Deny Saputra Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau

PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN,RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TERHADAP RETRIBUSI DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang) Deny Saputra 090462201073 Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau ABSTRACT This study aims to determine the effect of Garbage Service Retribution, Slaughterhouse Retribution, Service Fees for Parking Retribution and Building Permit Retribution Against Regional Retribution either partially or simultaneously in Tanjungpinang City Government during the years 2009 through 2013. The study also aims to determine which Retribution has the most significant effect on the Regional Retribution in Tanjungpinang City Government. The data used is the time series data for the year 2009-2013 in the form of Realization Revenues and Expenditures Budget Report Tanjungpinang which is obtained from the Department of Revenue Management and Asset Finance Tanjungpinang. The analysis method used in this research is quantitative method with classic assumption test, as well as statistical analysis of multiple linear regression analysis. These results indicate that simultaneous Garbage Service Retribution, Slaughterhouse Retribution, Service Fees for Parking Retribution and Building Permit Retribution has a significant effect on Regional Retribution with Adjusted R2 by 31% which means that 31% of the change in the variable Regional Retribution can be explained by the independent variable, the remaining 69% is influenced by other variables that are not explained by this research model. In partially variable Garbage Service Retribution, Service Fees for Parking Retribution and Building Permit Retribution has a significantly influence on Regional Retribution while Slaughterhouse Retribution has no significant effect on regional Retribution. Keywords:

Garbage Service Retribution, Slaughterhouse Retribution, Service Fees for Parking Retribution, Building Permit Retribution, Regional Retribution

Jurnal Akuntansi FE UMRAH

Deny Saputra (090462201073)

1

PENDAHULUAN Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber asli daerah yang mampu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Maka dari itu diperlukan sebuah kerja keras bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber ini. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejateraan rakyat Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Jumlah Pendapatan Tahun Retribusi Daerah 2009 15,324,007,232 2010 4,241,642,770 2011 5,043,830,674 2012 6,711,712,254 2013 6,602,402,049 Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang

Berdasarkan dari diatas, tingkat pendapatan dari retribusi daerah Kota Tanjungpinang selalu tidak stabil atau mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2010 jumlah pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan . Namun pada tahun 2010 sampai tahun 2012 kembali mengalami peningkatan jumlah pendapatan retribusi daerah walaupun angka peningkatannya tidak terlalu besar. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa sistem pemungutan retribusi daerah di kota Tanjungpinang masih bisa dikatakan belum maksimal. Bukan hanya itu, sumbersumber untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah setiap tahunnya juga masih tergolong sangat kecil sehingga pendapatan retribusi ini tidak terlalu banyak membantu Pendapatan Asli Dareah Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, pemerintah kota Tanjungpinang kembali dituntut untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan retribusi daerah ini agar retribusi daerah di Kota Tanjungpinang menjadi stabil bahkan meningkat setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang, terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas pelayanan yang



2

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Sedangkan Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga retribusi ini merupakan bagian vital dalam peningkatan retribusi suatu daerah. apabila suatu daerah mampu memanfaatkan ketiga bagian ini maka bukan tidak mungkin pemerintah akan berhasil dalam meningkatkan retribusi daerah yang berasal dari setiap-setiap retribusi yang ada. Melihat pentingnya kontribusi dari ketiga retribusi ini terhadap peningkatan retribusi daerah di kota tanjungpinang maka dilakukanlah penelitian untuk melihat seberapa besar pengaruh dari penerimaan ketiga retribusi daerah tersebut terhadap retribusi daerah. Namun dalam penelitian itu, penulis tidak mengambil seluruh total dari ketiga varibael tersebut melainkan hanya mengambil variabel yang dianggap mewakili dari ketiga variabel tersebut. Adapun variabel tersebut adalah variabel retribusi pelayanan persampahan dari retribusi jasa umum, retribusi pelayanan parkir dan retribusi rumah potong hewan dari retribusi jasa usaha, dan retribusi izin mendirikan bangunan dari retribusi perizinan tertentu. Adapun judul penilitian ini adalah: Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Apakah Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh terhadap Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009 – 2013? 2. Apakah Retribusi Rumah Potong Hewan berpengaruh terhadap Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009 – 2013? 3. Apakah Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh terhadap Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009 – 2013? 4. Apakah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh terhadap Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009 – 2013? 5. Apakah Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh terhadap Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009 – 2013?



