Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Buletin
Bappeda
Tr i w u l a n
3
Provinsi Bengkulu Tahun 2014
Rapat Teknis Kedua Forum Kerjasama Gubernur Se-Sumatera Tahap II Tahun 2014
Sosialisasi Program Penanganan Lahan Kritis Dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) TA. 2014 Rapat Koordinasi Pelaporan Triwulan Tingkat Pokja Provinsi Bengkulu tahun 2014 Lipi Siap Bantu UMKM Bengkulu
Salam Pembuka
Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulilah, Buletin Bappeda Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2014 ini akhirnya rampung. Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu maupun rencana ke depan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini Selamat Membaca Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
Pelindung : Gubernur Bengkulu
Ir. Sorjum Ahyan, MT Pembina Utama Muda NIP : 19640131 199101 1 001
Penanggung Jawab : Ir. Sorjum Ahyan, MT Redaktur : Firman Surya, SE Yulizon Hikma Putra, SE. MM Imawati, S.Sos Sumarni, S.Kom Sari Novrina, SE Penyunting : Mahraesa Yultria Hasta, S.Pt Dedi Abdul Rosid, SE Andre Mukti, S.Sn Fachrurrozi Repado, ST Salmatul Aini, ST Afredes Nurma Yanti, M.si Desain Grafis : Oki Sumbogo, ST Sekretariat : Sri Panitawati Dedi Irawan, S.Sos
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU E-Mail :
[email protected] Website : www.bappeda.bengkuluprov.go.id
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Daftar Isi Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Dan Hal 1 APBN Triwulan III Tahun anggaran 2014
............
Sosialisasi Program Penanganan Lahan Kritis Dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) TA. 2014 Hal 21
.........................
Rapat Koordinasi Pelaporan Triwulan Tingkat Pokja Provinsi Hal 25 Bengkulu tahun 2014
................
Lipi Siap Bantu UMKM Bengkulu
Pusbidiklatren BAPPENAS Gelar Diklat JFP
............
.........
Hal 29
Hal 33
Rapat Teknis Kedua Forum Kerjasama Gubernur Se-Sumatera Tahap II Tahun 2014 Hal 38
............
Rapat Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hal 41 Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014
............
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PRO TRIWULAN III TAHUN Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD dan APBN Triwulan III Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 bertempat di Ruang Pola Bappeda Provinsi Bengkulu, Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan, Bengkulu. Acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan Triwulan III Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dibuka oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Bapak H.Junaidi Hamsyah yang dihadiri oleh Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu,
1
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
GRAM/KEGIATAN APBD DAN APBN ANGGARAN 2014 Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Para Asisten Setda Provinsi Bengkulu, Para Staf Ahli Gubernur Provinsi Bengkulu, Kepala Instansi Vertikal Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Eselon III, IV dan Staf yang terlibat dalam perencanaan dan evaluasi.
2
Maksud
diselenggarakan
koordinasi
dan
evaluasi,
yaitu
:
a.
Koordinasi antar Instansi Pengguna Anggaran APBD dan APBN Tahun Angga
ran 2014 dengan Gubernur Provinsi Bengkulu dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
b.
Mengadakan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Triwulan III
Tahun Anggaran 2014.
c. Mengetahui
sejauh
mana
penerapan
aplikasi
PP
Nomor
39
Tahun 2006 dalam setiap pelaporan masing-masing SKPD setiap triwulan.
d. Mengklarifikasi
3
rapat
kendala
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
kegiatan terhadap Instansi yang memiliki capaian realisasi yang rendah.
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Tujuan
pelaksanaan
rapat
koordinasi
dan
evaluasi,
yaitu
:
a.
Menemukan solusi penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi pengguna
anggaran
b.
Percepatan
penyerapan
Rapat
Koordinasi
Acara III
Provinsi
dari
Kepala
dan
pelaksana
Bengkulu Bappeda
kegiatan
anggaran
dan
Tahun Provinsi
dalam
baik
dari
Evaluasi
sisi
pelaksanaan
keuangan
Program
Anggaran Bengkulu
proses
2014 Bapak
Ir.
maupun
Kegiatan
diawali
dengan
Sorjum
kegiatan. fisik.
Triwulan laporan
Ahyan,
MT.
Monitoring dan Evaluasi Internal merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan dan tauan
harus
terus
pelaksanaan
menerus
dilakukan.
kegiatan,
guna
Monitoring
membantu
merupakan
melakukan
kegiatan
tindakan
pemanperbaikan
secara terus menerus. Untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai
dengan
rencana
yang
ditetapkan.
Dalam
pelaksanaan
APBD
Provinsi
4
Bengkulu, monitoring dan evaluasi berfungsi untuk menjamin tercapainya pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RENSTRA SKPD dan RPJMD Provinsi Bengkulu. Pengendalian dan evaluasi diharapkan mempunyai arti yang sangat strategis dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, dimana keberhasilan dalam melaksanakan program/kegiatan harus dapat diukur, transparan
dan
secara
Monitoring
dan
evaluasi
penyerapan
anggaran
Monitoring
dan
hasil
pelaksanaan
terhadap
5
dan
evaluasi
administrasi pada
kegiatan-kegiatan
peningkatan
Triwulan
kemajuan pada
dapat III
proses Triwulan strategis
perekonomian
dipertanggung
dan
difokuskan
pengadaan IV
nanti
tahun
2014
jawabkan.
pada
barang
kinerja
dan
jasa.
akan
membahas
dan
dampaknya
kesejahteraan
masyarakat.
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Kinerja penyerapan anggaran APBD dan APBN Provinsi Bengkulu Triwulan III tahun 2014 bila dibandingkan dengan Triwulan yang sama tahun 2013 menunjukkan hasil yang bervariasi, yaitu : 1. Penyerapan
anggaran
APBD
Provinsi
Triwulan
III
tahun
2014
sebesar 60,83 % lebih tinggi dibandingkan Triwulan III tahun 2013 sebesar 51,61%
berdasarkan hasil RAPIM per 21 Oktober 2014 realisasi naik 6% menjadi 66 %.
2.
Penyerapan Anggaran APBN Dekonsentrasi Triwulan III Tahun 2014 sebesar 51,27 %
lebih
3.
Penyerapan anggaran APBN Tugas Pembantuan Provinsi Triwulan III tahun
2014 sebesar 65,42% lebih tinggi dari triwulan III tahun 2013 sebesar 63,61 %.
rendah
Perbandingkan Triwulan
dibandingkan
kinerja
III Dana
tahun APBD
Triwulan
Triwulan 2014 Provinsi,
III
II
dapat pada
tahun
2013
tahun dijelaskkan
triwulan
II
sebesar
2014 sebagai tahun
2014
53,27
%
terhadap berikut:
1.
Untuk
terdapat
3 SKPD warna kuning dan 4 SKPD warna merah untuk Triwulan III
6
3 SKPD warna kuning dan 4 SKPD warna merah untuk Triwulan III
hanya
2. Untuk
7
terdapat Dana
1
SKPD
APBN
warna
kuning
Dekonsentrasi,
dan
pada
1
SKPD
Triwulan
II
warna tahun
merah. 2014
4 SKPD warna kuning dan
III
3.
Untuk Dana Tugas Pembantuan Provinsi, pada Triwulan II tahun 2014
tahun 2014 terdapat
13 SKPD warna merah sedangkan pada Triwulan 1 SKPD warna kuning dan 5 SKPD warna merah.
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu 3
SKPD
warna
merah
sedangkan
Triwulan III tahun 2014 terdapat warna
kuning
1
SKPD
pada
2 SKPD
warna
merah.
