MEDIA RELEASE Minggu, 24 Mei 2015 -------------------------Tim Pembela PSSI: Laporan Kemenpora ke FIFA Manipulatif dan Out of Context JAKARTA-Ketua Tim Pembela Hukum PSSI Togar Manahan Nero menilai isi surat dari Kemenpora ke FIFA tanggal 20 Mei lalu yang diberi judul; Solution Framework on PSSI, setebal 7 halaman itu berisi informasi yang manipulatif dan di luar konteks yang terjadi di sepakbola Indonesia. “Semua klaim yang disampaikan di surat yang ditujukan ke FIFA tidak benar. Bahkan ada kasus yang terjadi di era Liga Primer Indonesia (LPI) yang merupakan breakaway league, dimasukkan sebagai daftar dosa kepengurusan La Nyalla. Ini sudah di luar konteks dan manipulatif,” tukas Togar. Karena itu Togar mengaku tidak heran bila FIFA langsung menjawab surat tersebut dengan tegas yang menyatakan bahwa intinya bila Menpora tidak mencabut surat sanksi administratif ke PSSI, maka sepakbola Indonesia akan disanksi. Bahkan FIFA dengan tegas menolak rencana utusan Menpora melalui tim transisi untuk bertemu di markas FIFA. Berikut daftar Klaim Kemenpora dan Fakta yang terjadi, yang disampaikan tim pembela PSSI untuk diketahui masyarakat luas: a. Klaim Kemenpora: Kemenpora telah memberitahukan dalam banyak kesempatan, salah satunya adalah terkait dengan Permasalahan ketika BOPI tidak meloloskan 2 klub (Persebaya dan Arema Malang) untuk dapat berkompetisi di dalam ISL 2015, dikarenakan terdapat dokumen berupa kewajiban pembayaran Pajak dan dokumen lainnya terkait dengan izin usaha, yang diatur di dalam criteria (Grade A) FIFA Club Licensing Regulation, AFC Club Licensing Regulation, dan PSSI Club Regulation. Fakta: Bahwa terkait dengan keputusan BOPI untuk tidak meloloskan 2 klub (Persebaya dan Arema Malang), PSSI tidak sependapat dengan keputusan tersebut dan tetap mengikutsertakan kedua klub tersebut dalam kompetisi ISL 2015. Hal ini telah sesuai dengan regulasi-regulasi yang telah dibuat, dimana PSSI telah melaksanakan verifikasi klub sesuai dengan Club Licensing Regulation yang ditetapkan oleh FIFA, AFC dan PSSI. Dalam verifikasi, kedua klub tersebut telah dinyatakan lolos dan dapat berkompetisi di ISL 2015. Selain itu, AFC telah memberikan persetujuan
untuk mengikutsertakan Persebaya, dan Arema Malang dalam Kompetisi ISL 2015. Oleh karena itu, PSSI tidak memiliki alasan untuk tidak mengikutsertakan kedua klub tersebut untuk tidak ikut berkompetisi. b. Klaim Kemenpora: Terdapat banyak klub yang melanggar kewajiban mereka untuk membayar pajak. Dilihat dari EUFA, jika terdapat klub yang berusaha untuk melanggar kewajibannya maka akan dikenakan hukuman. Di Indonesia banyak klub yang memiliki permasalahan dengan gaji pemain yang belum dibayarkan dengan berbagai alasan. Fakta: Mengenai pajak yang terutang/ belum dibayarkan oleh klub-klub yang ada, hal ini tidak menjadi ranah PSSI untuk menilai dan mengadilinya. Pajak yang masih belum dibayarkan bukan menjadi kewenangan PSSI untuk menjatuhkan sanksi, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan Pajak. Terkait dengan permasalahan beberapa pemain yang belum dibayarkan, dimana sampai dengan saat ini, PSSI telah membuka Badan Adjudikasi Sengketa Pemain/Pelatih untuk menjadi wadah penyelesaian permasalahan gaji pemain. Penyelesaian gaji pemain tersebut juga dapat langsung diselesaikan di dalam Badan Penyelesaian FIFA untuk kemudian diberikan sanksi kepada tiap-tiap klub. Terkait dengan pembayaran gaji pemain, kami telah melampirkan data-data yang diklaim oleh Kemenpora, dengan fakta-fakta yang sebenarnya (vide Lampiran 2). c. Klaim Kemenpora: Terdapat pemain Uruguay dalam musim kompetisi 2012, Diego Mendieta, yang meninggal dikarenakan sakit akibat pengobatan yang minim sejak dia tidak menerima gaji. Kemudian terdapat pemain Salmon Begondo dari Kamerun, meninggal tanpa diberikan gaji. Terdapat kasus lainnya, yaitu pemain yang menjadi penyanyi atau pelayan untuk berjuang melanjutkan hidup. Fakta: Terhadap