Manual Bagi Para Praktisi tentang Pekerja Migran: Mengajukan Gugatan Perdata di Hong Kong dan dari Luar Negeri

Manual Bagi Para Praktisi tentang Pekerja Migran: Mengajukan Gugatan Perdata di Hong Kong dan dari Luar Negeri Edisi Pertama Dipublikasikan oleh Justice Without Borders Bekerjasama dengan Human Rights in Practice Course (Fakultas Hukum, University of Hong Kong) Penyusun dan Editor Sau Wei CHAN (Stephanie) Natthaya CHUTINIMITKUL (Tang) Lindsay ERNST Chun SanLAM (Jonathan) Hui Wai LEUNG (Cody) Fiona LI Laura LIPINAITE Stephanie LOK

Douglas MACLEAN Hiu Ching WONG (Anson) Courtney SO Eugena TONG Pui Ying TSANG (Catherine) Marine ULDRY Tiffany WONG

Dengan Tambahan Studi dan Makalah oleh Jakub BREKA Joyce KWOK

Vandanet HING Saroj NAIR

© 9 Desember, 2015

Hak cipta dilindungi UU. Dilarang mereproduksi sebagian dari buku ini ke dalam berbagai format melalui cara elektronis maupun mekanistermasuk sistem penyimpanan dan sistem penemuan kembali informasi tanpa ijin secara tertulis dari pihak Justice Without Borders.

Sebagian pendanaan oleh: United Nations Development Programme (UNDP) International Labour Organization Forced Labour Action in the Asian Region Project (FLARE)

PERNYATAAN BEBAS DARI TANGGUNG JAWAB

Panduan ini berisi informasi umum secara singkat tentang undang-undang, yang disusun oleh para relawan pengacara dengan Justice Without Borders (JWB) dan dapat digunakan terhitung mulai bulan Desember 2015. Meskipun panduan ini berasal dari sumber yang terpercaya dan akurat, JWB tidak memberikan jaminan atas keakuratan informasi. JWB dan perwakilannya juga tidak bertanggung jawab jika terdapat kesalahan atau kelalaian terhadap informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan bukan merupakan analisis yang definitif dari subjek permasalahan, dan konsultasi hukum secara profesional hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil satu tindakan. Pandangan yang diberikan oleh para kontributor tidak secara otomatis mewakili pandangan dari pihak JWB. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam buku panduan ini akurat, namun pihak kontributor, tim editorial, dan JWB menyatakan diri terlepas dari semua kewajiban dan tanggung jawab atas setiap kesalahan atau kelalaian di dalam publikasi ini dan dalam setiap perkara atau konsekuensi apapun, yang dilakukan oleh setiap pihak yang menjadikan sandaran, baik secara keseluruhan maupun sebagian terhadap semua atau sebagian isi dari publikasi ini.

UCAPAN TERIMA KASIH Panduan ini tidak akan tersusun tanpa adanya umpan balik dari para pengacara ahli, profesor, dan penyedia layanan langsung di lapangan. Tanpa urutan tertentu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Herbert Smith Freehills dan Dechert LLP atas tak terbatasnya waktu dari para pengacara mereka yang didonasikan untuk melakukan editing dan memberikan umpan balik tentang substansi hukum panduan ini; Zoe LESTER yang telah melakukan review secara intensif atas permulaan draf lengkap; Lindsay ERNST yang menyediakan mahasiswa klnisnya dan melakukan tinjauan atas sejumlah versi dari manual ini secara berurutan; Professor Carol TAN atas kesediaanya untuk menuliskan bab pendahuluan yang mengesankan bagi panduan ini, serta Professor Rick GLOFCHESKI, Rob CONNELLY, Manisha WIJESINGHE dari Daly and Associates, Holly ALLAN, Tania SIM, Michael VIDLER, Leo TANG, Fish IP, Lenlen MESSINA, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah rela berbagi pengalaman dan informasi mereka tentang permasalahan dan hukum yang berlaku. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Helpers for Domestic Helpers, Christian Action, the Hong Kong Confederation of Trade Unions, the International Federation of Domestic Worker Unions dan Equal Opportunity Commission yang telah berbagi informasi dan pengalaman mereka selama bertahun-tahun dalam melayani pekerja rumah tangga migran, dan kami menantikan kelanjutan dari dukungan kami bagi kegiatan mereka sebagai mitra. Akhirnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum, Universitas Hong Kong, dan terutama Lindsay ERNST, yang tanpa jerih payahnya, manual ini tidak akan tersusun. Mereka adalah para mitra yang luar biasa, dan para mahasiswa mereka telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai Mitra Penelitian Pro Bono di JWB.

KATA PENGANTAR

Pekerja migran merupakan salah satu kalangan pendatang internasional yang paling banyak terdapat di kawasan ini. Namun, dari berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, pemerintah nasional, dan organisasi internasional untuk memperbaiki proses migrasi dan kondisi kerja mereka, akses terhadap keadilan masih menjadi permasalahan domestik yang mengecewakan, yang terbatas hanya pada wilayah hukum dimana mereka berada. Panduan ini bertujuan untuk mengatasi adanya kesenjangan yang mencolok dalam penyediaan layanan di Hong Kong, salah satu negara tujuan paling populer bagi para pekerja migran dari seluruh kawasan Asia. Dengan menyusun panduan tentang pilihan langkah hukum yang tersedia bagi mereka yang tidak bisa tetap tinggal di Hong Kong untuk mengajukan klaim, kami berusaha mempermudah para advokat untuk membantu korban eksploitasi tenaga kerja atau perdagangan manusia dalam mencari kompensasi yang adil dari para pelaku, bahkan setelah mereka kembali ke negara asal. Kami juga berharap bahwa adanya pertambahan kasus perdata akan mengirim pesan kepada para majikan dan calo licik, yang sayangnya ada di setiap negara, sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan alasan kepergian pekerja migran untuk mengelak dari hukum Hong Kong dan melarikan diri dari tanggung jawab mereka. Catatan bagi pengguna: Panduan ini dirancang bagi para pengacara Hong Kong, penyedia layanan langsung Hong Kong, serta mitra pengacara dan lembaga di negara asal klien. Bagi para pengacara yang baru pertama kali menangani masalah pekerja migran, panduan ini memberikan gambaran tentang masalah hukum yang umumnya dihadapi pekerja migran dalam pekerjaan mereka. Bagi para penyedia layanan langsung Hong Kong, panduan ini dapat berfungsi sebagai instrumen penjajakan, yang dapat membantu paralegal dan staf lainnya dalam mengidentifikasi apakah ada potensi klaim sebelum melakukan konsultasi hukum dengan pengacara. Selain itu, pengacara dan penyedia layanan di negara asal klien dapat menggunakan panduan ini untuk melakukan penilaian awal tentang kemungkinan melakukan klaim di Hong Kong, serta mempertimbangkan pro dan kontra atas upaya untuk mengajukan langkah hukum dari luar negeri. Akhirnya, masih banyak hal yang belum tercakup dalam panduan ini. Banyak permasalahan yang telah kami coba tangani melibatkan berbagai pertanyaan tentang hukum baru yang masih belum dapat terjawab dari sistem peradilan. Hambatan logistik yang terkait dengan litigasi pro bono lintas-batas juga masih belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, kami dengan senang hati akan menyambut umpan balik anda tentang bagaimana

kualitas dokumen ini dapat kita tingkatkan. Kirimkan masukan anda melalui surat elektronik kepada kami.

Douglas MacLean Direktur Eksekutif Justice Without Borders

DAFTAR ISI BAB#1:#PENGENALAN#TERHADAP#PEKERJA#MIGRAN#DI#HONGKONG# 1.# Pengantar#editorial#...................................................................................................#1# 2.# Pendahuluan#.............................................................................................................#2# 3.# Globalisasi#dan#Sejarah#Pekerja#Migran#di#Hong#Kong#.............................................#3# 4.# Stereotipe#Media#......................................................................................................#7# 5.# Pekerja#Rumah#Tangga#Migran#sebagai#Kontributor#bagi#Ekonomi#dan#Masyarakat## Hong#Kong#.......................................................................................................................#8# 6.# Pekerja#Rumah#Tangga#Migran#sebagai#Perantau#Dunia#........................................#11# 7.# Pekerja#Rumah#Tangga#Migran#Sebagai#Penggugat#...............................................#16# BAB#2:#MASALAH#HUKUM#YANG#UMUM#TERJADI#DAN#PENYELESAIAN#YANG#TERSEDIA# 1.# Penafsiran#...............................................................................................................#19# I.#Singkatan#....................................................................................................................................#19# II.#Konsep#yang#umum#dipakai#........................................................................................................#19#

2.# Pendahuluan#...........................................................................................................#22# 3.# Berbagai#situasi#dimana#PRTM#akan#berurusan#dengan#kontrak#...........................#22# I.# Jenis#kontrak#yang#dapat#ditandatangani#PRTM#......................................................................#23# II.# Kontrak#Baku#.........................................................................................................................#24#

4.# Sengketa#.................................................................................................................#25# I.# Keabsahan#dan#FaktorNFaktor#yang#dapat#Membatalkan#Kontrak#............................................#25# (A)# Paksaan#....................................................................................................................................#25# (B)# Pengaruh#tidak#wajar#...............................................................................................................#29# (C)# Kondisi#berat#sebelah#(unconscionable,bargain)#.....................................................................#31# (D)# Misrepresentation#...................................................................................................................#34# II.# Penyelesaian#Ketika#Kontrak#Dapat#Dibatalkan#......................................................................#41# (A)# Ketersediaan#proses#penyelesaian#...........................................................................................#41# (B)# Hambatan#atas#pembatalan#kontrak#pada#umumnya#..............................................................#44# III.# Variasi#kontrak#......................................................................................................................#45# (A)# Meninjau#kembail#atau#menegakkan#ketentuan#bervariasi#.....................................................#46# (B)# Collateral,term#atau#collateral,contract#..................................................................................#47# (C)# Skenario#umum#dalam#konteks#PRTM#yang#melibatkan#variasi#kontrak#dan#keberlakuan#.......#47# IV.# Sengketa#keuangan#yang#terkait#dengan#pekerjaan#...............................................................#53# (D)# Gaji#di#bawah#standar,#gaji#tidak#dibayar,#atau#keterlambatan#pembayaran#gaji#yang## belum#terbayar#...................................................................................................................................#53# (E)# Gaji#di#bawah#standar,#dan#gaji#yang#belum#terbayar#.............................................................#54# (F)# Keterlambatan#pembayaran#gaji#yang#belum#terbayar#............................................................#54# (G)# Gaji#yang#belum#terbayar#untuk#kerja#yang#dilakukan#pada#hari#isitirahat#serta#tidak## dibayarnya#hari#libur#berbayar#dan#uang#cuti#tahunan#berbayar#.......................................................#54# (H)# Uang#pesongan#yang#belum#terbayar#......................................................................................#56# (I)# Perlindungan#maternitas#.........................................................................................................#57# (J)# Pemutusan#hubungan#kerja#.....................................................................................................#58#

V.# Proses#penyelesaian#...............................................................................................................#63# (A)# Ketentuan#legislatif#berdasarkan#EO#.......................................................................................#63# (B)# Common#law#............................................................................................................................#65# (C)# Menandatangani#kesepakatan#perdamaian#untuk#mendapatkan#imbalan#yang#lebih#sedikit#.#67# VI.# Pembebanan#biaya#agen#yang#berlebihan#.............................................................................#68# VII.# Membatalkan#pinjaman#agen#...............................................................................................#69# (A)# Penyelesaian#hukum#terkait#penandatanganan#perjanjian#pinjaman#dengan#suku## bunga#tinggi#........................................................................................................................................#69# (B)# Penyelesaian#sesuai#common#law#terkait#perjanjian#pinjaman#...............................................#70# VIII.# Perselihan#ketenagakerjaan#nonNmoneter#..........................................................................#70# (A)# Tindakan#melanggar#Kontrak#Baku#..........................................................................................#70# (B)# Pelanggaran#ketentuanYketentuan#tersirat#............................................................................#71#

5.# Cedera#....................................................................................................................#73# I.# Tort%Penipuan#..........................................................................................................................#73# (A)# Pertimbangan#untuk#mengajukan#klaim#di#bawah#tort#penipuan#...........................................#73# (B)# Apakah#false#representation#itu?#.............................................................................................#74# (C)# Membuktikan#tort#penipuan#....................................................................................................#75# (D)#####Apakah#tergugat#dapat#mengurangi#atau#lepas#dari#kewajiban?#.............................................#76# (E)#####Penyelesaian#untuk#Tort#Penipuan#...........................................................................................#77# II.# Unintentional%harms/accidents#..............................................................................................#78# (A)# Pendahuluan#..........................................................................................................................#78# (B)########Klaim#berdasarkan#Tort#Kelalaian#dalam#Common#Law#.........................................................#79# (C)# Klaim#dalam#Occupier’s#Liability#di#bawah#Occupiers’#Liability#Ordinance#............................#85# (D)# Employees’#Compensation#Ordinance#(ECO)#.........................................................................#88# III.# Intentional%harms#.................................................................................................................#94# (A)######Ganti#rugi#.................................................................................................................................#95# (B)# Klaim#atas#kekerasan#fisik#yang#disengaja#...............................................................................#96# (C)# Klaim#atas#penahanan#salah#yang#disengaja#(false,imprisonment)#..........................................#98# (D)######Klaim#atas#pelecehan#dan#intimidasi#.......................................................................................#99# (E)######Pembelaan#untuk#Berbagai#Gugatan#Tort#.............................................................................#103# (F)######Penyelesaian#untuk#tort#yang#terkait#dengan#trespass,to,the,person#...................................#103#

6.# Kesimpulan#...........................................................................................................#105# 7.# Analisa#black#letter#law#dan#case#law#...................................................................#106# I.# Employees’#Compensation#Ordinance#(Cap.#282)#...................................................................#106# II.# Employment#Ordinance#(Cap.#57)#.........................................................................................#109# III.# Immigration#Ordinance#(Cap.#115)#.......................................................................................#124# IV.# Intentional#harms#................................................................................................................#125# (A)# Assault#.................................................................................................................................#125# (B)# Battery#.................................................................................................................................#125# (C)# False#Imprisonment#............................................................................................................#126# (D)# Tort#of#deceit#.......................................................................................................................#126# V.# ###Law#Amendment#and#Reform#(Consolidation)#Ordinance#(Cap.#23)#....................................#127# VI.# #Limitation#Ordinance#(Cap.#347)#.........................................................................................#127# VII.# Misrepresentation#Ordinance#(Cap.#284)#............................................................................#128# VIII.####Money#Lenders#Ordinance#(Cap.#163)#................................................................................#129# IX.# ##Negligence#........................................................................................................................#130# (A)# Breach#of#Duty#......................................................................................................................#130# (B)# Illegality#Defence#.................................................................................................................#131# (C)# Negligence#...........................................................................................................................#131# (D)# Omission#of#a#Safe#System#of#Work#.....................................................................................#131#

(E)# Primary#Psychiatric#Injury#.................................................................................................#132# (F)# Unknown#Cause#of#Accident#................................................................................................#133# X.# Occupier’s#Liability#Ordinance#(Cap.#314)#..............................................................................#133# (A)# Breach#of#Common#Duty#of#Care#in#Occupiers’#Liability#......................................................#133# (B)# Identifying#Defendant#Occupier#...........................................................................................#134# (C)# Identifying#Plaintiff#Visitor#................................................................................................#134# XI.# Race#Discrimination#Ordinance#(Cap.#602)#...........................................................................#135# XII.# Remedies#for#Trespassto#the#Person#...................................................................................#136# (A)# Summary#of#damages#claimed#and#awarded:#...................................................................#136# (B)# Summary#of#damages#claimed#and#awarded:#....................................................................#137# (C)# Summary#of#Damages#Claimed#and#Awarded:#.................................................................#139# XIII.# Remedies#under#contract#law#............................................................................................#139# (A)# Remedies#under#contract#law#............................................................................................#139# XIV.# Sex#Discrimination#Ordinance#(Cap.#480)#...........................................................................#142# XV.# Standard#Contract#(Sample)#................................................................................................#144# XVI.# Statutory#Provisions#For#Entitlements#Upon#Termination#of#Contract#................................#148# (A)# Termination#Payments#.......................................................................................................#148# (B)# The#Right#to#Severance#or#Long#Service#Payment#............................................................#148# (C)# Amount#of#Severance#Payment#or#Long#service#payment#(s31V)#....................................#149# XVII.# Unconscionable#Contracts#Ordinance#(Cap.#458)#...............................................................#149#

BAB#3:#PROSEDUR#UNTUK#MENCARI#PENYELESAIAN#..................................................#151# 1.# Pendahuluan#.........................................................................................................#151# 2.# Gambaran#umum#atas#jalur#penyelesaian#yang#tersedia#bagi#PRTM#...................#152# I.# Melakukan#negosiasi#dengan#majikan#atau#agen#pengerah#tenaga#kerja#...............................#152# II.# Surat#sebelum#pengajuan#gugatan#hukum#............................................................................#153# III.# Mengajukan#gugatan#di#pengadilan#perdata#Hong#Kong#.....................................................#153# IV.# Mengajukan#komplain#kepada#Equal%Opportunities%Commission#(EOC)#...............................#153#

3.# Pilihan#hukum#yang#tersedia#bagi#PRTM#di#Hong#Kong#........................................#154# I.# Pendahuluan#.........................................................................................................................#154# II.# Klaim#keuangan#yang#terkait#dengan#ketenagakerjaan#.........................................................#157# (A)# Badan#Mediasi#atas#Tuntutan#Ketenagakerjaan#Minor#(MECAB,#Minor#Employment#Claims# Adjudication#Board)#–#Klaim#yang#terkait#dengan#ketenagakerjaan#tidak#melebihi#HK$8.000#........#158# (B)# Pengadilan#Ketenagakerjaan#(LT,#Labour#Tribunal)#–#Klaim#yang#terkait#dengan## ketenagakerjaan#melebihi#HK$8.000#................................................................................................#158# III.# Klaim#keuangan#yang#tidak#terkait#dengan#gaji#...................................................................#168# (A)# Small#Claims#Tribunal#(“SCT”)#–#Klaim#yang#tidak#melebihi#HK$50.000#...........................#168# (B)# Pengadilan#Negeri#(DC,#District#Court)#–#Gugatan#yang#melebihi#HK$50.000#...................#177# IV.# Gugatan#atas#dasar#diskriminasi#–#Mengajukan#pengaduan#ke#Equal%Opportunities%% Commission#..................................................................................................................................#192# (A)# Keuntungan#dalam#menggunakan#EOC#..........................................................................#193# (B)# Keterbatasan#EOC#.............................................................................................................#193# (C)# Masalah#keimigrasian#.......................................................................................................#194# (D)# Pengajuan#aduan#...............................................................................................................#194# (E)# Menindaklanjuti#aduan#....................................................................................................#194#

4.# Pilihan#hukum#yang#tersedia#bagi#PRTM#di#luar#negeri#........................................#196# I.# Pendahuluan#.........................................................................................................................#196# II.# Masalah#keimigrasian#..........................................................................................................#196# (A)# Tetap#berada#di#Hong#Kong#..............................................................................................#196#

III.# Kemungkinan#penggunaan#Pengadilan#TIK#(TC,#Technology%Court)#......................................#197# #(A)# Alasan#yang#Dibenarkan#untuk#Penggunaan#TC#................................................................#198#

5.# Prosedur#umum#untuk#menindaklanjuti#klaim#.....................................................#200# I.# Bukti#.....................................................................................................................................#200# (A)# PrinsipYprinsip#umum#.......................................................................................................#200# (B)# Alat#bukti#yang#dikumpulkan#............................................................................................#202# II.# Perdamaian#..........................................................................................................................#203# (A)# Negosiasi#tanpa#prasangka#...........................................................................................#203# (B)# Sanctioned#Offer#/#Payment#..............................................................................................#204# III.# Penegakan#putusan#............................................................................................................#206# (A)# Enforcement#proceedings#.................................................................................................#206# (B)# Penegakan#Putusan#Selama#Banding#.................................................................................#211#

6.# Kesimpulan#...........................................................................................................#211# 7.# Analisa#black,letter,lawdan#case,law#....................................................................#212# I.# District#Court#.........................................................................................................................#212# (A)# District#Court#Civil#Procedure#(Fees)#Rules#Cap#336C#.....................................................#212# (B)# District#Court#Ordinance#Cap#336#....................................................................................#215# (C)# The#Rules#of#the#District#Court#Cap#336H#......................................................................#217# (D)# The#Rules#of#the#Supreme#Court#.....................................................................................#222# II.# Enforcement#Proceedings#.....................................................................................................#223# (A)# High#Court#Ordinance#Cap#4#............................................................................................#223# (B)# Hong#Kong#Court#of#Final#Appeal#Ordinance#Cap#484#....................................................#225# (C)# Rules#of#the#High#Court#Cap#4A#.....................................................................................#226# III.# Labour#Tribunal#...................................................................................................................#228# (A)# Labour#Tribunal#(Fees)#Rules#Cap#25B#.................................................................................#228# (B)# Labour#Tribunal#Ordinance#Cap#25#.....................................................................................#229# IV.# Minor#Employment#Claims#Adjudication#Board#...................................................................#238# (A)# Minor#Employment#Claims#Adjudication#Board#Ordinance#Cap#453#.............................#238# V.# Sanctioned#Offer#/#Payment#.................................................................................................#239# (A)# Rules#of#the#High#Court#Cap#4A#........................................................................................#239# VI.# Security#for#Costs#................................................................................................................#241# VII.# Small#Claims#Tribunal#.........................................................................................................#243# (A)# Labour#Tribunal#(General)#Rules#Cap#25A#...................................................................#243# (B)# Limitation#Ordinance#Cap#347#.......................................................................................#244# (C)# Small#Claims#Tribunal#(Fees)#Rules#Cap#338B#................................................................#246# (D)# Small#Claims#Tribunal#Ordinance#Cap#338#......................................................................#247# (E)# The#Rules#of#the#High#Court#Cap#4A#..............................................................................#252# VIII.# Technology#Court#..............................................................................................................#253# (A)# Practice#Direction#29#......................................................................................................#253# (B)# Reason#to#Use#Technology#Court#.....................................................................................#254#

BAB#4:#MENCARI#MITRA#LOKAL#...................................................................................#251# 1.# Pendahuluan#.........................................................................................................#251# 2.# TantanganYtantangan#utama#dari#representasi#jarak#jauh#...................................#251# I.# Tantangan#telekomunikasi#....................................................................................................#252# II.# Hambatan#bahasa#................................................................................................................#252# III.# Perbedaan#budaya#dan#kurangnya#pemahaman#tentang#proses#hukum#..............................#252# IV.# Waktu#dan#ketersediaan#.....................................................................................................#253#

3.# Bagaimana#mitra#kerja#lokal#dapat#mendukung#representasi#jarak#jauh#.............#253# I.# Keuntungan#memiliki#mitra#kerja#lokal#..................................................................................#253# II.# Praktisi#hukum,#paralegal,#dan#praktisi#nonNhukum#sebagai#mitra#kerja#...............................#253#

4.# Persiapan#untuk#representasi#jarak#jauh#..............................................................#254# I.#

Bagi#klien#yang#belum#meninggalkan#Hong#Kong#...................................................................#254# (A)# Memperoleh#informasi#kontak#yang#relevan#di#negara#tujuan#klien#.............................#254# (B)# Menjelaskan#dan#memberikan#salinan#tertulis#dari#langkahYlangkah#selanjutnya#yang# diharapkan#serta#proses#litigasi#secara#keseluruhan.#Sertakan#juga#langkahYlangkah#berikutnya## dan#jadwal#waktu#yang#disepakati#untuk#berkomunikasi#setelah#klien#telah#kembali#ke#rumah.#....#254# (C)# Melengkapi#prosedur#yang#memerlukan#kehadiran#klien#..............................................#255# II.# Bagi#klien#yang#telah#kembali#ke#negara#asal.#..............................................................................#255# (A)# Klien#di#Hong#Kong#yang#harus#segera#pulang#kembali#.............................................#256# (B)# Calon#klien#yang#pertama#kali#melakukan#kontak#dari#luar#negeri#.................................#256#

5.# Berbagai#jalur#untuk#mencari#mitra#organisasi#di#negara#asal#klien#.....................#256# I.# Perhimpunan#advokat#nasional#.............................................................................................#257# II.# Fakultas#hukum#(klinik#hukum)#............................................................................................#258# III.# Organisasi#berbasis#masyarakat#dan#LSM#............................................................................#258# IV.# Organisasi#keagamaan#yang#relevan#....................................................................................#258# V.# Organisasi#internasional#.......................................................................................................#259# (A)# Organisasi#pemerintah#internasional#..............................................................................#259#

6.# Menjalin#kemitraan#dengan#organisasi#penghubung#...........................................#261# I.# Melakukan#penyelidikan#terhadap#calon#mitra#......................................................................#261# (A)# Reputasi#apa#yang#dimiliki#oleh#mitra?#............................................................................#262# (B)# Apakah#organisasi#mitra#memiliki#kemampuan#bahasa#yang#memadai?#....................#262# (C)# Apakah#ada#kemampuan#yang#memadai#untuk#membantu#pengacara?#....................#262# II.# Membuat#perjanjian#formal#dengan#mitra#...........................................................................#262# III.# Menjaga#komunikasi#dengan#klien#......................................................................................#263# IV.# Mengumpulkan#bukti#dan#mengambil#kesaksian#.................................................................#263# (A)# Menjelaskan#berbagai#perbedaan#penting#dari#metode#pengumpulan#.......................#263# (B)# Mengatur#kehadiran#dari#jarak#jauh#di#pengadilan#Hong#Kong#..................................#264#

7.# Praktisi#di#negara#asal#yang#mencari#bantuan#hukum#di#Hong#Kong#....................#264# I.# Skema#bantuan#hukum#di#Hong#Kong#....................................................................................#265# II.# LSM#yang#relevan#.................................................................................................................#265# III.# Organisasi#keagamaan#........................................................................................................#265# IV.# Konsulat#di#Hong#Kong#........................................................................................................#265#

8.# Melakukan#penilaian#klaim#dari#klien#...................................................................#266# I.# Berapa#jumlah#yang#dapat#diklaim#oleh#klien?#.......................................................................#266# II.# Menghitung#biaya#................................................................................................................#266# III.# Melakukan#penilaian#atas#bukti#yang#ada#dan#hambatan#prosedural#terhadap#klaim#..........#267# IV.# Membayar#uang#jaminan#untuk#biaya#pengadilan#...............................................................#267# V.# Melakukan#penilaian#atas#kepentingan#klien#dalam#pengajuan#klaim#...................................#267#

9.# Kesimpulan#...........................................................................................................#268#

BAB 1: PENGENALAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN DI HONG KONG

BAB 1: PENGENALAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN DI HONG KONG 1. Pengantar editorial ! 1.1. Bab ini menyajikan gambaran umum tentang konteks sosial-politik yang dihadapi para pekerja migran ketika datang ke Hong Kong untuk bekerja. Meskipun bab ini tidak bermaksud untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang konteks historis, sosial, politik dan hukum di Hong Kong, 1 bab ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada para praktisi yang baru berkecimpung dalam bidang ini tentang klien yang akan mereka layani, serta memberikan konteks yang lebih menyeluruh ketika mereka melakukan upaya penyelesaian hukum yang akan diberikan secara rinci pada bab-bab selanjutnya. 1.2. Profesor Tan mengawali bab ini dengan menjelaskan sejarah pekerja migran di Hong Kong secara singkat dalam konteks pembahasan globalisasi yang lebih meluas. Ia memperkenalkan konteks sosial dan politik Hong Kong melalui kritikan terhadap media dan literatur tentang migrasi yang cenderung menggambarkan pekerja rumah tangga migran sebagai korban atau pelanggar hukum. Ia kemudian menyoroti ketergantungan Hong Kong pada masa lalu dan sekarang terhadap pekerja rumah tangga migran, dan selanjutnya tentang kontribusi pekerja rumah tangga migran terhadap masyarakat Hong Kong. Diskusi ini mengemukakan berbagai konsep hukum mendasar yang sangat penting dalam memahami konteks Hong Kong, termasuk status keimigrasian yang unik dari pekerja rumah tangga migran, peraturan tinggal selama dua minggu (two-week live-in rule) yaitu kebijakan imigrasi yang membatasi visa hanya selama dua minggu setelah pemutusan kontrak atau ketika kontrak habis, dan kontrak kerja standar. Bab ini diakhiri dengan menyajikan berbagai aspek yang terkait dengan pekerja rumah tangga migran yang seringkali tidak tergali. Professor Tan secara khusus menyoroti aturan hukum yang memfasilitasi dan mengatur pekerja rumah tangga migran di Hong Kong melalui berbagai kasus yang dapat memegang kendali atas situasi ketidakadilan yang mereka temui di Hong Kong dengan mengambil jalur litigasi. Melalui serangkaian diskusi, Profesor Tan mengajukan suatu kerangka kerja yang berpusat pada klien bagi para praktisi agarsecara efektif dapat melayani klien mereka yang berasal dari kalangan pekerja rumah tangga migran yang ikut berkontribusi pada perekonomian Hong Kong, pengunjung dari mancanegaradan pihak penggugat yang menuntut keadilan.2

1

Untuk penjelasan dan pembahasan secara rinci tentang konteks historis, sosial and politik yang dihadapi pekerja migran ketika mereka datang ke Hong Kong, lihat berbagai kajian, primers, dokumen dan buku-buku hukum yang tertera dalam daftar di bagian Resources dari situs web Hong Kong Helpers Campaign, yang dapat diakses di http://hkhelperscampaign.com/en/resources/ [diakses pada tanggal 1 November 2015]. 2 Untuk pedoman khusus tentang advokasi antar-budaya ketika menangani masalah pekerja rumah tangga migran, lihat Justice Without Borders, A Practitioner’s Manual for Migrant Workers: Pursuing Civil Claims in Singapore and From Abroad (Singapore: Justice Without Borders, 2014), hlm. 12 – 18.

