maupun peningkatan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana serta pengurangan risiko bencana

 

BAB 34 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NAD, KEPULAUAN NIAS (PROVINSI SUMUT), DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, DAN DAERAH PASCABENCANA LAINNYA

Berbagai kejadian bencana alam yang belakangan ini sering melanda berbagai wilayah di Tanah Air, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana banjir telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya baik melalui bantuan tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruski sarana dan prasarana yang rusak. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah pascabencana tersebut, tentunya ada hasil yang menggembirakan, tetapi masih ada pula yang belum tertangani sepenuhnya dan masih memerlukan upaya-upaya percepatan pemulihan agar pulih pada keadaan semula dan bahkan lebih baik. Dalam mengantisipasi potensi risiko bencana masa mendatang, pemerintah juga terus berupaya dan berkomitmen dalam peningkatan aspek penanggulangan bencana, baik melalui peningkatan kapasitas kinerja kelembagaan penanggulangan bencana

maupun peningkatan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana serta pengurangan risiko bencana. I.

Permasalahan yang Dihadapi

A.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara)

Tahun 2008 merupakan tahun terakhir pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara) yang dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias (BRR NAD-Nias). Tahun ini merupakan persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2005 juncto. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005, BRR NAD-Nias akan mengakhiri masa tugasnya pada bulan April 2009 dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascamandat BRR NAD-Nias akan dikembalikan kepada tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta kementerian/lembaga yang terkait. Kerangka umum dan acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pada tahun 2008 merujuk dan mengacu kepada rencana induk yang telah disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Berbagai permasalahan dan tantangan masih dihadapi dalam perlaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pada tahun 2008. Pertama, penanganan para korban bencana untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni dan manusiawi belum tuntas. Hal itu disebabkan oleh penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika adanya kebijakan penyediaan rumah bagi penyewa dan dinamisnya data rumah rusak akibat bencana. Kedua, rencana induk tidak sepenuhnya 34 -  2

dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias di lapangan. Oleh karena itu, sampai dengan akhir tahun 2008 diindikasikan masih ada permasalahan yang terutama terkait dengan belum terselesaikannya penanganan korban bencana terutama bantuan rehabilitasi rumah; masih belum terselesaikannya program pemberdayaan masyarakat korban bencana; masih rendahnya kualitas pelayanan publik; dan masih belum optimalnya fungsi dan pelayanan infrastruktur utama di wilayah pascabencana. B.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Alam Lainnya

Proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi 27 Mei 2006 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah, yang direncanakan dalam 2 (dua) tahun telah berakhir pada tanggal 3 Juli 2008. Selama dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah mencapai hasil yang cukup memuaskan. Walaupun demikian, masih perlu diupayakan pembangunan dan pemulihan infrastruktur permukiman serta penyediaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap dengan skema perumahan swadaya. Pada bidang prasarana publik diupayakan peningkatan pelayanan dasar terhadap masyarakat terutama kelompok rentan melalui pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, prasarana pendukung ekonomi, pariwisata, benda cagar budaya, serta lembaga sosial lainnya yang belum terbangun atau direhabilitasi pascabencana gempa bumi. Pada bidang ekonomi masih diperlukan berbagai kemudahan untuk mengembalikan tingkat usaha sebagaimana sebelum gempa, khususnya dalam aspek permodalan, alat produksi, dan jaringan ke pasar. Terkait dengan penanganan pascabencana alam di wilayah lainnya, antara lain, pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu pada 12 September 2007 masih terkendala dengan mekanisme penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada masyarakat. Keterbatasan  

34 - 3

pendanaan dari pemerintah, menjadi kendala utama pemulihan wilayah yang terkena bencana secara komperehensif. C.

Pengurangan Risiko Bencana

Berbagai kejadian bencana yang belakangan ini sering melanda berbagai wilayah di Indonesia dan besarnya potensi ancaman berbagai jenis bencana alam perlu disikapi dengan penekanan pada aspek manajemen risiko bencana secara keseluruhan dan diperlukan komitmen pemerintahan yang jelas dalam menangani kebencanaan di tingkat nasional maupun daerah. Namun, hal ini masih terkendala dengan belum memadainya kinerja kapasitas penanggulangan bencana; masih rendahnya perhatian terhadap perlunya integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan; dan masih rendahnya kualitas rencana tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana dan belum didukung dengan informasi, data, maupun peta wilayah rawan bencana yang memadai serta sistem deteksi dini bencana alam. Bencana dan risiko bencana bersifat dinamis dan satu bencana dapat memicu terjadinya bencana yang lain. Pengurangan risiko bencana selama ini belum dilakukan secara terus-menerus, bersamasama, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Upaya yang telah dilaksanakan selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat karena masih lebih menekankan pada penanggulangan pada aspek dampak kerusakan setelah terjadinya bencana dan bukan pada upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana. Apabila hal itu dibiarkan berlangsung terus, yang terjadi adalah permasalahan penanganan bencana tidak terselesaikan. Halhal yang bersifat mendasar belum sepenuhnya tertangani sementara kebutuhan penanggulangan bencana makin besar dihadapkan pada kemampuan sumber daya yang terbatas. Luasnya cakupan wilayah serta tingginya intensitas kejadian bencana yang harus dihadapi juga menjadi permasalahan utama yang harus diatasi. D.