3

LANDASAN TEORI Reribusi Daerah Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah demi meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siahaan (2006:5), Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Objek retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi lain-lain. Retribusi Pelayanan Persampahan Menurut Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan persampahan adalah retribusi atas penyediaan pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Retribusi pelayanan persampahan kebersihan dipungut bagi setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/ kebersihan. Objek retribusi ini adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan. Subjek retribusi ini adalah setiap orang atau badan yang menghasilkan sampah. Wajib retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. Retribusi Rumah Potong Hewan Menurut Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan adalah bangunan atau komplek bangunan yang permanen dengan sarana-sarananya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Walikota. Pemotongan Ternak adalah kegiatan yang memungkinkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyelenggaraan penyembelihan dan pemeriksaan post morten. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi rumah potong hewan adalah retribusi yang dipungut dari setiap rumah atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan pemotongan hewan atau Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas layanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan/ternak termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah. Objek



4

Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/ menggunakan fasilitas rumah potong hewan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retri busi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum bagi kendaraan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir dan/atau petugas parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menurut Perda Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang izin mendirikan bangunan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan atas nama Walikota. Pengawas bangunan adalah kepala dinas pemukiman dan prasarana wilayah kota tanjungpinang atau pegawai yang ditunjuk. Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah setiap bangunan yang diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan retribusi. Setiap pemberian izin mendirikan bangunan dikenakan biaya sempadan, biaya pemeriksaan pendahuluan dan biaya pengawasan bangunan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota. Biaya yang dimaksud harus dibayar atau dilunasi oleh si pemohon sebelum yang bersangkutan menerima surat izin mendirikan bangunan. Biaya sebagaimana dimaksud diatas tidak dikenakan terhadap bangunan untuk kepentingan umum (sosial). Namun bangunan pemerintah dikenakan biaya biasanya kecuali biaya pengawasan bangunan. Besarnya retribusi untuk setiap izin mendirikan bangunan diperinci menurut sifat dan peruntukan bangunan yang bersangkutan. Hasil



5

penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah. Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H1: Terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013. H2: Terdapat pengaruh antara Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013. H3: Terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Parkir terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013. H4 : Terdapat pengaruh antara Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013. H5: Terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013. METODOLOGI PENELITIAN Variabel Operasional Penelitian Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala-skala yang terlibat dalam variabel penelitian. Operasionalisasi variabel dapat dilihat dari tabel berikut ini. Definisi Operasional Variabel Variabel Retribusi Daerah

Retribusi Pelayanan Persampaha n

Retribusi Rumah Potong Hewan

Defenisi Variabel Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan enyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah demi meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat Retribusi pelayanan persampahan adalah retribusi atas penyediaan pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas layanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan/ternak termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah


Parameter Besarnya Retribusi Daerah dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Satuan Dalam Ribuan

Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Ribuan


Dalam Ribuan

6

Retribusi Pelayanan Parkir

Retribusi Pelayanan Parkir penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum bagi kendaraan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Ribuan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan atas nama Walikota

Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Ribuan

Populasi dan Sampel Penelitian Populasi Penelitian Menurut Sugiyono (2011:61), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:62). Sampel dalam penelitian ini adalah Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Daerah yang tertera dalam Laporan Relisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau periode Januari 2009 – Desember 2013 (60 bulan). HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (Sebelum Transformasi) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N a,b

Normal Parameters

Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.


60 -1E-7 462608199.05145776 .184 .184 -.175 1.423 .035


7

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai signifikansi adalah lebih kecil dari 0,05 yakni 0.035 < 0.05 maka dapat disimpulkan data dalam penilitian ini tidak terdistribusi secara normal. Menurut Ghozali (2013:35), Data yang tidak berdistribusi secara normal, dapat ditransformasikan agar menjadi normal Oleh karena itu, untuk mengubah data ini menjadi normal, maka peneliti menggunakan metode transformasi data. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah data ke dalam bentuk Logaritma (Log10). Setelah melakukan transformasi, peneliti melakukan pengujian ulang untuk melihat apakah data residual dalam penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal atau tidak. Maka berikut ini disajikan hasil pengujian normalitas setelah transformasi data: Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (Setelah Transformasi) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N a,b

