Maritim atau Kepulauan?

2 www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 15/Tahun V/September 2009

Maritim atau Kepulauan? Fakta Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia tidak bisa disangkal lagi. Demikian juga dengan lebih besarnya luasan wilayah laut dibandingkan dengan daratannya. Namun, sebagai negara kepulauan, negara yang terdiri atas gugusan pulau apakah secara otomatis Indonesia menjadi negara maritim? Terdapat dua perspektif dalam memandang Indonesia dengan gugusan kepulauan dan lautan ini. Pertama, doktrin negara kepulauan adalah cara pandang bahwa negara ini terdiri dari rangkaian pulau-pulau. Daratan yang terpisah oleh lautan. Kedua, doktrin negara maritim yaitu cara pandang bahwa negara ini terdiri dari wilayah lautan yang menghubungkan pulau pulau di dalamnya. Dalam perspektif kedua, laut dimaknai sebagai perekat sekaligus sumber daya strategis yang menentukan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa maritim. Eksplorasi dan eksploitasi laut dilakukan nenek-moyang kita sejak berabadabad lalu. Kisah heroisme mereka dikenal hingga Madagaskar, India, China dan Pasifik Selatan. Begitu penting posisi laut sehingga tidak ada kerajaan yang melupakan pembangunan armada lautnya mulai dari Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Banten, Goa-Makassar, Ternate-Tidore, dan sebagainya. Malahan Aceh pernah memiliki laksamana perempuan, yaitu Malahayati yang legendaris. Semuanya untuk mempertahankan kedaulatan, ekspansi kekuasaan, serta nilai-nilai ekonomisnya. Kalau di daratan petani memuja Dewi Sri sebagai pembawa kesuburan bumi, maka nelayan menempatkan Hyang Baruna sebagai penguasa laut yang berpengaruh secara spiritual. Kebudayaan pantai pun terpengaruh oleh sifat heroik pelaut yang keras, terus terang, tegas, dan egaliter karena hidup mereka tergantung dari kualitas kerjasama kelompoknya. Selain warisan nilai-nilai itu, sesungguhnya potensi maritim Indonesia memiliki nilai strategis baik dari geopolitik, geoekonomi, maupun pertahanan. Sebagai negara perangkai dua benua yaitu Australia dengan Asia, serta Lautan Pasifik

Bijak Sikapi Perubahan Iklim Perubahan iklim merupakan salah satu agenda global yang mendesak dan menuntut komitmen negara-negara industri untuk diselesaikan. Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia untuk keadilan Iklim (CSF) prihatin dengan hasilhasil perundingan sebelumnya dan mengkhawatirkan pertemuan Bangkok Intersessional Meetings on Climate Change, yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September – 9 October 2009 masih sebatas perundingan bisnis antara negara pemilik limbah emisi (polluter) dengan negara pembeli limbah (buyer) dan bukan pada upaya menemukan solusi menghadapi bencana pemanasan global.

desain: ahas/danang foto: bf-m, danag

Pemerintah Indonesia harusnya bijak dalam menyikapi situasi yang ada. Komitmen untuk mereduksi emisi dengan menghentikan laju deforestasi dan degradasi lahan (REDD) harus dibuktikan dalam negosiasi perubahan iklim. Dukun-

gan dana adaptasi yang diberikan juga harus dalam bentuk hibah bukan utang, serta wajib mendukung sepenuhnya program pengembangan energi bersih (angin, solar cell, mikrohidro) berbasis komunitas di negaranegara berkembang. Luluk Uliyah JATIM [email protected]

dengan Lautan Hindia, perairan Indonesia memiliki eksploitasi daratan telah mengakibatkan krisis nilai luar biasa. lingkungan hidup yang serius. Setiap kapal yang hilir mudik antara dua lautan Dalam World Ocean Conference di Manado b e b e ra p a wa k t u l a l u , m u n c u l i d e u n t u k itu harus melewati perairan Indonesia, termasuk mengembangkan laut sebagai masa depan kapal-kapal perang. Setiap detail informasi bagi dunia. Memang dengan potensi kekayaan perairan kita akan dicari oleh setiap negara yang bahari Indonesia mampu membuat bangsa hendak menggerakkan armadanya dari Lautan ini duduk setara dengan Hindia ke Lautan Teduh bangsa lain di dunia. Namun dan sebaliknya. Lautan adalah wilayah yang besar demikian, langkah untuk Posisi strategis seperti dan memiliki daya tawar tinggi. mendayagunakan nilai-nilai itu tentu menggiurkan Pengembangannya membutuhkan raksasa yang dikandungnya n e g a ra - n e g a ra b e s a r, kesadaran bahwa di lautlah semua persoalan di darat terkumpul, untuk kepentingan rakyat, dan sejak awal berusaha mulai dari hukum, politik, amat bergantung pada cara menarik Indonesia ekonomi, budaya, pertahanan, kita memandangnya. dalam orbitnya. Namun dan sebagainya. Ada dua hal yang Pembukaan UUD 1945 bisa dilakukan jika ingin menyebutkan bahwa mengembangkan potensi maritim. Pertama, politik luar negeri kita bebas aktif, sehingga tak keniscayaan untuk menjaga keamanan, penegakan memungkinkan kita tertambat pada satu pakta hukum dan pertahanan maritim. Jika laut menjadi dengan salah satu kelompok. taruhan sekaligus harapan upaya mengawal Justru posisi inilah yang menjadikan Indonesia kedaulatan dan menjaga kelestarian perairan adalah tak henti-hentinya mendapat ujian berat, di tengah harga mati. jaringan pakta-pakta pertahanan bersama yang Kedua, kebijakan untuk mengembangkan pola dirangkai negeri-negeri tetangga. Besarnya ujian eksploitasi sumber daya kelautan dengan cara yang itu mendorong Indonesia mati-matian menjaga bijak dan arif. Selama ini laut dan isinya dikuras kedaulatan wilayahnya, baik darat, udara, serta dengan cara-cara “primitif” sehingga mengancam maritimnya. kelestariannya. Sedikit demi sedikit seluruh warga Fakta lain yang tak bisa ditolak adalah perairan dan pemerintah harus mengubah perilaku dengan Indonesia memiliki kekayaan luar biasa pula. mengembangkan usaha perikanan secara baik dan Bahkan kapal nelayan tetangga mencari ikan di ramah lingkungan. perairan kita. Selain itu kandungan minyak di Mungkin hal ini bisa dimulai dengan dalamnya masih luar biasa banyak. Tak heran mengembangkan kesadaran bahwa di lautlah jika Blok Ambalat menjadi obyek rebutan dengan semua persoalan di darat terkumpul, mulai dari negara tetangga. hukum, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, Dilihat dari potensinya, maka lautan telah dan sebagainya. Upaya itu jelas membutuhkan menempatkan diri sebagai wilayah yang besar dan dukungan politik yang kuat secara institusional memiliki daya tawar tinggi. Namun, hal ini bertolak dan struktural. Sudah pasti pula membutuhkan belakang dengan kenyataan selama ini, eksplorasi kepaduan dalam mengembangkan kekuatan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa dan ekonomi terestrial dalam bentuk basis komoditas negara lebih banyak dilakukan di darat. Lautan perdagangan. Inilah kekuatan baru yang secara hanya sekadar sarana transportasi dan sumber progresif mengembalikan ”khitah” Indonesia kehidupan bagi sebagian warga negara. sebagai negara maritim. Demikian pula dengan masih dominannya Menjadi bangsa maritim sejati perlu perjuangan pola eksplorasi daratan yang langsung begitu keras dan panjang, kalau tak ingin harapan terakhir saja diterapkan untuk lautan. Padahal kenyataan itu ikut terbang bersama angin. (Priya Utama/m) menunjukkan bahwa banyak pola eksplorasi dan

ita tentang tewasnya seseorang yang dikenal sebagai salah satu gembong teroris masa kini yang gemar melakukan tindakan kejahatan dan menumpahkan darah manusia. Muhammad Fajaruddin, MZA Karang Baru RT 04/RW 07, Gg Nusa Indah VII, Kel. Sanggrahan, Kec. Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 Indonesia

Kado Lebaran

Antara Motor dan Mobil

Alhamdulillah kado lebaran dari pemerintah benar-benar mengharukan, para wanita muslim bercadar menjadi tenang. Cukup membawa KTP dan identitas lainnya, hari raya, mudik menjadi nyaman. Karena kabarnya sweeping atas wanita bercadar yang tidak lagi seketat sebelumnya. Sebab gembong teoris yang dicari Noor din M Top rela berpenampilan wanita untuk mengelabuhi petugas.

Akhir-akhir ini banyak bahasan soal pengendara roda dua. Ketika kondisi jalanan yang sering macet sering dikaitkan dengan cara mengemudi para pengendara roda dua. Bahkan tak jarang mereka menjadi kambing hitam di area traffic light, pengendara motor selalu di depan garis batas putih.

Sebagai seorang muslim sudah tentu merasakan kegembiraan ketika mendengarkan ber-

Sebenarnya jika cermati tentang realitas di jalanan mungkin sering dilihat bagaimana serakahnya para pengemudi roda empat yang tidak pernah memberi tempat bagi roda dua di

area traffic light. Jika dibandingkan berapa ruang yang dipakai roda dua dibanding roda empat (satu mobil bisa dibuat berhenti minimal empat motor). Tak jarang pengendara roda empat mengemudi dengan seenaknya sehingga roda dua harus mencari jalan kanan dan kiri jadi seolah zigzag. Bayangkan apabila roda empat tertib sejajar dengan mobil depan dapat dipastikan pengendara roda dua yang zigzag pasti berkurang. Onny [email protected]

Lagu Anak Saya sangat miris melihat selama ini kontes yang melibatkan anak-anak selalu dihiasi dengan lagu-lagu dewasa. Padahal Indonesia boleh mendapat julukan negeri 1000 band karena banyaknya pendatang baru. Sudah saatnya industri musik di Indonesia tidak hanya memikirkan keuntungan. Kemunculan group

band baru dari kalangan remaja harusnya tidak menutup kesempatan musik bagi anak-anak mengingat trend market dikalangan produser saat ini adalah pada industri musik remaja. Bahkan jika kita lihat kenyataan sehari-hari, anak-anak di beberapa pelosok kampung jauh lebih fasih menyanyikan lagu orang-orang dewasa ketimbang lagu anakanak. Sebetulnya keadaan ini tidak adil bagi anak-anak. Mereka seharusnya diberikan banyak lagu untuk menjadi pilihan sesuai jiwa mereka. Selama ini mereka terpengaruh oleh lagulagu orang dewasa seperti lagu yang berlirik cinta, patah hati dan selingkuh. Semua itu tidak baik bagi perkembangan jiwa anak-anak. Ini adalah tanggung jawab moral bersama seperti pemerintah, dunia pendidikan, industri musik dan masyarakat untuk bersatu menjadikan generasi bangsa yang jauh lebih baik dan bermoral. Widya Kalidami VIII/25 Surabaya

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Drs. Freddy H. Tulung, MUA. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Drs. Isa Anshary, M.Sc. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Dr. Gati Gayatri, MA. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Mardianto Soemaryo. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Drs. Lukman Hakim; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Dra. Asnah Sinaga. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania, SH, MH; Karina Liestya, S.Sos; Elpira Indasari N, S.Kom; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Fouri Gesang Sholeh, S.Sos. Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E., Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@ bipnewsroom.info atau [email protected]. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Ketika Pak Pos Punya Teman Sepermainan Hak monopoli atau hak eksklusivitas dihapus. Persaingan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, semua penyelenggara pos punya kesempatan untuk menyalurkan jasa layanan pos. Optimis Undang-undang Pos yang baru disahkan bisa mengantisipasi perkembangan selama 20 tahun ke depan. Rapat Paripurna, Selasa (15/9), DPR mengesahkan RUU tentang Pos. RUU ini merupakan perubahan terhadap undangundang yang lama, UU No 6 Tahun 1984. Selama kurang lebih delapan tahun, dimulai tahun 2001, RUU ini digodok oleh DPR bersama pemerintah. Menurut Ketua Komisi I, Theo L Sambuaga, RUU Pos sangat penting dan strategis dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa. ”Menggerakan komunikasi dan menggerakan ekonomi rakyat,” ujar Theo. Dengan lahirnya UU Pos ini, kata Theo, Indonesia telah berhasil memiliki landasan yang kokoh untuk memacu penyelenggaraan pos. Dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat serta sekaligus menjadi industri dan faktor ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas nasional. Di samping memberi karakter ekonomi yang kuat, industri pos juga memiliki elemen yang dapat memberikan sumbangan bagi upaya pencerdasan kehidupan bangsa. “Di sisi lain, industri pos dapat turut meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang pluralistik ini, dan menjadi jembatan penghubung bagi kehidupan bangsa bernegara,” papar Theo. Sempat Pindah Komisi Sejak tahun 2001, pembahasan RUU Pos berpindah tiga komisi,

dari Komisi V ke Komisi IV, terakhir Komisi I. Theo L Sambuaga menjelaskan, pada mulanya RUU Pos dibahas oleh Komisi V pada DPR periode 1999-2004. Namun, hingga masa jabatan berakhir, RUU belum kunjung rampung pembahasannya. Akhirnya, anggota DPR periode 2004-2009 mengambil alih dan pembahasannya diserahkan kepada Komisi IV. Pada akhir tahun 2005, RUU ini kembali ‘pindah’ komisi yakni Komisi I. Perpindahan terjadi seiring dengan meleburnya Direktorat Jenderal Pos dan Te l e k o m u n i k a s i k e d a l a m Departemen Komunikasi dan Informasi, yang merupakan mitra kerja Komisi I. “Untuk itu, Komisi I mengajukan ulang usul inisiatif DPR ini menjadi undang-undang agar dapat segera diselesaikan,” ujarnya. Hapus Monopoli Sebelum dilakukan pembahasan, RUU Pos sebelumnya bernama RUU Perposan. Namun DPR dan pemerintah sepakat mengganti judul menjadi RUU Pos. ”Makna kata Pos dapat dijelaskan sehingga sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman juga dapat termasuk didalamnya,” kata Anhar, anggota Komisi I DPR . Penyusunan RUU ini dimaksudkan untuk mengubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos agar sesuai dengan kondisi zaman dan bisnis

Pasal-pasal krusial UU Pos Pasal

Isi

Pasal 5 Ayat 1

Badan usaha pos dapat melakukan kegiatan layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, paket, logistik, transaksi keuangan, dan keagenan pos.

Pasal 12 Ayat 1

Penyelenggara pos asing dalam menyelenggarakan pos di Indonesia dengan syarat: a. Wajib bekerja sama dengan pos dalam negeri. b. Melalui usaha patungan dengan mayoritas saham milik pos dalam negeri. c. Pos dalam negeri yang akan bekerja sama sahamnya tidak boleh dimiliki asing yang berafiliasi dengan pos dalam negeri. d. Pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerjasama dengan satu usaha pos domestik. e. Kerja sama pos asing dam dalam negeri dibatasi wilayah operasinya pada ibu kota provinsi yang memiliki pelabuhan udara dan laut internasional.

Pasal 12 Ayat 2

Pengiriman antarkota dilaksanakan oleh penyelenggara pos dalam negeri bukan usaha patungan.

Pasal 15 Ayat 1

Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya layanan pos universal.

Pasal 15 Ayat 4

Penyelenggara pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan layanan pos universal.

