Masalah besar yang dihadapi

DARI REDAKSI

M

asalah besar yang dihadapi bangsa saat ini dan belum ada tanda-tanda upaya pemecahan secara tuntas adalah masalah pengangguran. Data tahun 2007 menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 10,5 juta atau 9,8% dari jumlah angkatan kerja, sementara jumlah penduduk miskin mencapai 37,1 juta atau 16,6%. Jumlah tersebut belum dihitung dampak kenaikan BBM bulan Mei 2008, sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan dipastikan akan bertambah lagi. Melihat jumlahnya yang mencapai 10,5 juta, menunjukkan angka yang cukup besar- lebih dua kali lipat dari penduduk Singapura yang berjumlah 4,6 juta jiwa Parlementaria Edisi 66 kali ini mengangkat soal pengangguran sebab masalahnya sangat strategis. Pengangguran sangat terkait dengan kemiskinan, kemiskinan bisa berimbas pada masalahmasalah sosial dan kriminalitas- yang pada akhirnya bermuara pada masalah keamanan bangsa secara keseluruhan. Sejumlah nara sumber termasuk Menakertrans dan anggota DPR diminta tanggapannya termasuk bagaimana solusi yang perlu dilakukan.Kita semua memiliki tanggungjawab untuk mengatasi masalah tersebut apalagi amanat pasal 27 UUD 45 telah menegaskan “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian

dipertegas lagi dalam amandemen UUD 45 pasal 28 ayat (2)” Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dalam rubrik pengawasan antara lain diturunkan laporan soal guru bantu dan masalah privatisasi BUMN, sedang rubrik anggaran dilaporkan masalah ketahanan APBN pasca kenaikan harga BBM serta dalam rubrik legislasi diturunkan mengenai RUU Rahasia Negara, RUU Lahan Pertanian Abadi dan RUU Penerbangan. Kunjungan lapangan (kunlap) Komisi IX dan Komisi I menjadi menu laporan karena tidak ada laporan kunjungan kerja. Kunlap kali ini melaporkan perhatian serius Komisi IX terhadap nasib para pekerja di PT KAI, PT Angkasa Pura dan para TKI yang Baru tiba di Terminal IV Bandara Soekarno Hatta, sedangkan. Komisi I menyoroti soal keberadaan Namru 2 milik AS yang belakangan ini memunculkan kontroversi. Pada liputan khusus diturunkan laporan mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka program legislasi nasional. Dewan menghendaki dalam rangka penyusunan dan pembahasan undang-undang hendaknya dilakukan secara hati-hati, cermat dan matang bervisi ke depan. Sehingga Undang-undang yang dihasilkan bisa berlaku dalam jangka waktu yang lama serta mengantisipasi kepentingan generasi yang akan datang.

PENGAWAS UMUM PIMPINAN DPR PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Hj. Dra. Nining Indra Saleh, MSi (Sekjen DPR RI) PIMPINAN PELAKSANA Drs. Riado Simanjuntak (Kepala Biro Humas & Hukum) PIMPINAN REDAKSI Drs. Suratna, MSi (Kabag. Pemberitaan & Penerbitan) WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Etmita Ardem ANGGOTA REDAKSI Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos Zulfiar Rahman, S.Sos., Mastur Prantono, Sugeng Irianto, S.Sos Bayu Setiadi, S.IP Suwarni, SE Dian Arivani, SE, Iwan FOTOGRAFER Eka Hindra, Agung Sulistiono, S.H. Mu’amil Rokhily, S.Sos SIRKULASI M. Yasan DISAIN GRAFIS & ARTISTIK Spora ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA BAGIAN PEMBERITAAN & PENERBITAN DPR-RI Lt. II Gedung Nusantara III DPR-RI JI. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 571 5348, 571 5586, 571 5350 Fax. (021) 571 5341 e-mail: [email protected] www.dpr.go.id/berita PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

1

daftar isi juli-agustus 2008

6 Dari Redaksi 4 Aspirasi Laporan Utama 1

6

Perlu Ekstra Keras Atasi Pengangguran

8

Harus Ada Keberanian Mengubah Kebijakan Pembangunan

12 Menakertrans Erman Suparno: Penanganan Pengangguran Tanggung Jawab Semua Komponen Bangsa 20 Pasca Kenaikan BBM, Pengangguran Diprediksi Meningkat 24 Pemerintah Harus Buka Lapangan Kerja Sebanyak-banyaknya Dari Seluruh Sektor

Sumbang Saran

8

12

Anggaran 39 Dampak Kenaikan Harga BBM: APBN Aman Tapi Rakyat Makin Menderita

Profil 42 Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh : MEMADUKAN PROFESIONALISME DENGAN KESIMBANGAN HIDUP

26 Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketenagakerjaan (ANALISA INFLASI DAN PENGANGGURAN)

Pengawasan 30 DPR Kaji Lebih Dalam Rencana Privatisasi BUMN 32 Menanti Hasil Angket yang Pro Rakyat 35 Memperjuangkan Kejelasan Nasib Guru Honor dan Guru Bantu

2

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

42

tahun XXXIX no. 66

49 Legislasi 49 Lahan Pertanian Abadi: Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutkan Untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia 52 Dunia Penerbangan Indonesia Minim Pengawasan

52 Liputan Khusus 70 Program Legislasi Nasional Perlu Dikaji dan Dievaluasi Ulang

Selebritis 75 Sahrul Gunawan

56 RUU RAHASIA NEGARA BERPOTENSI MEREDUKSI UU KIP

Kunjungan Kerja 58 Komisi IX DPR : Pemerasan Oknum Petugas Sangat Resahkan TKI 61 Keberadaan Namru2 Milik AL AS Menjadi Sorotan Komisi I DPR

75

Sorotan 64 Rama Pratama: Jangan Terjebak Romantisme Hiruk Pikuk Demo 1998

Pernik

68 BLT Menimbulkan Masalah Baru di Masyarakat Bawah

76 Bagian Hukum Setjen DPR-RI; Dari soal SK, penggeledahan hingga Asistensi Pengujian UU 80

Pojok Parle


3

A S P I R A S I PENDAFTARAN WNI BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPUR Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Gedung DPR RI Dengan Hormat, Kami menyampaikan permasalahan kepada DPR-RI sebagai berikut, saya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campur dengan warga Australia dan telah memiliki anak laki-laki berumur 2 tahun 3 bulan. Setelah anak kami lahir, kami segera mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Boyolali dan Catatan Sipil kelahiran anak sehingga anak tersebut mendapat status Warga Negara Australia karena pada saat itu UndangUndang Kewarganegaraan yang baru (UU No. 12 tahun 2006 belum berlaku. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang terbaru, anak hasil perkawinan campur yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah dapat mempunyai dua kewarganegaraan, maka kami berinisiatif mendaftarkan anak agar mendapat status WNI ke Catatan Sipil setempat dengan alasan belum adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut. Kami mohon agar diberikan penjelasan mengenai tata cara pendaftaran anak hasil perkawinan campur menjadi WNI. Hormat Kami Sundari Jl.Pusporenggo Rt.01/02 Kec. Musuk, Botolali, Jawa Tengah Tanggapan DPR-RI Pada intinya pelapor memohon penjelasan mengenai tata cara pendaftaran anak hasil perkawinan campur menjadi WNI. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia : a. Pasal 4 huruf d, disebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia termasuk WNI. b. Pasal 41, anak yang lahir sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan undang-undang ini dengan

4


mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan RI paling lambat 4 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI, Pasal 59 Ayat (1) menyatakan anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, wajib didaftarkan oleh orang tuanya atau walinya pada Kantor Imigrasi atau perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Sedangkan Ayat 2 menyatakan Kantor Imigrasi atau perwakilan RI akan mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01-HL.03.01 Th 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI, ditegaskan bahwa Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan RI bagi anak dilakukan oleh salah satu atau wali dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah paling lambat 1 Agustus. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut diatas, kelengkapan untuk mendaftarkan kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campur adalah. a. Surat Permohonan orang tua (yang WNI) ditujukan kepada Menteri Hukum dan Ham melalui Kanwil Dephukham. b. Fotocopy kutipan Akte Kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat berwenang atau perwakilan RI. c. Surat Pernyataan orang tua bahwa anak belum kawin. d. Fotocopy KTP orang tua WNI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. e. Fotocopy kutipan Akte Perkawinan/Buku Nikah atau kutipan Akte Perceraian atau Akte kematian salah satu orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. f. Fotocopy passport anak yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. g. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang. h. Pas foto anak terbaru. Dengan demikian perlu menyampaikan penjelasan sebagaimana diatas kepada pelapor, dan menyarankan pelapor untuk memperoleh informasi lebihlanjut ke Kanwil Dephukham Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui persyaratan tennis lannya. PENGAWASAN MUTU CRUDE PALMA OIL (CPO) Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Gedung DPR RI Dengan Hormat, Kami adalah Ketua Komisi Dewan Komisi Perjuangan Hukum & Minyak Goreng Indonesia menyampaikan pengaduan tentang Kehancuran Mutu CPO Indonesia dan solusi yang harus segera dilakukan. Adapun solusi yang harus dilakukan adalah: Saat ini mutu CPO Indonesia telah hancur yang dibuktikan oleh pernyataan Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Bapak Deron Bangun, diharian Kompas tanggal 19 Februari 1007 yang menyatakan bahwa Delegasi Indonesia pada Sidang ke-20 Codex Alimentarius Commision di London 19-23 Februari 2007 akan mengusulkan penurunan standar kandungan Beta Carotane dalam CPO menjadi sekitar 400 ppm, padahal standar Internasional mengharuskan kadar kandungan beta carotene di dalam CPO minimum 500 ppm dan Indeks DOBI 2,8 (kadar kandungan beta carotene dan DOBI CPO Indonesia sehitar 450 ppm dan Dobi sekitar 2,6) Penyebab utama kehancuran mutu CPO Indonesia disebabkan kesalahan proses pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit. Sebagai akibat dari kehancuran mutu CPO tersebut maka Indonesia mengalami kerugian yaitu : Kesehatan rakyat Indonesia terancam karena minyak goreng yang mereka konsumsi tidak memenuhi standar kesehatan Internasional dan mutu CPO yang merupakan bahan baku utama minyak goreng tersebut telah hancur terlebih dahulu di dalam

A S P I R A S I proses pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit. Negara dirugikan sekitar Rp.6,3 trliun untuk tahun 2007 (berdasarkan harian Medan Bisnis 19 Februari 2007 Ekspor Cpo Indonesia tahun 2007 sebesar 11,7 juta ton dengan harga Rp.5.412/ Kg) yang disebabkan oleh adanya discount rate untuk ekspor CPO karena mutu yang dihasilkan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Internasional. Menurut kami Menteri Pertanian dan Menteri Negara BUMN adalah orang yang harus bertanggungjawab terhadap kehancuran mutu CPO Indonesia, karena kedua Menteri tersebut tidak professional dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap mutu CPO. Kami mohon kepada DPR-RI agar memberikan arahan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Negara BUMN untuk dapat melakukan pengawasan terhadap mutu CPO Indonesia dan dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung upaya perbaikan mutu CPO Indonesia sehingga upaya perbaikan tersebut dapat segera dilakukan dan kerugian yang dialami dapat segera diatasi. Hormat Kami, Dr.Ir.Takal Barus, AK3 Ketua Komisi Perjuangan Hukum & Politik (PHP) Perbaikan Mutu CPO dan Minyak Goreng Indonesia Jl.Panglima Nyak Makam No.30, Medan Tanggapan DPR-RI Berkaitan dengan permohonan agar memberikan arahan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Negara BUMN untuk dapat melakukan pengawasan terhadap mutu CPO Indonesia dan dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung upaya perbaikan mutu CPO Indonesia sehingga upaya perbaiakan mutu tersebut dapat segera dilakukan dan kerugian yang dialami dapat segera diatasi. Hal tersebut akan disampaikan kepada Komisi IV yang membidangi Pertanian dan Perkebunan serta Komisi VI yang membidangi BUMN, sebagai bahan masukan dalam rapat kerja dengan Pemerintah atau menteri terkait.

MOHON PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN YANG DIRANCANG BUPATI SELUMA Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Gedung DPR RI Dengan Hormat, Kami menyampaikan kepada DPR-RI terkait dengan keinginan Bupati Seluma untuk membangun Pertambangan Bahan Baku Semen di Lokasi Hutan Lindung Lubuk Resam dan Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sembayat Kab. Seluma. Sehungan dengan hal tersebut masyarakat keberatan dan khawatir bahwa keinginan Bupati Untuk membangun pertambangan bahan baku semen di Lokasi Hutan Lindung Lubuk Resam dan Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sembayat Kab. Seluma hanya akal-akalan Bupati untuk maraup anggaran dari Pusat. Selain itu menurut kami bahwa Bupati Seluma H.Murman Effendi semasa menjabat Ketua DPRD Bengkulu Selatan telah menghabiskan kayu Hutan Lindung Bukit Sanggul Reg.37 Lubuk Resam dan kasus tersebut telah diproses di Pengadilan sampai dengan tingkat ksasi di Mahkamah Agung. Namun proses kasasinya belum diputuskan hingga saat ini (permohonan kasasi No.117/Pit.B/ 2003, pengiriman permohonan kasasi tanggal 25 April 2003). Menurut kami Bupati Saluma merencanakan lokasi pertambangan adalah di beberapa kawasan hutan lindung antara lain hutan lindung Bukit Gasing, Hutan lindung Bukit Nipis, hutan lindung Bukit Campang. Sedangkan untuk lokasi pabrik sesuai dengan lokasi peletakan batu pertama yang diresmikan oleh Menteri Pembangunan daerah Ter tinggal adalah di desa Sembayat yang lokasinya di lahan persawahan teknis +500 Ha, yaitu mulai dari saluran Primer BS2, BS3, BS4, BS5 dan saluran Sekunder BH1,BH2, BH3, BH4 dan BH. Pemilik lahan persawahan adalah desa Selebar, desa Sembayat, desa Bungamas, desa Lubuk Kebur, desa Napal, desa Sengkuang, desa Tanjung Seru, desa Tanjung dan Trans Seluma Kiri. Kami mengharapkan bahwa apa yang disampaikan agar menjadi bahan pertimbangan bagi DPR-RI bersama Pemerintah dalam memberi ijin pembangunan Pertambangan bahan baku Semen di Lokasi hutan Lindung Lubuk Resam dan Pembangunan Pabrik Semen di desa Sembayat Kab. Seluma. Hormat Kami, Drs. Iksan Nazir, SH.

Ketua Nasional Corruption Watch Flamboyan I Jl. Kenari No.17 Rt.4 Kel. Kenanga Bengkulu Tanggapan DPR-RI Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 menyatakan bahwa Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pasal 19 menyatakan : (1) perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana pada Ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 23 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh menfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelesatariannya. Pasal 38 Ayat (3) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan memperimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Ayat (4) pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ayat (5) menyatakan pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR-RI.

Sumber : Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI


5

LAPORAN UTAMA

Masalah pengangguran sudah menjadi perhatian oleh para pendiri bangsa ini sebelum merdeka tahun 1945. Perhatian itu diwujudkan dengan rumusan pasal 27 ayat 2 UUD 45 yang mengamanatkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Demikian pula amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

U

ntuk itu jelas bahwa penanganan masalah pengangguran ini perlu diprioritaskan sebab akan terus dan kembali menjadi masalah pada setiap era pemerintahan. Menurut mantan Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu, target penurunan angka pengangguran di tahun 2009 menjadi 5,1 persen akan sulit tercapai apabila melihat fakta

6


pengangguran tahun 2007 yang masih pada level angka 9,8 persen atau hampir mencapai 10 persen. Penurunan target angka kemiskinan pada tahun 2009 menjadi 8,7 % juga sulit tercapai ketika fakta angka kemiskinan pada tahun 2007 masih mencapai 16,6 persen. Data menunjukkan, jumlah angkatan kerja pada tahun 2007 mencapai 108,1 juta jiwa atau 48,2% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 224,3 juta jiwa. Jumlah

pekerja mencapai 97,5 juta atau 90,2% dari total angkatan kerja. Sedang jumlah pengangguran mencapai 10,5 juta atau 9,8% dari jumlah angkatan kerja, sementara jumlah penduduk miskin mencapai 37,1 juta atau 16,6%. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sakernas Februari 2008 menunjukkan data bahwa jumlah pengangguran pada posisi Februari 2008 mengalami penurunan sebesar 584.000 orang dibandingkan dengan keadaan pada

LAPORAN UTAMA

bulan Agustus 2007 yaitu dari 10,01 juta orang pada Agustus 2007 menjadi 9,43 juta orang pada Februari 2008, dan mengalami penurunan sebesar 1,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2007 sebesar 10,55 juta orang. Hal itu merupakan kumulatif perhitungan dari penyerapan tenaga kerja sebesar 4,47 juta (Februari 2007

dapat berimbas kepada kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan bagai dua sisi dari satu mata uang. Sementara kemiskinan akan berdampak akan merebaknya masalah-masalah sosial dan pada gilirannya akan meningkatkan kriminalitas yang bermuara pada goyahnya sendi-sendi kehidupan bangsa. Karena itu menurut Sonny

s.d. Februari 2008) dikurangi dengan penambahan angkatan kerja baru 3,35 juta orang pada periode yang sama. Selama tahun 2005 – 2007 jumlah pengangguran terbuka telah menurun secara signifikan. Pada tahun 2005 pengangguran terbuka mencapai 11,2 % atau 11,9 juta orang. Angka ini menjadi 10,3 % (10,28 juta orang) pada tahun 2006 dan 9,1% (9,11 juta orang) pada tahun 2007. Pada kurun waktu tersebut jumlah lapangan kerja meningkat sekitar 6 juta orang, artinya sejak tahun 2005 s.d Februari 2008 ada proses penurunan terhadap pertambahan pengangguran per tahun.

Sumarsono, anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP pemerintah harus mengupayakan kerja ekstra keras. Dalam bahasa yang sederhana dia meminta pemerintah mengusahakan pembukaan lapangan kerja seluasluasnya dari seluruh sektor. Negara kita kaya raya dengan sumber alam yang melimpah, kesempatan itu terbuka sangat luas. Guna mengatasi pengangguran ini, anggota FPG Bomer Pasaribu menekankan perlunya menciptakan lapangan kerja dengan menggunakan orientasi baru yang disebut employment based development, semua program yang dijalankan harus menuju ke arah pembukaan lapangan kerja. Artinya, membangun employment based invesment, employment based industry, employment based tecnologi, maupun employment based education and

Perlu kerja keras Meski telah mengalami penurunan, namun jumlah pengangguran yang mencapai angka 9,43 juta pada Pebruari 2008 menunjukkan angka yang cukup besar. Perlu menjadi perhatian bahwa besarnya jumlah pengangguran akan

training. Jangan membuat pelatihan yang tidak menciptakan lapangan kerja. Bahkan untuk urusan pajak perlu ada employment based fiscal policy. Kalau dilihat di negara maju, kebijakan bebas pajak ini telah diterapkan. Misalnya, jika kita membangun perkebunan kelapa sawit atau perkebunan yang sangat padat tenaga kerja, kalau perlu pajaknya dinolkan. Dalam hal ini, orang akan

berlomba-lomba membuka perkebunan kelapa sawit, coklat dan lain sebagainya. Atau perlu juga dilakukan employment based monetary policy. Jadi Bank sentral pun harus membuat kebijakan moneter yang employment based, yaitu membuat kebijakan moneter yang dapat menciptakan lapangan kerja. Sebagai contoh, negara Cina dengan jumlah penduduknya mencapai 1,3 miliar, penganggurannya sangat kecil, karena semua warganya diberikan pekerjaan. Negara tirai bambu itu juga melakukan program institisional economic dan kebijakan bebas fiskal sehingga barang-barang Cina menjelajahi dunia. (tt, mp,si)


7

LAPORAN UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2004 menetapkan bahwa tingkat pengangguran pada akhir RPJM (tahun 2009) hanya tinggal 5,1 persen.

M

enurut mantan Menteri Tenaga Kerja di era Gus Dur, Bomer Pasaribu, target penurunan angka pengangguran di tahun 2009 menjadi 5,1 persen akan sulit tercapai apabila melihat fakta pengangguran tahun 2007 yang masih pada level angka 9,8 persen atau hampir mencapai 10 persen. “Bagaimana mungkin hanya tinggal sepuluh bulan lagi angka itu bisa tercapai,” kata Bomer. Anggota dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, penurunan target angka kemiskinan pada tahun 2009 menjadi 8,7 % juga sulit tercapai ketika fakta angka kemiskinan pada tahun 2007 masih mencapai 16,6 persen. Bomer mengatakan, jumlah angkatan kerja pada tahun 2007 mencapai 108,1 juta jiwa atau 48,2% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 224,3 juta jiwa. Jumlah pekerja mencapai 97,5 juta atau 90,2% dari total angkatan kerja. Sedang jumlah pengangguran mencapai 10,5 juta atau 9,8% dari jumlah angkatan kerja, sementara jumlah penduduk miskin mencapai 37,1 atau 16,6%. Berbicara masalah pengangguran terbuka dan permasalahannya, ada beberapa catatan yang diberikan Bomer, pertama, perlu mengetahui terlebih dahulu apa definisi pengangguran atau open unemployment itu. Bomer mengatakan. saat menjadi Menteri Tenaga Kerja yang dimaksud pengangguran adalah bila mereka bekerja kurang dari dua hari kerja dalam satu minggu. Jika seseorang bekerja lebih dari dua hari dalam satu minggu, maka orang

8


tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pengangguran, tapi kalau hanya satu hari kerja, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai penganggur. Tetapi definisi pengangguran sekarang adalah apabila seseorang bekerja kurang dari 60 menit dalam satu minggu. Jika bekerja kurang dari 60 menit dalam satu minggu baru bisa dikatakan sebagai penganggur, kalau lebih maka tidak dikategorikan sebagai penganggur. “Bedakan waktu jaman saya menjadi Menteri Tenaga Kerja, dianggap penganggur terbuka kalau bekerja kurang dari dua hari kerja dalam seminggu, dengan sekarang kurang dari 60 menit dalam seminggu” kata Bomer. Jadi, definisi sekarang ini jauh lebih longgar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Catatan ke dua yang diberikan Bomer, kalau angka pengangguran ditotal dengan setengah pengangguran (under unemployment) jumlahnya mencapai 40 persen. Jumlah itu sangat berat dan tentunya merupakan masalah serius dalam lapangan pekerjaan.

Bomer Pasaribu, Anggota dari Fraksi Partai Golkar

LAPORAN UTAMA

KOMPOSISI ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2007 JENJANG PENDIDIKAN SD SMTP SMTA DIPLOMA/AKADEMI UNIVERSITAS JUMLAH

ANGKATANKERJA JUMLAH 56.700.135 22.434.829 22.347.029 2.763.374 3.885.691 108.131.058

% 52,5 20,7 20,6 2,6 3,6 100

BEKERJA JUMLAH 53.280.521 19.791.767 18.601.994 2.433.058 3.475.801 97.583.141

% 54,6 20,3 19,0 2,5 3,6 100

PENGANGGURAN JUMLAH 3.419.614 2.643.062 3.745.035 330.890 409.890 10.547.917

% 32,5 25,1 35,6 3,1 3,7 100

Sumber : Bomer Pasaribu

Pengangguran Terdidik Tinggi Hal ke tiga adalah dilihat dari sisi pendidikan, angka tingkat pengangguran dengan pendidikan Universitas dan tingkat Diploma/Akademi mencapai jumlah sekitar 810.000 orang atau 6,8 persen. Berarti pengangguran terdidik di Indonesia bukan semakin berkurang prosentasenya tapi semakin tinggi. Bagaimana dengan yang berasal dari pendidikan SMTA, di tingkat pendidikan ini angka penganggurnya sekitar 3,8 juta orang atau 35,6 persen, di tingkat SMTP mencapai 2,7 juta orang atau 25,1 persen dan di tingkat SD 3,5 juta orang atau 32,5 persen. (Lihat tabel 1). Angka-angka di atas menunjukkan, pengangguran dalam prosentase di tingkat pendidikan terdidik itu masih tinggi. Padahal seharusnya semakin tinggi seseorang sekolah makin tinggi kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja. Dan berdasarkan teori, makin tinggi seseorang sekolah akan dapat job creater bukan menjadi unemployment/penganggur. “Ini betulbetul menyedihkan,” kata Bomer. Sementara dilihat dari tingkat kemandirian, untuk lulusan Perguruan Tinggi hanya 6,14 persen, sedangkan 83,18 persen lebih memilih sebagai

buruh/karyawan, dan 9 persen merupakan pekerja bebas. Kemandirian SMTA/MA mencapai 15,13 persen dan 60,87 persen memilih menjadi buruh atau karyawan tidak tetap, selebihnya adalah pekerja bebas dan pekerja keluarga. Sedangkan kemandirian SD/MI mencapai 19,71 persen, memilih sebagai buruh/karyawan sebesar 28,59 persen, selebihnya memilih menjadi pekerja bebas. Kemandirian tidak/belum tamat SD mencapai 20,07 persen dan memilih sebagai buruh/karyawan mencapai 22,56 persen selebihnya pekerja bebas. Ciri ke lima, dari semua lapangan kerja yang bekerja di sektor formal artinya sektor yang hidup dengan sistem pengupahan, jaminan sosial, asuransi kesehatan, pensiun dan sebagainya, hanya 28,5 juta atau 27, 90 %, sedang yang informal jumlahnya 72,1 juta. Pada sekitar tahun 1998 atau tahun sebelum krisis, sektor informal kita tidak sebesar sekarang. Saat itu, informal kita hanya 59,6 persen, dan hampir 40 persen sudah di sektor formal. Melihat rendahnya angka di sektor formal, kata Bomer, semakin ada penderitaan dalam dunia kerja, sehingga dunia kerja kita sangat tidak manusiawi dan timpang. Padahal sektor formal ini

yang seharusnya kita tingkatkan, karena sektor formal dianggap sebagai sabuk pengaman dimana pekerja memperoleh hak-haknya secara manusiawi seperti jaminan sosial dan lain-lain.

Pertumbuhan Semakin Timpang Ciri ke enam, di tahun 1996 sebelum reformasi, Employment Elasticity (EE) 0,4. Di tahun ini pertumbuhan lebih berkualitas, artinya setiap 1 persen ekonomi tumbuh melahirkan 400.000 lapangan kerja baru. Pertumbuhan yang disebut The Quality of Growth (pertumbuhan yang berkualitas) artinya makin tinggi pertumbuhan makin tinggi penciptaan lapangan kerja. Tetapi di tahun 2006, EE 0,215, artinya tiap satu persen ekonomi tumbuh melahirkan lapangan kerja baru 215.000, padahal dulu 400.000. Di sini terjadi penurunan the quality of growth, dimana kualitas pertumbuhan sekarang bukan semakin berkualitas, tapi semakin timpang. Sehingga walaupun ekonomi tumbuh 6 persen hanya dapat diciptakan lapangan kerja 1,6 juta, sedang dulu kalau 6 persen, dapat menciptakan lapangan kerja 2,4 juta. Ciri ke tujuh, dilihat dari upah riil (daya beli dari rupiah yang diterima) sekarang semakin buruk. Walaupun PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

9

LAPORAN UTAMA upah mereka bertambah, tapi daya beli dari uang yang diterima bukan bertambah kuat. Memang dilihat upah nominal yang diterima jumlahnya bertambah, tapi dalam ukuran daya beli menurun. Dalam hal ini apakah upah tambah baik, jawabannya tidak, karena karakteristik daya beli dari gaji, upah, kompensasi yang dibeli terhadap barang yang dibutuhkan bukan makin baik. Memang nominal naik, upah minimum naik, jika UMR dulu Rp 750.000,sekarang sekitar Rp 800.000 – 900.000,-, tapi daya belinya menurun. “Apakah kesejahteraan meningkat, itu artinya makin terasa ada ketimpangan,” jelas anggota Komisi IV ini. Ciri ke delapan, kata Bomer,

1998, jadi yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Bagaimana hubungannya dengan kemiskinan, menurut Bomer pengangguran dan kemiskinan bagai dua sisi dari satu mata uang. Angka kemiskinan menurut RPJM 2004-2009 tahun depan hanya boleh tinggal 8,7 persen, padahal angka kemiskinan itu sekarang masih mencapai 16,6 persen. “Mungkinkah dalam beberapa bulan lagi tinggal 8,7 persen,”tanyanya. Di negara kita, jika orang mempunyai penghasilan rata-rata Rp 5.500,- per hari atau lebih itu tidak dikategorikan miskin. Menurut Bank Dunia, disebut absolute international poverty line apabila seseorang mendapatkan kurang dari 1 dolar per hari atau jika dirupiahkan

Sedang konsep ke dua yang disebut dengan Asset Based Welfare Policy (ABWP). Konsep ini cukup bagus dengan cara memberikan asset, seperti misalnya petani diberikan lahan, modal, pupuk atau benih. Namun cara yang lebih bagus lagi yang ke tiga yaitu Employment Based Welfare Policy (EBWP), cara ini memberikan lapangan kerja produktif. Jika konsep ke dua dan ke tiga digabungkan, akan menjadi kombinasi konsep yang bagus sekali, dan inilah yang harus dilakukan. Misalnya, seperti di Malaysia, pemerintah memberikan lapangan kerja produktif, maka tidak ada lagi orang yang melakukan demonstrasi menuntut lapangan pekerjaan kepada pemerintah. Bomer menegaskan, untuk

Bomer melihat dalam menjalankan program-program Pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden sudah ingin berlari seratus kilo meter per jam.... Namun sayang anak buahnya, baik di tingkat pusat apalagi di daerah ada yang berlari lima puluh kilo meter per jam, lari dua puluh kilo meter atau bahkan lari di tempat. ketimpangan itu dapat diukur dengan gini rasio atau indeks gini. Gini Rasio ini untuk mengukur apakah pendapatan masyarakat makin turun, makin baik, makin makmur, makin merata. Gini Rasio di sini cerminan perbandingan yang apabila dirasiokan mendekati nol itu makin merata, sedang kalau mendekati 1 makin timpang, Jadi gini rasio sama dengan nol artinya sempurna merata. Tapi itu teoritis ada tapi praktis tidak ada, atau gini rasio sama dengan satu, sempurna timpang itu ada dalam teori dalam praktek tidak ada. Bomer menyebutkan angka gini rasio tahun 1998 di kota 0,326, sedang di desa 0,244, ini berarti di kota lebih timpang daripada di desa karena di kota lebih besar dan di desa kebih kecil. Untuk tahun 2007, gini rasio di kota 0,378, sedang di desa 0,302, angka tersebut menunjukkan ketimpangan itu semakin tinggi dibandingkan tahun

10


menjadi Rp 9.500,-, jika kurang dari 9.500 berarti disebut dengan absolute international poferty line. Lain halnya dengan moderat international poferty line mendifinisikan kemiskinan apabila pendapatan kurang dari 2 dolar per hari atau Rp 19.000,seseorang sudah dikategorikan miskin. Tapi kita tidak mungkin mengukur dengan istilah ini, karena tidak dengan istilah ini pun untuk menurunkan sampai angka 8,7 persen sulit tercapai.

Tiga Konsep Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran, ada tiga konsep yang dapat dijalankan, pertama adalah Income Based WelfarePolicy (IBWP). Ibaratnya konsep ini seperti pemerintah memberi ikan atau program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut Bomer, memberi ikan itu bagus, tapi itu bagus pada waktu darurat.

mengatasi tingginya angka pengangguran ini, Pemerintah harus ada keberanian mengubah kebijakan pembangunan. “Harus ada reformasi dalam kebijakan pembangunan,” tegasnya. Jika dulu sistem neoliberalism kemudian sistem neososialism. Walaupun dalam hal ini Bomer mengatakan tidak menyukai keduanya, karena dia lebih menyukai sistem ditengah-tengah yaitu neo institusionalism. Neo Institusionalism ini merupakan kombinasi dari keduanya, jadi harus ada pemihakan, ada program aksi, dimana negara harus memberikan perlindungan. Jika kita terlalu neo liberalism, maka kejadiannya akan seperti gas yang dikuasai asing 85 persen, sehingga kita bagai mati dilumbung sendiri, karena bahan baku pupuk 90 persen dari gas. Selain itu, yang membuat kemiskinan semakin bertambah dikarenakan adanya

LAPORAN UTAMA illegal economic. Seperti ekonomi korupsi merajalela, ekonomi penyelundupan, ekonomi illegal logging, illegal fishing, BLBI dan sebagainya. Dari illegal ekonomi tersebut, negara dirugikan 36,7 persen, dan ini yang membuat miskin negara kita, “ kata Bomer. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya harus ada komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk memberantasnya. Hal itu telah dimulai dengan gerakan anti korupsi, anti illegal logging, anti illegal fishing, anti penyelundupan dan sebagainya. Tapi tentunya, kata Bomer kita jangan pesimis, harus tetap optimis. Sekarang, pemerintah telah mengadakan program anti kemiskinan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), beras untuk rakyat miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), maupun BLT. Bomer melihat dalam menjalankan program-program Pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden sudah ingin berlari seratus kilo meter per jam. Berlari di sini, kata Bomer menyelesaikan persoalan pengangguran dan kemiskinan lebih cepat lagi. Namun sayang anak buahnya, baik di tingkat pusat apalagi di daerah (provinsi, kabupaten/kota) ada yang berlari lima puluh kilo meter per jam, lari dua puluh kilo meter atau bahkan lari di tempat. Sebagai contoh, Presiden mencanangkan revitalisasi pertanian, program ini bagus sekali, adanya perbaikan lahan, perbaikan bendungan, pemberian bibit, pemberian benih, maupun perbaikan irigasi. “Tapi kalau saya tanya sekarang dimana irigasi tambah bagus, jawabnya nol,” kata Bomer. Jangankan dibangun baru, yang lama saja semakin bertambah jelek, padahal irigasi-irigasi itu adanya di daerah, bukan di Jakarta. Selain masalah irigasi, juga masalah persawahan, sawah kita dikonversi 1.148 ribu ha per tahun, sementara lahan baru tidak ada. Di sini, petani gurem semakin bertambah, artinya petani yang hanya mempunyai lahan 0,5 ha. Di sini terbukti tidak semua mendukung program yang telah dicanangkan Presiden, walaupun program itu sangat bagus sekali. Untuk mengatasi hal itu, Presiden

harus melakukan pembinaan besarbesaran di dalam perencanaan reformasi birokrasi. Birokrasi ini kadang menjadi penghambat pembangunan, jadi harus ada reorientasi baru dan pendekatannya adalah neo institusional economic. Terhadap pendekatan itu, Pemerintah baru belakangan menjalankan, tapi itupun tidak konsisten, artinya diberikan antara lain PEMP, KUR, tapi diberikan baru sepotongsepotong. Dalam hal mengatasi pengangguran ini, Bomer menekankan perlunya menciptakan lapangan kerja di nusantara dengan menggunakan orientasi baru yang disebut employment based development, semua program yang dijalankan harus menuju ke sana. Artinya, kita membangun employment based invesment, employment based industry, employment based tecnologi, maupun employment based education and training. “Jangan kita membuat pelatihan yang tidak menciptakan lapangan kerja,” kata Bomer. Bahkan untuk urusan pajak perlu ada employment based fiscal policy. Kalau dilihat di negara maju, kebijakan bebas pajak ini telah diterapkan. Misalnya, jika kita membangun perkebunan kelapa sawit atau perkebunan yang sangat padat tenaga kerja, kalau perlu pajaknya dinolkan. Dalam hal ini, orang akan berlomba-lomba membuka perkebunan kelapa sawit, coklat dan lain sebagainya. Atau perlu juga dilakukan employment based monetary policy. Jadi Bank sentral pun harus membuat kebijakan moneter yang employment based, yaitu membuat kebijakan moneter yang dapat menciptakan lapangan kerja. Pemerintah dalam hal memikirkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memang cukup concern, tapi menurut Bomer, baru kecil-kecilan saja. Sebagai contoh, Negara Cina dengan jumlah penduduknya mencapai 1,3 miliar, penganggurannya sangat kecil, karena semua diberikan pekerjaan. Dan Cina juga melakukan program institisional economic dan kebijakan bebas fiskal sehingga barang-barang Cina menjelajahi dunia. Barang-barang Cina yang diekspor

seperti garment, sepatu, tekstil dan lainnya itu adalah buatan industriindustri kecil, bukan buatan konglomerat. Cina juga menerapkan employment based monetary policy, kalau seorang pengusaha kecil ingin pinjam modal ke Bank, bunganya hampir-hampir nol persen. Jadi pengusaha kecil di negara tersebut dilindungi dan didorong habishabisan.

