ARAH DAN KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI, RAWA, TAMBAK, AIR BAKU DAN AIR TANAH TAHUN 2015‐2019 JAKARTA, 22 Mei 2013
DIREKTUR IRIGASI DAN RAWA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
TARGET‐TARGET STRATEGIS NASIONAL
IRIGASI, RAWA & JIAT Dukungan terhadap Program ketahanan pangan nasional dan pencapaian target surplus 10 juta ton beras pertahun pada akhir tahun 2014 Bekerjasama dengan Kementerian Pertanian
AIR BAKU
TAMBAK
Dukungan terhadap pencapaian target MDGs pada akhir tahun 2015
Dukungan terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya dan program swasembada garam nasional
Goal 7 Target 10 ‐ “Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation”
Bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
GAMBARAN UMUM AREAL SAWAH DI INDONESIA SAWAH TADAH HUJAN, IRIGASI DESA, DAN LAHAN KERING LUAS : 1.47 JUTA HA (16%) KONTRIBUSI : 9.69 % PRODUKSI PADI NASIONAL IP RATA2 : 1,0 PROVITAS : 3.5 TON/HA
TOTAL AREAL SAWAH 9,45 JUTA HA (BPS,2010)
IRIGASI AIR TANAH LUAS : 0.092 JUTA HA (1%) KONTRIBUSI : 1.03 % PRODUKSI PADI NASIONAL IP RATA2 : 1,4 PROVITAS : 5.16 TON/HA
KONTRIBUSI 4.63 % PRODUKSI PADI NASIONAL
RAWA LEBAK LUAS : 0.172 JUTA HA (2%) IP RATA2 : 1,2 PROVITAS : 3.5 TON/HA RAWA PASANG SURUT LUAS : 0.489 JUTA HA (5%) IP RATA2 : 1,3 PROVITAS : 5.16 TON/HA
IRIGASI AIR PERMUKAAN LUAS : 7.23 JUTA HA (76%) PROVITAS : 5.16 TON/HA KONTRIBUSI 84.65 % PRODUKSI PADI NASIONAL
IRIGASI WADUK LUAS : 0.799 JT HA (8.5%) IP RATA2 : 2.3 IRIGASI NON‐WADUK LUAS : 6.431 JT HA (68%) IP RATA2 : 1.4
GAMBARAN UMUM PRODUKSI PADI NASIONAL PADA AWAL TAHUN 2010 NO 1
SAWAH
LUAS AREAL (ha)
RATA‐RATA RATA‐RATA PROVITAS IP (ton/ha)
PRODUKSI (ton)
IRIGASI: A. Irigasi Waduk B. Irigasi Non Waduk
799,000
2.30
5.16
9,482,532.00
6,431,000
1.40
5.16
46,457,544.00
2
Rawa Lebak
171,900
1.20
3.50
721,980.00
3
Rawa Pasang Surut
488,900
1.30
5.16
3,279,541.20
4
Irigasi Air Tanah
92,000
1.40
5.16
664,608.00
5
Lain‐lain
1,470,000
1.00
3.50
5,145,000.00 Total
65,751,205.20
Catatan: • Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan data IP (rata‐rata) nasional dan produktifitas (rata‐rata) nasional, diketahui nilai produksi padi nasional sebesar 65.751 juta ton. Angka tersebut mendekati gambaran pada ARAM III Tahun 2010 sebesar 65.980 juta ton. • Angka perkiraan produksi tersebut dihitung pada asumsi bahwa sebagian besar infrastruktur irigasi, rawa, dan air tanah berada dalam kondisi rusak (berdasarkan Audit Teknis SDA, 2010 dan hasil inventarisasi Direktorat Irigasi, 2010).
PROGNOSA PERHITUNGAN PRODUKSI PADI NASIONAL PADA AKHIR TAHUN 2014 (1) RUMUS DASAR PRODUKSI AWAL
PRODUKSI SETELAH KEGIATAN REHABILITASI
PENINGKATAN PRODUKSI AKIBAT REHABILITASI
P1 = L x (IP+ΔIP) x (P+ΔP)
ΔProd = L.IP.ΔP + L.ΔIP.P + L.ΔIP.ΔP
P1 = (L.IP + L.ΔIP) x (P+ΔP)
ΔProd = L.IP.ΔP + L.ΔIP.P + L.ΔIP.ΔP
P1 = L.IP.P + L.IP.ΔP + L.ΔIP.P + L.ΔIP.ΔP
ΔProd = L x (IP.ΔP + ΔIP.P + ΔIP.ΔP)
Po = L x IP x P PROGNOSA SASARAN PRODUKSI PADI NASIONAL (ROADMAP)1
REALISASI PRODUKSI PADI NASIONAL (DATA BPS)
1
2
Sebelum 2010
‐
TAHUN
IP x Δ. Provitas
Δ.IP x Δ.Provitas
Total
ESTIMASI PRODUKSI PADI NASIONAL (DIHITUNG)3 12
TAMBAHAN PRODUKSI2
PROGRAM REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Pusat
Kab.
Prov.