Pasal 18 Ayat 1

Penyelenggara pos dalam melaksanakan kegiatan layanan pos komersial berhak menentukan tarif.

Penjelasan Pasal 15 Ayat 1 : Layanan pos universal mencakup surat, kartupos, barang cetakan, bungkusan kecil (surat berisi barang) sampai dengan 2 kg, sekogram sampai 7 kg, barang cetakan dengan berat maksimal 30 kg dan paket pos 20 kg. Sumber : RUU Pos

No.

Aspek-Aspek

UU No. 6 Tahun 1984

UU Pos Yang Baru

1.

Fungsi pemerintah ke Memiliki, membangun dan Menetapkan kebijakan, pengaturan, penarah pembinaan menyelen ggarakan pos gawasan dan pengendalian di bidang pos, yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat.

2.

Pengertian dan ruang Pos sebagai pelayanan Pos adalah layanan yang berfungsi sebagai lingkup bisnis ”lalu lintas kiriman” suatu sistem, adaptif terhadap perkembangan lingkungan, akomodatif terhadap perubahan kondisi.

3.

Penyelenggaraan

4.

Kategori penyeleng- Lalu lintas surat pos, uang, Layanan pos universal, layanan transaksi garaan barang, dan pelayanan keuangan, logistik dan keagenan jasa lainnya.

5.

Pola kerja-sama antar Dikelola oleh PT Pos In- Kesamaan peluang usaha, business driven, penyelenggara donesia untuk reserved berbagi infrastruktur services,

6.

Tarif

7.

Pembiayaan layanan Reserved services (tidak Kontribusi penyelenggara pos (BHP Pos) pos universal efektif) dan dana PSO dan pemerintah (juga tidak efektif).

Monopoli (reserved servic- Kompetitif, tidak ada reserved services. es) untuk beberapa layanan komoditas layanan pos universal.

Single tariff

Market tariff

Sumber: www.depkominfo.go.id saat ini. "Kalau dahulu bidang pos hanya menangani suratsurat, tapi saat ini tugas pos bukan hanya mengangani surat saja, tapi juga bisa pengiriman uang dan data dalam bentuk elektronik, rekaman, CD, dan lainnya," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika, M Nuh. Theo memaparkan, dalam RUU ini ada beberapa substansi yang benar-benar baru. Yang p a l i n g fu n d a m e n t a l a d a l a h dihapuskannya sistem monopoli pengiriman surat oleh PT Pos. Ini terlihat pada pasal yang mengatur tentang layanan pos universal bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyelenggara pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pos universal. “Layanan pos universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia, sesuai dengan Pasal 1 angka 6 RUU tentang Pos,” ujarnya saat membacakan pandangan akhir komisi. Lebih jauh, M Nuh menjelaskan bahwa dalam RUU Pos yang perlu juga diperhatikan adalah pengaturan pasar komersial dan non komersial. ”Pada wilayah non komesial, skema PSO perlu didorong,” jelas Menkominfo, M. Nuh. Pembatasan Kepemilikan Asing Selain soal monopoli dan layanan universal, UU Pos juga mengatur kepemilikan asing terhadap perusahaan logistik di Indonesia. Muhammad Nuh mengatakan pemerintah memperketat penyelenggaraan pos asing di Indonesia dengan membatasi wilayah operasional dan k e p e m i l i k a n . “A s i n g d a p a t menyelenggarakan pos di

Indonesia setelah melakukan kerja sama dengan operator dalam negeri atau melalui usaha patungan dengan saham mayoritas tetap dimiliki oleh perusahan nasional,” katanya. Menkominfo menjelaskan pembatasan wilayah operasi penyelenggara pos melalui kerja sama asing dan domestik hanya berlaku di ibu kota provinsi yang telah memiliki infrastruktur pelabuhan dan bandara berskala internasional. Adapun pengiriman komoditas layanan pos antarkota di dalam negeri, UU Pos menetapkan harus dilaksanakan sepenuhnya oleh operator perposan dalam negeri seperti halnya asas cabotage di pelayaran yang mewajibkan angkutan komoditas domestik menggunakan kapal berbendera Indonesia. “UU Pos yang baru disahkan ini mengandung perubahan fundamental, salah satunya operator asing dibatasi wilayah operasinya, mirip dengan asas cabotage di pelayaran,” tutur Nuh. Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pos dan Telekomunikasi Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar menambahkan pembatasan wilayah operasi penyelenggara pos hasil kerja sama perusahaan asing dan nasional untuk melindungi industri dalam negeri. “Pasalnya, sekitar 90% usaha jasa titipan ekspres masih berskala kecil dan bermodal cekak. Kalau dibuka penuh, industri pos dalam negeri bakal gulung tikar, sehingga asing dibatasi,” tegasnya. Perlu Restrukturisasi Berkaitan dengan restrukturisasi PT Pos Indonesia (Posindo), Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah tetap berkepentingan dengan sehatnya Posindo. "Dalam masa transisi, PSO masih dijalankan oleh Posindo. Amanat menyehatkan Posindo itu jelas disebutkan dalam RUU dan diberikan batas waktu lima tahun. Masalah penyehatan itu diserahkan pada kantor Menneg

BUMN," jelas Basuki. Dana PSO akan dikutip dari setiap penyelenggara perposan yang berbasiskan sekian persen dari pendapatan masing- masing perusahaan. Sebelumnya, dana PSO diberikan oleh negara. Pada tahun ini dana PSO sebesar Rp 150 miliar. Sedangkan masalah interkoneksi antarpenyelenggara juga diatur dalam regulasi tersebut, terutama berkaitan dengan transparansi dan formulasi harga. "Selama ini memang sudah ada interkoneksi antarpenyelenggara. Tetapi belum ada aturannya sehingga di lapangan banyak terjadi tawar-menawar yang tidak seimbang," katanya. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Jasa Kiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Syarifuddin mengatakan penyelenggara pos swasta menyambut positif lahirnya UU Pos yang baru karena perkembangan industri tersebut banyak terakomodasi di dalam UU itu. Namun, dia mengusulkan pelepasan monopoli pos segera dilakukan tanpa harus menunggu 5 tahun ke depan. “Liberalisasi pos bisa segera dilakukan setelah rancangan peraturan pemerintah [RPP] rampung. Kami harapkan pelepasan monopoli pos dimulai lebih cepat,” katanya. Menkominfo menjelaskan u p a ya p e n y e h a t a n P T Po s Indonesia memerlukan waktu paling lama 5 tahun, sehingga selama berlangsungnya proses penyehatan, penyelenggaraan pos bersubsidi masih akan diberikan kepada BUMN itu. Kelahiran UU Pos diharapkan banyak pihak untuk memacu penyelenggaraan pos di Indonesia. Pak Pos punya dasar hukum untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat serta sekaligus menjadi bagian dari industri dan faktor ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas nasional. (dewi st.)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

3


www.bipnewsroom.info

4


Bertoga Tak Ragu Turun Desa Sarjana terpilih diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pengembangan usaha agribisnis dan pasti mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah. Penduduk bertambah, tingkat pendidikan makin tinggi, harapan akan pekerjaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tak imbang, semua seolah lingkaran setan senantiasa menjadi polemik di negara berkembang. Satu hal yang menyedihkan adalah kenyataan bahwa tingkat pendidikan tinggi tidak menjamin dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan. "Memang, pendidikan tinggi bukan jaminan agar mudah mencari pekerjaan. Sarjana S2 saja malah sulit mencari pekerjaan," keluh Sari (29) yang baru saja menyelesaikan studi master bisnis di Australia. Pengalaman Sari mencari pekerjaan dengan ijasah luar negeri pun sulit, "Jika bukan karena teman yang membantu, saya mungkin masih mencari-cari pekerjaan," tambahnya. Data Badan Pusat Statistik soal jumlah penganggur menurut jenjang pendidikan tinggi selama kurun 2004 - 2007 menunjukkan pengangguran sarjana mencapai 50 persen atau lebih jika dibandingkan pengangguran lulusan diploma I/II dan akademi/diploma III. Persoalannya, lebih dari 80 persen sarjana memilih bekerja sebagai buruh atau karyawan dan hanya sekitar enam persen yang bekerja sendiri. "Padahal semakin banyak lulusan PT yang mampu menjadi wirausahawan akan dapat mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat", ungkap Sari. Kewirausahaan Pengangguran terdidik dari jenjang pendidikan tinggi justru sebagian besar dialami sarjana. Kondisi ini akibat kemandirian dan semangat kewirausahaan sarjana Indonesia yang rendah sehingga mereka terjebak mencari kerja meskipun lapangan kerja terbatas. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur Erlangga Satriagung mengatakan, lapangan kerja rata-rata menyerap 37 persen lu-

lusan perguruan tinggi. Bahkan, beberapa tahun ke depan diperkirakan daya serap itu menurun karena pengaruh resesi global. Secara khusus SD Darmono, pengusaha dari Jakarta, mengatakan perusahaan di Indonesia memang menghadapi kendala mendapatkan tenaga kerja yang berpengalaman dan terampil. "Soal pengetahuan dan keterampilan sebenarnya bukan tidak bisa dipelajari. Tetapi yang menyedihkan, para kebiasaan dan sikap sarjana di dunia kerja itu masih jauh dari memuaskan, misal dalam hal disiplin, tanggung jawab, jujur, inovasi, dan lain-lain," kata Darmono. Realitas masih adanya pengangguran berlatar belakang pendidikan tinggi di Indonesia diakui Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Fasli Jalal. Menurutnya, isu pendidikan enterpreneurship atau kewirausahaan memang makin perlu diajarkan untuk mahasiswa. "Tetapi tidak kalah penting bagaimana kita mendorong perguruan tinggi untuk bisa memiliki dan mengiplementasikan ide-ide yang baik untuk memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa ini," kata Fasli. Bangun Desa Tak sedikit kebijakan pemerintah digeber untuk mengurangi

angka pengangguran itu. Tahun 2007 tingkat pengangguran secara nasional mencapai 9,1 persen, di tahun 2008 angka itu turun mencapai 8,3 persen. Berkaitan dengan penanganan pengangguran dengan latar belakang pendidikan tinggi, ada Program Sarjana Membangun Desa (SMD). Program yang dilaksanakan Departemen Pertanian ini, pada 2008 melibatkan 200 sarjana. Tahun ini meningkat menjadi 600 orang. "Program ini untuk ribuan sarjana, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan," kata Menteri Pertanian Anton Apriantono awal tahun ini. Ia menjelaskan, program SMD menambah lapangan kerja di desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mencukupi kebutuhan daging. Program Sarjana Membangun Desa (SMD), konsepnya dirancang untuk percepatan Swasembada Daging Sapi Potong melalui pemberdayaan kelompok (kelompok sapi potong) didampingi (manajer) seorang sarjana peternakan atau dokter hewan. Departemen Pertanian menyediakan modal awal sebesar Rp 340 juta per sarjana yang mau membangun desa. Mereka diharuskan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan peternakan sapi di desa-desa.

Direktur Budidaya Ternak Ruminansia Ditjen Peternakan Deptan Fauzi Luthan mengatakan Program SMD sudah dilakukan dalam dua tahun terakhir. ”Targetnya adalah bisa meningkatkan populasi orang-orang yang mampu menggiatkan ternak sapi di desa-desa dari kalangan tenagatenaga muda yang punya kemampuan teknis dan bisa meningkatkan kinerja kelompok,” tambah

Fauzi Luthan. Dijelaskannya, tenaga yang direkrut tersebut dikontrak selama 3 tahun. Selama kontrak, mereka tidak boleh cari pekerjaan lain. Selama satu tahun diberi honor Rp 1,5 juta/bulan. Pada dua tahun berikutnya, mereka diharuskan bisa hidup dari usaha ternaknya. "Untuk tahun 2009 dikembangkan pada komuditas sapi perah, domba dan kambing, kelinci, dan unggas lokal," jelas Fauzi Luthan. Menteri Pertanian berharap di masa mendatang lebih banyak lagi sarjana yang berminat mengikuti Program SMD. Selama ini Program SMD berjalan relatif baik meskipun sebagian besar masih diikuti para sarjana peternakan atau dokter hewan dengan pengembangan usaha ternak sapi, dan diharapkan sarjana pertanian tertarik mengikuti program ini. Seleksi Upaya mendorong sarjana berwirausaha terus diupayakan hingga saat ini. Di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada Program Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP). Sementara Departemen Pendidikan Nasional punya Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3). Departemen Pendidikan Nasional juga mengembangkan

program sejenis masuk melalui Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan NonFormal (PTKN-PNF). Setelah proses seleksi, sarjana-sarjana muda tersebut akan dikontrak dan kemudian un-tuk dapat memanfaatkan sumber daya setempat secara optimal. "Mereka akan ditempatkan di suatu desa untuk membangun dan menciptakan lapangan pekerjaan baik untuk dirinya maupun orang lain", ungkap Direktur PTKN-PNF, Erman Syamsuddin, SH, M.Pd. Mereka dikirim ke desa sebagai perintis untuk melakukan terobosan-terobosan di pedesaan. "Tentunya akan ada proses trasfer ilmu dan teknologi di pedesaan", tambah Erman. Erman yakin cara tersebut akan memberi multiplier effect yang mampu menciptakan lapangan kerja dan pemasukan bagi pemerintah daerah. Antusias Di Jawa Barat, antusisme peserta Program SMD cukup besar. Adanya syarat sarjana yang bergerak dan sudah berusaha di pedesaan menjadi daya tarik bagi pengusaha muda yang kekurangan dana dan butuh untuk mengembangkan kelompoknya. Hasan (30) yang tinggal di Pangalengan mengaku sudah punya kelompok binaan ternak kelinci 28 orang sejak 2005. "Saya mendapat email dari Kepala Balitnak Bogor yang mengusulkan untuk ikut program SMD," jelasnya. Cuma sayangnya antusiasme itu muncul dari mereka yang kebanyakan sudah merintis usaha. Mungkin benar juga kata pengusaha kawakan, Bob Sadino, sikap mental menjadi prasyarat utama menjadi pengusaha. ”Harus punya kemauan dan tekad kuat mengubah diri Anda, dari bagaimanapun adanya sekarang. Tekad yang kuat itu tidak cukup kalau tak ada keberanian mengambil peluang. Namun, Anda baru jadi entrepreneur kalau sudah terbukti tahan banting dan tidak cengeng,” paparnya. Jadi meski sudah bertoga, tak perlu ragu untuk turun desa. (faridadewi/m)