Terlambat mengkonversi Energi Menanggapi prediksi berbagai kalangan adanya kenaikan BBM akan menambah jumlah angka pengangguran. Dalam hal ini Bomer mengatakan, kenaikan BBM akan menimbulkan preseden besar yang berupa beban eksternal. Untuk mengatasi hal itu, pertama, kita harus mengencangkan ikat pinggang, jadi kita harus menghemat besarbesaran, karena kegoncangan masih akan terus berlanjut. Ke dua, menurut Bomer, kita terlambat didalam mengkonversi energi, bahkan bisa dikatakan sangat terlambat. Brazilia merupakan negara yang paling hebat mengkonversi energi dengan agro energi. Jadi, pertanian di sana bukan hanya pertanian untuk pangan saja, tapi juga pertanian energi. Sedangkan negara kita, sumber energi bukan pertanian tapi hanya dari perut bumi yaitu Pertamina. Di Indonesia, agro energi ini belum dikembangkan dengan baik. Tapi sekali lagi, kata Bomer, harus ada jalan keluar untuk mengganti konversi energi ini. Salah satunya gas, gas kita dijual dengan harga murah yaitu 3,88 dolar per MMBTU dalam 20 tahun. Padahal sekarang ini baru berjalan 5 tahun, berarti masih ada 15 tahun lagi kita sengsara. Bagaimana tidak, harga gas di tingkat internasional mencapai 15 dolar per MMBTU. Persoalan gas ini menurut Bomer harus ada renegosiasi lagi. Karena cadangan gas kita cukup besar tapi dijual murah, dan sebaliknya industri pupuk kita mati, dan petani menjerit akibat kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. (tt,mp,si)


11

LAPORAN UTAMA

Sasaran yang ditetapkan dalam RPJM 2004-2009 adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 % pada akhir tahun 2009. Namun sesuai data BPS pada Februari 2008 tingkat pengangguran terbuka masih sebesar 9,43 %. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah dan akan melakukan berbagai upaya diantaranya mendorong terciptanya tenaga kerja terampil dan semi terampil untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

M

enurut Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, Penanganan m a s a l a h pengangguran tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan peran pemerintah semata tetapi harus merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, sampai pemerintahan desa, dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan sinergitas dan integrasi semua kegiatan dan potensi yang mempunyai dampak terhadap penanggulangan pengangguran secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu komitmen bersama. Di tengah-tengah kesibukannya

12


memikirkan masalah pengangguran yang multi komplek, berikut wawancara Parlementaria dengan Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno yang juga mantan Ketua Komisi V DPR RI.

Berapa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia saat ini. Data terbaru yang diterbitkan oleh BPS (Sakernas Februari 2008) jumlah pengangguran pada posisi Februari 2008 mengalami penurunan sebesar 584.000 orang dibandingkan dengan keadaan pada bulan Agustus 2007 yaitu dari 10,01 juta orang pada Agustus 2007 menjadi 9,43 juta orang pada Februari 2008, dan mengalami penurunan sebesar 1,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2007 sebesar 10,55 juta orang. Hal ini merupakan kumulatif perhitungan dari penyerapan tenaga kerja sebesar 4,47 juta (Februari 2007 s.d. Februari 2008) dikurangi dengan penambahan angkatan kerja baru 3,35 juta orang pada periode yang sama. Selama tahun 2005 – 2007 jumlah pengangguran terbuka telah menurun secara signifikan. Pada tahun

Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno

2005 pengangguran terbuka mencapai 11,2 % atau 11,9 juta orang, angka ini menjadi 10,3 % (10,28 juta orang) pada tahun 2006 dan 9,1% (9,11 juta orang) pada tahun 2007. Pada kurun waktu tersebut jumlah lapangan kerja meningkat sekitar 6 juta orang, artinya sejak tahun 2005 s.d Februari 2008 ada proses penurunan terhadap pertambahan pengangguran per tahun.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka akan menyulitkan pemerintah untuk mencapai target penurunan jumlah pengangguran menjadi 5,1 % pada 2009. Kecuali kalau pertumbuhan ekonominya terus membaik. Apa yang telah dan

LAPORAN UTAMA Gambar 1. Analisa Target dan Realisasi Penurunan Angka Pengangguran

sekarang ini dan perbandingannya dengan tahun lalu? Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada posisi Februari 2008 mencapai sebesar 111,48 juta orang, yang berarti bertambah sebesar 1,54 juta orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2007 sebesar 109,94 juta orang atau bertambah menjadi 3,35 juta orang dibandingkan pada Februari 2007 sebesar 108,13 juta orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja lakilaki. Angkatan kerja perempuan pada umumnya bekerja di sektor yang banyak menampung tenaga kerja perempuan seperti perdagangan, pertanian dan industri.

Apakah ada perubahan tingkat pengangguran terbuka saat ini dan mencapai angka berapa persen? akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan tersebut?

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2005 sebesar 11,24%, Agustus 2006 sebesar 10,28 %, Agustus 2007 sebesar 9,11% dan Februari 2008 sebesar 8,46%. Hal ini berarti sejak Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu sampai saat ini telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara bertahap.

Sasaran yang ditetapkan dalam RPJM 2004-2009 adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 % pada akhir tahun 2009. Namun sesuai data BPS pada Februari 2008 tingkat pengangguran terbuka masih sebesar 9,43 %. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah Jumlah pengangguran ini menjadi hal yang sangat adalah : ironis karena masih berada diatas 10 juta. Singapura 1. Menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya jumlah penduduknya hanya 4 juta orang berarti khususnya kesempatan kerja formal yang digerakkan oleh jumlah pengangguran kita dua kali lipat penduduk sektor riil melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif antara lain melalui penerbitan UU No. 25 Tahun 2007 Grafik 1 tentang Penanaman Modal dan menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Program Jaminan Data Angkatan Kerja Agustus 2005 Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2007. s.d. Februari 2008 2. Mendorong terciptanya tenaga kerja terampil dan semi terampil untuk meningkatkan produktivitas tenaga (Juta orang) kerja. Hal ini dilakukan melalui peningkatan fungsi dan Revitalisasi Balai Latihan Kerja milik Pusat maupun Pemerintah Daerah, menyediakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Kompetensi, dan pemberian pelatihan kerja kepada tenaga kerja usia muda melalui pemagangan. 3. Melakukan penyempurnaan terhadap perlindungan dan mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri, antara lain dengan membangun server guna mendukung sistem jaringan informasi terpadu pasar kerja luar negeri.

Berapa jumlah angkatan kerja di Indonesia PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

13

LAPORAN UTAMA Singapura. Bagaimana Bapak melihat persoalan ini dan apa yang akan pemerintah lakukan agar angka pengangguran terus menurun? Kondisi di Indonesia sangat berbeda dari keadaan di Singapura, baik dari jumlah penduduk, luas wilayah maupun tingkat pendidikan masyarakatnya. Bila kita mencermati keadaan profil sumber daya manusia Indonesia, akan terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita terkonsentrasi pada tataran sekolah menengah yang mayoritasnya adalah sekolah umum. Anak-anak yang lulus dari sekolah umum atau putus sekolah pada pendidikan jenis ini secara otomatis akan masuk ke pasar kerja sebagai angkatan kerja baru namun tanpa bekal keterampilan. Oleh karenanya, Pemerintah saat ini memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan dan menyediakan balai-balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja baru. Disamping itu, kami mendorong agar dana pendidikan dapat lebih diperbanyak bagi mahasiswa di perguruan tinggi atau akademi agar dapat menghasilkan lebih banyak tenaga kerja level menengah ke atas (bidang manajerial) dan mengurangi tenaga kerja rendah.

Grafik 2 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Agutus 2005 s.d. Februari 2008 Persentase

Bagaimana sebenarnya situasi ketenagakerjaan pada seluruh sektor dan apa saja yang mengalami perubahan tertinggi? Pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan pekerjaan utama sejak tahun 2005 s.d tahun 2007 cukup bervariasi. Kesempatan kerja pada sektor industri mengalami peningkatan sebesar 1,4 juta di perdesaan namun mengalami 229.000 di perkotaan. Pada sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 107.000 di perdesaan tetapi mengalami penuruan sebesar 211.000 di perkotaan. Dari sektor produksi pertumbuhan lapangan kerja di dominasi oleh sektor jasa yang berkonstribusi sekitar 2,7 juta di perkotaan dan 2,2 juta di

14


Gambar 2. Profil SDM Indonesia

perdesaan. Sektor-sektor yang lain tetap mengalami peningkatan walaupun relatif kecil. Dengan demikian sektor yang mengalami perubahan tertinggi adalah sektor jasa.

Dari sisi gender jumlah tenaga kerja perempuan bertambah berapa orang dan bagaimana dengan jumlah tenaga kerja laki-laki? Pertambahan tenaga kerja Indonesia sejak tahun 2005 s.d Februari 2008 sebesar 8,09 juta orang. Dari jumlah tersebut tenaga kerja perempuan meningkat sebesar 6,17 juta dan tenaga kerja laki-laki meningkat sebesar 1,92 juta. Dari sisi gender, partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan cenderung lebih besar daripada penyerapan tenaga kerja laki-laki. Selama bulan Februari 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 jumlah pekerja perempuan bertambah 3,26 juta orang dan pekerja laki-laki hanya bertambah 1,21 juta orang. Kenaikan pekerja perempuan terbesar terjadi di sektor perdagangan yaitu sebesar 1,51 juta orang dan sektor pertanian sebesar 740 ribu orang. Tingginya peningkatan perempuan yang bekerja diduga karena dorongan ekonomi, yaitu tuntutan keluarga untuk menambah penghasilan, disamping semakin terbukanya kesempatan bekerja pada kaum perempuan. Peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan berasal dari perempuan yang baru pertama kali bekerja (new entrance) dan dari perempuan yang sebelumnya menganggur.

Sektor apa yang paling kritis akan menambah pengangguran baru dan apa penyebabnya? Diprediksikan dengan adanya kenaikan BBM yang baru-baru ini terjadi angka pengangguran ini akan semakin bertambah. Bagaimana menurut Bapak prediksi ini?

LAPORAN UTAMA Kondisi ketenagakerjaan selama ini menunjukkan trend yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM, maka diperkirakan sektorsektor yang terkait secara langsung dengan penggunaan BBM antara lain sektor transportasi, industri, dan konstruksi akan mengalami dampak yang lebih besar. Oleh karena itu Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban pada sektor-sektor tersebut melalui berbagai kebijakan antara lain : melakukan penyesuaian tarif angkutan umum pada sektor transportasi, memberikan tambahan uang transpor dan uang makan bagi pekerja di sektor industri.

Rata-rata berapa persen dalam setahun pemerintah dapat mengentaskan masalah pengangguran ini? Pada Agustus 2005 sampai Agustus 2006 jumlah pengangguran berkurang sebesar 970 ribu orang. Dari Agustus 2006 s.d Agustus 2007 jumlah pengangguran berkurang sebesar 920 ribu orang, dan dari Agustus 2007 s.d Februari 2008 jumlah pengangguran berkurang sebesar 580 ribu orang.

Grafik 3 Data Kesempatan Kerja Berdasarkan Sektor Agutus 2005 s.d. Februari 2008 (Juta)

Dengan demikian dalam setahun pemerintah dapat menurunkan jumlah pengangguran rata-rata sebesar 820 ribu orang (0,85 %).

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jumlah angka pengangguran terbuka di Indonesia sedemikian tingginya? Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah angka pengangguran terbuka adalah: 1. Tingginya angka penambahan jumlah angkatan kerja baru di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan penduduk. 2. Rendahnya Mutu dan Kompetensi SDM: · Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan Sistem Ketenagakerjaan Nasional belum link and match (masih output oriented belum job oriented ) sehingga banyak lulusan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi yang menganggur; · Banyak anak putus sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan menjadi angkatan kerja;

·

Minimnya pendidikan/keterampilan kewirausahaan (entrepreneur) bagi angkatan kerja sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja. Kondisi ini nampak dari : · Peringkat Produktivitas Indonesia nomor 54 dari 55 negara (IMD World Competitiveness Yearbook 2007); · Peringkat daya saing Indonesia nomor 50 dari 131 negara (World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007). · Kenyataannya banyak kesempatan kerja, di dalam negeri hanya bisa terisi rata-rata nasional 30% (job fair). Sedangkan di luar negeri banyak lowongan pekerjaan (labour skill) yang tidak terisi. 3. Pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada.

Bagaimana komitmen pemerintah khususnya Depnakertrans dalam menghadapi pengangguran terbuka ini ? Depnakertrans sangat konsern menghadapi masalah pengangguran terbuka. Sesuai dengan sasaran nasional yang telah dicanangkan Pemerintah dalam RPJM 2004 – 2009 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, salah satu dari sasaran dimaksud adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 9,5% terhadap jumlah angkatan kerja pada tahun 2003 menjadi 5,1% terhadap jumlah angkatan kerja pada tahun 2009. Target ini adalah sasaran nasional yang menjadi acuan setiap Kementerian negara/lembaga termasuk Depnakertrans dalam menyusun, kebijakan, strategi serta operasionalisasi program dan kegiatannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga. Untuk mencapai sasaran pengurangan pengangguran yang ditetapkan dalam RPJM, Depnakertrans sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan strategi penanganan pengangguran sebagai berikut : 1. Strategi Hulu (Pencegahan) Dijabarkan dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu reformasi sistem pendidikan nasional, pengelolaan iklim ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. a. Reformasi sistem pendidikan nasional. Salah satu yang mampu mencegah percepatan pertumbuhan angkatan kerja adalah merealisasikan wajib belajar 12 tahun dengan biaya murah. Dengan suksesnya program ini laju pertumbuhan angkatan kerja dari tenaga kerja usia muda putus sekolah langsung dapat dicegah. Langkah berikutnya adalah menerapkan sistem link and match. Artinya, sistem pendidikan kita harus mampu menghasilkan SDM yang mampu mengisi lapangan kerja yang tersedia atau mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian,


15

LAPORAN UTAMA Grafik 5. Data Penurunan Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2004 s.d Feb. 2008

orientasi pendidikan tidak lagi kepada orientasi keluaran (kelulusan) tetapi berubah menjadi orientasi bekerja. Untuk mendukung ini, orientasi kuantitas sistem pendidikan kita juga harus dirubah. Semula pendidikan umum jauh lebih besar dari pada pendidikan kejuruan (spesialisasi) dirubah menjadi sebaliknya. b. Pengelolaan Iklim ketenagakerjaan Yang Kondusif. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan daya tarik investasi dan kondusifnya pengembangan usaha. Hal ini dapat tercipta apabila kondisi makro ekonomi nasional maupun global cukup mendukung sehingga upaya-upaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dapat terealisasi. Langkah-langkah yang ditempuh adalah melakukan penyempurnaan regulasi dan peraturan pelaksanaan yang ramah investasi; membangun hubungan industrial yang harmonis; dan mengembangkan program jaminan sosial. Sasarannya adalah untuk meningkatkan daya tarik investasi, mendorong terciptanya kesepakatankesepakatan hubungan industrial melalui dialog secara bipartit antara pemberi kerja dan pekerja yang menguntungkan ke-dua belah pihak, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta penyelesaian kasus hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja secara cepat, murah, dan berkepastian hukum. c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Peningkatan kualitas SDM, selain melalui jalur pendidikan formal, diikuti dengan pelatihan kerja baik sebelum bekerja maupun setelah bekerja. Untuk itu, Depnakertrans sedang dan terus melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi di seluruh Indonesia, meliputi 11

16


BLK Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dan 151 BLK UPT Daerah sebagai percontohan. Revitalisasi yang dilakukan meliputi prasarana dan sarana fisik (bangunan dan lingkungan, peralatan dan alat praktek), peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur, serta peningkatan manajemen pengelolaan lembaga pelatihan. 2. Strategi Hilir (penanggulangan) Berbarengan dengan penerapan strategi hulu, aksi penanggulangan pengangguran terus dilakukan dan ditingkatkan oleh pemerintah. Strategi ini merupakan kepedulian pemerintah terhadap permasalahan yang langsung dihadapi masyarakat yaitu lapangan kerja dan penghasilan. Program aksi yang dilakukan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri. PNPM Mandiri dimulai sejak tahun 2007, terdiri dari PNPM inti yang dilakukan oleh Depdagri melalui Program Pembangunan Kecamatan (PPK) dan Dep. Pekerjaan Umum melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan PNPM pendukung yang ada di sektor-sektor lain (Depnakertrans, Dep. Perindustrian, Dep. Pertanian, Dep. Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian/lembaga lainnya) melalui Padat Karya, Penciptaan Wira Usaha Baru, Penerapan Teknologi Tepat Guna, Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri, Pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dan lain sebagainya. Mengingat kesempatan kerja di dalam negeri yang masih terbatas dan semakin terbukanya arus informasi global, penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu alternatif lain yang terus ditingkatkan oleh pemerintah dengan tetap mengedepankan perlindungan dan pencegahan terhadap eksploitasi para TKI kita. Setiap tahun penempatan TKI ini telah menghasilkan remitansi sebesar 3 miliar US Dolar lebih setiap tahunnya sehingga program ini terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya terutama pada lapangan kerja sektor formal.

Apa solusi dari pemerintah dalam mengatasai pengangguran terbuka? Solusi Pemerintah dalam mengatasi pengangguran dapat dibagi dalam dua tataran, yaitu solusi berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat (kebijakan makro) dan berdasarkan kebijakan Depnakertrans (kebijakan mikro) Kebijakan makro dalam mengatasi pengangguran didasarkan kepada Strategi tiga jalur (triple track strategy) yang juga merupakan manifestasi dari strategi pembangunan yang lebih pro-growth, pro-employment dan pro-poor yang dianggap referensi penting bagi negara-negara di dunia, yaitu: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor; (2) pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru; dan (3) revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk berkontribusi pada pengentasan

LAPORAN UTAMA kemiskinan. Elemen investasi dan ekspor sangatlah diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sekaligus mampu meningkatkan penyerapan lapangan kerja. Bersama investasi publik atau pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat (dan pemerintah), komponen investasi dan ekspor sangat menentukan warna dan kualitas pemulihan ekonomi yang sebenarnya. Pemerintah pusat dan daerah perlu terusmenerus meningkatkan rasa aman, kepastian usaha, dan kenyamanan berusaha “mengawal” langkah-langkah pembangunan ekonomi di daerah dan kawasan sekitarnya. Untuk mendorong investasi sebesar-besarnya Pemerintah telah

Menaketrans Menghadiri G8 Labour and Emplyment Minister Meeting 2008 Niigata 11-15 Mei 2008

mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemulihan sektor riil akan sangat ditentukan dari langkah reformasi kebijakan investasi melalui kombinasi solusi jangka pendek dan jangka menengah panjang, yang dapat secara langsung meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Lima langkah yang diusulkan di sini adalah: (1) penciptaan iklim usaha kondusif, (2) reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan, (3) perbaikan pelayanan pemerintah daerah, dan (4) pembenahan ketenagakerjaan, (5) adanya kepastian hukum. Khusus pembenahan ketenagakerjaan, fokus kebijakan meliputi (1) pemberantasan berbagai pungutan yang merupakan komponen biaya tinggi sehingga dapat mencegah dunia usaha untuk melakukan PHK; (2) Pemanfaatan pasar kerja luar negeri dengan memperketat seleksi pemberian ijin usaha bagi perusahaan pengerah jasa tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi TKI melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pemahaman atas hak-hak mengenai status dan kesejahteraannya; (3) efektivitas kebijakan ketenagakerjaan harus tepat sasaran, sekaligus memberikan insentif bagi peningkatan kualitas tenaga kerja, berpihak pada buruh dan dunia usaha, sekaligus meningkatkan daya saing produk

Indonesia di dunia internasional, dan fokus pada langkah peningkatan produktivitas tenaga kerja dimulai dari pasar tenaga kerja yang fleksibel dan berbasis tingkat upah riil (tidak mengutamakan pemutusan hubungan kerja, terutama apabila terdapat goncangan dalam perekonomian).

Program-program apa saja yang telah dijalankan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Program-program yang telah dijalankan pemerintah dalam rangka mengasti pengangguran terbuka adalah : 1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; Program ini diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja produktif melalui kegiatan : · Penyempurnaan peraturan kebijakan ketenagakerjaan dalam upaya menciptakan pasar kerja yang fleksibel; · Penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; · Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan dalam upaya terlaksananya penciptaan lapangan kerja formal; · Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja; · Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja; · Pengembangan infrastruktur pelayanan umum dalam rangka kegiatan pendukung pasar kerja; · Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/ perusahaan. 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas melalui kegiatan : · Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja; · Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi; · Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja; · Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); · Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja; · Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur latihan kerja; · Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja. 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Program ini diarahkan terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja melalui kegiatan : · Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan UU No. 2


17

LAPORAN UTAMA · · · · · ·

Tahun 2004 tentang PPHI; Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi dan maksud peraturan/kebijakan ketenagakerjaan; Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku; Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan; Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan pekerja dan pemberi kerja; Penyelesaian permasalahan industrial secara adil, konsisten dan transparan; Tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Keppres RI. No. 59/ 2002).

Disamping program-program tersebut di atas, Depnakertrans melalui penyelenggaraan transmigrasi juga mengembangkan kegiatan-kegiatan melalui program : Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh, Pengembangan wilayah tertinggal, dan Pengembangan wilayah perbatasan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran secara berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : 1. Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi dengan mengintegrasikan unit-unit permukiman transmigrasi dengan desa-desa sekitarnya dalam mendorong pusat pertumbuhan, berupa: · Pemerataan investasi ke daerah; · Pusat kegiatan ekonomi wilayah; · Penciptaan lapangan kerja baru; · Efisiensi biaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; · Efisiensi biaya produksi para petani di kawasan transmigrasi; · Menarik minat generasi muda bertransmigrasi; · Adanya pembauran budaya; · Perubahan budaya pasar (change of market culture); · De-urbanisasi. 2. Pembangunan permukiman transmigrasi sebagai upaya penyediaan lapangan kerja yang memberikan dampak kepada perluasan kesempatan kerja.

Apakah selama ini cukup efektif program yang dijalankan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut? Program-program yang dijalankan pemerintah selama ini dinilai cukup efektif. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya kondisi ketenagakerjaan termasuk didalamnya penurunan tingkat pengangguran, berkurangnya pemutusan hubungan kerja, meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja serta berkurangnya kasus TKI setiap tahun. Harus diakui bahwa hasil yang dicapai belum maksimal sebagai akibat besar dan kompleknya permasalahan yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran.

Kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka? 18


Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka adalah: 1. Tingginya angka penambahan jumlah angkatan kerja baru di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan penduduk. 2. Rendahnya Mutu dan Kompetensi SDM: · Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan Sistem Ketenagakerjaan Nasional belum link and match (masih output oriented belum job oriented ); · Banyak lulusan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi yang menganggur; · Banyak anak putus sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan menjadi angkatan kerja; · Minimnya pendidikan/keterampilan kewirausahaan (entrepreneur) bagi angkatan kerja sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja. Kondisi ini nampak dari :

Kunker menakertrans ke PT.Danliris Solo,6-6-08

·

Peringkat Produktivitas Indonesia nomor 54 dari 55 negara (IMD World Competitiveness Yearbook 2007); · Peringkat daya saing Indonesia nomor 50 dari 131 negara (World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007). · Kenyataannya banyak kesempatan kerja, di dalam negeri hanya bisa terisi rata-rata nasional 30% (job fair). Sedangkan di luar negeri banyak lowongan pekerjaan (labour skilled) yang tidak terisi. 3. Pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada.

Bagaimana menurut Bapak dengan adanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja kita keluar negeri, apakah merupakan salah satu solusi tepat, mengingat banyak TKI kita yang diperlakukan tidak adil di negara lain. Pada prinsipnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja kita ke

LAPORAN UTAMA luar negeri merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah pengangguran. Permasalahan yang muncul saat ini sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak diimbangi dengan tingkat kompetensi yang memadai sehingga sebagian besar bekerja di sektor informal yang mempunyai tingkat resiko cukup tinggi, antara lain: 1. Rendahnya pemahaman terhadap prosedur bekerja ke luar negeri; 2. Kurangnya pemahaman terhadap hak normatif sebagai pekerja di luar negeri dan pemahaman terhadap Hukum dan HAM; 3. Kurangnya pemahaman terhadap

pasal 97. Pembentukannya sendiri ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden tersebut, BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNP2TKI beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan,

Kunker Menakertrans ke PT. Konimex Sukoharjo Solo 6-6-08

perundang-undangan dan peraturan di negara penempatan. Upaya pemerintah dalam rangka mengurangi perlakukan terhadap TKI yang kurang adil di luar negeri, pengerahan TKI ke luar negeri secara bertahap diarahkan kepada tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kesempatan kerja yang ada di sektor formal.

kepolisian dan bidang lain yang dianggap perlu. Wakil-wakil instansi terkait mempunyai kewenangan dari dan selalu berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Apa dan bagaimana peran BNP2TKI sebenarnya dalam ikut mengatasi masalah pengangguran terbuka? Mohon Bapak jelaskan.

Apa harapan Bapak kepada masyarakat dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka

Pembentukan BNP2TKI merupakan amanat dari Undangundang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam rangka melaksanakan ketentuan pada

Masalah pengangguran merupakan masalah yang multi komplek dan mempunyai dampak sosial yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang apabila tidak ditangani dengan bijaksana akan berakibat munculnya resiko sosial.

Penanganan masalah pengangguran tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan peran pemerintah semata tetapi harus merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, sampai pemerintahan desa, dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan sinergitas dan integrasi semua kegiatan dan potensi yang mempunyai dampak terhadap penanggulangan pengangguran secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu komitmen bersama.

Apa saran dan pesan yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat dan para pengusaha sehubungan dengan permasalahan mengatasi pengangguran? Sebagai mitra dan tempat bergantung berjuta jiwa manusia kepada pengusaha baik skala kecil, menengah dan besar saya berpesan agar dalam menjalankan usahanya senantiasa dapat memberikan yang terbaik bagi pekerja, masyarakat dan bangsanya. Pada situasi perekonomian yang tidak menggembirakan ini, berikanlah rasa aman dan nyaman bagi pekerja, serta inovatif dan kreatif dalam menjalankan usahanya. Kepada para pengusaha kami harapkan tidak melihat pekerja/buruh hanya sebagai obyek dan faktor produksi semata, melainkan diposisikan sebagai mitra kerja secara utuh, sehingga akan dapat diwujudkan suatu hubungan industrial yang harmonis, adil dan kondusif. Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial hendaknya dapat diselesaikan antara pekerja/buruh dengan pengusaha secara bipartit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemerintah mendorong secara terus menerus penyelesaian setiap perselisihan perburuhan hendaknya melalui forum bipartit, sehingga setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak berujung pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan menambah jumlah pengangguran baru. (tt/mp/si)


19

LAPORAN UTAMA

Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago memprediksi angka pengangguran akan meningkat, karena apabila memakai angka kasar seperti yang telah terjadi paska kenaikan BBM pada tahun 2000 lalu, telah mengakibatkan kenaikan angka pengangguran dan angka kemiskinan meskipun pemerintah sudah memiliki program Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat itu.

M

enurutnya, pengangguran sendiri muncul karena menciutnya jumlah lapangan kerja dan sulitnya seseorang membuka lapangan kerja baru sementara ada penambahan angkatan kerja baru dan juga rasionalisasi tenaga kerja diperusahaan. Sementara itu, lanjutnya, angka kemiskinan bertambah akibat bertambahnya pengangguran, menurutnya, hal Ini merupakan suatu masalah yang saling terkait. “Pertama lewat kesempatan angkatan kerja dulu baru itu angka kemiskinan, karena akhirnya jumlah orang yang bekerja di dalam rumah tangga relatif berkurang sehingga pendapatan rumah tangga menurun, hal itu yang terjadi di keluarga miskin di Indonesia,”paparnya Andrinof memaparkan, perusahaan semakin tertekan saat ini, akibat adanya kenaikan BBM sehingga mereka melakukan rasionalisasi tenaga kerja, kemudian bisa jadi dampaknya semakin berantai hubungannya dan timbal balik. “setelah masyarakat banyak yang menganggur kemudian angka kemiskinan bertambah kemudian mengakibatkan daya beli masyarakat melemah sehingga permintaan barang atau jasa dunia usaha akan menurun, dia akan saling berpengaruh yang membuat

20


ekonomi semakin melesuh lagi,”jelasnya. Menurutnya, saat ini pemerintah sudah cukup serius mengurangi pengangguran namun seringkali strateginya belum tepat. Dia mengatakan,saat ini angkatan kerja mayoritas memiliki ciriciri demografis pendidikan rendah yang menjadi pengangguran. Karena itu sekarang adalah bagaimana pemerintah mampu menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan karakter seperti itu. “Artinya jenis pekerjaan yang diutamakan untuk pendidikan rendah walaupun sarjana juga

banyak yang menganggur. Terlebih pengangguran terbesar dikalangan pendidikan menengah kebawah, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja seperti itu,”katanya. Langkah lainnya, terangnya, adalah dengan cara meningkatkan program ketrampilan termasuk untuk sekolah kejuruan dan pendidikan luar sekolah sehingga tenaga kerja itu menjadi siap pakai dan lebih penting lagi sebetulnya supaya mereka menjadi pelaku usaha sendiri dan membuat kelompok usaha sehingga intinya mereka tidak lagi tergantung kepada pemilik modal ataupun pemerintah yang menyediakan lapangan kerja tetapi mereka dididik untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.

LAPORAN UTAMA “Disitu perlunya pemerintah mendorong kemampuan kewirausahaan walaupun hal kecil dan sederhana.”terangnya. Menurut Andrinof, Kendala klasik adalah dalam mendapatkan modal usaha, terlihat masih belum bertemunya peranan perbankan atau lembaga pembiayaan atau peminjaman modal dengan pengguna yaitu masyarakat yang ingin membuka usaha. Untuk hal itu perlu adanya kerjasama yang lebih erat lagi antara pemerintah dengan finance yang punya otoritas. “Kalau kebijakan perkreditan atau perbankan otoritasnya di bank indonesia. Pemerintah bisa jadi memainkan peranannya dari segi dukungan teknis kepada kelompok pencari kerja atau kelompok calon pengusaha kecil itu,”katanya Langkah kedua, tambahnya, bisa dalam bentuk bantuan pemodalan yang dananya disediakan oleh pemerintah misalnya pinjaman modal. “Dahulu sudah ada program dana bergulir, pemerintah ada dana anggaran untuk hal tersebut namun masih terbatas,”terangnya Ia menambahkan, pemerintah harus menyadari dulu bahwa menciptakan lapangan kerja adalah prioritas karena menyangkut kebutuhan banyak, kedua untuk menjaga jangan sampai meluasnya dampak akibat meluasnya angka pengangguran dan kemiskinan, karena apabila meningkat maka angka kriminalitas semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas.

Sederhanakan Syarat Kredit Adrinov mengusulkan agar Pemerintah bersama dengan Bank Sentral atau Bank Indonesia menyederhanakan persyaratan usaha kredit dan kecil serta menciptakan system jaminan yang mudah dan bisa diambil alih oleh pemerintah Karena beratnya syarat-syarat kredit usaha, Menurut Adrinov, perlu dilakukan pendekatan sosiologis lewat kelompok usaha dengan menyediakan dana bergulir lewat kelompok usaha karena itu mekanisme kontrolnya akan tercipta dengan sendirinya dengan adanya kelompok usaha seperti itu. Menurutnya, koperasi dan kelompok usaha memiliki kesamaan namun yang lebih penting adanya mekanisme kontrol internal jadi kalau sudah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal maka itu bisa menggantikan fungsi agunan. “Jadi agunan jadi tidak perlu sebetulnya karena ada jaminan secara sosial apakah itu sanksi sosial mekanismenya. Misalnya Kalau dana bergulir itu modelnya dikasih kredit kesatu kelompok dan kelompok yang lain menunggu,”katanya. Kelompok yang menunggu otomatis, dia akan

berfungsi sebagai pengawas yang meminta pertanggungjawaban kepada kelompok yang menerima, “sebetulnya yang seperti itu bisa dikembangkan tanpa adanya agunan jadi sistem sosial itu sendiri yang menjadi agunan,”paparnya. Dana bergulir, kata Andrinof, tidak hilang, bahkan terus digunakan setelah dipakai oleh kelompok ini kemudian pindah ke kelompok lain jadi programnya itu perputaran ekonomi cepat. Usaha kecil rumah tangga itu sebenarnya bisnis kecil-kecilan tetapi membuat orang hidup, dia mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok itu lebih baik daripada mereka menganggur. Dia menambahkan, pemerintah belum optimal menjalankan program dana bergulir, seringkali pelaksanaan dilapangan baik pihak pembina atau penyuluh seringkali tidak serius dan tenaganya kurang jadi pemerintah harus memfasilitasi pendamping dan menyediakan dana untuk dana bergulir tersebut. Ia menerangkan, pemerintah juga harus dapat menentukan kelompok sasaran, membina kelompok sasaran, menyediakan tenaga pendamping kemudian menyediakan modal awal. Jadi hal itu yang harus dikerjakan pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus memberikan bantuan teknis guna mengembangkan dan menciptakan kelompok usaha. “Pemerintah juga tidak bisa memaksa swasta untuk membuka usaha dan memperluas usaha karena swasta itu hitungannya untung rugi,” paparnya

BLT Tidak Tepat Menurut Andrinof, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program yang tidak tepat karena dana BLT itu tidak cukup untuk dana usaha dan akan menjadi bantuan langsung telan. “Lebih baik dana itu dijadikan dana bergulir seperti pembukaan usaha biarlah masyarakat menyediakan tenaganya kemudian digabung dengan Faktor produksi seperti modal, tenaga, keahlian sehingga menghasilkan uang produk atau jasa,”katanya Ia menambahkan, BLT merupakan bantuan sementara hal itulah yang mengakibatkan pengangguran langsung muncul setelah setengah tahun dan satu tahun kemudian. “Ini porgramnya hanya jangka pendek sehingga tidak bisa bergulir. Makanya program ini harus direvisi,”tegasnya. Kalau bentuk program sosial itu-kan merupakan tanggung jawab pemerintah jadi tidak terkait dengan ada atau tidaknya kenaikan BBM misalnya jaminan kesehatan bagi orang miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan hal itu


21

LAPORAN UTAMA merupakan program sendiri tidak terkait dengan kenaikan BBM,”katanya. Jadi kalau sifatnya konsumtif lebih baik dialihkan kedalan bentuk lain dan memiliki manfaat lebih besar, dengan cara meningkatkan mentalitas dan Impelementasi kerja sehingga tidak jadi bangsa yang konsumtif dan penadah.