Total
Provitas x Δ.IP
3
4
5
6
7=4+5+6
8=7*(5.3*0.3)
9=7*(1.76*0.2)
10=7*(0.3*0.2)
11=8+9+10
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
SELISIH4
13 = 2 ‐ 12
65,751,205
‐
2010
66,469,394
66,469,394
293,045
101,550
43,500
438,095
696,571
154,209
26,286
877,066
66,628,271
‐
2011
65,740,946
65,756,904
284,137
137,700
58,950
480,787
764,451
169,237
28,847
962,536
67,590,807
‐
2012
67,824,692
69,045,141
589,443
140,400
60,600
790,443
1,256,804
278,236
47,427 1,582,467
69,173,274
‐
2013
72,063,735
‐
236,136
153,360
62,640
452,136
718,896
159,152
27,128
905,176
70,078,450
1,985,285
2014
76,567,719
‐
1,589,000
2,526,510
559,328
95,340 3,181,178
73,259,628
3,308,091
‐
‐
‐
Catatan : 1) Berdasarkan Roadmap Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton tahun 2014 (Kementan). 2) IP rata‐rata Nasional diambil 1.76 (Kementan), peningkatan IP dari kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi diambil 0.3 (Kementan). Produktivitas rata‐rata Nasional diambil 5.3 ton/ha (Kementan), peningkatan produktivitas dari kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi diambil 0.2 ton/ha (Kementan). 3) Hasil perhitungan. 4) Kekurangan produksi padi nasional (hasil perhitungan) terhadap sasaran produksi padi berdasarkan Roadmap.
PROGNOSA PERHITUNGAN PRODUKSI PADI NASIONAL PADA AKHIR TAHUN 2014 (2) POIN PENTING • Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2011 seharusnya terdapat peningkatan produksi padi nasional sebesar 962 ribu ton dari tahun sebelumnya, yaitu dari 66,5 juta ton di tahun 2010 menjadi 67,5 juta ton di tahun 2011. Akan tetapi realisasi produksi dari BPS 2011 (ATAP) menunjukkan fenomena sebaliknya, yaitu terjadi penurunan produksi padi dari 66,5 juta ton di tahun 2010 menjadi 65,7 juta ton di tahun 2011. • Dari pemantauan BMG diketahui bahwa fenomena tersebut terjadi akibat iklim ekstrem yang menyebabkan kekeringan panjang di tahun 2011. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa produksi padi nasional bukan hanya dipengaruhi oleh keandalan prasarana irigasi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh keandalan air irigasi, disamping faktor2 pendukung lainnya. • Catatan penting lainnya adalah, walaupun seluruh daerah irigasi (baik kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten) yang mengalami kerusakan telah selesai direhabilitasi di tahun 2014, Indonesia masih memiliki defisit sebesar 3,3 juta ton terhadap sasaran produksi padi nasional berdasarkan Roadmap. Sehingga perlu dipikirkan upaya‐upaya lain dalam rangka pencapaian surplus 10 juta ton beras di tahun 2014 tersebut.
PROGRAM JANGKA PENDEK 1) Melaksanakan pembangunan tampungan – tampungan air skala kecil, seperti embung, lumbung‐lumbung air, dan long storage, yang dilengkapi dengan pompa untuk irigasi. 2) Melaksanakan konsep re‐use dengan cara membangun tabat pada saluran‐saluran drainase, yang dilengkapi dengan pompa untuk irigasi. 3) Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan lahan rawa, khususnya pada daerah‐ daerah dengan produktifitas tinggi 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait: Melaksanakan pencetakan sawah, tersier, dan jaringan tingkat usaha tani (JITUT) Melaksanakan pendampingan kepada petani, khususnya pada provinsi‐provinsi dengan IP dibawah 1.0 (BPS,2010)
Melaksanakan program‐program intensifikasi pertanian lainnya (SRI, JIDES, dll).
SENSITIVITY ANALYSIS PERHITUNGAN PRODUKSI PADI NASIONAL 2014 Tambahan Tambahan Tambahan Tambahan Tambahan Total Tambahan Produksi 2010 Produksi 2011 Produksi 2012 Produksi 2013 Produksi 2014 Produksi (per 1.000 Ha) (per 1.000 Ha) (per 1.000 Ha) (per 1.000 Ha) (per 1.000 Ha) (per 1.000 Ha)
Kekurangan Produksi 2014 (per 1.000 Ha)
No.
ΔIP
ΔP (ton/ha)
1
5%
0.05
155.743
170.920
281.002
160.734
564.890
1,333.289
9,508.798
…
30%
0.63
1,266.475
1,389.892
2,285.066
1,307.065
4,593.589
10,842.087
0.000
…
35%
0.49
1,266.475
1,389.892
2,285.066
1,307.065
4,593.589
10,842.087
0.000
…
40%
0.36
1,266.475
1,389.892
2,285.066
1,307.065
4,593.589
10,842.087
0.000
…
45%
0.23
1,266.475
1,389.892
2,285.066
1,307.065
4,593.589
10,842.087
0.000
…
50%
0.50
1,655,999.100
1,817,374.860
2,987,874.540
1,709,074.080
6,006,420.000
14,176,742.580 (3,334,655.580)
CATATAN : • Dalam rangka menghitung kontribusi rehabilitasi jaringan irigasi terhadap produksi padi nasional 2014, dilakukan sensitivity analysis pada incremental production factor (IP.ΔP + ΔIP.P + ΔIP.ΔP) dengan kombinasi ΔIP antara 5% ‐ 50% dan ΔP antara 0.05 ton/ha – 0.50 ton/ha; • IP rata‐rata nasional diambil 1.76 (Kementan) dan produktivitas rata‐rata nasional diambil 5.3 ton/ha • Dari sensitivity analisis tersebut, didapatkan 4 kombinasi ΔIP dan ΔP yang dapat menghasilkan produksi padi nasional sesuai sasaran produksi padi berdasarkan roadmap. Yaitu: ( 30% dan 0.63| 35% dan 0.49| 40% dan 0.36| serta 45% dan 0.23) dengan nilai incremental production factor yang sama (2.889)
REVIEW TERHADAP 8 PERSYARATAN IRIGASI BARU NO.