Tak Sekadar Pendidikan Ilmuwan dari Amerika Serikat (AS) David McClelland menyatakan bahwa suatu negara dapat disebut makmur jika mempunyai jumlah wirausahawan minimal 2 persen dari jumlah penduduk di negara tersebut. Menurut Ir Antonius Tanan, D i r e k t u r H u m a n Re s o u r c e s Development (HRD) Ciputra Group yang juga menangani Ciputra Entrepreneurship School (CES), pada 2007 lalu AS memiliki 11,5 persen wirausahawan di negaranya. Sementara itu, Singapura mempunyai 4,24 juta wirausahawan pada 2001 atau sekitar 2,1 persen. Namun, empat tahun kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 7,2 persen, sedangkan Indonesia hanya memiliki 0,18 persen jumlah wirausahawan. Pencipta Kerja Ciputra, pengusaha yang kini

mengembangkan pendidikan wirausaha mengatakan, akar musabab kemiskinan di Indonesia bukan semata akibat akses pendidikan, karena hal itu hanya sebagian, melainkan karena negara tidak menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dengan baik pada masyarakat. “Kita banyak menciptakan sarjana pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja, itu membuat masyarakat kita terbiasa makan gaji sehingga tidak mandiri dan kreatif,” ujar Ciputra Entrepreneur atau wirausahawan, kata pria yang akrab disapa Pak Ci’ ini, adalah seseorang yang mampu mengubah

kotoran atau rongsokan menjadi emas. Dengan demikian, kata dia, negara selama ini hanya mencetak begitu banyak sarjana ya n g h a nya m e n g a n d a l k a n kemampuan akademisnya, tetapi menjadikan mereka lulusan yang tidak kreatif. “Malaysia punya lebih banyak wirausahawan daripada Indonesia, kini mereka lebih maju karena pendapatannya yang empat kali lebih besar dari Indonesia,” ujar Pak Ci’. Kampanye Wirausaha D i I n d o n e s i a , g e ra k a n ke w i ra u s a h a a n s e b e n a r nya sudah ada sejak tahun 1995 lalu. Pemerintah melalui I N P R E S N o. 4 t a h u n 1 9 9 5 mencanangkan sebuah Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK). Tujuannya adalah menumbuh kembangkan budaya kreatif, inovatif, di masyarakat baik kalangan dunia usaha,

pendidikan maupun aparatur pemerintah. Namun demikian semua itu berpulang pada sumber daya manusia. Tak ada jalan singkat untuk sukses. Itu yang selalu dinyatakan oleh pengusaha kawakan, Bob Sadino. Bob menilai, memang ada kecenderungan berkembang keinginan kuat para mahasiswa untuk menemukan metode paling cepat, atau jalan pintas, agar sukses dalam berbisnis. Padahal, pengalaman bisnis puluhan tahun mengajarkan, tidak ada jalan pintas untuk mendapat untung besar. ”Kecuali Anda jadi koruptor, maling, atau jualan sabu,” ungkapnya. Hal senada disampaikan oleh Wahyu Saidi, tukang bakmi yang sukses membuka 410 gerai makanan di 30 kota dan 4 negara. ”Untuk memulai entrepreneurship, gelar kesarjanaan benar-benar tak berguna, justru sering negatif.

Begitu mau menyebar brosur atau nggoreng makanan ngerasa diri sarjana. Itu bisa jadi awal kegagalan,” ujar Wahyu. Menurut Wahyu, ilmu yang didapat di bangku kuliah baru berguna jika bisnis sudah berkembang. Misalnya, terkait tuntutan penguasaan manajemen, mekanisme kontrol, dan distribusi. Namun, tidak bersekolah juga bukan berarti tidak bisa belajar menguasai ilmu-ilmu ini. Menilik pengalaman dari negera tetangga, Singapura, yang notabane negara kecil dengan sumberdaya alam yang sangat minim. Negeri singa tersebut tidak hanya mampu bertahan, namun mampu berlaga di dunia internasional berbekal semangat kewirausahaan. Tak cukup hanya pendidikan saja namun yang lebih penting adalah sikap mental untuk menjadi wirausaha sejati. ([email protected])

Kompleksitas permasalahan kemiskinan menyebabkan penanganannya membutuhkan pendekatan menyeluruh, tidak hanya mengandalkan program-program yang bersifat rutin, sektoral dan berjangka pendek, melainkan perlu program terobosan. Bahkan mengubah perspektif penanangan kemiskinan. Rasa risih atas tatapan prihatin dan iba orang lain menjadi keseharian yang dialami Inaq Suhardi (50), warga Desa Tempos Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski tidak menyenangkan, namun bersama beberapa tetangga, Inaq sejak pagi hingga jelang sore menjajakan sayurmayur untuk warga perkotaan. Memasuki mulut gang dan beranjak dari rumah satu ke rumah lainnya. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ini saban hari dilakoni. “Demi bertahan hidup kami mau tidak mau pekerjaan ini yang bisa kami lakukan. Uang hasil jualan sebenarnya tak seberapa. Dibayar dengan uangpun syukur untuk jadi ongkos pulang, bila kemalaman. Namun tak sedikit yang memberi kami beras dan itupun kami syukuri. Dengan begitu sesampai di rumah kami bisa langsung menanak nasi,” kata Inaq ibu dari tiga orang anak ini. Keriput memang telah menggerogoti raut muka dan tangannya. Seolah menenggelamkan bias kecantikan yang pernah ada di tengah tekanan ekonomi yang membebani pikiran. Meski demikian, Inaq saban hari berjalan hingga puluhan kilometer pulang pergi dari rumahnya yang terletak di lahan gersang. Tantangan Bangsa Kemiskinan memang masih menjadi tantangan besar bagi Bangsa Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, berbagai program penanganan kemiskinan telah digulirkan untuk menyelesaikan permasalahan khas negara berkembang ini. Namun demikian, semangat untuk bangkit dari kemiskinan senantiasa ditemukan di setiap warga yang tergolong miskin seperti Inaq di atas. Sebagaimana cerita Inaq, angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terbilang tinggi. Data peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Departemen Kesehatan mencapai 2.028.419 jiwa dari total penduduk NTB sekitar 4,4 juta jiwa. Memang parameter kepesertaan

Masalah kesehatan juga tak kalah pelik dihadapi oleh Pemprov NTB. Namun demikian, di bidang ini Pemprov NTB tergolong menorehkan kemajuan. Meski pernah tercatat sebagai salah satu provinsi tertinggi kasus kekurangan gizi, selama dua tahun terakhir ini angka itu mengalami penurunan cukup signifikan. Meski harus diwaspadai kemungkinan munculnya penderita gizi buruk sewaktuwaktu. Pada dua tahun terakhir penyakit gizi buruk mengalami penurunan kasus. Jika selama 2008 terdapat 1.667 kasus, meninggal 52 orang, sedangkan selama 2009 menurun menjadi 1.017 kasus dan meninggal 32 orang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTB) memperbanyak anggaran penanganan gizi buruk agar dapat segera menuntaskan permasalahan tersebut. "Anggaran untuk penanganan gizi buruk ditingkatkan dan DPRD NTB mendukungnya," kata Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr H. Much. Ismail. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan NTB, drg.

Jamkesmas tidak bisa serta merta dijadikan tolok ukur tingkat kemiskinan. Paling tidak, angka itu memberikan gambaran bahwa persoalan kemiskinan masih ada dan perlu ditangani dengan tepat. Angka kemiskinan di daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Gora ini berimbas pada pembangunan bidang kesehatan. Lantaran kemiskinan, tidak sedikit warga balita yang mengalami kekurangan gizi, kendati dalam dua tahun terakhir angkanya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk menangani hal itu, pemerintah kabupaten-kota di NTB melakukan pendataan ulang warganya yang berhak memperoleh Jamkesmas. Hasil terakhir, ada penambahan sekitar 294.516 jiwa warga miskin peserta Program Jamkesmas NTB. Usaha Produktif Terkonsentrasi Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, Drs. Bahruddin, M.Pd. menjelaskan, penanganan masalah kemiskinan dilakukan dengan pola konsentrasi yang berlokasi di Lombok Timur (Lotim), Lombok Tengah (Loteng), Lombok Barat (Lobar) dan Sumbawa. Sasarannya, rumah tangga miskin sebanyak 566.742 KK sesuai data Badan Pusat Statistik. ‘’Bentuk pembinaan terhadap warga miskin akan diberikan bantuan modal usaha yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUBE). Tiap kelompok 10 orang mendapatkan bantuan Rp 20 juta,’’ katanya menjelaskan. Penentuan sasaran pengentasan warga miskin difokuskan dalam bentuk pembinaan terhadap warga miskin pada 2009 sebanyak 2.750 KK atau 275 kelompok yang tersebar di empat kabupaten itu. Masingmasing kabupaten terdapat empat kecamatan. "Selain itu, ada pemberian bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) untuk 100 KK

dikosentrasikan di Kecamatan Jerowaru, Lotim," jelas Bahruddin. Bantuan bagi warga miskin diarahkan pada kegiatan produktif, "Sehingga dengan bantuan ini warga miskin dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu, sehingga mereka bisa mandiri," ungkap Bahrudin. Melalui skema KUBE warga miskin akan termotivasi mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. "Banyak sasaran kegiatan bantuan Kube, seperti pemeliharaan ternak, pedagang bakulan dan pedagang kios. Diharapkan, dengan bantuan Kube bisa mengurangi jumlah warga miskin di desa maupun perkotaan," jelasnya. Tingkatkan Kualitas Pendidikan Hasil penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menyebutkan bahwa kondisi pendidikan dan kesehatan seseorang mempengaruhi penilaian tentang

subyektif. "Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka mereka akan merasa tidak miskin begitu pula orang yang sehat, dan sebaliknya," kata Peneliti PSKK UGM, Amelia Maika, dalam seminar Mengukur Kemiskinan Subyektif di Indonesia, di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Berdasar penelitian, seseorang yang berpendidikan menengah dan tinggi akan mengurangi kemungkinannya merasa miskin dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Begitu pula dengan responden yang bekerja dan berstatus pelajar juga akan mengurangi kemungkinan mereka untuk merasa miskin. Sebaliknya, seseorang yang melaporkan diri dalam keadaan tidak sehat, kemungkinannya untuk merasa miskin meningkat dibanding dengan mereka yang merasa sehat."Tidak ada perbedaan pandangan di kalangan responden dengan beragam latar belakang dan karakter sosio demografi," katanya. Amelia juga menegaskan, kondisi perekonomian bukan salah satu alasan apakah seseorang hidup dalam rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan, tidak membuat seseorang merasa miskin atau tidak miskin. Namun satu hal yang pasti, pendidikan adalah kunci untuk mengikis habis tantangan terbesar bangsa ini: kemiskinan. (Hernawardi)

kemiskinan

Sabar Setiawan, M.Kes. menerangkan penurunan kasus gizi buruk diupayakan dengan revitalisasi puskesmas, mengaktifkan petugas kadarzi (keluarga sadar gizi), lebih mengaktifkan tempat pelayanan gizi buruk dan mengaktifkan kegiatan pengamatan di lapangan. Pola Asuh Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr H. Much. Ismail menyatakan gizi buruk terjadi, selain karena faktor makanan juga karena pola asuh. "Sebelum muncul penyakit gizi buruk, akan digalakkan penemuan penderita gizi kurang, agar tak berlanjut menjadi gizi buruk. Dan penanganan penderita gizi kurang diupayakan lebih cepat," kata Ismail. Oleh karena itu, menurut Ismail, pihaknya memperhatikan masalah pendataan kasus gizi kurang sejak awal, agar status gizi seorang anak tidak menurun menjadi gizi buruk. "Penanganan penderita gizi kurang harus lebih dipercepat. Kalau sudah gizi buruk, penanganannya lebih lama. Sehingga, perlu dilakukan terapi di tingkat puskesmas. Untuk kegiatan ini, perlu dilengkapi sumber daya manusia dan sarana yang dibutuhkan," jelas Ismail. Dikatakan Ismail, banyak upaya

Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Jamkesmas Depkes dan Jamkesmas NTB. ‘’Program Jamkesmas ini bukan gratis, tapi dibantu oleh pemerintah. Hal ini harus diluruskan agar ada rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kesehatan,’’ terangnya. Ditambahkannya, banyak warga miskin tak masuk dalam kuota Depkes sehingga daerah menyikapinya dengan pelayanan melalui pola sharing. "Pembiayaannya

ditalangi secara sharing oleh pemkab/ pemkot dengan dana sekitar Rp 17 miliar," jelas Ismail. Harus diakui program penagnan gizi buruk yang dilakukan pemerintah telah membari kontribusi positif dalam menangani kasus gizi buruk. Namun, jika program yang dilakukan dapat lebih terarah dan tepat sasaran serta melibatkan semua unsur terkait, tingkat pencapaiannya akan lebih baik. (Hernawardi)


5




S

unda Kelapa, awal Agustus 2009. Aktivitas bongkar muat tak lagi semarak. ”Lima tahun lalu, tiap hari, 2-3 kapal memasuki Pelabuhan Sunda Kelapa dari Kalimantan, Sumatera, atau pulau-pulau lain. Kini, paling banyak satu kapal,” kata AK Jaelani AD, DSm, Ketua DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (DPP PELRA). Memang kejayaan pelayaran rakyat di Pelabuhan Sunda Kelapa terjadi saat perdagangan kayu dari Kalimantan ramai. Kini, perdagangan kayu sepi, pelayaran rakyat pun seolah ikut ”mati”. Pada setiap hari Jumat dan Sabtu (21/3), di Pelabuhan Sunda Kelapa masih ada puluhan kapal kayu. Namun, kata Jaelani, sebagian besar menganggur tanpa muatan. Komoditas yang kini diangkut adalah pupuk dan semen. Di Pelabuhan Panjang, Lampung, menurut Kepala Adpel HTP Hutasoit, krisis yang terjadi saat ini tidak berpengaruh besar terhadap arus bongkat muat barang di Pelabuhan Panjang. Malah menurutnya terjadi peningkatan kegiatan eksporimpor, meski kegiatan tersebut masih sebagian besar dilayani oleh kapal berbendera asing. Ekspor dari beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung seperti Nanas, CPO, arang dan barangbarang lain tidak mengalami penurunan bongkar muat. Selain juga terdapat impor sapi yang rutin dari Australia untuk digemukkan di Provinsi Lampung. Daya Dukung Ekonomi Jasa angkutan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak bagi Indonesia sebagai negara ya n g k o n d i s i g e o g ra f i s n ya berpulau-pulau dan kondisi laut yang beragam, karena Indonesia memiliki perairan laut dalam dan laut dangkal.

Kini, terdapat 678 perusahaan pelayaran rakyat, yang menyerap sekitar 4,4 juta tenaga kerja. Jumlah kapal sekitar 10.000 kapal, dengan tipe pinisi, lambo, lete, banggo, dan nade, berukuran 7.500 gross ton (GT). Adapun pembuatan kapal melibatkan sekitar 10.000 orang. Sentra pembuatan kapal di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Madura. Lain halnya dengan angkutan pelayaran rakyat yang mengangkut barang, Jaelani mengatakan ada lebih dari 14 orang awak kapal yang bekerja di satu kapal pelayaran rakyat. Jika dikalikan dengan jumlah armada yang dimiliki oleh pelayaran rakyat maka ada serapan tenaga kerja sebesar 4,5 juta ABK, dan jika mereka menghidupi 5 orang setiap keluarga, maka dari jasa angkutan pelayaran rakyat ini mampu menghidupi sekitar 22 juta orang. Nilai ekonomi yang besar pada sektor kelautan dari jasa pelayaran ini memang luar biasa, sayangnya menurut Jaelani lagi belum ada dukungan serius dari pihak perbankan. "Hanya ada Bank BNI yang baru memulai, itu pun pinjaman yang diberikan secara perorangan sebesar 100 juta rupiah. Jumlah tersebut m a s i h r e l a t i f ke c i l , k a r e n a dibandingkan dengan kebutuhan modal pembuatan kapal yang bisa mencapai 500 juta sampai 1 milyar sangat jauh dari yang diharapkan," ungkap Jaelani. Selain itu para pengusaha m e n u r u t J a e l a n i , ke s u l i t a n dalam memperoleh modal kerja, karena sistem jasa angkutan pelayaran rakyat tidak dibayar cash. Jasa angkutan ini dengan sistem borongan dan baru akan dibayar setelah barang tiba di tempat tujuan, sedangkan para pemilik kapal biasanya mengalami

kekurangan modal untuk menutupi ongkos operasional. Menurut Jaelani, saat ini pelayaran rakyat memenuhi kebutuhan angkutan nasional sebesar 25 persen dari angkutan barang di dalam negeri dan sisanya diangkut oleh perusahaan pelayaran nasional. "Secara keseluruhan angkutan di dalam negeri saat ini dipenuhi oleh 55persen pelayaran dalam negeri dan 45 persen pelayaran asing," katanya.

