PENGARUH KOMPETENSI SDM, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau)
RENDY ERMINO 110462201275 Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi dan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan SKPD secara simultan dan parsial. Sampel penelitian ini adalah pejabat yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran di masing-masing SKPD pada seluruh dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Sampling Purposif, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Pengelola Keuangan (PPK) di Pemerintahan Provinsi Kepri. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisa yang digunakan adalah model Regresi Linear Berganda. Untuk menguji hipotesis secara simultan dan parsial digunakan Uji F dan Uji t. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel Sistem Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi dan Standar Akuntasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan Standar Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kata Kunci : Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi, Standar Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan
1
PENDAHULUAN Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan keluarnya UU No. 25 tahun 1999 yang telah direvisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam ranah keuangan publik, UU no 17 tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Namun, hingga saat ini belum ada kriteria normative mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Bahkan dalam PSAP pun belum disebutkan criteria laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti kompetensi SDM, akuntabilitas, transparansi dan penerapan standar akuntansi.. Dan penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan Nurillah (2014) yaitu pengaruh kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Isa Wahyudi (2009),Pengaruh Akuntabilitas Publik, dan Transparansi dan Roviyantie (2014) tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
2
TINJAUAN PUSTAKA Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan menurut PP nomor 71 tahun 2010 merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Laporan keuangan adalah suatu bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi : Aset, Liabilitas, Ekuitas, Penghasilan dan Beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasn lain, dan informasi komperatif mengenai periode sebelumnya. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan PP Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni : 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 3. Dapat Dibandingkan informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 4. Dapat Dipahami
3
disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Komponen Laporan Keuangan Daerah Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri dari : Laporan realisasi anggaran (LRA) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL) Neraca Laporan operasional (LO) Laporan Arus Kas (LRA) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Kompetensi SDM Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah dapat tersaji dengan baik dan handal apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia bisa didapatkan dari pendidikan dan pelatihan-pelatihan dibidang akuntansi. Jadi menurut penulis SDM yang berkompetensi adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang akuntansi, sehingga dia dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Karateristik Kompetensi Sebagai karakteristik individu yang melekat, kompetensi terlihat pada cara berperilaku seseorang di tempat kerja. Kompetensi memiliki ciri atau karakteristik yang dipakai untuk membedakan antara seseorang yang berkinerja unggul dengan seseorang yang berkinerja rata-rata atau seseorang yang perilaku efektif dan perilaku yang tidak efektif. karakteristik kompetensi bagi organisasi, dapat membantu proses rekruitmen, seleksi, menentukan imbalan, pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja. Spencer dan Spencer (1993:73) serta Tucker dan Cofsky (1994) dalam Ni Made, mengemukakan terdapat lima jenis sumber kompetensi yang berbeda yaitu; Motif (motives), adalah sesuatu yang konsisten dipikirkan atau diinginkan sehingga menyebabkan suatu tindakan. Karakter (traits), merupakan karakteristik mental seseorang dan konsistensi respon terhadap rangsangan, tekanan, situasi atau informasi.
4
Konsep diri (self concepts), adalah gambaran tentang nilai luhur, yang dijunjung tinggi seseorang, serta bayangan diri atau sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan yang diwujudkan dalam pekerjaan dan kehidupannya. Pengetahuan (knowledge), merupakan kemampuan seseorang yang terbentuk dari informasi yang dimiliki dalam bidang kajian tersebut. Keterampilan (skill), adalah kemampuan untuk melakukan aktifitas fisik dan mental.