Total paket lelang APBD dan APBN Provinsi Bengkulu sampai dengan 30 September 2014 adalah sebanyak 364 paket dengan pagu sebesar Rp. 407,583 M dengan rincian sebagai berikut: •
Jumlah
paket
persiapan/proses
sebanyak 36 paket dengan pagu sebesar
Rp. 25,348 M.
•
Jumlah
masuk ULP sebanyak 53 paket dengan
pagu sebesar Rp.38,339 M dan setelah
RAPIM tanggal 22 Oktober 2014 maka Paket
Lelang
tinggal 23 Paket.
•
Jumlah paket selesai lelang ada 274
paket dengan pagu sebesar Rp. 341,839 M.
•
Jumlah paket gagal lelang sebanyak
1 paket dengan pagu sebesar Rp. 2,054 M.
paket
yang
belum
belum
lelang
lelang/belum
masuk
ULP
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selain didanai oleh APBD juga dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja dan efektivitas dalam penyelenggaraan menciptakan Penyerapan ran APBD
2014
keselarasan anggaran sumber
Provinsi
dan sampai
dana
APBD
dengan
pagu
sinergitas dengan Provinsi dana
pembangunan
Triwulan dan
sebesar
APBN
III adalah
pusat-daerah. Tahun
sebagai
Rp.1.896.631.491.461,-
Anggaberikut
:
terserap
sebesar Rp. 1.153.720.136.097,- dengan persentase sebesar 60,83 %, dimana ada
1
SKPD yang penyerapan anggarannya mendapat kategori merah/rendah, yaitu : Diknas (38,80%).
8
APBN
(Dekonsentrasi)
dengan
pagu
dana
sebesar
Rp.173.928.784.000,-
terserap
sebesar Rp.89.166.077.145,- dengan persentase sebesar 51,27 %, dimana ada 5 SKPD yang penyerapan
anggarannya
mendapat
kategori
merah/rendah,
yaitu:
-- BKP (40,01%); -- PU (37,37%); -- KP2T (36,46%); -- BPBD (31,57%), dan -- SETDA (24,89 %) APBN (TP Provinsi) dengan pagu dana sebesar Rp.103.603.062.000,- terserap
sebesar
Rp.67.778.228.315,- dengan persentase sebesar (65,42%), dimana masih ada 1 SKPD yang penyerapan anggarannya mendapat kategori merah/rendah, yaitu Disnakeswan (39,63%). Secara umum pada Triwulan III terjadi peningkatan kinerja pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh SKPD dan ULP dimana sampai dengan Triwulan III (30 September 2014) persentase paket yang sudah selesai lelang 88,10 % lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan III (30 September 2013) persentase paket yang sudah selesai lelang 85,38%.
9
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Kepala SKPD diminta agar mencermati setiap kegiatan di SKPD masing-masing terutama paket-paket pekerjaan yang diperkirakan putus kontrak dan tidak dapat dilaksanakan/selesai pada tahun 2014, agar dapat segera dilaporkan dan diupayakan langkah-langkah untuk dianggarkan pada tahun 2015. Seluruh SKPD yang memiliki program/kegiatan yang telah diusulkan ke pemerintah pusat
agar
fokus
melakukan
koordinasi
kepada
kementerian/lembaga
terkait.
Himbauan kepada Instansi vertikal agar secara rutin melakukan koordinasi dan melaporkan secara tertulis perkembangan pelaksanaan kegiatan yang berlokasi di Provinsi Bengkulu terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan transportasi karena hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun SKPD
2010. yang
Dalam hadir
agar
paparannya memperhatikan
Gubernur hal-hal
mengatakan sebagai
kepada berikut
:
1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD 2015 serta melaksanakan dan mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra, Renja dan APBD 2014.
10
2. Memenuhi target kinerja outcome dan output yang belum tercapai sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD terutama pada sasaran pembangunan : -- Pertumbuhan ekonomi; -- Pendapatan per kapita; -- Angka kemiskinan; -- Angka pengangguran; dan -- Indeks pembangunan manusia. 3. SKPD yang belum memasukkan paket lelangnya ke ULP untuk segera melakukannya karena data per 30 September 2014 terdapat 53 paket dari 366 paket lelang SKPD belum masuk ULP, yaitu :
11
-- Badan Kesbangpol 7 Paket;
-- Dispora 1 Paket;
-- BPBD 1 Paket;
-- Diknas 19 Paket;
-- Dinas Kesehatan 3 Paket;
-- Dishubkominfo 3 Paket;
-- Dinas Kesejahteraan Sosial 1 Paket;
-- Disnakertrans 2 Paket; dan
-- Dinas PU 15 Paket;
-- Sekretariat DPRD 1 Paket.
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Mentaati format pelaporan yang sudah ditetapkan dalam PP No. 39 tahun 2006 dan menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangannya tepat waktu yaitu paling lambat 7 (tujuh hari) setelah triwulan yang bersangkutan berakhir serta mengisi pelaporan e-monev APBN setiap triwulannya. Forum diskusi dipimpin oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Bapak H. Junaidi Hamsyah. Diskusi difokuskan pada Instansi yang penyerapan dana APBN dan APBD masih rendah, yaitu : 1.
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Bengkulu
Pagu APBD
: Rp 19,111 M
Realisasi
: Rp 8,365 M (43,77 %)
Status : Kuning
Faktor Penyebab :
•
Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Desa dan Kelurahan dengan Pagu sebe-
sar Rp 7,352 M baru terealisasi Rp 873 Juta (11,88 %) dikarenakan terjadinya keterlambatan pemeriksaan fisik buku – buku yang merupakan bantuan sosial sehingga pencairan ikut terlambat walaupun kegiatan sudah berjalan dan selesai lelang. Untuk bulan Oktober ini telah cair Dana sebesar 5,3 M sehingga realisasi hingga 21 Oktober 2014menjadi 73 %. •
Kegiatan
Rehabilitasi
sedang/berat
Gedung
Kantor
dengan
pagu
sebe-
sar Rp 1,3 M baru terealisasi Rp 449 Juta (34,55 %). Hal ini dikarenakan selesai kontrak terjadi pada bulan November sehingga pencairan akan berjalan pada Triwulan IV. •
Kegiatan Pengadaan Buku/bahan Pustaka : Koleksi (Umum, Anak dan Keliling) den-
gan pagu sebesar Rp 992 Juta baru terealisasi 20,275 Juta (2,04 %). Sama halnya dikarenakan terjadinya keterlambatan pemeriksaan fisik buku – buku yang merupakan bantuan sosial sehingga pencairan ikut terlambat walaupun kegiatan sudah berjalan dan selesai lelang. Untuk bulan Oktober ini SK sudah selesai dan sudah ada penandatanganan kontrak sehingga kegiatan sedang berjalan yakni penela’ahan buku. Untuk bulan November pendistribusian buku-buku, rak dan lainnya ke 200 desa/kelurahan dapat dilakukan dan bulan Desember direncanakan telah terkirim semua. •
Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
Pagu APBD
: Rp 138,889 M
Realisasi
: Rp 53,883 M (38,80 %)
Status : Merah
Faktor Penyebab :
12
-
Dari 51 paket lelang dengan pagu sebesar Rp 55,963 M yang terdapat di Dinas Pendidikan,
baru 32 paket yang telah masuk mohon proses lelang dengan rincian 21 Paket selesai lelang, 9 Proses lelang, 1 Paket Persiapan lelang dan 1 Paket gagal lelang serta 19 Paket belum masuk mohon proses lelang di ULP. - Sedangkan
untuk
kegiatan
non
lelang,
diantaranya
:
a.
