Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu. Buletin. Triwulan. Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Buletin 4 Bappeda

Tr i w u l a n

Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Salam Pembuka

Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulilah, Buletin Bappeda Provinsi Bengkulu Triwulan IV Tahun 2015 ini akhirnya rampung. Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu maupun rencana ke depan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini Selamat Membaca Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

Pelindung : Gubernur Bengkulu Penanggung Jawab : Ir. Sorjum Ahyan, MT Redaktur : Dra. Noni Yuliesti, MM Yulizon Hikma Putra, SE. MM M. Nashrullah, SE, MT, M.Sc Penyunting Sumarni, S.Kom Sari Novrina, SE Faisal Akbar, SE Dedi Abdul Rosid, SE Andre Mukti, S.Sn Salmatulaini, ST Efredes Nurmayanti, ST, M.Si

Ir. Sorjum Ahyan, MT Pembina Utama Muda NIP : 19640131 199101 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Desain grafis Oki Sumbogo, ST Imawati, S. Sos Gita Permatasari, SE Sekretariat Ririn Amir, S.Kom Muhammad Iqbal, ST Vevi Afriana, ST Indra Dewi Bintang, SE Era Larasanti, ST Fachrurozi Repado, ST Pembuat Artikel Fahrul Razi, SH Dedi Irawan, S.Sos Deri Pratama Saputra, S.STP Suhantoro Rianto Maha, Amd Arry Setiobessy, ST

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU E-Mail : [email protected] Website : www.bappeda.bengkuluprov.go.id

Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Daftar Isi ................... Provinsi Bengkulu Capai 20 Indikator MDGs ...................................................... 124 BLK Di Indonesia Masih Memprihatinkan ..................................................... Kebijakan Pemerintah Pengaruhi Angka Kemiskinan ............................................... Pns Dihimbau Jangan Lakukan “Hate Speech” ..................................................... Bengkulu Waspadai Konflik Sosial ........................................................... Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Program /Kegiatan APBD Dan APBN Triwulan IV Tahun Anggaran 2015

Hal 1 Hal 11 Hal 19 Hal 23 Hal 28 Hal 31

Regional Government Conference (RGC) Indonesia International Infrastructure Conference And Exhibition 2015 (IIICE 2015)

Hal 34

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) 6 Provinsi Bengkulu

Hal 38

...................................................................

...................................................................... Sinkronisasi Pendataan Perumahan Dalam Mendata Rumah Layak Huni Di Provinsi Bengkulu ....................... Sosialisasi Dan Ekspose Sumber Daya Genetik Pulau Enggano Bidang Perikanan Dan Pekebunan Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu Tahun 2015

..................................................... Rapat Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota Dan Evaluasi RKPD Kabupaten Kota Tahun 2015. ............................ Konsultasi Publik Hasil Peninjauan Kembali Pp. No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

............................................................... Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN ) Tahun 2015 ..........................

Hal 41 Hal 44 Hal 47 Hal 53 Hal 59

Berita Utama RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN APBD DAN APBN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015

Bengkulu, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD dan APBN Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015. Rapat ini adalah di selenggarakan sebagai wadah Koordinasi antar Instansi Pengguna Anggaran APBD dan APBN Tahun Anggaran 2015 dengan Gubernur Provinsi Bengkulu dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Mengadakan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program/kegiatan hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2015. Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD dan APBN Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 ini terdiri dari Instansi Vertikal, Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Pejabat Eselon II, III dan IV serta staf dari seluruh instansi di lingkup Pemerintahan Provinsi Bengkulu,

1

Media Informasi Pembangunan Daerah

dengan Menghadirkan Narasumber Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Ir. Drs. Sudoto, M.Pd, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Bapak Ir. Sorjum Ahyan, MT. Kepala Direktorat Jenderal Perbendahaaraan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, Ibu Niken Pudyastuti.

Acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan Triwulan IV Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dibuka oleh Penjabat Gubernur Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Ir. Sudoto, M.Pd yang dihadiri oleh Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, Para Asisten Setda Provinsi Bengkulu, Para Staf Ahli Gubernur Provinsi Bengkulu, Kepala Instansi Vertikal

2

Berita Utama Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Eselon III, IV dan Staf yang terlibat dalam perencanaan dan evaluasi. Dalam Laporannya Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa kinerja penyerapan anggaran APBD dan APBN Provinsi Bengkulu triwulan IV tahun 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 menunjukkan Penyerapan anggaran APBD Provinsi sebesar 81,61 % dengan target capaian 81,00 % masih ada 6 SKPD mendapatkan warna merah dan Penyerapan Anggaran APBN Dekonsentrasi

sebesar 58,29% dengan

target capaian sebesar 84,00% ada 20 SKPD yang mendapatkan warna merah. Penyerapan anggaran APBN Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 64,58 % dengan target capaian sebesar 84,00 % masih ada 5 SKPD yang mendapatkan warna merah Untuk paket lelang APBD dan APBN Provinsi Bengkulu yang ada pada SIRUP sampai dengan 11 Desember 2015 adalah sebanyak 445 jumlah paket pekerjaan, dengan rincian 445 paket sudah selesai lelang.

3

Media Informasi Pembangunan Daerah Selain

menilai

capaian

kinerja

pembangunan,

evaluasi

ini

juga

menganalisis

dan menyimpulkan isu - isu strategis daerah yang dapat dijadikan acuan bagi arah pembangunan Provinsi Bengkulu lima tahun ke depan, yaitu : Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan dan birokrasi dalam Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas, Masih terjadi tindak pidana korupsi meskipun dari tahun ketahun menunjukan penurunan yang signifikan sejak Tahun 2010 dan Konflik sosial perbatasan dan perkebunan masih memerlukan perhatian serius di Provinsi Bengkulu terkait dengan pengembangan koordinasi dan dialog intensif antar Kabupaten/Kota untuk penyelesaian konflik perbatasan dan koordinasi lintas stakeholders (Kepolisian, Pemda, Perusahaan, dan Petani) untuk penyelesaian konflik antara perusahaan perkebunan dan petani lokal.

4

Berita Utama Sumber Daya Manusia Adanya kesenjangan IPM antar Kabupaten/Kota, Adanya kesenjangan Pendidikan antar wilayah Kabupaten/Kota dan Adanya kesenjangan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat antar Kabupaten/Kota

Ekonomi Adanya ketimpangan pembangunan dan perkembangan ekonomi antar Kabupaten/Kota, Realisasi investasi baik PMA maupun PMDN masih sangat kecil dan berfluktuasi, Masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat dan masih tingginya persentase penduduk miskin (tingkat produkstivitas tenaga kerja masih rendah), Rendahnya produktivitas tanaman padi, tanaman pangan dan serealia, Belum optimalnya perkembangan usaha peternakan dan budidaya perikanan, Masih banyak potensi perikanan tangkap yang belum termanfaatkan dan Belum berkembangnya secara optimal industri kreatif terutama yang berbasis pengetahuan, kreatifitas dan teknologi.

Infrastruktur Dasar, Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Keberadaan infrastruktur dasar bidang ke PU-an untuk saat ini belum memadai dan merata keseluruh daerah, Masih belum optimalnya akses penduduk terutama di daerah tertinggal dan terpencil terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi maupun rumah layak huni, Akses konektivitas transportasi darat (jalan lintas barat sumatera) relatif tertinggal dari lintas tengah dan lintas timur sumatera yang kondisinya jauh lebih baik dan langsung terkoneksi dengan koridor utama transportasi wilayah sumatera, Ancaman pembalakan hutan secara liar (illegal logging) dan pencemaran sungai, Secara geoteknik, Provinsi Bengkulu masuk dalam daerah ring of fire yang rentan terhadap ancaman bencana dan Potensi wisata belum dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi.