China. Tidak hanya itu, kapal yang digunakan pun harus dibangun di China, didanai oleh bank negara di sana, harus dominan diawaki oleh pelaut mereka, dan wajib direparasi di galangan kapal di China. A l h a s i l , p r o d u k- p r o d u k domestik China, yang dulunya dipandang sebelah mata, kemudian dapat menikmati minimnya hambatan transportasi dan jarak dari negara mereka ke seluruh wilayah di belahan dunia ini. Dan ini akibat tetap teguhnya negara ini mempertahankan prinsip cabotage di wilayah maritim mereka. Hebatnya lagi, penerapan prinsip cabotage di China tidak sebatas kampanye saja. Pemerintahan yang pro bisnis di China sangat mendukung implementasi regulasi yang komprehensif secara integrasi pada seluruh lini proses jasa maritim, dari hulu ke hilir atau dari wilayah industri kapal hingga usaha pelayaran. Bila dilihat dari segi kapasitas armada nasional dibandingkan dengan 2/3 dari luas wilayahnya merupakan lautan, Indonesia

rakyat dimanfaatkan untuk alat pengangkutan antarpulau jarak dekat. ”Pelayaran rakyat yang menggunakan kapal-kapal kecil justru bisa menjangkau tempattempat yang tak bisa dicapai kapal-kapal kontainer besar,” ujar Wapres dalam acara pertemuan Komunitas Pelayaran Rakyat Nasional (Pelra) di dermaga Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Wapres mengingatkan bahwa di masa lalu bangsa Indonesia ahli dalam pelayaran dengan kapalkapal yang sekarang disebut kapal tradisional. Kapal-kapal kecil tradisional itu, kata Wapres, kini terdesak oleh modernisasi pelayaran kapal-kapal besar, tapi mereka masih ada dan perlu dimanfaatkan. Benar juga, perusahaan pelayaran rakyat di Tarakan dan sekitarnya yang pada umumnya diusahakan oleh perseorangan, mampu menjangkau daerah– daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh pelayaran niaga. "Pelayaran rakyat memainkan peran penting dalam meningkatkan volume perdagangan antar pulau. Misalnya angkutan laut antara

belumlah cukup menunjukkan sebagai negara maritim, di tingkat ASEAN-pun kekuatan armada pelayaran nasional menempati urutan terendah, berada dibawah Malaysia dan Philipina (UNCTAD, 2002).Akan tetapi, jalan lempang mewujudkan negara maritim telah dilapangkan dengan kehadiran regulasi bidang kelautan. Salah satu regulasi terbaru adalah Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur bisa dilakukan oleh kapalkapal kecil milik rakyat,” ujar Wapres.

Berdayakan Pelayaran Rakyat Berdasarkan Pasal 7 UU

Jalan ke negara maritim masih terbuka lebar. Pelayaran rakyat salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Apalagi ada kewajiban pada tahun 2011, pengangkutan laut dalam negeri harus menggunakan armada kapal nasional. Asas Cabotage Situasi pelayaran nasional yang lebih banyak dikuasai perusahaan pelayaran asing t e r b u k t i m e l e m a h k a n d aya saing perdagangan komoditas nasional dan justru memberikan keunggulan kompetitif kepada produk dan jasa asing. Kehadiran UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 mengamanatkan adanya asas cabotage (pengangkutan muatan domestik hanya oleh kapal berbendera Indonesia). Aturan ini sudah lama berlaku dan dipakai oleh negara maju, seperti China dan Amerika Serikat. Penerapan asas cabotage maritime yang dilakukan China, misalnya, telah terbukti memberikan keampuhan luar biasa pada daya saing produkproduk dalam negeri Negeri Tirai Bambu itu. Saat ini, siapa pun dan dari negara mana pun yang ingin berdagang dengan China wajib memakai kapal berbendera

Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, ada empat jenis angkutan laut, yakni angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran rakyat. Pada tahun 2007, dari total volume angkutan barang, moda angkutan laut mengangkut 7,07 persen (194,81 juta ton) dan angkutan feri 0,99 persen (27,40 juta ton). ”Pelayaran rakyat mengangkut 25 persen dari angkutan laut dan feri. Jumlah itu makin lama makin menyusut,” ujar Djoko Setijowarno, ahli transportasi Unika Soegijapranata. Diingatkan, agar melibatkan pemerintah daerah dalam membangkitkan kembali pelayaran, ”Sebab permintaan terbesar jasa pelayaran rakyat pada perdagangan lintas pulau,” ujarnya. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla jelang akhir tahun lalu mengharapkan pelayaran

Tingkatkan Kualitas Sebagian pelaku pelayaran rakyat tidak tahu isi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia membuat mereka tidak dapat berkutik ketika dianggap melanggar peraturan. Ke t u a D e w a n P i m p i n a n Cabang Pelayaran Rakyat (DPC Pelra) Semarang Muhammad Rozi mengatakan, kondisi pelra atau pelayaran yang masih tradisional kian terpuruk. Selain terdesak oleh semakin banyaknya kapal-kapal modern, keterbatasan kualitas SDM membuat mereka terjebak oleh penegakan aturan aparat. Jika memang UU itu sudah diterapkan, Rozi menyatakan pihaknya berhak mendapat sosialisasi dan pembinaan. Jika tidak, semakin banyak pelaku pelra yang memilih mundur karena merasa terhambat. Tahun 2005, Rozi mengatakan, setiap hari sekitar 20 kapal berlabuh. Kini, hanya 5-10 kapal yang berlabuh per hari di Pelabuhan Tanjung Emas. Berbagai upaya pembenahan untuk meningkatkan kualitas terus dilakukan oleh para pengusaha pelayaran rakyat, seperti peralatan keselamatan, radio komunikasi, mesin, ABK berijazah dan buktibukti kepemilikan kapal. Hal ini dilakukan menurut Jaelani, untuk memberikan pelayanan terbaik dan rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran rakyat. Syariffudin Lubis, seorang awak Kapal KMP Raja Basa I yang melayani penyeberangan Merak-Baukeheni, menyebut tak kurang dari 30 ABK dan 40 awak pendukung atau disebut karyawan laut dalam kapal tempatnya bekerja. Menurut

Lubis, setiap hari kapalnya melayani 8 kali trip selama 24 jam, dan beroperasi selama tiga hari dan tiga hari lepas sauh agar memberi kesempatan kapal untuk beristirahat. Menjelang mudik lebaran atau tahun baru, KMP Raja Basa I yang mulai beroperasi sejak tahun 1988 harus mampu melayani ledakan penumpang. Belum lama dilakukan inspeksi dan pemeriksaan mendadak dari pihak Administrasi Pelabuhan untuk mengawasi kelayakan teknis dan administrasi kapal yang dibeli dari “Dock Santan” Singapura ini. Menurut Syarifuddin hal ini wajarwajar saja karena pelayanan jasa Merak Bakauheni melayani angkutan manusia, sehingga diperlukan faktor keselamatan dan keamanan pelayaran. Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan kebijakan itu terkait dengan maraknya kecelakaan kapal pelra di Indonesia akibat lemahnya pengawasan di lapangan. “Pelra kami harus tertibkan. Pelra keluar dari dermaga yang ada syahbandar, tetapi terus mampir-mampir. Dari setiap mampir itu bisa saja menambah penumpang sehingga menyebabkan muatan tak sesuai dengan manifes,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Kembangkan Jasa Pelabuhan Masalah maritim tidak lepas dari aspek pelayanan jasa kepelabuhanan yang mengatur arus bongkar muat kapal, kedatangan dan keberangkatan kapal, kedermagaan, keamanan dan keselamatan pelayaran. Kepala Administrasi Pelabuhan Panjang HTP Hutasoit mengakui bahwa penerapan UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran saat ini masih terkendala pada keterbatasan sarana dan prasarana di pelabuhan. "Dalam masalah penganggaran

berbagai tata aturan internasional dan nasional secara keseluruhan," ungkap Hutasoit. Seperti pelayanan terhadap pelayaran rakyat yang kini masih harus menggunakan dermaga umum untuk pelayaran nasional dan internasional, "seharusnya pelayaran rakyat ini juga harus memiliki pelabuhan khusus untuk pelayaran tradisional. Untuk itu kami sudah membentuk tim untuk mencari lokasi khusus bagi dermaga pelayaran rakyat, karena pelayaran rakyat ini juga memiliki hak untuk melakukan bongkar muat dan memanfaatkan jasa

Indonesia memang negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangkan ada 17.508 pulau, luas laut lebih dari 4 juta km2, dan panjang pantai lebih dari 81.000 km. Selama berabad-abad nenek moyang bangsa Indonesia telah menggunakan laut sebagai sarana perniagaan dan sumber penghidupan, bahkan menjadi sumber kejayaan dari kerajaan

Berbagai upaya pembenahan untuk meningkatkan kualitas terus dilakukan oleh para pengusaha pelayaran rakyat. Hal ini dilakukan, untuk memberikan pelayanan terbaik dan rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran rakyat. untuk perbaikan sarana dan prasarana memerlukan proses cepat, sementara proses p e n g a j u a n a n g g a ra n h a r u s dilakukan secara berjenjang. Belum lagi pihak Administrasi Pelabuhan sebagai koordinator harus tegas melaksanakan

Capt. BJP Pitna Tenaga Ahli Dewan Kelautan Indonesia

PERLU PEMAHAMAN

MATRA LAUT

Tak banyak yang tahu jika setiap tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional Indonesia. Adalah keberhasilan merebut kekuasaan laut dari Jepang, tepat 21 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah penguasaan Bangsa Indonesia atas laut teritorialnya. Memang, tidak seperti peringatan hari besar lainnya, gaung Hari Maritim tak gegap gempita. Namun, bagi kalangan pelaut hari maritim bukan hal yang asing lagi. Sama halnya dengan Capt. BJP Pitna, mantan Syahbandar (Pengawas Kapal-Kapal) dan juga Atase Perhubungan Eropa yang berkedudukan di KBRI Belanda (Den Haag). Berikut kutipan perbincangan dengan salah satu tenaga ahli Dewan Kelautan Indonesia yang diketuai Presiden Republik Indonesia itu. Sejauh mana upaya pengembangan kebijakan maritim di Indonesia? Sekitar pertengahan dekade tujuh puluhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mengambil inisiatif dan bekerjasama dengan pakar hukum Universitas Indonesia di bawah pimpinan Dr. Padmo Wahono, SH (Dekan FHUI) membahas dan menghasilkan sekaligus RUU dan RPP tentang Keselamatan Kapal, Perijasahan Pelayaran Niaga dan Tertib Bandar. Kemudian Desember 1982 Ditjen Hubla menyusun Program Pengembangan Sektor Maritim (Maritime Sector Development Program/MSDP). Kegiatan ini termasuk Persiapan Proyek Terpadu (Integrated Preparation Project Action/IPPA) yang ditujukan meninjau kembali hal-hal yang sudah dioperasikan sebelummnya. Selain MSDP, IPPA terdiri dari beberapa proyek bantuan luar negeri, yaitu Maritime Legal Project-MLP atau Proyek Legislasi Maritim (Proyek kerjasama Dirjen Perhubungan Laut dengan FHUI di bawah pimpinan Prof. Dr, Mardjono Reksodiputro, SH MA) dan mitra kerja tim luar di bawah pimpinan Prof. Dr. Piet Jan Slot dari Fakultas Ekonomi,

kepelabuhanan," lanjut Hutasoit. Saat ini fasilitas berupa sarana dan prasarana terus ditingkatkan dan sudah dilakukan perbaikan dan penyederhanaan, "Khususnya dalam pengurusan jasa kepelabuhanan," lanjut Hutasoit.

Universitas Leiden Belanda serta sejumlah pakar hukum Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan hasilnya telah diterim diterima oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Ap p hasil Legislasi Maritim? Apa Ad d 13 RUU dan 31 RPP yang dikaji dan dirumuskan Ada selam ma kurun waktu 1983 sampai dengan 1988. Semua selama aturan n ini diharapkan dapat mengganti peraturan zaman kolon ia bidang perkapalan dan pelayaran yang meliputi kolonial aspekk publik dan perdata. De Dengan melibatkan Departemen Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut, INZA, Kesatuan Pelaut Indonesia dan banyak pihak lain banyak aspek yang diperhatikan, antara lain perkembangan menyangkut seaborne trade dan hal-hal yang ditetapkan dalam United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. Jika dilihat sebagian besar aturan menyangkut soal perkapalan, bisa dijelaskan? Selama berabad-abad, kapal diakui komunitas dunia sebagai bagian dari wilayah negara (een verlengstuk van een staat). Sebagai tanda diwajibkan mengibarkan bendera kebangsaan mulai dari matahari terbit sampai terbenam ketika kapal itu berada di perairan manapun, baik dalam negeri atau luar negeri. Sebagaimana suatu negara memerlukan tertib dan hukum (law and order) melalui undang-undang regim hukum publik (publichrecht) maupun perdata (privaatrecht), terhadap kapal juga berlaku rezim hukum publik dan rezim hukum perdata. Kita mengenal hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam angkutan di laut adalah hukum perdata di laut (privaatzeerecht). Memang perkembangan aturan hukum di dunia dipengaruhi paham kontinental (benua Eropa) dan Anglo Saxon (Inggris Raya). Kendati demikian, dalam hukum maritim internasional yang sekarang berkembang pesat hakekatnya bersumber dari wawasan Belanda Hugeinus de Groot atau Hugo Grotius yang mengatakan “Laut adalah kawasan bebas (Mare Liberum) dan “Laut bukanlah milik seseorang tetapi milik semua orang (sea is no men’s land but to all men) Belanda? Bisa dijelaskan? Sekitar abad ke-13, wilayah Hanseatisch (Jerman) dengan kota-kota Pelabuhan Beremen, Bremerhaven, Hamburg dan lain-lain bersepakat dengan negeri Belanda menetapkan kapal-kapal yang digunakan dalam perdagangan wajib menunjukkan lambang negara ataupun bendera pada siang hari dan tanda-tanda khusus pada malam hari. Inggris mengikuti hal ini baru pada abad ke-15. Belanda mendeklarasikan bahwa kapal yang mengibarkan bendera Belanda adalah wilayah negara (Schepen varende onder Nederlandse vlag worden ook beshouwd als Nederlandse Territorium). Sejak itu lahir rezim hukum registrasi kapal dan pendaftaran kapal (Teboekstelling van Schepen) dan kebangsaan kapal (Nationaliteit Bewijs), serta berlaku Hukum Publik (publicshrocht) dan Hukum Perdata Maritim (privaatzeerecht).

