MANUAL MUTU BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Jl. K.H Agus Salim No. 7 Malang Telp. 0341 – 351436, 328496, 325564 Fax 0341-346474

MALANG 65119

MANUAL MUTU No Dokumen MM

No. Revisi 04

Hal 1 dari 44

Tgl Terbit 03 Agustus 2012

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Good governance (keperintahan yang baik) merupakan penyelenggaraan pengelolaan administrasi publik yang sangat dituntut oleh masyarakat kepada pemerintah. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Penerapan system penyelenggaraan keperintahan yang baik memungkinkan untuk terlaksananya pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terciptanya good governance akan diikuti pula dengan clean government yaitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, artinya system pemerintahan yang mampu melindungi masyarakat dengan prinsip penegakan hokum yang dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya akan menjadikan pemerintahan yang kuat (strong government) dalam arti semakin kuatnya penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Seiring dengan proses perubahan yang terjadi di masyarakat, serta perubahan faktual peran pemerintah daerah, yang mulai terbuka dalam suatu koridor UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut wacana lebih luas peran pelayanan yang berkualitas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Tuntutan terhadap kinerja aparat pemerintah ini sejalan dengan Model Administrasi Negara Baru, yaitu Pilihan Publik, “Sistem Pemberian Pelayanan Kepada Publik” (Delivery Service System). Selain itu keberadaan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari system sentralisasi menjadi desentralisasi yang memerlukan dukungan dari pemerintah yang baik atau Good Governance, keterkaitan pula dengan perubahan sikap dan perilaku aparatur pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 2 dari 44


Seiring dengan pelaksanaan Good Governance, penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan adanya penyerahan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi, memberikan keleluasaan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, sehingga dapat terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan aparatur pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam melayani, mengayomi dan menimbulkan peran aktif masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah berupaya selama ini adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi, seiring dengan tuntutan masyarakat di berbagai bidang guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sebagai konsekuensi atas pemberlakuan peraturan tentang Otonomi Daerah adalah Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu berpacu untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya : 

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

PER/25/M.PAN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, disebutkan dalam lampiran 1 pasal 3 adalah penerapan ISO dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



MALANG 65119




No. Revisi 04

Hal 3 dari 44


Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 065/2232/041/2005 tentang Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2005 disebutkan bahwa untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan public di Jawa Timur, beberapa program kegiatan yang sedang dan akan terus dilakukan antara lain : Perolehan sertifikasi ISO PADA Unit – Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.



PERDA Inisiatif DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015. Icon untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan ISO.

Untuk merespon kondisi tersebut dan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang bermutu, transparansi dan professional kepada masyarakat maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan Standar Internasional ISO 9001 : 2008.

Pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 merupakan keputusan yang strategik dari Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang berimplikasi luas pada setiap aspek menuju perbaikan yang terus menerus (continual improvement), proses bisnis dan jasa yang selalu terfokus pada pelanggan (customer focus), serta sebagai sarana untuk mewujudkan peningkatan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang secara berkesinambungan.

Manual Mutu merupakan gambaran dasar Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan di lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dengan berpedoman pada Standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.

Disamping digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan Staf Dinas di dalam operasional harian, Manual Mutu juga merupakan gambaran yang sangat informatif bagi



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 4 dari 44


masyarakat dan pihak – pihak yang berhubungan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal kebijakan, komitmen dan Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sehingga pihak – pihak tersebut mempunyai gambaran yang sama tentang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terutama dalam realisasi peningkatan mutunya.

Manual Mutu akan dijabarkan lebih detail di dalam dokumentasi system mutu yang lain. Dimana proses – prosesnya dijelaskan secara lebih detail dari kegiatan operasional Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sehubungan dengan proses pelaksanaan ISO 9001 : 2008. Secara garis besar Manual Mutu akan membahas mengenai : 

Lingkup penerapan sistem manajemen mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan justifikasi untuk pengesampingan yang diperkenankan (permissible exclusions).



Dokementasi sistem mutu yang diterapkan.



Gambaran dan interaksi dari proses – proses yang diterapkan.

I.2. Tujuan

Tujuan dari Manual Mutu adalah untuk : 

Memberi arahan bagi Manajemen maupun Staf Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penerapan sistem yang efektif dan memenuhi peraturan yang berlaku dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja Dinas untuk menjamin kepuasan masyarakat dan pihak – pihak yang berkepentingan.



Memelihara kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi Persyaratan Standar Internasional ISO 9001 : 2008.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang akan selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem yang telah dikembangkan, dengan tetap memperhatikan



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 5 dari 44


efektifitas penerapannya, tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap persyaratan Standar Internasional ISO 9001 : 2008 dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

I.3. Profile Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dalam rangka menyambut pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 yang salah satu tujuannya untuk mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Maka mulai tanggal 29 Pebruari 2008 ditetapkan pembentukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang yang beralamat Jl. K.H. Agus Salim Nomor 7 Telp. 0341 – 351436, 328496, 325564 Fax 0341 – 346474, mempunyai Susunan Organisasinya sebagai berikut : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat; 3. Empat Bidang meliputi Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Permukiman serta Bidang Kebersihan dan Pertamanan; 4. UPT meliputi : UPT Kebakaran 5. UPTD meliputi UPTD Kepanjen, UPTD Tumpang, UPTD Singosari, UPTD Turen, UPTD Bululawang, UPTD Pagak dan UPTD Pujon.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 6 dari 44


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi : 

Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.



Perencanaan strategis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.



Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan tata ruang.



Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang.



Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang.



Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang.



Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pekerjaan umum khususnya urusan Cipta Karya dan Tata Ruang.



Penyelenggara kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.



Pembinaan UPTD



Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur keciptakaryaan di perkotaan dan perdesaan.



Penyusunan RUTRK/RDTRK Perkotaan dan Perdesaan, RDTRK Strategis RTBL berdasarkan skala prioritas.



Pengembangan system informasi penataan ruang daerah.



Pemberian izin dalam rangka pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RUTRK/RDTRK perkotaan dan perdesaan.