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Didahului dengan aktivitas eksplorasi minyak oleh PT Lapindo Brantas Inc. dan hampir bersamaan dengan gempa bumi hebat dengan 7,2 skala Richter di Provinsi Daerah Istimewa 34 -  4

Yogyakarta pada 27 Mei 2006, pada tanggal 29 Mei 2006 terjadi semburan pertama lumpur di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang volumenya mencapai 100.000—120.000 m3 per hari. Sampai hari ini semburan ini belum berhenti atau belum bisa dihentikan dan telah menggenangi lahan seluas 640 hektare yang terdiri 300 hektare sawah, 60 hektare perkebunan tebu, dan merendam 17 sekolah, 15 pabrik, dan 8.300 buah rumah warga rusak akibat genangan lumpur panas tersebut. Upaya untuk menghentikan semburan sudah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengeboran miring dan pemompaan lumpur pekat ke pusat semburan (side tracking mud injection) dan memasukkan bola beton (high desity concrete chained balls) ke kawah semburan. Upaya tersebut belum atau tidak menunjukkan hasil yang signifikan sehingga diperlukan penanganan luapan yang efektif dengan memperlancar pengaliran lumpur ke laut melalui Kali Porong. Ada tiga kategori kerusakan yang parah yang masing masing harus ditangani secara simultan karena erat kaitannya satu dengan lainnya, sebagai contoh, penanganan relokasi infrastruktur jalan arteri dan infrastruktur penanganan luapan lumpur. Penuntasan masalah ini akan memperlancar kegiatan ekonomi yang dampaknya akan dapat menurunkan masalah sosial. Sebaliknya, kelancaran penanganan masalah sosial akan menghentikan atau mengurangi protes-protes sosial seperti pemblokiran jalan masuk kendaraan/alat berat, yang sering kali mengakibatkan terhambatnya kegiatan konstruksi. Adapun ketiga kategori kerusakan tersebut adalah (1) rusaknya kehidupan sosial kemasyarakatan; (2) rusaknya berbagai infrastruktur; dan (3) rusaknya lingkungan di sekitar semburan lumpur. Masalah yang paling berat adalah timbulnya keresahan sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari hilangnya kesempatan kerja, hancurnya rumah dan harta benda, dan terganggunya kegiatan belajar-mengajar. Kerusakan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan (jalan tol dan arteri) dan jalan KA, sangat besar dampaknya terhadap kegiatan ekonomi setempat, bukan saja kegiatan ekonomi di  

34 - 5

sekitar Sidoarjo saja, melainkan juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi regional di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. II.

Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

A.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara)

Dalam menghadapi tahun terakhir pelaksanaan pekerjaan fisik di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias) akan di fokuskan pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur fisik serta infrastruktur wilayah lainnya yang mendukung iklim investasi dan pengembangan perekonomian daerah, dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor-sektor energi dan telekomunikasi yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor industri dan jasa di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Pada tahun 2008 juga dimulai pembangunan dan revitalisasi kawasan-kawasan yang memiliki potensi wisata seperti Kawasan Pantai Barat Provinsi NAD, Sabang, Pantai Selatan dan Barat Kepulauan Nias, dan Kawasan Tepi Sungai Krueng Aceh di Banda Aceh serta penataan kawasan-kawasan bisnis dan komersial khususnya di kota-kota, seperti Banda Aceh, Meulaboh, dan Gunung Sitoli di Nias. Melalui proses yang konsultatif dan aspiratif, Bappenas telah mengoordinasikan proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk, melalui proses konsultasi di pusat dan daerah dengan tetap memerhatikan hasil evaluasi paruh waktu dan rekomendasi BPKP terhadap evaluasi paruh waktu. Rancangan Perpres perubahan Rencana Induk diselesaikan pada awal Juli 2008 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Presiden tentang Perubahan Rencana Induk dimaksud telah menampung 34 -  6

penyempurnaan lebih lanjut dengan mendapat persetujuan dari Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, BPKP, Gubernur NAD dan Gubernur Sumut guna proses penetapan oleh Presiden Republik Indonesia. Perpres Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias tersebut untuk selanjutnya akan dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan dan proses pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias di tahun 2008 dan perencanaan untuk tahun 2009 dalam penuntasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias. Peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota makin besar sebagai konsekuensi proses persiapan penyerahan hasil dan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah. Pada paruh pertama tahun 2008, kegiatan difokuskan pada proses pemantapan capacity building dan proses transfer dalam rangka penyerahan kembali tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan pada pemerintah daerah (succession strategy). Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam serta Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan akan melanjutkan proses lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam jangka menengah melalui program pembangunan yang reguler. Ada pun sasaran yang akan dicapai di tahun 2008 dalam prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias adalah (1) terselesaikannya pembangunan 8.000 rumah baru, runway bandara Sultan Iskandar Muda, 5 pelabuhan laut (Lhoksemawe, Meulaboh, Calang, Sabang, dan Langsa); (2) terlatihnya 42.000 guru dan terbangunnya 38 sekolah, 46 unit layanan kesehatan, 5 unit puskesmas, 59 unit tempat ibadah di 23 Kabupaten/Kota di NAD–Nias; (3) terbangunnya 529 unit lembaga keuangan mikro dan micro banking, 42 unit usaha industri manufaktur, 12 unit kantor pelayanan investasi satu atap, 54 unit prasarana perikanan, 23 kabupaten/kota NAD-Nias; (4) terbangunnya unit peralatan mitigasi bencana, sarana dan prasarana sistem kehumasan di 15 kantor Pemda dan 27 forum komunikasi, 15 unit gedung pemerintah, 26 gedung mukim, dan 5 rumah negara; dan (5) tersusunnya 6 masterplan, 3 detailed engineering design, sistem  

34 - 7

drainase di 250 kawasan, serta pengembangan 6 wilayah kerja BRR di NAD-Nias. Berdasarkan pendanaan dari sumber APBN yang dikelola oleh BRR dalam dua tahun anggaran 2005 dan 2006, serta dukungan dari pendanaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kontribusi dunia usaha dan masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, sampai dengan April 2006 telah berhasil diselesaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sebagai berikut: (1) terbangunnya rumah baru yang berjumlah 41.734 dari 120.000 unit yang ditargetkan dengan perincian Kabupaten Aceh Singkil (92 unit), Kota Sigli (94 unit), Kota Calang (101 unit), Kota Lhokseumawe (256 unit), Kabupaten Nagan Raya (7.294 unit), Kabupaten Aceh Besar (7.404 unit), Kabupaten Aceh Utara (1.534 unit), Kabupaten Aceh Selatan (95 unit), Kabupaten Aceh barat (4.543 unit), Kabupaten Aceh barat Daya (186 unit), Kabupaten Aceh Jaya (2.971 unit), kabupaten Simelue (2.069 unit), Kota Sabang (39 unit), Kota Banda Aceh (8.947 unit), Kabupaten Pidie (1.861 unit), Kabupaten Bireuen (1.915 unit), Kabupaten Nias (1.344 unit), dan Kabupaten Nias Selatan (986 unit); (2) terbangunnya gedung sekolah sebanyak 524 unit dari total 2.006 unit sekolah; (3) penambahan jumlah guru sebanyak 2.430 orang dari kebutuhan total 2.500 orang; (4) penambahan fasilitas kesehatan sebanyak 113 unit dari kebutuhan sebanyak 127 unit; (5) penambahan fasilitas ibadah sebanyak 489 unit dari target 11.536 unit; (6) tersalurkannya kredit mikro untuk 147.823 usaha kecil dan menengah (UKM); (7) tersedianya kapal nelayan sebanyak 6.160 buah; (8) terlaksananya rehabilitasi tambak seluas 9.258 ha dari 20.000 ha yang rusak; (9) terselesaikannya pembuatan sawah dan kebun seluas 37.926 hektar dari 60.000 hektar yang rusak; (10) terbangunnya jalan sepanjang 490 km dari 3.000 km yang rusak; (11) terbangunnya jembatan sebanyak 41 unit dari target 120 unit; (12) terselesaikannya rehabilitasi 2 (dua) pelabuhan laut, dan 3 (tiga) pelabuhan lainnya yang masih dalam proses rekonstruksi, dari total 14 unit yang rusak; dan (13) terbangunnya bandara udara sebanyak 5 unit dari 11 unit bandar udara yang perlu dibangun kembali. Berdasarkan perkembangan data terakhir, pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi dengan sumber pendanaan APBN (rupiah 34 -  8