1


DI LUAR STEREOTIPE MEDIA: PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN DI HONG KONG SEBAGAI PERANTAU DAN PENGGUGAT Oleh Carol G.S. Tan Profesor Hukum, SOAS, University of London 2. Pendahuluan

! 2.1

Hanya sedikit pengunjung yang berkesempatan datang ke Hong Kong yang tidak menangkap kesan atas keberadaan sejumlah pekerja rumah tangga migran perempuan. 3 Meskipun pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang unik karena dilakukan terutama di dalam rumah yang penuh dengan privasi, keberadaan pekerja rumah tangga migran (“PRTM”) 4 di Hong Kong sangat kentara. Mereka seringkali terlihat menjemput anak asuhan mereka di gerbang sekolah, menemani kaum manula, berbelanja kebutuhan rumah tangga, dan membawa anjing majikan mereka untuk jalan berkeliling.

2.2

Penampakan yang mencolok dari PRTM terjadi akibat berbagai kondisi tertentu dimana mereka bekerja dan hidup di Hong Kong. Kurangnya fasilitas rekreasi 5 khusus untuk mereka ditambah dengan persyaratan hukum yang mengharuskan pekerja migran tinggal bersama di rumah majikan mereka membuat kebanyakan dari mereka tidak mempunyai pilihan selain menghabiskan waktu luang mereka di ruangruang pubilk. Taman, trotoar, bahu jalan, dan jalur pejalan kaki menjadi tempat dimana pekerja rumah tangga melakukan berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan orang lain secara lebih privasi. Mereka makan, tidur, membaca, menari, bersosialisasi, bermain dan beribadah. Pada hari-hari istirahat mereka, pekerja rumah tangga membentuk diorama kehidupan di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit kota.

2.3

Pekerja rumah tangga asing di Hong Kong juga mempunyai visibilitas yang tinggi di media, namun kepentingan mereka jarang sekali diangkat. Mereka cenderung digambarkan sebagai korban eksploitasi atau pelanggar hukum. Hong Kong memiliki ketergantungan terhadap PRTM, namun hanya sebatas sebagai tenaga kerja yang murah. Sebagai akibatnya, dalam setiap perubahan kebijakan sosial dan ekonomi yang menyangkut pekerja rumah tangga, meskipun suara mereka seringkali dicatat oleh media, kepentingan pihak majikan dan pihak-pihak lainnya biasanya yang lebih berpengaruh.

2.4

Kecilnya kemungkinan menjadi tajuk berita adalah mengingat kenyataan bahwa setiap tahun dan bahkan selama lebih dari satu dekade, banyak pekerja rumah tangga migran yangmengajukan tuntutan terhadap majikan mereka. Meskipun kondisi kerja PRTMmasih dapat dan perlu diperbaiki, PRTM di Hong Kong sebenarnya mempunyai

3

Pada tahun 2011, terdapat 276.737 pekerja rumah tangga asing dibanding dengan hanya 1.653 pekerja dari Program Tenaga Kerja Tambahan (Supplementary Labour Scheme). Perbandingan jumlah untuk tahun 2012 adalah 307.151 dan 3.452. 4 Kebanyakan dari mereka yang berkampanye untuk pengakuan penuh atas pekerjaan rumah tangga (sebagai pekerjaan) lebih menyukai istilah “pekerja rumah tangga migran” daripada “pembantu rumah tangga asing”, istilah yang digunakan pemerintah Hong Kong dan memang dipakai luas di Hong Kong. Tidak ada istilah yang tidak dilematis. Untuk berbagai pandangan tentang kedua istilah ini lihat“Is ‘Domestic Helper’ A Loaded Term?”yang tersedia di http://hkhelperscampaign.com/en/domestic-helper-loaded-term/ [diakses pada 15 Oktober 2015]. 5 Selama beberapa tahun pada pertengahan tahun 1990-an, penggunaaan sekolah dan gedung lainnya sebagai tempat kegiatanPRTM pada hari-hari istirahat mereka telah digaungkan dan beberapa diantaranya telah dimulai, namun berbagai upaya ini tidak berlanjut.

2


sejumlah hak-hak sosial dan ekonomi. Kebanyakan hak-hak tersebut tertera dalam kontrak kerja antara pekerja rumah tangga dan majikannya, sehingga upaya litigasi merupakan jalur utama agar pekerja rumah tangga dapat menegakkan hak-hak 6 tersebut. Sebelum membahas berbagai cara dimana PRTM telah berhasil memegang kendali atas ketidakadilan yang mereka alami di Hong Kong, termasuk dengan melakukan upaya litigasi, kita lihat terlebih dahulu pada sejarah keberadaan PRTM di Hong Kong, aturan hukum yang mengatur PRTM serta konteks sosial dan politik yang dihadapi PRTM ketika mereka datang ke Hong Kong untuk bekerja.

3. Globalisasi dan Sejarah Pekerja Migran di Hong Kong

! 3.1

Berdasarkan sebuah laporan pemerintah, pekerja rumah tangga migran “awalnya mulai bekerja di Hong Kong pada akhir tahun seribu sembilan ratus enam puluhan” namun mulai menjadi popular sejak “awal tahun seribu sembilan ratus delapan puluhan”.7Saat ini, Hong Kong menjadi negara tujuan utama bagi PRTM dengan tingkat kepadatan PRTM tertinggi di dunia. 8 Pada akhir tahun 2014, terdapat 330.650 PRTM di Hong Kong sehingga mencapai sekitar 4,6% dari seluruh penduduk wilayan tersebut, dimana pekerja dari Filipina dan Indonesia mencakup hampir 98% dari seluruh PRTM di Hong Kong.9

3.2

Di satu sisi, pekerja migran menyeberangi perbatasan tidak hanya untuk mencapai lokasi yang paling kondusif, namun juga untuk bermigrasi ke lokasi dimana mereka dibutuhkan. Kondisi tenaga kerja yang berlebihan di satu negara dan kurangnya tenaga kerja di negara lain merupakan contoh tipikal dari adanya faktor penarik dan pendorong dalam dunia pekerjaan. Berbagai proses yang awalnya didominasi oleh kaum laki-laki ini menjadi ciri khas dari kawasan Asia Pasifik pada tahun 1970-an dan 1980-an.10 Pada kebanyakan negara di wilayah ini, pertumbuhan ekonomi yang pesat telah mengakibatkan adanya migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, feminisasi tenaga kerja, penurunan fertilitas dan pergerakan tenaga kerja dari industri skala kecil ke kegiatan yang berorientasi ekspor dari perusahaan multinasional. Hal ini diikuti oleh adanya kekurangan tenaga kerja yang menimbulkan adanya kebutuhan dan tindakan untuk mengimpor tenaga kerja. Pada akhir abad ke-20, sepertiga dari semua negara tersebut telah menjadi negara

6

Carol G.S. Tan, “How Dewi Became a Litigant: Migrant Domestic Workers as Litigants in Hong Kong”, SEARC, City University of Hong Kong, Working Papers, No. 153(2014), hlm 2. 7 Census and Statistics Board, Hong Kong Government 1995, F2. 8 Lily Kuo, "How Hong Kong's ‘maid trade’ is making life worse for domestic workers throughout Asia", Quartz, 19 Februari 2014, http://qz.com/176354/how-hong-kong-maid-trade-is-making-life-worse-for-domestic-workersthroughout-asia/ [diakses pada tanggal 26 Oktober 2015]. 9 Tabel 2.12, Hong Kong Annual Digest of Statistics, 2015, tersedia dihttp://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp140.jsp?productCode=B1010003 [diakses on 10 November 2015]. Tabel ini menunjukkan bahwa jumlah total PRTM pada tahun 2014 meningkat dari 320.988 pada tahun 2013 dan 312.395 pada tahun 2012. Hal ini juga menunjukkan bahwa warga Filipina, yang mewakili kelompok pekerja rumah tangga terbesar berdasarkan kewarganegaraan di Hong Kong, dikalahkan oleh jumlah warga Indonesia pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Sejak itu, jumlah warga Filipina sekali lagi melebihi jumlah warga Indonesia. 10 Lihat kajian oleh Raymond K.H. Chan dan Moha Asri Abdullah, Foreign Labor in Asia: Issues and Challenges (Commack, New York: Nova Science, 1999), hlm. 9. Kajian ini terutama meneliti negara Taiwan, Hong Kong, Singapuradan Malaysia sebagai negara industri baru. Penulis langsung menyebutkan bahwa di semua negara tersebut, pekerja migran bersifat sementara yaitu pekerja migran berada di negara tersebut hanya untuk jangka waktu pekerjaannya dan bahwa tenaga kerja yang demikian biasanya dibawa masuk pemerintah yang mendapat tekanan dari pemberi kerja memerlukan tenaga kerja migran karena kekurangan tenaga kerja di sektorrumah tangga.

3


penerima tenaga kerja yang signifikan dan hanya dua perlima dari negara-negara ini 11 yang dianggap sebagai negara berpenghasilan tinggi. 3.3

Salah satu alasan mengapa begitu banyak rumahtangga di Hong Kong yang mempunyai pekerja rumah tangga penuh waktu adalah karena keterjangkauan dalam membayar upahnya, dimana “upah minimum yang diijinkan” ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga sederhana. Sebagaimana yang dikatakan Veronica Pearson lebih dari satu setengah dekade yang lalu, dimana sebelumnya hanya keluarga kaya saja yang dapat mempekerjakan pembantu rumahtangga, “apa yang membedakan dari fenomena [Pembantu Rumah Tangga Filipina] adalah bahwa mereka terjangkau bagi kalangan orang yang mempunyai tingkat pendapatan rumahtangga yang sedang”.12

3.4

Hong Kong menawarkan sejumlah syarat dan ketentuan terbaik yang akan ditemui PRTM di Asia. Hal ini berarti bahwa aturan hukum yang berlaku mensyaratkan agar pekerjaan mereka harus dilengkapi dengan bukti yang berupa kontrak tertulis dalam format standar dan harus mematuhi sejumlah syarat dan ketentuan minimum yang berlaku. PRTM berhak atas hari istirahat selama 24 jam setiap tujuh hari, hari liburresmi, cuti tahunan progresif, makanan yang memadai atau tunjangan makan, biaya perjalanan ke negara asalnya jika terjadi pemutusan kontrak kerja dan batas 13 maksimum yang diperbolehkan secara hukum untuk melakukan pemotongan gaji. Selain itu, diberlakukan upah minimum bagi PRTM (yaitu “upah minimum yang 14 diperbolehkan” seperti yang telah disebutkan sebelumnya) dan batasan resmi atas besar biaya yang dapat dikenakan pada pekerja migran atas jasa yang diberikan agen pengerah tenaga kerja. Kontrak kerja dapat melindungi pekerja dari kemungkinan untuk diminta bekerja di tempat selain rumah majikannya sesuai dengan alamat yang tertera dalam kontrak, atau kemungkinan untuk diminta bekerja selain dalam pekerjaan rumahtangga. Setiap kontrak berlaku selama dua tahun tanpa masa percobaan. Pemutusan kontrak secara dini sebelum waktunya dapat dimungkinkan jika dilakukan atas inisiatif salah satu pihak dan mengajukan 15 pemberitahuan sebulan sebelumnya. PRTM juga berhak atas tunjangan perhargaaan masa kerja (long service payments), tunjangan kesehatan dan perlindungan pekerjaan selama kehamilan dan kelahiran.

3.5

Berbagai syarat dan ketentuan ini adalah produk dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang keimigrasian dan ketentuan administrasi yang mengikat dan saling tumpang tindih. Dari berbagai aturan hukum ini dan yang berkepentingan secara langsung bagi pekerja rumah tangga adalah kontrak kerja dimana penegakan hukum tersebut tergantung pada

11

W.R. Böhning, Employing Foreign Workers: A Manual on Policies and Procedures of Special Interest to MiddleAnd Low-Income Countries (Geneva: ILO, 1996), hlm. 1. 12 Veronica Pearson, “The Past Is Another Country: Hong Kong Women in Transition”, (1996) 547 The Annals of The American Academy of Political and Social Science 91, 100. Pada saat itu, tingkat pendapatan sekitar $20.000 ke atas per bulan, mengutip Census and Statistics Department Monthly Digest of Statistics (Hong Kong: Hong Kong Government, Maret 1995), hlm. F3-F4. Perlu dicatat juga bahwa Pearson hanya merujuk pada pekerja rumah tangga migran karena pada saat itu pekerja rumah tangga migran lebih banyak berasal dari Filipina. 13 Banyak dari hak-hak ini adalah syarat yang jelas harus terkandung dalam kontrak pekerja rumahtangga ID407 yang ditentukan pemerintah dan dapat ditemukan di situs web Departemen Imigrasi. 14 This wage is amended from time to time. It was, for instance, revised downwards after the Asian financial crisis of 1997. It currently stands at HK$4210. This is not the statutory general minimum wage for brief details of which see paragraph 25 of this chapter. Inclusion in the minimum wage is one of the reforms sought by some campaign groups. 15 Timbulnya kekhawatiran pada tahun 2013 atas pemutusan kontrak secara ‘dini’ oleh PRTM dengan bantuan agen pengerah tenaga kerja berakibat pada pemeriksaan yang lebih ketat terhadap permohonan visa baru yang diajukan oleh PRTM. Permohonan visa baru dari mereka yang dianggap telah memutuskan kontrak dengan tujuan sebagai ‘batu loncatan’kemungkinanakan ditolak. Lihat Siaran Pers “Immigration Department Implements Measure to Deter Abuse of Arrangements for Premature Termination of Contract ByForeign Domestic Helpers”, 30 Agustus 2013: www.infor.gov.hk/gia/general/201308/30/P201308300757_print.htm [diakses pada tanggal 17 April 2014].

4


pekerja. Meskipunmajikan dan pekerja terikat pada berbagai aturan hukum yang juga melibatkan berbagai kewajiban secara vertikal yang harus dipenuhi terhadap negara, tanpa adanya pengaduan dari PRTM, pihakmajikan kemungkinan besar tidak akan menghadapi tindakan hukum apapun dari negara. Ketika PRTM memperkarakan kasus dengan majikannya, tergantung pada jumlah tuntutannya,PRTMdapat mulai mengajukan tuntutan hukum melalui jalurMinor Employment Claims Adjudication Board, MECAB (putusan dewan hakim atas tuntutan ketenagakerjaan yang nilai gugatannya kecil) atau jalur Pengadilan Ketenagakerjaan (Labour Tribunal). 3.6

Diperlukan penjelasan secara singkat tentang aspek-aspek sosial-hukum tertentu di Hong Kong yang relevan terhadap penegakan hak. Berbagai aspek ini juga relatif baik. Pertama, relatif tidak adanya pemerasan dan penyalahgunaan oleh pihak berwenang (kepolisian, departemen keimigrasiandan ketenagakerjaanserta pengadilan yang relevan). Seorang pekerja migran biasanya mendapatkan bantuan dari kepolisian pada saat mengambil barang-barang miliknya dari tempat tinggal majikannya. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa relatif efisien (dan gratis bagi para pihak yang terlibat) sehingga tuntutan dapat terselesaikan tanpa 16 penundaan yang terlalu lama. Ketiga, masyarakat sipil yang dinamis; saat ini terdapat beragam sumberdaya untuk PRTM antara lain serikat pekerja migran, kelompok advokasi, LSM dan komunitas non-formal di kalangan para pendatang.

3.7

Meskipun terdapat berbagai parameter formal yang relatif baik seperti yang diuraikan di atas, pelanggaran hak-hak sosial ekonomi dari PRTM masih sering terjadi. Banyak pekerja rumah tangga yang dibayar sedikit atau bahkan tidak digaji selama beberapa bulan pertama dengan alasan bahwa gaji tersebut dialihkan untuk melunasi pinjaman yang diambil oleh pekerja migran, seolah-olah untuk membayar biaya migrasi untuk bekerja. Setelah itu, banyak PRTM yang dibayar dengan upah kurang dari angka minimum yang ditentukan oleh undang-undang. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2004 dan 2005, misalnya, antara 42% dan 67% 17 responden menyatakan bahwa mereka tidak digaji secara penuh. Pelanggaran hukum lainnyayang umum terjadi termasuk tidak diberikannya hari istirahat atau pembayaran sebagai pengganti hari istirahat yang ditinggalkan. Ketika seorang pekerja migran menggugat majikannya, kombinasi dari berbagai faktor seperti status migran, biaya migrasi dan faktor-faktor lainnya menjadi kendala yang berat bagi PRTM yang mungkin berpengaruh pada kemampuannya untuk bertindak dan kesempatan untuk memanfaatkannya. Dalam hal ini, empat fakta yang terkait dengan pekerjaannya dapat menghambat seorang PRTM dalam memulai suatu tuntutan.

3.8

Pertama, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, upah yang tidak sesuai merupakan pelanggaran umum. Fakta bahwa banyak PRTM yang hanya menerima 18 uang yang sangat sedikit selama beberapa bulan dapat menjelaskan mengapa PRTM merasa bahwa dia harus bekerja hingga dia telah melunasi hutangnya dan mengumpulkan uang. Risiko menganggur kemungkinan akan sangat berpengaruh

16

Mesikupun demikian, perlu diperhatikan pengaduan terkait penundaan dan keluhan lainnya yang dilaporkan dalam Christy Choi dan Joanna Chiu, “Maids Get a Raw Deal in Labour Tribunal” South China Morning Post 5 Agustus 2012: www.scmp.com/article/1008563/maids-get-a-raw-deal-labour-tribunal [diakses pada tanggal 17 April 2014]. 17 Asian Migrant Centre, Underpayment: Systematic Extortion of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong (Hong Kong: Asian Migrant Centre, 2005) dan juga Asian Migrant Centre dkk. Underpayment 2: The Continuing Systematic Extortion of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong (Hong Kong: Asian Migrant Centre, 2007). 18 Lihat teks dan catatan pada catatan kaki nomor 17 di atas. Lihat jugakarya penulis yang berjudul “Why Rights are Not Enforced: The Case of Foreign Domestic Helpers” (2000) 30 Hong Kong Law Journal 354 yang membahas antara lain berbagai kesulitan struktural dan pelanggaran yang umum dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga migran Indonesia.

5


ketika PRTM mempertimbangkan pilihan untuk melanjutkan pekerjaan meskipun 19 dalam kondisi yang tidak sesuai kontrak atau mengakhiri pekerjaannya. 3.9

Kedua, adanya ‘aturan dua minggu’ dari Departemen Imigrasi Hong Kong, yang juga menghambat PRTM untuk mengajukan tuntutan. Aturan ini berlaku baik itu PRTM atau majikan yang mengakhiri pekerjaan tersebut. Jika PRTM menggunakan haknya untuk mengakhiri pekerjaan, dia terancam harus meninggalkan Hong Kong sebelum dapat memulai proses menjadi PRTM dengan majikan barunya. Hal ini berbiaya tinggi dan dapat menghalangi pekerja migran dari upaya untuk mengakhiri 20 kontraknya akibat pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh majikannya.

3.10

Ketiga, PRTM tinggal di rumah majikannya. Dalam prakteknya, kondisi ini berarti bahwa pilihannya adalah antara meneruskan pekerjaan atau mengajukan tuntutan. Kantor paralegal biasanya menyarankan PRTM untuk tidak kembali ke kediaman majikan kecuali untuk mengambil barang milik mereka. Besar kemungkinan hanya sedikit PRTM yang memberitahu majikan sebelum meninggalkan pekerjaan, dan karena PRTM merupakan pekerja yang tinggal bersama majikannya maka jika dia memberitahu majikan tentang keinginan untuk berhenti kerja, majikan akanmemintanya untuk segera pergi.

3.11

Keempat, ketika PRTM mengajukan tuntutan, dengan asumsi dia tidak lagi bekerja, PRTM tersebut biasanya diberi visa untuk tetap berada di Hong Kong namun dilarang untuk bekerja. Larangan untuk bekerja ini tentunya akan menghambat upaya untuk mengajukan tuntutan. Keadaan ini membuat biaya untuk memperoleh ganti rugi menjadi sangat tinggi. Ketersediaan tempat tinggal dan konsumsi secara gratis selama tidak bekerja, meskipun tidak menutupi biaya untuk memperoleh kesempatan (yang tidak bisa dijadikan bagian dari klaim) menjadi sangat penting.

3.12

Dengan semakin tingginya kesadaran bahwa globalisasi tidak memberikan manfaat kepada masyarakat dan wilayah secara setara, tepatnya karena beban dari arus globalisasi ini harus ditanggung oleh pihak tertentu dan bahwa beban ini secara tidak proporsional ditanggung oleh kaum perempuan, maka sejumlah studi khusus mengkaji masalah tentang perlunya melindungi pekerja rumah tangga migran sebagai tenaga kerja yang rentan. Tidak mengherankan apabila wacana ini menuai kritik dari kaum feminis karena penekanannya yang eksklusif pada “sikap pasif dan ketidakberdayaan”dari pekerja. 22 Penekanan ini seolah juga menunjukkan esensi PRTM yang remeh dan kerdil. Kemampuan mereka untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri dikesampingkan dan berada di bawah perlindungan – surveilans dan kendali atas perempuan yang lebih besar–tidak memperoleh perhatian yang memadai.

21

19

Lihat, misalnya, situasi yang dihadapi Sringatin, MDW yang menjabat sebagai Wakil Ketua Serikat Pekerja Migran Indonesia, suatu serikat dimana hampir seluruh anggotanya merupakan pekerja rumah tangga dari Indonesia: Danny Lee “Helper Moved to the Fore as Migrant Workers' Champion” South China Morning Post 27 Jan 2014: www.scmp.com/news/hong-kong/article/1414266/helper-moved-for-migrant-workers-champion. Sringatin menyelesaikan kontrak kerjanya selama dua tahun meskipun majikannya telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap kontrak kerja tersebut, setelah Sringatin dinasehati oleh kakak perempuannya bahwa dia akan sulit mencari pekerjaan baru. 20 Lihatcatatan kaki nomor 15 di atas tentang resiko-resiko yang dihadapi dengan adanya aturan yang lebih ketat dari Departemen Imigrasi yang dikeluarkan pada tahun 2013. 21 Selama beberapa tahun, pekerja rumah tangga migran diharuskan tinggal bersama majikan mereka. Salah satu tuntutan dari kampanye yang dilakukan pekerja rumah tangga dan kelompok pendukung adalah penghapusan aturan ini. Sebagai contoh, lihat HK Helpers Campaignyang diluncurkan pada tahun 2013 dimana kampanye ini menyebutkan penghapusan aturan tinggal bersama ini sebagai salah satu dari tiga ‘tuntutan sederhana dan memenangkan’ mereka (simple, winnable, demands) :http://hkhelperscampaign.com/ [diakses pada tanggal 17 April 2014]. 22 Lihat contohnya, Nicole Constable, Maid to Order in Hong Kong (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997), hlm. 9.

6


4. Stereotipe Media

! 4.1

Dalam berbagai penelitian dan liputan media, PRTM digambarkan sebagai pelaku kriminal atau korban. Laporan dari badan-badan internasional seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, International Labour Organization) juga menyoroti 23 karakterisasi pekerja rumah tangga migran sebagai korban. Hal ini antara lain muncul karena ILO mengidentifikasi pekerja rumah tangga migran sebagai salah satu dari tiga kelompok pekerja migran yang paling rentan. Meskipun liputan mediayang tidak seimbang tentangpekerja rumah tanggayang dipidanakan merupakan prasangka, resiko yang menyertai wacana terkait predikat korban yang diberikan pada pekerja rumah tangga tidak begitu gamblang, namun sama nyatanya.

4.2

Para pekerja migran di seluruh dunia cenderung memperoleh liputan pers yang negatif. Mereka biasanya menjadi pihak yang disalahkan apabila terjadi pengangguran, penurunan tingkat upah dan peningkatan tindak pidana, serta dituduh menguras dana publik. Hong Kong juga tidak terkecuali. Pada tahun 2014, saya berkomentar bahwa artikel surat kabar tentang pekerja rumah tangga migran di Hong Kong cenderung menyoroti kisah PRTM yang melanggar hukum atau yang 24 telah mengalami penganiayaan. Selama delapan belas bulan sebelumnya, meskipun penganiayaan mengerikan yang diderita oleh Erwiana Sulistyniangsih di tangan majikannya terus terkuak, berbagai liputan berita terfokus pada penangkapan sejumlah pekerja rumah tangga di desa Nim Shue Wan, Discovery 25 Bay, dimana sejumlah pekerja rumah tangga asal Filipina telah lama tinggal.