Penyusunan kebijakan dan standarisasi teknis bangunan gedung termasuk pengelolaan gedung dan rumah asset daerah.



MALANG 65119




No. Revisi 04

Hal 7 dari 44


Pembangunan dan pemeliharaan gedung – gedung asset daerah, pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah asset Pemerintah Daerah.



Pemberian izin mendirikan bangunan sesuai dengan peruntukannya.



Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air bersih/air minum, air limbah domestik (sanitasi), drainase, jalan lingkungan.



Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.



Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.



Penyelenggara pembangunan prasarana dan sarana air minum, sanitasi, drainase lingkungan, jalan lingkungan.



Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan air bersih perdesaan.



Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.



Penetapan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan serta pengelolaan kebersihan.



Penyusunan rencana induk teknis dan manajemen pengelolaan sampah.



Penyelenggara pengelolaan persampahan/kebersihan mulai dari tahap penampungan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan, pembuangan akhir sampah.



Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasarana dan sarana persampahan.



Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di daerah di bidang persampahan.



Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.



Pelayanan pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran.



Melaksanakan urusan administrasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.



MALANG 65119




No. Revisi 04

Hal 8 dari 44


Penyusunan prosedur manajemen mutu, serta melaksanakan secara berkelanjutan dengan perbaikan secara terus menerus.



Pelaksanaan Pelayanan publik yang berorientasi pada mutu pelayanan prima.

I.4. Ruang Lingkup Penerapan Standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 diterapkan di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang pada seluruh proses yang ada, antara lain : 1. Pelayanan Perizinan yaitu : a. Izin Pengelolaan Makam; b. Izin Penyediaan Tanah Makam; c. Izin Pemakaman Baru/Perpanjangan Makam. 2. Perencanaan Tata Raung Kota dan Pedesaan. 3. Pembangunan Sarana, Prasarana Permukiman dan Gedung – gedung Pemerintah. 4. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 5. Pengelolaan dan Pelayanan Kebersihan. Seluruh pegawai di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh proses – proses yang diterapkan di Sekretariat, Bidang Seksi maupun Sub Bagiannya masing – masing sesuai dengan ketentuan dalam Manual Mutu ini maupun dokumen mutu lain yang ditetapkan.

I.5. Rincian Pengecualian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang menerapkan seluruh klausul ditetapkan dalam Standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 kecuali aktivitas UPTD ( Unit Pelayanan Tekhnis Daerah ). Dengan tidak diterapkannya klausul diatas, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang menjamin tidak akan mengurangi efektifitas sistem yang diterapkan dan mutu pelayanan yang diberikan. Apabila di kemudian hari Dinas Cipta Karya dan Tata



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 9 dari 44


Ruang menerapkan klausul di atas, maka akan dilakukan peninjauan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan.

I.6. Matriks Korelasi Persyaratan dan Penerapan SMM ISO 9001 : 2008 Matriks korelasi persyaratan dan penerapan SMM ISO 9001 : 2008 adalah hubungan antara klausul – klausul yang ada dalam Persyaratan Standard SMM ISO 9001 : 2008 dengan penerapan sistem Manajemen Mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang yang dijelaskan dalam Manual Mutu ini dan prosedur – prosedur yang diterapkan. Matriks korelasi persyaratan dan penerapan SMM ISO 9001 : 2008 digambarkan lampiran Manual Mutu ini.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 10 dari 44


BAB II RENCANA STRATEGIS Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak- banyaknya pengetahuan antisipasif, mengorganisasi secara sistematis dari usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument yang bertanggung jawab, perencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dari setiap instansi pemerintah. Hal ini karena perencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

II.1

VISI Terciptanya tata bangunan dan lingkungan permukiman yang berkualitas.

II.2

MISI 1.

Mewujudkan pengelolaan ruang wilayah Kabupaten Malang yang berkualitas.

2.

Mewujudkan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang berkualitas.

3.

Mewujudkan peningkatan prasarana dan sarana permukiman masyarakat yang berkualitas.

4.

Mewujudkan peningkatan kualitas kebersihan dan keasrian kawasan perkotaan yang berkualitas.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 11 dari 44


II.3 KEBIJAKAN MUTU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang memiliki komitmen yang kuat untuk selalu meningkatkan

KINERJA dalam memberikan pelayanan dan

pemeliharaan sarana prasaran permukiman dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung komitmen tersebut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang menerapkan program - program sebagai berikut : 1. Meningkatkan dan memberdayakan kapasitas serta kompentensi sumber daya organisasi yang optimal dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya. 2. Membangun / merehabilitasi gedung kantor Pemerintah secara berkelanjutan berdasarkan skala prioritas kemendesakaan dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat dan optimalisasi penggunaan anggaran yang berhasilguna dan berdayaguna. 3. Melaksanakan prioritas pembangunan infrastuktur lingkungan permukiman (prasarana dan sarana air bersih, sanitasi serta drainase dan jalan lingkungan ) yang berkualitas. 4. Penguatan dan pengembangan alternatif dari pengelolaan kebersihan kota dan persampahan serta pengelolaan areal pertamanan dan pemakaman yang telah dilaksanakan selama ini.

