MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : PER-09/M.EKON/12/2011 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan tindak lanjut kesesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, perlu disusun
Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014; Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 4. Peraturan
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-24.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonornian PER-03/M.EKON/08/2008
tentang
Reformasi
Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
Pasal 1 Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2 Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 3 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-3-
Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2011 a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
ttd.
EDDY ABDURRACHMAN
,:1<ep
sesuai dengan aslinya Umum,
ry SoOtjipto, S.H.,M.H. IP-19531005 197303 1 001
Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-09/M.EKON/12/2011 Tanggal 30 Desember 2011
Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014
Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian 2010-2014 disusun sesuai Peraturan Presiders Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian memuat delapan area perubahan, sebagai berikut: 1.
Organisasi. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
2.
Tata laksana. Sistem, proses dan prosedur kerja di Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian menjadi lebih jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; 3.
Peraturan perundang-undangan. Regulasi yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
4.
Sumber daya manusia aparatur. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5.
Pengawasan. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
6.
Akuntabilitas.
Diharapkan
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabiitas kinerja birokrasi, yang meliputi hasil atas aspek kepemimpinan, aspek organisasi, aspek manajemen SDM, aspek penganggaran, dan aspek manajemen proses; 7.
Pelayanan publik. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian memberikan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, khususnya
stakeholders atau
kementerian/lembaga yang dikoordinasikan; dan 8.
Po la pikir dan budaya kerja aparatur. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi organisasi birokrasi dengan integritas yang tinggi dan mendorong peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.
Setiap tahap pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Berikut tahapan setiap tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:
Ihiroksa Sielaniusan hat yang Woo dapat dseletaken Practsoon Permed,' Eton Na PER03/0.E KOV3F.2008 merupa1An WOO avol kesispin melaluAen Wormiest bovssiseura koasste0. 2 Sc ea:a tens rix4serus trielsixxin prntenshu din ketesow tertwisp trosiatv ketwhesisn vocfromct4n kegatart re formiSstgotraunawal 3 hven:arrsasidan perraultan 0013.0en reforms, Unkrasiyeag bet m longsim dan sesusi ketlikan rel0nusibrotasi Nistetal Ptest0rinUtfoR414 PER115,11 PA2/7/2008 tenting Pedonbsn Urnen Refornasi Beano
Meetangun andasan yang tuat unbA nemanon oplementast tennsoi Contrast seam Wanton
l'Ad0 Ulm 2010, ine40900cati ra ape yang sudah
Wing dtaksanakan. dan atostuktin waxing, svakrasi dan PanYetrathahl Wiwi's() hail. host yang sudah dcoacear pads mho 2010
lititerusisn Ali hW MONA* *Sr dui:maim pada salon 2011, tholgstr memoriam halhat yang Wan boreasi disksanalan, 4an not Iskikan town evabasi din Damisattartmett tertudaphasg.hosi yang sudab dpetnah pada Wan 2011
itimanostan AWwt Y100 *he *Pe diskambn pads
Lew 2012.
olnigoitastmeitar* hatihe yang Sada
Woe Oklaanakin. dan miehmkaA 1031110009, evatAil den PanYwOunissg' lathed* hasRmal yang Sudah *MA *Mahan 2012
yang Wok 601 dinissam peel
taw Wag*
towiligabsolbsts
404 Y0011 WWI dialmaatact, den molaukan monlorise evabssitmayekarult WM* Watt Omen rafennasi. Wins! Konetterian
Gans 8esar Pelaksanaan Refonnasi airokrasi Nasional 2010 2014 —
Perptes No 81 Th 2910 Mang GrantgratoRalottassiereins12010•202Sdan PooleoPAN A Re No, 20Th, 2010 *Mang Rood Mop Rekeirseteg071$12010.2014
Tahapan Laniutan :
PengernbanganiPenyempumaan
&Kesesuaian
Revd. Pews No, 69 Toon 2010 *tang Topton Kiberje Pegawd6 tingibovA Ktow‘wita
Tahapan Potent anaan & Pelaksanaan
Kocarlateredog Peireioncaian. 2 Kibert$4.4an RB den kaositosi *Ammo PO Wm hal meng sphinmastehata ape yang sudah berbasidiataanatan prta tahun sotittuttaYa.