4.3

Sejak pengamatan sepintas tersebut, saya berkesempatan untuk memulai suatu kajian tentang artikel-artikel yang muncul di Hong Kong Economic Times (dianggap sebagai surat kabar lokal berbahasa Cina yang paling terpercaya). Sebuah survei awal menegaskan bahwa kasus-kasus tentang penganiayaan PRTM merupakan salah satu dari sedikitnya kategori berita yang rutin diliput. Dalam konteks pekerja Hong Kong saat ini, mungkin ada benarnya jika dikatakan bahwa PRTM termasuk dalam kategori pekerja yang unik dimana jika mereka menjadi korban dari tindak kejahatan, maka kemungkinan besarmereka menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh majikan mereka (atau seseorang dalam rumah tangga majikan) dan pada saat yang sama memiliki kemungkinan besar untuk dituduh melakukan tindak pidana terhadap majikannya daripada terhadap orang lain. Mungkin tidak ada pekerjaan lain selain pekerja rumah tangga yang menjadikan merekalebih rentan terhadap tindak pidana dan lebih rentan terhadap tuduhan melakukan tindak pidana di tempat kerjanya

4.4

Salah satu kesulitan dalam melaporkankasus pidana dimana PRTM dituduh atau dihukum adalah kurangnya liputan berita yang positif tentang PRTM di media. Berita

23

ILO, Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy (Geneva: ILO, 2004). Tan (lihat catatan kaki 6 di atas), hlm 1. 25 Sejumlah PRTM yang tinggal di desa Nim Shue Wan yang berdekatan dengan Discovery Bay, suatu kawasan perumahan keluarga yang bersifat multinasional di Lantau Island, telah ditangkap pada bulan Juli 2013. Beberapa majikan lebih menyukai jika PRTM mereka tinggal di tempat lain karena alasan privasi majikan atau kurang luasnya ruang di rumah mereka. Meskipun majikan mereka mungkin saja sama-sama telah melakukan pelanggaran hukum, tidak satupun dari enam majikan tersebut yang ditangkap: “Six ‘stay-out’ Filipinas arrested” Hong Kong News 1 Agustus 2013: http://hongkongnews.com.hk/six-stay-out-filipinas-arrested/ [diakses pada tanggal 18 April 2014]. 24

7


yang merugikan PRTM tersebut termasuk kasus pencurian barang milik majikan yang sangat jarang menyebutkan bahwa sebagian besar kasus pencurian tersebut hanya dilaporkan apabila hubungan antara majikan dan pekerjahampir berakhir atau dalam proses akan segera akhir. Jika dilihat dari sudut pandang majikan, adanya pengaduan atas pencurian merupakan cara yang berbiaya lebih rendah untuk mengakhiri masa kerja PRTM tersebut. Akibatnya, tuduhan pencurian sering digunakan sebagai bagian dari strategi majikan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. 4.5

Berbagai berita dimana PRTM menjadi korban, terutama korban penganiayaan oleh majikan atau seseorang dalam rumah tangga majikan, telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ‘nasib’ PRTM dan munculnya tuntutan dari kelompok pekerja dan non-pekerja untuk melakukan reformasi hukum. Kasus-kasus penganiayaan, terutama yang memperoleh liputan luas, memiliki potensi untuk menjadi tonggak penting menuju perubahan, dan pihak media memang seharusnyamenyediakan tempat untuk memuat liputan berita tersebut. Namun demikian, wacana yang mengangkat PRTM sebagai korban ini dapat mengurangi potensi PRTM dalam menentukan masa depan mereka sendiri yangsebenarnya mereka miliki dan manfaatkan setiap hari. Apabila fokus hanya berada pada hukum dan cara dimana aturan hukum membentuk dan membatasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi PRTM, mengakibatkan adanya resiko bahwa PRTM hanya dipandang sebagai korban saja dimana posisi tawar mereka yang lemah diperparah dengan kerangka-kerangka yang dibangun oleh badan legislatif dan pemerintah.

5. Pekerja Rumah Tangga Migran sebagai Kontributor bagi Ekonomi dan

Masyarakat Hong Kong ! 5.1

Pada sisa dari bagian ini, saya beralih pada salah satu hal yang sama sekali terlupakan oleh media. Tidak adanya pembahasan yang berkelanjutan tentang kontribusi PRTM bagi masyarakat dan perekonomian Hong Kong. Sebagai gantinya adalah ketergantungan pada PRTM yang tidak terungkapkan. Ketergantungan masyarakat Hong Kong terhadap PRTM memiliki makna beberapa hal. Aspek yang paling penting sebenarnya adalah ketergantungan pada ketersediaan sumber tenaga kerja murah yang fleksibel dan tersedia 24 jam. Diskusi yang lebih sering dilakukan hanya berkisar tentang gaji minimum PRTM, dan tidak secara langsung membahas reformasi ekonomi dan sosial di Hong Kong dimana dapat kita rasakan bahwa akses terhadap tenaga kerja murah dari pekerja rumah tangga migran dianggap seolah-olah sebagai hak. Berbagai diskusi ini banyak mengungkapkan tentang sikap masyarakat terhadap pekerja rumah tangga migran dan saya akan membahas masing-masing hal tersebut secara singkat.

5.2

Dalam dua dekade terakhir, pembahasan tentang upah untuk pekerja rumah tangga migran hampir setiap tahun muncul di Hong Kong Economic Times seiring dengan tinjauan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap kenaikan gaji minimum ditentang keras oleh para pemberi kerja dan mereka yang bertindak sebagai juru bicara bagi pemberi kerja, bahkan juga menentang kenaikan upah setelah pengurangan upah yang drastis di tengah krisis mata uang Asia Tenggara pada tahun 1997 dan resesi pada tahun 2008. Pihak yang menentang kenaikan upah dengan begitu cepat beradu pendapat bahwa akibat dari relatif melemahnya peso Filipina maka pengaruh penurunan upah terhadap remitansi tidak sebesar yang dibayangkan. Untuk lebih jelasnya, gaji minimum PRTM begitu rendahnya sehingga pekerja rumah tangga paruh waktu (tentunya penduduk Hong Kong) akan berbiaya 8


lebih tinggi dibanding PRTM yang bekerja penuh waktu. Rumah tangga yang membutuhkan jasa pekerjaan rumah domestik telah lama menyadari hal ini. Pengadilan di Hong Kong juga mempertimbangkan realita ini ketika menangani kasus-kasus cedera pribadi.26 5.3

Ketergantungan pada pekerja rumah tangga bergaji rendah ini juga terlihat pada pengecualian pekerja rumah tangga migran ketika pengesahan UU Upah Minimum, Cap 608 diperdebatkan.27 Diperkirakan satu dari delapan rumah tangga di Hong Kong mempekerjakan PRTM, pemerintah berpendapat bahwa 30 persen dari rumah tangga di Hong Kong mempunyai penghasilan yang tidak akan mencukupi untuk mempekerjakan PRTM jika PRTM tersebut harus dibayar dengan upah minimum.28 Saat ini upah minimum adalah sebesar HK$4.210 per bulan, dan majikan wajib menyediakan pekerja rumah tangga dengan akomodasi yang sesuai, privasi yang wajar, makanan cuma-cuma atau uang makan sebesar HK$995 per bulan. Saat ini hanya penduduk Hong Kong dengan penghasilan bulanan minimum $HK15.000 atau memiliki aset dengan nilai sebanding yang memenuhi syarat untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga.

5.4

Contoh sebelumnya yang terkait dengan ketergantungan pada tenaga kerja murah dari pekerja rumah tangga migran terjadi ketika pada tahun 1995, Dewan Legislatif mengesahkan UU tentang Skema Dana Tabungan Wajib, Cap 485, yang pada awalnya mencakup PRTM. Bagi wilayah dengan program kesejahteraan dari pemerintah yang terbatas, Skema Dana Simpanan Wajib (“MPF”, Mandatory Provident Fund) merupakan upaya yang pertama kali dibuat dalam sejarah Hong Kong untuk memastikan agar lebih banyak bagian dari masyarakat yang terdaftar pada skema yang akan memberikan keamanan finansial di hari tua. Skema ini mengharuskan majikan untuk ikut berkontribusi terhadap dana pensiun pekerja mereka. Kecuali jika upah mereka rendah, pekerja juga harus ikut berkontribusi setiap bulan terhadap dana pensiun mereka. Bagi PRTM yang hanya memperoleh gaji minimum, hanya majikannya saja yang harus memberikan kontribusi sebesar 5 persen untuk dana pensiun PRTM tersebut. Ketika UU tersebut disahkan dan hingga tahun 1998 ketika isu tersebut tidak lagi dipermasalahkan dengan disahkannya aturan tambahan untuk mengecualikan pekerja rumah tangga, HongKong Economic Times memuat sejumlah artikel dimana penentangan atas penyertaan PRTM begitu dominan.

5.5

Pada tahun 1999, tidak lama setelah isu seputar MPF tersebut tidak lagi dipermasalahkan, pemerintah mengumumkan dan kemudian memperkenalkan retribusi untuk Pelatihan Ulang Pekerja. 29 Mengikuti jejak pemerintah Singapura, pemerintah Hong Kong mewajibkan setiap majikan yang ingin mempekerjakan PRTM untuk membayar retribusi. Dasar pemikiran dari pungutan ini adalah untuk

26

DalamYam Shun Sim v Kai Muk Yim and Leung Wai Man HCPI 69/2003, 11 Mei 2004, Sakhrani J. menemukan dari bukti bahwa penggugat memerlukan bantuan pekerja domestik selama 4½ jam, setiap hari. Hakim harus menentukan apakah wajar bagi pihak penggugat untuk mempekerjakan seorang pekerja domestik secara penuh waktu. Hakim tersebut berpendapat bahwa hal tersebut wajar. Sakhrani J. (di alinea 62) menjelaskan bahwa “perhitungan angka menunjukkan bahwa jauh lebih hemat untuk mempekerjakan seorang pekerja rumah tangga Indonesia dibanding seorang pekerja rumah tangga lokal secara paruh waktu. Berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan, biaya sebesar $48 per jam diperlukan untuk mempekerjakan seorang pekerja rumah tangga lokal. Untuk 4½ jam sehari, maka biayanya sebesar $216. Untuk sebulan, biaya menjadi $6.480 … Berdasarkan data ini, menurut hemat saya, sepenuhnya wajar untuk mempekerjakan seorang pekerja rumah tangga Indonesia penuh waktu.” 27 UU ini disahkan pada tahun 2010. Ketentuan-ketentuan utamanya diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2011. Pekerja rumah tangga dikecualikan berdasarkan ketentuan s 7(3). 28 Diperkirakan bahwa seorang PRTMakan memperoleh 50 persen lebih banyak dari upahnya sekarang apabila wajib upah minimum berlaku. Angka ini adalah perkiraan yang wajar. 29 Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Pelatihan Ulang Pekerja, Cap 423.

9


mengumpulkan pendapatan yang akan dimanfaatkan bagi pelatihan warga setempat agar mereka dapat menempati pekerjaan di berbagai sektor yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Pemberlakuan pajak retribusi tersebut juga dimaksudkan agar pemberi kerja dari tenaga kerja asing berpikir dua kali sebelum mempekerjakan pekerja asing. Pada saat yang sama, prospek kerja untuk pekerja rumah tangga lokal juga diharapkan akan meningkat. Namun demikian, kesenjangan upah antara pekerja rumah tangga asing dan lokal begitu besar sehingga pungutan tersebut tidak akanmencukupi untuk mencapai tujuan tersebut. 5.6

Sama halnya dengan isu MPF, para pemangku kepentingan yang paling berpengaruh adalah pemberi kerja. Perdebatan tentang pungutan tersebut menunjukkan bagaimana pemberi kerja dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Jumlah pajak – HK$400 –sama dengan jumlah pengurangan gaji minimum yang diumumkan pada hari yang sama. Penentuan waktu untuk melakukan perubahan-perubahan ini mencerminkan sikap pemerintah yang memihak para pemberi kerja: agar retribusi dapat diterima, pemberi kerja diberitahu bahwa dalam kontrak kerja yang akan dibuat di masa mendatang, upah pekerja rumah tangga akan lebih rendah. Setelah memperoleh banyak tekanan dari pihak pemberi kerja, organisasi pengusaha dan anggota legislatif yang dipimpin oleh Regina Ip, pemerintah menangguhkan retribusi yang harus dibayarkan untuk mempekerjakan PRTM dan kemudian menghapuskan pada tahun 2008. Namun demikian, penurunan gaji minimum tidak dibatalkan.30

5.7

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa meskipun PRTM memperoleh liputan dalam diskusi tentang berbagai reformasi ekonomi penting ini, kepentingan mereka selalu dinomor duakan dibanding kepentingan pemangku kepentingan lainnya karena ada dukungan kuat yang hampir selalu tidak dinyatakan secara gamblang untuk mempertahankan biaya rendah dalam mempekerjakan pekerja rumah tangga migran. Selain itu, ketergantungan sehari-hari terhadap PRTM tidak digali, apalagi dikembangkan menjadi wacana yang menghargai jasa yang diberikan oleh PRTM.

5.8

Ketika kita hanya fokus pada berbagai sistem dan struktur yang menindas dan merendahkan pekerja migran perempuan, maka kita kehilangan suara mereka sendiri dengan beragam keadaan mereka, dan oleh karena itu kita kehilangan pula kisah-kisah pribadi mereka. Sebagai contoh, kita gagal untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada seseorang yang kemudian harus memahami berbagai situasi yang dia alami ketika menjadi seorang pekerja migran. Meskipun hampir di semua tempat pekerjaan rumah tangga menyandang status yang rendah, menjadi seorang pekerja rumah tangga penuh waktu di Hong Kong merupakan hal yang sulit dan sangat menuntut. Pekerjaan yang dilakukan melelahkan secara fisik karena hari kerja yang sangat panjang (biasanya setiap hari dimulai sebelum jam 6 pagi dan selesai pukul 11 malam), monoton dan seringkali pekerja tidak memiliki keterampilan atau pelatihan untuk aspek-aspek tertentu dari pekerjaan seperti merawat anak atau bayi. Para pekerja perempuan yang mampu menjalaninya, dan banyak diantara mereka yang berhasil, menggunakan berbagai alat bantu dan cara melakukan resistensi yang mereka miliki. Dua cara dimana kita dapat melawan wacana yang terkait dengan kriminalitas dan sebagai korban adalah melalui aspek perjalanan dan litigasi.

30

Bagi mereka yang paling terkena dampak dari isu ini, sejumlah pekerja rumah tangga mengupayakan peninjauan kembali terhadap keputusan pemerintah untuk mengurangi upah mereka. Salah satu argumen mereka adalah bahwa pungutan tersebut merupakan pajak atas pekerja rumah tangga migran dan olehkarena itu dianggap tidak sah karena belum disetujui oleh badan legislatif sebagaimana diharuskan oleh Pasal 73(3) dari hukum dasar tertulis: Julita F. Raza and Others v Chief Executive in Council and Others (2005) HCAL 30/2003 dan (2006) CACV 218/2005. Kelompok pekerja rumah tangga tersebut mengajukan banding atas keputusan Pegadilan Tinggi, namun tidak berhasil. LihatJulita F. Raza and Others v Chief Executive in Council and Others [2006] HKCA 296.

10


6. Pekerja Rumah Tangga Migran sebagai Perantau Dunia

! 6.1

Sebagai praktisi yang berusaha untuk memberikan layanan yang mengutamakan klien, diskusi mengenai masalah ini harus kita fokuskan kembali tidak hanya pada bagaimana kita menghargai jasa yang ditawarkan PRTM tetapi juga lebih memahami kehidupan mutidimensi PRTM sebagai konsumen layanan hukum. Apabila kita membayangkan PRTM terutama sebagai pekerja atau sebagai korban – apakah akibat proses globalisasi atau kegagalan politik dan ekonomi pemerintah – maka kita menyederhanakan masalah PRTM dan melihat mereka hanya sekedar manusia dan mengaburkan fakta bahwa pekerja rumah tangga migran adalah seorang perantau (traveller) juga.

6.2

Seperti perantau lainnya yang ke Hong Kong, banyak PRTM yang senang berpose dan berfoto di depan berbagai simbol kota, terutama tempat-tempat yang mencerminkan modernitas dan kemegahan Hong Kong. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pekerja rumah tangga, kota tersebut merupakan “Hong 31 Kong Super Megapolitan.” Sebagaimana banyak perantau ke Hong Kong, Eni, sang penulis buku harian dalam Diary Seorang Buruh Migran, ketika pertama kali menginjakkan kaki di Hong Kong, dia begitu terkesan atas bandaranya. 32 “Fantastik!” dia berseru sambil mengamati betapa efisiennya HKIA dan betapa cepatnya dia dapat melalui semua prosedur dan mengumpulkan barang bawaannya. Beberapa tahun kemudian Eni berkesempatan untuk mengunjungi Jepang dengan keluarga majikannya. Dia begitu senang melihat salju sebagaimana seseorang yang berasal dari suatu negara tropis. Eni menjadi tahu tentang “sekolah ski” dan “gondola” dari majikannya yang berbahasa Inggris, tetapi seperti kebanyakan wisatawan lainnya ke Jepang, Eni paling terpesona oleh toilet duduk Jepang yang bernyanyi dan menari. Sekembalinya ke Hong Kong, Eni dan teman-temannya sesama pekerja rumah tangga seringkali membumbui percakapan mereka dengan ucapan-ucapan dalam bahasa Kanton dan Inggris, berbeda dengan banyak pendatang lain, untuk menunjukkan pengalaman bersama mereka selama tinggal di luar negeri dan sebagai cara untuk menunjukkan keterampilan baru yang diperoleh sewaktu mereka berada di luar negeri.

6.3

Pekerja rumah tangga migran pada kenyataannya menjadi perantau karena berbagai alasan yang umumnya dialami oleh sebagian besar mereka yang pernah ke luar negeri. Pergi ke luar negeri untuk melarikan diri dari kebosanan kehidupan pedesaan, untuk merajut kembali hati di tempat yang jauh dari tempat yang dipatahkan, untuk mendapatkan privasi dengan berada jauh dari keluarga mereka, untuk berpetualang atau untuk menguji keberanian mereka sendiri – perantau mana yang tidak akan mengakui ini sebagai alasan untuk bepergian? Bekerja di luar negeri berarti banyaknya pengalaman –memperluas cara berpikir, menemukan jati diri sendiri, belajar mandiri, dan berlatih ketekunan. Salah satu hal yang pertama kali dikatakan Eni ketika ia tiba di Hong Kong adalah “Ya, saya telah tiba di Hong Kong ... Di sini saya akan menghadapi hidup baru.” Dirinya penuh kekhawatiran tentang menjalani hidup sendiri jauh dari keluarganya, tentang hidup dengan majikannya dan tentang tuntutan pekerjaannya. Tanpa ada siapapun disampingnya untuk

31

Arsya Kirana, Diary Seorang Buruh Migran (Diary of a Migrant Worker) (Yogyakarta: Revive!, 2014), hlm. 80. Seluruh terjemahan adalah milik saya sendiri. 32 Kirana, idem, hlm. 51.

11


mendengarkan keluh kesahnya, Eni berjanji pada dirinya sendiri “Aku harus mandiri, aku harus berjuang.” Kehadirannnya di Hong Kong bukan hanya suatu kedatangan fisik di sebuah kota asing tetapi juga suatu proses untuk memasuki fase baru dalam 33 kehidupannya yang penuh tantangan. 6.4

Dalam pengkajian tentang perjalanan perempuan asal Jawa Timur, peneliti Catharina Purwani Williams mewawancarai tigabelas perempuan yang pernah 34 menjadi pekerja rumah tangga di Hong Kong. Wawancara tersebut, berikut diskusi dengan mereka, memberikan gambaran tentang kehidupan perempuan pekerja rumah tangga migran dan apa makna pengalaman yang diperoleh bagi mereka. Sebagian besar dari ketigabelas perempuan tersebut mulai bekerja di luar negeri ketika berusia antara 17 dan 23 tahun. Catharina mengutip seorang pekerja migran berusia 20 tahun yang kembali dari Hong Kong. Pekerja migran tersebut mengatakan bahwa bekerja di luar negeri telah banyak memupuk rasa kepercayaan 35 dirinya –“Kini aku tahu bahwa aku bisa melakukan banyak hal untuk diriku sendiri.”

6.5

Bagi pekerja migran Indonesia, status mereka di luar negeri mempunyai makna secara ekonomi dan budaya di daerah asal mereka. Secara total, remitansi yang mereka kirim ke tanah air lebih besar dari pendapatan nasional dari sektor pertanian atau pertambangan, sehingga mereka pantas disebut sebagai pahlawan devisa. Banyak pekerja migran yang memiliki perasaan campur aduk tentang julukan ini. Mengutip Eni lagi, dia melihat bahwa pada kenyataannya pekerja migran adalah salah satu komoditas ekspor Indonesia. Jika mereka memang pahlawan devisa, mengapa mereka tidak diperlakukan sebagai pahlawan, namun dipisahkan dari anggota masyarakat lainnya seperti yang dialaminya sendiri di bandara Jakarta. Meskipun demikian, ungkapan tersebut masih berarti dan dapat menguntungkan bagi seorang perempuan muda yang ingin bekerja di luar negeri. Julukan yang menyiratkan pengorbanan mereka untuk keluarga dan negara, dan memberi rasa hormat terhadap pekerjaan rumah tangga.

6.6

Melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan berakar pada tradisi merantau yang berlaku di wilayah ini. Hal ini memungkinkan perempuan usia muda untuk “mengepakkan sayap mereka lebih jauh” tanpa dianggap melanggar batas-batas sosial dan kekeluargaan. Bagi Catharina, hal ini merupakan pandangan yang tidak realistis dari kenyataan yang kompleks dimana berbagai tahapan dari perjalanan mereka serta kondisi dari setiap tahap menjadi hal yang relevan. Catharina menjelaskan, “daya tarik bepergian dan bekerja di luar negeri – selain karena alasan uang – adalah suatu kesempatan untuk melarikan diri dari berbagai permasalahan keluarga dan tinggal di sebuah komunitas yang berbeda di luar negeri untuk jangka waktu lama. Ada yang hanya ingin merasakan hidup di tempat dan ruang yang berbeda, yang dalam istilah mereka adalah untuk “memperluas cakrawala”. Ada pula yang kesulitan untuk mencari pekerjaan yang cocok di pasar tenaga kerja lokal ... yang

33

Kirana (lihatn 31 di atas), hlm. 52. Catharina Purwani Williams, Maiden Voyages: Eastern Indonesian Women on the Move (Singapore: ISEAS, 2007 and Leiden: KITLV, 2007). 35 Williams, idem, hlm. 129. 34

12


dapat menjamin pendapatan yang wajar. Sementara yang lain pergi ke luar negeri sebagai PRT untuk mendapatkan kewenangan pribadi”.36 6.7

Dengan mengelompokkan pengalaman migrasi perempuan menjadi empat tahap (meninggalkan rumah, masa transit, bekerja di luar negeri, dan kembali ke daerah asal), Catharina menemukan bahwa sebagian besar perempuan yang diwawancarai kekurangan modal ekonomi dan sosial, dan mengaku bahwa mereka membuat keputusan sendiri untuk bekerja di luar negeri terutama karena alasan ekonomi – 37 “membantu keluarga mereka secara finansial”. Mereka menyimpan kisah yang berbeda-beda; ada yang ingin memenuhi keperluan khusus seperti membangun kembali rumah setelah gempa bumi, atau ingin “memperoleh keterampilan baru dan 38 bertemu orang baru”, atau jenuh menghadapi hidup sebagai pengangguran, atau atau karena mereka telah mencoba dan gagal untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilan mereka. Beberapa responden juga menyebutkan keinginan mereka untuk menjadi modern dengan menjalani kehidupan di kota modern sebagai salah satu motivasi.

6.8

Pada keempat tahap pengalaman migrasi tersebut, banyak diperoleh pengaduan tentang agen pengerah tenaga kerja (baik yang beroperasi di Hong Kong maupun di negara pengirim seperti Indonesia). Seringkali diasumsikan bahwa pekerja migran, terutama dari Indonesia, secara universal dieksploitasi oleh pihak perantara tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Catharina setidaknya mengingatkan terhadap pandangan yang terlalu sederhana ini. Dari mereka yang diwawancarai, beberapa menyadari resiko apabila menerima informasi yang salah atau apabila dibebankan biaya tinggi oleh perantara. Mereka menghindari berurusan dengan siapapun yang tidak mereka percaya, dan cenderung berurusan melalui teman dan keluarga atau seseorang yang direkomendasikan oleh teman dan keluarga.

6.9

Keinginan calon pekerja migran dari Indonesia untuk mengepakkan sayapnya dibatasi oleh persyaratan pemerintah. Perempuan yang belum menikah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tuanya (biasanya dari ayah) sebelum diizinkan bermigrasi untuk bekerja. Banyak perempuan memutuskan untuk meninggalkan rumah jika orang tua mereka melarangnya menjadi pekerja migran. Dalam buku Diary Seorang Buruh Migran, Eni bahkan berkisah bahwa ia memalsukan tanda tangan ibunya karena dia meyakini bahwa ibunya tidak akan 39 setuju. Catharina menemukan keengganan serupa dari orangtua laki-laki sejumlah 40 responden. Mengingat pembahasan di atas mengenai liputan media yang negatif, merupakan hal yang menarik apabila Eni mengkaitkan keengganan orang tua untuk memberikan persetujuan dengan laporan media Indonesia di akhir tahun 1990-an yang menyoroti pelanggaran fisik dan seksual yang dialami oleh PRT. Sejumlah orang tua juga merasa khawatir karena anggapan mereka yang terkait dengan 41 hubungan erat antara pekerjaan rumah tangga dan prostitusi. Catharina mengamati bagaimana perempuan menggunakan kemampuan bermandiri mereka “guna mendapatkan persetujuan untuk pergi, dengan berjanji akan ikut membantu

36

Williams (lihatn 34 di atas), hlm. 132. Williams (lihatn 34 di atas), hlm. 136. 38 Williams (lihatn 34 di atas), hlm. 140. 39 Kirana (lihat n 31 di atas), hlm. 17 – 20. 40 LihatWilliams (n 34 di atas), hlm. 147. 41 Williams (lihatn 34 di atas), hlm. 146. 37

13

BAB 1: PENGENALAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN DI HONG KONG 42

keluarga secara finansial”. Catharina mengingatkan kita kembali bahwa persyaratan adanya persetujuan orang tua atau wali sebelum bermigrasi untuk bekerja adalah bukti bahwa anak perempuan “masih berada di posisi lebih rendah 43 dalam hirarki keluarga”. Meskipun hal tersebut benar, saya berpendapat bahwa sebagai seorang anak perempuan yang akan melakukan apapun untuk mengatasi ketidaksetujuan orang tua mereka dan mengingat status sosial yang rendah dari pekerjaan rumah tangga di luar negeri,bahkan meskipun dibayar tinggi dibandingkan pekerjaan rumah tangga di daerah asal, menunjukkan begitu kuatnya tekad banyak wanita untuk bekerja di luar negeri. 6.10 Pada tahap kedua perjalanan mereka, tekad untuk meraih cita-cita mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar negeri, kesabaran, kedewasaan dan keberanian masih merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang mampu bertahan hidup. Pada tahap ini mereka harus tinggal jauh dari keluarga di ruang sempit sebuah asrama penampungan untuk melatih pekerja rumah tangga. Mereka harus beradaptasi dengan berbagai pembatasan terhadap kebebasan pribadi mereka sementara pada saat yang sama mengalami ketidakpastian kapan mereka dapat berangkat ke luar negeri. Seringkali masa sebelum bermigrasi ini adalah masa dimana mereka mengalami banyak hal dibanding apa yang telah mereka alami sebelumnya. Kemungkinan mereka benar-benar menjadi pekerja migran sudah semakin luas. 6.11 Eni, sang penulis buku harian yang merupakan seorang Muslim yang taat, dalam bukunya mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap perempuan yang pindah agama menjadi Kristen untuk mempercepat keberangkatan mereka ke luar negeri dan juga mereka yang terlibat dalam hubungan sesama perempuan di asrama penampungan. Ketika dia kemudian tinggal di Hong Kong, Eni juga mengamati cara bagaimana perempuan yang bertingkah seperti lelaki dan menjalani hidup mereka di 44 Hong Kong dengan menggunakan nama yang kelaki-lakian kemudian menjadi feminim kembali sebelum keberangkatan ke tanah air untuk cuti tahunan mereka 45 atau untuk pulang kembali selamanya. Eni juga melaporkan bahwa bukan rahasia lagi jika sebagian pekerja migran tersebut diberi nama dan tanggal lahir baru 46 sebelum meninggalkan Indonesia. Pemberian nama baru tersebut merupakan bagian dari komodifikasi tenaga kerja Indonesia yaitu suatu proses yang mengubah mereka menjadi pekerja rumah tangga yang ideal di Hong Kong. Hal ini termasuk memiliki nama yang pendek dan mudah untuk diucapkan, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh banyak agen pengerah tenaga kerja yang juga mengarahkan mereka untuk berambut pendek, tidak berdandan dan tidak memakai perhiasan. Pemalsuan tanggal lahir tersebut dilakukan untuk menghindari batas usia minimum atau untuk membuat perempuan pekerja tersebut lebih muda dari usia sesungguhnya. Pada waktu pra-migrasi ini banyak calon migran mengatakan bahwa mereka mendapat pengalaman buruk ketika menjalani pelatihan dengan bekerja sementara waktu dengan majikan yang rewel di Jakarta.