Normal Parameters

Most Extreme Differences

60 0E-7 .15066265 .116 .115 -.116 .897 .396

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Dari hasil pengolahan data diatas, besarnya nilai signifikansi adalah lebih besar dari 0,05 yakni 0.396 > 0.05 maka dapat disimpulkan data dalam penilitian ini telah terdistribusi secara normal. Data yang terdistribusi secara normal tersebut juga dapat dilihat melalui grafik histogram dan grafik normal plot data. Uji Multikolonieritas Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients Model

a

Collinearity Statistics Tolerance

VIF

(Constant) Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Parkir Retribusi Izin Mendirikan Bangunan a. Dependent Variable: Retribusi Daerah 1

.481 .974 .469 .938

2.079 1.027 2.131 1.066

Tabel diatas menyimpulkan bahwa untuk uji multikolonieritas, data terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan variabel independen memiliki nilai tolerance > 0.10 dan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama dimana variabel independen memiliki nilai VIF < 10. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model ini..



8

Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Adanya titiktitik yang menyebar menjauh dari titik-titik yang lain dikarenakan adanya data observasi yang sangat berbeda dengan data observasi yang lain. Hasil uji grafik scatterplot ini juga diperkuat dengan hasil uji Spearman’s Rho dengan ketentuan apabila jika signifikansi terjadi < 0.05 maka pada model terjadi masalah Heteroskedastisitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas Spearmans Rho Correlations Unstandardized Residual Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Retribusi Pelayanan Sig. (2-tailed) Persampahan N Correlation Coefficient Retribusi Rumah Potong Hewan Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Retribusi Pelayanan Parkir Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Retribusi Izin Mendirikan Sig. (2-tailed) Bangunan N Unstandardized Residual

Spearman's rho

1.000 . 60 .227 .081 60 .062 .638 60 .049 .708 60 .088 .506 60

Dari tabel diatas, jelas menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel indipenden yang siginifikan. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi diatas diatas 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.



9

Uji Autokorelasi Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson b

Model Summary Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson Square Estimate a 1 .787 .620 .592 .156045 1.445 a. Predictors: (Constant), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir b. Dependent Variable: Retribusi Daerah

Keputusan yang diambil Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai DurbinWatson sebesar 1,445, karena nilai DW berada diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Pengujian Hipotesis Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model

(Constant) Retribusi Pelayanan Persampahan 1 Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Parkir Retribusi Izin Mendirikan Bangunan a. Dependent Variable: Retribusi Daerah

Coefficientsa Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std. Error Beta -.618 2.118 -.487 .059 -.984 .117 .080 .124 1.425 .325 .532 .176 .047 .319

Sig.

-.292 -8.203 1.466 4.383 3.718

.772 .000 .148 .000 .000

Berdasarkan tabel di atas, didapatlah persamaan regresi sebagai beikut: RD = -0.618 – 0,487 RPS + 0,117 RPH + 1,425 RPP + 0,176 RIMB + e Keterangan : 1. Konstanta sebesar -0.618 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (X1=0, X2=0, X3=0, dan X4=0) maka retribusi daerah sebesar -0,618 rupiah. 2. β1 sebesar -0,487 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar 1 Satuan akan diikuti oleh penurunan Retribusi Daerah sebesar 0,487 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. 3. β2 sebesar 0,117 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 1 Satuan akan diikuti oleh peningkatan Retribusi Daerah sebesar 0,117 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. 4. β3 sebesar 1,425 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Pelayanan Parkir sebesar 1 Satuan akan diikuti oleh peningkatan Retribusi Daerah sebesar 1,425 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. 5. β4 sebesar 0,176 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 1 Satuan akan diikuti oleh peningkatan Retribusi Daerah sebesar 0,176 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.



10

Uji Parsial (Uji t) Hasil Uji Parsial (Uji t) Model

(Constant) Retribusi Pelayanan Persampahan 1 Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Parkir Retribusi Izin Mendirikan Bangunan a. Dependent Variable: Retribusi Daerah

Coefficientsa Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std. Error Beta -.618 2.118 -.487 .059 -.984 .117 .080 .124 1.425 .325 .532 .176 .047 .319

Sig.

-.292 -8.203 1.466 4.383 3.718

.772 .000 .148 .000 .000

1.