5


Kinerja penyerapan Anggaran APBD Provinsi Bengkulu Triwulan IV tahun 2015 per 11 Desember 2015 sebesar 81,61 persen secara umum menunjukkan kinerja yang stabil dibandingkan Triwulan IV Tahun 2014 per 16 Desember sebesar 82,70 persen. Untuk dana APBN terjadi penurunan kinerja dimana penyerapan anggaran Triwulan IV tahun 2015 per 11 desember 2015 untuk dana APBN Dekonsentrasi sebesar 58,29 persen lebih rendah dibanding Triwulan IV tahun 2014 per 15 Desember 2014 sebesar 81,46 persen dan untuk dana APBN TP Provinsi Triwulan IV tahun 2015 per 11 Desember 2015 sebesar 64,58 persen lebih rendah dari Triwulan IV tahun 2014 per 16 Desember 2015 sebesar 87,74 persen. Bila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2015, realisasi penyerapan anggaran masih menumpuk di Triwulan IV Tahun 2015 terutama untuk sumber dana APBN. Penyerapan anggaran APBD Provinsi Triwulan III Tahun 2015 sebesar 60,73 % sedangkan Triwulan IV Tahun 2015 per 11 Desember 2015 sebesar 81,61 %, Penyerapan Anggaran APBN Dekonsentrasi TRIWULAN III Tahun 2015 sebesar 31,53 % sedangkan Triwulan IV Tahun 2015 per 10 Desember 2015 sebesar 58,29% dan Penyerapan anggaran APBN Tugas Pembantuan Provinsi Triwulan III Tahun 2015 sebesar 27,68 % sedangkan Triwulan IV Tahun 2015 per 10 Desember 2015 sebesar 64,58 %.

6

Berita Utama

Hal ini agar menjadi perhatian yang serius pada seluruh Kepala SKPD agar dalam pelaksanaan program / kegiatan di Tahun 2016 tidak menumpuk pada Triwulan IV. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/Kegiatan APBN dan APBD Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 ini menandakan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2015 dan hal ini seiring dengan berakhirnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2010 - 2015. Berkaitan dengan hal tersebut, kita telah menyusun rancangan teknokratis RPJMD Provinsi Bengkulu 2016 – 2020. Berikut arah kebijakan umum RPJMD 2016 - 2020 sesuai 5 MISI RPJPD 2005 - 2025:

-- MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Menguasai Iptek dan Imtaq Peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik serta peningkatan relevansi pendidikan, Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan serta peningkatan pusat - pusat pembelajaran dan pelatihan untuk masyarakat, Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, Membangun dan memperbaiki sarana kesehatan serta keterjangkauan dokter dan tenaga medis dan Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial.

7


-- MISI 2 mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat Peningkatan pelayanan transportasi perhubungan, Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan, Pembangunan, peningkatan ,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas masyarakat dan Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan memperluas cakupan akses sanitasi

-- MISI 3 mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi serta meningkatkan pelayanan proses perizinan investasi, Peningkatan akses teknologi, kualitas produk permodalan dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM dan Mengoptimalkan dan memperluas sumber dan jenis pendapatan daerah

8

Berita Utama

-- MISI 4 mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan, Peningkatan produksi hasil hutan dan Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

-- MISI 5 mewujudkan masyarakat adil dan demokratis Peningkatan pemberdayaan perempuan, Mengoptimalkan peran politisi dalam melaksanakan otonomi daerah dan Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum

9


10

Berita Utama

PROVINSI BENGKULU CAPAI 20 INDIKATOR MDGS

Bengkulu,

Sebanyak

20

Milenium

Depelovment

indikator Goals

capaian

(MDGs)

tujuan

berhasil

pembangunan

dicapai

pemerintah

milenium/ Provinsi

Bengkulu sebelum tahun 2015 berakhir. Sedangkan sisanya sebanyak 23 indikator masih

harus

bekerja

keras

dan

ditargetkan

pada

tahun

2016

akan

tercapai.

Kondisi tersebut terungkap pada saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian Tujuan pembangunan milenium Provinsi Bengkulu Tahun 2015 di Ruang Pola Bappeda pada Senin 14 Desember 2015.

11

Media Informasi Pembangunan Daerah “Keberhasilan

capaian

indikator

tersebut

merupakan

komitmen

dan

hasil

dari

kerja keras pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan” kata Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda, H. Fitriyansyah, S.STP, MM.

Ke-20 indikator tersebut adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan, Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja, Rasio Kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan Pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, Prevalensi Balita dengan Berat Badan Rendah/kekurangan Gizi,

Prelevansi

Balita

Gizi

Buruk,

Prelevansi

Balita

Gizi

Kurang

(goals

1).

Kontribusi Perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (goals 3). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (goals 4). Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun, Cara Modern, Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun, Cakupan Pelayanan Antenatal (K4), Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB ysng tidak terpenuhi)(goals 5).

12

Berita Utama Prelenvansi HIV dan AIDS dari total populasi, Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir, Angka penemuan Kasus malaria (per 1.000 penduduk) Angka kejadian

Tuberkulosis

(semuakasus/100,000

penduduk/tahun),

Tingkat

prevalensi

Tuberkulosis (per 100,000penduduk)(goals 6). Sementara sisanya delapan indikator diperkirakan akan dicapai (on track) pada akhir tahun 2015 adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD, Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, laki-laki dan perempuan (goals 2). Rasio perempuan terhadap laki-laki di SD, Rasio perempuan terhadap laki-laki di SMP, Rasio perempuan terhadap laki-laki di SMA, Rasio perempuan terhadap laki-laki di PT, Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap laki-laki pada Kelompok usia 15 -24 Tahun (goals 3). Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup (goals 4).

13


Sedangkan sebanyak 15 indikator sudah menunjukan kemajuan tetapi masih memerlukan kerja keras adalah Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah tingkat Konsumsi minimum1.400 kkal/kapita/hari, Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah tingkat Konsumsi minimum2.000 kkal/kapita/hari (goals 1). Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (goals 4). Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (goals 5). Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat – obatan antiretroviral, Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yangterdeteksi dalam program DOTS. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (goals 6). Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Perkotaan & Perdesaan, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Perkotaan (goals 7).

14

Berita Utama Lebih jauh dijelaskan bahwa Rakor tersebut bertujuan untuk mengetahui hambatan dan permasalahan atau bottleneck dalam upaya pencapaian tujuan MDGs, merumuskan tujuan MDGs Provinsi Bengkulu yang masih offtrack agar dapat diupayakan kembali untuk dicapai pada agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs tahun 2016, sosialisasi awal persiapan pelaksanaan agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016 serta Menyamakan persepsi antar stakeholder dalam pencapaian target MDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2015. Peserta Rapat Koordinasi Evaluasi Pencapaian Tujuan MDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2015 adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Bappeda kabupaten se-Provinsi Bengkulu dan SKPD teknis pencapaian tujuan MDGs dilingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terhimpunnya data capaian MDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2015. Selain itu telah disampaikan juga kepada peserta agenda pembangunan berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs). “Melalui kegiatan ini juga dapat diketahui hambatan dan permasalahan atau bottleneck dalam upaya pencapaian tujuan MDGs dan tujuan MDGs Provinsi Bengkulu yang masih offtrack agar dapat diupayakan kembali untuk dicapai pada agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs tahun 2016.Penyusunan legal aspek SDGs,” tutup Fitriansyah (dedi/pp2)

TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TARGET MDGs PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

15


16

Berita Utama

17


18

Sosial Budaya

124 BLK DI INDONESIA MASIH MEMPRIHATINKAN

Bengkulu, Sebanyak 124 dari 279 unit Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah kondisinya memprihatinkan. Baik dari segi manajemen ataupun sarana dan prasarana pelatihan. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Pasar Kerja,

Bappenas,

Kementerian

Ir.Muhammad

Ketenagakerjaan

Iqbal RI

Abbas,

tahun

MBA

2015-2019

saat

Sosialisasi

di

Hotel

Rencana

Salak-Bogor

Strategi (29/10).

“55 unit masuk dalam katagori bagus dan 100 unit katagori kurang bagus dan sisanya kondisi buruk. Sehingga harus segara dilakukan tindakan perbaikan demi kelangsungan pelatihan tenaga kerja,” kata

Iqbal.

Pemetaan

kondisi

BLK

berdasarkan

beberapa

kriteria

penilaian.

Yakni,

ketersediaan fasilitas gedung, kualitas dan kuantitas instruktur, program pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan kerja, kapasitas pelatihan manajemen dan kondisi keuangan.

