MATERI PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN Oleh: Galih Elham Setiawan KASUBDIT Penindakan BNN 1
PENGERTIAN SPPN
SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU No. 25 Tahun 2004).
2
ASAS SPPN Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas
3
TUJUAN SPPN Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan 4
RUANG LINGKUP PERENCANAAN NASIONAL
DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL)
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) 5
HIRARKI PERENCANAAN Nasional
Kementerian
Daerah
RPJP NASIONAL
RPJP KL
RPJPD
RPJM NASIONAL
RENSTRA KL
RENSTRA SKPD
RKP
RK KL
RKPD & RKSKPD
APBN
APBN KL
APBD
6
TAHAP PERENCANAAN Penyusunan Rencana • • • •
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
Penetapan Rencana • RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda • RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah • RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja
7
RPJP
RPJP NASIONAL Penjabaran tujuan nasional ke dalam: Visi Misi Arah Pembangunan Nasional
RPJP DAERAH Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Visi Misi Arah Pembangunan Daerah
8
RPJP VISI: 1.
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai;
2.
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
3.
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang
mampu
menyediakan
kesempatan
kerja
dan
penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan
9
RPJP
MISI 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera 10
ISI RPJP – AGENDA PEMBANGUNAN •
Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Didukung oleh prioritas:
•
Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Didukung oleh prioritas:
•
Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik
Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Didukung oleh prioritas: Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi 11
RPJM RPJM Nasional
RPJM Daerah
Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
1. 2.
Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum
3.
Kerangka Ekonomi Makro
4.
Program – program Kementerian, Lintas kementerian, Kewilayahan, dan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
1. 2. 3. 4.
Strategi Pemb. Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program –program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan, Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
12
RPJM Sinkronisasi RPJM dan RPJMD • Kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan daerahdaerah • Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. • Maka, sinkronisasi sangat penting untuk mensinergikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas 13
RENSTRA Renstra-KL
Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional
Berpedoman pada RPJM Daerah
Isi: 1. 2. 3. 4.
Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program Kegiatan Indikatif
Isi: 1. 2. 3. 4.
Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program Kegiatan Indikatif
14
RKP RKP
RKP Daerah
Penjabaran RPJM Nasional
Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP
Isi: 1. 2.
Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
3. 4.
– –
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Isi: 1. 2.
Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
3. 4.
– –
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran 15
RENJA
Renja-KL
Renja-SKPD
Penjabaran Renstra KL
Penjabaran Renstra RKPD
Isi: 1. 2.
Kebijakan KL Program dan Kegiatan Pembangunan – –
Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat
Isi: 1. 2.
Kebijakan SKPD Program dan Kegiatan Pembangunan – –
Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat
16
ALUR PERENCANAAN
Pedoman
Dijabar kan
RKP
Dijabar kan
RPJM Daerah
Pedoman
RAPBN
APBN
RKP Daerah
Pedoman RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman Renstra SKPD
Rincian APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
Diperhatikan Pedoman
RKAKL
Pedoman
UU SPPN
Renja SKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Diacu
Pedoman RPJP RPJM Nasional Nasional Diacu
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra Pedoman KL
17
SIKLUS APBN Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1). Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1). Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n). Perubahan APBN (November tahun n). Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).
18
PENYUSUNAN APBN & PERSIAPAN PELAKSANAANNYA No. Waktu
PEMERINTAH
Substansi Kem. Keuangan DJAPK
1
Juni
Pagu Indikatif
2
Juni
Penyusunan RAPBN
3
Juli
4
Agustus
5
September
6 7
Oktober Nopember
8 Desember
DJPBN
SE Pagu Indikatif
Kem. Neg./Lemb. ROCAN
DPR
ROKEU
Penyusunan RKA K/L
RKA K/L
RUU
RUU APBN
Ampres (RUU) Bahas (RUU)
Nota Keu.
RUU Nota APBN Keu.
RUU Nota APBN Keu.
RAPBN
UU APBN
APBN
UU (Pagu Definitif) Rincian Pagu APBN Penyusunan DIPA
Pengesahan DIPA
Keppres
RKA K/L
Keppres Rinc. APBN
DIPA
Keppres Rinc. APBN
Penyusunan DIPA 19
DIPA
DIPA
DIPA
REFORMASI ANGGARAN DULU
SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas
Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., SDM, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome
Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes 20
REFORMASI ANGGARAN
1.
