MAYASARI NIM:

URGENSI PEMENUHAN PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA MEDAN SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Oleh:

MAYASARI NIM: 050200323

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

URGENSI PEMENUHAN PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA MEDAN SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM Oleh:

MAYASARI NIM: 050200323 DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM AGRARIA

Diketahui oleh : Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara

(DR. PENDASTAREN TARIGAN, S.H.,M.S.,) NIP. 131 410 462 Pembimbing I

Pembimbing II

(H. TAMPIL ANSHARI SIREGAR, S.H., MS.,) (ZAIDAR, S.H., M. HUM.) NIP. 130 250 421 NIP. 131 661 439

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

DAFTAR ISI BAB

BAB

I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Tujuan dan Manfaat Penulisan D. Keaslian Penulisan E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian penataan ruang 2. Sejarah pengaturan tata ruang di indonesia 3. Pengertian dan urgensi ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan F. Metode Pengumpulan Data G. Sistematika Penulisan

II RENCANA TATA RUANG KOTA MEDAN A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 1. Lingkup wilayah kota Medan 2. Keadaan wilayah kota Medan 3. Kondisi sosial ekonomi penduduk kota Medan B. Gambaran Umum RUTR Kota Medan C. Kewenangan Pemerintah Kota Medan di Bidang Penataan Ruang D. Arah Kebijakan Umum Tata Ruang Kota Medan

1 7 8 9 9 9 12 16 17 18

21 21 22 23 25 27 31

BAB III URGENSI PEMENUHAN PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA MEDAN A. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 33 1. Defenisi ruang terbuka hijau (RTH) 33 2. Klasifikasi ruang terbuka hijau (RTH) 34 3. Status kepemilikan ruang terbuka hijau (RTH) 34 a. Ruang terbuka hijau (RTH) publik 34 b. Ruang terbuka hijau (RTH) privat 35 B. Ketentuan Hukum Ruang Terbuka Hijau (RTH) 35 1. UUPR nomor 26 tahun 2007 35 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 37 C. Urgensi Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 37 1. Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai unsur utama tata ruang kota 37 2. Fungsi ruang terbuka hijau (RTH) 39 D. Dampak Kurang Sesuainya Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota 42 Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

F. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan G. Keseimbangan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan H. Kondisi Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan I. Faktor dan Kendala yang Mempengaruhi Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan J. Medan Sebagai Kota Taman

45 53 55 62 64

BAB IV PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PEMENUHAN STANDAR MINIMAL PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU A. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Medan 67 B. Upaya yang Telah Dilakukan Pemerintah Kota Medan 68 C. Upaya yang Harus Dilakukan Pemerintah Kota Medan 70 BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

76 78


ABSTRAKSI MAYASARI/050200323 Pertumbuhan penduduk negara welfare state sebagaimana halnya Indonesia menuntut pemerintahnya untuk mampu mensejahterakan kehidupan rakyatnya, salah satunya melakukan suatu bentuk usaha pembangunan Indonesia. Namun pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi dan rusaknya lingkungan hidup. Kemudian dilahirkanlah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang mengatur salah satunya mengenai RTH yang dapat dijadikan tolak ukur indikator kesehatan warga kota dan bersifat urgen. Kepekaan masyarakat kota Medan sudah relatif minim akibat terbatasnya ruang gerak manusia kota. Sehingga dalam pemenuhan kekurangan RTH ini menjadi tugas yang harus mulai dilakukan dari para penentu kebijakan pembangunan dan yang berwenang terlebih dahulu. Namun hingga saat ini, peraturan daerah kota dan rencana pembangunan di kota Medan terutama mengenai ketentuan pemenuhan proporsi lahan RTH yang sesuai ternyata masih jauh dari harapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang tidak hanya menggunakan studi literatur (data skunder), namun studi lapangan berupa kegiatan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama dari penelitian (data primer), mengambil lokasi Kota Medan yang mencakup 21 Kecamatan dengan luas wilayah 265,10 km² dan memiliki populasi sekitar 2.083.156 jiwa. Skripsi ini menjabarkan proporsi pembagian ruang dalam RUTRK Medan terutama proporsi lahan yang direncanakan guna ruang terbuka hijau (RTH) publik, meninjau lebih dalam mengenai urgensi RTH dalam suatu kawasan perkotaan, kesesuaian luas dan kondisi umum RTH kota Medan dan dampak yang dapat terjadi apabila proporsi RTH terutama RTH publik kurang optimal, kendala terhambatnya pemenuhan proporsi RTH kota Medan dan upaya yang telah dan harus dilakukan oleh Pemerintah kota Medan untuk mengatasi kendala pemenuhan standar minimal RTH tersebut. Morfologi dan pergerakan kota sendiri terkadang tidak mengikuti pola perencanaan yang telah ada. Pergeseran nilai dan juga distorsi antara rencana dan realita terkini akan selalu ada, namun sampai berapa besar simpangan itu masih dianggap wajar. Melihat produk RUTRK yang ada dengan kondisi di lapangan, ternyata terjadi simpangan yang relatif cukup besar, dimana antara rencana dan kondisi terkini relatif besar tidak direalisasikan. Begitu pun dengan proporsi luas RTH kota Medan yang belum sesuai standar besaran RTH menurut UUPR. Kata kunci : ruang terbuka hijau, urgensi, proporsi, rencana penataan ruang, upaya. Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pertumbuhan penduduk di dalam suatu negara menuntut pemerintahnya untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan kehidupan rakyatnya. Adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, terutama di negara penganut paham welfare state sebagaimana halnya Indonesia. Negara dituntut untuk berperan jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. 1 Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yakni, “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”, maka untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan suatu bentuk usaha yaitu pembangunan Indonesia. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, bukan hanya di lakukan

pembangunan

yang

menyokong

bidang

ekonomi

saja,

tetapi

kesejahteraan yang harus diwujudkan juga adalah di mana masyarakat Indonesia dapat hidup di lingkungan yang layak huni.

1

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Penerbit Nuansa, Bandung, hal.19. Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

Pertambahan penduduk yang semakin besar merupakan faktor utama semakin pesatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan baik tempat tinggal, pertokoan/pusat

perdagangan,

pusat

administrasi

pemerintahan,

lapangan

pekerjaan dan tempat aktifitas lainnya yang layak huni, bersih dan sehat serta nyaman. Namun pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan rusaknya lingkungan. Tidak dapat dibantah bahwa pelestarian lingkungan merupakan hal yang harus dilaksanakan demi kelangsungan hidup manusia, akan tetapi kata “lestari” mempunyai makna langgeng/tidak berubah. Apabila lestari ini dikaitkan kepada lingkungan, maka berarti bahwa lingkungan itu tidak boleh berubah, tetap dalam keadaan aslinya. Padahal pembangunan berarti selalu berubah, membangun adalah sesuatu untuk mencapai taraf yang lebih baik. Apabila dalam proses pembangunan itu terjadi dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, maka haruslah dilakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif tersebut, sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang lagi. Dengan demikian maka yang dilestarikan bukanlah “lingkungannya”, akan tetapi “kemampuan lingkungan”. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah yang perlu dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang dilakukan selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkatan yang baru. Istilah “pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang” membawa kepada keserasian antara “pembangunan” Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

dan “lingkungan”, sehingga kedua pengertian itu, yaitu “pembangunan” dan “lingkungan” tidak dipertentangkan satu sama lain. 2 Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air, tanah dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara…..”, hal ini menyebabkan bahwa selain memiliki kewajiban dalam mensejahterakan rakyatnya, negara juga memiliki hak untuk mengatur bumi, air dan tanah tersebut. Apabila kita kaitkan antara hak dan kewajiban Negara maka Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat aturan bagi bumi, air dan tanah yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni kemakmuran rakyat. Untuk itu diperlukan pembangunan yang memanfaatkan bumi, air dan tanah beserta kekayaan alamnya dengan tetap mempertahankan layaknya pembangunan tersebut untuk lingkungan. Melihat hal ini maka pemerintah berfikir perlu dibentuk suatu UndangUndang yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran baik akibat dari perbuatan manusia secara sengaja maupun dalam tujuannya meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan agar pembangunan tersebut dapat terkendali dan tidak merusak lingkungan. Kemudian dilahirkanlah suatu produk peraturan yang mendukung hal itu, salah satunya Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

2

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal. 89-90. Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

Ruang (UUPR). Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan yang terarah yang tetap memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup sehingga pembangunan yang berkelanjutan

dapat tercapai,

tanah-tanah yang ada digunakan sebagaimana fungsinya, dan untuk melakukan suatu bentuk pengaturan mengenai proporsi ruang terbuka hijau (yang selanjutnya disingkat dengan RTH) wilayah perkotaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah luas, setiap daerah di Indonesia memiliki keadaan alam, penduduk, adat istiadat dan keadaan tanah beragam dan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Akibat perbedaan tersebut, maka yang paling mengetahui tentang keadaan baik alam maupun penduduk daerah-daerah tersebut adalah pemerintah daerah dari masing-masing wilayah. Pasal 14 UUPA menyebutkan bahwa pemerintah membuat rencana umum tentang persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan kemudian berdasarkan rencana umum tersebut, pemerintah daerah mengatur persediaan peruntukan dan penggunaannya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. 3 Dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah maka setiap daerah dapat mengatur kebijakan pemerintahannya dalam berbagai bidang termasuk di dalam penataan ruang, hal ini juga disebutkan di dalam UUPR pasal 5

3

Chadidjah Dalimunthe, Pelaksanaan Permasalahannya, USU Press, Medan, 2005, hal. 95.

Landreform

di

Indonesia

dan


ayat (3) yang menegaskan penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang nasional, penataan wilayah propinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten kota. Artinya, bukan hanya wilayah nasional, akan tetapi setiap propinsi dan kabupaten/kota juga memiliki rencana tata ruangnya masing-masing, termasuk merencanakan pemenuhan proporsi RTH yang sesuai dengan peraturan.. Permasalahan degradasi lingkungan hidup di perkotaan kini mudah digambarkan dari kurang layaknya sebagian daerah perkotaan yang dijadikan tempat tinggal, baik karena sering banjir (karena kurangnya tanaman yang dapat mengasup air, pembuangan sampah tidak pada tempatnya, dan/atau sistem drainase yang kurang baik) maupun akibat pencemaran lingkungan lainnya. Mewabahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang memburuk pun menjadi

sulit

diatasi.

Hal

ini

sebagai

akibat

kurangnya

ruang

bagi

pepohonan/tanaman yang berfungsi menyerap serta menjerap partikel berbahaya buangan kegiatan manusia baik ke tanah maupun yang melayang di udara, sehingga partikel tersebut semakin menumpuk, terbang atau mengalir tidak terkendali, yang kemudian menjadi media subur penyakit salah satunya infeksi pernafasan akut. Apalagi dengan maraknya isu tentang Global Warming (Pemanasan Global) yang diakibatkan oleh penebangan hutan, pengeksploitasian sumber daya alam secara berlebihan, pembangunan yang tidak terarah terutama pembangunan lahan industri yang kurang memperhatikan lingkungan, emisi kendaraan bermotor Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

dan efek rumah kaca yang mengakibatkan banyak hal buruk, yang salah satunya dapat dirasakan yaitu naiknya suhu kota. Padahal RTH merupakan hal penting dalam menjaga kualitas udara perkotaan. Ketersediaan RTH dalam jumlah tertentu berdasarkan luas wilayah kota sangat menentukan kualitas udara dan air yang juga pasti terkait dengan indikator kesehatan warga kota. Kepekaan masyarakat kota khususnya kota Medan sebagai kota metropolitan sudah relatif minim akibat terbatasnya ruang gerak manusia kota. Banyak hal yang baik secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan pentingnya keberadaan tanaman di pekarangan (RTH privat) masyarakat kota tetap belum menjadi bahan pertimbangan utama. Sehingga dalam pemenuhan kekurangan RTH ini menjadi tugas yang tidak ringan dan memang harus mulai dilakukan dari para penentu kebijakan pembangunan dan yang berwenang untuk itu baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota terlebih dahulu, yaitu dalam membuat peraturan, membuat insentif dan disinsentif, merencanakan, merancang teknik, mengalokasikan dana, mengadakan lahan, membangun, memelihara serta memanfaatkan suatu RTH yang dapat menampung kebutuhan kota. Namun hingga saat ini, peraturan daerah kota dan rencana pembangunan di kota Medan terutama mengenai ketentuan pemenuhan proporsi lahan RTH baik dalam bentuk RTH publik maupun RTH privat yang tegas dan mengikat warga kota (sebanyak minimal 30 (tiga puluh) persen dari ruang wilayah kota) sesuai dengan ternyata belum juga disahkan, apalagi terealisasi sempurna. Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

RTH menjadi salah satu jawaban atas kerinduan masyarakat terhadap kesegaran alam dan kualitas hidup yang semakin sehat. Baik perencanaan maupun penataan ruang kota yang lebih bijaksana oleh pemerintah kota khususnya Pemerintah kota Medan sangat diperlukan, salah satunya dengan menerapkan dan melaksanakan konsep RTH Kota Medan yang lega, sesuai dengan proporsi yang telah ditegaskan dalam sesuai UUPR.

B.

