M

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA)

TESIS

Oleh

RINI WIDIASTUTY 097011116/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh RINI WIDIASTUTY 097011116/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA) : Rini Widiastuty : 097011116 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

Pembimbing

(Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 22 Maret 2012


Telah diuji pada Tanggal : 22 Maret 2012

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

:

1. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 3. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn 4. Dr. Dedi Harianto, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: RINI WIDIASTUTY

Nim

: 097011116

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat. Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : RINI WIDIASTUTY Nim : 097011116


ABSTRAK

Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta dalam kaitannya dengan program pembangunan sarana dan prasarana umum. Keberadaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perumusan masalah yang akan diajukan dalam penulisan ini adalah Bagaimana bentuk perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bagaimana kedudukan pemerintah dalam perjanjian pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mengapa tidak pernah terjadi ganti rugi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan perjanjian pengadaan barang dan atau jasa. Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analistis data secara kualitatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan dukumen-dukumen lain. Bentuk perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah dengan bentuk tertulis yang dibuat dengan sistem kontrak standar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertindak atas nama pejabat negara/daerah, dengan membentuk Tim Pembina Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tugas dan fungsi pokoknya secara adhoc dan bertanggungjawab secara langsung kepada Gubernur. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian, PPK dapat mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia atau jika PPK yang melakukan ingkar janji, dikenakan sanksi berupa pembayaran denda sebesar suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau sesuai dengan perjanjian. Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan barang dan jasa pemerintah

i


ABSTRACT

Development cannot run smoothly without active participation of community, especially private sector in its relation to the programs of public infrastructure and facility development. Goods and Service Procurement Agreement, as a part of development process, is the government’s work program to accelerate the growth and development of national potentials. As a complex agreement, Goods and Service Procurement Agreement needs further study to find out an ideal contract format which can meet the need and be able to provide protection and legal certainty to those who make it. The purpose of this analytical study was to find out and analyze the form of Goods and Service Procurement Agreement used in the Provincial Government of Sumatera Utara, the position of Provincial Government of Sumatera Utara in the Goods and Service Procurement Agreement, and the absence of compensation as stated in the Goods and Service Procurement Agreement of the Provincial Government of Sumatera Utara. The data for this study were secondary data in the forms of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through documentation study. The data obtained were qualitatively analyzed. The result of this study showed that the Goods and Service Procurement Agreement of the Provincial Government of Sumatera Utara is a written standard contract. The Provincial Government of Sumatera Utara is both budget user and the representative of budget user which acts on behalf of state/provincial official by establishing a Sumatera Utara Provincial Supervisory Team with ad hoc task and function and is directly responsible to the Governor. If any of the clauses in the agreement is broken, PPK can fine the party breaking the clause in the agreement by cutting the installment payment for what achieved by the provider or if the PPK broke the agreement, the PPK will be fined as much as interest rate set by Bank Indonesia or in accordance with what stated in the agreement.

Keywords: Agreement, Government Goods and Service Procurement

ii


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini, dengan judul “PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI DI PEMROVSU).” Penulisan tesis ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU. Akan tetapi menurut Penulis, tesis ini adalah merupakan amanah yang diberikan dan harus dipertanggung jawabkan sedaya mampu dalam hakekat kemanusiaan yang penuh keterbatasan. Tak ada gading yang tak retak. Demikian juga halnya dengan tesis yang penulis buat ini. Untuk itu sangat diharapkan masukan yang membangun dari pembaca agar penulis dapat berkarya lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc (CTM, SpA (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

iii


2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakulta Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, sekaligus dosen pembimbing utama yang memberikan masukan dan kritikan dan dorongan kepada penulis. 4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan sebagai dosen pembimbing. 5. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing. 6. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf pengajar serta para karyawan di program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda Rustam Hakim dan ibunda Dewi Astuty yang tak pernah kehilangan kasih sayang sejak ananda dilahirkan hingga saat ini. Terima kasih atas untaian do’a tulus yang tak pernah putus pada ananda, sehingga ananda dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8. To my lovely husband Ahmad Khalil Al Saad you are my inspiration and the best thing in my life that always been a friend when i feel upset and you

iv


always make me impressed with your magic word “I love you with any conditions”. 9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya teman-teman selokal dengan penulis, terima kasih atas kekompakannya selama ini, dan yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam Medan, Maret 2012 Penulis

(RINI WIDIASTUTY)

v


RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI Nama

: Rini Widiastuty

Tempat/Tgl Lahir

: Medan/ 25 Desember 1980

Jenis Kelamin

: Wanita

Status

: Menikah

Alamat

: Jalan Setia Budi Pasar I gg. Pribadi 3 Perumahan Milano Grandia No. 3

II. KELUARGA Ayahanda

: Rustam Hakim

Ibunda

: Dewi Astuty

Suami

: Ahmad Khalil Al Saad

II. PENDIDIKAN FORMAL 1. SD Muhammadiyah 02 Medan dari tahun 1987 sampai tahun 1993. 2. SMP Pertiwi Medan dari tahun 1993 sampai tahun 1996. 3. SMU Dharmawangsa Medan dari tahun 1996 sampai tahun 1999. 4. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan dari tahun 2000 sampai tahun 2004. 5. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dari tahun 2005 sampai tahun 2007 6. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dari tahun 2009 sampai tahun 2012

vi


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .........................................................................................................

i

ABSTRACT .......................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR....................................................................................... iii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... vi DAFTAR ISI...................................................................................................... vii BAB I

PENDAHULUAN...........................................................................

1

A. Latar Belakang..........................................................................

1

B. Perumusan Masalah .................................................................. 10 C. Tujuan penelitian ...................................................................... 11 D. Manfaat Penelitian .................................................................... 11 E.

Keaslian penelitian ................................................................... 12

F.

Kerangka Teori dan Konsepsi .................................................. 13 1.

Kerangka Teori .................................................................. 13

2.

Konsepsi............................................................................. 20

G. Metode Penelitian ..................................................................... 21 1.

Spesifikasi Penelitian ......................................................... 21

2.

Sumber data ....................................................................... 22

3.

Alat Pengumpul Data ......................................................... 23

4.

Analisis Data ...................................................................... 24

vii


BAB II

BENTUK PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.................................................................... 25 A. Pengertian Perjanjian.................................................................. 25 B. Syarat Sahnya Perjanjian............................................................ 28 C. Bentuk Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.......................... 30 D. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Menggunakan Jasa Penyedia Barang/Jasa ................................. 47 E. Metode Penilaian Kualifikasi Barang Dan Jasa Pemerintahan.............................................................................. 53

BAB III

KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA ................................................................... 69 A. Kedudukan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara ....................... 69 B. Hambatan pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 78

BAB IV

PELAKSANAAN GANTI RUGI SEBAGAIMANA YANG DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI SUMATERA UTARA ................. 92 A. Upaya Mengantisipasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ..................................................................................... 92 B. Keberadaan Ganti Rugi Akibat Adanya Wanprestasi pada ..... Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa ..................................... 101

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 110 A. Kesimpulan .............................................................................. 110 B. Saran.......................................................................................... 112

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 113 LAMPIRAN viii


M

Recommend Documents