LAMPIRAN I KEPUTUSAN
NOMOR
35 /KMK.Ol/2014
PERUBAHAN KEUANGAN
(STANDARD
TENTANG M E NTE R I KEUAN G A N R E P UBLI K INDONESIA
LAYANAN
.KEUANGAN
MENTER!
ATAS
TENTANG
KEUANGAN
KEPUTUSAN
MENTER! NOMOR 187 /KMK.Ol/2010 STANDAR PROSEDUR OPER AS!
OPEI;?ATING
UNGGULAN
PORCEDURES)
KEMENTERIAN
STANDAR PRO SEDUR OPERAS! ( STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN BIDANG KEKAYAAN N EGARA DAN LELANG KEMENTERIAN KEUANGAN .
1.
.
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (B M N) Berupa Tanah dan / atau Bangunan pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) a. Deskripsi : Merupakan tata cara penetapan status penggunaan B M N berupa tanah dan / atau bangunan yang dimulai dengan pengguna barang mengajukan usulan kepada Direktur PKNSI dan diakhiri dengan penerbitan Keputusan Penetapan Status Penggunaan B M N . b . Dasar Hukum : b . 1 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 1 7 / 2 003) ; b . 2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1 / 2 004); b . 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj D aerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2 008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ D aerah (PP 6 / 2006) ; b . 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 6 / PM K . 06 / 2 007 tentang Tata C ara Pelaksanaan Penggunaan , Pemanfaatan, Penghapusan D an Pemindahtanganan Barang Milik Negara (PMK 9 6 / 2007); b . S . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 2 0 / PM K . 06 / 2 007 tentang Penatausahaan B arang Milik Negara (PMK 1 2 0 / 2007); b . 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/ PMK.06 / 2 0 1 0 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara (PMK 2 9 / 20 1 0); b . 7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 84 / PM K . 0 1 / 2 0 1 0 tentang Orgaisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan (PMK 1 84 / 20 1 0) ; b . 8 . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2 1 8 / KM . 06/ 2 0 1 3 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pej abat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk D an Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan / Atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK 2 1 8 / 2 0 1 3). c. Pihak yang Dilayani / Stakeholder. Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L). d. Janj i Layanan : d . l . J angka waktu penyelesaian 1 5 (lima belas) hari ket'j a sej ak surat permohonan asli diterima Direktorat PKN SI dan dokumen lengkap . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi: a) Surat Permohonan Penetapan Status; ·
b) Asli
Dokumen Kepemilikan;
c) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d) Dokumen Pendukung Lainnya.
M ENTER I KEUANGAN R EPUBLIK I NDONESIA
- 2 e. Proses: e.l. Awal
e . 2 . Akhir
Pengguna B arang mengaj ukan permohonan penetapan status Penggunaan B M N berupa Tanah dan / atau B angunan kepada Direktur PKN S I ; Direktur PKNSI atas nama Menteri Keuangan meneliti dan menandatangani Keputusan Penetapan Status Penggunaan B M N berupa Tanah dan/ a tau Bangunan . ·
f . Keluaran j Hasil Akhir (output): Keputusan' Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan / atau Bangunan . g. Bagan Arus (flowchart): . PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATA U BANGUNAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI)
Direktur
Pengguna Barang
(
1
Pelaksana
Kepala Seksi
Mu!ai
meneli!i dan
rnendisipo!iisikln Sural
Menerima,
Mongajukon P•rmoho"'n
Subdlrektolill
Pumohonen keptdl
C=1
� "'
2.
Kepala Subdirektorat
Ktp�lil
I I
J.I
Mengarahkan Kepal1 Sek$i """''"""'""'"'"i""'""'' permohonan
Manugaskan Pelaksana unbJk mene�Uketengkapen dokumen �n menyu5Un konsepKaputuun Penetapan
Stlltus
lengkap?
Tidak
I
,
Men•liti dan
monondalangoni Kopuru>On Penetap;mStatus
�
(
1J
.
Seleui
I1
Memeriksa, mene!i\i, dan
Memerik&ad;mmeneli�
m•mo<>f ''""' "''""'""
konsepKa:pubJsan
Penet.pan
Stilitu�
PeneliiPiln
Status
I
Yo
Monyuwn kon,.p KeputuSI.n Penetapan Status
I
I
)
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan / atau Bangunan Pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN a. Deskripsi: M erupakan tata cara penetapan status penggunaan B M N berupa tanah dan / atau bangunan yang dimulai dengan pengguna barang mengajukan usulan kepada Kepala Kanwil DJKN dan diakhiri dengan penerbitan Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN . b . D asar Hukum: b . l . uu 1 7 / 2003 ; b . 2 . uu 1 / 2004; b.3. pp 6 / 2006; b .4. PMK 96/ 2007; b.5. PMK 1 20 / 2007; b . 6 . PMK 29 / 20 1 0 ;
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 3 b.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 70 / PMK. 0 1 / 2 0 1 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PMK 1 70 / 2 0 1 2 ); b . 8 . KMK 2 1 8 / 2 0 1 3 . c . Pihak yang Dilayani/ Sta ke holder. Kerrienterian Negaraj Lembaga (K/ L) . d . Janj i Layanan: d . l. Jangka waktu penyelesaian 6 (enam) hari kerj a sej ak surat permohonan asli diterima Kanwil DJKN dan dokumen lengkap . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi: a) Surat Permohonan Penetapan Status; b) Asli Dokumen Kepemilikan; c) Surat IMB ; d) D okumen Pendukung Lainnya. e . Prose s : e . l . Awal : Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN berupa Tanah dan j atau Bangunan kepada Kepala Kanwil DJKN; e . 2 . Akhir : Kepala Kanwil DJKN atas nama Menteri Keuangan menandatangani Keputusan Penetapan Status Penggunaan B M N berupa Tanah dan / atau Bangunan . f. Keluaran / Hasil Akhir ( output): Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan / atau Bangunan. g . Bagan Arus (flowchart): PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH (KANWIL) DJKN
Pengguna Barang
c
d
�
M ul
al
,
I . � Mengajukan
per;nohonan Panatapan
staiU5
� 5
Kepala Kantor Wilayah OJKN
J.1
Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan
Pelaksana
Kepala Seksi
Negara
Manerima perrnohonan dan mondisposislkan
permohonan
11
.J
I
a
Menelitl parmohonan dan monugaskan
kapal
seksi
I 1
.I
I
Menugaskan palaksana
menelili kalengkapan dokumen dan manyu••.m konsap Koputusan Penatapan Status
1 _j Lengkap?
Tidak
Ya
I
d a g i _jI ue
Menotitl dan
m ona n at n an
Kepulu5an Panolapan S t at
l? Penelapan Staluli
Sele111ai
)
J
I
Memeriksa, men
eliti, I
dan memaraf konsep
Keputusotn Penotapan Stalu5
I
I I
e li
J
M ne t dan moma<>r kon••P Koputusan Penatapan Status
•
I
Menyusun Koputusan
Ponetapan Status
I
M E NT E R I K EUANGAN R E PUBL I K I NDONE S I A
- 4 3.
Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah: dan / a tau Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) a. Deskripsi : Merupakan tata cara penetapan status penggunaan B M N berupa tanah dan/ atau bangunan yang dimulai dengan pengguna barap_g mengaj ukan usulan kepada Kepala KPKNL dan diakhiri dengan penerbitan Keputusan Pen etapan Status Penggunaan B M N . b . Dasar Hukum: b . l . uu 1 7 / 2003; b . 2 . uu 1 / 2004 ; b . 3 . pp 6 / 2 006; b . 4 . PMK 9 6 / 2007; b . 5 . PMK 1 2 0 / 2 007; b . 6 . PMK 2 9 / 2 0 1 0; b . 7 . PMK 1 70 / 20 1 2; b . 8 . KMK 2 1 8 / 20 1 3 . c . Pihak yang Dilayani/ Stake holder: Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) . d . Janj i Layanan : d . 1 . Jangka waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerj a sej ak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap . d . 2 . Tidak ada biaya atas jasa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi: a) Surat Permohonan Penetapan Status; b) Asli Dokumen Kepemilikan; c) Surat IMB; d) Dokumen Pendukung Lainnya. e . Proses: e . 1 . Awal : Pengguna Barang mengaj ukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN berupa Tanah dan j atau Bangunan kepada Kepala KPKNL; e . 2 . Akhir : Kepala KPKNL atas nama Menteri Keuangan menandatangani Keputusan Penetapan Status Penggunaan B M N berupa Tanah dan / atau Bangunan . f. Keluaran / Hasil Akhir ( output) : Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan / atau Bangunan .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
g . Bagan Arus (flowchart) : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Pengguna Barang
.l..
Kepala Seksi
Kepala KPKNL
Pengelolaan Kekayaan Negara
Pelaksana
Mulal
.:-
Mengaju�an permohonan Penetapan n status
Surat Permohonan Penetapan St111tus
I
J I
Menerlma dan mandisposisikan permohonan
Menugaskan pelaksana meneliti kelengkapan dokumen dan menyu&un konsep Keputusan Penetapan Status
1I
-..J
Tidak
Lengkap?
Ya
Menaliti dan
l
Keputusan Penetapan Status
-
l
monandatangani Keputusan Penetapan Status
Keputusan Penetapan Status
'---
c 4.
1
I I
Meneliti, memeriksa, dan memaraf konsep Keputusan Penetapan Status
-1 I
I
Menyusun �onsep Keputusan Penatapan Status
I
-
Sale sal
Persetujuan / Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan / atau Bangunan pada Direktorat PKNSI a. De skripsi: Merupakan tata cara persetujuanj penolakan penjualan selain tanah dan / atau bangunan yang diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pengguna Barang Barang kepada Direktur PKNSI , proses permohonan penjualan BMN tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan , dan melakukan penelitian data administratif serta diakhiri dengan dikeluarkartnya Surat Persetujuan j Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan / atau Bangunan . b . Dasar Hukum b . l . uu 1 7 / 2 0 0 3 ; b . 2 . uu 1 / 2004 ; b . 3 . pp 6 / 2006 ; b . 4 . PMK 9 6 / 2007; b.5. PMK 1 20 / 2007; b.6 . PMK 2 9 / 20 1 0 ; b . 7 . PMK 1 84 / 20 1 0 ; b . 8 . KMK 2 1 8 / 20 1 3 . c. Pihak yang Dilayani/ Stakeholde r: Kementerian Negaraj Lembaga (K/ L) .
d.
Janji Layanan : d.l. Jangka waktu penyelesaian 1 5 (lima belas) hari kerj a sej ak surat permohonan asli diterima Direkt o r at PKNSI dan dokurnen lengkap.
M E N T E R I K E UANGAN R E P U BLIK I N D O NESI A
- 6 -
d. 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi: a) Surat permohonan penjualan BMN ; b ) Keputusan Pembentukan Tim Penjualan BMN pada Pengguna B arang; c) Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif; .d) Nilai Limit terendah penjualan; e) ldentitas B M N yang akan dijual (Tahun Perolehan , Nilai Pe rolehan, Nomor Urut Pendaftaran (NUP) , Jenis, dan Spe sifikasi) ; f) Kartu Identitas Barang (KIB) ; g) Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya) ; h) Surat keterangan dari instansi terkait yang kompeten tentang kondisi kendaraan ; i) Fotojgambar BMN yang akan dijual . Catatan : Bukan BMN yang bersifat khusus. Terhadap BMN bersifat khusus, seperti kapal, pesawat, gula, dan lain-lain, dan j atau yang memiliki nilai RplO. OOO. OOO.OOO,- ( sepuluh miliar rupiah) ke atas, atau memerlukan persetujuan Presiden RI atau DPR, maka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf d . l tidak termasuk proses persetujuan kepada Presiden atau DPR. e . Proses: e.l. Awal : Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan BMN selain tanah q.an/ atau bangunan kepada Direktur PKN S I ; e.2. Akhir : Direktur PKNSI atas nama Menteri Keuangan meneliti dan menandatangani Surat Persetujuan j Penolakan Penjualan BMN selain Tanah danj atau Bangunan. f. Keluaran / Hasil Akhir ( output) : Surat Persetujuan / Penolakan Bangunan .
Penjualan
BMN
selain
Tanah
dan / atau
M EN T E R I K E U A N G A N R E P U B L IK I N D O N ESIA
-
g.
7 -
Bagan Arus (flowcha rt) :
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENJUALAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA DIREKTORAT
· K epala Subdirektorat
Direktur
Pengguna Barang
PKNSI
Kepala Seksi
Pelaksana
Mulai
L3J
'-------+--�T idak,--+-----�+-----<
J]J
I
Meneliti dan menandatanganl Sural Perutujuan/Penolakln Penjualan
I
c.._--t---1 ro
I
I.
I J
v.
I
Penolakan Penjulllen ] �u::r�·:�.��j�;:,___J ]I_ --+-'===::r
Memlrikn, meneliti, 'Meneliti konup Sural dan mamaraf konsep hlrl 1+----t---liPersetujuan j /P _ 11+enotakan Sural Pe�etujuanf· P n ua e . Penolekan Penjualan
I
I
Lengkap7
_
Selesai
5.
Persetujuan / Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan / atau Bangunan Pada Kanwil DJKN a . Deskripsi: Merupakan tata cara persetujuan j penolakan penjualan selain tanah dan / atau bangunan yang diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pengguna Barang kepada Kepala Kanwil DJKN , proses permohonan penj ualan BMN tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan, dan melakukan penelitian data administratif serta diakhiri dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan / Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan j atau Bangunan . b.
Dasar Hukum: b . l. uu 17 / 200 3 ; b . 2 . uu 1 / 2 004 ; b . 3 . pp 6 / 2006; b.4. PMK 9 6 / 2007; b . S . PMK 1 20 / 2007; b . 6 . PMK 2 9 / 2 0 1 0 ; b . 7 . PMK 1 70 / 20 1 2 ; b . 8 . KMK 2 1 8 / 20 1 3 .
c . Pihak yang Dilayani/ Stakeholder. Kementerian Negara/Lembaga (K / L) .
d . Janj i Layanan : d.l. Jangka waktu penyelesaian 8 (delapan) hari kerj a sej ak surat permohonan asli diterima Kanwil DJKN dan dokumen lengkap . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d.3. Persyaratan adrninistrasi:
M E NTER! KEUANGAN R E PUBLIK I NDONESIA
- 8 a) Surat permohonan penjualan BMN; b) Keputusan Pembentukan Tim Penjualan BMN pada Pengguna Barang; c) Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif; d) Nilai Limit terendah penj ualan; e) Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan , Nilai Perolehan , NUP, Jenis, dan Spesifikasi) ; f) Kartu Identitas Barang (KIB) ; g) Dokumen kepemilikan (STNK, B PKB , atau dokumen kepemilikan lainnya) ; h) Surat keterangan dari instansi terkait yang kompeten tentang kondisi kendaraan; i) Foto j gam bar BMN yang akan dijual . Catatan : Bukan B M N yang bersifat khusus . Terhadap BMN bersifat khusus, seperti kapal, pesawat, gula, dll dan j atau yang memiliki nilai RplO.OOO. OOO. OOO, (sepuluh miliar rupiah) ke atas, atau memerlukan persetujuan Presiden atau DPR, maka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf d . l tidak termasuk proses persetujuan kepada Presiden atau D PR. e. Pro se s : e . l. Awal
Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan B M N selain tanah dan j atau bangunan kepada Kepala Kanwil DJKN ; Kepala Kanwil DJKN atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat Persetujuan j Penolakan Penjualan B M N selain Tanah dan j atau Bangunan .
e . 2 . Akhir
f. Keluaran j Hasil Akhir ( output): Surat Persetujuan j Penolakan Bangunan .
Penjualan
BMN
selain
Tanah
dan / atau
g . Bagan Arus (flowchart): PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENJUALAN BARANG PADA KANTOR WILAYAH DJKN
Pengguna Barang
�
c
�
)
Mula\
:
Mengajukan
I
�j n
n
0
u
0
Kepala Kantor Wilayah DJKN
_I -I
MILIK
NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATA U BANGUNAN
Kepala bidang Pelaksana
Kepala Seksi
Pengelolaan Kekayaan Negara
I I
Menerlma dan mendlsposlslkan permohonan
J I
Menelill dan mendisposialkan permohonan
I I
J I
..
j Panjualan
M�nuga•kan palak1una man•lill k
,
langkapan aokuman
dan manyu11un konaap Sural Par•atu uaniPanalakan
·
-
I J Langkap?
Tidak
� 0
I
MonoHtl dan menandalanganl Sural1 Paraetujuan/Panolakan Penju<�lan
t:? 0
Selesal
I I
I I
Menelltl dan memaraf konsep Sullll Persetujuan/Penolakan Penjualan
I I
J I
Memeriksa, menetitl, dan memaraf konsep Sural Persetujuan/ Penolakan Penjualan
I J
I
Ya
Menyusun konsep Sural Persetujuanl Penolakan Penjualan
I
M ENTERI K E UA NGAN REP U B LI K INDONESIA
- 9 6.
