MEDIA PENYIARAN
Freddy H. Tulung Dirjen Sarana Komunikasi & Diseminasi Informasi
1
IDUSTRI KREATIF INGGRIS Advertising Architecture Art & Antique market Crafts Design Designer Fashion Film & Video Interactive Leisure Software Music Performing Arts Publisihing Software & Computer Service Television & Radio
NEW ZEALAND Advertising Architecture Art & Antique market Crafts Design Designer Fashion Film & Video Interactive Leisure Software Music Performing Arts Publisihing Software & Computer Service Television & Radio Photography
INDONESIA Advertising Architecture Art & Antique market Crafts Design Designer Fashion Film & Video Interactive Leisure Software Music Performing Arts Publisihing Software & Computer Service Television & Radio Reasearch
SUMBER: DEPERINDAG 2008
2
KOMPOSISI EKSPOR INDONESIA 2006 KOMPOSISI NILAI EKSPOR KOMODITI UTAMA INDONESIA 2006 Chemicals, 46,317,700,000 , 5%
Other Commodity, 4,811,737,608 , 1%
Beverage & Tobacco, 3,247,200,000 , 0%
Food & Live Animals , 45,920,820,000 , 5%
Fuel & Lubricants, 245,984,420,000 , 28% Machine & Transportation Equipment, 127,362,400,000 , 14%
Animal & Vegetable Oil Fat, 55,842,820,000 , 6%
Manufacturing Goods , 72,765,117,244 , 8%
Raw Material, 105,037,900,000 , 12%
Misc Manufacturing & Articles, 102,998,609,313 , 12% Creative Industry, CREATIVE INDUSTRY 81,428,475,834 , 9%
81.428.475.834
9% 3
KOMPOSISI TENAGA KERJA KOMPOSISI JUMLAH TENAGA KERJA KELOMPOK INDUSTRI KREATIF 2006 Pasar Seni dan Barang Antik, 45,026 , 1% Penerbitan dan Percetakan, 65,913 , 1%
Arsitektur, 32,642 , 1%
Film, Video, Fotografi, 16,480 , 0%
Riset dan Pengembangan, 7,654 , 0%
Layanan Komputer dan Piranti Lunak, 8,216 , 0% Seni Pertunjukkan, 8,285 , 0%
Musik, 88,430 , 2% Periklanan, 65,570 , 1% Televisi dan Radio, 142,227 , 3%
Permainan Interaktif, 2,662 , 0%
Desain, 272,540 , 6%
Fesyen , 2,623,675 , 54% Kerajinan , 1,523,059 , 31%
4
“9” SHIFTING
Shifting Generalist to Individualist Shifting Analog to Digital Shifting Single system ke Multimode System receiver Shifting dari One Way ke Two way (interactive) Shifting Family based to multidimensional content Shifting dari Free based to Subscribed/Pay Per View based Shifting Speed of absoelesence dari 2-3 tahun menjadi 1 tahun bahkan kurang Shifting dari National Coverage ke International Coverage Shifting dari Local Player to Global Player
5
SHIFTING …
Sumber : Financial Times dan berbagai sumber lainnya
6
REGULASI
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya proses constitutional review di Mahkamah Konstitusi dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 030/SKLN-IV/2006, tanggal 17 April 2007 jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 031/PUU-IV/2006, tanggal 17 April 2007.
7
Lanjutan Regulasi…
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta juga mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya proses judicial review di Mahkamah Agung dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 18P/HUM/ 2006, tanggal 19 April 2007, yang berimplikasi ke dalam penyusunan regulasi nasional di bidang penyiaran tentang sistem stasiun jaringan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan kesiapan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan. Saat ini Depkominfo terus melengkapi peraturanperaturan di bidang penyiaran yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan industri penyiaran di Indonesia.
8
KONDISI TELEVISI UU Penyiaran No. 24/1997: TV swasta memiliki jangkauan nasional dengan membangun stasiun relai di seluruh Indonesia
• 10 TV Swasta • Izin Nasional • Jangkuan Nasional
9
Jangkauan Wilayah LPS Televisi : Dalam wilayah Provinsi kecuali Jakarta dan Yogyakarta
LPS Jasa Penyiaran Televisi : - 10
stasiun
penyiaran - 175 pemohon izin
10
ANALISA SITUASI • •
•
•
Kebijakan penyiaran menetapkan adanya lembaga penyiaran lokal dan lembaga penyiaran berjaringan. Program siaran dari lembaga penyiaran ditempatkan pada salah satu bagian kanal (slot) di masing – masing wilayah layanan. Lembaga penyiaran berjaringan memerlukan sarana penghubung antara stasiun induk dengan stasiun jaringannya (misalnya, dengan satelit atau leased line dari penyelenggara infrastruktur jaringan telekomunikasi). Penyelenggaraan penyiaran publik dan swasta serta komunitas dialokasikan dengan jumlah slot yang proporsional.