II.4 SASARAN MUTU Penetapan sasaran mutu dimaksudkan untuk memberi arahan bagi staf maupun manajemen Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang agar mempunyai pusat perhatian yang sama dalam meningkatkan mutu pelayanan. Sasaran mutu merupakan penjabaran dari kerangka kerja yang sudah ditetapkan dalam kebijakan mutu.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 12 dari 44


Sasaran mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ditetapkan dalam tingkat Dinas maupun tingkat Sekretariat dan Bidang, ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun. Sasaran Mutu diajukan oleh Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang dan disetujui oleh Kepala Dinas. Pencapaian sasaran mutu dilaporkan setiap bulan dalam Laporan Pencapaian Sasaran Mutu dari Sekretaris dan masing-masing Bidang kepada Kepala Dinas dengan tembusan Management Representative dan dimasukkan dalam salah satu agenda pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

II.5

STRATEGIS PENCAPAIAN SASARAN MUTU Strategis ditetapkan sebagai rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjamin

pencapaian sasaran- sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan dan mengerahkan sumber daya dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi ditetapkan sesuai dengan penetapan sasaran mutu baik di tingkat Dinas maupun Sekretariat dan Bidang. Pelaksanaan dari strategi yang telah ditetapkan ditinjau bersamaan dengan tinjauan sasaran mutu.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 13 dari 44


BAB III SISTEM MANAJEMEN MUTU III.1

Proses Bisnis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Proses-proses yang diterapkan dalam sistem manajemen mutu Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang Kabupaten Malang dididentifikasi dan digambarkan interaksinya dalam suatu Proses Bisnis. Proses Bisnis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dapat dilihat pada lampiran Manual Mutu ini. III.2

Rencana Mutu Rencana mutu ditetapkan untuk memberikan jaminan terhadap kehandalan dari

proses-proses realisasi pelayanan yang ada dalam menghasilkan mutu pelayanan. Rencana Mutu digambarkan berupa urutan kegiatan dalam proses yang dilengkapi kegiatan verifikasi dan inspeksi serta kriteria keterkaitan dari masing-masing kegiatan dalam rangka menjamin kepuasan pelanggan. Rencana Mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dapat dilihat pada Rencana Mutu Pelayanan Pemakaman (RM-01-KP), Rencana Mutu Pengelolaan dan Pelayanan Kebersihan (RM-02-KP), dan Rencana Mutu Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman (RM-01TB/PRM).

III.3

Stuktur Dokumen Sistem Manajemen Mutu Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Malang dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Standard Sisem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Sistem dokumentasi yang digunakan adalah sebagai berikut :



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 14 dari 44


Dokumen tingkat I : Manual Mutu, berisi tentang gambaran secara umum dari Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. Selain dibuat untuk memenuhi persyaratan Standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, juga dipakai sebagai referensi untuk penyusunan dokumen-dokumen lain tingkat dibawahnya. Dokumen tingkat II : Prosedur Mutu, berisi tentang tata cara untuk melaksanakan proses dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dimana Prosedur mutu merupakan penjabaran dari proses-proses yang ditetapkan dalam Proses Bisnis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. Prosedur Mutu yang ditetapkan dalam Sistem Manajemen Mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dapat dilihat pada Daftar Dokumen Induk (FM-01-01-MR).

Dokumen tingkat III

:

Dokumen Pendukung,

adalah dokumen yang mendukung

pelaksanaan atau dokumen yang dijadikan acuan/referensi dari dokumen-dokumen diatas. Dokumen pendukung yang digunakan dalam sistem manajemen mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

antara lain Arsip, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,

Undang-undang, dan dokumen dari luar yang dipakai sebagai acuan/referensi dalam melaksanakan proses-proses dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. III.4

Pengendalian Dokumen Management Representative bertanggung jawab untuk meninjau kecukupan dokumen

yang diperlukan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Melalui personil yang ditunjuk (ISO Sekretariat) menjamin pengendalian dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan standard Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 15 dari 44


Pengelolaan dokumen yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan proses dalam rangka mencapai mutu pelayanan yang ditentukan merupakan tanggung jawab fungsi yang berwenang di bidang yang bersangkutan, dan pengendaliannya dilakukan oleh ISO Sekretariat. Pengendalian Dokumen adalah dalam hal pengesahan, pengidentifikasian, penerbitan, penyimpanan, perubahan, penarikan, dan pembuangan dokumen. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen (PM-01-MR).

III.5

Pengendalian Arsip Arsip-arsip surat keputusan perijinan yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Malang disimpan oleh masing-masing Bidang pemroses perijinan terkait. Pengendalian Arsip hasil pelaksanaan proses dikendalikan oleh masing-masing Seksi/Sub Bagian melalui Daftar Arsip yang dibuat oleh masing-masing Kasi / Kasubbag dan disetujui oleh Sekretaris / Kabid, didistribusikan ke ISO Sekretariat. Semua catatan mutu yang masih digunakan secara langsung (Arsip Dinamis) sebagai bukti kegiatan harus dikumpulkan, disimpan dan dipelihara secara sistematis sehingga dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Kriteria dan tata cara penyimpanan serta pengendaliannya yang ditetapkan dijelaskan lebih lanjut dalam Prosedur Mutu Pengendalian Arsip (PM-02-MR).



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 16 dari 44


BAB IV ORGANISASI IV.1

Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Bupati Malang nomor 14 tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, mempunyai susunan Organisasinya sebagai berikut : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat; 3. Empat Bidang meliputi Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Permukiman serta Bidang Kebersihan dan Pertamanan. 4. UPT dan UPTD. Tugas-tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat dalam struktur organisasi dijabarkan dalam Keputusan Bupati tersebut. Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang digambarkan dalam lampiran Manual Mutu ini.

IV.2

Wakil Manajemen Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang menunjuk Sekretaris sebagai

Wakil Manjemen (Manjement Representative). Disamping melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan sesuai dengan Tupoksi Sekretaris, sebagai Management Representative (MR) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 1.

Bertanggung jawab akan implementasi dan tinjauan yang efektif dari sistem mutu yang didokumentasikan.

2.

Merencanakan dan memantau program audit mutu internal.



MALANG 65119


3.

No. Revisi 04

Hal 17 dari 44


Mengidentifikasikan dan mengelola program untuk perbaikan sistem mutu yang berkelanjutan.

4.

Menentukan apakah kebijaksanaan dan penerapan yang diajukan telah memenuhi persyaratan ISO 9001:2008, sesuai dengan jasa yang ditawarkan, ditetapkan dengan benar dan ketidaksesuaian telah diperbaiki.

5.

Mengkoordinir pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.

6.

Melaporkan Kepada Kepala Dinas status penerapan Sistem Manajemen Mutu.

7.

Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam hal penerapan Sistem Manajemen Mutu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.