42

Williams (lihatn 34 di atas), hlm. 147. Williams (lihat n 34 di atas), hlm. 148. 44 Kirana (lihat n 31 di atas), hlm. 107. 45 Kirana (lihat n 31 di atas), hlm. 73. 46 Kirana (lihat n 31 di atas), hlm. 43 - 44. 43

14


6.12 Begitu pekerja migran tiba di tempat tujuan, dia harus menyesuaikan diri dengan cepat dan menjalani berbagai cobaan setiap hari agar cita-citanya tercapai. Hal ini termasuk menjaga hubungannya dengan majikan, memperluas jaringan dukungan sosialnya sebagai pengganti kerabat dan keluarga yang ditinggal di daerah asal mereka, dan menghindari berbagai situasi berbahaya seperti menjalin hubungan yang berpotensi destruktif dengan laki-laki predator. Salah satu respondenr, Netti, mengatakan kepada Catharina bahwa selama dia berada di Hong Kong, ia banyak melemparkan senyum sebagai strategi yang disengaja untuk meredakan situasi di 47 tempat kerjanya agar tidak terjadi perselisihan. Dalam mengkaji tentang pekerja 48 rumah tangga migran di Taiwan, Lan Pei-chia membahas berbagai cara dimana perempuan migran –kebanyakan dari mereka berasal dari negara yang sama dengan pekerja rumah tangga migran di Hong Kong – dengan cerdiknya mengatasi berbagai tuntutan pekerjaan mereka dengan menunjukkan sikap patuh dan rendah diri seolah-olah pekerjaan mereka adalah suatu pertunjukan. Karena perlawanan secara terang-terangan dan menentang majikan bukan bagian dari peran yang mereka mainkan, maka segala bentuk perlawanan dilakukan ‘di luar panggung’ atau ketika berada bersama teman-teman mereka. Hal ini termasuk berdandan dengan pakaian glamor hanya ketika jauh dari rumah majikan mereka, dan juga lewat berbagai tindakan seperti mengolok-olok status sosial atau superioritas materi dan bahasa majikannya. Kembali ke aspek perjalanan tadi, maka harus kita ingat bahwa untuk mengolok-olok majikan mereka dengan cara tersebut, pekerja migran pertama-tama memahami bahwa dirinya berbeda dari mereka di negara tuan rumah. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang siapa dirinya: dia menemukan cara untuk memisahkan budayanya sendiri dari budaya majikannya. 6.13 Catharina menjelaskan bagaimana respondennya kemudian menjadi lebih berkuasa dalam keluarga mereka setelah kembali dari bekerja di luar negeri. Pekerja migran yang pulang sementara ke daerah asalnya tersebut dibiarkan tidak melakukan apaapa selama liburannya. Kadangkala keluarganya akan memberi tekanan pada pekerja tersebut untuk memperpanjang masa kerjanya di luar negeri; mereka mungkin telah menjadi tergantung pada gaji yang diterima pekerja migran 49 tersebut. Bagi perempuan pekerja lainnya, setelah ikut membantu keuangan keluarga mereka, kontrak kerja yang kedua atau berikutnya berarti bahwa mereka dapat menabung untuk diri mereka sendiri. 6.14 Catharina menekankan pentingnya melihat pengalaman yang spesifik dari perempuan migran pada setiap tahap perjalanan mereka dan di tempat kerja di mana mereka berada. Tempat-tempat ini tidak hanya lokasi secara fisik tapi ‘ruang’ dimana berbagai pilihan mereka dibatasi oleh keadaan mereka dan oleh orang lain yang memegang kendali atas mereka. 6.15 Untuk para praktisi, salah satu strategi untuk menghindarkanpandangan umum yang menganggap pekerja rumah tangga perempuan mempunyai kemampuan dan kekuatan yang terlalu lemah adalah dengan memahami dengan baik kekhususan dari setiap tahap perjalanan klien mereka sebagai konteks yang mewarnai berbagai pilihan yang dibuat oleh klien tersebut. 47

Williams (lihat n 34 di atas), hlm. 158. Lan, Pei-chia, Global Cinderellas: Migrant Domestics and Newly Rich Employers in Taiwan (Durham: Duke University Press, 2006). 49 Williams (lihat n 34 di atas), 164. 48

15


7. Pekerja Rumah Tangga Migran Sebagai Penggugat

! 7.1

Lebih dominannya cerita tentang eksploitasi di media dan tempat-tempat lainnya membuat orang seringkali terkejut apabila mendengar bahwa banyak PRTM (berjumlah beberapa ratus setiap tahun) yang menuntut majikan mereka. Selain itu, banyak PRTM yang akan mengajukan tuntutan tanpa pendampingan dari penasehat hukum. Banyak dari kalangan mereka yang memperoleh setidaknya sebagian dari klaim mereka. Dapat diasumsikan bahwa mereka ini hanya mewakili sebagian kecil dari PRTM yang memiliki alasan untuk menuntut majikan mereka. Jelas bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, pekerja migran yang mengambil jalur litigasi dapat memberikan gambaran yang diperlukan untuk mengoreksi stereotip dan wacana tentang pekerja migran sebagai korban.50

7.2

Para audien terkejut karena mereka lebih mengenali kendala-kendala struckural tersebut– termasuk kendala yang diciptakan oleh hukum itu sendiri – yang dihadapi pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. Dari sekian banyak kendala yang muncul dari hukum dan mempengaruhi kemampuan pekerja migran untuk menentukan nasibnya sendiri salah satunya adalah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu aturan dua minggu yang hanya memungkinkan seorang pekerja rumah tangga memiliki waktu hanya selama dua minggu untuk tetap berada di wilayah tersebut setelah pekerjaannya berakhir; larangan untuk bekerja ketika kasus sengketa ketenagakerjaannya belum selesai dan resiko tidak mempunyai tempat tinggal setelah diberhentikan dari kerja. Kendala struktural lainnya adalah adanya kesenjangan kekayaan, kelas, pendidikan dan bahasa yang lebar antara pekerja migran di satu sisi dan majikannya di sisi lain. Ada kesenjangan yang sama yang memisahkan pekerja migran dari aparat Departemen Ketenagakerjaan atau Pengadilan Ketenagakerjaan. Berbagai ketidaksetaraan tersebut menambah tantangan yang harus dihadapi dalam mengambil tindakan hukum.

7.3

Para pekerja migran yang juga merupakan litigan (pihak penggugat) yang saya wawancarai mempunyai berbagai cara untuk mengendalikan berbagai situasi yang mereka alami. Dalam satu kasus, seorang pekerja rumah tangga migran berhasil mengajukan tuntutan dengan menggagalkan rencana majikan untuk memulangkannya ke negara asal. Dalam kasus lain, PRTM melarikan diri ketika majikan mengantarkannya kembali ke agen pengerah tenaga kerja. Pada kasus lain lagi, PRTM mengikuti nasehat sesama PRTM dan merekam percakapan dengan majikannya yang mengakui membayar upah PRTM lebih sedikit dari yang seharusnya diterima PRTM. Dia merekam percakapan tersebut karena tanpa bukti PRTM tidak dapat mematahkan bukti majikannya yang menunjukkan kuitansi tertandatangan untuk jumlah yang lebih besar dari yang sesungguhnya diterima oleh PRTM. PRTM lain secara berhati-hati menentukan waktu yang tepat untuk keluar dari pekerjaannya, sambil menimbang-nimbang antara kebutuhannya untuk menabung lebih banyak lagi dan keadaan dimana PRTM tersebut digaji lebih rendah

50

Tan (lihat n 6 di atas). Saya membahas narasi tentang pekerja rumah tangga Indonesia sebagai litigan di Hong Kong dengan lebih menyeluruh di tulisan yang mendatang: Carol G.S. Tan, “Enforcing Socioeconomic Rights: Everyday Agency, Resistance and Community Resources Among Indonesian Domestic Workers in Hong Kong”, di Juanita Elias and Lena Rethel (ed.), The Everyday Political Economy of Southeast Asia (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

16


dari yang seharusnya. Seringkali PRTM membantu calon litigan dengan memberi nasehat dan menyediakan tempat tinggal sementara atau memberi nomor telepon penting untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. 7.4

Seperti pekerja lain yang menempuh jalur litigasi, setiap pekerja migran yang ingin mengajukan tuntutan ketenagakerjaan akan mempertimbangkan antara biaya kesempatan (opportunity cost) dan ketidakpastian dalam memperjuangkan klaim serta kekuatan dan kelemahan dari gugatan tersebut. Apabila PRTM memilih untuk menuntut, meskipun dia kemungkinan telah menerima bantuan hukum atau saran tentang kekuatan kasusnya secara cuma-cuma, PRTM tersebut seringkali harus berbicara sendiri dihadapan suasana resmi pengadilan dan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia ajukan pada majikannya. Dia harus siap mendapatkan perlakuan tidak adil di pengadilan dan menghadapi komentar meremehkan dari Ajudikator atau Pimpinan Sidang. Dia harus tetap fokus sehingga perhatiannya tidak teralihkan dari poin-poin penting dalam gugatannya. Begitu tawaran ganti rugi sudah diajukan, dialah yang akan melakukan negosiasi tawaran tersebut dengan mantan majikannya. Dia sendiri yang akan menentukan jumlah ganti rugi yang siap dia terima.

7.5

Dari perspektif perjalanan dan litigasi, kita melihat bahwa banyak PRTM yang mampu dan bahkan telah bertindak secara mandiri. Keluarga mungkin menentang keinginan mereka, namun mereka tetap mengambil keputusan untuk menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri, dan kadangkala memilih Hong Kong sebagai negara tujuan mereka. Sama seperti yang dialami Eni, mereka membuat keputusan tersebut meskipun tidak pernah berambisi untuk menjadi pekerja rumah tangga. Banyak dari mereka yang melakukannya karena menyadari pentingnya uang, dan juga karena tujuan-tujuan lain yang lebih pribadi, termasuk ide romantis bahwa mereka ingin mencoba merasakan hidup di luar negeri dan dengan demikian memberi kesempatan kepada diri mereka sendiri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Perempuan yang menggugat majikan mereka yang lebih mempunyai kekuatan telah mengambil berbagai keputusan strategis, dan fakta ini semakin luar biasa mengingat terbatasnya strategi dan peluang untuk melakukan tindakan bagi mereka. Ketika kita melihat pekerja rumah tangga migran sebagai perantau dan penggugat, maka setidaknya kita harus menyimpulkan bahwa tidak semua PRTM tidak berdaya dan ketidakberdayaan itu jarang yang bersifat mutlak.

7.6

Dengan melihat PRTM sebagai perantau dan pihak penggugat, maka memungkinkan juga bagi kita untuk mengakui bahwa memang terdapat sejumlah alasan sehingga kita tidak mungkin juga menganggap PRTM sebagai ‘ekspatriat’ dalam artinya yang umum dipahami, pada saat yang sama kita harus mengakui bahwa terdapat berbagai pengalaman yang sama-sama dialami kedua kelompok tersebut. Sebagai pihak penggugat, PRTM mempertegas status utamanya sebagai pekerja. Sebagai perantau, kita melihat bahwa mereka bekerja di luar negeri untuk memenuhi aspirasi ekonomi dan pribadi mereka. Dengan tidak menganggap pekerja rumah tangga migran sebagai kelompok yang terpisah maka semakin mengingatkan kita bahwa pekerja rumah tangga migran sangat beragam dalam hal keadaan dan kondisi mereka secara individu dan sebagai kelompok pekerja lainnya.

17

BAB 2: MASALAH HUKUM YANG UMUM TERJADI DAN PENYELESAIAN YANG ADA


Bagan 2-1: Referensi singkat – Gambaran tentang proses penyelesaian untuk tuntutan yang terkait dengan kontrak kerja

16


Bagan 2-2: Membatalkan Kontrak Kerja yang Buruk – Gambaran singkat tentang “berbagai faktor yang melemahkan” suatu kontrak kerja

Bagan 2-3 Perselisihan keuangan dan non-keuangan yang umum terjadi antara pekerja rumah tangga migran dan majikan

17


Bagan 2-4: Cedera dan kerugian–Gambaran singkat tentang jalur penyelesaian untuk tuntutan tort yang umum

18


1. Penafsiran Singkatan dan konsep-konsep umum yang akan digunakan secara luas sepanjang bab ini: Singkatan EO singkatan dari Employment Ordinance / Undang-Undang Ketenagakerjaan (Cap. 57); PRTM singkatan dari pekerja rumah tangga migran; MLO singkatan dari Money Lenders Ordinance / Undang-Undang Meminjamkan Uang (Cap. 163); MOsingkatan dari Misrepresentation Pernyataan yang Keliru (Cap. 284);

Ordinance

/

Undang-Undang

tentang

SDOsingkatan dari Sex Discrimination Ordinance / Undang-Undang Diskriminasi Gender (Cap. 480); Kontrak Baku berarti kontrak kerja yang dinamakan “Kontrak Kerja untuk Pekerja Rumah Tangga yang Direkrut dari Luar Hong Kong”. PRTM harus mengisi dokumen ini untuk permohonan visa masuk, perpanjangan kontrak kerja dengan majikan yang sama, atau ketika ganti majikan.1 (Lihat Bab 2, Bagian 7, XV, untuk contoh dari Kontrak Baku); dan UCOsingkatan dari Unconscionable Contracts Ordinance/ Undang-Undang tentang Kontrak Yang Tidak Seimbang (Cap. 458). Konsep yang umum dipakai2 Penguatan kontrak berarti tindakan tersurat maupun tersirat yang memperlakukan kontrak sebagai perjanjian yang masih berlaku, meskipun mengetahui bahwa salah satu pihakberhak untuk mengakhiri kontrak karena pihak lain telah melanggar kontrak; Ancaman kekerasan (assault) berarti suatu tindakan yang membuat korban mengelak (yaitu mengantisipasi) suatu upaya menggunakan kekuatan secara langsung dan melanggar hukum terhadap dirinya. 3 Perbuatan tersebut tidak melibatkan penggunaan kekuatan fisik sesungguhnya, namun pihak penggugat menyadari akan adanya niat terdakwa untuk melakukan kekerasan tersebut; Penganiayaan (battery) berarti kontak fisik yang membahayakan atau menyakitkan serta dilakukan dengan sengaja, secara langsung dan segera tanpa persetujuan korban;4

1

GovHK (2015). Quick Guide for the Employment of Domestic Helpers from Abroad. Tersedia di http://www.immd.gov.hk/pdforms/ID(E)989.pdf(diakses 26 September 2015). 2 Seluruh definisi tanpa catatan kaki diambil dari Black’s Law Dictionary; perundang-undangan Hong Kong; dan Chen-Wishart, M. Contract Law. Oxford: Oxford University Press, 2015.Definisi-definisi ini diuraikan ulang atau disederhanakan untuk memudahkan pemahaman. 3 Collins v Wilcock [1984] 1 W.L.R. 1172. 4 DPP v Morgan [1975] 2 All ER 347.

19


Pelanggaran kontrak berarti kegagalan untuk menjalankan berbagai kewajiban seseorang sesuai kontrak; Consideration berarti sesuatu yang bernilai yang ditukar sehubungan dengan pembuatan kontrak. “Sesuatu yang bernilai”dapat berupa sesuatu yang berwujud, tidak berwujud, moneter, atau apa pun yang menguntungkan pihak satunya, atau ada sesuatu yang diserahkan atau hilang (detriment) bagi si pemberi, sebagai ganti untuk berbagai komitmen yang terkandung dalam kontrak; Kontrak berarti perjanjian yang berkekuatan hukum, dan ditandatangani secara sukarela oleh para pihak, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu; Ganti rugi (damages) berarti pemberian uang sebagai kompensasi untuk suatu cedera atau kerugian. Lihat Bab 2 Bagian 7.XIII.(A)(i) untuk aturan tentangpemberianganti rugi; Duty of care( kewajiban untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memiliki kepedulian) berarti kewajiban yang dibebankan pada suatu pihak untuk bersikap hati-hati dalam setiap keadaan. Apakah kewajiban duty of caretelah dipenuhi atau tidak dalam setiap kasus akan tergantung pada fakta-fakta yang ada, dan merupakan suatu persoalan hukum. Tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan akan muncul hanya apabilasalah satu pihak tidak menjalankan kewajiban duty of care terhadap pihak lainnya, dan pemegang kewajiban tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang memadaiuntuk mencegah terjadinya cedera pada orang tersebut;5 Agen pengerah tenaga kerja berarti orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha dengan tujuan (a) mencarikan pekerjaan untuk orang lain; atau (b) memasok orang lain sebagai tenaga kerja untuk pihak pemberi kerja. Hal ini terlepas dari apakah orang yang menjalankan bisnis tersebut akan memperoleh keuntungan materi berupa uang atau lainnya baik dari pemberi kerja atau orang yang akan dipekerjakan pemberi kerja atau tidak;6 Penipuan berarti pernyataan yang dibuat dengan sadar, tanpa keyakinan atas kebenarannya (atau dihilangkan kebenarannya), atau ceroboh tentang apakah pernyataan itu benar atau salah;7 Pelecehan berarti perilaku dimana seseorang yang berpikir wajar, dansadar akan apa yang terjadi di sekelilingnya, akan mengantisipasi jika dia akan tersinggung, terhina atau terintimidasi, atau perilaku yang menciptakan lingkungan yang bermusuhan atau mengintimidasi bagi dirinya;8 Kelalaian berarti dua hal yang berbeda tetapi terkait. Tort yang terkait dengan kelalaian adalah suatu doktrin yang memberikan kompensasi kepada pihak korban yang menderita cedera atau kerusakan harta milik akibat tindakan ceroboh atau kelalaian pelaku.9Kelalaian juga merujuk pada pelaku yang tidak melakukan sesuatu

5

Walton, Christopher, Todd, Stephen M., Kramer, Phillip, Edwards, Daniel, and Cooper, Roger. Charlesworth & Percy on Negligence 13th Ed. Sweet & Maxwell, 2014, para.2-01. 6 Bagian 50, EO (Cap 57).LihatBab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 7 Derry v Peek (1889) 14 App. Cas. 337. 8 Bagian 2(5), SDO (Cap 480).LihatBagian 2, Bagian 7.XIV. untuk teks dari naskah UU tersebut. 9 rd Glofcheski, Rick. Tort Law in Hong Kong 3 Ed. Sweet & Maxwell, 2012, Bab 2.

20


yang akan dilakukan oleh seseorang yang berpikir wajar, atau melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan seseorang yang berpikir bijak dan wajar;10 Penghuni (occupier) berarti seseorang yang mempunyai kendali atas suatu tempat, terlepas dari apakah dia memiliki tempat tersebut atau tidak;11 Tempat (premises) berarti setiap struktur tetap atau yang dapat digerakkan, termasuk kapal, kendaraan, atau pesawat udara;12 Pembatalan (rescission) berarti proses penyelesaian yang adil dan tersedia atas kebijaksanaan (diskresi) pengadilan dengan mengesampingkan kontrak, sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak tidak lagi terikat oleh kontrak tersebut; Lihat Bab 2, Bagian 4.II.(A), untuk aturan tentang ketersediaan proses pembatalan; Representasi berarti pernyataan lisan yang dibuat oleh salah satu pihak kepada pihak lain, yang dimaksudkan untuk membujuk pihak lain tersebut untuk menandatangani kontrak (baik dengan pihak yang mewakili atau pihak lain); Representor berarti pihak yang mewakili; Representee berarti pihak yang diwakili; Restitusi berarti penyebab dilakukannya tindakan atau diajukannya klaim oleh salah satu pihak dalam kontrak terhadap pihak lain ketika terjadi kegagalan kontrak (misalnya, karena kontrak dibatalkan, atau telah dihentikan melalui kesepakatan bersama, atau telah dihentikan karena adanya pelanggaran kontrak). Tujuan dari restitusi adalah untuk mengembalikan para pihak pada posisi sebelum menandatangani kontrak; Kesepakatan penyelesaian ganti rugi (settlement agreement) berarti perjanjian antara pihak majikan dan PRTM. Perjanjian ini kadangkala dibuat untuk memperoleh kesediaan PRTM agar mau menerima kompensasi yang lebih sedikit daripada yang menjadi hak PRTM atas pemutusan kontraknya, sebagai ganti untuk menghindari waktu dan biaya yang dihabiskan dalam proses litigasi; Pemutusan kontrak berarti menghentikan perjanjian; Pengunjung berarti seseorang yang mempunyai ijin untuk memasuki suatu tempat dan diperlakukan sebagai pihak yang diundang atau sebagai pemegang lisensi;13 Kontrak yang dapat dibatalkan (voidable contract) berarti perjanjian sah yang dapat dikesampingkan oleh pihak yang tidak bersalah (yaitu, pihak yang tidak bersalah dalam kaitannya dengan pihak lain), karena berbagai permasalahan seperti kesalahan, pengaruh tidak wajar(undue influence) atau kekeliruan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa keterbatasan dalam mengesampingkan kontrak yang demikian. Lihat Bab 2, Bagian 4(II)(b), untuk pembatasan dalam mengesampingkan kontrak; Kontrak terbatal (void contract) berarti perjanjian yang tidak pernah dibuat, olehkarena itu tidak ada yang perlu ditegakkan; dan 10

Idem, Bab 3. Lee Tat-man v The Queen [1964] HKLR 605. 12 Bagian 2(3)(a), OLO (Cap 314).LihatBab 2, Bagian 7.X. untuk teks dari naskah UU tersebut. 13 Bagian 2(3), OLO (Cap 314). LihatBab 2, Bagian 7.X. untuk teks dari naskah UU tersebut; Kwong Chiu v Sunshine Heights Ltd & Others [2001] HKEC 1562. 11

21


Upah berarti semua remunerasi, pendapatan, tunjangan (termasuk tunjangan bepergian dan tunjangan kehadiran), bonus kehadiran, komisi, uang lembur, uang tip/persenan dan biaya layanan (service charge), dengan cara perhitungan apapun, dapat dinyatakan dalam bentuk uang dan dibayarkan kepada pekerjauntuk pekerjaan yang telah dilakukan atau akan dilakukan sesuai kontrak kerja mereka. 2. Pendahuluan 2.1

Bab ini menjelaskan tentang klaim yang paling umum diajukan PRTM terhadap majikan atau agen pengerah tenaga kerja mereka di Hong Kong. Kasus yang dialami meliputi permasalahan yang terkait dengan kontrak serta cedera yang diderita PRTM selama bekerja di Hong Kong. Bab ini menguraikan berbagai aspek hukum yang relevan, dan persyaratan untuk mengupayakan jalan keluar sesuai UU yang berlaku.

2.2

Bagian 3 dari bab ini menjelaskan berbagai unsur dan ketentuan kontrak kerja antara pihak PRTM dan majikan mereka (atau yang dikenal sebagai Kontrak Baku).

2.3

Bagian 4 kemudian menguraikan tentang perselisihan yang mungkin timbul antara PRTM dan pihak lain sehubungan dengan kontrak yang telah ditandatangani. Perselisihan ini dapat menyangkut keabsahan atau keberlakuan kontrak kerja (baik seluruhnya atau sebagian), perselisihan keuangan (seperti gaji yang tidak dibayar), atau sengketa non-keuangan (seperti kondisi kerja yang tidak seusai dengan kontrak). Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa beberapa sub-bagian dari bagian ini dapat berlaku untuk agen tenaga kerja dan majikandari PRTM tersebut.

2.4

Proses penyelesaian yang dipertimbangkan dalam bagian 4 dari bab ini mencakup pembatalan kontrak, restitusi atas pembatalan, ganti rugi menurut common law (peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada keputusan hakim dan adat-istiadat), dan ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Sub-bagian 4.VI dan 4.VII mengidentifikasi bentuk perselisihan yang mungkin timbul antara PRTM dan agen tenaga kerja, sehubungan dengan layanan rujukan dan kontrak peminjaman.

2.5

Bagian 5 dari bab ini mengemukakanberbagai kemungkinan klaim yang timbul dari cedera yang dialamioleh PRTM, seperti gugatan atas kelalaian, kewajiban penghuni (occupiers liability), dan kerugian yang disengaja.

3. Berbagai situasi dimana PRTM akan berurusan dengan kontrak 3.1

Dalam upaya mencari dan mendapatkan pekerjaan di Hong Kong, PRTM akan terlibat dalam penandatanganan sejumlah kontrak yang berbeda. Hal ini termasuk kontrak perekrutan dan kontrak agen tenaga kerja baik di negara asal mereka maupun di Hong Kong, surat perjanjian peminjaman untuk membayar biaya agen, dan kontrak kerja untuk penyediaan layanan. Semua bentuk pengaturan ini dapat menimbulkan sengketa yang mana PRTM dapat mencari jalan keluar melalui berbagai upaya penyelesaian yang mungkin tersedia bagi PRTM.

3.2

Bagian ini membahas lebih lanjut tentang berbagai jenis kontrak yang dapat ditandatangani PRTM. Perhatian khusus diberikan pada kontrak kerja bakubagi 22


pekerja rumah tangga yang direkrut dari luar negeri untuk bekerja di Hong Kong. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kontrak ini secara resmi disebut sebagai ‘Kontrak Baku’. Lihat Bab 2, Bagian 3.II., untuk informasi lebih lanjut tentang Kontrak Baku. I.

Jenis kontrak yang dapat ditandatangani PRTM 3.3

Tabel di bawah ini mengidentifikasi beberapa jenis kontrak yang dapat ditandatangani PRTM selama proses relokasi dan mencari pekerjaan di Hong Kong. Tabel 2-5:Jenis kontrak yang dapat ditandatangani PRTM

Jenis kontrak Perjanjian dengan agen negara asal

di

Yurisdiksi Negara asal PRTM

Perjanjian dengan agen pengerah tenaga kerja di Hong Kong

Hong Kong

Kontrak Baku

Hong Kong

Surat perjanjian peminjaman

Hong Kong

Perjanjian dengan pemberi kerja pada saat yang sama atau setelah Kontrak Baku (KB) yang mengandung ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan yang ada di SC. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan atau tertulis.

Hong Kong

14

Penjelasan PRTM biasanya setuju membayar biaya penempatan ke agen setempat sebagai ganti untuk biaya pelatihan, pengurusan pemeriksaan kesehatan, dan rujukan ke agen di Hong Kong. PRTM biasanya setuju membayar biaya ke agen pengerah tenaga kerja sebagai ganti untuk mengikuti pelatihan, tempat penampungan sebelum keberangkatan, dan rujukan ke majikan di Hong Kong. Direktur Imigrasi Hong Kong mensyaratkan agar pekerjaan setiap PRTM diatur berdasarkan kontrak ini. Diantaranya, perjanjian formal mencakup berbagai kewajiban pemberi kerja, dan ruang lingkup tugas seorang PRTM.14 PRTM mungkin mengambil pinjaman pribadi, baik itu untuk alasan pribadi mereka ataupun karena tekanan dari agen tenaga kerja untuk membayar berbagai biaya (seringkali illegal). PRTM dan majikan dapat menyepakati berbagai ketentuan yang berbeda dari Kontrak Baku, seperti membayar bonus PRTM atau kesepakatan atas upah yang lebih rendah. Hal seperti ini tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi keberlakuan dari perbedaan ketentuan tersebut. Lihat Bab 2, Bagian 4 (III) untuk informasi lebih lanjut tentang Variasi pada

GovHK. Hiring foreign domestic helpers(n.d.). Tersedia dihttp://www.gov.hk/en/residents/employment/recruitment/foreigndomestichelper.htm (diakses 14 September 2015).

23


Jenis kontrak

II.

Yurisdiksi

Penjelasan Kontrak Baku.