Kegiatan Fasilitasi PGRI Pagu sebesar Rp 1,250 M belum ada realisasi (0 %);
b.
Kegiatan
Lomba
Kreativitas
Anak
dan
Guru
serta
Pameran
(Kebiyar
Hasil
Karya Anak dan Guru) pagu sebesar Rp 1,1 M baru terealisasi Rp 317 Juta (28,85 %); c. Kegiatan
Pelatihan
Penyusunan
Kurikulum
TK,
SD,
SMP,
SMA/SMK
dan PLB pagu sebesar Rp 1,120 M baru terealisasi Rp 379 Juta (33,84 %); dan d. Kegiatan si
dengan
Peningkatan
Pagu
sebesar
Kualifikasi
Rp
1
M
Guru
baru
SMP/SMA
terealisasi
•
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu
Pagu APBN DK
: Rp 13,179 M
Realisasi
: Rp 5,988 M ( 45,44 % )
Rp
dalam
411
Juta
Provin(41,10
%).
Status : Kuning
Faktor Penyebab :
-
Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Perdesaan
dengan
pagu
Rp
2,840
M
realisasi masih rendah sebesar 19,38 % dan sisa dana merupakan bantuan dalam bentuk transfer.
Dana
baru
selesai
-
Kegiatan
ini
bulan
belum
dilakukan
september
hingga
Penanggulangan
karena
bantuan
Kemiskinan
proses akan
Perkotaan
seleksi
dan
dilaksanakan dengan
bimbingan
dibulan
pagu
Rp
Oktober. 1,551
M
realisasi masih rendah sebesar 16,88 % dan sisa dana merupakan bantuan dalam bentuk transfer.
Dana
ini
belum
dilakukan
baru
selesai
bulan
september
-
Cash
transfer
akan
karena oleh
13
saat KPPN
ini ke
masih 6
hingga
dilakukan proses
(enam)
karena
bantuan di
akan
Triwulan
pengumpulan Kabupaten
proses
dan
bimbingan
dilaksanakan
dibulan
IV
bulan
November
akan
dilakukan
rekening. melalui
seleksi
yakni Transfer
BTN
dan
Oktober.
Kantor
POS.
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
2.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
Pagu APBN DK
: Rp 3,247 M
Realisasi
: Rp 1,299 M ( 40,01 % )
Status : Merah Faktor Penyebab - Revisi
DIPA
- Untuk
Kegiatan
turun
di
bulan
Pengembangan
Agustus
Penganekaragaman
2014. Konsumsi
Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar realisasi sebesar 23,80 % karena :
a.
Lambatnya penetapan kelompok tani oleh Kabupaten/Kota yang akan men dapat
hal
b.
Masih rendahnya serapan Bansos karena calon penerimanya dari Kabupaten masih d
alam proses.
c.
Ada kegiatan yang jadwalnya di Triwulan IV sehingga pencairan dilakukan di
Triwulan tersebut.
ini
menyebabkan
lambatnya
pengajuan
dana
dari
bantuan Kabupaten;
- Transfer ke kelompok Tani akan dilakukan setelah adanya verifikasi atas usulan Kabupaten/Kota.
Verifikasi
dapat
dilakukan
jika
ketentuan
dan
aturan
terpenuhi.
- Bansos akan dilaksanakan dalam 2 (dua) minggu ini dan transfer dilakukan melalui BRI. - Realisasi keuangan per Oktober telah mencapai 51,92 % dan realisasi fisiknya mencapai 53,92 %.
14
3.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
Pagu APBN DK
: Rp 5,104 M
Realisasi
: Rp 1,907 M ( 37,37 % )
Status : Merah
Faktor Penyebab :
•
Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I dengan Pagu sebesar
Rp
3,764
M
menyelesaikan • 42,05
Penataan %
realisasi
masih
RDTR
sehingga
Ruang
dikarenakan
35,71
karena
fasilitasi
dengan 2
%
Pagu
(dua)
dan sebesar
paket
banyak
Kabupaten/Kota
verifikasi Rp
kontrak
belum
1,34
M
belum
yang
bisa
belum
dilakukan.
realisasinya
mengajukan
masih
permintaan
pencairan dana dan per Oktober ini progress 2 (dua) paket tersebut telah mencapai 20 %. •
Kegiatan Swakelola penegakan HUKUM bidang penataaan ruang melibatkan PPNS dan
rencana konsolodasi akan dilakukan bulan Oktober. Hasil dari audit jika ada pelanggaran dapat dilakukan
penyelidikan
oleh
PPNS.
Hal
ini
dilakukan
supaya
rencana tata ruang dapat diterapkan sesuai aturan. •
Per
Oktober
realisasi
telah
mencapai
Tahun Anggaran sebesar 90 % dan akan ada sisa dana.
15
49
%
dan
target
pada
akhir
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
4.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu
Pagu APBN DK
: Rp 500 Juta
Realisasi
: Rp 182 Juta ( 36,46 % )
Status : Merah
Faktor Penyebab :
•
Kegiatan
Fasilitasi
Peningkatan
Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah
dengan
pagu sebesar Rp 500 Juta realisasi 36,46 0% . Hal ini dikarenakan DIPA turun tanggal
14
Juli
2014 per
dan
dan
22
minggu Oktober
depannya
•
Realisasi
telah
5.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
Pagu APBN DK
: Rp 1,020 M
Realisasi
: Rp 322 Juta ( 31,57 % )
Juklak/Juknis
baru
turun.
mencapai
70,59
%
Status : Merah
Faktor Penyebab :
•
Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan pagu sebesar
Rp 1,020 M realisasi 31,57 %
dan untuk kegiatan atau fisiknya telah dilaksanakan pada
minggu ke-2 dan 3 Bulan September namun pencairan kontrak LS-nya belum selesai. •
Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana terdiri dari Rapat
fasilitasi dan koordinasi dimana dalam Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana terdapat 3 (tiga) Rapat. Ketiga Rapat tersebut telah dilaksanakan semua sehingga secara fisik telah 100 % dan hingga Oktober realisasi keuangan telah mencapai 86 %.
16
6.
Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Pagu APBN DK
: Rp 2,576 M
Realisasi
: Rp 641,344 Juta ( 24,89 % )
Status : Merah
Faktor Penyebab :
•
Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu sebesar
1,077 M belum ada realisasi ( 0 %) dikarenakan kegiatan ini baru turun di bulan September. •
Kegiatan
Pengembangan
dan
Penataan
Wilayah
Administratif
dan
perbatasan
realisasi masih 3,81 % karena jadwal kegiatan diadakan di bulan Oktober (Triwulan IV). • dan
Adanya kegiatan
DIPA akan
perubahan
dilaksanakan
pada
dibulan tanggal
29-31
September Oktober
2014.
•
Untuk kegiatan penamaan Rupa Bumi secara Fisik telah 100 % dan tinggal menunggu pencairan LS.
7.
Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu
Pagu APBN TP
: Rp 17,477 M
Realisasi
: Rp 7,254 M (45,34 %)
Status : Kuning
Faktor Penyebab :
•
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan dengan
pagu sebesar Rp 5,274 M baru terealisasi 1,149 M (21,79 %). Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran, sehingga terjadi pemotongan DIPA dan DIPA yang baru keluar pada tanggal 10 Juli 2014/Triwulan III sehingga terjadinya keterlambatan proses lelang. •
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Rempah dan Penyegar
dengan pagu sebesar Rp 4,159 M baru terealisasi Rp 970 juta (23,34 %). Kegiatan ini berupa pengadaan pupuk pada 10 kab/kota. Karena adanya keinginan penyamaan harga
pupuk,
maka
diajukan
revisi
ke
pusat.