Balai Latihan Kerja Sarat Korupsi Andrinof menilai Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini dilakukan oleh Depnaker sarat korupsi dan penyelewengan. “BLK itu balai latihan korupsi selama tidak dibenahi orientasinya, karena itu harus diubah menjadi balai latihan kewirausahaan, strukturnya yang sudah ada harus difungsikan dengan tepat selama ini hanya difungsikan untuk menghabiskan anggaran saja

warnet tapi selama ini cuma tempat menaruh mesin bubut atau apa dan lebih banyak menganggur dan orang tidak tertarik untuk ikut sementara mereka melaporkan programnya jalan dan sukses,”katanya. Dia menambahkan, program BLK tidak efektif karena itu harus dievaluasi supaya ada pembaharuan penyempurnaan. “Hal ini bisa menjadi alat akses dalam mengatasi pengangguran,” terangnya.

Pengiriman TKI Bukan Solusi Andrinof menjelaskan, pengiriman TKI selama ini bukan solusi dalam mengurangi pengangguran di Indonesia, karena pengiriman TKI sudah terukur dan permintaannya sudah jelas. Namun yang lebih utama adalah meningkatkan kualitas

“Jadi mereka yang mengikut BLK banyak yang menganggur dan sia-sia, BLK tetap ada dan menyedot anggaran, makanya kita bilang itu balai latihan korupsi, itu sayang kalau tidak dipergunakan dengan tepat,” lalu habis,”paparnya Menurutnya, apabila manfaatnya kurang optimal harus dicari program yang lebih maksimal hasilnya, karena selama ini BLK masih belum optimal Ia menambahkan, orientasi program BLK harus diorientasikan kepada pusat kewirausahaan. Selama ini BLK cuma tempat orang mengasah kemampuan teknis sedangkan kewirausahaan lebih luas. Melalui program kewirausahaan, orang disuruh berpikir bagaimana membangun sifat mental etos bagaimana menjadi wirausahawan. “melalui cara ini orang dididik menjadi pengambil keputusan dan perencanaan, juga dilatih harus berani mengambil resiko,”katanya. Bahkan, terangnya, seringkali program BLK ketinggalan jauh dibandingkan program kejuruan dan politeknik. “Jadi mereka yang mengikut BLK banyak yang menganggur dan sia-sia, BLK tetap ada dan menyedot anggaran, makanya kita bilang itu balai latihan korupsi, itu sayang kalau tidak dipergunakan dengan tepat,”terangnya. Ia menjelaskan, sebetulnya jumlah BLK banyak ditiap kecamatan apabila dioptimalkan akan menjadi aset negara dan dikelola oleh pemerintah. “Bisa saja BLK bisa menjadi wartel,

22


Tenaga Kerja Indonesia sehingga nilai upahnya menjadi meningkat. “Kita harus mengirim jangan hanya pembantu saja, tetapi pekerjaan yang membutuhkan skill dan dapat bersaing dengan tenaga kerja Negara lain,”paparnya Menurutnya, program transmigrasi juga sia-sia karena ada program lain yang sifatnya structural dan lebih baik dibandingkan program itu. “Sistem pembangunan di Indonesia tidak seimbang, daya tarik tetap ada di Jawa sehingga dengan sendirinya mereka tidak bertahan lama di daerah transmigrasi kemudian kembali meninggalkan daerah itu, dia akan menjadi orang kota setidaknya kota-kota propinsi di daerah transmigrasi misalnya kalimantan dia akan pindah ke Banjarmasin, Balikpapan,”katanya. Ia mengatakan, program transmigrasi harus diikuti dengan program pengembangan kawasan. Dengan meningkatkan pembangunan daerahdaerah di luar pulau Jawa. Misalnya pembangunan infrastruktur di Papua, kalimantan. “Kalau sudah ada itu tidak perlu ada anggaran transmigrasi karena dengan sendirinya orang akan pergi kesana untuk mencari lapangan kerja, program transmigrasi itu tidak perlu dihapus dan dijadikan pengembangan program wilayah saja

LAPORAN UTAMA misalnya pembangunan infrastruktur di kalimantan maka dengan sendirinya orang akan mau buka usaha dan mendorong orang datang kesana mencari kerja,”katanya Dia menambahkan, Pemerintah hanya memberikan informasi bahwa disana ada pekerjaan dan tetap menjalankan fungsi dengan memberikan peranan teknis lewat BLK tersebut. Untuk mengurangi pengangguran berpendidikan tinggi, pemerintah harus mendorong penambahan ketrampilan buat pencari kerja yang berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, program kurikulum di pendidikannya harus lebih banyak diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja jadi jangan mencari pekerjaan. Dirinya mengaku pesimis pemerintah dapat menurunkan angka pengangguran menjadi 5.1 persen karena berdasarkan analisa pada tahun 2005 lalu saja, banyak sekali diluar perkiraan dan belum adanya terobosan dari pemerintah guna mengurangi angka pengangguran.

Tidak Ada Program Yang Konsisten Andrinof menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan konsep ataupun program mengurangi pengangguran. Misalnyaa, agenda kebijakan pemerintah adalah meningkatkan peranan ekonomi pedesaan namun program peningkatan infrastruktur pedesaan tidak dijalankan dengan serius dan konsisten. “Yang menjadi penyebab itu karena program ekonomi pemerintah lebih memprioritaskan sector lain seperti kawasan perkotaan, jasa dan selalu mengabaikan sector real dan bisnis,”terangnya. Menurutnya, sasaran sektoral dan area kawasan seringkali tidak tepat walaupun tiap departemen sudah membidiknya namun tidak dikerjakan secara serius. Misalnya pembangunan pedesaan sector perikanan dan pertanian tidak digarap serius pemerintah lebih menggarap sector pembangunan yang besar atau berbentuk capital seperti perkebunan dan pertambangan padahal pertambangan penyerapan tenaga kerjanya sangat kecil. Ia menjelaskan, untuk mengatasi pengangguran diperlukan peningkatan ekonomi kerakyatan yang mampu menyediakan lapangan kerja yang besar dan memprioritaskan di area-area dimana tempat pencari kerja sangat banyak misalnya pedesaan. Kemudian, perlunya diubah politik redistribusi menjadi efektif, caranya yaitu mengambil dari sumber daya yang menumpuk dan berjumlah besar kemudian mengalir untuk sektor area yang terbatas sumber daya penghasilnya. “Misalnya hasil dari pertambangan itu dibikin bagaimana

mekanisme pertambangan tidak menumpuk di Bank sehingga dapat menggerakkan sektor lain yang sangat membutuhkan,”terangnya. Saat ini, terangnya, pemerintah belum maksimal mendorong kearah politik redistribusi yang efektif, artinya bagaimana area seperti Kalimantan yang banyak memberikan kontribusi tambang batubara sebesar 70 persen, kemudian gas 50-60 persen dapat mendorong sector-sektor lainnya, Uangnya seringkali ditumpuk di pusat, kemudian pemerintah atau pengusaha memainkan uang tersebut di pasar modal. “Kita harus membuat ekonomi yang punya linkage keterkaitan yang erat antara sektor yang nilainya tinggi tetapi penyerapan tenaga kerjanya rendah di link-an dengan sektor yang nilai produksinya rendah tetapi penyerapan tenaga kerjanya besar kita harus memikirkan membuat linknya,” paparnya..

Revisi UU Yang Tidak Implementatif Menurutnya, produk legislasi terdapat dua ciri masalahnya pertama UU tersebut baik namun sulit di implementasikan, kemudian yang kedua, UU tersebut bermasalah dan arahnya tidak jelas. “Kita memiliki undang-undang yang memiliki citacita ideal tetapi implementasinya tidak ada., saat ini memang ada uu yang mengarah ke-ekonomi kerakyatan misalnya UKM, ketahanan pangan, Kenapa menyangkut hal itu pengembangan usaha kecil bermasalah,”tanyanya. Jadi terangnya, UU tersebut harus direvisi lagi dan dicheck dulu bagaimana linknya bisa putus karena itu bisa jadi undang-undang tersebut sudah benar tetapi turunannya tidak disiapkan. ‘Bahkan bisa saja tidak pernah ditindaklanjuti artinya pejabat yang bertanggung jawab tidak menjalankan tugasnya di lapangan,”terangnya. Oleh karena itu, tambahnya pemerintah harus mengeluarkan peraturan untuk menindaklanjuti UU yang ada kemudian bertanggung jawab penuh dalam merealisasikannya. Jadi Pemerintah harus fokus dengan permasalahan yang dianggap menjadi prioritas rakyat Indonesia Ia mengatakan, pemerintah harus mencari program terobosan dan tidak hanya mengutak-atik sebagian kecil program yang sudah dibuat tetapi kebijakan itu sendiri harus ditinjau lagi. “terobosan orientasinya harus jelas kemana, strategi juga harus tepat seperti apa dan perlu ada keberanian melawan penyakit-penyakit korupsi dan memasang orang yang tepat kemudian menyingkirkan orang yang tidak tepat,”terangnya. (si//tt/mp)


23

LAPORAN UTAMA

Pemerintah diminta untuk segera mengambil langkahlangkah untuk membuka lapangan sebanyak-banyaknya dari seluruh sektor. Selain itu Undang-undang tentang Ketenagakerjaan perlu direvisi baik menyangkut pasalpasal mengenai perlindungannya, hak-haknya dan masalah lain berkaitan dengan kepentingan pekerja.Hal itu dikatakan anggota Komisi IX DPR Sony Somarsono menanggapi makin membengkaknya angka pengangguran dan solusinya.

I

a menyebut contoh yang paling kongkrit, perkebunan kelapa sawit dan karet yang sekarang sedang menjadi primadona bisa membuka lapangan kerja yang menjanjikan. Apalagi kualitas karet Indonesia merupakan kualitas karet terbaik –mampu memproduksi ban Brigdetone di Palembang yang dihasilkan dari perkebunan karet Lampung. “ Ini luar biasa. Tapi kenapa yang menikmati orang asing bukan orang Indonesia,” ujarnya. Begitu pula komoditas kelapa sawit, menurut politikus PDI Perjuangan ini menyayangkan, mengapa produk turunannya tidak diolah di Indonesia. Salah satu sebabnya, birokrasi di Indonesia terlalu panjang dan lama serta berbiaya tinggi, sehingga untuk membangun suatu industri tidak mudah untuk dilakukan. Yang lebih memprihatinkan, pengusaha biji sawit lebih senang menjual ke Malaysia ketimbang mengolah disini. Mereka lebih suka menjual CPO yang masih kasar ke luar, karena dapat profit yang lebih tinggi daripada diolah. “ Kalau membangun pabrik turunan itu biayanya tinggi. Padahal kita negara yang kaya raya,”

24


ujarnya dengan nada prihatin. Menurut Sonny, sekarang CPO dikelola dan diproteksi oleh pemerintah, maka seharusnya ada 4-5 turunan industri dan ada beberapa ribu naker yang bisa ditampung. Buat mentega,

buat sabun, kosmetik, pembersih dan minyak goreng. Dari 5 jenis produk ini setiap jenis bisa membuat 5 pabrik hulu dan hilir, kalau CPO ada 1000 orang tertampung maka di suatu daerah tertentu ada 5000 tenaga kerja yang bisa tertampung, belum lagi keluarganya. Ia menyatakan yakin, bangsa Indonesia akan mampu membuat pabrik CPO, sebab tidak memerlukan teknologi dan skill yang muluk-muluk. “ Saya sendiri mampu mengomandani, itu masalah simpel apalagi barang kelihatan. Untuk tenaga ahli, universitas kita banyak yang mampu,” ujarnya yakin. Pemerintah harus punya nawaitu, untuk memfasilitasi. Kekayaan alam

LAPORAN UTAMA

bangsa Indonesia yang loh jinawi ini habis dikuras oleh bangsa asing- dijual oleh bangsa sendiri. Ekonomi kerakyatan tidak diproteksi, padahal semasa zaman Bung Karno dengan keras memprotek perusahaanperusahaan asing, jika mereka tidak mau tunduk dengan ekonomi kerakyatan silahkan go to hell. “ Jadi menurut saya, terjadinya pengangguran terbuka karena ada pembiaran, betapa kontrasnya masalah perlindungan tenaga kerja di dalam negeri, hubungan industrial tidak jalan sementara hukum kita karut marut,” katanya lagi. Lebih lanjut Sonny memaparkan, pengangguran itu macam-macam ada karena PHK, outsourching , kemudian pengangguran karena tidak mendapat lapangan kerja. Pengangguran terbuka juga terjadi misalnya mereka yang sudah siap kerja namun tidak terserap dan itu menjadi masalah

Tak ada lapangan kerja Selain itu sambung Sonny, kategori lain dari pengangguran adalah mereka mencari lapangan kerja tapi tidak ada, padahal mereka anak-anak muda yang siap kerja dan jumlahnya cukup besar. Presiden pertama kita Bung Karno pernah memprogramkan semboyan untuk memperkuat sistem perekonomian nasional dan kemandirian bangsa yaitu- Berdikariberdiri diatas kaki sendiri, namun sekarang ini memudar bahkan yang terjadi ketergantungan kepada globalisasi. Padahal Indonesia sebagai negara yang kaya raya ini banyak sekali lapangan kerja yang bisa dibuka. Masuknya investasi asing dinilai

juga mempunyai andil terhadap jumlah penganggur, begitu keuntungannya menurun lalu menerapkan sistem out sourching, apalagi bipatritnya nggak jadi dan organisasi serikat pekerja dibatalkan dengan alasannnya macammacam. Dan yang paling ironis, begitu melakukan kepailitan- hanya memindahkan lokasi. Sementara pemerintah tidak melindungi dan mengamankan tenaga kerja . Sebagai contoh di Tangerang ada pabrik sepatu dari Cina- Nike itu bubar, lalu mendirikan pabrik baru di Sukabumi. Peralatannya sebenarnya sudah nggak boleh, sudah dicengkeram oleh UU bahwa untuk membayar PHK. Yang terjadi ternyata dipreteli dan masuk ke Sukabumi- dengan maksud memperoleh tenaga kerja yang lebih murah. Sebenarnya, kata Sonny, UMR di Indonesia terlalu kecil, sekitar Rp. 680 ribu hingga- Rp.1 juta, apakah cukup sehingga terjadilah penekanan kepada tenaga kerja. Yang penting iso mangan dari pada ngganggur. Ini karena ada permainnan yang tidak etis, UU No.13 tentang Tenaga kerja itu sebenarnya belum maksimal, Jamsostek juga tidak amanah sehingga pengangguran muncul di mana-mana. Pengangguran semakin terbuka apalagi kecenderungan makin menguatnya otonomi daerah, padahal disitu ada klausul interpreneur- PMA. Tapi kalau mereka lebih banyak membawa tenaga dari luar, tenaga kerja kita mau dikemanakan. Soal ketrampilan, naker Indonesia tak kalah dengan tenaga asing. BLK sebagai sarana untuk meningkatkan skill tenaga kerja kita malah bubar.

BLK efektif, tapi dengan adanya otonomi daerah pembagian tugas keuangannya beda, itu otomatis kabupaten kota menjadi wewenang propinsi. Tapi yang punya departemen kan gegeran, diserahkan ke daerah tapi tak mampu lalu dikembalikan daerah. Solusinya, pemerintah buka lapangan kerja seluas-luasnya tak usah mengandalkan investasi, dengan berdikari mampu. Proyek-proyek besar yang mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar seperti peternakan udang, proyek gerakan nasional rehabilitasi lahan dan hutan, penanaman kembali hutan mangrove. Peluang sangat besar tetapi pengawasannya lemah

Takkan berhasil Ditanya mengenai target menurunkan angka pengangguran dari 9,8% menjadi 5,1%, Sonny Soemarsono mengatakan tidak akan berhasil. Target pembangunan rumah sebanyak 1 juta unit yang dampak ikutannya pada penyerapan naker, juga tidak akan tercapai. Apalagi dengan kenaikan BBM dan ini tak tertutup akan berkurang lagi target pada penyerapan naker sehingga pengangguran tetap akan tinggi Sedangkan mengenai hambatan penyerapan TKI, dalam pandangan Sonny karena Indonesia tak menyiapkan skill dan bahasa yang benar. Misalnya majikan suruh ambil palu, yang diambil alu, sekali dua kali tak apaapa tapi selanjutnya pasti akan emosi. Apalagi tak becus kerja, emosi majikan akan tinggi sehingga dampaknya penganiayaan. Berarti kita gagal persiapkan TKI yang skillnya mumpuni karena BLK digunakan oleh PJTKI padahal sertifikat yang dihasilkan diuji oleh UI, Undip, dan Unair begitupun ijazahnya masih ditipu. Untuk mengatasi pemalsuan, telah dilakukan tetapi mereka lebih canggih. Dengan otonomi daerah, begitu perusahaan perlu naker dilatih di BLK tapi dananya dialihkan sehingga BLK kedodoran. (si, tt, mp)


25

SUMBANG SARAN

Pertumbuhan Ekonomi Dengan Ketenagakerjaan (ANALISA INFLASI DAN PENGANGGURAN) Pada saat ini Indonesia masih menghadapi masalah di bidang ketenagakerjaan yaitu besarnya pengangguran terbuka (open unemployment), ditambah lagi dengan semakin tingginya setengah pengangguran (under employment). Besarnya pengangguran dan setengah pengangguran ini berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kriminalitas, kemiskinan, dan peningkatan masalah sosial politik.

Drs. H. Indro Warsito, MA. (Peneliti pada Puslitbangnaker, DEPNAKERTRANS dan Dosen di Beberapa PTS)

M

elihat dampak pengangguran tersebut, maka masalah pengangguran perlu mendapat perhatian lebih, apalagi jika kita berpedoman pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa “Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Untuk itu jelas bahwa penanganan masalah pengangguran ini perlu diprioritaskan dengan jalan mengurangi jumlah pengangguran. Penciptaan kesempatan kerja baru pada 2006, 2007, dan 2008 menunjukkan ke arah perkembangan-perkembangan yang positif, di mana terdapat penurunan jumlah pengangguran terbuka. Berdasarkan hasil Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional) bahwa angkatan kerja (Labour Force, supply tenaga kerja atau penawaran tenaga kerja) sebanyak 106,28 juta pada Februari 2006, yang meningkat

26


menjadi 108,13 juta pada Februari 2007, dan meningkat menjadi 111,48 juta pada Februari 2008. Sedangkan pada sisi kesempatan kerja (Employment Opportunity, demand tenaga kerja atau permintaan Tenaga Kerja) tercipta sebanyak 95,18 juta pada Februari 2006, yang meningkat menjadi 97,58 juta pada Februari 2007, dan menjadi sebesar 102,05 juta pada Februari 2008. Dengan demikian terdapat penurunan pengangguran terbuka (Open Unemployment) dari 11,10 juta pada Februari 2006 menjadi 10,55 juta pada Februari 2007, dan menjadi 9,43 juta pada Februari 2008. Jumlah pengangguran terbuka tersebut diharapkan ada penurunan, dengan asumsi terdapat pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang signifikan. Yang menjadi masalah sekarang adalah pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang ini tidak atau belum cukup tinggi untuk dapat menyerap jumlah pengangguran yang terjadi, baik yang sudah ada di dalam pasar kerja maupun yang baru masuk dalam pasar kerja (New Entrance to the Labour Market). Tidak atau belum cukup tingginya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi maupun non-ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kurang menggembirakan ini jika ditelusuri penyebab utamanya adalah adanya inflasi - di mana inflasi ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM baru-baru ini. Jadi jika diamati lebih mendalam akar permasalahan utamanya inflasi saat ini adalah akibat

SUMBANG SARAN dorongan kenaikan ongkos produksi (yang dikenal dengan Cost Push Inflation atau Wages Spiral Inflation), bukan sebagai akibat adanya dorongan permintaan untuk mengkonsumsi barang dan jasa (disebut dengan Demand Pull Inflation atau Excess Demand Inflation), juga bukan disebabkan oleh Bottleneck Inflation (disebut juga dengan Post War Inflation). Dimulai dari kenaikan harga BBM pertama pada 28 Februari 2005 yang diberlakukan mulai 1 Maret yang ditetapkan pada waktu itu kenaikan sebesar 29%. Kenaikan harga BBM yang kedua diputuskan 30 September 2005 yang diberlakukan pada 1 Oktober 2005 dengan besaran rata-rata sebesar 128%, pada waktu itu inflasi yang terjadi sebesar 17,11% (data Badan Pusat Statistik). Inflasi dengan intensitas sebesar ini disebut dengan Galloping Inflation (yaitu tingkat inflasi yang sudah mengarah pada keadaan yang “dapat” membahayakan perekonomian suatu negara). Sedangkan inflasi yang akan terjadi dengan kenaikan harga BBM per 24 Mei 2008 sebesar 28,7% diperkirakan sebesar 12%, ini memang terjadi kenaikan tingkat inflasi sebesar dua kali lipat dibandingkan dengan 2006 dan 2007 yang sebesar 6,6% dan 6,59%. Tanpa adanya kenaikan harga BBM sekarang ini, inflasi tahun ini diperkirakan sebesar 9%, jadi kenaikan harga BBM sebesar 28,7% akan menambah inflasi sebesar 3%. Dengan inflasi sebesar 12% ini (disebut dengan Creeping Inflation yaitu suatu tingkat inflasi yang belum begitu membahayakan perekonomian suatu negara), masih dapat tertanggulangi. Memang dengan inflasi yang diperkirakan “hanya” sebesar 12% ini sudah membuat suku bunga riil asset rupiah cenderung ke arah negatif, kejatuhan nilai tukar (kurs devisa, Exchange Rate) memang akan membuat perekonomian ke arah “chaos” dan kondisi ini akan bertambah sulit jika unsur perbankan menaikkan suku bunga kreditnya, karena akan memicu kolapsnya sektor riil yang sekarang ini biaya operasionalnya sudah cukup tinggi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah meminimalisir akibat putaran kedua (second round effect) dari kenaikan harga BBM ini jangan sampai merembet berkepanjangan pada harga-harga barang dan jasa yang lain.

Inflasi Secara makro, inflasi sebenarnya terjadi karena keseimbangan moneter terganggu, yaitu tidak seimbangnya antara variabel-variabel ekonomi yang mengurangi jumlah uang yang beredar dengan variabel-variabel ekonomi yang menambah jumlah uang yang beredar. Rumus keseimbangan moneter yang umum adalah:

(I – S) + (G – T) + (X – M) = 0 ket: I = Investasi S = Tabungan G = Pengeluaran pemerintah T = Pajak (pendapatan pemerintah) X = Ekspor, dan M = Impor. Enam variabel itu dapatlah kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok I, G, dan X di satu pihak, dan S, T, dan M pada pihak yang lain. Kelompok yang pertama itu, seluruhnya menyatakan unsur-unsur pengeluaran atau unsur-unsur penggunaan Gross National Product (GNP) , sedangkan kelompok yang kedua, seluruhnya merupakan unsur-unsur yang menyedot uang yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, bertambahnya variabel-variabel kelompok pertama, sebagian maupun ketiga-tiganya, akan menambah jumlah uang yang beredar, sedangkan penambahan variabel-variabel kelompok kedua, sebagian maupun ketiga-tiganya, akan mengurangi jumlah uang yang beredar (sudah barang tentu, dengan asumsi ceteris paribus). Dari persamaan (rumus) keseimbangan moneter di atas, kita jumpai adanya enam variabel makro, atau yang disebut juga “Tiga pasang variabel strategis (The Three Strategic Pair of Variables)”. Disebut sebagai strategis karena variabel-variabel tersebut, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bisa mempengaruhi arus pendapatan dalam suatu perekonomian. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif (+) atas arus pendapatan, maupun arus negatif (-) atas arus pendapatan. Apabila kita perhatikan pengaruh positif maupun negatif dari variabel-variabel tersebut atas pendapatan nasional, maka rumus keseimbangan moneter di atas dapat kita tuliskan sebagai berikut: +

+

+

( I – S) + (G – T) + (X – M) = 0 -

-

-

Yakni: 1. Jika hasil rumus keseimbangan moneter itu sama dengan nol, berarti bahwa nilai semua variabel yang mempunyai pengaruh positif sama besarnya dengan nilai semua variabel yang berpengaruh negatif. Dalam keadaan seperti ini terjadilah keseimbangan moneter. 2. Jika hasil rumus keseimbangan moneter itu lebih kecil dari nol (negatif ), berarti bahwa nilai semua


27

SUMBANG SARAN variabel yang berpengaruh positif lebih kecil dari pada nilai semua variabel yang berpengaruh negatif. Bilangan negatif itu pun memberi arti bahwa keseimbangan moneter telah terganggu dan menuju ke arah berkembangnya deflasi. 3. Jika hasil rumus keseimbangan moneter itu lebih besar dari nol (positif ), berarti nilai semua variabel yang mempengaruhi secara positif lebih besar dari pada nilai semua variabel yang berpengaruh negatif. Bilangan positif tersebut memberi arti bahwa keseimbangan moneter telah terganggu, dan menjadi keadaan yang menuju ke arah perkembangan inflasi. Inflasi merupakan salah satu variabel yang sangat sentral dalam kebijakan makro ekonomi, di samping output dan pengangguran. Yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu proses kenaikan harga umum barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa naik dengan persentase yang sama. Mungkin terjadi barang dan jasa naik secara tidak bersamaan. Yang penting di sini adalah terdapat kenaikan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus selama satu periode tertentu. Jadi kenaikan yang terjadi hanya sekali saja walaupun dengan persentase kenaikan yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa ini diukur dengan mempergunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain: a. Indeks Biaya Hidup (Consumer Price Index), b. Indeks Harga Perdagangan Besar (Whole Sale Price Index), c. GNP Deflatoir. Untuk perhitungan indeks tersebut di Indonesia mempergunakan data kenaikan harga-harga dari 744 komoditas, di 119 pasar tradisional, dan 95 pasar modern.

Inflasi dan Pengangguran dari Teori AW Phillips Konsep tentang adanya hubungan antara inflasi dengan pengangguran ini masih relatif baru, kira-kira pada akhir 1950-an. Secara teoritis hubungan ini baru pertama kali diperkenalkan AW Phillips pada 1958 (AW Phillips, “The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rates in The United Kingdom, 1861-1957”, Economica (Nov, 1958), pp. 283-300). Phillips mengadakan studi lapangan tentang hubungan antara kenaikan tingkat upah dengan pengangguran di Inggris pada 18611957. Dari studi ini dia memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang negatif antara persentase kenaikan upah dengan turunnya pengangguran. Tahun-tahun di mana tingkat pengangguran rendah

28


adalah juga tahun-tahun di mana kenaikan upah tinggi, dan sebaliknya, tahun-tahun di mana pengangguran tinggi maka tingkat kenaikan upah rendah. Tokoh ekonom terkenal bernama Paul Samuelson dan Robert Solow, mempopulerkan hubungan negatif antara persentase kenaikan upah dengan turunnya pengangguran ini di Amerika Serikat dengan sedikit modifikasi, di mana mereka dengan studinya menjelaskan dan mempopulerkan hubungan negatif antara laju inflasi dengan tingkat pengangguran. Dengan perkataan lain, terdapat trade off antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Dalam teori ekonomi makro memang terdapat perdebatan klasik tentang hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran yang dikenal dengan kurva Phillips-nya tersebut. Beberapa waktu yang lalu di Amerika Serikat dan banyak negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menunjukkan bahwa telah terjadi tingkat inflasi yang tinggi dibarengi dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran tersebut bersifat positif dan tidak sesuai dengan teori Phillips, sehingga bertentangan dengan gambar dan diagram dalam kurva Phillips. Hasil penelitian dari Amerika Serikat dan OECD tersebut membenarkan bantahan terhadap teori Phillips. Berita di televisi dan media massa pada pertengahan April 2008 yang lalu dan berjudul “Zimbabwe, tingkat pengangguran 80% dan inflasi 100.000% per tahun” membenarkan secara ekstrem hasil penelitian di Amerika Serikat dan OECD tersebut. Inflasi di Zimbabwe tersebut berarti sebesar 280% per hari (yang dikenal dengan Hyper Inflation). Jadi hampir di seluruh negara baik di Developed Countries maupun Developing Countries saat ini mengalami apa yang disebut dengan stagflasi (pengangguran disertai dengan inflasi). Pengangguran meluas di mana-mana bersamaan dengan kesulitan mengatasi inflasi. Gejala-gejala negara maju lebih mementingkan kepentingan nasionalnya, makin menguatnya sentimen anti perdagangan bebas di beberapa negara. Juga karena adanya fenomena investasi dalam sektor riil yang dianggap memberi hasil yang lebih rendah dibanding sektor keuangan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara inflasi dengan pengangguran tersebut jika diterapkan di Indonesia.

Penerapan Teori AW Phillips di Indonesia Bahan dari Badan Pusat Statistik (Rapat Dengar Pendapat komisi XI DPR-RI dengan BPS, 3 Juni 2008) menunjukkan bahwa pada Mei 2008 terjadi inflasi sebesar 1,41%. Dari 45 kota tercatat seluruh

SUMBANG SARAN kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh sebesar 3,78% dan terkecil di Palangkaraya sebesar 0,19%. Inflasi yang terjadi pada Mei 2008 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Mei 2007 yang mengalami inflasi sebesar 0,10%. Laju inflasi “Year on Year” (Mei 2008 terhadap Mei 2007) adalah sebesar 10,38%. Untuk penerapan teori AW Phillips tersebut di Indonesia periodesasinya kita mempergunakan data terakhir dari BPS yaitu bahan RDP 3 Juni 2008 tersebut, tentang ketenagakerjaan dan inflasi adalah antara bulan Februari 2006 sampai dengan Februari 2008. Inflasi Nasional “Year on Year” Februari 2006 sampai dengan Februari 2007 sebesar 6,3% dan meningkat menjadi 7,4% inflasi nasional “Year on Year” nya pada Februari 2007 sampai dengan Februari 2008. Pada saat yang sama yaitu Februari 2006 jumlah angkatan kerja di Indonesia sebesar 106,28 juta, kemudian menjadi 108,13 juta pada Februari 2007, dan meningkat lagi menjadi 111,48 juta pada Februari 2008. Sedangkan di sisi yang lain, jumlah kesempatan kerjanya sebesar 95,18 juta pada Februari 2006, menjadi 97,58 juta pada Februari 2007 dan meningkat menjadi 102,05 juta pada Februari 2008. Artinya jumlah pengangguran terbukanya (Open Unemployment) adalah berturutturut turun dari sebesar 11,10 juta pada Februari 2006, menjadi 10,55 pada Februari 2007 dan menjadi 9,43 juta pada Februari 2008, atau secara angka relatif data BPS tersebut menunjukkan berturut-turut turun dari 10,45% menjadi 9,75% dan selanjutnya menjadi 8,46% pada periode yang sama. Jadi di Indonesia hubungan antara inflasi dengan pengangguran adalah sesuai dengan teori dari AW Phillips. Ada beberapa ekonom dan pakar yang mengatakan di Indonesia sekarang ini justru menunjukkan terjadinya kenaikan inflasi bersamaan dengan peningkatan pengangguran (stagflasi), atau dikatakan situasi yang lebih tepat dikaitkan dengan teori ke arah Chaos. Tingkat pengangguran alamiah dinyatakan sebagai posisi yang tidak akan menaikkan inflasi, yang disebut juga sebagai NAIRU (NonAccelerating Inflation Rate of Unemployment), bahwa pengangguran justru berada dalam masalah inti makro ekonomi seperti yang dikemukakan Keynes dalam bukunya berjudul “The General Theory of Employment, Interest Rates and Money”. Sebagai tambahan teori Phillips penerapannya di Indonesia tentang setengah penganggur (Under Employment). Setengah penganggur dari teorinya Phillips Hauser mempunyai tiga kriteria yaitu: a. Skill / Ijazah, b. Waktu kerja, dan c. Pendapatan pekerja.

Ternyata data dari BPS untuk periode yang sama berturut-turut terdapat peningkatan setengah pengangguran yaitu sebesar 29,92 juta pada Februari 2006 menjadi 30,24 juta pada Februari 2007 dan menjadi 30,64 juta pada Februari 2008. Kesimpulannya, penerapan teori AW Phillips adalah sesuai dengan kondisi pengangguran dan inflasi yang terjadi di Indonesia, di mana inflasi meningkat dan pengangguran berkurang. Sedangkan pada periode yang sama, inflasi meningkat serta diikuti dengan peningkatan setengah pengangguran (Phillips tidak membahas antara inflasi dengan setengah pengangguran).

Pemecahan Masalah Analisa hubungan antara inflasi dengan pengangguran mempunyai dimensi yang kompleks dan sophisticated, baik masalah ekonomi secara luas maupun masalah ketenagakerjaan, namun penulis menyoroti dari aspek ekonomi makronya. Ada tiga macam cara atau kebijaksanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi makro yaitu: a. Monetary Policy: Kebijakan pemerintah dalam rangka kebijaksanaan moneter tersebut dimaksudkan sebagai kebijaksanaan Bank Indonesia, yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui: - Meningkatkan suku bunga (Discount Policy), - Politik pasar terbuka (Open Market Operation), - Meningkatkan cash ratio (Cash ratio policy). b. Fiskal Policy: Dengan kebijakan fiskal ini dimaksudkan sebagai kebijaksanaan pemerintah dalam bidang anggaran, melalui APBN di Indonesia. Terdapat tiga kebijaksanaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia yaitu: - Penurunan pengeluaran pemerintah (Government Expenditure), - Menaikkan penerimaan pajak, - Mengadakan pinjaman pemerintah. c. Non-monetary Policy Kebijaksanaan non-moneter ini dapat ditempuh melalui tiga macam kebijaksanaan dalam memerangi inflasi yaitu: - Meningkatkan output (barang dan jasa), - Pengaturan upah, - Pengawasan harga barang dan distribusi output. (**)


29

PENGAWASAN

Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sementara sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara.

P

rivatisasi BUMN diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Semula Privatisasi diharapkan dapat menghasilkan dana untuk menutup defisit APBN, namun sekarang lebih dititik beratkan sebagai peningkatan kinerja BUMN yang diprivatisasi, terselenggaranya prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan BUMN, meningkatnya kemampuan BUMN untuk mengakses peluang di pasar internasional, terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari investor ke BUMN yang diprivatisasi, serta terjadinya perubahan budaya kerja yang mengarah kepada peningkatan kinerja BUMN. Oleh sebab itu, pelaksanaan privatisasi perusahaan BUMN harus dikaji lebih mendalam dan hati-hati agar tidak merugikan perusahaan yang diprivatisasi, tenaga kerja, rakyat dan Negara. “Selama ini, DPR-RI bersama Pemerintah membahas rencana privatisasi dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Negara BUMN,” Azwir Azwir yang juga anggota dari Fraksi Partai Golongan Karya mengatakan kantor Menneg BUMN yang mengelola 138 BUMN, yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan anak perusahaan, dengan kondisi untung dan rugi. Sementara itu, Pemerintah harus menangani krisis yang melanda

30


Indonesia. BUMN mempunyai kewajiban untuk memperoleh deviden. Sehingga diambil suatu kebijakan privatisasi atau divestasi sebagian saham dalam rangka, untuk mengembangkan perusahaan dan untuk menutup defisit APBN. Menurut Azwir, Komisi VI meminta privatisasi bukan untuk menutup defisit APBN, tetapi untuk mengembangkan pabrik atau perusahaan itu sendiri. Tapi lain, seperti BNI 46, Bank Mandiri, BRI yang waktu itu sebagian untuk menutup defisit APBN, bukan untuk pengembangan dari pada perusahaan yang bersangkutan. “Kita bisa saja tidak setuju, tetapi memang tidak ada cara lain Pemerintah untuk mengatasi defisit,”

katanya. Maksud utama dari Privatisasi Divestasi itu adalah pengembangan dari Badan Usaha Milik Negara itu. Namun Azwir menginginkan hal tersebut tidak terus terjadi. Dia mendesak agar pemerintah harus berhati-hati dan mengkaji perusahaan akan diprivatisasi. “Perusahaan BUMN yang menguntungkan dan menyentuh langsung

Azwir Ddainytara, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya

PENGAWASAN kepada kepentingan rakyat tetap menjadi milik Negara sepenuhnya,” tegasnya.