Kontrak Baku 3.4

Kontrak baku adalah model perjanjian yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dengan menetapkan standar kerja minimum bagi PRTM yang bekerja di Hong Kong. 15 Pemberi kerja dan PRTM tidak diwajibkan untuk menggunakan Kontrak Baku, tetapi mereka harus memastikan bahwa perjanjian kerja mereka setidaknya mencakup perlindungan minimum dan hak-hakyang sama yang diberikan di dalam Kontrak Baku.

3.5

Sebagai kejelasan, setiap rujukan yang diambil pada Kontrak Baku dalam bab ini mencakup setiap kontrak kerja antara majikan dan PRTM, baik para pihak menggunakan Kontrak Baku atau tidak, atau menyusunperjanjian mereka sendiri. (Penekanan ditambahkan)

3.6

Antara lain, Kontrak Baku mencakup ketentuan-ketentuan yang terkait dengan: •

upah yang akan dibayarkan kepada PRTM;

•

tugas-tugas PRTM;

•

makanan dan kondisi tempat tinggal;

•

‘hari istirahat’ yang diwajibkan;

•

berbagai biaya yang akan ditanggung majikan (yaitu, tiket dan biaya asuransi); dan

•

kewajiban majikan apabila memberhentikan PRTM. Lihat Bab 2, Bagian 7,XV untuk contoh Kontrak Baku.

15

Migrant Forum in Asia. Standardised contract for migrant domestic workers. (n.d.). Tersedia di http://www.mfasia.org/component/simpledownload/?task=download&fileid=MjAxMi9zdGFuZGFyZGl6ZWRjb250c mFjdF9maW5hbC5wZGYg (diakses 24 September 2015).

24


4. Sengketa 4.1

Berbagai jenis sengketa kemungkinan dapat timbul antara PRTM dan majikan mereka. Sengketa-sengketa ini mencakupperselisihan tentang keabsahan atau keberlakuan kontrak kerja, baik sebagian atau seluruhnya; sengketakeuangan, seperti gaji yang tidak dibayar, atau sengketa non-keuangan (seperti kondisi kerja yang tidak seusai kontrak). Setiap jenis sengketa ini dan upaya penyelesaiannyaakan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

I.

Keabsahan dan Faktor-Faktor yang dapat Membatalkan Kontrak

4.2

Persetujuan sukarela dari para pihak yang terlibat dalam kontrak sangat penting untuk keberlakuan suatu perjanjian yang dibuat diantara mereka. Meskipun ada suatu kontrak yang sepertinya sah, namunsalah satu (atau kedua) pihak tidak secara sukarela menyetujui pembuatan perjanjian tersebut, maka mereka dapat dibebaskan dari ketentuan-ketentuannya

4.3

Meskipun para pihak yang terlibat dalam kontrak pada umumnya terikat oleh ketentuan-ketentuan dari kesepakatan mereka ketika kontrak dibuat, kontrak bisa saja kemudian dinyatakan tidak berlaku dari awal (void ab initio). Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pihak yang akan terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam kontrak semula.16

4.4

Baik dengan membatalkan kontrak yang dapat dibatalkan atau kontrak dinyatakan batal dari awal, PRTM juga dapat diberikan kompensasi oleh pengadilan begitu kontrak dinyatakan batal.

4.5

Berbagai tindakan yang menyebabkan pembatalan kontrak akan dibahas di bawah dan meliputi: paksaan (duress), pengaruh tidak wajar, persyaratan kontrak yang membebani salah satu pihak secara tidak wajar (unconscionable bargain), keterangan yang keliru di dalam kontrak dan hal ini dapat diperkarakan atau ditindaklanjuti (actionable misrepresentation) dan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan publik. Untuk setiap tindakan, dijelaskan definisi umum, persyaratan untuk membuktikan terjadinya tindakan tersebut, dan studi kasus. (A)

4.6

Paksaan

Agen pengerah tenaga kerja dan entitas lain dapat menekan PRTM untuk menandatangani kontrak yang tidak sah. Hal ini dapat mencakup upaya menekan PRTM untuk mengambil pinjaman pribadi dalam jumlah besar untuk pembayaran biaya agen tenaga kerja yang jauh lebih tinggi dari yang diperbolehkan secara hukum. Hal ini juga dapat mencakup tindakan menyetujui kontrak yang mengandung ketentuan-ketentuan yang lebih buruk dari yang diperbolehkan dalam Kontrak Baku.17 Dalam kondisi yang tepat, tekanan tersebut dapat menjadi suatu paksaan, yang merupakan pembelaan hukum atas kontrak

16

Fisher, Michael J. & Greenwood, Desmond G., Contract Law in Hong Kong, Hong Kong University Press, Second Ed., 2011. Para 8.5.1.1. 17 Hong Kong Helpers Campaign, Our 3 Campaign Points. Tersedia dihttp://hkhelperscampaign.com/en/illegalagency-fees/. (diakses 25 September 2015); Lee, Peggy W.Y. & Petersen Carole J,Forced Labour and Debt Bondage in Hong Kong:A Study of Indonesian and Filipina Migrant Domestic Workers. (2006) Tersedia di https://www.law.hku.hk/ccpl/pub/Documents/16-LeePetersen.pdf. (diakses 26 September 2015).

25


yang mengikat dan berlaku.18 Lihat Bab 2, Bagian 4.I.(A)(ii) tentang persyaratan untuk membuktikan adanya unsur paksaan.

4.7

Apabila salah satu pihak dapat membuktikan terjadinya paksaan, kontrak dapat dibatalkan, dan pihak yang tidak bersalah kemudian dapat membatalkannya.19 Lihat Bab 2, Bagian 4.II.(B), tentangberbagai hambatan untuk mengesampingkan kontrak. (i)

Definisi umum

4.8

Secara hukum, paksaan adalah penggunaan ‘tekanan tidak sah’ untuk memaksa suatu pihak agar menandatangani suatu perjanjian kontrak tertentu.20Sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah, paksaan dapat berupa berbagai bentuk yang berbeda, tergantung pada jenis tekanan yang diberikan.

4.9

Tabel 2-6: Jenis klaim yang terkait dengan paksaan

Jenis Paksaan atas seseorang

Paksaan atas barang

Paksaan ekonomi

Definisi Kekerasan fisik yang nyata atau dalam bentuk ancaman terhadap seseorang, atau pengekangan yang tidak sah atas seseorang (atau anggota keluarganya) dengan maksud memaksa terjadinya penandatanganan kontrak. Kekerasan secara nyata atau berbentuk ancaman, atau penahanan yang tidak sah dari barang milik seseorang dengan maksud memaksa terjadinya penandatanganan kontrak. Penggunaan tekanan ekonomi, bisnis atau keuangan yang tidak sah dengan maksud memaksa terjadinya penandatanganan

18

Contoh di kalangan PRTM Agen pengerah tenaga kerja menyatakan akan menyakiti anggota keluarga PRTM jika PRTM tersebut tidak mau mengambil pinjaman untuk membayar biaya agen.

Majikan menyita paspor dan ponsel PRTM hingga PRTM menyetujui gaji yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Kontrak Baku.

Majikan PRTM mengancam akan menurunkan gaji PRTM kecuali jika PRTM setuju untuk mengubah ketentuan-ketentuan tertentu di dalam kontrak kerja.21

Estinah v Golden Hand Indonesian Employment Agency [2001] 4 HKC 607. Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 19 Chen-Wishart, M. (2015). Contract Law. Oxford: Oxford University Press, di 323. 20 Mason, Lee. Contract Law in Hong Kong. Sweet & Maxwell, 2011, para. 14.001; In R v A-G for England and Wales [2003] EMLR 24 (PC) (NZ), Lord Hoffmann stated that duress requires both “pressure amounting to compulsion of will of the victim” and “illegitimacy of the pressure.” 21 Estinah v Golden Hand Indonesian Employment Agency [2001] 4 HKC 607. LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut.

26


kontrak. (ii) 4.10

4.11

Membuktikan adanya unsur paksaan

Untuk membuktikan bahwa PRTM menandatangani kontrak di bawah tekanan, maka PRTM harus dapat membuktikan hal-hal berikut ini: •

tekanan yang diberikan pada PRTM secara efektif menjadi suatu “paksaan atas kehendak [PRTM]” dan membuat PRTM menandantangani kontrak tersebut;22

•

tekanan yang diberikan dianggap cukup sebagai tindakan yang tidak sah; dan

•

tidak ada alternatif praktis lainnya untuk menandatangani perjanjian tersebut.23

Masing-masing dari ketiga persyaratan ini dibahas lebih rinci pada tabel di bawah ini. Tabel 2-7: Berbagai unsur paksaan Unsur

Ilustrasi ●

Paksaan atas seseorang: PRTM harus dapat membuktikan bahwa tekanan yang diberikan padanya adalah salah satu penyebab ditandatanganinya kontrak.24 Penyebab ini tidak harus merupakan satu-satunya penyebab.

●

Paksaan atas barang atau paksaan ekonomi: PRTM harus dapat menunjukkan bahwa “jika bukan” karena tekanan yang diberikan kepadanya, PRTM tidak akan menandatangani kontrak yang relevan.25

Hal yang menyebabkan adanya paksaan (causation)

Tekanan yang melanggar hukum

Dalam membuktikan terjadinya tekanan yang melanggar hukum, faktor-faktor yang relevan mencakup: ●

Ketidaksahan tekanan yang diberikan. Ancaman untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap sah (seperti

22

R v Attorney General for England and Wales [2003] UKPC 22. Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614. 24 Dalam Barton v Armstrong [1973] UKPC 2, paksaan tidak harus merupakan alasan yang dominan; korban bahkan berhak atas ganti rugi jika ia tidak dapat menunjukkan bahwa dia tidak akan menandatangani kontrak tanpa adanya ancaman. /// duress does not have to be the predominant reason; in fact, the victim is entitled to relief even if he fails to show that he would not have entered into the contract without the threat. 25 Dimskal Shipping Co SA v International Transport Workers Federation.[1992] 2 A.C. 152, 165. Pengadilan menetapkan bahwa paksaan ekonomi harus merupakan penyebab yang menentukan, meskipun tidak harus merupakan penyebab satu-satunya dari keputusan korban untuk menandatangani kontrak; Dalam Huyton v Cremer [1999] 1 Lloyd's Rep. 620, 636. Dengan kata lain, jika bukan karena paksaan, kontrak sama sekali tidak akan ditandatangani, atau paling tidak, tidak akan dibuat dengan ketentuan-ketentuan seperti demikian.Perlu dicatat perbedaan antara paksaan atas seseorang dan paksaan atas barang: Pao on v Lau Yiu Long [1980] A.C. 614, berpendapat bahwa “paksaan atas barang tidak pernah menjadi alasan untuk menghindari suatu kontrak dan sama sekali berbeda dengan paksaan atas seseorang, meskipun hal ini dapat diperluas untuk mencakup paksaan secara mental.” 23

27


Unsur

Ilustrasi memulai proses hukum) biasanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum.26 Namun demikian, ancaman untuk melanggar kontrak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum;27

Kurangnya alternatif praktis

(iii) 4.12

●

Sifat dari tekanan. Tekanan untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau menandatangani kontrak yang tidak diperbolehkan oleh hukum adalah tidak sah.28 Tekanan yang tidak melanggar hukum bahkan dapat menjadi tidak sah jika melibatkan desakan yang melanggar hukum (misalnya seorang pemeras yang mengancam orang lain bahwa dia akan mengungkapkan tindakan melanggar hukum orang tersebut ke pihak berwenang29);

●

Apakah pihak yang memberi tekanan bertindak atas itikad baik atau buruk;

●

Apakah korban melakukan protes pada saat mendapat tekanan;

●

Apakah korban melakukan penguatan kontrak; dan

●

Apakah tekanan tersebut hanya berkaitan dengan “kekasaran dan kekacauan dari....proses tawar-menawar bisnis yang biasa terjadi”.30 Sangat jarang untuk dapat membuktikan ketidakabsahan selama proses perundingan yang wajar (arm’s length negotiations) dalam konteks komersial.31

●

Suatu ‘alternatif praktis’ adalah langkah yang akan diambil seseorang yang berpikir wajar ketika berada di bawah dugaan tekanan tersebut.32 Alternatif praktis dapat mencakup keputusan untuk memulai proses hukum.33

Studi kasus

Seorang PRTM berusaha untuk mendapatkan kembali uang sebesar HKD $9.633 yang dia bayarkan ke agennya, yang jauh melebihi biaya agen maksimum yang diperbolehkan hukum. 34 Dari proses pengadilan terungkap bahwa seandainya PRTM tidak membayar biaya yang diminta agennya, pihak agen tidak akan mengurus prosedur yang diperlukan agar PRTM tersebut dapat pindah ke majikan baru. Hal ini secara efektif telah memaksa PRTM untuk meninggalkan Hong Kong dan kembali ke Indonesia.

26

Alec Lobb Ltd v Total Oil G.B. Ltd [1983] 1 W.L.R. 87. Kolmar Group AG v Traxpo Enterprises Pvt Ltd [2011] 1 All ER (Comm) 46. 28 Esquire (Electronics) Ltd v Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd [2007] 3 HKLRD 439. 29 Thorne v Motor Trade Association [1937] A.C. 797, 822. 30 DSND Subsea Ltd v Petroleum Geo-services ASA [2000] B.L.R. 530 at [131]. 31 CTN Cash and Carry Ltd v Gallaher Ltd [1994] 4 All ER 714. 32 Huyton SA v Peter Cremer GmbH [1999] 1 Lloyd's Rep. 620, 638. 33 Hennessy v Craigmyle & Co Ltd [1986] I.C.R. 461, 468. 34 Estinah v Golden Hand Indonesian Employment Agency [2001] 4 HKC 607, para 4. LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 27

28


4.13

Dalam situasi tersebut, Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa tekanan tersebut merupakan paksaan karena: •

memaksa korban untuk menandatangani kontrak;

•

biaya agen yang diminta bersifat ilegal sehingga merupakan tekanan yang melanggar hukum; dan

•

korban tidak memiliki alternatif praktis selain membayar biaya tersebut, dan jika tidak dilakukannya korban akan kehilangan pekerjaan di Hong Kong dan tidak dapat memperoleh penghasilan. (B)

4.14

Pengaruh tidak wajar

Suatu kontrak dapat dibatalkan jika salah satu pihak menandatanganinya atas dasar pengaruh yang tidak wajar. Hal ini menimbulkan keraguan apakah setidaknya salah satu pihak menandatangani kontrak secara bebas.35 (i)

Definisi umum

4.15

Suatu kontrak dibuat di bawah pengaruh yang tidak wajar ketika salah satu pihak dalam kontrak lebih berkuasa atas pihak lain, atau mempunyai hubungan kepercayaan dan keyakinan dengan pihak lain, dan mengambil keuntungan dari posisi tersebut untuk mendorong pihak lain menandatangani kontrak.36

4.16

Pengaruh tidak wajar adalah doktrin yang lebih luas dari paksaan, dan tidak memerlukan ancaman yang tidak sah atau bahkan tidak memerlukan bentuk ancaman apapun.37 Namun demikian, seiring perkembangan yang terkait dengan konsep paksaan,terutama paksaan ekonomi, kedua konsep ini menjadi semakin tumpang tindih. Tergantung pada fakta-fakta dari kasus, PRTM dapat mengajukan klaim berdasarkan paksaan maupun pengaruh tidak wajar.38 (ii)

4.17

Membuktikan pengaruh tidak wajar

Agar PRTM dapat membuktikan bahwa ia telah menandatangani kontrak atas dasar pengaruh tidak wajar, PRTM harus dapat menunjukkan bahwa:39 •

pihak lain mempunyai kemampuan untuk mempengaruhinya;

•

pihak lain memang telah mempengaruhinya;

•

upaya mempengaruhi tersebut tidak semestinya dilakukan, yang berarti bahwa pihak lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya terhadap PRTM; dan

Sri Aryan Deleted

Sri Aryan Formatte 35

M. J. Fisher and D. G. Greenwood, Contract Law in Hong-Kong, (Hong-Kong: Hong-Kong University Press, 2007), hlm.262; G. Treitel,The Law of Contract (London: Sweet & Maxwell, 2005), hlm. 408. 36 S. Hall, Law of Contract in Hong-Kong (Cases and Commentary), (Hong-Kong: LexisNexis, 3rd ed, 2011),hlm.692. Undue influenceadalah “kesalahan yang dilakukan pihak yang dominan terhadap pihak lain sehingga tidak adil bagi pihak yang dominan tersebut untuk memaksakan hak-hak hukum mereka atas pihak lain.” Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No. 2) [2002] 2 AC 773, [103]. 37 Mason (Lihat n 20), para. 15.008. 38 Fisher (Lihat n 35) hlm. 262. 39 Fisher (Lihat n 35) hlm. 263 danBank of Credit and Commerce International SA v Aboody [1990] 1 Q.B. 923.

29

Sri Aryan Deleted

Sri Aryan Formatte

Sri Aryan Formatte

Sri Aryan Deleted


•

4.18

upaya mempengaruhi tersebut merupakan penyebab (meskipun belum tentu sebagai satu-satunya penyebab) pihak tersebut menandatangani kontrak.

Terdapat dua jenis pengaruh tidak wajar. Pengaruh tidak wajar ‘aktual’ melibatkan tindakan nyata dari tekanan yang tidak dibenarkan, sementara pengaruh tidak wajar ‘sangkaan’ dapat diterka dari hubungan antara para pihak dalam kontrak. (iii)

Membuktikan pengaruh tidak wajar aktual dan sangkaan (a)

4.19

4.20

Untuk menetapkan adanya pengaruh tidak wajar aktual, harus ada: •

tindakan nyata dari tekanan yang tidak dibenarkan atau pemaksaan; dan

•

kurangnya kemampuan untuk menjalankan kehendak secara bebas (free will).

Berbagai faktor seperti usia, melek huruf, kemampuan mental dan jenis kelamin seseorang juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanankan kehendak secara bebas. Semua ini dapat dipertimbangkan untuk menetapkan adanya pengaruh tidak wajar.40 (b)

4.21

Pengaruh tidak wajar aktual

Pengaruh tidak wajar sangkaan

Untuk menetapkan adanya pengaruh tidak wajar sangkaan,41harus ada: •

Keberadaan hubungan kepercayaan dan keyakinan antara pemohon dan termohon yang menimbulkan persangkaan yang dapat terbantahkan (rebuttable presumption) sehubungan dengan kemampuan untuk mempengaruhi.42 Pengaruh tidak wajar sangkaan sangat relevan untuk PRTM mengingat bahwa pengadilan telah menetapkan bahwa berbagai contoh hubungan yang mensyaratkan pemohon untuk membangun hubungan kepercayaan dan keyakinan termasuk hubungan antara majikan dan pekerja. Hubungan majikan-pekerja tidak secara otomatis berarti adanya praduga bahwa pengaruh tidak wajar telah dilakukan. PRTM harus menunjukkan bukti adanya hubungan atas dasar kepercayaan dan keyakinan dengan majikannya untuk membuktikan terjadinya pengaruh tidak wajar sangkaan;43

•

Usulan transaksi oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat, yang menunjukkan adanya upaya untuk mempengaruhi; dan

40

Justice Starke dalamJohnson v Buttress [1936] HCA 41 [3]. Kami tidak menyertakan kasus ‘hubungan-hubungan khusus’ yang ditetapkan hukum antara para pihak dimana terdapat praduga yang tidak terbantahkan (unrebuttable presumption) terkait kemampuan untuk mempengaruhi, karena hubungan yang demikian menyangkut orangtua/anak, wali/yang berada di bawah perwalian, dokter/pasien, pengacara/klien sehingga tidak menyangkut PRTM. Lihat B. Ho, Hong Kong Contract nd Law (Hong-Kong: Butterworths 2 Ed) 222-223. 42 Ho (lihat n 61) hlm. 266. 43 Mason (lihat n 20), para. 15.016-15.018. 41

30

Sri Aryan Formatte Portugues

Sri Aryan Deleted


•

Bukti bahwa transaksi tersebut ‘memerlukan penjelasan’.44

4.22

Begitu pihak penggugat dapat menunjukkan adanya ketiga unsur di atas, maka akan muncul praduga yang dapat terbantahkan atas pengaruh tidak wajar. Pada saat itu, beban pembuktian akan bergeser ke pihak tergugat, yang kemudian harus membuktikan bahwa pengaruh tidak wajar memang tidak dilakukan, dan bahwa pihak penggugat bertindak berdasarkan keinginannya sendiri.45

4.23

Apabila pihak tergugat berhasil menangkis praduga atas pengaruh tidak wajar, maka klaim yang diajukan gagal. (iv)

Studi kasus

4.24

Dalam satu kasus,46 pengadilan membatalkan suatu kontrak kerja antara PRTM sebagai pihak penggugat dan majikannya atas dasar bahwa PRTM telah “dibujuk untuk menandatangani kontrak kerja oleh pengaruh tidak wajar dari agen tenaga kerja”yang bersekongkol dengan pihak majikan.47

4.25

Seorang penggugat berasal dari Indonesia dan tidak bisa membaca dalam bahasa Inggris. Mengetahui hal ini, majikannya bersekongkol dengan agen tenaga kerja untuk meyakinkan penggugat agar menyetujui kontrak kerja lisan dengan upah hanya sebesar HK$2000 per bulan. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari upah minimum yang ditetapkan secara hukum.

4.26

Hakim memutuskan bahwa majikan tersebut telah memanfaatkan situasi dan keadaan yang dialami pihak penggugat serta kurangnya kesadaran tentang perlindungan upah minimum setempat. Dengan demikian, perilaku majikan tersebut dianggap “tidak pantas” dan suatu “penghinaan terhadap keadilan.”48 Terbukti bahwa kontrak tersebut dibuat atas dasar pengaruh tidak wajardan kemudian dikesampingkan.

4.27

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kasus ini, PRTM tertentu mungkin belum terbiasa dengan undang-undang perlindungan tenaga kerja Hong Kong, dan mengalami hambatan bahasa yang menghalangi akses mereka terhadap pendampingan independen. Dalam keadaan yang demikian, mereka sangat bergantung pada agen tenaga kerja dan majikan mereka untuk menjelaskan kepada mereka ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja. Situasi seperti ini dapat mengarah pada suatu temuan bahwa terdapat hubungan atas dasar kepercayaan dan keyakinan antara pihak PRTM dan agen dan/atau majikan, yang menciptakan adanya peluangdibatalkannya kontrak kerja yang tidak adil atas dasar pengaruh tidak wajar. (C)

Kondisi berat sebelah (unconscionable bargain)

44

Persyaratan untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut ‘memerlukan penjelasan’ ditetapkan dalam kasus Royal Bank of Scotland v Etridge ‘Diperlukan sesuatu yang lebih sebelum hukum membalikkan beban pembuktian, sesuatu yang memerlukan penjelasan. Apabila sesuatu yang lebih tersebut ada, maka pihak yang rentan akan lebih dirugikan, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih kuat sebelum praduga tersebut dapat dianggap terbantahkan’ (para 24). Lihat Fisher (n35) hlm. 267-268. 45 Fisher (lihat n35) hlm. 271 dan kasus Etridge para 20; contohnya dengan membuktikan bahwa penggugat mendapatkan pendampingan hukum yang independen. 46 Lilik Andayani v Chan Oi Ling [2001] 2 HKLRD 572. Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 47 Ibid. 48 Ibid.

31


Sri Aryan Deleted

Sri Aryan Deleted



4.28

Kontrak yang mengandung kondisi yang dianggap “berat sebelah dan tidak adil”(unconscionable)dapat dibatalkan dan dengan demikian dikesampingkan. (i)

4.29

Jika “telah memanfaatkan kondisi atau keadaan berat sebelah dan tidak adil [dari korban] yang tidak berdaya,”49 maka kontrak dapat dikesampingkan.50 (ii)

4.30

Definisi umum

Membuktikan kondisi berat sebelah

Untuk membuktikan adanya keadaan hukum yang berat sebelah atau tidak adil (unconscionability), harus ada: •

pemohon yang mengalami suatu kondisi ‘kelemahan khusus’;51 dan

•

termohon yang mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kelemahan tersebut, namun secara tidak etis memanfaatkan kelemahan tersebut.52 (iii)

UU tentang kontrak yang berat Contracts Ordinance (Cap. 458)]

sebelah

[Unconscionable

4.31

Selain doktrin common law yang terkait dengan unconscionability, Unconscionable Contracts Ordinance(Cap. 458) (“UCO”) atau UU tentang kontrak yang berat sebelah juga dapat memberikan PRTM jalan keluar dalam menghadapi perjanjian agen tenaga kerja tertentu. Namun demikian, proses penyelesaian ini tampaknya belum teruji pada saat manual ini diterbitkan.

4.32

UU ini mencakup kontrak yang berat sebelah(unconscionable contracts) yang ditandatangani sehubungan dengan penjualan barang atau penyediaan jasa, dimana salah satu pihak adalah konsumen.53

4.33

Pasal 6 (1) dari UCO memberikan daftar faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan pihak pengadilan dalam menentukan apakah suatu kontrak berada dalam kondisi berat sebelah pada saat dibuat, dan terjadi karena berbagai kondisi dan keadaan yang relevan. Faktor-faktor ini meliputi: •

kekuatan relatif dari posisi tawar para pihak;

•

apakah konsumen diwajibkan untuk mentaati berbagai ketentuan yang tidak perlu untuk melindungi kepentingan yang sah dari pihak lain;

•

apakah konsumen mampu memahami dokumen yang terkait dengan pasokan atau kemungkinan pasokan barang atau jasa;

49

Commercial Bank of Australia Ltd v Amadio (1982-1983) 151 CLR 447. Ming Shiu Chung v Ming Shiu Sum [2006] 9 HKCFAR 334. 51 ‘Kelemahan khusus’ merujuk pada ‘kondisi yang tidak mendukung sehingga sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya, seperti kemiskinan, sakit, ketidaktahuan, tidak berpengalaman, kelemahan fisik, gangguan mental, buta huruf, tidak berpendidikan dan kurangnya informasi.’ Lihat idemdi 461-462. 52 “Perilaku yang dilarang adalah perilaku yang ‘termasuk jauh di bawah standar yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan... hal ini adalah bentuk sasaran korban (victimisation) yang dapat terdiri dari perampasan secara aktif suatu manfaat atau penerimaan pasif dari suatu manfaat dalam kondisi yang berat sebelah.’” (Lord Selborne dalamEarl of Aylesford v Morris (1872-73) LR 8 Ch App 484, CA dalam Chancery, para 490). 53 Pasal 5(1), UCO (Cap 458). Lihat Bab 2, Bagian 7.XVII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 50

32


•

apakah pengaruh tidak wajar atau cara-cara yang tidak adil digunakan terhadap konsumen; dan

•

keadaan dimana konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang identik atau setara dari pihak lain. (a) Apakah UCO berlaku untuk kontrak PRTM-agen pengerah tenaga kerja?

4.34

Apakah UCO berlaku untuk kontrak antara PRTM dan agen pengerah tenaga kerja akan bergantung pada apakah PRTM berinteraksi dengan agen sebagai‘konsumen’.

4.35

Menurut Pasal 3 (3) dari UCO, termohon menanggung beban untuk membuktikan bahwa pemohon tidak berurusan dengan mereka sebagai konsumen. Dengan demikian, dalam konteks kontrak agen tenaga kerja, agen terkait perlu menunjukkan bahwa PRTM bukan konsumen dalam konteks UCO.

4.36

Pada tanggal dimana manual ini diterbitkan, pengadilan Hong Kong tampaknya belum membahas masalah tentang apakah PRTM dianggap sebagai ‘konsumen’ dalam konteks kontrak agen tenaga kerja. Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa PRTM hanya mencari layanan rujukan ke calon majikan ketika mereka mendatangi agen tenaga kerja, dan dengan demikian PRTM tersebut belum memiliki pekerjaan. Namun demikian, di sisi lain, mengingat bahwa agen tenaga kerja menyediakan layanan pencarian pekerjaan yang cocok untuk PRTM, maka PRTM dapat dianggap sebagai konsumen dalam konteks ini.

