MARITIM INDONESIA MEMBANGUN KEJAYAAN AGENDA STRATEGIS. (Kembali) TIM Penulis: Editor: Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc. PhD. Suwardi, ST, M.Si

n

Nusantara Initiative

AGENDA STRATEGIS

MEMBANGUN KEJAYAAN (Kembali)

MARITIM INDONESIA

TIM Penulis: Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc. PhD. Suwardi, ST, M.Si.

Editor:

Soni Fahruri, ST, MT.

n


AGENDA STRATEGIS

MEMBANGUN KEJAYAAN (Kembali)

MARITIM INDONESIA

TIM Penulis: Prof. Ir. Widi Agoes PhD. Pratikto, M.Sc, PhD. Widi Pratikto, Suwardi, ST, M.Si.

Editor:

Soni Fahruri, Fachruri,ST, ST,MT. MT.

Hak cipta ada pada : Penulis, dilindungi undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta Hak penerbitan : NUSANTARA INITIATIVE Dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah © Copyright 2014 NUSANTARA INITIATIVE Judul Buku Agenda Strategis Membangun Kejayaan (Kembali) Maritim Indonesia Penulis Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D Suwardi, ST., M.Si. Editor Soni Fahruri, ST, MT. Desain Cover & Tata Letak Tim Publikasi Nusantara Initiative ISBN ............... Penerbit NUSANTARA INITIATIVE Komplek Bulog A-18, Jl. H. TEN, Kayu Putih, Jakarta 13210, ph +6289657038404, fax +6221 489215, email [email protected] website www.nusantarainitiative.com Cetakan Pertama, Juni 2014

PENGANTAR EDITOR

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Salam Nusantara!! Nusantara Initiative merupakan lembaga riset yang berfokus pada sektor kelautan (maritime), energi terbarukan (renewable energy), perubahan iklim (climate change) dan sumber daya alam (natural resources). Nusantara Initiative memiliki 5 divisi, yaitu: a) Publication Initiative, b) Event Initiative, c) Networking Initiative, d) Capacity Building Initiative, dan e) Business Initiative. Buku ini adalah salah satu buku yang berisi gagasan yang secara terus menerus akan dilakukan oleh Nusantara Initiative, yang tentunya akan menambah khasanah keilmuan, khusus buku ini adalah sektor kelautan. Modal pembangunan kita berupa wilayah geografi, demografi dan histori wajib patut kita apresiasi dan optimalkan pengelolaannya. Wilayah geografi nusantara dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 70% lautan dan lebih dari 17 ribu pulau, adalah kekayaan yang tak ternilai. Penduduk nusantara yang lebih dari 240 juta saat ini yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, kearifan lokal, keilmuan, keterampilan adalah potensi ilmu pengetahuan i AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

dan pasar yang menjanjikan. Histori bangsa Indonesia yang tercetak dalam tinta emas sejarah nusantara, diantaranya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah bukti bahwa kita bangsa yang besar dan jaya sebagai Negara maritim. Terbitnya buku dengan judul “Agenda Strategis Membangun Kejayaan (Kembali) Maritim Indonesia” diharapkan

mampu

menggugah

dan

memberikan

inspirasi bagi generasi muda Nusantara untuk segera bangkit membangun kejayaan yang pernah Bangsa Indonesia ukir di masa lalu. Akhir kata semoga akan lahir juga karya-karya putera nusantara yang lainnya.

Billahittaufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Soni Fahruri, ST., MT. Editor/Direktur Eksekutif Nusantara Initiative

ii

AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

PENGANTAR PENULIS Meninggalkan RPJM 2010 – 2014 pembangunan kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi yang sangat fundamental bagi pembangunan nasional. Berbagai

program

terobosan

baik

dalam

bidang

kebijakan peraturan perundangan, kerjasama nasional dan internasional, pemberdayaan masyarakat melalui PUGAR, PUM Budidaya, PUM Tangkap, pembangunan infrastruktur listrik (PLTS), air bersih, dan dermaga di pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat terasa manfaatnya untuk masyarakat setempat. Upaya-upaya yang telah berhasil diraih tersebut telah sangat baik dan perlu terus dukungan berbagai elemen untuk menjaga keberlanjutannya (sustainability). Koordinasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah serta antar kementerian dan lembaga, serta perguruan

tinggi,

swasta

dan

NGO

mutlak

terus

ditingkatkan untuk membangun sinergi dan menjadi otokritik bersama agar cepat cepat berpuas diri, karena memang program-program keberhasilan tersebut belum mampu menjangkau atau dirasakan di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Memasuki RPJM 2015 – 2019 diharapkan akan menjadi kebangkitan ekonomi kelautan yang dapat iii AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

menjadi entry point pembangunan nasional dalam RPJM 2015 – 2019, diantaranya mendorong kabupaten/kota mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil. Disamping itu, dekonsentrasi yang disalurkan ke provinsi diarahkan untuk mendukung perencanaan, koordinasi dan monitoring serta evaluasinya, termasuk pendampingan legal drafting Perda Rencana Zonasi Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk propinsi, kabupaten/kota. Selain itu pemerintah daerah juga harus giat menggairahkan sektor marine eco-tourisme dan jasa kelautan lainnya dengan aktif mengundang investor untuk berinvestasi, dan tentunya dengan berbagai terobosan

kebijakan

yang

mempercepat

dan

memberikan kepastian hukum serta tetap berpihak pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk berperan serta aktif. Adanya

kepastian

hukum

berinvestasi,

pengawasan atas standarisasi dan sertifikasi produkproduk laut dan ikan terhadap kegiatan kelautan dan perikanan yang didukung dengan penelitian yang kuat, infrastruktur yang sangat memadai dan sarana yang sangat menunjang adalah pekerjaan rumah bersama.

iv


Sehingga peran lembaga riset dan perguruan tinggi perlu diperkuat. Untuk itu, dibutuhan investasi publik dalam pembangunan ekonomi berbasis kepulauan ini paling tidak 1% lebih dari total APBN. Selain itu diharapkan cara pandang atas infrastruktur bukan saja di pulau-pulau besar namun diharapkan justru peruntukan infrastruktur adalah

untuk

menggerakkan

ekonomi

kepulauan.

Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat dan negara kepulauan Indonesia yang sejahtera, kuat, mandiri dan mampu bersaing dengan negara lain. Untuk memperhatikan

menuju 5

(lima)

kesana, agenda

setidaknya

perlu

strategis

dalam

pembangunan kelautan dan perikanan; pertama adalah cluster

pemberdayaan

masyarakat;

kedua,

pengembangan pulau-pulau kecil nusantara; ketiga, peningkatan

produksi

perikanan;

keempat,

pengembangan industri dan jasa kelautan; dan yang kelima adalah konservasi sumber daya kelautan. Tim Penulis Widi A Pratikto Suwardi

v AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

vi


DAFTAR ISI PENGANTAR EDITOR

i

PENGANTAR PENULIS

iii

DAFTAR ISI

vii

BAGIAN PERTAMA: KILAS PEMBANGUNAN

KELAUTAN INDONESIA BAB I PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KEPULAUAN

1

BAB II STIMULUS INFRASTRUKTUR; PONDASI MEMBANGUN PESISIR DAN KEPULAUAN 9 BAB III MARINE ECOTOURISM; PROPEKTUS EKONOMI KAWASAN

15

BAB IV MENYULAP PERBATASAN LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL TERDEPAN; MENJAGA KEUTUHAN NKRI DALAM RANGKA STABILITAS NASIONAL

23

BAGIAN KEDUA AGENDA STRATEGIS MENUJU KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA AGENDA PERTAMA STRATEGI CLUSTER PEMBERDAYAAN: MENGENTAS KEMISKINAN DI PESISIR

31

vii AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

AGENDA KEDUA PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL NUSANTARA : POLITIK KEDAULATAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

39

AGENDA KETIGA PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN: MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PENGENTASAN PENGANGGURAN

47

AGENDA KEEMPAT PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN JASA KELAUTAN: MENUJU PEMANFAATAN BERBASIS IPTEK

51

AGENDA KELIMA KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN: MENUJU PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DAN ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL 55 TIM PENULIS

57

viii AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

BAGIAN PERTAMA KILAS PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA

BAB I PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KEPULAUAN

BAB I PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KEPULAUAN Amandemen

UUD

1945

pasal

25A

mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago state). Hakekat negara kepulauan adalah pulau dan laut sebagai ruang untuk hidup dan pusat aktivitas manusia. Mobilitas dan pertukaran barang dan jasa di negara kepulauan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur di pesisir dan moda transportasi di laut. Hal ini

berbeda

dengan

negara

kontinental

yang

menempatkan darat sebagai pusat aktivitas, sehingga mobilitas semacam itu ditopang oleh infrastruktur yang ada di darat. Disamping itu, komposisi sumberdaya di negara kepulauan merupakan kombinasi dari sumberdaya di pulau

dan

laut.

