Mei Mengharap Air dari Atas Rawa

LIPUTAN KHUSUS Hari Air Dunia XIX Tahun 2011 : Air Perkotaan dan Tantangannya 12

INFO BARU 1 RPIJM Terus Menagih Komitmen : Baru Ada 28% Berstatus Memadai 16

Mengharap Air dari Atas Rawa

Edisi 05/Tahun IX/Mei 2011

Kompak Membangun Permukiman di Merapi

Bersama Rekompak

daftar isi MEI 2011

Berita Utama 4 Kompak Membangun http://ciptakarya.pu.go.id

Permukiman di Merapi Bersama Rekompak

8 Padat Karya:Pemberdayaan Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

untuk Korban Merapi

Liputan Khusus 12 Hari Air Dunia XIX Tahun

2011 Air : Perkotaan dan Tantangannya

Info Baru

4

16 RPIJM Terus Menagih

Komitmen : Baru Ada 28% Berstatus Memadai

18 Roadshow PAMSIMAS: Wadah Memperkuat Komitmen Pimpinan Daerah

21 Program Hibah Air MInum Oase Bagi Masyarakat Miskin

16

24 Perda Bangunan Gedung

Mengapa Begitu Lambat ?

Gema PNPM 26 Ketika Desaku Tercinta Sudah ODF

29 Mengharap Air dari Atas Rawa

Lensa CK 31 Taman Ayun 32 IPST Sarba Gita

Resensi 33 Toponim KOTAGEDE (Asal Muasal Nama Tempat)

26

editorial Menyambung Asa Hidup Warga Merapi dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Foto Cover : Peletakkan batu pertama

pembangunan 27 unit rumah dengan relokasi mandiri di Kelurahan Gondang, Kecamatan Cangkringan, Sleman.



Masa penantian itu tak lagi panjang. Menanti hunian tetap dibangun di tempat semula memang sulit diwujudkan karena kawasan itu ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana 3 yang dalam jangka panjang maupun pendek kemungkinan besarnya akan terkena erupsi Merapi lagi. Maka selain relokasi mandiri yang difasilitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui program rehabilitasi dan rekonstruksinya, masyarakat di kawasan rawan bencana Merapi juga harus rela direlokasi ke kawasan yang aman, dan itu artinya jauh dari kampung halamannya sendiri. Relokasi mandiri hanya salah satu strategi untuk segera memulai rehabilitasi dan rekontruksi. Dengan pilihan ini, warga menentukan sendiri lokasi tapak hunian tetap yang baru di tanah milik sendiri. Saat ini Ditjen Cipta Karya bersama masyarakat sedang membangun 27 unit rumah tahan gempa yang nantinya akan diikuti dengan pembangunan ribuan rumah sebanyak di 2.682 unit di DIY- Sleman dan 602 unit di Jateng yakni Kabupaten Magelang 436 unit dan Klaten 166 unit. Pembangunan itu didanai dari hibah Java Reconstruction Fund (JRF) sebesar 3,5 juta dolar AS dan ditambah dari PNPM Support Facility 11,5 juta dolar AS serta anggaran BNPB Rp 61,6 miliar. Yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat adalah bahwa bantuan dana rumah bukan kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, tetapi hanya stimulan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi permukiman masyarakat. Selain rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan padat karya (cash for work) melalui kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang didanai dari hibah PNPM Support Facility (PSF). Kegiatan ini dilaksanakan di 39 kelurahan/desa yang tersebar di Provinsi DI Yogyakarta (12 desa di Kab. Sleman, dan 13 kelurahan di Kota Yogyakarta) dan Provinsi Jawa Tengah (14 kelurahan di Kab Magelang). Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memulai pemulihan lingkungan permukimannya termasuk memperbaiki prasarana dan sarana dasar yang paling prioritas dan memperoleh pendapatan berupa upah kerja. Dua tema itu akan menghiasi berita utama Edisi Mei 2011. Selain itu, redaksi menyuguhkan peringatan Hari Air Dunia 2011 di rubrik Liputan Khusus. Edisi ini semakin variatif dengan liputan roadshow PAMSIMAS untuk mengikat kembali komitmen pemerintah daerah, secuil kisah pelaksanaan PAMSIMAS di Kebumen Jawa Tengah dan Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, serta kemajuan penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang sudah sejak lama diidamkan. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Pengawasan Tender Kami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Anti Ma­ni­ pu­lasi Indonesia akan selalu mengawal setiap kebijakan maupun pelaksanaan pekerjaan, apalagi menyangkut tender yang tidak wajar yang rawan kemungkinan terjadinya manipulasi. Terimakasih M.Frassethyo

LSM Masyarakat Anti Manipulasi Indonesia, kami selaku penyelenggara akan selalu melaksanakan pemerintahan yang good governance yang transparan dan akuntable. Proses tender dan lelang pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui sistem e-procurement yang prosesnya dapat dipantau melalui internet. Terimakasih atas perhatian Bapak M. Frassethyo

Kepada Yth. Bapak M. Frassethyo Terima kasih atas perhatian Bapak M. Frassethyo selaku anggota dari

Subdit Data dan Informasi Dit. Bina Program, DJCK

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 3

Berita Utama

Kompak Membangun Permukiman

di Merapi Bersama Rekompak

Foto Kanan : Model rumah tahan gempa yang dibangun Rekompak sebelumnya di Ngentak, Bantul. Foto Kiri : Perwakilan warga meletakkan batu pertama pembangunan rumah yang didanai oleh JRF Rekompak.

4 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

Terik matahari di siang bolong itu dimanfaatkan Sri Lamdani (37) untuk menjemur pakaian keluarganya di depan hunian sementara berukuran 3 x 8 meter. Ia dan puluhan keluarga lainnya menempati Huntara yang dibangun pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta di Dusun Gondang, Desa Wukirsari. Huntara di Dusun Gondang menempati lahan 6,5 ha untuk sekitar 1.019 jiwa.

S

Sri Lamdani dan keluarganya adalah potret korban Merapi yang meskipun sudah ber­ angsur membaik, namun kondisinya masih sangat jauh untuk meraih kembali kehidupan normal yang dicita-citakan. Apalagi kawasan ini dikatergorikan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) 2 dari tiga jenis KRB yang ditetapkan. Artinya, wilayah ini masih berpotensi ter­­kena dampak erupsi Merapi di suatu saat nanti. Pemerintah pun hanya menganjurkan pembangunan permukiman di wilayah KRB 1. Hari demi hari harus dilalui para pe­ ngungsi sambil menantikan terbangunnya hu­nian te­tap. Sementara mereka menunggu, pemerintah sudah menggelontorkan bantu­ an sebesar Rp 7,1 triliun untuk menjamin kehidupan mereka, di antaranya untuk membangun huntara, mengganti ternak, tunja­ ngan Rp 150 ribu per orang per bulan, dan beras. Korban jiwa, rumah, dan infrastruktur permukiman terjadi akibat erupsi Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010 dengan jangkauan

awan panas 3-4 km. Erupsi kembali terjadi pada 4-5 November 2010 dengan semburan awan panas sejauh 15-17 km. Kabupaten Sleman, Klaten, Magelang dan Boyolali adalah empat kabupaten yang terkena dampak serius. Sebanyak 45 desa/kelurahan yang selama ini menjadi wilayah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) ikut terke­na dampak, 8 desa diantaranya meng­alami dampak serius karena terletak di radius ku­rang dari 5 km (Kawasan Rawan Bencana 3).

BERITAUTAMA

Partisipasi perempuan dalam pemetaan swadaya pembangunan permukiman pasca erpusi Merapi.

Kejadian itu rupanya tidak terlalu memu­ singkan pelaku program ini. Rekompak ke­

nyang pengalaman merehabilitasi dan me­ rekonstruksi pascagempa dan tsunami di DI

Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat melalui pendekatan pembangunan yang ber­­­tumpu pada kelompok masyarakat. Selain itu, para fasilitator Rekompak sudah ada di lapangan dan siap melakukan fasilitasi kepada masyarakat secara efektif. Atas dasar itu, pemerintah dan negara donor yang tergabung dalam Java Reconstruction Fund (JRF) mengeluarkan rekomendasi pada 25 November 2010 untuk memperpanjang tugas Rekompak dari Juni 2011 menjadi Juni 2012. Lingkup tugasnya pun diperluas hingga mencakup respon dampak erupsi Merapi pada 45 desa dampingan Rekompak – JRF. Kemudian dalam perkembangannya, pe­ me­rintah bersama JRF menyetujui untuk me­­­­ng­alokasikan dana hibah PNPM Support Facility kepada Rekompak untuk rehabilitasi dan rekontruksi 43 desa dampingan PNPM di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Inilah rekam jejak Rekompak – JRF yang kami sajikan mulai tahap tanggap darurat, pemulihan, dan pe­laksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap tanggap darurat Pada tahap ini, tim fasilisator aktif men­dam­ pingi warga 45 desa terdampak Merapi yang menjadi lokasi dampingan. Sebanyak 25 de­ sa berada pada radius 20 km dari puncak, sedangkan 20 desa lainnya yang berada pada radius 20 – 25 km menjadi lokasi pengungsian warga desa sekitar. Bersama para relawan lain, para fasilitator mendampingi warga di lokasi pengungsian dan memfasilitasi kebutuhan tanggap darurat yang diperlukan. Pada awal November 2010, Kepala PMU Rekompak – JRF mengeluarkan kebijakan tentang Tata Cara Pemanfaatan Bantuan Dana Lingkungan (BDL) un­­­­tuk kegiatan Penanggulangan Dampak ben­cana Erupsi Merapi agar BDL yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal un­­­­tuk kegiatan penanggulangan dampak erupsi Merapi dan pendampingan kepada ko­­­munitas desa yang terdampak dapat dilak­sa­nakan efektif dengan mengedepankan pem­­berdayaan ma­­syarakat dan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan tersebut dijalankan oleh 45 desa dengan melakukan review RPP dan menye­­pakati dan BDL yang sebelumnya sudah direncakan untuk pembangunan infrastruktur tersier kelurahannya segera direalokasi un­tuk melengkapi sarana dan prasarana di area pengungsian seperti air bersih, MCK, genset, dan pembangunan drainase, serta me­menuhi kegiatan pengurangan resiko Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 5

SIKLUS PELAKSANAAN RE-KOMPAK

ben­­­cana, seperti handy talky dan alat early warning system. Alokasi BDL sebesar Rp 250 juta per kelurahan/desa dan bisa bertambah hingga Rp 2 miliar per kelurahan/desa berdasarkan penilaian kinerja pemanfaatan BDL sebelumnya dan kelayakan untuk penambahan BDL dari pengelola kegiatan Rekompak. BDL digunakan untuk membangun pra­­ sa­rana dan sarana dasar lingkungan per­ mukiman yang disepakati masyarakat sehingga memenuhi persyaratan mitigasi ben­­cana atau pengurangan risiko benca­na se­­bagaimana diatur dalam peraturan per­ unda­ngan pe­nang­gulangan bencana ser­ta persyaratan tek­­nis bangunan dan lingkungan permukiman. Tahap Pemulihan Awal Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan pa­­­­dat karya (cash for work) melalui kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang didanai dari hibah PNPM Support Facility (PSF). Kegiatan ini dilaksanakan di 39 kelurahan/desa yang tersebar di DI Yogyakarta (12 desa di Kab.