11
KAJIAN HUKUM 1. UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran : Bahwa penyiaran TV dan radio harus memiliki IPP (pasal 33 ayat 1) LPS hanya dapat menyelenggarakan 1 siaran dengan 1 saluran siaran pada 1 Cakupan wilayah siaran (pasal 20) sehingga tidak relevan lagi pada era penyiaran Digital karena penyiaran digital sifatnya adalah banyak siaran pada 1 saluran Siaran di 1 cakupan wilayah siaran. 2. UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Setiap Penyelenggaraan Telekomunikasi harus mendapatkan izin dari Pemerintah (pasal 11) Salah satu bentuk penyelenggaraan telekomunikasi adalah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (pasal 7)
12
Contoh Penyiaran Digital 101 S ia
r an
10
D ig
Sport i ta l
Multiplexing ke satu kanal HDTV
SDTV
Compressed
Compressed
Gambar asli
Gambar dan suara kualitas tinggi
･･･
Berita
Di rumah
Bencana alam Di kendaraan
Kapan saja Dimana saja Sambil jalan
Di kereta api 13
PENERAPAN PENYIARAN SISTEM DIGITAL
Sasaran dari penetapan teknologi digital untuk penyiaran TV dan radio adalah dalam rangka ketersediaan ruang (slot) bagi penyelenggaraan penyiaran, baik bagi pengembangan yang ada sekarang maupun bagi penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung dengan teknologi analog sehingga akan menjadi solusi yang ditawarkan kepada penyelenggara dan calon penyelenggara penyiaran baru.
Moratorium (penghentian proses perizinan baru) agar kanal yg diperuntukkan bagi alokasi spektrum penyiaran digital dijamin keberadaannya.
14
Lanjutan… •
Untuk TV digital, teknologi yang digunakan adalah DVB-T yang telah ditetapkan standarnya melalui Permen 7/2007. Segera ditetapkan teknologi radio siaran digital menggunakan teknologi T-DAB, sebagai solusi telah penuhnya kanal. T-DAB yang dialokasikan berdampingan dengan TV analog pada pita VHFsudah diterapkan secara operasional di beberapa negara dan well-proven, maka trial di Indonesia tidak diperlukan lagi.
•
Setiap kanal frekuensi selebar 8 MHz (band IV dan V UHF) dapat digunakan untuk membawa 6 program siaran TV dan pada frekuensi selebar 7 MHz (band III VHF), dapat membawa 28 program siaran radio. Program siaran TV dan siaran radio ditempatkan dalam slot yang merupakan bagian dari kanal.
15
Lanjutan…
•
Penerapan siaran TV digital sebagai pengganti TV analog pada pita UHF dilakukan secara bertahap sampai suatu batas waktu cut-off TV analog UHF yang ditetapkan (2013 di kota besar dan 2017 secara nasional). Sedangkan untuk siaran radio, penerapan digital menggunakan teknologi T-DAB bukan menggantikan standar radio yang ada (FM dan AM) melainkan pengayaan terhadap layanan jasa penyiaran radio.
16
PENYELENGGARAAN PROGRAM SIARAN DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR 1. Di dalam penyelenggaran penyiaran TV dan radio digital tanpa bayar (free-to-air), dipisahkan antara : • penyelenggaraan program siaran yang menyediakan konten siaran ; dan • penyelenggaraan infrastruktur yang menghimpun konten – konten dari beberapa penyelenggara program siaran serta menggunakan frekuensi untuk dipancarkan ke pesawat penerima radio dan TV. 2. Setiap kanal frekuensi tidak boleh dikuasai hanya untuk satu penyelenggara program siaran.
17
Lanjutan…
Penyelenggaraan program siaran adalah penyelenggaraan yang mendapatkan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yang hanya berfungsi menyediakan konten siaran serta menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh penyelenggara infrastruktur dalam rangka konten siarannya dapat didistribusikan (dipancarkan) ke penerima TV atau radio digital.
Penyelenggaraan infrastruktur meliputi fungsi multiplexing beberapa program siaran dan fungsi pemancaran siaran di satu wilayah layanan.