Persetujuan / Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah Dan / Atau Bangunan pada KPKNL a. Deskripsi : Merupakan tata cara persetujuan j penolakan penj ualan selain tanah dan j atau bangunan yang diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL, pro ses permohonan penj ualan B M N ter$ebut dilakukan dengan cara . melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penj ualan, dan melakukan penelitian data administratif serta diakhiri de rigan dikeluarkannya Surat Persetujuan / Penolakan Penjualan B M N selain Tanah dan / atau Bangunan. b . Dasar Hukum : b . l . uu 1 7 / 2 003; b . 2 . uu 1 / 2004; b . 3 . pp 6 / 2 006; b . 4 . PMK 9 6 / 2 00 7 ; b.5 . P M K 1 2 0 / 2 0 0 7 ; b . 6 . PMK 2 9 / 2 0 1 0 ; b 7 PMK 1 70 / 2 0 1 2 ; b . 8 KMK 2 1 8 / 2 0 1 3 . .
.
.
c . Pihak yang Dilayani / Stakeholder. Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) . d. Janj i Layanan : d. 1 . Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerj a sej ak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi: a) Surat permohonan penjualan BMN; b) Keputusan Pembentukan Tim Penjualan BMN pada Penguna Barang; c) Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif; d) Nilai Limit terendah penjualan ; e) Identitas B M N yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan , NUP, Jenis , dan Spesifikasi) ; f) Kartu I dentitas Barang (KIB) ; g) Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya) ; h) Surat keterangan dari instansi terkait yang kompeten tentang kondisi kendaraan; i) Foto I gam bar BMN yang akan dijual . Catatan: Bukan BMN yang bersifat khusus . Terhadap Barang Milik Negara bersifat khusus, seperti kapal, pesawat, gula, dan lain-lain, dan / atau yang memiliki nilai RplO. OOO. OOO. OOO,- (sepuluh miliar rupiah) ke atas, atau me m e rluk an persetujuan Presiden atau DPR, maka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf d . 1 tidak termasuk proses persetujuan kepada Presiden atau D PR . e . Proses:
M E NTE R I K E U A N G A N R E P U BLI K I N D O N E S I A
- 10 e . 1 . Awal : Pengguna Barang mengajukan permohonan penj ualan B M N selain tanah dan / atau bangunan kepada Kepl3.la KPKNL; e . 2 . Akhir : Kepala KPKNL atas nama Menteri Keuangan meneliti dan menandatangani Surat Persetujuan j Penolakan Penjualan B M N selain Tanah dan j atau Bangunan . f. KelU:aran j Hasil Akhir ( output) : Surat Persetuj uan j Penolakan Bangunan .
Penj ualan
BMN
selain
Tanah
dan j atau
g . Bagan Arus (flowchart): PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/AT AU BANGUNAN PADA KPKNL Pengguna Barang
( _..
Kepala KPKNL
Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Pelaksana
Mula!
+ Menelill dan
Menerima dan Mengajuken Permohonan
C::=J
,-----.
mendisposisikan Sural Permohonan
mendisiposlslkan Sural Permohonan kepada Pelaksana
lengkep?
Tidak
�·
Menyusun konsep Sural persetujuan/penolakan penjualan
� n
7.
Monelili dan
Memeriksa, meneliti dan
menandatangani Sural persetujuan/penolak.an penjualen
memaraf konsep Sural pen;etujuan/penolaken penjualan
� n
Selesal
Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada Kanwil DJKN a. Deskripsi: Merupakan tata cara dalam menindaklanjuti permohonan keringanan utang yang diaj ukan oleh Penanggung Hutang dengan pokok kreditj utang lebih dari Rpl . OOO. OOO . OOO, - (satu miliar rupiah) , atau pokok kreditj utang dalam satuan mata uang asing yang setara. b . Dasar Hukum : b . l . Undang-Undang Nomor 49 Prp . Tahun 1 960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU 49 Prp / 1 960) ; b . 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20 1 3 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Paj ak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan (PP 1 I 2 0 1 3) ; b . 3 . Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2 006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Perpres 89 / 2006) ; b.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 2 2 / PMK . 06/ 2 007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerj a Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana
M E NTERI KE U A N G A N REP UBLIK I N D ONE S I A
- 11 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 55 / PMK.06 / 2009 (PMK 1 22 / 2 007) ; b . 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 2 8 / PMK.06 / 2 007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 63 / PMK.06 / 2 0 1 1 (PMK 1 28 / 2 007) ; b.6 . . PM K 17012 0 1 2 ; b . 7 . Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER - 0 1 / K N I 2 008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara (PER-0 1 I KN / 2 008) ; b . 8. Peraturan D irektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03 I KN/2009 tentang Pembagian Tugas Pada Kantor Wilayah D an Pembagian LingkupiWilayah Kerj a Kantor Pelayanan Kekayaan Negara D an Lelang Pada Kantor Wilayah VII Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PER-03IKN I 2009) ; b.9 . Peraturan D irektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-04IKN I 2 009 tentang Prosedur Kerj a Dan Bentuk Surat Yang Digunakan Dalam Pengurusan Piutang Negara (PER-04IKNI2 009 ) ; b . 1 0 . Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER - 07 / KN / 2 0 1 2 tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara Dan Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (PER-07 IKN I 2 0 1 2) ; b. 1 1 . Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat Nomor 02 / PUPN / 2 0 0 2 tentang Penomoran , Pemberian Kode Surat D an Cap Dinas Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat Nomor 02 I PUPN I 2 007 (KEP-02 I PUPN I 2002) ; b . 1 2 . Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat Nomor 0 3 / PUPNI2 002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Panitia Urusan Piutang Negara (KEP-03IPUPNI2002) . ·
c . Pihak yang Dilayani/ Stakeholder: Debitor I Penanggung Hutang. d . Janj i Layanan : d. 1 . Jangka waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerj a dengan rincian 1 5 (lima belas) hari kerj a di KPKNL dan 10 (sepuluh) hari kerj a di Kanwil terhitung sej ak persyaratan dokumen diterima lengkap . d . 2 . Biaya atas j asa pelayanan , yaitu Biaya administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah utang setelah keringanan dan disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) . d . 3. Persyaratan administrasi: a) Pokok kreditlutang di atas Rp l . OOO. OOO. OOO, - (satu miliar rupiah); b) Laporan hasil pe nilaian barang jaminan; c) Surat Persetuj uan dari Penyerah Piutang (tidak waj ib) ; d) Dalam hal usaha Penanggung Utangj Penj amin Utang masih berj alan , dan permohonan yang diajukan berupa keringanan j angka waktu , atau keringanan jumlah utang sekaligus j angka waktu, permohonan harus dilengkapi laporan keuangan ; e) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d) berupa laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir, dalam hal pokok kreditlhutang paling banyak Rp5 . 00 0 . 000.0 0 0 , 0 0 (lima miliar rupiah) ; ·
M ENTERI K E U A N G A N R E PUBLIK I N DO NES I A
- 12 f)
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d) berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir, dalam hal pokok kredit lebih dari Rp5 . 00 0 . 00 0 . 000,00 (lima miliar rupiah) ; g) D alam hal pokok kreditjutang lebih dari Rp5 . 000 . 000 . 000,00 (lima miliar rupiah) , permohonan sebagaimana dimaksud pacta huruf (d) dilengkapi dengan RencEma Kegiatan Perusahaan ( Bus iness Plan) sej ak permohonan diajukan sampai dengan pada saat akhir j angka waktu keringanan yang diminta; h) D alam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak berj alan atau Penanggung Hutang sama sekali tidak mempunyai usaha, atau permohonan keringanan yang diajukan berupa keringanan j umlah utang, permohonan keringanan utang yang diajukan dilengkapi: a. latar belakang permohonan keringanan utang; b . rencana pelunasan utang; dan c. sumber dana pelunasan utang. e . Pro se s : e.l. Awal : Pemohon mulai mengajukan permohonan keringanan utang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara D an Lelang (KPKNL) yang akan diteruskan kepada Kepala Kanwil DJKN setelah dilakukan pengkaj ian di KPKNL; e . 2 . Akhir : Kepala KPKNL menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan atau Penolakan Keringanan Utang kepada Pemohon . f. Keluaran / Hasil Akhir (output) : Surat Pemberitahuan Persetujuan j Penolakan Keringanan Utang.
MENTE R! K E U A N G A N R EP U BLI K I N D O N ESIA
- 13 -
g. Bagan Arus (flowchart) : PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN UTANG PADA KANWIL DJKN Pemohon
l
Mulal
Kepala Kanwil
KabJd PN
Kasi PN Kariwil
Pelaksana Kanwil
Kepala KPKNL
Pelaksana KPKN.l
Seksi Pelayanan Penilaian•
)
Mangkijl,menellll d• · • .J . .
�r; ::: :
m•n•ndat•noanl •ural PeOIJII'IIer
SurelPe.ngantar
oasltllill'lillil;anaH•t•
� !;���t���:N
barduark.l(lkatanlu n
M ll
�t tl
u
p.nolakan
cn at d mallgkajlnolaCiin.. hnllluoJ!anaan
Manalilldan
Mango"k"konup
manltndal•noanl nol•dlnaeflaall
notadlnaltl'la•U k&Jieodanmama,.t
manamHta11gatll &UIIIIPar&alujuanl
kejlandanmamarar konupaur.tPar
Panof11�11n
,..,..,IUiii'IIPanollhll
nota dlnaa MIU kooup&utal Par4 onh.ljUllniPaiiOIIIkllll
turJnganllnUtaflg
..
dlnnhuilhjian .... nakonU�psu t
pernlujulnl
Krulng•n•n Ut&ng
Kcrlngllni111UIIIng
�
�
MenatiU&maockaji h.a..ttanllislsKPKNl
I 8.
Kasi PN
Keterangan: •) Hanya unluk barang yang tidak apesifik Sedangkan, untuk barang spesifik monunjuk Appraiuallndependen (sesuai dengan KEPPRES No. 80 Tahun 2003).
i
I
Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL a. Deskripsi: Merupakan tata cara dalam menindaklanjuti permohonan keringanan utang yang diajukan oleh Penanggung Hutang dengan pokok kreditj utang paling banyak Rp 1 . 000 . 00 0 . 0 0 0 , - (satu miliar rupiah) , atau pokok kreditjutang dalam satuan mata uang asing yang setara. b . D asar Hukum : b . l . UU 49 Prp / 1 960; b.2 . pp 1 / 20 1 3; b . 3 . Perpre s 89 / 2006; b.4. PMK 1 2 2 / 2 007 ; b . 5 . PMK 1 2 8 / 2 0 0 7 ; b . 6 . P M K 1 70 / 20 1 2 ; b . 7 . PER-0 1 / KN / 2 0 0 8 ; b . 8 . PER-03 / KN / 2 009 ; b.9.
PER-04/KN/2009;
b . 1 0 . PER-07 / KN / 2 0 1 2 ; b . 1 1 . KEP-02 / PUPN / 2002 ; b.l2. KEP-03/PUPN/2002.
MENTER I KE UANGAN REP U B L I K INDONESI A
- 14 c. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder: Debitor I Penanggung Hutang. d . Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 15 (lima belas) hari kerj a terhitung sej ak persyaratan dokumen diterima lengkap . d . 2. Biaya atas jasa pelayanan, yaitu Biad Pengurusan Piutang Negara sebesar 1 0% (sepuluh per seratus) dari j umlah utang setelah keringanan dan disetor ke kas negara sebagai PNBP . d. 3 . Persyaratan administrasi : a) Pokok kreditj utang sampai dengan Rp l . OOO.OOO. OOO, - (satu miliar rupiah) ; b) Laporan hasil penilaian barang j aminan (dilakukan oleh Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL) ; c) Surat Persetujuan dari Penyerah Piutang (tidak waj ib) ; d) Dalam hal usaha Penanggung Hutangj Penj amin Hutang masih berj alan, dan permohonan yang diajukan berupa keringanan j angka waktu, atau keringanan j umlah utang sekaligus j angka waktu , permohonan harus dilengkapi laporan keuangan . e) Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak berjalan atau Penanggung Hutang sama sekali tidak mempunyai usaha, atau permohonan keringanan yang diajukan berupa keringanan jumlah hutang, permohonan keringanan hutang yang diajukan dilengkapi: 1. latar belakang permohonan keringanan utang; 2. rencana pelunasan utang; dan 3 . sumber dana pelunasan utang. e. Proses: e . 1 . Awal e.2 . Akhir
Pemohon mulai mengaj ukan permohonan keringanan utang kepada Kepala KPKNL; Kepala KPKNL memeriksa dan menandatangani. Surat Pemberitahuan Persetujuan atau Penolakan Keringanan Utang kepada Peinohon .
f. Keluaran / Hasil Akhir ( output): Surat Pemberitahuan Persetujuan/ Penolakan Keringanan Utang.
M EN T E R I K E UA N G A N
15 -
R E P U B LIK INDON ESIA
-
g . Bagan Arus (flowchart): PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN UTANG PADA KPKNL Pemohon
I
(
Mula!
Kepala KPKNL
)
Seksi Pelayanan
Pelaksana
Kepala Seksi PN
Penilaian•
ne j Permo�:��� ����ganan LH�=���;:�i�:an ��·p��� 11-1 -f---l-.1;!�=��i�;o�i�:;;��P��� 111--+----� Pelaksana Kepele Seksi utang
'I
I
t'---T--+---- idak tengkap-1-------+--<
Memeriksa dan menandatangani surat per!�:�=�:;:��l�kan � pemberian keringan utang Persetujuan/Penolakan Kerlngan Ulang Surat Pemberitahuan
r---
Men eliti dan mengoreksl analisis dan menandatangani a ko��� p���:t �:"m�:;;;:��tan r-Persetujuan/Penolakan Kerlnganan Utang
Ockumen lengkap atau tidak?
.l-
Ad•
SOP PEN>LA.IAN
'F=-H=as=i iP= e=ni= la=ia=nod={
�
Membual anallsis bardasarklm data HKPN dan Huil
Penilaian, serta membual kom:•p nota dina� dan konsep surat Pemberiiahuan
!+--+----'
Persetujuan/Penolakan Keringanan Utang
---� -r ( Selesai
Keterangan: •) Hanya untuk barang yang lidak spesifik. Sedangkan, untuk barang spesifik menunjuk Appraissal lndependen (sesuai dengan KEPPRES No. 80 Tahun 2003).
9.
I
Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara a. Deskripsi: . Merupakan tata cara dalam pengajuan permohonan penarikan pengurusan piutang negara oleh Kreditor / Penyerah Piutang kepada KPKNL . b . Dasar Hukum : b . l . UU 49 Prp / 1 96 0 ; b.2 . pp 1 / 2 0 1 3; b . 3 . Perpres 89 / 20 0 6 ; b . 4 . P M K 1 22 / 2 0 0 7 ; b . S . PMK 1 28 / 2 0 0 7 ; b . 6 . P M K 1 70 / 2 0 1 2 ; b . 7 . PER-0 1 / KN / 2 0 0 8 ; b . 8 . PER-03 / KN / 2 009 ; b . 9 . PER-04/KN / 2 009 ; b.10. PER-07 /KN/2012; b . 1 1. KEP-02 / PUPN / 2002 ; b. 1 2 . KEP- 03/ PUPN / 2002 . c.
Pihak yang Dilayani / Stakeholder. Kreditor I Penyerah Piutang.
d . Janj i Layanan : d.l. Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persyaratan dokumen diterima lengkap; d . 2 . Biaya atas j asa pelayanan yaitu Biaya administrasi pengurusan piutang negara dalam rangka penarikan piutang negara sebesar 2 ,5% (dua koma
M E NTERI KE U A N G A N RE PUBL I K I N D O N E S I A
- 16 -
lima per seratus) dari nilai utang dan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) ; d . 3 . Persyaratan administrasi : a ) Surat Penyerah Piutang yang berisi permohonan penarikan pengurusan piutang negara dan dilengkapi dengan informasi mengenai rencana pelaksanaan restrukturisasi utang debitor yang akan dilaksanakan oleh Penyerah Piutang; b) Surat usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat diaj ukan sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang; c) Untuk Piutang Negara Perbankan , restrukturisasi utang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan ; d) Untuk Piutang Negara nonperbankan, restrukturisasi utang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan ; e) H asil verifikasi dari Seksi Hukum dan Informasi . ·
e . Pro s e s : e . l. Awal
Pemohon mulai mengajukan permohonan penarikan pengurusan piutang negara kepada Kepala KPKNL I Ketua PUPN I Anggota PUPN ; Kepala KPKNLI Ketua PUPNI Anggota PUPN menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan atau Penolakan Penarikan Piutang Negara kepada Pemohon.
e . 2 . Akhir
f. KeluaraniH asil Akhir ( output): Surat Pemberitahuan PersetujuaniPenolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara. g. Bagan Arus (flowchart): P E LAYANAN P E RM O HONAN P E NAR I KAN P E N G U R U SAN P I UTA N G N E GARA K e p a l a K P K N L/Ketu a /
Pemohon
(
Kasi
A n g g ota P U P N
Mulai
,J.
M e n g aj u k a n p e rm o h o n a n penarikan pengurusan P i u t a n g N e g a ra
T
1-r..
i
i
d
M e nerim a , m e n e l i t i , d a n m e n d s p o s i s k a n ke p a a Kepala Seksi
-
Pelaksana
P i u t a n g N e g a ra
i
i,
M e nerim a , m ene l it d a n m e n d i s p o s s i ka n k e p a d a P e l a ks a n a
Tidak lengkap
M
ii
e nel t ke l e n g k a p a n dokumen, lengka R
Le��kap
tau tidak?