6 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

Sleman, dan 13 kelurahan di Kota Yogyakarta) dan Jawa Tengah (14 kelurahan di Kab Magelang). Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memulai pemulihan lingkungan per­mukimannya termasuk memperbaiki pra­ sa­rana dan sarana dasar yang paling prioritas dan memperoleh pendapatan berupa upah kerja. Penyaluran dana untuk kegiatan padat karya ini telah dimulai sejak pertengahan Februari 2011. Status per April 2011 telah tersalurkan dana bantuan sebesar Rp 4,7 miliar atau 89,7% dari estimasi total Rp 5,24 miliar. Sebagai persiapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pada tahap ini Rekompak telah menempatkan pusat pelayanan, duku­ ngan dan pengendalian Merapi (Pusat Peduli Merapi) di empat kabupaten terdampak, ya­­itu Sleman di Desa Wukirsari Kabupaten Klaten di Desa Jumoyo, Kabupaten Boyolali di Desa Jrakah, dan Kabupaten Magelang di Desa Jumoyo. Peran Pusat Peduli Merapi diantaranya adalah melakukan review RPP di 45 desa Rekompak – JRF, melakukan pendataan tingkat kerusakan rumah warga di setiap desa disertai identitas pemiliknya, tingkat

ke­rusakan infrastruktur lingkungan permukiman desa dan mengkomunikasikan­nya kepada para pemangku kepentingan. Pusat Peduli Merapi juga berfungsi sebagai tempat aktifitas masyarakat berbagi dan berdiskusi untuk merumuskan masalah dan penyelesaianya. Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Awal Mei lalu berhembus angin segar de­ ngan ditandainya peletakkan batu pertama pembangunan hunian tetap melalui program Rekompak yang didanai oleh Java Reconstruction Fund (JRF). Pemerintah menyatakan siap membangun secara bertahap ribuan rumah ta­han gempa mulai Mei 2011 hingga akhir 2012 di daerah terkena dampak erupsi Merapi 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. “Ribuan rumah itu terdiri dari 2.682 unit di DIY- Sleman dan 602 unit di Jateng yakni Kabupaten Magelang 436 unit dan Klaten 166 unit ,” kata Kasubdit Perencanaan Teknis, Di­rektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Adjar Prayudi, menjawab pers di sela kunju­ngan kerjanya ke Yogyakarta, awal

BERITAUTAMA

Suasana Desa Kinahrejo, Cangkringan, Sleman pasca Erupsi Merapi

tanah milik sendiri di lokasi yang lebih aman akan mendapat BDR (Bantuan Dana Rumah) maksimal Rp 30 juta. Adjar Prayudi menjelaskan, salah satu strategi untuk segera memulai rehabilitasi dan rekontruksi, Rekompak mendorong war­ga untuk melakukan relokasi mandiri/ voluntary insite resettlement. Dengan pilihan ini, warga menentukan sendiri lokasi tapak hunian tetap yang baru di tanah milik sendiri. Saat ini menurut Adjar telah teridentifikasi sebanyak 305 KK di desa Umbulharjo, Kepuharjo, dan Wukirsari Kecataman Cangkringan yang telah siap dengan relokasi mandiri. Rekompak akan memfasilitasi relokasi man­ diri untuk 27 warga Wukirsari ke wilayah yang lebih aman untuk permukiman di Dusun Gondang 2 sebagai tahap awal kegiatan relokasi mandiri.

tujuan, antara lain; pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilih bertempat tinggal di lokasi yang lebih aman se­bagai upaya pengurangan resiko bencana. Ke­dua, memberikan stimulant bantuan dana rumah maksimal Rp 30 juta per unit rumah per KK; ketiga, masyarakat diberikan keleluasaan dalam menentukan tipe rumah, namun diupayakan memenuhi luas minimal inti yaitu 36 m2; keempat, konstruksi rumah harus memenuhi persyaratan teknis dan metode pembangunan rumah tahan gempa; dan kelima, pelaksanaan pembangunan rumah dilakukan oleh masyarakat dengan didampingi tim fa­silitator. Nilai bantuan per unit rumah per kepala keluarga adalah Rp30 juta dan tipe minimal adalah tipe 36 dan tipe 45. Terhadap pilihan yang melebihi nominal Rp30 juta, akan ditanggung oleh pemilik rumah. Ia menegaskan, bantuan dana rumah, bukan kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, tetapi stimulan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi permukiman masyarakat. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan lahan untuk relokasi hunian warga seluas 24 ha di wilayah yang lebih aman untuk dihuni, yaitu di Kecamatan Cang­kringan dan Ngemplak Kabupaten Sleman. Di lokasi tersebut, masing-masing warga akan mendapatkan lahan untuk rumah 100 m2, ditambah fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) 50 m2 per rumah sehingga totalnya 150 m2/KK. Sedangkan warga yang memilih merelokasi huniannya di

Pengamanan Sosial dan Lingkungan Semua desa sasaran difasilitasi untuk me­­­­­­­­­­­­­nyi­apkan Rencana Penataan Permukiman (RPP). Kegiatannya meliputi survey yang dilakukan sendiri (pemetaan swadaya) oleh sukarelawan masyarakat bekerjasama dengan tim inti perencanaan (TIP) yang dipilih oleh warga. Kegiatan ini termasuk pemetaan geografis sampai dengan tingkat dusun. Peta tematik ini untuk menganalisa pengunaan tanah dan trennya, masalah dalam infrastruktur dan pelayanan, serta pemetaan risiko bencana. Keputusan ini diambil berkaitan dengan prioritas pembangunan, perubahan-perubahan yang diperlukan dalam tata guna tanah, investasi infrastruktur dan investasi lain untuk meningkatkan daya tahan desa terhadap bencana yang telah diantisipasi. Untuk memandu proses ini, keterlibatan yang intensif dari pemerintah daerah dan juga badan-badan yang menangani manajemen bencana di tingkat pusat dan daerah (BNPB dan BPBD) sangat penting. Sebagai bagian dari pendekatan berbasis masyarakat di semua desa sasaran dalam melakukan kajian isu-isu pengamanan lingkungan dan sosial sebelum pembangunan fisik dilaksanakan. Konsensus mengenai penggunaan tanah, infarstruktur prioritas dan pemindahan penduduk (sukarela atau nonsukarela), akan dimasukkan dalam RPP. Kesepakatan mengenai langkah-langkah mitigasi utuk me­­nangani isu-isu lingkungan potensial, dam­pak bencana dan pengadaan tanah (ju­ ga donasi tanah) akan menjadi bagian dari RPP. (bcr/Rekompak/berbagai sumber)

Mei lalu. “Hibah dari JRF sebesar 3,5 juta dolar AS dan ditambah dari PNPM Support Facility 11,5 juta dolar AS serta anggaran BNPB Rp 61,6 miliar,” katanya. Dana awal program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi sebesar US$ 1,7 juta berasal dari hibah Java Reconstruction Fund (JRF). Program Rekompak akan diawali pada Mei-Juni tahun ini kepada 27 rumah di Sleman melalui relokasi mandiri atau di tanah milik sendiri, terutama lokasi baru di luar Kawasan Rawan Bencana 3 yang dilarang pemerintah ke lokasi aman lainnya. “Seluruh proses rekonstruksi akan diawasi para konsultan lapangan agar standar rumah tahan gempa benar-benar terwujud, misalnya besi yang digunakan besi 12 full dan campuran semen pasir 1:4,” katanya. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono menegaskan, pembangunan rumah tersebut akan berlokasi di kawasan yang aman bencana. Ditjen Cipta Karya mengharapkan pemerintah daerah segera menetapkan tata ruang dengan menentukan daerah yang men­­jadi Kawasan Rawan Bencana (KRB) dari mulai KRB 1,2 dan 3. “Dipastikan kita tidak akan bangun rumah di KRB 3 yang merupakan daerah paling berbahaya. Karena itu harus ada pengembangan kawasan baru untuk menampung rumahrumah penduduk yang ada di KRB 3,” ujar Budi. Menurut Budi, pemerintah melakukan ta­hap rehab rekon ini memiliki beberapa

Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 7

Berita Utama Foto Atas & Bawah : Warga Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman membersihkan jalan dari pasir lahar dingin.

Padat Karya:

Pemberdayaan untuk Korban Merapi

Ketakutan yang melanda Ibu Ani saat ini bukan lagi erupsi Merapi, melainkan lahar dingin. Saat mendung tiba, ia khwatir bukan kepalang karena menunggu anaknya pulang sekolah harus melewati jalan mana. Bisa dipahami karena hingga saat ini, aliran lahar dingin yang mulanya hanya di kali Gendol sudah bercabang membentuk jalur baru di tengah permukiman penduduk.

8 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

BERITAUTAMA

S

“Saya di rumah khawatir, anak saya pulang sekolah lewat mana kalo udah hujan begini. Jembatan yang biasa dilalui menuju sekolah sudah jebol diterjang lahar dingin. Saya harus memutar berjam-jam melewati Prambanan (Klaten, Jawa Tengah-red) untuk menjemput anak saya,” tuturnya sambil terisak. Ibu Ani adalah salah satu dari 8.043 penduduk Desa Sindumartani yang kurang lebih mengalami nasib sama. Ia juga sering terba­ yang kebangkrutan akibat jajanan olahannya basi karena harus termakan waktu sebelum sampai ke konsumen di kota. Itulah kisah Ibu Ani mewakili derita para

korban Merapi. Erupsi Merapi di Sleman, Ja­ wa Tengah, pada Oktober 2010 menyisakan banyak korban nyawa dan harta, baik akibat awan panas maupun lahar dingin. Tidak ha­ nya daerah Kabupaten Sleman saja, tapi juga sekitarnya, seperti Kabupaten Magelang dan Kota Yogyakarta. Tercatat, 2.613 rumah di Provinsi DIY dan 136 rumah di Jawa Tengah beserta lebih dari 46 jembatan dan areal pertanian di sekitarnya rusak berat. Ketika menerima rombongan dari Direk­ torat Jenderal Cipta Karya awal Mei lalu, Camat Ngemplak Sleman, Endang Widowati dengan sabar menuturkan musibah yang ter­­jadi di wilayahnya. Sebanyak 26 orang me­ning­gal terkena awan panas Merapi. Se­ lu­as 2 ha lahan di Desa Plumbon, Mentingan, dan Sindumartani rusak berat terkena lahar di­ngin. Kerusakaan meluas menerpa 6,2 ha lahan pertanian dan 3,8 ha lahan perikanan hancur diterjang lahar dingin Maret 2011 lalu. Lahar dingin juga menghancurkan lahan pertanian seluas 15 ha di Ngemplak awal Mei lalu. Saat ini sekitar 250 jiwa penduduk Ngemplak masih menjadi pengungsi. Dengan kondisi yang demikian parah menimpa kecamatan Ngemplak, Endang ber­ha­ rap daerahnya juga dimasukkan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Ia mengatakan, daerahnya juga tetap bersyukur karena menerima bantuan cash for work atau program padat karya dari Ditjen Cipta Karya. “Sinergi antara program yang ada di wi­ layah kami, seperti padat karya dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Ber­basis Komunitas (PLPBK), akan lengkap jika dimasukkan juga rehabilitasi dan rekonstruksi,” ha­ rapnya. Koordinator BKM Desa Sindumartani, Suhartono, menjelaskan Desa Sindumartani ber­­batasan langsung dengan Kabupaten Kla­ ten, Jawa Tengah. Penduduk desa Sindumartani berjumlah 8.043 jiwa. Sembilan dari 13 pedukuhan yang ada dilalui oleh Kali Gendol yang akhir-akhir ini mengalirkan lahar dingin Merapi. Parahnya, aliran lahar dingin tidak saja melalui kali gendol, namun sudah me­ rambah ke permukiman penduduk dengan membentuk aliran baru di tengah-tengah perumahan. Kegiatan padat karya di Desa Sindumartani antara lain pembersihan jalan, pembersihan saluran irigasi, dan pemasangan pipa air bersih. Pekerjaan yang berhasil dilaksanakan 100% adalah pembersihan jalan dan pemasangan pipa ari bersih, sedangkan pembersihan saluran irigasi baru mencapai 20%. PemBuletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 9

bersihan saluran irigasi baru terealisir di satu pedukuhan dari tujuh yang ditargetkan. “Kegiatan padat karya telah menyerap te­ naga kerja sebanyak 1.218 orang, 30% dari jumlah itu atau sebanyak 364 orang adalah kaum perempuan,” kata Suhartono. PLPBK telah berjalan sebelum adanya erupsi Merapi. Di Desa Sindumartani, keg­i­ a­tan ini menitikberatkan pada potensi desa, yaitu antara lain; pertama pengembangan pertanian organik. Yaitu dengan penyiapan lahan persawahan dan pengembangan SDM dan menyusun aturan bersama sebagai komitmen. Kedua, peternakan terpadu dan pengolahan limbah ternak sebagai biogas dan pupuk. Pembangunan kandang ternak dilengkapi fasilitas instalasi biogas dan pengolahan pupuk organik sebagai sum-