Akuntabilitas Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005). Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : 1. Pertanggungjawaban dana publik Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan administrasif di instansi masing – masing. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip – prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan keuangan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. 2. Penyajian tepat waktu Penyusunan dan penyajian laporan keuangankementerian secara tepat waktu dan sesuai denganSAP, adanya komitmen pimpinan dan staf untukmengelola sumberdaya secara ekonomis, efisien danefektif merupakan wujud akuntabilitas dan keterbukaanpengelolaan keuangan Intansi Pemerintah. 3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK melakukan pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Kementeran/Lembaga dalam rangaka menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 4. Daya banding memiliki daya banding dapat kita kaitkan dengan konsistensi, baik dalam penyajian, metode maupun kebijakan akuntansi yang digunakan, sedangkan penyajian data komparatif mencakup daya banding suatu informasi dan mengarah pada kepentingan pembaca yakni bagaimana agar pembaca laporan keuangan dapat menilai kinerja SKPD dibandingkan dengan kinerja sebelumnya. Transparansi Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
5
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan (KK, SAP,2005). Penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut. a. Adanya pertanggungjawaban terbuka; b. Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; c. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. d. Kebijakan publik Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu : Basis Akuntansi Nilai Historis (Historical Cost) Realisasi (Realization) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Periodisitas (Periodicity) Konsistensi (Consistency) Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) Penyajian Wajar (Fair Presentation) Kerangka Pemikiran Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan,sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi dan Penerapan Standar Akuntansi. Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dirumuskan hipotesis sementara sebagai berikut: H1 : Diduga Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. H2 : Diduga Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. H3 : Diduga Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
6
H4 : H5 :
Diduga Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Diduga Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi and Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PPK/bendahara yang terdaftar diseluruh SKPD provinsi Kepri. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 1. PPK-SKPD Memiliki pendidikan terakhir minimal D3 dan menjabat sebagai bendahara bukan pembantu bendahara. 2. PPK-SKPD dengan masa jabatan minimal 1 (satu) tahun atau lebih. Usia jabatan 1 (satu) tahun atau lebih diasumsikan PPK-SKPD telah memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup atas kegiatan yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Metode Pengumpulan data Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berasal dari kuesioner dan sumber data sekunder yang berupa penjelasan atau gambaran umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan survei dengan kuesioner. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner berbasis daftar pertanyaan yang akan disebarkan kepada responden terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kuesioner terdiri dari 6 instrumen. Instrumen pertama berisi pernyataan untuk menilai kompetensi SDM, instrumen kedua berisi pertanyaan tentang akuntabilitas, instrumen ketiga berisi pernyataan transparansi, instrument keempat berisi pernyataan pemahaman akuntansi, pernyataan ke lima berisi pernyataan standar akuntansi dan instrument ke enam berisi pernyataan kualitas laporan keuangan daerah. Skala yang digunakan adalah skala likert (skala sikap) mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2013:93). Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Metode Analisis Data Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Kompetensi SDM (X1), Akuntabilitas (X2), transparansi (X3),) dan Standar akuntansi pemerintahan (X4), sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan (Y). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert yaitu dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro, 2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = netral , Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.
7
Analisis Statistik Deskriptif Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan, yaitu Analisis Kuantitatif, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis. Analisis Kuantitatif adalah analisis dengan mengolah data dari hasil yang telah dinyatakan dalam satuan angka untuk dianalisis dengan perhitungan statistik terhadap variabel objek yang diteliti. 1. Uji Validitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPPS) Versi 23.0 for Windows. Kriteria keputusan valid tidaknya kuesioner diperoleh dari korelasi tiap faktor positif dan besarnya > 0,30 (Sugiyono, 2013: 127). Uji Validitas dengan tujuan untuk menguji apakah data bersifat valid, berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan, sehingga dapat diterima dalam kinerja tertentu. 2. Uji Realibilitas bertujuan untuk menguji reliabel (andal) jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha (α), yaitu apabila nilai cronbach’s Alpha (α) lebih besar (>) 0,60 maka indikator atau kuesioner adalah reliabel, sedangkan apabila nilai Cronbach’s Alpha (α) lebih kecil (<) 0,60 maka indikator atau kuesioner tidak reliabel.