4.37

Pada akhirnya, uji kasus litigasi (test litigation) akan diperlukan untuk menentukan apakah – dan sejauh mana – UCO dapat melindungi PRTM sehubungan dengan kontrak yang berat sebelah(unconscionable contract) dengan agen tenaga kerja. Sub-bagian berikut ini memberikan definisi dari ‘konsumen’ dan ‘usaha’ untuk referensi. (b) Definisi ‘konsumen’

4.38

Menurut Pasal 3(1) dari UCO, seseorang dianggap sebagai ‘konsumen’ jika: •

orang tersebut membuat kontrak yang tidak biasanya dilakukan, atau tidak juga menganggap dirinya telah melakukan hal ini;

•

pihak yang lain membuat kontrak yang biasa dia lakukan; dan

•

barang atau jasa yang disediakan sesuai dengan kontrak adalah barang atau jasa yang biasanya dipasok atau disediakan untuk pemakaian, konsumsi atau manfaat pribadi. (c) Definisi ‘usaha’

4.39

Menurut Pasal 2(1) dari UCO, suatu ‘usaha’termasuk: •

suatu profesi;

•

kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu badan publik atau pihak berwenang; dan

33


•

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dewan, komisi, komite atau badan lain yang ditunjuk oleh Pimpinan atau Pemerintah. (iv)

4.40

Studi kasus

Dalam Semana Bachicha v Poon Shiu Man, pengadilan mengesampingkan suatu perjanjian penyelesaian ganti rugi yang membatasi kompensasi PRTM dengan alasan berat sebelah(unconscionability). 54 Mengingat lemahnya pendampingan hukum dari PRTM pada saat perjanjian tersebut dibuat, kerugian ekonomi dan sosial yang dialami PRTM tersebut, dan posisi tawar yang sangat tidak setara antara PRTM dan majikannya, maka Pengadilan menemukan adanya bukti yang cukup terhadap unsur berat sebelah. (D)

Misrepresentation

4.41

Misrepresentation adalah pernyataan palsu dari fakta yang ada yang telah menggiring salah satu pihak untuk menandatangani kontrak.55

4.42

Suatu kontrak yang dibuat atas dasar misrepresentation dapat dibatalkan dan dikesampingkan. Pemohon kemudian dapat mengupayakan restitusi atas pembatalan kontrak, dan/atau ganti rugisesuai tort atau perundangan, 56 tergantung pada bentuk misrepresentation yang dilakukan.57 (i)

4.43

Membuktikan misrepresentation

Untuk menetapkan adanya misrepresentation, unsur-unsur berikut harus dibuktikan. (a)

Unsur Pertama– Pernyataan harus merupakan suatu fakta, dan bukan pendapat

4.44

Agar digolongkan sebagai misrepresentation, pernyataan palsu harus merupakan pernyataan tentang suatu fakta. Pernyataan tersebut tidak boleh merupakan pendapat pembicara belaka 58 atau pernyataan tentang keinginan di masa depan.59 Namun demikian, jika pembicara membuat pernyataan pendapat atau tentang keinginan di masa depan dengan tipuan, maka pengadilan akan memperlakukannya sebagai seolah-olah pembicara telah membuat pernyataan fakta.60

4.45

Suatu pernyataan misrepresentation.61

hukum

juga

54

dapat

berujung

pada

actionable

Semana Bachicha v Poon Shiu Man [2000] 2 HKLRD 833. LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 55 Fisher (Lihat n35 ) hlm. 193. 56 The Misrepresentation Ordinance (Cap 284) menyediakan berbagai proses penyelesaian hukum yang tersedia bagi pihak yang telah menandatangani kontrak atas dasar misrepresentationdari pihak lain. 57 Lihat jugaBab 2, Bagian.I.(D).(iii).. 58 Perkiraan semata tanpa keahlian merupakan pernyataan dari suatu pendapat. Lihat Bisset v Wilkinson [1927] AC 177. 59 Mason (lihat n20), para. 13.038. 60 Bisset v Wilkinson [1927] AC 177 dan Section 4.I.(E)untuk misrepresentation yang menipu. 61 Hal ini biasanya dibedakan dari pernyataan pendapat, yang mana pernyataan hukum tidak dapat mengarah pada actionable misrepresentation. Beesly v Hallwood Estates [1960] 1 WLR 549. Namun, perbedaan ini dihapus oleh putusan yang dikeluarkan House of Lords (Dewan Bangsawan). Kleinwort Benson Ltd v Lincoln City Council [1999] 1 AC 153.

34


4.46

Pernyataan lebih luas daripada dokumen tertulis. Suatu pernyataan dapat berupa lisan, tertulis, atau tersirat oleh perilaku.62

4.47

Sebagai aturan umum, diam tidak dianggap sebagai suatu pernyataan yang cukup untuk disebut sebagai representation. 63 Namun, berbagai pengecualian terhadap aturan umum ini tercakup apabila: •

salah satu pihak telah mengambil langkah aktif untuk menyembunyikan informasi;64

•

diperlukan pengungkapan penuh dari seluruh fakta-fakta penting (misalnya, karena adanya kewajiban yang dipercayakan atas para pihak);65

•

perubahan situasi berakibat pada suatu pernyataan menjadi tidak benar;66 dan

•

melibatkan kontrak atas dasar itikad yang paling baik67 (misalnya, perjanjian asuransi).68 (b)

Unsur Kedua – Dampak dari pernyataan palsu terhadap tindakan pemohon

4.48

Elemen kedua mempertimbangkan apakah perbedaan antara pernyataan palsu dan pernyataan yang benar akan menyebabkan seseorang berpikiran wajar untuk menerima atau menolak kontrak.69

4.49

Sebagai contoh, apabila suatu agen tenaga kerja memberitahu PRTM bahwa calon majikan tinggal dengan pasangannya di sebuah apartemen kecil, padahal sebenarnya majikan dan pasangannya tersebut tinggal di sebuah rumah besar dengan tiga anak kecil yang perlu diurus, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara klaim yang dibuat agen dan kebenaran sehingga berdampak pada keputusan PRTM untuk mengambil pekerjaan tersebut. (c)

4.50

Elemen Ketiga – Representation mendorong salah satu pihak menandatangani kontrak70

telah untuk

Agar misrepresentation dikatakan terjadi:

62

DalamShum Kong v Chui ting Lin (unrep. HCA 16227/1999, 6 June 2001), pengadilan menetapkan bahwa perilaku menunjukkan garasi dan kebun di sebelah sebuah rumah ke seorang pelanggan merupakan bentuk representation. 63 Fisher (Lihat n 35) hlm. 194. 64 Horsfall v Thomas (1862) 1 H&C 90. 65 Tate v Williamson(1866) L.R. 2 Ch. App. 55. 66 With v O'Flanagan [1936] Ch. 575. 67 P.S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract 221–22 (3d ed. 1981): “In a certain restricted group of contracts, good faith is peculiarly necessary, owing to the relationship between the parties, and in these cases — known as contracts uberrimae fidei — there is a full duty to disclose all material facts.” (“Dalam golongan kontrak tertentu yang terbatas, itikad baik diperlukan mengingat hubungan antara para pihak, dan dalam kasus seperti ini – yang dikenal sebagai kontrak uberrimae fidei – ada kewajiban untuk mengungkapkan semua fakta-fakta penting.” 68 Pan Atlantic Insurance Co Ltd v Pine Top Insurance Co Ltd [1995] 1 AC 501. 69 Avon Insurance plc and Others v Swire Fraser Ltd [2000] CLC 665, 670. 70 Mason (Lihat n 20), para. 13.056.

35


•

Representation yang dimaksud pasti bersifat penting (yaitu cukup penting untuk mempengaruhi keputusan seseorang yang berpikiran wajar untuk menandatangani suatu kontrak);71

•

pemohon pasti telah mengetahui tentang representation tersebut;

•

representor pasti telah bermaksud agar representee bergantung pada representation tersebut; dan

•

representee pasti telah benar-benar bergantung pada representation tersebut. (ii)

4.51

Jenis misrepresentation

Terdapat tiga jenis misrepresentation dalam common law. Masing-masing mempunyai persyaratan pembuktian dan proses penyelesaian yang berbeda. Tabel 2-8: Jenis misrepresentation dalam common law

Jenis Penipuan

Definisi Representor membuat pernyataan palsu: • dengan sadar; • tanpa meyakini akan kebenarannya; atau • secara sembrono, ceroboh dalam menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah.72 Pemohon harus membuktikan bahwa representor membuat pernyataan palsuberdasarkan salah satu dari unsur di atas (misalnya,dengan sadar).

Kelalaian

Representor meyakini dengan jujur bahwa pernyataan yang dibuat adalah benar adanya, namun gagal untuk bertindak secara hati-hati dan menggunakan kemampuannya untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan tersebut.73 Pemohon harus membuktikan adanya hubungan khusus antara dirinya dan representor, sedemikian rupa sehingga representor seharusnya memenuhi kewajibannya terhadap pemohon untuk bertindak secara hati-hati. Representor yakin secara jujur dan wajar bahwa pernyataan yang dibuatnya benar adanya, meskipun pernyataan tersebut sesungguhnya salah.74 Innocent misrepresentation dapat digolongkan sebagai ‘innocent misrepresentation’ (pernyataan salah yang tidak disengaja) atau ‘purely innocent misrepresentation’ (pernyataan salah yang murni tak disengaja).

Tidak sengaja (Innocent)

‘Innocent misrepresentation’ muncul dalam keadaan: • representee tidak dapat membuktikan bahwa representor melakukan penipuan atau kelalaian pada saat pernyataan tersebut dibuat; dan 71

Treitel, Guenter Heinz. The Law of Contract. Sweet & Maxwell, 2011, para.9-019. Derry v Peek (1889) 14 App. Cas. 337, 374. 73 Mason (Lihat n 20), para. 13.085. 74 Idem, para. 13.087. 72

36


Jenis •

Definisi representor tidak dapat membuktikan bahwa adanya alasan yang wajar untuk mempercayai kebenaran dari pernyataan tersebut, dan meyakini hal tersebut hingga saat kontrak dibuat.75

‘Purely innocent misrepresentation’ muncul dalam keadaan: • representee tidak dapat membuktikan bahwa representormelakukan penipuan atau kelalaian pada saat pernyataan tersebut dibuat; namun • representor dapat membuktikan bahwa adanya alasan yang wajar untuk mempercayai kebenaran dari pernyataan tersebut, dan meyakini hal tersebut pada saat pernyataan tersebut dibuat.76 Dalam konteks PRTM, innocent misrepresentation mungkin jarang terjadi namun masih mungkin muncul dalam keadaan dimana suatu agen pengerah tenaga kerja membuat pernyataan kepada PRTM yang didasari atas keyakinan yang jujur, dan didukung dengan alasan yang wajar. (misalnya, pernyataan-pernyataan dari majikan). Namun, pernyataan tersebut ternyata salah.

(iii)

The Misrepresentation Ordinance (MO)77

4.52

Di Hong Kong, tersedia proses penyelesaian sesuai common law dan proses penyelesaian legislatif untuk kasus misrepresentation. Berdasarkancommon law, tersedia proses penyelesaian kontraktual dan tort, sementara MO juga memberikan cara untuk mengupayakan ganti rugi. 78 Seperti dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, kedua jalur penyelesaian ini dapat digunakan pemohon untuk jenis misrepresentationyang sama.

4.53

Apabila pemohon menuduh terjadinya fraudulent misrepresentation (pernyataan salah dengan tujuan menipu), kemungkinan akan lebih menguntungkan bagi mereka untuk mengupayakan penyelesaian berdasarkan MO daripada melalui common law, karena standar pembuktian yang diberlakukan lebih rendah dan kemungkinan menerima ganti rugi yang lebih besar berdasarkan perundangundangan.79

4.54

Untuk negligent misrepresentation, penggugat dapat mengupayakan ganti rugidengan dua cara, yaitu (1) dengan mengupayakan gugatan atas negligent misrepresentation sesuai common law, dan (2) dengan mengupayakan penyelesaian untuk negligent misrepresentation berdasarkan MO

4.55

Berdasarkan Pasal 3 (1) dari MO, yang berlaku baik untuk fraudulent misrepresentation maupun negligent representation (pernyataan salah karena kelalaian), pihak penggugat hanya harus membuktikan bahwa representor membuat pernyataan palsu yang mendorongnya untuk menandatangani kontrak.

75

Chen-Wishart, M. Misrepresentation and non-disclosure. DalamContract law (Oxford, UK: Oxford University Press, 4th ed, 2012), hlm.219. 76 Idem. 77 MO (Cap 284). See Chapter 2, Section 7.VII. for the text of the law. 78 Pasal 3, MO (Cap 284). LihatBab 2, Bagian 7.VII. untuk teks undang-undang. 79 Mason, L. (Lihat n 20), para. 13.173.

37


Jika penggugat berhasil, maka beban kemudian akan berpindah ke pihak tergugat untuk membuktikan bahwa dia memiliki alasan kuat untuk mempercayai kebenaran pernyataan tersebut, dan meyakini begitu sampai kontrak dibuat, dan dengan demikian kasus ini dianggap sebagai innocent misrepresentation. 80 Kewajaran dari alasan yang diajukan akan dinilai secara obyektif.81 4.56

4.57

MO pada umumnya memungkinkan pihak pemohon untuk mengupayakan penyelesaian untuk innocent misrepresentation secara lebih mudah daripada melalui common law.82Dibandingkan common law, perundang-undangan: •

menghilangkan dua hambatan untuk dapat membatalkan kontrak. 83 Pertama, legislasi tidak mencegah seorang pemohon dari mengupayakan penyelesaian bilamana misrepresentation tercantum sebagai salah satu ketentuan dalam kontrak, atau kedua, bilamana kontrak sudah dilaksanakan;

•

mengakui tindakan misrepresentation;84

•

memberikan pengadilan keleluasaan untuk mengabulkan ganti rugi sebagai pengganti pembatalan kontrak, apabila hal tersebut akan menimbulkan kesulitan;85 dan

•

membatalkan ketentuan-ketentuan yang tidak wajar yang bermaksud untuk mengecualikan atau membatasi kewajiban atau proses penyelesaian yang muncul dari misrepresentation.86

untuk

mengupayakan

ganti

rugi

akibatinnocent

Perbedaan utama antara misrepresentationmenurut common law dan misrepresentationberdasarkan MO akan dijabarkan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini. Tabel 2-9: Perbedaan antara misrepresentation menurut common law dan berdasarkan MO Common law

MO

Adanya kontrak

Tidak diperlukan bukti adanya kontrak antara representor dan representee.

Diperlukan bukti adanya kontrak antara representor dan representee.

Ketersediaan ganti rugi

Ganti rugi tersedia untuk semua jenis misrepresentation kecuali innocent misrepresentation.

Ganti rugi tersedia untuk semua jenis misrepresentation kecuali purely innocent misrepresentation.

80

Idem. para. 13.160. Idem. dan kalimat tersebut dibuat oleh Atiyah dan Treitel, “Misrepresentation Act 1967” (1967) 30 MLR 369. 82 Hong Kong Legislative Council, Official Report of Proceedings, 30 Juli 1969, Tersedia di: http://www.legco.gov.hk/1969/h690730.pdf (diakses pada tanggal 20 Juli 2015). 83 Section 2, MO (Cap 284). Lihat Bab 2, Bagian 7.VII. untuk teks undang-undang. 84 Section 3(1), MO (Cap 284).Lihat Bab 2, Bagian 7.VII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 85 Section 3(2), MO (Cap 284).Lihat Bab 2, Bagian 7.VII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 86 Section 4, MO (Cap 284). Lihat Bab 2, Bagian 7.VII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 81

38


Common law Pengurangan ganti rugi

Fraudulent misrepresentation: ganti rugi tidak akan dikurangi untuk jarak jauh (remoteness) dan/atau kelalaian kontributif/kelalaian yang memberatkan (contributory negligence). Negligent misrepresentation: ganti rugi dapat dikurangi untuk remotenessdan/atauco ntributory negligence.

Ketersediaan langkah pembatalan

(iv) 4.58

Pembatalan tersedia untuk semua jenis misrepresentationyang dibuktikan. LihatBab 2, Bagian4.II.(A), untuk pembatalan.

MO Fraudulent misrepresentation dan “fiction of fraud”:87Ganti rugi tidak dikurangi untuk jaraj jauh (remoteness)dan/atau kelalaian kontributif/kelalaian yang memberatkan (contributory negligence). Pengeculian: apabila adanya gugatan yang dilakukan bersamaan untuk tort atas kelalaian, dan bilamana ganti rugi dapat dikurangi, karena contributory negligence.88

Pembatalan tersedia untuk semua jenis misrepresentation, kecuali dalam kasus nonfraudulent misrepresentation, dimana ganti rugi dapat diberikan sebagai pengganti pembatalan jika pengadilan menganggapnya sesuai.89Lihat Bab 2, Bagian4.II.(A), untuk ganti rugi sebagai pengganti pembatalan.

Kelebihan dan kekurangan dari pengajuan klaim berdasarkanMO

Berdasarkan tabel di bawah, terdapat berbagai keuntungan dan kerugian dalam mengajukan klaim berdasarkan MO. Meskipun sepertinya merupakan pilihan yang lebih baik untuk mengajukan klaim atas pelanggaran berdasarkan MO, praktisi hukum disarankan untuk mempertimbangkan kedua jenis pilihan. Tabel 2-10: Keuntungan dan kerugian pengajuan klaim berdasarkanMO

Keuntungan Tidak perlu membuktikan bahwa representorgagal membuktikan bahwa telah bertindak secara hati-hati. Termohon menanggung beban untuk membuktikan adanya alasan wajar untuk 87

Kerugian Jika representation mendorong representee untuk memasuki kontrak dengan pihak ketiga, klaim hanya dapat diajukan berdasarkan common law. Jika dugaan misrepresentation bertujuan untuk menipu, maka apabila ditemukan

‘Fiction of fraud’ berarti bahwa “representordapat dikenakan ganti rugi seakan-akan ia telah melakukan fraudulent misrepresentation, meskipun misrepresentationtersebut tidak dilakukan untuk tujuan menipu” (ChenWishart, M. (2015). Misrepresentation and non-disclosure. Dalam Contract law. Oxford, UK: Oxford University Press (5th ed.), di 225. 88 Section 3(1), MO (Cap 284). Lihat Bab 2, Bagian 7.VII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 89 Section 3(2), MO (Cap 284). Lihat Bab 2, Bagian 7.VII. untuk teks dari naskah UU tersebut.

39


Keuntungan mempercayai kebenaran dari pernyataan yang dibuatnya. Tersedia ganti rugi yang besar dalam jumlah yang sama dengan yang dapat diterima untuk tort penipuan, meskipun misrepresentationtersebut mungkin hanya akibat kelalaian (yaitu unsur penipuan tidak dapat dibuktikan).

(v)

Kerugian bahwa adanya unsur contributory negligence maka hal ini akan mengurangi ganti rugi yang tersedia bagi pemohon.90 Menentukan waktu awal terjadinya misrepresentation akan diperdebatkan. Jika dimulai pada saat kontrak dibuat (yaitu sama dengan negligent misrepresentation), pembatalan atas dasar misrepresentation mungkin akan lebih mudah terhalang dengan berlalunya waktu dibanding jika kasus ini merujuk pada common law dimana waktu dihitung mulai saat tindakan penipuan tersebut terungkap atau seharusnya terungkap.91

Berbagai pertimbangan bagi mereka yang mendampingi korban dari kalangan PRTM akibat misrepresentation

4.59

Seperti dijelaskan di atas, penyelesaian untuk misrepresentation termasuk pembatalan kontrak dan pemberian ganti rugi, baik itu berdasarkantort penipuan, tort kelalaian, atau MO. Dalam konteks PRTM, pembatalan atas dasar misrepresentation mungkin merupakan penyelesaian yang lebih baik jikaPRTM menginginkan kontrak kerjanya dikesampingkan. Hal ini karena misrepresentationtentang kondisi kerja (misalnya, pernyataan dari majikan bahwa PRTM akan sekamar dengan anak-anak majikan, namun pada kenyataannya PRTM disuruh tidur di kamar kecil untuk menyimpan peralatan rumah tangga) dan/atau tentang tugas pekerjaan (misalnya, pernyataan dari majikan bahwa PRTM akan bekerja untuk suatu pasangan muda, namun pada kenyataannya, PRTM diminta untuk mengurus keperluan pasangan tersebut danorangtuanya yang berusia lanjut) adalah salah satu bentuk misrepresentation yang lebih umum terjadi dalam konteks PRTM.92

4.60

Dalam kasus yang demikian, PRTM dapat memilih untuk berhenti kerja sepenuhnya. Untuk melakukan hal ini, PRTM akan mengupayakan pembatalan kontrak dan mengklaim restitusi atas pembatalan.

4.61

Dalam kasus lain, apabila seorang majikan membuat pernyataan yang bermaksud untuk mengubah gaji yang diterima PRTM, maka pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai suatu ketentuan dari kontrak kerja yang dapat diberlakukan. Tidak dibayarnya gaji baru tersebut dapat berarti terjadinya pelanggaran kontrak atau misrepresentation. Karena adanya berbagai hambatan terhadap pembatalan kontrak atas dasar misrepresentation, pendamping hukum harus mempertimbangkan apakah dengan mengupayakan gugatan atas pelanggaran kontrak tersebut kliennya akan mendapatkan hasil yang lebih baik,

90

‘Contributory negligence’ berarti bahwa pemohon ikut bertanggungjawab atas kerugian yang dideritanya. Dalam hal negligent misrepresentation, waktu mulai dihitung dari saat kontrak dibuat. Sebaliknya untuk fraudulent misrepresentation, waktu mulai dihitung dari saat tindakan penipuan dapat secara wajar terungkap. 92 Fenomena ini dikenal baik di tingkat internasional maupun nasional. Lihat contohnya ‘Protecting the Labour Rights and Human Rights of Migrant Domestic Workers – A Labour Regulation Approach’ dihttp://ohrh.law.ox.ac.uk/protecting-the-labour-rights-and-human-rights-of-migrant-domestic-workers-a-labourregulation-approach/ (Sept 2015); danUnderstanding your rightsdari Helpers for Domestic Helpers hlm. 58 mengenai tempat tinggal yang layak. 91

40


karena tindakan hukum atas dasar pelanggaran kontrak dapat berarti PRTM menerima expectation damages.93 Lihat Bab 2, Bagian 4.III. untuk variasi kontrak dan lihat Bab 2, Bagian 4.III. (C)(iv)(a) untuk perbedaan antara persyaratan dan representation. II.

Penyelesaian Ketika Kontrak Dapat Dibatalkan

4.62

Sebagaimana yang dibahas pada bagian sebelumnya, faktor-faktor yang dapat membatalkan suatu kontrak mencakup: •

perilaku yang tidak semestinya yang dilakukan salah satu pihak untuk mendorong pihak lain agar menyetujui kontrak;

•

persetujuan yang cacat dari salah satu pihak karena kurangnya informasi atau pertimbangan; dan

•

ketidakadilan dari kontrak.94 (A)

Ketersediaan proses penyelesaian

4.63

Tabel di bawah menunjukkan apakah memungkinkan untuk membatalkan kontrak (pembatalan), dan ganti rugi yang diberikan untuk berbagai faktor berbeda yang dapat membatalkan suatu kontrak (yaitu faktor-faktor yang melemahkan) yang telah disebutkan dalam manual ini.

4.64

Perhatikan bahwa pembatalan kontrak hanya membebaskan kedua belah pihak dari kewajiban mereka sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak. Mengupayakan restitusi atau ganti rugi merupakan langkah yang terpisah Tabel 2-11 Penyelesaian untuk kontrak yang cacat

Faktor yang melemahkan Paksaan

Penyelesaian Pembatalan dan restitusi atas pembatalan Tersedia. Ganti rugi: Tersedia jika paksaan menyebabkan kerugian atau kerusakan, dan jika paksaan telah dibuktikan sebagai tort.95

Pengaruh tidak wajar (undue Influence)

Pembatalan dan restitusi atas pembatalan96: Meskipun kontrak telah dieksekusi sepenuhnya atau sebagian sedemikian rupa sehingga pemohon telah mendapat manfaat dari termohon yang tidak dapat dikembalikan oleh pemohon, maka dapat dikeluarkan

93

Expectation damages dapat diperoleh dari suatu pelanggaran kontrak dalam upaya melindungi kepentingan pihak yang dirugikan untuk mewujudkan nilai dari ekspektasi yang muncul dari janji yang dibuat pihak lain. Hawkins v. McGee, 84 N.H. 114, 146 A. 641 (N.H. 1929), 94 Chen-Wishart, M. Contract law5th ed.. Oxford, UK: Oxford University Press, 2012, hlm.251. 95 Universe Tankships Inc of Monrovia v International Transport Workers' Federation [1982] 2 All ER 67, 400; Ganti rugi masih tersedia meskipun hak untuk membatalkan kontrak telah hilang (Chitty, The Law of Contracts Vol 1 (Hong-Kong: Sweet & Maxwell 2004), para 7-056 96 Esquire (Electronics) Ltd v The HSBC [2007] 3 HKLRD 439.

41


Faktor yang melemahkan

Penyelesaian perintah untuk menyerahkan keuntungan yang sedianya dinikmati (account of profits) dengan mempertimbangkan kerja yang dilakukan pihak termohon.97 Sebagai contoh kasus, seorang pemohon yang merupakan penyanyi/penulis lagu diperbolehkan membatalkan kontrak manajemen eksklusif dengan agensi (termohon), meskipun agensi tersebut telah banyak mempromosikan karyanya. Pengadilan telah menegakkan keadilan substansial (substantial justice) dengan memerintahkan dilakukannya account of profits agar agensi menerima remunerasi dalam jumlah yang wajar atas kerja yang sudah dilakukannya.98

Kondisi yang berat sebelah (unconscionable bargain)

Pembatalan dan restitusi atas pembatalan: Tersedia.99 Ganti rugi: Jika kerugian tambahan masih dialami setelah pembatalan, equitable damages dapat dikabulkan.100 Ganti rugi lainnya: Berdasarkan UCO, pengadilan juga dapat menegakkan ketentuan lain dari kontrak (yaitu bagian yang tidak terpengaruh oleh unconscionability) atau memperbaiki kesepakatan dengan merevisi atau merubah kontrak.101

Fraudulent misrepresentation

Pembatalan dan restitusi atas pembatalan: Tersedia.102 Ganti rugi: Seluruh kerugian yang mengalir langsung dari misrepresentationdapat dikembalikan, tanpa memperhatikan apakah kerugian tersebut dapat diperkirakan sebelumnya.103Hal ini termasuk: •

perbedaan antara nilai aktual dari subyek dan harga yang dibayar (sebagai akibat dari fraudulent inducement);104

•

kerugian tidak langsung (consequential loss);105

•

pengeluaran yang terbuang akibat mengandalkan misrepresentation; dan

97

O’Sullivan v Management Agency & Music Ltd [1985] Q.B. 428. Treitel, Guenter Heinz. The Law of Contract. Sweet & Maxwell, 2011, para.10-030. 99 Chitty, Chitty on contracts: General principles. Vol. 1. (Hong-Kong: Sweet & Maxwell 2012). 100 Commercial Bank of Australia Ltd v Amadio (1983) 151 CLR 447. 101 Section 5(1), UCO (Cap 458). LihatBab 2, Bagian 7.XVII. untuk teks undang-undang. 102 Chitty (Lihat no 99 diatas) 103 Smith New Court Securities v Scrimgeour Vickers [1996] 3 WLR 1051. 104 Treitel, Guenter Heinz. The Law of Contract. Sweet & Maxwell, 2011, para.9-059. 105 Doyle v Olby (Ironmongers) Ltd[1969] 2 Q.B. 158. “[T]he defendant is bound to make reparation for all the actual damages directly flowing from the fraudulent inducement” / Tergugat akan memberikan ganti rugi untuk semua kerugian aktual yang mengalir langsung dari bujukan yang menipu. 98

42



Penyelesaian •

nilai kesempatan yang hilang dari memasuki kontrak yang lebih menguntungkan.106

Negligent misrepresentation

Ganti rugi lainnya: Ganti rugi penjeraan atau punitif (exemplary damages) dapat tersedia.107 Pembatalan dan restitusi atas pembatalan: Tersedia.108

Innocent misrepresentation

Ganti rugi: Berdasarkan common law, yang dapat dipulihkanhanya kerugian wajar yang dapat diperkirakan sebelumnya yang mengalir dari misrepresentation.109 Ganti rugi dapat dikurangi oleh contributory negligenceyang dilakukan representee.110 Berdasarkan MO, perhitungan ganti rugi adalah sama seperti fraudulent misrepresentation, kecuali jika representordapat membuktikan adanya alasan wajar untuk membuat pernyataan tersebut.111Jika pembatalan dianggap sebagai jalan keluar yang terlalu drastis, pengadilan dapat menggunakan kebijaksanaannya sesuai Pasal 3(2) dari MO dalam mengabulkan ganti rugi sebagai pengganti pembatalan.112Namun, jika ada hambatan untuk melakukan pembatalan, ganti rugi mungkin juga tidak tersedia karena hak atas ganti rugi tergantung pada hak atas pembatalan.113 Pembatalan dan restitusi atas pembatalan: Tersedia.114 Ganti rugi: Berdasarkan common law, tidak ada hak atas ganti rugi. Berdasarkan MO, pengadilan dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk memberikan ganti rugi sebagai pengganti atas pembatalan jika pembatalan dianggap sebagai jalan keluar yang terlalu drastis.115 Namun, jika ada hambatan untuk melakukan pembatalan, ganti rugi mungkin juga tidak tersedia karena hak atas ganti rugi tergantung pada hak atas pembatalan.