murni dan PHLN), yang dikelola oleh BRR NAD-Nias dalam tiga tahun anggaran 2005—2008 sebesar Rp31,910 triliun, dan dukungan dari pendanaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga donor, kontribusi dunia usaha dan masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Sampai dengan Mei 2008 telah berhasil diselesaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sebagai berikut membangun rumah permanen 111.232 unit; menangani pengungsi yang masih tinggal di barak 1.468 kepala keluarga; membangun fasilitas kesehatan 785 unit; membangun gedung sekolah 1.032 unit; melatih guru 26.221 orang; membangun jalan (semua tipe) 2.542 km; membangun jembatan 255 unit; membangun bandar udara 11 unit; membangun pelabuhan laut 18 unit; membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 117.193 unit; membangun/merehabilitasi rumah ibadah 1.649 unit; membangun fasilitas kesehatan 785 unit; dan membangun/merehabilitasi gedung kantor pemerintahan 934 unit. B.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Alam Lainnya.

Sesuai dengan kebijakan umum pemulihan pascabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang difokuskan pada tiga bidang pemulihan, yaitu (1) pemulihan perumahan dan permukiman, dengan tujuan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur, dan lebih estetis; (2) pemulihan sarana dan prasarana publik dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian; dan (3) revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan penanganan pascabencana gempa bumi 27 Mei 2006, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah,  

34 - 9

Pemerintah telah melakukan berbagai bantuan tanggap darurat yang meliputi penyelamatan korban yang masih selamat, pelayanan kesehatan bagi korban bencana, pemberian jaminan hidup (jadup), serta penyediaan sandang pangan dan bantuan yang bersifat kedaruratan lainnya. Selanjutnya, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruski Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah di kedua provinsi tersebut dan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dari segi pendanaan, pada tahun 2006 Pemerintah telah menganggarkan Rp2,7 triliun yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bagi pemulihan rumah yang rusak sebanyak 202.330 unit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada tahun 2007, total dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah bagi pemulihan perumahan dan prasarana permukiman telah mencapai Rp5,44 triliun, yaitu telah terbangun sebanyak 141.143 unit rumah yang rusak berat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 98.703 unit rumah yang tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah. Pemulihan prasarana publik yang mencakup prasarana fisik, sosial, dan pemerintahan baru mencapai Rp870 milyar dari target pendanaan sebesar Rp3,4 triliun;dan pemulihan ekonomi baru mencapai Rp. 220 milyar lebih (16,93 persen) dari target pendanaan sebesar Rp1,3 triliun. Hingga tahun 2007 keseluruhan pendanaan yang telah dialokasi bagi pemulihan pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah mencapai Rp6,74 triliun yang bersumber dari pemerintah, lembaga donor, swasta, dan masyarakat. Berdasarkan laporan terakhir Tim Teknis Nasional pada awal Juli 2008, pelaksanaan pemulihan bidang perumahan dan permukiman telah mencapai hasil yang optimal hal ini ditunjukkan 34 -  10

dengan telah selesai disalurkannya bantuan sebagai stimulan dalam upaya percepatan pemulihan perumahan bagi korban bencana melalui skema bantuan langsung masyarakat perumahan (BLMP) yang bersumber melalui APBN 2006 dan 2007 yang mencapai Rp5,44 triliun dengan sasaran rehabilitasi dan pembangunan rumah sebanyak 428.672 unit rumah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 213.932 unit di Provinsi Jawa Tengah. Bidang prasarana publik yang meliputi prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi, infrastruktur sumber daya air, dan sebagainya, sebagian, besar telah dipulihkan dan telah berfungsi kembali melalui bantuan lembaga donor dan bantuan swadaya mayarakat dengan total alokasi mencapai mencapai Rp1,1 triliun (32,46 persen dari target pendanaan sebesar Rp3,4 triliun). Namum, masih diperlukan dukungan bagi tersedianya prasarana sosial guna penanganan korban bencana yang mengalami trauma serta cacat fisik berupa panti sosial dan pusat rehabilitasi. Sementara itu, untuk pemulihan ekonomi alokasi pendanaan telah mencapai Rp454 milyar (35 persen dari target pendanaan sebesar Rp1,3 triliun). Sejauh ini, pemulihan ekonomi masyarakat terbantu dengan adanya bantuan stimulan bagi pembangunan perumahan, sedangkan sektor industri pengolahan (termasuk industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan) mengalami penurunan. Pengurangan jumlah penganggur mengalami kemajuan meskipun masih belum pulih, seperti sebelum gempa. Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi yang bersifat regulasi/kebijakan dan investasi selain dilaksanakan oleh pemerintah dengan dana sektoral, pemulihan ekonomi masyarakat juga mendapatkan dukungan oleh lebih dari 25 lembaga donor/NGO yang tergabung dalam cluster livelihood. Seiring dengan berakhirnya masa tugas Tim Koordinasi Keppres 9/2006 tersebut, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyayakarta dan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan berakhir. Selanjutnya, koordinasi untuk keberlanjutan pembangunan pascarehabilitasi dan rekonstruksi sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