IV.3

ISO Sekretariat Disamping Management Representative (MR) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Malang juga menunjuk personil Sekretariat ISO yang bertanggung jawab dalam : 1.

Pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu dan pengendalian dokumen sistem mutu yang diterapkan.

2.

Sebagai penyelenggara tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mengendalikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

3.

Mengelola penyimpanan arsip-arsip yang berhubungan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

4.

Membantu tugas-tugas Management Representative dalam mengendalikan keefektifan penerapan sistem manajemen ISO 9001:2008.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 18 dari 44


BAB V TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

V.1

Tanggung Jawab dan Wewenang Tanggung jawab dan wewenang dari semua personil yang ada dalam struktur

organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang nomor 14 tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. V.2

Komunikasi Internal Untuk Menjamin proses komunikasi berjalan secara efektif di lingkungan Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang menetapkan bentuk-bentuk komunikasi antara lain : 1.

Rapat Tinjauan Manajemen

2.

Apel Pagi.

3.

Rapat Dinas

4.

Rapat Bidang

5.

Lembar Disposisi

Tentang tata cara pelaksanaan dari masing-masing bentuk komunikasi internal dijelaskan lebih lanjut dalam Prosedur Mutu Komunikasi Internal (PM-09-MR). V.3

Tinjauan Manajemen Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas dari Sistem Manajemen

Mutu yang diterapkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diselenggarakan

dua kali dalam satu tahun. Kepala Dinas bertanggung jawab atas terselenggaranya Rapat



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 19 dari 44


Tinjauan Manajemen dan penyelenggaraannya dikoordinir oleh Management Representative (MR). Agenda RTM meliputi : 1.

Review notulen RTM sebelumnya.

2.

Review Kebijakan Mutu

3.

Pembahasan pencapaian sasaran mutu dan rencana tindak lanjut

4.

Hasil audit internal dan eksternal

5.

Hasil tindakan koreksi dan pencegahan

6.

Komplain pemohon perijinan dan tindak lanjut

7.

Hasil pengukuran kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya

8.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi sistem manajemen mutu

9.

Saran-saran perbaikan.

10. Usulan-usulan perbaikan dari masing-masing Bidang/Bagian.

Mengenai tata cara penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Rapat Tinjauan Manajemen (PM-07-MR).



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 20 dari 44


BAB VI MANAJEMEN SUMBER DAYA

VI.1

Penetapan Kompetensi Pegawai Komposisi karyawan dari semua personil Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Malang dituangkan dalam Analisa Standarisasi Jabatan Struktural. Dokumen ini diusulkan ke Bagian Organisasi Kabupaten Malang untuk dipakai sebagai pertimbangan pembuatan ANJAB (Analisa Jabatan). Anjab digunakan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menetapkan personil-personil yang duduk di dalam struktur organisasi di semua Dinas dan dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan.

VI.2

Pemenuhan dan Penilaian Karyawan Untuk memenuhi jabatan Struktural Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Malang mendapatkan drop pegawai dari Bagian Kepegawaian Kabupaten Malang melalui Surat Keputusan Mutasi yang ditandatangani Bupati Malang. Untuk jabatan non struktural drop pegawai dari Bagian Kepegawaian Kabupaten Malang melalui Surat Keputusan Mutasi yang ditandatangani Bupati Malang dilakukan atas dasar Surat Usulan Kebutuhan Pegaawai non struktural dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang teleh disetujui oleh Bupati. Penilaian kinerja karyawan dilakukan setiap akhir tahun melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Pegawai Negeri Sipil dan hasilnya diserahkan ke Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penempatan, pengangkatan, atau kenaikan golongan.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 21 dari 44


Untuk proses pemenuhan dan penilaian pegawai bisa dilihat pada Prosedur Mutu Pemenuhan dan Penilaian Karyawan (PM-03-SD).

VI.2

PELATIHAN PEGAWAI Pelaksanaan pelatihan bisa dilaksanakan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Malang, menyelenggarakan pelatihan inhouse, atau melalui pelatihan exhouse. Untuk mengikutkan pegawai dalam pelatihan yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang, tergatung dari jadwal pelatihan yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Pelatihan inhouse maupun exhouse diselenggarakan sesuai dengan jumlah anggaran pelatihan tahunan yang disediakan dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA), dimana penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan Surat Usulan Pelatihan yang dibuat oleh Subbag Umum dan Kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Dinas. Untuk proses pelatihan karyawan bisa dilihat pada Prosedur Mutu Pelatihan Pegawai (PM-04-SD).

VI.4

Prasarana Pemeliharaaan prasarana dilakukan dengan cara pemeriksaan kondisi secara

keseluruhan setiap satu tahun sekali. Dan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi yang tidak normal, maka dilakukan perbaikan seperlunya. Dari hasil pemeriksaan kondisi keseluruhan Kasubag Umum dan Kepegawaian mengganti Kartu Inventaris Ruangan. Jenis kendaraan yang diperbaiki dan diadakan perawatan adalah semua kendaraan dinas menjadi inventaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. Perawatan kendaraan yang bersifat rutinitas, dilaksanakan di bengkel terdekat yang telah ditunjuk.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 22 dari 44


Kendaraan yang dilaporkan mengalami kerusakan, harus di cek fisik dulu sebelum diadakan perbaikan di bengkel. Pemeliharaan kendaraan dinas yang bisa dilakukan adalah : o

Ganti oli, tune up

o

Ganti ban

o

Pengurusan STNK

o

Uji KIR

Untuk proses pemeliharaan prasarana bisa dilihat pada Prosedur Mutu Pemeliharaan Sarana Prasarana (PM-02-SD).

VI.5

Lingkungan Kerja

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sangat memperhatikan adanya lingkungan kerja yang memadai dan nyaman, sehingga bisa menunjang keefektifan kerja. Untuk proses pemeliharaan lingkungan Kerja bisa dilihat pada Prosedur Mutu Pemeliharaan Sarana Prasarana (PM-02-SD).