3 liabiO34 0$098a9460okahysamiscotati lettiadap hasthastynag sadah *moan P‘411 'Atm svOstmonyx 4
usiessastan dan allaiukan inassuaan Wad* WON
yang leduang dabs Reed AisioRelotaasi Booktssi 2010.2014.
kobeatasitin 9 program dra 26 bola '
t
!
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2010, reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada pada tingkat mikro atau instansional yang terdiri dari 9 (sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Kesembilan Program tersebut adalah: 1. Manajemen Perubahan 2.
Penataan Peraturan Perundang-undangan
3.
Penataan dan Penguatan Organisasi
4.
Penataan Tata Laksana
5.
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
6.
Penguatan Pengawasan
7.
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9.
Monitoring dan Evaluasi
Fokus pengelolaan pelaksanaan 9 program dan 26 kegiatan reformasi birokrasi di atas, merupakan tolok ukur delapan area perubahan yang secara terus menerus dikawal, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi tingkat perkembangan dan keberhasilannya. Kebutuhan dan tanggung jawab mengawal pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui empat kelompok kerja berikut: 1. Kelompok Kerja Penguatan Fungsi dan Peran Unit Kerja; 2.
Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana;
3.
Kelompok Kerja Penataan Sistem Sumber Daya Manusia; dan
4.
Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
Satin= sesuai dengan aslinya Kepal
"Vmum,
a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
B. ry Soetjipio, S.H.,M.H. IP 19531005 197303 1 001
ttd. EDDY ABDURRACHMAN
Tabel. 1 Penanggung Jawab Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010 - 2014 Penanggung Jawab Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010-2014 Area Perubahan 1. Organisasi
4.
Program Penataan dan Penguatan Oraanisasi
Kegiatan .''' ' .•
,
1
' 't
.,
e
.:., -.%:'-..?%-.,;:...
!
'-` !...!
' *
I!
a. Redefinisi visi, misi, strategi b. Restrukturisasi c. Analisa Beban Kerja
Pokja Penajaman Fungsi dan Peran Unit Kerja Pokja Penataan Tata Laksana
d. Penguatan unit kali& organisasi kepegawaian e. Penguatan unit kerja kediklatan f. Perbaikan sarana dan prasarana 2. Tata Laksana
Penataan Tata Laksana
a. Penyusunan Tatalaksana (business process) yg menghasilkan SOP b. Pembangunan atau pengembangan e-govemment
3. Peraturan PenJndangundangan 4. Sumber Daya Manusia Aparatur
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Memetakan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi bare
Pokja Penataan Tata Laksana
Penataan Sistem a. Penataan sistem rekrutmen pegawai Manajemen Sumber Daya b. Analisa Jabatan Manusia c. Evaluasi jabatan d. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
e. Assessment individu berdasarkan kompetensi
Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
f. Penerapan sistem penilaian kinerja individu g. Pembangunan/ pengembangan database pegawai h. Memperkuat pola rotasi, mutasi, promosi i. Memperkuat pola karir j. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi 5. Pengawasan
Penguatan Pengawasan
a Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemenntah (APIP) sebagai quality anssurance dan c. Menegakkan disiplin keija d. Menegakan kode et*
6. Akuntabilitas Publik
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
a. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
b. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi c. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada K/L 7. Pelayanan Publik
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Pengelolaan Informasi Publik b. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja
8. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur
Manajemen Perubahan
Pokja Penguatan Fungsi dan Unit Kerja Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
a. Pembentukan tim manajemen perubahan K/L b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L : Semua Pokja Tim RB dan Para KPIs Manager c. Proses sosialisasi dan intemalisasi d. Penyusunan nilai-nilai Kementerian
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : PER-09/M.EKON/ 12/2011 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 *el Z Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan kegiatari Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014 Rencana Pefaksanaait Program
Kegiatan
1) Pembentukan hm manajemen perubahan K/L
2010
5 6 7 0 9
a
2012 -
2011 10
II
12 '1 2
4
5
6
2
0
9
In 11
12
I
Perundang-undangan
Memetakan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi bars
1 .1
9110131112 11 11 SI 1 ' I '1 at ' .I 1 ' I 7 1 ' I ° I U'Ut out
Penyesuaian Rencana dan Kegiatan
I I 11
I
I
Keputusan Menko Bidang Perekonomian tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko 2011
I
Penyesuaian Rencana dan li Kegiatan
Menyusun Quick Wins dan Pengelolaan Quick Wins
I III IIIIL '111111111
Penyusunan Peraturan
I
Penyesuaian dan Kegiatan
b. Program Percepatan (Quick Wins)
3 ) Proses sosiafisasi dan internalisasi
1 't
2014
Menyusun SK Tim Reformasi Birokrasi (restrukturisasi organisasi baru) dan/atau Tim Manajemen Perubahan
2) Penyusunan strategi manajemen perubahan dan skategi komunikasi Kt : a. Pen yusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian I
Penanggung Jawab 2013
1
31I d 'I 61 1 I 9101 111 12
111
,=:=1
1 I3
Manajemen Perubahan
Kigiatan Tahunan
Tahapan II (Pengembangan1Penyempurnaan)
I III 11111 11111111111 '
7 17 97 .