Uji Asumsi Klasik Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda karena yang akan diuji dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Penggunaan metode analisis dalam regresi dalam pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji apakah model tersebut telah memenuhi asumsi klasik atau tidak. Tujuan dilakukannya pengujian asumsi klasik adalah untuk memperoleh model regresi tidak bias yang terbaik. Tahapan pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi (Hidayani, 2013). a. Uji Normalitas Menurut (Priyatno, 2011: 277), uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi dalam hal ini yang diuji normalitas bukan masing-masing variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas pada model regresi antara lain dengan analisis grafik (normal P-P plot) regresi dan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. b. Uji Heteroskedastisitas Menurut (Priyatno, 2011: 296), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan antara lain uji korelasi Spearman, uji Glejser, uji Park, dan Scatter plot (nilai prediksi ZPRED dengan residual SRESID). c. Uji Multikolinieritas Menurut (Priyatno, 2011: 288), uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 8
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinieritas. Pengujian Hipotesis Model persamaan regresi yang disusun pada penelitian ini: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + + e Dimana : α = Konstanta Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah β1-β5 = Koefisien Regresi X1 = Kompetensi SDM X2 = Akuntabilitas X3 = Transparansi X4 = Standar Akuntansi Pemerintah E = Error Analisa regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian statistik yang dilakukan adalah: a. Koefisien Determinasi ( ) Menurut Palestin (2008), Pengukuran koefisien determinasi ( ) dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Nilai yang mendekati satu berarti variaabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. b. Uji Statistik F Menurut Palestin (2008), Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut: = Variabel beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. = Variabel beban pajak penghasilan ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam uji F kesimpulan yang diambil adalah dengan melihat signifikansi ( ) dengan ketentuan: : maka, diterima : maka, diterima c. Uji Statistik t Menurut Palestin (2008), Pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:
9
= Variabel beban pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. = Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. = Variabel harga pokok penjualan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskrpsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS Ver.23 diperoleh gambaran sampel sebagai berikut:
Statistik Deskriptif N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Y
55
56
80
69.38
7.106
X1
55
72
100
78.33
7.686
X2
55
39
56
46.82
4.667
X3
55
32
50
40.80
5.489
X4
55
39
62
55.09
6.731
Valid N (listwise)
55
Sumber : Output SPSS
Berdasarkan tabel diatas, dari hasil analisis deskripif tersebut diketahui bahwa jumlah oservasi dalam penelitian (n) adalah 55 PPK/Bendahara Kompetensi SDM Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 55 PPK/Bendahara yang menjadi sampel dalam penelitian ini rata-rata sebesar 78.33 : 20 pertanyaan, jadi rata – rata PPK/Bendahara menjawab setuju. Akuntabilitas Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 55 PPK/Bendahara yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata sebesar 78.33 : 12 pertanyaan, jadi rata – rata PPK/Bendahara menjawab setuju. Transparansi Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 55 PPK/Bendahara yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata sebesar 40.80 : 10 pertanyaan, jadi rata – rata PPK/Bendahara menjawab setuju
10
Standar Akuntansi Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 55 PPK/Bendahara yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata sebesar 69.38 : 14 pertanyaan, jadi rata – rata PPK/Bendahara menjawab setuju Kualitas Laporan Keuangan Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 55 PPK/Bendahara yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata sebesar 40.80 : 16 pertanyaan, jadi rata – rata PPK/Bendahara menjawab setuju Uji Realibilitas Uji realibilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Menurut Ghozali (2011:48) suatu variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach`s alpha > 0.6. Jawaban kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel karena masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten. Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai cronbach`s alpha dari masingmasing variable yang diteliti lebih besar dari 0.6. Hal ini menunjukkan bahwa instrument tersebut reliabel. Seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini : Variabel
Pengaruh Kompetensi SDM (X1) Akuntabilitas (X2) Transparansi (X3) Standar Akuntansi Pemerintahan (X4)
Alpha Croncbac h,s 0.935 0.871 0.898 0.936
Batas Keterangan Realibilitas 0.6 0.6 0.6 0.6
Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Hasil Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan melihat apakah distribusi data mempunyai perbedaan yang signifikan atau tidak dengan nilai standar baku. Jika terdapat perbedaan yang signifikan (sig.< 0,05) makadistribusi data berbeda dengan standar baku atau dinyatakan tidak normal. Sedangkan jika terdapat perbedaan yang signifikan (sig.> 0,05) maka distribusi data tidak berbeda dengan standar baku atau terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas ini juga dilakukan dengan menggunakan P-P Plot Test. Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:
11
Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N
55
Normal Parameters
a,b
Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation
Normal Parameters
Absolute
Most Extreme
a,b
Differences Positive Negative Test Statistic
.110
Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal.