10 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

ber pupuk pengganti pupuk kimia. Ketiga, pe­ngolahan sampah mandiri, yaitu dengan membangun fasilitas pengolahan anorganik dan komposter. Keempat, pengembangan kawasan perikanan minapolitan dengan pem­­bibitan, pembesaran, dan pemasaran. Ke­lima, peningkatan kualitas permukiman dengan perbaikan talud jalan dan fasilitas penerangan umum. Keenam, mewujudkan Desa Siaga Bencana dengan pembuatan ba­rak pengungsian pembuatan sarana dan prasarana evakuasi bencana di Padukuhan Koripan Desa Sindumartani. Cash for Work Program cash for work atau padat karya untuk korban Merapi sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Perkotaan. Kegiatan CFW ini dititikberatkan pada upaya pembersihan dan perbaikan darurat terhadap prasarana dan sarana umum, bangunan umum, pemasangan/pengamanan pipa air, pembersihan jalan, saluran irigasi dan lahan-lahan pertanian rakyat. Kegiatan berlangsung sejak Februari 2011 dan direncanakan selesai 30 April 2011. ”Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki tata sosial ekonomi, prasarana, dan sarana umum dengan memberikan pendapatan bagi warga berupa uang tunai guna memulai usaha dan pekerjaan kembali,” ujar Budi. Lokasi pelaksanaan CFW melalui PNPM Mandiri adalah di 39 kelurahan sasaran PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Jawa

BERITAUTAMA

Foto Kiri & Kanan : Dengan program padat karya dari PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat mampu memperbaiki saluran irigasi yang rusak diterjang lahar dingin yang jebol dari Kali Gendol.

rurat, sesuai pemetaan terhadap kerusakan dan kebutuhan yang dilakukan masyarakat miskin korban bencana. Bantuan upah kerja dan pembelian alat sederhana diberikan berdasarkan usulan kegiatan masyarakat, untuk memfungsikan kembali prasarana dan sarana umum sehingga kehidupan sosial ekonomi di masyarakat bisa berjalan kembali. Hingga 12 April 2011, pencairan bantuan langsung masyarakat (BLM) ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebesar Rp 4,7 miliar (89,7% dari total) dengan progres pelaksanaan fisik mencapai 51%. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 42.937 orang, dimana 11.749 nya adalah perempuan. Dari sejumlah tersebut, terdapat pekerja unskill 36.239 orang, semiskill 4.802 orang, dan tenaga kerja skill sebanyak 1.896 orang. Tengah dan DIY yang terkena dampak Merapi. Lokasinya tersebar di 12 kelurahan di Kabupa­ ten Sleman, 13 kelurahan di Kota Yogyakarta dan 14 kelurahan di Kabupaten Magelang. Berdasarkan usulan masyarakat, kebutuhan biaya pelaksanaan CFW sebesar Rp5,24 miliar dimana 70% digunakan untuk pembayaran upah dan 30% untuk pembelian alat sederhana. Pada pelaksanaan CFW, Badan Keswada­ ya­an Masyarakat (BKM) sebagai lembaga masyarakat yang dibentuk dalam PNPM Mandiri, menjadi penggerak penciptaan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi masyarakat de­ngan melakukan penguatan kapasitas unit-unit pe­ngelola kegiatan yang ada dibawah­nya. Unit pengelola akan mendampingi dalam pelaksanaan pembersihan dan perbaikan da­

Pengkajian Ulang Penataan Daerah Bencana Pemerintah akan mengkaji ulang rencana penataan permukiman di wilayah yang terkena dampak bencana. Serta desa Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas pada pelaksanaan program PNPM Mandiri perkotaan di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Pengkajian ulang dilakukan sebagai dasar perubahan perencanaan untuk diajukan ke pemerintah pusat. Sehingga bantuan yang dialokasikan pada pelaksanaan program di masa pemulihan tepat sasaran. Contoh, beberapa peta pengembangan seperti kawasan perikanan, peternakan, penataan sampah selama ini sudah berjalan baik. Namun akibat

banjir lahar telah menyebabkan terjadinya kerusakan permukiman dan fasilitas umum. Akibat kerusakan, maka perencanaan penataan permukiman masih mengalami masalah. Untuk itu bantuan diupayakan agar bisa dialihkan ke rehabilitasi rekonstruksi pascabencana. “Setelah melihat langsung kondisi terkini desa yang masuk program Desa Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di kawasan terdampak bencana. Selanjutnya akan dijadikan bahan acuan pembahasan di tingkat kementerian,” tutur Kepala Project Management Unit (PMU) PNPM Perkotaan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Didiet Arief Ahdiat. PLPBK sebenarnya telah dilaksanakan jauh sebelum bencana erupsi Gunung Merapi mau­pun banjir lahar dingin. Namun melihat kon­disi saat ini, harus dilakukan ‘review’ dokumen terlebih dulu dan hasilnya akan disampaikan ke pusat sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan program selanjutnya. Desa penerima PLPBK di Sleman ada li­ ma lokasi yakni Desa Margoagung, Margo­ katon, Umbulmartani, Sindumartani, dan Sumberarum. Dari kelima Desa itu hanya Sindumartani saja yang terkena dampak ben­­cana turunan erupsi Merapi. Kelima desa tersebut memperoleh dana PNPM Mandiri Perkotaan masing-masing Rp1 miliar untuk penataan kampung, sampah, lingkungan dan lainnya. Sedangkan untuk menjadi desa PLPBK tersebut harus memiliki prestasi seba­ gai persyaratan untuk bisa ditunjuk. (bcr/Rekompak/berbagai sumber)

Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 11

Liputan Khusus

Hari Air Dunia XIX Tahun 2011 :

Air Perkotaan dan Tantangannya

Pada tanggal 27 Maret 2009 yang lalu, nama Pulau Situ Gintung mendadak menjadi pemberitaan utama di hampir semua media massa nasional. Tentu tidak mengherankan. Kawasan seluas lebih dari 5 hektar itu sedang dilanda banjir bandang. Sedikitnya hampir 100 orang tewas akibat runtuhnya tanggul Situ Gintung.

S

Sebelum peristiwa itu, pulau yang terletak di Desa Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan itu dikenal sebagai salah satu lokasi wisata, outbound, dan pesta. Setiap hari libur, lokasi yang dikelilingi Danau Situ Gintung ini selalu dipadati warga Jakarta yang ingin melepaskan penat. Lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, membuat lokasi ini banyak dipilih kantor-kantor untuk menga­ dakan gathering. Bahkan kita bisa datang untuk sekadar berolahraga seperti renang dan tenis di tempat yang pemandangannya tidak kalah dari kawasan Puncak, Bogor,

12 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

Jawa Barat itu. Karena pemandangan yang indah, beberapa rumah produksi juga sering menggunakan kawasan ini untuk syuting video klip, iklan ataupun sinetron. Maka tidak heran jika Anda ke tempat ini, sering bertemu artis-artis. Namun bencana dua tahun lalu itu telah melenyapkan semuanya. Air, selain sebagai berkah dan sumber kehidupan ternyata terbukti juga sebagai pembunuh. Demi memperingati kejadian itu, Kementerian Pekerjaan Umum menjadikan Situ Gintung sebagai lokasi puncak peringatan Hari Air Dunia ke-19

tahun 2011. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten H Muhadi, dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany digelar di Bendungan Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Sabtu pagi, 21 Mei 2011. Pada tahun ini, peringatan Hari Air Sedunia di Indonesia mengambil tema “Air Perkotaan dan Tantangannya” dengan target menumbuhkan perhatian terhadap dam-

LIPUTANKHUSUS Foto Atas : Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto didampingi Walikota Tangerang Selatan menanam pohon bersama di kawasan Bendung Gintung dalam puncak Peringatan Hari Air Dunia 2011. Foto Bawah : Baru 47,7% masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses air bersih yang aman.

pak pertumbuhan penduduk di perkotaan yang tumbuh pesat, industrialisasi, bencana alam, hingga perubahan iklim terhadap ketersediaan air, akses terhadap air, dan kualitas air perkotaan yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. “Bendungan Gintung di kawasan Tange­ rang Selatan telah berkembang pesat, de­ ngan jumlah penduduk yang semakin meningkat, adalah contoh nyata bagaimana per­kembangan perkotaan perlu didukung oleh kemampuan penyediaan air baik untuk

kebutuhan domestik, hingga industri,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto. Bendungan Gintung dibuat setelah bencana jebolnya tanggul Situ Gintung pada Maret 2009. Bencana itu menelan puluhan korban jiwa dan kerusakan besar properti di kawasan sekitar situ. Bendungan Gintung, setelah pengerjaannya selesai, dipilih sebagai lokasi puncak peringatan Hari Air Sedunia 2011 dengan harapan selain mengenang seluruh korban bencana, juga untuk mengingatkan kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menjaga sarana dan prasarana air dengan benar. “Kapasitas spillway-nya juga lebih besar, yang tadinya lebarnya hanya 5 meter sekarang sudah menjadi 9 meter sehingga mengurangi resiko kerusakan bendungan ini,” kata Djoko. Ditambahkan Djoko, karena Bendung Gintung sudah di-redesign, maka konse­ kuensinya memang memerlukan biaya yang mahal. Oleh karena itu, menurutnya, bendu­ ngan tersebut harus dijaga dengan baik agar dapat berfungsi selama mungkin. “Hanya dengan pengelolaaan sumber daya air yang terencana dan berkesinambungan, maka daya rusak air dapat dicegah dan diminimalisir,” kata Menteri Djoko Kirmanto. Peserta peringatan Hari Air Sedunia juga melakukan penanaman pohon, meninjau monumen Gintung, dan meninjau bangunan Bendungan Gintung. Dalam sambutan tertulisnya, Menteri PU Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini paling tidak terdapat 2 miliar orang di dunia (termasuk di Indonesia) yang tidak memiliki akses air bersih yang sehat. Selain itu, ada 2 juta ton limbah yang mengalir ke badan air dan 90 persen bencana alam yang terjadi berkaitan dengan air. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan arti pentingnya air. Djoko mengatakan, setiap insan perlu memberikan perhatian terhadap air, baik jum­lah maupun kualitasnya, serta menjaga keberlangsungan air. “, Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, korporasi swasta, LSM, bahkan hingga individu dapat berkontribu­si dalam menjaga sumber air. Salah satunya dapat dilakukan dengan tidak melakukan pe­nebangan hutan sembarangan dan me­la­kukan reboisasi,” katanya.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah mengusahakan ruang terbuka hijau (RTH) di daerah sungai maupun permukiman agar tetap terjaga. “Menurut UU, daerah aliran su­ ngai itu 30 persen-nya harus berupa hutan. Dan, di area permukiman, 30 persen-nya harus berupa RTH, 20 persen-nya untuk publik dan 10 persen-nya dimiliki oleh privat,” kata Menteri PU. Dirinya menambahkan, kita juga perlu menjaga daerah resapan air sebab saat ini banyak daerah resapan air yang justru digunakan permukiman atau industri. Padahal, kita memerlukan ruang-ruang terbuka untuk menampung air. “Secara pribadi, kita bisa membuat sumur resapan di pekarangan kita. Ini bisa diperkuat dengan peraturan daerah. Jangan memberikan izin membangun rumah kalau dalam rencananya tidak menyediakan sumur resapan, terutama bagi mereka yang mampu,” ujarnya. Menteri PU menjelaskan, masyarakat dapat mulai menjaga sumber air lewat hal-hal kecil. “Hemat air saja sudah merupakan kontribusi yang besar. Kemudian, tidak membuang sampah ke badan air. Sediakan bak-bak sampah di depan rumah dan tempat sementara pembuangan sampah,” jelasnya. Gubernur Banten yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Muhadi mengatakan pihaknya terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air, termasuk kepada generasi muda. Peme­ rintah Banten juga berupaya untuk mengatasi intrusi air laut, serta menggandeng pihak perusahaan swasta untuk bersama-sama men­jaga kelangsungan sumber air. Muhadi ju­ga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU yang telah menangani pembangunan kembali Bendungan Gintung sehingga bisa berfungsi lagi, bahkan lebih bagus daripada sebelumnya. Dalam acara peringatan HAD 2011 tersebut, Menteri PU dan jajarannya juga sempat melakukan penanaman pohon serta meninjau Bendungan Gintung. Permasalahan Air Minum di Jakarta Tidak jauh-jauh, Jakarta bisa dijadikan contoh pembelajaran bagaimana rumitnya pe­ ngelolaan air minum. Saat ini kapasitas air minum yang terpasang di Jakarta adalah 18.000 liter/de­tik. Namun angka sebesar itu tidak Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 13