106

East v Maurer [1991] 1 W.L.R. 461. Kuddus v Chief Constable of Leicestershire Constabulary [2001] 2 WLR 1789. 108 Chitty (Lihat no 99 diatas) 109 Overseas Tankship (K) Ltd v Morts Dock & Engineering Co Ltd (The Wagon Mound No 1)) [1961] UKPC 1. 110 Gran Gelato Ltd v Richcliff (Group) Ltd [1992] Ch 560. 111 Section 3(1), MO (Cap 284). Lihat Bab 2, Bagian 7.VII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 112 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk: sifat dari misrepresentation, kerugian yang akan timbul jika kontrak dipertahankan dan kerugian akibat pembatalan yang akan dialami pihak yang membuat pernyataan (William Sindall plc v Cambridgeshire County Council [1994] 1 WLR 1016, 1042). 113 Government of Zanzibar v British Aerospace (Lancaster House) Ltd [2000] EWHC 221 (Comm). 114 Esquire (Electronics) Ltd v The HSBC [2007] 3 HKLRD 439. 115 Section 3(2), MO (Cap 284). Lihat Bab 2, Bagian 7.VII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 107

43



Penyelesaian Ganti rugi lainnya: Jika hak atas ganti rugi hilang karena adanya hambatan untuk pembatalan, maka yang mungkin tersedia hanyaindemnity.116

(B)

Hambatan atas pembatalan kontrak pada umumnya

4.65

Faktor-faktor melemahkan yang dibahas sebelumnya membuat suatu kontrak menjadi perjanjian yang dapat dibatalkan dan bukan menjadi batal. Dengan kata lain, hak untuk mengesampingkan kontrak tidak mutlak dan dapat dicegah.

4.66

Keadan berikut ini dapat mencegah suatu kontrak yang dapat dibatalkan dari menjadi batal: •

penguatan kontrak: setelah diketahui keadaan sebenarnya dari kasus dan menyadari bahwa mereka memiliki hak atas pembatalan kontrak, pihak penerima pernyataan memilih untuk menguatkan kontrak dan melanjutkan pelaksanaan kontrak;117

•

berlalunya waktu;118atau

•

ketidakmungkinan restitusi timbal balik (mutual restitution), yaitu kondisi dimana tidak mungkin lagi untuk mengembalikan para pihak pada posisi sebelum menandatangani kontrak. Dalam konteks PRTM, hal ini mungkin karena bentuk perjanjian yang bersifat penyediaan jasa dimana tidak mungkin untuk menarik atau mengklaim kembali jasayangtelah diberikan PRTM.

4.67

Namun demikian, dalam konteks PRTM sepertinya ketidakmungkinan terjadinya mutual restitution yang pas tidak akan mencegah pengadilan dari memerintahkan pembayaran restitusi. Dalam salah satu kasus, meskipun hubungan antara PRTM dan agen melibatkan pembayaran ke agen untuk mengurus berkas PRTM (yaitu suatu layanan), pembatalan atas dasar paksaan (duress) dikabulkan dalam bentuk restitusi parsial.119Kelebihan biaya yang telah dibayar PRTM dikembalikan, sementara agen mempertahankan biaya agen sesuai batas hukum yang berlaku untuk jasa yang disediakan. Dalam konteks PRTM, kasus ini dapat dilihat sebagai salah satu contoh untuk mengelak dari hambatan yang terkait dengan tidak mungkinnya terjadi mutual restitution akibat pembatalan.

4.68

Bahkan apabila ketidakmungkinan mutual restitution menghambat pembatalan, pengadilan dapat tetap memberikan uang pengganti sesuai kebijaksanaannya.120

116

‘Indemnity’ berarti kompensasi untuk pengeluaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Kennard v Ashman (1894) 10 TLR 213. 118 Untuk fraudulent misrepresentation, waktu mulai dihitung dari saat ketika penipuan terungkap atau seharusnya terungkap. Untuknon-fraudulent misrepresentation, waktu mulai dihitung dari saat kontrak dibuat. BerdasarkanLimitation Ordinance (Cap. 347) (selanjutnya disebut sebagai“LO”) s. 4(1), tindakan hukum yang terkait dengan hubungan kontraktual harus diajukan dalam waktu enam tahun sejak tanggal terjadinya kasus. 119 Estinah v Golden Hand Indonesian Employment Agency [2011] 4 HKC 607. LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 120 Dalam salah satu kasus, pengadilan mempertimbangkan kontribusi pihak agensi terhadap keberhasilan musisi yang menjadi pihak pemohon ketika mengabulkan pemberian uang pengganti, meskipun tidak mungkin untuk mengembalikan para pihak pada posisi semula mereka sebelum kontrak dibuat. Dengan demikian, agency berhak atas remunerasi yang wajar untuk jasa atas mempromosikan pemohon, termasuk sedikit keuntungan. 117

44


4.69

Meskipun sepertinya tidak ada preseden di Hong Kong khususnya yang berkaitan dengan ketidakmungkinan restitusi dan jasa PRTM, suatu analogi mungkin dapat ditarik untuk kasus-kasus yang menyangkut penyediaan jasa.121

4.70

Hambatan lain atas pembatalan kontrak berlaku secara berbeda untuk berbagai jenis misrepresentation, seperti halnya ketersediaan ganti rugi. Lihat Bab 2, Bagian 4.II.(A), untuk rincian tentang ketersediaan proses penyelesaian kasus.

III.

Variasi kontrak

4.71

Variasi dalam kontrak berarti perubahan ketentuan-ketentuannya, dan perubahan hubungan majikan-pekerja yang ada.

4.72

Suatu kontrak dapat bervariasi sebagai akibat dari: •

perubahan pada ketentuan yang ada;

•

persetujuan atas ketentuan baru (baik itu tertulis maupun lisan) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Baku tertulis yang semula; dan

•

persetujuan untuk mengakhiri kontrak yang ada dan menggantikannya dengan kontrak baru tertulis atau lisan untuk ketentuan-ketentuan baru.122

4.73

PRTM kadangkala bersedia atau secara tidak sengaja menyetujui ketentuanketentuan kerja yang berbeda dari yang tercantum dalam Kontrak Baku. Lihat Bab 2, Bagian 3.II. untuk rincian dari Kontrak Baku. Karena Kontrak Baku adalah perjanjian kerja awal yang ditandatangani PRTM saat pertama kali menandatangani kontrak di negara asalnya untuk bekerja dengan majikan di Hong Kong, 123 perjanjian yangakan dirubah PRTM dan/atau majikan adalah kontrak yang sudah ada diantara mereka. Perlu dicatat bahwa kontrak antara mereka mungkin berbeda (tetapi tidak lebih buruk) dari ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak Baku.

4.74

Berbagai ketentuan yangmerupakan variasidari Kontrak Baku dapat beragam dari pembayaran upah yang lebih tinggi sebagai imbalan untuk kerja yang lebih

O'Sullivan and Another v Management Agency & Music Ltd and Others [1985] QB 428, 469. Perlu dicatatjuga bahwa meskipun sepertinya tidak ada kasus preseden di Hong Kong yang khusus menangani masalah ketidakmungkinan pemberian restitusi dan jasa PRTM, suatu analogi mungkin dapat ditarik dari kasus-kasus yang terkait dengan pemberian jasa, seperti Boyd and Forest v Glasgow Ry (1915) S.C.(H.L.) 20. Dalam kasus tersebut, proyek pembangunan rel kereta api telah diselesaikan sebagian ketika ditemukan bahwa kontrak dibuat atas dasar misrepresentation. Mengingat bahwa jasa yang telah diberikan tidak dapat diklaim kembali dan restitusi tidak memungkinkan, maka pengadilan memutuskan untuk memberikan kompensasi moneter yang sepadan (equitable monetary compensation). Sejak itu, pendekatan yang sama diikuti oleh berbagai kasus seperti Halpern v Halpern (No.2) [2007] EWCA Civ 291, [2008] Q.B. 195 di [70]-[73]. 121 Lihat mis. Boyd and Forest v Glasgow Ry. (1915) S.C. (H.L.) 20. Dalam kasus ini, proyek pembangunan rel kereta api telah diselesaikan sebagian ketika ditemukan bahwa kontrak dibuat atas dasar misrepresentation. Mengingat bahwa jasa yang telah diberikan tidak dapat diklaim kembali dan restitusi tidak memungkinkan, maka pengadilan memutuskan untuk memberikan kompensasi moneter yang sepadan (equitable monetary compensation). Sejak itu, pendekatan yang sama diikuti oleh berbagai kasus seperti Halpern v Halpern (No.2) [2007] EWCA Civ 291, [2008] Q.B. 195 di [70]-[73]. 122 P. Walsh and A. Smith, Hong Kong Employment Law: A Practical Guide, Hong-Kong: CCH Hong-Kong Ltd, nd 2 Ed, 2011, hlm.26. 123 Perlu dicatat bahwa Kontrak Baku adalah satu-satunya perjanjian yang diterima oleh Departemen Imigrasi dan Pemerintah Hong Kong apabila permohonan diajukan oleh pemberi kerja untuk mempekerjakan PRTM dari luar negeri. Lihat Immigration Department, “Standard Employment Contract and Terms of Employment for Helpers”. Tersedia dihttp://www.immd.gov.hk/eng/forms/forms/fdhcontractterms.html. (diakses 16 November 2015).

45


banyak dari yang ditentukan oleh Kontrak Baku, upah yang lebih rendah untuk pekerjaan yang sama, atau persyaratan kerja yang jauh berbeda, seperti merawat orangtua yang sudah lanjut usia, dan bukan anak kecil sebagaimana yang telah disepakati di awal. Ketentuan yang menyimpang dari yang tercantum dalam Kontrak Baku hanya mengikat jika merupakan variasi dari kontrak yang sah dan dapat diberlakukan. Cara-cara dimana kontrak dapat bervariasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya variasi kontrak tersebut dibahas lebih lanjut di bawah ini. 4.75

Variasi pada Kontrak Baku seringkali tidak tertulis dan dalam bentuk perjanjian lisan. Apakah variasi tersebut dapat diberlakukanatau tidak tergantung pada apakah ketentuan baru tersebut: •

melanggar kebijakan publik;

•

memenuhi persyaratan akan perlunya consideration dalam kontrak; dan

•

merupakan ketentuan aktual dan bukan sekedar representation. (A)

Meninjau kembail atau menegakkan ketentuan bervariasi

4.76

Meninjau kembali variasi substansi kontrak mirip dengan meninjau kembali keabsahan kontrak secara keseluruhan, dengan hasil yang sama. Seorang PRTM mungkin tertarik untuk membatalkan variasi dari Kontrak Baku karena dapat berarti bahwa PRTM berhak atas restitusi dari pembatalan variasi tersebut, dan berhak untuk tidak lagi terikat oleh ketentuan bervariasi tersebut.

4.77

Perlu dicatat bahwa mengesampingkan ketentuan bervariasi tidak berarti mengesampingkan seluruh kontrak. Sebaliknya, pengadilan dapat memberlakukan kontrak tanpa ketentuan bervariasi tersebut.

4.78

Di sisi lain, PRTM mungkin ingin menegakkan variasi kontrak apabila ketentuan bervariasi tersebut menguntungkan bagi mereka. Apakah PRTM akan berhasil dalam menegakkan ketentuan bervariasi seringkali bergantung pada apakah PRTM memberikan considerationbaru untuk variasi kontrak tersebut. (i)

Perlunya consideration baru

4.79

Agar PRTM dan majikan dapat melakukan variasi pada kontrak yang ada, harus terdapatconsideration baru untuk mendukung variasi kontrak tersebut.

4.80

Kesepakatan untuk merubah ketentuan dari kontrak yang ada dapat menghasilkan consideration tersendiri, dimana variasi ini menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak.124Sudah memadai jika salah satu pihak mungkin mengambil manfaat dari variasi tersebut. 125 Misalnya, majikan kemungkinan setuju untuk membayar upah yang lebih tinggidan sebagai gantinya pekerjasetuju untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyakdari apa yang disyaratkan di dalam kontrak yang ada.

4.81

Pihak yang ingin memberlakukanketentuan baru yang tidak sesuai dengan kontrak tertulis semula (yaitu, Kontrak Baku) harus menunjukkan bahwa mereka memberikan consideration untukketentuan baru tersebut. Hal ini dapat dicapai

124

Treitel, Guenter Heinz. The Law of Contract. Sweet & Maxwell, 2011, para.3-063. Idem.

125

46


dengan membuktikan bahwa ia menandatangani kontrak tertulis dengan pertimbangan persetujuan pihak lain terhadapketentuan baru tersebut, sehingga memungkinkan ketentuan baru tersebut dianggap sebagai collateral term atau collateral contract yang dapat diberlakukan. Lihat Bab 2, Bagian 4.III.(B), untuk rincian tentang collateral term atau collateral contract.126 (B)

Collateral term atau collateral contract

4.82

Dalam beberapa kasus, PRTM mungkin menyetujui variasi secara lisan atau tertulis yang tidak sesuai dengan salah satu atau lebih dari ketentuan dalam kontrak semula yang ditandatangani. Untuk dapat mengandalkan ketentuan bervariasi tersebut, PRTM perlu menunjukkan bahwa variasi kontrak harus mengalahkan (yaitu menggantikan) ketentuan semula yang divariasi.

4.83

Apabila kedua belah pihak sepakat untuk merubah Kontrak Baku dengan membuat beberapa pernyataan lisan atau tertulis sebelum Kontrak Baku ditandatangani, variasi tersebut mungkin dapat diberlakukan sebagai collateral term atau collateral contract.127

4.84

Kasus preseden sebelumnya menunjukkan bahwa apabila pernyataan lisan atau tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak dimaksudkan untuk merubah kontrak tertulis formal, makapernyataan lisan atau tertulis tersebut merupakan collateral atas dokumen tertulis tadi, tetapi mungkin saja menggantikannya.128

4.85

Misalnya, A dan B berunding atas dasar suatu kontrak tertulis. Namun, A secara lisan menyatakan bahwa kontrak dalam hal ketentuannyaakan lebih menguntungkan daripada yang terkandung dalam dokumen tertulis. (misalnya,jam kerja sebenarnya lebih sedikit daripada yang tertulis dalam kontrak). Pernyataan si A mungkin dapat diberlakukan jika B menandatangani dokumen kontrak resmi sebagaimana diminta A, sementara mengandalkan pernyataan lisan A tentang ketentuan-ketentuan yang lebih baik.129 Persetujuan si B untuk menandatangani kontrak tertulis merupakan consideration yang sah untuk pernyataan lisan si A, sehingga pernyataan tersebut mengikat secara hukum. Pernyataan itu akan diperlakukan sebagai collateral term atau collateral contract. Ketentuan-ketentuannya akan menggantikan berbagai ketentuan yang relevan di dalam kontrak tertulis.130 (C) Skenario umum dalam konteks PRTM yang melibatkan variasi kontrak dan keberlakuan

4.86

Lima situasi yang berkaitan dengan keberlakuan dari variasi kontrak dalam konteks PRTM akan dibahas secara rinci dalam bab ini. Skenario tersebut termasuk:

126

Meskipun di luar konteks PRTM, diputuskan bahwa ketentuan baru yang disetujui secara lisan dan mensyaratkan suatu perusahaan pengangkut barang untuk mengangkut barang sang pemilik di bagian bawah dek kapal, untuk menggantikan perjanjian tertulis yang memperbolehkan perusahaan pengangkut tersebut untuk mengangkut barang sesuai kebijaksanaannya. Considerationyang diberikan untuk jaminan secara lisan dari perusahaan pengangkut bahwa barang akan diangkut di bawah dek adalah dalam bentuk persetujuan sang pemilik untuk menandatangani kontrak tertulis (yaitu perjanjian pengangkutan barang). Lihat J Evans & Sons (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078. 127 Shanklin Pier Ltd v Detel Products Ltd [1951] 2 KB 854. 128 Idem. 129 Charnock v Liverpool Corp [1968] 1 WLR 1498. 130 Brikom Investments Ltd v Carr [1979] Q.B. 467.

47


•

variasi untuk membayar kurang dari upah minimum yang diizinkan tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan kebijakan publik;131

•

variasi untuk membayar lebih rendah dari yang disetujui pada awalnya, tetapi lebih tinggi dari upah minimum masih tidak dapat diberlakukan karena kurangnya consideration;132

•

variasi untuk membayar lebih tinggi didukung oleh consideration yang sah;133

•

pernyataan yang bermaksud untuk melakukan variasi pada kontrak tidak dapat diberlakukan jika representation belaka;134dan

•

keberlakuan dari variasi kontrak melalui pernyataan tertulis.135 (i)

Variasi untuk membayar lebih rendah dari standar minimum tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan kebijakan publik

! 4.87

Variasi dari kontrak kerja semula untuk membayar PRTM di bawah upah minimum tidak dapat ditegakkan, karena bertentangan dengan kebijakan publik Hong Kong. (a)

Doktrin dari kebijakan publik

4.88

‘Kebijakan publik’ mengacu pada prinsip bahwa ancamanataskebaikan bersama (atau kepentingan publik) 136 dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak legalitas kontrak atau transaksi tertentu.

4.89

Jika ketentuan-ketentuan yang menjadikan suatu kontrak bervariasi dianggap tidak sejalan dengan kebijakan publik, maka kontrak tersebut tidak dapat diberlakukan. 137 Seringkali, skenario ini akan timbul karena ketentuan yang relevan atau seluruh kontrak:

# •

adalah ilegal;138

•

berbahaya bagi pemerintahan dalam hal urusan dalam negeri maupun luar negeri;139;

•

mengganggu “ditegakkannya keadilan publik”;140

•

berbahaya bagi perkawinan dan moralitas;141atau

•

secara ekonomi bertentangan dengan kepentingan publik.142

131

GovHK (n.d.), berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014. Tersedia di http://www.gov.hk/en/residents/employment/recruitment/foreigndomestichelper.htm. (diakses 5 Agustus 2015). Lihat jugaBab 2, Bagian 4.III.(C)(i). 132 Bab 2, Bagian 4.III.(C)(ii) 133 Bab 2, Bagian 4.III.(C)(iii) 134 Bab 2, Bagian 4.III.(C)(iv) 135 Bab 2, Bagian 4.III.(C)(v) 136 Black’s legal dictionary (n.d.). Tersedia di http://thelawdictionary.org/public-policy. (diakses 5 Agustus 2015). 137 Imperial Chemical Industries Ltd v Shatwell [1965] A.C. 656, 675, 678, 683, 693. 138 Langton v Hughes (1813) 1 M. & S. 593. 139 Amalgamated Society of Ry Servants v Osborne [1910] A.C. 87. 140 R v Andrews [1973] QB 422. 141 Baker v White (1690) 2 Vern. 215. 142 Attorney-General for Australia v Adelaide SS Co [1913] AC 781, hlm. 796.

48


(b)

Konteks PRTM

4.90

Kontrak atau variasi kontrak yang memberikan remunerasi kepada PRTM di bawah upah minimum atau tidak sesuai dengan standar minimum lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak Bakupada umumnya batal karena alasan kebijakan publik.

4.91

Meskipun undang-undang Hong Kong tidak tegas melarang dipekerjakannya PRTM dengan gaji di bawah upah minimum,143 standar dan hak minimum dalam pengaturan untuk mempekerjakanPRTM ditetapkan dalam Kontrak Baku. Keputusan administratif menjadikan berbagai standar dan hak ini sebagai sesuatu yang diwajibkan.144

4.92

Dengan demikian, meskipun tidak dilarang dalam undang-undang, setiap usulan variasi kontrak yang berakibat pada diterimanya gaji yang lebih rendah dari upah minimum bagi PRTM sebagaimana ditetapkan di dalam Kontrak Baku, pada umumnya akan batal (dan dengan demikian, tidak dapat diberlakukan) karena melanggar kebijakan publik.145Hal ini berlaku meskipun dalam keadaan dimana PRTM menyetujui upah yang lebih rendah.

4.93

Demikian pula, variasi dari Kontrak Baku untuk menurunkan manfaat minimum yang seharusnya menjadi hak PRTM juga akan batal karena melanggar kebijakan publik, terlepas dari apakah pekerja menyetujui ketentuan yang kurang menguntungkan tersebut. (ii)

Variasi untuk membayar lebih rendah dari yang disetujui pada awalnya, tetapi lebih tinggi dari upah minimum masih tidak dapat diberlakukan karena kurangnya consideration

4.94

Dalam kasus dimana pihak majikan pada awalnya setuju atas tingkat upah tertentu dan di kemudian hari secara sepihak menurunkan jumlah tersebut, penyelesaiannya akan tergantung pada apakah jumlah yang baru tersebut di bawah upah minimum yang diizinkan.

4.95

Apabila upah baru lebih rendah dari jumlah yang awalnya disepakati, tetapi masih lebih tinggi atau sama dengan upah minimum, ketentuan tentang upah baru tersebut tidak dapat diberlakukan jika tidak memiliki consideration. Lihat Bab 2, Bagian 1 (II), untuk definisi consideration.

4.96

Namun sebaliknya, apabila pihak majikan sepakat dengan PRTM untuk menurunkan upah yang disepakati sebelumnya tapi mempertahankannya di atas upah minimum, majikan dapat berupaya untuk memberlakukan variasi. Majikan akan melakukannya dengan mengandalkan “promissory estoppel”, suatu doktrin hukum yang mencegah pihak yang membuat janji untuk mengingkari janjinya. Agar berhasil membuktikan klaim promissory estoppel tersebut, majikan harus membuktikan bahwa:

143

Immigration Law Ordinance (Cap 115) s 42(1). LihatBab 2, Bagian 7.III. untuk teks dari naskah UU tersebut. Tujuannya adalah untuk ‘memenuhi kewajiban internasional Hong Kong di bawah Konvensi ILO No. 97’ (Lilik Andayani v Chan Oi Ling [2001] 2 HKLRD 572 at 576-577. LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut). 145 GovHK (n.d.), berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014. Tersedia di http://www.gov.hk/en/residents/employment/recruitment/foreigndomestichelper.htm. (diakses 5 Agustus 2015). 144

49


4.97

•

PRTM dengan tegas berjanji bahwa ia tidak akan menuntut hak-hak hukumnya untuk menerima upah awalnya yang lebih tinggi;

•

mereka (yaitu, pihak majikan) mengandalkan pada representation ini untuk membayar PRTM upah lebih rendah yang kemudian disetujui; dan

•

merupakan ketidakadilan jika PRTM mengingkari janjinya.146

Dengan demikian, dalam prakteknya setiap klaim yang demikian yang dibuat majikan cenderung tidak akan berhasil, karena sangat kecil kemungkinan pengadilan Hong Kong akan mengatakan bahwa tidak adilbagi PRTM untuk menuntut hak-hak hukumnyasesuai kontrak untuk menerima jumlah yang telah mereka sepakatipada awalnya. (iii)

Variasi untuk membayar consideration yang sah

lebih

tinggi

dan

didukung

oleh

4.98

Variasi kontrak harus didukung oleh consideration.147Melakukan lebih dari apa yang dijanjikan berdasarkan kontrak semula dianggap consideration yang baik dalam mendukung variasi untuk membayar pekerja dengan gaji yang lebih tinggi.148Dengan demikian, jika PRTM melakukan pekerjaan lebih dari apa yang ditentukan dalam Kontrak Baku, dan pekerjaan tambahan tersebut masih dalam cakupantugas pekerjaan yang diperbolehkan, maka kerja tersebutcenderung dianggap consideration yang baik untuk janji dari majikan untuk membayar upah yang lebih tinggi.149

4.99

Jika pekerjaan tambahan tidak diperlukan, setiap upaya untuk memberlakukan upah yang lebih tinggi perlu menunjukkan adanya considerationdalam bentuk apapun. Karena consideration dapat berbeda sesuai kasusnya, PRTM harus berkonsultasi dengan pengacara untuk menentukan apakah consideration dapat dibuktikan. (iv)

Pernyataan yang bertujuan untuk melakukan variasi kontrak tidak dapat diberlakukan apabila ditafsirkan sebagai representation belaka

4.100 Agar suatu pernyataan yang bermaksud untuk melakukan variasi kontrak agar dapat dilaksanakan, pernyataan tersebut harus dibuat dengan maksud untuk mengikat. Jika si pembicara tidak memiliki maksudtersebut ketika membuat pernyataan, maka akan diperlakukan sebagai representation belaka. Lihat Bab 2, Bagian 1, untuk arti dari representation. 4.101 Pada umumnya, membuktikan adanya niat untuk terikat akan tergantung pada apakah pernyataan tersebut cukup spesifik untuk dianggap sebagai ketentuan yang menyebabkan variasi kontrak. Dengan demikian, apakah pernyataan tersebut dianggap sebagai ketentuan atau representation akan tergantung pada keadaan dari masing-masing kasus.

146

Hughes v Metropolitan Ry(1877) 2 App. Cas. 439. Williams v Roffey Bros & Nicholls (Contractors) Ltd [1991] 1 Q.B. 1. 148 Idem. 149 Namun demikian perlu dicatat bahwa apabila majikan dan PRTM pertama kali sepakat agar PRTM datang ke Hong Kong untuk dipekerjakan, kedua belah pihak bebas untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah gaji bulanan untuk PRTM di dalam Kontrak Kerja Baku sepanjang jumlahnya lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah Hong Kong. 147

50


4.102 Dalam mengupayakan ganti rugi, pemohon harus membuktikan bahwa pernyataan yang dibuat merupakan ketentuan yang menyebabkan variasi kontrak. Pernyataan tersebut dapat dibuat secara lisan atau tertulis, dan harus bermaksud untuk memvariasikankontrak semula. Ganti rugi hanya akan tersedia jika pernyataan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan.150 4.103 Perlu juga dicatat bahwa membuat pernyataan yang kemudian ternyata palsu juga dapatberujung pada pertanggungjawaban atas misrepresentation yang terjadi. Misrepresentation dapat membatalkan kontrak dan/atau memungkinkan misrepresentor untuk membayar ganti rugi menuruttort atau berdasarkan MO. Lihat Bab 2, Bagian 4.I.(D), untuk misrepresentation. (a)

Perbedaan antara ketentuan dan representation

4.104 Perbedaan utama antara ketentuan dan representation diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2-12: Perbedaan antara ketentuan dan representation

Definisi

Waktu pembuatan

Tindakan sebagai akibat ketidakpatuhan

Penyelesaian

Ketentuan Suatu upaya yang dapat diberlakukan untuk melakukan (atau menahan diri dari melakukan) sesuatu, atau untuk menjamin kebenaran dari sesuatu.151 Pernyataan yang merupakan ketentuan dapat dibuat pada saat kontrak dibuat atau setiap saat dilakukan untuk variasi kontrak yang ada. Kegagalan untuk mentaati ketentuan merupakan suatu pelanggaran kontrak.