Retribusi Pelayanan Persampahan Dari tabel dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar 8,203 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil uji statistik tersebut dapat menyimpulkan t hitung adalah 8,203 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung > t tabel (8,203 > 2,004), maka Retribusi Pelayanan Persampahan secara individual mempengaruhi Retribusi Daerah. Signifikansi penelitian menunjukkan angka < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ha diterima, artinya Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. 2. Retribusi Rumah Potong Hewan Dari tabel dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 1,466 dengan nilai signifikan 0,148. Hasil uji statistik tersebut dapat menyimpulkan t hitung adalah 1,466 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung < t tabel (1,466 < 2,004), maka Retribusi Rumah Potong Hewan secara individual tidak mempengaruhi Retribusi Daerah. Signifikansi penelitian menunjukkan angka > 0,05 (0,148 > 0,05), maka Ha ditolak, artinya Retribusi Rumah Potong Hewan tidak berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. 3. Retribusi Pelayanan Parkir Dari tabel dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel Retribusi Pelayanan Parkir sebesar 4,383 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil uji statistik tersebut dapat menyimpulkan t hitung adalah 4,383 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung > t tabel (4,383 > 2,004), maka Retribusi Pelayanan Parkir secara individual mempengaruhi Retribusi Daerah. Signifikansi penelitian menunjukkan angka > 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ha diterima, artinya Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. 4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari tabel dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 3,718 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil uji statistik tersebut dapat menyimpulkan t hitung adalah 3,718 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung > t tabel (3,178 > 2,004), maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan secara individual mempengaruhi Retribusi Daerah. Signifikansi penelitian



11

menunjukkan angka < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ha ditolak, artinya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Uji Simultan (F-test) Hasil Uji Simultan (F-test) a

Model Regression 1

Sum of Squares 2.182

ANOVA df

4

Residual

1.339

55

Total

3.521

59

Mean Square F .545

Sig. 22.400

.000

b

.024

a. Dependent Variable: Retribusi Daerah b. Predictors: (Constant), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir

Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh F hitung sebesar 22,400 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan F tabel sebesar 2,540 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah atau Ha diterima karena F hitung > F tabel (22,400 > 2,540) dan sig. penelitian < 0,05 (0,000 < 0,05). Uji Koefisien Determinasi (R2) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) b

Model Summary Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson Square Estimate a 1 .787 .620 .592 .156045 1.445 a. Predictors: (Constant), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir b. Dependent Variable: Retribusi Daerah

Pada model summary, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,620 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara kinerja dengan variabel independennya (Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan) kuat karena berada diatas 0,5. Angka adjusted R square atau koefisien determinasi adalah 0,592. Hal ini berarti 59,2% variasi atau perubahan dalam Retribusi Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sedangkan sisanya (40,8%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Pembahasan Hasil Penelitian Pada model summary, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,620 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara kinerja dengan variabel independennya (Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan) kuat karena berada diatas 0,5. Angka adjusted R square atau koefisien determinasi adalah 0,592. Hal ini berarti



12

59,2% variasi atau perubahan dalam Retribusi Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sedangkan sisanya (40,8%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Retribusi Pelayanan Persampahan, berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa t hitung adalah 8,203 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung > t tabel (8,203 > 2,004) dan signifikansi penelitian menunjukkan angka < 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama diterima atau terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013. Artinya bahwa retribusi pelayanan persampahan sudah cukup diperhatikan oleh pemerintah kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah setiap tahunnya terbukti dari angka yang terdapat di Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang bahwa pendapatan retribusi pelayanan persampahan selalu meningkat dan stabil setiap tahunnya sehingga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah. Sesuai dengan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan persampahan, bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini adalah retribusi daerah dan pelayanan pada masyarakat perlu dikenakan pungutan retribusi bagi pelayanan persampahan dan kebersihan Kota Tanjungpinang. Maka, pemerintah wajib untuk lebih memaksimalkan lagi penyerapan retribusi pelayanan persampahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkitkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah. Retribusi Rumah Potong Hewan, berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan tidak berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa t t hitung adalah 1,466 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung < t tabel (1,466 < 2,004) dan signifikansi penelitian menunjukkan angka > 0,05 (0,148 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kedua ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013. Artinya bahwa retribusi rumah potong hewan kurangh diperhatikan oleh pemerintah kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah setiap tahunnya terbukti dari angka yang terdapat di Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang bahwa pendapatan retribusi rumah potong hewan mengalami peningkatan dan penurunan atau tidak stabil setiap tahunnya sehingga tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah. Sesuai dengan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang retribusi