Hal

ini

bermakna,

modal

dasar

pembangunan di negara kepulauan akan tergantung pada kemampuan untuk memanajemen sumberdaya di pulau

dan

laut

dalam

pengelolaan

yang

saling

berkomplemen, bukan saling mensubtitusikan. Masalah

utama

pembangunan

di

negara

kepulauan adalah menciptakan soft power dan hard 1 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

power

dalam

kerangka

pembangunan

nasional.

Sebagian dari kebutuhan soft power tersebut telah dipenuhi dengan lahirnya produk perundang-undangan yang mendukung pengelolaan sumberdaya di pesisir dan laut. Produk perundang-undangan tersebut diantaranya UU No. 17 tahun 1985 tentang UNCLOS, UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2014. Aspek undangan

terpenting

adalah

dari

produk

penjabarannya

perundang-

dalam

kerangka

pembangunan. Dalam jangka pendek dan menengah kerangka tersebut akan terpatri pada konsep Rencana Kerja

Pemerintah

(RKP)

2015

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019. Secara konsepsi sejauhmana kerangka pembangunan pulau dan laut mampu menjadi arus utama dalam RKP 2015 dan RPJM 2015 - 2019. Hal ini akan berpulang pada kesadaran kolektif untuk menempatkan permasalah pembangunan pulau dan laut sebagai common issue pembangunan nasional. Untuk

itu,

pemetaan

atas

permasalahan

pembangunan pulau dan laut perlu dirumuskan dalam keterkaitannya dengan tantangan pokok yang dihadapi 2


oleh Bangsa Indonesia. Secara ekonomi, tantangan tersebut terpatri pada 3 isu pokok, yakni krisis finansial global, kemiskinan dan pengangguran, serta perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dalam jangka pendek dan menengah isu tersebut terkait dengan upaya memperkuat

daya

saing

ekonomi

nasional,

pengembangan program yang dapat menyerap lapangan kerja, serta menjaga kelestarian sumberdaya

dan

lingkungan. Daya saing ekonomi nasional erat kaitannya dengan

upaya

menciptakan

sumber-sumber

pertumbuhan baru akibat melemahnya ekspor, nilai dan volume

perdagangan

komoditas,

manufaktur,

serta

semua yang berhubungan dengan ekspor. Kondisi tersebut diduga akan mempengaruhi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan di bawah 5%, disamping menurunnya nilai tukar dan naiknya angka pengangguran.

Sumber

pertumbuhan

baru

yang

berpotensi untuk dikembangkan adalah sumberdaya pulau kecil dan keanekaragaman hayati laut. Salah satu bentuk pengembangan sumberdaya ini adalah marine ecotourism dan dibeberapa negara kepulauan,

seperti

Karibia,

mampu

memberikan

konstribusi 12% bagi PDB dan dikunjungi 100 juta turis setiap tahunnya. Disisi lain, pulau-pulau kecil berpeluang 3 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

sebagai

komponen

perairan

yang

budidaya

berada

perikanan

disekelilingnya

mengingat merupakan

perairan teduh dan kaya plankton. Pengembangan ini berpeluang menciptakan ekonomi berbasis pulau-pulau kecil. Potensi lain dalam jangka menengah, pulaupulau kecil dapat dikembangkan sebagai sumber energi yang berbasis tenaga matahari dan angin, serta ladang peternakan dan pembudidayaan tumbuhan. Contoh pengembangan semacam ini adalah pulau kecil Texel di Belanda dan Newfoundland di Kanada. Pulau-pulau kecil tersebut tidak hanya mampu mensuplai kebutuhan pangan dan energi sendiri, tapi mampu menarik kunjungan wisatawan. Tentunya

disain

pengembangan

seperti

ini

membutuhkan infrastruktur publik yang mampu menjamin mobilitas barang dan jasa secara efisien dan efektif, serta menciptakan aksesibilitas. Penerapan coastal engineering dalam konteks ini menjadi kebutuhan, disamping investasi di sektor publik yang cukup besar. Untuk

itu

dibutuhkan

pendekatan

yang

mampu

mempertemukan konsep coastal engineering dengan ekonomi sumberdaya (resources economic) dalam suatu konsepsi pembangunan ekonomi berbasis kepulauan.

4


Pembangunan

ekonomi

berbasis

kepulauan

pada prinsipnya mengembangkan potensi pulau-pulau kecil melalui pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi, yang didukung pengembangan infrastruktur dan jasa kelautan. Dukungan infrastruktur menjadi entry point pengembangan ini, karena tatangan pertama adalah membuka keterisolasian pulau-pulau kecil yang berpotensi dalam rangka menciptakan aksesibilitas. Untuk itu, pembangunan tambat labuh (jetty) dan listrik tenaga surya (LTS) atau angin sebagai sumber energi menjadi tahapan penting dalam pengembangan ini. Pengembangan ini selanjutnya diikuti dengan penyediaan kebutuhan air bersih, prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Langkah ini merupakan tahapan menciptakan sumberdaya manusia yang

sehat dan

berpendidikan,

mengingat

tingkat

kesehatan dan pendidikan masyarakat dan lingkungan di pulau-pulau kecil masih jauh tertinggal. Pada tahap ini, masyarakat di pulau-pulau kecil mulai dipersiapkan untuk mampu

menerima

informasi

yang

pengetahuan,

dibutuhkan

keterampilan

untuk

dan

mengembangkan

potensi pulaunya. Penyediaan infrastruktur

publik

yang

diikuti

dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung pula dengan kebijakan afirmatif, terutama 5 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

jangka

pendek

untuk

menekan

disparitas

harga

kebutuhan hidup. Selama ini kebutuhan hidup di pulaupulau kecil jauh lebih mahal dibandingkan di pulau besar. Moda transportasi khusus yang melayani pulau-pulau kecil, seperti air stripes, menjadi pilihan bagi jalur yang selama ini minim dilayani Pelni. Disamping itu, di pulaupulau kecil yang akan dikembangkan, dibutuhkan gudang logistik untuk menampung sementara kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas pulau yang akan dijual. Tantangan lain dalam pengembangan pulau dan laut ini adalah rawannya pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana alam dan perubahan iklim global. Kenaikkan permukaan air laut dan bencana tsunami telah menjadi ancaman bagi lingkungan hidup di wilayahwilayah tersebut. Kondisi ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan tata ruang wilayah

pesisir

kelestarian

dan

laut

sumberdaya,

yang

mampu

aktivitas

menjamin

manusia

dan

infarstruktur yang dibangun. Besarnya tantangan pembangunan di bidang kelautan, terutama mengoptimalkan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tidak lepas dari kebutuhan investasi di sektor tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut yahng mencapai 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan 6


meliputi lebih kurang 17.480 pulau besar dan kecil, serta ribuan spesies sumber daya hayati. Untuk itu, perlu dipikirkan mendorong

alokasi

investasi

pengembangan

sektor optimal

publik

dalam

potensi-potensi

tersebut. Selama

ini

kemampuan

untuk

mendorong

investasi sektor publik dalam pengembangan potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil hanya sekitar 0,3% lebih dari total APBN. Demikian pula dalam urusan infrastrutur, masih banyak peruntukannya di pulau besar seperti Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dll. Tentunya, kondisi tersebut kurang mampu mendongkrak potensi sumberdaya yang ada, sehingga mampu dimanfaatkan bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan rakyat.

7 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

BAB II STIMULUS INFRASTRUKTUR; PONDASI MEMBANGUN PESISIR DAN KEPULAUAN

BAB II STIMULUS INFRASTRUKTUR; PONDASI MEMBANGUN PESISIR DAN KEPULAUAN Tahun

1513

armada

Demak

menyerang

kedudukan Portugis di Malaka dengan 100 kapal dan 12.000 prajurit. Meski gagal, namun yang mengagumkan adalah kemampuan insinyur dan ekonom saat itu dalam merencanakan serangan tersebut. Ekspedisi Demak ke Malaka merupakan bukti pencapaian teknologi kelautan, manajemen kepelabuhan dan logistik yang efisien. Catatan sejarah menyebutkan armada Demak terlebih dahulu berlabuh di Banten, Palembang, Aceh dan Johor. Tidak sulit membayangkan kecanggihan pelabuhan-pelabuhan tersebut, mampu menampung 100 kapal dan bongkar muat logistik 12.000 prajurit.