Permasalahan Permasalahan yang akan ditinjau dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana pembagian ruang dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan? 2. Bagaimana urgensi ruang terbuka hijau (RTH) dalam kawasan perkotaan dan bagaimana pula pemenuhan proporsi minimal RTH sesuai ketentuan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) di kota Medan? 3. Apa saja kendala yang menghambat pemenuhan proporsi RTH terutama RTH publik kota Medan, dan upaya yang telah dan harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi kendala pemenuhan standar minimal RTH?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi yang berjudul “ Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

tentang Penataan Ruang” ini dibuat untuk memenuhi persyaratan akademis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selain itu melalui skripsi ini penulis berharap dapat tercapai tujuan, antara lain: 1. Untuk mengetahui pembagian ruang dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Medan terutama proporsi lahan yang direncanakan guna ruang terbuka hijau (RTH) publik. 2. Untuk mengetahui urgensi RTH dalam suatu kawasan perkotaan, kesesuaian luas dan kondisi umum RTH kota Medan dan dampak kurang sesuainya proporsi RTH tersebut. 3. Untuk mengetahui kendala terhambatnya pemenuhan proporsi RTH kota Medan dan upaya yang telah dan harus dilakukan oleh Pemerintah kota Medan untuk mengatasi kendala pemenuhan standar minimal RTH tersebut.

Kemudian penulis berharap skripsi ini dapat memiliki manfaat-manfaat di luar dari diri penulis pribadi, antara lain: 1. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sumbang pikiran mengenai pemecahan dari berbagai masalah yang timbul di dalam pelaksanaan pemenuhan proporsi RTH kawasan perkotaan di Indonesia secara umum dan di kota Medan secara khusus.


2. Kemudian diharapkan pula skripsi ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pemerintah terutama Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mensejahterakan masyarakatnya terutama di dalam bidang pemenuhan RTH publik yang lega, kemudian menjadi bahan masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan di kota Medan dalam membuat ataupun menyempurnakan produk hukum tata ruang di kota ini.

D.

Keaslian Penulisan Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa penulisan tentang Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dari yang diperoleh dari perpustakaan, dan sepanjang yang penulis ketahui, judul ini belum pernah ditulis sebagai skripsi. Dengan demikian, dilihat dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka skripsi ini merupakan karya penulis yang asli.

E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan Menurut Pasal 1 butir 31 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang

(UUPR),

ruang

terbuka

hijau

(RTH)

adalah

area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

2. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Porsi menurut situs resmi Pusat Bahasa yaitu merupakan bagian atau yang menjadi tanggung jawab atau yang harus dikerjakan, sedangkan proporsi adalah bagian di mana pemerintah merasa perlu menempatkan fungsi pengawasan pada proporsi yang semestinya; pertimbangan (sesuai dengan proporsi). Menurut S. Wojowasito, proposi secara singkat dapat diartikan dengan perimbangan; perbandingan. Menurut kamus Oxford Learners, proporsi selain


dapat diartikan sebagai hubungan antara satu benda dengan yang lain perihal jumlah; ukuran; dapat pula diartikan sebagai bagian, membagi; tentang bisnis atau pekerjaan. Berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 dan dipertegas pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002, telah disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki proporsi luas RTH minimal 30 persen luas kota 4 . Di Indonesia ditegaskan terdiri dari RTH publik dengan proporsi paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Selebihnya diusahakan melalui RTH privat. Proporsi di sini dapat diartikan sebagai suatu bagian minimal lahan yang harus dipenuhi dalam suatu kawasan perkotaan, yang pengadaan maupun pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat.

4. Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Urgensi dalam kamus Oxford Learners, yaitu hal perlunya atau pentingnya tindakan yang cepat atau segera. Urgensi dapat pula diartikan sebagai keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah keharusan yang sangat mendesak; hal yang sangat penting. Keberadaan RTH dalam suatu kawasan perkotaan yang sesuai dan seimbang sangat penting mengingat fungsi pokoknya sebagai pendukung utama 4

Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPRUUPLH, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 260 Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

berkelanjutan perikehidupan warga kota. Kurang optimalnya keberadaan RTH dalam suatu kota dapat menyebabkan hal-hal buruk yang dapat mengancam jiwa manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga penting sekali dilakukan tindakan dan kerjasama yang cepat atau segera dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal pemenuhan proporsi RTH dalam kawasan perkotaan.

3. Pengertian Penataan Ruang Dalam bahasa Inggris kata ruang disebutkan sebagai space. Menurut kamus Webster, space dapat diartikan dengan berbagai cara, di sini dikutip 2 cara: a. The three dimensional continous expense extending in all directions and containing all mater: Variously thought of as boundless or intermediately finite, b. Area or room sufficient for or allotted to something 5

Kamus Random House menulis, space: a particular extent of surface. Dengan demikian, secara umum ruang dapat diartikan dengan tempat berdimensi tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat menampung atau ditujukan untuk menampung benda apa saja. Dalam hal ini yang ingin dibicarakan adalah ruang sebagai wilayah. 6 Ruang adalah wadah pada lapisan atas permukaan bumi termasuk apa yang ada di atasnya dan yang ada di bawahnya sepanjang manusia masih dapat menjangkaunya. Dalam hal ini kata “ruang” selalu terkait 5

Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Medan, 2003,

6

Ibid., hal. 111.

hal. 110.


dengan wilayah sedangkan kata “wilayah’ setidak-tidaknya harus memiliki unsur: lokasi, bentuk, luas, dan fungsi. 7 Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Kemudian ruang lautan yaitu ruang yang terletak di atas dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya, dimana Negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya. Dan yang terakhir adalah ruang udara yaitu ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi, dimana Negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya. Sedangkan menurut D.A. Tisnamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang yaitu wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. 8

7 8

Ibid., hal 49. D.A. Tisnaamidjaja, dalam Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, Op.Cit., hal. 23.


Yang dimaksud Tata Ruang dalam UUPR adalah “wujud struktural ruang dan pola ruang”. Yang dimaksud dengan wujud stuktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hierarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, di mana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan dan tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gunung dan lain-lain. 9 Dalam UUPR Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam

keputusan

Menteri

Pemukiman

dan

Prasarana

Wilayah

No.327/KPTS/2002 tentang Penerapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Selanjutnya yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, akhirnya disebutkan bahwa rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9

Ibid., hal. 24.


4. Undang-Undang Penataan Ruang Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang telah berkembang. Perlu ditingkatkan upaya pengelolaan penataan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang yang baik, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang, sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dinilai lebih transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, berbasis mitigasi bencana, dan berkelanjutan. 5. Perencanaan Tata Ruang Kota Perencanaan tata ruang kota adalah proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kota. Di negara Amerika, rencana kota umumnya disebut sebagai rencana kota komprehensif (comprehensive urban plan). Rencana kota ini diartikan sebagai kebijaksanaan jangka panjang (20 – 30 tahun) mengenai distribusi keruangan (spasial) obyek, fungsi dan kegiatan dan tujuan. Rencana


kota mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah dan kegiatan swasta atau masyarakat dalam membangun fisik dan keruangan kotanya 10 . Dalam praktek perencanaan kota di Indonesia saat ini, para perencana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, di mana dalam Pasal 1 (butir d) disebutkan pengertian rencana kota, sebagai berikut: “ Rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota ”. Selain itu, peraturan di atas juga menjelaskan bahwa suatu rencana kota bertujuan agar kehidupan warga kota menjadi aman, tertib dan lancar dan sehat melalui: a. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota; b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Sistem perencanaan tersebut dikembangkan berdasar kepada gaya perencanaan komprehensif nasional.

10

Bahan Ajar


Aspek teknis perencanaan tata ruang wilayah dibedakan berdasarkan hirarki rencana.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan horizon waktu hingga 25 - 50 tahun ke depan dengan skala ketelitian 1 : 1.000.000.

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) merupakan perencanaan makro strategis jangka menengah dengan horizon waktu 15 tahun dengan skala ketelitian 1 : 250.000.

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kabupaten dan Kota (RTRWK) merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah (5-10 tahun) dengan skala ketelitian 1 : 20.000 hingga 100.000, yang kemudian diikuti dengan rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek dengan skala ketelitian dibawah 1 : 5.000. Rencana Tata Ruang Kota menjadi tanggung jawab daerah. Dibedakan menjadi tiga macam:

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Perbedaan antar ketiga macam rencana tersebut terlihat pada tabel pada Lampiran 1 halaman iv.


F. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang tidak hanya menggunakan studi literatur, namun studi lapangan (Field Research) sebagai sumber data utama dari penelitian, mengambil lokasi Kota Medan yang mencakup 21 Kecamatan dengan luas wilayah 265,10 km² dan memiliki populasi sekitar 2.083.156 jiwa.

2. Bahan penelitian Bahan yang dipergunakan untuk penelitian ini berupa: a. Data primer; Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang. b. Data skunder. Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun arsip Pemerintah Kota Medan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3. Alat/instrumen penelitian Alat atau instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa: a. Studi dokumen (Library Research)


Yaitu dengan mempelajari, mengumpulkan dan/atau mengutip bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah baik milik umum maupun milik instansi terkait, data dari arsip instansi pemerintahan yang berwenang dalam penataan ruang dan RTH, dan peraturan perundang-undangan. b. Wawancara dan observasi (Field Research). Yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan RTH di kota Medan dengan pejabat dari instansi yang berwenang dan pendokumentasian langsung kondisi dari Ruang Terbuka Hijau di kota Medan dalam bentuk foto.

4. Analisis penelitian Analisis penelitian yang dipakai yaitu analisis penelitian kualitatif karena di dalam penelitian ini selain menggunakan data berupa angka, juga nalar dari Penulis dalam mengambil kesimbulan dari olahan data yang ada.

G.

Sistematika Penulisan Adapun sistematika skripsi ini dimulai dari BAB

I yang merupakan

pendahuluan dari skripsi ini, di mana yang dibahas adalah dasar-dasar pemikiran penulis dan gambaran umum tentang tujuan tulisan ilmiah serta berisi hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan penyelesaian skripsi, dilanjutkan dengan BAB II yang di dalamnya dijabarkan mengenai proporsi pembagian ruang dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Medan terutama proporsi lahan yang direncanakan guna ruang terbuka hijau (RTH) publik. Bab III meninjau lebih Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

dalam mengenai urgensi RTH dalam suatu kawasan perkotaan, kesesuaian luas dan kondisi umum RTH kota Medan dan dampak yang dapat terjadi apabila proporsi RTH terutama RTH publik kurang optimal, dalam hal ini nilai optimal didapatkan apabila standar luasan RTH kota Medan telah mencapai standar minimal proporsi RTH yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penulis menjabarkan kendala terhambatnya pemenuhan proporsi RTH kota Medan dan upaya yang telah dan harus dilakukan oleh Pemerintah kota Medan untuk mengatasi kendala pemenuhan standar minimal RTH tersebut dalam bab IV, kemudian diakhiri dengan Bab V yang merupakan penutup dari pada skripsi ini, terdiri dari kesimpulan dari pembahasan Bab I, II, III, dan IV serta saran yang Penulis dapatkan berdasarkan pemikiran Penulis.


BAB II PROPORSI PEMBAGIAN RUANG DALAM RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA MEDAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara, kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka (dan Deli Serdang) di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia dan Singapura, serta di bagian Timur, Barat, Selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Deli Serdang. 1.

Lingkup wilayah kota Medan Kota Medan terletak antara : 2º.27' - 2º.47' Lintang Utara, dan 98º..35' -

98º.44' Bujur Timur. Kota Medan adalah salah satu dari 25 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dan merupakan pusat Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7


Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan dengan luas daerah sekitar 265,10 km² atau 26.510 Ha 11 .

2. Keadaan wilayah kota Medan Posisi kota Medan ada di bagian Utara provinsi Sumatera Utara dengan topografi miring ke arah Utara dan berada pada ketinggian tempat 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Wilayah kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah utara-nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Polonia pada tahun 2006 berkisar antara 23,0º C - 24,1º C dan suhu maksimum berkisar antara 30,6ºC - 33,1º C. Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78 - 82 %, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/detik, 11

Sebagai masukan, dalam Laporan Akhir RUTRK Kodya Medan 2000-2005, setelah diukur kembali di atas peta skala 1:20.000, luas yang benar adalah 27.215, 85 Ha, terutama jika diukur kembali bersama-sama dengan kelurahan Simalingkar B dan kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 100,6 mm. Hari hujan di kota Medan pada tahun 2006 rata-rata per bulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Polonia per bulannya 211,67 mm 12 .

3.

Kondisi sosial ekonomi penduduk kota Medan Pada tahun 2007, diproyeksikan penduduk Kota Medan mencapai

2.083.156 jiwa, dengan luas wilayah mencapai 265,10 km² 13 . Rincian pembagian jumlah penduduk kota Medan per kecamatan dapat dilihat dalam Lampiran 1 halaman v. Kondisi sosial yang terbagi atas pendidikan, kesehatan, kemiskinan, keamanan dan ketertiban, agama dan lainnya, merupakan faktor penunjang dan penghambat bagi pertumbuhan ekonomi kota Medan. Keberadaan sarana pendidikan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya, merupakan sarana vital bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan hak dasarnya yaitu hak memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya. Demikian juga halnya dengan kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pengembangan kota yang sifatnya kompleks dan multi dimensional yang fenomenanya di pengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi lingkungan.

12

www. pemkomedan.go.id Bappeda Kota Medan, 2008, Medan dalam Angka, Laporan Akhir RUTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, Medan 13


Data SUSENAS tahun 2004, memperkirakan penduduk miskin di kota medan tahun 2004 berjumlah 7,13% atau 32.804 rumah tangga atau 143.037 jiwa. Dilihat dari persebarannya, Medan bagian Utara (Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan) merupakan kantong kemiskinan terbesar (37,19%) dari keseluruhan penduduk miskin 14 .