100% dikonsumsi masyarakat Jakarta karena harus habis separuhnya akibat angka kebocoran yang masih tinggi, yaitu sebesar 48%. “Kebocoran air yang dimaksud bukan air yang hilang dari pipa dan ngocor kemanamana, tapi akibat kesalahan administratif seperti salah pencatatan, meter air yang tidak diperbarui atau ditera dengan baik,” kata Budi. Fakta itu dijelaskan Direktur Jenderal Cip­ ta Karya Budi Yuwono kepada wartawan di sela-sela pameran peringatan Hari Air Du­nia di Jakarta. “Itu baru kebocoran, belum lagi jika dihitung setiap tahunnya maka pro­ duktivitas air yang dipakai hanya sekitar 1415 m3 per detik. Hal itu disebabkan karena pada musim kemarau ada beberapa wilayah yang tidak tercukupi air bakunya,” ujar Budi. Pada musim kemarau, lanjut Budi, sungai Kalimalang sebagai sumber air PDAM sangat keruh akibat pencemaran dari industri maupun sampah oleh masyarakat. Sementara sumber air dari Waduk Jatiluhur sementara ini masih harus melalui air permukaan, salah satunya melalui sungai di Bekasi. “Saat ini teman-teman SDA (Ditjen Sumber Daya Air, red) sedang membangun siphon agar kualitas air dari Jatiluhur tetap terjaga. Itu jangka pendeknya, jangka panjangnya nanti pengolahan air mestinya di­ lakukan di Jatiluhurnya, sehingga PDAM menjualnya ke Jakarta melalui pipa,” kata Bu­ di. Dengan meningkatnya jumlah pendu­ duk Jakarta, maka semakin meningkat pula kebu­tuhan akan sumber mata airnya, ini yang mengharuskan pemerintah untuk bisa mengantisipasi agar sumber air tetap stabil dan terjaga kualitas ataupun kuantitasnya. Kota Jakarta sendiri mendapat pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur melalui saluran transmisinya yaitu Saluran Tarum Barat (STB) yang telah mengalami degradasi sumber daya air yang ditandai dengan fluktuasi debit di musim hujan dan kemarau. Terjadinya penurunan kapasitas daya tampung serta menurunnya kualitas sumber daya air dan menyebabkan kerugian. Fungsinya selain untuk penyediaan air ba­ku DKI Jakarta sebesar 16.200 l/det, juga digunakan untuk keperluan irigasi sebanyak 52.697 l/det, penggelontoran DKI Jakarta sebanyak 5.000 l/det serta untuk kebutuhan air baku untuk domestik dan industri yang pada saat ini ada 8.100 l/det. Dengan dibangunnya siphone Bekasi ini diharapkan bisa mengurangi polusi yang

14 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

be­rasal dari Sungai Bekasi, sehingga air yang berasal dari Bendungan Jatiluhur yang dialirkan melalui STB menjadi lebih layak untuk dijadikan air baku yang digunakan untuk memenuhi keperluan air minum didaeran Jakarta. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mochamad Amron secara terpisah mengatakan, semua pihak yang terkait bisa berkoordinasi dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan pemasangan siphon di Bekasi tidak mengala­ mi hambatan yang berarti, terutama yang bisa menimbulkan dampak sosial yang pada penyelesaiannya mengacu ke aturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Teknologi Pengolahan Air Minum Teknologi pengolahan air minum saat ini sudah semakin maju. Pengolahan air minum secara konvensional dengan menggunakan zat kimia secara pelahan mulai digeser dengan teknologi ultrafiltrasi membrane. Teknologi membrane sudah dicoba di beberapa tempat, misalnya PDAM Kabupaten Sidoarjo yang sudah lebih dulu mengolah air minumnya dengan menggunakan teknologi ini. Salah satu teknologi pengolahan air minum dengan ultrafiltrasi membran tersebut dipamerkan oleh Ditjen Cipta Karya dalam acara puncak peringatan Hari Air Dunia ke19 tahun 2011 di Gedung Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Kamis (5/5). Peringatan HAD

tahun 2011 bertemakan ‘Water for Cities’ atau air untuk perkotaan. Tema ini masih melanjutkan tema sebelumnya, yaitu ‘Water for Life Decade 2005 – 2015’ sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Direktur Jenderal Cipta Karya Kemente­ rian Pekerjaan Umum Budi Yuwono kepada wartawan mengatakan, keuntungan menggunakan teknologi ini antara lain, biaya operasional relatif murah karena bekerja pada tekanan rendah, mampu memisahkan bakteri hingga aman dikonsumsi (sanitasi lebih terjamin) yang artinya mengurangi penyakit yang disebabkan bakteri, bersifat modular atau dapat dikembangkan sesuai kebutuhan sehingga biaya investasi lebih efektif, dan lahan yang diperlukan relatif kecil karena dapat dibangun di atas reservoir. “Sudah saatnya kita menggunakan tek­no­ logi ini karena lebih bagus kualitas airnya dan efisien tenaga kerjanya. Teknologi ini sebenarnya sudah banyak diterapkan oleh dunia in­ dustri dengan skala yang kecil, untuk skala kota baru diwujudkan oleh PDAM Kabupaten Sidoarjo dengan kapasitas 50 liter per detik,” ujar Budi. Teknologi yang telah lama dikembangkan di dunia medis dan kedokteran untuk menghilangkan bakteri dan virus ini juga akan dikembangkan di Kota Banjar dan Kota Pang­ kal Pinang. Untuk saat ini, Ditjen Cipta Karya belum berani menerapkan secara massal di

LIPUTANKHUSUS

Foto Kiri : Dari kiri: Direktur Bina Program Antonius Budiono, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Direktur Pengembangan PLP Sjukrul Amin, Menteri PU Djoko Kirmanto, Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono, dan Pengamat Pendidikan Arif Rachman Hakim dalam peringatan Hari Air Dunia 2011 di kampus PU. Foto Kanan : Akses air minum yang aman turut menentukan kesehatan anak-anak.

Pengelolaan air perkotaan yang kurang baik di Indonesia banyak dikatakan penyebabnya adalah penggunaan tata ruang kota yang masih semerawut. beberapa tempat. “Jika nanti harganya sudah memungkinkan, teknologi ini sangat potensial diterapkan di daerah rawan air dan pulau terpencil,” imbuh Budi. Harga teknologi membrane (ultrafiltrasi) selama ini memang relatif mahal karena berasal dari Amerika. Namun belakangan sudah semakin murah karena sudah bisa dibeli dari China dan Korea. Harga air yang dihasilkan dari pengolahan konvensional saat ini ratarata per kubik Rp 900. Sedangkan air olahan teknologi membrane yang dikembangkan PDAM dan swasta rata-rata seharga Rp 3000 per kubiknya. Harga tersebut sudah jauh berkurang dibandingkan saat pertama kali teknologi ini dikenalkan, yakni Rp 12 ribu per kubik. “Untuk teknologi konvensional, biaya mem­bangun 1 liter per detik Rp 1 miliar, namun dengan teknologi ultrafiltrasi ini bisa Rp 1,5 miliar,” jelas Budi. Terpenuhi di 2025 Pemerintah berencana, pada tahun 2025, kebutuhan air minum terpenuhi sampai merata di seluruh Indonesia. Demikian dikatakan

Djoko Kirmanto dalam sebuah konferensi pers menjelang perayaan peringatan Hari Air Sedunia 2011 bertema ‘Water for Cities: Responding to the Urban Challenge di Jakarta. “Pemerintah berkeyakinan pada tahun 2025 target kebutuhan air bersih akan merata di seluruh Indonesia,” Djoko Kirmanto. Dikatakan, saat ini hanya 50 persen masyarakat di Indonesia yang terpenuhi kebutuhan akan air bersih. “Pemerintah juga menargetkan kalau tahun 2015 angka tersebut akan meningkat hingga mencapai 68 persen,” ungkap Djoko Kirmanto. Pengelolaan air perkotaan yang kurang baik di Indonesia banyak dikatakan penyebabnya adalah penggunaan tata ruang kota yang masih semerawut. “Kami dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun ini berencana akan memperbaiki semua tata ruang kota untuk tingkat provinsi. Lalu tahun 2012, kami berencana akan memperbaiki semua tata ruang kota untuk tingkat kabupaten,” jelas Djoko. Ketika ditanya tanggapannya mengenai Hari Air Sedunia hari ini, khususnya penerapannya untuk Indonesia, Djoko menjawab kalau kita terlebih dahulu harus merubah

perilaku masyarakat terhadap alam di sekitar. Sementara itu, Prof. Hubert Gijzen, Director of UNESCO Office mengatakan, air adalah kehidupan. Namun air juga merupakan pembunuh utama apabila kita tidak mengelolanya dengan baik. Masyarakat perlu mengubah cara penanganan air di perkotaan dengan segera dan radikal guna mencegah kota kekurangan air dan tenggelam karena banjir. “Kita perlu membangun sebuah visi tentang air untuk masyarakat dan lingkungan yang sehat,” tambah Prof. Hubert. Untuk tahun 2011, UN Water Group (Kelompok Kajian Air PBB) memilih ‘Air dan Perkotaan’ sebagai tema utama Hari Air Sedunia kali ini. Aksi dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret hari ini diperingati dengan beragam aksi di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Aktifis lingkungan Kruha, Walhi Jakarta, LBH Jakarta dan elemen masyarakat lainnya yang tergabung dalam gerakan rakyat Indonesia untuk hak atas air menggelar aksi dengan memakai topeng. Sedangkan aksi memperingati Hari Air yang dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum dilakukan dengan cara membagikan bunga dan brosur tentang pentingnya penggunaan air bersih serta perlunya kembali mengolah sanitasi untuk mencegah ketersediaan air. (bcr/berbagai sumber)

Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 15

Info Baru 1 RPIJM Terus Menagih Komitmen :

Baru Ada 28% Berstatus Memadai Sunarjo*) Hingga saat ini baru 469 kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya dari total 495 kabupaten/kota yang ada. Dengan data di atas, penulis ingin mengingatkan kembali arti pentingnya RPIJM bagi pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya di daerah.