, ,
.
-r
.
.
'
.•
•
..
11 III
■
1111111
I III
Menyusun Road Map RB Th.
Tim Reformasi Birokrasi
2015-2019
Depot II
1) Ketahanan Pangan: Kebijakan Perberasan
DeRuti III
2 ) Ketahanan Ener 9 i
Depub V
3) Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonorni (Terkait Infrastruktur 4) Percepatan Proses Perizinan & Non Perizinan Memulai Usaha
..
II III
111 11 1 111
1.Menginventarisasi, mereview dan melakukan ventkasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkankliterbitkan.
Deputi IV
Tun Reformasi Birokrasi Pokja Penguatan Fungsi dan Unit Kerja
2. Melakukan sikronisasi dan harmonisasi regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan 3. Menyusun regulasi bars dan dokumentasi hukum Penataan dan Penguatan Organisasi
I
Redefinisi visi, mist, strategi sesuai restrukturisasi organisasi baru Penataan tugas dan lungs' serta penguatan unit kega pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melakukan ABK dan evaluasi hasil ABK alas usulan fomkasi CPNS
1) Redefinisi visi, mini, strategi 2) Restrukturisasi 3) Analisa Beban Kerja 1) Penguatan unit kerjaJ organisasi kepegawaian
Pokja Penataan Tata Laksana
Penajarnan tugas dan fungsi organisasi di unit kega pada Biro Perencanaan (Bagian Pengembangan Kinerja); Biro Umum Magian Sumber Daya Manusia)
2) Penguatan unit kerja keriklatan 3) Perbaikan sarana dan prasarana
Pokja Penajaman Fungsi dan Peran Unit Kerja
Koordinasi kerja sama dengan lembaga diktat dan menyelenggarakan diklat sesuai kebutuhan a) Modernisasi peralatan kerja
Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
S) Perbaikan fasilitas pendukung, dalam rangka untuk memenuhi ruang kega dan ruang rapat yang smart, nyaman dan representative bagi pegawai dan peserta rapat baik dan dalam maupun Isar kantor c) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi inforrnasi dalam rangka mendorong peningkatan efektvitas implementasi pengembangan e-Gov yang sudah dilakukan Penataan Tata
Laksana
1) Penyusunan Tatalaksana (business process) yang menghasilkan SOP
a) Penyempurnaan, penerapan dan penyusunan SOP barn
I
b) Melakukan review kesesuaian SOP yang telah ada sesuai perubahan organisasi dan tata kega bars
Pokja Penataan Tata Laksana
Jika usulan SOTK baru disetujuan Presiden
.
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Program
•
- -
Tahapan II (Pengembangan/Penyempumaan)
Kegiatan
, 21 d d
2010
.