Keuangan Stabil, Privatisasi Berhenti Ketika ditanya Parlementaria, sampai kapan BUMN melakukan privatisasi? Dia menjawab kalau ekonomi dan keuangan Negara sudah kuat dan stabil, tentu tidak dibutuhkan lagi privatisasi, divestasi atau metode lainnya, untuk menutup pengembangan BUMN sendiri dan menutup sebagian kecil defisit APBN. “Itu tergantung Pemerintah

asumsi APBN kita tergantung pada minyak dunia,” katanya. Perusahaan yang diprivatisasi telah dievaluasi perkembangannya. Menurutnya sebagian besar ada yang berkembang dengan baik dan sebagian tidak. Contohnya, Bank Mandiri yang sahamnya 30 – 40 % sudah dijual juga BNI 46, “Memang ada pengembangan karena bisa menarik modal,” katanya. Selain itu dia menjelaskan dalam UU BUMN nomor 19 tahun 2003 Perusahaan Negara yang akan diprivatisasi, Pemerintah berkewajiban untuk mensosialisasikannya kepada

masalah dan berdampak kepada tenaga kerja. Azwir Dainytara menyesalkan atas hal tersebut. Seperti yang terjadi pada PT. Soda, PT Iklas, PPD, Damri, Dirgantara Indonesia dan Merpati. Dia mengakui salah satu fungsi BUMN itu menampung tenaga kerja yang kurang diserap. Dan tidak bisa berfungsi seperti perusahaan swasta atau persahaan asing lainnya karena ada rasa sosial yang harus dilakukan. Misalnya, jumlah pegawainya 200 orang, karena ada kebijakan bisa menjadi 400 atau 500 untuk menyerap itu., “Itu satu kelemahan,” tegasnya.

“Sebelum sesuatu dijual, dilakukan proses sosialisasi kepada direksi, komisaris, pegawai dan masyarakat. Seolah mendadak jika privatisasi dilakukan tanpa sosialisasi kepada pihak perusahaan yang bersangkutan,”

sebagai pelaksana negara. Bagaimana Pemerintah dapat menutup defisit anggaran tersebut,” katanya. Azwar menjalaskan Pemerintah dapat menaikan pendapatan dengan menaikkan pajak untuk ekspr impor, Pajak ekpor batubara misalnya, sebagian bisa mengutip dari privatisasi dan divestasi yang dilakukan oleh BUMN yang ada ketika menggenjot keuntungan BUMN yang ada, seperti perusahaan negara yang sudah dipastikan keuntungannya, seperti PLN, Pertamina, Telkom, Gresik Bank-bank nasional kita. “Apabila negara sudah stabil, defisit kita sudah sangat mengecil, dan kita sudah balance antara pemasukan dan pengeluaran, privatisasi tidak akan terjadi lagi. Tetapi itu sulit, karena

Masyarakat, dan harus dibahas dan mendapat persetujuan oleh DPR. “Sebelum sesuatu dijual, dilakukan proses sosialisasi kepada direksi, komisaris, pegawai dan masyarakat. Seolah mendadak jika privatisasi dilakukan tanpa sosialisasi kepada pihak perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan agar segala pihak mengetahui tujuan dari privatisasi suatu perusahaan BUMN untuk kepentingan Negara, agar pihak perusahaan tersebut dapat memahami. Apalagi katanya yang ramai dibicarakan, Pemerintah lebih condong kepada Strategic Sale, bukan kepada IPO. Karena Strategic Sale bisa melepas sebagian besar saham kepada pihak Asing. “Itu yang mereka takutkan,” katanya. Kepada perusahaan BUMN yang tidak sehat dan kemudian diprivatisasi, terkadang menimbulkan

Politikus Dari Partai Golongan Karya Itu menegaskan Pemerintah harus punya perhatian yang besar kepada perusahaan-perusahaan BUMN, baik investasi maupun modal kerjanya. Pemerintah harus memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan perusahaan BUMN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini Komisi VI yang membidangi BUMN dan Komisi XI yang membidangi Keuangan membahas bersama dengan Pemerintah (Menteri Negara BUMN) dalam menyehatkan dan memajukan perusahaan-perusahaan BUMN untuk kesejahteraan rakyat. (as)


31

PENGAWASAN

Rapat Paripurna DPR yang berlangsung Selasa (24/6) akhirnya berhasil meloloskan penggunaan hak angket tentang kenaikan harga BBM. Meski demikian keputusan itu diambil melalui perjalanan yang cukup alot, selain diselingi dengan dua kali skorsing keputusannya pun diambil melalui pemungutan suara (voting).

Fraksi yang mendukung hak angket yaitu, PDIP 75 orang, PPP 36 orang, F-PAN 36 orang, F-PKB 27, FPKS 34 orang, F-BPD 7 orang, F-PBR 10 orang, dan PDS 7 orang. Dalam kata pengantar fraksi-fraksi, semula lima fraksi mendukung kenaikan BBM dan menolak angket yakni PG,

D

ua hak Dewan diajukan bersamaan yakni hak interpelasi dan hak angket mengenai kenaikan harga BBM. Dalam pemungutan suara, fraksi yang menyetujui hak interpelasi BBM adalah Fraksi Golkar 85 orang dan Fraksi Demokrat 42 orang. Sedangkan yang menolak interpelasi BBM adalah F-PDIP, PPP, PAN, PKB, PKS, BPD, PBR, dan seorang anggota Fraksi Golkar yaitu Yuddy Chrisnandi, sehingga usul interpelasi kandas. Sedangkan dalam pemungutan suara terhadap penggunaan hak angket, keputusan akhirnya adalah dari 360 anggota DPR yang hadir, sebanyak 233 anggota DPR mendukung hak angket dan 127 anggota DPR menolak. Lolosnya hak angket ini bersamaan dengan aksi-aksi mahasiswa di depan

32


Gedung DPR yang juga menolak kenaikan harga BBM. Hasil lengkap voting menunjukkan,

PD, PPP, PDS dan PKS. Namun saat voting, PPP, PKS dan PDS tiba-tiba merapatkan diri ke dalam pendukung hak angket. Hanya dua fraksi yakni FPG dan FPD yang tetap pasang badan membela kebijakan pemerintah. Lolosnya hak angket ini menjadi catatan tersendiri bagi DPR periode 2004-2009, sebab baru kali ini hak itu berhasil digunakan. Sebelumnya, hak DPR yang berhasil lolos adalah hak interpelasi meski keputusannya juga diambil dengan cukup alot dan yang lebih ramai adalah soal ketidakhadiran Presiden menjawab interpelasi ketimbang substansi interpelasinya. Hak angket diatur dalam 8 pasal tata tertib DPR, mulai pasal 176 hingga pasal 183, memberi kekuasaan yang sangat luas dalam melaksanakan tugastugas konstitusionalnya. Setelah

PENGAWASAN

penggunaan hak angket disetujui rapat paripurna maka segera dibentuk Pansus –Panitia Angket sekaligus penentuan biaya angket. Keputusan DPR tentang pembentukan Panitia Angket disampaikan kepada Presiden dan diumumkan Dalam Berita Negara. Dalam melaksanakan hak angket DPR mempunyai kewenangan yang cukup besar, jika hak interpelasi pemerintah/Presiden bisa mewakilkan menteri, dalam angket Presiden harus hadir secara langsung-tidak bisa diwakilkan. Intinya, dari tukang sapu hingga Presiden, bisa diundang Panitia Angket wajib hadir. Ketentuan berikutnya menyatakan, bila pada undangan pertama dan kedua tetap tidak hadir, maka Panitia bisa menghadirkan secara paksa. Bila panggilan paksa tetap tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka pejabat atau orang yang bersangkutan dapat disandera maksimum 15 hari oleh aparat yang berwajib.

dimaksudkan untuk menyelediki karut marut manajemen pengelolaan BBM antara lain soal distribusi dan transparansi. Ditengarai dalam pengelolaan BBM ini ada permainan (mafia) sehingga meyebabkan biaya tinggi dalam produksi. “Dengan hak angket Dewan bisa menyelidiki siapa saja yang berkaitan dengan BBM untuk dibongkar sehingga justru akan membantu

DPR dalam kasus Buloggate dan Bruneigate. Ketua DPR Agung Laksono menanggapi lolosnya hak angket mengatakan, secara teori bisa berujung kepada impeachment (pemakzulan) tetapi tidak secara otomatis. Lagi pula untuk berujung kepada impeachment syaratnya cukup berat antara lain menyangkut pelanggaran konstitusi yang diputuskan melalui Sidang

pemerintah. Jadi pemerintah jangan khawatir,” tandas Effensi Choirie dari PKB dan Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP. Namun Fraksi Partai Demokrat selaku pendukung pemerintah menolak, jika hak angket tidak diarahkan kepada pemakzulan. “ Bagaimana tidak mengarah kepada impeacment kalau alasan pengajuan angket karena pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi kan bisa diimpeachment,” tandas Ketua FPD Syarif Hasan. Kekhawatiran terjadinya pemakzulan bisa dipahami mengingat jatuhnya pemerintahan Gus Dur ketika itu lantaran penggunaan hak angket

Mahkamah Konstitusi. “ Kalau tidak ada pelanggaran konstitusi, tidak akan lolos,” tegasnya. Dia mengatakan, dukungan sejumlah anggota Dewan yang meloloskan penggunaan hak angket bertujuan untuk menyelidiki latar belakang mengapa harus dipaksakan mengambil opsi terakhir kenaikan harga BBM. Dewan juga menghendaki penjelasan yang lebih mendalam mengenai opsi-opsi lain seperti upaya konversi migas ke batubara, gas dan sumber daya alam lainnya. Mengenai perubahan sikap beberapa fraksi yang semula menolak angket dan kemudian mendukung,

Tak mengarah impeachment Dalam kata pengantar fraksi-fraksi pengusul angket seperti Fraksi PDIP, FPAN, FKB dan FPBR menjamin penggunaan hak angket tidak mengarah kepada impeachment (pemakzulan) pemerintahan SBY-YK. Hak angket dimaksudkan untuk menyelidiki kinerja pemerintah dalam mengelola minyak lantaran diduga terjadi penyimpangan. Ada kecenderungan produksi minyak terus menurun, dengan angket diharapkan hal-hal yang selama ini tidak transparan bisa dibongkar dan diperbaiki. Mereka menyatakan, penggunaan hak angket tidak diarahkan untuk meng-impeachment pemerintah SBY. Mereka menyatakan hak angket


33

PENGAWASAN karena dalam loby fraksi-fraksi sepakat bahwa angket diarahkan kepada persoalan politik energi dan pengelolaan BBM, bukan pada soal kenaikan harga BBM.

Tunggu hasilnya. Setelah Panitia Angket dan keanggotaannya disahkan, akan dilanjutkan dengan pemilihan Pimpinan Angket dan penyusunan program. Memang prokontra pasti terjadi, ada yang mendukung dengan antusias bahwa inilah momentum yang tepat untuk meningkatkan kinerja DPR. Namun tidak sedikit yang pesimis bahkan mencurigai DPR dengan panitia angketnya hanya sebagai dagelan politik apalagi pemilu sudah didepan mata sehingga akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik partai politik. Kini, Panitia Angket akan segera melaksanakan tugasnya, seharusnya terus dan tetap tegar tidak perlu terpengaruh suara di masyarakat. Jika DPR benar-benar serius menggunakan hak angket untuk membongkar mafia, tata kelola BBM harus didukung semua kalangan. Hak angket adalah salah satu kewenangan DPR yang ampuh untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan bernegara. Keseriusan penggunaan hak angket diharapkan akan dapat mengurai benang kusut, pemborosan, dugaan KKN serta mampu membongkar mafia perminyakan yang merugikan rakyat secara keseluruhan. Kita semua menunggu hasil kerja Panitia Angket DPR bagi kepentingan masyarakat Indonesia, sehingga cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur bisa tercapai. Semoga!

34


NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA ANGKET DPR RI TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKAN HARGA BBM NO NAMA

FRAKSI

JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

F-PAN F-PDIP F-PG F-PPP F-PD F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PD F-PD F-PD F-PD F-PPP F-PPP F-PPP F-PPP F-PAN F-PAN F-PAN F-PAN F-KB F-KB F-KB F-KB F-KB F-PKS F-PKS F-PKS F-PKS F-BPD F-BPD F-PBR F-PDS

KETUA WK. KETUA WK. KETUA WK. KETUA WK. KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

ZULKIFLI HASAN, SE, MM IR. BAMBANG WURYANTO, MBA IR. H. AZHAR ROMLI, M.Si Capt. H. EFIARDI ASDA DRS. IR. H. SUTAN BHATOEGANA, MM DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA DRA. SRI HARINI DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si IR. A. HAFIDZ ZAWAWI, M.Sc BUDI HARSONO DRS. KAHAR MUZAKIR ZAINUDIN AMALI, SE DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si VICTOR BUNGTILU LAISKODAT, SH WATTY AMIR PANDA NABABAN ZAINAL ARIFIN NUZIRWAN SOEJONO GANJAR PRANOWO DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA. MDE NADRAH IZAHARI, SH ALFRIDEL JINU H. IRMADI LUBIS DR. TOPANE GAYUS LUMBUUN, SH, MH DR. SARIEF HASAN, SE, MM, MBA E.E. MANGINDAAN, SE, S.IP MAX SOPACUA, SE, M.Sc ASFIHANI H. SUHARSO MONOARFA DRS. HBT. ACHDA, M.Si H. MAIYASYAK JOHAN, SH, MH DRS. H. HADIMULYO, M.Sc IR. MUHAMMAD NAJIB, M.Sc IR. TJATUR SAPTO EDY, MT DR. IR. DRADJAD H. WIBOWO ASMAN ABNUR, SE, M.Si DR. HL. MISBAH HIDAYAT, M.Si DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE, MM H. ABDULLAH AZWAR ANAS ANNA MU’AWANAH, SE, MH CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si DR. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc RAMA PRATAMA, SE, Ak H. ABOE BAKAR AL-HABSY RAPIUDDIN HAMARUNG IR. NIZAR DAHLAN, M.Si IR. BAHRAN ANDANG, M.Sc CAROL DANIEL KADANG, SE, MM

PENGAWASAN

Sekitar seribu guru bantu melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR awal Juli lalu. Mereka menuntut dewan untuk memperjuangkan gaji guru bantu yang belum dibayarkan sejak Januari 2008 bahkan jika perlu membentuk pansus untuk meningkatkan status guru bantu menjadi PNS.

A

nggota Komisi X dari Fraksi PPP Djabaruddin menegaskan terkait dengan upaya memperjuangkan kejelasan nasib guru honor dan guru bantu, Komisi X siap memperjuangkan antara lain dengan membahas permasalahan ini bersama tujuh Menteri terkait serta memberikan dukungan dari sisi anggaran. “Walau dalam kondisi apapun, DPR memandang sektor pendidikan harus menjadi prioritas serta mendapat perhatian yang sungguhsungguh, “ tandasnya. Dikatakan Djabaruddin dewan sangat menyadari guru merupakan salah satu komponen penting dalam upaya membangun dunia pendidikan di Indonesia. Karena itu dewan akan terus berupaya membantu perjuangan para guru bantu dan guru honor secara konstitusional dan melalui dukungan anggaran. “Semangat membangun dunia pendidikan, semangat reformasi pendidikan kita tidak akan terwujud bila komponen pokoknya seperti lokal atau tempat belajar, guru dan murid

ada yang terabaikan, “ tambahnya. Dijelaskan Djabaruddin terdapat perbedaan antara status guru bantu dengan guru honorer. “Guru bantu, guru yang sudah lolos seleksi, sudah melalui test

oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan guru honor, belum melalui test, bahkan ada yang melamar sendiri. Akibatnya guru honorer sering kesulitan mendapatkan tunjangan fungsional atau tunjangan jabatan, mengingat persyaratannya satu minggu minimal mengajar 24 jam, sedangkan mereka dalam satu minggu hanya mengajar 2 sampai 4 jam pelajaran. Terlebih jumlah guru honorer cukup banyak. Namun keduanya dibiayai APBN, karena APBD pun 90% nya dari APBN”, terangnya. Pada umumnya guru honor dibayar oleh masing-masing sekolahan atau yayasan tempat ia mengajar. Guru honor yang akan diangkat menjadi PNS, yang jumlahnya mencapai tiga kali lipat dari guru bantu. Karena itu kata Djabaruddin, jika harus dilakukan pengangkatan terhadap guru honor, maka sitemnya harus diatur kembali, sehingga memenuhi kriteria UU 20 tahun 2003 tentang

Djabaruddin, Anggota Komisi X DPR RI (Fraksi PPP)


35

PENGAWASAN

Suasana rapat gabungan Komisi II, VIII dan X di gedung KK II DPR RI

Sistem Pendidikan Nasional serta UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Djabaruddin menegaskan mekanisme pengangkatan guru honor harus jelas kriteria serta katagorinya supaya tidak ada yang merasa didiskriminasi dan untuk menghindari keributan. Untuk itu Ia menghimbau semua pihak agar dapat bersabar melewati proses, sebab semua proses yang dijalani harus tertib administrasi. Sejauh ini lanjutnya, pemerintah fokus pada penuntasan masalah guru bantu.

Revisi PP 48/2005 Kejelasan nasib guru honor dan guru bantu memang masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar antara lain terdapat guru honorer atau guru bantu yang berkompetensi tidak sesuai dan/atau tidak memiliki akta mengajar sebagaimana disyaratkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

36


123/U/2001 tentang Pedoman Pengangkatan Guru. Selain itu, sebagian besar tenaga honorer guru terkendala ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, khususnya batasan usia dan masa bekerja sebagai tenaga honorer. Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan merevisi PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya menyangkut peniadaan pengelompokan antara batasan usia dan masa kerja. Adapun substansi pokok revisi tersebut, usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun pada tanggal 1 Januari 2006 untuk mengisi formasi CPNS tahun 2005 serta masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit satu tahun secara terus menerus pada tanggal 31 Desember 2005 untuk mengisi formasi CPNS tahun 2005. Jika dikomparasikan dengan

peraturan kepegawaian pada umumnya, peraturan pemerintah ini harus diakui benar-benar telah melonggarkan sejumlah ketentuan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. Betapa tidak, para guru honor yang sudah lewat separuh baya dapat diangkat menjadi CPNS. Karena dalam PP mengatur untuk dapat diangkat menjadi CPNS sampai 46 tahun dengan persyaratan masa kerja sekurang-kurangnya sepuluh tahun. Bagi tenaga honorer yang berusia setinggi-tingginya 46 tahun dan telah mengabdi 20 tahun atau lebih, pengangkatannya sebagai CPNS cukup seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Penanganan tenaga honorer tersebut menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi akan dilakukan secara bertahap akan hingga tahun 2009. Khusus guru termasuk guru bantu akan diselesaikan tahun 2007. Bahkan Men PAN berjanji akan menjamin pengangkatan 125 ribu

PENGAWASAN

guru menjadi PNS. Berdasarkan sata base tenaga honorer BKN tanggal 30 Juni 2006 dari keseluruhan tenaga honorer yang berjumlah 920.702 orang, 351.505 orang atau 38%nya adalah guru.

Koordinasi Lemah Namun Djabaruddin tetap menyayangkan lemahnya koordinasi antar departemen yang menangani masalah pengangkatan guru bantu. Departemen tersebut antara lain Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Departemen Pendidikan Nasional, serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Menurut Djabar keempat Departemen itu merupakan pilar yang saling terkait dalam menuntaskan persoalan guru bantu untuk diangkat menjadi PNS, terutama untuk memenuhi persyaratannya. Sebab keempat departemen itu yang memproses pengangkatan guru bantu menjadi

PNS, sementara Departemen Keuangan bersama Bappenas dapat menyiapkan dari sisi anggarannya. Keterlambatan pengangkatan Guru Bantu, Djabar meyakini bukan kesalahan para guru dalam mengurus berkas. Ia yakin ketika para guru mengetahui kemungkinan untuk naik status, biasanya usaha mereka untuk melengkapi seluruh persyaratan, apapun yang bisa dikorbankan pasti dikorbankan demi mencapai itu dengan cepat. “Artinya keempat departemen tadi termasuk Departemen Agama masih sangat lemah koordinasinya,” tegasnya. Kelemahan koordinasi juga sering terjadi untuk pengurusan berkas guru bantu yang ada di daerah. Keterlambatan berkas terhadap guru bantu di daerah, bukan kesalahan guru bantu, melainkan pemda setempat yang cenderung lalai untuk mentrasfer ke pusat. Karena itu ia mempertanyakan upaya Depdagri untuk membantu

guru yang berdomisili di daerah otonom, supaya bisa terealisasi lebih cepat, mengingat biasanya tempat daerah otonom (kabupaten/kota) jauh dari pusat. Walaupun hirarki organisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terputus tapi mestinya dapat dijembatani oleh Depdagri. Tidak hanya menjembatani pusat dan daerah saja, tapi dapat menjadi koordinasi bagi Departemen terkait lainnya. “Jendelanya lewat Depdagri. itu seharusnya,” katanya Namun ia menyadari, kesalahan tersebut tidak bisa semata-mata dilimpahkan pada kabupaten/kota. Terlebih masih Sumber Daya Manusia di daerah yang kurang berkualitas. Selain itu, juga masih ada efek-efek lain, seperti ‘faktor x’. Masih ada saja pihak-pihak yang nekat bermanufer untuk menyelipkan black number, mencoba-coba jadi joki memasukkan orang, “Jeleknya disitu. Sehingga kadang, hanya gara-gara dia menyelipkan satu orang, ribuan orang menjadi PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

37

PENGAWASAN terhambat untuk diangkat,” katanya. Hal-hal semacam ini yang perlu dilakukan pembinaan oleh Depdagri. Djabar berpendapat masalah pengangkatan guru honorer DPR sudah mendesak, mengingat Indonesia sendiri memang masih kekurangan guru. Tapi menurutnya harus diassesment lagi. Seluruh guru honorer dilakukan assesment, pertama bagi guru honorer untuk sekolah negeri, lalu untuk guru honorer untuk sekolah swasta. Ia menyarankan Pemrintah harus mempunyai data yang akurat terkait masalah guru. “Secara nasional berapa jumlah guru yang dibutuhkan. Berapa jumlah guru yang ada sekarang, dan jumlah sekolah,” katanya Untuk pengadaan guru, kata dia, pendekatannya dapat dihitung dari jumlah kelas dan jumlah murid dengan menggunakan ratio tiga puluh berbanding satu atau dua puluh berbanding satu. Misalkan jumlah murid SMP 6 juta dengan menggunakan rasio 3:1, berarti 6 juta dibagi 30. “Pendekatan itu harus ada assesment yang akurat berapa jumlah kelas, baru kita tahu berapa kekurangan guru dan berapa jumlah guru yang ada sekarang,” katanya Ia menyayangkan, hingga saat ini laporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas belum memiliki data pasti, padahal seharusnya balitbang siap menyajikan data tersebut. “kalau begini, bailtbang diplesetkan saja, menjadi sulit berkembang. Karena memang tidak diberdayakan secara efektif,” selorohnya. Kepastian data memang masih teramat sulit didapatkan. Tidak hanya balitbang yang tidak memiliki data, di lingkungan Direktorat juga demikian. Antara Direktorat Penjamin Mutu Pendidikan dengan Direktorat Pendidikan Dasar Menengah, bicara jumlah murid saja, selalu berbeda. Apalagi jika dibandingkan dengan balitbang juga beda, padahal satu rumah. Hal ini jelas membingungkan bagi banyak pihak. Bahkan Komisi X DPR kadang lebih memilih menggunakan data BKKBN.

38


Dikatakan Djabar, kepastian data tidak hanya dibutuhkan bagipengangkatan guru. Dalam hal membuat manajemen perencanaan juga diperlukan. Terlebih target pemerintah untuk mencapai wajib belajar pendidikan dasar wajar dikdas. Menurutnya ini Komisi X sudah berulang kali mendesak Depdiknas untuk menuntaskan masalah ini, dengan membatasi wajar dikdas tuntas pada tahun 2009 “Kalau kita sudah tahu berapa kekurangan guru dengan berbagai tingkatan SD, SMP, SMA, juga disesuaikan dengan bidangbidangnya, setelahnya baru dibuat manajemen perencanaan, supaya wajar dikdas bisa tuntas,” ujarnya Jika memperhatikan keadaan dilingkungan pendidikan secara luas, DPR sudah berupaya semaksimal mungkin. Tapi untuk menggapai pendidikan tuntas minimal hingga ketingkat menengah, diperkirakan baru akan tercapai tahun 2012. Menutup perbincangan dengan Parlementaria, Djabaruddin menyampaikan harapannya kepada Diknas sebagai pilar terdepan di dunia penididikan agar bersungguhsungguh dalam mengurusi pendidikan. Baginya, pendidikan merupakan kunci agar bangsa Indonesia sukses menjadi bangsa yang mandiri serta makmur.

DPR BENTUK TIM Sementara itu, hasil Rapat Gabungan komisi II, komisi VIII, dan komisi X DPR bersama lima menteri akan membentuk Tim untuk membahas nasib guru honorer, yang akan mulai bertugas pada masa persidangan I tahun sidang 20082009. Tim itu merupakan gabungan dari Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kepala Kepegawaian Negara untuk membahas lebih dalam persoalan pengangkatan guru bantu

dan guru honorer. Pimpinan rapat Irwan Prayitno dari Fraksi PKS mengatakan pemerintah telah mengatur masalah pengangkatan guru honorer dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007. Namun pelaksanaan aturan tersebut tidak berjalan mulus. “Banyak yang tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi pegawai negeri,” ujarnya. Permasalahan juga terjadi karena data yang dikirim daerah tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyatakan pengangkatan guru bantu terkendala di daerah. Dari formasi guru bantu sebanyak 205.463 orang, 114.577 terlambat pemrosesannya oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Angka tersebut didapatkan dari sisa formasi 2005, 2006, dan 2007 untuk guru bantu yang sudah mendapat nomor induk pegawai namun belum mendapat surat perintah menjalankan tugas (SPMT) dari daerah sebanyak 32.178 orang, dan sisa formasi 2008 sebanyak 82.399 orang. (sw) Untuk guru bantu yang telah masuk formasi, gajinya tidak lagi dianggarkan oleh Depdiknas, melainkan dibayarkan oleh Departemen Keuangan lewat Dana Alokasi Khusus (DAU) terhitung sejak januari 2008. “Tapi kenyataannya, beberapa Pemda belum menerbitkan SPMT sebagai dasar pemberian gaji,” katanya. Dia mengindikasikan terhambatnya pengangkatan guru terjadi karena sebagian formasi guru bantu digunakan untuk pengangkatan pegawai tidak tetap non-guru bantu di pemerintah daerah. Bambang menuturkan, data yang diusulkan oleh daerah dalam setiap formasi calon pegawai negeri sipil berbeda dengan data guru bantu yang tercatat di Departemen Pendidikan (sw)

ANGGARAN

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM di akhir Mei 2008 merupakan yang ketiga dalam era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Kenaikan harga minyak dunia yang melambung tinggi menjadi salah satu faktor pendorong pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

P

emerintah menilai langkah menaikan harga BBM seakan menjadi keputusan paling tepat dalam mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan kebijakan fiskal yang lemah serta kenaikan harga BBM ditengah kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan akan berdampak negatif pada kesejahteraan. Pukulan telak akibat kenaikan harga BBM akan sangat dirasakan masyarakat kelas menengah dan bawah. Kenaikan tersebut juga sangat mempengaruhi daya saing dan ketahanan sektor industri

nasional terutama industri kecil dan menengah. Disamping hal itu, potensi timbulnya dampak sosial yang buruk akibat kenaikan BBM juga sangat memungkinkan. Salah satu program yang dilakukan

pemerintah akibat kenaikan BBM adalah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin sebesar Rp. 100.000,- per bulan. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dan tetap menjaga kemampuan daya beli. Anggota Panitia Anggaran DPR Hasto Kristiyanto (F-PDIP) menegaskan kenaikan harga BBM ditengah kenaikan harga minyak dunia sangat membantu kredibilitas APBN namun tidak sebanding dengan resiko sosial yang dialami masyarakat. “Dengan bertambahnya kemiskinan rakyat sangat tidak sebanding,” tegasnya. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, ia menjelaskan

Anggota Panitia Anggaran DPR Hasto Kristiyanto (F-PDIP)


39

ANGGARAN bahwa dalam APBN telah dipersiapkan langkah-langkah pengaman terkait kenaikan harga minyak dunia dan gejolak keuangan internasional sebesar Rp.14 triliun. “Diluar itu pemerintah kemudian tetap menaikan harga BBM. Artinya itu sebagai bentuk cadangan,” katanya. Hasto Kristiyanto, Anggota Komisi VI DPR yang membidangi ekonomi dan BUMN menilai bahwa APBN 2008 pasca kenaikan harga BBM menjadi jauh lebih aman. “Melihat konteks APBN, sudah lebih aman sekarang,” katanya seraya menambahkan meskipun demikian fraksinya tetap tidak setuju pemerintah menaikan harga BBM mengingat berbagai macam cadangan sudah diperhitungkan dan dimasukan ke APBN. Ia menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Ia menolak bila kenaikan harga BBM hanya berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah ke atas. “Kalau sekarang pemerintah mempromosikan bahwa dengan kenaikan BBM tidak berdampak pada rakyat kecil karena yang memakai itu BBM adalah orangorang kaya, jawabannya adalah tidak,” tegasnya. Kenaikan harga BBM ternyata mempunyai dampak yang saling berseberangan. Di satu sisi, negara sangat tertolong dengan hal itu sementara di sisi lainnya beban rakyat akan semakin bertambah. Keputusan pemerintah menaikan harga BBM sangat membantu kredibilitas APBN. Namun demikian beban rakyat semakin bertambah mengingat efek dari kenaikan BBM berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Periode pemerintahan SBY-JK telah menaikan harga BBM hingga tiga kali. Namun demikian,

40


Hasto menilai meskipun telah tiga kali menaikan harga BBM pemerintah belum juga belajar dari pengalaman tersebut. “Kenaikan BBM telah menciptakan kerawanan sosial yang besar,” jelasnya. Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM di kemudian hari, ia meminta supaya ada perbaikan sistem produksi minyak nasional berupa peningkatan produksi. Perbaikan sistem minyak nasional juga harus diikuti dengan perbaikan sistem distribusi BBM. “Pengembangan energi alternatif yang sudah cukup lama dijanjikan pemerintah juga belum dilaksanakan atau progressnya tidak terlalu bagus,” katanya.

Revisi APBN Laju kenaikan harga minyak dunia telah memberi dampak pada perekonomian nasional. Akibat dari kenaikan tersebut, APBN juga ikut merasakan dampaknya. Asumsi harga minyak yang dipatok di APBN sebesar 90 US Dollar per barel harus direvisi. “Patokannya akan kita sesuaikan. Mau tidak mau harus ada revisi baru di APBN,” kata Hasto menanggapi harga yang dipatok di APBN terkait dengan terus naiknya harga minyak dunia. Untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang terus meroket, pemerintah dapat segera melakukan penyesuaian asumsi di APBN. Penyesuaian itu dapat dilakukan melalui APBN perubahan. Pemerintah mempunyai hak tersebut. “Mau tidak mau harus ada revisi dalam APBN dan itu dizinkan dalam Undang-Undang. Perubahan APBN dapat dilakukan karena ada perubahan asumsi makro ekonomi,” katanya seraya menambahkan bahwa usulan perubahan APBN merupakan hak pemerintah. Lebih jauh Hasto menjelaskan, perubahan APBN yang terjadi setiap tahun diakibatkan politik

ekonomi yang dijalankan pemerintah masih salah. Hal tersebut menyebabkan pemerintah dapat dengan mudah terombang-ambing menghadapi gejolak perekonomian dunia. “Termasuk didalamnya kenaikan BBM, harga minyak dunia, gejolak keuangan pasar uang dunia akibat krisis di Amerika,” ujarnya.

Bebankan Masyarakat Kenaikan harga BBM sangat luas dampaknya bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Akibat kenaikan BBM, harga-harga konsumsi sehari-hari masyarakat juga ikut merambat naik. “Seluruh aktifitas ekonomi ini kan berbasiskan BBM. Bahkan yang tidak disangka pemerintah pun yaitu petani yang sangat bergantung pada BBM. Hanya karena sistem pengairan yang rusak, petani memompa air dari dalam tanah yang menggunakan pompa dengan BBM,” katanya. Hasto menilai pengalihan subsidi yang dilakukan pemerintah yang semula subsidi barang menjadi subsidi orang sangat tidak tepat. “Menaikan BBM kemudian mengubah subsidi dari subsidi barang menjadi subsidi orang itu salah besar. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal karena BBM sudah masuk kedalam sendi-sendi kehidupan dan tidak ada subsidi bagi petani,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa akibat dari kenaikan BBM ini hanya berpengaruh pada masyarakat golongan menengah ke atas yang menggunakan kendaraan tidaklah tepat. Kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berpengaruh ke semua lapisan masyarakat mengingat BBM telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan. “Justru rakyat miskin semakin miskin dan pengangguran semakin besar. Itu fakta dilapangan,” katanya.

ANGGARAN Hasto menilai keputusan pemerintah menaikan harga BBM merupakan kebijakan jangka pendek yang tidak meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Ia mengusulkan supaya sektorsektor yang dapat berproduksi seperti pertanian dapat diberikan subsidi. “Harus diberikan terlebih dahulu subsidi kepada petani dan masyarakat miskin supaya mereka semakin berproduksi lalu kembangkan peningkatan daya beli dan ketahanan ekonomi nasional,” tegasnya. Lebih jauh Hasto menilai

kemarau bahkan juga musim hujan tergantung pada pemompaan air dalam tanah yang menggunakan BBM,” jelasnya seraya menegaskan hal itu dapat dibuktikannya. Kenaikan harga BBM semestinya juga ikut mempengaruhi harga jual komoditas pertanian. Namun hal itu ternyata tidak berlaku pada produksi pertanian Indonesia. saat ini petani harus mengeluarkan biaya lebih tinggi akibat kenaikan BBM, tapi harga jual hasil pertaniannya tidak mengalami kenaikan.

pemerintah,” tegasnya.