Kunci

ekspedisi

ini

adalah

ketersediaan

infrastruktur yang maju di pesisir. Wilayah

pesisir

dimasa

itu

adalah

pusat

pertumbuhan ekonomi, kebudayaan dan peradaban. Kemajuan itu disadari sebagai fakta historis, geografis dan geopolitik, sehingga Republik Indonesia diakui sebagai negara kepulauan (archipelago state) dalam amandemen

UUD

1945.

Sejatinya

pengakuan

ini

merupakan manifesto politik kebangsaan. 9 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

Indonesia sebagai negara kepulauan berada antara Samudera Hindia dan Pasifik, serta daratan Asia dan Australia. Laut dan pulaunya dari Sabang – Merauke, memiliki jarak yang sama dengan Inggris ke Irak atau pantai timur ke pantai barat Amerika Serikat. Luas laut 5,8 km2 dengan garis pantai sekitar 95.181 km yang terdiri dari 17.480 pulau besar dan kecil. Luas ini berpeluang untuk bertambah, karena wilayah barat Aceh sampai pengunungan bawah laut 900, serta wilayah utara Papua sampai Mikronesia, menurut UNCLOS 1982 berpotensi diklaim menjadi wilayah Indonesia. Wujud

Republik

Indonesia

sebagai

negara

kesatuan, membutuhkan kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan, antara satu pulau dan penduduknya, dengan pulau dan penduduk lainnya. Juanda menyadari hal ini dan menyusun doktrin yang dikenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Tujuan politik doktrin ini tercapai lewat pengakuan konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982. Pengakuan tersebut menyisakan “pekerjaan rumah” yang besar, menjadikan

laut

sebagai

satu

kesatuan

ekonomi,

disamping sosial budaya dan pertahanan. Persoalannya

adalah

lemahnya

infrastruktur

yang menjamin mobilitas barang dan jasa di pesisir dan antar pulau-pulau. Investasi ke pulau-pulau kecil untuk 10 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

pariwisata bahari misalnya, selalu terkendala dengan aksesibilitas infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini banyak dikeluhkan oleh investor, dan tidak mudah mengajak

swasta

berpartisipasi

dalam

penyediaan

infrastruktur dasar, karena masalah manajemen risiko dan unsur ketidakpastian. Untuk itu, strategi menggerakkan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, sepertinya sangat mutlak diperlukan. Strategi ini telah mulai ditempuh pada 2007 dengan meningkatnya belanja modal ke daerah. Pada 2008 sektor perhubungan dan pekerjaan umum misalnya, memperoleh tambahan alokasi yang signifikan, sehingga

strategi

investasi

infrastruktur

telah

memperoleh momentumnya. Kondisi ini berlanjut pada 2009 ketika perekonomian Indonesia dibayangi krisis global. Namun pola pembiayaan ini sebagian besar diarahkan untuk mempertahankan laju pertumbuhan 4 5%.

Artinya,

mempertahankan

pola

ini

masih

pertumbuhan

dalam

sektor-sektor

secara “tradisional” menjadi sumber

upaya yang

pertumbuhan,

seperti manufaktur, keuangan, properti dan sebagainya. Pola ini belum menyentuh upaya memperluas produksi dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru.


Tantangan pokok pembangunan kelautan dan perikanan yang akan selalu menyertainya adalah adalah penataan kembali fungsi-fungsi laut, pesisir dan pulaupulau

serta

pemerintah

sumberdayanya,

provinsi,

karena

kabupaten/kota

mayoritas

masih

memiliki Perda tentang Rencana Zonasi

belum

tersebut,

sebagai pintu masuk menata dan mengoptimalkan potensi-potensi laut, pesisir dan pulau-pulau serta sumberdayanya. Selain itu, realitas masyarakat `yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan adalah kemiskinan struktural, karena kurangnya aliran modal ke sektor ekonomi di pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti perikanan dan produk olahan, marine ecotourism, jasa kelautan dan sebagainya. Hal lain yang sulit diabaikan adalah dukungan alokasi

anggaran

untuk

mendorong

pembangunan

infrastruktur tersebut. Luasnya wilayah dan keragaan sumberdaya, membutuhkan investasi yang besar. Sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu ujung tombak pembangunan tersebut, membutuhkan setidaknya 1% dari APBN. Disamping itu, kewenangan sektor ini perlu untuk dikaji ulang, setidaknya perannya dalam kerjasama lintas 12 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

sektor di pesisir dan laut. Kerjasama lintas sektor menjadi salah satu kunci pembangunan di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Banyaknya sektor yang terlibat, membutuhkan koordinasi perencanaan dan implementasi yang baik. Tanpa itu, rasanya potensi di wilayah ini akan sulit digerakkan menjadi sumber pertumbuhan baru. Problem ini menciptakan potensi ancaman bagi Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi dan hankam. Berbagai aksi kriminalitas di pesisir lahir dari problem

kemiskinan,

seperti

penyelundupan,

perdagangan manusia, pencurian, perampokan dan terorisme. Bahkan beberapa pulau terluar dikhawatirkan terancam lepas ke negara tetangga. Pembenahan mesti terus dilakukan, khususnya pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan, penataan fungsi-fungsi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta kepastian hukum investasi baik PMA maupun PMDN

di

wilayah

ini

sebagai

dampak

dari

diterbitkannnya UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan

mengajak

Pulau-Pulau sinergi

peran

Kecil.

Tujuannya

swasta

dalam

adalah upaya

membangun ekonomi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sekaligus „membuka mata‟ pemerintah untuk menggiatkan pembangunan infstruktur kelautan dan 13 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

perikanan untuk mendukung pengembangan investasi tersebut.


BAB III MARINE ECOTOURISM; PROPEKTUS EKONOMI KAWASAN

BAB III MARINE ECOTOURISM; PROPEKTUS EKONOMI KAWASAN Krisis keuangan global yang berawal pada krisis pasar uang di Amerika Serikat yang kemudian merambat ke sektor keuangan dan tertransmisi ke sektor riil, telah menyebar dan menjadi ancaman resesi bagi banyak negara.

Ancaman

berkembang,

tersebut

seperti

melemahnya ekspor,

bagi

Indonesia, penurunan

negara-negara terkait

nilai

dan

dengan volume

perdagangan komoditas, manufaktur serta semua yang berhubungan dengan ekspor. Hal ini akan berpengaruh pada

rendahnya

laju

pertumbuhan

ekonomi,

dan

diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5%. Penurunan pertumbuhan tersebut akan diikuti dengan penurunan nilai tukar dan tingginya angka pengangguran. Dari sisi moneter, ketersediaan likuiditas di pasar uang menjadi solusi jangka pendek untuk membiayai kegiatan investasi dalam rangka pemulihan ekonomi. Disamping itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menciptakan

proyek-proyek

pembangunan

infrastruktur

padat yang

karya

dibarengi

dan dengan

pemberian insentif pajak, atau insentif lainnya agar investor kembali menanamkan modalnya. 15 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

Sedangkan solusi jangka menengah dan panjang yang perlu dipikirkan adalah menyusun langkah-langkah kebijakan yang mampu memobilisasi potensi sumbersumber pertumbuhan baru, disamping sumber-sumber ekonomi yang selama ini telah memberikan konstribusi pada

pertumbuhan.

diantaranya

adalah

Sumber-sumber sumber

perikanan. Pelaksanaan

daya

tersebut

kelautan

dan

World Ocean Conference

(WOC) dan ratifikasi Coral Triangle Initiative (CTI) hendaknya

dapat

dijadikan

momentum

untuk

memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut. Salah satu potensi dari sumber daya ini yang perlu dikembangkan adalah marine ecotourism (pariwisata bahari). Secara konsepsi, ecotourism memiliki pengertian yang berbeda dengan nature tourism yang selama ini cenderung

diidentikkan.