Namun
hingga
akhir
triwulan
III
revisi tidak selesai sehingga tetap mengikuti juknis dari pusat dan proses lelang terlambat. •
Hingga
per
bulan
Oktober
ini
semua
tender
telah
selesai.
Target akhir November semua kegiatan sudah terlaksana. •
Pendistribusian pupuk, alat penangkap hama, bibit cengkeh dan karet dilakukan secara
langsung ke Kelompok Tani di Kabupaten. Penyerahan pupuk dan Alat Penangkap Hama untuk Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang telah dilakukan dan telah mencapai 100 %.
17
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
8.
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Pagu APBN TP
: Rp 8,160 M
Realisasi
: Rp 2,408 M (43,96 %)
Status : Kuning
Faktor Penyebab :
•
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dengan pagu sebe-
sar Rp 497 Juta baru terealisasi Rp 111 Juta (22,46 %). Kegiatan ini sudah selesai lelang dan saat ini masih dalam proses pekerjaan fisik, PHO diperkirakan akan dilaksanakan pada pertengahan oktober. Hingga kini masih menunggu konfirmasi data Transmigran hingga akhir November. •
Kegiatan
Pengembangan
Usaha
di
Kawasan
Transmigrasi
dengan
Pagu
sebe-
sar Rp 456 Juta baru terealisasi Rp 150 Juta (32,88 %). Hal ini dikarenakan masih menunggu
penempatan
baru
di
permukiman
transmigrasi
kedataran
Kabupat-
en Kaur yang diperkirakan terjadi pada bulan November atau Desember/ Triwulan IV. •
Kegiatan
Fasilitasi
Penempatan
Transmigrasi
dengan
Pagu
sebesar
Rp
428
Juta baru terealisasi Rp 83 Juta (19,53 %). Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran, sehingga terjadi pemotongan DIPA dan DIPA yang baru keluar pada tanggal • pat
10
Juli
2014/Triwulan
Permasalahan dukungan
data
Utama dari
III
sehingga
adalah Rejang
terjadi
kegiatan
Lebong
keterlambatan
Tebang
sehingga
Tebas
tidak
pelaksanaan yang
berani
tidak
kegiatan. menda-
melaksanakan.
Un-
tuk itu dana sebesar 267 juta tersebut akan di Revisi dan dialihkan ke kegiatan lain.
18
9.
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu
Pagu APBN TP
: Rp 14,614 M
Realisasi
: Rp 5,582 M (39,63 %)
Status : Merah
Faktor Penyebab :
•
Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
dengan Pagu sebesar Rp 6,010 M baru terealisasi Rp 2,088 M (34,75 %). Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran dan revisi DIPA. Bulan oktober untuk pengembangan kawasan direncanakan cair sebesar Rp 1,8 M dan untuk kendaraan bermotor 100 %. •
Kegiatan Pengembangan Pengolahan hasil pertanian dengan Pagu Rp 1,675 M baru terealisasi
Rp 266 Juta (15,93 %). Kegiatan ini sudah selesai lelang dan berjalan, namun karena kurangnya SDM pemeriksa barang sehingga dari 9 Paket lelang yang sudah selesai pengerjaannya terdapat : a.
6 paket proses PHO, dan
b.
3 paket belum PHO.
•
Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan
Sumber
Daya
Rp
Juta
199
baru
selesai
•
Program
Lokal (11,93 proses
dengan %).
Pagu
Hal
lelang
ini
Rp
dikarenakan
dan
Penyediaan
sebesar
kegiatan
dan
1,675
kegiatan
pencairan
Pengembangan
M
baru
pembibitan
akan
sapi
segera
Prasarana
terealisasi potong
dilaksanakan. dan
Sarana
Pertanian realisasinya telah mencapai 95,66 %. •
Batalnya penghematan/pemotongan anggaran pada Kegiatan Pengembangan Pemasaran
Domestik sehingga proses pengadaan/lelang jadi terhambat karena lelang ulang. •
Ada
Daging
Sapi
pencairan
sebesar
dan
Peningkatan
2,716
M
Penyediaan
Pada
Program
Pangan
Pencapaian
Hewani
yang
Swasembada Aman,
Sehat,
Utuh dan Halal sehingga per Oktober realisasi naik menjadi 60 %. •
Realisasi Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran
dan
Ekspor
Hasil
Pertanian
per
akhir Oktober ditargetkan mencapai 65 %.
19
Oktober
sudah
mencapai
43
%
dan
hingga
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Sementara
Itu
Penyerapan agak
sedikit
Realiasi
Tanggapan
Anggaran lebih
Anggaran
dan
Provinsi tinggi
per
Arahan Bengkulu
dibanding
wewenang
di
dari Pada
Triwulan Provinsi
DJPBN Triwulan III
Tahun
Bengkulu
menyatakan III 2013 sebagai
Tahun
bahwa 2014
yang berikut
lalu. :
-- Dana Kantor Pusat (KP) realisasi sebesar 53,83 % -- Dana Kantor Daerah (KD) realisasi sebesar 61,53 % -- Dana Dekonsentrasi (DK) realisasi sebesar 51,15 % -- Dana Tugas Pembantuan (TP) realisasi sebesar 61,97 % -- Dana Urusan Bersama (UB) realisasi sebesar 79,57 % Waktu penyerapan tinggal 2,5 Bulan lagi untuk itu mohon segera melakukan SPJ di KPPN sehingga dapat meningkatkan penyerapan. DjPBn akan membantu jika ada permasalahan dalam Revisi DIPA dan KPPN akan membantu dalam pencairan Dana melalui SPM dan SP2D.
20
Berita Utama SOSIALISASI PROGRAM PENANGANAN BERBASIS MASYARAKAT
Pada hari senin tanggal 20 oktobber 2014 yang lalu telah di laksanakan Rapat Sosialisasi Program Penanganan lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Tahun 2014 yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu sebagai satker kegiatan dekonsentrasi Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisia. Bertempat di Hotel Raffles City Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu. Acara ini dihadiri oleh SKPD di lingkup Provinsi Bengkulu yang memiliki kaitan langsung dengan kegiatan penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air. Selain itu perwakilan lainnya adalah dari Bappeda dan Dinas Kehutanan se Provinsi Bengkulu. Rapat ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Jody. Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
21
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
LAHAN KRITIS DAN SUMBER DAYA AIR T (PLKSDA-BM) TA. 2014 Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Bengkulu Pirman Romzi, S.Sos, M.Si. dalam sambutannya Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya peran koordinasi lintas Sektor dalam kaitannya penanganan lahan kritis dan sumber daya air di seluruh kabupaten dan kota se Provinsi Bengkulu. Penanganan lahan kritis yang ada di Provinsi Bengkulu memiliki peran yang cukup penting dalam mengembangkan perekonomian di daerah-daerah yang memiliki masalah dalam lingkungan yang rusak. Dalam paparannya Narasumber dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonseia Bapak Jody Frensi, ST, MT memaparkan mengenai mekanisem program Penangananan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air berbasis masyarakat (PLKSDA _BM ) yang merupakan program yang ada di Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk daerah yang sudah mengikuti Program ini di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong dipilh karena memiliki permasalahan dalam penanganan daerah lahan kritis. Untuk daerah lain yang ingin mengikuti program ini diharapkan bisa mengajukan usulan program ke Direktorat Jenderal Bina Bangda untuk tahun 2016 karena untuk usulan 2015 secara mekanisme sudah berjalan dan dimasukan dalam program perencanaan. Program penanganan lahan kritis yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tidak selalu mengunci pada SKPD tertentu, tetapi tergantung pada kepala daerah yang nantinya memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan program penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM) ini. Untuk lokus program ini adalah pada lahan berpotensi kritis dan diberdayakan menjadi lahan produktif, maksudnya lahan berpotensi kritis ini adalah bukan lahan yang telah menjadi kritis tetapi lebih pada lahan yang masih dalam tahapan menuju kritis.