B.

Kewenangan Pemerintah Kota Medan di Bidang Penataan Ruang Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk merealisasikan konsep otonomi daerah, maka pemerintah daerah melakukan kegiatan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut masingmasing pemerintah daerah terlebih dahulu mempersiapkan suatu rencana pembangunan yang dikenal dengan sebutan rencana umum tata ruang. Hal ini dimaksudkan supaya dalam melaksanakan pembangunan terlebih dahulu

14

www.pemkomedan.go.id, Op. Cit.


dilakukan suatu rencana guna menghindari permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, melalui perencanaan tata ruang diarahkan agar pembangunan berjalan secara serasi dan seimbang dengan keadaan lingkungan dan kondisi masing-masing wilayah. Dalam penjelasan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, harus sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah nasional, provinsi, kabupaten dan/kota, yang masing-masing merupakan subsistem ruang menurut batasan administrasi. Di dalam subsistem ruang tersebut terdapat sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda. Dalam menyusun suatu rencana umum tata ruang, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang spesifik. Hal ini disebabkan oleh letak dan kondisi masing-masing daerah berbeda. Sering terjadi perencanaan tata ruang suatu daerah tidak sinkron dengan daerah lainnya, terutama perencanaan tata ruang di daerah perbatasan adalah konsekwensi dari dampak reformasi yang mendorong kearah desentralisasi. Sangatlah penting memahami undang-undang pemerintahan daerah dalam pelaksanaan penataan ruang, hal ini disebabkan karena setiap daerah walaupun diberikan kewenangan masing-masing dengan otonomi daerahnya tetapi harus tetap sinkron dan memiliki hubungan satu dengan lainnya. Hal ini menunjukan Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

bahwa otonomi yang diberikan memiliki batasan dan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan kepentingan daerah lain. Maka dari itu pemerintah kota dalam menjalankan penataan ruang di kota tersebut haruslah tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah lainnya terutama daerah yang berbatasan dengan kota tersebut. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (yang secara mutatis mutandis untuk kota) ditegaskan dalam Pasal 25, 26, 27 dan 28 Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 25 (1)

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

(2)

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan: Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Rencana pembangunan jangka panjang daerah; Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

a. b. c. d. e. f. g.

Pasal 26 (1)

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan system jaringan prasarana wilayah kabupaten;


c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. Penetapan kawasan strategis kabupaten; e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2)

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

(3)

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

(4)

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.

(5)

Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(6)

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(7)

Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Pasal 27 (1)

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.


(2)

Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 28 Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.

C.

Arah Kebijakan Umum Tata Ruang Kota Medan Untuk mengetahui dasar perumusan perencanaan kota Medan dalam

penataan ruang maka perlu diketahui visi dan misi pembangunan di kota Medan. Visi daerah adalah merupakan penjabaran dari cita-cita nasional seperti yang diutarakan dalam mukamaddimah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah kota Medan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan kota menetapkan visi yaitu Medan kota metropolitan yang modern, madani dan religius 15 .

15

www.pemkomedan.go.id, Op. Cit.


Kota modern yang akan diwujudkan adalah salah satunya pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi pemerintah kota Medan adalah di antaranya 16 : 1.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif dan responsif, dengan program kerja di antaranya

peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan kota dan peningkatan kualitas tata ruang kota; 2.

Penataan kota yang ramah lingkungan dengan salah satu program kerjanya yaitu melakukan pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota serta RTH untuk mendukung terwujudnya kota Medan sebagai KOTA TAMAN. Dalam visi pembangunan kota Medan jangka panjang tahun 2006-2026 17 ,

ditegaskan salah satunya adalah terciptanya ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik, dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan/memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumber daya air dan sumber daya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan.

16 17

Ibid. Bappeda Kota Medan, Op.Cit., hal. II-35.


D. Proporsi Pembagian Ruang Ketersediaan ruang adalah terbatas. Ruang wilayah kabupaten/kota merupakan salah satu subsistem ruang menurut batasan administrasi yang di dalamnya terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terjadi pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga pemanfaatan ruang tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri no. 4 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pkerjaan Umum Kepada Daerah, salah satu isinya tegas menyerahkan urusan penyusunan rencana tata ruang kota kepada Pemerintah Daerah, dan peninjauan kembali rencana tata ruang diselenggarakan melalui kordinasi dengan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) yang bersangkutan(dalam Permendagri no. 2 tahun 1987 yaitu 5 (lima) tahun sekali dengan mekanime pelaksanaan rencana 5 (lima) tahunan nasional). Medan pada awalnya menggunakan Rencana Induk Kota (RIK) yang disahkan tahun 1974 dengan Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) sebagai implementasinya. Permendagri no. 2 tahun 1987 yang menegaskan bahwa RIK Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

harus dievaluasi 5 (lima) tahun sekali, sehingga pemerintahan kota Medan menetapkan suatu Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota yang berlaku dari tahun 2000 hingga tahun 2005dengan skala 1: 20.000, yang diselenggarakan dan ditetapkan sesuai dengan amanah Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Perda No. 4 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Tingkat I. Sebagai implementasinya, dibuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang hingga kini belum pernah disahkan, sehingga dalam pengaplikasiannya masih terus dipakai RSSW yang lama 18 . Melihat produk RUTRK yang ada dengan kondisi di lapangan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa ternyata terjadi simpangan yang relatif cukup besar dimana antara rencana dan kondisi terkini relatif besar tidak direalisasikan. Tahun 2005, RTRWK Medan yang berlandaskan Undang-undang Penataan Ruang no. 26 Tahun 2007 (UUPR) baru hampir selesai dirancang. Hingga awal tahun 2009, RTRWK Medan yang rencananya dibuat untuk periode 2008-2028 (meleset 3 tahun dari tahun 2005 dan dibuat dalam bentuk rencana jangka panjang dengan waktu yang relatif sangat lama, yaitu 20 (dua puluh) tahun), belum juga selesai digodok. Sampai tahun 1992, daerah terbangun di kota Medan telah mencapai luas 11.947 Ha. Lahan yang tersisa untuk pembangunan kota adalah seluas 1.660, 17 Ha berupa lahan perkebunan seluas 843,69 Ha (3,1 %), sawah 1.660,17 Ha (6,1%), kebun campuran 12.355,99 Ha (45,4%) dan rawa hutan (1,8%). Sebagian 18

Bagian Fisik Bappeda Kota Medan


besar lahan belum terbangun ini terdapat di Kecamatan Medan Labuhan, kecamatan Medan Belawan dan Kecamatan Medan Marelan 19 . Sedangkan peruntukan lahan menurut jenis kegiatan, WPP dan luasannya pada tahun 2005 adalah sebagai berikut: fasilitas pendidikan 764,75 Ha, fasilitas kesehatan 64,24 Ha, fasilitas peribadatan 307,01 Ha, fasilitas sosial 48,60 Ha, fasilitas olah raga dan rekreasi 607,70 Ha, fasilitas pelayanan pemerintahan 80,58 Ha, fasilitas perdagangan 529,38 Ha, fasilitas transportasi 57,80 Ha, kawasan industri 1.345 Ha, dan sebagainya 20 . Pembagian wilayah pengembangan dan pembangunan (WPP) kota Medan tahun 2000-2005 dapat dilihat pada Lampiran 3 halaman vi, di mana rencana penyebaran fasilitas olahraga dan rekreasi oleh pemerintah kota Medan dalam RUTRK tahun 2000-2005 dibuat di antaranya dalam bentuk lapangan olah raga/ bermain/taman kelurahan (dapat dilihat pada Lampiran 4 halaman vii), dalam bentuk taman kecamatan (dapat dilihat dalam Lampiran 5 halaman viii), taman subwilayah (Lampiran 6 halaman ix), taman wilayah (Lampiran 7 halaman x) dan taman kota (Lampiran 8 halaman xi). Dalam bentuk gambar, lihat Lampiran 9 halaman xii. Dewasa ini, sebagian besar lahan di kota Medan pada umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman. Penggunaan lahan untuk kawasan terbangun

19 20

Bappeda Kota Medan, Op.Cit., hal. II-10 Ibid., hal. IV-48


seperti perumahan dan pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas umum lainnya hampir tersebar di seluruh wilayah kota Medan. 21 Sedangkan

dalam

rencangan

RTRWK

Medan

2008-2028,

peta

penggunaan lahan kota Medan memperlihatkan bahwa guna lahan kota Medan terdiri dari 10 (sepuluh) jenis, yaitu perumahan (12.510 Ha) dan kegiatan terkait, lahan industri, lahan jasa, lahan perusahaan, sawah (5.433 Ha), kebun campuran, rawa/hutan rawa (428 Ha), tegalan, dan lahan kosong 22 . Dalam bentuk gambar/peta, lihat Lampiran 10, halaman xiii.

21 22

Penyusunan Penyempurnaan RTRW kota medan tahun 2008-2028, hal. II-8 RTRW Provinsi Sumatra Utara tahun 2000


BAB III URGENSI PEMENUHAN PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA MEDAN A.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.

Defenisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut Pasal 1 butir 31 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

Penataan

Ruang

(UUPR),

ruang

terbuka

hijau

(RTH)

adalah

area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.


2.

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Klasifikasi RTH dapat dibagi menjadi 23 kawasan hijau pertamanan kota,

kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau; dan kawasan hijau pekarangan.

3.

Status Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

c.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik RTH publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah

daerah kota, berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Pengaturan RTH publik ditegaskan dalam Pasal 29 (3) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), di mana proporsi RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi RTH publik disediakan oleh pemerintah kota agar proporsi minimal RTH dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Proporsi RTH publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen dapat disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

23

Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota, 2006 Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

d.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat RTH privat atau non publik yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan

milik privat. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit adalah 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, 20 (dua puluh) persen merupakan proporsi RTH publik yang seyogyanya harus dipenuhi. Selebihnya diusahakan melalui RTH privat (minimal 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah kota). Yang termasuk RTH privat antara lain adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dan lain sebagainya.

B. Ketentuan Hukum Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1. UUPR Nomor 26 tahun 2007 Pengaturan tentang RTH ditegaskan dalam Pasal 1 butir 31, 28, 29, 30 dan 31 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pasal 28 Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: a. b.

rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan


c.

rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana...(dst.)

Pasal 29 (1)

(2) (3)

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 30 Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.


3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, Pasal 1-4 disertai lampiran.

D.

Urgensi Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota Permasalahan degradasi lingkungan hidup di perkotaan kini mudah

digambarkan dari kurang layaknya sebagian daerah perkotaan yang dijadikan tempat tinggal, baik karena sering banjir (karena kurangnya tanaman yang dapat mengasup air, pembuangan sampah tidak pada tempatnya, dan/atau sistem drainase yang kurang baik) maupun akibat pencemaran lingkungan lainnya. Mewabahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang memburuk pun menjadi semakin sulit diatasi 24 . Hal ini sebagai akibat kurangnya ruang bagi pepohonan yang berfungsi menyerap serta menjerap partikel berbahaya buangan kegiatan manusia baik ke tanah maupun yang melayang di udara, sehingga partikel tersebut semakin menumpuk, terbang atau mengalir tidak terkendali, yang kemudian menjadi media subur pengakibat infeksi pernafasan akut. Berbagai kondisi lingkungan yang negatif tersebut memacu kejadian kerusakan lingkungan kota akan menjadi berantai dan kait mengait. Pada kawasan permukiman kota tepi air misalnya, masalah klasik adalah rencana banjir, pada

24

Hasni, Op.Cit., hal. 232


kawasan pesisir terjadi kerusakan/pencemaran pantai. Adanya genangan air laut ke arah darat yang membawa kerusakan akibat pengaruh air asin, atau intrusi air laut yang mengisi kantong-kantong tanah air (aquifer). Pada kota-kota di daerah lereng pegunungan terjadi tanah longsor dan juga banjir (lumpur) antara lain akibat kurang atau tidak adanya tanaman yang bisa mengikat atau menahan air hujan yang terakumulasi, terutama bila terjadi curah air hujan tinggi 25 . Menyusutnya Ruang Terbuka Hijau khususnya di lingkungan perkotaan pun seringkali terjadi, padahal Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), telah mengatur bahwa pada hakikatnya ruang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kawasan budi daya atau terbangun, dan kawasan lindung (alam, konservasi) 26 , yang proporsi keduanya tentu harus seimbang. Walau telah ada peraturannya, pada kenyataannya pertimbangan untuk menyelenggarakan RTH yang baik tak memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan

bahkan

cenderung

menyusut

disebabkan

banyak

hal,

yang

mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas di hampir seluruh seluruh wilayah kota karena lemahnya penegakan hukum. Dengan semakin tipisnya RTH sebagai “paru-paru” kota di seluruh dunia secara akumulatif, akan berakibat fatal yang dicirikan dengan perubahan cuaca dan naiknya suhu bumi.

Upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan dengan menyisihkan sebagian ruang kota untuk RTH, harus segera dilaksanakan. Artinya ruang-ruang yang 25 26

Ibid., hal. 233 Ibid.,


rawan tersebut bukan diproyeksikan untuk pemukiman, seperti tepian badan air (sungai, danau/dam atau curam), atau mendirikan bangunan pada lereng yang relatif curam. Ruang untuk menampung kegiatan konservasi ligkungan kota harus dikaitkan dengan RUTRK dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR). Perlu adanya pengertian dari seluruh para penghuni kota bahwa terdapat hubungan sangat strategis antara pembangunan kota dan RUTRK (yang di dalamnya mengandung rencana RTH) merupakan rencana pembangunan kotakota layak huni (Eco-cities). Rencana pembangunan kota yang layak huni tersebut harus terus disebarluaskan sehingga sebab/akibat perkembangan kota yang baik atau buruk dapat diketahui seluruh warga kota.