Hector

Coballos-Lascurain

(1987) memperkenalkan istilah ecotourism, yakni “nature or ecotrourisme is tourism that consists in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objective of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in these areas”. Hal ini berarti, ecotourism merupakan perjalanan wisata ke area alami, memberi

manfaat

ekonomi

dan

mempertahankan


keutuhan budaya masyarakat setempat (The Ecotourism Society, 1990). Pengertian ini yang membedakan antara ecotourism dengan pariwisata konvensional lainnya, sehingga ecotourism sering disebut pariwisata alternatif. Salah satu bentuk ecotourism adalah pariwisata bahari dan contoh keberhasilan pengelolaan jenis pariwisata ini adalah ecotourism di pulau kecil Karibia. Lebih kurang 100 juta turis tiap tahun mendatangi pulau kecil ini dan memberikan pemasukan sekitar 12% GDP negara pulau tersebut. Pusat ecotourism di negara tersebut pulau-pulau kecil dan wilayah pesisirnya. Pada 2005, dari jenis scuba-diving tourism saja, Karibia memperoleh income sekitar US$1.2 milyar. Jika dibandingkan potensi sumber daya Karibia dengan Indonesia, maka terlihat potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia jauh lbih besar. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan meliputi lebih kurang 17.480 pulau besar dan kecil, serta ribuan spesies sumber daya hayati. Untuk itu, perlu arus pemikiran yang dapat menempatkan keunggulan komparatif sumber daya alam bahari tersebut sebagai bagian solusi perbaikan ekonomi nasional karena memiliki daya saing alami yang besar. 17 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

Beberapa daerah di Indonesia telah cukup dikenal sebagai salah satu tempat yang memiliki potensi wisata bahari terbaik di dunia. Mentawai misalnya, dikunjungan sekiatr 200 wisatawan per bulan. Objek wisata surving di Mentawai memiliki 23 titik ombak berstandar internasional pada sepanjang 758 km garis pantai dengan 213 pulau kecil dan besar.

Obyek

tersebut tersebar di daerah Nyang-nyang, Karang Bajat, Karoniki, Pananggelat dan Mainuk (Pulau Siberut), Katiet Basua (Pulau Sipoira) dan Pantai Selatan serta Pagai Utara (Pulau Sikakap). Selain Mentawai, Wakatobi juga telah dikenal sebagai

tempat

lokasi

perairan

Kepulauan

penyelaman

Wakatobi

dunia,

menyimpan

karena pesona

ekosistem terumbu karang yang dinilai terbaik di dunia. Sejak tahun 1990-an, perairan tersebut ditetapkan pemerintah sebagai Taman Nasional Laut Wakatobi (TNLW). Tentunya, dari seluruh potensi sumber daya kelautan nasional, masih banyak wilayah-wilayah lain yang dapat dikembangkan sebagai aset pariwisata bahari. Untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam jangka panjang, maka dibutuhkan penguatan arus pemikiran, yakni perubahan presepsi tentang pariwisata. 18 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

Secara

konvensional,

pariwisata

diartikan

sebagai mass tourism dan package tour yang memiliki fasilitas berskala besar, mewah dan memerlukan tempattempat yang dianggap strategis serta tanah yang cukup luas. Konsepsi tersebut perlu digeser menjadi konsep pariwisata sebagai suatu alat atau instrumen untuk meningkatkan kualitas hubungan antar manusia, kondisi hidup

penduduk

lokal

dan

peningkatan

kualitas

lingkungan hidup. Pergeseran konsepsi tersebut mesti dibarengi dengan kriteria-kriteria pengembangan pariwisata bahari, yakni (1) focus on experiencing natural areas; (2) understanding, apreciation and conservation; (3) fun, environmental sensitivity and social responsibility; dan (4) learns

about

the

natural

and

cultural

attributes.

Disamping itu, Pengembangan pariwisata perlu dijadikan sebagai

bagian

dari

pembangunan

nasional

yang

berkelanjutan (sustainable development); serta dilakukan dalam kesatuan yang terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Untuk itu, diperlukan common issue dalam meletakkan kerangka pembangunan marine ecotourism sebagai salah sumber pertumbuhan baru ekonomi dalam suatu

kerangka

kebijakan

pembangunan

jangka

menengah dan panjang. 19 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

Pertama, dari sisi ekonomi, marine ecotourism diarahkan untuk menciptakan pekerjaan di daerahdaerah

terpencil,

pulau-pulau

kecil

dan

daerah

perbatasan, sehingga membutuhkan investasi yang relatif

besar

untuk

pembangunan

sarana

dan

prasarananya. Seiring dengan kebijakan fiskal yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan padat karya,

maka

salah

satu

arah

kebijakan

tersebut

mendorong pembangunan infrsatruktur di pesisir, pulaupulau keci dan perbatasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai wilayah marine ecotourism. Kedua, menyusun analisis pendapatan dan permintaan kawasan

dalam

skema,

marine

yakni

pariwisata

dari

mekanisme

pengembalian

pelestarian

alam

atau

masyarakat;

(2)

Investasi

pengelolaan

bersumber

ecotourism

pendapatan

(1)

pengunjung,

biaya

pada sebagai

pengelolaan

program

dan

pengembangan

pengembangan

marine

ecotourism harus menghitung investasi pembangunan infrastruktur dan pengoperasiannya, disamping juga harus mampu menutup biaya tidak langsung akibat dampak negatif kegiatan pariwisata tersebut terhadap masyarakat

(social

pengelolaan

kawasan

cost);

(3)

marine

Keuntungan ecotourism

dari adalah

keuntungan yang optimal.


Ketiga,

pengembangan

marine

ecotourism

diarahkan untuk memperbesar kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Disamping itu dibutuhkan kemauan yang kuat dalam pengembangan marine ecotourism melalui dukungan keamanan, kepastian hukum dan berusaha, serta aksesibilitas. Melalui prespektif ini, diharapkan potensi sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia dapat

dioptimalkan

pemanfaatannya

bagi

sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, tanpa mengorbankan habitat lingkungan dan ekosistem. Disamping itu, potensi pulau-pulau kecil terdepan dan wilayah perbatasan yang selama ini cenderung kurang diperhatikan, dapat menjadi perkarangan terdepan dari “rumah Republik Indonesia” sekaligus sumber penghidupan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya.


BAB IV MENYULAP PERBATASAN LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL TERDEPAN; MENJAGA KEUTUHAN NKRI DALAM RANGKA STABILITAS NASIONAL

BAB IV MENYULAP PERBATASAN LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL TERDEPAN; MENJAGA KEUTUHAN NKRI DALAM RANGKA STABILITAS NASIONAL Indonesia, sebagai negara kepualauan yang terletak diatara 2 benua dan 2 samudra, secara geostrategis sangat rentan adanya sengketa dengan negara tetangga. Secara geografis, wilayah NKRI berbatasan dengan 10 negara di wilayah lautan/pulau dan berbatyasan dengan 3 negara di wilayah daratan. Negara-negara wilayah

tetangga

yang

lautan/pulau-pulau

kita

berbatasan adalah

dengan Malaysia,

Singapura, Filiphina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Australia, dan India. Sementara yang berbatasan dengan 3 negara tetangga di wilayah daratan adalah Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Dari

sini

jelas

arti

penting

dan

strategis

membangun perbatasan di wilayah lautan/pulau-pulau kecil, agar kejadian serupa lepasnya Sipidan dan Ligitan ke Malaysia tidak terulang di kemudian hari. Kondisi teraktual adalah pembangunan menara suar secara sepihak oleh Malaysia di tapal batas Tanjung Datu yang masih

diperebutkan

wilayah

teritorialnya

antara

Indonesia dengan Malaysia. 23 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

Kondisi Laut Cina Selatan yang memanas belakangan, sebagai akibat klaim dan kegiatan negara China atas sebagian wilayah lautan dan pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan, juga ikut mempengaruhi stabilitas keamanan

di

Negara-negara

tetangga

termasuk

Idonesia. Terlebih di daerah ini (Kabupaten Anambas dan Natuna) memiliki beberapa pulau kecil yang tidak berpenduduk dan rawan klaim kepemilikan atas perairan di sekitarnya (yang terdeteksi memiliki kandungan migas yang sangat besar) oleh Negara lain jika tidak dikelola dengan baik. Kondisi pembangunan wilayah perbatasaan di masa lalu dimana kebijakan pembangunan yang lebih ke arah daratan dan wilayah perbatasan belum menjadi prioritas pembangunan, laju pembangunan yang lambat di daerah perbatasan karena terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas SDM, perlu terus dievaluasi, karena masih banyak persoalan dan kondisi di wilayah tersebut yang relatif tertinggal. Ketertinggalan tersebut dapat dilihat dari ketersediaan prasarana dan sarana, fasilitas umum dan sosial ekonomi masih jauh dari memadai, sektor pertanian dan perkebunan belum berkembang, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang belum optimal. Implikasinya

dari

kurangnya

perhatian

dan


ketertinggalan

pembangunan

kawasan

perbatasan

tersebut adalah masih adanya pelintas batas illegal, terjadinya illegal fishing dan illegal logging, penggeseran patok-patok, upaya okupasi pulau-pulau kecil oleh Negara lain, terjadinya konflik di wilayah perbatasan, dan terjadinya kesenjangan ekonomi yang tinggi. Semenjak Kementerian Kelautan dan Perikanan terbentuk, upaya pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan secara nyata dan perlahan mulai ditata, dari mulai penyediaan infrastruktur, penyediaan sarana, penguatan modal dan upaya pemberdayaan masyarakat, mulai dibangun pelabuhan perikanan di wilayah terluar, penyediaan sarana penerangan dengan tenaga surya di beberapa pulau-pulau kecil terluar serta penyediaan sarana transportasi pendukung. Pendekatan

pengelolaan

yang

selama

ini

dilakukan melalui pendekatan kedaulatan (souveregnity approach)

dan

pendekatan

ekonomi

(prosperity

approach) yang fokus pada keberadaan secara terus menerus (continuous presence), penguasaan secara efektif (effective occupation) dan pelestarian ekologis (ecology preservation) diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran dan kerentanan klaim atas wilayah lautan dan pulau-pulau kecil terdepan/terluar tersebut.