.096
c
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Output SPSS
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Test Statistics K-S sebesar 0,110 dengan signifikansi sebesar 0,96 yang jauh di atas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi normalitas residual. Uji Multikolienaritas Berdasarkan pengujian multikolinearitas yang dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena tidak ada nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10. Ringkasan pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Variabel
Pengaruh Kompetensi SDM (X1) Akuntabilitas (X2) Transparansi (X3) Standar Akuntansi Pemerintahan (X4)
Colenearity Statistic Tolerance
VIF
0.836 0.861 0.932 0.925
1.196 1.162 1.072 1.082
Keterangan
Tidak Multikolinearitas Tidak Multikolinearitas Tidak Multikolinearitas Tidak Multikolinearitas
12
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji Glejser, uji ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari koefisien parameter, jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 makadapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya dibawah 0,05 maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas. Selain itu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut: Uji Heteroskedastisitas Coefficients
a
Standardized Unstandardized Coefficients B Std. Error
Model 1
(Constant) X1
Coefficients Beta
t 1
Sig. (Constant)
27.959
7.940
-.140
.052
-.366
X1
X2
-.066
.085
-.105
X2
X3
-.099
.070
-.185
X3
a. Dependent Variable: RES_2
Sumber : Output SPSS
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai probabilitas signifikansinya di bawah 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas atau model regresi homoskedastisitas. Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi ( ), nilai statistik F, dan nilai statistik T. Pengujian hipotesis diuraikan dengan menggunakan uji F dan uji T. Koefisien Determinasi Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted dari model regresi
13
digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitass variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Koefisien Determinasi Model Summary
b
Std. Error of the Model
R
R Square .591a
1
Adjusted R Square
.349
Estimate
.297
5.958
a. Predictors: (Constant), LnCOGS, SIZE, TAX b. Dependent Variable: DAC
Sumber : Output SPSS
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted sebesar 0,297 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan, dan harga pokok penjualan dalam penelitian ini adalah sebesar 29.7%, sedangkan sisanya sebesar 70.3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F) Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini: Hasil Pengujian Hipotesis Uji F a
ANOVA Model 1
Sum of Squares Regression Residual Total
Df
Mean Square
951.970
4
237.993
1775.012
50
35.500
2726.982
54
F
6.704
Sig.
.000b
a. Dependent Variable: DAC b. Predictors: (Constant), LnCOGS, SIZE, TAX
Sumber : Output SPSS
Dari uji ANOVA atau F test dapat dinilai F hitung sebesar 6.704 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan atau dapat dikatakan bahwa
14
Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman dan Standar Akuntansi secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik T) Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. Apabila nilai sig. t < tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika sig. t > tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis Uji T Coefficients
a
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Std. Error
47.297
17.464
X1
-.008
.115
X2
-.263
X3 X4
Coefficients Beta
t
Sig.
2.708
.009
-.008
-.067
.946
.187
-.173
-1.403
.167
.122
.153
.094
.797
.429
.545
.125
.516
4.350
.000
a. Dependent Variable: DAC
Sumber : Output SPSS
Model regresi yang terbentuk: Y = 47.297 - 0.08 X1 - 0.263 X2 + 0.122 X3 + 0.545 X4 + e Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel transparansi dan variabel aktivitas Pemahaman dan Standar Akuntansi menunjukkan angka positif. Berarti bahwa semakin tinggi variabel transparansi publik dan aktivitas Pemahaman dan Standar Akuntansi maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan yang diterapkan PPK pada dinas Pemerintah Provinsi Kepri. Sedangkan variabel Kompetensi SDM dan variabel Akuntabilitas bernilai negatif, yang artinya penerapan Kompetensi SDM dan Akuntabilitas tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Provinsi Kepri.
15
Pembahasan Hasil Penelitian Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis melakukan pembahasan mengenai Kompetensi SDM, Transparansi, Akuntabilitas, Standar Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan. 4.3.1 Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga meningkatnya Kompetensi SDM tidak dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan daerah. Dari hasil pengujian menyatakan bahwa Kompetensi SDM tidak signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan secara parsial, dengan pengujian dua pihak dimana tingkat signifikansi sebesar 0.05 maka didapat Thitung sebesar -0.67dan Ttabel sebesar -1.673, sehingga Thitung > Ttabel. Berdasarkan formula yang diuraikan dalam pengujian hipotesis maka, H0 ditolak dan Ha ditolak artinya Kompetensi SDM tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin baik Kompetensi SDM dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak membuat Kualitas Laporan keuangan semakin baik. 4.3.2 Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga meningkatnya Akuntabilitas tidak dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan daerah. Dari hasil pengujian menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan secara parsial, dengan pengujian dua pihak dimana tingkat signifikansi sebesar 0.05 maka didapat Thitung sebesar -1.844 dan Ttabelsebesar 1.403, sehingga Thitung > Ttabel. Berdasarkan formula yang diuraikan dalam pengujian hipotesis maka, H0 ditolak dan Ha ditolak artinya Akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin baik Akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak membuat Kualitas Laporan keuangan semakin baik. 4.3.3 Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Transparansi tidak meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga meningkatnya Transparansi tidak dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan daerah. Dari hasil pengujian menyatakan bahwa Transparansi tidak signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan secara parsial, dengan pengujian dua pihak dimana tingkat signifikansi sebesar 0.05 maka didapat Thitung sebesar 0.429 dan Ttabelsebesar 1.673, sehingga Thitung > Ttabel. Berdasarkan formula yang diuraikan dalam pengujian hipotesis maka, H0 ditolak dan Ha ditolak artinya Transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin baik Transparansi dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak membuat Kualitas Laporan keuangan semakin baik.