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 23 dari 44


BAB VII REALISASI PELAYANAN VII.1

Pelayanan Perijinan Pelayanan perijinan yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Malang antara lain : -

Ijin Pengelolaan Tanah Makam ;

-

Ijin Penyiapan Kapling Tanah Makam

-

Ijin Pemakaman Baru ;

-

Ijin Perpanjangan Pemakaman.

Masing-masing proses perijinan harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjamin keakuratan data dan kekuatan hukum surat keputusan perijinan serta dilakukan proses yang efektif untuk menjamin ketepatan waktu penerbitan surat ijin.

VII.2

Pelayanan Pemakaman Jenazah Pelayanan Pemakaman Jenazah adalah pelayanan pemakaman jenazah yang meliputi

pelayanan pemakaman jenazah dan sewa tempat pemakaman jenazah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan Pemakaman jenazah meliputi : 

Ijin Pengelolaan Tanah Makam;



Ijin Penyiapan Kapling Tanah Makam;



Ijin Pemakaman Baru;



Ijin Perpanjangan Pemakaman.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 24 dari 44


Tempat Pemakaman Jenazah, meliputi : 

Tempat Pemakaman Umum;



Tempat Pemakaman Bukan Umum;



Tempat Penyimpanan Jenazah.

Setiap Pemegang Ijin dalam Pengelolaan Makam berkewajiban untuk : 

Setiap akhir tahun memberikan data makam dalam pengelolaan Pemegang Ijin;



Melaporkan makam - makam yang telah habis masa sewa tanah makamnya;



Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;



Memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan makam;



Mencegah penggundulan dan erosi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan;



Membantu Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pemakaman baru dan perpanjangan;



Menciptakan lingkungan yang nyaman, asri dan indah dengan penanaman pohon / bunga hias;



Memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang berlaku.

Tata Cara dan Persyaratan untuk memperoleh Ijin Pengelolaan Tanah Makam adalah sebagai berikut : 

Proposal kegiatan pengelolaan makam dari pemohon;



Salinan Akta Pendirian Badan;



Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );



Salinan Surat Pembayaran Pajak Bumi Bangunan untuk tahun yang lalu dan atau tahun berjalan;



Pernyataan dari pemohon atas kesanggupan untuk mengelola luasan lahan makam yang akan dan atau telah dikelola;



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 25 dari 44




Mengisi daftar isian yang telah ditetapkan;



Salinan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dari Pemohon atau Penanggung Jawab Yayasan / Perorangan.

Setiap Pemegang Ijin dalam pengelolaannya yang dilarang : 

Memindahtangankan Ijin Pengelolaan Makam Kepada pihak lain;



Mengadakan perluasan tanah / lahan tanpa ijin Bupati;



Memakamkan jenazah diatas tanah / lahan yang belum memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Mengenai tata cara proses pelayanan pemakaman jenazah diatur dalam Prosedur Mutu Pelayanan Pemakaman Jenazah (PM-02-KP).

VII.3

Perencanaan Tata Ruang

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Malang tersebut meliputi : 

Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;



Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;



Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan.



Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;



Penatagunaaan tanah, penatagunaan Sumber Daya Alam lannya, serta memperhatikan keterpaduan dengan Sumber Daya Manusia dan sumber daya buatan.

Perencanaan Tata Ruang kawasan perkotaan, dibedakan dalam 2 jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda – beda. 

Rencana Umum Tata Ruang meliputi : -

Wilayah administratif



MALANG 65119






No. Revisi 04

Hal 26 dari 44


Rencana struktur dan pola ruang

Rencana Rinci Tata Ruang meliputi : -

Nilai strategis bawah

-

Substansi penetapan blok dan sub blok peruntukan.

Rencana Rinci untuk : -

Rencana Tata Ruang dan Penetapan Zona

-

Operasionalisasi Zonasi dan mengukur pengendaliannya

Azas penataan ruang Kabupaten Malang didasarkan atas : 

Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;



Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Tugas pokok Tim Koordinasi Ruang Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 

Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakann Bupati Malang dalam penataan ruang Daerah dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Tingkat Nasional dan Propinsi



Mengkaji dan memberikan saran kepada Bupati Malang terhadap permasalahan yang timbul dalam penataan ruang tingkat Kabupaten



Melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Malang setiap 3 ( tiga ) bulan sekali

Tugas Pokok Tim Teknis / Pokja : 

Menyiapkan bahan bagi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Malang guna perumusan kebijaksanaan Bupati dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Malang dan strategi pengembangan tata ruang secara serasi, selaras dan terpadu



Menginventarisir dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Malang serta merumuskan alternatif pemecahannya



MALANG 65119




No. Revisi 04

Hal 27 dari 44


Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan permasyarakatan peraturan perundangundangan Penata Ruang serta kebijaksanaan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten kepada seluruh instansi Otonom dan vertikal Tingkat Kabupaten dan Masyarakat luas secara terkoordinasi



Melaporkan kegiatannya kepada Tim Koordinasi Penata Ruang Kabupaten Malang dan menyampaikan usulan permasalahan / kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno Tim Koordinasi Penata Ruang tersebut

Mengenai tata cara perencanaan tata ruang diatur dalam Prosedur Mutu Perencanaan Tata Ruang (PM-01-TR).

VII.4

Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Gedung-gedung Pemerintah

Pembangunan fasilitas umum dan prasarana lingkungan permukiman dibagi dalam beberapa proses antara lain : -

Proses Perencanaan Pembangunan

-

Proses Perencanaan Desain Pembangunan

-

Proses Pengendalian Pembangunan

Mengenal proses pembangunan fasilitas dan prasarana lingkungan permukiman secara detail dalam Prosedur Mutu Perencanaan Desain Pembangunan (PM-TB.PRM), Prosedur Mutu Pengendalian Pembangunan (PM-02-TB.PRM).



MALANG 65119


VII.5

No. Revisi 04

Hal 28 dari 44


Perencanaan Desain Pembangunan

Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan adalah : 

Penyediaan sarana air bersih



Jalan lingkungan



Drainase



Pengelolaan air limbah / Sanitasi

Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Air Bersih adalah : 

Penyediaan sarana ar bersih

Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah : 

Jalan Lingkungan



Drainase Lingkungan



Sanitasi

Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bangunan adalah Gedung untuk fasilitas sosial dan Gedung – gedung

Pemerintah.