22
Berita Utama Dalam program penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM) juga melibatkan LSM yang ada dimasing-masing daerah. Dalam program ini tidak seluruh LSM dipilih, tetapi lebih dipilih pada LSM yang Pro Pemerintah. Dari 38 Kabupatan yang menjadi peserta program penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM) ada sekitar 30% kabupaten yang melibatkan LSM dalam pemantauan kinerja kelompok tani di daerahnya masing-masing. Output kegiatan TP program penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM) antara lain : 1.
Lahan
dur
2.
Meningkatkan pendapatan masyarakat dari tanaman sela dan tanaman pokok yang
dihasilkan
berbasis masyarakat (PLKSDA-BM)
3.
23
yang agar
Membentuk
kurang
mengikuti
oleh
program
kelembagaan
produktif
menjadi
produktif
penanganan
tani
yang
lahan
didaerah
dan
kritis
yang
bersifat bisa
dan
lahan lebih
sumber
memiliki
ti
produktif.
daya
lahan
air
kritis
dan ini menjadi tugas satker pelaksana dalam membentuk kelompok tani ini.
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Ada 14 Provinsi yang mengikuti program lahan kritis ini pada tahun 2014, karena terkait dengan anggaran yang tidak terlalu besar, maka diseleksi provinsi yang memiliki lahan kritis didaerahnya masing-masing. Dalam penganggaran pada program ini ada baiknya juga di dampingi oleh APBD didaerah untuk penanganan lahan kritis yang dinilai tidak cukup bila dilaksanakan hanya oleh dana TP dari Ditjen Bina Bangda. Bahkan untuk beberapa daerah ada yang telah menganggarkan APBD di daerahnya dengan jumlah jauh lebih besar dari dana APBN yang diperoleh seperti kabupaten Donggala. (Andre/pp3)
24
Berita Utama
RAPAT KOORDINASI PELAPOR PROVINSI BENGK Pada hari Senin 22 September 2014 yang lalu telah di laksanakan Rapat Koordinasi Pelaporan Triwulan Tingkat Pokja Provinsi Bengkulu Tahun 2014 yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu sebagai satker kegiatan dekonsentrasi Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisia. Bertempat di Hotel Nala Sea Side Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu. Acara ini dihadiri oleh Anggota tim Pokja DAK Provinsi Bengkulu yang telah di bentuk.
25
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
RAN TRIWULAN TINGKAT POKJA KULU TAHUN 2014 Rapat ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Bappeda Provinsi Bengkulu Pirman Romzi, S.Sos, M.Si, didampingi oleh Bapak Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Bengkulu Drs.H. Aji Yuliadi. Dalam sambutannya dijelaskan mengenai SK Pokja DAK Provinsi Bengkulu masih dalam tahapan pendandatanganan oleh Bapak Gubernur Bengkulu. Dari hasil rapat di Arya Duta dijelaskan bahwa Provinsi Bengkulu belum mencairkan tahap pertama dari dana DAK yang telah dianggarkan. Sedangkan tahapan pelaksanaan hampir semuanya sudah dilaksanakan.
26
Berita Utama Selain itu rencana rapat triwulan yang akan diadakan di kabupaten dan kota dan tim koordinasi menyimpulkan untuk mengadakan rapat di tiga lokasi seperti di kab mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Kota akan diadakan di Kota Bengkulu. Wilayah Selatan wilayah Bengkulu Selatan, Kaur dan Seluma akan diadakan di Manna Bengkulu Selatan. Sedangkan untuk Kab Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang akan dilaksanakan di Kota Curup Kab Rejang Lebong. Dan pelaksanaan akomodasi di tanggung dari dana Dekon DAK Kemendagri, sedangkan perjalanan dinas ditanggung oleh SKPD masing-masing.
27
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Tentang jadwal pelaksanaan rapat ini diharapkan dapat memberikan dampak koordinasi terhadap pelaksanaan DAK kabupaten dan Kota se Provinsi Bengkulu pada tahun 2014. Selain itu pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD penerima dana DAK dalam pelaksanaannya
bisa
lebih
dipahami
dan
carikan
solusinya
dengan
Tim
Pokja
DAK di tingkat Provinsi dalam tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan DAK di kabupaten kota se Provinsi Bengkulu, dan bila perlu dapat dibawa menjadi tingkat nasional dalam rapat koordinasi di tingkat pusat. (Andre/pp3)
28
LIPI SIAP BANTU UMKM BENGKULU
Dr. Ir. Rislima F. S, M.Sc.
“Siapa saja pengusaha yang merasa kesulitan untuk mengembangkan produknya, terutama yang terkait teknologi maka Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi) siap membantu mengatasi persoalan tersebut,”
29
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Bengkulu-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi) melalui Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna, siap membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu dalam mengembangkan produksinya. “Siapa saja pengusaha yang merasa kesulitan untuk mengembangkan produknya, terutama yang terkait teknologi maka Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi) siap membantu mengatasi persoalan
tersebut,”
kata
Peneliti
Pengembangan
Teknologi Tepat Guna LIPI, Dr. Ir. Rislima F. S, M.Sc. Hal
tersebut
diungkapkan
disela-sela
Workshop
Nasional PNPM Pisew 2014 tentang Kebijakan Pendanaan Community Driven Development (CDD), tanggal 22 s/d 24 Mei 2014 di Ruang Pertemuan Hotel Marlyn Park Jalan KH. Hasyim Ashari 29-31 Jakarta Pusat. Peranan Lipi diumpamakan bila ada pengusaha yang merasa kesulitan dengan tampilan produk atau kemasannya maka, dengan segala kemampuan para peneliti siap memberikan bantuan. Tetapi terlebih dahulu pelaku usaha tersebut mengirimkan proposal profil usahanya, bisa melalui pemerintah daerah setempat ataupun kelompok usahanya masing-masing. Setelah dipelajari maka Lipi akan mengirimkan tim ahlinya langsung ke lokasi. Dikatakan Rismilia bahwa pihaknya saat ini telah membantu para pelaku usaha kecil di Kabupaten Mukomuko, yang bergerak dibidang pengolahan makananan ringan hingga pakan ternak. Saat ini pihak Lipi juga telah membantu
30
ratusan
pengusaha
kecil
yang
tersebar
di
seluruh
Indonesia.
Menurut Rismilia bahwa usaha yang dibantu tidak hanya dari sektor komersil, ada juga pemerintah
daerah
yang
dibantu
untuk
kepentingan
publik
sehingga
dapat
dinikmati seluruh masyarakat. “Kami juga telah membantu daerah yang merasa kesulitan untuk mengembangkan teknologi mikro hydro (pembangkit listrik tenaga air
berskala
kecil).