Unifikasi Anggaran (Unified Budget) yaitu Penyatuan Anggaran Rutin dan Pembangunan
2.
Prakiraan Maju (Forward Estimates) yaitu Peningkatan Keterkaitan antara Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran
3.
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget) yaitu Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pemerintah
21
SISTEM PENGANGGARAN KL PENDEKATAN ANGGARAN TERPADU
KEBIJAKAN MENYEMPURNAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERPADU
KPJM
PILOT PROYEK KPJM
ANGGARAN KINERJA
TAHAP I PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA
PENYUSUNAN RKA-KL MENYEMPURNAKAN: KRITERIA JENIS BELANJA KRITERIA SATUAN KERJA NON STRUKTURAL K/L DI DAERAH ALOKASI DANA DARI SUMBER PHLN & PNBP PILOT PROYEK KPJM PADA BEBERAPA K/L MENYEMPURNAKAN FORMAT RKA-KL UNTUK PELAKSANAAN KPJM PENETAPAN KEGIATAN SESUAI TUPOKSI PENETAPAN OUTPUT & OUTCOME PEMAKAIAN STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS
FORMAT RKA-KL : TERDIRI DARI 13 FORMULIR
[email protected]
MEMUAT ANGGARAN SATKER
1.1
1.2
1.3
1.4
MEMUAT ANGGARAN UNIT ES I
2.1
2.2
2.3
2.4
MEMUAT ANGGARAN K/L
3.1
3.2
3.3
3.4
1.5
22
Back Next
SISTEM PENGANGGARAN KL ANGGARAN TERPADU -KPJM - ANGGARAN KINERJA
1.1
1.2
FORMAT RKA-KL 1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
KEGIATAN KELUARAN VOLUME KELUARAN
KEGIATAN PRAKIRAAN MAJU KPJM
ANGGARAN KINERJA
KEGIATAN JENIS BELANJA MEMUAT BIAYA OUTPUT ANGARAN TERPADU ANGGARAN KINERJA
[email protected]
1.4
KEGIATAN PENDAPATAN
1.5
KEGIATAN JENIS BELANJA RINCIAN PER MATA ANGGARAN MEMUAT BIAYA INPUT ANGGARAN KINERJA 23
Back
PROSES RKA-KL 1. Penelahaan 2. Costing
Menguji/membandingkan apakah kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tupoksi satker, dan benar-benar mendukung program Mengukur biaya kegiatan/sub kegiatan dengan standar biaya atau RAB
3. Satuan Anggaran K/L 4. Himpunan RKA-KL
5. Keppres Rincian APBN
Ringkasan RKA-KL per satker untuk mempercepat dan mempermudah penyusunan DIPA oleh K/L dan Pengesahan DIPA oleh DJPBN Bahan penyusunan RAPBN 2006 Menetapkan rincian anggaran K/Lmenurut Fungsi/Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja dan Lokasi 24
FORMULIR PENYUSUNAN RKA-KL NO.
FORMULIR KODE
PENYUSUN NAMA
1.
Form 1.1
Rincian Kegiatan dan Keluaran
Satuan Kerja
2.
Form 1.2
Rincian Anggaran Belanja
Satuan Kerja
3.
Form 1.3
Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja
Satuan Kerja
4.
Form 1.4
Rincian Anggaran Pendapatan per MAP
Satuan Kerja
5.
Form 1.5
Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan
Satuan Kerja
6.
Form 2.1
Rincian Kegiatan dan Keluaran
Unit Organisasi
7.
Form 2.2
Rincian Anggaran Belanja
Unit Organisasi
8.
Form 2.3
Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja
Unit Organisasi
9.
Form 2.4
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Unit Organisasi
10.
Form 3.1
Rincian Kegiatan dan Keluaran
K/L
11.
Form 3.2
Rincian Anggaran Belanja
K/L
12.
Form 3.3
Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja
K/L
13.