19

Media Informasi Pembangunan Daerah Berdasarkan hasil pemetaan kondisi BLK maka harus difokuskan pembenahan terhadap BLK kondisi memperihatinkan tersebut sehingga keberadaannya menjadi bermanfaat dan tidak sia-sia. Dalam waktu dekat segara membenahi dan menambah fasiltas BLK, melengkapi infrastruktur, fasilitas peralatan pelatihan serta peningkatan kualitas instruktur/pengajar di BLK-BLK milik pemerintah tersebut. Dia mengemukakan, dalam hal perbaikan terhadap BLK milik pemerintah daerah nantinya akan mengikuti standarisasi pada seperti BLK milik Kemnaker yang kondisinya sangat baik untuk digunakan. BLK

milik

BLK

pemda

instruktur,

Kemnaker meskipun

harus

menjadi

anggarannya

peralatan,

dan

model

terbatas

subsidi

percontohan tetap

bagi

menyiapkan

program

untuk

pembenahan gedung,

peserta

BLK-

infrastuktur, pelatihannya.

Oleh karena itu, dia berharap dalam melakukan pembangunan terhadap BLK yang mengalami rusak parah diperlukan biaya yang cukup besar. Guna membenahi BLK memang diperlukan keterlibatan ini

harus

pemerintah

daerah

diberlakukan

melalui

dalam

penyediaan

regulasi

bentuk

dana

dalam

APBD.

Kebijakan

peraturan

daerah

(perda).

Untuk itu diminta ke Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas untuk membuat roadmap agar pelatihan di BLK bisa mencapai 500 ribu sampai 1 juta orang per tahun. Tapi untuk bisa tembus angka tersebut dibutuhkan komitmen dan perhatian khusus dari pimpinan pemda terhadap

20

Berita Utama Instruktur handal di BLK. Pengelolaan BLK harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang punya kemampuan khusus di bidangnya masingmasing.

Dia

mengaku

berkat

keberadaan

BLK

terbukti

efektif

dalam

meningkatkan

keterampilan dan kompetensi para pencari kerja. Hal tersebut dikarenakan program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri di wilayahnya masing-masing. Dimasa yang akan datang agar pihak pemda melakukan pemetaan kebutuhan pasar kerja dan produk unggulan di wilayahnya sehingga BLK-BLK bisa difokuskan pada kejuruan-kejuruan tertentu saja contohnya jika daerah itu berada di kawasan laut dan pesisir, maka program-program BLK harus difokuskan pada pelatihan-pelatihan kerja di bidang maritim, demikian juga untuk daerah lainnya. Pola pelatihan di BLK-BLK milik pemda akan ditekankan pada jenis pelatihan sesuai yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Seperti pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan. Bahkan BLK juga memfasilitasi bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Jepang dan Korea Selatan. BLK juga terlibat dalam proses pemagangan siswanya di Jepang dan Korea Selatan yang mendapatkan uang saku hingga 8 juta/bulan dari negara tempat siswa tersebut magang. Faktor yang tentu sangat dicari siswa pekerja. Tapi orang tua tak perlu khawatir jika anaknya selepas SMA tak bisa mempunyai keahlian untuk terjun kedunia pekerja karena basic skill yang belum terspesifikasi. Karena ada lembaga yang bernama Balai Latihan Kerja yang dapat memberikan keahlian kepada siswa SMA maupun SMK yang ingin mendalami keahliannya. Dengan pembiayaan cuma-cuma maka hal ini dapat menjadi semacam jalan keluar untuk siswa yang membutuhkan ketrampilan khusus bahkan BLK juga menjadi semacam ujung tombak untuk membuka lapangan pekerjaan. Pendaftaran BLK biasanya dibuka diawal tahun, syarat-syratnya seperti foto kopi ijazah SLTA/ Sederajat, foto kopi SKCK, Foto kopi KTP, Surat keterangan Dokter Asli, dan pas foto menjadi syarat yang harus dilengkapi. Dengan pendaftaran diawal tahun maka siswa tamatan SLTA

atau

Sederajat

boleh

dibilang

calon

yang peserta

ingin

mendaftar

diperistirahatkan

harus

menunggu

sebelum

selama

menghadapi

6

bulan,

jadwal

padat.

Pendidikan BLK juga tak menuntut siswanya untuk menjadi pekerja karena dengan keahlian yang mereka punya, siswa bisa saja membuka usaha hingga bisa membuka juga lapangan pekerjaan, jadi BLK menjadi motor dalam mengurangi pengangguran.

21


Program BLK semuanya baik, tidak ada yang salah, namun ada satu yang mengganjal yaitu sosialisasi mengenai BLK tersebut yang justru minim terdengar disekolah-sekolah menengah tingkat atas, skema yang ada justru menunggu bukan menjemput bola, BLK tertinggal dengan perekrutan yang biasanya dilakukan sekolah tinggi dan universitas swasta menjelang ujian nasional dengan mendatangi sekolah-sekolan menengah tingkat atas tersebut Belum lagi seleksi yang dilakukan melalui ujian tertulis yang justru mengingkari makna harfiah Balai Latihan Kerja tersebut. Karena BLK seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk membantu pemerintah mengentaskan penganguran melalui pendidikan yang biayanya sudah ditanggung pemerintah. (dedi/pp2)

22

Sosial Budaya

KEBIJAKAN PEMERINTAH PENGARUHI ANGKA KEMISKINAN

BENGKULU, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Tim

Nasional

pemerintah

Kemiskinan, Percepatan

daerah

Bambang

Penanggulangan

untuk

Widianto Kemiskinan

meningkatkan

mengungkapkan

(TNP2K)

koordinasi

dan

mendorong berperan

aktif guna mendukung pencapaian target pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan. “Mempertahankan masyarakat untuk tetap berada diatas garis kemiskinan itu tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga agar tingkat kemiskinan yang sekarang ini tidak bergerak naik,”

Kata

Bambang,

saat

membuka

Rakortek

Penanggulangan

Kemiskinan.

Bambang yang merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK),

menjelaskan

bahwa

usaha

percepatan

penanggulangan

kemiskinan banyak menghadapi tantangan, terutama dengan adanya Otonomi Daerah. Tiap kebijakan bervariasi dengan ragam program dan tantangannya. Upaya penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi sebuah keniscayaan jika tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah merupakan motor penggerak utama dalam era otonomi daerah dewasa ini.

23


Peran pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota. Karakteristik dan perkembangan kemiskinan di Indonesia dewasa ini mengharuskan adanya kebijakan yang lebih sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam penanganannya. Khususnya melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan itu juga harus dapat diarahkan kepada pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan rentan, selain pemenuhan hak-hak dasar mereka. Sinergi antara penguatan kelembagaan koordinasi dan penajaman substansi kebijakan tersebut merupakan kunci bagi peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Di tingkat daerah penajaman intervensi penanggulangan kemiskinan dapat diupayakan melalui proses perencanaan kebijakan yang lebih berdasarkan bukti dan pengalaman (evidence-based). Khususnya dengan memaksimalkan pemanfaatan data dan informasi untuk mengembangkan analisis situasi kemiskinan. Agar ini terpenuhi TKPK di setiap daerah harus memiliki basis data dan informasi yang berkualitas, tenaga perencana yang terampil dalam

24

Sosial Budaya menganalisisnya, canaan

berbasis

serta data

dukungan dan

politik

informasi

untuk

menerapkan

tersebut

dalam

proses

penentuan

peren-

kebijakan.

Senada dengan itu seperti paparan yang disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Drs. H. Naharuddin, M.TP mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan program yang mudah asalkan ada keinginan serius dari pemangku kebijakan seperti Gubernur/Bupati,

Wakil

Gubernur/Wakil

Bupati

dengan

Ketua

DPRD

setempat.