M e m b u a t konsep nota dinas a n a l isis p e r m o h o n a n p e n a rik a n s e (t a k o n s e p s u r a t
M e n a n d a t a n g a n i s u ra t
/
P e rs e t uju a n P e n o l ak a n
p e m be r i ta h u a n
berd a s a rkan h a s i l a n a lisis
S u ra t p e m b e rita h u a n P e r s e t uj u a n/P e n o l a k a n
'---
Penarikan Pengurusan P i u t a n g N e g a ra
--
1-
Surat p e m b e r i ta h u a n P e rsetujua n/Pe n o l a k a n
P e n a r i k a n P i u ta n g N e g a ra
(
f Se i le sa
I•
-)
M e n e l i t l , m e ngoreks
m e n a n d a ta n g a n i nota d i n a s a n a l i s i s p e rm o h o n a n p e n ari ka n serta m e m a ra f ko n s e p s u rat
analalsiis
p e m b e r i ta h u a n
Persetu · u a n/ P e n o l a k a n
-
.h
Nota d i n a s on a n pe n
p e rm o
pembedtahuan n / e n o la k a n
P e r s e t uj u
dan
.
J
r kan
a P
I
M ENTER! K E UANGAN R EP UBLIK INDONESIA
- 17 -
1 0.
Pelayanan Permohonan Pengikatan
Penebusan
Barang Jaminan
Senilai j di
Atas
Nilai
a. De skripsi: Merupakan tata cara dalam menindaklanjuti permohonan penebusan barang jaminan senilai/ di atas nilai pengikatan yartg diajukan . oleh Penj amin Hutangj Pemilik Barang Jaminan . b . D asar Hukum : b . l . UU 49 Prp / 1 960 ; b . 2 . pp 1 / 2 0 1 3 ; b . 3 . Perpres 8 9 / 2 006; b . 4 . PMK 1 2 2 / 2007; b . 5 . PMK 1 2 8 / 2007; b . 6 . PMK 1 70 / 20 1 2 ; b . 7 . PER-0 1/ KN / 2008; b . 8 . PER-03/ KN / 2009 ; b . 9 . PER-04 / KN / 2009 ; b . 1 0 . PER-07 / KN / 2 0 1 2 ; b . 1 1 . KEP-02 / PUPN / 2 002 ; b . 1 2 . KEP-03 / PUPN / 2 002. c. Pihak yang Dilayani/ Stakeholde r: Penj amin Hutang (Pemilik Barang Jaminan) . d . Janji Layanan : d. 1 . Jangka waktu penyelesaian 4 (empat) hari sejak persyaratan dokumen diterima lengkap . d . 2 . Biaya atas j asa pelayanan sebesar 1 0% dari Nilai Penebusan . d . 3 . Persyaratan administrasi: a) Penj amin Hutang adalah pemilik barang jaminan yang tidak menj amin seluruh hutang Penanggung Hutang; b) Dalam hal Penjamin Hutang telah meninggal dunia, permohonan penebusan dapat diajukan oleh ahli warisnya; c) Permohonan penebusan dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang; e. Proses: e . l . Awal
e . 2 . Akhir
Penjamin Hutang mengajukan Surat Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/ di atas Nilai Pengikatan kepada Kepala KPKNL; Surat Ketua/ Anggota PUPN Cabang menandatangani B arang Pemberitahuan Persetujuan / Penolakan Penebusan Jaminan serta menyampaikan kepada Penjamin Hutang.
f. Keluaran / Hasil ( output) : Surat Pemberitahuan Persetujuan / Penolakan Penebusan B arang Jarriinan . g. Bagan Arus (fiowchart):
M ENTERI K EUANGAN R E P U BL I K I N D O N ESIA
- 18 P E LAYANAN F' E R, M O H O I'JAN f;'ENEBUS�N BARANG J A M I NAN S E N J l,.A I/DIATAS N J LA I P E N G I KATAN Penjamin Huiang
(
Mtilol'
J.
;·
Ketua/Ahggota PUP� Cabang
'
Kepala KPKNL.
Kepala Seksl Plutal')g
:
··
·
Negara ·
·
.· • . · ·
Pelaksana Seksi Plutang N e g a ra
1 1 . Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) a. Deskripsi: Merupakan tata cara penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) . b . Dasar Hukum : b . l . UU 4 9 Prp / 1 960 ; b . 2 . pp 1 / 2 0 1 3 ; b . 3 . Perpres 89 / 2 006; b . 4 . PMK 1 2 2 / 2 00 7 ; b . 5. PMK 1 2 8 / 2 0 0 7 ; b . 6 . P M K 1 70 / 20 1 2 ; b . 7 . PER - 0 1 / KN / 2 0 0 8 ; b.8 . PER-03/ KN / 2 009 ; b . 9 . PER-04 / KN / 2009 ; b . 1 0 . PER-07 / KN / 2 0 1 2 ; b . 1 1 . KEP-0 2 / PUPN / 2 002 ; b . 1 2 . KEP-0 3 / PUPN / 2002 . c.
Pihak yang Dilayani/ Stakeholder. Penanggung Hutang (debitor) .
d . Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerj a sej ak bukti kuitansi dan nota pembayaran pelunasan diterima. d . 2 . Tidak ada biaya atas Jasa Pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi: a) Bukti setor pembayaran pelunasan; b) Nota Pembayaran Pelunasan; c) Hasil verifikasi atas j umlah setoran dan j umlah utang dari S eksi Hukum dan Informasi.
M E N T E R I K E UANGAN R E P U BL I K I N DO N ESIA
- 19 e . Proses:
e . l . Awal
Debitor melakukan pembayaran dalam rangka pelunasan utang dan menyampaikan bukti hasil setoran; e . 2 . Akhir : Ketua/ Anggota PUPN Cabang meneliti dan menandatangani S PPNL. f. Keluaran/ Hasil Akhir ( output) : Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) . g. Bagan Arus (flowchart) :
P E N E R B I TA N 'S U RAT P E R N YATAAN P I UTA N G N EGARA L U NAS ( S P P N L) Ketu a/An g g ota P U P N Cabang
D e b itor
K e p a l a S e ks i H u ku m d a n l nfo rmasi
Pelaksana
Mulal
I
�
M e l a k u k a n pembayaran 0 d a l a m ra n g ka p e L u n a s a n u t a n g d a n menya m p a l k a n b u k t l h a s l l set o r a n
l:::=l
I
Berda ::s a r k a n b u kti h a s i l seton•·n, m e n u g a s k a n polaksana u nl u k m o l a k u k a n verifikasi j u m l a h sotoran d i b a n d i n g k a n d e n g a · n jumlah hutang
setora n d lb a n d i n g k a n d e n g a n j u m l a h h u ta n g d a n m e m b u a t konsep S P P N L
Memeriksa h a s i l vorlfi k a s i , kon.&op SPPNL d ;a n
m e n a n d a t a n g a n l nota d i n a s
p e n y a m p a i a n p e n e r b i ta n S P P N L
M e n o l i l i d a n m e n a n d a la n g a n i
SPPNL
c::=J
l
M e l a k u k a n verlfikasi j u m l a h
J
SPPNL
�
(
Selesat
J
I
I
MENTER ! K E UANGAN R E P U BL I K I N DO N ESIA
- 20 1 2 . Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) a . D eskripsi : Merupakan tata cara penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai . b . Dasar Hukum : b . 1 . UU 4 9 Prp/ 1 96 0 ; b . 2 . pp 1 / 2 0 1 3 ; b . 3 . Perpres 89 / 2 006; b . 4 . PMK 1.2 2 / 2 0 0 7 ; b . 5 . PMK 1 2 8 / 2 0 0 7 ; b . 6 . PMK 1 70 / 2 0 1 2 ; b . 7 . PER- 0 1 / KN / 2 0 0 8 ; b . 8 . PER-0 3 / KN / 2009 ; b . 9 . PER-0 4 / KN / 2009 ; b . 1 0 . PER-07 / KN / 2 0 1 2 ; b . 1 1 . KEP-0 2 / PU PN / 2002 ; b . 1 2 . KEP-0 3 / PUPN / 2002 . .
c . Pihak yang D ilayani/ Stakeholder. Penyerah Piutang. d . Janj i Layanan : d . 1 . Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerj a sej ak bukti kuitansi dan nota pembayaran diterima. d . 2 . Tidak ada biaya atas Jasa Pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi: a) Bukti setor pembayaran Biad PPN dalam rangka penarikan pengurusan piutang negara; b) Nota Pembayaran; c) Surat Persetuj uan Penarikan Pengurusan Piutang Negara; d) H asil verifikasi atas jumlah setoran dan j umlah utang dari S eksi Hukum dan Informasi. e. Pro se s : e . 1 . Awal : Penyerah Piutang melakukan pembayaran dalam rangka penyelesaian utang dan menyampaikan bukti hasil setoran ; e . 2 . Akhir : Ketuaj Anggota PUPN Cabang meneliti dan menandatangani S PPN S . f. Keluaran / Hasil Akhir ( output): Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) .
M ENTER! KEUANGAN R EPUB U K INDON ESIA
- 21 g. B agan Arus (flowchart) :
P E N E R B I TA N S U RAT P E R NYATAAN P I U TA N G N E GARA S E LESAI ( S P P N S ) Penyerah Pi utang
Ketua/A n g g ota P U P N
Kepala Seksi H u kum d a n
Cabang
l n fo rm a s i
P e l a ks a n a
Mula I
,I, Menyampaikan bUkU setoran
pem bayaran biad p engurusan piutang negara dalam rangka penarikan tutang negara
pengurusan
P
bukti h as l setoran, pelaksana untuk m atakukan veritikasl jumlah setoran dibandingkan dengan
t::=J
i
Berdasarkan
menugaskan
jumlah hulang
setoran dibandingkan dengan j u m l a h hutang dan m embuat konsep S P P N S
Memeriksa has i l verifikasl,
konsep S P P N S dan menandatangani nota dina:s penyampaian penerbilan S P P N S
Meneliti dan menandatangani SPPNS
l13.
SPPNS
I
1
M e lakukan verlfikasi jumtah
I (
s::-J
- -.
Selesal
I
T
)
Penetapan Jadwal Lelang a. Deskripsi: Merupakan tata cara pengajuan permohonan lelang dari Pemohon Lelang/ Penjual kepada Kepala KPKNL untuk mendapatkan j adwal lelang. b . D asar Hukum : b . 1 . Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1 908 Staatsblad 1 908: 1 8 9 sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Staatsblad 1 94 1 :3) (UU Lelang) ; b . 2 . Instruksi Lelang ( Vendu Instructie, Staatsblad 1 908: 1 90 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1 930:85) (Instruksi Lelang) ; b . 3 . pp 1 / 20 1 3 ; b . 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 3 / PMK. 06 / 2 0 1 0 tentang Petunj uk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 06 / PMK. 06/ 2 0 1 3 (PMK 1 06 / 2 0 1 3) ; b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 74 / PMK. 06 / 2 0 1 0 tentang Pej abat Lelang Kelas I (PMK 1 74 / 20 1 0) ; b . 6 . PMK 1 70 / 2 0 1 2 ; b . 7 . Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-06 / KN / 2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Dan Pelaporan Lelang Oleh KPKNL (PER-06 / KN / 2009) ; b . 8 . Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03 / KN / 20 1 0 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Lelang (PER-03 / KN / 2 0 1 0) .
M E NT E R I K EU A N G A N R E P UBLI K I N D O N E S IA
- 22 c . Pihak yang Dilayani / Stakeholder. Pemohon Lelang/ Penjual . d . Janj i Layanan : d . 1 . Jangka waktu penyelesaian 2 (dua) hari kerj a sej ak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa layanan . d . 3 . Persyaratan administrasi : a) Doku men persyaratan lelang (umum) : 1 ) salinan j fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penj ual , kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perj anj ian / Surat Kuasa penunj ukan B alai Lelang sebagai pihak penj ual; 2 ) D aftar barang yang akan dilelang; dan 3) syarat lelang tambahan dari Penjual/ Pemilik B arang (apabila ada) , sepanJ ang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, antara lain: (a) j angka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; (b) j angka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan / atau (c) j adwal penj elasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang ( aanwijzing) . b) Dokumen persyaratan lelang (khusus) : 1 ) Lelang Eksekusi (a) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PU PN) terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi Pernyataan Bersamaj Penetapan Jumlah Piutang Negara; (2) salinan j fotokopi Surat Paksa; (3) s alinan j fotokopi Surat Perintah Periyitaan; (4) salinan / fotokopi Berita Acara Sita; (5) salinan j fotokopi Surat Perintah Penj ualan B arang Sitaan; (6) salinan / fotokopi Perincian Utang; (7) s alinan / fotokopi Surat Pemberitahuan . Lelang Kepada Penanggung Hutang/ Penj amin Utang; dan (8) asli / fotokopi bukti kepemilikan / hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan , apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikua�ai, harus ada pernyataan tertulis dari Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan menyebutkan alasannya. (b) Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari: ( 1 ) salinan j fotokopi Putusan dan / atau Penetapan Pengadilan ; (2) salinan j fotokopi Penetapan Aanmaningj tegura:ri kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan;
M ENTE R I K E UANGAN R E PUBLI K I N D O N E S I A
- 23 (3) salinan j fotokopi Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan ; (4) salinan j fotokopi Berita Acara Sita; (5) salinanj fotokopi Perincian Utangjjumlah kewaj iban tereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gono-gini; (6) salinanj fotokopi Pemberitahuan lelarig kepada tetmohon eksekusi; dan (7) asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan j hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan j hak, atau apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikuasai , harus ada pernyataan tertulis j surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan menyebutkan alasannya. (c) Lelang Eksekusi Paj ak (Paj ak Pemerintah Pusat / Daerah) terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi Surat Tagihan Paj ak / Surat Ketetapan Paj ak Kurang B ayar j Surat Ketetapan Paj ak Kurang Bayar Tambahan / Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Ke bera tan j Pu tusan Banding; (2) salinanj fotokopi Surat Teguran; (3) salinan j fotokopi Surat Paksa; (4) salinan j fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ; (5) salinan j fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita; ( 6 ) perincian j umlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan; dan (7) asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan j hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikanj hak, atau apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikuasai , harus ada pernyataan tertulis j surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan . menyebutkan alasannya. (d) Lelang Eksekusi Harta Pailit terdiri dari : ( 1 ) salinanj fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Niaga; (2) salinan j fotokopi daftar boedel pailit; (3) surat pernyataan dari Balai H arta Peninggalan j Kurator yang ditetapkan akan bertanggung j awab apabila terj adi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan (4) asli dan j atau fotokopi bukti k epe m ilikan j h ak , a p ab i l a berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
diperlukan
adanya bukti kepemilikan j hak, atau apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis j surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang
M ENTERI KEUANGAN R EPUBLIK INDONES IA
- 24 -
tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan menyebutkan alasannya. (e) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari: ( 1 ) salinan j fotokopi Perj anjian Kredit; (2) salinan j fotokopi Sertifikat H ak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; (3) salinanj fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; (4) salinan j fotokopi Perincian Hutangjjumlah kewaj iban debitur yang harus dipenuhi; (5) salinan j fotokopi bahwa debitur wan prestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur; (6) surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung j awab apabila terj adi gugatan ; dan (7) salinan j fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan . (f) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 4 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan; (2) salinanj fotokopi Surat Perintah Penyitaan; (3) salinanj fotokopi Berita Acara Sita; (4) persetujuan dari tersangkaj kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka; (5) Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Maj elis Hakim yang menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; dan ( 6 ) asli dan j atau fotokopi bukti kepemilikan j hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikanj hak, atau apabila bukti kepemilikanj hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan . tertulis j surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan menyebutkan alasannya. (g) Lelang Eksekusi Barang Rampasan terdiri dari: ( 1 ) salinan j fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunym kekuatan hukum tetap ; (2) salinan / fotokopi Surat Perintah Penyitaan; (3) salinanj fotokopi Berita Acara Sita; (4) salinan j fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kej aksaan / Oditurat Militer/ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ; dan ·
l.d.J
M EN T E R I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
(5) asli dan/ atau fotokopi bukti kepemilikan/ hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan / hak, atau . apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis / surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan / hak dengan menyebutkan alasannya. (h) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi Perj anj ian Pokok; (2) salinan/ fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta J aminan Fidusia; (3) salinan j fotokopi Perincian Utang/jumlah kewaj iban debitur yang harus dipenuhi; (4) salinan / fotokopi bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur; (5) surat pernyataan / surat keterangan dari penj ual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penj ual; ( 6 ) surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung j awab apabila terj adi gugatan ; (7) asli dan/ atau fotokopi bukti kepemilikanj hak; dan (8) salinan j fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama . l (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan . (i) Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/ Barang Yang Dikuasai Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terdiri dari: ( 1 ) salinanj fotokopi Surat Keputusan/ Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang D ikuasai Negara; (2) salinanj fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang D inyatakan Tidak Dikuasaij Barang Yang Dikuasai Negata; (3) salinan j fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan (4) asli danj atau fotokopi bukti kepemilikan j hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangEm diperlukan adanya bukti kepemilikanj hak, atau apabila bukti kepemilikanj hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/ surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan menyebutkan alasannya. Lelang Eksekusi Barang Temuan terdiri dari : (j ) ( 1 ) salinan/ fotokopi Berita Acara Barang Temuan; ·
·
M E NTER! K EUANGAN ·
R EP U B L I K I N DONESIA
- 26 (2) salinan / fotokopi Pengumuman Barang Temuan; (3) salinan j fotokopi Surat Keputusan Penjualan B arang Temuan; dan (4) asli dan j atau fotokopi bukti kepemilikan j hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan j hak, atau . apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis / surat keterangan dari penj ual bahwa b arang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/ hak . dengan menyebutkan alasannya. (k) Lelang Eksekusi Gadai terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi Perj anj ian utang piutang/ kredit; (2) salinan j fotokopi Perj anj ian Gadai; (3) salinan j fotokopi Perincian Utangjjumlah kewaj iban debitur yang harus dipenuhi; (4) salinan j fotokopi bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur; (5) asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan j hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan j hak, atau apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikuasai , harus ada pernyataan tertulis j surat keterangan dari penj ual bahwa barang - barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan menyebutkan alasannya; dan (6) salinan j fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan . (1) Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 1 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1 999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2 0 0 1 terdiri dari: ( 1 ) salinan j fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
(2) salinan / fotokopi Surat Perintah Penyitaan; (3) salinan / fotokopi Berita Acara Sita; (4) salinan / fotokopi Surat Perintah Lelang dari Ke] aksaan / Komisi Pemberantasan Korupsi; dan ( 5 ) asli danj atau fotokopi bukti kepemilikan j hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya
bukti
kepemilikan j hak,
atau
apabila
bukti
kepemilikan j hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertuli s / surat keterangan dari penj ual bahwa barang-barang
M ENTERI KEUANGAN R EPUBLIK IN DONESIA
- 27 -
tersebut tidak disertai menyebutkan alasannya.
bukti
kepemilikan / hak
dengan
2) Lelang Noneksekusi Waj ib (a) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) /Daerah terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi Surat Persetujuan j Penetapan Penjualan dari Pengelola Barang; (2) salinan j fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dati Pengguna/ Pengelola Barang untuk B M N atau Baran:g Milik Daerah (BMD) ; (3) salinan j fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan (4) asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan / hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan j hak, atau apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis / surat keterangan dari penj ual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan / hak dengan menyebutkan alasannya. (b) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN / BUMD Non Persero terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUM N / BUMD Non Persero dari Menteri yang berwenang/ Gu bernur I Bu pati / W alikota/ Dewan Komisaris; (2) salinan j fotokopi Surat Persetuj uan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut; (3) salinan j fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi / Kepala Daerah ; (4) salinanj fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan (5) asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan / hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan j hak, atau apabila bukti kepemilikanj hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis / surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan menyebutkan alasannya.