2.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, apa pun sebutan bagian

RTH kota, hendaknya semua selalu mengandung dua fungsi pokok RTH, yaitu: a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis ; b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika 27 .

27

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, hal. 5-6. Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

Kedua fungsi di atas bila dijabarkan yaitu sebagai berikut: a. Identitas kota; Jenis tanaman dan hewan yang melalui pertimbangan-pertimbangan khas merupakan simbol atau lambang suatu kota, dapat dikoleksi pada areal RTH kota. b. Upaya pelestari plasma nutfah; Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik. Plasma nutfah merupakan bahan baku yang penting untuk pembangunan di masa depan, terutama di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan,

dan

industri.

Penguasaannya

merupakan

keuntungan

komparatif yang besar bagi Indonesia di masa depan. RTH kota dapat dijadikan sebagai areal pelestarian di luar kawasan konservasi. b. Penahan dan penyaring partikel padat dari udara; Udara alami yang bersih sering dikotori oleh debu, baik yang dihasilkan oleh kegiatan alami maupun kegiatan manusia. Dengan adanya RTH kota, partikel padat dapat dibersihkan oleh tajuk pohon melalui proses penjerapan dan penyerapan.


c. Mengatasi genangan air; Daerah bawah yang sering digenangi air perlu ditanami jenis tanaman yang mempunyai kemampuan evapotranspirasi tinggi (mempunyai jumlah daun yang banyak). d. Produksi Terbatas atau Manfaat Ekonomi; Secara langsung, manfaat ekonomi diperoleh dari penjualan/penggunaan hasil RTH berupa kayu perkakas maupun untuk kerajinan tangan. Penanaman jenis tanaman hutan kota yang menghasilkan biji, buah atau bunga dapat dimanfaatkan untuk keperluan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf gizi, kesehatan dan penghasilan. Sedangkan secara tidak langsung, manfaat ekonomi RTH yaitu dapat meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat dengan cara menarik minat wisatawan dan memberikan produktifitas yang tinggi kepada para pekerja. e. Ameliorasi iklim; RTH kota dapat dibangun untuk mengelola lingkungan perkotaan agar pada saat siang hari tidak terlalu panas, walau banyak permukaan yang diperkeras (beraspal/beton), gedung bertingkat, menara, antena pemancar radio, dan lain-lain. Sebaliknya pada malam hari dapat lebih hangat karena tajuk pepohonan menahan radiasi balik dari bumi. f. Pengelolaan sampah; RTH kota dapat diarahkan untuk pengelolaan sampah, yang dapat berfungsi sebagai penyekat/penyerap bau, pelindung tanah hasil bentukan Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

dekomposisi sampah serta penyerap zat berbahaya dan beracun (B3) yang terkandung dalam sampah seperti logam berat, pestisida serta B3 lain. g. Pelestarian air tanah; RTH kota yang dibangun pada daerah resapan air akan dapat membantu mengatasi masalah kekurangan air baku pada musim kemarau (air dengan kualitas yang baik). RTH (hutan kota) dengan luas minimal setengah hektar mampu menahan aliran permukaan akibat hujan dan meresapkan air ke dalam tanah sejumlah 10.219 m3 setiap tahun. h. Penapis cahaya silau; Pohon yang ukuran dan kerapatannya cukup, dapat mengurangi bahkan menghilangkan cahaya silau yang mengurangi daya pandang. j. Meningkatkan keindahan; Tempat pembuangan sampah, pemukiman kumuh, rumah susun, pabrik yang berkesan kaku sedikit ditingkatkan citranya menjadi lebih indah, manusiawi, dan akrab dengan hadirnya RTH Kota sebagai tabir penyekat 28 . k. Dan sebagainya.

28

Hasni, Op.Cit., Hal. 241-247


E.

Dampak Kurangnya Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota 1. Tidak terserap dan terjerapnya partikel timbal Kendaraan bermotor merupakan sumber utama timbal yang mencemari udara di daerah perkotaan. Diperkirakan sekitar 60-70% partikel timbal di udara perkotaan berasal dari kendaraan bermotor. 2. Tidak terserap dan terjerapnya debu semen Debu semen yang terdapat di udara bebas merupakan debu yang sangat berbahaya

bagi

kesehatan,

karena

dapat

menyebabkan

penyakit

sementosis. 3. Tidak ternetralisirnya bahaya hujan asam Pohon dapat membantu dalam mengatasi dampak negatif hujan asam melalui proses fisiologis tanaman yang disebut dengan proses gutasi. 4. Tidak terserapnya karbon-monoksida (CO) Mikroorganisme serta tanah pada lantai hutan mempunyai peran baik dalam menyerap gas ini. Tanah dengan mikroorganisme-nya dapat menyerap gas ini dari udara yang semula konsentrasinya sebesar 120 ppm menjadi hampir mendekati nol hanya dalam waktu tiga jam saja. 5. Tidak terserapnya karbon-dioksida (CO2) Hutan

merupakan

penyerap

CO2

yang

cukup

penting.

Dengan

berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap gas, maka perlu dibangun RTH (Hutan Kota) untuk membantu mengatasi penurunan fungsi hutan tersebut. Cahaya matahari akan dimanfaatkan oleh semua tumbuhan Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

baik hutan kota, hutan alami, tanaman pertanian dan lainnya dalam proses fotosintesis yang berfungsi untuk mengubah gas CO2 dan air menjadi karbohidrat dan oksigen. 6. Membahayakan kesehatan Kurang terserap dan terjerapnya partikel timbal, debu semen, karbonmonoksida (CO), dan karbon-dioksida (CO2), mengakibatkan udara di daerah perkotaan semakin berbahaya bagi kesehatan, karena dapat menyebabkan berbagai penyakit terutama penyakit pernafasan. Bahkan karena kurang baiknya kualitas udara di perkotaan, dapat pula mengakibatkan hilangnya jiwa dan janin. Tabel penyakit terbesar seluruh Puskesmas kota Medan (Big Disease at Public Health Service) tahun 2006, yang turut membuktikan kurangnya jumlah RTH di Kota Medan dapat dilihat dalam Lampiran 11 halaman xiv. 7. Tidak teredamnya kebisingan Pohon dapat meredam suara melalui absorbsi gelombang suara oleh daun, cabang dan ranting. Dengan menanam berbagai jenis tanaman dalam berbagai strata yang cukup rapat dan tinggi dapat menyerap kebisingan sampai 95%. 8. Tidak tertahannya hembusan angin Angin kencang dapat dikurangi sampai sebesar 75-80% oleh suatu penahan angin berupa struktur suatu RTH (Hutan Kota). Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

9. Tidak terserap dan tertapisnya bau Daerah yang merupakan tempat penimbunan sampah sementara (TPS) atau permanen (TPA), akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tanaman dapat menyerap bau secara langsung dan dapat menahan gerakan angin yang berasal dari sumber bau. 10. Dan sebagainya.

F.

Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan RTH Kota Medan tersedia dalam bentuk kawasan hijau pertamanan dan

rekreasi kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan. Daftar data fasilitas sosial dan fasilitas umum kota Medan yang dikelola oleh SKPD Dinas Pertamanan Kota Medan, data bulan Februari 2009 total 81, 67 Ha 29 , data rinci dapat dilihat dalam Lampiran 12 halaman xv. Daftar luas tanah pertamanan Dinas Pertamanan kota Medan dapat dilihat dalam bentuk tabel pada Lampiran 13 halaman xvi.

G.

Keseimbangan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan Distribusi RTH di kota Medan selama ini belum dibagi sesuai tingkat

kebutuhan per kecamatan, melainkan masih berupa pengelolaan lahan yang sudah ada menjadi RTH. Akibatnya luasannya menjadi mengumpul di beberapa lokasi 29

Arsip Subdis Taman dan Makam Dinas Pertamanan Kota Medan tahun 2007


saja, dan umumnya di tengah perkotaan. Proporsi minimal RTH kota Medan yang seharusnya, berdasarkan jumlah penduduknya dapat dilihat pada Lampiran 14 halaman xxii.

Luas taman kota Medan (taman, hutan kota, jalur hijau, bundaran segitiga, jalan besar, lapangan olahraga) yang bersifat publik dan dikelola Dinas Pertamanan mencapai 53,49 Ha dan TPU kota Medan 32,2 Ha pada tahun 2007. Sempadan sungai, anak sungai dan danau seluas 866 Ha (tanpa data rinci) 30 . Hutan Mangrove mencapai 1.029 Ha (tanpa data rinci) 31 . Sedangkan RTH yang bersifat privat namun dapat berfungsi publik yaitu Persawahan seluas 4.304 Ha 32 dan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang berdasarkan data tahun 2007, berada pada 117 lokasi, 33 lokasi bersertifikat dengan luas 18,50, 71 lokasi belum bersertifikat dengan luas 43, 15 Ha, dan 13 lokasi yang belum terdata luasannya 33 . Sedangkan pekarangan dan jumlah luas RTH privat seperti pekarangan warga dan sebagainya, juga belum terdata luasannya. Dari jumlah minimal 7.953 luas wilayah perkotaan untuk RTH kota Medan, RTH publik yang harus dipenuhi yaitu 5.302 Ha, baru terpenuhi secara murni di bawah pengelolaan Dinas Pertamanan sebanyak 85, 69 Ha atau 0,32

30

Bagian Fisik Bappeda Kota Medan Ibid. 32 Subdis Taman dan Makam, Dinas Pertamanan Kota Medan 33 Ibid. 31


persen dari wilayah kota. Data luasan RTH privat yang seharusnya yaitu 2.651 Ha dari 26.510 Ha, tidak dapat terdata secara rinci. Selain berdasarkan jumlah luas wilayah, luas RTH dapat didasarkan jumlah penduduk dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku. Lihat Lampiran 15 halaman xxiii 34

H.

Kondisi Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) Medan Umumnya kondisi RTH publik berupa taman dan Hutan Kota yang telah

ada terutama yang dikelola Dinas Pertamanan Kota Medan dalam keadaan baik dan menggunakan pohon yang dapat memberikan fungsi RTH yang optimal, hanya saja RTH publik ini sering kali terganggu keindahannya karena di sekitar RTH publik ini terdapat banyak papan reklame, spanduk dan sejenisnya yang terkesan kacau peletakkannya, baik karena ditempel maupun dipaku di pepohonan. Hal ini terjadi terutama pada jalur hijau boulevard (jalan besar). Pada TPU yang ada, RTH yang berhasil berfungsi memberikan kesejukan dan menghilangkan kesan seram masih sangat minim dijumpai. RTH terbaik dapat terlihat pada TPU Simalingkar B. Lihat Lampiran 16 halaman xxiv.

34

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Op. Cit., Bab II, hal. 9


I. Faktor dan Kendala yang Mempengaruhi Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan Beberapa faktor dan kendala yang dapat mempengaruhi ketersediaan maupun pengoptimalan kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat kota Medan adalah sebagai berikut 35 : 1.

Keterbatasan lahan kota dan dana; Hingga kini RTH publik kota Medan relatif tidak mengalami pertambahan lahan karena terjadi keterbatasan lahan kota untuk peruntukan RTH publik, sehingga untuk membuat suatu RTH publik yang baru, perlu dilakukan pengadaan tanah yang memerlukan dana cukup besar karena umumnya tanah-tanah tersebut telah diberikan hak atas permohonan masyarakat, seperti Hak Milik dan sebagainya.

2.

Pembangunan secara ekonomi seringkali didahulukan dan bersifat kurang ramah lingkungan karena terpaksa mengganggu lahan RTH publik; Misalnya seperti pembangunan Fly over Jalan Amplas yang terpaksa mengorbankan Jalur Hijau di sekitarnya tanpa ada penggantian lahan baru untuk RTH tersebut. Pembangunan-pembangunan yang mengorbankan RTH publik seperti ini merupakan bukti nyata kurangnya kepedulian (bukan hanya dalam bentuk good will tetapi juga aplikasi secara nyata/political will) dari pemerintah kota Medan terhadap pemenuhan

35

Subdis Taman dan Makam Dinas Pertamanan Kota Medan, Subdis Tata Kota Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, Bagian Fisik Bappeda Kota Medan Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

proporsi RTH sehingga RTH publik kota Medan tidak pernah menjadi pertimbangan utama. Hal ini yang membuat pemenuhan proporsi RTH publik kota Medan menjadi semakin jauh dari harapan. 3.

Lahan-lahan RTH publik rentan menjadi daerah permukiman liar; Lahan-lahan RTH publik seperti jalur hijau lalu lintas, bantaran sungai, danau atau pantai, bantaran jalur Rel KA, lahan ‘kosong’, dan semacamnya yang terdapat di seluruh bagian kota rentan menjadi daerah permukiman (okupasi) liar. Keberadaannya telah meniadakan RTH publik yang sebelumnya telah ada, baik yang tumbuh secara alami atau memang telah sengaja dibangun.

4.

Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk RTH yang fungsional;

5.

Areal RTH yang secara bertahap berubah fungsi menjadi peruntukan lain (urban areal);

6.