16
4.3.4 Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga meningkatnya Penerapan Standar Akuntansi dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan daerah. Dari hasil pengujian menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi secara signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan secara parsial, dengan pengujian dua pihak dimana tingkat signifikansi sebesar 0.05 maka didapat Thitung sebesar 4.350 dan Ttabelsebesar 1.673, sehingga Thitung > Ttabel. Berdasarkan formula yang diuraikan dalam pengujian hipotesis maka, H0 ditolak dan Ha diterima artinya Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin baik Penerapan Standar Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan tidak membuat Kualitas Laporan keuangan semakin baik.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi SDM , Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kompetensi SDM tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2. Akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 4. Pemahaman dan Standar Akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya 5. Kompetensi SDM , Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman dan Penerapan Standar Akuntansi secara simultan (bersama – sama) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Keterbatasan Penelitian Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga mengandung beberapa keterbatasan, antara lain: 1. Penelitian objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 - 2013. 2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan dan harga pokok penjualan terhadap manajemen laba. Masih banyak kemungkinan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba di luar dari variabel yang ada dalam penelitian ini. Contohnya kompensasi bonus atau Corporate Governance yang mungkin berpengaruh juga terhadap manajemen laba. 3. Periode penelitian yang digunakan sebanyak 3 tahun, namun hanya sampai 2013 saja. Sedangkan untuk tahun 2014 dan 2015 tidak dijadikan tahun penelitian dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki peneliti.
17
Saran Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 1. Data penelitian berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrumen kuisioner, mungkin mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan sesungguhnya, mungkin akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara. Kuisioner yang disebar hanya pada SKPD Provinsi Kepri yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Pengumpulan data hanya menggunakan intrumen kuisioner tanpa melakukan wawancara. 2. Pemahaman peneliti menurunkan teori kepenyusunan daftar kuisioner dari teori mungkin mempengaruhi responden dalam pengisian kuisioner. Begitu juga terhadap pengelolaan perangkat dan pembacaan hasil-hasilnya juga mempengaruhi penelitian ini dalam hal keakuratan atau kesempurnaan. 5.3 Saran Hasil penelitian ini minimal dapat memotivasi penelitian dimasa yang akan datang untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan pertimbangan pada keterbatasanketerbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti yang akan datang dapat meneliti kembali keterbatasan-keterbatasan yang ada antara lain : 1. Menambah responden, yaitu seluruh SKPD Dinas, Badan, dan Kantor serta mengikut sertakan masyarakat disekitar Pemerintah Provinsi Kepri. Selain menambah responden pada peneliti berikutnya agar menambahkan Variabel lain yang dianggap berdampak terhadap akuntabilitas keuangan, dan untuk lebih akuratnya penelitian ini selain menggunakan instrument kuisioner hendaknya juga menggunakan wawancara dan data penunjang lainnya. 2. Seperti disebutkan dalam keterbatasan penelitian diatas, tentang pemahaman peneliti menurunkan teori ke daftar kuesioner, maka peneliti yang akan datang diharapkan lebih memperdalam turunan teori ke daftar kuisioner pada variable akuntabilitas keuangan dengan prinsip Good Governance. 3. Pejabat yang terkait dengan pengelolaan kekayaan dan penatausahaan keuangan di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, serta lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan lebih memahami akuntansi pemerintah dan standarnya sebagai suatu jaminan tercapainya Good Governance (Pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat rakyat). Dan menerapkan Value For Money yang merupakan suatu jembatan untuk mencapai kesuksesan pemerintahan dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum yang baik (good governance).
18