Pembangunan yang dilakukan oleh seksi Pembangunan dan Pemeliharaan adalah bangunan untuk kepentingan umum seperti : 

Gedung untuk fasilitas sosial



Gedung-gedung pemerintah.

Desain untuk pembangunan yang dilakukan oleh konsultan perencana yang telah dipilih melalui proses pelelangan, pemilihan langsung dan atau penunjukan langsung. Konsultan Perencana berfungsi melaksanakan Pengadaan dokumen perencanaan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 29 dari 44


pelelangan, dan memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terrhadap persoalan perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi. Desain untuk pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman dan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bangunan adalah apabila, 

Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan atau ;



Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Mengenai tata cara perencanaan desain pembangunan secara detail dituangkan dalam Prosedur Mutu Perencanaan Desain Pembangunan (PM-01-TB.PRM). VII.6

Pengendalian Pembangunan

Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan adalah pengawasan di lapangan sesuai dengan ketentuan 6.10, dilakukan setiap hari selama proses pelaksanaan

kegiatan

pekerjaan

pembangunan

sarana

dan prasarana

permukiman

berlangsung. Pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Bidang terkait adalah pengawasan yang dilakukan oleh pegawai di Bidang terkait yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana permukiman, agar sesuai dengan dokumen pembangunan serta tujuan dari kegiatan pembangunan .

Pengawasan yang dilakukan inspektorat adalah pengawasan terhadap jalannya pembangunan dan realisasi keuangan, pengawasan dilakukan setiap semester dan per tahun secara konfrensif.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 30 dari 44


Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah pengawasan terhadap administrasi, realisasi keuangan dan proses pelaksanaan pembangunan, pengawasan dilakukan setiap tahun sekali. Pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencana dan Pengawasan adalah : 

Penyediaan sarana air bersih



Jalan lingkungan



Drainase



Pengelolaan air limbah / Sanitasi

Pengawasan Pembangunan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bangunan adalah bangunan untuk kepentingan umum seperti : 

Gedung untuk fasilitas sosial



Gedung – Gedung pemerintah

Konsultan Pengawas mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengawas sampai dengan penyerahan kedua pekerjaan oleh pemborong. Konsultan Pegawas bertugas : 

Konsultan Pengawas melakukan pengawasan umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi setiap bagian dan tahap kegiatan pembangunan agar teknis maupun administrasi teknis dapat berlangsung secara kontinyu atau terus menerus sampai dengan penyerahan pekerjaan kedua.



Mengawasi kebenaran akan ukuran, kualitas dan kuantitas dari jenis bahan atau komponen, peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor atau pemborong, baik di lapangan maupun ditempat lain ( fabrikasi ).



MALANG 65119




No. Revisi 04

Hal 31 dari 44


Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat agar terjamin / terpenuhi kondisi seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak atau bestek.



Meneliti gambar- gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan ( As Built Drawings ) sebelum serah terima I.

Mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan pembangunan secara detail dituangkan dalam Prosedur Mutu Pengendalian Pembangunan (PM-02-TB.PRM).

VII.7

Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan dengan membentuk Pasukan Pencegah Bahaya Kebakaran (PPBK) yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Tanggung jawab dari PPBK tidak hanya melakukan pemadam kebakaran, akan tetapi juga melakukan penyidikan pasca kebakaran untuk dijadikan masukan dalam mempertimbangkan pencegahan bahaya kebakaran . Mengenai tata cara pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara detail dituangkan dalam Prosedur Mutu Pengendalian Pembangunan (PM-01-PPBK).



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 32 dari 44


BAB VIII PROSES PENDUKUNG REALISASI PELAYANAN

VIII.1

Pengendalian Alat Ukur

Cakupan pengendalian alat ukur adalah pada semua alat ukur yang digunakan baik untuk keperluan pengendalian desain maupun pengendalian pelaksanaan pembangunan. Metode pengendalian yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran semua alat ukur yang digunakan dan mengidentifikasi alat-alat ukur yang memerlukan kalibrasi ataupun yang hanya memerlukan perawatan tertentu. Untuk alat ukur yang tidak memerlukan kalibrasi, dilakukan perawatan atau pemeriksaan terhadap kelayaan pemakaian alat ukur setiap periode yang ditetapkan. Metode Pengendalian alat ukur yang dipakai adalah : 

Kalibrasi eksternal



Penyetelan sendiri / kalibrasi manual



Pemeriksaan kondisi alat ukur

Daftar alat ukur digunakan untuk mengidentifikasi semua alat ukur yang dipakai dan kebutuhan untuk pemeliharaannya. Pengendalian alat ukur yang dipakai dilakukan oleh masing-masing Bidang, pemilik alat ukur terkait. Kalibrasi eksternal dipertimbangkan bagi alat-alat ukur yang memerlukan keakurasian yang tinggi dan sangat bepengaruh terhadap mutu pengukuran serta tidak bisa dilakukan kalibrasi manual. Pelaksanaan kalibrasi eksternal dilakukan melalui Subag Umum dan Kepegawaian.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 33 dari 44


Kalibrasi manual dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam buku panduan, alat ukur yang perlu dilakukan kalibrasi manual adalah sesuai dengan jenis alat ukur yang ditetapkan dalam daftar alat ukur. Alat-alat ukur yang tidak perlu dilaksanakan kalibrasi dalam hal ini penyetelan dan pemeriksaan kondisi maka dilakukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi dan kelayaan alat ukur pada saat digunakan. Pemeliharaannya adalah dengan memeriksa kondisi fisik dan layak pakai alat ukur. Apabila ditemukan ketidaklayaan alat ukur maka dilakukan perbaikan/penyetelan seperlunya, dimana frekuensi pemeliharaan alat ukur ditentukan dalam daftar alat ukur. Pemeriksaan kondisi total dilakukan oleh Penanggung jawab alat ukur terhadap semua alat ukur yang ada dalam daftar alat ukur, dilakukan setiap 6 (enam ) bulan sekali dan dilaporkan dalam Pemeriksa Kondisi Alat Ukur. Mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian alat ukur dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Pengendalian Alat Ukur (PM-06-MR).