Form 3.4
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
K/L
25
KLASIFIKASI ANGGARAN DALAM RKA-KL
SATKER
UNIT ORG OUTPUT
JENIS BELANJA (INPUT) NATIONAL GOALS Keterangan: FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM
K/L
KEGIATAN SUBKEGIATAN
26
SATUAN KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) MENJADI SATUAN KERJA KRITERIA SATUAN KERJA UNIT ESELON II PUSAT DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA SEJAUH DIPERLUKAN DAN DIUSULKAN ESELON I TERKAIT
LEGALITAS INSTANSI YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI DAERAH JELAS KOORDINASI ANTARA K/L DAN GUB/BUP/WALIKOTA DLM PENETAPAN SATUAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MENJADI LEBIH JELAS TANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN LEBIH JELAS MEMPERMUDAH PROSES PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN/PROGRAM
27
Back
SATUAN KERJA SATKER PERANGKAT DAERAH
UNIT ESELON I
UNIT ESELON II PUSAT
KEMENTERIAN /LEMBAGA
INSTANSI VERTIKAL / UPT
SATKER NON VERTIKAL
TERTENTU
SATKER SEMENTARA SATKER KHUSUS 28
SATUAN KERJA 1. UNIT ESELON I SATKER DI LINGKUNGAN K/L, YAITU UNIT ORGANISASI ESELON I YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN 2. UNIT ESELON II PUSAT SATKER DI LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI ESELON I, YAITU UNIT ESLON II PUSAT YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN SATU ATAU LEBIH KEGIATAN
3. SATUAN KERJA VERTIKAL / UPT DI DAERAH INSTANSI VERTIKAL K/L, YAITU UNIT ESELON II DAN ESELON III DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN K/L SESUAI DENGAN TUPOKSINYA 29
SATUAN KERJA DI DAERAH 1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD). K/L SETELAH BERKONSULTASI DENGAN GUB/BUP/WALIKOTA MENUNJUK SKPD YANG TUPOKSINYA TERKAIT DENGAN PROGRAM/KEGIATAN K/L DI DAERAH 2. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU. DLM HAL PROGRAM/KEGIATAN TIDAK DPT DILIMPAHKAN KEPADA SKPD KARENA TIDAK ADA KETERKAITAN TUPOKSI MAKA K/L DPT MENUNJUK INSTANSI LAIN YG BUKAN SKPD. MISALNYA KEGIATAN KELISTRIKAN DESA DILAKSANAKAN OLEH PT. PLN (PERSERO) 3. SATUAN KERJA SEMENTARA. DLM HAL SATKER TSB PADA 1 DAN 2 TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, MAKA K/L DAPAT MENETAPKAN SATUAN KERJA SEMENTARA 30
SATUAN KERJA KHUSUS SATKER YANG DITETAPKAN KHUSUS UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI: BA 61 BA 62 BA 69 BA 96 BA 97 BA 98 BA 99
Cicilan bunga Subsidi & transfer Belanja lain-lain Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri Penerusan pinjaman Penyertaan modal negara 31
JADWAL PENYUSUNAN RKA-KL DAN RAPBN SEB MenKeu & Ketua Bappenas ttg Prioritas Program & Indikasi Pagu
Maret
Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lembaga
April
SE MenKeu ttg Pagu Sementara Kementerian Lembaga
Mei
Juni Penyusunan RKAKL
Waktu Persiapan Penyusunan RKA-KL
Juli Penelaahan RKAKL 2006
Agustus Penyusunan RAPBN
1.Menyempurnakan Unified Budget 2.Melaksanakan Pilot Proyek KPJM (Perkiraan Maju) 3.Mewujudkan Anggaran Kinerja
Nota Keuangan RAPBN 32
Diagram Proses Penyusunan RKA-KL
Januari – April
Mei – Agustus (4) Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP
DPR
(8)
Pembahasan RKA-KL
September - Desember (9)
Pembahasan RAPBN
UU APBN
(11)
(7) Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Kabinet/ Presiden
Kementrian Perencanaan
Keppres tentang Rincian APBN
Penelaahan Konsistensi dengan RKP SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu
(6)
(2) SE Pagu Sementara
Kementrian Keuangan
Lampiran RAPBN (Himpunan RKAKL) (5)
(10)
(13)
Rancangan Keppres ttg Rincian APBN
Pengesahan
Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran
(1) Kement. Negara/ Lembaga
Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran
Renstra KL
Rancangan Renja KL
(12)
(3)
RKA-KL
Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(14)
Dokumen Pelaksanan Anggaran 33
Daerah
PENYUSUNAN RKP (1) Minggu
Kegiatan