16 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

R

RPIJM merupakan dokumen teknis perencanaan dan penganggaran daerah dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di daerah. RPIJM juga seba­gai upaya mewujudkan hasil pembangunan yang lebih optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur yang terpadu. RPIJM disusun melalui proses partisipatif yang mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai dengan strategi dan arah pembangunan kabupaten/kota. RPIJM juga sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik kabupaten maupun kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPIJM juga tentunya mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. RPIJM juga memiliki peran

INFOBARU 1

Foto Kiri : Melalui berbagai program, Ditjen Cipta Karya membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kesehatan masyarakat. Foto Kanan : Instalasi Pengolahan Air Limbah di Medan

WILAYAH

dalam mendorong pembangunan infrastruktur di bidang Cipta Karya di daerah dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan evaluasi kelayakan dokumen RPIJM yang dilakukan oleh Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 menunjukkan hasil yang beraneka ragam. Hasil itu terbagi dalam tiga kategori, yaitu memadai, cukup memadai, dan belum memadai. Jumlah dokumen RPIJM yang dievaluasi sebanyak 290 dokumen dan menunjukkan hasil sebagai berikut: = Pertama, predikat memadai. Berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 80 dokumen RPIJM atau 28 persen sudah mamadai, namun masih diperlukan beberapa per-

BELUM MASUK

SUDAH MASUK

JUMLAH KAB/KOTA

JML

%

JML

%

WILAYAH 1 (Sumatera)

14

9%

138

91 %

152

WILAYAH 2 (Jawa – Banten)

0

0%

112

100 %

112

WILAYAH 3 (Kalimantan, Bali, NTB, NTT)

2

2%

95

98 %

97

WILAYAH 4 (Sulawesi)

3

4%

70

96 %

73

WILAYAH 5 (Papua, Maluku)

7

12 %

54

88 %

61

Total Nasional

27

5%

469

95 %

495

baikan. = Kedua, predikat cukup memadai. Dari hasil evaluasi sebanyak 134 dokumen RPIJM atau telah mencapai 46 persen dinilai sudah cukup memadai. = Ketiga, belum memadai. Berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 76 dokumen RPIJM atau 26 persen masih dinilai belum memadai, sehingga dipandang perlu banyak perbaikan-perbaikan. Kita sadari bersama bahwa dokumen RPIJM kabupaten/kota bidang Cipta Karya yang telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya masih beraneka ragam hasilnya seperti yang tergambar dalam evaluasi di atas. Namun dengan semangat bersama, khususnya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mereview dokumen RPIJMnya secara berkelanjutan agar lebih feasible berdasarkan prioritas kebutuhan daerah tentunya dengan readiness criteria yang telah disepakati bersama. Dalam kesempatan ini, banyak pemerintah daerah yang sedang menyusun Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruk-

tur Perkotaan (SPPIP) atau yang sebelumnya lebih dikenal dengan Strategi Pembangunan Kota (SPK). Tujuan penyusunan dokumen SPPIP adalah sebagai masukan untuk mendukung pelaksanaan RPIJM. Selanjutnya pemerintah pusat melalui Ditjen Cipta Karya terus memfasilitasi daerah yang belum sepenuhnya menyusun RPIJM. Khusus untuk Provinsi Papua dan lainnya yang belum menyelesaikan RPIJM-nya, Ditjen Cipta Karya terus mendorong untuk menyelesaikan seluruh dokumen RPIJM. Papua memang memiliki beberapa faktor kendala antara lain tingkat kesulitan geografis, adanya pemekeran wilayah, keterbatasan dana, dan lainnya. Berkaitan dengan hasil evaluasi di atas maka diperlukan sebuah komitmen bersama dalam melaksanakan RPIJM ini, dan khususnya Satker – Satker yang ada di daerah yang selanjutnya dikoordinir oleh Satker Randal daerah masing-masing mereview kembali dokumen RPIJM kabupaten/kota bidang Cipta Karya secara berkelanjutan. *) Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 17

Info Baru 2 Roadshow PAMSIMAS:

Wadah Memperkuat Komitmen Pimpinan Daerah Rita Hendriawati*)

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyaralat (PAMSIMAS) akan menjadi model untuk direplikasi, diperluas (scalling up), dan diarusutamakan (mainstreaming) oleh pemerintah daerah dan masyarakat di desa-desa lainnya, dalam upaya mencapai target MDGs.

18 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

R

Roadshow Program PAMSIMAS 2011 yang diselenggarakan secara marathon di tiga regional, yaitu Bali, Semarang dan Batam selama Mei 2011 bertujuan untuk mensosialisasikan lagi prinsip, pendekatan serta strategi program PAMSIMAS kepada para pengambil kebijakan di daerah. Keterlibatan pemda dalam semua program yang dilaksanakan di daerah menjadi sangat penting agar PAMSIMAS mampu menjadi pemicu, dalam pengarusutamaan kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan, di daerah. Roadshow program PAMSIMAS dihadiri oleh unsur dinas dan pelaksana lapangan se­ perti, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPMD, Satker Peningkatan Kinerja Pengembangan Air Minum (PKPAM), Bupati/Walikota, dan TL PMAC PAMSIMAS. Tentu saja upaya ini memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan program agar dapat keberlanjutan dan menjadi pengarusutamaan dalam pemba­ ngu­nan daerah. Pengarusutamaan ini juga

INFOBARU 2

Foto Kiri : Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono membuka roadshow PAMSIMAS di Semarang untuk mengikat kembali komitmen Pemda. Foto Kanan : Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono (kiri) dalam Roadshow PAMSIMAS.

diharapkan dapat meningkatkan kinerja program, dan tentunya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun ini dan tahun mendatang. Dari roadshow tersebut terungkap bahwa masalah air minum relatif masih tertinggal baik dari sisi aspek pelayanan, jangkauan air minum, maupun kondisi manajemen yang bu­ruk dalam pelayanan. Selain itu, kondisi lingkungan yang semakin buruk memperpa­ rah kondisi pelayanan air di Indonesia. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, mengakui saat ini masih banyak PDAM yang tidak sehat. Baru 30% PDAM yang sehat, dan pelayanan air minum secara nasional baru mencapai 47%. Tidak heran Budi Yuwono selalu menegaskan di setiap kesempatan bahwa masalah ini bukan hanya tugas walikota dan bupati, tetapi tugas pemerintah pusat juga. “Ini adalah tugas wajib dari Bupati dan Wa­likota juga merupakan tanggung jawab Pe­merintah dalam berbagai tindakan,” tan-

dasnya Untuk mengatasi hal ini, menurut Budi Yu­wono, ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan di perkotaan dilakukan dengan pola perusahaan seperti PDAM. Sementara di perdesaan dilakukan dengan mendorong melaksanakan program PAMSIMAS bagi desa yang tidak terlalu sulit mengatasi masalah sumber air minumnya. Pola pendekatan ini diharapkan dapat memicu perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAM­SIMAS bertujuan meningkatkan akses pe­la­­yanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin di perdesaan dan daerah pinggiran kota (peri urban), dengan membangun model penyediaan prasarana dan sa­rana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan yang mampu diadaptasi oleh masyarakat. “Program ini akan menjadi model untuk direplikasi, diperluas (scalling up), dan diarusutamakan (mainstreaming) oleh pemerintah daerah dan masyarakat pada desa-desa lainnya, dalam upaya mencapai target MDGs, yaitu meningkatkan akses aman air minum dari 47% pada tahun 2009 menjadi 68% pada tahun 2015,” tutur Budi Yuwono Pelaksanaan PAMSIMAS masih dirasakan banyak kendala, baik teknis maupun non teknis, baik di tingkat masyarakat maupun daerah. Budi Yuwono menuturkan, dalam upaya efektivitas pelaksanaan, diperlukan peran Bu-

pati/Walikota dan DPRD, untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada perbaikan kua­litas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. “Untuk itu, perlu adanya penguatan pemahaman atas konsep dan prinsip pelaksanaan PAMSIMAS,” tegasnya. Selain itu juga, terwujudnya peningkatan komitmen dan kesanggupan Pemerintah Ka­bupaten/ Kota untuk melakukan langkahlangkah persiapan penyusunan program PAM­­SIMAS TA 2012. Seperti seleksi desa sa­ saran, penyiapan alokasi anggaran Dana Dae­­­rah untuk Urusan Bersama (DDUB), Biaya Ope­rasional Proyek (BOP) untuk pelaksana PAMSIMAS tingkat Kabupaten/Kota, dan da­ na replikasi program. “Pertemuan ini selain mengevaluasi, juga untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap program PAMSIMAS,” pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua CPMU Program PAMSIMAS, Tanozisochi Lase, mengamini. Pro­gram PAMSIMAS yang telah dimulai sejak 2008 ini memerlukan peran pengambil kebijakan/pimpinan daerah. Terutama dalam hal kesanggupan untuk mengikuti pedoman pelaksanaan program, penyediaan dana pendamping dan operasional kegiatan, pembentukan organisasi pengendali program di tingkat Kabupaten/Kota, serta melaksanakan kewajiban replikasi dan perluasan pendekatan program PAMSIMAS, dalam Rencana Aksi Daerah yang menjamin adanya keberlanjutan program ini, oleh Pemerintah Kabupaten/ Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 19

INFOBARU 2

Anak-anak Desa Pondok Babaris Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan asyik mandi di rawa-rawa sekitar rumahnya.

Kota pelaksana program PAMSIMAS. Tanozisochi Lase juga mengungkapkan, diselenggarakannya Roadshow PAMSIMAS 2011 ini, adalah sebagai upaya memperkuat komitmen pimpinan daerah dalam pelaksa­ naan program tahun ini, dan komitmen untuk persiapan pelaksanaan tahun selanjutnya. Khususnya dalam hal penetapan desa, dana pendamping, dan kesiapan perangkat pelaksana program ditingkat daerah. Selain itu pula, untuk meningkatkan pe­ mahaman mengenai konsep dan prinsip pe­laksanaan PAMSIMAS kepada pimpinan dae­rah dan segenap unsur kelembagaan di daerah, roadshow ini adalah upaya efektivitas pelaksanaan, dan dapat dilaksanakannya proses pelaksanaan di tingkat masyarakat mau­pun kelembagaan di tingkat daerah. “Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, dan dalam rangka persiapan penyusunan program tahun berikutnya, maka dipandang perlu un­ tuk dilakukan peningkatan pemahaman me­­­ngenai konsep dan prinsip pelaksanaan PAMSIMAS kepada pimpinan daerah dan segenap unsur kelembagaan di daerah melalui kegiatan Roadshow Program PAMSIMAS,” papar pria yang akrab disapa Pak Anes ini. Program PAMSIMAS sejatinya dilaksana­ kan 110 kabupaten/kota di 15 provinsi ini telah menunjukkan sejumlah capaian pen­

20 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

ting sampai tahun 2011. Dari hasil pemantauan, terdapat 3.750 desa telah dijangkau oleh program PAMSIMAS sampai dengan akhir 2010. Sementara kabupaten/kota yang melaksanakan replikasi, telah mencapai 79 kab/ kota dengan total 170 desa replikasi. Pada akhir pelaksanaan program pada tahun 2012, jumlah desa replikasi diharapkan mencapai 507 desa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang telah mampu melaksanakan program PAMSIMAS mencapai 75% dari yang telah ditargetkan, dan 34% dari total desa replikasi. Mereka juga telah menunjukkan keberhasilannya dalam pelaksanaan program. Selain itu, bagi BPSPAMS (Badan Penge­ lola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sa­nitasi) yang memiliki kinerja baik, yaitu me­nerapkan tarif air minum yang sehat de­ngan pembukuan keuangan yang baik, serta menjalankan tata kelola organisasi se­ cara konsisten, akan dipertandingkan untuk mendapatkan dana Hibah Insentif Desa (HID). Tahun lalu, lanjut Pak Anes, HID telah diberikan kepada 30 desa terbaik, dan direncanakan pada tahun ini sebanyak 86 desa dengan predikat pengelolaan SPAM dan sanitasi terbaik. Capaian penting lainnya adalah pertambahan jumlah penduduk yang dapat me­ng­

akses sanitasi, yaitu sekitar 2,3 juta jiwa dan jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum, bertambah sekitar 4,2 juta jiwa. Sehingga di tahun 2011 sekarang dan 2012 yang akan datang akan menjadi tahun yang menentukan bagi keberhasilan program ini. Sejalan dengan pelaksanaan program air minum untuk rakyat sebagai bagian dari pro­gram cluster 4 yang dilaunching oleh Presiden, maka pada roadshow PAMSIMAS ta­hun ini, turut mengundang perwakilan pro­vinsi yang belum melaksanakan program PAMSIMAS, dalam rangka sosialisasi program, sekaligus penjaringan minat untuk mengikuti program PAMSIMAS pada tahun 2012, yang direncanakan akan diperluas (scaling up) kepada seluruh provinsi yang berminat mengikuti program PAMSIMAS. Untuk regional I (wilayah Sumatera) meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung. Regional II (wilayah Jawa dan Kalimantan) meliputi Provinsi Kalimantan Ti­mur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, sementara regional III (wilayah Sulawesi, Papua, NTT dan NTB) meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Bali. *) Central Management Advisory Consultant (CMAC) Program PAMSIMAS

Info Baru 3

INFOBARU 3

Menteri PU Djoko Kirmanto didampingi Pimpinan AusAID Indonesia Jacqui De Lacy, Walikota Palembang Eddy Santana, Ketua Perpamsi Syaiful, dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam penyerahan dan peresmian hibah air minum AusAID.

