MASIH BERLAKUKAH STATUS IMPORTIR JALUR PRIORITAS SEIRING DENGAN PENETAPANNYA SEBAGAI IMPORTIR MITRA UTAMA ?
Rita Dwi Lindawati Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai
Pendahuluan Seiring munculnya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-24/BC /2007 tanggal 9 Agustus 2007, tentang MITRA UTAMA ( MITA ), seolah-olah seluruh perhatian kita tertuju pada “Client Baru Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” yaitu importir MITA (Mitra Utama ) . Seperti yang telah kita ketahui, sejak munculnya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut kita mengenal importir MITA. Importir MITA adalah Importir Jalur Prioritas yang ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan sebagai MITA atau importir yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Mitra Utama oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan pengertian Importir Jalur Prioritas menurut P-11/BC/2005 tanggal 15 Juni tahun 2005 adalah importir yang ditetapkan sebagai importir penerima fasilitas Jalur Prioritas berdasarkan keputusan Direktur Jenderal . Selanjutnya muncul pertanyaan kritis untuk Importir Jalur Prioritas yang oleh Direktur Teknis Kepabeanan ditetapkan menjadi importir MITA
, “Masih berlakukah status Importir
Jalur Prioritasnya ? Untuk mencari jawab, penulis akan menelaah beberapa peraturan yang akan penulis paparkan pada artikel ini. Keberadaan MITA menurut P-24/BC/2007 Menurut P-24/BC/2007 tentang MITA disebutkan bahwa MITA dapat berasal dari Importir Jalur Prioritas yang ditetapkan sebagai MITA oleh Direktur Teknis Kepabeanan. Jika sebuah perusahaan
telah mendapatkan status sebagai Importir Jalur Prioritas berkeinginan untuk
menjadi importir MITA, maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan kepada Direktur Teknis Kepabeanan dengan memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam P24/BC/2007 . Hal ini berarti bahwa tidak secara otomatis setiap
Importir Jalur Prioritas
ditetapkan menjadi importir MITA. Menurut P-24/BC/2007, status MITA hanya berlaku pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Dengan demikian, Importir Jalur Prioritas yang sudah ditetapkan menjadi MITA, hanya dapat menggunakan fasilitas dan status MITA-nya, untuk menyelesaikan 1
kewajiban
pabean
pada
Kantor
Pelayanan
Utama.
Sedangkan
jika
penyelesaian kewajiban pabeannya diselesaikan di luar Kantor Pelayanan Utama ( pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Pabean dan Cukai yang tercantum pada Surat Keputusannya sebagai Importir Jalur Prioritas) maka Importir Jalur Prioritas tersebut dilayani sebagai Importir Jalur Prioritas. Selain itu jika kita pelajari pasal demi pasal pada P-24/BC/2007 , tidak satupun pasal yang mengatur hapusnya status Jalur Prioritas , jika importir tersebut telah ditetapkan menjadi importir MITA. Hak dan Kewajiban Importir Jalur Prioritas yang Telah Ditetapkan Sebagai MITA Hak dan kewajiban Importir Jalur Prioritas yang telah ditetapkan sebagai MITA tetap mengikuti statusnya . Maksud dari pernyataan ini adalah jika Importir Jalur Prioritas tersebut sedang menyelesaikan kewajiban pabeannya pada Kantor Pelayanan Utama , maka importir yang bersangkutan akan mendapatkan hak dan wajib menjalankan kewajiban sebagai importir MITA. Begitu pula ketika importir yang bersangkutan sedang menyelesaikan kewajiban pabeannya pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang telah tercantum pada Surat Keputusan Importir Jalur Prioritas ( di luar KPU BC ) maka importir tersebut akan mendapatkan hak dan wajib menjalankan kewajiban sebagai Importir Jalur Prioritas. Hak dan Kewajiban Importir Jalur Prioritas ( IJP ) Dalam P-11/BC/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Importir Jalur Prioritas , diatur hak dan kewajiban Importir Jalur Prioritas.
Hak Importir Jalur Prioritas ( IJP ) adalah untuk mendapatkan kemudahan sebagai berikut: a. Tidak dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dilakukan terhadap Jalur Merah dan Jalur Hijau, kecuali terhadap : 1. Barang Impor Sementara. 2. Barang Re-impor. 3. Barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI). 4. Barang tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. b. Pemeriksaan fisik terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dapat dilakukan di gudang importir. c. Pengeluaran barang impor dapat dilakukan dengan Trucklossing. 2
d. Penyerahan hardcopy PIB dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). e. Pemberitahuan Pendahuluan (prenotification). f.
Pembayaran berkala khusus kepada importir produsen. Kemudahan sebagaimana pada huruf b, huruf c, dan huruf e diberikan tanpa
pengajuan surat permohonan dari IJP tersebut.
Kewajiban Importir Jalur Prioritas adalah : a. Menggunakan modul importir milik sendiri dan tidak memberikan atau meminjamkannya bagi kepentingan pihak/perusahaan lain. b. Membuat laporan importasi setiap 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sebagai IJP , dalam bentuk hardcopy dan soft copy, dan menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat impor dilakukan. c.
Melaporkan kehilangan dan/atau penyalahgunaan modul importir pada kesempatan pertama.
Setelah penulis memaparkan hak dan kewajiban IJP, selanjutnya akan penulis paparkan hak dan kewajiban Importir MITA . Hak dan Kewajiban Sebagai Mitra Utama Pada P-24/BC/2007 tentang MITA, diatur mengenai hak dan kewajiban sebagai MITA adalah: 1. Tidak dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang, kecuali untuk MITA Non Prioritas, masih memungkinkan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang dalam hal barang ekspor yang diimpor kembali, barang yang terkena pemeriksaan acak, atau barang impor sementara. Pemeriksaan fisik atas barang-barang tersebut dapat dilakukan di gudang importir tanpa mengajukan surat permohonan . Adapun ketentuan yang berlaku atas barang-barang tersebut adalah ketentuan importasi yang pengeluaran barangnya ditetapkan sebagai jalur merah. 2. Mendapatkan fasilitas paperless ( tidak perlu menyerahkan hard copy PIB/PEB 3
Kemudahan ini tidak berlaku dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang dan/atau pemeriksaan dokumen. 3. Mendapatkan akses pelayanan Client Coordinator 4. Pemutakhiran data registrasi importir.
Selanjutnya marilah Saudara pahami, apakah kewajiban MITA itu? Berikut ini akan penulis uraikan mengenai kewajiban MITA : 1. MITA wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebelum menyampaikan PIB. 2. MITA wajib menyampaikan pemberitahuan pabean impor atau ekspor secara elektronik. 3. Tidak
memberikan
dan/atau
meminjamkan
modul
importir
kepada
pihak/perusahaan lain. 4. Melaporkan kehilangan dan/atau penyalahgunaan modul importir pada kesempatan pertama. 5. Memberitahukan perubahan nama-nama PPJK yang diberi kuasa, kepada kepala kantor 6. Menyampaikan nama pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk berhubungan dengan Client Coordinator. Fakta status importir MITA dan Jalur Prioritas Fakta di lapangan , masyarakat pengguna jasa kepabeanan , bahkan pegawai Bea dan Cukai pun masih sering rancu mengenai status importir MITA dan Importir Jalur Prioritas. Sementara orang masih menganggap Importir Jalur Prioritas itu sama dengan MITA. Padahal antara importir MITA dan Importir Jalur Prioritas adalah dua hal yang berbeda, baik
wilayah pemberlakuan status importir, maupun hak dan
kewajibannya . Importir Jalur Prioritas yang telah ditetapkan sebagai MITA akan disebut sebagai MITA Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai , P-42/ BC/2009 yang telah diubah dengan P-08/BC/2009 tentang Tata Laksana Impor Untuk Dipakai. Selanjutnya MITA Prioritas ini dalam penyelesaian pabean impor untuk dipakai akan mendapatkan jalur pelayanan impor berupa Jalur Mita Prioritas. Jalur MITA Prioritas ini hanya ada dan berlaku pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Sedangkan di luar Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai ( Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang tersebut dalam Surat Keputusan Importir Jalur Prioritas), IJP yang telah ditetapkan 4
sebagai MITA ( MITA Prioritas ) akan diperlakukan sebagai IJP ( Importir Jalur Prioritas ) dengan mendapatkan fasilitas pelayanan sebagai IJP. Simpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Importir Jalur Prioritas yang telah ditetapkan sebagai importir MITA ( MITA Prioritas) , tidak akan kehilangan statusnya sebagai IJP. Hal ini diatur dalam P-24/BC/2007 tentang MITA maupun P-11/BC/2005 yang telah diperbarui dengan P-06/BC/2006 tentang Importir Jalur Prioritas. Dimana dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tersebut diatur kapan berlakunya status importir sebagai MITA dan kapan berlakunya status importir sebagai IJP. Selain itu Perdirjend tersebut juga mengatur tentang hak dan kewajiban yang mengiringi masing-masing status importir tersebut. Batasan-batasan pemberlakuan, hak dan kewajiban antara status importir MITA ( MITA Prioritas) dan IJP harus dipahami dan dicermati oleh importir sendiri maupun petugas Bea dan Cukai. Bagi importir , pemahaman ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam masing-masing status tersebut. Sedangkan bagi petugas Bea dan Cukai, pemahaman tersebut sangat diperlukan agar tidak salah dalam memberikan pelayanan dan pengamanan hak-hak Negara . Sumber Data dan Kepustakaan 1.
P-11/BC/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Importir Jalur Prioritas yang telah diperbaharui dengan P-06/BC/2006 tanggal 25 April 2006
2.
P-24/BC/2007 tanggal 17 Agustus 2007 tentang MITA.
3.
P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Perubahan atas Perdirjend Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
4.
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Layanan Informasi , KPP Madya Pabean Tanjung Perak.
5.
Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penyuluhan , KPP Madya Soekarno Hatta.
6.
Hasil konfirmasi dengan Sub Direktorat Impor pada Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat DJBC Jakarta
5