(c) Lelang Noneksekusi Waj ib Barang Yang Menj adi Milik Negara
DJBC (bukan penghapusan inventaris Bea dan Cukai) terdiri dari : ( 1 ) salinan / fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Menj adi Milik Negara;
MENTER ! KEUANGAN R EP UBLIK INDONESIA
- 28 (2) salinan j fotokopi Surat Keputusan / Persetujuan Menteri Keuangan tentang Barang Yang Menj adi Milik Negara untuk dijual secara lelang; (3) salinan j fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayan an Bea dan C u kai tentang Penjualan Barang Yang Menj adi Milik Negara; (4) salinan j fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan (5) asli dan j atau fotokopi bukti kepemilikan j hak, apabila berda s arkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan j hak, atau apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikuasai , harus ada pernyataan tertulis j surat keterangan dari penjual bahwa barang- barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan menyebutkan alasannya. 4) Lelang Noneksekusi Waj ib Aset Tepat dan B arang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks . Bank Dalam Likuidasi (BD L) terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi dokumen pelepasan hak atas tanah baik notariil maupun di bawah tangan dari pernegang hak kepada BDL dan / a tau fotokopi akta kuasa menj ual dari pemilik asal kepada Tim Likuidasi; (2) salinan j fotokopi Akta Kuasa Menjual dari Tim Likuidasi B D L kepada Menteri Keuangan (apabila ada) ; (3) salinan j fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset B D L dari Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan; (4) salinan j fotokopi Daftar Aset Bank dalam neraca akhir likuidasi; dan (5) asli d an / atau fotokopi bukti kepemilikan hak . 5) Lelang Noneksekusi Waj ib Aset eks . Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terdiri dari: ( 1 ) salinan j fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset eks . Kelolaan PT PPA kepada Menteri Keuangan ; (2) salinan j fotokopi dokumen pendukung peralihan status aset dalam hal aset bukan atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ; dan (3) asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan hak . 6) Lelang Noneksekusi Waj ib Asset Settlement Obli gor Penyelesaian Kewaj iban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU) terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi dokumen perj anj ian penyerahan aset ke Menteri Keuangan ber i kut kuasa untuk menj ual dan kuasa lainnya; (2) salinan/ fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
M E NTER ! KEUANGAN
R E P UBLI K I N D O N E S IA
- 29 (3) asli dan j atau fotokopi bukti kepemilikan j hak. 7) Lelang Noneksekusi Waj ib Balai Hatta Peninggalan (B H P) atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir terdiri dari : ( 1 ) salinan j fotokopi penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang ketidakhadiran · (untuk H arta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak H adir) ; (2) salinan / fotokopi Laporan resmi dari Lurah /Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan , atau adanya penolakan warisan dari ahli waris (untuk Harta Peninggalan Tidak Terurus) ; (3) salinan j fotokopi pengumuman tentang Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir j orang yang meninggal tidak ada ahli waris atau si ahli waris menolak warisan; (4) salinan j fotokopi 1zm penjualan dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan HAM RI ; (5) surat pernyataan dari B H P yang ditetapkan akan bertanggungjawab apabila terj adi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan (6) asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan j hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan j hak, atau apabila bukti kepemilikan j hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulisj surat keterangan dari penjual bahwa barang - barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan j hak dengan menyebutkan alasannya. 8) Lelang Noneksekusi Waj ib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) terdiri dari: ( 1 ) salinan j fotokopi Surat Keputusan / Persetujuan Menteri Keuangan tentang BMKT untuk dijual secara lelang, kecuali untuk BMKT yang diangkat sebelum ditetapkan PMK Nomor 1 84 / PMK. 06 / 2009 ; (2) salinan j fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia Nasional B M KT tentang penetapan status B M KT sebagai B arang Dikuasai N egara; (3) salinan/ fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; (4) daftar barang yang akan dilelang berikut nilai limitnya; dan (5) salinan j fotokopi surat keterangan dari Penj ual mengenai asal barang yang akan dilelang. 9 ) Lelang Noneksekusi Waj ib Kayu dan H asil Hutan Lainnya dari tangan pertama tidak memerlukan dokumen yang bersifat khusus.
M ENTE R I K E UANGAN
REPUBLIK I N DO N E S I A
- 30 -
3) Lelang N oneksekusi Sukarela (a) Lelang Barang Milik Swasta ( 1 ) Surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa; dan (2) Asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak) .
(b) Lelang Aset BUMN / BUMD berbentuk Persero : ( 1 ) salinan j fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang dari Menteri Negara BUM N / Menteri Keuangan / Dewan Komisari s / Rapat Umum Pemegang S aham (RUPS) ; (2) salinan j fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari D ireksi; (3) salinan j fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang; dan (4) asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan j hak. (c) Lelang Aset milik B D L (atas permintaan Tim Likuidasi) : ( 1 ) Salinan j foto kopi Akta Notaris Risalah RUPS atau Penetapan Pengadilan Negeri perihal susunan anggota Tim Likuidasi; (2) Surat Kuasa dari RUPS kepada Ketua Tim Likuidasi untuk mewakili Tim Likuidasi sebagai Penj ual (untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS) ; dan (3) Asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan j hak . e.
Pro se s : · e . 1 . Awal
Kepala KPKNL menerima dan mendisposisi surat permohonan lelang beserta lampirannya; e . 2 . Akhir : Surat Penetapan Jadwal Lelang dikirimkan kepada Pemohon Lelang/ Penj ual melalui Subbagian U mum .
f. Keluaran / Hasil Akhir ( output) : Surat Penetapan Jadwal Lelang.
MENTERI KEUANGAN · REPUBL I K INDONESIA
- 31 -
g . Bagan Arus (flowchart) :
P E N ETAPAN JADWAL LELAN G Pemohon L e l a n g ( P e nj u a l )
Ke pala KP K N L
Kep a l a Seksi P e l a y a n a n Lelang
Pelaks a n a
Pej a b a t L e l a n g
Mulai
M enelitl dan me nandatangan i SPJL
I \
�-+----1
Menel itl da n
M e m a raf S P J L
�
Membuat konsep
�
S u rat Penetapan Jadwal Lelang ( S P J L)
SOP P E LAKSANAAN L E LA N G
C---Selesai )
14.
Pelaksanaan Lelang a . Deskripsi: Merupakan tata cara pelaksanaan lelang mulai dari pendaftaran peserta lelang sampai dengan penunjukan pemenang lelang (pembeli) oleh Pej abat Lelang. b . Dasar Hukum: b . 1 . UU Lelang; b . 2 . Instruksi Lelang; b . 3 . pp 1 / 2 0 1 3 ; b . 4 . PMK 1 06 / 20 1 3 ; b . S . PMK 1 74 / 20 1 0 ; b . 6 . PMK 1 70 / 20 1 2 ; b . 7 . PER-06 / KN / 2009 ; b . 8 . PER-0 3 / KN / 20 1 0 . c . Pihak yang Dilayani/ Stakeholder. Peserta Lelang. d. Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja. d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa layanan . d . 3 . Persyaratan administrasi: bukti asli setoran uang j aminan penawaran lelang. e . Proses: e . l . Awal e . 2 . Akhir
Peserta lel an g melakukan pendaftaran lelang; Pej abat Lelang menunj uk penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pemenang lelang (pembeli) .
M EN T E R I K E U A N G A N R E P U B L I K IN DONESIA
- 32 f. Keluaran / Hasil Akhir ( output) : f. L Penunj ukan Pemenang Lelang (Pembeli) ; f. 2 . Minuta Risalah Lelang (lembar terakhir) . g . Bagan Arus (flowchart) : P � LAKSA N AA N L E LA N G Peserta L e l a n g
('--
• •
-
Mu1al __0_
-'
P ejabat L e l a n g
Pemohon Lela n g ( P e nj u a l )
UJPL dl I -�U ::J�P� L ==���-------t1I1..-epenyetoran kenlng kora n kepada Pejabat Lela n g t= Menylapkan rekap
Rekap P e n yetora n
M e mvarlfika&l bukti a.sli .setoren uang jamine�n (bardaaorkan Rekep Panyetoren UP.JL) dan mambariken nomor urut peserta l e l a n g
M a l a k.ul
f--1---t�
M e n erima n o mo r u r u t peserta l e l a n g d a n m e n g l kuti lelang
'-.-t----±----+--J r-_T
1
Meleksenokan, memlmpin lalong, menetepkan panawor ttitrtinggi yang tel�:�h mancapel eteu mal abihi n i l o l limit s e b a g a i i pamanang lelang ( P a m b a l i )
M e m b u a t m i n uta A isaiah L e l a n g ( R L ) serta bersama penj u a l d a n pembeli menandata n g a n i m i n uta R L
I1
M e n g i ku t i l e l a n g
Pemenang Lela n g ( P e m b e l i )
Ben d a h a ra P e n e ri m a a n
'
I
I Menandatangani Minuta Risalah Lelang
Menandata n g a n i M i n uta R i s a l a h Lelang
ISa a MlnU a Lelang (Jembar tera K h l r)
Selesai
15.
Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang a. Deskripsi: Merupakan tata cara permohonan pengembalian uang j aminan lelang yang diaj ukan oleh peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pemenang lelang kepada Bendahara Penerimaan . b . Dasar b. l . b.2. b.3. b.4. b.S. b.6. b.7. b.8. c.
b.9.
Hukum : UU Lelang; Instruksi Lelang; pp 1 / 2 0 1 3 ; PMK 1 06 / 20 1 3 ; PMK 1 74 / 20 1 0 ; PMK 1 70 / 20 1 2 ; PER-06 / KN / 2009 ; PER-03 / KN / 20 1 0 ; PER-07 / KN / 2 0 1 2 .
Pihak yang Dilayani/ Stakeholder. Peserta Lelang (yang tidak disahkan sebagai Pemenang Lelang/ Pembeli) .
d . Janj i Layanan : d . 1 . Jangka waktu
penyelesaian :
1
( satu)
permo h onan telah lengkap . d . 2 . Tidak ada biaya atas Jasa Pelayanan . d.3 . Persyaratan administrasi:
hari
kerj a
a) Tanda Terima Setor Uang Jaminan; b) Fotokopi identitas dengan menunj ukkan aslinya;
sej ak
dokumen
M E NTER I KEUANGAN R EP UBLI K I N D ON ESIA
- 33 c) Dalam hal peserta lelang memberikan kuasa kepada pihak lain : surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa dengan menunj ukkan identitas aslinya) . Identitas asli pemberi kuasa tidak perlu ditunjukkan apabila Surat Kuasanya Notariil; dan d) Dalam hal peserta lelang adalah badan hukumj badan usaha, dilampiri Akta Pendirian badan hukum j badan usaha yang masih berlaku . e . Proses : e . l . Awal : Peserta Lelang (yang tidak disahkan se bagai Pemenang Lelang/ Pembeli) mengajukan permintaan pengembalian uang j aminan; e . 2 . Akhir : Bendahara Penerimaan menyerahkan cekj bilyet giro kepada peserta lelang (yang tidak disahkan se bagai Pemenang Lelang/ Pembeli) dengan tanda terima penge m balian uang j aminan . ·
·
f. Keluaran j Hasil Akhir ( output) : Tanda terima dan cekj bilyet giro pengembalian uang j aminan penawaran lelang .
g. Bagan Arus (flowchart) : P E LAYA N A N
P E N G E M BA L I A N
P e s e rt a.
L e l a. n g
Pembeli)
L E LA N G
Ke p a l a S e k s i H u k u m d a n I n fo r m a s i
M u l a. i
�
l
Mengajukan p e r m l n t a a. n p e n g e rn b a l i a n u a n g j a. m l n a n p a n a vv a r a n lelang ( U J PL) dengan m e n y a m p a l ka. n dokumen
Tidak
f-------+---1
Lengkap
--
c e k/ b i l y e t: g i ro
J
------
Menerima dan m e n e l lt l k e l e n g k a p a n d o k u rn e n p e: r .s y a r a t a n p e n g e m b e. l i er. n U J P L
�
p e rsya rata n
Lengkap
�--<�
_
L__________
L
P E N A VVA R A N
B e n d a h a ra F' e n e r i m a
( y a n g 1: i d a k d i s a h k a n sebag a i
UAN G JAM I NAN
--+--l
I'V'h� n e d l t i
kelengkapan
dokumen cl a n
p e r s y a rata. n
m a. n a n d :a. ta n g a. n i c e k / b i l y e t g i ro
peng embalian
UJPL
M e n a n d a ta n g a n i c e k / b i l yet
g i ro d a n
m e m i nta
Pemohon
;!."!�� � ':: ::: � �;
u n t u k m e n a n d a ta n g a n i T a n d a Teri m a P e n g e m b a l i a n e - 1: g i ro 1 / c � meny
Ia n d a T e r i m a
1-+-----,----'
P e n g e m b a. l i a n
UJPL
Selesai
16.
Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang a. De skripsi: Merupaka n tata cara permintaan kuitansi pembayaran harga lelang dari pembeli kepada Bendahara Penerimaan .
MENTER! K E UANGAN .
A EP U B U K I N D O N ESIA
- 34 -
b . Dasar Hukum : UU Lelang; b. l . b . 2 . Instruksi Lelang; b . 3 . pp 1 / 2 0 1 3 ; b . 4 . PMK 1 06 / 2 0 1 3 ; b . 5 . PMK 1 74 / 2 0 1 0 ; b . 6 . PMK 1 70 / 2 0 1 2 ; b . 7 . PER-06 / KN / 2 009 ; b ; 8 . PER- 03 / KN / 2 0 1 0 ; b . 9 . PER-0 7 / KN / 2 0 1 2 . c.
d.
Pihak yang Dilayani/ Stakeholder. Pemenang Lelang (Pembeli) . Janj i Layanan : d . 1 . Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerj a sej ak dokumen permohonan telah lengkap . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi berupa bukti asli pelunasan lelang dan meterai .
e . Prose s : Kuitansi penerbitan permohonan mengajukan e . 1 . Awal : Pembeli Pembayaran Harga Lelang; e . 2 . Akhir : Atasan Langsung B endahara Penerimaan / Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Kuitansi Pembayaran Harga Lelang . f.
Keluaran / Hasil Akhir ( output) : Kuitansi Pembayaran Harga Lelang.
g . Bagan Arus (flowchart) : P E LAYANAN P E M B E R I AN K U I TAN S I P E M BAYARAN H A R G A L E LA N G Ata s a n La n g s u n g Peme n a n g Lelang
B e n d a h a ra
(Pembeli)
Penerimaan
B e n d a h a ra
P eja bat L e l a n g
P e n e ri m a a n/Kepa l a Kantor
--(
MulaI
RUPHL
�
Mengajukan permohonan ponorbitan Kuitansi
P e m bayaran Harga Lelang
d e n g a n menyerahkan
bukti
a s l i p e l u n a s a n l e l an g d a n meteral
Tidak sesuai
r-
J--H
Meneliti dan mencocokkan bukti a s l l pelunasan d e n g a n reke n i n g kora n ,
<$?.. Pembayaran Haraa
L e l a n g D a n meneruskan k e A t a s a n Langsung/ Kepata Kantor untuk
.I
l
SOP P E LAYANAN KUTIPAN RISALAH L E LA N G DAN
KEPEMILIKAN OOKUMEN BARANG
J
R U P H L . d a n ld entltas Pembeli
Menandatangani Kuitansi
Kuitan s l P e m bayaran Harga Lelang _
Menyiapkan Rincian Penerimaan U a n g Hasil lelang ( R U P H L)
dikeliii h ui/ditandatangani
I
I
Kuitansi Pembayaran H a rg a
L (
Letang
1
Selesal
ai Meneliti d a n menandatat1gani Kuitansi Pembayaran H arga Lelang
I
MENTE R I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 35 17.
Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan B arang a. Deskripsi: Merupakan tata cara permintaan Kutipan Risalah Lelang dan D o kumen Kepemilikan Barang. b. Dasar Hukum: b . 1 . UU Lelang; b . 2 . lnstruksi Lelang; b . 3 . pp 1 / 2 0 1 3 ; b . 4 . PMK 1 06 / 20 1 3 ; b . 5 . PMK 1 74 / 2 0 1 0 ; b . 6 . PMK 1 70 / 2 0 1 2 ; b . 7 . PER-06 / KN / 2009 ; b . 8 . PER-03 / KN / 2 0 1 0 ; b . 9 . PER-0 7 / KN / 20 1 2 . ·
c.
Pihak yang Dilayani/ Stakeholder. Pembeli .
d . Janj i Layanan : d . 1 . Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerj a sej ak dokumen permohonan telah lengkap . d . 2 . Tidak ada biaya atas Jasa Pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi : a) Kuitansi Pembayaran Harga Lelang; b) Identitas Pembeli Lelang atau Kuasa Pembeli yang sah ; c) Bukti Setor BPHTB untuk Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan bangunan; d) Meterai . e . Pro se s : e . l . Awal : Pembeli mengaj ukan permohonan Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang kepada Pej abat Lelang; e . 2 . Akhir : Kepala Seksi Pelayanan Lelang menyerahkan Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang atau surat pengantar Kepala KPKNL untuk mengambil dokumen kepemilikan kepada Pembeli . ·
f. Keluaran / Hasil Akhir ( output) : Kutipan . Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Pengan tar Kepala KPKNL, serta tanda terima.
Barang atau
Surat
M E N T E R I K E UANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 36 g . B agan Arus (flowchart) : P E LAYAN A N P E M B E R IA N K U T I PAN R I SALAH L E LAN G DAN D O K U M E N K E P E M I L I KA N BARA N G P e m e n a n g Le l a n g
(
Kepal a Seksi
Kepala K P K N L
( P e m be l i )
M ulai
M e n g ajukan
permohonan
Kutipom R i s a l a h L el ang d a n D o kumen K e p e m il i kan Barang dengan
menyerahkan pursyarata_n pendukung
-lI
------------ -f------------1-----------+---.1 H
Meneliti Kutipan R L dan Dokumen Kepemllikan
B a r a n g at«U konsep Sural Pengantar Pengambllan Dokumen Kepemilikan,
kemudian menandatangani Kutipan R L dan/atau Sural Pengantar
f.-
�
I
'-------1�
!
a nd a e m a T t d K u t i p a n Risalah
\l:::::��arang 18.
P ej a bat L e l a n g
Pelaksana
Pelayanan Lelang
'-----+-.
M e n e l i li Kutipan
dan
konsep Sural Pengantar Kepala
KPKNL
II
j
�
M e n e till porrnint .. a n dan membuat kon5&p Sural
1Penganlar Kepala KPKNL
I
1
Manarima KU1Jpon RL yang Ielah dltandatanganl Kapala KPKNL dan Ookuman KapamUikan Barang atau Sural Pangantar kamudlen manyampalkan kapada Pamball aakallQLIS mang:embal1kan Kuitanai Pembayaran Harg• La lang danf alau BPHTB
-+-----H·�hn
, , .,'· -- .
l1J__ :l
RL
D okumen Kepernilikan Barang atau memaraf
·
M e n e rl m a dan m e n el i li persyaratan pen d ukung
u
(
S el esai
Penyetoran H asil Bersih Lelang Kepada Penjual / Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan a. Deskripsi: Merupakan tata cara Penyetoran Hasil Bersih Kepada Penj ualj Kas Negara. b. Dasar Hukum : b . l . UU Lelang; b . 2 . I nstruksi Lelang; b . 3 . pp 1 / 2 0 1 3 ; b . 4 . PMK 1 06 / 20 1 3 ; b . S . PMK 1 74 / 2 0 1 0 ; b . 6 . PMK 1 70 / 2 0 1 2 ; b . 7 . PER-03 / KN / 20 1 0 ; b . 8 . PER-0 6 / KN / 2009 ; b . 9 . PER-07 / KN / 20 1 2 . c . Pihak yang Dilayani/ Stakeholder: Penjual/ Pemohon Lelang. d. Janj i Layanan : d.l. Jangka waktu penyele saian:
a) 1 (satu) hari kerj a, apabila menurut
ketentuan hasil bersih lelang harus
disetorkan ke Kas Negara sebagai PNB P ; atau
M E NT E R I K E UANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
d . Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian : a) 1 (satu) hari kerj a, apabila menurut ketentuan hasil bersih lelang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP; atau b) 3 (tiga) hari kerj a, dalam hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a) d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi : a) Bukti setor pembayaran / pelunasan harga lelang dan pungutan resm1 lainnya; b) Rincian Penerimaan Uang Hasil Lelang; c) Data-data yang diperlukan untuk melakukan setoran melalui rekening penj ual j Kas Negara atau langsung kepada Pej abat Penj ual, misalnya data rekening institusi pemohon lelang, data untuk pengisian SSBP (antara lain kode satuan kerj a, Mata Anggaran Penerimaan PNBP, kode KPPN) . e . Proses: e . l . Awal : Pembeli Lelang melunasi pembayaran harga lelang dan pungutan resmi lainnya; e . 2 . Akhir : Bendahara Penerimaan membuat kuitansi penyetoran hasil bersih kepada penjual, menandatanganinya dan menyetorkan melalui rekening penjual / Kas Negara atau langsung kepada Pej abat Penj ual . f. Keluaran j H asil Akhir ( output) : f. l . Kuitansi Penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada Penj ual; atau f. 2 . Bukti Setor H asil Bersih Lelang
MENTER\ K E UANGAN
R EPUBLIK INDONESIA
- 38 -
g. B agan Arus (flowchart) :
P E NYETO RAN HAS I L B E RS I H L E LAN G KE PADA P E N J UALIKAS N EGARA M E LAL!.J I B E N DAHARA P E N E R I MAAN Kepala K P K N LI Ata s a n L a n gs u n g B e n d a h a ta
Pembeli Lelang
B e n d a h a ra Pen e r i m a a n
P e nj u a i/Ka s N e g a ra
. Penerimaan
I
(
Mula!
Me
lul n slng t a
a h a rga e l
Jj
p e m b ayaran p u n g utan resmi lainnya
�an
Meneliti d a n menandatangani
-'
Melakukan verifikasi bukti pembayaran dan menyiapkan cek penarlkan dana
I
cek
I
cek
I
q� --·· ·- 1 1-1
Membuat kuitansl panyetoran hasll bersih kepada penjuai,
menandatanganinya dan
menyetorkan meialui rekenlng penjuai/Kas Neg&rlil atau li!lngsung
kepada Pejabat Penjual kepede penjuai!K.. N�ara atau
Bukti Setor Hasil Bersih Lelang
(
-1
�
rslh · ·I I --r--�-·-· a:�il bll rsih kopada �njualf Kas Neger• atau
B ukti Setor Hasil Be Lelang Copy
-
---
�
selesai
MENTERI KEUANGAN REPU B LI K I ND O N ESIA, ttd .
MUHAMAD CHATIB BASRI
�
S alinan s e suai dengan aslinya
@.��
"' - I' U · ' ' " I "' � -s.-�v. ''�-. - � · ·: ·:'v u . ,.#
I
KEPALA
'
� KEPAL , i] � �GIAN _T . U :"l>. . 7'
Jl , J_<'! -- ,· ,__
G IARTO NIP 1 9 5
.
..
. .
.
•
l
·.
/. I
ENTERIA N
'
I
�li � 1 fo'"4 2 0 J.?,�ftp-i 0 1 � .
·
•:---
o \ 1 ! ..-
-
LAM PIRAN II
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35 / KMK. 0 1 / 201A t e n tang
K eua n gan
p�tu � an
Nomor 1 87 / KM K. 0 1
Peru bahan Atas Ke
/ 20 1 0
Menteri
(Standard Operating Porcedures)
tentang S taridar Prosedur Operasi
Keuan gan
Layanan Un ggulan Kementerian
M EN T E RI KEUANGAN R EP U B L I K INDONESIA
STANDAR PROS EDUR O PERAS! ( STA NDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 1.
Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) a. Deskripsi: merupakan . pro ses penghitungan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tuj uan untuk mengurangi kesenj angan j ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi . b . D asar Hukum: b . l . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; b . 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 Tahun 2 0 0 5 tentang D ana Perirribangan . c.
d.
Pihak yang Dilayani/ Stakeholder. Pemerintah Daerah . Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 3 0 (tiga puluh) hari kalender terhitung sej ak pembahasan penghitungan alokasi DAU dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan .
e . Proses: e . l . Awal : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan angka pagu nasional dalam RAPBN menugaskan Direktur D ana Perimbangan untuk menyiapkan penghitungan alokasi DAU ; e . 2 . Akhir : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima penghitungan DAU dan melakukan finalisasi bahan pembahasan RRAPB N dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) terhadap rancangan kebij akan formula serta melakukan pembahasan dengan Panitia Anggaran DPR-RI . f. Keluaran j Hasil Akhir ( ou tput) : Penghitungan DAU .
M EN T E R I K E U A N G A N
- 2 -
R E P U B L I K I N DO N E S I A
g . Bagan Arus (flowchart) :
P E LAYANAN P E N G H ITU N GAN ALOKAS I DANA ALOKAS I U M U M (DAU) D i rj e n P e ri m b a n g a n
D i re k t u r D a n a ·
Keu a n g a n
P e ri m b a n g a n
U mum
Menerima disposisi dan menugaskan Kasubdit untuk menyiapkan penghitungan alokasi DAU
Menugaskan Kasi untuk membuat konsep penghitungan DAU , meliputi: penghitungan alokasi dasar, kapasitas fiskal, dan kebutuhan fiskal
K a s u b d it D a n a A l o k a s i K e p a l a S e k s i
1 - IV
DAU
r---r----�----r---�-----------P e l a ks a n a
Mulai
Berdasarkan angka pagu naslonal·dalam
RAPBN
��
f--
Koor-d inasl antar para Kepafa Seksl, meliputi tahapan: - menghitung bobot dan besaran Pagu DAU Prov dan Kab/Kota dr pagu nasional sesuai dg ketentuan U U ; menghitung j u m l a h a l o k a s i d a s a r sesuai data jumlah PNSD dan b a l anja gaJi PNSD; - melakukan simulasi berbagai alternatif bobot k e b u l u h a n dan a s ---* :�;�1i�� � ���eks thd data kebutuhan dan kapasitas fiskal; celah membobot 1iskal; - menghitung formula DAU (alokasi dasar dan celah fiskal) d g d a t a y g telah diverifikasi dan beberapa alternatif bobot; dan - memroses penyesuaian thd formu l a dan menEmtukan alokasi sementara OAU masing-masing daerah.
�
:�
oon:unas1 antar pelaksana pada Seksi bersa ngkutan dan membantu kegiatan, meliputi tahapan; - menghitung bobot dan besaran Pagu DAU P r o v d a n Kab/Kota d r pagu nasional sesuai d g ketentuan UU; menghitung jumtah atokasi dasar sesuat data jumlah PNSD dan belanja gaji PNSD; - melakukan simulasi berbagal alternatif ke an d a n � �!ita s ���� Menghitung i ndeks thd data kebutuhan dan kapasitas fiskal; membobot cetah
f..-f-. �
I r
�
t
- menghitung formula OAU (alokasi dasar dan celah fiskal) dg data yg telah diverifikasi dan alternatlf beberapa bobot; dan - memroses penyesuaia n thd form u l a dan alokasl menentukan sementara OAU masing_:-masina daerah.
fiskal;
I
Meml!lrlksa, m e n g a n a llsl:o, d a n m e n y t a p k a n alternatlf/modet slmula&l P l!l nghltungan DAU d e n g a n para K�sl d a n P e l a k s a n a sorta malaporkannya kapada Kasubdlt m a l a l u i Nota D i n a 5 tantang pokok pokok kabij a k a n p e r h l l u n g a n D A U
M e ngevaluasi dan mendiskusikan alternatif/ model s i m u l a s i
Penghitungan OAU untuk dipilih beberapa yang terbaik
.---
Mengevaluasi d a n mendiskusikan kembali usulan alternatif/model simulasi Penghitungan DAU terpilih bersama Kasubdit DAU dan Kasi DAU untuk disampaikan kepada Dirjen
-------
Melakukan fina lisasi bahan p e m b a h a s a n RAPBN, dg ti o pe � thd rancangan kebijakan formula a. penghitungan DAU. Melakukan pembahasan dg Pan1t1a Anggaran DPR-RI.
;;;;;,"t;�� �� ��"o
I_-�----r
f+-
N
Penghitungan DA.U
�
(
Nota Dlnas
l
I
Mendlskuslkan H a s i t P e n g h i t u n g a n OAU d a n membuat konsep nota d l n a s t e n t a n g pokok-pokok kebljakan perhltu n g a n OAU
I
m a n a n d a t a n g a n l nola din a s lentang pokok-pokok kebijakan perhitungan DAU untuk dlsampaikan d a l a m rapat dengan Dlrektur
J
--.....
""
---------) Selesai
gh ttungan DAU
f...f-
M a nyetujui altarnatlrtmodel slmulasl P • n g h i t u n g a n DAU yang I a y a k d i p t l i h dan
Mendiskusikan H a s i l Penghitungan DAU
_L________________�_________________J__________________L___________ ______
___ __ __ __ __ __ __ __
'I"
M E NTE R I KE UANGAN R E P U B L J K I N DONESIA -
3 -
2 . Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per D aerah a. Deskripsi: merupakan proses penghitungan dana yang bersumber d ari pendap atan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerp.h tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan se suai dengan prioritas nasional . b . Dasar Hukum: b . l . Undang-Undang Nomor 3 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ; b . 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 Tahun 2 0 0 5 tentang D ana Perimbangan . c.
d.
Pihak yang Dilayani / Stakeholder. Pemerintah Daerah . Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kalender. d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan .
e . Prose s : e . l . Awal : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima hasil penghitungan kriteria umum, kriteria khusus , dan kriteria teknis serta menugaskan Direktur Dana Perimbangan untuk menyiapkan perhitungan alokasi DAK per daerah ; e . 2 . Akhir : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyetujui tabulasi penghitungan DAK untuk digunakan sebagai bahan Rapat Panj a Kebij akan Belanj a Daerah . f. Keluaranj Hasil Akhir ( output) : Tabulasi Penghitungan DAK.
..
MENTE R I KEUANGAN R E P U.B L I K I N DO N E S I A
- 4 g . Bagan Arus (flowchart) : - - ·--
P E LAYANAN P E N G H I T U N GA N ALOKAS I DANA ALO KA S I K H U S U S ( OAK) P E R DAERAH
t-- -
Kementerian/
Dirjen P e ri m b a n g a n
Direktur Dana
Kasubdit Dana Alokasi
Kep a t a Seksi
Lemb a g a terkait
Keuangan
Perimbangan
Khusus
DAK I - I V
(
Mulai
-r
')
Menenma h a s H • penghitungan krilefia umum, krileria khusus, d a n kriteria teknis
M e n e litl, analisis, dan mengoreksi tabu lasi penghitungan, s e rt a menandatangani undangan rapat koordinasl Undangao Rapat Koordinasi
�
.j,.
apet koo,dlna•l mbahasan tabulasi penghitungan
-r---,
I
� H H f.-
Menenma dlsposlsl d e � menugaskan Kasubdit untuk menyiapkan penghitungan alokasi OAK per d a erah
Memerlksa tobulul penghitungan d a n memaraf konsa p undaogao rape! koordJnasJ
.j,.
Memi m p i n rapa\ koordinasi pembahasan d a n menyempurnakan konsep tabulasi penghitungan
Menandatangani nota dinas pengantar hasil rapat koordinasl pembahasan dan menyatujui tabulasi penghitungao
lf
1- 4I-1--
r=�=-J J
bulasl
..-
� H � H
(
----------
Membaca d a n menyetujui nota d i n a s hasU rape! koordinasi pembahasan dan tabulasi penghilungan utk digunakan sbg bahan Rapat Panja Kebijakan Belanja Oaerah
M e n ugeskon K"l untu: membuat konsep penghilungan OAK per daera h
MeneiHI & mengore"'l t a b u l a s l penghitungan, serta memarat konsep undangen rapat koordinasi
;
Rapal koordlnasl pembahasan d a n menyempurnakan tabulasi penghitungan
Memaraf konsep nota din a s pengantar has i t rapat koordinasi pembahasan dan penyempurnaan tabu/asi penghilungan
� H � H
� H I-I--
Mendlskuslkan dan _ mengumpulkan bahanbahan terkait
Menga nallsls tabula•! penghitungan d a n memeriksa konsep uodangao rapat koordinasl
Rapat koordinasl pembahasan dan menyempurnakan tabulasi penghitungan
Pelaksana
� H �
f-.
