05/02/2009
Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat G k S Gerakan Sertifikasi tifik i bagi b i Keadilan K dil Distribusi Di t ib i Manfaat M f t Pengelolaan P l l H Hutan t Opsi dan Pilihan Kebijakan
Hariadi Kartodihardjo KETUA MPA – LEI Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI
MATERI
1. 2. 3. 4. 5.
TANTANGAN SAAT INI MENJALANKAN VISI KEADILAN PERATURAN-PERUNDANGAN MASALAH IMPLEMENTASI PILIHAN STRATEGIS DAN TAKTIS
1
05/02/2009
1. Tantangan Saat Ini
1.1. Tantangan – Soal Ruang Kasus Kalimantan Tengah TGHK 1982 SK Mentan
1982 - 1992 UU No. 5/1967 5/19 67
TDK ADA Paduserasi RTRWP – TGHK
Penunjukan Kws Hutan
RTRWP 2003
SK Menhutbun
Perda
1992 - 1999
1999 - 2004
1999 - 2004
UU No. 24/1992
UU No. 41/1999
UU No. 22/1999 22/1999
Review RTRWP/ RTWK Pemekaran
UU No. 32/2004 UU No. 26/2007
UU KEHUTANAN LAMA UU PENATAAN RUANG LAMA
SAAT INI HAK MASY Æ PERDA; STLAH 2007 Æ KWSN STRATEGIS
2
05/02/2009
1.2. Tantangan – Pelanggaran Ruang Kasus Kalimantan NO
PROPINSI
PERUBAAHAN PERUNTUKAN/ STATUS (Ha)
1
Kalimantan T Tengah h
2.985.609
2
Kalimantan Selatan
188.513
3
4
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
PERUBAHAN FUNGSI (Ha)
INDIKASI PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DALAM KWS HTN TANPA IJIN
Ijin perkebunan tanpa proses pelepasan kawasan hutan = + 2.844.331 Ha, diantaranya seluas + 600.209 Ha tumpang 3.607.363 tindih i dih dengan d IUPHHK HA/HT Ijin-ijin IUPHHK-HA/HT. Iji iji tersebut sebagian telah beroperasi dan telah berstatus HGU. 329.334
Perkebunan tanpa ijin didalam kawsan hutan + 175.720 Ha (KSA/KPA 17.685 Ha, HL 328 Ha, HPT 1.232 Ha, HP 116.359 Ha, HPK 40.116 Ha) Temuan ( No. 01/TIM. MH- BPK/ 03/2008, 18 Maret 2008:
1.269.467
1.728.869 S/d Desember 2007 ada 57 ijin perkebunan dalam kawasan hutan, diantaranya 27 ijin tidak terpantau Dishut setempat.
1.424.065
3.751.971
5.867.654
9.417.537
Hasil analisis sementara berdasarkan data yang disampaikan dari daerah, sebagian besar usulan perubahan peruntukan kawasan hutan diarahkan untuk kegiatan perkebunan.
Sumber: Baplan Dephut, 2008
1.3. Tantangan – Politik Kepemerintahan
3
05/02/2009
2. Visi Keadilan
Menjalankan Visi Keadlian
• •
Hak & Akses thd SDA/Hutan vs Perijinan Pemanfaatan SDA/Hutan; Pengembangan Usaha vs Akses thd infrastruktur ekonomi;
• •
Sertifikasi produk dan sertifikasi sistem pengelolaan; E l Evaluasi i kelembagaan: k l b MPA – BE – FKD – Konstituen
4
05/02/2009
3. Peraturan Perundangan
3.1. Kebijakan – UU dan PP No 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.
Nomor dan Tahun Tentang Undang-Undang No.41/1999 Kehutanan No.34/2004 Pemerintahan Daerah No.26/2007 Penataan Ruang Peraturan Pemerintah No.35/2002 Dana Reboisasi No.44/2004 Perencanaan Kehutanan No. 6/2007 jo. No.3/2008 Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan No. 38/2007 Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ No.41/2007 Organisasi Perangkat Daerah
5
05/02/2009
3.2. Permenhut – UMKM, HKm, TUK No
Nomor Peraturan dan tahun
Tentang
No
Permenhut No. P.16/2008
Kriteria Usaha Mikro, kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dapat memperoleh Fasilitas Kredit/Pembiayaan dengan Penjaminan
1.
Kepmen No. 622/Kptas-II/1995
Hutan kemasyarakatan
2.
Kepmen No. 677/Kpts-II/1997
Hutan kemasyarakatan
3.
Kepmen No. 31/Kpts- Penyelenggaraan Hutan II/2001 Kemasyarakatan
4.
Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007
1.
Permenhut No. P. 51/Menhut-II/2006
Penggunaan Surat Keterangan Asa Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Hak
2.
Permenhut No. P.33/Kpts-II/2007
Perubahan kedua atas Permenhut No. P 51/MenhutII/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengankutan hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan hak
Rencana Kerja 1.
Tentang
Hutan Kemasyarakatan
Kriteria UMKM 1.
Nomor Peraturan dan Tahun
Permenhut No P.9/2007
Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan bagan kerja Pemanfaatan hasil Hutan kayu pada HTI dan HTR dalam Hutan Tanaman
2.
Permenhut No. P.41/2007
Perubahan peraturan Menteri No. P.9/Kpts-II tentang Rencana Kerja
1.
Permenhut No. P. 49/2008
Hutan Kemasyarakatan
Tata Niaga Kayu
Hutan Desa Hutan Desa
3.3. Permenhut - HTR No Peraturan Tanggal 1. Peraturan Pemerintah 8 Januari 2007 No.6/2007 2 2.. 3. 4. 5. 6.
Permenhut P h P.23/Menhut-II/ 2007 Permenhut P.5/Menhut-II/2008 Permenhut P.48/Menhut-II/ 2007 Permenhut P 9/Menhut-II/2008 P.9/Menhut II/2008
2 JJunii 200 25 2007 4 Maret 2008 31 Oktober 2007 24 Maret 2008
Peraturan Kepala 9 April 2008 Pusat P2H P.01/Pusat P2H-/ 2008
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan T cara Permohonan Tata P h IUPHHK-HTR IUPHHK HTR Pada HTR dalam Hutan Tanaman Perubahan Atas Permenhut P23/Menhut-II/2007 Standar Biaya Pembangunan HTI dan HTR Persyaratan Kelompok Tani untuk mendapatkan pinjaman dana bergulit embangunan Hutan Tanaman Rakyat Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR
6
05/02/2009
3.3.1. Pencadangan Areal HTR MEN HUT
BAPLAN
Penyiapan & penyampenyam paian peta arahan indikatif
BPK
SEKJEN
Tembusan peta arahan indikatif per Provinsi
GUBER NUR
Tembusan peta arahan indikatif per Provinsi
Tembusan peta arahan indikatif per Provinsi
Sosialisasi program Rencana & Usulan lok 1:50.000
SK Pencadangan HTR
Sosialisasi pembiayaa n
Tembusan Rencana & Usulan lok 1:50.000
Tembusan Rencana & Usulan lok 1:50.000
Verifikasi peta
Verifikasi teknis -adm
Konsep peta pencadang -an
Konsep SK pencadang -an
2
4
DIHUT PROV
BUPATI /KOTA Peta arahan indikatif per Provinsi
Tembusan peta arahan indikatif per Provinsi
Sosialisasi program
Sosialisasi program
Sosialisasi pembiayaa n
Sosialisasi pembiayaa n
DIHUT KAB
BPKH
Tembusan peta arahan indikatif per Provinsi
Tembusan peta arahan indikatif per Provinsi
Pertimbang an teknis & peta arahan 1:50.000
Asistensi perpetaan
Rencana & Usulan lok 1:50.000
5
2
3
1
4
2
2
KK/ PETANI
KOPERASI
PENYULUH
Informasi areal pencadang an
Informasi areal pencadang an
3.3.2. Prosedur Ijin HTR MEN HUT
DIRJEN BPK
Alokasi dan penetapa n areal
BUPATI/ KOTA Pencadang -an areal
LSM
CAMAT
UPT DEPHUT
KEPALA DESA sosialisasi
sosialisasi
sosialisasi Tembusan b SK IUPHHKHTR
Tembusan b SK IUPHHKHTR
Rekomenk dasi
Rekomendasi Kepala Desa
Rekomend asi Kades
Rekomend asi
Membentuk kelompok
Verifikasi persyarata n
Persyaratan : a. KTP b. Ket domisili c. Sketsa (adm, koordinat, batas jelas)
Pertimbangan teknis UPT Permohon -an perorangan/ koperasi
Verifikasi sketsa areal Pertimban g-an teknis
Meneribitkan SK IUPHHKHTR dilampiri Peta Areal Kerja 1 : 50.000
2
1
6
Permohonan perorangan/ koperasi
Surat permo permohonan
SK IUPHHKHTR
1
1
3
4
5
Membentuk koperasi
Fasilitasi pembuata n sketsa areal
Persyarata n: a. Akte pendirian b. Ket Kades c. Sketsa areal d. Peta skala 1:5000 atau 1:10000 Surat permohonan
SK IUPHHKHTR
5
1
7
05/02/2009
4. Masalah Implementasi
• • • • •
KEPASTIAN KAWASAN HUTAN; KELEMBAGAAN MASYARAKAT UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI; PANJANGNYA RANTAI BIROKRASI; SECARA UMUM DUKUNGAN PEMDA LEMAH; AKSES EKONOMI DAN PASAR. PASAR
8
05/02/2009
5. Pilihan Strategis dan Taktis
SERTIFIKASI DAN MITRA DI LUAR CAKUPAN SERTIFIKASI BIROKRASI
EKONOMI
HAK DAN AKSES THD SDA
SKEMA
STATUS
IJIN
QUO
TAKTIS
PERDA HAK
HUTAN HAK
STRATEGIS
SERTIFIKASI EKOLABEL
9
05/02/2009
Terimakasih
10