BLT Timbulkan Masalah Baru Kebijakan pemerintah untuk memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin juga menimbulkan polemik. Bagi penerima BLT, program pemerintah tersebut sangat membantu mereka dalam meringankan beban hidup akibat kenaikan BBM. Namun banyak kalangan berpendapat, pemberian BLT akan merusak mental masyarakat selain itu pemberian

kenaikan harga BBM sangat memukul petani karena pemerintah menekan harga komoditas pada titik daya beli masyarakat tetapi harga minyak tidak disesuaikan dengan daya beli masyarakat tapi pada harga internasional. “Ini menunjukan ketidakadilan yang secara nyata dilakukan pemerintah,” keputusan pemerintah menaikan harga BBM ditengah kondisi masyarakat yang masih hidup dalam kesusahan justru menimbulkan suatu bahaya yang lebih besar. “Daripada sekedar menghitung penghematan dari subsidi,” katanya. Ia menjelaskan akibat kenaikan harga BBM, saat ini petani harus mengeluarkan biaya ekstra supaya lahan pertanian mereka tetap dapat terairi. Biaya yang harus dikeluarkan petani untuk dapat mengairi sawahnya dalam setahun mencapai sekitar Rp.58 miliar. “Untuk kebutuhan petani dalam mengairi sawahnya akibat kenaikan BBM per tahun menambah lima puluh delapan miliar karena hampir enam puluh persen pengairan pada musim

“Kalau kita menggunakan logika kenaikan harga BBM karena kenaikan harga minyak dunia, seharusnya harga bahan pokok kita juga naik dan ini memastikan keuntungan petani,” katanya. Lebih jauh Hasto menjelaskan bila pemerintah dalam menaikan harga BBM dipengaruhi naiknya harga minyak dunia maka seharusnya harga jual bahan pokok seperti padi dan beras juga ikut naik. Menurutnya, kenaikan harga BBM sangat memukul petani karena pemerintah menekan harga komoditas pada titik daya beli masyarakat tetapi harga minyak tidak disesuaikan dengan daya beli masyarakat tapi pada harga internasional. “Ini menunjukan ketidakadilan yang secara nyata dilakukan

BLT juga tidak sedikit menghabiskan anggaran negara. “Dalam konteks BLT, rakyat hanya dianggap dari aspek ekonominya saja hingga rakyat menjadi makro ekonomi dan semata-mata menjadi makro sosial juga. Kebutuhan rakyat meningkat akibat kenaikan BBM kemudian kenaikan itu diganti dengan uang yang menjadikan rakyat menjadi mental pengemis. Ini memberi suatu masalah baru,” katanya. Hasto menegaskan menempatkan rakyat sebagai makro ekonomi yang dapat dikalkulasi secara matematis menurut hukum-hukum ekonomi merupakan suatu kebodohan. “Bahkan mengorbankan dari martabat rakyat itu sendiri,” ujarnya. (bs)


41

PROFIL

Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh :

MEMADUKAN PROFESIONALISME 42


Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh bersama keluarga (foto: dokumen keluarga)

Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa sosok Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang satu ini mempunyai hoby jogging setiap hari di kantornya di Gedung DPR RI, Senayan. Kegiatan menjaga kebugaran tubuh itu rutin dilakukannya justru pada saat kebanyakan karyawan DPR RI baru berangkat dari rumahnya atau masih dalam perjalanan menuju Senayan, yakni pukul 06.00-07.00 WIB.

B

agi Nining, menjaga kebugaran agar tetap prima merupakan hal yang utama karena hal itu adalah modal dalam menjalani berbagai jadual kegiatannya yang sedemikian padat dan bahkan tidak jarang hingga larut malam atau persidangan di Dewan selesai seluruhnya. Memang jam kerja di DPR itu agak berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya, yakni jika jam kerja di instansi pemerintahan

lain sudah selesai pada pukul 16.00 WIB, namun di DPR tetap mengikuti tata tertib persidangan di DPR yang memungkinkan berbagai persidangan yang digelar berlangsung hingga pukul 23.30 WIB. “Saya selalu menjalani kehidupan ini dengan cara yang seimbang antara kehidupan dan bekerja, work life balance,” kata Nining. Work life balance itu mencakup pula keseimbangan antara fisik jasmani dengan rohani keagamaan. Untuk mengimplemen-

tasikan motto itu, selain gemar jogging di kompleks gedung DPR yang luas itu, Sekjen DPR ini juga mempunyai resep lainnya yang sekaligus pula bisa diandalkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran dirinya, yakni dengan menjalankan sunah Rasulullah SAW rutin berpuasa setiap Senin dan Kamis. Tidak ada yang menyangsikan lagi bahwa dengan rutin menjalankan puasa Senin-Kamis dengan rutin seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW itu justr u membuat raga

DENGAN KESEIMBANGAN HIDUP PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

43

PROFIL semakin prima serta metabolisme tubuh yang terjamin lebih sehat. Bagi Nining Indra Saleh, sebelumnya memang tidak pernah terbayangkan bahwa pada satu ketika dirinya bakal menduduki posisi puncak dalam birokrasi Kesekretariatan Jenderal DPR RI. Seolah sudah menjadi garis hidupnya, begitu lulus dari bangku kuliah di Fisipol UGM, Yogyakarta, pada 1980 Nining muda ini langsung diterima bekerja sebagai staf di Komisi DPR RI.

menempuh ilmu di kampus Bulak Sumur Universitas Gajah Mada (UGM) dulu, Nining adalah seorang aktivis, mulai dari tingkat jurusan, fakultas, universitas hingga organisasi kemahasiswaan HMI. “Jadi sudah bergerak di mana-mana dan ketika masuk di sini (DPR) sudah tune-in gitu,” tuturnya. Dengan bekal kemampuan berorganisasi di banyak tempat tersebut, ketika Nining mendapat tugas-tugas harus berada sebagai

juga ikut merumuskan kesimpulan yang dibacakan pimpinan Komisi DPR saat berakhirnya persidangan tersebut. Nining mengakui pada saat pertama kali merumuskan kesimpulan sidang komisi itu ada banyak kesalahan yang diperbuatnya sehingga mengundang kritik banyak orang. Namun dengan kerja keras, ketekunan, dan keuletan untuk terus belajar, akhirnya semua kesalahan itu bisa teratasi. Sudah menjadi

Serah terima jabatan Sekjen DPR dari Faisal Djamal kepada Nining Indra Saleh disaksikan Ketua DPR H.R. Agung Laksono (foto: Agung Sulistiono)

“Jodohnya ke sini. Dari sejak masuk memang saya sudah bergeraknya di substansi ini. Jadi sejak masuk di Setjen DPR pada 1981 ini saya sudah ditempatkan di substansinya itu di Komisi,” ujarnya. Perjalanan awal masuk di lingkungan parlemen sebagai staf di komisi DPR itu selanjutnya banyak mempengaruhi karier Nining karena jika berbicara tentang kelembagaan DPR, maka itu artinya bagaimana supporting system DPR itu dibangun. Kebetulan pula tatkala masih

44


ujung tombak pelayanan kepada anggota-anggota DPR, maka semua itu bisa dilaluinya dengan baik dan sukses. Selain itu selama hampir 15 tahun bertugas pada bagian persidangan di komisi (waktu itu Komisi V ), juga telah membentuk Nining sebagai sosok yang mumpuni dalam mengelola tugas-tugas supporting parlemen secara efektif dan efisien. Selama kurun waktu itu, Nining tidak saja hanya mendengarkan berjalannya rapatrapat yang digelar komisi itu, tetapi

kebiasaannya pula untuk mempelajari materi persidangan komisi berupa jawaban pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan DPR yang biasanya telah disampaikan ke DPR 1 atau 2 hari sebelum digelarnya rapat kerja. Dengan demikian secara umum arah kesimpulan rapat komisi sudah bisa ditebak dan tinggal dilakukan penajaman-penajaman ketika dialog terjadi. “Lama kelamaan otak kita terasah dan kalau mau bikin kesimpulan, nuansa politiknya harus

PROFIL begini atau begitu dan akhirnya semuanya menjadi kebiasaan,” katanya. “Di situlah sebetulnya kita tertempa dalam hal mental karena kita berhadapan langsung dengan anggota dengan berbagai karakternya. Juga karena kita bergerak di bidang persidangan, mau tidak mau kita terlibat dengan permasalahan-permasalahan aktual yang sedang dibahas negara, gitu. Jadi itu barangkali yang banyak mempengaruhi karir saya selanjutnya,” katanya. Dengan kepiawaian dan kematangannya atas seluk beluk

kedewanan lainya bisa dilakukan dengan lebih lengkap dan komprehensif karena ada diskusi yang intensif dengan para staf ahli di komisi-komisi tersebut. “Makanya saya selalu katakan sama temanteman saya di komisi, walaupun ada staf ahli, Anda jangan sama sekali meninggalkan rapat karena itu rugi menurut saya,” ujarnya.

Penyatuan Supporting Building Salah satu hasil dari empat kali amandemen konstitusi adalah terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) disamping DPR yang membentuk Majelis

baik DPR, MPR maupun DPD memang harus memiliki supporting staff masing-masing. “Kita punya pimpinan, bidang tugas dan tata tertibnya yang sendiri-sendiri sehingga sangat tidak mungkin hanya ada satu Sekjen saja,” katanya. Jika dulu pernah ada penyatuan antara Sekjen DPR dengan MPR, hal itu masih dimungkinkan karena pimpinan DPR merangkap pula sebagai pimpinan MPR dan ketika Majelis bersidang, Dewan tidak bersidang. Sekjen DPD dalam satu diskusi dengan Sekjen DPR itu juga menyatakan bahwa tidak mungkin hanya ada satu birokrasi dan satu

....seorang sekjen tidak lagi mengurusi hal yang remeh temeh seperti AC yang macet, lampu mati dan lain sebagainya karena hal tersebut menjadi porsi badan yang baru itu. Sementara Sekretariat Jenderal setiap institusi nantinya hanya akan berkonsentrasi mengurusi hal-hal yang terkait dengan substansi dan materi kerja lembaga-lembaga tersebut saja... persidangan di DPR, Sekjen DPR Sumaryati waktu itu melihat potensi besar yang ada pada diri Nining dan memintanya untuk berkiprah pada lingkup kedewanan yang lebih luas lagi yakni di Biro Pimpinan dengan substansi yang hampir sama dengan sebelumnya, yakni bidang persidangan DPR. Di lingkungan inner cycle tersebutlah, kemampuan Nining semakin terasah sebagai ujung tombak pelayanan kedewanan. Berkaca pada pengalamannya selama ini yang ternyata bermanfaat sebagai pembentuk karakter dan kemampuan sebagai supporting kedewanan itulah, Nining mengharapkan keberadaan staf-staf ahli sebagai pendukung eksternal seharusnya tidak menumpulkan kemampuan jajaran staf lainnya di komisi-komisi DPR. Bahkan seharusnya rumusan kesimpulan rapat dan kegiatan-kegiatan

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pembentukan kelembagaan baru tersebut berdampak pula pada pembentukan birokrasi-birokrasi baru yang terpisah dengan DPR, walau keduanya berada dalam kompleks yang sama. Saat ini dalam kompleks yang sama terdapat tiga Sekjen yang mengurusi tiga lembaga tinggi negara tersebut. Kedepan, Sekjen DPR ini mempunyai obsesi agar dibentuk saja satu badan supporting building yang bertugas mengurusi berbagai hal-hal teknis terkait sarana dan prasarana yang ada di kompleks parlemen itu. Pola yang sama juga lazim diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Disana, untuk house representative (DPR) dan senat-nya diurus oleh sekjen yang berbeda karena memang tugas dan tanggungjawab keduanya berbeda. Demikian pula dengan di negara ini,

Sekjen saja untuk melayani lembaga yang saling berbeda fungsi itu, yakni satu pihak mewakili aspirasi daerah dan lainnya mewakili aspirasi parpol. Menurut Nining, yang mungkin disatukan adalah satu badan yang mempunyai tugas sebagai supporting building dan posisinya pun satu level dengan tiga Sekjen yang ada di kompleks Senayan itu. “Karena kita satu komplek, kenapa tidak satu saja supporting buildingnya,” katanya. Saat ini setiap lembaga negara itu memiliki biro pemeliharaan masing-masing. Demikian pula dengan litbang dan perpustakaannya pun sendiri-sendiri. Bisa jadi 1 buku yang sama dibeli tiga kali oleh perpustakaan berbeda (MPR, DPR dan DPD) yang sebenarnya berada di satu kompleks yang sama pula. Keberadaan satu badan yang khusus menangani hal-hal teknis infrastruktur di kelembagaan


45

PROFIL parlemen itu, selain efisien dalam hal anggaran, juga sumber daya yang ada bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih strategis lainnya. Hasil dari efisiensi itu misalnya saja bisa dimanfaatkan untuk membangun pusat riset yang bisa dimanfaatkan bersama oleh MPR, DPR dan DPD, perpustakaan yang besar. lengkap dan modern hingga keberadaan ruang wartawan (press room) yang lebih representatif dan dilengkapi berbagai prasarana komunikasi canggih serta TV Parlemen yang mampu bersaing dalam segi kualitas dengan TV komersial pada umumnya. Dengan pola demikian itu, kedepan, seorang sekjen tidak lagi mengurusi hal yang remeh temeh seperti AC yang macet, lampu mati dan lain sebagainya karena hal tersebut menjadi porsi badan yang baru itu. Sementara Sekretariat Jenderal setiap institusi nantinya hanya akan berkonsentrasi mengurusi hal-hal yang terkait dengan substansi dan materi kerja lembaga-lembaga tersebut saja. “Itu yang menjadi citacita dan concern saya sekarang. Tapi tentunya harus step by step,” katanya. Untuk merealisasikan visi itu, di Sekretariat Jenderal DPR sekarang ini telah ada tim kerja peningkatan kinerja DPR yang merumuskan strategi yang harus dilakukan DPR kedepan. Selanjutnya hasil kerja tim akan dijadikan rekomendasi rencana strategis (renstra) DPR yang kemudian dijilid dalam satu buku.

Profesional Sebagai pimpinan birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Nining juga dituntut untuk tampil profesional. Apalagi dengan lingkup tugas yang sarat dengan berbagai kepentingan politik praktis, kelihaian dalam “bermanuver” yang sesuai dengan koridor tata tertib DPR menjadi satu prasyarat tersendiri seorang Sekjen DPR. “Saya harus profesional karena di sini banyak sekali kepentingan politik. Sekretariat Jenderal itu tidak boleh memihak pada satupun,” katanya. Nining mewajibkan dirinya untuk

46


menguasai semua aturan main di parlemen, tata tertibnya, keputusankeputusan rapat yang penting dan berbagai kesepakatan bersama yang dijalin di lembaga parlemen. Dengan modal itu dia memberikan banyak masukan kepada para pimpinan DPR terkait aspek legalitas yang ada. Misalnya saja dalam satu rapat, pimpinan perlu diingatkan bahwa berdasarkan pasal-pasal dalam tatib, maka rapatnya harus seperti ini. Lainnya lagi mungkin mengingatkan bahwa ada keputusan Badan Musyawarah, tanggal sekian yang bunyinya seperti ini. “Jadi kita bermain diaturan yang sudah ditetapkan dan jangan keluar dari itu. Kalau kita keluar dari koridor-koridor itu artinya kita sudah memasuki arena politik,” katanya. Selain mengingatkan pimpinanpimpinan DPR terhadap garis-garis hukum yang ada sebelum satu keputusan penting diambil, seringkali pula Sekjen dituntut untuk memberikan kajiannya terhadap persoalan yang tengah dihadapi Dewan. Misalnya saja sewaktu ada persoalan pencalonan Gubernur BI oleh presiden yang sempat ditolak DPR. Pada saat itu ada persoalan bahwa menurut UU yang ada proses seleksi Calon Gubernur BI harus bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan dan saat itu masa tugas Burhanuddin Abdullah sudah harus selesai dan sudah ada surat resmi dari Presiden. Namun ternyata setelah 1 bulan berlalu, kandidat yang dicalonkan presiden ditolak DPR dan proses pencalonan kembali mentah. DPR pun menjelang masuk masa reses. Untuk mensiasati kebuntuan dalam persoalan itu sekaligus tidak menyalahi perundang-undangan yang ada, Nining mengatakan pada pimpinan DPR bahwa walaupun nanti DPR reses 1 bulan, itu tidak terhitung berdasarkan tatib DPR. Berdasarkan tatib, yang dinamakan waktu kerja DPR adalah waktu kerja DPR di masa sidang. “Jadi walaupun nanti melebihi 1 bulan, ini berarti tetap legal dan bisa diproses. Nah, hal-hal seperti itu lah yang kita

beritahukan kepada anggota DPR,” katanya. Namun demikian fungsi kesekretariatan jenderal itu hanyalah menjelaskan aturan legal yang ada saja karena seorang pimpinan di DPR tentunya tidak akan hafal banyak pasal-pasal dalam tatib ataupun UU yang pernah disahkannya karena mereka itu lebih pada masalahmasalah politik yang umum saja. Sementara jika ada anggota DPR atau bahkan pimpinannya yang tidak sependapat dengan aturan legal yang telah dijelaskan itu, maka hal tersebut sudah masuk wilayah politis atau perdebatan politik para anggota DPR. Sebagai insan birokrasi yang profesional, Sekjen dan jajarannya tidak akan masuk dalam wilayah tersebut. Selama berkarier di birokrasi kelembagaan parlemen, tidak jarang pula Nining membuatkan naskah pidato yang akan dibacakan pimpinan DPR dalam forum-forum resmi kenegaraan. Kerja keras selama berhari-hari dalam menyusun naskah pidato kontan terbayarkan ketika akhirnya naskah dibacakan dalam forum yang terhormat. “Misalnya akan ada pidato Presiden dan ketika konsep saya itu dibacakan di forum itu nilai kebahagiaannya sangat luar biasa,” kata Nining seraya mengibaratkan seolah-olah dirinya diberi hadiah sebuah berlian. Sebaliknya, ketika kerja keras yang sudah diupayakannya itu lalu ternyata masih ada sedikit saja yang meleset sehingga mengakibatkan semua menjadi berantakan adalah hal yang sangat menyedihkan bagi dirinya. Misalnya ketika Sekjen sudah menyiapkan konsep surat untuk menjawab surat Presiden SBY terkait penolakan DPR atas pencalonan Gubernur BI yang diajukan pemerintah. Setelah melalui rapat pimpinan, konsep surat tersebut akhirnya ditandatangani Agung Laksono sebagai Ketua DPR dan tinggal dikirim saja ke Sekretariat Negara. “Waktu itu saya pikir tinggal kirim saja dan kemudian saya pulang

PROFIL karena sudah malam,” katanya. Karena pada saat itu libur 4 hari, Nining bersama keluarga kebetulan memanfaatkan waktu berlibur di villa DPR di Puncak. Tatkala itu pula Ketua DPR Agung Laksono mengkonfirmasi apakah surat jawaban untuk presiden yang telah ditandatanganinya itu surat sudah dikirim atau belum dan dijawab bahwa surat tersebut telah dikirim oleh petugas kurir di DPR. Namun ternyata surat penting itu tertinggal hingga akhirnya menjadi polemik di

mungkin mendapat nilai 98 atau hampir sempurna menjadi jatuh semuanya karena ketidak cermatan dalam proses akhirnya. Atas insiden itu, Nining mencatat bahwa semua itu ada hikmahnya dan melakukan kontrol pekerjaan itu tidak boleh hanya secara global saja di dalam, tetapi juga harus pula cek dan ricek kepada mitra kerjanya. Dibalik perjalanan panjang kariernya di birokrasi lembaga parlemen itu, Nining membuka kunci suksesnya itu berupa selalu menebar

saat ini. Selain itu, juga jangan pernah melupakan untuk selalu mensyukuri limpahan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. “ Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarir. Lalu ketika nikmat ini sudah ada di tangan kita, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini secara maksimal?,” katanya. Dengan filosofi hidup yang sederhana itu Nining merajut kehidupan sehari-harinya dengan keseimbangan antara rumah tangga, spiritualitas dan profesionalisme kerjanya hingga akhirnya sukses meniti karier sampai pada puncak di b i r o k r a s i kelembagaan DPR saat ini.

Pernah Sekolah

Mogok

Di balik sosoknya yang penurut sebagai seorang anak, ternyata Nining Indra Saleh adalah seorang anak yang keras hati dan teguh dalam pendiriannya. Ini terlihat saat Nining Indra Saleh duduk di Sekjen DPR RI meresmikan Lapangan Futsal ditandai dengan tendangan bola ke gawang. (Foto: Mu'amil Rokhily) bangku SMA. Berkat kecemerlangan koran-koran antara Ketua DPR otaknya dan selalu berprestasi meraih kebahagiaan kepada lingkungan dengan pihak Sekretariat Negara. juara kelas banyak yang mendorongnya, yang ada disekitarnya. Sekecil apapun Ketua DPR menyatakan sudah baik keluarga, rekan-rekannya, maupun kebahagiaan itu jika terus menerus mengirim surat jawaban, sementara guru, agar ia masuk ke jurusan IPA. disemai, lama kelamaan akan menjadi Mensesneg Hatta Rajasa mengaku Namun tuntutan hatinya tidak motivasi besar untuk terus berprestasi seirama dengan keinginan kebanyakan belum menerimanya. nyata. Dukungan nyata keluarga juga orang, Nining tetap bersikeras memilih “ Wah saya itu kece wanya menjadi modal penting dalam sukses jurusan Sospol. Padahal, kebanyakan setengah mati, karena apa? Nining dalam berkarier. “Saya orang menganggap jurusan IPA lebih perjuangan yang sudah sekian keras dengan suami dengan anak-anak bergengsi dibanding Sospol atau sosial. saya upayakan, itu jatuh hanya karena merupakan tim work yang kuat. Karena sikapnya itu ia sempat sangat teknis. Tidak di cek lagi berapa Saling mendukung,” katanya. Saat melakukan mogok sekolah selama satu surat yang harus dibawa saat akan kesulitan di kantor mendera, sang bulan. dikirimkan. Jadi selama 4 hari libur suami dan anak-anaknya yang telah “Saya mogok sekolah sampai satu itu gelo gitu,” ujarnya. bernajak dewasa akan siap bulan sehingga guru-guru di sana itu Karenanya begitu kembali masuk membantu memberikan solusiheran, semua murid yang lain itu ingin kerja, Sekjen DPR ini segera solusinya. Kedamaian dalam rumah ke IPA. Karena kelihatannya kalau IPA memanggil semua stafnya untuk tangga dirasakannya sangat itu favorit dan lebih bergengsi,” ujarnya. melakukan evaluasi. Kerja yang mendorong sukses yang telah digapai


47

PROFIL Dia menjelasakan alasan orang tuanya menyuruh memilih jurusan IPA, karena mereka menginginkan Nining menjadi seorang dokter. Berkat kebulatan tekadnya dan senang menggeluti masalah-masalah sosial, akhirnya orangtua Nining pun mengalah dan mau menerima pilihan putri tercintanya. Demikian pula para guru di sekolah

akhirnya mengikhlaskan Nining untuk memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Setelah lulus SMA akhirnya Nining meneruskan ke Fisipol UGM jurusan Sosial Politik (Sospol) walaupun orangtuanya berkeinginan Nining mengambil jurusan ekonomi. “Tetapi saya tetap konsisten ke Sospol,” ujarnya. Nining membantah jika dikatakan

siswa jurusan Sos itu sebagai buangan. “Tidak, kalau dikatakan buangan tidak, tetapi sebagai murid kelas II harus menentukan jurusan itu.” Pilihan Nining ternyata tepat, berhasil mengantarkannya ke jabatan puncak di jajaran Sekretariat Jenderal DPR-RI. (et)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Lengkap Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si. Tempat tanggal lahir Cirebon, 13 April 1955 Pangkat dan golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/d, TMT 1-10-2005 Jabatan / Eselon Sekretaris Jenderal DPR RI / I.a Agama Islam Status perkawinan Kawin Suami: Kolonel Drs. Rusdi Ridwan (TNI-AL) Anak: Rani Purwanti Kemala Sari Mhs. Pasca Sarjana (S2) UNPAD Jurusan Hukum Internasional Bandung Rozanna Indra Wardhani Mhs. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta Reza Irawan Mhs. Fakultas Kedokteran Umum Universitas Erlangga Surabaya

PENDIDIKAN 1. S1 FISIP Jurusan Pemerintahan Universitas Gajah MadaTh. 1980 Skripsi berjudul “Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” 2.

S2 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Satya Gama Th. 2000 Tesis berjudul “Hubungan Pemberdayaan dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR-RI dengan Artikulasi Kepentingan Masyarakat”

RIWAYAT JABATAN 1. Pjs. Kasubbag TU Bag. Set. Komisi V 2. Pj. Kabag Set. Komisi V 3. Kabag Set. Komisi VI 4. Kabag Set. Komisi V 5. Kabag Set. Muspim 6. Karo Set. Pimpinan 7. Asses II Bidang Pengawasan 8. Deputi Bidang Persidangan & KSAP 9. Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI 10. Sekretaris Jenderal DPR RI

25-4-85 s.d. 5-11-85 5-11-85 s.d. 9-6-94 9-6-94 s.d. 2-10-97 2-10-97 s.d. 1-6-2000 1-6-2000 s.d. 2-7-2001 2-7-2001 s.d. 16-12-2004 16-12-04 s.d. 7-09-05 8-09-05 s.d. 24-04-2007 25-04-2007 s.d. 12-05-2008 12-05-2008 s.d. sekarang

TANDA JASA/PENGHARGAAN 1. Satya Lencana Karya Satya X Tahun 1999 2. Satya Lencana Karya Satya XX Tgl. 8 Juli 2007

48


Setjen DPR RI Setjen DPR RI Setjen DPR RI Setjen DPR RI Setjen DPR RI Setjen DPR RI Setjen DPR RI Setjen DPR RI Setjen DPR RI Setjen DPR RI

Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon II Eselon I b Eselon I a Eselon I a Eselon I a

LEGISLASI

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduk masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Namun sampai saat ini, nasib petani di Indonesia sangat miris dengan kontribusi yang diberikan. Petani di Indonesia masih identik dengan kemiskinan.

W

ilayah Indonesia yang terbentang luas dan kekayaan alam yang melimpah harus dijaga sebagai “warisan” bagi

setiap generasi berikut. Keberadaan lahan pertanian di Indonesia seakan semakin menyempit seiring dengan pesatnya pembangunan yang juga merambah hingga daerah pedesaan. Pengalihan fungsi lahan pertanian tidak hanya sekedar untuk

pembangunan perumahan dan pemukiman tapi juga sarana sosial lainnya seperti infrastruktur. Keberadaan lahan pertanian yang sangat memberi kontribusi besar akan ketahanan pangan nasional wajib untuk dipertahankan. Selain menjamin tersedianya kebutuhan pangan nasional, eksistensi lahan pertanian juga dapat menjamin petani untuk dapat mempertahankan hidupnya. Keberadaan petani di Indonesia seakan masih di pandang sebelah mata. Meskipun kontribusi yang diberikan sangat besar, namun PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

49

LEGISLASI penghargaan terhadap jasa dan profesi petani masih sangat minim. Petani masih identik dengan kemiskinan dan kebodohan. Petani harus diperlakukan sebagai pejuang karena kontribusinya terhadap kelangsungan hidup manusia. Ketersediaan pangan nasional yang mencukupi merupakan salah satu jasa petani terhadap bangsa ini. Dengan cukupnya stok pangan maka kedaulatan pangan nasional akan terjamin, hal ini akan membawa dampak positif bagi pencitraan Indonesia di dunia internasional. Untuk tetap menjamin keberadaan lahan pertanian, Komisi IV DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Anggota Komisi IV DPR Idham (F-PDIP) menilai RUU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, buruh tani dan nelayan. “Dalam kenyataan dilapangan, sejak rezim Orde Baru semua pendekatannya sangat pragmatis. Tidak ada perlindungan terhadap lahan pertanian. Dari tahun ketahun terdegradasi dan terjadi alih fungsi lahan yang luar biasa,” katanya. Terdegradasi dan beralih fungsi lahan pertanian akan membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan berkurangnya lahan pertanian secara otomatis telah mengakibatkan pada berkurangnya pasokan. “Ini sangat memukul kedaulatan pangan nasional yang terkenal dengan semboyan gemah ripah lohjinawi,” ujarnya. Untuk tetap

mempertahankan lahan pertanian, diperlukan payung hukum guna melindungi wilayah tersebut. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan diharapkan dapat menjamin tetap ada lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan atau bahkan menambah jumlah lahan. “Tempat (lahan pangan pertanian berkelanjutan) tentunya akan di maping. Tentunya ada di desa, di daerah dan ini harus diberikan perlindungan oleh Undang-Undang,” kata Idham yang juga Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ia menjelaskan bila Pemerintah Daerah atau Provinsi telah menetapkan suatu wilayah sebagai lahan pertanian maka sampai kapanpun lahan itu harus dilindungi dan dijamin Undang-Undang. Idham yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara III menjelaskan, khusus untuk Pulau Jawa dimana jumlah penduduknya sangat padat, harus tetap ada lahan yang digunakan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan. Menurutnya wilayah pesisir utara Pulau Jawa (Pantura) merupakan wilayah yang sebaiknya mempunyai lahan tersebut. “Di Pulau Jawa yang sangat penting itu di jalur pantura,” katanya

seraya menambahkan seluruh desa yang telah memiliki lahan pangan pertanian berkelanjutan wajib dilindungi.

Demi Kedaulatan Pangan Masyarakat Indonesia mayoritas mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Untuk tetap menjamin ketersediaan padi sebagai bahan dasar konsumsi tersebut maka diperlukan jaminan ketersediaannya. Melalui payung hukum tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan diharapkan produksi pangan nasional selalu terpenuhi. Selain kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, dengan adanya UU tersebut diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan pangan nasional. “Kita ingin mengembalikan kedaulatan pangan Indonesia,” kata Idham. Ia menegaskan demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional maka lahan pertanian yang sudah ada jangan sampai berkurang dan keberadaan lahan tersebut dilindungi payung hukum. “Lahan pertanian yang ada tidak boleh berkurang,” tegasnya. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Idham yang dikenal vokal di Komisi IV DPR meminta supaya pemerintah melakukan perluasan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ia berharap pemerintah daerah juga ikut membantu perluasan lahan ini dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada di wilayah masing-masing. “Secara sinergi UU ini memberikan jaminan pelindungan terhadap lahan pertanian yang ada dan dalam UU ini ada norma dimana negara berkewajiban untuk melakukan perluasan lahan pertanian untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai negara agraris juga maritim,” katanya.

Lindungi Petani Idham , anggota Komisi IV DPR RI (F-PDIP)

50


Kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih identik dengan

LEGISLASI kehidupan petani dan nelayan. Meskipun kontribusi kedua sektor itu sangat penting bagi Indonesia tetapi keberadaan petani dan nelayan masih sering dikesampingkan. RUU Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi petani, khususnya keberadaan lahan pertanian. “Kedepan melalui UU ini petani, buruh tani dan nelayan mendapatkan kedaulatan atas haknya dalam akses membantu permodalan,” kata Idham. Ia menegaskan dalam UU ini petani menjadi subyek hukum.

akses bantuan modal. “Mereka (petani) dihadapkan pada kesulitan tidak adanya jaminan karena tanahnya tidak bersertifikat,” katanya. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, Idham menilai sampai saat ini petani dan nelayan masih termarginalkan. Petani dan nelayan masih sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang terus melekat. “Petani dan nelayan harus kita dudukkan sebagai pejuang abadi bangsa dan negara,” katanya. Lebih jauh Idham menjelaskan, RUU Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan merupakan payung hukum yang dapat melindungi petani. Selain RUU itu, masih ada

Luas lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang seiring dengan beralihnya fungsi lahan. Lahan pangan pertanian banyak yang beralih menjadi pemukiman ataupun tempat usaha. Untuk menahan laju pengurangan lahan pertanian maka dibutuhkan payung hukum untuk melindunginya. “Lahan pertanian yang ada sekarang wajib dilindungi. Bahkan negara harus melakukan perluasan termasuk dalam upaya untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur,” tegas Idham. Menurutnya untuk melindungi lahan pangan pertanian maka aturan-aturan yang ada ataupun yang akan diterbitkan harus saling

“Lahan pertanian yang ada sekarang wajib dilindungi. Bahkan negara harus melakukan perluasan termasuk dalam upaya untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur,”

Selain itu petani juga mendapatkan akses kemudahan untuk mendapatkan permodalan guna membiayai kegiatan usaha kegiatan pertanian . “Kepada petani diberikan kepastian hukum bahwa seluruh tanah pedesaan terutama zona pertanian harus dilakukan pendaftaran tanah dan diberikan sertifikat tanah yang hingga kini baru 11,28 persen,” ujarnya. Idham menilai dengan sedikitnya tanah pertanian yang memiliki sertifikat sangat merugikan petani. Tidak adanya sertifikat membuat petani sulit memperoleh

dua RUU yang akan diperjuangkannya sebagai prolegnas tahun 2009. “RUU Tentang Bank Pertanian dan Nelayan Indonesia. Untuk memperkuat RUU itu ada dua RUU yang memback up yaitu RUU Land Reform Indonesia dan RUU Land Consolidation Indonesia,” katanya. Selain RUU tersebut, menurutnya masih ada RUU yang juga sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada petani yaitu RUU Tentang Perlindungan Jaminan Sosial dan Hari Tua Petani, Buruh Tani dan Nelayan di Indonesia. “Inilah wujud konkrit memperlakukan petani sebagai pejuang yang harus diberi perlindungan,” tegasnya.

mendukung sehingga lahan tersebut tetap bertahan. Idham menilai perlu ada kemauan politik untuk dapat mensukseskan rencana mempertahankan dan memperluas lahan pangan pertanian. “Undang-Undang Tentang Tata Ruang Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melakukan perencanaan tentang perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan,” ujarnya. Idham menjelaskan bahwa dalam RUU Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan negara berkewajiban melindungi lahan yang sudah ada. Selain itu, negara juga harus mampu memperluas lahan pangan pertanian berkelanjutan. “Baik itu optimalisasi dari lahan tidur supaya terjadi keseimbangan,” katanya. (bs/iw)

Wajib Dilindungi PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

51

LEGISLASI

Wilayah udara merupakan bagian integral dan eksklusifitas dari suatu negara karena itu harus dijaga dengan cara membatasi penggunaan wilayah udara oleh maskapai asing dan melindungi bisnis penerbangan nasional. Guna mengantasipasi hal itu, saat ini, DPR bersama dengan pemerintah sedang membahas RUU Penerbangan yang merupakan revisi Undang-Undang No.15/1992. Sebelumnya, Pemerintah telah menyerahkan RUU Penerbangan kepada DPR dan sudah dibahas dari bulan Mei lalu.

P

erkembangannya, RUU Penerbangan sudah memasuki tahap Panja, dan masih memerlukan persamaan terkait dengan berbagai substansi yang masih diperdebatkan didalam RUU Penerbangan ini. Diantaranya open sky connection, sertifikasi operator pesawat udara dan persoalan navigasi penerbangan. Dari pemerintah, sebelumnya draft revisi awal RUU Penerbangan, berjumlah 14 bab dan 102 pasal, jumlah tersebut hanya bertambah sedikit dibandingkan dengan UU No.15/ 1992 dengan 15 bab dan 76 pasal. Bahkan terakhir terlihat adanya penambahan hingga 18 bab RUU penerbangan. Kendala yang dihadapi oleh dunia penerbangan saat ini adalah belum adanya pemisahan antara operator dan

52


regulator, dan hal lainnya, yaitu lemahnya sisi pengawasan. Kita sering kali melihat sering terjadinya insiden akibat rendahnya faktor pengawasan terhadap maskapai penerbangan. Oleh karena itu, DPR bersama dengan pemerintah ingin meningkatkan aspek pengawasan terhadap operator penerbangan. “Kita juga masih kurang sumber daya yang dimiliki, kurang perhatian dan komitmen untuk menegakkan regulasi, karena itu kita ingin pengawasan lebih detail termasuk kelembagaannya,”papar anggota DPR Abdul Hakim dari PKS. Pada Pesawat terbang tingkat pengawasan mengenal beberapa hal diantaranya, pengaturan, pembinaan dan fungsi pengendalian. Saat ini kita sering melihat pengawasan terus dilakukan namun hasilnya masih belum optimal. Karena itu melalui RUU ini,

mencuat wacana memisahkan lembaga antara regulator dan operator. artinya memisahkan lembaga yang memberikan sertifikat kelayakan terbang dengan lembaga yang berperan sebagai pengawas. Mengikuti wacana di Pansus RUU Penerbangan, terlihat beberapa Fraksi menginginkan dibentuknya semacam lembaga independen atau badan regulator. Melalui langkah ini, peran pengawas dapat lebih optimal dalam meningkatkan keselamatan dan pelayanan di bidang penerbangan. Abdul Hakim menjelaskan, alternative lainnya juga mencuat apakah diperlukan penguatan terhadap peran Direktorat Sertifikasi dan kewenangan Udara (DSKU) yang telah ada selama ini. “misalnya menunjukkan kewenangan dalam menggrounded ketika ditemukan pesawat udara yang tidak layak langsung pada saat

LEGISLASI itu,”paparnya. Pada aspek lainnya, RUU Penerbangan juga berusaha mendorong adanya peningkatan budaya keselamatan dimana seluruh awak pesawat itu memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan keselamatan didunia penerbangan. “Sekecil apapun bentuk kejadian dan peristiwa didalam aspek penerbangan mulai persiapan operasi sampai diatas semestinya bisa dilaporkan dengan data-data yang akurat dan transparan jadi tidak boleh data-data tersebut dijadikan bahan oleh polisi untuk menindak, jadi ada perlindungan,”paparnya.