II-III Januari
Menyusun Rancangan Awal RKP yang dilengkapi dengan: – Exercise pagu indikatif dana perimbangan Pusat dan Daerah – Exercise pagu indikatif bagi Kementerian/Lembaga (KL)
I Februari
Rancangan Awal RKP dibahas dalam Sidang Kabinet
II Februari
III-IV Februari
SEB antara MenPPN dan Menkeu tentang – Prioritas pembangunan nasional – Pagu Indikatif KL menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP dan menyampaikannya ke Bappenas Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Khusus untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyusunan rencana kerjanya dikoordinasikan oleh Gubernur
Dasar Hukum
Pasal 20 ayat (1) UU SPPN
PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (1) PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (2) Pasal 20 Ayat (2) UU SPPN Pasal 32 Ayat (4) UU SPPN
34
PENYUSUNAN RKP (2) Minggu I Maret
Kegiatan Penelaahan Renja-KL dalam hal: Konsistensinya dengan Rancangan Awal RKP; Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Dasar Hukum PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (3)
II Maret
Bappenas menyusun Draft II Rancangan RKP
III Maret
Musrenbang Pusat untuk menyerasikan kegiatan dekon dan tugas pembantuan dengan Rancangan RKPD
IV Maret-II April
Musrenbang Propinsi untuk menyelaraskan kembali rencana kegiatan dekon dan tugas pembantuan
- Idem -
III April
Menyusun Draft III Rancangan RKP
- Idem -
IV April
Musrenbang Nasional untuk mensinergikan kegiatan pembangunan antar KL, dan antara Pusat dan Daerah dalam hal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan
- Idem -
PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 6 Ayat (1) dan (2)
35
PENYUSUNAN RKP (3) Minggu I Mei
Kegiatan
Dasar Hukum
Menyusun Rancangan Akhir RKP
UU SPPN Pasal 24 Ayat (1)
Sidang Kabinet membahas RKP untuk menghasilkan kebijakan pemerintah tentang RAPBN
PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (1)
Menetapkan Rancangan Akhir RKP menjadi RKP dengan Peraturan Presiden
II Mei
Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPR dengan bahan RKP yang sudah ditetapkan
UU SPPN Pasal 24 Ayat (1)
PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (2)
36
PENYUSUNAN RKA-KL (1) No
Jadwal
Kegiatan
01
Awal Februari
SEB MenKeu & Men PPN tentang Prioritas Nasional dan Pagu Indikatif
02
Februari - Maret
KL Menyusun Renja KL dengan mengacu pada SEB tersebut
03
Maret-April
Kementerian PPN menyusun RKP dengan masukan dari Renja KL
04
Awal Mei
Sidang Kabinet membahas RKP untuk menetapkan Kebijakan Pemerintah
05
Tengah Mei
Pemerintah dan DPR membahas RKP untuk menetapkan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran 37
PENYUSUNAN RKA-KL (2) No
Jadwal
Kegiatan
06
Juni
SE MenKeu tentang pagu sementara
07
Juli
KL menyusun RKA-KL dan membahasnya di DPR
08
Agustus
Hasil Pembahasan RKA-KL menjadi bahan penyusunan RAPBN
09
Agustus Oktober
RAPBN dibahas di DPR menjadi UU APBN
10
Nopember
Presiden menetapkan Rincian APBN 38
ANGGARAN KINERJA Menetapkan kegiatan K/L yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran program / sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L Menetapkan keluaran (output) yang terukur dan hasil (outcome) untuk setiap kegiatan / sub kegiatan Perhitungan biaya masukan (input) dan biaya keluaran (out put) menggunakan standar biaya yang ditetapkan
39
Back
ANGGARAN KINERJA PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
INDIKATOR KINERJA
STANDAR BIAYA UMUM
EVALUASI KINERJA KHUSUS
DITETAPKAN MENKEU (SETELAH BERKOORDINASI DENGAN K/L TERKAIT)
DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN
40
PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan
MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KEDALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN
INDEK STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS
BADAN PUSAT STATISTIK MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN PADA SUATU DAERAH
41