Program Hibah Air MInum

Oase Bagi Masyarakat Miskin

A

Air dari Musi maupun rawa itu biasanya didiamkan beberapa saat untuk me­ngen­ dapkan kotorannya sehingga lebih jernih saat digunakan. “Rasanya seperti asin dan asam. Sepet, tidak enak diminum. Sementara untuk memasang air ledeng biayanya mahal hingga 1,1 juta,” kata Rokiyah. Cerita lain dialami oleh Ngatemi (62), pen­ duduk di seberang pulau. Penduduk asal Malang ini bercerita, untuk memperoleh air minum ia harus menumpang ke tetangga untuk mengambil air dari sumur. “Untuk me­

Rokiyah (65), warga yang lahir dan tumbuh di Sungai Musi Palembang bercerita pada masa kecil dahulu. Dulu penduduk biasa menggunakan air rawa di sekitar rumah maupun Sungai Musi untuk keperluan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mandi hingga mencuci. Saat itu, air masih lebih bersih meskipun sering kali mengandung lumpur.

masak dan keperluan sehari-hari pasti butuh air, sedangkan penampung air di rumah tidak dapat menampung cukup banyak air, jadi setiap air yang kami tampung habis, kami harus mengambil air dari sumur,” katanya. Cerita-cerita itu kini tinggal kenangan. Pemerintah melalui program hibah air minum mampu mengurangi beban masyarakat mis­ kin ini dengan memberi sambungan dengan biaya murah bahkan gratis sehingga mereka dapat mengakses air minum yang sehat dan aman. Program tersebut merupakan

kerjasama an­tara Kementerian PU dengan Pemerintah Australia. Kerjasama melalui Pendatanganan prog­ ram hibah antara Pemerintah Indonesia dan Australia tahun lalu, secara berangsur-ang­ sur mulai menunjukkan hasilnya. Secara ber­ giliran peresmian program ini dilaksanakan di berbagai daerah seperti Malang dan Pa­ lembang. Untuk tahun 2011 ini, di Jawa Timur se­ ba­nyak 8700 sambungan rumah atau seki­tar 43.000 warga miskin yang tergolong Ma­sya­ Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 21

www.flickr.com

Pimpinan AusAID Indonesia Jacqui De Lacy didampingi Menteri PU Djoko Kirmanto membuka keran air di rumah salah seorang warga penerima hibah.

rakat Berpenghasilan Rendah (MBR) te­lah men­dapatkan bantuan ini. Terdapat em­pat kabupaten/Kota di Jawa Timur, yakni Kota Ma­lang, Kabupaten Sidoarjo, Jombang dan Bangkalan. Sementara Dua wilayah di Sumatera Se­ latan, Kota Palembang dan Kabupaten Mua­ ra Enim juga mendapat dana hibah ini. Se­ banyak 6000 sambungan rumah atau sekitar 30.000 warga miskin di 11 kecamatan di Kota Palembang dan 7 kecamatan di Kabupaten Muara Enim yang mendapatkan bantuan ini. Biaya pemasangan sambungan yang di­ ke­nakan bagi setiap MBR itu hanya antara Rp 300 ribu-Rp 500 ribu. Sebelum mendapat dana hibah, biayanya mencapai Rp 1,25 juta hingga Rp 3 juta. Selain itu, biaya Rp 500 ribu

22 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

itu bisa diangsur hingga 5 bulan. Untuk di Palembang, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto berkesempatan me­ res­mikan sekaligus mengunjungi lang­sung ke lokasi penerima bantuan. Dalam kun­ju­ ngan­nya Djoko Kirmanto didampingi oleh Pim­pinan AusAID Indonesia Jacqui De Lacy, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Walikota Palembang Eddy Santana Putra. Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Kar­ ya, Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, dan Direktur Utama PDAM Pa­ lembang. Menurut Djoko, program ini sangat mem­ bantu masyarakat miskin untuk meng­akses air minum. Biaya pemasangan jaringan yang biasanya Rp 1,1 juta per sambungan, dengan

adanya subsidi, maka masyarakat cukup mem­­­bayar Rp 300 ribu. “Dengan harga tersebut maka masyarakat miskin dapat menjangkaunya. Saya tadi juga menyempatkan untuk melihat langsung dan berdialog dengan warga ternyata air cukup bagus dan mengalir terus 24 jam,” kata Djoko Kirmanto waktu itu. Hal senada juga disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Menurut Budi, dengan harga sekitar Rp 2.500 untuk setiap kubiknya adalah sangat terjangkau dan mu­ rah untuk masyarakat. Ia juga melihat, pem­ bebanan biaya pemasangan sambungan Rp 300 ribu harus dilakukan agar masyarakat dapat ikut merasa tanggung jawab dan me­ miliki.

INFOBARU 3

Malang, Dirjen Cipta Karya bersama dengan Perwakilan Ausaid Benjamin Power meninjau ke lapangan

Selain itu Budi Yuwono juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dan PDAM se­ tempat dalam program hibah ini. Seperti kita ketahui, program ini menggunakan kon­sep output based aid, dimana infrastruktur di­bangun dahulu baru kemudian diganti me­­ lalui dana hibah. Untuk itu perlu adanya pe­­­­­ nyertaan modal dahulu dari pemerintah daerah. Oleh karenanya tanpa adanya komit­ men dari pe­merintah terkait maka tidak akan berhasil. Kota Palembang merupakan salah satu ko­ ta yang menunjukkan hal tersebut. Walikota Palembang Eddy Santana mengklaim saat ini cakupan pelayanan air minum di Kota Pa­ lem­bang telah mencapai 90%, hasil ini telah melebihi target MDGs 2015 untuk air minum

yaitu sebesar 80%. Meskipun demikian, ia ber­ janji tahun 2012 nanti, cakupan pelayanan dapat mencapai 100%. “Saya berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Untuk masyarakat Palembang yang belum menerima bantuan dapat bersabar. Pem­kot Palembang akan terus menaikkan anggaran di bidang sanitasi, air minum dan dan transportasi dari tahun ke tahun. Saya akan berjuang untuk hal tersebut,” katanya. Pimpinan AusAID Indonesia, Jacqui De Lacy, memastikan komitmen Australia un­ tuk membantu Indonesia meningkatkan ke­ butuhan infrastruktur dasar. Menurutnya, Pe­ merintah Australia baru saja meningkatkan ban­tuan pembangunan untuk Indonesia, di­­mana bantuan program pembangunan un­­­tuk Indonesia tahun anggaran 2011-12 di­ estimasikan mencapai Rp. 5,15 trilyun. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air ber­ sih dan sanitasi, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Untuk hibah air minum di Pa­lem­ bang ini Pemerintah Australia mem­be­ri­kan bantuan Rp. 22,7 milyar,” ujar De Lacy. IndII Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) atau Prakarsa Infrastruktur Indonesia adalah se­ buah proyek yang didanai oleh AusAID dan ber­tujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perbaikan dan kualitas kebijakan serta jum­lah investasi di bidang infrastruktur. IndII mem­ fokuskan kegiatannya pada 3 program utama

yaitu Water and Sanitation, Transport dan Policy and investment. Sementara, program hibah air minum adalah program utama dari program Water and Sanitation. Program hibah air minum dan sanitasi adalah sebuah program yang didanai Pe­ me­rintah Australia melalui Ausaid dan di­ implementasikan oleh Prakarsa IndII. Untuk persiapan dan pelaksanaan program ini Bap­ penas, bersama dengan Kementerian Pe­ kerjaan Umum dan Kementerian Keuangan mem­buat kebijakan-kebijakan terkait. Program ini berbasis hasil, dimana setelah baseline survey disetujui, pemerintah Kota/ Kabupaten melakukan penyertaan modal ke­ pada PDAM untuk memasang sambungan air minum bagi keluarga berpenghasilan ren­ dah. Sambungan rumah yang telah selesai dipasang dan berfungsi dengan baik maka akan dilakukan verifikasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. Dari hasil verifikasi tersebut Pemerintah Kota/ Ka­bupaten mengajukan permintaan pem­ ba­yaran dana hibah melalui Kementerian Ke­­uangan disertai persyaratan dokumen la­in­ nya. Dana hibah ini akan dibayarkan secara progresif apabila sambungan baru yang telah terpasang sudah diverifikasi dan berfungsi dengan baik. Ausaid menyediakan dana se­ besar AU$ 20 juta untuk program dalam pe­ riode 2010-2011 ini yang dikelola oleh IndII. Untuk 1.000 SR mendapatkan subsidi Rp 2 juta per SR dan lebih dari 1.000 SR menerima (dvt) subsidi Rp 3 juta per SR. Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 23

Info Baru 4

U

Untuk mengetahui hal-hal apa yang membuat pembentukan perda ini begitu lambat, serta kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya dalam mengatasinya. Berikut wawancara redaksi dengan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Seberapa pentingkah fungsi Perda Ba­ ngunan Gedung itu ? Seperti kita ketahui, letak geografi kita berada di pertemuan tiga lempeng Eu­ rasia, lempeng Australia dan lempeng Pa­­sifik yang juga mengakibatkan In­do­ nesia memiliki potensi terhadap ben­cana alam tektonik maupun vulkanik sehingga Indonesia terletak di Ring of Fire dunia. Banyak peristiwa bencana alam di In­ donesia seperti gempa bumi dan tsu­ nami akhir-akhir ini menimbulkan ke­ru­ gian korban jiwa maupun infra­struktur permukiman. Disisi lain masih banyak di­ temukan bangunan gedung di Indonesia yang kurang memuhi persyaratan teknis sehingga mengalami keruntuhan dan ke­ rusakan parah ketika terjadi gempa se­perti di Gempa Aceh, Jawa Barat dan Yogya.

24 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

Perda Bangunan Gedung

Mengapa Begitu Lambat ? Sudah hampir satu dekade sejak diluncurkan Undang-Undang Bangunan Gedung tahun 2002 lalu, baru 63 Kabupaten/Kota atau sekitar 13% daerah di Indonesia yang menindaklanjutinya menjadi Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung. Hal ini sangat ironis mengingat Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Pembentukan Perda Bangunan Gedung pun lantas penting sebagai instrument pengendali bangunan untuk meminimalisir kerusakan bangunan maupun gedung. Namun sampai sekarang, hanya beberapa daerah saja yang menindaklanjutinya.

Karena itu, demi segera mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, selaras de­ngan ling­­ ku­ng­an dan terjamin ke­an­ dalannya diperlukan ins­trumen pengendali ya­itu Perda Bangunan Ge­dung. Apa landasan kabu­ paten atau kota mem­ buat perda ba­ngu­ nan gedung? Selain UU Bangu­ nan Ge­dung No 28 Tahun 2002, Peraturan Peme­ rin­tah Nomor 36 Ta­hun 2005 tentang pe­ lak­sanaan UU ter­­sebut dan juga terdapat Per­­­­men­d agri. Sehingga dari sisi

INFOBARU 4 Perda bangunan gedung kepada wakil rakyat setempat. Untuk tingkat pemerintah pusat, upa­ya yang dilakukan Ditjen Cipta Karya seperti apa ? Di Pemerintah Pusat fungsi kita te­ tap pada pengaturan dan pem­ binaan kepada pemerintah da­­e­rah. Sa­lah satunya adalah me­ nga­dakan so­sia­li­sasi dan work­ shop dengan me­ng­undang pa­ ra stakeholder baik itu pemda, DPRD, akademisi, pa­kar dan juga best practice suatu daerah. Selain itu, kita juga me­lakukan pendampingan ke­pada dae­ rah dalam menyusun Per­da bangunan gedung.