Sebagaimana

informasi

dari

Kementerian

Kelautan dan Perikanan, contoh nyata pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan/terluar adalah reklamasi kembali Pulau Nipa yang cenderung hampir tenggelam, dan kemudian setelah selesai reklamasi dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sebagian lahan pulaunya untuk pembangunan sarana penyimpanan minyak yang dapat memberikan kontribusi PNBP kepada negara,

dan

sebagian

lagi

dimanfaatkan

untuk

pembangunan Pos TNI AL untuk keperluan pengawasan dan patroli daerah perbatasan laut di wilayah tersebut. Kedepan,

tentunya

peluang

pengembangan

wilayah laut dan pulau-pulau kecil terdepan/terluar sangat prospektif untuk kegiatan dalam rangka program ketahanan energi dan ketahanan pangan. Ketahanan energi dapat dilakukan dengan membangun kilang-kilang maupun storage (penyimpanan) BBM, dengan asumsi bahwa status kepemilikan lahan pulau yang clear dan lokasi eksplorasi migas mayoritas adalah di wilayah laut. Ketahanan pangan dapat dilakukan dengan mulai melakukan budidaya laut baik rumput laut, perikanan budidaya, maupun bahan pangan lain dari laut dalam. Secara perbatasan

umum,

yang

menyempitnya

pembangunan

diharapkan

jurang

kedepan

kesenjangan

di

wilayah

adalah:

ekonomi

(1)

antar


masyarakat Indonesia di perbatasan dengan negara tetangga;

(2)

infrastruktur

yang

memadai

untuk

mendukung perekonomian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat; (3) tersedianya sarana dan prasarana pengawasan di darat dan laut; (4) tersedianya fasilitasfasilitas sosial dan budaya bagi masyarakat; (5) terjalin kerjasama yang harmonis dengan negara tetangga di bidang ekonomi, sosial dan budaya; (6) terselesaikannya masalah perbatasan yang belum disepakati dan/atau diratifikasi; dan (7) alokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan prioritas. Kondisi wilayah perbatasan yang diharapkan sebagai indikator pembangunan wilayah perbatasan yang berhasil adalah; (1) semakin menurunnya praktikpraktik illegal fishing, illegal logging, illegal trafficking, illegal mining; (2) tercegahnya kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut; (3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan minimal di atas ambang garis kemiskinan; (4) berdayanya pulau-pulau kecil terluar; (5) terbangun dan berfungsinya infrastruktur dan fasilitas ekonomi dan sosial-budaya masyarakat; (6) pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari; dan (7) bertambahnya investor yang menanamkan modal di wilayah perbatasan laut/pulau-pulau kecil. Strategi yang dapat diterapkan antara lain; 27 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

memberdayakan

pertama, peningkatan terutama

pelayanan

pelayanan

peningkatan

peran

sumberdaya

masyarakat

sosial

dasar

pendidikan masyarakat

alam

dan

melalui

masyarakat,

dan

kesehatan;

dalam

pengelolaan

lingkungannya

secara

berkelanjutan; peningkatan kualitas masyarakat melalui penyuluhan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan penciptaan iklim usaha yang kondusif kepada para pelaku usaha. adalah

Kedua

membangun

sarana

dan

prasarana, melalui pengembangan beberapa kawasan perbatasan

sebagai

pusat

pertumbuhan

ekonomi;

peningkatan pelayanan prasarana transportasi melalui pengembangan

jalur-jalur

perintis

membuka

keterisolasian dan pemasaran produksi; pembangunan sarana

telekomunikasi

agar

masyarakat

lebih

mengetahui informasi mengenai Indonesia daripada negara

tetangga;

infrastruktur

dan

dasar

peningkatan

dalam

pembangunan

rangka

mengurangi

kesenjangan pembangunan dengan Negara tetangga. Strategi ketiga adalah memanfaatkan potensi SDA

melalui

pengelolaan

sumberdaya

alam

dan

lingkungan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat; perbatasan

pengembangan sebagai

pusat

beberapa

kawasan

pertumbuhan

ekonomi


berbasiskan pada kekuatan sumberdaya lokal; pemetaan potensi daerah, kondisi ekosistem dan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR); promosi peluang investasi kepada para investor dalam negeri untuk menanam

modalnya

di

wilayah

perbatasan;

dan

pelestarian SDA untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Keempat,

mengembangkan

kerjasama

pengelolaan kawasan perbatasan melalui penegakan hukum dan menciptakan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi; singkronisasi kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; kerjasama secara aktif dengan negara-negara tetangga melalui forum-forum regional, sub-regional dan bilateral; dan peningkatan koordinasi lintas sektoral. Strategi kelima yang harus terus dilakukan adalah menetapkan garis batas antar Negara melalui kerjasama bilateral dengan Negara tetangga dalam rangka penetapan titik dasar (TD) kedua Negara; pendekatan yang holistik dalam satu kerangka dengan kebijakan lainnya dalam penetapan batas maritim dengan negara tetangga; penetapan batas wilayah perbatasan RI secara tegas dan jelas melalui pembuatan patok-patok

perbatasan

yang

disepakati

bersama

dengan negara tetangga. 29 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

Keenam adalah meningkatkan sistem keamanan pertahanan

melalui

peningkatan

keamanan

dan

pertahanan; pengembangan sistem keamanan dan pertahanan berbasiskan sistem pengawasan masyarakat (Sismaswas); peningkatan kuantitas dan kualitas personil aparat keamanan; peningkatan sarana dan prasarana sistem keamanan pertahanan; dan penambahan Pos Lintas Batas (PLB) dan meningkatkan patroli.


BAGIAN KEDUA AGENDA STRATEGIS PEMBANGUNAN MARITIM INDONESIA

AGENDA PERTAMA STRATEGI CLUSTER PEMBERDAYAAN: MENGENTAS KEMISKINAN DI PESISIR

AGENDA PERTAMA STRATEGI CLUSTER PEMBERDAYAAN: MENGENTAS KEMISKINAN DI PESISIR Data BPS tahun 2008 menunjukkan jumlah desa pesisir yang terdata secara resmi mencapai 10.119 desa. Jumlah masyarakat pesisir menurut data BPS dan Yayasan Smeru 2002 sekitar 16,42 juta jiwa. Umumnya masyarakat

tersebut

merupakan

pelaku

ekonomi

subsistem produksi primer perikanan sebagai nelayan, pembudidaya

ikan

dan

pengolah

hasil

perikanan.

Masalah yang dihadapi adalah ketidakadilan harga, lemahnya teknologi dan modal, terbatasnya SDM, terbatasnya

akses

sumberdaya,

serta

lemahnya

organisasi, sehingga posisi mereka lemah di antara pelaku usaha lainnya.