“Keberpihakan pemangku kebijakan di daerah mutlak diperlukan, apalagi program pengentasan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi. Solusinyapun beragam tergantung karakteristrik kondisi daerah,” ujar Naharuddin. Seperti pengalaman didaerahnya pihak Provinsi Kepri pada Tahun 2010 menggagas nota kesepakatan agar pemerintah darah Kabupaten/Kota menganggarkan dana khusus untuk penanggulangan kemiskinan dengan perbandingan besaran anggaran 1 : 2 atau(1=Kabupaten/Kota, 2=Provinsi), dengan disaksikan oleh Kepala daerah dan Ketua DPRD masing-masing. Anggaran

yang

terkumpul

disepakati

digunakan

untuk

mendanai

tiga

bidang

penting dalam pengentasan kemiskinan yaitu, pertama Program Pemenuhan HakHak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal, kedua Program Rumah Layak Huni dan

25

ketiga

Program

Pembinaan

Unit

Usaha

Penduduk

Miskin/Desa

tertinggal.


Seperti pengalaman didaerahnya pihak Provinsi Kepri pada Tahun 2010 menggagas nota kesepakatan agar pemerintah darah Kabupaten/Kota menganggarkan dana khusus untuk penanggulangan kemiskinan dengan perbandingan besaran anggaran 1 : 2 atau (1=Kabupaten/ Kota, 2=Provinsi), dengan disaksikan oleh Kepala daerah dan Ketua DPRD masing-masing. Anggaran

yang

terkumpul

disepakati

digunakan

untuk

mendanai

tiga

bidang

penting dalam pengentasan kemiskinan yaitu, pertama Program Pemenuhan HakHak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal, kedua Program Rumah Layak Huni dan

ketiga

Program

Pembinaan

Unit

Usaha

Penduduk

Miskin/Desa

tertinggal.

A. Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal : 1) Pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah bagi penduduk miskin/desa tertinggal 2) Perawatan kasus gizi buruk/gizi kurang bagi penduduk miskin/desa tertinggal 3) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin/desa tertinggal (JAMKESDA) 4) Pembangunan / rehabilitasi posyandu 5) Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin/desa tertinggal

26

Sosial Budaya

B. Program Rumah Layak Huni : 1) Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga, 2) Penyediaan sarana lingkungan dan sumber air bersih penduduk miskin/ desa tertinggal. 3) Penyediaan Listrik Rumah penduduk miskin / desa tertinggal C. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal : 1. Kegiatan Menumbuhkembangkan kelompok usaha bersama dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) khusus Ibu-Ibu/Perempuan pada Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal. 2. Kegiatan Menumbuhkembangkan usaha nelayan, pembudidaya ikan dan keluarga pengolah hasil perikanan serta motorisasi perikanan tangkap penduduk miskin/desa tertinggal. 3. Kegiatan Menumbuhkembangkan Usaha Pertanian bagi penduduk miskin/desa tertinggal.

Agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat mengenai sasaran khusunya warga miskin, maka dilibatkan juga BPS setempat, Kepolisian dan Kejaksaan. Kebijakan yang digagas sejak tahun 2010 tersebut hingga saat ini masih berlanjut, bahkan anggarannyapun semakin bertambah tiap periode baik untuk pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota. Hasilnyapun dapat dilihat dengan semakin menurunya angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Dari 13,35 persen pada tahun 2010 menurun menjadi 11,22 persen pada tahun 2015. (dedi/pp2)

27


PNS DIHIMBAU JANGAN LAKUKAN “HATE SPEECH”

Bengkulu, Asiten III Pemprov. Bengkulu Ir. Sudoto menghimbau kalangan PNS di Provinsi Bengkulu

untuk

menjaga

sikap

jangan

sampai

melalukan

tindakan

kekerasan

verbal maupun tulisan atau yang termasuk katagori ujaran kebencian (Hate Speech). Pernyataan itu terungkap saat Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat provinsi pada Kamis 05 November 2015 di Ruang Rapat Rafflesia Lantai II Setda. Provinsi Bengkulu. “Sekarang ini hampir semua pegawai negeri mempunyai gadget, yang bisa digunakan kapanpun. Sehingga diharapkan jangan ikut-ikutan komentar yang tidak jelas, malah membuat situasi semakin kacau,” kata Sudoto. situasi semakin kacau,” kata Sudoto.

28

Sosial Budaya Apalagi Provinsi Bengkulu dan kabupaten lainnya sedang dalam tahapan pemilihan kepala daerah, sehingga dipastikan tensi politik semakin meninggi akibat isu yang dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga jangan mudah terprovokasi dengan berkomentar atau menyebarkan isu yang tidak jelas diungkapkan kepublik, baik lewat media sosial ataupun media cetak/elktronik lainnya. Dijelaskan lebih jauh bahwa hate speech/ujaran kebencian adalah tindakan yg sering dilakukan oleh sebagian kelompok di masyarakat untuk memprovokasi kebencian dan tindakan kekerasan kepada kelompok lain. Dengan didasari keinginan yg tidak terpenuhi, ada perbedaan paham, suatu kelompok secara vulgar menghujat kelompok/individu lain yang bisa berujung pada tindak kejahatan (hate crime). Bahkan jika dibiarkan bisa memicu konflik sosial. Menurutnya, netralitas pegawai negari sendiri dalam Pilkada serentak adalah mutlak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara jelas dan tegas telah mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), termasuk tingkat hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban larangan tersebut. Karena itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus berperan secara aktif dan masif dalam mensosialisasikan netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak di 269 daerah di Indonesia pada Desember 2015 mendatang. Senada dengan hal itu Brigjen Pol. Drs. M. Ghufron MM, M.Si menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Ini sebetulnya bukan aturan baru. Surat edaran yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, hanya merangkai beberapa aturan, untuk jadi panduan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian. Harapannya, anggota Polri bisa mengerti dan memahami jika ada kasus ujaran kebencian di masyarakat. Sehingga bisa segera dicegah agar tak timbul pertikaian. Jika ada pertikaian, dikedepankan perdamaian pada mereka yang bertikai. Tapi jika tak bisa didamaikan, maka terpaksa diambil langkah hukum. “Ujaran kebencian sebenarnya bukan hal yang baru, semuanya sudah diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana atau semenjak tahun 1946 atau semenjak Indonesia merdeka sudah ada aturan hukumnya,” tutur Kapolda.

29

Media Informasi Pembangunan Daerah Sementara lahirnya surat edaran Kapolri sendiri sebenarnya untuk kalangan internal kepolisian. Kapolri berikan perintah kepada jajarannya dan yang paling rendah adalah Kapolda dan jajarannya. Berisi jika ada masalah seperti itu penangannnya dengan sosialisasi atau diajak bicara baik-baik terlebih dahulu. Tidak serta merta ditangkap lalu dijebloskan dalam kurungan. Untuk penegakan hukum tindakan pidana “hate speech” mengacu pada ketentuan Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 28 jis Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian Pasal 16 UU-RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU-RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

“Kita ini hidup dalam negara Pancasila, perbedaan pendapat boleh saja dan dengan santun diungkapkan. Jangan dibiarkan Indonesia ini hancur lebur oleh cacian. Caci-maki jangan dianggap perbuatan biasa,” tambah Kapolda. Pihaknya sendiri saat ini telah mengantisipasi tidak kurang dari 18 ribu konten media online yang sering menyebarkan isu tidak jelas dan dengan memakai nama samaran. Dalam surat edaran tentang ujaran kebencian, adalah ujaran yang bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu maupun kelompok masyarakat dari aspek SARA, Gender, kaum difabel dan orientasi seksual, yang dilakukan di berbagai media, termasuk jejaring media sosial Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1. Penghinaan, 2. Pencemaran nama baik, 3. Penistaan, 4. Perbuatan tidak menyenangkan, 5. Memprovokasi, 6. Menghasut, 7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengekspresikan perasaannya secara kasar di hadapan publik atau media publik karena termasuk unsur “hate speech” yang bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi dan kekerasan. Bahkan pada tingkat yang paling mengerikan yakni pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. (dedi/pp2)

30

Sosial Budaya

BENGKULU WASPADAI KONFLIK SOSIAL

Bengkulu, Provinsi Bengkulu berada diurutan 15 dari 34 provinsi yang telah memiliki Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, beranggotakan beberapa SKPD dan instansi vertikal di Provinsi Bengkulu. Menurut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Drs. Misran Musa empat kabupaten/ kota di Bengkulu yang belum terbentuk tim terpadu tersebut antara lain Kabupaten Mukomuko, Kepahiang dan Kota Bengkulu.