Belum terdapatnya aturan hukum yang tepat; Perda kota Medan yang mengatur mengenai rencana, pembuatan hingga pengelolaan/pelestarian RTH publik belum juga dibuat hingga saat ini sehingga penegakan aturan main pengelolaan RTH belum optimal.

7.

RUTRK Medan yang baru belum disahkan; RUTR (versi baru/revisi) dan Rencana Detail Tata Ruang (per kecamatan) kota Medan yang berlandaskan Undang-undang Penataan Ruang no. 26 Tahun 2007 (UUPR) belum selesai dirancang dan disahkan. Hingga awal


tahun 2009, RUTRK Medan yang rencananya dibuat untuk periode 20082028 (meleset 3 tahun dari tahun 2005), belum juga selesai digodok, begitu pun nasib RDTR yang juga tak kunjung disahkan. Hal ini mengakibatkan rencana lahan yang diperuntukkan bagi RTH maupun yang bukan, menjadi sangat rentan bercampur baur, sehingga masyarakat dapat saja lolos memohonkan hak di atas lahan RTH, bahkan membangun suatu bangunan di atas lahan tersebut secara legal (dengan Izin Mendirikan Bangunan). 8.

Standar perencanaan kota tidak/sulit dilaksanakan;

9.

Real estate dan pembangunan pemukiman tidak/kurang menyediakan RTH selaras dengan kriteria perencanaan;

10.

Lemahnya peran masyarakat sebagai salah satu stake holders; Yaitu baik dari segi persepsi maupun pengertian terhadap pentingnya RTH terhadap keberlangsungan hidup yang hidup dalam masyarakat sangat kurang, sehingga dalam penyelenggaraan RTH privat masih relatif sulit jadi tumpuan pengadaan RTH kota Medan.

J.

Medan Sebagai Kota Taman Ide Kota Taman dikembangkan pertama kali oleh Ebenezer Howard di

Inggris, tahun 1930-an, ketika dimulainya kebutuhan untuk membangun kota baru karena setelah terjadinya revolusi industri, kota industri semakin meluas tidak beraturan, gersang dan menyesakkan yang dirasakan tidak sehat sebagai hunian.


Kemungkinan pengertian ini terus berkembang, tetapi pada intinya defenisi Kota Taman (Garden City) adalah perencanaan atau perancangan kembali sebuah kota menjadi lingkungan pemukiman yang sehat dan manusiawi. Hidup dalam Kota Taman berarti hidup di antara vegetasi yang sekaligus juga tergantung akan eksistensinya. Manfaat langsung atau tidak langsung, memang diperlukan oleh manusia yang memerlukan vegetasi sebagai pendukung kehidupannya, baik untuk produksi pangan, oksigen, energi maupun secara umum pembentuk iklim mikro yang nyaman, khususnya di kawasan tropis. Salah satu misi pemerintah Kota medan adalah penataan kota yang ramah lingkungan dengan salah satu program kerja yaitu perwujudan kota sehat serta melakukan pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota serta RTH untuk mendukung terwujudnya kota Medan sebagai Kota Taman. Secara keseluruhan bisa pula dimengerti bahwa sebuah kota bisa disebut Kota Taman dengan berhasil menyediakan kawasan RTH secara maksimal. Berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro dan KTT Johannesburg telah disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki proporsi luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30 persen luas kota. Pengaturan tentang RTH di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 29 UUPR Nomor 26 Tahun 2007, yaitu RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat dengan proporsi paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi RTH publik murni kota Medan yang terdata secara rinci adalah milik Dinas Pertamanan kota Medan seluas 85, 69 Ha. Dengan proporsi RTH Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

publik ditambah RTH privat yang memiliki ‘fungsi’ publik yang terdata, proporsi minimal yang seharusnya yaitu 7953 Ha, baru mencapai lebih kurang 5343,36 Ha dari 26.510 Ha luas wilayah kota, sedangkan untuk RTH privat yang sifatnya tertutup, belum terdata sama sekali. Kiranya misi kota Medan untuk menjadi kota Taman masih harus tertunda beberapa tahun lagi. Namun, apabila faktor dan kendala pemenuhan proporsi RTH dapat diminimalisir bahkan bisa selesai sama sekali, besar harapan bahwa kota Medan mampu mewujudkan misi ini dalam waktu yang relatif singkat.


BAB IV PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PEMENUHAN STANDAR MINIMAL PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU

A.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) RTH sebagai bagian dari pembangunan fisik kota di dalam proses

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan tiga pelaku, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Keterlibatan pemerintah adalah sebagai

pembuatan

kebijaksanaan,

memfasilitasi

kebutuhan,

penengah

antarpelaku dan juga secara langsung mengadakan RTH di lapangan 36 .

1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Sebagai penentu kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

2.

Dinas Tata Kota (DTK) dan Tata Bangunan; Sebagai penyusun dan mengembangkan rencana kota serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam rangka kegiatan pembangunan kota yang tertib, teratur, terarah dan indah.

3.

Dinas Pertamanan dan Tata Pemakaman Umum; Bertugas menata, membangun, mengembangkan dan memelihara serta mengamankan taman-taman, jalur hijau kota, RTH beserta seluruh 36

Hasni, Ibid., Hal. 291


kelengkapannya, menata unsur-unsur keindahan kota dan tata rias kota, serta membimbing dan menjalankan pelayanan masyarakat di bidang pertamanan dan keindahan kota. 4.

Dinas Pekerjaan Umum;

5.

Dinas Pengawasan dan Pembangunan Kota;

6.

Dinas Pertanian;

7.

Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda);

8.

Dinas Kehutanan;

9.

Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

10.

Dinas Kebersihan;

11.

Dinas Perikanan dan Kelautan;

12.

Dan sebagainya.

B.

Upaya yang Telah Dilakukan Pemerintah Kota Medan Dalam menyikapi pentingnya RTH kawasan perkotaan Medan, Pemerintah

Kota Medan mlakukan beberapa upaya, di antaranya: 1.

Walikota Medan telah mengeluarkan SK Walikota Medan Nomor 522/043K tanggal 24 Januari 2007 yang menetapkan dua lokasi hutan kota di kota Medan, yaitu: a. Taman Beringin, di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru (1,2 Ha), dikelola Subdis Taman dan Makam Dinas Pertamanan;


b. Kebun Binatang di Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan (30 Ha). 2.

Bappeda menyusun suatu RUTRK (tahun 2008-2028) yang di dalamnya mengatur mengenai standar pemenuhan proporsi RTH sesuai UUPR, yaitu 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan mengatur tentang insentif dan disinsentif pelanggaran/penyalahgunaan lahan (RTH) serta program dan kegiatan peningkatan kualitas penataan ruang kota;

3.

Penyelenggaraan RTH publik, paling besar ditangani oleh Subdis Taman dan Makan Dinas Pertaman kota Medan, yang bertugas di antaranya untuk meningkatan fungsi lahan terbuka kota menjadi RTH, mengisi, memelihara dan mengelola taman-taman kota yang sudah ada, dan memelihara/mengelola Hutan Kota, melakukan penanaman pohon (penghijauan) baik pada berm jalan maupun median jalan 37 . Data tahun penghijauan dengan jumlah pohon yang ditanam dapat dilihat dalam Lampiran 17 halaman xxx. Selain itu juga telah dilakukan penanaman pohon penghijauan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) 38 . Data penanaman pohon penghijauan di beberapa sungai tahun 2006 dapat dilihat dalam Lampiran 18 halaman xxx.

37

Arsip Dinas Pertamanan, 24 Oktober 2007, Menanggapi Judul Temuan: Pemko Medan Masih Kurang dalam Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Medan. 38 Ibid. Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

Pada tahun 2006 menambah 1 (satu) lokasi pemakaman sehingga pada awalnya terdiri dari 9 lokasi (45,3 Ha) menjadi 10 (sepuluh) lokasi (57,2 Ha), sayangnya salah satu lokasi TPU tidak berda di kota Medan melainkan di Kabupaten Deli Serdang.

Penyelenggaran RTH adalah tugas yang saling kait mengait beberapa dinas yang tersebut dalam sub bab sebelumnya, yang juga telah menyumbangkan beberapa kegiatan dan program untuk mendukung pemenuhan proporsi ini.

C.

Upaya yang Harus Dilakukan Pemerintah Kota Medan Dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan RTH yang seimbang,

upaya yang harus dilakukan pemerintah terutama adalah menyosialisasikan undang-Undang No. 20 tahun 2007 tantang Penataan Ruang (UUPR), dan peraturan

pelaksananya:

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

No.

05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan secara terbuka dan fokus baik kepada staf instansi yang berwenang, swasta, juga kepada masyarakat kota Medan. Hal ini bertujuan agar aplikasi dari UUPR mengenai RTH relatif lebih mudah dilaksanakan. Selain dari penyosialisasian peraturan, upaya yang harus dilakukan dapat dipisah menjadi dua bagian yang harus diletakkan baik dalam RUTRK Medan maupun konsep dasar Perda kota Medan mengenai penataan ruang yang akan dilahirkan, antara lain dalam bentuk program:


1.

Pengembangan RTH Kota Jangka Pendek a. Melakukan refungsionalisasi dan pengamanan jalur-jalur hijau alami, seperti di sepanjang tepian jalan raya, jalan tol, bawah jalan layang, bantaran kali, saluran teknis irigasi, tepian pantai, bantaran rel kereta api, jalur SUTET, Tempat Pemakaman Umum, dan lapangan olah raga, serta okupasi pemukiman liar; b. Mengisi dan memelihara taman-taman kota yang sudah ada, sebaikbaiknya dan berdasar pada prinsip fungsi pokok RTH (identifikasi) masing-masing lokasi; c. Memberikan ciri-ciri khusus pada tempat-tempat srategis, seperti batas-batas kota dan alun-alun kota; d. Pencanangan gerakan membangun, memelihara, dan mengelola RTH (contohnya Gerakan Sejuta Pohon, Satu pohon satu jiwa, Sekolah Hijau, dan sebagainya); e. Memotivasi dan memberikan insentif 39 ; Yaitu terhadap peran serta pengembang dan masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH secara optimal, baik melalui proses perencanaan kota, maupun gerakan-gerakan penghijauan, pemerintah kota Medan dapat memberikan suatu insentif berupa material (subsidi), moral dan peringanan persyaratan suatu hal tertentu; f. Memberikan disinsentif 40 ; 39

Hasni, Op.Cit, hal.251-252


Yaitu pemerintah dapat menerapkan suatu bentuk denda dan/atau sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang mendirikan bangunan di atas lahan RTH publik, merusak atau mengalihfungsikan RTH publik tanpa izin, mendirikan rumah dengan luas lahan tertentu tanpa menyisihkan minimal 10 (sepuluh) persen untuk RTH privat, bagi pengembang

yang

membuat

perumahan/permukiman

tanpa

menyediakan lahan untuk RTH, dan sebagainya. g. Memberikan prasarana penunjang dalam pengembangan RTH; Yaitu tenaga-tenaga teknisi yang bisa menyampaikan konsep, ide serta pengalamannya dalam mengelola RTH, misalnya pada acara penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pada Pusat Penidikan dan Pelatihan Pusdiklat. Dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maupun masyarakat umum secara luas. h. Pengalihan hak membangun Pengalihan hak membangun oleh pemerintah bermaksud memberi peluang bagi para pengembang untuk memindahkan atau menukarkan hak membangun dari lokasi yang dalam RTRK telah direncanakan menjadi RTH ke lokasi lain yang lebih memungkinkan. i. Membuat Peraturan Daerah (Perda) kota Medan

40

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Op.Cit.


Perda

mengenai

pedoman

penyediaan,

pemanfaatan

maupun

pengelolaan RTH ini disertai dengan denda maupun sanksi yang jelas dan tegas yang dengan adil dapat menyentuh seluruh kalangan yang melanggar ketentuan Perda tersebut. j. Perlombaan antar kota, antar wilayah, antar subwilayah untuk meningkatkan apresiasi, partisipasi, dan rasa tanggung jawab terhadap ketersediaan tanaman dan terhadap kualitas lingkungan kota yang sehat dan indah; k. Membuat RTH fungsional untuk lahan-lahan sempit, lahan-lahan marjinal, dan lahan-lahan yang diabaikan; l. Peningkatan fungsi lahan terbuka kota menjadi RTH secara bijak; m. Peningkatan luas RTH privat, yang pada saat ini mengingat kesadaran dari pada masyarakat kota Medan itu sendiri, sangat diperlukan peraturan yang tegas yang mengatur keberadaan RTH privat ini.

2.

Pengembangan RTH Kota Jangka Panjang a. Sosialisasi penyuluhan pengembangan RTH dapat dilakukan melalui instansi pemerintah daerah yang secara resmi ditunjuk dan erat kaitannya dengan penghijauan kota, mulai dari tingkat kota/kabupaten, camat, lurah/kepala desa, hingga lingkungan RT/RW, dewan legislasi, organisasi-organisasi kemasyarakatan, sekolah, pramuka, rumah sakit,


perkantoran, dan berbagai bentuk media massa cetak serta media elektronik 41 . b. Melakukan penyusunan kebutuhan luas minimal/ideal RTH publik dan privat sesuai tipologi kota disertai dengan penyusunan indikator dan tolak ukur keberhasilan RTH kota Medan; c. Proyek besar pembangunan rumah susun Rumah susun sederhana tersebut dibuat oleh pemerintah secara vertikal dan bersubsidi hingga harganya terjangkau oleh masyarakat golongan ekonomi bawah, Hal ini untuk mengantisipasi salah satunya yaitu agar masyarakat hasil urbanisasi tidak membuka pemukiman maupun okupasi liar di atas lahan RTH. d. Program Bank Pohon Program Bank Pohon pada awalnya merupakan program dari Kementrian Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota Medan dapat ikut menyukseskan program itu dengan membuat program serupa, yaitu penghijauan di lahan kritis dan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini dapat diikuti dengan rekomendasi penggunaan jenisjenis tanaman dan vegetasi endemik serta jenis-jenis unggulan kota Medan

untuk

penciri

wilayah

dan

untuk

meningkatkan

keanekaragaman hayati secara nasional.