Insiden tersebut, kata Abdul Hakim, dikecualikan apabila ada bukti nyata kelalaian yang disengaja. “Kita masih mendiskusikan badannya seperti badan perlindungan pilot, kita mengarahnya akan seperti itu nantinya,” terangnya. Berdasarkan indeks kecelakaan pesawat tahun 1995-2005, Negara Indonesia mendapatkan skor 3,1 untuk 1 juta penerbangan artinya berdasarkan indeks tersebut, tingkat keselamatan penerbangan di Indonesia rendah. Semakin kecil nilai indeksnya semakin tinggi tingkat keselamatan penerbangannya. Bahkan menurut Federal Aviation Administration, saat

ini, Indonesia dimasukkan didalam daftar A, yaitu nama maskapai penerbangan dari suatu Negara yang di larang terbang di Negara Eropa, sebanyak 14 Negara sebagian besar dari Afrika, posisi Indonesia berada di dua terbawah. Sementara, Daftar B, pelarangan di Negara Eropa pada waktu tertentu. Melihat kondisi ini sangat penting diperlukan peningkatan iklim dunia penerbangan baik dari sisi regulasi yang mendukung bisnis penerbangan, infrastruktur, dan factor keselamatan. Mari kita cermati RUU ini secara seksama sehingga masyarakat benarbenar merasakan manfaat pelayanan pesawat terbang saat ini. (si/as)

RUU PENERBANGAN :

LINDUNGI MASKAPAI DALAM NEGERI

R

UU revisi Penerbangan prinsipnya memberikan perlindungan kepada maskapai dalam negeri secara optimal disamping itu, swasta juga diberikan peluang untuk berinventasi di maskapai penerbangan. Disamping itu, melalui RUU ini, DPR bersama dengan pemerintah berusaha memisahkan antara fungsi regulator dan operator sehingga perannya bisa semakin optimal.sehingga dapat menjamin tingkat keselamatan, kenyamanan, dan keamanan di Industri penerbangan. Kedepannya RUU ini juga diharapkan dapat melindungi hakhak konsumen pesawat terbang yang seringkali terabaikan akibat penundaan pesawat terbang. Melalui RUU ini, nantinya para operator pesawat terbang harus memberikan syarat-syarat minimal dalam melayani konsumen sehingga para konsumen jasa penerbangan tidak dirugikan akibat

kelalaian maskapai penerbangan. Berikut petikan wawancara dengan salah seorang Anggota DPR dari PKS Abdul Hakim, di ruangan kerjanya menanggapi RUU Penerbangan yang baru saja masuk di tingkat Panja.

Abdul Hakim, anggota DPR RI (F-PKS) PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

53

LEGISLASI Bagaimana perkembangan RUU Penerbangan? Saat ini sudah masuk didalam panja dan memerlukan persamaan terkait dengan berbagai substansi dan isu-isu penting yang ingin dimuat didalam UU ini. Kurang lebih dua pekan tim kecil yang merupakan wakil fraksi-fraksi yang ada di Komisi V DPR RI melakukan pendalaman substansi yang harus masuk didalam UU ini mengignat DIMnya sangat banyak 294 DIM. Oleh karenanya fraksi-fraksi sependapat sebelum masuk ke panja maka dilakukan pembicaraan terdahulu dengan pemerintah sehingga apabila dilakukan pembahasan di Panja relatif tidak begitu banyak perdebatan yang sangat penting. Mengingat masih ada PR di Komisi V DPR yaitu, UU yang belum terselesaikan seperti RUU Lalu lintas angkutan jalan. Sebetulnya idealnya kita menginginkan selesainya pada masa sidang ini meskipun waktunya mepet.

Kelihatannya yang masuk ke panja cukup banyak? Hampir 70 persen, artinya banyak substansi penting disitu, masukan penting yang perlu pemerintah pertimbangkan dalam formulasi baru pada umumnya halhal yang terkait dengan persoalan UU ini supaya tidak sumir dan lebih banyak diatur di PP. Yang pertama, fraksi-fraksi menginginkan misalnya dalam bab kewenangan, pemerintah itu hanya beberapa pasal. Menurut hemat kami, kewenangan itu sesungguhnya Bab penting kita ingin memisahkan antara regulator dan operator. Dimana posisi pemerintah di aspek regulatornya yang harus jelas. Salah satu titik kelemahan sementara ini dari sisi pengawasannya sering kali terjadinya insiden itu salah satu

54


faktor pengawasan yang sangat lemah. Selain itu, kurangnya sumber daya yang kita miliki atau kemudian kurang perhatian atau kurang komitmen menegakkan regulasi. Kita ingin pengawasan ini lebih detail termasuk kelembagaannya.

Pengawasan yang detail itu seperti apa? Pengawasan itu misalnya pengaturan, pembinaan, dan fungsi pengendalian. Dalam fungsi pembinaan berbicara sector kelembagaannya seperti apakah lembaga yang efektif, Kita punya Direktorat Sertifikasi dan kewenangan Udara (DSKU) dan beberapa fraksi menginginkan lembaga independen atau badan regulator, Masa yang memberikan sertifikat dia juga yang mengawasi? Perdebatan ada disitu.kita ingin banyak benchmark terpisahkan antara yang memberikan sertifikat dan melakukan pengawasan. Ada badan tersendiri, Diskusi seperti itu yang kelihatannya perlu dicarikan titik temu. Pada prinsipnya pemerintah sudah sependapat untuk mencarikan yang efektif. Apakah kemudian alternativenya melakukan penguatan terhadap DSKU yang ada selama ini. Misalnya, DSKU dapat menunjukkan kewenangannya dalam menggrounded pesawat ketika ditemukan pesawat udara yang tidak layak langsung pada saat itu. Seringkali suatu pesawat dinyatakan layak kemudian saat dilakukan inspeksi mendadak oleh Pak dirjen dan stafnya, seperti tempo hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Seperti ada pilot yang licensenya sudah mati, kalau ditemukan seperti itu siapa yang memiliki kewenangan langsung memberikan sanksi. Termasuk juga kita akan memberikan perlindungan

terhadap pilot. Saat ini makin banyak informasi terkait berbagai hal di lapangan yang bisa diinformasikan sebagai bahan untuk dievaluasi, bisa jadi pilot itu melakukan sesuatu kesalahan bukan serta merta kesalahan dirinya. Jadi variablenya banyak. Kemudian ada berbagai macam rasa menghantui pilot, kemudian dia dinyatakan bersalah dan dianggap pidana, ini menjadi tidak tergali. Kita juga mendiskusikan just culture (budaya keselamatan) dimana seluruh awak pesawat itu memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan keselamatan ini isu utama kenapa UU ini ada. Sekecil apapun bentuk kejadian dan peristiwa didalam aspek penerbangan mulai persiapan operasi sampai diatas semestinya bisa dilaporkan dengan data-data yang akurat dan transparan jadi tidak boleh data-data tersebut dapat dijadikan bahan oleh polisi untuk menindak. Jadi ada perlindungan. Kecuali insiden itu dibuktikan nyata-nyata kelalaian yang disengaja. Kita masih mendiskusikan badannya seperti badan perlindungan pilot, kita akan mengarah kesitu.

Untuk maskapai asing, bagaimana yang ingin berbisnis di Indonesia? Kita inginkan, prinsipnya untuk perkembangan didalam negeri. Kita ingin sabotage. Jadi beberapa pointer untuk membesarkan penerbangannya maskapai dalam negeri. Disitu ada hipotik, bank garansi itu adalah upaya-upaya untuk membina penerbangan dalam negeri sampai suatu saat kita bisa menjadi tuan dinegeri sendiri. Kemudian, untuk penerbangan luar negeri ada asas kesetaraan, misalnya perjanjian kedua Negara misalnya apabila Singapore airline masuk kita juga bisa. Asas timbal balik. Prinsip-prinsip itu yang harus

LEGISLASI dilakukan. Walaupun fraksi-fraksi senantiasi memberikan peluang untuk bisnis penerbangan, namun jangan sampai terjadi liberalisasi, pesawat asing masuk kenegeri ini tanpa kemudian kita mendapatkan keuntungan bagaimana upaya membangun maskapai dalam negeri yang luas. Kerjasama tetap dibuka tetapi dengan kehatihatian. Formulasi seperti itu yang sedang kita rumuskan.

Apakah dengan memberikan syarat-syarat yang ketat akan memperberat maskapai untuk terjun di dunia penerbangan? Memang, bisnis penerbangan membutuhkan tiga hal, padat modal, padat teknologi kemudian membutuhkan kualifikasi SDM yang tinggi. Dia memang mahal, sedikit saja kelalaian mengabaikan aspek regulasi maka kecelakaan. Transpor tasi udara adalah transportasi paling aman kalau kemudian disiplin terhadap regulasinya dipenuhi. Karena itu memang harus ketat dan prinsipprinsipnya paling aman. Karena itu pengaturannya rigid, detail. Rinci dan sebagainya. Kemudian kita mengakomodasi saja konvensikonvensi dan meratifikasinya itu juga sudah relative memadai, regulasi transportasi di penerbangan ini paling maju dan perkembangannya paling cepat. Karena itu kita ingin mengimbangi itu. UU ini berusaha menyesuaikan dengan regulasi internasional.

Apakah RUU ini mendorong penerbangan perintis? Salah satunya di penerbangan perintis, kita ingin mengkokohkan fungsi ini didalam RUU Penerbangan. Fungsi penerbangan ini tidak bisa melihat semata-mata dari aspek bisnisnya. Mulai Bab II dari kedaulatan persoalan NKRI menjadi persoalan yang penting, kedepan kemudian mendapatkan

pengkokohkan kembali, bahwa penerbangan perintis bukan hanya dilakukan oleh Merpati tetapi boleh saja swasta lainnya bisa ikut, jadi adanya kompetisi di bidang pelayanan dengan memberikan subsidi tentunya. Artinya pemerintah harus bisa menyiapkan secukup mungkin di bidang perintis dan dilayani bukan hanya satu penerbangan. Prinsip dasar lainnya dalam UU ini adalah menghilangkan monopoli kita ingin adanya kompetisi yang sehat ini merupakan prinsip dasar di dalam RUU ini.

Bagaimana bapak melihat kondisi penerbangan di Indonesia saat ini? Masalah pertama adalah keamanan dan keselamatan. Tingkat keselamatan Indonesia masih jauh dari Negara-negara di Asia Tenggara. Masih dibawah Malaysia. Dari sisi pelayanan. Kita melihat pelayanan di bandara dengan mudahnya penerbangan itu terdelay dan ada penerbangan dihanguskan tiketnya. Di RUU ini juga ada perlindungan konsumen. Artinya jangan sampai merugikan konsumen, saat ini pesawat tidak mau dirugikan tapi hak konsumen tidak dipenuhi. Oleh karena itu nanti ada batasan minimal pesawat yang harus dimiliki oleh sebuah maskapai untuk bisa terlaksananya sebuah pelayanan terhadap rute yang diberikan kepadanya. Termasuk kelihatannya pemerintah sudah sependapat sekarang tidak ada batas bawah tiket yang kemudian diakibatkan implikasinya apabila ticketing banting harga maka struktur tiketnya tidak bisa memberikan perawatan yang maksimal kepada pesawat. Kita akan mengatur supaya ada jaminan dengan struktur tiketnya sehingga dapat melakukan perawatan, hal ini merupakan hal penting dalam

penerbangan seperti yang saya katakan tadi. Industri pesawat modal itu padat modal, dan teknologi, juga harus hati-hati dan disiplin, karena itu bagian perawatan harus ditingkatkan.

Melalui RUU ini apakah masyarakat dapat mengetahui standar dari suatu maskapai? Memang kita inginkan demikian. Kita juga ingin lihat penuangannya seperti apa. Misalnya rankingnya. Ini merupakan salah satu prinsip yang akan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan ide dasarnya dalam rangka pembentukan badan regulator independen. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keselamatan dan pelayanan, kita inginkan ada asas transparansi. Masyarakat ingin mengetahui maskapai sudah dapat ijin transportasi kok masih terjadi halhal yang tidak diinginkan? RUU ini komprehensif mengatur seluruh infrastruktur didalam penerbangan seperti pesawat udara, navigasi, Bandar udara. Ini juga mengatur soal-soal teknis Bandar udara agar sesuai dengan standar-standar internasional. Hal ini bukan saja tuntutan nasional saja tetapi internasional, kita tidak bisa melakukan hubungan dengan Negara lain apabila bandar udara kita tidak dipercaya tingkat keselamatan dan keamanan maka tidak ada pesawat lain datang ke Indonesia dan sebaiknya apabila tingkat keselamatan bandar udara kita rendah tentunya tidak menguntungkan apabila tidak ada kepercayaan masyarakat nasional maupun dunia. Oleh karena itu UU ini juga memberikan jaminan bahwa Bandar udara kita sudah sesuai dengan standar-standar yang disepakati. (si/as)


55

LEGISLASI

Sejak bergulirnya era demokrasi tahun 1998 lalu, munculah euphoria reformasi disegala bidang yang berdampak pada kepercayaan rakyat terhadap pemerintah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Desakan rakyat yang menonjol saat itu adalah tuntutan keterbukaan atau transparansi yang seluas-luasnya, sehingga masyarakat dapat mengontrol kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Tuntutan transparansi ini dilakukan dengan harapan terbentuknya clean government atau pemerintahan yang benar-benar bersih dari KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

T

ransparansi pemerintah memang perlu ditegakkan untuk menciptakan clean government, khususnya hal-hal yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat. Misalnya pengusutan dan pengadilan terhadap para koruptor atau pelaku KKN harus benar-benar bersih dan setranparan mungkin. Sebab yang terjadi saat ini dalam pengusutan dan penindakan kasus-kasus yang berbau KKN masih ada kesan menggunakan sistim tebang pilih. Rancangan Undang-Undang Tentang Rahasia Negara (RUU RN) yang tengah diajukan pemerintah melalui Departemen Pertahanan menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya RUU yang kontroversial ini dianggap akan menghambat proses pembentukan pemerintahan yang bersih dan demokratis di Indonesia. Selain itu RUU tersebut juga akan menjadi tembok yang berdiri kokoh terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas telah menjadi prinsip universal, yang dianggap sebagai prinsip paling mendasar di dalam mewujudkan masyarakat demokratis. Keterbukaan dalam informasi mempunyai arti yang sangat penting bagi demokrasi. Kebutuhan warga negara untuk

56


mengetahui dan memahami persoalanpersoalan publik sangat penting bagi berjalannya demokrasi. Adanya informasi yang akurat melindungi masyarakat dari analisis yang keliru. Warga negara sangat membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat mengungkapkan suara dan kepentingannya dan mengontrol pejabatpejabat publik. Menurut Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari, rahasia negara itu penting dan harus diatur dalam undang-undang. Namun, apa yang dimaksud dengan rahasia negara itu sendiri menurutnya

sudah diatur dalam beberapa undangundang secara berserakan, diantaranya ada dalam KUHP yang terdiri dari 10 pasal tentang kejahatan terhadap negara, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu pada pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan yang termasuk kategori rahasia negara, UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, UU No. 7 tahun 1971 tentang Kearsipan, UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tentang UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan UU tentang Kesehatan. Hajriyanto menambahkan, jika pemerintah tetap bersikukuh menyatakan perlu adanya undang-undang tentang rahasia negara, isinya adalah merupakan kompilasi dari beberapa undang-undang yang didalamnya sudah termasuk pasal rahasia negara.

Hajriyanto Y. Thohari, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar

LEGISLASI Selain itu perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang kompilasi tersebut, seperti masa retensi, sanksi bagi yang membocorkan rahasia negara yang sesuai dengan situasi, kondisi atau political setting dimana bangsa Indonesia sekarang telah memasuki era reformasi, keterbukaan, good governance, transparansi dan sebagainya. Itu semua menurut Hajriyanto harus menjadi variabel yang sangat penting dalam undang-undang rahasia negara. Lebih lanjut Hajriyanto menjelaskan, Komisi I DPR menolak draft RUU Rahasia Negara yang diajukan oleh Pemerintah dengan alasan draft RUU Rahasia Negara tersebut tidak sejalan dengan UU KIP, sehingga sangat berpotensi untuk mereduksi isi dari UU KIP. Hajriyanto beranggapan RUU Rahasia Negara ini memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada dua lembaga untuk menentukan dan merumuskan sendiri apa yang disebut dengan rahasia negara. Dua lembaga tersebut adalah Dewan Rahasia Negara (DRN) yang nantinya diketuai oleh Menteri Pertahanan dan instansi pemerintah. Fatalnya, apa yang disebut sebagai instansi pemerintah yang nanti menjadi pemilik rahasia, penentu rahasia dan perumus apa yang disebut dengan rahasia tidak ditegaskan secara spesifik instansi sampai tingkat mana didalam RUU Rahasia Negara tersebut. “Tidak jelas instansi sampai tingkat mana, apakah pusat atau daerah, padahal kecamatan itu termasuk instansi pemerintah juga, masa kecamatan bisa menentukan sendiri apa yang disebut rahasia negara,” tegas Hajriyanto. Pemberian kewenangan yang terlalu besar kepada DRN dan instansi pemerintah akan menjadi sebuah ketentuan karet yang nanti akan semakin tidak jelas. Dan yang lebih parahnya lagi menurut Hajriyanto, publik tidak akan pernah mengetahui apa yang disebut dengan rahasia negara. “Tahu-tahu nanti orang mendapatkan tuntutan karena dianggap telah membocorkan rahasia negara dan diajukan ke pengadilan,” ujarnya. Bahkan di dalam proses pengadilan

nanti, pengadilan tidak perlu mendapatkan bukti bahwa apa yang dituduhkan tersebut benar-benar disebut rahasia negara. Instansi tersebut hanya cukup memberikan surat keterangan bahwa yang diberitakan oleh seseorang tersebut adalah rahasia negara. Hajriyanto menegaskan, UndangUndang tentang Rahasia Negara ini dibuat dengan semangat dari sebuah rezim ketertutupan yang sama sekali tidak menghayati UUD 45 terutama pasal 28f yang isinya bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan memanfaatkan informasi untuk pengembangan diri dan lingkungannya. “Semangat UUD tidak menafasi draft UU Rahasia Negara yang diajukan oleh Pemerintah,” tegasnya. Dalam draft RUU rahasia negara yanag diajukan oleh pemerintah tidak ada batasan-batasan tentang definisi rahasia negara. Dalam RUU tersebut hanya manyatakan rahasia negara tersebut bisa berbentuk barang, informasi, dan surat. Kemudian juga di dalamnya hanya disebutkan kategori-kategori rahasia negara seperti sangat rahasia, rahasia, dan rahasia yang berkadar rendah berikut dengan sanksi-sanksinya. Menurutnya, undang-undang rahasia negara ini tidak berbicara apa-apa, tetapi hanya berbicara tentang pendelegasian wewenang kepada DRN. Pemberian kewenangan kepada instansi pemerintah untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan rahasia negara, serta sanksi yang sangat mengintimidasi yang terdapat di dalam tujuh pasal. UndangUndang ini sangat mengintimidasi dan sangat mengancam, karena itu Komisi I DPR sepakat bulat untuk mengembalikan draft undang-undang ini kepada pemerintah untuk menyusun kembali dengan dasar UU KIP. Secara tegas Hajriyanto mengatakan, UU Rahasia Negara sengaja dibuat pemerintah sebagai tandingan terhadap UU KIP yang dahulu diajukan oleh DPR dan sudah disahkan bersama pemerintah baru-baru ini. Hajriyanto melihat adanya kekhawatiran dari pihak pemerintah terhadap UU KIP. Pengajuan UU Rahasia Negara merupakan reaksi dari pemerintah terhadap RUU KMIP yang

sekarang menjadi UU KIP, sehingga pada saat itu pemerintah belum mau membahas RUU KMIP sampai pemerintah mengajukan RUU RN. Pihak pemerintah menginginkan yang dibahas terlebih dahulu adalah RUU RN atau setidak-tidaknya dibahas secara bersamasama dalam satu paket. Tetapi DPR akan membahas RUU RN setelah RUU KIP selesai dibahas dan diselesaikan, sehingga dengan demikian RUU KIP itulah yang akan menjadi dasar pengajuan RUU RN, karena RUU KIP merupakan amanat langsung atau undang-undang organik berdasarkan UUD 45 Pasal 28 f. “Kalau kita menengok ke belakang, sebenarnya draft UU RN diajukan pemerintah begitu pemerintah menerima usulan RUU KMIP dari DPR,” ujarnya. Selama ini menurut Hajriyanto, DPR tidak melihat adanya kasus kebocoran rahasia negara. Karena itu dirinya menilai, RUU Rahasia Negara tidak memiliki urgensi konstitusional, tidak ada urgensi objektif karena DPR tidak menemukan adanya kasus kebocoran rahasia negara. Kemudian apa yang disebut dengan rahasia negara sudah diatur dalam beberapa undang-undang lain, sehingga untuk perkembangan social politik dan pertahanan keamanan sekarang ini sudah cukup diatur di dalam undang-undang yang sudah ada sekarang. “Tidak ada kebocoran rahasia negara, kok kita tiba-tiba membuat UU tentang RN, jadi sebenarnya UU ini tidak mendesak,” tegas Hajriyanto. Dalam menyusun dan menyempurnakan kembali draft RUU Rahasia Negara seperti apa yang menjadi aspirasi Anggota Komisi I DPR, pemerintah meminta waktu selama tiga bulan. Karena itu Hajriyanto berharap semoga draft yang disusun dan disempurnakan oleh pemerintah nanti adalah sebuah draft RUU RN yang relative baru, yang secara ideologis dan secara filosofis betul-betul sejalan dengan reformasi. Hajriyanto juga memastikan bahwa pada saatnya nanti Komisi I DPR akan kembali membahas draft RUU RN yang akan diajukan kembali oleh pemerintah dengan catatan draft baru yang telah disusun oleh pemerintah mengaspirasikan keinginan masyarakat.(ol)


57

KUNLAP

Kepedulian Komisi IX akan nasib pekerja termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencari penghasilan di luar negeri menjadi perhatian Komisi IX DPR pada masa persidangan IV/2007-2008. Perhatian ini layak dilakukan mengingat pekerja kita kondisi masih memprihatinkan baik dari sisi tingkat kesejahteraan maupun perlindungan dan masa depannya.

T

iga fokus yang dilakukan Komisi IX adalah mengunjungi Terminal IV Bandara SoekarnoHatta Cengkareng sebagai terminal kedatangan TKI, meninjau kondisi para pekerja karyawan kontrak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengunjungi para karyawan PT Angkasa Pura yang tengah menuntut peningkatan kesejahteraan dan hak-hak lainnya. Ketika melakukan inspeksi mendadak ke Teriminal IV Bandara Soekarno Hatta, Tim Komisi IX DPR menemukan adanya praktik ala ‘mafia’ dalam melayani TKI. Salah satunya tindakan pemerasan yang sangat merugikan bagi ‘pahlawan devisa’ tersebut yang hendak pulang ke kampung

Anggota Komisi IX saat berdialog dengan para TKI di terminal tunggu kedatangan TKI Bandara Soekarno Hatta.

58


halaman masing-masing. Anggota Komisi IX DPR RI, Arisman Zagoto (fraksi PDS) mengatakan “Saya mencatat terdapat praktik ‘mafia’ di terminal yang terletak di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang itu, ada aksi pemerasan terhadap para TKI di sana,” katanya. Temuan lainnya yang terjadi di Terminal IV itu yakni sebuah LSM bidang hukum setiap hari mengambil paspor TKI bermasalah (TKI yang pulang sebelum habis masa kerja, dengan alasan untuk mengurus asuransi). Bahkan, setiap TKI yang masa kerjanya kurang dua tahun kerja diminta mengisi formulir yang berisikan surat kuasa untuk mengurus gaji dan asuransi. Berangkat dari hal itu, Arisman bersama

KUNLAP anggota Komisi IX lainnya, menyimpulkan telah terjadi pemerasan terhadap TKI. Keberadaan Terminal khusus itu dimaksudkan untuk melindungi TKI atau memberikan kemudahan, namun yang terjadi justru mempersulit para TKI yang akan pulang ke kampung halaman masingmasing. Dalam kesempatan yang sama, kericuhan juga mewarnai kunjungan lapangan Komisi IX ke Terminal IV Bandara internasional Soekarno Hatta, Aksi premanisme berawal dari oknum anggota BNP2TKI, Eko D yang telah menghalang-halangi anggota dewan yang berniat menyerap keluhan dari para TKI

Seperti yang dialami Diyah, Salah seorang TKI yang bekerja di Singapura yang gajinya tidak dibayarkan dan diterlantarkan berjam-oleh perusahaan yang menjadi sponsornya. Diyah di janjikan untuk bekerja di Singapura dengan di iming-imingi gaji yang besar oleh sponsor PT. Bijaksana dengan direkturnya yang bernama Jono Budiono. Dia masuk ke Singapura sejak tahun 2007 melalui laut Batam dilanjutkan ke pintu Johor, sebelum menuju Singapura. Anggota Komisi IX Tisnawati Karna mengatakan semua warga negara harus mendapat perlindungan dari negara, tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri

PT KA yang terletak di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Komisi tenaga kerja DPR meminta penjelasan mengenai penolakan sejumlah karyawan kontrak PT KA, yang akan dialihkan manajemen PT. KA. Karyawan yang sebelumnya bernaung di bawah manajemen Koperasi Wahana Usaha Jabotabek (Kowasjab) akan dialihkan ke manajemen PT Kencana Lima. Anggota Komisi IX, Tisnawati Karna (FPG) mengatakan perusahaan Kereta Api ini akan sukses kalau memperhatikan tenaga kerja nya dengan sebaik-baiknya. “Tenaga kerja ini mereka merupakan bagian dari bangsa ini dan mereka juga

yang mendapat masalah. “Apa maksudnya anggota dewan datang kemari. Kami yang mengurus para TKI. DPR tidak mempunyai urusan di sini, begini-begini saya juga aktivis yang melayani TKI,” kata Eko. Bahkan antara Eko dan anggota Komisi IX, Serta Ginting sempat terjadi baku pukul, Namun begitu sebelum terjadi baku hantam, Eko langsung diamankan oleh polisi. Aksi premanisme di terminal IV itu akan di tindak lanjuti di DPR dan akan memanggil Kepala BNP2TKI, M. Djumhur Hidayat untuk bertanggung jawab dan kinerjanya diperbaiki Temuan dari tinjauan lapangan Komisi IX ke Terminal IV, Bandara Soekarno Hatta, juga menyimpulkan bahwa kinerja para pegawai di tempat itu tidak maksimal dalam melindungi TKI atau memberikan kemudahan, melainkan mempersulit mereka dengan berbagai masalah, termasuk untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.

mengalami nasib yang tidak di harapkan. Ini menjadi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan. “Kita mempunyai tanggung jawab moril dalam melindungi masyrakyat kita yang bekerja di luar negeri, apa benar embassy kita di luar negri tidak memberi perlindungan kepada warga negaranya dan kalau benar kita akan tegur embassy Pada masa persidangan IV ini Komisi Komisi IX DPR RI mendatangi kantor Jakarta Railway Center, stasiun Kereta Api Juanda, Jakarta Pusat. Kedatangan para wakil rakyat ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kisruh karyawan kontrak PT Kereta Api (KA). Kunjungan lapangan Tim Komisi IX DPR dipimpin langsung Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning (FPDI P) tiba di kantor Jakarta Railway Center dan langsung menggelar pertemuan dengan pejabat PT KA, di ruang serbaguna, lantai II. Mereka mempertanyakan tuntutan peningkatan status menjadi pegawai tetap,

mempunyai keluarga, saya meminta penjelasan mengenai masalah ini dengan sejelas-jelasnya,” Para pekerja ini, tambah Tisna juga meminta penetapan status 404 orang karyawan outsourching PT KAI sebagai pekerja tetap, karyawan organik pada PT. KAI. “Mereka sudah lama mengabdi di PT, KAI oleh karena itu pengabdian mereka harus dicatat dan dihargai dengan sebaik-baiknya,” imbuh Tisna. Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker), I Made Gusti Arke mengatakan terkait dengan masalah ini, pihaknya akan memanggil perusahaan outsourching, PT. Kencana Lima yang dimaksud, termasuk mengecek seluruh administrasi, dan perijinan “Kita akan meminta klarifikasi ke manajemen PT. KAI kenapa terjadi peralihan dari outsorcing dari PT. Yang satu ke PT. Yang lain dengan tenaga kerja yang sama,” kata Arke. Aksi yang dilakukan para pegawai


59

KUNLAP kontrak ini merupakan bentuk kekecewaan atas ketidak kejelasan status kepegawaian. “Kami menolak sistem kerja kontrak dan outsourching ,” kata Humas Aksi, Pupu Saepuloh. Penolakan dilakukan, lantaran para karyawan bagian tiket dan porter itu menghendaki diangkat sebagai karyawan tetap PT KA, bukan dialihkan sebagai pegawai outsourcing di bawah naungan PT Kencana Lima. Aksi hari ini juga didukung oleh sejumlah elemen masyarakat, antara lain LBHakarta, Serikat Mahasiswa Indonesia dan Aliansi Buruh menggugat Menurut keterangan koordinator SPKAJ Pupuh Saepuloh, aksi ini dilakukan kembali karena tuntutan belum juga direalisasikan. “Aksi kami yang terdiri dari pekerja kontrak dan outsourhcing seJabotabek karena tuntutan kami belum terselesaikan,” ujar Pupuh. Selain itu, mereka juga akan menyampaikan aspirasi menolak privatisasi pada PT Kereta Api Indonesia Sementara itu, Kahumas Daops I PT KA Akhmad Sudjadi mengatakan PT KA bersikukuh akan tetap menolak tuntutan karyawan kontrak yang menghendaki pengangkatan status kepegawaian. “Jika ingin menjadi karyawan PT KA harus mengikuti tes umum lainnya. Kita tetap menolak! Total penghasilan mereka Rp940 ribu sesuai UMR Jakarta. Lalu kenapa dialihkan ke Kencana Lima karena manajemen sebelumnya kurang bagus,” urainya. “Apa yang sudah dibicarakan sudah sama-sama sepakat. Hanya investigasinya diserahkan ke Depnaker,” ujar Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning, sedangkan untuk mekanisme pengalihan manajemennya, karyawan tetap harus mengikuti prosedur yang ada.Tes narkoba disepakati tanpa biaya sedangkan syarat administrasi harus dipenuhi dengan memberikan surat lamaran lagi Pertemuan tersebut juga sepakat untuk melakukan investigasi terhadap track record manajemen PT Kencana Lima yang dinilai buruk. Sementara itu ratusan pekerja yang berunjuk rasa di luar gedung menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Mereka antusias mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh juru bicara mereka.

60


Anggota Komisi IX usai menjembatani dialog antara Manajemen PT AP I dengan SPAPI

“Kami setuju asal tidak boleh di PHK,” ujar juru bicara Serikat Pekerja, Pupuh Saefullah

Datangi Angkasa Pura Komisi IX DPR RI mendatangi Kantor PT. Angkasa pura I untuk menjembatani dialog antara manajemen PT. Angkasa pura I (AP I) dengan Serikat Pekerja PT. Angkasa pura I (SPAP I), di Jl Bandar Udara Kemayoran, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang menjadi tuntutan serikat pekerja diantaranya kenaikan tunjangan, gaji dan kesejahteraan. Dalam kesempatan yang sama pertemuan tersebut juga membahas pemecatan Ketua Serikat Pekerja Angkasa Pura I Sepinggan, Balikpapan, Arif Islam. Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning meminta Manajemen dan Serikat pekerja PT. Angkasa Pura I duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tubuh PT. Angkasa pura I. Dihadapan Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, Bambang Darwanto, Ribka menegaskan apabila selama dua minggu tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalah maka Komisi IX DPR akan mengadakan rapat kerja gabungan (rakergab) dengan melibatkan Komisi IV dan Menakertrans. “Untuk menangani masalah ini bagi kita tidak boleh ada pemecatan sampai masalah ini selesai. Kalau dalam dua minggu laporannya tidak seperti yang kita harapkan maka kita akan mengadakan rapat kerja gabungan (rakergab) dengan melibatkan Komisi BUMN dan

memanggil Meneg BUMN serta Menakertrans,” tegas Ribka. Dalam kesempatan tersebut dia berharap agar manajemen PT. AP I dan serikat pekerja AP I kembali kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) seperti harapan serikat pekerja dan mengembalikan beberapa karyawan PT AP I yang mengalami pemecatan. “Kita tidak menginginkan adanya pemecatan-pemecatan sampai masalah ini selesai, ini menjadi tugas bagi Dirjen PTK untuk menyelesaikan hal ini. Kita akan menunggu,” imbuhnya. Sekretarus Umum (Sekum) SP AP I, Sulistiani menyesalkan pemecatan yang dinilainya sebagai puncak intimidasi dan sikap arogansi dari petinggi AP I. “Sekarang ini, banyak terjadi intimidasi. Antara lain, ancaman pemecatan yang terjadi di wilayah-wilayah yang melakukan aksi mogok. Teman-teman juga tertekan dengan banyaknya polisi dan militer yang ditugaskan mengintimidasi teman-teman serikat pekerja. Puncaknya adalah pemecatan saudara Arif, Ketua SP AP I Balikpapan,” ujarnya Menanggapi hal itu Direktur Utama AP I, Bambang Darwoto mengatakan bandara harus bebas dari kegiatan yang dapat menghambat kegiatan operasi bandara. Bambang juga mengatakan, dirinya kecewa dengan pemberitaan sejumlah media massa terkait aksi mogok kerja secara massal yang dilakukan para pegawai AP I. Menurutnya, berita-berita yang muncul tidak berimbang. (zf)

KUNLAP

K

unlap tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga (F-PG) yang didampingi juga oleh tiga Wakil Pimpinan Komisi I DPR yaitu Guntur Sasono (F-PD), Sidharto Danusubroto (F-PDIP), Yusron Ihza Mahendra (F-BPD) serta beberapa Anggota Komisi I DPR lainnya diantaranya, Joeslin Nasution (F-PG), Yuddy Chrisnandi (F-PG), Slamet Effendy Yusuf (F-PG), Marzuki Darusman (F-PG), Afifuddin Thaib (F-PG), Yorris Raweyai (F-PG), Tosari Widjaja (F-PPP), Shidki Wahab (FPD), Djoko Susilo (F-PAN), M. Djunaedi (F-PAN), Al Muzammil Yusuf (F-PKS), dan Constant Ponggawa (F-PDS). Dalam sambutannya di depan

Untuk mengetahui secara langsung kegiatan laboratorium Namru2 milik Angkatan Laut Amerika Serikat di Indonesia, Komisi I DPR mengadakan Kunjungan Lapangan (Kunlap) ke lokasi laboratorium Namru2 yang berlokasi di jalan percetakan negara Jakarta Pusat, Rabu (18/6). Wakil Duta Besar Amerika Serikat John Heffern yang juga hadir, Theo L. Sambuaga mengatakan alasan Komisi I DPR mengunjungi Namru2 adalah untuk mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan di laboratorium Namru2 tersebut, mengingat Namru2 adalah fasilitas laboratorium milik Angkatan Laut AS. “Karena Komisi I DPR membidangi masalah luar negeri dan pertahanan, kami sengaja mendatangi Namru2 ini,” jelas Theo. Theo menambahkan, Komisi I DPR

telah mendapatkan masukan-masukan dari lembaga-lembaga pendidikan seperti UI, UGM, Lembaga Eikjman yang telah menjalin kerjasama dengan Namru2. Komisi I DPR akan memanggil Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI untuk melihat pada tingkat kebijakannya. Sementara itu Yusron Ihza Mahendra mengatakan, jika nantinya kerjasama dengan Namru2 akan dilanjutkan, maka harus ada beberapa


61

KUNLAP syarat yang jelas, salah satunya yaitu keuntungan bersama, keterbukaan, dan keseimbangan antara kedua partner. Yusron melihat Depkes sebagai sebuah instansi sipil berhadapan dengan lembaga riset milik Angkatan Laut AS, kerjasama ini sangat meragukan apabila kita berharap adanya keseimbangan, sehingga Yusron melihat bahwa partner Namru2 haruslah dari Mabes TNI atau Dephan dalam hal ini Angkatan Laut RI. “Saya khawatir Indonesia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kerjasama ini,” tegas Yusron. Sejauh ini Komisi I DPR belum pada posisi apakah akan menerima kerjasama dengan Namru2 ataukah menghentikan kegiatan Namru2 di Indonesia. Karena itu Komisi I DPR sengaja mendatangi Laboratorium Namru2 untuk mendapatkan masukanmasukan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. “Kerjasama antara instansi tersebut harus bersifat seimbang,” jelas Yusron. Yusron menambahkan, Komisi I DPR akan memanggil Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, serta instansi terkait lainnya untuk medapatkan masukan. Setelah mendapat masukan itulah menurut Yusron Komisi I akan menentukan sikap apakah kerjasama dengan Namru harus dilanjutkan atau dihentikan. “Kami bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang iya atau tidaknya masalah kelanjutan kerjasama dengan Namru ini,” ujarnya. Menurut Yusron, berdasarkan masukan-masukan dari para ahli yang telah diundang oleh Komisi I, Namru2 sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan Indonesia. Tetapi lanjutnya, Komisi I DPR memiliki sisi pandang yang berbeda dengan para ahli tersebut. Komisi I harus melihat keuntungan ini pada level yang lebih luas yaitu level nasional. Yusron juga berpendapat bahwa kerjasama Namru2 seharusnya dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan atau Mabes TNI, dan bukan dengan Depkes RI yang merupakan institusi sipil karena

62


Namru2 sendiri adalah milik Angkatan Laut AS. Anggota Komisi I DPR lainnya Djoko Susilo melihat belum adanya kesepakatan di Pemerintah Indonesia antara Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pertahanan mengenai format baru bentuk kerjasama dengan Namru jika akan diteruskan. “Di pemerintah sendiri belum ada kesepakatan yang jelas,” kata Djoko. Sementara itu Direktur Namru2 Trevor Jones menjelaskan, Namru2 adalah organisasi yang transparan. Semua penelitian yang dilakukan mendapatkan persetujuan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Departemen Kesehatan. Staf serta ilmuwan Litbangkes juga ikut serta bekerja pada setiap proyek penelitian Namru2. Namru2 juga telah memberikan kontribusi kepada Indonesia selama 38 tahun dengan telah memberikan pelatihan yang bersifat tehnik esensial pemeriksaan laboratorium fundamental kepada ratusan tenaga kesehatan dan peneliti Indonesia. Selain itu Namru2 telah membangun laboratorium diagnostik penyakit menular di Nangro Aceh Darussalam pasca tsunami, serta membantu tenaga kesehatan serta petugas penolong bencana Indonesia, yang selanjutnya diserahkan kepada Litbangkes. Mengenai anggapan Namru2 adalah tempat rahasia juga dibantah oleh Trevor. Menurutnya, Namru selalu terbuka untuk para pejabat dan ilmuwan Indonesia. Namru tidak memiliki materi atau barang yang dirahasiakan. “Kami sama sekali terbuka dan transparan, dan kami menyambut baik kunjungan para tamu,” jelasnya.