“Alasan mereka sudah diusulkan tetapi dalam pembahasanya belum disetujui, mudah-mudahan pada tahun anggaran 2016 sudah bisa terbentuk,” kata Misran pada saat Rapat Tim Terpadu Penanganan Konfli Sosial Tingkat Provinsi Bengkulu, Kamis 05 November 2015 di ruang rapat Raflesia Lantai II. Daerah lainnya yang sudah terbentuk adalah Kabupaten Kaur, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Pada daerah tersebut kegiatan sudah berjalan dan beberapa kali telah melakukan pertemuan rutin dengan anggotanya.

31


Sesuai amanat kementerian dalam negeri bahwa semua daerah harus segara membentuk tim tersebut dan segara melaporkan, memonitoring dan evaluasi. Selanjutnya masing-masing Badan Kesbangpol secara rutin dilaporkan pada aplikasi disitus/website yang dimiliki Kemendagri.

Hal itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Pembentukan tim juga merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah (PP) 2/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang

(UU)

7/2012

tentang

Penanganan

Konflik

Sosial.

Diharap kepada seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera membentuk dan merubah nomenklatur Tim Terpadu tersebut termasuk Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Dia menambahkan, salah satu tugas dari tim terpadu yaitu menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan rencana aksi tersebut, khususnya terkait dengan pelaporan, monitoring dan evaluasi, saat ini Kemdagri sudah memiliki aplikasi sistem informasi penanganan konflik sosial yang terintegrasi dalam situs atau website Kemdagri. Apalagi saat ini Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 telah digelar 9 Desember. Pilkada dilaksanakan di 266 daerah, terdiri dari sembilan provinsi, 221 kabupaten, dan 36 kota.

Dalam

menyukseskan

Pilkada,

dibutuhkan

peran

bersama

seluruh

pihak, khususnya untuk mengantisipasi kerawanan atau potensi gangguan keamanan. Gangguan yang kemungkinan timbul selama kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, hingga pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bentuk potensi konflik sosial antara lain bentrokan antarmassa pendukung pasangan calon, aksi unjuk rasa protes atau penolakan terhadap hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada.

32

Sosial Bidaya

“Dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015, kepada seluruh penyelenggara pemerintahan di daerah untuk meningkatkan efektivitas, keterpaduan, dan sinergitas tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah, khususnya dalam antisipasi kerawanan konflik sosial jelang Pilkada,”

Karena

pencegahan

atau

penyelesaian

konflik

tidak

bisa

disamakan

satu sama lain, harus dilihat pula dari akar penyebabnya. Biasanya ada dua penyebab konflik, perbedaan kepentingan atau perbedaan prinsip dan ideologis. Setiap model penyelesaiannya kan

kapasitasnya

(dedi/pp2)

33

berbeda. karena

Oleh belum

karena semua

itu,

penting

tahu

soal

bagi

aparatur

cara-cara

ditingkat-

penyelesaiannya.


REGIONAL GOVERNMENT CONFERENCE (RGC) INDONESIA INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE CONFERENCE AND EXHIBITION 2015 (IIICE2015)

Pameran Regional Government Conference (RGC) dan Indonesia International Infrastructure and Exhibition (IIICE) 2015 dilaksanakan dengan tema “MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SOSIAL DENGAN MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INTERMODA DISELURUH PROPINSI” secara langsung memaparkan kebijakan – kebijakan terbaru, proyek-proyek infrastruktur yang dijadwalkan untuk dikembangkan baik ditingkat nasional maupun regional serta peluang-peluang usaha diseluruh Indonesia. Termasuk juga menampilkan presentasi-presentasi proyek infrastruktur unggulan yang merupakan kekuatan dan kemampuan dalam mendukung kerjasama dan terobosan dalam infrastruktur tingkat regional oleh 34 Provinsi di Indonesia baik sektor publik dan swasta di Indonesia.

34

Infrastruktur Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengikuti kegiatan ini selama tiga tahun berturut-turut, Sedangkan untuk letak Stand Provinsi Bengkulu terletak pada Gedung cendrawasih Plenary Hall Jakarta Convention Center dengan luas 3 m x 6 m = 18 m². kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang potensial untuk mempromosikan potensi investasi infrastruktur di masingmasing daerah. Promosi peluang investasi dan usaha yang ada di Provinsi Bengkulu secara tidak langsung dapat memberikan informasi tentang hasil potensi yang dapat dikembangkan diwilayah Propinsi Bengkulu yang telah dicapai selama ini kepada masyarakat luas yaitu dengan mengikuti pameran ditingkat nasional, sehingga dengan diadakannya pameran ini dapat mendatangkan ketertarikan para investor untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Provinsi Bengkulu serta menjadikan Provinsi bengkulu lebih dikenal masyarakat luas.

Kunjungan Wakil Presiden RI bapak Jusuf Kalla ke Stand Pameran Provinsi Bengkulu didampingi oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Bengkulu H. Fitryansyah, S.STP, MM

35

Media Informasi Pembangunan Daerah Pelaksanaan kegiatan

ini dilaksanakan bertempat di Jakarta Convention Center Indonesia

Jakarta pada tanggal 04 November

s/d 06 November

2015. The Regional Governments

Conference (RGC’15) adalah konferensi tahunan bergengsi yang diselenggarakan bersamaan dengan Pameran Infrastruktur Terbesar Indonesia, Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE’15). Fokus utama terhadap infrastruktur prioritas nasional meliputi transportasi maritim dan darat, pengembangan dan distribusi energi, serta penyediaan air bersih dan dalam pengelolaaan air limbah berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan populasi di indonesia. Dalam edisi kelima, RGC’15 kembali mengumpulkan pejabat pemerintah pusat dan daerah bersama para pemimpin industri senior untuk hadir dan mendiskusikan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Konferensi ini juga akan menemukan peluang kemitraan di antara sektor industri infrastruktur antara Lembaga - Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Investor Swasta untuk mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. RGC’15 dan IIICE’15 dirancang sedemikian rupa untuk diadakan dalam Pameran Infrastruktur Indonesia 2015, bersifat strategis karena bertepatan dengan waktu 1 tahun pertama dari pemerintah pusat yang baru terpilih. Konferensi ini diharapkan menjadi event pertama yang mendengar masukan sektor swasta dan masukan kepada perwakilan pemerintah terpilih yang baru sebagai acuan dalam kebijakan mendatang.

36

Infrastruktur

Tanggal 4 November 2015, Konferensi dimulai dengan Laporan dari Ketua KADIN Indonesia kemudian dilanjutkan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia. Kemudian acara dilanjutkan pada Sambutan Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla. Sambutan dan arahan Bapak Jusuf Kalla tersebut memuat arahan untuk memberikan pemerintah daerah arahan dalam perencanaan dan menyampaikan harapan dari sektor swasta Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi agar supaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebagai pernyataan akhir beliau disampaikan bahwa, Presiden Republik Indonesia akan memberikan dan berbagi perencanaan infrastruktur dalam meningkatkan pertumbuhan nasional serta mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi persaingan di dunia internasional terutama dalam persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. (Andre/PP3)

37


RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (POKJA PKP) 6 PROVINSI BENGKULU

Sebagai akhir rangkaian kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu selaku SKPD Pelaksana D ekonsentrasi Bidang Perumahan di Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan kawasan Permukiman (Pokja PKP) 6 Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang akan menyusun rekomendasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Kelompok Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Bengkulu. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Bengkulu ini dilaksanakan di Hotel Splash Bengkulu pada hari senin 16 November 2015. Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi

38

Infrastruktur

Bengkulu ini mengundang kepengurusan Pokja PKP Provinsi Bengkulu yang telah mengikuti rangkaian rapat koordinasi Kerja PKP Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 ini. Selain itu diundang juga stake holder terkait perumahan dan pemrukiman yang baru terbentuk di tingkat Provinsi Bengkulu. Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Bengkulu dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Ir. Sorjum Ahyan, MT. Dalam sambutannya Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya peran Pokja PKP Provinsi Bengkulu dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, selain itu pembangunan perumahan dan Permukiman harus berada dalam koordinasi Pokja PKP Provinsi Bengkulu. Acara ini juga dihadiri oleh Narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Ir. Soraya, M.Si.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Bengkulu ini menghasilkan kesepakatan dari mulai finalisasi renja sampai pada pelaksanaan impelemntasi renja pokja PKP Provinsi Bengkulu

39

Media Informasi Pembangunan Daerah PHOTO PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI POKJA PKP PROVINSI BENGKULU HOTEL SPLASH BENGKULU, 16 NOVEMBER 2015

40

Infrastruktur SINKRONISASI PENDATAAN PERUMAHAN DALAM MENDATA RUMAH LAYAK HUNI DI PROVINSI BENGKULU

Sebagai rangkaian Dekonsentrasi Bidang Perumahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

salah

satu

agendanya

adalah

pelaksanaan

Sinkronisnasi

Pendataan Bidang Perumahan. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Bidang Perumahan di kabupaten/ kota se Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini berkerjasama dengan stakeholder terkait dalam tingkat provinsi Bengkulu dan kabupaten /kota se Provinsi Bengkulu. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Salah satu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan dengan cara melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah

41

Media Informasi Pembangunan Daerah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 6 (enam) salah satunya adalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; d. Urusan Pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khusus yang menjadi tugas dan fungsi Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dapat dilihat pada berikut.

42

Infrastruktur

di setiap tingkat pemerintahan serta harus sesuai dengan tata ruang. Para pengambil kebijakan harus berhati-hati dalam upaya pembangunan perumahan dan permukiman, mengingat bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan perumahan diperlukan dukungan data perumahan yang lengkap dan relevan. Pendataan perlu dilakukan secara baik dan terstruktur serta tidak kalah penting pendataan harus sesuai dengan kondisi permasalahan di daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota). Berbagai pendataan terkait dengan PKP yang selama ini dilakukan masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini karena data PKP yang ada masih belum seragam dan diragukan validitasnya. Dalam kerangka itu, Pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan ketersediaan data yang lengkap dan relevan, yang dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme Dekonsentrasi. Melalui kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan ini diharapkan didapatkan data yang relevan, akurat, serta sesuai dengan kondisi permasalahan di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan telah dirumuskan mengenai definisi Operasional Rumah Layak huni Provinsi Bengkulu (Andre/pp3)

43


SOSIALISASI DAN EKSPOSE SUMBER DAYA GENETIK PULAU ENGGANO BIDANG PERIKANAN DAN PEKEBUNAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

Sebagai salah satu negara pusat keanekaragaman hayati dunia, Indonesia merupakan surga yang memiliki banyak potensi dan keunggulan. Keanekaragaman hayati ini sangat berharga karena merupakan sumber daya genetik baik tanaman, hewan dan mikroba. Setiap daerah termasuk Provinsi Bengkulu memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda dengan daerah lainnya. Jenis-jenis sumber daya genetik (plasma nutfah) dan keanekaragaman hayati itu hendaknya diketahui keberadaannya dan dipahami manfaatnya bagi masyarakat serta bagi pembangunan daerah. Kita harus dapat menjaga Sumber daya genetik lokal tersebut agar tidak punah karena akibat erosi sumber daya genetik banyak potensi genetik hilang sebelum sempat dimanfaatkan. Untuk itu maka diperlukan adanya upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan dengan memberikan pengertian dan kesadaran terhadap masyarakat dan aparat pemerintah. Sebagai rangkaian dari kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Sumber Daya Genetik Provinsi Bengkulu tahun 2015, Bappeda Provinsi Bengkulu bersama Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (Komda SDG) Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Ekspose Sumber

44

Infrastruktur Daya Genetik Pulau Enggano Bidang Perikanan dan Perkebunan Kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 yang lalu bertempat di Ruang Pola Bappeda Provinsi Bengkulu. Acara ini mengundang stake holder dari Kabupaten dan Kota se Provinsi Bengkulu diantaranya Bappeda, Dinas Pertanian, Kehutanan, kelautan perikanan dan peternakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran dalam menjaga Sumber Daya Genetik di masing-masing daerah. Acara ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Ir. Sorjum Ahyan, MT. Dalam sambutannya ditekankan mengenai pentingnya pemahaman mengenai sumber daya genetik yang ada di masing-masing daerah dan usaha yang harus diambil untuk melestarikan sumber daya genetik yang ada. Acara ini juga dipaparkan mengenai kondisi Komda SDG Nasional oleh Narasumber dari pusat yaitu Bapak DR. Mahmud Tohari. Dari Komda SDG Provinsi Bengkulu juga dipaparkan mengenai potensi yang sangat banyak terdapat di Pulau Enggano sebagai salah satu pulau terluar, serta potensi SDG yang sangat banyak di kabupaten dan kota se Provinsi Bengkulu, paparan dilaksanakan oleh wakil ketua Komda SDG Provinsi Bengkulu Prof. Alnopri.

Pemaparan dari Narasumber Komda SDG Pusat DR. Mahmud Tohari

45


Dalam pemaparannya narasumber memberikan penjelasan menganai hasil inventarisasi Komda SDG Tahun 2015 yang lalu di masing-masing kabupaten dan Kota, dijelaskan bahwasanya masing-masing kabupaten dan kota memiliki potensi Sumber Daya Genetik yang harus dilestarikan agar tidak punah. Tindakan pengumpulan, penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya genetik (plasma nutfah) di Provinsi Bengkulu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, apabila kita ingin menyelamatkan kekayaan sumberdaya genetik bagi generasi yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten dan kota menyambut baik kegiatan sosialisasi Potensi SDG ini. Kegiatan ini telah memberikan informasi baru bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam memahami potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan adanya informasi ini mereka berharap dapat turut serta dalam melestarikan bahkan mengembangkan potensi Sumber Daya Genetika di daerahnya masing-masing. Meskipun permasalahan dalam pendanaan membuat hal ini menjadi hambatan klasik yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten dan kota tetapi mereka tetap optimis bahwa kegiatan ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi daerahnya di masa yang akan datang.

46

Evaluasi Pembangunan RAPAT EVALUASI RPJMD KABUPATEN/KOTA DAN EVALUASI RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

Pada hari Senin s.d Selasa tanggal 30 November 2015 s.d 01 Desember 2015 bertempat di Ruang Pola Bappeda Provinsi Bengkulu Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan telah diadakan Rapat Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota dan Evaluasi RKPD Kabupaten Kota Tahun 2015, dimana Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai Instrumen perumusan rencana kegiatan dan pengendaliannya, untuk memudahkan dalam membandingkan antara standar target atau sasaran dengan pencapaian realisasi kegiatan dengan berorientasi kinerja/ terukur akan dapat memberi pedoman perbaikkan terhadap kelemahan atau kekurangan kegiatan sebelumnya, serta menjaga kontinuitas suatu proses yang akan menjambatani kesinambungan pencapaian hirarki tujuan sebelumnya dalam konteks visi dan misi yang di emban. Rapat dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dengan mengikut sertakan seluruh Bappeda Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bengkulu dengan Narasumber Kepala Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Ibu Dra. Noni Yuliesti, MM dan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bapak M. Nashrullah, SE, MT, MSc. Materi yang akan dikaji dan dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Orientasi Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten/

47


Kota Tahun 2015 adalah Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Bengkulu dan Kab/Kota Se Provinsi Bengkulu Semester II Tahun 2015 dan Evaluasi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015. Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Ir. Sorjum Ahyan, MT. Adapun

Inti

dari

arahan

dan

harapan

Bapak

Bapak

Ir.