Fakta yang disampaikan oleh Kemenpora ini, dimana terdapat beberapa pemain asing yang belum diselesaikan pembayaran gajinya, sehingga berdampak kepada keselamatan pemain tersebut, kami telah merangkum data-data tersebut akan kami sampaikan dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari release ini. d. Klaim Kemenpora: Bahwa pemerintah juga memberikan aturan yang tegas terhadap prosedur pemberian imigrasi untuk pemain asing yang ingin bermain di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan insiatif Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi tanpa dikatakan sebagai suatu intervensi dari pemerintah. Dalam beberapa tahun belakangan, FIFA tidak
mengenakan sanksi terhadap PSSI. Akibatnya, bnyak pemain asing yang tidak diberikan pelayanan terkait permasalahan imigrasi. Fakta: Bahwa terkait dengan permasalahan imigrasi yang dialami oleh beberapa pemain asing di Indonesia, kami memahami bahwa hal ini menjadi tanggung jawab dari PSSI melalui klub-klub di bawah PSSI. Namun, terkait dengan permasalahan imigrasi ini, Kemenpora tidak memberikan fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. PSSI secara cepat dan tanggap selalu memberikan bantuan untuk mengurusi peramasalahan izin imigrasi apabila terdapat pemain-pemain yang membutuhkannya. Hal ini terbukti selama ini (sebelum adanya sanksi administratif dari Menpora) dari beberapa perwakilan dari AFF yang mengunjungi Indonesia, pertandingan-pertandingan internasional yan dilakukan di Indonesia tidak pernah terkendala permasalahan Imigrasi. Permasalahan ini memiliki hubungan yang erat terhadap proses birokrasi pengurusan imigrasi di Indonesia, sehingga untuk mengetahui kesalahan yang ada tentunya harus dilihat dari berbagai sisi, sehingga tidak secara serta merta mempersalahkan PSSI. e. Klaim Kemenpora: La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI tanggal 18 April 2015 berstatus tersangka dalam perkara pencemaran nama baik atas aduan dari saudara Kadir Halid dengan nomor perkara SP2HP/30A3/X/2014/Dit Reskrimsus tertanggal 16 Oktober 2014 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Fakta: Perkara delik aduan dimaksud sudah dihentikan demi hukum setelah pelapor saudara Kadir Halid secara resmi mencabut aduannya di kepolisian melalui surat tertanggal 30 Maret 2015. Sehingga fakta yang disampaikan oleh Kemenpora tidak didasarkan oleh fakta terkini. f. Klaim Kemenpora: Tim 9 bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah mendapatkan informasi dari “whistle blower” mengenai adanya match fixing yang terjadi dalam beberapa pertandingan di Indonesia. Fakta: Bahwa terkait dengan kesaksian dari seseorang yang disebut oleh Kemenpora sebagai “whistle blower” tidak didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat. Bahwa PSSI melalui Integrity Committee telah berupaya untuk mencegah dan menganggulangi adanya match fixing dalam kompetisi di Indonesia. Upaya tersebut telah kami buktikan dengan adanya Pakta Integritas yang ditandatangani oleh perwakilan dari setiap anggota-anggota PSSI di dalam Kongres PSSI tanggal 4 Januari 2015. Perlu diketahui bahwa terkait tuduhan adanya match fixing tersebut,
sampai dengan berita ini diluncurkan belum ada 1 kasus-pun yang terbukti, sehingga tuduhan yang dilontarkan oleh Kemenpora adalah tuduhan tanpa dasar, dan cenderung mengada-ada. NO TANGGAPAN TERHADAP KLAIM PELANGGARAN STATUTA FIFA 1 Pasal 13 ayat 1 Statuta FIFA mengatakan bahwa setiap anggota harus tunduk atau mengikuti Statuta dan Regulasi FIFA. Menpora dan timnya mengatakan PSSI telah melanggar aturan FIFA. Akan tetapi tidak dijelaskan dan tidak ada bukti terkait ketentuan Statuta dan Regulasi FIFA yang telah dilanggar oleh PSSI. selain itu bukan porsi Menpora untuk mengatakan anggota FIFA telah melanggar Statuta dan aturan FIFA, karena Menpora bukan bagian dari FIFA. 2 Pasal 18 ayat 2 Statuta FIFA melarang seseorang atau badan hukum untuk memiliki dua klub sehingga dapat menyebabkan cederanya integritas dalam suatu permainan sepakbola. Akan tetapi sekali lagi tuduhan Menpora ini tidak berdasarkan buktibukti bahwa ada seseorang atau perusahaan yang memiliki dua klub atau lebih sehingga mencederai integritas permainan sepakbola. Lampiran 1 STATUTA FIFA