VIII.2

Pengendalian Bangunan Dalam proses Pengendalian Bangunan, Seksi Penataan dan Pengendalian Bangunan

melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan kegiatan pekerjaan pendirian bangunan yang sudah memiliki perijinan bangunan agar pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat teknik dan ketentuan yang berlaku, seta menghentikan kegiatan pekerjaan pendirian bangunan yang pelaksanaannya menyimpang dan atau tidak memenuhi syarat. Dalam proses Pengendalian Bangunan, Seksi Penataan dan Pengendalian Bangunan melaksanakan tindakan pembinaan terhadap pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tindakan penghentian terhadap kegiatan pekerjaan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam SK Ijin Mendirikan Bangunan. Mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian bangunan dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Pengendalian Bangunan (PM-01-TB).



MALANG 65119


VIII.3

No. Revisi 04

Hal 34 dari 44


Pencairan Anggaran Biaya

Tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama. Kasubag Keuangan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pencairan anggaran satuan kerja tiap bidang / Sekretariat. Mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan retribusi dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Pencairan Anggaran Biaya (PM-07-SD).

VIII.4

Perencanaan Kegiatan

Rencana Anggaran Strategi Kegiatan ( RASK ) adalah merupakan dokumen yang memuat rancangan Unit Kerja yang disampaikan oleh setiap unit kerja. Dokumen Pengelolaan Anggaran ( DPA ) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja dalam kurun waktu 1( satu ) tahun. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Bidang terkait bertanggung jawab terhadap penyusunan Perencanaan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebijakan, penyusunan program Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman dan Kebersihan serta penyusunan RASK. Mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan retribusi dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Perencanaan Kegiatan ( PM-08-SD).

VIII.5

Pengadaan Barang dan Jasa

Panitia pengadaan barang / jasa bertanggung jawab atas pengadaan barang / jasa melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung , serta pengadaan barang / jasa dengan melalui proses pelelangan baik melalui seleksi umum maupun seleksi terbatas. Pengadaan Barang dan jasa dilakukan dengan melalui proses pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Pengadaan jasa dilakukan untuk jasa per encanaan desain



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 35 dari 44


pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta perencanaan tata ruang. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan barang / jasa pemborong / jasa lainnya yang menggunakan metode : a. Pemilihan / Seleksi Langsung. b. Penunjukan Langsung c. Pelelangan / Seleksi Umum d. Pelelangan / Seleksi Terbatas  Sedangkan Paska Kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan barang / jasa pemborong / jasa lainnya yang menggunakan Metode Pelelangan / Seleksi Umum.  Untuk pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola adalah sebagai berikut :  Pekerjaan yang bertujan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;  Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;  Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang / jasa;  Pekerjaan yang secara rinci / detail tidak dapat dihitung / ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;  Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 36 dari 44


 Pekerjaan untuk proyek percontohan ( pilot project ) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi / metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa;  Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;  Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;  Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;  Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau  Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri.  Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. menggunakan tata cara E – Tendering.  Peserta pengadaan jasa dan pengadaan barang yang lulus kualifikasi dan diusulkan sebagai calon pemenang untuk proses pengadaan barang / jasa melalui proses prakualifikasi atau pasca kualifikasi yaitu dengan Metode Pelelangan / Seleksi Umum, Pelelangan Terbatas dan Pemilihan Langsung adalah 3 ( tiga ) peserta kualifikasi dengan urutan harga penawaran terendah.  Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan cara Pemilihan Langsung / Seleksi Langsung apabila pekerjaan tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ).  Pengadaan Barang / Jasa dengan Penunjukan Langsung adalah dengan cara menunjuk langsung kepada 1 ( satu ) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 37 dari 44


teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan Barang / Jasa dengan metode Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan apabila : a. Keadaan tertentu, yaitu :  Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk : 1.

Pertahanan Negara, dan/atau

2.

Keamanan masyarakat dan/atau

3.

Keselamatan/perlindungan masyarakat : - Akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non alam dan/atau bencana social; dan/atau - Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau - Akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

 Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;  Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 38 dari 44


b. Barang/Pekerjaan Khusus, yaitu :  Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;  Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;  Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat-obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;  Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;  Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;  Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau 

Pekerjaan Pengadaan prasarana Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

 Pengadaan Barang / Jasa dengan melalui Metode Pelelangan / Seleksi Umum Dengan Proses Pasca Kualifikasi adalah apabila pekerjaan bernilai > ( lebih dari ) Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bukan merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 39 dari 44


 Pengadaan barang / jasa dengan Metode Pelelangan / Seleksi Terbatas yaitu apabila dalam hal jumlah penyedia barang / jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas untuk melaksanakan pekerjaan yang kompleks. Mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan rekanan dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Pengadaan Barang dan Jasa ( PM-05-SD).

VIII.6

Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ( PPBK )

Pelatihan PPBK adalah suatu metode untuk melatih dan membimbing tentang tata cara pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Kepada masyarakat umum, dengan dan atau tanpa alat perlengkapan kebakaran, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengatasi atau memadamkan terjadinya kebakaran. Pelatihan PPBK hanya diberikan kepada perusahaan – perusahaan yang membutuhkan pelathan PPBK berdasarkan permintaan. Pasukan Pencegah dan Penanggulangan Kebakaran (PPPK) yang bertindak sebagai Instruktur dalam penugasannya dipilih oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK). Mengenai tata cara pelaksanaan Pelatihan PPBK dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK) ( PM-02PPBK ).



