III/ kl/il l d ill/ 1'<'II JlllIlIgJl//(/ 1l
.J6.J
MASALAH HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT Oleh : Agus Sardjono, SH Letter of Credit (LIe) adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan internasional. Karangan berikut ini mencoba untuk menguraikan seluk beluk LlC dari segi hukum. Permasalahan dapat timbul mengenai L/C jika terjadi sengketa antara pihak penjual dan pembeli dalam hubungan perdagangan internasional. Bagaimana hubungan hukum antara pihak pembeli, bank yang mengeluarkan L/C dan penjualn merupakan titik pembahasan dalam karangan ini. Tujuan utama pembukaan L/C sebenarnya adalah untuk melindungi atau menjamin penjual terhadap ke........ . mungkinan pembeli tidak membayar harga bar .•.. . . ··/'A... . rang. Adakah jaminan terse but dapat terseleng... .. . .• . . gara dengan sempurna ? '
".'.':
.... ..•. ..
~
..
A. PENDAHULUAN
Dalam rangka jill I beli interna sional (internasional sales of gooo s) kita mengenal lembaga documentary credit yang populer dengan istilah LlC (letter of credit). Lembaga ini muncul dalam praktek perdagangan internasional. yaitu dalam rangka menjembatani hubunganantara pembelidan pcnjual. terutama dalam rangka mempermudah pembayaran prestasi tmnsaksi jill I beli tersebut. Seca ra te knis, t ra nsa ksi j ill I beli denga n k redit berdok ume n ini da pa t diga mbarka n melalui diagmm I berikut: .
I
selle r
buyer
12
5
.
4
6
7
•
- - - - - - ------9
correspon8 dence bank -------,------- 3 Keterangan:
I1
10
•
2
•
lng bank
ISSU
•
(1). Kontrak jilll beli barang antara buyer & seller: (2). Buyer mengajukan permintaan membuka LlC . kemda issuing bank;
•
-165
Leuer oj Crei/it
(3). Is suing bank meminta bank lain (corre spondence bank) yang bcrada di ncgara se lie run tuk mcmberita h u (advisi ng) ata u menegaska n (confirmi ng) krcdit tc rscbut ; (4). advisinglconfirtning bank memberitahu/ menegaskan kC(:Rda penjual bahwa kredit telah dibuka; (5). penjlBl mengirim barang ke(:Rda pembeli; (6). penjlBl menyerahkan dokumen-dokumen ke(:Rda bank; (7). bank melakukan pembayaran setelah menerima baikdokumen-dokumcn terscbut·, (8). Advising Iconfillning bank mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke(:Rda issui ng bank; (9). Issuing bank melakukan pembayaran ke(:Rda advising /confirming bank; (10) Issuing bank menyerahkan dokumen-dokumen ke(:Rda pembeli; (11) Pembeli melakukan pembayaran ke(:Rda issuing bank; (12) Pembeli menyerahkan transport document ke(:Rda pengangkut dalam rangka untuk menerima barang yang telah dikirimkan oleh pcnjlBl ke(:Rdanya . Permasalahandaplt timbul bilamana terjadi sengketa diantara pihak-pihak yang terlibat itu (pembeli - bank - penjual). Untuk menjawab permasalahan itu terlebih dahulu harus diketahui hal-hal berikut: l. Bagaimam' hubungan hukum antara pembeli, bank dan penjlBl ? 2. Apa hak dan kewajiban nn sing-masing pihak ya ng ditimbulkan oleh adanya hubungan hukum tersebut? Tul~S1 n ini akan membahas bagaimana hubungan-hubungan hukum tersebut dan api hak serta kewajiban yang timbul dari adanya hubungan hukum itu. B. LEMBAGA L/C DAN MASALAHNYA
•
Dalam hal bank membuka kredityang irrevocable, berarti bank mengikatdirinya (dengan tidak da(:R t dita rik kembali) untuk membayar sejumlah ua ng ya ng disebutkan dalam perintah membuka kredit dari pembeli terhadap bank dengan cara-<.:ara seperti ya ng tercantum dalam article 2, Unifolln Customs and Practice for Documentary Credit 1983 (revision), yaitu : " ..... is to rna ke a pi yment ot or to the order of a third party (the beneficiary), or is to payor accept bills of exchange (drafts) drawn by the beneficiary, or authorizes another bank to effect soch payment, or to pay, accept or negotiate soch bills of exchange (drafts), against stipulated documents, provided that the terms and conditions of 1he credit are complied with." ,
Pengertian irrevocable menunjuk adanya keteritan bank terhadap penjual untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, asalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjlBl telah seluruhnya terpenuhi. Pertanyaan kita adalah, api yang mendasari keterkaitan bank tersebut ? Kiranya ja wa banatas pertanyaan tersebutdapat diketahui deng'a n melihat hub ungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat (involved) didalam lembaga Lie. Bebern pa ahli lI);;ocoba Ireng-konstruksi-kan hubungan hukum itu sebagai : OkLOber 1988
466
Hukum d.an PembalJgunan
bOigtocht, denien beding, delegasi dan lain-lain. I Namun demikian, konstruksi-konstruksi tersebut masih harus dibuktikan kebemrann)U. Sebagaimam kita ketahui, didlllam konstruksi borgtocht, kreditor (penjual) tidak daIB t langsung memgih pembayaran terhadap borg (penjamin), sebelum debitorn)U sendiri (pembeli) ditagih. Manakala terjadi non-payment dari debitort itu, barulah penjtnl daIBt menagih penjamin. U ntuk lebih jelasn)U daIB t dilihat diagram II berikut : A (debt)
jualbeli·
B(cred)
e (borg) Kelerangan:
(-) A dan B melakukan transaksi jtnl beli; (-) A, B dan e, membuat perjanjian penjaminan (borgtocht) dimana dalam perjanjian tersebut din)Utakan bahwa e bersedia membayar hutang A keIBda B bilamam A telahditagih namun tidak daIBt membayar hulang tersebut. NamIBklah bahwa IBda prinsipn)U yang harus membayar B adalah A. e hanyalah penjamin untuk pembayaran hutan A keIBda B dalam hal A tidak mampu/tidak melak~an pembayaran keIBda B. Lain halnya IBda irrevocable Lie. 2 Pada posisi (I) : The buyer and the seller con~lude a sales contract providing for payment by documentary credit; Pada posisi (2) : The buyer instruct his bank (issuing bank) to issue a credit in favour of the seller (beneficiary); Pada posisi (3) : The issuing bank asks another bank (ustnllyin the countryof the sp.ller) to advise or confirm the credit; Pada posisi (4) : The advising orconfinning bank informs the seller that the credit has been issued . •
•
Dengan pemberitaan (InfolIllation) dari bankkeIBda penjtnl maka berarti bank mengikat diri untuk membayar keIBda penjtnl (beneficiary)sejumlah uang, sebesar yang tennuat didalam Lie. Dengan demikian yang melakukan pembayaran terhadap penjtnl adalah bank, bukan pembeli. Uraian diatas mengg~ urkan pendaplt bahwa pada irrevocable Lie, konstruksi hukumnya adalah sarna dengan borgtocht. Dorhout Mess memilih konstruksi derden beding untuk hubungan hukum dalam lembaga Lie. 3 PendaIBtnya didasarkan pada ketentuan pasal1317 KUHP Perdata,
1).Lihal, A.L. Grader van Dcr Maas, Buku Pegangan Untuk Kredit Berdokumen, 1951. Lihatpula Prof. EnKllY Pargaribuan Simanjutak, SH, Pembukaan Kredit Berdokumen, Seksi Hukum Dagarg, Fakultas Hukum Uni~ rsi tas Gajah Mada, Yogyakarta, 1986 2) LiRaJdiagrnm U diatas 3): Disarikan dari Prof. ElIDny P.S., op. cit, h. 28.
Leller of Credit
467
dimana dalam hal ini pembeli mengikat dirinYa untuk mengmahakan supaya bank membuka kredit untuk keJXntingan penjml (beneficiary). Namun apabila kita lihat ketentmn ayat 2 dari pasal ter~but, dalam derdeh beding itu diJXrlukan adanya penerimaan (ak~ptasi) dari penjml «beneficiary), bahwa penjml (beneficiary) setuju atas nnkstrl pembeli. Sebaliknya di dalam irrevocable LlC tidak diperlukan adanya akseptasi dari . penjml ketika pembeli mengajukan credit application kepada issuing bank. Denga n demikia n na m pa k oleh kita bahwa konstruksi derden beding sebagaima na ditawarkan oleh Dorhout Mess tidak dapat ditempkan pada irrevocable Uc. Begitu pula haJnya bilamana kita konstruksikan irrevocable LlC sebagai perjanjian delegasi (ex. pasal 1417 KUHPer). . cred (B) debt-_ _ _ _ _ _ _ _ A (debt)· C (cred) diagmm III Pada konstruksi delegasi ini diJXrlukan per~tujuan dari kreditor (C) terhadap debitor (B) yang berniat memindahkan (rnendelegasikan) hutangnya kepada pibak lain (A). Bilamam Ctidak rnen)etujui niat Buntuk rnernindahkanhutangnya kepada A (sebagai debitor B), maka delegasi itu tidak akanterjadi. Pada irrevocable LIC, permintaan pembeli kepada issuing bank agar membuka LlC untuk keJXntingan penjml tidak diperlukan persetujmn dari penjml. Kesimpulan kita, bahwa bebempa lembaga hukuIn yang bersumber pada perundang-undangan, yang dicoba ditempkari pada lembaga LlC ternyata tidak cocok. Lembal!fl LlC mempunyai bentuk dan sifat yang khas (sui generis). Sebagaimana telah di~butkan pada Bab Pendahuluan di atas, bahwa LlC merupakan lembaga yang muncul dalam pmktek perdagangan internasional, maka ketentmn-ketentmn yang mengatumya poo nis::aya bemsal dari kebiasaan-kebiasaan yang belaku dalam perdagangan intemasional. Salah Situ yang ~rpenting adalah Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 1983 (UC, 1983). Dari DC, 1983 inilah kita dapat mengetahui konstruksi hukum dari lembaga LlC dengan melihat hak dan keWajiban dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. •
Hak dan
•
Pembeli, Bank dan Penjual
Pasal15 UC 1983 men)e butkan bahwa bank harus memerikSi dokument dengan ketelitian yang wajar untuk memastikan bahwa apa yang tercantum di dalam dokumen'
Oklober 1988
468
Hukum dun f'embungunun
atas dasar dokumen-dokumen yang memenuhi syarat dan kondisi kredit yang bwangkUlan (pisal 16, a, UC 1983). Apabila dokumen-dokumen ter~but ternyata tidak coeok dengan syarat dan kondisi kredit ya ng bersa ngkuta n, maka bank berhak menolakdan bahkan mengajukan tuntuta n bahwa api ya ng tercantum dalam dokumen-dokumen itu tidak sesuai dengan syarat dan kondisi kredit (pasal 16, b, UC 1983). Hak mcnolak dan mcngajukan tuntutan ini ada pida bank dalam huhungannya Jcngan pcnjwl. SchaliknYd penjual yang mengajukan rermintaan pemhayaran kquda hank harus ( wajih ) menycrahkan ~gala dokumen yang disYdfatkan dalam LlC.l3ilamana kewajihan ini tidakdirenuhi, maka tidakakanada pembayarandari piha k bank. Kewajiban dan sekatigus kewenangan dari bank untuk memeriksa dokumen itu haruslah dilaksanakan dengan hati-hati, benar danjujur. Keplda bank harus diberikan "waktu yang layak (reasonable time)" untuk memeriksa dok umen-dok umen tersebut (pasal 16, c, UC 1983). Dalam praktek "waktu ya ng laya k" yang diteta pkan pasal 16, e, UC 1983 tersebutdapat menimbulkan persoalan. Apa yang dimakstrl dengan waktu yang layak itu? Berapa lama menurut satuan hitungan/ ukuran waktu? Mengenai hal ini, di lnggrisada suatu kasus yang timbul sebagaiakibat perbedaan penafsiran Erhadap "reasonable time" itu, 4 yaitu dalam perkara a'ntara Hanson vs. Hamel and Hortye Limited. Menurut pertimbangan hakim dalam putusan perkara ter~but, bank harus menentukan sikap, menerima atau menolak dokumen itu dengan segern dan lanpi ada kesempitan untuk memperpanjang penelitian. Akan tetapi pada ~kitar tahun 1980, terjadi perubahan pandangan hakim. 5 Dalam perkara anlara Bank Malti Iran vs. Barclays Bank D.C.O, hakim berpendapat bahwa perpanjangan waktu penelitian dokumen dibenarkan dengan alasan karena sibuknya pekerjaan pada ~ksi ata u bagian kredit berdokumen tidak memungkinkan penetitian secara cepl t. Dari dua kasus te r~ but, kita memperoleh gambaran betapa sulitnya untuk menafsirka n seeara baik a rti "reasona ble time" yang tereantum dalam pasa116, c, UC 1983. Kiranya kita daplt metihat permasalahannya seeara kasuistis. Terlepis dari persoalan batas waktu pemeriksaan ter~but, maka manakala pen• jual telah memenuhi segala syarat-syarat yang termuat dalam LlC, maka penjual berhakatas pembayara ndari bank ya ng berdasarkan perikatannya melalui irrevocable LlC wajib untuk melakukan pembayaran itu. Apabila ternyata kemtrlian bank menolak dokumen seeara salah atau keliru, maka penolakan itu dapit dianggap sebagai suatu oon-prestasi dari pihak bank dalam perja njian yang diwuj ud kan dalam bentuk irrevocable LlC Danjika penolakan yang salahlketiru dari pihak bank itu menimbulkan kerugian dipihak penjual, •
4). Lihat Ellinger, EP. : Documentary Leiter of Credit, 1968, sebagaimana dikutip dari Prof. Emrny Pa~aribuan S., Sh: "Hubungan Hukum Bank dan Penjual", (Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang), YC1!yakarta, 1988. 5). F 1'., de Rooy : Doc tnIenta ire Kredicten, 1980, sebagaimana dikui tip dari Prof. Enun y P. S., lac cit, h.2
I .( 'I/('r
11/ ( 'r('t/if
46 9
ma ka penjml berhak untuk menwltut ganti rugi kernda bank. C. HAK GUG AT BANK TERHADAP PEMBELI ATAU PENJUAL
Biasa nya hubunga n antara penjml dengan Bank berakhir rnda saat sepucuk wes~ 1 (dmft) yang di~mhkan oleh penjual telah diterima atau diaksepta si atau dibayar oleh Bank. Kemtrlian pihak bank akan menagih kembali dari pembeli apa yang telah dibayarnya kernda penjtnl. It u sa ma denga n kete ntua n didala m Uniform Cu stoms a nd Practice for Documentary Credit bahwa bank tidak bersangkut paut dengan tmnS1ksi jtnl beli yang menjadi dasa r te rbitn ya Letter of Credit. Teta pi ti'da k Ie rtutup kem ung kina n, pada stn tu saat m unc ul tun tuta n dari bank te rhada ppenjtnl mengenai uang yang telahdibayarnya. Ada beberarn kemungkinan ya ng darnt menimbulkan tuntutan seperti itu : I) . Pembeli tida k rnampu membayar karena pailit. 2) . Pembeli tida k ml u membayar karena bank telah salah rnenerima dokumendokumen yang tidak sesuai dengan syarat LlC; 3). Bank lelah menerima dokumen-dokumenyang telah dibuktikan palsu (tipmn). Pada kemungkinan pertama dimana pembeli tidak mlmpu membayar karena pa ilit, ma ka bank tidak mung kin mem pun ya i hak menuntut kembali ua ng ya ngtelah dibaya rn ya kern da penj ml, karena non-payment dari pembeli ini jelas bukan kesalahan dari pihak penjml. Bank hanya darnt menuntut pembeli berdasarkan peratumnpe ra tum n kernilita n. Ata u dengan cara lain, yaitu dengan cara mena wa rkan Bill of Lading kernda pihak lain untuk memperoleh kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan kernda penjml. Pada kem ung kina n ked ua , dima na pembeli tidak ma u membayar karena dokume n-{\okumennya tidak ~s uai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditentukan didalam LlC, maka keadaannya agak berlainan. Menganalisa peri stiwa ini , kita harus berangkat dari pengertian LlC it~ sendiri, dirnana dalam lembaga LlC itu pembayarannya darnt dilakukan dengan mengakseptasi wessel, dengan membeli wessel atau dengan cara pembayaran tunai (pasal 2, UC 1983). U ntuk pembayaran dengan mengakseptasi wessel ata u membeli wessel, maka a kan berlakulah h uk urn wes~l. Sebaliknya bila LlC mensya ratkan pembayaran tunai, su:lah rn sti tidak berlaku hukum wessel. Bank yang mengak~pta s i we s ~1 yang diterbitkan oleh penjml (bukan pembeli se bagairnana pada penerbitan wes~1 biasa), terhadapnya menurut hukum wessel tidak boleh atau tidak berhak menuntut kembali (regres) kernda penjual. Seorang ak~ptan dari se plCuk wesse l tidak mempunyai hak regres terhadap penerbit wessel ter~but.
Dengan demikian pada jenis LlC yang harus dibayar oleh Bank dengan cara mengak~ pta si wes ~ I ya ng diterbitkan atasnya tidak memberikan kewenangan pada Bank untuk me-regre s penjml. 6 Sedangkan dalam suatu L/ C yang mensyaratkan 6). Dah m pra ktd , Icbih d ite ga ska n la gi d cr~ a n k la usula ya ng d ica ntum ka n tiala m ~ pucuk wessel yang bcrbunyi : "Dra"" with o ut recourse to dmwer".
OklOb£'r 1988
470
Hukum dan Pembangunan
pembayaran dengan negotiation bill of exchange, biasanya bank dengan penjml membuat suatujanji bahW
•
•
***
bOlu
tanpa umum.
bahwa
lain
bicuanya
.
itu
•
(John locke 1632-1704) ,