Pastikan Namru2 Hanya Untuk Penelitian Penyakit Untuk menindaklanjuti kunjungan lapangan Komisi I DPR ke laboratorium Namru2, Komisi I DPR mengadakan Rapat Kerja dengan tiga menteri yaitu, Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI di Gedung DPR, Jakarta,

Rabu (25/6), Ketua Komisi I DPR, Theo L. Sambuaga mengatakan, dalam melakukan revisi isi kesepakatan perjanjian (jika jadi dilakukan), pemerintah harus bisa memastikan bahwa keberadaan lembaga penelitian Namru2 milik AL AS hanya untuk penelitian penyakit. “Keberadaan NAMRU-2 di Indonesia hanya untuk penelitian penyakit menular,” ujar Theo. Opsi melakukan revisi terhadap kesepakatan perjanjian kerja sama antara Indonnesia dan Namru-2 tersebut merupakan salah satu poin yang diajukan anggota Komisi I soal keberlangsungan lembaga tersebut. Dua opsi lainnya yakni menghentikan secara permanen aktivitas lembaga ini, atau menghentikan sementara operasionalisasinya sambil melakukan pengkajian apakah perlu dilanjutkan atau tidak berdasarkan pertimbangan kedaulatan bangsa. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, Mabes TNI akan meminta untuk dilibatkan dalam program Namru2. Alasannya menurut Djoko, Namru2 berada di bawah Angkatan Laut AS, maka kerjasama lebih cocok dilaksanakan dengan sesama militer. “Selama ini kerjasamanya kurang seimbang, US Navy sebagai militer punya dua kemampuan sebagai Angkatan Laut dan peneliti, sedangkan Depkes sebagai sipil punya kemampuan hanya sebagai peneliti saja,”jelas Djoko. Djoko juga menjelaskan, TNI mendorong tercapainya kesepakatan baru soal Namru2. Namun keamanan dan pertahanan nasional harus menjadi pertimbangan yang utama. Sebagai tambahan, Djoko juga meminta akses yang seluas-luasnya tentang apa saja yang dikerjakan Namru2. Djoko mengaku sejak tahun 1996, tidak ada informasi apapun yang masuk ke Mabes TNI. Menanggapi keputusan Rapat Komisi I yang tidak secara tegas menyatakan sikapnya, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tampak kecewa meskipun tidak menyatakan

KUNLAP secara langsung. “ Wakil rakyat harusnya berani ambil keputusan,” ujarnya usai rapat. Sejak awal rapat yang berlangsung alot tersebut, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan agar NAMRU-2 segera dibubarkan karena mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Ia menilai keberadaan NAMRU-2 bukan cuma persoalan ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan dalam kerja sama tersebut tapi soal ancaman kedaulatan. Kehadiran NAMRU-2 oleh kalangan tertentu dicurigai sebagai

Komisi I DPR. Akhirnya kedua orang tersebut berhasil diamankan oleh pihak keamanan dalam DPR RI.

upaya Amerika Serikat untuk mengontrol dan memata-matai apa yang terjadi di Indonesia. Lembaga riset di bawah kendali Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) ini kini masih jadi polemik. Dalam Raker tersebut, spanduk tiba-tiba dibentangkan oleh dua orang yang berada di belakang kursi Anggota Dewa yang belum diketahui identitasnya. Sambil berteriak-teriak “Hentikan kerjasama dengan Namru! Tolak Namru!” kedua orang tersebut membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Selamatkan rakyat Indonesia sebagai kelinci percobaan virus penyakit Namru’. Kontan saja kegaduhan itu mengundang perhatian para Anggota

Namru2 di Indonesia lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya karena menyangkut keamanan dalam negeri Indonesia. “Keberadaan Namru2 lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” tegas Dedi. Dedi juga mengaku heran dengan sikap Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang memberikan fasilitas kepada pihak Namru2 untuk melakukan penelitian di Indonesia tetapi tidak melakukan koordinasi. “Ada apa ini ?”, ujar Dedi. Hal yang sama diungkapkan Permadi, Anggota Komisi I DPR dari F-PDIP. Menurut Permadi ada kessan dalam melaksanakan penelitiannya di Indonesia, pihak Namru2 tidak berkoordinasi dengan Depkes RI. Hal

Panggil Pihak Yang Bekerjasama Dengan Namru2 Sebelum melakukan kunjungan ke Laboratorium Namru2, Komisi I DPR sempat memanggil pihak-pihak yang telah melakukan kerjasama dengan Namru2, diantaranya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Anggota Komisi I dari F-PAN Dedi Jamaluddin Malik dalam pertemuan tersebut mengatakan keberadaan

itu berdasarkan pada pernyataan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari yang menyatakan tidak ada kerjasama antara Namru2 dengan Depkes, tetapi pusat penelitian Namru2 berada di lahan Depkes. Anggota Komisi I DPR lainnya, Bachrum Siregar (F-PBR) meminta agar kerjasama dengan pihak Namru2 dicermati lagi karena dikhawatirkan banyak pihak yang hanya memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan negara lain. Menanggapi hal tersebut, pihak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang diwakili oleh Prof. DR. Pratiwi Sudarmono mengatakan, dalam melaksanakan penelitian, FKUI mengadakan kerjasama dengan lembagalembaga penelitian lain seperti Lembaga Penelitian Eijkman, Litbangkes Depkes, dan Namru. Kerjasama dengan pihak Namru didasari oleh karena pihak Namru memiliki fasilitas penelitian yang lebih komplit dan canggih yang tidak dimiliki oleh FKUI mengingat harganya yang mahal. Menurut Pratiwi, kerjasama dengan Namru memberikan keuntungan bagi para peneliti FKUI. Keuntungan tersebut adalah adanya kerjasama antara peneliti FKUI dengan para peneliti dari berbagai negara di Asia Tenggara yang juga bekerjasama dengan Namru. Pratiwi juga menyarankan agar kerjasama dengan Namru dapat dilanjutkan, mengingat manfaatnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan capacity building staf pengajar/ peneliti berbagai institusi di Indonesia. Yang paling penting menurut Pratiwi adalah membangun kemampuan dalam negeri untuk bermitra dengan Namru di daerahdaerah kerja yang paling strategis misalnya pada pos malaria, pos hepatitis, dan pos flu burung, terutama bila ada wabah atau pandemi.(ol)


63

SOROTAN

Anggota DPR Rama Pratama mengharapkan aksi demo mahasiswa jangan terjebak pada romantisme gerakan tahun 1998, hanya pada konteks hiruk pikuk gerakannya. Yang harus dicermati, sebenarnya gerakan itu lahir dari sebuah perbuatan intelektual di belakangnya yang memberikan konten pada gerakan itu.

P

olisiti dari Partai Keadilan Sejahtera ini diminta tanggapannya sehubungan aksi-aksi demo yang marak belakangan ini. Namun disayangkan, aksi-aksi mahasiswa tersebut sering diwarnai kekerasan dan anarkis yang

64


merugikan kepentingan umum misalnya aksi di Universitas Moestopo, Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Pancasila dan beberapa kampus lainnya. Menurut mantan aktivis UI ini kekerasan itu muncul kadang-kadang multi sebab, bisa jadi karena reaksi,

respon dari suatu tindakan kekerasan aparat. Tapi pada saat yang sama sebenarnya mahasiswa harus mengevaluasi diri karena ketika mereka terpancing dengan kekerasan maka yang rugi adalah gerakan mahasiswa Berikut wawancara Parlementaria

SOROTAN dengan Rama Pratama;

Parlementaria (P): Bagaimana anda melihat gerakan demo mahasiswa akhir-akhir ini yang cenderung anarkhis dan merugikan masyarakat? Rama Pratama (R): Sebenarnya dalam konteks gerakan mahasiswa tidak berubah, bahwa mereka selalu menjadi pihak yang merespon secara kritis persoalan-persoalan. Ada beberapa sebab mengapa dia menjadi balancing power. Salah satunya ialah karena instutusionalisasi bernegara kita belum selesai. Dalam konteks demokrasi, ketika intitusi-instutusi sudah mapan maka sesungguhnya saluran gagasan, pendapat, saluran kritis itu sudah tertampung dalam lembaga-lembaga demokrasi. Ada DPR segala macam. Tapi yang kita ketahui selama lima tahun pertama reformasi, kita sibuk dengan kontitusional reform, kita sebut dengan reformasi Undangundang, kita sibuk dengan amandemen (UUD 1945), Baru pada lima tahun kedua ini kita baru masuk pada institusional reform, reformasi kelembagaan. Kenapa ini penting, ternyata selama Orde Baru, yang kita pahami ternyata negara kita mengalami problem intitusi yang akut. Intitusi begitu banyak tapi mereka sebenarnya mempunyai problem yang sangat akut karena pada era Suharto tidak terbangun proses kelembagaan. Lembaga-lembaga itu eksis tapi kopong tidak pegang perannya. Jadi demokrasi kelembagaan bukan demokrasi substansial. Lembagalembaganya ada tapi tidak pegang peran-peranya. Maka ketika reformasi terjadi, Indonesia termasuk yang paling berat recovery karena lembagalembaga itu tidak berfungsi

sebagaimana mestinya. Karena tidak mengalami proses kelembagaan. Inilah yang kemudian akan selalu terjadi, dan memberi ruang bagi hadirnya kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Apakah itu pengamat, dan yang paling populer adalah gerakan mahasiswa. Cuma memang saya itu selalu di dalam karena saya pernah ada disitu, ya kalau aktifis itu never dies. Tapi mahasiswa itu ada masanya, aktivis ada masanya. Tapi pengalaman saya, kita selalu punya prinsip bahwa gerakan mahasiswa itu adalah gerakan moral dan intelektual yang berlandaskan pada subtansi klir yang berasal dari perbuatan-perbuatan intelektual di kampus, karena itulah yang menjadi karakteristik gerakan mahasiswa. Jadi

karena karakteristik yang mengemuka haruslah bukan kekerasan. Memang ada persoalan disini, kekerasan itu muncul kadang-kadang multi sebab, bisa jadi karena reaksi, respon dari suatu tindakan kekerasan aparat. Tapi pada saat yang sama sebenarnya mahasiswa harus mengevaluasi diri karena ketika mereka terpancing dengan kekerasan maka yang rugi adalah gerakan mahasiswa. Kenapa, karena pada saat yang sama biasanya mahasiswa gagal mentransformasi pesannya kepada publik apa sebenarnya yang ia perjuangkan.

Yang ditangkap oleh publik pada akhirnya adalah fenomena kekerasannya dan ini terbukti dengan banyaknya opini yang terkait dengan gerakan mahasiswa yang sangat disayangkan pada akhirnya yang ditahan oleh aparat adalah karena kekerasannya.

P: Apakah saat ini sudah sampai pada titik itu? R: Memang saya khawatirkan itu, makanya saya sangat berharap sebenarnya teman-teman sekarang ini jangan terjebak pada romantisme gerakan 1998, hanya pada konteks hiruk pikuk gerakannya. Tapi bahwa sebenarnya gerakan itu lahir dari sebuah perbuatan intelektual di belakangnya yang memberikan konten pada gerakan itu, itu hendaknya dicermati. Tahun 90-an ketika sangat ada tekanan dari rezim, langsung gerakan mahasiswa mati, tapi langsung pada saat itu muncul gerakangerakan intelektual dan kelompok studi segala macam. Ini mematangkan secara konsep dan substansi. Pada saatnya tahun 98 ada momentum, sebenarnya dia lahir dari sebuah proses intelektual itu tadi. Nah ini dilupakan oleh mahasiswa sekarang, mereka hanya melihat tahun 98 hiruk pikuknya ada demo segala macam tapi gerakan itu lahir dari sejarah perbuatan intelektual juga. Model gerakan rezim yang sangat keras itu membuat dia menjadi fokus kepada kelompok-kelompok studi.

P:Kalau sekarang gerakan mahasiswa bergerser ke kekerassan sebenarnya ada apa sekarang di kampus ? R: Persoalan gerakan mahasiswa itu punya tipikal, punya satu kelemahan natural bahwa dia akan


65

SOROTAN atau punya batas waktu. Misalnya telah lulus, makanya itu yang menyebababkan gerakan mahasiswa nggak pernah bertumpu pada tokoh, karena tokoh bisa come and go, karena dia punya masa. Makanya gerakan mahasiswa terus menerus orangnya itu-itu saja, makanya dia nggak luluslulus. Jadi gerakan mahasiswa tidak pernah berbasiskan tokoh, tapi berbasiskan ide dan gagasan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana ide dan gagasan itu pada akhirnya ditransformasikan terus kepada generasi-generasi sesudahnya. Makanya itu yang disebut dengan kaderisasi dan transformasi dari nilainilai perjuangan itu yang penting. Agar kampus bisa menjadi basis oposisi permanen maka harus terjamin adanya transformasi nilai-nilai dan cita-cita perubahan itu kepada generasi selanjutnya. Disini mungkin saya juga merasa berdosa karena saya tidak banyak meluangkan waktu untuk misalnya melakukan transformasi gagasan , ide dan sebagainya itu. Paling tidak ini menjadi sarana evaluasi buat saya pada saat yang sama juga temanteman mahasiswa harus melakukan evaluasi atas berbagai respon masyarakat terhadap aksi-aksi mereka. Pada saat yang sama saya juga menyesalkan reaksi kekerasan spontan yang dilakukan aparat juga, karena ini bisa jadi akan menjadi respon balik yang tidak proporsional dari mahasiswa.

P:Benarkah kecenderungan miskinnya transformasi nilai hampir merata, gejala apa ini? R: Saya melihat begini, tantangannya memang berbeda,

66


waktu tahun 98 yang bertempur hanya wacana rezim dan wacana mahasiswa di ruang publik. Waktu itu R.Hartono (Kasad) ngomong apa, mahasiswa membalas, rezim ngomong apa mahasiswa membalas, yang lain wait and see nggak ada yang mau masuk dalam pertarungan di ruang publik. Jadi yang berani bertarung di ruang publik itu hanya mahasiswa

dan rezim sekaligus. Nah begitu reformasi terjadi ini ruang publiknya terbuka, disitu masuk pengamat, masuk politisi termasuk anggota DPR dan LSM yang mengisi pertarungan wacana di ruang publik. Disitulah mahasiswa hanya menjadi salah satu unsur dalam pertarungan wacana. Sekarang hanya salah satu unsur dalam pertarungan wacana. Nah dalam konteks begitu substansi menjadi penting karena ruang publik dipenuhi oleh wacana yang hiruk pikuk. Kalau dulu demo tanpa susah payah kita jelasin masyarakat sudah tahu. Demonya tuntutan soal reformmasi soal turunkan Soeharto, karena nggak ada lagi wacana yang lain. Berbeda dengan sekarang, banyak isu dari soal BBM, soal BLBI, Pilkada segala macam yang diusung mahasiswa hanya satu wacana, kalau nggak kuat secara substansi memang akhirnya tenggelam dengan berbagai isu lain. Masyarakat nggak menangkap substansinya, yang

mereka tangkap hanya efek fisik adanya kekerasan. Saya juga merasa kalau saya ada jaman ini saya lebih sulit, karena saya akui memang persoalannya lebih sulit ketimbang waktu jaman saya. Ketika itu relatif sederhana. Untuk itu sekarang pemahaman substansi perjuangan demo harus lebih diperdalam lagi, bukan kurang mungkin sama dengan tahun lalu tapi tidak memadai lagi, karena kebutuhan sekarang lebih dalam lagi soal substansi supaya masyarakat bisa menangkap pesannya. Toh kalau kita demo masyarakat secara emosional terlibat juga bukan kita demo masyarakat menonton, karena substansinya nggak sampai jadi sementara itu yang penting. Mungkin kalau kurang nggak, tapi bahwa yang dibutuhkan itu kesadaran akan konten yang lebih besar. Bahwa kalau mau lakukan gerakan harus benarbenar kontennya, supaya masyarakat tahu. Sekali lagi mahasiswa harus menjadi sebuah elemen gerakan yang konsisten terhadap gerakan moral intelektual tanpa kekerasan. Dengan itu masyarakat bisa lebih berkosentrasi untuk melihat substansinya.

P:Adakah pengaruh LSM masuk kampus sementara pemahaman substansi kurang? R: Sebenarnya kalau dalam konteks kehadiran LSM itu tak dapat dihindari karena semakin ruang publik terbuka, mahasiswa bisa dapat informasi dari mana saja, termasuk dari pemerintah, anggota Dewan dan politisi serta sumber lainnya. Persoalannya adalah sekarang apakah pemerintah mau buka informasi dari sinilah diperlukan keterbukaan informasi, apakah para politisi mau

SOROTAN menjelaskan proses-proses politik yang terjadi di DPR. Itulah hal-hal yang membuat saya merasa kita harus berani menjelaskan apa yang terjadi di gedung DPR supaya mereka juga tahu apa peran kelembagaan kita. Pada saat yang sama LSM juga mempunyai tanggungjawab moral dan sosial untuk melakukan transformasi nilainilai. Yang penting sebenarnya adalah dalam konteks aksi bagaimana mahasiswa bisa meyakinkan bahwa merekalah yang akan mengelola situasinya dan mengelola isunya. Kemudian sumber informasi dari

perlu dalam kampus. Setelah itu mereka yang mengolah situasinya dan mereka sendiri bagaimana bentuk aksinya. Tapi pada saat yang sama mereka juga bertanggungjawab moral dan intelektual untuk menjembatani atau jadi fasilitator bagi terhubungkannya banyak stake holder konteks akademik di kampus, mereka punya hak untuk itu.

P: Bagaimana peran BEM dalam pematangan gerakan intelektual? R: Terus terang saya tidak mengamati yang sekarang, tapi saat

publik yang lebih luas. Tak seperti dulu, begitu sempitnya ruang publik dikontrol, substansi menjadi lebih penting .

P: Harapan anda kepada gerakan mahasiswa? Saya tetap berharap mahasiswa dan kampus bisa menjadi basis oposisi permanen, kenapa karena di tengah situasi kelembagaan yang masih belum matang, proses demokratisasi yang terus berjalan ketidakhadiran sebuah elemen yang namanya oposisi apalagi yang berbasis kampus itu membuat kita

Saya tetap berharap mahasiswa dan kampus bisa menjadi basis oposisi permanen, karena di tengah situasi kelembagaan yang masih belum matang, proses demokratisasi yang terus berjalan, ketidakhadiran sebuah elemen yang namanya oposisi apalagi yang berbasis kampus itu membuat kita seperti ada di lorong yang gelap saja. Artinya begitu ada oposisi, at least ada line tunnel diujung lorong gelap masih ada secercah cahaya. mana saja itu adalah kebebasan mimbar di kampus.

P: Bagaimana peran organisasi kampus seperti senat dan BPM dalam proses pengkaderan? R: Itulah memang harusnya mereka menjadi jembatan pengkaderan, karena merekalah yang menjadi rumah para aktivis. Organisasi kampus harus menjadi rumah bagi para aktivis dalam proses transformasi dan pengkaderan. Merekalah harus memfasilitasi itu untuk bisa menyebarkan nilai dan transformasi tentang gagasan perubahan itu kepada mahasiswa yang lebih luas. Mereka harus mengcreate forumforum yang bisa menyambungkan misalnya para angota DPR dengan berbagai stake holder yang lain silahkan sambungkan pemerintah, DPR dan tokoh masyarakat kalau

jaman saya mahasiswa mewarisi sebuah tradisi intelektual dari semangat gerakan pada masa itu. Gerakan pada masa 90-an adalah gerakan intelektual karena rezim begitu menekan, sebagai satu-satunya cara adalah gerakan intelektual. Sehingga ketika mengelola sebuah situasi dan menentukan bentuk aksinya, pada saat yang sama mereka lebih merespon secara intelektual. Dan pada saat itu kampus banyak melakukan diskusi di ruang publik, sebagai akibat minimnya ruang-ruang publik yang disediakan. Mereka menjadikan kampus sebagai tempat itu lalu terjadi diskusi dalam kelompok studi. Fenomena ini sepertinya kurang ditangkap, proses pematangan. Sekarang mahasiswa bisa belajar dari situ untuk kemudian gerakannya lebih memperhatikan substansi apalagi di tengah tantangan sekarang di era pertarungan wacana di ruang

seperti ada di lorong yang gelap saja. Artinya begitu ada oposisi at least ada line tunel diujung lorong gelap masih ada secercah cahaya. Mahasiswa dalam gerakannya agar tetap konsisten memposisikan gerakannya sebagai gerakan penyeimbang /balancing power yang bertumpu pada gerakan intelektual dan moral tanpa kekerasan dengan penguasaan substansi yang kuat sehingga gerakannya tidak menjadi contenless dan pesan itu sampai ke masyarakat sehingga pada akhirnya dapat melibatkan masyarakat secara emosional. (rat)


67

SOROTAN

Keinginan pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM ternyata bukan isapan jempol. Walaupun dengan menerapkan kebijakan tersebut pemerintah sudah melanggar janjinya sendiri yang pernah disampaikan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Sugiantoro melalui konferensi pers pada tanggal 22 Oktober 2007 yang mana mengatakan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga tahun 2009. Memang situasinya tidaklah serunyam saat ini dimana sekarang harga minyak dunia naik sangat tinggi. Bahkan kenaikan harga minyak dunia ini telah mengakibatkan situasi politik dan sosial menjadi sangat panas di berbagai negara.

T

anggal 24 Mei 2008, Pemerintah mulai menerapkan harga baru BBM mulai minyak tanah, solar dan premium. Pemerintah “terpaksa” untuk menaikan BBM ini karena salah satu alasannya adalah harga minyak dunia yang semakin melejit. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kenaikan BBM ini, juga diikuti dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai konpensasi dari kenaikan ini. Bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin (gakin) rawan penyelewengan, mulai dari jual beli kartu kompensasi BBM hingga uang jasa dan biaya transportasi pengambilan subsidi yang membebani. Sejak BLT dikucurkan bagi gakin, terdapat orang-orang yang tak merasa malu mengaku miskin hanya karena menginginkan BLT itu. Sosiologis, kemiskinan diartikan keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai taraf hidup suatu kelompok dan tidak mampu memanfaatkan potensi fisik maupun mentalnya untuk memenuhi kebutuhan minimum. Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah sosial bagi masyarakat. Logikanya, seseorang enggan disebut miskin. Namun, kini gakin

68


populer karena mendapat BLT. Kenyataan bahwa berlomba-lombanya masyarakat mendapatkan status miskin, menunjukkan rasa malu individu hilang ketika hal itu dilakukan secara kolektif. Harga diri tidak lagi jadi pertimbangan utama. Tapi perebutan status miskin demi BLT ini bukan fenomena baru. Berbagai manipulasi kemiskinan yang dulu dimainkan Orde Baru, telah menyebar ke masyarakat dan menjadi sesuatu yang lumrah. Ketika menjadi sesuatu yang lumrah, rasa malu sudah tidak relevan lagi.

Secara psikososial, orang hilang rasa malunya bila melakukan sesuatu beramai-ramai. Demikian pula korupsi secara kolektif, tidak menimbulkan rasa malu bagi pelakunya. Jika pada era Orde Baru berbagai daerah berebut meraih label daerah miskin untuk mendapat bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT), kini orang berebut meraih status miskin. Inilah simptom dari kondisi penyakit sosial yang berat, dan diperparah oleh sistem yang salah kaprah. BLT muncul sebagai virus psikososial yang dapat melumpuhkan potensi sumber daya manusia (SDM) dalam masyarakat. Yang jelas saat ini ada pihak yang sangat mendukung kebijakan pemerintah ini, dan di lain pihak ada juga yang sangat menentangnya. Semua alasan dan landasan pikir yang dikemukakan semua pihak sama dianggap benar. Pemerintah ingin menyelamatkan APBN dan pihak yang kontra ingin mengungkapkan dilema sosial di masyarakat akibat kenaikan tersebut. Agung Sasongko (F-PDIP), Anggota Komisi VIII DPR yang membidangi masalah sosial mengatakan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya merupakan syukuran politik yang

SOROTAN dilegalisir dari pemerintahan yang sekarang sedang berkuasa. Menurut Agung harga BBM tidak perlu naik dan harus kembali kepada harga semula karena hal tersebut sangat memberatkan masyarakat. “Seharusnya pemerintah tidak menaikan harga BBM, karena itu tidak perlu ada BLT,” tegas Agung Sasongko. Apakah keputusan pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai dan menaikkan harga BBM bisa membuat kondisi masyarakat lapisan bawah lebih baik? Jawabannya belum tentu, Kita liat kondisi masyarakat saat ini, rata-rata rakyat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk

Agung menambahkan, program BLT memiliki dampak yang sangat tidak baik di masyarakat yaitu masyarakat dididik menjadi pemintaminta dan mendidik masyarakat untuk melanggar undang-undang karena anggaran BLT ini tidak masuk ke dalam APBN. “Jika segala sesuatunya banyak terjadi ’potong kompas’, negara ini bisa rusak,” kata Agung. Menurut Agung kenaikan harga BBM di Indonesia tidak dapat diterima karena Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak di dunia. Karena itu DPR melalui hak angket yang merupakan salah satu hak

sebenarnya, karena pemerintah masih menggunakan data orang miskin yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2005. “Data BPS itu bohong,” ujarnya. Diperlukan proaksi yang lain untuk memotret kemiskinan yang sesungguhnya, misalnya dengan menggunakan indikator-indikator kualitas tempat tinggal, akses air bersih, pendidikan anggota rumah tangga, adanya anak balita penderita gizi buruk, dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Konsep keluarga sejahtera seperti yang dikembangkan BKKBN dapat menjadi acuan penetapan orang miskin setelah disempurnakan dengan indikatorindikator tambahan.

...Komisi VIII DPR tidak dapat mengawasi anggaran yang dikucurkan untuk program BLT karena anggaran BLT tersebut tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)... makan sehari-hari saja banyak mereka yang harus berhutang disana-sini. Jika harga BBM dinaikkan, maka pastinya harga sembako juga akan naik, dan hal itu akan dirasakan lebih menjerat leher para rakyat kecil dan membuat mereka menjadi lebih berat dalam menjalani hidup. Agung berpendapat, adanya BLT dapat menimbulkan banyak masalah di daerah-daerah karena data-data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sekarang ini. “Pemerintah menimbulkan konflik di lapisan bawah dengan adanya BLT ini,” ujarnya. Komisi VIII DPR kata Agung tidak dapat mengawasi anggaran yang dikucurkan untuk program BLT ini karena anggaran BLT tersebut tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BLT ini hanya program pemerintah melalui Departemen Sosial yang menurut Agung tidak ada penugasan kepada dirjen terkait.

Anggota DPR akan menyelidiki apa benar Indoneisia kekurangan minyak dan harus impaor dari negara lain. Agung juga menegaskan, sebaiknya pemerintah menggunakan pasal 33 UUD 1945, dimana segala kekayaan alam yang terkandung di alam Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Indonesia. Agung juga menilai bahwa pemberian BLT sebesar 100 ribu rupiah tiap bulannya sangat tidak mencukupi kebutuhan masyarakat penerima BLT. Sebenarnya menurut Agung banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah apabila pemerintah benarbenar berpihak kepada masyarakat miskin. “Pemerintah berpihak kepada masyarakat miskin atau kepada korporasi,” tegasnya. Mengenai data-data orang miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Agung menilai datadata tersebut bukanlah data yang

Banyak pihak menilai, pemberian kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) diibaratkan sebagai obat pening tapi digunakan untuk mengobati sakit kanker. Sementara program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dinilai lebih mirip Multi Level Marketing (MLM). Solusi dengan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini juga ibarat memberi ikan kepada orang yang membutuhkan makanan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa memberi ikan kepada orang yang butuh akan membuat mereka menadahkan tangan secara terus menerus. Dan jika itu menjadi kebiasaan maka mereka akan berpikir bahwa itu adalah hak mereka sebagai rakyat miskin. Jika BLT tidak datang maka akan bangkit kemarahan menuntut apa yang dianggap sebagai “hak”.(ol)


69

LIPUTAN KHUSUS

Perubahan UUD 1945 memberikan implikasi terhadap sistem ketatanegaraan secara fungsional. Kekuasaan membentuk undang-undang menjadi berada pada DPR (Pasal 20 ayat (1). Untuk membentuk undang-undang, UUD 1945, Pasal 22A menyatakan diatur dengan undang-undang, dalam kaitan itu, dibentuk UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Wakil Ketua Baleg Ferry Mursyidan Baldan membacakan laporan Ketua Baleg pada saat pembukaan Workshop dan Focus Group Discussion.

B

erdasarkan Pasal 15 UU Nomor 10 tahun 2004 ditegaskan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional. Hal ini untuk menempatkan pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrument perencanaan pembentukan peraturan perundangundangan tingkat pusat memuat Program Legislasi Jangka Menengah dan prioritas Tahunan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintahan serta dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang pada akhirnya diharapkan sebagai instrument mencapai kesejahteraan rakyat. Prolegnas berwujud daftar rancangan undang-undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai

70


oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional yang hendak dibentuk dalam periode 5 (lima) tahun dan setiap tahun ditentukan prioritas penyusunan dan pembahasannya. Laporan Ketua Badan Legislasi DPR RI dalam acara Workshop dan Fokus Group Discussion yang diselenggarakan Badan Legislasi DPR RI pada bulan Mei lalu yang disampaikan Wakil Ketua Baleg Ferry Mursyidan Baldan (F-PG) mengatakan, penyusunan Prolegnas berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 10 tahun 2004 dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi, dalam hal ini Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Koordinasi di lingkungan pemerintah dilakukan oleh menteri yang tugasnya meliputi bidang peraturan perundangundangan, dalam kaitan ini Menteri Hukum dan HAM. DPR bersama Pemerintah pada tahun 2005 telah menetapkan Prolegnas tahun 2005-2009,

atau satu masa keanggotaan DPR. Dalam Prolegnas tahun 2005-2009 ditetapkan sebanyak 284 daftar Rancangan Undang-Undang (RUU), yang pelaksanaannya dilakukan dengan prioritas penyusunan dan pembahasan RUU tahunan. Namun sejauh ini pelaksanaan Prolegnas sering mendapatkan kritik dari masyarakat bahwa Prolegnas disusun atas dasar keinginan, dan tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2005 RUU yang diprioritaskan sejumlah 55 RUU, yang dapat diselesaikan 14 RUU. Sedang tahun 2006 RUU yang diprioritaskan sejumlah 43 RUU, yang dapat diselesaikan 39 RUU (termasuk 16 RUU pembentukan daerah otonom), RUU yang diselesaikan sebagian besar luncuran dari tahun 2005. Di tahun 2007 diprioritaskan 32 RUU yang diselesaikan oleh DPR 40 RUU (termasuk 6 RUU pembentukan daerah otonom), RUU yang diselesaikan sebagian besar berasal dari RUU luncuran tahun 2005 dan 2006. Tahun 2008 yang diprioritaskan 31 RUU, per April 2008 terdapat 11 RUU yang diselesaikan, semua RUU yang diselesaikan luncuran dari tahun 2005, 2006, dan 2007. Berdasarkan evaluasi Badan Legislasi dari tahun 2005 sampai dengan April 2008 baru 104 RUU yang disahkan menjadi UU. Diantaranya 30 RUU mengenai pembentukan daerah otonom, 4 RUU mengenai Pengadilan Tinggi, dan 14 RUU mengenai Ratifikasi Perjanjian Internasional. Dari 104 RUU tersebut 50 merupakan usul DPR dan 54 usul pemerintah.