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 40 dari 44


BAB IX PENGUKURAN, ANALISA DAN PERBAIKAN

IX.1

Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai

Pengendalian pelayanan tidak sesuai dilakukan pada semua proses perijinan dan pada proses pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan gedung – gedung pemerintah. Identifikasi dilakukan untuk menetapkan hal-hal yang tidak sesuai dan perlu penanganan. Penanganan terhadap pelayanan tidak sesuai yang sudah diidentifikasi dilakukan untuk : -

Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menghilangkan ketidaksesuaian atau melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pelayanan yang ditemukan.

-

Pembuatan konsesi atau perjanjian tertulis bagi penyampaian pelayanan yang tidak sesuai namun masih diperbolehkan.

Tata cara pengendalian pelayanan tidak sesuai dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Pelatihan Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai ( PM-03-MR ). IX.2

Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi atas suatu ketidaksesuaian yang terjadi, yang ditemukan pada : -

Hasil audit

-

Analisa data sasaran mutu

-

Keluhan pelanggan

-

Pengukuran kepuasan pelanggan

-

Berbagai laporan realisasi pelayanan

-

Dan lain-lain



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 41 dari 44


Tindakan koreksi hasil audit dilaksanakan sesuai Prosedur Mutu Audit Mutu Internal (AMI) (PM-05-MR). Setiap karyawan berkewajiban untuk menindak lanjuti adanya ketidaksesuaian yang ditemukan. Untuk keluhan dari pengguna jasa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditangani oleh masing – masing Bidang/Bagian penanggung jawab pelayanan terkait dengan keluhan. Tata cara tindakan koreksi

dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Tindakan

Pencegahan dan Perbaikan ( PM-04-MR ).

IX.3

Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu ketidaksesuaian dengan menghilangkan penyebab dari ketidaksesuian yang potensial akan terjadi. Identifikasi dari adanya ketidaksesuaian yang potensial bisa didapat dari berbagai sumber data yang ditinjau antara lain : -

Hasil audit

-

Ketidaksesuaian yang terjadi

-

Analisa data sasaran mutu

-

Keluhan pelanggan

-

Pengukuran kepuasan pelanggan

-

Berbagai laporan realisasi pelayanan

-

Dan lain-lain

Untuk melakukan tindakan pencegahannya adalah dengan cara dibawa ke dalam rapat Bidang atau rapat dinas untuk dilakukan pembahasan dan selanjutnya dimonitor pelaksanaannya dalam Log Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ( FM-0402-MR). Tata cara tindakan pencegahan dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Tindakan Pencegahan dan Perbaikan ( PM-04-MR ).



MALANG 65119


IX.4

No. Revisi 04

Hal 42 dari 44


Audit Mutu Internal

Pemilihan auditor dan pelaksaan audit harus memperhatikan obyektifitas dan independensi (tidak menjadi bagian dari proses yang diaudit). Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaan unit kerjanya sendiri. Audit dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Internal ayang sedikitnya berjumlah dua orang, satu orang sebagai Ketua Auditor dan selebihnya sebagai anggota. Dalam hal tujuan untuk pelatihan atau kaderisasi, dapat disertakan personil tambahan sebagai Peninjau. Kepala Auditor adalah pejabat di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang yang memiliki kepabilitas dan kemampuan untuk melakukan kegiatan audit. Audit Mutu internal dilakukan sedikitnya 2 (dua) kali setahun. Frekuensi Pelaksanaan Audit Mutu Internal ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut : 

Tingginya atau kecenderungan meningkatnya ketidaksesuaian untuk hal-hal yang sejenis.



Akibat pengaduan dari pelanggan.



Perubahan yang signifikan dalam manajemen, organisasi, kebijakan, teknik atau teknologi yang dapat mempengaruhi sistem mutu.



Hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal sebelumnya.

Tata cara audit mutu internal dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Audit Mutu Internal (PM-05-MR).

IX.5

Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Pengukuran kepuasan pelangggan dilakukan untuk mengukur penilaian penggunaan jasa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan sejauh mana harapan pelanggan atas pelayanan yang diberikan, agar bisa dilakukan perbaikan atas pelayanan yang diberikan. Masing-masing



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 43 dari 44


Bidang terkait pelayanan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Pengukuran kepuasan pelanggan untuk perijinan dilakukan dengan pengisian Questioner oleh pemohon perijinan terkait yang dibagikan saat pengambilan surat ijin. Untuk pelayanan pembangunan fasilitas umum dan prasarana lingkungan permukiman , pengukuran dilakukan pada pengguna hasil pembangunan terkait dengan pengisian questioner. Tata cara pengukuran kepuasan pelanggan dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Pengukuran Kepuasan Pelanggan(PM-10-MR).

IX.6

Evaluasi Dan Pelaporan

Laporan Bulanan yang dananya berasal dari APBD merupakan laporan tentang realisasi fisik dan keuangan ( RFK ) meliputi program dan kegiatan, serta realisasi pelaksanaan kegiatan / pekerjaan fisik dan non fisik, laporan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang. Laporan Bulanan yang dananya berasal dari APBN merupakan laporan realisasi fisik dan keuangan

( RFK ), laporan ditujukan kepada Bupati Malang dengan tembusan Kepala

Bappekab. Laporan Triwulan merupakan pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah, laporan ditujukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang. Laporan Semesteran merupakan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Malang ditujukan ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.



MALANG 65119


No. Revisi 04

Hal 44 dari 44


Laporan Insidentil merupakan laporan yang dibuat berdasarkan permintaaan laporan dan tidak ada ketentuan waktu dan bersifat mendadak, baik dari Dinas maupun instansi lain. Lpaoran Pencapaian sasaran mutu merupakan laporan tentang pencapaian sasaran mutu tiap Sekretariat / Bidang. Laporan Sasaran Mutu dibuat setiap akhir bulan oleh masing – masing Bidang / Sekretariat terkait dengan menggunakan form pencapaian sasaran mutu, termasuk tindak lnjut atas pencapaian sasaran mutu tersebut. Laporan diserahkan ke MR dan Kepala Dinas. Tata cara evaluasi dan pelaporan dijabarkan secara detail dalam Prosedur Mutu Evaluasi dan Pelaporan (PM-06-SD).

MANUAL MUTU BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents