MEKANISME BERBAGI PAKAI MELALUI JIGN
Teknologi
Standar
SDM
Pengaturan Kelembagaan
Hukum & Kebijakan
Infrastruktur IG
JIGN
Pasal 53 ayat (2) UU IG no.4/2011
HUKUM & KEBIJAKAN Hukum & Kebijakan •
•
Setelah UU no.4 tentang Informasi Geospasial diterbitkan pada April 2011, berikut produk hukum & kebijakan yang dikeluarkan terkait JIGN: Nama Produk Hukum
Tanggal Penetapan
Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
17 April 2014
Keputusan Kepala BIG No. 54 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Nasional
22 Desember 2014
Perka BIG No. 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional
2 Januari 2015
Keputusan Kepala BIG No. 18 Tahun 2015 tentang Sekretaris dan Anggota Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Nasional
10 April 2015
Sudah juga disusun NSPK terkait JIGN seperti “Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan” dan masih diperlukan kebijakan lebih rinci seperti SOP, tata kelola, dan Grand Design JIGN dikaitkan dengan Kebijakan Satu Peta
STANDAR
•
Terdapat 2 elemen dalam hal standar, yaitu: 1) Penggunaan SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, dan 2) Spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah
Masih diperlukan pemetaan kondisi eksisting serta prinsip monitoring yang terstruktur untuk memantau kepatuhan Simpul Jaringan dan Unit Kerja dalam hal standar yang telah ditetapkan.
Standar dan Spesifikasi Teknis - Mandat dan Realisasi -
Informasi Geospasial serta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi: STANDAR NASIONAL INDONESIA
SPESIFIKASI TEKNIS
Ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional
Ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
-2-
NOMOR 8 TAHUN 2013
3. Skala adalah perbandingan jarak dalam suatu Peta dengan jarak yang sama di muka bumi.
TENTANG
4. Skala Minimal adalah Skala Peta Dasar terkecil yang boleh digunakan dalam proses Perencanaan Tata Ruang.
KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Realisasi
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH RENCANA TATA RUANG.
TENTANG
KETELITIAN
PETA
BAB I
5. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 6. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 7. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 8. Unit Pemetaan adalah merupakan pembagian ruang terkecil atau hierarki terkecil dalam suatu Peta Tematik yang digunakan untuk menampilkan informasi tematik dalam penyusunan tata ruang.
-313. Data Batimetri menghubungkan sama.
15. Peta Wilayah adalah Peta yang menggambarkan ruang dalam kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional. 16. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Informasi Geospasial. 17. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area. 18. Koridor adalah area sepanjang perbatasan yang dibatasi oleh 2 (dua) garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis tengahnya.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu. 2. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, Skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan Peta. 3. Skala . . .
BAB II PERENCANAAN TATA RUANG Bagian Kesatu Umum
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang. 11. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. 12. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang. 13. Data . . .
adalah data garis khayal yang titik-titik yang memiliki kedalaman yang
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional.
Pasal 2 (1)
Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang.
(2)
Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. (3) Rencana . . .
Contoh: Keputusan Kepala BSN No. 168/KEP/BSN/10/2014 tentang Penetapan 8 Standar Nasional Indonesia yang mencakup Standar Nasional Indonesia untuk Prosedur Pemotretan udara digital, dan Spesifkasi Teknis Triangulasi Udara
Contoh: PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
5
Diperlukan monitoring mengenai kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi teknis
SUMBERDAYA MANUSIA • Sesuai mandat Perpres JIGN, untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas Sekretariat JIGN, Penghubung Simpul Jaringan, serta Simpul Jaringan, maka diperlukan jajaran SDM yang kuat baik dalam hal teknis, maupun manajemen/strategi untuk memastikan rencana kerja yang terarah dalam pencapaian penyelenggaraan JIGN Masih diperlukan pemetaan ketersediaan dan kapasitas SDM dalam setiap Simpul Jaringan dan Unit Kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan SDM untuk menyelenggarakan JIGN
TEKNOLOGI
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL •
Berbagi-pakai Antar Institusi Pemerintah
KEMENPU PERA
PROVINSI JAWA BARAT UNIT PRODUKSI
PUSAT DATA PROVINSI
UNIT PENGELOLA
UNIT PENGELOLA
GEOPORTAL KATALOG METADATA
GEOPORTAL KATALOG METADATA
UNIT PRODUKSI
PUSAT DATA KEMENTERIAN
GEOPORTAL NASIONAL
BIG SIMPUL KABUPATEN GEOPORTAL METADATA PUSAT DATA
GEOPORTAL KATALOG METADATA
SIMPUL KOTA GEOPORTAL METADATA PUSAT DATA
UNIT PENGELOLA
UNIT PRODUKSI PUSAT DATA LEMBAGA
TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
PENGELOLAAN DATA
STANDARDISASI
PEMILIK DATA (Data Steward)
WALI DATA (Data Custodian)
STANDAR PROSES
PENGUMPULAN DATA
PENYIMPANAN DATA
STANDAR PRODUK
PENGOLAHAN DATA
PENGAMANAN DATA
STANDAR PERSONIL
PENYAJIAN INFORMASI
LAYANAN INFORMASI
PENGGUNAAN INFORMASI
PT 007/01 dan BSN
DINAS/BADAN/DIRJEN
BAPPEDA/PUSDATIN/ SEKJEN *)
*) umumnya Menteri/Kepala Daerah menunjuk Sekjen di K/L dan Bappeda di Pemda
ALUR IG STRATEGIS
KLASIFIKASI SISTEM : 1. PRODUKSI 1.1 Sistem Produksi 1.2 Sistem Validasi
SIMPUL JARINGAN K/L
2. PENGELOLAAN DATAWAREHOUSE 2.1 Sistem Integrasi antar Basisdata 2.2 Sistem Data Acuan
PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN
3. LAYANAN DATA DAN ANALISIS PENUNJANG KEBIJAKAN 3.1 Sistem Pelayanan IG Strategis 3.2 Sistem Pemanfaatan IG
PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN, BAPPENAS, KSP
ALUR IG STRATEGIS
PENGGUNA
IG GEOPORTAL SIMPUL JARINGAN
PENGGUNA BERHAK MENGETAHUI KUALITAS IG
WEBGIS, MOBILE GIS
METADATA
PASAL 49, UU 4/2011
SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
SISTEM PENGELOLAAN IG STRATEGIS IG
SISTEM PENYEBARLUASAN IG STRATEGIS
PRODUKSI PETA CETAK
Agar mekanisme berbagi data/informasi Geospasial berjalan lancar diperlukan ....
Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh pengirim (transmitter) dan penerima (receiver) agar komunikasi/layanan/services dapat berlangsung dengan benar. Teknologi Web Services atau Portal adalah teknologi layanan/services yang menggunakan arsitektur berorientasi layanan (SOA).
A service-oriented architecture (SOA) Sebuah arsitektur berorientasi layanan (SOA) merupakan pola arsitektur dalam desain perangkat lunak komputer di mana komponen aplikasi menyediakan layanan untuk komponen lain melalui protokol komunikasi, biasanya melalui jaringan. Prinsip-prinsip pelayananorientasi independen dari vendor, produk atau teknologi.
Basis data merupakan hal terpenting yang harus dikelola bisa bersifat terpusat atau terdistribusi Kelebihan sistem basis data terdistribusi •Tidak bergantung pada server basis data pusat •Akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat •Informasi dan juga data yang sifatnya local akan lebih mudah diakses •Server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien Kekurangan sistem basis data terdistribusi •Biaya implementasi yang tinggi •Biaya operasional, seperti listrik, dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi •Hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi, seperti perbankan : Kelebihan sistem basis data terpusat •Tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan •Maintenance lebih mudah dilakukan, karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja •Proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi •Pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah •Bisa juga diimplementasikan pada startup dan juga perusahaan atau institusi kecil dengna biaya yang minim •Lebih mudah untuk diaplikasikan dan jga diimplementasikan Kekurangan sistem basis data terpusat •Membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat •Kapasitas harddisk yang besar •Apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan •Perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur – fitur server menjadi terkendala
• Fungsi Ina-Geoportal •