nusantara, dimana berbagai suku bangsa di wilayah nusantara pada saat itu telah memanfaatkan keberadaan laut dengan teknologi yang sangat sederhana dalam dunia pelayaran dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan mengadakan perdagangan antar pulau secara efektif, efisien, cepat, nyaman dan terjangkau serta sesuai dengan kepentingan nasional. Secara geografis dapat dikatakan sebagai negara maritim terbesar di dunia. Tetapi, benarkah Indonesia merupakan negara maritim sejati? Jawabannya mungkin sama seperti disampaikan Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( B a p p e n a s ) , D r. I r. S o n D i a m a r, M . S c ., "Untuk menjadi negara maritim sejati kita harus membangun sekurangkurangnya 5 (lima) hal yaitu wawasan maritim, kedaulatan yang nyata di laut, industri maritim, tata ruang wilayah maritim, dan sistem hukum maritim." (yuliarso/mth)

Pemberlakukan prinsip “ cabotage ”, yang telah diakomodasi dalam UU Pelayaran telah dlilakukan Belanda sejak ratusan tahun silam sekitar tahun 1627. Belanda memiliki kebijaksanaan yang melarang kunjungan kapalkapal asing di Nusantara atau pembatasan kunjungan kapal asing, kecuali kapal negara sahabat (vlag dipensatie) yang tanda kebangsaannya diakui dan hanya berlaku di tempat yang ditunjuk. Untuk menjalankan kebijakan ini pemerintah wajib menyiapkan armada yang tangguh. Jauh sebelum pemberlakuan prinsip “ cabotage ”, Gerardus Mercator (1512 – 1594) telah membuat peta yang sangat bermanfaat bagi dunia pelayaran dan mendapat julukan “The Greatest Carthofrapher in the Hystory of Man”. Teori ahli peta pemetaan ini sampai sekarang masih digunakan sebagai dikenal Mercator’s Project of Man. Mercator inilah yang berhasil membuat peta dan memungkinkan orang Belanda mengobservasi Indonesia, negeri kepulauan terbesar dan terluas di dunia dengan mudah. Kini sebagai negara yang memiliki laut luas bagaimana Indonesia harus menyikapinya? Masalah pelayaran adalah masalah globalisasi, globalisasi muncul karena adanya pelayaran dan secara alamiah negara kita adalah negara yang memiliki laut amat luas, sehingga setuju atau tidak setuju dengan globalisasi kita sudah berada dalam kancah era globalisasi itu sendiri karena adanya pelayaran ini. Cornelis de Houtman dengan jabatan Oppercommies pada tahun 1596 yang pada waktu itu pertama kali mendarat di Enggano merupakan awal sejarah babak baru penjajahan di Indonesia oleh VOC di bumi nusantara. Pada konvensi hukum laut yang pertama tahun 1958, telah ada empat konvensi, yaitu konvensi laut teritorial, laut landas kontinen, laut bebas dan perikanan, serta sumber daya hayati laut. Pada saat itu Indonesia hanya menyepakati tiga konvensi saja kecuali konvensi laut teritorial karena tidak sesuai dengan Deklarasi Djoeanda tahun 1957. Namun pada konvensi hukum laut kedua yang kita kenal dengan UNCLOS 1982, dimana dunia internasional telah mengakui laut teritorial Indonesia sebagai negara kepulauan yang tidak terpisahkan atau yang kita sebut sebagai wawasan nusantara. Konsekuensinya di samping kita memiliki hak ekslusif sebagai negara kepulauan, kita juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan internasional yang mengatur tentang pelayaran, setidaknya ada sekitar 40 konvensi dan 1000 resolusi yang berkait dengan pelayaran. Sampai dengan tahun 1992 di negeri Belanda saja, dari sekitar 330 peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat lebih dari 10% Undang-undang yang berkaitan dengan kapal dan kegiatannya. Malahan UU tentang kapal (schepenwet yang masih berlaku dewasa ini berasal dari tahun 1909/Stb. 1909 No, 219). Bayangkan sebuah negeri kecil dengan luas wilayah lautnya terdiri dari panjang garis pantai tidak lebih dari 450 mil laut dan lebarnya kurang dari 100 mil laut ZEE, tetapi memiliki pemahaman yang luas tentang matra laut. (Yuliarso)


7



8


Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc.

Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

U

paya mengembangkan ekonomi riil berbasis sumber daya alam di wilayah kepulauan harus memperhatikan perkembangan industri maritim dan industri strategis lain. Banyak contoh yang disebutkan Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc. "Untuk menggali potensi di laut seperti ikan, diperlukan 5.000 kapal, 10.000 buah perahu dan 300.000 hektar tempat budidaya," jelasnya. Contoh itu bisa diperpanjang dengan sektor pariwisata yang menurut kalkulasi Son Diamar dibutuhkan 10 DWT kapal pesiar kelas dunia dan 20 persen kapal cruises dunia. "Bila hal itu terwujud maka diperkirakan akan tersedia lapangan kerja untuk 73.5 juta orang dan bisa menghidupi 183.75 juta penduduk," papar doktor lulusan University of Pittsburgh, USA bidang Public Policy ini.

Itu soal dukungan, ada yang jauh lebih penting? Kendala utama berkaitan dengan sumber daya manusia yang handal dan profesional sebagaimana saya sebutkan tadi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan fasilitas internet. Keterbukaan akses informasi melalui sistem teknologi informatika ini dapat mendorong dan menjamin bahwa proses usaha yang dilaksanakan bisa mendapatkan perhatian dan dulungan profesional tersebut. Selain lebih transparan dan dapat diakes siapapun dari seluruh dunia dengan cepat. Melalui pola seperti ini, akan membuka peluang bagi orang atau siapa pun untuk mencari seorang pengelola potensi ekonomi lokal.

Optimistisme memang senantiasa memburat O ti i ti ti b t pada d wajah Anggota Dewan Kelautan Indonesia. Dalam wawancara dengan Yuliarso dari komunika, banyak ide dan inisiatif yang disampaikan tentang pengembangan kawasan laut Indonesia. Wawancara ini dilakukan di sela acara Seminar Nasional tentang Pengembangan Infrastruktur untuk menunjang Kawasan Strategis Kabupaten yang diselenggarakan oleh Departemen Pekerjaan Umum awal Agustus lalu. Berikut kutipannya.

Bagaimana dengan masalah pendanaan yang sering dikeluhkan pemerintah daerah? Banyak alternatif pendanaan yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam penanggulanan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat tanpa harus mengundang investor. Jika kita jeli, sebenarnya kita memiliki tanah yang subur, pesisir yang panjang, laut yang indah dan hal tersebut bisa dijadikan aset atau modal. Membangun ekonomi daerah tidak perlu yang rumit-rumit dan sederhana.

Mengapa ekonomi lokal menjadi perhatian pemerintah saat ini? Sebagian besar ekonomi penting seperti kebun, hasil laut, pertambangan, tanah di lokasi strategis, bank swasta, pelayaran, penerbangan, dan telekomunikasi, saat ini dikuasai asing. Padahal potensinya sangat besar. Akibatnya penduduk miskin tidak banyak berkurang dan sebagian besaar penduduk masih susah hidupnya. Tahun 1987 penduduk miskin sebanyak 30 juta jiwa dan bertambah menjadi 33 juta jiwa pada tahun 2008. Untuk itu kata kuncinya adalah membangun tanpa uang negara, kolosal dan adil. Lahan untuk kebun misaklnya tersedia 2 juta hektar terutama di Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Hutan Tanaman Industri tersedia 2 juta hektar, tanaman pangan 2 juta hektar. Untuk maritim ada armada 100 persen cabotage, 20 persen ekspor impor, Pelayaran Rakyat untuk logistik nasional dan industri strategis pertahanan, keamanan, bahan baku, serta alat angkutan massal. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk membangun ekonomi riil dengan kapitalisasi aset potensial sumber daya alam lokal.

Bisa dijelaskan? Kita memiliki potensi dan modal kekayaan alam yang luar biasa, maka jadikanlah kekayaan alam ini sebagai aset dan permodalan. Selain itu, bukankah pemerintah saat ini memiliki Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sebaiknya diberikan semacam Standard Operational Procedure (SOP) atau sebuah sistem yang baku. Bicara tentang kendala permodalan, memang dalam hal ini ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan pendelegasian wewenang dan petunjuk dari Menteri Keuangan, utamanya dalam mengatasi masalah permodalan dan keuangan yang selalu dihadapi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian Bupati atau Gubernur dapat memberikan jaminan pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat yang dinilai cukup baik dan dianggap layak dari segi bisnis agar dapat bekerjasama dengan perbankan. Jika, misalnya, untuk membangun area tambak diperlukan dana dua atau tiga miliar, kenapa harus menunggu investor orang lain? Bupatilah yang akan memberikan jaminan atau Gubernur-lah yang memberikan jaminan. Tentunya jaminan kepada perbankan ini harus diberikan untuk usaha yang benar-benar menguntungkan.

Bagaimana peran para pihak terkait dalam pemberdayaan ekonomi lokal? Pemerintah daerah berperan sebagai think-tank , berpikir membangun bisnis di tingkat kecamatan. Adapun investornya adalah pemerintah pusat dengan melibatkan sektor perbankan di dalam negeri. Dengan demikian, kita tidak perlu mengundang investor dari luar negeri. Hal ini sangat mungkin karena modalnya sudah ada. Modal paling besar adalah lahan, laut dan sebagainya. Akan tetapi diperlukan pengelolaan usaha yang lebih profesional di tingkat lokal, agar lebih maju dan menjadi inklusif sehingga menjadi ekonomi bersama seperti yang diinginkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Apa saja yang perlu dikembangkan? Pemerintah daerah dapat membuat semacam kawasan ekonomi unggulan di setiap tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat desa sesuai dengan basis sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Perlu diperhatikan, tidak semua orang miskin akan langsung berubah menjadi seorang pengusaha atau manajer yang handal. Namun demikian, orang-orang miskin yang bekerja dalam usaha mikro atau kecil dan menengah dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas usahanya, jika pemerintah daerah dapat melibatkan orang yang paham dan profesional guna mengembangkan usaha di tingkat lokal. Intinya dalam mengembangkan ekonomi lokal, peran pemerintah daerah tentunya tidak terlibat secara langsung dalam usaha tersebut.

Apakah dengan pola penjaminan itu bisa dilaksanakan? Ada satu catatan penting, pelaksanaan penjaminan memerlukan inventarisasi dan pendataan terhadap komoditas unggulan yang akan dikembangkan suatu daerah. Hal itu telah dilakukan di Bunaken atau Takebonerate. Kalau pemerintah daerah menyadari kendala tidak memiliki kemampuan untuk menginventarisasinya bisa saja melibatkan konsultan. Jasa konsultansi memiliki peran strategis dalam proses pembangunan karena berperan dari hulu hingga hilir yaitu mulai dari tahap studi, perencanaan, pengawasan hingga tahap evaluasi suatu proyek pebangunan. Inventarisasi potensi daerah ini penting dan baik untuk menentukan keputusan tepat dari segi bisnis bagi pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Pemasaran masih menjadi kendala, apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah? Bisnis riil seperti hasil perkebunan, hasil laut, pangan dan sebagainya memang perlu dipasarkan. Hal ini memerlukan dukungan e-business. Mulai dari mencari orang yang profesional sampai memperkenalkan produk atau komoditas daerah agar diketahui oleh masyarakat dunia. Kalau komoditas kita yang riil bisnis ke manca negara seperti kelapa sawit, perkebunan, pariwisata, peternakan, ikan, memerlukan pemasaran internasional. Hal ini perlu

tentunya harus dipertemukan terus antara kementerian yang menangani sektor riil seperti perindustrian, perdagangan, pariwisata perlu adanya keterpaduan dan koordinasi seperti baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Saya juga melihat berbagai program-program Departemen Kominfo yang bagus dan dapat dintegrasikan ke daerah. Bagaimana memasarkan suatu produk yang bagus kalau tidak diperkenalkan, disosialisasi atau diseminasi? Jika hal itu tidak dilakukan maka produk atau komoditas tersebut tidak akan sampai kepada masyarakat atau mancanegara. Nah untuk itulah maka peran Depkominfo diperlukan untuk mendukung koordinasi dalam pemasaran hasil-hasil produk-produk kita dari daerah ini. Berkaitan dengan pengembangan Indonesia sebagai negara maritim? Indonesia memang negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangkan ada 17.508 pulau, luas laut lebih dari 4 juta km2, dan panjang pantai lebih dari 81.000 km. Secara geografis dapat dikatakan sebagai negara maritim terbesar di dunia. Tetapi, benarkah Indonesia merupakan negara maritim sejati? Jawabannya "belum", karena untuk menjadi negara maritim sejati kita harus membangun sekurang-kurangnya 5 (lima) hal yang sebenarnya potensial namun saat ini dirasakan lemah yaitu wawasan maritim, kedaulatan yang nyata di laut, industri maritim, tata ruang wilayah maritim, dan sistem hukum maritim. Berarti ada persoalan paradigma? Masih terdapat beberapa paradigma yang seyogyanya berubah antara lain ialah perubahan dari "eksekutif dominan" menjadi " stakeholders involvement ", dan perubahan dari upaya yang sering bersifat "incremental" dan "piecemeal" menjadi kebijakan yang "visionary". Dalam membangun sistem pengamatan dan pengamanan, selain harus melibatkan “stakeholders", seperti pengusaha dan masyarakat, juga harus didasarkan pada visi jangka panjang, untuk memanfaatkan peluang dan meng-eliminir ancaman masa depan, tidak tambal sulam. Kata kunci untuk mensukseskan pembangunan industri tersebut di atas antara lain ialah perlunya "big push" melalui alokasi anggaran dan kemudahan pajak serta kredit, otonomi daerah, dan keikutsertaan masyarakat setempat (stakeholders menjadi shareholders), di mana pemerintah pusat menjadi fasilitator. Bagaimana memulainya? Hal terpenting, konsep pembangunan provinsi kepulauan sama halnya dengan konsep pembangunan dari sebuah negara kepulauan, yaitu, dengan membangun sosial budaya kelautan. Yang perlu dibangun adalah wawasan maritim. Sebuah kesadaran geografis sebagai bangsa yang menempati kepulauan, dengan sumber daya alam yang kaya tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Dengan sistem nilai budaya bahari, yang terbuka dan egaliter. Membangun kembali wawasan maritim ini dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional, diklat aparatur, dan sosialisasi melalui multimedia. (Yuliarso/m)