13

rumah potong hewan, bahwa kegiatan pemotongan hewan harus memenuhi standar mutu dan kesehatan agar aman untuk di konsumsi, oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah dan penggunaan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan jasa pelayanan yang dapat dikenakan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan Perda tersebut maka, pemerintah seharusnya wajib untuk memperhatikan dan memaksimalkan penyerapan retribusi rumah potong hewan yang nantinya diharapkan kegiatan pemotongan hewan tersebut telah memenuhi standar mutu dan kesehatan agar aman untuk di konsumsi dan juga penungutan dari retribusi ini berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Retribusi Pelayanan Parkir, berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa t t hitung adalah 4,383 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung > t tabel (4,383 > 2,004) dan signifikansi penelitian menunjukkan angka > 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga diterima atau terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Parkir terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013. Artinya bahwa retribusi pelayanan parkir sudah cukup diperhatikan oleh pemerintah kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah setiap tahunnya terbukti dari angka yang terdapat di Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang bahwa pendapatan retribusi pelayanan parkir selalu meningkat dan stabil setiap tahunnya sehingga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah. Sesuai dengan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum, bahwa perparkiran di tepi jalan umum dapat dikategorikan sebagai objek yang dapat dikenakan retribusi perparkiran yang pungutannya termasuk ke dalam retribusi daerah, dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Maka, pemerintah wajib untuk lebih memaksimalkan lagi penyerapan retribusi pelayanan parkir yang nantinya diharapkan mampu memberikan pelancaran lalu lintas dengan tingkat gangguan kepentingan umum seminimal mungkin dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa t hitung adalah 3,718 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung > t tabel (3,178 > 2,004), dan signifikansi penelitian menunjukkan angka < 0,05 (0,000 <



14

0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis keempat diterima atau terdapat pengaruh antara Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013. Artinya bahwa retribusi izin menidirikan bangunan juga sudah cukup diperhatikan oleh pemerintah kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah setiap tahunnya terbukti dari angka yang terdapat di Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang bahwa pendapatan retribusi izin menidirikan bangunan merupakan pendapatan retribusi yang paling besar dibandingkan dengan retribusi lainnya sehingga secara tidak langsung akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah. Sesuai dengan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, bahwa perlu dilakukan penataan, pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan berdirinya bangunan-bangunan yang berkembang semakin pesat di wilayah kota yang pengaturannya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota Tanjungpinan. Maka, melalui retribusi ini akan terciptalah penataan bangunan yang baik sesuai Rencana Tata Ruang Kota Tanjungpinang dan melalui pemungutan biaya retribusi ini akan mampu meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa secara simultan Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji ANOVA atau F test, diperoleh F hitung sebesar 22,400 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan F tabel sebesar 2,540 dengan signifikansi 0,05, karena F hitung > F tabel (22,400 > 2,540) dan sig penelitian < 0,05 (0,000 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kelima diterima atau terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 20092013. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penelitian Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Secara parsial Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013. 2. Secara parsial Retribusi Rumah Potong Hewan tidak berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013.



15

3. Secara parsial Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013. 4. Secara parsial Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013. 5. Secara simultan Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013. Saran Penelitian Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran baik bagi pemerintah daerah dan bagi peneliti selanjutnya. 1. Bagi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah kota Tanjungpinang harus lebih memaksimalkan penyerapan retribusi daerah khususnya retribusi rumah potong hewan untuk meningkatkan retribusi daerahnya karena tanjungpinang adalah daerah otonom dan daerah otonom diharuskan mengurus sendiri rumah tangga pemerintahannya dengan cara menghasilkan retribusi yang banyak. Hal ini bertujuan agar daerah otonom tersebut bisa memajukan daerahnya masingmasing dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk menambah variabel independen lainnya atau menambah tahun pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar penilaian tentang hasil retribusi daerah di Pemerintah Kota Tanjungpinang.



16

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT Raja Grasindo. Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Nordiawan, Dendi., Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Daerah. Republik Indonesia. 2004. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004. TentangRetribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Republik Indonesia. 2005. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan DanPemeriksaan Kesehatan Hewan. Republik Indonesia. 2004. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. TentangPerimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. 2005. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah Dan Reribusi Daerah. Siahaan, Marihot P.. 2006. Pajak Daerah dan Reribusi Daerah. Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Cetakan ke Delapan Belas. Bandung: Alfabeta.



17

Deny Saputra Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau

Recommend Documents