16,42 juta jiwa masyarakat Indonesia hidup mengandalkan laut dan tersebar di 10.119 desa


Kondisi ini memposisikan masyarakat pesisir sebagai masyarakat miskin dan menurut data BPS dan Yayasan Smeru 2002, nilai Proverty Headcount Index 0,2789 atau sekitar 32% dari populasi adalah masyarakat miskin. Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mewujudkan pilar pembangunan pro-poor,

maka

diperlukan

strategi

menciptakan

masyarakat pesisir yang mandiri, tangguh, unggul dan taraf hidup yang meningkat. Strategi tersebut adalah Strategi Cluster Pemberdayaan dengan unit cluster adalah desa nelayan/pembudidaya yang mencakup 3 sektor, yakni sektor pemberdayaan sosial, ekonomi, dan ekologi. A. Sektor Pemberdayaan Sosial 1. Pendidikan/Pelatihan Peningkatan kualitas nelayan dan pembudidaya melalui pelatihan dan pendampingan/penyuluhan dengan kurikulum pelatihan cara-cara kegiatan perikanan

yang

bertanggung

jawab

dan

penyediaan tenaga pendamping teknologi. 2. Jaringan dan Organisasi Sosial Jaringan masyarakat pesisir diperkuat : (a) Jaringan Dalam Masyarakat (intra-community) dengan mengkonsolidasi kelompok nelayan 32 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

dan pembudidaya dalam satu organisasi sosial berbasis desa, karena selama ini organisasi sosial tersebut cenderung beragam secara ekonomi maupun politik; (b) Jaringan Antar Masyarakat Nelayan (intercommunity) dengan membangun kerjasama dan saling pengertian antar organisasi sosial nelayan

yang

berbeda

desa/daerah,

khususnya untuk pemanfaatan sumber daya ikan dan mengantisipasi konflik nelayan antar daerah; (c) Jaringan Luar Masyarakat (supra-community) dengan mengintegrasi antar jaringan nelayan dengan lingkungan di luarnya, khususnya lingkungan ekonomi luar melalui kemitraan dengan pelaku swasta nasional. B. Sektor Pemberdayaan Ekonomi 1. Pengembangan Mata Pencaharian; (a) Mengembangkan dengan

cara

pencarian

strategi memberi

baru

menangkap

bagi

ikan

pengembangan

di

budidaya

nafkah

ganda,

alternatif

mata

nelayan

yang

laut laut

melalui dan

memberdayakan istri nelayan agar dapat ikut menopang

nafkah

keluarga

sebagai

pengolahan ikan tradisional dan bakul ikan. 33 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

(b) Mendorong ke arah laut lepas, dengan cara pengembangan dan pengenalan teknologi perikanan

yang

samudera sosial

dan

dan

mampu

menjangkau

menggunakan

jaringan

organisasi

masyarakat

pesisir

sebagai basis organisasi produksi, serta pelatihan/pendidikan

untuk

memperkuat

manajemen usaha.

Modernisasi perikanan mendorong penangkapan ikan ke laut samudera

(c) Mengembangkan diversifikasi teknologi alat tangkap untuk mengatasi ketergantungan nelayan

pada

musim

dan

mengimbangi

kekuatan nelayan asing. (d) Mengembangkan menampung

hasil

mini-storage tangkapan

untuk agar

meningkatkan mutu dan harga ikan. 34 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

2. Pembiayaan Usaha Pola

pembiayaan

usaha

untuk

menopang

pengembangan mata pencarian dilakukan dalam tiga bentuk dana bantuan langsung, dana bergulir, dan kredit mikro: (a) Dana bantuan langsung diperuntukkan bagi masyarakat pesisir memiliki

kelayakan

yang

tergolong

usaha

dan

tidak tidak

memenuhi persyaratan perbankan dengan cara mendorong bantuan langsung tunai (BLT)

menyentuh

langsung

nelayan,

pembudidaya dan pengolah ikan tradisional. (b) Dana bergulir diperuntukkan bagi masyarakat pesisir

yang

kelayakan

tergolong usaha

persyaratan

tidak

tetapi

perbankan,

memiliki memenuhi

dengan

cara

mengembangkan program PNPM-Kelautan dan Perikanan. (c) Kredit mikro diperuntukkan bagi masyarakat pesisir yang tergolong memiliki kelayakan usaha dan memenuhi persyaratan perbankan, dan

dapat

disalurkan

melalui

lembaga

keuangan mikro, dengan cara mendirikan badan layanan umum (BLU) yang bertindak sebagai kredit mikro di sektor kelautan dan perikanan. 35 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

3. Kelembagaan Usaha Organisasi dan jaringan masyarakat pesisir yang ditopang

pembiayaan

usaha

serta

program

pengembangan mata pencarian diarahkan untuk menjadi

badan

hukum

ekonomi

masyarakat

pesisir, baik sebagai koperasi maupun badan usaha milik rakyat (BUMR) sektor kelautan dan perikanan. 4. Kemitraan Usaha Kelembagaan

usaha

yang

telah

terbentuk

diarahkan untuk bermitra dengan swasta nasional melalui

fasilitasi

sistem

penyelenggaraan

kemitraan yang dilakukan bersama Pemerintah menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Modal, kelembagaan usaha & kemitraan adalah kunci pemberdayaan nelayan


C. Sektor Pemberdayaan Ekologi Pemberdayaan ekologi diarahkan agar masyarakat pesisir dapat turut serta berperan langsung dalam konservasi sumber daya ikan, menjaga kedaulatan dan sumber daya nasional, serta perubahan iklim global Dampak yang dihasilkan dari 3 skenario sektor pemberdayaan dalam Strategi Cluster Pemberdayaan ini adalah: 1. Peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya di atas UMR regional yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan pengangguran; 2. Masyarakat pesisir memiliki organisasi produksi yang

dapat

berfungsi

sebagai

organisasi

ekonomi dan sosial dan memiliki jejaring antar desa, antar daerah dan nasional; 3. Nelayan

memiliki

kapasitas

produksi

yang

mampu menjangkau laut samudera yang dapat berfungsi sebagai pesaing nelayan asing dan penjaga kedaulatan sumber daya nasional; 4. Lahan-lahan budidaya yang belum dikelola dapat difungsikan sebagai lahan produksi perikanan; 5. Penigkatan produksi perikanan nasional secara kuantitas dan kualitas yang bermuaran pada


peningkatan ekspor dan konstribusi pada PDB nasional serta devisa negara; 6. Kemitraan strategis antara nelayan/pembudidaya dengan

swasta

jejaring

ekonomi

nasional dan

yang pilar

membentuk

pembangunan

nasional; 7. Masyarakat pesisir menjadi bagian dari pelaku konservasi dan ikut dalam menjaga iklim dunia.

Jaringan/organisasi sosial:  Intra-community  Inter-community  Supra-community

Pendidikan/pelatihan

Pengembangan mata pencarian:  Strategi nafkah ganda  Perikanan samudera  Diversifikasi teknologi  Mini-storage

Dukungan Sarana Kesehatan

Dukungan Infrastruktur

Kelembagaan Usaha:  Kedai pesisir  Koperasi/BUMR nelayan  Kelompok Usaha bersama (KUB)  dll

Pembiayaan usaha:  BLT  Dana bergulir (PNPM-KP)  BLU/kredit mikro

Skema umum clustrer pemberdayaan Skema umum cluster pemberdayaan


AGENDA KEDUA PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL NUSANTARA : POLITIK KEDAULATAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

AGENDA KEDUA PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL NUSANTARA : POLITIK KEDAULATAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Selaku negara kepulauan (archipelago state), integrasi antara sumber daya di darat dan laut, serta antara pulau besar dan pulau kecil, sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, hukum dan pertahanankeamanan menjadi kunci keutuhan tersebut.

Peta 92 pulau-pulau kecil terluar

Salah satu titik kedaulatan nasional adalah pulau-pulau kecil terluar yang menjadi penanda wilayah nasional. Jumlah pulau tersebut mencapai 92 pulau diantara 17.480 pulau besar dan kecil, 12 pulau 39 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

diantaranya adalah pulau kecil yang menjadi perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan negara lain. Permasalahannya

adalah

belum

optimalnya

pulau-pulau kecil dikembangkan sebagai pilar kedaulatan dan pemberi konstribusi bagi pembangunan nasional. Hal ini menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi dan hankam, karena pulau kecil

rawan

penyelundupan,

dengan

aksi

perdagangan

kriminalitas, manusia,

seperti

pencurian,

perampokan dan terorisme. Disisi lain, beberapa pulau terluar terancam lepas ke negara tetangga. UU No. 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah

dengan

UU

No.

1

tahun

2014

tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pelau Kecil dan Perpers No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan PulauPulau Kecil Terluar menegaskan pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil sebagai aset ekonomi dan politik nasional.