pengaturan su­­­dah cukup se­benarnya bagi pemerintah daerah untuk me­­nerbitkan Perda. Lantas, mengapa perda ini begitu sulit diwujudkan daerah ? Masalahnya memang tidak sesederhana itu. Pertama, Perda bangunan gedung ini bagi sebagian daerah masih dianggap kurang penting sehingga banyak pe­mim­ pin daerah belum menjadikannya sebagai prioritas. Hal ini bisa juga karena kurang pahamnya daerah tersebut akan fungsi Perda Bangunan Gedung. Oleh karena itu, perwujudan perda bangunan gedung ini identik dengan kesiapan daerah itu sendiri, baik dari sisi sumber daya manusia, dana, maupun komitmen daerah. Kedua, berdasarkan sistem yang ada, pembentukan perda banguanan ge­dung ini membutuhkan persetujuan dari DPRD. Sehingga kadang pemerintahnya pun su­ dah siap tapi DPRD nya belum siap atau me­nganggapnya kurang penting. Dan ke­ ja­dian ini banyak terjadi di banyak dae­rah. Apa yang seharusnya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota kepada pa­

ra anggota DPRD ? Itulah tantangan dari pemda sekarang ini. Di era reformasi ini, Pemda dituntut un­tuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan tidak pernah lelah untuk men­jelaskan hal tersebut kepada DPRD se­tempat. Fungsi komunikasi ataupun me­lobi bahkan sampai tingkat personal mutlak dimiliki oleh para pemda sekarang ini. Se­hingga DPRD me­ ngerti dan paham akan pen­tingnya Perda Bangunan Gedung ini. Jadi, apakah DPRD yang sebenarnya meng­ hambat terbentuknya Perda ini ? Kita jangan saling menyalahkan. Era re­for­ ma­si sekarang berbeda dengan era or­de ba­­ru dahulu. Di era multi partai dan de­ mok­rasi yang kita pilih sebagai sistem di In­ donesia, semuanya memiliki hak pendapat dan itu harus diakomodir semuanya. Hal itu merupakan proses panjang dari sebuah sis­ tem demokrasi. Bagaimanan pun juga DPRD merupakan representasi dari para rakyat atau wakil rak­ yat. Sehingga mereka adalah representasi da­­ri rakyat Indonesia. Sehingga kita sebagai apa­­rat pemerintah jangan pernah lelah untuk mensosialisasikan dan juga melobi masalah

Banyak orang menganggap bangunan gedung terkait dengan IMB, apa kai­ tannya dengan Perda BG ? Sebenarnya sebagian besar Pemda me­ miliki Perda Bangunan Gedung, dan Perda ini termasuk yang paling tua. Tapi bia­ sanya perda yang dimiliki da­e­rah ini ha­nya menyangkut perdanya Izin Mendirikan Ba­­ngunan (IMB). Padahal sub­stansi dari Per­da BG tidak hanya itu saja, IMB hanya­ lah bagian kecil dari Perda BG. Contohnya, ba­ngunan yang tidak tertib di bantaran su­ngai itu nantinya akan diatur dalam Per­da BG. Hal itu lah yang tidak ada da­ lam IMB, IMB hanya masalah peraturan administrative sa­ja. Apa ada target dalam pembentukan Per­ da Bangunan Gedung ini ? Sebagaimana diamanatkan dalam rencana strategis (agenda) penyelenggaraan ba­ ngunan gedung pada tahun 2010 yang lalu, seluruh seluruh kota metro­politan sudah harus mempunyai dan memberlakukan Perda BG. Diharap­kan pada tahun 2020 seluruh ka­bupaten/kota di Indonesia juga sudah memberlakukan Perda BG. Kita selalu be­rupaya terus-menerus men­ dorong pe­me­rintah kabupaten/kota untuk segera me­wujudkan Perda BG. Optimis Pak, 2020 dapat terwujud ? Kita sebagai aparat pemerintah harus se­ lalu optimis. Dan satu lagi jangan pernah (dvt) mengeluh.

Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 25

Gema PNPM 1 26 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

Ketika Desaku Tercinta Sudah ODF Dwiatma Singgih Raharja*) Kebiasaan “plunglap” di blumbang (sungai) atau “merkong” (pamer bokong) kini sudah tidak lagi dijumpai di Desa Karang Tengah, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi, dan kebutuhan higienis lainnya, diharapkan tak terluang dengan hadirnya Program PAMSIMAS.

P

Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang higienis dan sanitasi dengan menetapkan Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Kemudian kegiatan Deklarasi Desa ODF ter­ sebut secara nasional telah dilaksanakan di berbagai provinsi, diantaranya di Provinsi Ban­ ten, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun di Provinsi Jawa Tengah pertama kali dilaksanakan oleh Kabupaten Grobogan pada 2008, dengan mendeklarasikan satu desa, dan pada 2009 untuk Kabupaten Kebumen melaksanakan Deklarasi ODF untuk yang kedua kali. Pada Februari 2011 lalu mendeklarasikan 10 desa, dan pada Maret

2011, kembali mendeklarasikan satu desa ya­itu Desa Karangtengah, Kecamatan Ka­ ranggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Te­ ngah sebagai Desa ODF yang ke- 19. Desa Karangtengah adalah salah satu dari 460 desa dan kelurahan di Kabupaten Ke­ bumen yang sudah ODF. Menariknya, desa ini merupakan desa yang cukup terpencil yang berada di pelosok. Secara topografis merupakan daerah perbukitan dengan kondisi tanah berwarna coklat/abu-abu, dengan se­ bagian besar wilayah desa berupa hutan pi­ nus dan tanaman keras lainnya. Desa yang berpenduduk berjumlah 1.116 jiwa ini, setiap tahun biasanya mulai kekeringan air bersih jika

GEMAPNPM 1 tidak hujan selama 3 bulan. Melihat keadaan tersebut, maka selalu minta droping air bersih dengan truk tanki ke pemerintah daerah/ kabupaten. Namun, meski merupakan daerah terpencil, desa ini ternyata berhasil ODF dan mengubah perilaku masyarakat menjadi berperilaku hi­ dup sehat dan bersih. Deklarasi dan serah terima pekerjaan Program PAMSIMAS TA 2010 di Desa Karang Tengah yang dilaksanakan Maret 2011 lalu, berlangsung cukup meriah. Dihadiri oleh KA Satker, Slamet Mus­tol­ khah, ST, MT, Ketua DPMU, Agus Hanafi, S. ST, MT, Tim Dinkes Kab Kebumen, Drs. Pujiono, Camat, Drs. Agus Susanto, dan MUSPIKA Karanggayam, Kepala dan Tim UPTD Pus­ kesmas/Sanitarian Karanggayam, Agus Kun­ toro, S.KM, Budi Handoyo, Lenny Taurusia, beberapa kepala desa di wilayah Kecamatan Karanggayam, Jajaran Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa, Karangtengah, Kepala Sekolah (SD) Karangtengah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Karangtengah. Sekjen Dinkes, Pujiono mengatakan, ma­ salah air minum yang sehat ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena hasil studi Indonesia Sanitation, sektor-sektor non program tahun 2006 menunjukan bahwa 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun, dan tempat terbuka. Dengan sudah ODF-nya desa ini, lanjut Pujiono, yang namanya “plunglap” di blum­ bang/di sungai atau “merkong” (pamer bokong) sudah tidak layak lagi sekarang. Karena itu Pujiono berpesan, apa yang te­lah dibangun, agar dirawat bersama-sama. Apalagi dana yang dikucurkan ke De­sa Ka­rangtengah dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah cukup besar, total ke­se­luruhan Rp 275 juta. “Jika semuanya dirawat dan dikelola de­ ngan baik, tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan bantuan program lainnya. Un­ tuk itu mari bersama-sama berusaha dan berdoa semoga nanti program-program yang lain bisa mengalir ke Desa Karangtengah,” pungkas Pujiono. Tidak hanya ODF saja yang disinggung Pujiono saat memberikan sambutan da­lam acara deklarasi dan serah terima itu. Me­nu­ rutnya, kebiasaan Cuci Tangan Pa­kai Sabun (CTPS) setelah beraktifitas atau sebelum men­jamah makanan pun, harus dibiasakan sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena itu diharapkan, bagi yang sudah mampu, menyediakan wastafel dengan

Pembangunan Sarana Air Minum dan Sa­rana Sanitasi Sekolah yang telah diman­faatkan oleh masyarakat (204 KK) dan di­ serahterima­kan itu, menurut Ketua Sat­lak PAMSIMAS, Suryo Negoro, mewakili ko­ordinator LKM Ke­dung Pane, antara lain, 6 unit Sumur Bor, 6 unit Bak Penampung/Reservoir, 6 unit Pompa, 6 unit Rumah Pompa, 6 unit Power/Listrik, 12 unit HU, dan 1 (satu) paket Perpipaan (496 meter Pipa Transmisi dan 2.499 meter Pipa Distribusi).

harga yang tidak perlu harus mahal, sehingga kesehatan tetap terjaga sedini mung­kin. “Besar harapan dengan telah men­da­pat­ kan Sertifikat Desa ODF, maka masyarakat dan pemerintah, desa tetap mampu untuk mempertahankan perilaku buang air besar dengan tepat dan benar untuk menuju Desa Karangtengah yang sehat,” tuturnya. Kebutuhan air minum sebenarnya adalah tanggungjawab pemerintah daerah, diamini oleh Slamet Mustolkhah selaku KA Satker PAMSIMAS Kab. Kebumen. Tetapi karena ang­­garan dari pemerintah terbatas, akhirnya men­jadi tanggungjawab kita bersama. Dan hal ini telah diwujudkan dalam program PAMSIMAS, meski kebutuhan air minum di Kec. Karanggayam ini belum terpenuhi se­ cara merata, namun paling tidak sudah me­

ngurangi beban warga terhadap air mi­num. “Terimakasih kepada semua unsur, para tokoh masyarakat yg telah membantu ter­ selesainya dan terwujudnya program PAM­ SIMAS ini. Harapan kami dengan telah se­ lesainya program PAMSIMAS ini, nanti se­gera melalui LKM dilimpahkan kepada BPS/UPS yang bersama KPS-nya, memanfaatkan dan memelihara sarana yang terbangun de­ngan baik,” ungkapnya. Hal yang sama juga diutarakan Camat Karanggayam, Agus Susanto, setelah sarana terbangun, dapat dikelola dengan baik se­ hingga tetap bisa mencukupi kebutuhan ma­ syarakat, terutama air bersih baik di musim kemarau maupun penghujan. “Tidak ada lagi keluhan dari masyarakat dan minta dropping air lagi, karena sudah ada Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 27

GEMAPNPM 1 Keberhasilan Desa Karangtengah sebagai desa yang sudah ODF disambut sangat an­tusias oleh warga desa.

program PAMSIMAS,” tandas Agus. Agus juga berharap, dengan dibangunnya sarana dan fasilitas dari program PAMSIMAS, pola perilaku masyarakat juga turut berubah, apalagi terkait erat dengan BAB yang sudah pada tempatnya yang sehat meski dibuat sederhana. “Makanya dengan sudah adanya PAM­SI­ MAS, kini sudah ada air bersih, juga jam­ban sederhana. Karena itu betul-betulah dirawat dan punya rasa memiliki yang besar, sehingga akan terus berkelanjutan, ” ujarnya. Keberhasilan Desa Karangtengah sebagai desa yang sudah ODF disambut sangat an­ tusias oleh warga desa. Pujo Diono, Sek­retaris Desa yang mewakili Pak Kades me­ngingatkan, untuk memanfaatkan dan di­kelola dengan baik sarana air minum yang terbangun ini sesuai kebutuhan. Begitu juga dengan sarana sanitasi yang terbangun. Taswan, salah satu wakil masyarakat di De­sa Karangtengah mengatakan, bantuan pro­gram PAMSIMAS di Desa Karangtengah ini, merupakan bantuan program yang tepat sasaran. Sebab, tadinya, warga hanya me­ ngandalkan air sumur dari sumur gali tapi pada waktu musim kemarau 70% nya me­ ngalami kekeringan, sehingga setiap mu­sim kemarau sebagian warga dapat ban­tuan air dari pemerintah daerah. “Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya bantuan Program PAMSIMAS, kami berharap akses pelayanan air minum dan sa­ nitasi dapat ditingkatkan, kemudian ter­cip­ tanya perilaku hidup bersih dan sehat, serta tersedianya sarana dan prasarana air minum yang memadai,” katanya. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sa­ rana Sanitasi Sekolah yang telah diman­faatkan oleh masyarakat (204 KK) dan di­serahterima­ kan itu, menurut Ketua Sat­lak PAMSIMAS, Suryo Negoro, mewakili ko­ordinator LKM Ke­ dung Pane, antara lain, 6 unit Sumur Bor, 6 unit Bak Penampung/Reservoir, 6 unit Pompa, 6 unit Rumah Pompa, 6 unit Power/Listrik, 12 unit HU, dan 1 (satu) paket Perpipaan (496 meter Pipa Transmisi dan 2.499 meter Pipa Distribusi). Sementara sarana sanitasi sekolah yang terbangun, satu unit Toren/Hidran, 6 unit Tem­ pat Cuci Tangan, 2 unit MCK, 1 unit Septic Tank, 1 unit Pompa, dan satu paket Perpipaan (77 meter). *) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

28 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

Gema PNPM 2

GEMAPNPM 2

Mengharap Air dari Atas Rawa Rita Hendriawati*) Di Desa Pondok Babaris Kabupaten Hulu Sungai Utara– Provinsi Kalimantan Selatan, semua kegiatan berlangsung di atas rawa, karena seluruh pemukiman desa ini berdiri di atas rawa. Ada 175 Kepala Keluarga dengan 750 Jiwa yang mendiami desa ini, yang terbagi dalam 4 RT.