Sorjum

Ahyan,

MT

selaku Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu sebagai berikut : Hasil evaluasi RPJMD tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Capaian sembilan prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015 dengan 58 indikator kinerja utama yaitu 46 indikator atau 79,3 persen dengan status tercapai atau on the track, 9 indikator atau 15,5 persen dengan status kerja keras dan 3 indikator atau 5,2 persen dengan status tidak tercapai yaitu Persentase SKPD yang pengelolaan keuangannya telah online ke server PPKD, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah UMKM. Prioritas dengan status tercapai atau on the track sebanyak 6 prioritas yaitu Prioritas Reformasi Birokrasi, Prioritas Sumberdaya Manusia, Prioritas Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan, Prioritas Sda, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Prioritas Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, serta Prioritas Pemerintahan, Hukum dan Ketertiban Umum.

48

Evaluasi Pembangunan Prioritas dengan status kerja keras sebanyak 3 prioritas yaitu Prioritas Perekonomian Rakyat dan Iklim Investasi, Prioritas Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, serta Prioritas Infrastruktur Dasar Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD tersebut, dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang dapat dijadikan acuan bagi arah pembangunan Provinsi Bengkulu lima tahun ke depan, yaitu : a. Prioritas Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terutama pada proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja SKPD. Untuk level

daerah

penerapan

SAKIP

sudah

cukup

bagus

sehingga

mampu

mendongkrak nilai SAKIP Provinsi Bengkulu terus meningkat dari tahun ke tahun. b. Prioritas Perekonomian Rakyat Dan Iklim Investasi Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi yang masuk ke Provinsi Bengkulu serta

Belum

berkembangnya

industri

hilir

pengelolaan

sumber

daya

alam

terutama sawit dan karet sehingga kurang optimal memberikan nilai tambah (value c.

added)

dan

efek

ganda

(multiplier

effect)

terhadap

perekonomian

Prioritas Sumberdaya Manusia Belum tercapainya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Hal ini ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah tahun 2014 sebesar 8,56 tahun. Hal ini juga menjadi isu nasional karena hanya sebagian kecil provinsi di Indonesia yang sudah mencapai wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta Perlunya peningkatan aksesibiltas masyarakat dan pemerataan terhadap akses kesehatan baik itu berupa infrastruktur kesehatan (puskesmas/ pustu/posyandu), tenaga medis/dokter maupun pelayanan kesehatan gratis/murah.

d. Prioritas Kesejahteraan Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan per Maret 2015 mencapai 17,88 persen. Hal ini memerlukan perhatian serius dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun program-program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, efektif serta sinergi lintas wilayah dan lintas sektoral dan Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah yakni lulusan SLTP ke bawah mencapai 62% dari total tenaga kerja sehingga diperlukan program-program peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja baik itu melalui pendidikan formal maupun informal (sertifikasi, magang, workshop, pelatihan).

49


e.

Prioritas Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Ancaman alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan dan perumahan. Hal ini dapat

diantisipasi

dengan

membuat

regulasi

dan

pengawasan

yang

ketat,

memberikan insentif bagi petani serta melakukan program ekstensifikasi pertanian, diantaranya dengan mencetak sawah baru. Program cetak sawah baru ini juga menjadi salah satu program unggulan Nawacita serta Masih banyak potensi perikanan tangkap yang belum termanfaatkan mengingat panjang pantai Provinsi Bengkulu yang mencapai 525 km terutama di pulau enggano yang berpotensi untuk ekspor ikan tuna f.

Prioritas Infrastruktur Dasar Masih banyaknya jalan provinsi dalam keadaan rusak baik rusak ringan maupun rusak berat terutama di daerah utara (Bengkulu Utara-Mukomuko dan Bengkulu Utara-Lebong) maupun di daerah selatan terutama Kabupaten Seluma, Terjadinya abrasi di sepanjang

50

Evaluasi Pembangunan pesisir pantai barat sumatera sepanjang 525 km (Batas Lampung – Kaur – Bengkulu – Mukomuko -Batas Sumbar) sehingga menyebabkan longsornya badan jalan, Akses konektivitas transportasi darat (jalan lintas barat sumatera) relatif tertinggal dari lintas tengah dan lintas timur sumatera yang kondisinya jauh lebih baik dan langsung terkoneksi dengan koridor utama transportasi wilayah sumatera, Potensi sedimentasi/pendangkalan alur pelabuhan pulau baai yang cukup tinggi (rata-rata 30 cm/bulan atau 600 m3/hari). Selain itu sebagai daerah pesisir dan menunjang program kemaritiman pada Nawacita, diperlukan optimalisasi pengembangan pelabuhan Pulai Baai, Pelabuhan Linau dan Pelabuhan Enggano dan Masih belum optimalnya akses penduduk terutama di daerah tertinggal dan terpencil terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi maupun rumah layak huni.

g. Prioritas SDA, LH dan Penanggulangan Bencana Secara geoteknik, Provinsi Bengkulu masuk dalam daerah ring of fire yang rentan terhadap risiko bencana seperti gempa bumi dan tsunami dan Ancaman pembalakan hutan secara liar (illegal logging) dan pencemaran sungai

h. Prioritas Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Potensi wisata masih belum dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi serta promosi wisata yang kurang inovatif dan optimal dan Belum berkembangnya secara optimal industri kreatif terutama yang berbasis pengetahuan, kreatifitas dan teknologi i.

Prioritas Pemerintahan, Hukum dan Ketertiban Umum Belum optimalnya pembangunan capacity building institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien sehingga sering beban pekerjaan pada suatu skpd hanya dijalankan oleh segelintir orang dan Perlunya peningkatan komitmen SKPD terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran mulai dari Renstra SKPD, Renja SKPD, PPAS hingga APBD

51


Rekomendasi kepada pemerintahan pada periode berikutnya agar prestasi dan capaian kinerja tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada lima tahun ke depan dengan menjalankan kebijakan atau program pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Meningkatkan investasi dengan cara debirokratisasi prosedur investasi, pemberian insentif dan stimulus bagi investor serta lebih inovatif dan variatif dalam promosi; 2. Pengembangan industri hilir berbasis komoditas unggulan yang di dukung dengan penerapan

science/techno park dan pengembangan SMK berbasis komoditas unggulan daerah;

3. Pemerataan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik terutama di daerah terpencil; 4. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin; 5. Peningkatan akses produksi bagi masyarakat miskin (lahan, sarana produksi dan permodalan); 6. Optimalisasi peran BLK terutama dalam menciptakan wirausahawan baru serta peningkatan

kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kerja;

7. Ekstensifikasi pertanian melalui pencetakan sawah baru dan intensifikasi pertanian melalui penambahan frekuensi pola tanam, subsidi bibit unggul, pupuk maupun bantuan saprodi lainnya; 8. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; 9. Pengembangan kemaritiman melalui pembangunan pelabuhan perikanan nusantara, pusat pendaratan ikan, pengadaan kapal > 30 gt, pembangunan cold storage dan pabrik es; 10. Pembukaan akses konektivitas transportasi darat (jalan lintas barat sumatera) sehingga terkoneksi dengan lintas tengah dan lintas timur sumatera dan koridor utama transportasi wilayah sumatera; 11. Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai dalam

mengurangi risiko abrasi;

12. Pengembangan pelabuhan pulai baai, pelabuhan linau dan pelabuhan enggano sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan bisnis; 13. Pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil; 14. Pengembangan industri wisata yang terpadu dan terintegrasi didukung oleh pengembangan industri kreatif berbasis pengetahuan dan teknologi.

52

Tata Ruang

KONSULTASI PUBLIK HAS PP. NO. 26 TAHUN 2008 TENTA WILAYAH NASI

Konsultasi Publik Hasil Peninjauan Kembali PP. No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015 bertempat di hotel Atlet Century Jakarta Selatan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk menindaklanjuti pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan dalam proses Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), konsultasi rekapitulasi berbagai isu-isu strategis nasional sejalan

53


SIL PENINJAUAN KEMBALI TANG RENCANA TATA RUANG IONAL (RTRWN)

dengan perkembangan kebijakan nasional serta penyusunan pokok-pokok perubahan PP. No. 26 tahun 2008. Penataan ruang sebagai suatu system perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi. Rencana umum tata ruang untuk wilayah nasional diterjemahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

54

Tata Ruang

PP 26/2008 merupakan turunan dari Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memiliki batas waktu pelaksanaan 20 tahun. Dalam muatan RTRWN telah diatur berbagai kebijakan nasional dan berbagai antisipasi dinamika pembangunan nasional diberbagai aspek yang diantaranya aspek transportasi, demografi, lingkungan hidup, sumber daya alam, sosial budaya dan kerentanan wilayah. Seiring proses implementasi RTRWN, berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan, memberikan dampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional. Hal ini menyebabkan perlunya penyelarasan kembali untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan nasional dan pemanfaatan ruang yang ideal antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Data yang di Peroleh dari hasil Peninjauan Kembali RTRWN a.