Membuat labu/asi penghilungan d a n membuat konsep undangan rapat koordinasl
Membual kon5ap nota dines peogantar h as it rapat koordlnasi pembahasan d a n penyempurnaan tabutesl penghitungan
Memeriksa konsep nota dinas pengantar has it repat koordinasi pembahasan d a n penyempu m a a n tabulasi penghitungan
----...
Tabulasi Penghitungan
�---)--r----�-
(
Selesai
-
3 . Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Bagi H asil (DBH) Sumber D aya Alam (SDA) a. Deskripsi : merupakan proses penghitungan dana yang bersumber dari pendapatan APB N yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan De sentralisasi . D an a tersebut berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan , pertambangan umum, perikanan , pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertam bang an pan as bumi . b . Dasar Hukum :
b . l . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2 004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ; b . 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2 0 0 5 tentang Dana Perimbangan . c.
Pihak yang D ilayani/ Stakeholder. Pemerintah Daerah .
M E NTE R I KE UANGAN R E P UBLIK I N D O N E S I A
- 5 d . Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 3 0 (tiga puluh) hari kalender. d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . e . Pro se s : e . l . Awal
: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Surat Ketetapan Menteri ESDM tentang Penetapari D aerah Penghasil dan Tata Cara penghitungan DBH SDA, data alokasi D B H S DA berdasarkan UU APB N , dan data pendukung penghitungan D B H S DA dari D irektur Jenderal Anggaran dan Kementerian Teknis terkait yang selanjutnya didisposisikan kepada Direktur D ana Perimbangan ; e . 2 . Akhir : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyetujui tabulasi penghitungan alokasi DBH SDA untuk masing-masing d aerah penenma . .
f.
Keluaran / Hasil Akhir ( output) : Tabulasi Penghitungan DBH SDA.
M ENTER I K EUANGAN R EP U BLIK INDONESIA
- 6 g. Bagan Arus (flowchart) :
P E LAYANAN P E N G H ITU N GAN ALOKAS I DANA BAG I HAS I L ( D B H ) S U M B E R DAYA ALAM (S DA) D i rj e n P e r i m b a n g a n
D i re ktu r
Kasubdit
Keuangan
D a n a P e ri m b a n g a n
Dana Bagi Hasil
(
Mulai
)
Kepala Seksi
D B H S DA I - I V
Pelaksana
·---� ·
M e n e ri m a SK Menter! ESOM ltg Penetapan Oaerah P o n g h a s U d a n Tala cant PerhUungan OBH' SOA, data S OA d a ri U U APBN, dan data pendukung pert)ltungan O B H SOA dari OlrjaO Anggaran
�
M e n erima dan menugasken Kasubdlt OBH untuk melal
1
M e n e rlma bahan-ba h a n pertlttungan per1
J.
M enerlma bahan perhltungan peJ1(1raan atoka:�l OBH SOA, menuga:�kan pelaksana ulk membuat k o n s ep perhltungan alokasl O B H S OA d a n a u ra t ttg perhllungan OBH SOA
,1.
M e n erima dan mengellk konsep perhllungan perklraan alokaai OBH SDA dan surat ttg perhilungan OBH SDA
Mengana llsis kemball konsep perhltungan perkiraan alok;ul DBH SDA.
Menerlma dan mengoreksl konsep perhUungan perklraan alokasl D B H SOA
Menerlma konsep perhltungan perklraan alokasl D B H SOA
I
M e n erima dan menandatanganl perhltungan perklraan alokasl D B H SDA utk maslng·m
I
I
I=?
I
u m u k ma•lng·n1aalng daerah p e n e ri ma
(
4.
S elesal
)
--
Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Bagi H asil (DBH) Paj ak a. Deskrip si: merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada D aerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan De sentralisasi . Dana tersebut berasal dari penerimaan Paj ak Bumi dan Bangunan , Bea Perolehan H ak atas Tanah dan Bangunan , Paj ak Penghasilan Pasal 2 5 dan Pasal 2 9 Waj ib Paj ak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Paj ak Penghasilan Pasal 2 1 , dan Cukai Hasil. Tembakau . b . Dasar Hukum : b . l . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah D aerah ; b . 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2 0 0 5 tentang D ana Perimbangan .
M E N T E R I K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N E S IA
- 7 c.
Pihak yang Dilayani / Stakeholder. Pemerintah Daerah .
d . Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 3 0 (tiga puluh) hari kalender. d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . e . Proses : e . l . Awal : . Direktur J enderal Perim bangan Keuangan menerima d ata rencana penerimaan paj ak dari Direktorat Jenderal Paj ak ( DJ P) dan mendisposisikan kepada Direktur Dana Perimbangan ; e . 2 . Akhir Menteri Keuangan menandatangani Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi DBH Paj ak . f. Keluaran / H asil Akhir ( output) : Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi D B H Paj ak . g. Bagan Arus (flowchart) : �
P ELAYANAN P E N G H I TUNGAN ALOKAS I DANA BAG I HAS I L (DBH) PAJAK Menteri Keu a n g a n
Dirjen Perimbangan Keuangan
(
..
Mulal
Direktur Dana Peri m b a n g a n
Kasubdit Dana Bagi Hasil
Kepala Seksi D B H Pajak I - I l l
--
Pelaksana
)
Menerima data rencana ) penerimaan pajakdari OJP ser1a menyampaikan kepada Direktur Dana
Perlmbangan
I
�
Menorim a d ata rencana penerimaan pajak dan menugaskan Kasubdit OBH Pajak untuk melakukan penyiapan penghitungan O B H Pajak
1
Menerima data rencana penerimaan pajak d a n mencocokkan dengan
�
rencana penerimaan pajak d a l a m APBN tahun berkenaan
M e nerima data renca n a penerimaan pajak d a n
mencocokkan dengan ren c a n a penerimaan pajak d a l a m APBN
tahun berkenaan serta metak.ukan
penghitungan alokasi D B H Pajak
i
M e n e ima d a n menelili konsep PMK
M e nerima dan meneliti konsep PMK ttg
penetapan alokasi DBH Pajak
Memeriksa konsep
P M K ttg penetapan alokasi DBH Pajak d a n menandatangani n o l a d l n a s pengantar
beserta v e rbal P M K
M e n a ndatanganl PMK Ug Penetapan alokasi D B H Pajak
__\
I �------r---PMK ng P e n etapan alokasi OBH Pajak
L_
!<-�-
(
Selesai
-)
Memeriksa d a n
memaraf rancangan PMK ttg penelapan alokasi DBH Pajak
Melakukan
dengan Kepala Seksi 1-• serta menyusun konsep penghitu n g a n atokasi
�-
OBH Pajak bersama
P M K ttg penelapan atokasi DBH Paja k
�--
J
J
I
--
MENTERI KEUANGAN R EP UB U K I N D O N ESIA
- 8 5.
Pelayanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Paj ak D ae rah dan , Retribusi Daerah (PDRD) a. De skripsi: merupakan proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PDRD yang akan direkomendasikan Menteri Keuangan kepada Menteri D alam Negeri untuk Raperda PDRD Propinsi dan rekomendasi Menteri Keuangan kepada Gubernur untuk Raperda Kabupaten j Kota. b. Dasar Hukum : b . 1 . Undang-Undang Nomor 3 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah D aerah ; b . 2 . Undang-Undang Nomor 3 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah D aerah ; b . 3 . Undang-Undang Nomor 2 8 Tahun 2009 tentang Paj ak D aerah d an Retribusi Daerah ; b . 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2 0 1 0 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Paj ak D aerah dan Retribusi Daerah ; b . S . Peraturan Pemerintah Nomor 9 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Paj ak D ae rah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala D aerah atau Dibayar Sendiri oleh Waj ib Paj ak; b . 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 7 Tahun 2 0 1 2 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanj angan Izin Mempekerj akan Tenaga Kerj a Asing; b . 7 . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347 / KMK. 0 1 / 2 0 0 8 tentan g Pelimpahan Wewenang kepada Pej abat Eselon I d i Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama M enteri Keuangan Menandatangani Surat dan / atau Keputusan Menteri Keuangan . c . Pihak yang Dilayani / Stakeholder. Pemerintah Daerah . d . Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 1 5 (lima belas) hari kerj a . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi : a) Untuk Raperda Propinsi disertai dengan Surat Pengantar Menteri Dalam Negeri ; b) Untuk Raperda Kabupaten/ Kota disertai dengan Surat Pengantar Gubernur . e . Pro se s : e . l . Awal : Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Raperda tentang PD RD ; e . 2 . Akhir : Direktur J enderal Perimbangan Keuangan m emeriksa d an menandatangani surat penyampaian matriks hasil evaluasi Raperda PDRD . f. Keluaran j H asil Akhir ( output) : Surat Penyampaian Matriks Hasil Evaluasi Raperda PDRD .
M E N TE R I K E U A N G A N R EP U B L J K I N DO N E S I A
- 9 g . Bagan Arus (flowchart) : PELAYANAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
Pemerintah Daerah --
(
I
•
Mulai
+
)
_I -1
i
_I-�
_j
Menyamparkon usulan Raperda ttg PD�D
Dirjen Perimbangan Keua n g a n
Kementerian/ Lembaga
Mooe
Kasubdit
Direktur PDRD
� H
Mondl,po•l•lkan Usulan Raperda PDRD
PDRD
�
Kasubdit S i n d u ktek PDRD
I-IV
Sesual dengan wilayah kerja menugaskan Kepala Seksl untuk proses lebih lanjut
Menelitl &. menandatanganf N O serta memaraf konsep surat permlntaan
Memeriksa & menandatanganl surat
permlntaan ketengkapan dokumen
I I
Kepala Seksi
•.
),
I I
Men�liU dan mengoreksi matrlk has!l kajlan dan evaluasl Raperda PORO, serta menandatanganl nota dinas
·
-....,!:l engan K/l7,... / �.
·r
.>' .
Menandatanganl undangan rapat Raperda PDRD dengan
I I · -- -
PO
----
Rapat Koordinasi Rap�rda PDRD
koordlnasl
PDRD dengan K/l ----
Undangan rapat
P�rsiapan rapat koordinasl
PORD
,.,.. --- -- -
l I
Rapat l(o[)(dinasl
..
Raperda PORD
�
. -::::=-r-- .
I� �
Rapat Koordinasl Raperda PDRD
�
'---, /'
,_..-·
kelengkapan dokumen
Menqanall" dan mengevaiUll s l usutan Raperda PORO
r� �
jaduol r
1 J��
(SINDUKTEK) Menugaskan Kepala S�ksi menylapkan rapat
koordinasi Raperda
�
lengkap?
permintaan
��
Mengore"'l dan memara: undangan rapat Raperda
I
lidak
�I
Undangan rapat koordlnasl Raperda
_I
,
Ke menterian/
Perimba ngan
Lembaga
Keu a n g a n
f---
Kasubdit
PDRD
I-IV
PDRD
c-;l 'rl ta n lk hka
I I
' m t r l h il j i n l I I n itl M '""'' "'"
''•'''
seksl menyempurnakan n a
k
a s ka a
avaluasi Raparda
PORO
Memerlksa matrik
l rt
hasit
kajlanavaluasi Aaperda
ma ma ra su a dan manandatan·gani nola PORD (final), sarla
r
�r:::=:l '------
M" ' lf- t: :::l' .y··-
i! j
"'
'"l i f l : o;�=- &
"'
E
"
I
I" J
Memerlk" dan memorar NO &. undangan rapat Raperda PDRO dengan
..I
Rapat Koordlnasl Raperda PDRD
1� ..
Rapat Koordinasl Raperda PDRD
Kasubdit
S i n d u ktek
PDRD
K e p a l a Seksi
--
f<
M e el d an mengoreksl matrik hasil
st
l p
kajtan evatuast Raperda PDAO (final), e r a me m a r a kon s a nota dlna s dan surat
m mpum lu 1 ui m fi rl j M em ban
anye
Monyompurnokon malrik hasll kajlan eva l a s R ap e rd a PORD
(
M e ny em p u
k
---
mambuat konup nola
dlnas dan sur•t pangantar
a an malrlk hnil kajian evaluast R aperda
:se
PO R O n a l) , a mamar!kn konsap nota dlnas dan sural
<--- __
PDAO (Imal), serla
__ ,..
/"
r
ma l l k
da n
a ka n
has� kajlan e va l u a sl
Raparda P D R O dan
Momorlku m'"lk ' kajlan evaluasl Raperda __,
I
I
Pelaksana
u
Raperda POAO
lrlk
I
A
membu a t konsep nota dinas dan sural penganlar matrik hasll kejia n dan evaluasi
dJnas
Membuat matrl"' kajian evaluasl Raperda PORO dan kons�p nota din as
Membontu menylopkan
dengan K/l
K/L
I """, I
nota dlnas & surat permlntaan kelengkapan dokumen
------- -
Direktu r
M emer n
T
Monylapkan kon"p
bahan rapat dan konsep' N O &. undangan rapat Raperda PDRD dengi!ln K/L
Monqogendakan rapat Rap�rda PDRO
P E LAYANAN EVALUAS I RANCANGAN PERATU RAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN R ETR I B U S I DAERAH (PDRD) ..... Janjutan Dirjen
P e m e rintah Daerah
r
Menyampaikan matrik hasil kajlan dan evaluasl Ri!lperda PORD, s�rta m�m�riksa dan memaraf konsep nota dlnas
. I I1
Ya
.......·
Momoriks< " memorof konsep N O & surat
'---
/.------,_
_/-....... .
Pelaksana
/·Mem_erlksa d an -., menelitl apakah ', ,. '-.._ dokumen telah ,__.
kl!tengkapan dokumen
,..- M emerlksa dan, -('; menelitl apakah -...... , '-.Qip�rlukan koordlnasl/
_,../
-
r-
.
� (�)
-
M E NT E R ! K E U A N G A N R E P U B L I K I N DO N E S I A
- 10 6.
Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (S PP) dan Surat Perintah Mem:bayar (SPM) Transfer ke Daerah a.
De skripsi: merupakan proses penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran dalam rangka proses penyaluran transfer ke daerah .
b . Dasar Hukum : b . l . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b .2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b . 3 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2 004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ; b . 4 . Undang-Undang tentang APB N Tahun Anggaran Berj alan; b . 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 Tahun 2 0 0 5 tentang Dana Perimbangan ; b . 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 / PMK. 0 7 / 2 0 0 8 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungj awaban Anggaran Tran sfer ke D aerah . c.
Pihak yang Dilayani/ Stakeholder: Pemerintah Daerah .
d . Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 4 (empat) hari kerj a . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . e.
Prose s : e . l . Penerbitan SPP dan S PM transfer DAU : - Awal Kasubdit Pelaksanaan Transfer I , berdasarkan DI PA dan kelengkapan SPP, menugaskan Kasi melakukan persmpan pelaksanaan transfer; - Akhir Kasubdit Pelaksanaan Tran sfer I selaku pej abat penandatangan SPM , menguj i S PP dan menandatangani S PM . e . 2 . Penerbitan SPP dan SPM tran sfer DBH Cukai, D B H Paj ak, dan D B H S DA : - Awal : a. Direktur Dana Perimbangan menenma laporan penggunaan DBH Cukai, serta meminta Kasubdit Pelaksanaan Transfer II untuk menyiapkan penyaluran DBH Cukai ; b . B erdasarkan DIPA dan kelengkapan SPP, Kasubdit Pelaksanaan Transfer II menugaskan Kasi Pelaksanaan Transfer II untuk m e nyiap k an penyaluran D B H Cukai; c . Berdasarkan DIPA dan kelengkapan S PP, Kasubdit Pelaksanaan Transfer II menugaskan Kasi Pelaksanaan Transfer II untuk menyiapkan penyaluran D B H Paj ak dan DBH SDA. - Akhir Kasubdit Pelaksanaan Transfer II selaku pej abat a penandatangan .SPM , menguj i S PP dan menan atangani SPM . e . 3 . Penerbitan S PP dan SPM transfer DAK, D ana Otonomi Khusus (Otsus) dan / atau Dana Penyesuaian : - Awal Direktur Dana Perimbangan menerima dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar penyaluran DAK, D ana Otsus dan / atau Dana Penye suaian ; - Akhir Direktur Dana Perimbangan menyetuj ui dan menandatangani Daftar Penguj i j Pengantar SPM .
M E NTE R I KE U A N G A N REPUBLIK INDONESIA
- 11 f.
Keluaran j Hasil Akhir ( output) : f. 1 . SPM transfer DAU ; f. 2 . SPM transfer DBH Cukai atau DBH Paj ak dan DBH S DA; f. 3 . S PM transfer DAK, Dana Otsus dan / atau Dana Penye suaian ;
g . B agan Arus (flowchart) : g . 1 . Penerbitan SPP dan SPM transfer DAU P E N E R B ITAN S P P DAN S P M TRAN S F E R DAU Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J a karta I I
Ditj e n . Perbendaharaan
Kasubdit
Kepa la Seksi
Pelaksanaan Transfer I
Pelaksanaan Transfer I
(
Mulai
�
Berdasarkan
Pelaksana
) I
D PA dan
kelengkapan SPP,
l
menugaskan Kasi melakukan persiapan pelaksanaan transfer
Menugaskan Pelaksana menyusun konsep S P P dan SPM transfer
DAU.