 

34 - 11

Terkait dengan penanganan pascabencana alam lainnya, seperti dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di pantai selatan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2006 yang lalu, Pemerintah telah melakukan upaya penyelamatan tanggap darurat melalui penyediaan bantuan pangan dan obat-obatan serta tendatenda hunian sementara bagi para korban bencana yang masih selamat. Sebagai tindak lanjut dari upaya penyelamatan pada tahap tanggap darurat tersebut, Pemerintah telah melakukan penilaian terhadap kerusakan serta prakiraan pendanaan yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang secara keseluruhannya mencapai lebih dari Rp405 miliar. Pemerintah telah menyediakan dana penanggulangan bencana secara khusus yang diperkirakan akan cukup memadai dalam mengupayakan pemulihan kembali daerah pascabencana di ketiga provinsi yang meliputi sembilan wilayah kabupaten tersebut. Upaya pemulihan wilayah pascabencana tersebut telah dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanganan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Alor dan Nabire, sampai dengan bulan Juni 2006 telah selesai dilakukan berbagai kegiatan termasuk merehabilitasi rumah penduduk, bangunan ibadah, jalan, jembatan, puskesmas, pasar, bendungan Kalibumi di Kabupaten Nabire untuk pertanian, pelabuhan Nabire, kantor DPRD Nabire, Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dan kantor Bappeda Nabire, dan kantor pemerintah lainnya. C.

Pengurangan Risiko Bencana

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana yang tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi menekankan keseluruhan manajemen risiko, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh Pemerintah merupakan wujud dari perlindungan sebagai hak asasi rakyat bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah: Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi menjadi urusan bersama masyarakat. 34 -  12

Upaya penanganan bencana telah banyak dilakukan oleh Pemerintah, di antaranya dengan mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009 (RAN-PRB), yang selanjutnya disikapi oleh pemerintah di tingkat daerah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Sejak tahun 2007 Pemerintah secara terus-menerus memasukkan aspek penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta tiga Peraturan Pemerintah turunannya, yaitu (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Selanjutnya untuk mengatur kelembagaan penanggulangan bencana telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam kurun waktu satu tahun sejak ditetapkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007, hasil-hasil yang telah dicapai lebih mengarah kepada pembentukan sistem (system building), terutama pada pengaturan tentang legislasi dan pembentukan kelembagaan. Di samping tiga peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden yang telah dibuat telah disiapkan pula berbagai pedoman dan prosedur sebagai implementasi dari peraturan tersebut. Saat ini tengah disiapkan enam belas pedoman penanggulangan bencana, antara lain Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta pedoman lainnya. Upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan (capacity building), antara lain, pembuatan rencana kontinu menghadapi bencana di beberapa daerah, yakni enam kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat; enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat; serta dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah  

34 - 13

dan dua kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan pelatihan penanggulangan bencana juga telah dilakukan pelatihan dan penyusunan modul tentang Incident Command System (ICS). Upaya lain yang telah dilakukan terkait dengan mitigasi bencana, antara lain, pengembangan sarana dan prasarana teknologi untuk sistem deteksi dini di beberapa lokasi; pembuatan peta multirawan bencana terpadu skala 1:250.000 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, dan Maluku; serta pengembangan sistem informasi bencana alam terpadu. D.

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Kebijakan awal pemerintah terkait dengan penanganan semburan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Kebijakan yang dilakukan adalah melakukan langkahlangkah penyelamatan penduduk di sekitar lokasi semburan, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan dengan memperhitungkan risiko lingkungan seminimal mungkin. Dengan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo pada 8 Maret 2007. Penanganan lumpur Sidoarjo dilanjutkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggungan Lumpur Sidoarjo. Dalam mengawali tugas di tahun 2007, belum banyak kegiatan yang ditujukan untuk penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Hal itu disebabkan belum jelasnya koordinasi untuk menunjang penanganan masalah sosial kemasyarakatan di lapangan. Kegiatan fisik lebih difokuskan pada pencegahan meluasnya daerah genangan luapan lumpur dan menekan kerusakan lingkungan yang lebih parah dengan memperkuat, membangun dan meninggikan tanggul, serta melindungi atau mengamankan berbagai infrastruktur yang masih berfungsi, seperti jalan kereta api dan jalan arteri raya Porong. Relokasi infrastruktur yang menjadi prioritas utama Pemerintah harus dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan urutan kegiatan konstruksi pada umumnya, yakni studi kelayakan, desain, dan 34 -  14

