MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP-22/M.EKON/10/2009 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan akses pembiayaan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara Departemen Keuangan Republik Indonesia, Departemen Pertanian Republik Indonesia,
Departemen
Departemen
Kelautan
Kehutanan dan
Perikanan
Republik Republik
Indonesia, Indonesia,
Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,
dengan
Perusahaan
Umum
(Perum)
Sarana
Pengembangan Usaha, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor
6
Tahun
2007
tentang
Kebijakan
Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, b. bahwa untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman
Bersama
sebagaimana
dimaksud
huruf
a,
dilaksanakan oleh suatu Komite; c. bahwa ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -2c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
terakhir
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
terakhir
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2008; 5. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI.
PERTAMA ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3PERTAMA
: Membentuk Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi,
yang selanjutnya
disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua
: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Perindustrian; 3. Menteri Pertanian; 4. Menteri Kelautan dan Perikanan; 5. Menteri Kehutanan; 6. Menteri Perdagangan; 7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 9. Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 10. Kepala
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan.
KEDUA
:
Disamping susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Komite juga meliputi mitra kerja (counterpart) dengan Gubernur Bank Indonesia.
KETIGA
:
Komite
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum
PERTAMA
mempunyai tugas: 1. merumuskan dan menetapkan kebijakan, program, dan rencana kerja,
serta
langkah-langkah
dalam
rangka
pelaksanaan
penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 2. melakukan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -42. melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan 3. menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan
dalam
pelaksanaan
penjaminan
kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. KEEMPAT
:
a. Pelaksanaan tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibantu oleh Tim Pelaksana. b. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. c. Tugas dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana.
KELIMA
:
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana.
KEENAM
:
Masa kerja Komite terhitung sejak 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2014.
KETUJUH
:
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
KEDELAPAN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5-
KEDELAPAN
:
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2009.
Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2009 PLT. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