41

Hasni, Lok.Cit., hal. 252


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Medan pada awalnya menggunakan Rencana Induk Kota (RIK) yang

disahkan tahun 1974 dengan Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) sebagai implementasinya. Sesuai ketentuan Permendagri no. 2 tahun 1987 bahwa RIK harus dievaluasi, pemerintahan kota Medan menetapkan suatu Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota yang berlaku dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Sebagai implementasinya, dibuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang hingga kini belum pernah disahkan, sehingga dalam pengaplikasiannya masih terus dipakai RSSW yang lama 42 . Tahun 2005, RTRWK Medan yang berlandaskan Undang-undang Penataan Ruang no. 26 Tahun 2007 (UUPR) baru hampir selesai dirancang. Dalam hal pemenuhan RTH sendiri, baru benar-benar diperhatikan dalam draft RTRWK Medan 2008-2028 dan rencana Perda yang yang sampai kini belum disahkan. Melihat produk RUTRK yang ada dengan kondisi di lapangan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa ternyata terjadi simpangan yang relatif cukup besar, dimana antara rencana dan kondisi terkini relatif besar tidak direalisasikan.

42

Bagian Fisik Bappeda Kota Medan


2. Pada hakikatnya ruang perkotaan harus terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kawasan budi daya atau terbangun, dan kawasan lindung (alam, konservasi). Proporsi keduanya tentu harus seimbang agar tetap menjamin pembangunan dan kehidupan yang berkelanjutan. Untuk itu di Indonesia dilahirkan pengaturan tentang hal ini, salah satunya Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah salah satu unsur utama kota yang harus dipenuhi, karena secara garis besar berfungsi sebagai “paru-paru” kota, dan bila standar minimal keberadaannya tidak terpenuhi, maka akan berakibat buruk kepada prikehidupan manusia itu sendiri. Proporsi luas RTH kota Medan belum sesuai standar besaran RTH menurut UUPR. Jumlah yang seharusnya tersedia yaitu lahan RTH 30 (tiga puluh) persen dari 26.510 Ha luas wilayah kota Medan yaitu seluas 7.953 Ha, dengan jumlah minimal RTH publik 5.302 Ha dari 26.510 Ha, RTH publik yang terdata secara rinci adalah milik Dinas Pertamanan kota Medan seluas 85, 69 Ha atau 0,32 persen dari wilayah kota. Kemudian untuk RTH privat, yang minimal harus terpenuhi 2.651 Ha dari 26.510 Ha ternyata tidak dapat terdata dengan tepat. 3. Kendala terhambatnya pemenuhan proporsi RTH kota Medan lebih condong kepada alasan keterbatasan lahan kota dan dana, di samping itu pembangunan secara ekonomi seringkali didahulukan dan bersifat kurang ramah lingkungan. Lahan-lahan RTH pun secara bertahap berubah fungsi menjadi peruntukan Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

lain dan sangat rentan menjadi daerah permukiman liar. Belum terdapatnya aturan hukum yang tepat karena baik RTRWK Medan yang baru maupun Perda mengenai RTH juga belum disahkan, serta lemahnya peran pihak swasta dan masyarakat sebagai salah satu stake holder dalam pengembangan RTH privat/publik. Dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan RTH yang seimbang, upaya yang harus dilakukan pemerintah, selain dengan menyosialisasikan UUPR dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan secara terbuka dan fokus, antara lain dalam bentuk pelaksanaan program pengembangan RTH kota jangka pendek dan pengembangan RTH Kota Jangka Panjang.


B. Saran 1. Kepada Pemerintah Pusat, hendaknya meninjau ulang mengenai ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dalam UUPR karena Penulis nilai kurang lengkap, misalnya seperti: tidak adanya ketentuan pidana mengenai pelanggaran penggunaan lahan RTH untuk kepentingan sepihak sehingga lahan RTH terancam terus menipis sejalan dengan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, daerah/kota, swasta maupun masyarakat dalam UUPR; dan bahwa ketentuan proporsi 30 (tiga puluh) persen untuk RTH, dalam pelaksanaan tugasnya, baik RTH publik maupun privat, keduanya terlimpah hanya kepada pihak pemerintah daerah, karena dalam peraturan pelaksana UUPR hanya diterangkan mengenai insentif dan disinsentif yang penerapannya tidak tegas, artinya terserah pilihan sanksi dalam perda (RTH) masing-masing kota. Padahal seringkali pemerintah kota tidak cepat tanggap dalam pembuatan Perda itu sendiri. Sehingga penerapan sanksi penggerogotan RTH di kawasan perkotaan jarang sekali dapat/akan ditindak oleh Pemko. 2. Kepada Pemerintah Kota kiranya: a. Dapat mempercepat gerakan pengesahan RTRWK Medan 2008-2028 dan RDTRK

Medan

serta

mengesahkan

Perda

mengenai

pedoman

penyelenggaraan penataan ruang dan RTH di kota Medan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secepatnya, dan memberikan pengaturan tegas mengenai insentif dan Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

disinsentif mengenai penggunaan lahan RTH publik, serta keharusan pemenuhan standar minimal RTH privat di dalamnya, karena dengan begitu upaya pemerintah dalam pemenuhan proporsi RTH dapat lebih terbantu dengan adanya RTH di bawah pengelolaan swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota juga harusnya menjamin transparansi penggunaan dana, perealisasian program (bukti kongkrit berupa data yang rinci pengadaan dan pengelolaan RTH) serta melakukan beberapa bentuk penyosialisasian peraturan perundang-undangan penataan ruang secara nyata kepada masyarakat luas. b. Morfologi dan pergerakan kota sendiri terkadang tidak mengikuti pola perencanaan yang telah ada. Pergeseran nilai dan juga distorsi antara rencana dan realita terkini akan selalu ada, akan tetapi apabila perencanaan yang telah dilakukan terlalu banyak disimpangi, baik untuk kepentingan ekonomi, politik atau kepentingan yang selalu diembel-embeli dengan bentuk kepentingan umum, kiranya sayang sekali dana yang dianggarkan untuk membuat produk perencanaan yang nyaris sia-sia. Harus ada langkah nyata untuk meminimalkan dosa hasil perencanaan yang tidak terpakai. 3. Kepada pihak Swasta agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk turut menyelenggarakan pemenuhan proporsi RTH kota Medan yang sesuai dengan peraturan, karena dampak positif dan negatif dari sesuai tidak sesuainya


proporsi RTH dalam suatu lingkungan berimbas kepada keberlanjutan hidup manusia di lingkungan tersebut. 4. Kepada pihak masyarakat, hendaknya sadar akan perannya sebagai salah satu stake holder dan turut ikut andil dalam menciptakan RTH (dengan memanfaatkan lahan sekecil apapun untuk menanam tanaman atau pohon, atau minimal mempergunakan bahu jalan di depan rumah sebagai jalur hijau) dan memelihara fungsi RTH; ikut menjaga, mengawasi, mengoptimalkan dan memanfaatkan RTH secara bebas dan bertanggung jawab. .


DAFTAR PUSTAKA A.

BUKU

Dalimunthe, Chadidjah, 2005, Pelaksanaan Landreeform Di Indonesia Dan Permasalahannya, USU Press, Medan. Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Bandung. Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Rajawali Pers, Jakarta,. Ilhami, 1990, Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya. Ridwan, H. Juniarso, Ahmad Sodik, 2008. Hukum Tata Ruang Dalam Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, bandung. Siregar, Tampil Anshari, 2005, Metodologi Penelitian Hukum Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan. Supardi, I., 1985, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni, Bandung. Tarigan, Robinson, 2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta. Wardhana, Wisnu Arya, 1999, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta. Zaidar, 2004., Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan.


B.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ttahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. C.

ARSIP PEMERINTAH DAERAH

Dinas Pertamanan, 2003, Profil Pertamanan Kota Medan 2002, Dinas Pertamanan Kota Medan, Medan. Konsep Laporan Akhir, Maret 2005, DKI Jakarta: Rancangan Pola Dasar Pertamanan DKI, Jakarta. Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006, Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.


Subdis Taman dan Makam Dinas Pertamanan Kota Medan, 2007, Data RTH Publik Kota Medan, Dinas Pertamanan Kota Medan, Medan Arsip Dinas Pertamanan, 24 Oktober 2007, Menanggapi Judul Temuan: Pemko Medan Masih Kurang dalam Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Medan Bagian Fisik Bappeda Kota Medan, 2008, Laporan Akhir RUTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, Bappeda Kota Medan, Medan, D.

INTERNET

www.depdagri.go.id, Perda Kawasan Hijau Perkotaan Akan Dievaluasi, 19 April 2007, Sie, Tanggal Akses 30 Oktober 2008 www.harian-global.com, Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Belum Sesuai Harapan, 03 Juli 2008, Ganda, Tanggal Akses 10 Oktober 2008 www.hariansib.com,

Pembangunan

Kota

Medan

Abaikan

Kelestarian

Lingkungan, 21 Agustus 2008, Ant/f, Tanggal Akses 10 Oktober 2008 www.kompas.com, Ruang Terbuka Hijau Terus Berkurang, 21 Juli 2005, WSI, Tanggal Akses 26 September 2008 www.pemkomedan.go.id, Medan City The Gate of Western Indonesia, Tanggal Akses 14 Februari 2008 www.pusatbahasa.com, Tanggal Akses 11 Maret 2009. www.radarbanten.com, Ruang Terbuka dalam Pembangunan Kota, 22 April 2008, Uyus Setia Bhakti, Tanggal Akses 10 Oktober 2008


www.sulawesigis.org, Ruang Terbuka Hijau Wajib 30 Persen, 19 Oktober 2008, anj/rif/b, Tanggal Akses 30 Oktober 2008 www.urbanpoor.or.id, Kampung Miskin = Ruang Terbuka Hijau (RTH), 20 Maret 2008, Tanggal Akses 30 Oktober 2008


Lampiran 1 Tabel 1: Perbandingan macam rencana tata ruang RUTRK

Seluruh wilayah adminitrasi kota

RDTRK

seluruh wilayah adminitrasi kota yang dapat merupakan satu atau beberapa kawasan tertentu

RTRK

Sebagian atau seluruh kawasan tertentu yang dapat merupakan satu atau beberapa unit lingkungan perencanaan

• Kebijaksanaan pengembangan kota • Rencana pemanfaatan ruang kota • Rencana struktur tingkat pelayanan kota • Rencana sistem transportasi • Rencana sistem jaringan utilitas kota • Rencana pengembangan pemanfaatan air baku • Indikasi unit pelayanan kota • Rencana pengelolaan pembangunan kota • Kebijaksanaan pengembangan penduduk • Rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota • Rencana struktur tingkat pelayanan • Rencana sistem jarangan fungsi jalan • Rencana sistem jaringan utilitas • Rencana kepadatan bangunan lingkungan • Rencana ketinggian bangunan • Rencana garis sempadan atau garis pengawasan jalan • Rencana indikasi unit pelayanan • Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan • Pengelolaan penanganan lingkungan • Rencana tapak pemanfaatan ruang • Pra rencana pola dan konstruksi jaringan jalan • Pra rencana bentuk dan konstruksi jaringan utilitas • Pra rencana bentuk dan konstruksi bangunan gedung • Rencana indikasi proyek

1 : 10.000 (untuk kota berpenduduk kurang dari 1 juta jiwa); 1 : 20.000 (untuk kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa).

1 : 5.000 dengan penggambaran geometrik yang dibantu dengan titik-titik kendali.

1 : 1.000


Lampiran 2 Tabel 2. Medan dalam Angka No. Kecamatan Luas (Ha) Persentase Penduduk Area Luas Districts Population 1 Medan Tuntungan 2.068 7,80 68.817 2 Medan Johor 1.281 4,83 114.143 3 Medan Amplas 1.458 5,50 113.099 4 Medan Denai 1.119 4,22 137.443 5 Medan Area 905 3,41 107.300 6 Medan Kota 799 3,01 82.783 7 Medan Maimun 527 1,99 56.821 8 Medan Polonia 552 2,08 52.472 9 Medan Baru 584 2,20 43.419 10 Medan Selayang 901 3,40 84.148 11 Medan Sunggal 298 1,12 108.688 12 Medan Helvetia 1.544 5,82 142.777 13 Medan Petisah 1.316 4,96 66.896 14 Medan Barat 682 2,57 77.680 15 Medan Timur 533 2,01 111.839 16 Medan Perjuangan 776 2,93 103.809 17 Medan Tembung 409 1,54 139.256 18 Medan Deli 2.084 7,86 147.403 19 Medan Labuhan 3.667 13,83 105.015 20 Medan Marelan 2.382 8,99 124.369 21 Medan Belawan 2.625 9,90 94.979 Jumlah/Total 26.510 100,00 2.083.156 Sumber: Medan dalam Angka 2007 dan 2008, data yang sudah diolah.