pelaksanaan konstruksi. Dalam tahun 2007 dilakukan persiapanpersiapan relokasi jalan arteri raya Porong, antara lain, dengan kegiatan studi dampak lingkungan, penyusunan detail desain, persiapan pembebasan tanah, dan memulai proses pelelangan. Dari semua kegiatan ini jalur yang paling kritis adalah persiapan pembebasan tanah karena penduduk terus bertahan untuk menuntut harga tanah/sawah dan bangunan sesuai harga yang diterapkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya dengan warga terdampak yang masuk Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sehingga menyebabkan mundurnya jadwal pembebasan tanah. Pencapaian terpenting dalam tahun 2007 adalah tersusunnya struktur organisasi badan pelaksana (bapel) BPLS, tersedianya ruang kantor dan perlengkapan kantor yang cukup memadai, terekrutnya tenaga sumber daya manusia untuk mendukung tugas bapel BPLS, dan keberhasilan bapel BPLS dalam mencegah meluasnya daerah genangan lumpur. Pada tahun 2008 bapel BPLS akan menyelesaikan sebagian besar (60 hingga 70 persen) pembebasan tanah dan 40 persen pekerjaan fisik untuk relokasi jalan arteri raya Porong dan menyelesaikan 20 persen pembayaran jual-beli tanah di tiga desa yang terendam luasan lumpur (Desa Besuki, Desa Pejarakan dan Desa Kedung Cangkring). Di samping itu, dalam tahun 2008 ini akan diselesaikan perkuatan/peninggian tanggul menjadi 11 meter dari permukaan laut, dengan panjang tanggul total sekitar 17 km, yang disertai dengan pemeliharaan Kali Porong sebagai media pengaliran lumpur, sekaligus penanganan/pengerukan endapan di muara sungai guna menjaga kelancaran pengaliran lumpur ke laut. Kegiatan lain yang cukup penting di tahun 2008 ini adalah pembangunan/rehabilitasi jaringan drainase disekitar kolam lumpur dan peningkatan jalan di sekitar Kecamatan Porong sebagai jalan alternatif selain jalan arteri raya Porong yang sudah terlalu padat dan sering kali terganggu genangan dan luapan/rembesan air dari kolam lumpur. Ada pun kegiatan bantuan sosial di tahun 2008 akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat warga korban lumpur Sidoarjo yaitu memberikan pelatihan keterampilan, bantuan evakuasi, dan membiayai kontrak sementara selama 1 tahun serta  

34 - 15

jaminan hidup sementara selama 6 bulan. Seluruh kegiatan yang dikerjakan oleh BPLS tersebut tidak akan mengurangi kewajiban PT Lapindo Brantas untuk menyelesaikan sisa pelunasan (80 persen), untuk tanah warga yang masuk “Peta Area Terdampak, 22 Maret 2008” maupun kewajiban lainnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Sementara itu, untuk relokasi infrastruktur lainnya, Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan melalui kementerian/lembaga terkait masing-masing. Diharapkan relokasi seluruh infrastruktur terdampak akan selesai tuntas paling lambat akhir tahun 2010. III.

Tindak Lanjut yang Diperlukan

A.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara)

Dengan memerhatikan status pencapaian sasaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias saat ini diperlukan upaya percepatan pelaksanaan untuk dapat maksimalnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan atas rencana aksi yang dijabarkan ke dalam rencana tata ruang yang terintegrasi dan komprehensif dalam rangka mempercepat pembangunan perumahan dan prasarana permukiman; menyelesaikan perbaikan sistem administrasi pertanahan; mempercepat pemulihan mata pencaharian dan perluasan kesempatan kerja; membina UKM dan koperasi; memulihkan dan memperbaiki sistem pendidikan; memulihkan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan; memulihkan prasarana utama jalan raya, pelabuhan laut dan pelabuhan udara; memulihkan kawasan pesisir di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, yang sesuai dengan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi; menguatkan mitigasi dan mengurangi risiko bencana, dan kebutuhan masyarakat NAD-Nias; serta melanjutkan dukungan pelaksanaan proses perdamaian di Aceh. Berdasarkan Perpu Nomor 2 tahun 2005 juncto. UndangUndang Nomor 10 tahun 2005, BRR NAD-Nias akan mengakhiri masa tugasnya pada bulan April 2009 meskipun masih terdapat 34 -  16