Melibatkan Rakyat Perangi Terorisme S. Darmowijoto Pemerhati Masalah Keamanan Indonesia memiliki kesepakatan tak tertulis warisan perang kemerdekaan, yaitu pertahanan rakyat semesta atau total defence . Seluruh komponen masyarakat, baik tentara, kepolisian, gerilyawan, petani, pekerja, pegawai negeri, pedagang, pada waktu itu bersatu padu mengusir penjajah. Mereka yang tidak sempat atau tidak dapat mengangkat senjata, ikut berjuang dengan cara mereka sendiri. Mulai dari mengawasi, memberi informasi, membantu perbekalan, melindungi secara fisik, melakukan penyesatan informasi dan masih banyak lagi. Semua lapisan masyarakat membantu melawan Belanda dengan cara mereka yang mereka kuasai, sesuai jenis pekerjaan yang mereka tekuni. Petani memberi bahan makan pada pejuang, pedagang menyuplai dana, atau supir membantu transportasi. Perjuangan semacam itu berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Terbukti Tangguh Doktrin yang sama pernah dilakukan Vietnam ketika menghadapi tentara Amerika Serikat yang memiliki persenjataan dan jumlah tentara yang jauh lebih banyak. Terbukti dengan perjuangan semesta, kekuatan adikuasa dunia itu hengkang dari Indochina pertengahan dasawarsa 70-an. Almarhum Jenderal Besar A.H. Nasution menggagas konsep TNI manunggal dengan rakyat dari kisah sejarah perjuangan bangsa yang selalu diwarnai partisipasi aktif rakyat. Jika pun

ada penyimpangan implementasi konsep warisan kemerdekaan itu, bukan berarti salah konsep dan harus dibuang begitu saja. Sebab, doktrin yang sama juga terbukti dalam perjuangan memadamkan pemberontakan di berbagai daerah setelah Belanda mundur dan menyerahkan kedaulatan kepada RI. Gangguan terhadap republik yang masih muda mampu ditumpas berkat kerjasama aparat keamanan dan masyarakat. Sejarah juga menunjukkan bagaimana pasukan DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat kocarkacir oleh teknik pagar betis masyarakat. Pemberontakan PRRI – Permesta dapat diselesaikan berkat kerjasama seluruh komponen masyarakat. Usaha pemberontakan G30S juga dapat diredam lantaran partisipasi masyarakat. Bekal Hadapi Terorisme? Setelah terjadi kembali peledakan bom di Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton awal Agustus lalu, banyak komponen masyarakat yang meradang. Kecaman-kecaman ditujukan kepada teroris yang melakukan aksi pemboman tersebut. Terakhir, perburuan menangani aksi terorisme berbuah di Solo, Jawa Tengah. Gembong teroris asal Malaysia, Noordin M. Top berhasil dibekuk bersama beberapa orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Tertangkapnya Nurdin M. Top memang bukan jaminan akan meredupnya aksi terorisme di Indonesia. Oleh karena itu wa c a n a p e r t a h a n a n ra k ya t

semesta masih relevan untuk dikembangkan dalam menghadapi aksi terorisme. Bagaimanapun teror adalah salah satu bentuk ekses perang modern. Sejak Abad Ke-XX perang bukan lagi dua pihak tentara saling berhadapan, tapi perang sudah lebih luas dan mendalam, berkualitas total. Oleh karena itu, seluruh rakyat dalam berbagai profesinya harus dilibatkan guna mencapai kemenangan (Fundamentals of

ada satu hal penting yang terlupakan yaitu peran masyarakat dalam kaitan hak dan kewajibannya dalam pertahanan serta keamanan negara. Kenyataan bahwa para teroris itu dapat hidup di tengah masyarakat tanpa terdeteksi merupakan kelemahan pengawasan kita semua.

Guerilla Warfare, A.H. Nasution, 1953). Amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua dalam Bab XII Pasal 30 (1) menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara”. D a l a m a ya t s e l a n j u t nya ditegaskan bahwa upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dalam wacana pelibatan seluruh elemen bangsa untuk menangani aksi terorisme polemik berkembang, terutama mengenai perlu tidaknya TNI dilibatkan dalam operasi keamanan dalam negeri seperti itu. Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan, militer hanya dapat bertugas di luar yurisdiksi nasional karena tidak ada UU yang mendukung untuk melakukan tugas keamanan dalam negeri. Ia mencontohkan peran militer AS yang ada di luar negeri seperti Afghanistan, Irak. Agus Widjojo menyatakan jika militer terlibat terlalu jauh, sama saja sebagai kemunduran dan mengembalikan Indonesia ke jaman Orde Baru (Media Indonesia, 7/9/09). Namun pengajar Institut Intelijen Negara Wawan Purwanto menilai TNI sudah perlu dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. “Tetapi, TNI tetap dalam posisi BKO (Bawah Kendali Operasi). Kepolisian tetap yang berada di barisan depan”, katanya seperti yang dikutip Media Indonesia, (7/9/09). Peran Masyarakat Masih banyak debat sejenis yang berkembang, tapi ada satu hal penting yang terlupakan

Mengenang Semangat Pak Besut

Membesut Isu Aji Subela

Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan

Tampaknya kini jarang ada orang bertahan berkarya selama 36 tahun terus-menerus. Selain menuntut ketahanan pribadi, juga dinamika selera publik maupun tuntutan bisnis yang merembes ke berbagai bidang sulit mempertahankannya. Pada peringatan Hari Radio bulan September ini, kita ingat ada tokoh ‘kolumnis’ radio dari RRI Nusantara II Yogyakarta yang mampu bertahan mengunjungi pendengarnya rata-rata dua hari sekali dari 16 Desember 1945 hingga Agustus 1981. Materi obrolannya populer tapi cukup serius karena ia memasukkan informasi aktual. Sentilannya kocak tapi jarang membikin marah orang lain. Maka dari itu ia menamakan dirinya Pak Besut. Besut adalah kata Bahasa Jawa untuk aktivitas yang membuat barang kusut menjadi rata kembali. Jadi cocok. Pendengarnya tak hanya terhibur (seperti kecenderungan komunikasi massa saat ini) tapi juga mendapat pencerahan berbagai bidang. Obrolan Pak Besut memang hanya bisa dinikmati masyarakat berbahasa Jawa, karena memakai bahasa pengantar Jawa ngoko. Tapi ketahanan acara ini membuktikan ia mendapat tempat di hati masyarakat karena mengena. Topik yang dibawakannya macam-macam, umumnya berisi tuntunan kepada masyarakat agar berbuat benar dan baik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, menunjukkan sifat janggal yang perlu diluruskan, dan masih banyak lagi. Semuanya selalu dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Ada empat tokoh utama yang dibawakan yaitu Pak Besut sendiri mewakili pengritik dan sekaligus pelurus persoalan, kemudian istrinya yaitu mBok Besut mewakili tokoh awam berpikiran sederhana, Man Jamina sebagai

wakil tokoh muda, dan mBakyu Santinet mewakili tokoh muda berpikiran maju serta Dik Asmonah sebagai remaja putri. Masalah korupsi kerap menjadi topik obrolan, bahkan Pak Besut mengungkit paradoks di balik kasus tersebut. Pada obrolan tanggal 13 Maret 1971 ia menggambarkan bagaimana sembilan orang pegawai Perusahaan Listrik Negara (PLN) diadili karena menggunakan resep untuk ditukar dengan uang, bukan obat. Lima orang dibebaskan karena tidak terbukti, empat orang dihukum seminggu dengan masa percobaan sebulan. Yang menarik, seorang yang bebas didakwa merugikan PLN Rp.150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah). Pengadilannya dilakukan tiga orang hakim. Masalahnya hukum memang harus ditegakkan, tapi dengan kerugian sekecil itu seberapa besar hukuman yang ditimpakannya? Tak lama kemudian 17 Maret Pak Besut mengupas kasus korupsi yang merugikan negara Rp.76.246.400,- di perusahaan yang sama. Selain isu tingkat “tinggi”, Pak Besut cerita juga soal bibit ikan asal Danau Benezareth, Palestina, yang dibiakkan di Danau Tondano, Sulawes Utara, tahun 1971. Ikan ini mirip mujair tapi lebih besar, mencapai tiga sampai empat kilo per ekornya. Masalahnya baru timbul mengenai nama ikan itu nanti. Kalau ikan mujair yang dikembangkan Pak Mujair cocok diberi nama penemunya. Apa mau disebut ikan Yahudi, ikan Palestina, atau ikan

yaitu peran masyarakat dalam kaitan hak dan kewajibannya dalam pertahanan serta keamanan negara. Kenyataan bahwa para teroris itu dapat hidup di tengah masyarakat tanpa terdeteksi merupakan kelemahan pengawasan kita semua. Tentu saja untuk tingkat pertama, diperlukan kejelian para pengurus RT beserta warganya yang harus dapat mendeteksi kehadiran orang-orang yang belum dikenalnya dan mencari tahu siapa mereka itu. Para pengelola rumah kontrakan, penginapan, apartemen dapat berperan untuk mengenali siapa tamu yang datang atau mengontrak di tempatnya dan melaporkannya ke aparat keamanan. Selain itu warga masyarakat yang menjalankan pekerjaan di bidang angkutan umum dapat berperan mendeteksi apakah di kendaraan mereka ada orangorang yang mencurigakan atau bahkan yang termasuk DPO (Daftar Pencarian Orang) Polri. Di samping itu toko-toko bahan kimia atau apotek dapat memberi informasi mengenai orang yang berbelanja bahanbahan berbahaya/terlarang dan tidak sekedar mencari untung semata-mata. Seluruh anggota kepolisian tentu tak akan mampu menjangkau segenap lini, sehingga peran m a s ya ra k a t u m u m , s e p e r t i diamanatkan dalam UUD 45, dapat berperan aktif sebagai wujud perang total semesta melawan terorisme, karena mereka dapat saja menjadi korban aksi berikutnya. **

Benezareth? Guna menghindari isu politik, Pak Besut mengusulkan nama Ikan Thoyib saja, karena yang membawanya ke Tondano Menteri Pertanian waktu itu, Thoyib Hadiwidjaja. Obrolan Pak Besut sering dibawakan dengan kocak, tapi sering pula materinya lucu. Diceritakan, pada saat anggota Kontingen Garuda II bertugas di Kongo, Afrika Barat, antara September 1960 hingga Mei 1961. Di negeri itu banyak terdapat pohon durian tapi buahnya tak pernah dimakan penduduk karena dianggap tidak enak gara-gara baunya menyengat. Melihat buah durian yang bertebaran bebas, kontan anggota Kontingen Garuda menyerbunya dengan lahap. Lama-lama penduduk setempat ikut menyantap, karena memang rasanya manis dan mungkin merasa rugi selama ini dibiarkan saja. Almarhum Pak Besut bernama asli P. Suradi Wardoyo, seorang wartawan Yogyakarta yang energik. Almarhum lahir 15 Januari 1910 di Desa Gelep, Sragen, Jateng. Tokoh ini pernah menekuni profesi guru di Ambarawa setelah menamatkan pendidikan di Normaal School tahun 1930. Ia memiliki bakat menulis dan disalurkannya sebagai wartawan majalah Swara Tama Yogyakarta, koran Noesantara Solo dan pindah ke SK Nasional tahun 1946. Sesudah itu ia menjadi wartawan SK Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Pak Besut adalah anggota senior Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pernah menjadi anggota DPRD Provinsi DIY hasil Pemilu 1971 dan 1977. Pak Besut mengisi acara mulai 16 Desember 1945 hingga Agustus 1981, dan populer di kalangan pendengarnya di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Jawa Timur. Suatu saat di masa tuanya Pak Besut pernah ‘menggerundel’ atau menggerutu betapa enaknya menjadi pegawai negeri yang mendapat pensiun. Benar. Tak lama kemudian pada 1 Oktober 1981 almarhum diangkat sebagai pegawai negeri sipil pusat di lingkungan Departmen Penerangan dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan III D. Per 1 April 1982 berdasarkan SK Menpen No. 205/SK/BK/Pens-S/1982 Pak Besut pensiun.


9



LINTAS LEMBAGA

LINTAS DAERAH Riau

Departemen Kelautan dan Perikanan

Singapura Lirik Sektor Perikanan

Inpres Desa Nelayan Mandiri

Singapura mulai melakukan penjajakan industri pengolahan ikan di Riau. Dengan hasil produksi ikan sebanyak 55 ton per hari, negara tetangga ini melirik potensi sumber daya alam kelautan yang ada di Riau. Negara yang bersimbol singa ini berpendapat, perikanan di Bumi Lancang Kuning sangat bagus dikembangkan. Provinsi Riau sendiri sudah melakukan koordinasi dengan beberapa investor yang ada di luar negeri. Beberapa negara sudah mulai berminat dengan investasi ikan tersebut seperti Malaysia dan Singapura. ‘’Pengolahan industri perikanan kita tawarkan kepada Singapura. Karena dari segi potensi kita memilikinya. Sebuah kondisi yang sudah mendapat lirikan bagus dari investor Singapura,’’ ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Riau T Dahril. Dahril berpendapat, bila ini disetujui dan direalisasikan maka akan mendatangkan keuntungan bagi Riau. Selain keuntungan investasi, tenaga kerja di Riau bakal terserap cukup banyak dalam realisasinya nanti. (www.riaupos.com) Lampung DKP Lampung Perkenalkan Sistem Rantai Dingin Untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan budi daya agar tetap baik, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung memperkenalkan sistem percontohan rantai dingin kepada nelayan. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) A. Suroto mengatakan pada sistem ini ikan hasil tangkapan nelayan dan hasil perikanan budi daya harus langsung dikondisikan dalam suhu maksimal 4 derajat Celsius. "Nelayan harus menjamin ikan yang baru diangkat dari laut atau tambak harus terjaga dalam ruangan atau tempat dengan suhu 0--4 derajat Celsius," kata Suroto. Suroto menjelaskan sistem ini harus dimulai sejak ikan baru ditangkap. Misalnya saat baru dtangkap dari laut, ikan harus dimasukan dalam boks dengan suhu 4 derajat Celsius. Dalam perjalan kembali ke darat, nelayan tersebut juga tetap harus menjaga dan memperhatikan kondisi suhu dalam boks. "Bila suhu sudah di atas 4 derajat Celsius, nelayan harus menambahkan es ke dalam boks agar tetap dingin. Hal ini harus terus dilakukan sampai saat ikan siap diolah," kata dia. DKP telah meluncurkan proyek percontohan sistem rantai dingin di daerah Gudang Lelang, Bandar Lampung. Menurut Suroto, pada lokasi tersebut terdapat boks-boks es yang dapat menjamin kesegaran ikan karena suhunya yang terus terjaga. Sistem ini dikatakan Suroto merupakan langkah pemerintah untuk menjadikan nelayan dan pelaku budi daya sebagai penyedia produk perikanan yang sesuai dengan standar kualitas ekspor. "Kalau suhunya tidak terjaga, eksportir juga tidak akan mau menerima hasil tangkapan," ujarnya. Oleh sebab itu, Suroto berharap pelaku usaha perikanan mulai mencoba sistem ini agar hasil yang diperoleh dari penjualan ikannya bisa lebih maksimal. (www.lampungpost.com)

Sulawesi Selatan Siap Gelar "Expedition in Takabonerate" Pemerintah Sulawesi Selatan siap menggelar "Expedition in Takabonerate" yang akan dihadiri ratusan wisatawan mancanegara di atas kapal rumah sakit Dr. Suharso, milik TNI-AL, pertengahan Oktober 2009. "Kita sudah siap melaksanakan kegiatan internasional ini yang dihadiri pengusaha industri pariwisata, peneliti, pencinta olahraga selam dan fotografer dalam dan luar negeri," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Suaib Mallombassi di Makassar. Kesiapan untuk menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional ini sudah ditinjau tim terpadu dengan melakukan kunjungan ke lokasi taman laut tersebut, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana transportasi laut seperti speed boat, kapal kecil berpenumpang 20-50 orang yang bisa merapat ke dermaga Takabonerate, pemondokan dan fasilitas pendukung lainnya. Grand Lounching Takabonerate, taman laut terindah ketiga dunia yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar ini, lanjutnya, untuk pertama kalinya dikemas dalam kegiatan ekspedisi tersebut guna memberikan peluang kepada masyarakat luar untuk mengenal lebih dekat obyek wisata bahari yang memiliki jutaan spesis biota laut. "Ini aset wisata dunia yang paling indah, bersih dan nyaman dikunjungi turis asing maupun wisatawan nusantara, terutama yang senang menikmati keindahan taman laut sambil menyelam mengambil gambar di dasar laut," ungkapnya. Melalui kegiatan akbar ini, ujarnya, ke depan pemerintah provinsi Sulsel bersama pemerintah kabupaten kepulauan Selayar akan menyiapkan infrastruktur dermaga yang layak disinggahi kapal-kapal turis. (www.makasarkota.go.id)