1-
1
Menyusun konsep S P P d a n S P M transfer
M e nelili d a n selaku PPK menandalanganl S P P serta menyampaikan konsep
SPM transfer DAU
SPP transfer
Selaku pejabat penandatangan S P M , menguji SPP serta
DAU
menandatangani SPM
� �--
SPM dan
transfer OAU
SPM Transfer
DAU
-�-
./ --.......
------- (--
(
Se l esai
)
I
DAU
--
M ENT E R I K E UA N G AN R E P U B L I K I N DO N E SIA
- 12 g . 2 . Penerbitan S PP dan S PM transfer DBH Cukai , D B H Paj ak, dan D B H SDA PENERB ITAN S P P DAN SPM TRA N S F E R D B H C U KA I , DBH PAJAK DAN D B H S DA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Ditj en. Perbendaharaan Negara Jakarta II
Direktur Dana Perimbangan
(
)
' Mulai
' '-T·- ·
Menerima laporan penggunaan DBH Cukai, serta meminla
kasubdit Pelaksanaan Transfer ll untuk menyiapkan penyaluran DBH Cukai
Kasubdit Pelaksanaan Transfer
(
Mulai
�
II
Kepala Seksi Pelaksanaan Transfer II
Pelaksana
)
Menugaskan Kasi Pelaksanaan transfe r ll untuk menyiapkan
f-- f-1 berdasarkan DIPA dan kelengkapan penyaluran OBH Cukai alau
J
SPP menyiapkan penyaluran DBH Pajak dan DBH SDA
Menugaskan Pelaksana
menyusun konsep SPP dan SPM
l
Menyusun konsep SPP dan SPM transfer OBH Cukai alau DBH Pajak dan DBH SDA
MeneliU dan selaku PPK
menandatangani SPP serta menyampaikan konsep SPM transfer OBH Cukai atau DBH Pajak dan DBH SDA
SPM, meng�i SPP serta menandalaogani SPM •.
�'- �
I
'
�
- -
-----..
'
(
I
�---j
SPP lransfer DBH Pajak
Selaku pejabat penandalangan
ak dan DBH SDA tau OBH Cukai
�-
..
dan DBH SDA alau DBH Cukai
·....___..-
,....----.....
SPM transfer DBH Pajak dan DBH SDA alau DBH Cukai
'--1'
_.,. ..- · ·----....
Selesai
)
- --------
M E NT E R I K E U A N G A N R E P U BLIK INDONESIA
- 13 g . 3 . Permintaan S PP dan SPM transfer DAK, Dana Otsus dan/ atau D ana Penye suaian P ENER B I TAN S P P DAN SPM TRANS FER DAK, DANA OTS U S , DAN/ATAU DANA PENYESUAI AN Kantor Pelayanan P e r b e n d a h a ra a n N e g a ra
D i rektur D a n a
K a s u b d i t P e l a ksa n a a n
J a ka rta I I
P eri m b a n g a n
Tra nsfer I
·
Ditj e n . Perbe n d a h a ra a n
( Menerima
Mula!
�
dokumen
) yang
dipersyaratkan sebagal dasar penyalu ra n OA K ,
D a n a Otsus dan/':'t a u D a n a Penyesua1an
-
--to
Kepala Seksi Pelaksanaan Tra n sfer I
Menugaslum Kasi �����:;k:�nPT:n";:1�'8�u��� ta hap Jllf/IH atau Dana otsus 1---J------,1 tahap 11111111/IV dan Dana + Penyasuaian ")
M e n u g a s k a n P e l a sa n a menyusun konsep S P P
P e l a ksa n a
k
d a n SPM
1
M o n y u s u n konsep S P P d a n S P M transfer O AK dana O t s u s , dan/atau D a n a Penyesuaian,
M e neliti d a n selaku PPK
m e n a ndatangani S P P serta me nyampaikan konsep
� SPM transfer OAK d a n a O t s u s dan/atau D a n a Penyesuaian
Selaku pejabat penandata n g a n S P M , m e nguji S P P serta menandalangani SPM
I
P P ,ansfe < DAK
dana Otsus d a n/atau D a n a Penyesuaian
('-_ -_ s•_'•_•_•i_..-/) *) Catala n : - P e n y a l u ra n OAK T a h a p I d i l a k u k a n d a l a m h a l d a e ra h t e l a h m e n y a m p a i k a n Perda A P B D , L a p o r a n P e nyera p a n P e n g g u n a a n O A K T a h u n A n g g a ra n S e b e l u m n y a , d a n S u ra t Pernyata a n Penyed i a a n D a n a P e n d a m p i n g , R e k a p it u l a s i S p 2 D Ta h a n I l l ta h u n s e be l u m n y a d a n f i l e softco p y ;
- P e n y a l u r a n O A K T a h a p 1 1 /1 1 1 , d a l a m h a l d a e r a h te l a h m e n ya m p a i ka n L a p o r a n R e a / i s a s i P e n y e ra p a n OAK T a h a p 1 / 1 1 ta h u n a n g g a r a n b e rj a l a n , R e k a p i t u l a s i S P 2 D Ta h a p 1/1 1 d a n file softcopy;
- P e n y a l u ra n Dana Ots u s Ta h a p 1 / 1 1/1 1 1/IV, dalam hal M e n d a g ri te l a h memberikan p e rti m b a n g a n pencairan Dana Otsu s ; - P e n ya l u ra n D a n a P e n yesu a i a n , d a l a m h a l d o k u m e n y a n g d i sy a ratka n P e ra t u r a n M enteri Ke u a n g a n te l a h d i te ri m a .
7. Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (S PP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Hibah ke Daerah . a. Deskripsi: merupakan pro ses penerbitan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran penyaluran hibah ke daerah dengan mekanisme : a. 1 . Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ; a. 2 . Rekening Khusus ; b . D asar Hukum: b . 1 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2 004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; b . 2 . Undang-undang tentang APB N Tahun Anggaran Berj alan ; b . 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2 tentang Hibah Daerah ; b . 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 8 8 / PMK. 0 7 / 2 0 1 2 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah . c.
Pihak yang Dilayani/ Stakeholder. Pemerintah Daerah
M ENTER I K E UANGAN R EP U B L I K I N D O N E S I A
- 14 -
d . Janj i Layanan : d : 1 . Jangka waktu penyelesaian 6 (enam) hari ke� rj a yang terdiri dari 3 (tiga) hari kerj a pelaksanaan di Subdit Hibah D aerah dan 3 (tiga) hari kerj a pelaksanaan d i Subdit Penatausahaan Pembiayaan Daerah . d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa layanan . d . 3 . Persyaratan administrasi : 1 ) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ; 2 ) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian Neg'araj Lembaga Pemerintah Non Kementerian ; 3) Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perj anj ian Hibah D aerah atau Perj anj ian Penerusan Hibah . e . Pro se s : e . 1 . Awal
: Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah menerima dokumen dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar penyaluran hibah ke daerah ; Akhir : Kasubdit Penatausahaan Pembiayaan D aerah selaku Pej abat Penandatangan SPM meneliti dan menandatangani S PM hibah ke daerah kemudian menyampaikannya kepada DJ PB atau menandatangani surat pengembalian SPP.
f. Keluaran / Hasil Akhir ( output) : SPM Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah ; g. Bagan Arus (flowchart) : P E N E R BITAN S P P DAN SPM H I BAH KE DAERAH
(����
�-, --------,--------.---------.--------.����----------.---------.--------,-------- Kepa l a Seksi Kasubdit Direktur Hibah D aerah/ Pelaksana Seksi Kepala Seksi Penatausahaan Kasubdit H i b a h P e l aksana Seksi Oitjen P n aharaan P enatau sahaan Penatausahaan Pembiayaan Daerah/ Pemda Pembiayaan dan selaku Pejabat ) Hibah Daerah Oaerah Pembfayaan Oaerah selaku Pejabat Pembiayaan Oaerah Kapasitas O a erah
Pembuat
Penandatangan SPM
�--------r- -� � -- ----+-----�� �� -,)-+------��7 ( .� .)�+-----�-----Komitme n
Menerima dan menyampaikln dokumenyang diper•yarillkln ubtgai daur panyalunon hibah ke · da.crah
�
ManugasklnKul Hlt>ah Onrilh unluk menyiapkan penyalu1'11 n hibah du:rah
lI �
r
Manugukiln
Pdilkuna mel•kuklll n vetttikui dan menyu�un konup S ? P hibah k• daetah
Mentlili dan menan.datangant S P P
kemudlan
m•nyampatkannya hpada P•J•bat Penandalaogan S P M
[ ···- �J ---- - � r-, ' /
r-t
H
��:r:�
Memveriklll ll kasl ketengka pa n dan ke do k
P
hibah ke dierah
"'"'"'"•_' "": �Sur;a\ Permlntun Pembayaran {SPP)
MENTERI KEUANGAN
R EPUBLIK INDONESIA
P E N E R B ITAN S P P DAN S P M HI BAH KE DA E RA H . . .
- 15 -
lanjutan
Kasubdit
- - -- ------·- ----------T-------,----- -- - ----- -- ---,-,--- - --- -----,---� ,--- - ------- · - - -
Oirektur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Oitjen Perbendaharaan
Pemda
(KPPN)
Kasubdit H i b a h D a erah
Kepala Seksi H i b a h Oa erah/se l a k u
P e nalalr:n�haan
Kepal<�
Soksi
P el:aksane Seksi
Penatausa h a a n
P ej a b a t P e m b u a t
Pembiayaan Oaerah
Komilmen
Pembiayaan Oaarah P enatavsahaan
Menugasl
�--- - -Menugaskan palakuna menyusun konsap
NOb:�k���..:,���
an
dllangkapl dan dlperbalkl
[ - - - - - - - - -- -- - -
·���]-+-
�-
r--
!�-
-- -------'--- - - -----'-- --- -- -
--'------'--- - - - ----- ··
MENTER! KEUANGAN REPUB LI K INDONESIA, ttd . MU HAMAD C HATIB BASRI
Salinan sesua�g��� -aslinya b
KEPALA BIW. gA'{H}\f U.
,t
.,
� -
.
,� . •' • .
... . • • ,.....-.-
''··
.
.
-'-:-.
.
' '
... .
' . '·
KEPALA 13A_G IAN J' :-D� KE-MENT ERIAN .A ' ! [/"]:./ . . :·_ �
.
�. .- ·
·-J:;:· ·, 195t; 4.
G I ART O NIP
'.
.
,
J}
_I
LAMPIRAN III KEPUTUSAN NOMOR .
3 5 / KMK . O l / 2 0 1 4
PERUBAHAN . ATAS KEUANGAN
(STANDARD
TENTANG M E NTE R I K E U A N G A N REPUBLIK INDONESIA
1.
M E NTER!
LAYANAN
KEUANGAN
TENTANG
1 8 7 / KMK . O l / 2 0 1 0
KEPUTUSAN
NOMOR
OPERATING
STANDAR
KEUANGAN
PORCED URES)
PROSEDUR
UNG GULAN
M ENTER! OP ERAS!
KEM ENTERIAN
Pelayanan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri a . Deskripsi merupakan proses pengadaan Pinj aman Dalam Negeri (PDN) dari Pemberi PD N dimulai dari Seleksi Calon Pemberi PDN sampai dengan pinj aman dinyatakan efektif. b. Dasar Hukum b . l . Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran yang berlaku . b . 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2 00 8 tentang Tata C ara Pengadaan Dan Penerusan Pinj aman Dalam Negeri O leh Pemerintah ; b . 3 . Keputusan Menteri Keuangah Nomor 347 / KM K . 0 1 / 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pej abat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputu san Menteri Keuangan Nomor 2 1 8 / KM K . O 1 / 2 008 ; b . 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 84/ PMK. 0 1 / 2 0 1 0 tentang O rganisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan ; b . S . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 1 / PMK. 0 8 / 2 0 1 1 tentang Tata C ara Seleksi C alon Pemberi Pinj aman Dalam Negeri . c.
Pihak yang dilayani / Stakeholder : c . l . Pemberi Pinj aman; c . 2. Instarisi Pelaksana/ Executing Agency.
d. Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyelesaian 78 hari kerj a efektif. d.2. Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d.3. Persyaratan administrasi S e suai Pasal 9 ayat ( 1 ) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 1 / PM K . 0 8 / 2 0 1 1 tentang Tata Cara Seleksi C alon Pemberi Pinj aman Dalam Negeri . a) Calon Pemberi PDN dari BUMN atau Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut: - memiliki laba bersih selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut- turut; - mendap at persetuj uan dari pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMN j Perusahaan D aerah yang bersangku tan ; dan - memiliki Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh paling sedikit Rp l . OO O . OO O . O OO . OO O ,OO (satu triliun rupiah) . b) Calon Pemberi PDN dari Pemerintah D aerah harus memenuhi syarat paling sediki t se bagai beriku t: - telah melakukan pemenuhan urusan waj ib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - tidak mempunyai tunggakan pembayaran bunga, cicilan pokok, dan kewaj iban lainnya terkait dengan pinj aman kepada pihak lain ; - mendapat persetuj uan dari Dewan Perwakilan Rakyat D aerah ; dan - mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri .
M ENTE R I K E UANGAN
- 2 -
R E P U B L I K I N DO N E S I A
e . Pro se s : e . l . Awal : Direktur Pinj aman dan Hibah berdasarkan alokasi kegiatan Pinj aman Dalam Negeri (PDN) dalam Undang-Undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (UU APBN ) dan D aftar Kegiatan Prioritas Pinj aman Dalam Negeri tahun anggaran berkenaan , memberi petunjuk kepada Kepala Subdirektorat Pinj aman dan Hibah IV untuk mempersiapkan pengadaan Pinj aman Dalam Negeri . e . 2 . Akhir : Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan dokumen operasional pelaksanaan PD N untuk disampaikan kepada Pemberi Pinj aman .
f. Keluaran / Hasil Akhir ( output) : f.l . Kontrak PD N yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan dan Pimpinan Pemberi PDN sesuai hasil seleksi; f.2. Naskah Perj anj ian Induk PD N yang telah ditandatangani; f.3 . Naskah Perj anj ian Realisasi PD N yang telah ditandatangani; f . 4 . Nota Dinas Permintaan Penerbitan Nomor Register; f.5 . H asil perekaman General Information Naskah Perj anj ian Realisasi PDN ke dalam Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS) ; dan f.6. Dokumen Operasional Pelaksanaan PDN .
MENTER! KE UANGAN REPUBLIK I NDONESIA
-
g.
•
..
I 1:.
•
3 -
,
PELAYANAN PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEG ERI Caloo f'oml>eri PinJaman
Panitia Soloksl clan SekrQtariat P.onltill Seleksi
Dirjen PU
Keputusan
Sesclitjen PU
Direktur PH
J
Dirjen PU
Pembentukan Panilia dan Sekretariat Panitia
Pemberi PDN
Seleksl Caton
Polaksana
Panitia Seleksi
Menetapkan Sural tenlang
Kasi PH IVA
Caton Pembari
Memeriksa
PON
kesesuaian dengan peraluran yang berlaku
Menugaskan untuk rapat
persia pan Seleksi Caton
'-------t-ll>j Pemberi PDN
dengan Panitia Sekretariat
L--L==�� i
Seleksl
untuk menyiapkan r apat parsiapan Seleksi Caton Pemberi PON
Sekretarial
dengan PanJtia dan
Panilia Seleksl
M E N T E R I K E UA N G A N REPUBLIK I N DO N ESIA
- 4 -
Pernberi Plnjarnan:
Menyampaikan k o n s e p N askah P e rj a nj i a n t n d u k P O N d a n komoep n a s k a h Perjanj i a n Reallsasi PDN
Berdasarkan kontrak P D N , rn e m beri petunjuk untuk m e n l n d a k l a njutl
Menugaskan untuk menyu5un kcnsep .�>ural p e r m l n t a a n kcnsep N a s k a h Perjanj l a n l n d u k P D N d a n kons&p n--.skah Perjanjian ReaUsasi P D N
M e n a n d at a n g a n i s u r a t permintaan konsep N a skah P e rj a nj i a n lnduk PDN d a n konsep n a s k a h P e rj a nj i a n R oa l i s a s l P D N
M e n cliti konscp surat pormintaan konsep N
Menylapkan permlntaan konsep N as k a h P e rj a nj l a n lnduk PDN dan kcnsep naskah Perj a n j i a n R e al i s a si PDN
Menyusun konsep surat permintaan k o n s e p N as k a h P e rj a n j l .;ll n l n d u k P D N dan konsep n a s k a h P e rj a nj i a n R e alisasl P O N
K o n s e p naskah p G rjanjJan
L----+--�� �0���=��5�:�
M e n erima kon�&ep n a s k a h perjanj i a n
p e rj a n j i a n R e a l l s a :s l PDN
M e n g i kuti pelaksanaan negoslasl
MengikuU pelaksanaan negcslasi
Menglkuti p o l a k ;s a n a a n ncgcslasl
M E NT E R I K E UANGAN ·
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
M e n y u s u n konsep N O dan Surat U n d a n g a n rapat pembahasan d c n g a n Pemberl P i njaman tentang naskah Perjanjian
Realisasi PDN u n t u k disesuai kan dengan
M e n a n d 3ta ngani undangan
�-+----H pembahasan
Naskah Perjanjian Realisasi P D N
�--1-----1---l� �=����:�:� � :�l
M e n g i kuti rapat, i n
SA
KJB
M E NT E R I K E UANGAN REPUBLIK I NDONESIA
- 6 -
1--t----f---tJ.j
Menerima N11skah Perj�njlan Aca!iu.si PDN dan mendisposisl untuk memproses penandatilnganan-nya
Menyusun konsep N O dan undangan penandatanganan Naskah Perjanjlan Reafisasl P O N
1++-----t-1
undangan penandatanganan
Naskah Perj a njian
Menelitl dan memarar konsep N O dan undangan
Realisasi PDN
Menyusun N O Menyiapkan N O Penandatanganan
permintaan
Naskah Perjanjia n Realisasl PON
penandatanganan
Bersama Pelaksana
Menyusun konsep
nomor register kpd Oir
nomor register kpd Dlr EAS
menyusun NO
permintaan EAS
Menandatangani N D permintaan nomor register kpd Oir EAS
N O permintaan
M E NTE R I K E UA N G A N REPUBLIK I N D O N ESIA
- 7 -
Memproses
Mengarahkan
L------1�
untuk m e m proses dokumen operasional pelaksanaan PON
�+•< d<>kume'n
dokumen opera5ional pelaksanaan PON dan membuat
konsep NO penetapan
�-1-------ti ��: �=�apan
Menandatangani N O kpd Dirjen PU u
operasional
pelaksanaan PDN
Menyusun konsep N O dan Surat Penyampaian
M ENTER I K E UANGAN
2.