STATUTA PSSI
NO TANGGAPAN TERHADAP KLAIM PELANGGARAN STATUTA PSSI 1 Kritik Menpora pada poin tidak berhubungan dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat 2 Statuta PSSI. Karena pasal ini adalah gambaran umum tentang prinsip suatu organisasi yang mengikat anggota-anggotanya. Tentu hal ini tidak ada hubungannya dengan tidak mengikuti rekomendasi BOPI karena BOPI bukan bagian dari PSSI. 2 Dalam mencapai tujuan tersebut PSSI harus dan wajib mengijinkan klub-klub anggotanya untuk tetap berkompetisi karena itu adalah hak dan kewajiban mereka. Perihal pertandingan Persebaya vs Mitra Kukar saat itu yang tidak mendapat izin kepolisian tetapi tetap dikawal, hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban kepolisian Republik Indonesia untuk melindungi masyarakatnya ada ataupun tidak adanya perizinan. 3 Kritik Menpora tidak ada hubungannya dengan Pasal 4 ayat 2 poin c Statuta PSSI. Menpora dan timnya tidak mengerti makna dari sportivitas dan fair play yang dibangun oleh FIFA. Sebaliknya dengan tidak memberikan izin kepada Arema dan Persebaya untuk bertanding tanpa sebab yang jelas sedangkan klub-klub lain sudah bertanding, hal ini yang akan mencederai prinsip sportivitas dan fair play yang dimaksud pasal tersebut.
4
5
6
7
Dalam kaitannya dengan pembayaran gaji pemain yang tidak dibayar yang dianggap melanggar Pasal 4 ayat 2 tersebut. Menpora belum mengetahui bahwa dalam dua tahun belakangan ini PSSI telah mendapatkan apresiasi dari FIFA karena karena usaha dan niat tulus PSSI dalam mengembangkan dan meningkatkan sepakbola Indonesia. Salah satu bentuk apresiasinya adalah pemberian FIFA Performance Program dan FIFA Goal Project pada tahun 2014. Hal ini menandakan walaupun masih ada kekurangan tapi PSSI sedang menuju perbaikan dibanding periode sebelumnya. Dengan memberikan izin bertanding kepada Arema dan Persebaya, PSSI sudah mengikuti statuta PSSI dan juga Regulasi Lisensi Klub karena keikutsertaan 18 klub sudah di dasarkan pada hasil verifikasi berdasarkan regulasi yang ada. Keikutsertaan Arema dan Persebaya juga sudah berdasarkan keputusan Kongres yang hanya mengakui keberadaan Persebaya dan Arema yang ada sekarang. Oleh karena itu keputusan kongres yang termasuk dalam bagian Statuta PSSI telah dijalani dengan baik Menpora menyoal nama kompetisi QNB yang dianggap melanggar Statuta PSSI. Hal tersebut didasarkan pada Statuta PSSI yang ditandatangani pada tahun 2013. Dan saat itu jelas Kompetisi teratas Liga Indonesia adalah ISL, sedangkan QNB League baru muncul pada tahun 2015. Pemilihan calon ketua umum, wakil ketua umum dan anggota EXCO adalah agenda Kongres Luar Biasa. Di dalam Statuta, KLB dapat diadakan oleh EXCO setelah menerima permintaan tertulis dari anggota-anggotanya. Keputusan waktu dan tempat pemilihan calon EXCO yang baru berdasarkan keputusan kongres biasa pada bulan Januari 2015. Dan berdasarkan pasal 30 ayat 2 Statuta PSSI, 3 bulan setelah menerima permintaan tertulis dari anggota, KLB harus sudah diselenggarakan. Dan tepat tiga bulan dari waktu Kongres biasa pada bulan Januari bertepatan pada bulan April 2015. Sehingga hal ini sudah tepat. Menpora dan Timnya mengkritik kebijakan PSSI pada tahun 2013 yang memilih Saudara Joko Driyono sebagai Sekjen PSSI, karena hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 63 ayat 4 Statuta PSSI yang melarang sekjen untuk merangkap jabatan dimana saat itu Saudara Joko Driyono menjabat CEO PT. Liga Indonesia. Bahwa larangan rangkap jabatan untuk sekjen adalah jika sekjen tersebut juga merangkap badan-badan lain di PSSI. Badan yang dimaksud di dalam pasal ini seperti Komisi-Komisi PSSI.