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengusulkan, perlu dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) agar pembentukan Desa Nelayan Mandiri bisa berjalan dengan sukses. "Kalau ada Inpres kan semua tidak bisa berkata tidak untuk mendukung Desa Nelayan Mandiri," kata Dirjen Perikanan Tangkap DKP Dedy Sutisna di Jakarta, Selasa (8/9). Menurut dia, Inpres akan memperkuat koordinasi antar departemen untuk mensukseskan Desa Nelayan Mandiri. Selama ini, ia menjelaskan, masing-masing departemen atau instansi memiliki anggaran yang diperuntukan membangun masyarakat nelayan maupun pesisir. Namun tidak pernah terkoordinasi dengan baik. "Jadi isi Inpres itu 'siapa melakukan apa untuk sektor nelayan'," ujar dia. Lintas sektoral yang memang memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan Desa Nelayan Mandiri, menurut dia, adalah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perindustrian, hingga perbankan. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi telah mengeluarkan surat kepada masing-masing departemen maupun instansi terkait. Namun, menurut Sutisna, Surat Menteri tersebut dirasa masih kurang untuk mengoptimalkan koordinasi. "Target saya bulan Oktober Inpres tersebut bisa dikeluarkan," lanjutnya. Departemen, menurut dia, memiliki dukungan atas Surat Menteri yang telah dikirimkan. Contohnya Departemen Perindustrian yang mendukung dengan mengupayakan masuknya investasi pabrik pembuat es. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri telah mendukung dengan memberikan sertifikasi gratis untuk hak atas tanah nelayan 1.500 nelayan di tahun 2009. Menyusul 3.000 bidang tanah nelayan akan disertifikasi pada 2010. (Ant) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata PROMOSI WISATA INDONESIA DI CHINA Indonesia akan mempromosikan potensi wisata ke kalangan internasional dengan berpartisipasi dalam kegiatan PATA Travel Mart 2009 di Hangzhou, China. Selain delegasi dari Depbudpar, perwakilan dari sejumlah pemerintah daerah dan asosiasi/ industri pariwisata di Indonesia akan berparisipasi dalam kegiatan itu. Kegiatan yang akan dilakukan selama PATA Travel Mart 2009 antara lain pelayanan informasi dan pendistribusian bahan promosi di paviliun Indonesia, table top (sellers meet buyers), dan menghadiri sejumlah sidang terkait pengembangan tujuan wisata. PATA Travel Mart merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pariwisata Asia Pasifik (PATA) untuk mempromosikan pariwisata dari sekitar 50 negara anggotanya. Kegiatan PATA Travel Mart 2009 yang berlangsung di ibukota Provinsi Zhejiang RRC itu diawali dengan Konferensi Kelima Organisasi Pariwisata PBB (UNWTO), yang mengambil tema "Weathering the Storm of Global Recession: The Challenge for Destination Management". Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan PATA Travel Mart pada tahun 1985, 1989, dan 2007 yaitu di Bali. Tahun 2005, kegiatan tersebut berlangsung di Kualalumpur dan tahun 2006 di Hongkong. (Antara News/id) Kementerian Negara Koperasi dan UKM GELAR LOMBA PENYUSUNAN PEMBIAYAAN ALTERNATIF UKM Kementerian Negara Koperasi dan UKM menjalin kerjasama dengan UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk

Pantai Lombang Sepi Gelombang Terlindung dari gemuruh ombak Samudera Hindia serta Laut Jawa, Pantai Lombang di Sumenep menawarkan pasir putih bersih bergunduk-gunduk, diselingi rumpun pohon lontar yang tegar. Airnya yang bersih, biru, dan tenang itu memberi pengaruh trankuiliser buat orang yang sedang sibuk dan ruwet

pikirannya. Apalagi bila dinikmati sembari berbaring atau duduk sambil menghirup nira lontar dan menikmati daging buahnya, maka dunia menjadi tenang damai kembali. Pun jika kita menyantap ikan bakar dan nasi hangat, ditambah sambal petis ikan Madura yang merangsang selera, maka perjalanan wisata kita ke kota di

menyelenggarakan lomba penyusunan skim pembiayaan alternatif usaha kecil menengah (UKM). Direktur UKM Center FEUI, Nining I Soesilo mengatakan, latar belakang diadakannya perlombaan ini karena terbatasnya skim pembiayaan untuk berbagai sektor usaha yang tersedia untuk UKM, baik yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan mikro (LKM), maupun melalui lembaga keuangan yang lain. Menurut dia, banyak model-model pembiayaan UKM untuk berbagai sektor usaha yang sebenarnya telah diterapkan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pendanaan UKM, namun belum dikenal secara luas. Hasil perlombaan penyusunan skim pembiayaan alternatif bagi koperasi dan UKM ini, katanya, akan diperkenalkan secara resmi melalui web UKM Center FEUI, dan disebarkan melalui poster, leaflet, surat kabar nasional, termasuk ke seluruh dinas/ instansi terkait. Nining menjelaskan, lomba terbuka untuk umum, lebih diutamakan akademisi dan praktisi. Penyusunan model skim pembiayaan harus bersifat orisinal, berbentuk tulisan paling banyak 15 halaman, mudah dimengerti dan realistis. Sedangkan format penulisan bebas namun sistematis, dan keputusan juri bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat. Penyerahan model skim pembiayaan alternatif bagi koperasi dan UKM paling lambat diterima panitia 30 September 2009. Peserta yang terpilih bersedia menandatangani surat pernyataan bahwa hasil karyanya benar-benar orisinal dan merupakan hasil karya miliknya sendiri. Peserta lomba yang pernah mengimplementasikan model skim pembiayaan alternatif koperasi dan UKM dan berhasil diterapkan di lapangan, merupakan nilai tambah. Penghargaan bagi pemenang dibagi beberapa kategori, di antaranya dari kategori bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, kategori bidang perdagangan dan kategori bidang jasa. (Dw) Departemen Pertanian TUNDA PEMBERLAKUAN PERMENTAN NO.27/2009 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.27 tahun 2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang semula akan diberlakukan tanggal 19 Agustus 2009 dimundurkan menjadi 19 Nopember 2009. Perubahan peraturan menteri tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.38 tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertanian No.27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).Diundurnya pemberlakuan Permentan tersebut akan memberi peluang bagi importir maupun eksportir mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan teknis dalam waktu tiga bulan tersebut. Selama ini PSAT yang dimasukan ke Indonesia harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan, namun dengan terbitnya peraturan ini PSAT tersebut selain harus memenuhi ketentuan karantina tumbuhan juga harus tidak mengandung cemaran kimia melebihi batas maksimum yang ditetapkan, sehingga aman dan layak dikonsumsi. Sedangkan untuk pengeluaran, pengawasan ditujukan dalam rangka meningkatkan daya saing PSAT di pasar internasional dengan memenuhi ketentuan keamanan pangan negara tujuan. Fokus pengawasan pada peraturan ini terbatas pada cemaran kimia yang terdiri dari residupestisida, mikotoksin dan logam berat. (Bhr)

www.panoramio.com


10

ujung Pulau Madura itu tambah komplet. Dahulu pantai ini dipenuhi pohon cemara udang yang indah, tapi kini kian menipis karena harganya sangat mahal di kota-kota besar sehingga merangsang orang mengambilnya kendati tumbuhan

eksotis itu dilindungi. Pantai yang tenang itu, kini menjadi salah satu tujuan wisata Pulau Madura yang penting, terutama wisatawan mancanegara yang jenuh dengan kebisingan Bali. Seorang turis Jerman mengatakan, ia memilih Sumenep

dan Pantai Lombangnya karena lebih tenang hingga dapat istirahat penuh. Di waktu sore hari, penjaja makanan mulai memenuhi tempat jajanan kota, terutama sekali sate ayam. Di sini sate ayam terasa otentik sedapnya. Pantai Lombang terletak sekitar sejam perjalanan dengan motor dari pusat Kota Sumenep, Jawa Timur. Perjalanan terasa sangat singkat karena sepanjang jalan mata akan disuguhi dengan pemandangan indah, sawah yang menghampar hijau di kejauhan dan udara bebas (A.S) polusi.

Jawa Timur Keluhan Tertinggi Layanan Pendidikan Hasil survey pengaduan layanan bidang pendidikan oleh Asistensi Teknis Pemerintah Republik Federal Jerman melalui lembaga

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) dengan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menunjukkan bahwa pengaduan tertinggi siswa dan orang tua murid di Jember berkaitan dengan masih kotornya kamar mandi untuk siswa di sekolah. Survey dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan berisi 33 jenis pengaduan kepada 18.600 responden siswa dan wali murid terkait Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) di bidang pendidikan. “Sebanyak 15.429 responden di antaranya mengisi dan mengembalikan daftar pertanyaan tersebut, “ujarnya. Survei ini dilangsungkan di 10 lembaga sekolah yang berstandar nasional (SSN) dan berstandar internasional (SBI) di Kabupaten J e m b e r, u n t u k m e n g e t a h u i keluhan siswa dan wali murid terhadap pelayanan pendidikan di sekolahnya masing-masing. “Kami menerima 10 pengaduan tertinggi yang dikeluhkan siswa dan wali murid dalam pelayanan pendidikan, “kata Hamim Wajdi, Perwakilan GTZ. Menurut Hamim, sepuluh urutannya pengaduan tertinggi itu adalah kamar mandi untuk siswa kotor, guru sering menggunakan ponsel saat mengajar, kamar mandi untuk siswa kurang, meja dan kursi siswa rusak, jumlah komputer kurang dan sering rusak, jumlah dan koleksi buku di perpustakaan kurang, metode mengajar membosankan, informasi jenis pembiayaan yang gratis dan tidak jelas, rancangan anggaran belanja sekolah (RAPBS) tidak diumumkan, dan sistem penerimaan siswa baru (PSB)

belum baku dan selalu berubah. Bupati Jember MZA Djalal minta kepada para sekolah yang menjadi sasaran survey untuk menindaklanjuti komitmen ini dengan berbagai cara, bahkan Djalal mencontohkan sebaiknya setiap sekolah memasang komitmen itu berupa tulisan dan baliho, agar setiap hari baik siswa maupun guru dapat melihat dengan jelas dan selalu ingat akan komitmennya untuk segera memperbaikinya. “Ihktiar ini merupakan bagian dari pelayanan ke p a d a m a s ya ra k a t / p u b l i k , “jelasnya. Lebih jauh Bupati Djalal menjelaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan dari adanya proses belajar mengajar saja, melainkan ada faktor lain yaitu lingkungan yang juga sangat menpengaruhinya. “Terbukti dari hasil survey faktor lingkungan menempati rangking teratas berupa kamar mandi untuk siswa yang kotor sebanyak 9.033, “ujarnya. Adanya survey yang dilakukan oleh lembaga Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara disambut baik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Drs. Ahmad Sudiyono yang mengatakan kegiatan ini merupakan langkah maju untuk melakukan perbaikan dibidang pendidikan.

Talk With... Seorang politisi merasa putus asa. Ia telah mengeluarkan berbagai jurus untuk memikat hati rakyat: mulai dari membeber joke-joke segar, menggunakan bahasa indah-bersanjak, menggulirkan kata-kata mutiara, menebar janji, hingga mengutip ayat-ayat dari kitab suci. Namun semua tak kunjung membuat rakyat terkesima. Ucapannya mengalir bagai angin lalu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bahkan tak jarang, pidatonya yang sangat inspiring , justru menjadi pengantar lelap banyak orang untuk tenggelam ke alam mimpi. Ia tak tahu, kesalahan apakah yang telah ia lakukan, sehingga kalimat demi kalimat yang ia bawakan tak mampu menggugah perhatian publik. Padahal ia telah mempersiapkan materi dengan sangat baik, bahkan secara khusus menyewa konsultan untuk menyusun poin-poin yang harus ia sampaikan—dan tentu saja yang harus tidak ia sampaikan—kepada rakyat. Ia juga secara khusus mengikuti kursus kepribadian: berlatih cara berbicara di depan umum, mengatur intonasi, pitch control, ekspresi dan gerakan tubuh.

Toh semua itu seperti tak berguna. Ia tidak berhasil menyentuh hati rakyat bawah, komunitas akar rumput yang sokongannya sangat ia butuhkan untuk meraih karier politiknya. Bahkan pesta demokrasi baginya hanya menjadi penegas, bahwa ia memang telah gagal total. Dukungan rakyat padanya sangat minim, jauh di bawah yang ia perkiraan. Ia sangat sedih dan kecewa, namun tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kegundahan, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang “guru spiritual”—ia sebut begitu karena yang bersangkutan menolak menyebutkan nama dan profesinya. Tak pelak, politisi yang sedang ilfil itu pun langsung mencurahkan keluh-kesahnya. Seluruh kegagalannya ia beber, tuntas dari A hingga Z. Sang guru hanya menganggukangguk, dan memberikan nasihat pendek, “Ka-lau ingin menyentuh hati rakyat, jadilah bagian dari mereka. Talk with them—bicaralah dengan mereka, jangan sekadar talk to them —bicara kepada mereka...” Talk with , bicara dengan... sebuah konsep yang sama sekali baru bagi si politisi. Ia memang sering berbicara kepada rakyat,

“Namun demikian pihaknya juga akan melakukan pemantauan dan monitoring terhadap 10 sekolah yang menjadi sasaran survey, agar komitmen yang telah disepakati bersama dapat diwujudkan secara bersama-sama, “pintanya. A h m a d Sudiyono juga berharap agar nantinya komitmen perbaikan pelayanan bidang pendidikan ini juga dilaksanakan kepada semua sekolah yang ada di Kabupaten Jember. “Saya minta semua sekolah dapat meniru dan melaksanakan komitmen ini berjalan dengan baik, “pungkasnya. (mc-humas jbr)

Erman Suparno menambahkan, bahwa KTM ini akan dilengkapi dengan sarana prasarana fungsi kota yang ada infrastruktur, seperti yang dikatakan oleh Bupati Poso akan dilebarkan menjadi 24 meter. "Kemudian ada pasar, ada Puskesmas atau rumah sakit, ada sekolahan, dan lain sebagainya,” jelasnya di Tampolore, Sabtu (12/9). Sementara Gubernur Sulawesi Tengah H. Bandjela Paliudju mengatakan, bahwa Tampolore merupakan daerah yang sangat strategis untuk dibangunnya sebuah pusat Kota, karena Tampolore berada di tengahtengah antara Propinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten Poso. Gubernur sangat optimis nantinya melalui pencanangan

(Mc_HumasJbr)