Penyelenggaraan infrastruktur yang dimaksud pada butir 4 adalah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan izin penggunaan frekuensi (ISR)
18
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
Pengaturan penyelenggara infrastruktur berada di bawah Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Bentuk penyelenggaraannya adalah penyelenggara jaringan tetap tertutup (pasal 33 KM 20/2001). Penyelenggara infrastruktur penyiaran digital adalah pihak yang memiliki fungsi sbb : Fungsi multiplexing : Bertindak menyediakan jasa distribusi bandwidth (slot) dalam 1 kanal frekuensi untuk digunakan oleh bermacam – macam jenis program siaran sehingga efisien dan optimal. Fungsi pemancaran : Membangun infrastruktur pemancar penyiaran digital sesuai aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Depkominfo), mulai dari antena pemancar, menara, saluran penghubung dari terminal output content, hingga komponen – komponen infrastruktur lainnya sehingga pentransmisian program siaran digital berjalan dengan baik dan tidak mengalami gangguan. 19
LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PELAKSANAAN TV DIGITAL DVB-T MELALUI TRIAL
Akan dilakukan TRIAL yang tujuannya adalah untuk mendapatkan skema model usaha (business model) penyelenggaraan infrastruktur dan konten, dan apabila berhasil akan ditetapkan dalam suatu kebijakan penyelenggaraan TV digital bagi LPP, LPS, dan LPK
20
DIGITAL MIGRATION ROAD MAP 2008
2012
PHASE 1 • No new analog TV license • Introduce DTV (Band IV & V) and T-DMB/DAB (Band III) • Simulcast period • Selective analog TV Switch off (Band III, IV & V), particularly in big city
2013
2017
PHASE 2 • Analog switched off in big cities, & continue in other regional areas • Sttart with new license for mux operator at the analog frequency, that already migrate to digital as plan
2017 PHASE 3 • All analog TV totally switched off; digital broadcast fully operate in Band III, Band IV & V (Ch 22-Ch 48) • Ch 49 and higher will be allocated for future wireless telecommunication system (WRC-03/07) 21
SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ)LPS TELEVISI Satelit SSJ dengan jangkauan wilayah terbatas terdiri dari: b. Induk SSJ yang terletak di Ibukota Provinsi; dan c. Anggota SSJ terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota
IKP/IKK
Induk SJ IKP
Anggota SJ
2
IKP/IKK Anggota SJ
Stasiun relai
Wilayah Stasiun Prov. relai
Wilayah RI Stasiun relai
22
DAMPAK POSITIF DITERAPKANNYA SSJ
1.
Tersebarnya kepemilikan dan content penyiaran secara merata di setiap daerah
2.
Pemberdayaan sumber daya lokal (budaya, SDM, modal, dll)
3.
Berkembangnya industri lokal yang terkait dengan bidang penyiaran (PH, Artis lokal, iklan lokal, dll)
4.
Adanya keseimbangan informasi antara pusat dan daerah
23
UPAYA PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI SSJ
1.
Peningkatan infrastruktur jaringan untuk hubungan antar induk/anggota stasiun jaringan dengan stasiun relai • Penggelaran fiber optic (Palapa Ring) • Penambahan kapasitas tranponder satelit
2.
Memfasilitasi hubungan dengan pemerintah daerah dalam membangun stasiun lokal
3.
Koordinasi dengan Bapepam, BKPM, dan BEJ
4.
Memfasilitasi dalam peningkatan SDM melalui pelatihan (pemberdayaan MMTC Yogyakarta)
24
KENDALA YANG DISAMPAIKAN OLEH ATVSI DALAM IMPLEMENTASI SSJ 1.
ASPEK TEKNIS Kurang tersedianya infrastruktur (transponder satelit, Fiber Optic, Microwave) untuk menghubungkan induk/anggota stasiun jaringan dengan stasiun relai di wilayah provinsi yang sama 2. ASPEK LEGAL Kesulitan dalam memecah aset perusahaan menjadi beberapa badan hukum yang terpisah, khususnya bagi LPS yang sudah go public (Tbk) Dengan lepasnya aset pada perusahaan yang sudah Tbk, akan merugikan investor publik Sukar mencari investor lokal dalam waktu yang terbatas
25
Lanjutan…
1.
ASPEK KEUANGAN Memerlukan investasi yang besar untuk membentuk stasiun-stasiun penyiaran lokal di daerah (SDM, perangkat studio, materi siaran lokal) Kesulitan dalam pembagian pendapatan dengan investor daerah 2. ASPEK SDM DAN OPERASIONAL Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di daerah Biaya operasional menjadi lebih besar Dengan situasi pasar iklan lokal yang sepi, sulit bagi stasiun penyiaran lokal untuk bisa menutupi biaya operasionalnya yang tinggi
26
PERMODALAN
1.
2.
3.
4. 5.
Modal awal LPS seluruhnya dimiliki oleh WNI dan/atau BHI dan seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI. LPS dapat melakukan penambahan modal dari WNA dan/atau BHA yang jumlahnya tidak lebih dari 20% di seluruh modal yang ditempatkan atau disetor penuh dan dimiliki oleh dua pemegang saham Pembatasan penambahan modal asing dilakukan baik langsung maupun tidak langsung 80% modal LPS harus tetap dimiliki oleh WNI Setiap transaksi atas saham LPS yang menyebabkan kepemilikan modal asing melebihi 20% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh wajib dikembalikan ke pagu 20%
27
TERIMA KASIH
Dalam rangka “Rakornas Telematika dan Media 2008” Kadin Indonesia, Jakarta, 23 Juni 2008
skdi/kadin/hn
28