REGULASI LISENSI KLUB PSSI (CLR) NO TANGGAPAN TERHADAP KLAIM PELANGGARAN CLR 1 Menteri dan BOPI dalam hal ini telah mengambil kewenangan pihak lain. Benar bahwa regulasi lisensi klub tersebut mengatur tentang persyaratan-persyaratan yang dimaksud, tetapi pihak yang berwenang untuk menjalankan kriteria tersebut adalah
2
PSSI dan lembaga mandiri yang dibentuk oleh PSSI, bukan Menpora atau BOPI. Terkait pajak dan lisensi bisnis perusahaan juga bukanlah kewenangan Menpora atau BOPI untuk menegakkan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pajak tersebut. Karena negara ini sudah memiliki departemen pajak yang berwenang untuk menangani hal tersebut, serta bila ada pelanggaran serius maka sudah ada pengadilan pajak. Jadi sekali lagi hal ini bukanlah ranah Menpora dan Bopi Mirip dengan penjelasan di atas, kriteria ini bukanlah wewenang Menpora atau BOPI, karena sudah jelas di dalam regulasi tersebut ini menjadi ruang lingkup PSSI. selain itu FIFA juga sudah menekankan, larangan untuk berkompetisi bukan lah hukuman yang tepat jika ada klub yang gagal memenuhi kriteria wajib tersebut. Kompetisi adalah hak dari klub-klub dan kewajiban dari Federasi untuk menyelenggarakan kompetisi
Lampiran 2 No. Tanggal Klaim Kemenpora 1. 20/03/2015 Sin Hyun Joon (South Korea). Tidak menerima pembayaran dari Deltras Sidoarjo Club, PSMS Medan, and Perseman Manokwari. Dikarenakan gaji yang belum dibayarkan, dia hanya bisa terbaring di rumah, tanpa mendapatkan pengobatan yang layak. 2. 22/02/2015 Munhar (Indonesia/Arema Cronus) tidak menerima pembayaran gaji sebesar Rp. 205.000.000,3. 26/01/2015 Asosiasi Pemain dan Pelatih Indonesia (APPI) mengeluarkan keterangan terkait pembayaran gaji yang belum dilakukan oleh 10 klub ISL 4.
5.
30/08/2014 Manajer Persita Tangerang, Fabio Oliviera, menyatakan bahwa pemainnya belum mendapatkan gaji selama 3 bulan. 07/08/2014 Pemain PSPS Pekanbaru
Fakta a. Deltras Sidoarjo Club berkompetisi tahun 2011/2012 dengan mengandalkan dana dari sponsor, tidak dapat lagi menggunakan APBD. b. PSMS Medan (dualism club), salah satunya bermain di IPL (informasi yang tidak sesuai). c. Perseman Manokwari bermain dalam Kompetisi IPL. Performance pemain kurang baik sehingga Pelatih dan Manajemen memutuskan kontraknya dan Arema Cronus mengakui tunggakan tsb . Informasi klub-klub yang direleased oleh APPI tidak ditembuskan ke PSSI.bahkan ada pemain yang tidak melaporkan ke PSSI, langsung melaporkan ke APPI, PT. Liga Indonesia bersama klub2 ISL berusaha menyelesaikannya Fabio Oliviera adalah Pelatih Klub Persita Tangerang, adalah benar pemainnya belum dibayarkan masih proses negosiasi,karena klub di tahun 2014 terdegradasi ke Divisi Utama Klub terdegradasi ke Divisi Utama
6.