M

Mata pencarian utamanya adalah berternak itik dan mencari ikan. Ketika musim kemarau datang dan saat rawa menyusut, di saat itulah mereka bercocok tanam terutama padi dan sayur-sayuran. Setiap peternak rata-rata memiliki 200-500 ekor itik petelur. Masa itik/bebek memproduksi telur paling efektif berkisar satu tahun, setelah itu biasanya sang itik yang lama akan berakhir di Rumah Makan Itik tanpa tulang yang banyak terdapat di sepanjang jalan utama Kota Am­ untai. Itik yang sudah tua itu akan berganti dengan itik baru yang masih produktif. Untuk mencukupi kebutuhan mendasar se­ perti air, warga Babaris perlu perhatian ekstra dari pemerintah. Air memang banyak, bahkan ada dimana-mana, tapi untuk air bersih cukup Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 29

GEMAPNPM

Masyarakat Desa Pondok Babaris hidup di atas rawa dan mengalami krisis air bersih dan saat ini sudah dipenuhi program PAMSIMAS.

sulit karena air rawa yang ada tidak layak untuk di konsumsi, kadar keasamannya tinggi dan warnanya tidak jernih. Kondisinya akan semakin buruk pada saat musim kemarau, apalagi hal ini makin diperparah oleh perilaku masyarakat yang sudah turun temurun de­ ngan melakukan kegiatan rumah tangga di rawa, dari mulai mandi, mencuci bahkan buang air besar sembarangan (BABS), kotoran ternak dan lainnya. Berbicara tentang toilet yang memenuhi standar kesehatan, pada awalnya cuma ada 1 di tempat ini, milik bapak kepala desa. Tapi sejak pemicuan CLTS (Community Led Total Sanitation) saat ini terbangun 6 toilet baru hasil kesadaran dan swadaya dari masyarakat sendiri. Masih sangat jauh dari jumlah per­ban­ dingan jiwa, untuk itu maka pendampingan dari fasilitator dan DMAC Program Pe­nye­

30 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

dia­an Air Minum dan Sanitasi Berbasis Ma­ syarakat (PAMSIMAS) harus terus ada dan ber­kesinambungan, juga peran dari masingmasing Natural Leader yang sudah terbentuk. Ke depannya diharapkan jumlah toilet akan semakin banyak seiring tumbuhnya kesadaran dari masyarakat dengan adanya pelatihan dan promosi kesehatan yang sudah dilakukan. Untuk membangun toilet yang memenuhi syarat kesehatan di kondisi desa seperti ini memang cukup mahal, bisa mencapai hingga Rp 2,5 juta. Nilai yang mahal dan tentu memberatkan untuk sebagian besar masya­ rakat Pondok Babaris yang masih masuk ka­ tegori miskin. Dengan PAMSIMAS tahun 2009, desa ini membangun 32 pompa tangan untuk men­ cukupi kebutuhan seluruh warga yang ada. Masing-masing pompa melayani 5 – 6 KK, sehingga keperluan seluruh air bersih warga

Desa Pondok Babaris, terpenuhi dari sumur pompa bor yang sudah di bangun. Desa Pondok Babaris adalah desa unik yang cantik, dengan kehidupan eksotis dari masyarakat yang hidup di dalamnya. Cua­ca­ nya pun ikutan unik karena bila pagi hari kita langsung berjumpa suasana dingin meng­ gigil dengan kabut menyelimuti seluruh de­­sa. Beranjak siang hari, teriknya mentari me­nyengat seakan menembus kulit kita. Me­ masuki sore menjelang malam, langitpun ter­­lihat cantik dengan semburat lembayung ber­warna jingga mengiringi terbenamnya ma­tahari. Hingga malam pun tiba dengan taburan bintang-bintang di langit. *) Central Management Advisory Consultant (CMAC), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

LENSACK

Lensa CK

Pura Taman Ayun

Kabupaten Badung, Bali

SENSE OF ART

KESUNGGUHAN HATI

TUJUH

KESUNYIAN DI BALIK TEMBOK

SUCI

KESEIMBANGAN

Hasil karya peserta workshop fotografi dan viedografi bidang Cipta Karya di Bali, Mei 2011. Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 31

Lensa CK

LENSACK

IPST Sarbagita, Bali

WELCOME TO SARBAGITA

FINAL DESTINATION

RUNNING OUT

LOADING PLEASE

THE CIRCLE

DESTINY IS A CHOICE

PROCESSING Hasil karya peserta workshop fotografi dan videografi bidang Cipta Karya di Bali, Mei 2011.

32 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

Resensi

RESENSI

Toponim KOTAGEDE

(Asal Muasal Nama Tempat)

Penerbit : Rekompak, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Java Recostruction Fund (JRF), Forum Joglo (Forum Musyawarah Bersama Sahabat Pusaka Kotagede) Cetakan Pertama : April 2011 ISBN 978-602-98884-0-9

S

Sebagai bentuk publikasi dalam rangka Pelestarian Kawasan Pusaka (heritage) dari Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Ber­basis Komunitas (REKOMPAK) pascagempa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah tahun 2006. Ditjen Cipta Karya menerbitkan buku dengan judul Toponim Kotagede. Toponim dalam hal ini memiliki arti asal-usul Kotagede. Buku ini becerita tentang berbagai kawasan di kota gedhe seperti Winong, Ngelo, Soka dan lain sebagainya. Terdapat puluhan kawasan atau kampung yang berada di Kotagede ini dengan segala keunikan masing-masing. Kampung Belehan misalnya, kampung yang berada di 850 meter di barat laut Pasar Kotagede ini dulunya sering digunakan untuk penyembelihan sapi. Bagi anak-anak yang tinggal di sekitar Belehan, aksi penjagal menyembelih sapi itu menjadi tontonan menarik. Maka dari itu kampung ini dinamakan Belehan. Ada lagi Kampung Pandean. Padean berasal dari kata pande atau pandai besi pembuat alat-alat dari besi. Akhiran “an” pada kata Pandean adalah menunjukkan suatu tempat dimana dan profesi tersebut berlangsung. Sehingga dinamakan Pandean karena dahulu kampung tersebut merupkan tempat pandai besi dan tempat berlangsungnya pembuatan alat-alat dari besi. Hal-hal unik seperti Makam Nyai Melati sebagai abdi dalem di Keraton Mataram Kotagede, Mitos tumpes kelor atau malapetaka ke­

matian, kerajinan perak di Kampung Keboan yang pernah dikunjungi PM Singapura Lee Kuan Yeuw, kisah Nyai Brintik membawa beduk sampai dengan beragam makanan kuliner dapat kita jumpai dalam buku ini. Selain Kotagede, buku ini juga menguak toponim di luar Kotagede. Kampung Karangturi, Mrican, Jagaragan dan sebagainya juga me­ nyimpan cerita unik dan menarik. Kampung Karang Turi misalnya menyimpan cerita tentang Sunan Kalijaga dan Raja Panembahan Senapati yang bijaksana. Penerbitan Buku Toponim ini merupakan salah satu upaya untuk memahami jejak sejarah masa lampau, menelusuri identitas, menggali karakter fisik, sosial dan budaya Kotagede. Upaya ini akan bermanfaat dalam mendukung pelestarian kawasan pusaka yang sekaligus akan mendorong pengembangan potensi wisata dan selanjutnya dapat menggerakkan perekonomian komunitas setempat. Penelusuran jejak sejarah masa lampau tentang keberadaan sebuah kota akan mengantarkan kita pada pamahaman filosofi kota yang dicanangkan oleh para pendirinya. Setelah membaca buku ini kita pasti ingin mengunjungi Kotagede untuk melihat kembali asalusul Kotagede dan membandingkannya dengan kondisi sekarang. Dalam buku ini juga dilengkapi dengan peta wilyah, sehingga dapat kita jadikan patokan ketika mengunjungi Kotagede. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi pada upaya Pelestarian Kawasan Pusaka Kotagede yang mempunyai yang mempunyai potensi luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup komunitas setempat di masa kini dan mendatang. (dvt) Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

 33

Seputar Kita

SEPUTARKITA PU dan MP3I Tanda Tangani MOU Perumahan dan Permukiman

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I) melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di bidang pengembangan perumahan dan permukiman. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PU Djoko Kirmanto dan Ketua MP3I Aca Sugandhy di sela-sela pembukaan Munas II MP3I di Bandung, Jumat (6/5). Diharapkan, dengan penandatanganan MoU tersebut, akan tercapai kerja sama dan muncul terobosan-terobosan dalam menyelesaikan masa­ lah permukiman dan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

2012, Anggaran Cipta Karya Terkoreksi Menjadi Rp 12 Triliun Anggaran Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2012 turun dari Rp 16,6 triliun hasil konsultasi regional (konreg) Kementerian PU menjadi Rp 12 triliun sesuai dengan pagu indikatif Surat Edaran Bersama (SEB) dan juga hasil dari trilateral meeting antara Menteri Keuangan, Bappenas dan juga Kementerian PU. Direktur Bina Program Antonius Budiono mengatakan, dengan turunnya anggaran tersebut, maka perlu adanya refocusing program dan penetapan program-program prioritas terutama untuk program pro rakyat di tahun 2012. “Anggaran kita harus diprioritaskan benar-benar untuk masyarakat miskin,” kata Antonius Budiono saat membuka acara Sinkronisasi Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya Tahun 2012 Gelombang I di Jakarta Rabu. (dvt)

34 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun IX/Mei 2011

Djoko mengatakan pemerintah akan mendorong pembangunan perumahan dan permukiman di Jawa Barat (Jabar). Sebab, Jabar merupakan daerah dengan backlog (kekurangan) perumahan terbesar di Indonesia. “Oleh sebab itu, peran MP3I ini sangat penting karena kita tidak bisa mendorong masyarakat melalui pemerintah saja,” katanya. (dvt)

Ditjen Cipta Kaya Gelar Workshop Public Relations Untuk memberikan pemahaman tentang advokasi melalui media elektronik dan mengembangkan keterampilan memanfaatkan fa­si­ litas internet dalam melakukan komunikasi publik, Direktoral Jenderal Cipta Karya mengadakan Workshop Cyber Public Relations di Mataram akhir Mei lalu. Acara yang dibuka oleh Kepala Dinas Propinsi NTB ini diikuti oleh para satker- satker di lingkungan Ditjen Cipta, baik pusat maupun dareh. Dalam acara ini, Ditjen Cipta Karya bekerjasama dengan Tantowi Yahya Public Speaking School (TYPSS) selaku pemberi materi. Dalam sambutannya, mewakili Dir. Bina Program, Kepala Dinas Provinsi NTB Dwi Sugianto mengatakan, semakin berkembangnya media komunikasi publik di lingkungan pemerintah baik Kementerian, BUMN maupun instansi lain, maka peningkatan kualitas pelaku ko­ munikasi tersebut menjadi sebuah keharusan. (dvt)

Dengan Semangat Hari Kebangkitan Nasional Ke-103 Tahun 2011, Kita Wujudk an Kebangsaan Yang Berk ar akter, Bersatu, dan Berdaya Saing Menuju Masyar ak at Yang Sejahter a