Karena
pemerintah
setempat
kesulitan
akan
sumber
daya
manusia padahal untuk sumber daya alam sangat mendukung,” tambah Rismilia. Lebih jauh dijelaskan bahwa Pusbang TTG yang sebelumnya bernama Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna didirikanpada 1986. Dalam rangka peningkatan peran pengembangan
dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), LIPI pun melakukan langkah reorganisasi terhadap balai besar tersebut. Pusbang TTG LIPI merupakan salah satu unit lembaga yang mendapat tuntutan untuk turut serta mempersiapkan langkah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Saat ini, Indonesia masih berhadapan dengan ketimpangan penghasilan, tingginya tingkat kemiskinan dan perlu digenjotnya daya saing UMKM. Kondisi ini menurut harus
dijawab
melalui
TTG,
sehingga
peran
penelitian
harus
ditingkatkan.
Rismilia berpesan kepada UMKM bahwa situasi yang berkembang saat ini adalah dibutuhkannya makanan sehat, organik dan untuk menghasilkannya butuh proses panjang.
31
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
dalam 30-40 tahun terakhir, tanah kita dituang banyak pupuk kimia. Penelitian menemukan ancaman akibat hal itu, yakni ancaman pelestarian dan kesehatan bagi anak-anak kita,” ucapnya.
Rismilia
pun
menjelaskan,
keberadaan
Pusbang
TTG
juga
penting
sebagai acuan berbagai kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengurangan pengangguran, dan yang terkini adalah pembangunan desa Undang-Undang No 6 /2014 Tentang Desa. Hal itu merujuk pada perintah presiden melalui Instruksi Presiden No 3/2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan TTG. Peran penerapan dan pengembangan TTG terasa tatkala krisis ekonomi melanda Indonesia
pada
1998.
Krisis
ini
mendorong
Presiden
Republik
Indonesia
inta seluruh lembaga kementerian dan non kementerian, serta pemerintah daerah untuk
mengupayakan
percepatan
pemulihan
ekonomi
melalui
pemberdayaan
masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan TTG. “Terkait pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, tentu siap untuk mendukung upaya melalui TTG. Dengan peningkatan status, Pusbang TTG LIPI diharapkan juga akan lebih aktif dalam melakukan kerja sama horizontal dan vertikal dengan berbagai sektor, baik bersama lembaga pemerintah, maupun lembaga non pemerintah,” ungkapnya. (dedi/pp2)
32
PUSBIDIKLATREN BAPPENAS GELAR DIKLAT JFP
Bengkulu- Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbidiklatren) Bappenas menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di Universitas Neger Medan (Unimed) selama dua bulan atau dari 11 Agustus sampai 27 September 2014. Menurut Rektor Unimed, Prof. Ibnu Hajar, proses perencanaan merupakan fungsi yang penting dalam setiap kegiatan. Baik itu sebelum kegiatan, saat kegiatan ataupun diakhir kegiatan. “Apalagi menyangkut perencanaan kegiatan publik yang dibiayai anggaran pemerintah, hasil yang dikeluarkan harus semaksimal mungkin dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum,” kata Rektor saat membuka Diklat JFP di Aula Rektorat Unimed. Perencanaan
33
harus
menyangkut
berbagai
sektor
kehidupan,
ekosos-
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Bengkulu- Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbidiklatren) Bappenas menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di Universitas Neger Medan (Unimed) selama dua bulan atau dari 11 Agustus sampai 27 September 2014. Menurut Rektor Unimed, Prof. Ibnu Hajar, proses perencanaan merupakan fungsi yang penting dalam setiap kegiatan. Baik itu sebelum kegiatan, saat kegiatan ataupun diakhir kegiatan. “Apalagi menyangkut perencanaan kegiatan publik yang dibiayai anggaran pemerintah, hasil yang dikeluarkan harus semaksimal mungkin dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum,” kata Rektor saat membuka Diklat JFP di Aula Rektorat Unimed.
34
Perencanaan antar dengan
harus
wilayah aturan
menyangkut
hingga serta
anggaran.
berbagai Rencana
melibatkan
sektor yang
berbagai
kehidupan,
baik
juga
kalangan
ekososbud,
harus
disertai
dimasyarakat.
Sehingga diharapkanya, Diklat JFP tingkat pertama yang berlangsung dua bulan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peserta. Serta dapat diserap ilmu perencanaan selama mengikuti Diklat dan setibanya ditempat kerja/dinas masing-masing daerah dapat langsung dipraktekan. Sedangkan menurut panitia kegiatan Diklat JFP, Syarifuddin, bahwa Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana untuk para aparatur pemerintah pusat dan daerah sangat penting karena akan memperkuat kapasitas aparatur perencana di pusat dan di daerah. Muatan yang disampaikan (substansi materi) juga sangat relevan dengan isu-isu pembangunan di daerah. Diklat ini sudah berjalan cukup lama, mulai 1990an dengan nama waktu itu TMPP, selanjutnya sejak 2005 TMPP berubah menjadi FPP. Perubahan ini tidak lain untuk memberikan penghargaan (insentif) kepada aparatur perencana di pusat dan daerah agar memperoleh peran yang lebih besar dan semakin jelas jenjang karirnya. Bagi aparatur yang bekerja di pusat dan daerah (diutamakan di unit perencanaan) yang akan mengembangkan kapasitas di bidang perencanaan dapat mengaksesnya pada
35
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
www.bappenas.go.id setiap saat. Diklat ini diadakan setiap tahun dan hingga saat ini merupakan angkatan XV.
Pusat-pusat tempat penyelenggaraan Diklat dapat dipilih
berdasarkan regional di mana kita bertugas. Pusat-pusat penyelenggaraan Diklat FPP diantaranya: 1. Unsiyah Banda Aceh bekerjasama dengan Unimed lokasi di Medan untuk region Sumatera Selatan, Bengkulu, Babel, Jambi, Sumbar, Sumut, NAD; 2. UI Jakarta di Jakarta untuk Lampung dan Jakarta; 3. ITB dan Unpad di Bandung untuk Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel; 4. UGM di Yogyakarta untuk Jateng, Jatim, Bali; 5. Unhas di Makasar untuk Sulawesi, Maluku, Irian Jaya. Diklat
FPP
memiliki
tingkatan-tingkatan
sebagai
berikut:
a. FPP Pertama untuk PNS dengan pangkat III/a dan III/b, selama 2 bulan; b. FPP Muda untuk PNS dengan pangkat III/c dan III/d, selama 1,5 bulan; c. FPP Madya untuk PNS dengan pangkat IV/a hingga IV/c, selama 3 minggu; d. FPP Utama untuk PNS dengan pangkat IV/d hingga IV/e, selama 1 minggu.
36
Sertifikat Diklat ini dapat digunakan untuk mengajukan Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang yang diikuti. Bagaimanapun paling tidak Diklat ini mampu menjawab ketidakseimbangan antara jumlah jabatan struktural dengan jumlah PNS yang ada. Mudah-mudahan bukan sebatas itu saja, tetapi akan terbentuk PNS yang profesional di bidang perencanaan. “Untuk di Unimed, Provinsi Bengkulu mengirimkan Andre Yunesta dan Dedi Abdul Rosyid (Bappeda) serta Vera Isabela (Badan Litbang dan Stada)” ujar Syarifudiin. (dedi/pp2)
37
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
RAPAT TEKNIS KEDUA FORUM KERJASAMA GUBERNUR SE-SUMATERA TAHAP II TAHUN 2014 Rapat Teknis Kedua Forum Kerjasama Gubernur se-Sumatera tahap II tahun 2014 tanggal 3 September 2014 di Ballroom Hotel Aston Belitung Kepulauan Bangka Belitung. Rapat tersebut dibuka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Bappeda se-Wilayah Sumatera dan SKPD terkait. Adapun dari Provinsi Bengkulu, SKPD yang hadir adalah Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Biro Ekonomi dan Perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
38
Dalam
Rapat Teknis Forum Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera Tahap
II Tahun 2014 yang
bertempat di Hotel Aston, Tanjung Pandan Kabupaten
Belitung
beberapa
seluruh A.