Desember 2014
7.
Juni 2014
8.
20/11/2013
9.
Juli 2013
10.
Juni 2013
11.
03/12/2012
melakukan boikot dikarenakan tahun 2013, beberapa pemain baik gaji yang belum dibayarkan lokal dan asing tidak dibayarkan gajinya Asosiasi Pemain dan Pelatih Tidak diberikan data-data secara Indonesia (APPI) lengkap terhadap 8 klub terkait mengeluarkan keterangan dengan gaji yang belum dibayarkan terkait pembayaran gaji yang sebagaimana diklaim oleh Kemenpora belum dilakukan oleh 8 klub ISL Sergei Litvinov (Russian) tidak Pemain ini dikontrak di klub yang dibayarkan gajinya dalam 6 tidak menjadi anggota dari PSSI, pada bulan. Untuk berjuang, dia saat konflik Internal yang dialami oleh menjadi penjual jus PSSI dimana terdapat dualism klub yang berkompetisi. Klub yang menjadi anggota PSSI adalah PERSIS SOLO FC. Salomon Bengondo Klub Persipro Probolinggo bermain di (Cameroon) meninggal Kompetisi IPL yang tidak diakui oleh dikarenakan pelayanan medis PSSI yang tidak baik. Dia tidak menerima gaji selama 8 bulan dari Persipro Probolinggo Komisi Disiplin PSSI, Hinca Putusan ini diambil bukan terkait Pandjaitan, menghukum dengan protes yang disampaikan, pemain yang memprotes namun atas tindakan yang tidak kasus gaji yang tidak sportif. dibayarkan. Dalam 10 bulan 11 pemain dari Informasi yang tidak berimbang terkait PSMS Medan tidak menerima gaji yang tidak dibayarkan oleh PSMS gaji. Mereka melayangkan Medan adalah terkait dengan konflik protes kepada PSSI. internal Klub dimana terdapat dualism manajemen Klub. PSMS Medan yang bermain dibawah payung PT. Liga Indonesia masalah tunggakan gaji pemainnya sedang berlanjut proses cicilan penyelesaian tunggakan gaji oleh PT. Liga Indonesia. Diego Mendieta (Uruguay) Kompetisi Tahun 2011/2012 telah meninggal dikarenakan selesai dilaksanakan oleh pemain, perawatan medis yang tidak adalah benar terjadi tunggakan gaji baik. Dia juga tidak menerima selama 2 bulan dan disepakati bersama gaji dari Persis Solo. antara pemain dan klub bahwa tunggakan akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemain. Ketika pemain jatuh sakit, Klub Persis Solo
12.
November 2012
16 Pemain melaporakan permasalahan gaji yang tidak dibayarkan kepada FIFA.
13.
16/06/2012
Pemain dari Sriwijaya FC dan Arema Indonesia menggalang aksi solidaritas dengan menggunakan kaos berwarna putih yang bertuliskan “Your Pain is My Pain” sebelum kedua tim bertemi didalam kompetisi ISL di stadion Jakabaring,Palembang
membantu pengobatannya juga meskipun tidak maksimal,hingga pemain meninggal dunia tunggakan gaji telah selesai dibayarkan oleh Klub Persis Solo kepada keluarga pemain. PSSI (KPSI-Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia) pun atas perintah Bapak LNM turut membantu kepulangan jenazah ke negaranya Uruguay PSSI mencatat terdapat beberapa kasus terkait dengan gaji yang belum dibayarkan, dan sedang dalam proses didalam klub itu sendiri Terjadinya konflik internal ditubuh PSSI menyebabkan adanya dualisme kompetisi dan bahkan dualisme Organisasi pada waktu itu PSSI dan KPSI, sehingga klub2 yang jelas adalah anggota PSSI disuspend oleh PSSI dan dianggap bermain di Breakway League. PSSI pada era tersebut mengakui beberapa klub kloningan dan berkompetisi di IPL (Indonesia Prima League) dibawah payung regulator kompetisi yaitu PT. Liga Sportindo Indonesia.