R E P U BLI K I N D O N ES I A
Pelayanan Lelang Surat Utang Negara (SUN) di Pasar Perdana a. D e skripsi: merupakan proses persiapan , pelaksanaan, d an penetap an lelang Surat Utang N egara dalam mata uang rupiah dan valuta asing di Pasar Perdana D omestik termasuk Lelang Surat U tang Negara Tambahan (green shoe option) . L e lan g S U N dilaksanakan antara lain dengan tujuan untuk membiayai defisit APBN tahun anggaran berj alan , dalam rangka pengelolaan portofolio S U N dan / atau sebagai harga acuan ( benchmark) di pasar surat utang. b. D asar Hukum : b . 1 . Undang-Undang Nomor 2 4 Tahun 2 0 0 2 tentang Surat U tang N e gara; b . 2 . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66 / KM K . 0 1 / 2 00 3 tentang Penunj ukan B ank Indonesia Sebagai Agen Untuk M elaksanakan Lelang Surat Utang Negara D i Pasar Perdana; b . 3 . Peraturan M enteri Keuangan Nomor 1 0 8 / PM K . 0 8 / 2 0 07 tentang S istem D e aler Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 0 / PM K . 0 8 / 2 0 0 8 ; b . 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 84 / PM K . 0 1 / 2 0 1 0 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan; b . 5 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 / PM K . 0 8 / 2 0 1 3 tentang Lelang Surat Utang Negara D alam M ata Uang Rupiah dan Valuta Asing Di Pasar Perdana D ome stik. c. Pihak yang dilayani / Stakeholder : c . 1 . D e aler Utama; c . 2 . B ank Indonesia; c . 3 . Lembaga Penj amin Simpanan (LPS) ; c . 4 . Bursa Efek Indonesia. d. Janj i Layanan : d . l . Jangka waktu penyele saian-8 hari kerj a efektif. d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi : a . Peserta Lelang dan peserta Lelang S U N Tambahan adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan M enteri Keuangan Nomor 4 3 / PMK. 0 8 / 2 0 1 3 tentang Lelang Surat Utang Negara D alam M ata U ang Rupiah dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik; b . Peserta lelang sebagaimana dimaksud huruf a tidak sedang d alam masa sanksi . e . Proses : e . l . Awal e . 2 . Akhir
·
D irektur Jenderal Pengelolaan Utang memutu skan Rencan a Lelang SUN di pasar perdana; D irektur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama M e nteri Keuangan menandatanga ni surat penyampaian hasil lelang kepada agen lelang dan penyampaian dokumen te rms and condition S U N .
M E NTERI KEUANGAN
- 2 -
R E P UB L I K I N D O N ES I A
f. Keluaran j H asil Akhir ( output) : f. l . Dokumen penetapan hasil lelang SUN ; f. 2 . Dokumen penetapan hasil lelang SUN Tambahan U ika ada) ; dan f. 3 . Dokumen term and conditions Surat Utang Negara hasil lelang . g. B agan Arus (flowchart) :
Subdit AKPSUN:
M emutuskan lelang
Menerima dan memimpin Rapal RenCana Lelang
'----�
Menerimadan Menerima
mengumumkan Renc::a n a lelang kepadaPeserta Ldang
k-1-------,
Menerima dan mendisposisikan Hasil Rapat Rencana Letang
M ENTER! KEUANGAN R E P UBLIK INDON ESIA
- 3 -
M e mantau
penawaran pembelian SUN yang akan di lelang dengan cara kompetitif danlatau non kompetitif kepada Agen Le lang
pelaksanaan lelang dart sisi kepatuhan alas
------- _ peraturan yang ==*.:=�_jl _1�-�--::--�--�--:-:-=--= di 81
___
p rosedur dan ber1aku
pemantauan data hasil lelang dan menerima data dalam bentuk
Menerima
1+------l---+� data
hasil
lelang dari 81
Subdit PP: M enyiapkan
T • - - - -- - - - - - - j - - - j pelaksanaa n
-·
rap at
penetapan hasil lelang;
Menelili hasil
Menetapkan
print-out dari
Hasil Lelang
DSS untuk bahan rapat penetapan hasil lelang
Mengumum kan hasil
Menertma
Menerima
data hasil
Penetapan
Penetapan
lelang ke
Hasil Lelang
Hasil Lelang
dalam
Database
lelang
2a
Keterangan : 2*
=
Proses ini dilakukan apabila dalam rapat penetap an h asil lelang diputuskan Le l an g SUN Tamb ahan.
2b
M E N T E R I K E UANGAN R E P UBL I K I N D O N E S I A
- 4 -
Mengumumkan
Subdit PP:
pe/aksanaan
Menyiapkan
/elang
pre s s rel ease
S U NTambahan
rencana Lelang
,----l kepada peserta
S U N tambahan
Non Kompetitif
kepada Biro KLI
yang lidak menang pada Saat Lelang S U N
Memantau
Memanitor
Memantau
pelaksanaan
pelaksanaan
pelaksanaan
lelang S U N
Lelang SUN
Lelang SUN
tambahan
tam bah an
tam b ah a n
pad a Agen
pada Agen
Lelang
Lelang
Agen
Mencocokan dan mengolah data hasil lelang melalui
e lektronik
program
hasil lelang
aplikasi
dan
M enceta k · dan memverifikasi hasil pengolahan data.
mengumpulk an hasil lelang dalam
Menelaah
hasil print
bentuk
sottcopy dan
Menetapkan Hasil Lelang SUN Tambahan
out dari
DSS untuk
�� menva1moaika
bah an
Men eri ma
Mengeni(Y
Penetapan
data hasil
Hasil Lelang
lelang ke
SUN
Database
Tambahan Mengumum
dalam
kan hasil lelang S U N Tambahan
2b
r
M ENTER I K E UANGAN R EP UBLIK I N D O N ES I A
- 5 PELAYANAN LELANG SURAT UTANG N EGARA 01 PASAR PERDANA . . .... lanjutan
2a Meneliti dan menandafanga ni Nota Dinasf S ural pengumuman (press release) Hasil Lelang
2c
kepada Biro KLI , DU,
PT. BEl dan
)..ci-f-1 ---+---+--_/1'- 1"""
DJK
uploading·hasil lelang dengan
Surat
berkoordlnasi
pengumuman
dengan Biro
hasil lelang
SOP Link Siaran Pars
KLI sesuai
Menyiapkan
dokumen terms
and conditions
Subdil PSUNEK:
SUN Hasil Lelang
Menerima dan meneliti dokumen
terms and conditions SUN Hasil Lelang
1-4-------+ Menyiapkan
konsep Surat Dirjen a n Menleri
'---�
Keuangan kepada Gubernur Bl pen hal penyampaian dokumen terms
Memeriksa dan menandatanga ni Sural A.n Menteri Keuangan dan
Ookumen terms
SOP Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi Pembayaran Bunga, Pokok dan/atau
Ookumen
terms and conditions
Blaya SUfat Utang Negara MelaJui Dealing Room
Selesai
M ENT E R I K E UANGAN R E P U B L I K I N DO N E S I A
- 6 -
*) Catatan : 1 . APBN 2 . DJPU 3 . D irj en PU 4 . DU 5. BI 6 . LPS 7 . SUN 8. Kasubdit PPSUN
: : : : : : :
9.
Subdit AKPSUN
1 0.
Subdit PP : Subdit PSUNEK :
12.
: :
1 1.
D it. EAS 1 3 . Biro KLI
Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang D irektur Jenderal Pengelolaan Utang D ealer U tama B ank Indonesia Lembaga Penj amin Simpanan Surat Utang Negara Kepala Sub D irektorat Pengelolaan Portofo lio S U N , D irektorat SUN Sub D irektorat Analisa Keuangan dan Pasar SUN , D irektorat SUN Sub D irektorat Pengembangan Pasar SUN , D irektorat S U N Sub D irektorat Peraturan Surat Utang Negara d a n Evaluasi IGnerj a, Direktorat SUN D irektorat Evaluasi, Akuntansi, dan S etelmen B iro Komunikasi dan Layanan Informasi, S ekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
M ENTERI K E UANGAN R EP U B L I K I NDO N ES I A
3. Pelayanan Lelang Surat B erharga Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana a . D eskrip si : Merupakan proses persiapan , pelaksanaan, dan penetapan lelang S B S N di pasar perdana. Lelang S B S N dilaksanakan dengan tuj uan untuk membiayai APB N tahun anggaran berj alan termasuk pembiayaan proyek. b. D asar Hukum : b . 1 . Undang-Undang Nomor 1 9 Tahun 2 0 0 8 tentang S urat Berharga Syariah Negara; b . 2 . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2 1 5 / KMK. 0 8 / 2 0 0 8 tentang Penunj ukan B ank Indonesia sebagai Agen Penata U s aha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana D alam Negeri; b . 3 . Peraturan M enteri Keuangan Nomor 0 5 / PMK. 0 8 / 2 0 1 2 tentang Penerbitan D an Penj ualan Surat B erharga Syariah Negara Di Pasar Perdana D alam Negeri dengan Cara Lelang (PMK 0 5 / 2 0 1 2) ; dan b . 4 . PMK 1 84 / 2 0 1 0 . c . Pihak yang dilayani / Stakeholder : c . l . B ank/ Perusahaan Efek selaku Peserta Lelang S B S N ; c . 2 . B I (Bank Indonesia) ; c . 3 . LPS (Lembaga Penj amin Simpanan) ; c . 4 . BEl (Bursa Efek Indonesia) . d . Janj i Layanan : d . 1 . J angka waktu penyelesaian 1 0 ( s ep uluh) hari kerj a e fe kti f d . 2 . Tidak ada biaya atas j asa pelayanan . d . 3 . Persyaratan administrasi . S esuai dengan Pasal 7 P M K 0 5 / 2 0 1 2 , B ank d an Perusahaan Efe k mengaj ukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada M enteri Keuangan c . q. D irj en PU untuk mendapatkan persetuj uan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang. .
e . Prose s : e . l . Awal e . 2 . Akhir
D irj en PU menetapkan Rencana Lelang SB S N di pasar perdana; Dirj en PU atas n ama M enteri Keuangan m en e tapk an hasil Lelang S B SN dan menetapkan Barang Milik Negara (BMN) d an j atau obyek pembiayaan seb agai Aset S B S N (underlying asset) apabila a da yang dimenangkan .
f. Keluaran j H asil Akhir ( output) : f. 1 . D o kumen penetapan hasil lelang S B S N ; f. 2 . D o kumen terms and conditions seri S B S N yang diterbitkan ; f. 3 . Dokumen hukum transaksi Aset SB S N ; f. 4 . Keputusan M enteri Keuangan tentang penetapan B M N dan / atau obyek pembiayaan sebagai Aset SBSN (underlying asset) .
M ENT ERI K EUANGAN R E P U B U K I N DONESIA
- 2 -
g. B agan Arus
(flowchart) :
Membanlu Penyiapan Rekomendasi Jumlah dan Seri SBSN yang akan diletang
Memeriksa,
menandatangao, dan me dispo sl s i NOR
NDR
foet-1 R e komend asi
Subdit PSBSN&EK M e nyiapkan · dan
peraturan datam rangka pelaksanaan Lelang SBSN
Menyiapkan
konsep NDR pe
rih al
Rekomendasi Jumlah dan Seri SBSN yang akan dilelang
Rekomendasi
Menerima
f---+-� Oisposisi NOR
Menyiapkan bahan Rapal Rencana Lelang
L---+----+---11'---t---tJ�
Subdil AKPSBSN: an i �r��� �f:s��abp:� rencana lelang
M e ngikuti Rapat
Lelang
Memimpin rapat Rencana Lelang
Menerima dan
'---�
mendisposisikan Hasil Rapat
Rencana Lelang
M e nyiapkan
infrastruktur dan petsiapan telang
pelaksanaan
S B S N sebelum
lelang
Menandatangani
rencana tetang SBSN
Surat Perihal
MeRI�rima dan mengumumhn Aencana lelang kepadaPesel1a letang
1.-f------,
Pengumuman Rencana Lelang ke 81, Biro Kll, dan Bursa Efek Indonesia (BEl)
�
�-----J--1'--f-f---t---�'11
menerima press release rencana lelang SBSN dan melakukan upload di website Kementerian
Keuangan
M E NTER! KEUANGAN R E P U B LIK I N D O N ESIA
- 3 -
penawaran pembelian S B S N yang akan di lelang dengan cara k o mpe ti li f
dan/atau non
kompetitif
dan Subdil
Menerima
PSBSNEK:
p e n awa ran pe m b el i an
M em antau
pelaksanaan
SBSN pada Hari
···------- ----
Le/a n g
Lelang di 81
M e n a n d a ta -
- - -- - - - -------·
Lelang
dan Jam
P e l a ks anaa n
Pelaksanaan
kepada Agen
lelang pada Hari
ngani Berita Acara
p e mantauan h a si/ le l an g
d a ta
Baqian Tl
Setdiljen: Memanlau·
Menu/up
pel aksanaan -- lel ang dari
waktu pelelangan
aspek kesiapan
dan menandatang
Teknis lnfraslruklur
ani BA
M e n co co k a n
dan
Menerima data h asil lelang dari B l
m engolah data
h a sil
lelang melalui program a p l i ka s i
Mencetak dan m emverifikasi hasil pengo/ahan data.
S ubdit AKPSBSN: M e ny i a p k an Bahan
presentasi dan
penyusunan Owner
Estimate --
h a si l
- - - - - -'
BaqianTI S etditjen:
M enyiapkan infras/ruktur guna rapat penetapan
h as i l le l a n g S BS N
- - -----·
pelaksanaan
l e l a n g m e l a lu i sistem 81-
ssss
bahan rapat penetapan hasil lelang
M e n e ri m a
P enetapan Hasil Lel an g
Dit, EAS:
M e ng enlry
M e/akukan
data h a sil
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
lelang ke
d al a m Database
Database
k onfi rm a si
a l a s entry
d ata ke Database Utang
M E N T E R I K E U A NGAN R E P U B L I K I N D O N ES IA
- 4 -
Menerima dan menelili
konsep S u rat
Menelaah
konsep Surat
Oirjen an
Oirjen an
Menteri
Menteri
Keuanga n
Keuangan
perihal
periha\
penyampaian
dokumen term s
tenns and conditions
dokumen
penyampaian
and conditions
Menyiapkan daftar As et
SBSN
M e ny i a pka n
dokumen hukum transaksi
Aset SBSN Men yi a pka n konsep RKMK tentang
Menyiapkan press release hasil Le\ang SBSN
kepada Biro
KLI
Menyiapkan konsep Surat ke Perihal
BEl
Pencatalan
Hasil lelang
Selesai
M ENTERI KEUANGAN
- 5 -
R E P U B U K I N D O N ES I A
*)
C atatan :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
APB N DJPU DJA DJPb D irj en PU DU BI LPS 9. SBSN 1 0 . Direktorat P S 1 1 . Kasubdit PT
12.
13. 14.
15.
: Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang : Direktorat Jenderal Anggaran : Direktorat Jenderal Perbendaharaan : Direktur Jenderal Pengelolaan Utang : Dealer Utama : B ank Indonesia : Lembaga: Penj amin Simpanan : , Surat Berharga Syariah N egara : Direktorat Pembiayaan Syariah : Kepala Sub Din�ktorat Pengelolaan Transaksi , D irektorat PS Subdit PPS B S N : Sub Direktorat Pengembangan Pasar S B S N , Direktorat PS Subdit AKPS B S N : Sub D irektorat Analisis Keuangan dan Pasar S B S N , Direktorat PS Subdit PSB SNEK : Sub D irektorat Peraturan S B S N dan Evaluasi Kinerj a, Direktorat PS Biro K L I : B iro Komunikasi dan Layanan informasi, Sekretariat J enderal Kernen terian Keuangan MENTER! KEUANGAN REPUB LI K I N D O NESIA, ttd . MUHAMAD CHATI B BASRI
-·
