Slide - 61

LAYOUT RUANGAN SS 1-4

Slide - 62

MEKANISME PELAKSANAAN PRA-MUSRENBANG NASIONAL 2015

Recommend Documents