Kepala
Bappeda
Penyelesaian
Shipping 1.
menghasilkan
lines,
se-Wilayah
temuan PT.
kesepakatan
BPK
Sumatera
Sumatera
menyangkut Promotion
yang
telah
yaitu
hal-hal
penyertaan Center
ditandatangani
modal dan
sebagai
oleh
berikut:
PT.
Sumatera
Riau
Airlines
Terhadap penyertaan modal pada PT. Riau Airlines, pemegang saham menunggu kepu tusan Peninjauan Kembali (PK) sampai 31 Desember 2014.
2.
Terhadap penyertaan modal pada PT. Sumatera Promotion Center (PT.SPC), maka akan ditindaklanjuti kembali hasil Rakorgub se-Sumatera di Riau dan Sumatera Selatan.
3.
Berkenaan dengan penyertaan modal pada PT. Sumatera Shipping Lines (PT. SSL), maka akan ditindaklanjuti kembali hasil Rakorgub se-Sumatera di Riau dan Sumatera Selatan.
39
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
B. Ketahanan Pangan
1.
Regulasi (distribusi dan penguasaan terhadap lahan yang timpang).
2.
Pertanian menjadi basis ekonomi.
3.
Percepatan logistik.
C. Trafficking 1.
Mengoptimalkan koordinasi dan implementasi terhadap MoU dan perjanjian kerjasa
ma penanganan perempuan dan anak korban kekerasan khususnya kekerasan dalam
bentuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking).
2.
Forum Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) agar dapat di ikut
sertakan dalam agenda Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera.
3.
Pembentukan website Forum Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak
(P3A). 4.
Adanya MoU/perjanjian kerjasama Gubernur se-Sumatera dengan aparat penegak hu
kum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Hukum dan HAM) mengenai kepastian
hukum dalam penanganan trafficking.
5.
Adanya MoU/kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan (BPJS Kesehatan), Kemen
terian Sosial bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mendapatkan pe
layanan dasar (kesehatan).
40
RAPAT SOSIALISASI PENYU PEMBANGUNAN DAERAH PRO Rapat Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 bertempat di Ruang Pola Bappeda Provinsi
Bengkulu,
Jl.
Pembangunan
Nomor 1 Padang Harapan Kota Bengkulu. Acara Rapat Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bapak Ir. Edy Waluyo, SH, MM yang dihadiri oleh Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu, Tim EKPD Provinsi Bengkulu dan Staf yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Maksud diselenggarakan Rapat Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014, yaitu : a.
Mengevaluasi pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 di daerah, review strategis, dan evaluasi
tematik berdasarkan isu strategis wilayah
b.
Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 di daerah, review strategis dan
evaluasi tematik berdasarkan isu strategis wilayah
Dalam Paparannya Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Ir. Edy Waluyo, 2004
41
SH, tentang
MM
menyampaikan
Sistem
Perencanaan
Berdasarkan
Undang-undang
Pembangunan
Nasional
Nomor telah
25
Tahun
mengamanatkan
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
SUNAN EVALUASI KINERJA VINSI BENGKULU TAHUN 2014 5
(lima)
tujuan
pelaksanaan
sistem
perencanaan pembangunan nasional, yaitu : 1. Untuk
mendukung
koordinasi
antar pelaku pembangunan;
2.
Menjamin terciptanya integrasi, sink-
ronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang,
antar
waktu
dan
antar
fungsi
pemerintah, serta antara pusat dan daerah; 3.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan; 4.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin sumberdaya berkeadilan
secara dan
pembangunan dalam
UU
No.25
Tahun
2004
tentang
SPPN
tercapainya
merupakan
penggunaan
efisien,
efektif,
berkelanjutan.
Evaluasi
sebagaimana salah
satu
diamanatkan dari
empat
tahapan perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi : 1.
Penyusunan rencana;
2.
Penetapan rencana;
3.
Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4.
Evaluasi pelaksanaan rencana.
Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi sampai jauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan nasional terhadap target-target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pembangunan nasional harus didukung oleh kinerja pembangunan daerah.
42
Dalam EKPD 2014, indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impact) yang pencapaiannya didukung melalui pencapaian indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output). Komponen pelaksanaan EKPD terdiri dari 2 yaitu : 1.
Analisis pencapaian kinerja pada tahun 2010, 2011, 2012 dan kemajuan pelaksanaan 2013 di
tiap daerah; dan
2.
Isu strategis provinsi yang merupakan hasil identifikasi masalah pada point pertama.
Pelaksanaan evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan sampai dengan 2010, 2011, 2012 dan 2013 adalah fokus utama EKPD 2013 adalah pada analisis dan rekomendasi bukan pada aspek tercapai atau tidaknya target atau meningkat/tidaknya dari kondisi tahun sebelumnya, untuk itu sumber data tahun sebelumnya dengan tahun yang dievaluasi wajib sama sumbernya. Analisis yang dilakukan bukan hanya kata “meningkat” atau “menurun”.Deskripsi mengapa hal tersebut naik atau menurun adalah hal yang sangat diutamakan, sehingga dapat memberikan rekomendasi pada perencanaan berikutnya. Untuk
43
memperoleh
hasil
yang
tajam
dalam
pendeskripsian,
tim
EKPD
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Provinsi yang
dapat dianalisis.
menambahkan Selain
itu
data-data
indikator
yang
output
berkenaan
harus
dengan
dijadikan
indikator
referensi
analisis.
Evaluasi Kinerja Pembangunan adalah salah satu fungsi penting yang tidak terpisahkan dari keseluruhan siklus manajemen pembangunan nasional. Saat ini RPJMN 2010-2014 telah dilaksanakan selama 4 tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi 4 tahun pelaksanaan RPJMN akan
di
mengacu
1. Tingkat dan
daerah. pada
Pelaksanaan
RPJMN
pencapaian
2. Relevansi
isu
2010-2014,
target
kemajuan
evaluasi
strategis,
pengembangan
dalam
3.
Evaluasi tematik di tiap daerah.
dengan
kinerja
pelaksanaan
RPJMN
kinerja fokus
RPJMN
sasaran, 2010-2014
utama
pada
tahun
untuk
tahun
2014 arah
pembangunan
kebijakan
dengan
mengetahui
2010
di
kondisi
daerah
s/d
tiap dan daerah;
:
2013 daerah; strategi dan
44
Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik secara terencana. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembnagunan pada daerah tersebut satu sama lainnya ada dalam suatu keterkaitan dan keterpaduan membentuk dan menghasilkan pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional
tergantung
dan
ditentukan
oleh
keberhasilan
pembangunan
nasional.
Sistem Perencanaan pembangunan nasional merupakan sutu kesatuan mengenai tata cara perencanaan jangka
pembangunan
panjang,
jangka
untuk menengah,
menghasilkan
rencana
dan
yang
tahunan
pembangunan
dilaksanakan
oleh
dalam unsur
penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sisitem perencanaan pembangunan nasional, yaitu : (1) untuk mendukung
koordinasi
antar
pelaku
pembangunan,
(2)
menjamin
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
45
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappenas dijelaskan
bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang
saling terkait, yaitu peran sebagai ; (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, (2) coordinator, (3) think-tank, dan (4) administrator dengan penjabaran dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap
pelaksanaan
rencana
pembangunan
dan
penyusunan
laporan
hasil
evaluasi.