PENANGGUNG JAWAB
8 PERSYARATAN IRIGASI BARU
1
AIR CUKUP DAN MEMENUHI SYARAT KUALITAS DAN KUANTITAS.
2
LAHAN/TANAH:
SEMULA
MENJADI
1
PU
PU (SDA)
A. KESESUAIAN UNTUK PERTANIAN BERIRIGASI.
2
PU
KEMENTAN
B. PEMILIKAN DAN STATUS TANAH JELAS, TIDAK ADA SENGKETA TANAH.
3
PU
BPN, PEMDA
3
ADA PETANI PENGGARAP DAN BERSEDIA BERPARTISIPASI.
4
PU
KEMENAKERTRANS, PEMDA
4
AKSES A. AKSES KE PASAR PADA KEDUA MUSIM.
5
PU
PU (BM), PEMDA
B. AKSES KE LOKASI UNTUK PEMBANGUNANNYA.
6
PU
PU (SDA & BM), PEMDA
5
GANGGUAN BANJIR/GENANGAN TIDAK SULIT DITANGGULANGI.
7
PU
PU (SDA)
6
DIDUKUNG OLEH INSTANSI – INSTANSI TERKAIT, PRIORITAS DAERAH, DLL.
8
PU
KEMENDAGRI, PEMDA
Sumber: PP 38/2007 – Pembagian Kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
3 UNSUR UTAMA KEBERHASILAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
AIR
INFRASTRUKTUR
SDM & INSTITUSI
CATATAN: • Dari 8 persyaratan irigasi baru, terdapat 3 elemen utama yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, yaitu: 1. Keandalan air irigasi; 2. Keandalan prasarana irigasi; 3. Keandalan SDM & Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
ARAH KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI TAHUN 2015 ‐ 2019 No 1
ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN
PERKUATAN PERENCANAAN IRIGASI a) SNVT PJPA WAJIB menyiapkan Dokumen RP2I, sebagai Dokumen Usulan Pelaksanaan Kegiatan
i. Dilaksanakan pada TA. 2015‐2016 ii. Pada Tahun 2015, SNVT PJPA menyiapkan rencana Pengelolaan Irigasi iii. Pada Tahun 2016, SNVT PJPA menyiapkan rencana Pengembangan Irigasi iv. Data inventarisasi dan kondisi sistem irigasi, diambil dari PPK OP Irigasi v. Penyusunan Dokumen RP2I agar diselaraskan dengan POLA dan RTRW
POLA
RTRW
PENGELOLAAN SDA
RP2I
POLA DAN POSISI RP2I UU No. 26/2007 – Penataan Ruang
PP No. 20 / 2006 tentang Irigasi PERMEN PU
No 30/PRT/M/2007
PPSIP
PERMEN PU
PERMEN PU
PERMEN PU
No 31/PRT/M/2007
No 33/PRT/M/2007
No 32/PRT/M/2007
KOMIR
PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A
O&P
PERATURAN DAERAH tentang IRIGASI KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERTANIAN
UU No. 41/2009 – LP2B PP No.38/2007 – Pembagian Kewenangan Perda RTRW
IMPLEMENTASI
PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN
Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat petani
PENYANGGA
RP2I
Terwujudnya Keberlanjutan sistem irigasi
KEPALA DAERAH
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RP2I
GP3A (SELAKU USER)
BAPPEDA
Dinas Pertanian
(DARI BERBAGAI KALANGAN)
Dinas PU / SDA INFORMASI REAL DI LAPANGAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PERTANIAN (non infrastruktur)
TEKNOLOGI PERTANIAN
TEKNOLOGI KEIRIGASIAN
TANAMAN MUTU TINGGI
KETERSEDIAAN AIR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN
INVENTARISASI ASET JARINGAN IRIGASI
ELEMEN MASYARAKAT
INFORMASI REAL DI LAPANGAN
INSTANSI PUSAT dan PROVINSI BALAI BESAR WS Pusat
BALAI PSDA WS Provinsi
USULAN POLA TANAM
USULAN PRIORITAS DAERAH IRIGASI untuk PENGEMBANGAN / PENGELOLAAN
DI‐DI wewenang Pusat dan Provinsi
KOMISI IRIGASI
RP2I
Kegiatan rutin yang tidak termasuk dalam RP2I: RENCANA TATA TANAM RENCANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI RENCANA PEMBAGIAN AIR IRIGASI RENCANA PENGATURAN AIR IRIGASI PENYELESAIAN KONFLIK, DLL...