Lampiran 3 Tabel 3 : Pembagian wilayah pengembangan dan pembangunan (WPP) Luas Kegiatan Utama Cakupan Wilayah Wilayah (Ha) Pembangun Administrasi Kecamatan an 2.625,01 Pelabuhan, Industri, Terminal WPP A Kec. Medan 2.382,10 barang, Pergudangan berorientasi Belawan 3.667,17 pelabuhan Belawan, Perumahan, Kec. Medan 8.674,28 Konservasi Marelan Kec.Medan Labuhan Jumlah WPP B Kec. Medan Deli 1.084,33 Perumahan, Perdagangan (Pasar Induk Sekunder) dan Perkebunan 775,75 Perumahan Industri Terbatas WPP C Kec. Medan Timur 409,42 (KIM), Terminal Kec. Medan 552,43 Barang/Pergudangan berorientasi Perjuangan 905,04 ke Konsumen Kec. Medan Area 799,26 Kec. Medan Denai 1.118,57 Kec.Medan 4.560,47 Tembung Kec. Medan Amplas Jumlah 583,77 Pusat Bisnis, Pusat Pemerintahan, WPP D Kec. Medan Baru 297,76 Perumahan, Hutan Kota, Pusat Kec. Medan 901,12 Pendidikan Maimun 526,96 Kec. Medan Polonia 1.457,47 Kec. Medan Kota 3.767,08 Kec.Medan Johor Jumlah 681,72 Perumahan, Perkantoran, WPP E Kec. Medan Barat 532,84 Konservasi, Lapangan Golf dan Kec. Medan Petisah Kec. Medan Sunggal 1.543,66 Hutan Kota 1.316,42 Kec. Medan 2.068,04 Helvetia 1.281,16 Keec. Medan 7.423,84 Tuntungan Kec. Medan Selayang Jumlah Kotamadya Jumlah 26.510 Medan Sumber : Hasil Analisis, Laporan Akhir RTRK Kota Medan Tahun 2000-2005


No. 1 2 3

Lampiran 4 Tabel 4: Rencana Penyebaran fasilitas olahraga dan rekreasi (lapangan olahraga/bermain/taman kelurahan) kotamadya Medan tahun 2005 Tahun 2005 Wilayah Pengembangan dan Jumlah Jumlah (Unit) Luas Lahan Pembangunan Penduduk (Ha) M. Belawan 101.897 34 5,10 M. Marelan 63.830 21 3,15 M. Labuhan 73.365 24 3,60 WPP A 239.092 79 11,85

4

M. Deli WPP B

153.952 153.952

51 51

7,65 7,65

5 6 7 8 9 10

M. Timur M. Area M. Tembung M. Perjuangan M. Denai M. Amplas WWP C

152.564 142.439 159.152 129.754 124.143 146.855 854.907

51 47 53 43 41 49 284

7,65 7,05 7,95 6,45 6,15 7,35 42,60

11 12 13 14 15

M. Johor M. Baru M. Maimun M. Kota M. Polonia WPP D

100.306 78.231 72.295 138.688 101.771 491.291

33 26 24 46 34 163

4,95 3,90 3,60 6,90 5,10 24,45

16 17 18 19 20 21

M. Petisah M. Helvetia M. Sunggal M. Selayang M. Tuntungan M. Barat WPP E

112.360 138.489 129.015 87.087 72.832 135.579 675.362

37 46 43 29 24 45 224

5,55 6,90 6,45 4,35 3,60 6,75 33,60

Kodya medan 2.414.604 801 Sumber: Hasil Perhitungan Tim RUTRK Medan yang telah diolah

120,15


Lampiran 5 Tabel 5: Rencana Penyebaran fasilitas olahraga dan rekreasi (taman kecamatan) kotamadya Medan tahun 2005 Tahun 2005 Wilayah No. Pengembangan dan Jumlah Jumlah (Unit) Luas Lahan Pembangunan Penduduk (Ha) 1 M. Belawan 101.897 3 0,45 2 M. Marelan 63.830 2 0,30 3 M. Labuhan 73.365 2 0,30 WPP A 239.092 7 1,05 4

M. Deli WPP B

153.952 153.952

5 5

0,75 0,75

5 6 7 8 9 10


152.564 142.439 159.152 129.754 124.143 146.855 854.907

5 5 5 4 4 5 28

0,75 0,75 0,75 0,60 0,75 0,45 2,40

11 12 13 14 15


100.306 78.231 72.295 138.688 101.771 491.291

3 3 2 5 3 16

0,45 0,45 0,30 0,75 0,45 2,40

16 17 18 19 20 21


112.360 138.489 129.015 87.087 72.832 135.579 675.362

4 5 4 3 2 5 23

0,60 0,75 0,60 0,45 0,30 0,75 3,45


11,85


Lampiran 6 Tabel 6: Rencana Penyebaran fasilitas olahraga dan rekreasi (taman sub wilayah) kotamadya Medan tahun 2005 Tahun 2005 Wilayah No. Pengembangan dan Jumlah Jumlah (Unit) Luas Lahan Pembangunan Penduduk (Ha) 1 M. Belawan 101.897 0 0,00 2 M. Marelan 63.830 1 1,00 3 M. Labuhan 73.365 1 1,00 WPP A 239.092 2 2,00 4

M. Deli WPP B

153.952 153.952

1 1

1,00 1,00

5 6 7 8 9 10


152.564 142.439 159.152 129.754 124.143 146.855 854.907

2 1 1 1 1 1 7

2,00 1 1 1 1 1 7,00

11 12 13 14 15


100.306 78.231 72.295 138.688 101.771 491.291

1 1 1 1 1 5

1 1 1 1 1 5,00

16 17 18 19 20 21


112.360 138.489 129.015 87.087 72.832 135.579 675.362

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6,00


20,00


Lampiran 7 Tabel 7: Rencana Penyebaran fasilitas olahraga dan rekreasi (taman wilayah) kotamadya Medan tahun 2005 Tahun 2005 Wilayah No. Pengembangan dan Jumlah Jumlah (Unit) Luas Lahan Pembangunan Penduduk (Ha) 1 M. Belawan 101.897 0 0,00 2 M. Marelan 63.830 0 0,00 3 M. Labuhan 73.365 1 3,00 WPP A 239.092 1 3,00 4

M. Deli WPP B

153.952 153.952

0 0

0,00 0,00

5 6 7 8 9 10


152.564 142.439 159.152 129.754 124.143 146.855 854.907

0 1 1 0 0 0 2

0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,00

11 12 13 14 15


100.306 78.231 72.295 138.688 101.771 491.291

0 0 0 1 0 1

0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

16 17 18 19 20 21


112.360 138.489 129.015 87.087 72.832 135.579 675.362

0 0 0 1 1 0 2

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 6,00


18,00


Lampiran 8 Tabel 8: Rencana Penyebaran fasilitas olahraga dan rekreasi (taman kota) kotamadya Medan tahun 2005 Tahun 2005 Wilayah No. Pengembangan dan Jumlah Jumlah (Unit) Luas Lahan Pembangunan Penduduk (Ha) 1 M. Belawan 101.897 0 0,00 2 M. Marelan 63.830 0 0,00 3 M. Labuhan 73.365 0 0,00 WPP A 239.092 0 0,00 4

M. Deli WPP B

153.952 153.952

0 0

0,00 0,00

5 6 7 8 9 10


152.564 142.439 159.152 129.754 124.143 146.855 854.907

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 12 13 14 15


100.306 78.231 72.295 138.688 101.771 491.291

0 0 0 0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

16 17 18 19 20 21


112.360 138.489 129.015 87.087 72.832 135.579 675.362

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5,00


Lampiran 11 Tabel 9. Penyakit Terbesar Seluruh Puskesmas Kota Medan No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Penyakit Year/District Infeksi Akut Lain Pada Saluran Pernafasan Bagian Atas Penyakit Lain pada Saluran Pernafasan Atas Penyakit pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat Hipertensi Penyakit Kulit Infeksi Diare Penyakit kulit Alergi Tonsilitis Gingivitis dan Penyakit Periodental Penyakit Kulit Karena Jamur Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan

Jumlah

Persentase

Total 423.656

Percentage 47,9

92.230

11,0

87.985

10,5

53.704 48.903 41.399 40.891 40.402 28.433 27.251

6,4 5,8 4,9 4,9 4,8 3,4 3,2


Lampiran 12 Tabel 10. Daftar Data Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Kota Medan SKPD Dinas Pertamanan Kota Medan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No.

Nama Fasum TAMAN KOTA Taman Air Mancur Teladan Taman Istana Maimun Taman KONI Taman Lapangan Merdeka Taman Sri Deli Taman Jogging Track Teladan Taman Ahmad Yani Taman Lili Suheri Taman Sidodame Taman (1) Taman (2) TOTAL

Lokasi

Luas (m2)

Depan Stadion Teladan Jl. Brigjend. Katamso Jl. Gajah Mada Jl. Pulau Penang Jl. S.M. Raja Jl. Stadion Jl. Jend. Sudirman Jl. Listrik Jl. Sidodame Jl. Masdulhaq Medan Jl. Sei Batang Serangan

11.350 6.100 11.800 15.868 13.159 15.500 15.200 2.868 4.200 1.680 1.800 99.525 9, 95 Ha Luas (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Fasum LAPANGAN OLAH RAGA Lapangan Air Bersih Lapangan Gajah Mada Lapangan Hoki Lapangan (1) Lapangan (2) Lapangan (3) Lapangan (4) Lapangan Stadion Teladan

Lokasi Jl. Air Bersih Medan Jl. Krakatau Medan Jl. Borobudur Medan Jl. Budi Pembangunan Jl. Matahari Raya Jl. Rebab Medan Jl. Petula Medan Jl. Stadion Teladan

5.800 7.008 5.816 3.304 7.015 4.675 4.195 25.300

9 10

Lap. Stadion Kebun Bunga Lapangan Tenis Kebun Bunga

Jl. Borobudur Jl. Borobudur

15.615 4.468

TOTAL No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

No.

Nama Fasum TANAH PEMAKAMAN TPU Sei Batu Gingging TPU Simalingkar B (1) TPU Tanjung Selamat TPU Patumbak TPU Abdullah Lubis TPUGajah Mada Lama TPU Gajah Mada Baru TPU Padang Bulan TPU Simalingkar B (2) TOTAL

Lokasi Jl. Sei Batu Gingging Simalingkar B Tanjung Selamat Patumbak Jl. Abdullah Lubis Jl. Gajah Mada Jl. Gajah Mada Jl. Letjend. J. Ginting Jl. Bunga Rampe

1

Nama Fasum HUTAN KOTA Taman Beringin

Jl. Jend. Sudirman

2

Kebun Binatang

Simalingkar B

TOTAL

Lokasi

83.196 8, 32 Ha Luas (m2) 15.000 65.000 10.000 40.000 15.000 19.000 19.000 20.000 119.000 322.000 32, 2 Ha Luas (m2) 12.219 300.000 312.219 31, 2 Ha

Sumber : Dinas Pertamanan Kota Medan Mayasari : Urgensi Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2009 USU Repository © 2008

Lampiran 13 Tabel 11. Daftar luas tanah pertamanan Dinas Pertamanan kota Medan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

URAIAN TAMAN Taman Sri Deli A. Yani Air Mancur Teladan Air Mancur Batas Kota Tj Morawa Batas Kota Tuntungan Batas Kota Tuntungan Beringin Bundaran Polonia Dekranas Depan Kantor Dinas Pertamanan Depan Kantor Lonsum Depan Wisma Kodam Desa Nelayan Indah Di Bawah Jembatan Layang Guru Patimpus Petisah Istana Maimun Taman (1) Taman (2) Taman (3) Taman (4) Taman Rumah Sakit Jiwa Taman Belawan (1) Taman (5) Taman (6) Taman (7) Taman (8) Taman (9) Taman Belawan (2) Taman Belawan (3) Taman (10) Taman Depan Puskesmas Taman (11) Taman (12) Taman (13) Taman (14)

LUAS (m2) Jl. S.M. Raja

Jl. Jend. Sudirman

Jl. Jend. Sudirman Jl. Listrik

Jl. Jend. Sudirman Pulo Brayan

Jl. A. H. Nasution Jl. Danau Limboto Jl. Danau Singkarak Jl. DC. Barito Jl. Letjend Jamin Ginting Jl. Gudang Arang Jl. H. Misbah Jl. Letda Sudjono Jl. Listrik Jl. Masdulhak Jl. Monginsidi Jl. Pelabuhan I Jl. Pelabuhan II Jl. Rifai Jl. Rotan, Petisah Jl. Sei Batang Serangan Jl. Serdang Ujung Jl. Seruwai Jl. Sidodame

13.159 15.200 11.350 2.650 370 249 249 12.219 490 60 650 300 14.600 490 8.625 278 6.100 490 428 250 615 265 504 2.675 6.181 520 1.680 90 1.017 1.837 640 430 1.800 65 720 200


37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 75 76

Taman (15) Taman (16) Taman (17) Taman (18) Taman (19) Taman (20) Kantor Dharma Wanita Kantor Dinas Walikota Medan Kantor DPRD kota Medan Kantor Perpustakaan Medan Kantor Pramuka Karang Berombak KONI Lapangan Merdeka Majestik/air Mancur Petisah Marendal Puskesmas Puskesmas Rumah Dinas Walikota Sei Serapuh Sei Tuntung Simpang Empat Gabion Taman (21) Taman (22) Taman (23) Taman (24) Taman Sriwijaya Taman (25) Taman Eksponen 66 Taman (26) Taman (27) Taman Teladan Terminal Amplas Terminal Pinang Baris Tol Simpang Amplas Tugu Adipura Tugu Apollo Tugu Gapensi Tugu Juang 45 Tugu KB