Marine ecotourism berbasis pulau kecil di Maldive


Untuk itu diperlukan strategi pengembangan pulau-pulau kecil, khususnya pulau kecil terluar, sebagai salah satu basis perekonomian sekaligus secara politik menjadi pilar penjaga keutuhan wilayah nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa negara kepulauan telah terlebih dahulu mengembangkan konsep ekonomi berbasis pulau dan secara politik menandakan eksistensi kedaulatannya pada pulau-pulau kecil yang menjadi bagian integral wilayahnya. Contoh negara-negara tersebut adalah : 1. Kepulauan Karibia yang mengembangkan pariwisata bahari berbasis pulau-pulau kecil dengan konstribusi 12% bagi PDB dan dikunjungi 100 juta turis setiap tahunnya. 2. Pengembangan pulau-pulau kecil sebagai sumber energi berbasis tenaga matahari dan angin, budidaya

Jetty/tambat labuh: penghubung pulau kecil dengan dunia luar


perikanan dan pertanian, serta pariwisata di pulau kecil Texel – Belanda dan Newfoundland – Kanada. 3. Maldive yang telah berkembang sebagai negara pariwisata bahari dan dikunjungi sekitar 500.000 turis setiap tahunnya. Pengelolaan pulau-pulau kecil di negara tersebut telah mengudang operator nasional seperti Hilton, Universal, villa dan

sebagainya.

Investor internasional yang berinvestasi di Maldive tersebut diundang masuk melalui mekanisme tender internasional dengan masa pengelolaan 25-35 tahun dengan regulasi yang diatur secara rinci.

Panorama Wakatobi

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar tentunya memiliki potensi pulau-pulau kecil yang jauh lebih besar dari negara-negara tersebut. Saat ini saja, Indonesia memiliki 34 lokasi penyelaman disamping lokasi-lokasi lain yang berpotensi. Salah satu yang telah


dikembangkan saat ini adalah Pulau Tomia di Kep. Tukang Besi Sulawesi Tenggara.

Pendapatan yang

disumbangkan oleh pulau ini dari wisata selama saja mencapai Rp. 14,7 milyar. Berbagai infrasturuktur pulau seperti airport, dan sarana lainnya seperti telepon dan internet

dibangun

oleh

investor

swasta,

termasuk

community development, seperti sarana dan prasarana pendidikan, peribadatan dan dermaga.

Sarana transportasi yang dapat diandalkan untuk transportasi di pulau kecil


Bila konsep ini mampu diterapkan untuk pulaupulau kecil lainnya, khususnya 92 pulau-pulau kecil terluar, maka Indonesia dapat mengembangkan pulaupulau tersebut sebagai basis ekonomi nasional.

Jika

diasumasikan pendapatan yang akan disumbangkan sama dengan Pulau Tomia, maka 92 pulau akan memberikan konstribusi per tahun bagi Indonesia sekitar Rp.1,35 triliun di luar jasa ikutannya. Tentunya hal ini merupakan peluang ekonomi dan penyerap lapangan kerja. Sekitar 92.000 orang akan terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi ini, di luar yang terlibat dalam jasa ikutannya.

Contoh rencana pengembangan pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar

Kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam pemanfaatan pulau-pulau kecilnya adalah aksesibilitas 44 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

ke pulau-pulau kecil kurang memadai untuk mendorong investasi swasta. Selama ini, masalah infrastruktur seringkali menjadi alasan kalangan swasta kurang tertarik dalam memanfaatkan sumber daya di pulaupulau kecil tersebut. Bagi kalangan investor, lemahnya infrastruktur kurang menjamin aksesibilitas, sehingga menjadi kendala mobilitas barang dan jasa. Untuk mendorong pemanfaatan tersebut maka dibutuhkan kebijakan membuka aksesibilitas pulau-pulau kecil yang mampu menciptakan mobilitas barang dan jasa secara efisien dan efektif. Langkah yang dapat ditempuh dalam jangka pendek dan menengah adalah : 1.

Investasi khususnya

pemerintah

dibidang

pulau-pulau

kecil

infrastruktur,

terdepan

yang

berpotensi untuk dikembangkan secara ekonomi dan secara politik berbatasan langsung dengan negara lain; 2.

Mendorong

swasta

terlibat

langsung

dalam

pemanfaatannya, khususnya pengembangan marine ecotourism, perikanan & energi; 3.

Menciptakan regulasi yang memberi kemudahan untuk pemanfaatan pulau kecil tersebut secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan faktor kedaulatan,

kultural,

kepentingan

masyarakat

setempat dan konservasi sumber daya alam.


Direct pengembangan pulau-pulau kecil akan mendorong berkembanganya industri lainnya; seperti industri pesawat terbang, peralatan elektronik, industri barang logam, industri makanan dan sebagainya. Melalui upaya ini diharapkan pulau-pulau kecil berkembang sebagai modal bagi pembangunan nasional dan secara politik, pulau-pulau tersebut tetap terjaga sebagai bagian yang utuh dalam wilayah NKRI.


AGENDA KETIGA PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN: MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PENGENTASAN PENGANGGURAN

AGENDA KETIGA PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN: MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PENGENTASAN PENGANGGURAN Usaha perikanan budidaya akan menjawab permasalahan ketahanan pangan dan pengangguran di negeri ini. Dengan asumsi pemanfaatan potensi usaha budidaya yang baru sekitar

6,45% dan menghasilkan

produksi perikanan sebesar 3,53 juta ton serta menyerap tenaga kerja sebesar 2,6 juta orang, maka apabila usaha budidaya dioptimalkan pemanfaatannya menjadi 100% maka akan menghasilkan produksi sebesar 54,26 juta ton dan menyerap tenaga kerja sebesar 40,31 juta orang atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia saat ini. Angka tersebut dapat membuktikan bahwa usaha budidaya perikanan dapat menjadi solusi ketahanan pangan dan pengentasan pengangguran dimasa yang akan datang. Usaha budidaya perikanan merupakan salah satu solusi untuk penyelesaian masalah kemiskinan dan ketahanan pangan di negeri ini. Potensi pengembangan usaha budidaya diantaranya adalah tersedianya lahan pertambakan seluas 1.224.901 ha (baru dimanfaatkan 37%), kolam seluas 541.100 ha (baru dimanfaatkan 47 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

19,4%), perairan umum seluas 139.336 ha (baru dimanfaatkan sekitar 1%), potensi mina padi seluas 1.538.379 (baru dimanfaatkan sekitar 7,7%) dan lahan budidaya laut sekitar 8.363.501 ha (baru dimanfaatkan sekitar 1%). Berdasarkan data tingkat pemanfaatan tersebut, pengembangan usaha budidaya perikanan kita masih sangat rendah bila dibandingkan dengan potensi lahan yang ada. Ilustrasi

pengembangan

usaha

budidaya

perikanan saat ini adalah sebagai berikut untuk produksi perikanan budidaya telah mencapai 3,53 juta ton dari komoditas rumput laut, udang, kerapu, nila, banding, patin, lele, gurame, mas, kakap, kepiting, kekerangan dan lainnya. Pelaku usaha budidaya sampai tahun 2008 sekitar 2,6 juta orang dengan jumlah rumah tangga perikanan sekitar 1,56 juta rumah tanggga perikanan budidaya. Dengan asumsi tingkat pemanfaatan usaha budidaya perikanan baru mencapai 6,45% atau sekitar 762.320 ha dari potensi total seluas 11.806.392 ha. Apabila usaha budidaya perikanan dioptimalkan menjadi 100% maka diperkirakan produksi perikanan budidaya dapat mencapai 54,26 juta ton dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 40,31 juta orang. Dengan asumsi tersebut

apabila

usaha

perikanan

budidaya


dikembangkan maka akan dapat mendorong Indonesia menjadi

negara

yang

tahan

pangan

dan

bebas

pengagguran. Untuk mendukung optimalisasi usaha perikanan budidaya di Indonesia perlu disertai dengan upaya percepatan

produksi

perikanan

budidaya

melalui

pengembangan komoditas budidaya sesuai dengan kualitas lahan, pengembangan komoditas unggulan daerah,

pengembangan

pembangunan

sarana

percontohan dan

minapolitan,

prasarana

budidaya,

pengembangan klaster usaha budidaya perikanan seperti kampung

lele,

kampung

patin,

kampung

gurame,

kampung kerapu dan kampung rumput laut. Upaya pencapaian tersebut harus mulai dari : 1. Penguatan permodalan 2. Penggunaan melalui

benih

unggul,

modernisasi

dan

dilakukan peningkatan

profesionalisme Balai Benih Ikan/Udang dan Unit Pembenihan Rakyat 3. Standarisasi, sertifikasi dan akreditasi untuk sarana produksi 4. Infrastruktur,

konstruksi

dan

revitalisasi

sarana dan prasarana budidaya 5. Pengembangan metode budidaya melalui diversifikasi spesies kultivan 49 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

6. Pengendalian hama dan penyakit ikan 7. Penguatan kelembagaan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakkan) dan Penyuluh Perikanan.