13
BOJONEGORO RTRW Bojonegoro 2010 -2030 Peta Penggunaan lahan Bojonegoro TA. 2007 Irigasi : • 2007 = 53.370 ha • 2028 = 42.480 ha • Konversi lahan = 10.530 Ha (19.7%) dalam 20 tahun • Laju konversi lahan pertahun = 0,95%
ARAH KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI TAHUN 2015 ‐ 2019 No 2
ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI a) Optimalisasi prasarana irigasi eksisting b) Melakukan Review System Planning Irigasi, untuk mengetahui kondisi sistem irigasi
i. ii. iii.
Neraca Air Kondisi Infrastruktur / Bangunan Irigasi Luas Lahan, memperhitungkan alih fungsi dan potensi baru sebagai extention
c) Jika kesimpulan Review System Planning terjadi Kekurangan Air
i.
Membangun lumbung air/ embung/ waduk lapangan, sebagai tampungan air dan menyuplai air irigasi pada musim kering Re‐Use dari saluran drainase Mancari potensi sumber air alternatif sebagai supplesi.
ii. iii.
ARAH KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI TAHUN 2015 ‐ 2019 No 2
ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI d) Jika kesimpulan Review System Planning terjadi Penurunan Fungsi infrastruktur/ bangunan irigasi
i. ii.
iii. e) Jika kesimpulan Review System Planning terjadi Alih Fungsi Lahan
i. ii. iii.
Melakukan up‐grade bangunan irigasi, dan selanjutnya WAJIB disertai dengan alat ukur Normalisasi saluran irigasi, mengembalikan ke bentuk atau dimensi SEMULA atau SESUAI KEBUTUHAN Mengganti saluran tanah ke pasangan (bila porus atau sering longsor) Inventarisasi alih fungsi lahan pada setiap Daerah Irigasi Menyampaikan hasil alih fungsi lahan tersebut kepada Kementerian Pertanian Mencari potensi lahan baru untuk extention atau pengembangan baru di wilayahnya
ARAH KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI TAHUN 2015 ‐ 2019 No 2
ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI f)
MODERNISASI Daerah Irigasi Strategis Nasional
g) Melaksanakan peningkatan (extension) Daerah Irigasi
i. ii.
DI Jatiluhur melalui program WISIMP‐II DI Rentang
i.
Dari hasil Review System Planning, dapat diketahui potensi lahan untuk pengembangan extention baru, menggantikan alih fungsi lahan Bekerjasama dengan Kementan dalam pelaksanaannya
ii. h) Melaksanakan PEMBANGUNAN BARU sebagai kompensasi pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
POHON RAWA DI INDONESIA LUAS LAHAN RAWA 33.393.570 Ha RAWA LEBAK 13.296.770 Ha
RAWA PASANG SURUT 20.096.800 Ha REKLAMASI 4.349.806 Ha
BELUM REKLAMASI 15.746.994 Ha
BELUM REKLAMASI 11.850.255 Ha
REKLAMASI 1.446.515 Ha
Pemerintah 1.452.569 Ha
Masyarakat 2.897.237 Ha
Masyarakat 347.431 Ha
Pemerintah 1.099.084 Ha
Dimanfaatkan 726.811 Ha
Belum Dimanfaatkan 725.758 Ha
Belum Dimanfaatkan 120.128 Ha
Dimanfaatkan 227.303 Ha
Sawah 488.852 Ha
Ladang 48.651 Ha
Kebun 112.801 Ha
Tambak 76.057 Ha
Sawah 171.994 Ha
Ladang 23.663 Ha
Kebun 26.631 Ha
Tambak 5.015 Ha
PROGNOSA PERHITUNGAN PRODUKSI PADI KEGIATAN RAWA PADA AKHIR TAHUN 2014 RUMUS DASAR PRODUKSI AWAL
PRODUKSI SETELAH KEGIATAN RAWA
PENINGKATAN PRODUKSI AKIBAT RAWA
P1 = L x (IP+ΔIP) x (P+ΔP)
ΔProd = L.IP.ΔP + L.ΔIP.P + L.ΔIP.ΔP
P1 = (L.IP + L.ΔIP) x (P+ΔP)
ΔProd = L.IP.ΔP + L.ΔIP.P + L.ΔIP.ΔP
P1 = L.IP.P + L.IP.ΔP + L.ΔIP.P + L.ΔIP.ΔP
ΔProd = L x (IP.ΔP + ΔIP.P + ΔIP.ΔP)
Po = L x IP x P EVALUASI TAHUN
KEKURANGAN PRODUKSI PADI NASIONAL1
1
Sebelum 2010
KEGIATAN RAWA
TAMBAHAN PRODUKSI AKIBAT REHABILITASI 2
TAMBAHAN PRODUKSI AKIBAT PENINGKATAN 2 TOTAL (TON)
REHABILTA SI (HA)
PENINGKAT AN (HA)
(PROVITAS X Δ.IP)
(IP X Δ. PROVITAS)
(Δ.IP X Δ.PROVITAS)
(PROVITAS X Δ.IP)
(IP X Δ. PROVITAS)
(Δ.IP X Δ.PROVITAS)
2
3
3
4=3*(5.16*0.1)
5=3*(1.3*0.1)
6=3*(0.1*0.1)
7=4*(5.16*0.3)
8=4*(1.3*0.2)
9=4*(0.3*0.2)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2010
112,099
10,418
57,843.08
14,572.87
1,120.99
16,127.06
2,708.68
625.08
92,997.77
2011
120,810
70,510
62,337.96
15,705.30
1,208.10
109,149.48
18,332.60
4,230.60
210,964.04
2012
194,591
49,043
100,408.96
25,296.83
1,945.91
75,918.56
12,751.18
2,942.58
219,264.02
17,725
59,030.92
14,872.13
1,144.01
27,438.30
4,608.50
1,063.50
108,157.36
92,764.93
23,371.01
1,797.77
2013
1,985,285
114,401
2014
3,308,091
179,777
10 = 4+5+6+7+8+8
117,933.71
TOTAL
749,316.90
Catatan dari Evaluasi Perhitungan : 1) Kekurangan Produksi Padi Nasional, diperhitungkan terhadap Sasaran Produksi (lihat table Prognosa) 2) IP rata‐rata Nasional diambil 1.30 (Kementan),SEDANGKAN ΔIP dari kegiatan rehabilitasi reklamasi rawa 0.1 dan peningkatan rawa 0.3 Produktivitas Nasional Eksisting adalah 5.16 ton/ha, SEDANGKAN ΔP dari kegiatan rehabilitasi reklamasi rawa 0.1 ton/ha dan peningkatan rawa 0.2 ton/ha
PROGNOSA PERHITUNGAN PRODUKSI PADI KEGIATAN RAWA PADA AKHIR TAHUN 2014 CATATAN PENTING : • Dari prognosa perhitungan produksi padi nasional 2014 (slide – 5), masih terdapat defisit terhadap sasaran produksi padi nasional berdasarkan roadmap sebesar 3.308 juta ton. • Berdasarkan perhitungan dengan asumsi sesuai arahan Ditjen Tanaman Pangan Kementan, dari hasil peningkatan dan rehabilitasi jaringan rawa 2010 – 2014 terdapat incremental production sebesar 749 ribu ton padi. • Tambahan produksi padi tersebut menurunkan sisa defisit terhadap sasaran produksi padi berdasarkan roadmap menjadi 2.559 juta ton
ARAH KEBIJAKAN BIDANG RAWA & TAMBAK TAHUN 2015 ‐ 2019 No
ARAH KEBIJAKAN
1
PERKUATAN PERENCANAAN RAWA ‐ TAMBAK a) SNVT PJPA WAJIB menyiapkan Dokumen RP2I, sebagai Dokumen Usulan Pelaksanaan Kegiatan
POLA
RTRW
RP2I (Irigasi & Rawa)
SINKRONISASI PROGRAM
TAMBAK
DINAS KP
KEGIATAN
i. Dilaksanakan secara kontraktual TA. 2015‐2016 ii. Pada Tahun 2015, SNVT PJPA menyiapkan rencana Pengelolaan Rawa iii. Pada Tahun 2016, SNVT PJPA menyiapkan rencana Peningkatan Rawa iv. Data inventarisasi dan kondisi Rawa bekerja‐sama dengan Dinas Pertanian v. Data inventarisasi dan kondisi Tambak bekerja‐ sama dengan Dinas Kelautan & Perikanan vi. Penyusunan Dokumen RP2I agar diselaraskan dengan POLA dan RTRW setempat vii. Penyusunan program peningkatan dan rehabilitasi tambak agar berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. viii.Memahami isu perubahan iklim dan lingkungan hidup pada Rawa serta isu peningkatan kehidupan nelayan pada tambak.
ARAH KEBIJAKAN BIDANG RAWA TAHUN 2015 ‐ 2019 No 2
ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RAWA ‐ TAMBAK a) Optimalisasi prasarana rawa
i. Pengaturan muka air untuk mencegah emisi gas rumah kaca dan CO2. ii. Pemasangan pintu air pada saluran, dengan mempertimbangkan keperluan transportasi air. iii. Pembuatan/perbaikan jalan usaha tani, ketiadaan akses akan • mengurangi minat petani bercocok tanam di rawa. • Mengganggu pemasaran hasil produksi
ARAH KEBIJAKAN BIDANG RAWA TAHUN 2015 ‐ 2019 No 2
ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RAWA ‐ TAMBAK b) Optimalisasi prasarana tambak
i.
ii.
iii. iv.
Pengaturan suplesi air tawar dan air payau melalui pintu, saluran air tawar, saluran air payau, kolam pencampuran, dll Kerjasama desain dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait kebutuhan air dan kadar salinitasnya untuk tiap komoditas (salinitas untuk ikan berbeda dengan salinitas untuk udang) Pengangkatan sedimen harus sampai di muara. Perkuatan tebing saluran dengan teknologi sederhana seperti cerucuk dan gedhek (anyaman bambu)
PERBEDAAN TAMBAK TEKNIS DAN SEMI TEKNIS Parameter
Sederhana
Semi Teknis
Teknis
Saluran pemberi
Sal. Pemberi dan pembuang digabung
ada
ada
ada
ada
Saluran pembuang Kolam pencampur air
‐
‐
ada
intake air tawar
Tidak berpintu
pintu
pintu
intake air asin
Tidak berpintu
pintu
pintu
Pintu pada petakan
Tidak / ada namun antara inlet dan outlet digabung
Terpisah antara inlet dan outlet
Terpisah antara inlet dan outlet dan terpasang diagonal
Bangunan pengambil air tawar
Berupa sodetan di tepi sungai
Berupa bangunan sederhana/penga mbilan bebas
Berupa bendung, pompa, atau pengambilan langsung
Bangunan pengambil air asin
Berupa sodetan di tepi sungai
sda
dilengkapi pengendali sedimen berupa jetti
REVIEW TERHADAP KRITERIA PENGEMBANGAN AIR TANAH Penanggung Jawab
No.
Kriteria Pengembangan Air Tanah
1
Irigasi air tanah dikembangkan pada Cekungan Air Tanah yang potensial dan aman untuk dimanfaatkan dengan volume pengambilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
PU
Kemen PU (SDA) Kemen ESDM
2
Pemanfaatan air tanah di utamakan untuk memenuhi kebutuhan air baku yaitu untuk kebutuhan domestik.
PU
Kemen PU (SDA)
3
Untuk keperluan irigasi air tanah dikembangkan pada lahan tadah hujan, tegalan dan lahan sawah beririgasi yang setiap musim kemarau mengalami kekurangan air atau kekeringan yang dicirikan intensitas tanam maksimal 150 persen.
PU
Kemen PU (SDA)
4
Irigasi air tanah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani penerima manfaat irigasi air tanah.
PU
Kemen PU (SDA)
5
Irigasi air tanah lebih difokuskan untuk tanaman non padi dan untuk menjamin keberlangsungan OP sumur pompa irigasi air tanah di titik beratkan untuk tanaman yang bernilai ekonomis tinggi (high value crops), yaitu tanaman holtikultura atau tanaman palawija lainnya.
PU
Kemen PU (SDA) Kementan
6
Adanya permintaan serta dukungan riil Pemerintah Daerah Propinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi air tanah
PU
Pemerintah Daerah
7
Adanya kemauan dan kemampuan P3A berpartisipasi dalam menangani OP sumur pompa secara mandiri.
PU
Dinas Pertanian, BWS/BBWS (Kemen PU) Pemerintah Desa
8
Ikut berpartisipasi dalam menjaga kelangsungan ketersediaan dan konservasi air tanah
PU
Kemen PU Kemen ESDM, Pemprop, Pemkab/Kota
Semula
Menjadi
ARAH KEBIJAKAN BIDANG AIR TANAH TAHUN 2015 ‐ 2019 No 1
ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN
PERKUATAN PERENCANAAN AIR TANAH a) SNVT PJPA WAJIB menyiapkan Dokumen yang berisi data kebutuhan dan potensi airtanah berisi data total potensi lahan air tanah, data capaian, dan data sisa kebutuhan akan sarana dan prasarana air tanah yang perlu dibangun/ direhabilitasi, berkerjasama dengan Dinas Pertanian, dan Dinas ESDM b)
Paradikma air tanah harus mulai berorientasi pada aspek scientific, tidak hanya berorientasi pada eksploitasi air tanah.
c)
Harus Sinkron antara pengembangan air tanah dengan penyusunan pola pengelolaan SDA, Pola Wilayah Sungai dan RTRW. pastikan aspek air tanah harus masuk dalam kegiatan perencanaan bendung, bendungan, irigasi dll. Sehinga air tanah bisa sebagai conjunctivities
d)
Dalam pengelolaan/Pendayagunaan Air Tanah harus sesuai dengan tahapan SIDLAKOM (PP 43/2008 ttg Air Tanah: Inventarisasi air tanah, Penetapan zona Konservasi air tanah dan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.
i. ii. iii. iv. v.
Lokasi (kabupaten/kota) Loordinat (xo x‘ x“ LU LS BT BB) Debit rencana dan debit aktual Jenis dan kondisi prasarana Dokumentasi (desain, foto sebagainya)
dan
ARAH KEBIJAKAN BIDANG AIR TANAH TAHUN 2015 ‐ 2019 No 2
ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH a) Revitalisasi prasarana Irigasi Air Tanah yang sudah tidak berfungsi
i.
Redevelopment, Redrill dan Flushing sumur bor. ii. Rehabilitasi JIAT, Rumah Pompa dan Pompa Air tanah. iii. Penggantian mesin penggerak dan Pompa Air Tanah. iv. pemboran juga memanfaatkan mata air dan sungai bawah tanah.
b)
Penyadapan sumber air yang mudah dimanfaatkan
i. air tanah dangkal ii. air tanah artesis dan iii. air tanah dalam lainnya namun tidak memperburuk lingkungan.
c)
penerapan teknologi sederhana dan berskala kecil agar mampu dikelola oleh petani sendiri.
d)
Sumur pompa irigasi harus dibangun fasilitas penyediaan air minum dengan mengambil air tanah dari sumur yang sama.
LANDASAN PENGATURAN PENGEMBANGAN AIR BAKU FILOSOFIS 1. Sumber daya air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa 2. Air adalah SUMBER KEHIDUPAN dan SUMBER PENGHIDUPAN
LANDASAN PENGATURAN
YURIDIS Pasal 33 ayat ( 3 ) UUD 1945 “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar‐besarnya kemakmuran rakyat “
TEKNIS 1. Air merupakan sumber daya yang terbaharui 2. Jumlah tetap, namun keterdapatannya tergantung kondisi alam lokal. 3. Air permukaan & Air Tanah saling berkaitan lain dalam siklus hidrologi 4. Secara alami mengalir dinamis dari tempat tinggi ketempat yang lebih rendah
LANDASAN PENGATURAN PENGEMBANGAN AIR BAKU Air adalah karunia Tuhan YME Air merupakan zat yg paling esensial dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan TIADA KEHIDUPAN TANPA AIR
Undang-Undang No 7/2004 Tentang SUMBER DAYA AIR
Permen PU No. 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang SPM Air Baku = 60 lt/jiwa/hari
Pasal 3 Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pasal 26 Ayat 1 Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pen gembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai Pasal 29 Ayat 3 Penyediaan air utk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam system irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
SKEMA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) UNIT AIR BAKU
UNIT PRODUKSI
UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN
PP No. 16/2005 Tentang PENGEMBANGAN SPAM PASAL 5 (1) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. (2) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi UNIT AIR BAKU, UNIT PRODUKSI, UNIT DISTRIBUSI, UNIT PELAYANAN, dan UNIT PENGELOLAAN. PASAL 10 (2) Unit distribusi wajib memberikan kepastian KUANTITAS, KUALITAS AIR, dan KONTINUITAS PENGALIRAN.
STANDAR DAN PEMANTAUAN KUALITAS PP No. 82/2001 Tentang PENGELOLAAN KUALITAS AIR dan PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KEPMEN KESEHATAN RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM
GOAL 7 ‐ TARGET 10 ‐ MDGs 2015
DUKUNGAN PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM
TARGET 10 : “Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation” Target MDGs 2015 : 68.87% masyarakat Indonesia dapat akses air bersih secara kontinyu
TARGET MDGs 2015, 2020 dan 2025 DUKUNGAN PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM URAIAN Proporsi penduduk thdp sumber air minum terlindungi (akses aman) Kebutuhan Penambahan Debit Air Baku untuk Air Minum dalam 5 Tahun
2015
2020
2025
Nasional: 68.87 %
Nasional: 85.00 %
Nasional: 100.00 %
56.00 m3/dt
53.54 m3/dt
51.53 m3/dt
REALISASI CAPAIAN OUTCOME PENYEDIAAN AIR BAKU TERHADAP TARGET MDGs 2015
47,75%
Target MDGs Akhir 2015 68,87%
59,00% 53,37% 50,13%
PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BAKU untuk DMI 2010 ‐ 2030
Sumber: Bappenas, 2010
ALUR STRATEGI PENGEMBANGAN PENYEDIAAN AIR BAKU PERMASALAHAN Keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah. Kesiapan desain. Memerlukan sinkronisasi antara pengembangan hulu dan hilir. Permsalahan Sosial dan Land Aquisation. Tidak selalu layak dari segi ekonomi. Terbatasnya peran swasta dan masyarakat. POTENSI AIR BAKU Sesuai PP No 16/2005 Tentang Pengembangan SPAM AIR PERMUKAAN
PENGEMBANGAN AIR BAKU
AIR TANAH AIR HUJAN
KEBUTUHAN DOMESTIK NON DOMESTIK
OUTPUT : 1. Tersedianya Prasarana/ Sarana Penyediaan Air Baku 2. Perlindungan/Pelestarian Sumber Air Baku 3. Pengendalian/Pengelolaan Kualitas Air Baku
TANTANGAN Pesatnya Pertumbuhan Penduduk Pencapaian Target MDGs 68,87% Degradasi Lingkungan Tidak semua kabupaten/kota mempunyai sumber air baku sendiri
OUTCOME : Terpenuhinya Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum
PRIORITAS PENANGANAN PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM PRIORITAS PENANGAN Kawasan rawan air bersih, perbatasan , pulau‐ pulau terluar dan pesisir
STRATEGI PENGEMBANGAN PRASARANA/ SARANA PENYEDIAAN AIR BAKU
Kawasan yang akses air minumnya dibawah rata‐rata nasional (< 47,60%)
REKAYASA SUMBER AIR PERMUKAAAN Bendungan/Waduk Embung Bendung Intake/Bronkaptering Transfer Interbasin Long Storage / Kolong
Pengembangan SPAM yang bagian hilirnya (Unit Produksi dan Unit Distribusi) sdh terbangun tetapi belum ada Unit Air Bakunya
AIR TANAH Sumur dangkal Sumur dalam
Pengembangan SPAM Regional
AIR HUJAN Lumbung air Tandon air Long Storage
Pengembangan SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK)
ARAH KEBIJAKAN BIDANG AIR BAKU TAHUN 2015 ‐ 2019 No 1
ARAH KEBIJAKAN PERKUATAN PERENCANAAN AIR BAKU a) Review desain terutama pada desain‐desain
b)
2
KEGIATAN
i.
Review Desain perencanaan dilaksanakan Pemerintah Daerah ii. Review Desain Perencanaan dilaksnakan oleh PDAM
yang yang
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi prasarana/sarana penyediaan air baku yang sudah dibangun melalui program O&P dan Rehabilitasi.
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU a) Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air baku untuk memenuhi target MDGs 2020.
i.
b)
i. Kawasan Regional ii. Cost sharing antara Pemerintah Pusat (APBN), Provinsi (APBD Prov) dan Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota) iii. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Mengembangkan pembangunan penyediaan air baku skala besar
menyediakan air bersih secara kontinyu yang dapat diakses paling tidak oleh 85% masyarakat Indonesia atas standar kebutuhan minimal setiap orang akan air bersih 60 lt/org/hari ii. Mendukung MP3EI
SEKIAN DAN TERIMA KASIH JAKARTA, Mei 2013
PEMBAGIAN KEWENANGAN IRIGASI DAN KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA MASING‐MASING KEWENANGAN KAB / KOTA
PUSAT
3.491.961 Ha (48%) BAIK 2009 48% 1,67 Jt Ha 2010 50,9% 1,77 Jt Ha 2011 54,8% 1,91 Jt Ha 2012 58,8% 2,05 Jt Ha 2013 63,2% 2,20 Jt Ha
2.315.000 Ha (32%) BAIK 2009 54% 1,25 Jt Ha 2010 66,6% 1,54 Jt Ha 2011 78,9% 1,83 Jt Ha 2012 104,3% 2,42 Jt Ha 2013 114,5% 2,65 Jt Ha
52% 49% 45% 41% 37%
RUSAK 1,82 Jt Ha 1,71 Jt Ha 1,58 Jt Ha 1,44 Jt Ha 1,28 Jt Ha
46% 33% 21% ‐4% ‐15%
RUSAK 1,07 Jt Ha 0,77 Jt Ha 0,49 Jt Ha ‐0,10 Jt Ha ‐0,34 Jt Ha
Sumber : Diolah berdasarkan Audit Teknis SDA, 2010 dan LAKIP 2010 dan 2011
LUAS AREAL IRIGASI DI INDONESIA
7.230.183 Ha (Kepmen PU 390/2007 – Status DI)
Catatan: • Kerusakan akibat bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu 2010‐2012 belum terinventarisasi; • Penurunan Kualitas Prasarana akibat umur bangunan dan OP yang tidak optimal (2010‐ 2012) juga belum terinventarisasi; • Hal ini mengakibatkan realisasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi 2010‐2013 untuk kewenangan pusat jauh melebihi informasi kerusakan berdasarkan hasil audit teknis SDA 2010;
PROVINSI 1.423.222 Ha (20%) BAIK 2009 39% 0,87 Jt Ha 2010 42,0% 0,91 Jt Ha 2011 46,2% 0,97 Jt Ha 2012 50,4% 1,03 Jt Ha 2013 54,8% 1,10 Jt Ha Sumber : Diolah berdasarkan Audit Teknis SDA, 2010
61% 58% 54% 50% 45%
RUSAK 0,55 Jt Ha 0,51 Jt Ha 0,45 Jt Ha 0,39 Jt Ha 0,33 Jt Ha
KONDISI PRASARANA IRIGASI AIR TANAH DI INDONESIA Tidak Dipasang
Hilang 1%
JIAT
Rusak Berat 14%
2%
Rusak Berat 20%
Rusak Ringan 16%
Tidak Operasi Baik 63%
Rusak Ringan 14%
Baik 70%
Operasi
41%
59% SUMUR
POMPA
2% TAHUN
Rusak Berat 22% Rusak Ringan 14%
Jumlah: 5.816 buah Total Areal : 92.000 ha
Tidak Dipasang
Hilang 1%
Baik 61%
MESIN
OPERASI (BH)
TIDAK OPERASI (BH)
2009
59%
3.459
41%
2.357
2010
67%
3.903
33%
1.912
2011
76%
4.442
24%
1.373
2012
83%
4.824
17%
991
2013
90%
5.214
10%
601
Rusak Berat 16% Rusak Ringan 18%
Belum Ada 1%
Baik 65%
JARINGAN
KONDISI PRASARANA RAWA DI INDONESIA
IRIGASI RAWA :
RUSAK 726.710 Ha (40%)
Total Areal : 1.800.000 ha Sawah : 661.000 ha (172.000 ha rawa lebak dan 489.000 ha rawa pasang surut)
BAIK 1.073.290 Ha (60%) BAIK (HA)
TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
60% 66% 73% 83% 90%
1.073.290 1.185.389 1.306.199 1.501.150 1.620.223
RUSAK (HA)
40% 34% 27% 17% 10%
726.710 614.611 493.801 298.850 179.777
PICTURES
KONDISI PRASARANA TAMBAK DI INDONESIA
TAMBAK :
RUSAK 39.602 Ha (9%)
Total Areal : 450.332 ha (KKP)
BAIK 410.730 Ha (91%)
BAIK (HA)
TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
91% 92% 94% 100% 104%
410.730 413.930 422.135 450.080 460.198
RUSAK (HA)
9% 8% 6% 0% ‐4%
39.602 36.402 28.197 252 (9.866)
PICTURES