Jl. Sinabung Jl. Sunggal Jl. Uskup Agung Jl. Walikota Jl. Pandu Kampung Lalang

Jl. Kapten Maulana Lubis Jl. Gajah Mada

Simpang S.M. Raja Jl. Darussalam Glugur

Belawan Jl. Hanafiah Belawan Simpang Limun Simpang Pos Simpang Selayang Jl. Nibung Jl. Mangubumi Jl Gaperta Jl. Gurillah/Samanhudi Amplas Jl. Pinang Baris Amplas Jl. Sutomo Jl. Brigjend. Katamso Jl. Sutomo

240 105 980 945 650 700 3.800 2.545 650 451 2.978 3.730 11.800 9.500 562 200 135 87 2.500 900 812 4.280 825 254 458 230 370 485 568 21.800 613 15.500 180 250 1.544 2.483 600 992 2.400 2.351


77 78 79 80 81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Tugu Perintis Kemerdekaan Kantor Dispenda Stan Medan Fair SMU Negeri 4 Medan SMP Negeri 1 Medan TOTAL BUNDARAN SEGITIGA Al-Azhar Brayan Depan Istana plaza Depan Kantor Pos Besar Galon Simpang Pos Bundaran Segitiga (1) Bundaran Segitiga (2) Bundaran Segitiga (3) Simpang S. Parman Simpang Sekip Bundaran Segitiga (4) Simpang Wahid Hasyim Simpang Brigjend. Katamso Simpang Monginsidi Simpang Gaperta Bundaran Segitiga (5) Bundaran Segitiga (6) Bundaran Segitiga (7) Bundaran Segitiga (8) Bundaran Segitiga (9) Simpang Jl. Emas Simpang Juanda Bundaran Segitiga (10) Bundaran Segitiga (11) Bundaran Segitiga (12) Simpng Iskandar Muda Bundaran Segitiga (13) Simpang Ngumban Surbakti Bundaran Segitiga (14) Bundaran Segitiga (15) Bundaran Segitiga (16) Budaran Segitiga (17) Simpang Wahidin

Jl. Jend. Gatot Soebroto Jl. Gelas Jl. Bunga Asoka

Jl. Badur Jl. Borobudur Jl. Cik di Tiro Jl. Gajah Mada Jl. Jend. Gatot Subroto Jl. Irian Barat Jl. Iskandar Muda Jl. Juanda Jl. Juanda Jl. Kapten Muslim Jl. K.H. Ahmad Dahlan Jl. Kuswari Jl. M. Nawi Harahap Jl. Prof. H.M. Yamin Jl. S. Parman Jl. Sabaruddin Jl. Saman Hudi Jl. Sei Perak Jl. Sei Rotan Jl. Sei Tuntung Jl. Sei Wampu Jl. Serdang Jl. Setia Budi Jl. Sudirman Jl. Sumatera Belawan Jl. Tembakau Deli Jl. Tembakau Deli Jl. Thamrin

2.300 434 145 160 85 215.023 21, 50 Ha 92 786 325 86 585 160 110 976 35 280 72 372 475 881 450 344 83 916 98 393 264 1.800 310 596 812 235 95 675 920 545 46 56 36


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Simpang Titi Kuning Budaran Segitiga (18) Bundaran Segitiga (19) Bundaran Segitiga (20) Simpang S.M. Raja Monumen Lili Suheri Petisah Simp. Jl. Durian Simpang Marendal Simpang Kantor Simpang Selayang Taman Depan Rumah Dinas Gubsu Taman Indosat Simpang Tuntungan Depan Pintu Masuk Tol Tj. Mulia Pintu Gerbang KIM Mabar Bakti Simpang Jl.Bromo Simpang Marelan Simpang Pemda Simpang Jl. Raden Saleh Simpang Jl. Kapten Muslim Simpang Jl. Putri M. Jingga Simpang Jl. Putri Hijau Budaran Segitiga (21) TOTAL JLR HIJAU BOULEVARD Aksara Plaza Batas Kel. Namu Gajah Batas Kel. Titi Kuning Depan Kampus UISU Depan Kantor Kodim Depan Kantor Pos Depan Kuburan Depan Kuburan Depan Kuburan Kayu Besar Depan Kuburan Muslim Depan Kuburan Sei Mati

Jl. Brigjend Katamso Jl. Gurilla Kampung Lalang Kampus USU Marendal

860 482 66 567 35 12 587 879 135 376 673 495

Jl. S.M. Raja

560 820 960

Jl. Kapt. Sumarsono Jl. Setia Budi Jl. AhmadYani Jl. Gatot Subroto Jl. Putri Hijau Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Pelabuhan II

Jl. Iskandar Muda Jl. Halat Jl. Kapt. M. Basri Jl. Thamrin Jl. Krakatau Jl. Brigjend Katamso

460 120 240 980 384 249 215 275 685 25.024 2,50 Ha

197 76 35 180 650 102 417 600 628 115 297


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Depan Mesjid Al-Jihad Depan SD Pertiwi Di Bawah Jembatan Layang Jalur Hijau Boulevard (1) Depan Kuburan Jalur Hijau Boulevard (2) Jalur Hijau Boulevard (3) Simpang Alfalah Depan Pasar Pringgan Jalur Hijau Boulevard (4) Jalur Hijau Boulevard (5) Jalur Hijau Boulevard (6) Jalur Hijau Boulevard (7) Jalur Hijau Boulevard (8) Depan Kuburan Muslim Depan Puskesmas Pd. Bulan Jalur Hijau Boulevard (9) Jalur Hijau Boulevard (10) Jalur Hijau Boulevard (11) Jalur Hijau Boulevard (12) Depan RSU Boloni Jalur Hijau Boulevard (13) Jalur Hijau Boulevard (14) Jalur Hijau Boulevard (15) Simpang Nomensen Jalur Hijau Boulevard (16) Jalur Hijau Boulevard (17) Jalur Hijau Boulevard (18) Depan Dinas Kehutanan Simpang Univa Jalur Hijau Boulevard (19) Jalur Hijau Boulevard (20) Jalur Hijau Boulevard 21) Jalur Hijau Boulevard (22) Simpang Jl. Veteran Jalur Hijau Boulevard (23) Jalur Hijau Boulevard (24) Depan Kantor BPK Medan Universitas Sumatera Utara Simpang UISU Universitas Sumatera Utara

Jl. Abdullah Lubis Jl. Bilal Jl. Letjend. J. Ginting Jl. Abdullah Lubis Jl. A.H. Nasution Jl. Brigjend. Katamso Jl. Brigjend. Katamso Jl. D.I. Panjaitan Jl. Diponegoro Jl. Dr. Mansyur Jl. Jend. Gatot Soebroto Jl. Imam Bonjol Jl. Iskandar Muda Jl. Lentend. J. Ginting Jl. Lentend. J. Ginting Jl. Juanda Jl. Karya Jaya Jl. Letda Soejono Jl. Maulana Lubis Jl.Mongonsidi Jl. Pemuda Jl. Pengadilan Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Putri Hijau Jl. Raden Saleh Jl. S.M. Raja Jl. S.M. Raja Jl. S.M. Raja Jl. Sudirman Jl. Sumatera Belawan Jl. Suprapto Jl. Sutomo Jl. Sutomo Jl. T. Amir Hamzah Jl. T.B. Simatupang Jl. Tengku Daud Jl. Tri Dharma Jl. Turi Jl. Universitas

320 250 450 16.475 210 6.825 8.940 325 220 5.417 6.840 6.623 3.848 420 330 127 3.812 4.970 670 390 95 920 460 96 326 4.976 350 560 610 365 9.833 2.735 3.848 403 325 6.720 4.695 634 425 463 350


53 54 55 56 57 58 59 60 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jalur Hijau Boulevard (25) Simalingkar Pajak Simpang Limun Seputaran Lap. Benteng Seputaran Teladan Jalur Hijau Boulevard (26) Simpang Brigjend. Katamso Depan Gedung Nasional Patumbak TOTAL LAPANGAN OLAH RAGA Air Bersih Benteng Gajah Mada Gaperta HOKI Lapangan Olah Raga (1) Lapangan Olah Raga (2) Lapangan Olah Raga (3) Lapangan Olah Raga (4) Lapangan Olah Raga (5) Lapangan Olah Raga (6) Lapangan Olah Raga (7) Marelan Merdeka Samping Kantor Camat Helvetia Stadion Kebun Bunga Stadion Teladan Rengas Pulau TOTAL

Jl. Urip Jl. Perumnas

Jl. Setia Budi

Jl. Bajak Jl. Budi Pembangunan Jl. Japaris Jl. Karya Jasa Jl. Matahari Raya Jl. Rebab Jl. Sei Petula

TOTAL KESELURUHAN Sumber : Dinas Pertamanan Kota Medan

275 550 480 4.912 250 7.575 95 285 1.645 126.015 12, 60 Ha

5.800 24.251,56 7.008 7.125 5.005 4.256 3.304 2.260 9.396 8.509,50 4.675 4.194,83 4.675 26.250 10.366 10.925 23.300 5.600 168.901 16, 89 Ha 53,49 Ha


Lampiran 14 Tabel 11 Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk No.

Kecamatan Luas (Ha) Area Districts 1 Medan Tuntungan 2.068 2 Medan Johor 1.458 3 Medan Amplas 1.119 4 Medan Denai 905 5 Medan Area 552 6 Medan Kota 527 7 Medan Maimun 298 8 Medan Polonia 901 9 Medan Baru 584 10 Medan Selayang 1.281 11 Medan Sunggal 1.544 12 Medan Helvetia 1.316 13 Medan Petisah 682 14 Medan Barat 533 15 Medan Timur 776 16 Medan Perjuangan 409 17 Medan Tembung 799 18 Medan Deli 2.084 19 Medan Labuhan 3.667 20 Medan Marelan 2.382 21 Medan Belawan 2.625 Jumlah/Total 26.510 Sumber : Data yang telah diolah

Luas RTH (30%) Seharusnya (Ha) 620,4 437,4 335,7 271,5 165,6 158,1 89,4 270,3 175,2 384,3 463,2 394,8 204,6 159,9 232,8 122,7 239,7 625,2 1100,1 714,6 787,5 7953


Lampiran 15 Tabel 13 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk No. 1

Unit Lingkungan 250 jiwa

Taman RT

Luas min./ Unit (m2) 250

2

2500 jiwa

Taman RW

1.250

0,5 m2

3

30.000 jiwa

Taman Kelurahan

9.000

0,3 m2

4

120.000 jiwa

Taman Kecamatan

24.000

0,2 m2

Pemakaman Disesuaikan

1,2 m2

Taman Kota Hutan Kota

144.000

0,3 m2

Disesuiakan

4,0 m2

Untuk Disesuaikan Fungsi Tertentu Sumber: Lampiran Permen PU no. 5/Prt/2008

12,5 m2

5

480.000 jiwa

Tipe RTH

Luas min./ Kapita 1,0 m2

Lokasi Di tengah lingkungan RT Di pusat kegiatan RW Dikelompok kan dengan sekolah/pusat kelurahan Dikelompok kan dengan sekolah/pusat kecamatan tersebar Di pusat wilayah /kota Di dalam /kawasan pinggiran Disesuaikan dengan kebutuhan


Lampiran 16 Gambar 3. Hutan Kota Taman Beringin, Luas 12.219 m2

Gambar 4. Hutan Kota Kebun Binatang Medan, Luas 30 Ha

Gambar 5. Taman Kota Sri Deli


Gambar 6. Taman Kota Ahmad Yani, Jalan Jendral Sudirman

Gambar 7. Jogging Track Teladan

Gambar 8. Taman Air Mancur


Gambar 9. Lapangan Merdeka

Gambar 10. Lapangan Benteng

Gambar 11. Lapangan Olahraga Taman Bunga


Gambar 12. Bundaran Segitiga Jalan Borobudur

Gambar 13. Jalur Hijau Boulevard, Jalan Dr. Mansyur

Gambar 14. Taman Pemakaman Umum (TPU) Sei Batu Gingging


Gambar 15. Taman Pemakaman Umum (TPU) Gajah Mada Baru

Gambar 16. Taman Pemakaman Umum (TPU) Gajah Mada Ujung

Gambar 17. Taman Pemakaman Umum (TPU) Jl. Letjend. J. Ginting Pd. Bulan


Gambar 18. Taman Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B

Gambar 19. Bagian Dalam Taman Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B


Lampiran 17 Tabel 14. Data Penghijauan Berdasarkan Tahun No. Tahun Jumlah Pohon 1 Tahun 2001 232.496 pohon 2 Tahun 2002 378.338 pohon 3 Tahun 2003 432.016 pohon 4 Tahun 2004 444.262 pohon 5 Tahun 2005 462.106 pohon 6 Tahun 2006 480.611 pohon Sumber: Arsip Dinas Pertamanan

Lampiran 18 Tabel 15. Data Penghijauan Sempadan Sungai Tahun 2006 No. 1 2 3

Nama Sungai Sei Babura Sei Deli Sei Bedera, Sei Sikambing, Sei Putih, Sei Kera, Sei Selayang Sumber: Arsip Dinas Pertamanan

Jumlah Pohon Ditanam 6.600 pohon Mahoni 4.800 pohon Mahoni 10.860 pohon Mahoni


MAYASARI NIM:

Recommend Documents