2011 -
2012 -
if 61 if 81 911011111/ if if 4 II 51911D111112 if 71 if 1
2) Pembangunan atau pengembangan s- government
if if if 61 if 81 9110111112
Penanggung Jawab
2013
. if
If
-
Keterangan
2014
if if if 61 If if 9110111112
if
71
31 41 if if if if 9
101
111
73
pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian aplikasi dan sistem nfonnasi. Pengembangan aplikasi SIMPEG
Pengembangan Dashboard Perekonornian (database perekonorrial)
Pembangunan dan penyusunan sistem aplikasi open recruihren CPNS
sarana
a)Melakukan identrfikasi kebutuhan dan prasarana soda aplikasi dan sistem informs! yang diperlukan dalam petaksanaan a-government b)Melakukan pemantauan dan evaluasi barhadap pelaksanaan sistem intormasi Pembangunan aplitasi e-SKP dan e-LAKIP
Penataan Sistem Manajernen Sumber Daya Manusia
1) Analisis jabatan, evaluasi jabatan dan astern remunerasi
a) ValidasiAnjab
disetujuan Presiders Penyusunaniperbaican uraian jabatan dan peta jabatan yang sudah ada
b)
Menyusun SK Penetapan Kolas Jabatan dan Pembayaran Tunjangan Polish Harlan CPNS di Lingkungan Kemenko Penskonomian
•
2) Asesmen kompetensi individu bagi pegawai/
tenaga ahli
Aka usulan SOTK ban'
I III
1
I
1111111111
1 1
1111111111
1 1
1111111
I
1
Asseisment Th. 2010: 1. Eselon IV (74 orang) & Pelaksana (22 orang)
asse ssment 3) Membangun sistem penilaian kerja
4)
Mengembangkan sistem pengadaan & seleksi
5) Mengembangkan pola pengembangan &
pelathan
Melakukan sosiaiisasi dan intemalisasi penyusunan konsep SKP
11 W HIM
a) Pemetaan pendidikan dan pelabhan SDM
b) Evaluasi pelaksanaan diktat yang selama ini dilakukan
I
2. Eselon (32 orang) 8 Eselon 111 (65 crane)
M
1. Diktat dalam Jabatan Pokja Penataan Sistem Manajernen Sumber Daya Manusia
2. Diktat Penyesuaian Ijazah 3. Diktat Teknis
4. ESO Training 5. Diktat Penyegaran
6. Short Course Luar Negen 6) Mempensuat pola rotasi, mutasi, promosi
7) Memperkuat pola karir 8) Membangun/ memperkuat database pegawai Penguatan Pengawasan 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP ada masin•-masin KIL 2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai qualify anssurance dan consulting 3) Menegakkan disiplin kerja 4) Menegakan kode enk Penguatan Akuntabilitas 1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi Kinerja pemerintah
Mengevaluasi pola rotasi, mutasi, promosi dan pola karir yang telah dilakukan selama ini Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMPEG
.
.
111111Fril 17
Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2) Pengembangan Sistem manajemen kinerja organisasi
Membaiknya peringkat Penilaian LAKIP loci tahun ke tahun Penilaian kinerja organisasi saat ini
3) Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada K/L
11
Pokja Penguatan Fungsi dan Unit Kerja
Pengembangan Pelaksanaan lnstruksi Mental No. 1 Tahun 2008
2) Permenko No. 2 Tahun 2010 3)
SE Sesmenko No. 07 Tahun 2011
.
.
Program
2010 1
1
1
4
5
6
2011
/
8
9 10 UAW 3i
Monitoring, Evaluasi dan 1) Monitoring Pelaporan -
-
Rencana Pelaksanaan Keglatan Tahunan
.
Tahapan II (PengembanganMenyempuntaan)
Kegiatan 41 5i
6
9 ,
.
Penanggung Jawab
2012
7 .
10 11
1
A
2013 6
7
8
9
0 11 12
2
4
5
6
a
9 10
12
4
5
6
7
8
9
10
11
,
i_ .
i.
21 - R41 1. as:1 - . .. Akuntabilitas Kinerja, a Menyusun laporan kebertesian dalarn satrap program Reformasi Birokrasi b. Menyusun laporan terhadap sistem penilaian kinerja Catatan: 1) Warns Hijau berarb program dan kegiatan yang dinilai sudah selesar dilak anakan, den an hasil yang sesuai dengan yang dimandatkan dalam program dan kegiatan reformasi birokrasi 2) Warna Kuning berarti program dan kegiatan yang dinilai masih berlangsu g atau sedang dilaksanakan 3) Warna Merah befall bahwa program dan kegiatan yang dinilai belum atau akan dilaksanakan
4) Waktu tahapan pelaksanaan belum disesuaikan demon rencana keniatan Kelorripok Keria Tim Refonnasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekononian ....,--, ,.., ..,,-,:\.:Ap\d s ,.. . ' l',.•,,,,,:.,
I
, , 5,,,,, N,
arfassa engan aslinya Salina Kepal / .7. rn
0. ••_,.. r---;—
0
.
B
ry Soctjipt , S.H.,M.H. 97303 1 001
P 19531905 °
Keterangan
2014 1
Monitoring, Evaluasi dan
1) Eyaluasi dilakukan setae
tahun 2) PeriOde laporan
semesteran
Pelaporan
an MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, SEKRETARIS KEMF_NTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ltd. EDDY ABDURRACHMAN