Ina-Geoportal (Indonesia-Geospatial Portal) adalah portal Geospasial Indonesia yang dibangun dengan partisipasi berbagai kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia. 01 • Berfungsi sebagai gerbang utama akses informasi geospatial dan sebagai sarana berbagi data
•
•
02
•
•
03
•
04
Sebagai sarana pencarian metadata spasial dan meta service
•
Digunakan admin untuk memanage Harvesting dengan standard CSW . Sistem mampu mengharvest metadata dan data spasial ke dalam database PSJ
•
Fasilitas pencarian data geospatial terdistribusi dengan spesifikasi teknis WFS, WCS, dan WMS 15
Strategi Pengelolaan & Penyebarluasan Informasi Geospasial Berbasiskan Sistem Informasi Geospasial Terpadu
KELEMBAGAAN
KEBIJAKAN SATU PETA /KSP (ONE MAP POLICY) Perpres 9 tahun 2016 Arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada …
Mekanisme berbagi data dilakukan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) berbasiskanTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan sebagai acuan penyusunan dan revisi tataruang dan revisi IGT sektoral
KELEMBAGAAN •
Kelembagaan yang sudah terbentuk: Sekretariat JIGN di Badan Informasi Geospasial 24 Simpul Jaringan di tingkat pusat 33 Simpul Jaringan di tingkat daerah LSM/NGO yang mendukung pembangunan Simpul Jartingan
•
Masih banyak Simpul Jaringan yang perlu dibentuk dan diperkuat: Sekretariat JIGN perlu penguatan untuk dapat memotori jalannya penyelenggaraan JIGN Simpul Jaringan di tingkat pusat perlu dilengkapi Baru 6% Simpul Jaringan yang terbentuk di tingkat daerah, masih diperlukan pembentukan 94% SJ tambahan untuk melengkapi Juga diperlukan pengaturan tata kelola kelembagaan yang jelas dan konsisten
Kelembagaan Pelaksanaan Pengelolaan Data Prov.Jawa Barat
Pengelolaan data dan informasi mengacu pada pasal 14 Perda No. 24 Tahun 2012 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan (3) Setiap OPD/SKPD wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Badan (4) Dalam mengkoordinasikan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan berperan sebagai pintu masuk perolehan data sekaligus pintu keluar data (clearinghouse/unit kliring) baik di internal maupun external Pemda.
PROSES PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT EXECUTING DATA SOURCE
CHANNELING DATA SOURCE SISTEM PENERIMAAN DAN SELEKSI DATA
FORUM DATA/POKJA
INFRASRUKTUR PENGOLAH DATA A. SARANA : Software , Harddware, Brainware (SDM) B.
Aplikasi KM 0 Pro Poor Aplikasi Geodatabase Online Jabar Infrastruktur Jaringan
SISTEM LAYANAN SATU DATA PEMBANGUNAN JABAR web
-
TATA LAKSANA : Institusi, Prosedur, Biaya dan Legalisasi
A. DATA PROCESSING : Pengolahan, Validasi, Analisis B. JENIS DATA : Spasial dan aspasial
-
Clearing House Otorisator Data Validasi dan verifikasi data
PENGGUNA Pusdalisbang, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Lanjutan mekanisme.... •
• •
•
Channeling Data Source, yaitu seluruh data baik spasial maupun aspasial yang berasal dari K/L, swasta dan masyarakat (data given) yang dilakukan pemutakhirannya secara periodik. Data yang diperoleh dari K/L dan masyarakat di update oleh masing-masing K/L atau masyarakat sesuai tusi. Executing data source adalah data yang diselenggarakan oleh unit kliring (Bappeda/Pusdalisbang) bersama unit produksi (OPD/SKPD) yang dapat melibatkan K/L /LSM terkait. Forum data merupakan media/kelembagaan untuk melakukan analisis dan integrasi serta sinkronisasi terhadap data dan informasi yang terkumpul, sehingga data final yang diperoleh atau disimpan dan disebarluaskan merupakan data yang valid dan resmi/sah. Forum data terdiri dari beberapa pokja yang setiap pokja mengelola satu atau beberapa tema data. Ketua pokja berasal dari institusi/SKPD yang sesuai dengan dengan tusinya. Sistem layanan data terpadu merupakan merupakan sistem pelayanan keluar masuk data dan informasi yang dilakukan secara manual untuk layanan data analog (peta analog dll) maupun secara elektronik (dashboard/webgis/geoportal, email dll) untuk data dan informasi yang telah divalidasi.
PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL
ANALISIS
VISUALISASI
GEO-ACCOUNTING
STRATEGIC PLANNING
GEOSPATIAL SUPERIORITY
DECISION MAKING SURVEY DAN PEMETAAN
ACTING
GEO-MONITORING LOCAL GOVERNMENT
BIG DAN BPS
KOMUNITAS
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
TNI-POLRI/POLISI