LIPUTAN KHUSUS Pencapaian Jauh Dari Target

dilengkapi dengan Naskah Akademik. Pada kesempatan yang sama, Ketua Selain masih lemahnya proses DPR RI Agung Laksono saat memberikan pembentukan UU melalui Prolegnas, secara sambutan di depan peserta Workshop dan substansial banyak muatan undangFokus Group Discussion mengatakan, undang yang mengandung kelemahan adanya kritik atau komentar tidak bahkan dianggap bertentangan dengan tercapainya target Prolegnas harus dapat UUD 1945. kita terima, sebab dalam kenyataannya Hal ini dibuktikan dengan banyaknya r e a l i s a s i pencapaian Prolegnas setiap tahunnya secara statistik jauh lebih rendah dari jumlah RUU yang diprogramkan, hanya sekitar 3540 persen. Pencapaian jumlah RUU yang jauh dari target tersebut, harus dapat dipahami Ketua DPR RI Agung Laksono membuka Workshop dan Focus karena banyaknya Discussion Group yang diselenggarakan Baleg. kendala dan hambatan di dalam penyelesaian berbagai RUU. permohonan judicial review atas UndangHambatan dan kendala itu antara lain, tidak Undang. Dalam kaitan substansi khususnya hanya berkaitan dengan substansi, tetapi berkenaan dengan ketentuan pidana, juga sering berkaitan dengan mekanisme banyak terdapat perbedaan dalam dan prosedur pembahasan dan juga penentuan ancaman sanksi pidana sehingga masalah teknis lainnya. dikhawatirkan menghasilkan ketidakadilan Berdasarkan evaluasi tersebut secara struktural. pelaksanaan Prolegnas masih belum Terhadap munculnya RUU yang mencapai sasaran sebagaimana yang diajukan di luar Prolegnas, kata Ferry, hal ini diharapkan. Kendalanya diantaranya dari sesungguhnya juga menimbulkan 284 RUU yang diprogramkan belum pertanyaan, apakah karena ketidak sepenuhnya tersedia draft dan naskah konsistenan kita kepada perencanaan atau akademiknya, pengajuan RUU masih perencanaannya yang masih belum terdapat RUU di luar prioritas tahunan mencerminkan prioritas kebutuhan hukum. bahkan di luar Prolegnas, pembahasan Badan Legislasi menurut Ferry, senantiasa RUU sangat lambat dan tidak efisien serta mengevaluasi agar perencanaan dukungan supporting system masih kurang. pembangunan hukum maupun proses Sementara beban RUU yang tidak pembentukan undang-undang lebih terselesaikan pada tahun berjalan menjadi aspiratif. luncuran dan beban RUU prioritas pada Melihat permasalahan-permasalahan tahun berikutnya. tersebut, juga semakin menyadarkan Baleg Badan Legislasi bersama Menteri khususnya bahwa Prolegnas selayaknya Hukum dan HAM senantiasa telah harus dikaji dan dievaluasi ulang, agar dapat mengadakan evaluasi untuk menyusun dijadikan suatu sistem pembentukan Prolegnas secara realistik, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai kriteria umum yaitu perintah UUD 1945, bagian dari pembangunan hukum nasional. perintah Tap MPR atau perintah UU, dan Jumlah Legislasi Terlalu Banyak kriteria secara teknis yaitu, bahwa RUU yang Sementara Wakil Ketua Baleg Pataniari dimasukkan dalam daftar Prolegnas harus Siahaan (F-PDIP) mengatakan, sudah tersusun draft awal RUU yang

berdasarkan laporan hasil kajian tim kajian peningkatan kinerja DPR, belum optimalnya kinerja DPR khususnya di bidang legislasi diindikasikan beberapa hal. Pertama, dari segi kualitas, banyak Undang-Undang yang dibentuk dinilai belum memberi manfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ke dua, DPR belum dapat memenuhi target jumlah penyelesaian Rancangan Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional dan ke tiga, proses pembahasan RUU kurang transparan. Berdasarkan tiga permasalahan tersebut, direkomendasikan oleh tim kajian peningkatan kinerja DPR beberapa solusi antara lain, meningkatkan sosialisasi mekanisme dan membuka peluang partisipasi publik secara luas dalam proses penyusunan dan pembahasan undangundang. Serta merumuskan format penyerapan aspirasi masyarakat serta melakukan penataan fungsi Badan Legislasi DPR sebagai pintu masuk perumusan dan pembahasan UU. Solusi lainnya adalah menentukan batas jumlah RUU yang dibahas oleh alat kelengkapan. Selain itu, rekomendasi lain yang diberikan tim kajian berkaitan dengan fungsi dan pelaksanaan bidang legislasi, antara lain, perlu adanya revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI berkaitan dengan proses pembahasan RUU. Anggota DPR RI diminta fokus dan bertanggung jawab pada pembahasan substansi/materi RUU, sedangkan perumusan yang terkait dengan teknis perundang-undangan diserahkan kepada tenaga perancang peraturan perundangundangan. Hal lain adalah, perlunya peningkatan jumlah dan profesionalisme tim/tenaga ahli termasuk tenaga perancang peraturan perundang-undangan, tenaga peneliti yang ada di Sekretariat Jenderal DPR guna mendukung anggota DPR dalam menyiapkan dan membahas suatu RUU. RUU inisiatif anggota DPR yang telah disetujui dalam rapat paripurna harus dalam bentuk yang sudah dapat langsung dikirimkan kepada Presiden. Pengusul dapat terus ikut dalam pembahasan RUU bersama pemerintah sampai selesainya RUU dibahas. Untuk melibatkan partisipasi


71

LIPUTAN KHUSUS masyarakat dalam pembentukan UU, perlu dilakukan sosialisasi dengan mengoptimalkan peran media massa, baik cetak maupun elektronik. Menurut Pataniari, Prolegnas merupakan potret politik perundangundangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari politik hukum nasional. Sebab itu secara ideal, Prolegnas harus menjadi program yang terukur, rasional dan sesuai dengan kebutuhan bangsa.

Beberapa Kendala Selama ini berdasarkan pengalaman yang ada di Badan Legislasi DPR diketahui masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat realisasi program-program prioritas Prolegnas. Faktor penghambat itu antara lain, jumlah rencana legislasi yang terlalu banyak untuk diselesaikan selama 5 tahun. Jumlah rencana legislasi yang diusulkan atau diajukan untuk Prolegnas jangka menengah maupun tahunan sangat banyak. Prolegnas jangka menengah 2005-2009 yang ditetapkan adalah sebanyak 284 RUU. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa selama 5 (lima) tahun tidak akan muncul rencana legislasi baru, baik yang diusulkan Pemerintah maupun DPR. Sebagai contoh, pada tahun 2005 ditetapkan 284 RUU, tetapi selama satu tahun berikutnya di lingkungan Pemerintah saja telah muncul 17 rencana legislasi baru. Usulan-usulan rencana legislasi baru itu disebut RUU nonProlegnas, karena muncul setelah ada penetapan Prolegnas 2005-2009. Faktor berat dan ringannya materi RUU juga menjadi penghambat tersendiri. Ukuran berat dan ringannya dapat dilihat dari jumlah pasal. Misalnya, KUHP memuat lebih dari 700 pasal, atau materi yang pengaturannya sama sekali baru/asing, misalnya, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Badan Legislasi selaku koordinator Prolegnas di DPR, terus mengembangkan format penyusunan Prolegnas yang terukur, integrasi, rasional dan terkoordinasi. Prolegnas di masa depan harus benarbenar diimplementasikan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam pada itu, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang

72


belum sepenuhnya bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Seperti masih adanya produk hukum kolonial yang sampai saat ini masih berlaku.Terdapat kurang lebih 200 produk hukum kolonial. Hukum nasional pada hakikatnya adalah ius constituendum yang hingga saat ini masih terus dikembangkan. Untuk itu, pengembangan Prolegnas harus didukung oleh hal-hal lain yang melingkupinya. Beberapa hal yang perlu dipikirkan ke depan adalah penguatan koordinasi yang efektif sehingga memperoleh hasil yang akurat, didukung oleh pengembangan sumber daya manusia dengan kemampuan keahlian yang memadai. Hal lainnya, penguatan kriteria

perubahan terhadap UU yang bertentangan dengan UU lainnya, merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional serta yang berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsipprinsip kesetaraan dan keadilan jender. Yang tak kalah pentingnya adalah mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial rakyat. Kriteria prioritas tersebut ditambah dengan kriteria teknis yaitu, sudah disusun naskah RUU secara lengkap bersama-sama

Peserta Workshop dan Focus Group Discussion

substansi pada tahap sinkronisasi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan prioritas tahunan yang berorientasi pada pembangunan hukum nasional. Selain itu, penambahan tahap evaluasi dan analisis Prolegnas dalam alur penyusunan yang komprehensif baik dari sudut teknis, substansi, kualitas, maupun kuantitas terhadap implementasi Prolegnas dalam upaya mewujudkan Prolegnas yang akuntabel. Pataniari menambahkan, ada dasar pertimbangan penentuan skala prioritas RUU untuk ditetapkan ke dalam Prolegnas. Dasar pertimbangan itu adalah merupakan perintah dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah dari Ketetapan MPR RI, yang terkait dengan pelaksanaan UU lain, juga yang mendorong percepatan reformasi. Selain itu, merupakan warisan Prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini, yang menyangkut revisi atau

dengan naskah akademiknya. Serta sudah selesai proses harmonisasi, untuk RUU yang berasal dari Pemerintah sudah melalui pembahasan antar departemen dan untuk DPR telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR. Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembentukan UU harus dilakukan secara konsisten baik oleh DPR maupun Pemerintah. Harapan ke depan, adanya RUU yang diajukan di luar Prolegnas, bahkan di luar RUU prioritas tahun anggaran tidak terjadi lagi. Pengajuan RUU di luar Prolegnas akan membuat Prolegnas kurang memiliki makna. Karena tujuan dibentuknya Prolegnas dimaksudkan agar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu. Selain itu, pembentukan undangundang juga diharapkan memiliki arah yang jelas yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. (tt)

LIPUTAN KHUSUS Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/II/2007-2008 Tanggal : 13 November 2007 DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2008 NO

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

KETERANGAN

1

Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional

Sesuai dengan urgensi dan judul

2

Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi


3

Daftar Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka tentang Reformasi agraria


4

Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Draft dan Naskah Akademik Disiapkan oleh Pemerintah

5

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana


6

Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara


7

Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal


8

Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan


9

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

Draft dan Naskah Akademik disiapkan DPR/ Badan Legislasi

10

Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta


11

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana


12

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


13

Rancangan Undang-Undang tentang Perposan


14

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian



73

LIPUTAN KHUSUS NO

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

KETERANGAN

15

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kearsipan


16

Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus


17

Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana


18

Rancangan Undang-Undang tentang Pembangunan Perdesaan


19

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional


20

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan


21

Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan


22

Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit


23

Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (illegal logging)


24

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan/ Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi


25

Rancangan Undang-Undang tentang Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia


26

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan


27

Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan


28

Rancangan Undang-Undang tentang Demokrasi Ekonomi


29

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset


30

Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara


31

Rancangan Undang-Undang tentang Meteorologi dan Geofisika


Sumber : Badan Legislasi DPR RI

74


SELEBRITIS

Sahrul Gunawan:

Lamaran Politik, Masih Dianggap Bercanda

S

osoknya yang multi talenta, tidak membuatnya serta-merta merasa tinggi hati. Pemeran tokoh Jun dalam sinetron yang bertajuk Jin & Jun tahun 1996-2000 di Stasiun RCTI ini, mengaku belum berminat sedikitpun untuk terjun ke dunia politik seperti rekan artis lainnya yang telah sukses di dunia politik sebut saja misalnya, Dede Yusuf yang akhirnya sukses menjadi Wakil Gubernur Jabar, Adjie Masaid dan Angelina Sondakh sebagai anggota DPR. “Kalaupun ada lamaran gabung ke politik, saya anggap hanya bercanda. Artinya saya cukup sadar, kapasitas saya belum pantas berada disini (legislatif ). Justru yang melamar itu belum tahu kemampuan serta kapasitas saya,” ujar pria yang akrab disapa Alul, saat mengunjungi redaksi Parlementaria baru-baru ini. Namun bagi Alul yang sedang sibuk melakoni bisnis travel , kunjungannya ke DPR memberinya inspirasi, menambah wacana baru untuk berpikir lebih jauh terhadap masalah yang menimpa bangsa ini. Untuk belajar memikirkan bangsa, mengurusi daerah, tidak sekedar berpikir pribadi atau bisnisnya. “Contoh kecilnya, saya butuh waktu 3 tahun untuk betul-betul memahami bisnis travel ini. Bagaimana mengurusi pemerintah daerah, negara dan bangsa,” katanya. Penyuka sayur asem ini, mengaku harus melalui proses pembelajaran. Tapi sekedar silaturahim ia tidak keberatan dan tidak membatasi diri, bahkan dianggap penting, termasuk dengan tokoh partai, begitupun mengenal orang-orang yang berada di birokrasi. Meskipun sudah bermain di berbagai sinetron, FTV, bahkan merangkap profesi sebagai penyanyi, dia selalu menganggap dirinya belum dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan diri secara maksimal di bidang entertainment.

75


Menurutnya, proses menuju popularitas saat ini, telah melalui perjalanan yang panjang. Untuk itu, ia sangat menghargai profesi keartisannya dengan selalu berusaha fokus serta memberikan yang terbaik di dunia entertainment begitu juga pada bisnis yang digeluti. Aktor tampan yang mengaku baru pertama kali menginjakkan kaki di Gedung DPR tengah mempromosikan bisnis travelnya kepada Sekretariat KomisiKomisi, menolak dianggap sebagai persiapan saat tidak lagi aktif menjadi artis. Ditanya penilaian tentang kinerja DPR, artis yang mengidolakan Bintang Film Christine Hakim dan Al Pacino ini, mengaku tidak tahu persis, hanya tahu dari media. Ia menyayangkan berita yang diangkat terkadang kurang baik. Sehingga sikap masyarakat menjadi pesimis. Namun ia berharap semua pihak dapat berpikir positip menyikapi situasi dan kondisi Indonesia . Kondisi politik saat ini dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi semua pihak. Masing-masing pihak harus tahu masalah sebenarnya yang terjadi. “Lebih baik kita menilai sesuatu, sekaligus memberikan apresiasi, dibanding melakukan demo-demo di jalan ,” ungkapnya Banyaknya demo yang dilakukan secara anarkis, menurut Alul, menandakan bangsa Indonesia belum dewasa

dalam berdemokrasi. Pemerintah maupun masyarakat tidak bisa memaksakan kehendak. Bahkan ia menduga ada pihak yang menunggangi demo karena mendekati pemilu, meskipun juga ada yang murni. “Tapi ada juga kalangan elit politik yang bermain. Itulah gambaran kondisi bangsa ini,” katanya Alul menilai, pemerintah Indonesia sedang bangkrut, karena itu semua pihak harus mengerti kebijakan pemerintah. Ia meyakini pemerintah telah mengambil kebijakan yang paling kecil mudaratnya. Dirinya berharap suatu saat pemerintahan akan stabil sehingga kondisi Indonesia menjadi lebih baik. Menutup perbincangan itu, suami dari Indriani Hadi menghimbau pemerintah dapat menanggapi apa yang disampaikan mahasiswa dengan baik. Duduk bersama mencari solusi. Tapi ia yakin masyarakat yang berkali-kali terhimpit ekonomi akan terus mencari solusi dan itu akan membuat bangsa Indonesia semakin besar. (sw,et)


75

PERNIK

Lelah, tidak pernah sedikit pun terlintas dibenak para pegawai Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI. Sesuai Tupoksinya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian di lingkungan Deputi Bidang Perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR di bidang legislasi.

Penyampaian Keterangan DPR RI oleh Lukman Hakim Saefuddin, Tim Kuasa Hukum DPR RI dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi persidangan perkara no. 17/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Undang-undang No. 12 Th. 2008 tentang Perubahan atas UU no. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D

ibawah Deputi Bidang Perundangundangan dan Biro Hukum dan Panlak Undang-undang, Bagian Hukum mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yakni memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum serta memberikan suatu dukungan informasi Perundangundangan secara lengkap, tepat dan akurat kepada DPR RI maupun Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Bagian Hukum dipimpin seorang Kepala Bagian yaitu Rudi Rochmansyah dengan dibantu dua orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Bantuan

76


Hukum dan Sub Bagian Administrasi Peraturan Undang-undang. Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan koreksi terhadap konsepkonsep Surat Keputusan (SK) DPR RI, Pimpinan DPR RI, Sekjen DPR RI, Peraturan Dewan, Peraturan Sekjen DPR RI, dan Instruksi Sekjen DPR RI, dan SK Kuasa Pengguna Anggaran. Bahkan tidak hanya mengoreksi SK, tetapi juga menyusun konsep SK yang ditugaskan Pimpinan. Dalam memberikan koreksi, pria yang akrab disapa Rudi ini menuturkan dalam melakukan koreksi tetap berpedoman dan mengacu kepada teknis perancangan

Peraturan Perundang-udangan. Dari sisi substansi dan redaksional, konsep akan disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum Perundang-undangan. Selain itu Rudi menambahkan, Bagian Hukum juga akan memberikan pertimbangan hukum terhadap konsepkonsep Memorandum Of Understanding (MOU) maupun perjanjian kerjasama dengan institusi lain. “Kita akan memberi pertimbangan hukum dari sisi yuridis dalam perjanjian kerjasama atau MoU, jangan sampai membuat kekeliruan yang merugikan Sekretariat Jenderal,” tegas Rudi saat ditemui Parlementaria di ruang kerjanya. Rudi mengakui untuk pemberian

PERNIK pertimbangan dan bantuan hukum tugasnya cukup berat. Disamping memberikan tugas pokok secara rutin seperti koreksi SK dan Peraturan DPR, Peraturan Sekjen DPR, SK Sekjen DPR, MoU atau perjanjian kerjasama, melakukan analisis dan kajian hukum atas permasalahan hukum, memberikan pertimbangan hukum, namun juga memberikan suatu asistensi sebagai supporting sistem kepada Tim Kuasa Hukum DPR RI, baik dalam perkara perdata maupun perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Tupoksi lain dari Bagian Hukum adalah memberikan analisa hukum dan pendapat hukum terhadap permasalahan hukum, baik yang terkait dengan DPR maupun permasalahan hukum di Setjen DPR RI. Kemudian Rudi mengungkapkan jika bagiannya sering dimintakan pertimbangan dan pendapat terkait masalah hukum, seperti pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), perkara-perkara pergantian Anggota Antar Waktu (PAW), perkara perdata, pengadaan barang dan masalahmasalah hukum lainnya, maupun pendampingan terhadap pegawai yang sedang terkait masalah hukum di Kejaksaan maupun KPK. Adapun perkara perdata yang ditangani Bagian Hukum menurut Rudi, pada umumnya terkait dengan PAW. “Setiap tahunnya sejak Tahun 2001 sampai dengan 2007 menangani 2-3 perkara perdata,” ujarnya. Sedangkan untuk Tahun 2008 ini belum ada gugatan perdata. Khusus perkara perdata, Bagian Hukum yang menyusun tanggapan atau eksepsi, replik, duplik, kesimpulan serta menghadiri dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri karena Bagian Hukum sebagai Kuasa Substitusi. Disamping perkara perdata, Bagian Hukum juga menjadi Tim Asistensi penanganan judicial review (pengujian) Undang-Undang terhadap UUD 45 di Mahkamah Konstitusi. Tugas Tim Asistensi adalah merumuskan suatu konsep keterangan DPR yang memuat tanggapan-tanggapan, dalam argument yuridis dan filosofis untuk menanggapi

dalil-dalil yang menjadi dasar dan argument pihak pemohon. Selain argument-argumen yuridis, teoritis, dan filosofis, Bagian Hukum juga menuangkan latar belakang perumusan suatu pasal Undang-Undang yang terdapat dalam risalah pembahasan RUU, sehingga konsep Keterangan DPR ini menjadi komprehensif dan memadai untuk disampaikan Tim Kuasa Hukum DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi. Dalam penyusunan konsep Keterangan DPR tersebut, mengingat keterbatasan SDM, selain staf Bagian

hanya melibatkan anggota komisi III DPR, namun tidak menutup kemungkinan anggota alat kelengkapan Dewan yang menangani dan membahas suatu RUU yang terkait dengan UU yang di uji Materiil, pun dilibatkan. Setiap ada permasalahan hukum, menurut Rudi pihaknya seringkali diminta untuk memberikan pertimbangan hukum sebagai masukan dari sisi hukum. Misalnya pada saat penggeledahan oleh KPK di DPR beberapa waktu lalu, pihaknya memberikan suatu pertimbangan hukum terhadap tindakan penggeledahan tersebut kepada

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi mengenai persidangan penyampaian keterangan DPR RI atas perkara pengujian UU. No. 23 Th. 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, UU. No. 24 Th. 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU. No. 5 Th. 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung, UU. No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU. No. 15 Th. 2006 tentang BPK.

Hukum, jga melibatkan Peneliti P3DI dan tenaga perancang yang terlibat dalam pembahasan RUU yang terkait dengan UU yang di uji Materiil. Untuk memprkuat dalil-dalil yuridis, Bagian Hukum juga melakukan diskusi dengan pakar untuk memperoleh masukan-masukan yang dapat memperkuat dan mempertajam argument yuridisnya. “Konsep Keterangan DPR yang telah disusun diserahkan kepada Tim Kuasa Hukum DPR yakni Anggota Komisi III DPR untuk dikoreksi dan mendapatkan persetujuannya,” ujarnya. Dalam penanganan perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Tim Kuasa Hukum tidak

Sekretariat Jenderal DPR RI. Contoh kasus lain yang pernah ditangani Bagian hukum yaitu perkara Sengketa kasus tanah Komplek Perumahan DPR RI di Meruya yang diklaim oleh PT. Portanigra dan akan dieksekusi. Dimana Bagian Hukum selaku Kuasa Hukum Setjen DPR RI memberi advokasi kepada Setjen DPR RI untuk melakukan perlawanan hukum terhadap PT. Potanigra di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berkat dukungan Pimpinan Setjen DPR RI juga warga Komplek DPR, Bagian Hukum DPR berhasil meyakinkan Hakim di Persidangan bahwa tanah Komplek DPR RI secara


77

PERNIK hukum sah milik Setjen DPR RI yang selanjutnya diterbitkan Putusan Pengadilan Jakarta Barat yang menjadikan warga Komplek DPR I, II, III, dan IV menjadi tenang karena tanahnya tidak lagi menjadi objek eksekusi.

Kredibel Begitu besar dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian suatu UU, sehingga Bagian Hukum harus serius, focus, dan konsentrasi dalam menyusun suatu legal reasioning yang tentunya menuntut

Hukum. Oleh karena itu Rudi berharap kedepan Bagian Hukum menjadi handal dan diberdayakan secara optimal. Oleh karenanya pria yang bergelar Magister Hukum ini telah berupaya mengikutsertakan pegawainya dalam sebuah program diklat pengacara. Tujuannya adalah mempersiapkan pegawai yang mampu memberikan analisa-analisa hukum (legal opinion) secara tajam dan kritis. “Selain itu kami juga memperjuangkan pegawai kami untuk melanjutkan ke program magister

terkait. Tim Asistensi terdiri dari Bagian Hukum, P3DI, Legal Drafter, dan staf diluar Bagian Hukum yang concern dan memahami hukum. Tim Pengolah Data dan Tim Sekretariat terdiri dari unsur Bagian Hukum dan unit kerja terkait.Tim Asistensi sebagaimana disebutkan tugasnya menyusun kajian hukum dan konsep Keterangan DPR, Tim Pengolah Data tugasnya menelusuri Risalah Rapat Pembahasan RUU yang terkait dengan UU yang di uji Materiil, Tim Sekretariat bertugas menyiapkan administrasinya, serta Bagian Hukum mengkoordinasikan kegiatan ketiga Tim tersebut. Tim Asistensi,Tim Pengolahan Data, dan Tim Sekretariat dibentuk dengan Surat Keputusan Sekjen DPR RI tentang Pembentukan Tim Pendukung Kuasa Hukum dalam Penanganan Perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi Tahun 2008.

Dukungan Informasi Subag Administrasi Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum mempunyai tugas pokok dalam memberikan informasi dan dokumentasi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lengkap, dan reverensi hukum. Peraturan perundang-undangan yang dikoleksi Bagian hukum yaitu Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi mengenai Pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang, Peraturan perkara No. 20/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU. No. 22 Th. 2001 tentang Minyak dan Pemerintah, Perpu, Peraturan Gas Bumi. Presiden, dan Keputusan Presiden, serta Instruksi Presiden. Bagian Hukum untuk memiliki Sumber “Setiap saat kami selalu memantau hukum,” katanya. Daya Manusia yang kredibel dan perkembangan Peraturan PerundangMenurut pengakuan Rudi, Kendala professional di bidangnya. undangan ke Sekretariat Negara untuk yang dihadapi Bagian Hukum saat ini melengkapi Peraturan PerundangPersoalan pengujian UU terhadap lebih kepada masalah SDM. Karena undangan, guna memberikan informasi UUD 1945 ini adalah persoalan serius dalam satu tahun untuk penangan hukum yang up-to date,” tegasnya. karena melibatkan Lembaga Negara perkara constitusional review di Berdasarkan SK Sekjen DPR RI No. pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi ada rata-rata 35 24 tahun 2000, Bagian hukum ditunjuk dampak dari putusan Mahkamah perkara, sementara SDM di Bagian menjadi pusat jaringan dokumentasi dan Konstitusi dapat membatalkan suatu UU, Hukum yang memiliki kompetensi informasi hukum di Setjen DPR RI yang baik pasal-pasalnya maupun secara dibidang hukum sangat terbatas. mempunyai tugas menghimpun dan keseluruhan pasal UU. Oleh sebabnya Pria kelahiran jawa mengkompilasi peraturan perundangKarena itu, Bagian Hukum harus barat ini sangat mengharapkan undangan serta mengolah data peraturan serius dan sungguh-sungguh dalam dukungan SDM yang optimal dan perundang-undangan. menangani perkara pengujian UU ini. memadai. Dalam pengolahan data peraturan Untuk memberikan dukungan optimal Terhadap persoalan yang perundang-undangan, menurut Rudi kepada Tim Kuasa Hukum DPR RI dihadapinya, Bagian Hukum sebelumnya akan diklasifikasikan terlebih dalam penanganan perkara pengujian mengantisipasinya dengan membentuk dahulu menurut jenisnya (UU, Perpu, PP, UU ini, tentunya perlu dukungan SDM Tim Asistensi, Tim Pengolah Data, dan Perpres, Keppres) kemudian dimasukkan yang memadai, khususnya di Bagian Tim Sekretariat dari beberapa unsur

78


PERNIK dalam program Win Isis. Program Win Isis ditujukan untuk memberi kemudahan bagi siapa saja dalam mencari peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Selain mengklasifikasikan, peraturan perundang-undangan juga di susun berdasarkan status berlakunya (diubah / dicabut) suatu peraturan perundangundangan. Bagian Hukum menurut Rudi juga membuat klasifikasi peraturan Perundang-undangan menurut bidangnya seperti bidang Pemda, Politik, HAM, dan sebagainya.

Handal Rudi berharap kedepannya Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai suatu Biro Hukum yang benar-benar handal. Dimana semua permasalahan hukum, baik penanganan perkara perdata, perkara tata usaha

Sekjen DPR RI, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) secara langsung memang Bagian Hukum belum pernah terlibat karena bukan Tupoksi Bagian Hukum. Hanya saat ini

Bagian Hukum diberi kesempatan sebagai Sekretaris Pansus RUU Wilayah Negara dalam mendukung secara teknis, administrasi dan keahlian kepada Pansus dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Wilayah Negara.(da)

Rekapitulasi Koreksi Surat Keputusan Yang ditangani Bagian Hukum NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KEPUTUSAN Keputusan DPR RI Keputusan Pimpinan DPR RI Keputusan Sekjen DPR RI Instruksi Sekjen DPR RI Peraturan Sekjen DPR RI Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Jumlah

2007 59 327 841 1 8 1236

s/d Juni 2008 25 142 674 210 1051

Sumber : Bagian Hukum Setjen DPR RI

Jumlah Perkara Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 s/d Juni 2008

PerkaraPer-Tahun 22 Perkara(Diputus : 2 Perkara) 27 Perkara(Diputus : 15 Perkara) 25 Perkara(Diputus : 20 Perkara) 27 Perkara(Diputus : 20 perkara) 30 Perkara(Diputus : 19 Perkara) 15 Perkara(Diputus : 7 Perkara)

Perkara Yang DiputusPer-Tahun 2 Perkara 35 Perkara(Luncuran Tahun 2003 : 20) 27 Perkara(Luncuran Tahun 2004 : 12) 29 Perkara(Luncuran Tahun 2005 : 9) 26 Perkara(Luncuran Tahun 2006 : 7) 18 Perkara(Lucuran Tahun 2007 : 11) Sumber : Bagian Hukum Setjen DPR RI

negara, perkara MK, termasuk dalam pemberian pertimbangan hukum, penyusunan SK atau Peraturan DPR RI atau Sekjen DPR RI, penyusunan MoU atau perjanjian kerjasama bisa ditangani oleh Biro Hukum secara optimal. Untuk itu mungkin diperlukan restrukturisasi Biro Hukum dimana kedepannya Biro Hukum didukung dengan tiga bagian yaitu : Bagian Pertimbangan Hukum dan Penanganan Perkara, Bagian Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan, dan bila perlu ada bagian yang khusus menyusun SK Peraturan DPR RI, Pimpinan DPR RI,

Rekapitulasi Perkara Perdata Terhadap DPR RI Tahun 2000 s/d Tahun 2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah

Perkara 2 Perkara 2 Perkara 3 Perkara 5 Perkara 2 Perkara 3 Perkara 1 Perkara 3 Perkara 21 Perkara

Sumber : Bagian Hukum Setjen DPR RI PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66

79

POJOK PARLE

“Guyonan” Ala Kapolri

R

uang Rapat Komisi III DPR RI pagi itu penuh sesak dipadati tamu undangan yang hadir. Seperti biasa jika Komisi III mengadakan Rapat Kerja dengan Kapolri, ruangan selalu padat dipenuhi jajaran Polri maupun dari berbagai wartawan cetak maupun elektronik yang memenuhi balkon. Sudah menjadi agenda tetap begitu Kapolri selesai memaparkan makalahnya, maka sesi tanya jawabpun dimulai. Giliran pertama yang mengajukan pertanyaan adalah Suwarno anggota dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Anggota banyak menyoroti terjadinya tragedi 1 Juni atau yang terkenal dengan peristiwa Monas dimana terjadi bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama (AKKB). Begitu prihatinnya dengan berbagai peristiwa bentrokan yang terjadi ditanah air, sampai-sampai tak biasanya dalam rapat kali itu Suwarno membacakan sebuah puisi yang cukup menyentuh yang berjudul “Keringat Darah Bangsaku”. Tibalah giliran Akil Mochtar sebagai penanya ke dua dan setelah selesai mengajukan beberapa pertanyaan, maka Ketua Komisi III pun memberitahukan kepada Kapolri bahwa pagi itu merupakan pertemuan terakhir Kapolri dengan Akil, karena bulan Agustus sudah resmi bertugas sebagai Hakim Konstitusi. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Sutanto pun memberikan ucapan selamat kepada anggota dari Fraksi Golkar itu.

“Selamat kepada Pak Akil Mochtar pada posisi jabatan yang baru nanti,” kata Sutanto. Ucapan dari Kapolri ternyata tidak hanya sampai di situ, maka terdengarlah Kapolri menyambung lagi :”Dan doa kami bapak-bapak yang lainnya nanti pindah duduk di sini sebagai menteri, gantian saya dan pak Makbul yang di situ nanti,” katanya lagi. Terdengar gemuruh tawa yang hadir diselingi tepuk tangan dari tamu undangan dan wartawan yang memadati balkon. Kapolri pun menambahkan lagi :”Dunia ini kan panggung sandiwara, kapan pun kita bisa berganti peran,” kata Sutanto diiringi senyumnya. Mendengar guyonan Kapolri, para wartawan tak ketinggalan memberikan komentarnya dari atas balkon. “Iya Pak Kapolri, kalau bapak duduk menggantikan kursinya Pak Trimedya kan bisa gantian marah-marahin,” komentar wartawan tadi dengan teman disebelahnya. “Gantian anggota yang jadi menteri yang dimarah-marahin pak Tanto, jadi impas kan pak,” timpal wartawan lainnya sambil menahan tawanya. Terdengar suara hus…..hus .….hus dari beberapa rekan seprofesinya yang merasa terganggu. Ternyata candaan itu membuat gaduh di balkon, padahal beberapa wartawan sedang serius mendengarkan jawaban Kapolri. Seketika senyaplah suasana di balkon, karena para wartawan itu kembali asyik menyimak jawaban Kapolri. (tt)

Akal Wartawan

B

erita akan digeledahnya ruang beberapa anggota oleh KPK sudah terdengar para pencari berita sejak beberapa hari yang lalu. Tak heran sejak pagi hari (Senin 28/4) sebelum para karyawan Sekjen melakukan aktifitasnya, area parkir Gedung MPR/DPR RI telah dipenuhi OB Van (mobil TV untuk siaran langsung) dari berbagai stasiun TV Nasional. Suasana ramai pun terlihat di lobi gedung Nusantara III, Nusantara II dan juga Nusantara I. Bahkan ruang Pimpinan DPR pun ramai dipenuhi para wartawan yang mengejar statement dari Ketua DPR Agung Laksono, seputar penggeledahan ruang anggota. Berita penggeledahan ini memang sedang diburu para wartawan, karena sebelumnya KPK belum diberikan ijin untuk menggeledah ruang anggota,

80


karena itu berita ini menjadi polemik diberbagai media massa. Ketika kita masuk ke gedung Nusantara I dan naik ke lantai 16, tampak puluhan wartawan yang penuh sesak memadati setiap lorong lantai itu. Terlihat beberapa kameramen dengan kamera yang selalu dipanggulnya juga ikut memadati ruang tersebut. Begitu padatnya, hingga jumlah wartawan dari media cetak maupun elektronik tak terhitung banyaknya. Untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain saja perlu perjuangan berat, karena wartawan-wartawan itu berdiri, ada juga yang duduk di lantai dengan jarak yang sangat berdempetan. Sementara setiap ada nara sumber yang baru datang wartawan-wartawan itu berhamburan ingin mengejar nara sumber itu. Saat itu, dari jauh tampak Wakil Ketua Komisi III Suripto memasuki lorong itu, mereka pun berlari berdesak-desakan ingin mewawancarai anggota dari F-PKS itu. Tak ketinggalan kameramen TV pun juga mengangkat “senjatanya” untuk dapat segera membidik sasaran yang akan dijadikan nara sumbernya. Namun untuk melewati ruangan itu ternyata bukanlah hal mudah, apalagi dia harus membawa kamera yang cukup berat dan lumayan besar. Mungkin dibenaknya timbul pikiran :” wah………….kalau nggak dapat gambarnya bisa dimarahin nanti, apalagi kalau stasiun TV lain bisa mengabadikannya. Kameramen itu berpikir tidak terlalu lama, tak berapa lama dia pun mendapatkan cara untuk melewati kerumunan wartawan yang berada di lorong itu. Sambil mengangkat kameranya berkatalah dia :” permisi……….permisi bapak hamil numpang lewat,” ujarnya sambil menerobos kerumunan wartawan tadi. Para wartawan yang juga sedang fokus menanti datangnya Tim KPK pun memberi jalan, mereka berpikiran kasihan wartawan sedang hamil nggak bisa lewat, lalu berjalanlah kameramen tadi. Begitu melihat yang berjalan seorang laki-laki, maka gemuruhlah suara huh……..dari teman-temannya. “Rugi deh gue kasih jalan buat kamu,” celetuk seorang wartawan sambil memukul-mukul punggung si kameramen. (tt)

Masalah besar yang dihadapi

Recommend Documents