beberapa kegiatan rekonstruksi yang belum terselesaikan dan kegiatan lembaga donor/NGO yang akan berakhir sampai dengan tahun 2012. Sehubungan dengan itu, proses pengalihan tugas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara fungsional kepada pihak terkait, seperti kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan segera dipersiapkan. Pengalihan tugas tersebut mencakup aspek AP3D (Aset, Peralatan, Personel, Pembiayaan dan Dokumen). Dalam rangka persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, akan segera disusun Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias dan Peraturan Presiden tentang Kesinambungan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Perpres Nomor 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD-Nias, telah teridentifikasi secara jelas kegiatan dan pekerjaan yang belum terselesaikan di tahun 2008 dan 2009 yang akan datang, yang terutama yang bersifat fisik akan diteruskan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah NAD dan Nias dengan memanfaatkan dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang masih tersisa dan dana rupiah APBN. Ada pun di dalam pengadministrasian pendanaannya akan dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu (1) alokasi pada pagu kementerian/lembaga terkait, dan (2) alokasi pada bagian anggaran 69 (Departemen Keuangan) kepada pemerintah daerah. Dalam pagu sementara tahun 2009 telah ditentukan 6 (enam) kementerian/lembaga terkait yang akan mendapat alokasi pendanaan pengalihan kegiatan dari BRR NADNias, dengan total pendanaan Rp1,78 triliun. BRR NAD-Nias akan mendapat alokasi sebesar Rp222 miliar. Sedangkan untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias, dana sebesar Rp1,663 triliun akan dialokasikan kepada pemerintah daerah langsung dengan skema pendanaan melalui bagian anggaran 69 dengan rincian Rp1,386 triliun ke Provinsi NAD dan Rp277,45 miliar ke Kepulauan Nias, yang telah mencakup pemenuhan sisa kebutuhan pendanaan terhadap bantuan sosial perbaikan rumah (BSPR) sebesar Rp7,5 Juta per kepala keluarga sasaran.

 

34 - 17

Menjelang pengakhiran masa tugas dan kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias telah dilakukan berbagai kegiatan guna menciptakan kesepahaman bersama khususnya internal BRR dan seluruh pemangku kepentingan terkait (kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan donor/LSM ) tentang tata cara pengakhiran masa tugas BRR dan kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias melalui forum-forum koordinasi yang intensif. Selain itu, saat ini segera diselesaikan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD-Nias dan Peraturan Presiden tentang Kesinambungan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NADNias, yang penyusunannya dilakukan secara koordinatif dan konsultatif antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, pengalihan aset yang dihasilkan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias akan segera dilakukan pada tahun 2008 ini dengan mengacu kepada peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku secara khusus di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, yang mengatur petunjuk serah terima dan pengelolaan aset negara melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias. Dengan adanya komitmen baru dari multidonor, NGO, APBN, dan APBD, dana yang tersedia untuk membangun kembali NAD dan Nias masih cukup besar. Hal itu merupakan momentum dan peluang emas sekaligus tantangan kepada seluruh pelaku pembangunan khususnya pemerintah daerah untuk penuntasan kegiatan pemulihan pascabencana dan sekaligus dalam persiapan pembangunan NAD dan Nias dalam jangka menengah dan panjang. Untuk itu, program sektoral dan lintas sektoral harus berorientasi pada intensifikasi dan ekstensifikasi sektor perekonomian daerah dan masyarakat, guna memacu pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas, khususnya di daerah yang memiliki kesenjangan kapasitas fiskal yang masih relatif tinggi. Memerhatikan kendala lapangan yang melibatkan sekitar 200 pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi dengan lebih dari 1.000 proyek ditemukan berbagai kendala dari yang bersifat administratif, logistik hingga dampak inflasi. Hal itu membutuhkan dukungan sistem informasi yang memadai untuk menyediakan informasi kepada seluruh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pengambilan 34 -  18

keputusan dan pembuatan kebijakan bagi pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat NAD dan Nias menjadi lebih baik dan kondusif, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2009 akan difokuskan pada (1) penuntasan memindahkan semua pengungsi dari tenda dan barak ke perumahan; (2) pembangunan perumahan dan perbaikan prasarana permukiman, termasuk sistem sanitasi, drainase, dan pelayanan air bersih; (3) perbaikan sistem administrasi pertanahan; (4) pemulihan mata pencarian dan perluasan lapangan kerja; (5) pembinaaan UKM dan koperasi; (6) pemulihan dan perbaikan sistem pendidikan; (7) pemulihan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan; (8) pemulihan prasarana transportasi darat (termasuk jalan dan jembatan), pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan prasarana dan sarana energi; (9) pemulihan kawasan pesisir di NAD dan Nias; dan (10) peningkatan sinergitas dengan pelaksanaan proses reintegrasi damai di NAD. Untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascaberakhirnya tugas dari BRR NAD-Nias diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan kepada rencana induk yang telah mengalami perubahan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dan komprehensif. B.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Alam Lainnya.