Terkait dengan peran utama Bappenas tersebut, maka evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) RPJMN di
2010-2014 di
setiap
daerah, provinsi
mutlak
diperlukan.
Bappenas
bekerjasama
melaksanakan
Untuk dengan
Evaluasi
Kinerja
mengevaluasi 33
Perguruan
Pembangunan
pelaksanaan Tinggi
Daerah
Negeri (EKPD).
Metode pelaksanaan EKPD dilakukan sevara eksternal dengan harapan agar seluruh proses evaluasi beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses yang independen. Waluapun bersifat independen, sebagai
mitra
Pelaksanaan RPJMN
peran
EKPD
2010-2014.
institusi
perencana
koordinasi berdasarkan Prioritas
di dengan
prioritas
Nasional
yang
daerah
(Bappeda) Tim
sangat EKPD
nasional
yang
dimaksud
adalah
Provinsi.
tercantum sebagai
penting
dalam
berikut
:
46
1.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan 3. Kesehatan 4.
Penanggulangan Kemiskinan
5.
Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur 7.
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi 9.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10.
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11.
Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi
Adapun 3 (tiga) prioritas lainnya adalah sebagai berikut : 1.
Kesejahteraan Rakyat
2.
Politik, Hukum dan Keamanan
3. Perekonomian Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di 33 Provinsi bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMN 2010-2014 di daerah, review isu strategis, dan evaluasi tematik berdasarkan isu strategis wilayah. Sasaran dari EKPD 33 Provinsi adalah tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014
di daerah, review isu strategis, dan evaluasi tematik
berdasarkan isu strategis wilayah.
Secara umum ruang lingkup EKPD Provinsi adalah : 1.
Mengidentifikasi indicator sesuai dengan Prioritas Nasional pada RPJMN 2010-2014.
2.
Identifikasi ketersediaan data berdasarkan indicator yang telah disinkronisasikan.
3.
Melakukan analisis dan evaluasi capaian berdasarkan indicator yang telah ditentukan.
4.
Mengkaji isu strategis dan rekomendasi kebijakan tahun 2015-2019.
5.
Melakukan evaluasi tematik berdasarkan isu strategis wilayah.
6.
Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.
47
2010-
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Perencanaan
merupakan
proses
yang
berkesinambungan
yang
mencakup
keputusan
atau pilihan dari berbagai alternative penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan dating (conyers &Hills, 1994) dalam (Arsyad, 1999). Berdasarkan definisi di atas berarti terdapat empat elemen dasar perencanaan, yaitu : 1.
Merencanakan berarti memilih
2.
Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
3.
Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4.
Perencanaan untuk masa depan
Perencanaan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijakan (policy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Maka pelaksanaan
perencanaan itu pada dasarnya
adalah mengambil suatu kebijaksanaan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Perencanaan berarti memilih berbagai alternative yang terbaik dari ssejumlah alternative yang ada. 2. Perencanaan berarti pula alokasi sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.
48
3. Perencanaan
mengandung
arti
rumusan
yang
sistematis
yang
didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak.
4.
Perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai.
5.
Perencanaan juga dapat diartikan atau dikaitkan dengan kepentingan masa depan.
Perencanaan
dianggap
sebagai
alat
pembangunan
karena
perencanaan
memang
merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara tidak sistematis dan tidak memperhatikan aspirasi sasaran (target group), maka pembangunan yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian konteks perencanaan sebagai alat mempunyai keunggulan komprehensif sebagai berikut : 1.
Perencanaan dapat dipakai sebagai alat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan. 2.
Perencanaan dapat dipakai sebagai alat penentuan alternative kegiatan pembangunan.
3. Perencanaan
dapat
dipakai
sebagai
4. Perencanaan
dapat
diipakai
sebagai
49
dari kegiatan yang akan datang (Soekartawi, 1990).
penentuan alat
skala
peramalan
prioritas. (forecasting)
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Perencanaan pembangunan sendiri adalah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat kumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu system tolak ukur keberhasilan proses pembangunan. Monitoring adalah suatu sistem pengumpulan data/informasi secara regular dan terus menerus yang dapat menghasilkan indicator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu kegiatan terhadap tujuan yang ditetapkan. Monitoring ini mencakup penelusuran suatu pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan dan identifikasi masalah. Menurut
PP
pelaksanaan yang
timbul
39
Tahun
rencana dan/atau
2006,
monitoring
pembangunan, akan
timbul
adalah
mengidentifikasi untuk
dapat
kegiatan serta diambil
mengamati
perkembangan
mengantisipasi
permasalahan
tindakan
sedini
mungkin.
Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematik mengenai suatu kebijakan program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis, dibandingkan terhadap relevansi keefektifan biaya dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan. Evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi : (1) penyusunan rencana,
50
(2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam EKPD 2014, indicator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indicator dampak
(impact)
indicator
hasil
indicator
tersebut,
1.
yang
pencapaiannya
(outcome) maka
dan suatu
indicator parameter
didukung
keluaran harus
melalui
(output).
memenuhi
pencapaian
Untuk
lima
menentukan
kaidah,
yaitu
:
Specifik : indicator dapat diidentifikasi dengan jelas
2. Measurable
:
jelas
disepakati
dan
yang
3.
Attainable : dapat dicapai.
4. Relevant
:
dan
dapat
berupa
pengukuran
mencerminkan
target
output
terukur
dalam
dengan secara
keterkaitan rangka
skala
kuantitas,
secara
mencapai
penentuan kualitas
dan
langsung
target
outcome
tertentu
dan yang
biaya.
logis
antara
ditetapkan,
serta antara target outcome dalam rangka impact dan outcome yang ditetapkan.
5.
Timely : tepat waktu.
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, dan
mendesar,
menentukan
memperoleh dan
berjangka tujuan
rumusan
informasi
kunci
panjang,
di
masa
isu—isu yang
yang
strategis
telah
mendesak, akan
kelembagaan/keorganisasian
datang.
diperlukan
diidentifikasi
bersifat
Olah
analisis
untuk
dipilih
karena
terhadap menjadi
itu,
untuk
berbagai isu
fakta
strategis.
Evaluasi Tematik dalam EKPD 2014 didasarkan pada isu strategis wilayah yang akan disepakati
51
dalam
Seminar
Awal
EKPD
2014.
Evaluasi
tematik
bersifat
eksplorasi.
Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Dalam
evaluasi
ini,
terdapat
3
(tiga)
kerangka
yang
menjadi
focus,
yaitu:
1.
Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi merupakan struktur peraturan perundangan-undangan yang dibentuk
dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta,
dan
penyelenggara
bernegara
negara
yang
dalam
tercantum
rangka
dalam
mewujudkan
pembukaan
tujuan
UUD
1945.
dimana
dapat
2.
Kerangka Kelembagaan
Kerangka
terlihat interaksi antar actor, proses transaksi,
dan
3.
Kerangka Pendanaan
Pendanaan merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan pembangunan
sehingga analisis mendalam mengenai kondisi pendanaan perlu dilakukan.Kerangka pendanaan
dimaksudkan
pendanaan prioritas dalam rencana pembangunan, kebijakan pendanaan itu sendiri,
kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan dan penyelesaian isu strategis secara tepat.
kelembagaan
transaksi
tersebut,
untuk
merupakan
serta
derajad
mendapatkan
sttruktur
kelembagaan
stabilitas dan prediktabilitas interaksi
governability
informasi
dari
komprehensif
suatu
pemerintahan.
mengenai
kebutuhan
52