Sulawesi Tengah KTM Tampo Lore Upaya menekan angka kemiskinan terus dikembangkan p e m e r i n t a h . S a l a h s a t u nya adalah dengan menjadikan Desa Napu, Kecamatan Tampo Lore, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah sebagai Kota Terpadu Mandiri. "Program ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Meskipun selama ini pemerintah melalui Depnaker terus mengembangkan cara dan konsep baru melalui transmigrasi lintas pilar yaitu salah satunya ketahanan pangan nasional," jelas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dalam pencanangan rencana pembangunan KTM di Tampolore di lima kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Buol, Morowali, Touna, Parimout dan Kabupaten Poso. Menyinggung soal pencanangan KTM, Menakertrans,

tapi mengapa ia dianggap belum berbicara dengan rakyat? Apakah yang membedakan bicara kepada dan bicara dengan? “Kamu akan tahu jika telah menjadi bagian dari mereka,” kata Sang Guru. Sang politisi yang penasaran kemudian menyamar menjadi

rakyat jelata, berpakaian ala kadarnya, mencoba berbicara, bersikap dan bertingkah laku seperti orang kebanyakan. Bahkan demi keinginannya “menjadi rakyat sejati”, ia rela hidup berbaur dengan para petani di desa, buruh di kota, nelayan kecil di pantai, pedagang asongan di pasar-pasar tradisional, anak-anak jalanan di kolong jembatan, pemulung di tempat pembuangan sampah, dan

pembangunan KTM di lima kabupaten di Sulteng dapat menekan/mengurangi angka kemiskinan. Hal itu seolah meneguhkan keyakinan Menteri Erman Suparno bahwa KTM mempunyai nilai, yaitu nilai pemerataan, pembangunan, nilai keadilan pembangunan, yang nantinya juga daerah-daerah

terpencil dan kawasan terdekat bisa menikmati pembangunan itu sendiri. "Pembangunan itu jangan hanya di kota-kota besar, tapi kita buat kota-kota penyangga agar masyarakat bisa menikmati makna dari pemerataan dan keadilan pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat utamanya masyarakat berkategori miskin,” terang Menteri Erman Suparno yang pada kunkernya meninjau langsung lokasi dan meletakan batu pertama pembangunan BLK Tampolore, serta dilangsungkan dengan penandatangan prasasti sebagai pencanangan lima KTM. Dalam kesempatan itu juga Bupati Poso Piet Inkiriwang, mengatakan, bahwa pencanangan rencana pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tampolore a d a l a h merupakan suatu perhatian Pemerintah yang sangat b e s a r ke p a d a masyarakatnya, khususnya untuk masyarakat Napu dan di daerah-daerah terpencil. B u p a t i juga menyampaikan terkait pembangunan KTM di Tampolore Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan dana sebesar kurang lebih Rp 500 miliar lebih kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, yang juga akan diberikan kepada masyarakat Tampolore Kabupaten Poso sebesar Rp 350 miliar. (amir kiat)

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik keliling nusantara, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: [email protected] atau [email protected]

masyarakat akar rumput lainnya. Matanya ia buka lebar-lebar untuk melihat realitas nyata yang—sejujurnya—tak pernah ia saksikan dengan mata kepala sendiri saat ia berada di lingkaran elit. Sementara telinganya ia pasang baik-baik untuk mendengar ucapan apa yang keluar dari mulut rakyat. Ia mulai terlibat pembicaraan tentang apa yang sejatinya menjadi kebutuhan nyata orang-orang terpinggirkan ini. Setahun tinggal bersama wong cilik, ia baru bisa menemukan hakikat dari apa yang disebut “talk with” oleh guru spiritualnya. Ternyata selama ini ia terlalu menilai rendah rakyat jelata. Ia selalu menganggap orang kecil bodoh, perlu diajari, dibina, ditunjukkan, dipimpin, diarahkan, diberi, dibantu, dijadikan objek. Oleh karena itu, dalam berbicara ia selalu memposisikan diri sebagai si segala tahu, subjek yang aktif menyampaikan pesan, sementara rakyat ia anggap sebagai objek sekaligus pendengar setia. Komunikasi berjalan satu arah, dari dirinya ke rakyat. Ia sering menilai bahwa apa yang ia sampaikan adalah sebuah kebenaran, yang pasti cocok dan baik jika diterapkan dalam kehidupan rakyat. Dalam kenyataannya, ia salah besar. Ia mengalami miopi—rabun jauh, karena memandang realitas dari menara nan tinggi. Akibatnya,

terjadi kesenjangan yang sangat nyata antara program-program yang pernah ia tawarkan dengan kebutuhan nyata rakyat jelata. Tahulah ia sekarang, mengapa orang-orang tidak antusias dan terkantuk-kantuk manakala ia berpidato menawarkan program bagi mereka. Sebabnya sangat jelas: ia menawarkan sesuatu yang sejatinya tidak dibutuhkan rakyat! Kini ia yakin seyakin-yakinnya, “ talk with people ”, berbicara dengan rakyat, adalah satusatunya cara untuk menyentuh hati dan memahami rakyat. Karena hanya orang yang paham tentang rakyatlah yang bisa memperjuangkan nasib rakyat. Bukan dengan mengajari dan mengatur mereka, namun memberdayakan mereka agar mampu bangkit dan mandiri, dengan kekuatan dan sumber daya mereka sendiri. Seperti nasihat Lao Tse, “Pergilah kepada mereka (rakyat), tinggallah bersama mereka, belajarlah dari mereka, mulailah kegiatan dari apa yang mereka kerjakan, kembangkanlah apa yang mereka miliki, tetapi berlakulah sebagai pemimpin yang baik. Jika tugas-tugas telah terselesaikan, dan pekerjaan telah disempurnakan, biarlah mereka sendiri yang akan mencatat, ‘kami telah melaksanakannya sendiri.’” (gun)


11




C

atatan sejarah Indonesia menunjukkan dari Abad ke-7 hingga ke-10, Kerajaan Budha Mahayana, Sriwijaya, berkembang sebagai kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Armada Sriwijaya bukan saja dipergunakan sebagai pelindung keselamatan kerajaan, tetapi juga pelindung armada niaga, serta menguasai alur pelayaran strategis di Selat Malaka, Sumatera khususnya, dan Indonesia Barat umumnya. Surutnya kejayaan Sriwijaya p a d a A b a d ke - 8 d a n ke - 1 4, digantikan dengan munculnya Kerajaan Majapahit. Awalnya bukan kerajaan maritim, tapi kebutuhan politik memperluas daerah dan gagasan mempersatukan Nusantara mendorong Majapahit membangun angkatan laut yang kuat dan tangguh. Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada Tahun 1334 dan ekspedisi laut Nusantara dipimpin oleh Laksamana Nala adalah salah satu bukti kiprah Majapahit. Laksamana Nala menduduki Tumasik (nama sejarah untuk Singapura) dan Kerajaan Sriwijaya hingga beberapa saat Majapahit memegang kekuasaan maritim di perairan Selat Malaka, bahkan Asia Tenggara. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, pengaruh Majapahit mulai menurun karena perang saudara. Hal ini memicu kemunculan pengaruh kerajaan-kerajaan lain di wilayah Sumatera. Terkenal Hingga Persia Dari catatan sejarah, Bangsa Indonesia bukan hanya mahir melayari lautan, hingga Madag a s k a r, t a p i j u g a

memiliki industri maritim yang menghasilkan kapal-kapal besar waktu itu. Salah satu kerajaan paling menonjol adalah Kerajaan Aceh. Dalam Abad XV dan XVI, Portugis datang ke kawasan Samudera Hindia, setelah memiliki benteng di Goa (India). Lalu meneruskan ekspansi di kawasan Malaka dan perairan sekitarnya. Kerajaan Aceh terkenal paling tangguh dalam menghadapi kekuatan Portugis ini. Dengan bantuan tenaga-tenaga dari Kerajaan Ottoman (kini Turki) Armada Aceh dibangun. Kisah hubungan baik antara Turki dan Aceh ini diabadikan dengan adanya Aceh Room (Ruangan Aceh) dalam Topkapi Palace Istambul. Konon, ruangan ini dibuat untuk mengabadikan kedatangan utusan Sultan Aceh ke Turki tahun 1540. Utusan bernama Husin tinggal selama dua tahun di Istambul, ibukota Imperium Ottoman saat itu. Armada Inong Balee Kisah itu merupakan bukti kelihaian diplomasi Indonesia sejak jaman dahulu. Turki bahkan pernah mengirim 400 perwira militer, ahli dari berbagai bidang guna mendidik putra daerah, bahkan sempat membuat pabrik senjata di Aceh. Pada zaman kekuasaan Sultan Alaiddin Riayatsyah IV Saidil Mukamil (1589-1604 M) Angkatan laut Aceh saat itu memiliki 100 kapal perang, masing-masing memiliki 400 prajurit. Pada masa ini dibentuk armada ya n g s e b a g i a n anggota terdiri dari jandajanda para pahlawan yang telah tewas. Satuan armada itu bernama “ A r m a d a I n o n g B a l e e ”. Pemimpinnya

adalah Laksamana Malahayati atau Keumalahayati, yang suaminya mati syahid dalam pertempuran melawan Portugis. Konon, pembentukan Inong Balee adalah hasil buah pikiran Malahayati. Selain itu, Malahayati juga membangun benteng bersama pasukannya dengan nama Benteng Inong Balee. Semenjak ditinggal sang ibu, Malahayati diasuh oleh ayahnya yang kerap mengajaknya bepergian menggunakan kapal perang. Di samping pengenalannya tentang kehidupan laut yang kemudian membentuk sifatnya menjadi wanita pemberani. Selain berkedudukan sebagai Kepala Pengawal Istana, Malahayati juga seorang ahli politik yang mengatur diplomasi penting kerajaan. Karir militer Malahayati terus menanjak hingga ia menduduki jabatan tertinggi di angkatan laut Kerajaan Aceh kala itu. Sebagaimana layaknya para pemimpin jaman itu, Laksamana Malahayati turut bertempur di garis depan melawan kekuatan Portugis dan Belanda yang hendak menguasai jalur laut Selat Malaka. Dalam buku Iskandar Muda Meukuta Alam oleh Prof. Ali Hasymi, mantan Gubernur Daerah Istimewa Aceh, disebutkan dengan 2.000 prajurit lautnya Malahayati bertempur di Selat Malaka melawan dan menghancurkan Portugis di sepanjang Pantai Sumatera dan Malaka. Reputasi Malahayati sebagai penjaga pintu gerbang kerajaan membuat Inggris yang belakangan masuk ke wilayah ini, memilih untuk menempuh jalan damai. Pengarang asal Belanda Marie van Zuchyelen dalam bukunya Vrouwlijke Admiral Malahayati sangat memuji Malahayati dengan Inong Balee -nya. Malahayati juga ditugaskan Sultan untuk mendampingi ketika menerima utusan resmi Ratu Inggris, Sir James Lancaster, ketika berkunjung ke Banda Aceh 6 Juni 1602. Surat baik-baik dari Ratu Elizabeth I yang dibawa oleh James Lancaster untuk Sultan Aceh, membuka jalan bagi Inggris untuk

menuju Jawa dan membuka pos dagang di Banten. Keberhasilan ini membuat James Lancaster dianugerahi gelar bangsawan sepulangnya ia ke Inggris. Buku sejarah "Aceh Sepanjang Abad" karya Muh. Said dan "Kerajaan Aceh pada Zaman Iskandar Muda" karya Denys Lombard memperkuat kisah sejarah tersebut. Operasi Ganyang Malaka Akhir Abad XVI dan awal Abad ke-17 Belanda muncul di Aceh dan perairan Selat Malaka disusul oleh Inggris. Perjuangan perjuangan geo-politik dan geo-strategi di kawasan Nusantara bertambah ramai. Dari data sejarah terlihat bagaimana kerajaan lain di Jawa turut membantu Aceh mengusir penjajah Portugis dari Malaka. Dalam buku Nusantara: A History of Indonesia karya penulis Belanda H.M. Vlekke, Ratu Jepara tercatat sebagai lawan paling tangguh Portugis dalam paruh Abad ke-16. Dua kali ia mengirim pasukan tahun 1550 dan 1574 mendukung Aceh mengusir Portugis dari Malaka. Setelah Portugis diusir muncul kekuatan asing lain yaitu Belanda dan Inggris hingga akhir Abad ke19. Belanda yang semula menguasai Malaka bertukar dengan Bengkulu yang dikuasai Inggris Abad ke-19. Di bawah kepemimpinan Malahayati, Angkatan Laut Kerajaan Aceh terbilang besar dengan armada yang terdiri dari ratusan kapal perang. Adalah Cornelis de Houtman, orang Belanda pertama yang tiba di Indonesia, pada kunjungannya yang kedua mencoba untuk menggoyang kekuasaan Aceh pada tahun 1599. Cornelis de Houtman yang terkenal berangasan, kali ini ketemu batunya. Alih-alih bisa meruntuhkan Aceh, armadanya malah porak poranda diusir Armada Laksamana Malahayati. Banyak orang-orangnya yang ditawan dan Cornelis de Houtman sendiri mati dibunuh oleh Laksamana Malahayati pada tanggal 11 September 1599. Selain armada Belanda, Laksamana Malahayati juga berhasil menggebuk armada Portugis.

Tetap Abadi John Davis, seorang berkebangsaan Inggris, nahkoda di sebuah kapal Belanda yang mengunjungi Kerajaan Aceh pada masa Malahayati menjadi laksamana, melaporkan pada masa itu Kerajaan Aceh memiliki angkatan perang yang kuat. Kerajaan Aceh mempunyai perlengkapan armada laut terdiri dari 100 buah kapal perang, diantaranya ada yang berkapasitas 400-500 penumpang. Kapal-kapal tersebut bahkan juga ditempatkan di daerah-daerah kekuasaan Aceh di berbagai tempat. Selain memiliki armada laut, di darat ada pasukan gajah. Kekuatan Keumalahayati mendapat ujian pertamakalinya ketika terjadi kontak senjata antara Aceh dengan pihak Belanda. Pada tanggal 21 Juni 1599, dua kapal Belanda yang dipimpin dua bersaudara Coernelis de Houtman dan Federick de Houtman berlabuh dengan tenang di Aceh. Laksamana Malahayati menyerang kedua kapal tersebut. Dalam penyerangan itu, Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya terbunuh. Sedangkan Federick de Houtman ditawan dan dijebloskan ketahanan Kerajaan Aceh. Sesuatu yang menggegerkan bangsa Eropa dan terutama Belanda sekaligus menunjukkan kewibawaan Laksamana Keumalahayati ketika Mahkamah Amsterdam menjatuhkan hukuman denda kepada van Caerden sebesar 50.000 gulden yang harus dibayarkan kepada Aceh. Uang sejumlah itu benar-benar dibayarkan kepada yang berhak. Denda tersebut adalah buntut tindakan Paulus van Caerden ketika datang ke Aceh menggunakan dua kapal, menenggelamkan kapal dagang Aceh serta merampas muatannya berupa lada, lalu pergi meninggalkan Aceh. Nama Malahayati kini telah diabadikan untuk sebuah pelabuhan di Aceh dan untuk memberi nama salah satu kapal perang TNI AL. Nama Malahayati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. (Muhammad Jusuf, wartawan senior,

pengamat masalah Polkam dan sejarah)

Maritim atau Kepulauan?

Recommend Documents