Dengan melihat kebutuhan pendanaan bagi pemulihan pascabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta wilayah pascabencana alam lainnya masih belum terpenuhi masih diperlukan upaya tindak lanjut untuk percepatan pemulihan serta pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi.

1.

penyelesaian pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar permukiman yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana;  

34 - 19

2.

peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana publik yang meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan;

3.

pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah di wilayah pascabencana;

4.

pemulihan sektor perekonomian di wilayah pascabencana beserta peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat melalui penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal dan perbaikan infrastruktur pendukung perekonomian serta pengembangan insentif dan perlindungan bagi UMKM di wilayah pascabencana; dan

5.

penataan mekanisme dan pengelolaan aset kekayaan negara pascarehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.

C.

Pengurangan Risiko Bencana

Terkait dengan pengurangan risiko bencana, upaya pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global sangat diperlukan, dan perlu ditindaklanjuti melalui hal berikut. 1.

Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim global dilakukan melalui (a) penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim global (b) pengembangan sistem informasi pengurangan risiko bencana serta peta multi rawan bencana (c) mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau risiko bencana serta mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) serta (d) penerapan standar teknik mitigasi bencana dan sistem peringatan dini;

2.

Pengembangan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan

34 -  20

daerah, (b) pembentukan forum nasional (national platform) penanggulangan bencana sebagai pelaksanaan kesepakatan internasional dalam Kerangka Aksi Hyogo, (c) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana, (d) peningkatan kapasitas masyarakat yang tanggap terhadap bencana, (e) peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat melalui penerapan sistem deteksi dini (early warning system), (f) peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia terkait dengan penyedia data dan informasi cuaca dan iklim dalam memprediksi iklim secara akurat dan menyebarluaskannya ke masyarakat secara tepat waktu (real time); 3.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global dilakukan melalui (a) pemanfaatan iptek untuk mitigasi bencana dan mengurangi risiko bencana, (b) peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim global, (c) penyebaran informasi kepada masyarakat tentang kebencanaan, serta (d) pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat; dan

4.

Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana dilakukan melalui (a) penyediaan informasi dan data spasial rawan bencana, (b) penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berbasis pengurangan risiko bencana, (c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan faktor mitigasi bencana, serta (d) Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana.

D.

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pemulihan sendi kehidupan yang aman dan dinamis bebas dari ancaman lumpur merupakan visi dari bapel BPLS yang akan terus diupayakan melalui misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang berkelanjutan. Di sini diperlukan komitmen semua pihak untuk  

34 - 21

memprioritaskan pendanaan yang mencukupi pada tahun anggaran mendatang agar target penyelesaian bisa di realisasikan. Setiap ada kendala yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan harus sesegera mungkin dipecahkan melalui forum Tim Pengarah BPLS yang beranggotakan lintas kementerian/lembaga. Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 telah diindikasikan bahwa BPLS akan memeroleh alokasi dana sebesar Rp1,19 triliun, yang antara lain akan diperuntukan bagi penyelesaian relokasi jalan arteri raya Porong dan menyelesaikan sisa-sisa pembebasan tanah untuk relokasi berbagai infrastruktur dan jual-beli tanah di tiga desa. Bapel BPLS juga akan membangun tanggul penahan lumpur secara permanen sebagai prasyarat keamanan dan kelestarian lingkungan di sekitar kolam lumpur dan lebih memantapkan mekanisme pembuangan lumpur ke Kali Porong untuk diteruskan ke Selat Madura, termasuk meneruskan kegiatan rutin pemeliharaan Kali Porong dan daerah muara sungai, agar aman fungsi aslinya sebagai pengendali banjir Kali Brantas. Relokasi infrastruktur akan memulihkan kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Penanganan luapan lumpur secara efektif dan benar akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meminimalkan kerusakan lingkungan dan penanganan masalah sosial-kemasyarakatan secara adil akan mengeliminasi keresahan masyarakat. Penyelesaian menyeluruh mengenai penataan lingkungan dan penetapan zona-zona yang layak, kurang layak, dan berbahaya untuk kawasan permukiman perlu dilakukan melalui studi yang mendalam dan menyeluruh dengan pendekatan keilmuan yang multidisiplin dan lintas sektor. Hanya dengan cara demikian penanganan masalah luapan lumpur ini akan memeroleh hasil maksimal yang aman, berkelanjutan, dan bisa menciptakan keseimbangan lingkungan yang baru dan nyaman untuk warga di sekitar semburan maupun masyarakat luas yang berkepentingan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

34 -  22