Sumber daya kelautan yang berpotensi untuk dikembangkan dan beberapa diantaranya bersifat dalam jangka menengah dan panjang adalah industri dan jasa kelautan. Industri ini bersifat high-tech dan membutuhkan investasi yang cukup besar dibidang riset, SDM dan pengembangnnya.

Besarnya

investasi

tersebut

berbanding lurus dengan reward yang akan diperoleh bangsa Indonesia dari sisi pengembangan IPTEK dan pembangunan ekonomi, jika industri dan jasa tersebut berhasil dibangun dalam skala produksi massal. 1. Industri Bioteknologi Industri yang

bioteknologi

bersumber

dari

sumber daya kelautan dan

memiliki

potensi

yang besar di Indonesia adalah:

Produk bioteknologi kelautan yang dapat dikembangkan dari laut Indonesia


(a) Pengembangan ekstraksi “Bioactive substances” (Natural Product) dari bioata atau organisme lauat untuk industri makanan, minuman, farmasi (obat-obatan) dan kosmetika. (b) Pengembangan biotek untuk Bioetanol dan biodiesel masa depan (c) Pengembangan produktivitas

biotek industri

untuk

meningkatkan

perikanan

budidaya

(Aquaculture) secara lestari. (d) Penerapan

biotek

untuk

pengendalian

pencemaran.

Contoh pemanfaatan energi non-konvensional yang telah dikembangkan

2. Energi Non-Konvensional Energi non-konvensional merupkanan sumber energi dapat pulih seperti energi gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy 52 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

Convertion) belum banyak dimanfaatkan lebih jauh. Beberapa negara seperti Belanda dan Kanada telah lama mengembangkannya untuk sumber energi di pulau-pulau kecil. Pemanfaatan energi ini masih memerlukan proses riset yang mendalam dan kajian komprehensif terutama dengan negara-negara yang telah memanfaatkannya. 3. Transportasi Pulau-Pulau Kecil Transportasi

ke

pulau-pulau

kecil

menjadi

tantangan dalam menyatukan negara kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, hukum dan hankam. Potensi ini belum terkelola dengan baik, terutama dalam pengembangan pulaupulau kecil sebagai basis ekonomi dan penyanggah politik kedaulatan.


Untuk

mencapai

tujuan

tersebut

perlu

dikembangkan strategi transportasi ke pulau-pulau kecil untuk menjamin mobilitas barang dan jasa. Beberapa alat transportasi yang dapat dikembangkan dan mendukung industri Indonesia adalah pesawat udara yang berkemampuan mendarat di permukaan air. Industri dirgantara Indonesia telah memiliki kemampuan untuk menciptakan pesawat udara jenis ini. 4. Benda-benda Berharga Potensi pemanfaatan

jasa

kelautan

benda-benda

lainnya

adalah

berharga.

Wilayah

perairan Indonesia diprediksi banyak mengandung benda-benda berharga dari peninggalan kapal-kapal yang tenggelam ratusan tahun yang lalu. Informasi Assosiasi

Pengusaha

Pemanfaatan

Benda

menyebutkan

terdapat

Pengangkatan Berharga 463

titik

dan

Indonesia benda-benda

berharga yang tersebar dari perairan ujung barat sampai ujung timur Indonesia.


AGENDA KELIMA KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN: MENUJU PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DAN ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

AGENDA KELIMA KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN: MENUJU PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DAN ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL Pembangunan kelautan dan perikanan perlu didukung dengan keberlanjutan sumber daya alam sebagai

basis

faktor-faktor

produksi.

Untuk

itu

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mesti diletakkan dalam kerangkan ekologis berkelanjutan (an ecologically sustainable area/ecosystem). Asumsi yang dibangun dalam agenda kelima ini adalah basis sumberdaya alam kelautan dan perikanan harus dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi

berlebih

diperbaharui

terhadap

(renewable

sumberdaya

dapat

tidak

terjadi

resources),

pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar. Hal

ini

dibarengi

pula

dengan

pemeliharaan

keanekaragaman hayati (biodiversity), stabilitas siklus hidrologi, siklus biogeo-kimia, dan kondisi iklim. Strategi

yang

ditempuh

untuk

mewujudkan

pembangunan kelautan dan perikanan ini adalah :


(a)

Menciptakan

keharmonisan

ruang

(spatial

harmony) untuk kehidupan manusia dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam peta tata ruang;

(b)

Mengendalikan tingkat/laju (rate) pemanfaatan sumberdaya dapat pulih (seperti sumberdaya perikanan dan hutan mangrove) tidak boleh melebihi kemampuan pulih (renewable capacity) dari sumberdaya tersebut dalam kurun waktu tertentu;

(c)

Memodifikasi bentang alam pesisir dan lautan untuk membangun dermaga (jetty), pemecah gelombang (breakwaters), pelabuhan laut, hotel, anjungan

minyak

(oil

rigs),

marina,

dan

infrastruktur lainnya, maka harus menyesuaikan dengan

karakteristik

dan

dinamika

alamiah

lingkungan pesisir dan lautan, seperti pola arus, pasang surut, sifat geologi dan geomorfologi (sediment budget), serta sifat biologis dan kimiawi, sehingga tidak mengganggu tatanan dan fungsi ekosistem.


TIM PENULIS Widi Agoes Pratikto, professor di bidang Ocean Engineering dan aktif mengajar

di

Sepuluh

Institut

Teknologi

Nopember

(ITS)

Surabaya. Dalam karirnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal juga Sekretaris Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal D - 8 (Development

- 8 - negara-negara

berkembang yang berpenduduk mayoritas muslim). Menuntaskan pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya bidang keahlian Naval Architecture and Shipbuilding Engineering, Master di The George Washington University dengan keahlian Coastal/Ocean Engineering, dan Doktor (PhD) di North Carolina State University untuk keahlian Coastal/Ocean Engineering. Aktif

menerbitkan

buku

untuk

bahan

pengajaran maupun kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, diantaranya Mekanika Fluida, Hidrodinamika Dasar,

Perencanaan Fasilitas Pantai dan Laut, Diktat

Metodologi Penelitian, Diktat Analisa Numerik, Pengantar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Buku untuk Tahun Pertama Bersama ITS, Struktur Pelindung Pantai, dan Kiprah Kaprah Pejuang Maritim. 57 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

Suwardi, lahir di Boyolali, saat ini disela-sela kesibukaannya sebagai aparatur Negara, selain menjadi expert di Nusantara Initiative, juga aktif dan menjabat Wasekjen di Perhimpunan Lingkungan pendidikan

Indonesia Sarjana

Cendekiawan

(Perwaku).

di

Institut

Menuntaskan

Teknologi

Sepuluh

Nopember (ITS) Surabaya bidang keahlian Marine System Engineering dan Master di Universitas Indonesia bidang keahlian Ilmu Lingkungan. Menjadi tim anggota Penulis di Bakornas LTMI saat menerbitkan Buku Peralihan Sistem Energi; Dari Konvensional Menuju Sistem Energi Modern. Bersama beberapa rekan juga mendirikan

Lembaga

TRADC

(Transportation

Development Centre) Soni Fahruri, lahir di Nganjuk, saat ini

mengelola

Lembaga

Riset

Nusantara Initiative sebagai Direktur Eksekutif, karena pengalamannya dalam bidang Riset, Lingkungan Hidup

dan

Climate

Change,

Renewable Energy, Energy Efficiency, serta Energy policy semasa menjadi Tenaga Ahli di Komisi 7 DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup. Pernah 58 AGENDA STRATEGIS MEMBANGUN KEJAYAAN (KEMBALI) MARITIM INDONESIA

mengikuti training di ILT TVET, Climate Change and Green Jobs di Korea Selatan dan Jerman selama hampir 1 tahun. Serta mengikuti International DAAD and BTU Alumni Seminar on “Intensifying Utilisation of Renewable Energy Technologies for Propelling Development of Asian

Developing

Countries”

di

Cottbus,

Jerman.

Pendidikan Sarjana dan Master diselesaikan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya bidang keahlian Marine System Engineering

dan Coastal

Engineering and Management.


n


LEMBAGA RISET NUSANTARA INITIATIVE (Nusantara Sustainable Resources Initiative) w w w. n u s a nta ra i n i t i at i ve . co m

MARITIM INDONESIA MEMBANGUN KEJAYAAN AGENDA STRATEGIS. (Kembali) TIM Penulis: Editor: Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc. PhD. Suwardi, ST, M.Si

Recommend Documents