Sistem Perkotaan Nasional : -- Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi yaitu Bengkulu sebagai PKN -- Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yaitu Manna, Mukomuko dan Curup sebagai PKW

55


b.

Jalan Bebas Hambatan :

Lubuk Linggu – Curup - Bengkulu

c.

Pelabuhan :

Pelabuhan sebagai simpul transportasi laut nasional yaitu Pulau Baai

d.

Bandar Udara :

Bandar udara sebagai simpul transportasi udara nasional adalah Fatmawati sebagai

pengumpul sekunder

e.

Wilayah Sungai : -- Musi – Sugihan – Banyuasin – Lemau -- Teramang – Muar -- Nasal – Padang Guci

56

Tata Ruang

f.

57

Kawasan Lindung Nasional :

-- Cagar Alam Taba Penanjung II

-- Cagar Alam Danau Dusun Besar

-- Cagar Alam Talang Ulu I

-- Cagar Alam air Ketebat Danau Tes

-- Cagar Alam Talang Ulu II

-- Cagar Alam Air Talam

-- Cagar Alam Tanjunng Laksaha

-- Cagar Alam Air Sebelat

-- Taman Nasional Kerinci Seblat

-- Cagar Alam Danau Menghijau

-- Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

-- Cagar Alam Kioyo

-- Taman Hutan Raya Raja Lelo

-- Cagar Alam Pagar Gunung I

-- Taman Hutan Rakyat Bukit Rabang – Gluguran

-- Cagar Alam Pagar Gunung II

-- Taman Wisata Alam Bukit Kaba

-- Cagar Alam Pagar Gunung III

-- Taman Wisata Alam Pantai Panjang – Pulau Baai

-- Cagar Alam Pagar Gunung IV

-- Taman Wisata Alam Air Hitam

-- Cagar Alam Pagar Gunung V

-- Taman Wisata Alam Lubuk Tapi Kayu ajaran

-- Cagar Alam Pasar Ngalem

-- Taman Wisata Alam Way Hawang

-- Cagar Alam Pasar Seluma

-- Taman Wisata Alam Seblat

-- Cagar Alam Talo

-- Taman Wisata Alam Air Ketebat Danau Tes

-- Cagar Alam Sungai Bahewo Teluk Kowe

-- Taman Wisata Alam Air Rami

-- Cagar Alam Taba Penanjung I

-- Taman Wisata Alam Mukomuko


g.

Kawasan Andalan : -- Kawasan Bengkulu dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, perikanan dan pariwisata -- Kawasan Manna dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, perikanan dan pariwisata -- Kawasan andalan Laut Bengkulu dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata

h.

Kawasan Strategis Nasional : -- Kawasan lingkungan hidup taman nasional Kerinci Seblat -- Kawasan taman nasional Bukit Barisan Selatan -- Kawasan perbatasan negara di laut lepas

58

Tata Ruang RAPAT KERJA NASIONAL BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL (BKPRN ) TAHUN 2015

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam sambutannya pada rapat kerja nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) 2015 diharapkan dapat memperkuat kelembagaan penataan ruang untuk mewujudkan nawacita. Tugas BKPRN (Keppres no. 4 tahun 2009) mengkoordinasikan: • Penyiapan kebijakan penataan ruang nasional; • Pelaksanaan RTRWN secara terpadu; • Penanganan dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan penataan ruang; • Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; • Pemaduserasian peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan penataan ruang; • Pemaduserasian penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan RTR; • Pemantauan pelaksanaan RTRWN dan penyempurnaan RTR; • Penyelenggaraan, pembinaan dan penentuan prioritas pelaksaan penataan ruang KSN.

59

Media Informasi Pembangunan Daerah Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional, fasiitasi kerja sama penataan ruang antar provinsi, kerjasama penataan ruang antar Negara, penyebarluasan informasi bidang penataan ruang dan yang terkait sinkronisasi rencana umum dan rencana rinci tata ruang daerah dengan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan pemda dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pelaksanaan program-program pemerintah berpotensi terkendala oleh konflik ruang disebabkan karena data spasial tidak menggunakan georeferensi yang sama. Dan Kebijakan satu peta merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik terkait data spasial. Peta (data, referensi, standar, geoportal) pelaksanaan kebijakan satu peta perlu dipercepat melalui penguatan fungsi koordinasi dan pegambilan keputusan, penarikan komitmen k/l serta pemastian ketersediaan dana yang diatur menggunakan Peraturan Presiden. Kebijakan satu peta merupakan inisiatif yang dimulai sejak tahun 2009 untuk mengatasi adanya ketidakseragaman referensi data dalam mengambil keputusan spasial yang menghambat pembangunan, Pada pelaksanaannya ditemukan berbagai bottleneck dan isu yang memerlukan koordinasi intensif serta pengambilan keputusan yang efektif. BIG sebagai pelaksana tidak dilengkapi dengan fungsi, wewenang dan sumber daya yang memadai pelaksanaan kebijakan satu peta.

60

Tata Ruang Saat ini sedang disusun rancangan peraturan presiden untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta rancangan perpres terkait percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta untuk informasi geospasial tematik pembangunan seluruh Indonesia skala 1:50.000 dengan target penyelesaian pada tahun 2019.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan isu strategis dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 bidang Tata Ruang Isu Strategis : • Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang • RTR sebagai Acuan Pembangunan berbagai Sektor

Arah Kebijakan : • Meningk atkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis • Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang • Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang • Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur

Pencapaian Utama BKPRN Tahun 2014-2015 : •

Penyelarasan Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

•

Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang

•

Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang

Agenda kerja BKPRN Tahun 2014-2015 telah terlaksana, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk penyusunan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2016-2017 yaitu : 1. Deregulasi peraturan untuk percepatan penyelesaian RTR; 2. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan; 3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang; 4. Penyelesaian revisi PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan 5. Integrasi proyek-proyek strategis nasional amanat Nawacita ke dalam RTR.

61

Media Informasi Pembangunan Daerah Rencana Tata Ruang yang berkualitas : 1. Terintegrasi

dengan

NAWACITA,

agar

program-program

pembangunan

prioritas atau strategis nasional dapat terakomodir kebutuhan ruangnya 2. Mampu merespon kejadian di dalam kawasan rawan bencana, serta bersifat adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim 3. Dapat memberikan jaminan terhadap kedaulatan pangan, melalui penetapan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam pola ruang serta pengalokasian infrastruktur infrastruktur pendukungnya di dalam struktur ruang 4. Integrasi rencana tata ruang dengan penatagunaan tanah, khususnya dalam hal pengadaan lahan untuk pembangunan 5. Memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Penataan ruang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar kelembagaan penataan

ruang

daerah.

Penyelenggara

Pemerintahan

Daerah

memprioritaskan

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu diantaranya Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang, karena itu akan ditangani Dinas Tata ruang

yang Disesuaikan dengan beban kerja yg penentuannya didasarkan

pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah.

Sinkronisasi dan harmonisasi urusan pemerintahan bidang penataan ruang dengan rancangan Perda kab/kota yg mengatur tentang rencana tata ruang yaitu: • harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota, Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang rencana tata ruang • harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur, evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi /kab/kota tentang rencana tata ruang dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

62

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU Jalan Pembangunan Nomor 1 Telpn/Fax 21502 27696 e-mail : [email protected] website: www.bappeda.bengkuluprov.go.id

Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu. Buletin. Triwulan. Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Recommend Documents