Bentuk penyelesaian

150

Representation Suatu pernyataan yang hanya menegaskan kebenaran dari keadaan tertentu. Representeedidorong untuk mengandalkan pernyataan tersebut, tetapi tidak memberikan jaminan yang dapat diberlakukan atas kebenarannya.152 Representationdapat dibuat kapanpun terhadap pihak lain. Namun demikian, actionable misrepresentation dibuat sebelum waktu dimana kontrak dibuat untuk mendorong pihak lain menandatangani kontrak. Penyelesaian tidak tersedia jika representation hanya sekedar pernyataan niat yang dibuat dengan jujur pada saat pernyataan tersebut dibuat. Namun demikian, membuat false representation secara sadar dapat merupakan actionable misrepresentation. Bentuk penyelesaian termasuk

Bannerman v White (1861) 10 C.B. N.S. 844, disebutkan dalam Singh Jugraj v Wave Step Ltd [2013] HKEC 1855 English Judgment; De Lassalle v Guildford [1901] 2 K.B. 215, disebutkan dalamKo Ching Chung v Fulltin Investment Ltd [2006] HKEC 1179 English Judgment. 151 Chen-Wishart, M (2012). Misrepresentation and non-disclosure. In Contract law. Oxford, UK: Oxford University Press (4th ed.), di 204. 152 Idem; Tidak seperti ketentuan, representationtidak memberi jaminan yang dapat diberlakukan secara hukum. Jika representation kemudian ternyata palsu, maka tidak merupakan suatu pelanggaran tetapi hanya misrepresentation.

51


termasukexpectation damages,153 kemungkinan pemutusan kontrak, dan pemenuhan kewajiban tertentu(specific performance). LihatBab 2, Bagian 7.XIII. untuk proses penyelesaian atas pelanggaran kontrak. (b)

reliance damages,154 dan kemungkinan pembatalan kontrak, tergantung pada hambatan tertentu. Lihat Bab 2, 4.II.(A), untuk proses penyelesaian atas misrepresentation.

Bagaimana membedakan antara ketentuan dan representation

4.105 Ketentuan dan representation umumnya dibedakan dari satu sama lain atas dasar apakah terdapat“bukti adanya niat pada salah satu atau kedua belah pihak bahwa harus ada kewajiban kontraktual sehubungan dengan keakuratan pernyataan”.155 4.106 Faktor-faktor berikut umumnya harus diperhitungkan ketika menentukan apakah sebuah pernyataan merupakan ketentuan kontrak atau representation belaka: • pentingnya kebenaran pernyataan bagi pihak yang satunya;156 •

waktu antara pembuatan pernyataan dan penyelesaian kontrak;157

•

apakah si pembicara berada dalam posisi yang lebih baik dibanding pihak satunya dalam hal mengetahui kebenaran dari pernyataan tersebut;158 dan

•

apakah pernyataan itu kemudian dihilangkan ketika perjanjian menjadi kontrak tertulis.159 (v)

Keberlakuan variai kontrak melalui pernyataan tertulis.

4.107 Meskipun pernyataan lisan adalah cara yang paling umum dalam variasi kontrak kerja dalam konteks PRTM, bukan hal yang tidak PRTM untuk disodorkan dokumen kontrak tertulis baru yang berisi ketentuan baru, dan dimaksudkan untuk melakukan variasi kontrak ada.160

melakukan biasa bagi ketentuankerja yang

4.108 Apakah dokumen kontrak tertulis yang baru ini akan mengikat PRTM umumnya tergantung pada apakah: •

ada niat yang cukup dari kedua belah pihak untuk terikat oleh ketentuan dalam dokumen kontrak tertulis yang baru; dan

153

Dalam hal ini, meletakkan pihak yang tidak bersalah pada posisi yang seharusnya jika kontrak dilaksanakan semestinya. 154 Yaitu meletakkan pihak tersebut pada posisi apabilarepresentation tidak dibuat. 155 Heilbut Symons & Co v Buckleton [1913] A.C. 30, 51. 156 Bannerman v White (1861) 10 C.B. N.S. 844; 142 E.R. 685. 157 Routledge v McKay [1954] 1 W.L.R. 615. 158 Dick Bentley Productions Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd [1965] 1 W.L.R. 623. 159 Heilbut Symons & Co v Buckleton [1913] A.C. 30. 160 Berdasarkan pengalaman JWB dan organisasi mitra. Sayangnya, bukti statistik tidak ditemukan untuk mengukur frekuensi sebenarnya dari masalah yang paling banyak dilaporkan ini.

52


•

dokumen kontrak tertulis yang baru telah ditandatangani.

4.109 Agar suatu dokumen tertulis diperlakukan sebagai kontrak yang sah dan mengikat, bahasa yang digunakan dokumen harus menunjukkan niat yang cukup dari kedua belah pihak untuk terikat oleh ketentuan yang dikandungnya. Jika dokumen mengandung klausa “tunduk pada kontrak”, maka berdasarkan kasus preseden sebelumnya,dokumen tertulis tersebut tidak dianggap mengikat secara hukum. 161 Dengan demikian, dokumen kontrak tertulis akan gagal karena kurangnya niat yang memadai jika bahasa dokumen membuktikan bahwa para pihak tidak berniat untuk terikat oleh ketentuan-ketentuannya. 4.110 Apabila dokumen tertulis yang memuat perjanjian baru telah ditandatangani oleh salah satu atau kedua belah pihak, jelas bahwa pihak penandatanganan biasanya akan terikat pada ketentuannya, apakah mereka telah membacanya atau tidak, dan apakah mereka tahu secara tepat atau tidak tentang dampak hukumnya. 162 Dengan demikian, dokumen kontrak tertulis yang memuat kesepakatan baru kemungkinan akan mengikat secara hukum bagi PRTM jika menandatanganinya, sepanjang perjanjian baru tersebut tidak bertentangan dengan manfaat minimum yang ditetapkan dalam Kontrak Baku. (penekanan ditambahkan) 4.111 Dalam kasus dimana PRTM telah menandatangani dokumen kontrak tertulis yang baru,tetapi ingin menolak legalitas ketentuan baru yang dikandungnya, maka PRTM dapat mengklaim perjanjian baru tersebut batal atas dasar paksaan, pengaruh tidak wajar, kondisi berat sebelah, dan/atau misrepresentation. IV.

Sengketa keuangan yang terkait dengan pekerjaan

4.112 Secara formal, sengketa ketenagakerjaan mengenai masalah keuangan adalah perselisihan yang terkait dengan hak-hak PRTM tentang masalah keuangan selama masa kerjanya. Hal ini termasuk sengketa tentang pembayaran upah atau pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan karena telah memutuskan hubungan kerja. Perselisihan keuangan yang terkait dengan pekerjaan adalah salah satu gugatan yang timbul dari hubungan kontraktual yang paling umum terjadi antara PRTM dan majikannya. 4.113 Sebagian besar klaim yang berkenaan dengan uang yang mungkin diajukan PRTM terhadap majikannyaterbagi dalam dua kategori: (i) klaim yang dibuat sesuai dengan Employment Ordinance (EO); dan (ii) klaim atas ganti rugi menurut common lawuntuk pelanggaran kontrak kerja. 4.114 Sub-bagian berikut ini mencakup berbagai masalah yang dialami PRTM dalam hal pembayaran upah, serta kerugian yang mungkin terjadi akibat pemutusan hubungan kerja. (D) Gaji di bawah standar, gaji tidak dibayar, atau keterlambatan pembayaran gaji yang belum terbayar 4.115 Perselisihan ketenagakerjaan yang terkait dengan masalah uang yang umum terjadi dan mungkin timbul sehubungan dengan PRTM termasuk: •

gaji di bawah standar (pemotongan dari gaji) dan gaji tidak dibayar;

161

Ronald Preston & Partners v Markheath Securities [1988] 2 E.G.L.R. 23. L’Estrange v Graucob Ltd [1934] 2 K.B. 394.

162

53


•

keterlambatan pembayaran gaji yang belum terbayar;

•

gaji tidak dibayar untuk kerja yang dilakukan pada saat hari istirahat dan tidak dibayarnya hari liburberbayar serta cuti tahunan berbayar;

•

uang pesongan tidak dibayar; dan

•

tidak dibayarnya uang cuti kehamilan.

4.116 Definisi upah menurut EO cukup luas. Hal ini mencakup semua remunerasi, pendapatan, tunjangan (termasuk tunjangan bepergian dan tunjangan kehadiran), bonus kehadiran, komisi, uang lembur, uang tip dan biaya layanan (service charge)yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang, dan yang dibayarkan kepada pekerja untuk kerja yang sudah atau akan dilakukan sesuai kontrak kerja mereka. (E)

Gaji di bawah standar, dan gaji yang belum terbayar

4.117 Berdasarkan EO, majikan tidak diperbolehkanmemotonggajipekerja mereka atau dari jumlah uang lain yang belum terbayar kepada pekerja tersebut, kecuali untuk situasi yang tergolong dalam daftar pengecualian yang komprehensif sebagaimana terkandung dalam EO.163 4.118 Dengan demikian, pemotongan yang berada di luar daftar pengecualian ini, atau dimana majikan secara tidak sah menolak untuk membayar upah atau uang lain yang belum terbayar kepada pekerja, maka proses penyelesaian hukum yang ditetapkan di dalam EO memperbolehkan pekerja untuk mengajukan klaim ke Pengadilan Ketenagakerjaan untuk melunasiuang tunggakan tersebut. Lihat Bab 2, Bagian 4.IV.(B), untuk proses penyelesaianatas pemotongan gaji yang tidak sah. Lihat Bab 2, Bagian 4.IV.(B), untuk proses penyelesaianatas gaji yang belum terbayar. (F)

Keterlambatan pembayaran gaji yang belum terbayar

4.119 Upah sudah harus dibayarkan pada saat berakhirnya hari terakhir dari periode upah.164 Upah harus dibayar selambat-lambatnya tujuh hari setelah berakhirnya periode upah.165 4.120 Apabila majikan tidak membayar upah dalam waktu tujuh hari setelah berakhirnya periode upah, majikan diwajibkan untuk membayar bunga atas jumlah yang belum terbayar mulai dari tanggal dimana pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran aktual.166 (G) Gaji yang belum terbayar untuk kerja yang dilakukan pada hari isitirahat serta tidak dibayarnya hari libur berbayar dan uang cuti tahunan berbayar 4.121 Sengketa juga dapat timbul antara majikan dan PRTM sehubungan dengan gaji yang belum terbayar untuk kerja yang dilakukan pada hari istirahat, dan tidak dibayarnya hari libur berbayar/ cuti tahunan berbayar. 163

Section 32, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. Periode upah adalah satu bulan sesuai dengan Pasal 22, EO (Cap 57). LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 165 Section 23, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 166 Section 25A, EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 164

54


(i)

Hari istirahat

4.122 Seorang majikan tidak dapat memaksa pekerja untuk bekerja pada hari istirahat.167Suatu kontrak kerja dinyatakan batal jika mengandung ketentuan yang mensyaratkan pembayaran bonus tahunan, pembayaran akhir tahun, atau bagian manapun dari pembayaran tersebut pada keharusan bekerja pada hari istirahat.168 4.123 Pekerja dapat bekerja secara sukarela pada hari istirahat jika majikannya menyetujui. 169 Akan tetapi, dalam keadaan yang demikian majikan dan pekerjaakan menentukanapakah pekerja berhak atas pembayaran untuk kerja yang dilakukan pada hari istirahat.170

(ii)

Hari libur berbayar

4.124 Pekerja yang telah bekerja berdasarkan kontrak terus-menerus selama minimal tiga bulan segera sebelum hari libur resmi berhak atas hari libur berbayar. Majikan harus melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada hari dimanapekerja tersebut dibayar upah berikutnyasetelah hari libur tersebut.171 4.125 Meskipun majikan mungkin disyaratkan untuk memberikan hari libur berbayar, majikan dibatasi dari melakukan pembayaran sebagai pengganti pemberian hari libur resmi kepadapekerja.172 (iii)

Cuti tahunan berbayar

4.126 Seorang pekerja yang telah bekerja di bawah kontrak secara terus-menerus selama tidak kurang dari 12 bulan berhak atas cuti tahunan berbayar, untuk setiap periode 12 bulan. 173 Uang cuti tahunan berbayar harus dibayarkan selambat-lambatnya pada hari dimana pekerja tersebut dibayar upah berikutnya setelah periode cuti tahunannya.174 4.127 Seorang pekerja yang sudah bekerja selama satu periode tahun cuti,175 tetapi kontrak kerjanya dihentikan, berhak atas pembayaran sebagai pengganti cuti tahunan yang belum diambil, terlepas dari alasan pemutusan kontrak tersebut. Seorang pekerja yang sudah bekerja selama setidaknya tiga bulan tetapi kurang dari 12 bulan berhak atasuang cuti tahunan dihitung pro rata jika pekerja tersebut 167

Section 19, EO (Cap 57). Perlu dicatat bahwa majikan mungkin akan memaksa pekerja untuk bekerja pada hari istirahat ketika terjadi kerusakan pada peralatan mesin atau pabrik ataukeadaan darurat lainnya yang tak terduga. Lihat Section 19(2), EO (Cap 57). LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 168 Section 21, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 169 Section 20, EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 170 A Concise Guide to the Employment Ordinance (Februari 2014), Labour Department. Tersedia dihttp://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/EO_guide_full.pdf (diakses 24 September 2015). 171 Section 40, EO (Cap 57).Besaran uang yang dibayarkan untuk hari libur berbayar ditetapkan di dalam s 41 dari EO. Lihat Section 19(2), EO (Cap 57) Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 172 Section 40A, EO (Cap 57). Lihat Section 19(2), EO (Cap 57) LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks undangundang. 173 Section 41AA, EO (Cap 57). Besaran uang cuti tahunan berbayar per hari ditetapkan di dalam s 41C dari EO. LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks undang-undang. 174 Section 41B, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks undang-undang. 175 Suatu ‘tahun cuti’ adalah periode selama 12 bulan yang dimulai pada hari sejak pekerjaan dimulai dansatu tahun setelah hari tersebut. Lihat Section 41A, EO (Cap 57). LihatBab 2, Section 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut.

55


dihentikan dari pekerjaannya karena alasan selain pemecatan pemberitahuan (summary dismissal) yang diperbolehkan hukum.176

tanpa

4.128 Majikan dapat tidak membayar remunerasi kepada pekerja sebagai pengganti pengambilan semua atau sebagian dari cuti tahunan pekerja tersebut, kecuali jika ia berhak atas cuti tahunan selama lebih dari 10 hari untuk suatu tahun cuti tertentu. Dalam hal ini, pekerja dapat menerima pembayaran sebagai pengganti bagian dari hak cuti tahunannya yang melebihi sepuluh hari.177(Misalnya, jika mereka berhak atas 14 hari cuti, mereka mungkin menerima pembayaran sebagai pengganti cuti selama 4 hari). (H)

Uang pesongan yang belum terbayar

4.129 Apabila seorang pekerja telah bekerja untuk jangka waktu tidak kurang dari 24 bulan yang berakhir pada tanggal pemecatan, karyawan berhak atas uang pesangon baik itu karena pemecatan dengan alasan redundansi, maupun pada saat ‘diPHK’.178 4.130 Meskipun ‘redundansi’ bukan istilah yang didefinisikan secara hukum, pedoman hukum menyatakan bahwa seorang pekerja dibuat redundant apabila majikan telah berhenti (atau bermaksud untuk berhenti) meneruskan usaha untuk tujuan dimana pekerja itu dipekerjakan, atau persyaratan dari usaha untuk mempekerjakanpekerja tersebuttidak lagi berlaku.179 4.131 Dalam konteks PRTM, apabila PRTM dipekerjakan sehubungan dengan rumah tangga pribadi, makarumah tangga tersebut dianggap sebagai suatu usaha dan pemeliharaan atas rumah tangga dianggap sebagai upaya menjalankan usaha majikan.180 4.132 Terdapat anggapan resmi bahwa apabila seorang pekerja telah diberhentikan oleh majikan, maka berarti pekerja tersebut telah diberhentikan dengan alasan redundansi. Majikan menanggung beban untuk membuktikan sebaliknya.181 4.133 Dalam konteks lain182 [Cheng Kwok Wah v Li Hing Environmental Services Co Ltd183] pengadilan menetapkan bahwa bilamana kontrak kerja untuk jasa cleaning serviceselama jangka waktu tertentu telah habis dan tidak diperpanjang, pekerja dipecat dengan alasan redundansi. Dengan demikian, pengadilan memutuskan bahwa majikan bertanggung jawab atas pemberian uang pesangon. Dengan menggunakan analisis yang sama untuk konteks PRTM, seorang PRTM dapat mengklaim uang pesangon, bilamana kontrak kerja PRTM berlaku untuk jangka 176

Section 41D, EO (Cap 57).; LihatA Concise Guide to the Employment Ordinance untuk informasi lebih lanjut mengenai perhitungan uang cuti tahunan berbayar ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (n 170 diatas) 177 Section 41E, EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 178 Section 31B(1), EO (Cap 57).Perlu dicatat bahwa pekerja dinyatakan ‘diPHK’ apabila jumlah keseluruhan hari di mana majikan tidak mempekerjakan pekerja melebihi (a) separuh dari total hari kerja biasa selama 4 minggu secara berurutan; atau (b) sepertiga dari total hari kerja biasa selama 26 minggu secara berurutan, dan pekerja dibayar jumlah uang yang tidak setara dengan upah yang seharusnya ia terima jika ia dipekerjakan pada harihari tersebut – lihatSection 31E, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks undang-undang. 179 Section 31B(2), EO (Cap 57). LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks undang-undang. 180 Section 31B(3), EO (Cap 57). LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks undang-undang. 181 Section 31Q, EO (Cap 57).Untuk penerapan ketentuan ini menurutcase law, silakan rujuk keLam Yau Kuen v Easy (Hang Fung) Transportation Co Ltd & Another [2006] HKEC 2218 English Judgment. Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk ringkasan singkat dari kasus. 182 Cheng Kwok Wah v Li Hing Cleaning Services Co Ltd [2015] 1 HKLRD A2 183 Cheng Kwok Wah v Li Hing Environmental Services Co Ltd[2013] 5 HKLRD 298 English Judgment. [2013] 5 HKLRD 298 English Judgment.

56


waktu tertentu dan setelah berakhirnya jangka waktu tertentu tersebut kontrak tidak diperpanjang oleh majikan PRTM. 4.134 Jika majikan tidak menyetujui dan tidak membayar uang pesangon, pekerja mempunyai hak atas pembayaran dengan memberikan peringatan secara tertulis kepada majikan, kecuali jika Komisioner Ketenagakerjaan setuju untuk memperpanjang jangka waktu peringatan yang relevan tersebut. 184 Hak atas uang pesangon juga dapat dipertahankan apabila pembayaran tersebut dipermasalahkan di Minor Employment Claims Adjudication Board(MECAB) atau Pengadilan Ketenakerjaan.185 Majikan bertanggung jawab untuk membayar uang pesangon selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima surat peringatan.186 4.135 Dalam kasus dimana tidak dibayarkan uang yang belum terbayar untuk kerja yang dilakukan pada hari istirahat, hari libur berbayar, cuti tahunan berbayar, dan/atau uang pesangon, maka karyawan dapat mengajukan klaim ke Pengadilan Ketenagakerjaan untuk memulihkan pembayaran seperti tersebut karena mereka memang berhak untuk menerima pembayaran tersebut berdasarkan ketentuan di EO.187 (I)

Perlindungan maternitas188

4.136 Seorang pekerja yang menyerahkan pemberitahuan kehamilannya kepada majikan berhak atas uang cuti kehamilan berbayar untuk 10 minggu jika pekerja: •

telah bekerja berdasarkan kontrak secara terus-menerus selama tidak kurang dari 40 minggu segera sebelum dimulainya cuti kehamilan yang telah dijadwalkan;

•

telah memberi pemberitahuan tentang kehamilan dan niatnya untuk mengambil cuti bersalin ke majikannya dengan menyerahkan surat keterangan dokter yang menyatakan kehamilannya; dan

•

telah menyerahkan surat keterangan dokter yang menyebutkan perkiraan tanggal persalinan, jika diperlukan majikan.189

4.137 Mereka yang memenuhi persyaratan di atas tidak dapat diberhentikan dari kerja sejak tanggal dimana kehamilan pekerja dikonfirmasi oleh surat keterangan dokter hingga tanggal dimana pekerja tersebut akan kembali kerja setelah cuti kehamilan. Satu-satunya pengecualian adalah atas dasar pemecatan tanpa pemberitahuan.190 184

Section 31N(c), EO (Cap 57). Lihat Bab 3, Bagian 3.II.(B) untuk pengajuan klaim di Pengadilan Ketenagakerjaan. 185 Section 31O, EO (Cap 57).LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 186 Section 31O, EO (Cap 57).LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 187 Untuk rincian mengenai proses penyelesaian yang tersedia bagi seorang pekerja yang belum dibayar uang yang seharusnya dibayar majikan, silakan lihat “Part VIA Employment Protection” dari EO. Khususnya, s 32A yang menjelaskan tentang berbagai keadaan dimana pekerja berhak atas penyelesaian terhadap majikannya, dan s 32O menjelaskan tentang pembayaran akhir yang mungkin ditetapkan Pengadilan Buruh bagi pekerja yang mengupayakan proses penyelesaian terhadap majikannya. LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 188 Under the EO, an employee is entitled to paternity leave pay of up to 3 days. Relevant legislation is found in Part IIIA Paternity Leave of the EO. 189 Section 14(2), EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 190 Section 15, EO (Cap 57); Untuk rincian mengenai bentuk kesalahan apa saja yang berakibat pada pemecatan pekerja tanpa pemberitahuan silakan lihat Section 9, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebutdan contoh kasus tersebut.

57


4.138 Seorang majikan yang memecat pekerjanya yang sedang hamil untuk alasan selain karena pemecatan tanpa pemberitahuan sebagai akibat dari kesalahan berat yang dilakukan diwajibkan untuk membayar uang berikut ini:191 •

pembayaran sebagai pengganti diberikannya peringatan;192

•

sejumlah uang lainnya yang setara dengan sebulan gaji sebagai kompensasi;193 dan

Cuti kehamilan berbayar untuk 10 minggu jika bukan karena pemecatan maka pekerja akan berhak atas pembayaran tersebut. 4.139 Majikan diwajibkan memberikan cuti kehamilan berbayar pada hari yang sama seperti ketika pekerja dibayar seperti biasanya bila sedang tidak cuti.194 Perlu diperhatikan bahwa cuti kehamilan berbayar dihitung berdasarkan tarif harian, yaitu berdasarkan 80% dari upah rata-rata pekerja selama 12 bulan sebelumnya sebelum cuti kehamilan.195 4.140 Untuk gaji di bawah standar, gaji tidak dibayar, dan keterlambatan pembayaran uang cuti kehamilan berbayar, pekerja dapat mengajukan klaim di Pengadilan Ketenagerjaan untuk memulihkan pembayaran tersebut sebagaimana yang menjadi hak pekerja berdasarkan ketentuan di EO. (J)

Pemutusan hubungan kerja

4.141 Pemberhentian kerja secara tidak adil (unfair dismissal) mengacu pada pemutusan kontrak kerja yang tidak sah sebelum berakhirnya jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 4.142 Tergantung pada alasan untuk pemutusan hubungan kerja, pemecatan dapat dibagi menjadi tiga jenis, dan masing-masing mempunyai cara penyelesaian yang berbeda, yaitu: •

pemutusan hubungan kerja tanpa pemberitahuan (summary dismissal);

•

pemutusan hubungan kerja konstruktif (constructive dismissal); dan

•

pemutusan hubungan kerja yang tidak sah (wrongful dismissal). (i)

Summary dismissal

4.143 Pemecatan tanpa pemberitahuan terjadi apabila PRTM melakukan pelanggaran mendasar dari kontrak kerja, sehingga majikan berhak untuk memberhentikan 191

Idem. Untuk rincian mengenai pemutusan hubungan kerja dengan melakukan pembayaran sebagai penggati peringantan, lihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 193 Untuk rincian mengenai cara menghitung gaji sebulan yang harus dibayarkan ketika kontrak kerja diputuskan yang bertentangan dengan larangan untuk memutuskan hubungan kerja karena kehamilan, lihatSection 15, EO (Cap 57). LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 194 Section 14(4), EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 195 Section 14(3A), EO (Cap 57).Jika pekerja telah dipekerjakan majikan selama kurang dari 12 bulan segera sebelum dimulainya cuti kehamilan, angka rata-rata harian akan dihitung berdasarkan jangka waktu yang lebih pendek. Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 192

58


PRTM. Terdapat ketentuan dalam common law dan legislatif yang mengatur tentang berbagai keadaan yang dibenarkan. (a)

Summary dismissal berdasarkan common law

4.144 Jika PRTM melakukan pelanggaran berat atas kontrak kerja, majikan berhak memberhentikan PRTM secara langsung, 196 yaitu tanpa pemberitahuan dan berlaku segera. 4.145 Summary dismissal dinyatakan valid apabila tindakan PRTM melanggar esensi dari kontrak kerja, dan hal ini menunjukkan ketidaksediaan PRTM untuk terikat oleh ketentuan kontrak.197 Hal ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat (gross misconduct). 4.146 Pelanggaran berat yang dapat dilakukan PRTM mencakup: •

ketidakjujuran berat (mis.,pemalsuan dokumen dengan sengaja);198

•

pelanggaran kewajiban beritikad baik dan menjaga kesetiaan (mis.,mengakses computer majikan tanpa izin dan hal ini melanggar privasi majikan);199 dan

•

kelalaian dalam menjalankan dari tugas dan perilaku kerja yang negatif (mis.,menggunakan bahasa yang kasar dan kontak tubuh yang dilakukan tanpa persetujuan).200

4.147 Namun perlu dicatat bahwa summary dismissal biasanya tidak akan mempengaruhi hak pekerja untuk menerima imbalan yang masih harus dibayar, seperti upah belum terbayar, serta akumulasi uang cuti tahunandan uang hari libur berbayar. 4.148 Namun demikian, pekerja tersebut tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja, uang pesangon, serta cuti tahunan berbayar dan pembayaran akhir tahun yang tidak diakumulasi dan dihitung pro rata.201 (b)

Summary dismissal Ordinance

berdasarkan

Employment

4.149 EO juga memberikan empat alasan tertentu dimana majikan dapat mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan, atau pembayaran sebagai pengganti peringatan. Hal ini tercakup apabila PRTM: • secara sadar melanggar keputusan yang sah dan wajar; •

membuat kesalahan dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya ;

196

Laws v London Chronicle (Indicator Newspapers) Ltd [1959] 1 W.L.R. 698. Note that a single act of disobedience may not justify summary disposal of an employee where it was not an act that showed a wilful disregard of the employment contract. 197 Law Ying Chung v Lo Chun Kie [2005] HKEC 359 English Judgment. 198 Sinclair v Neighbour [1967] 2 Q.B. 279. 199 Kewajiban pekerja untuk beriktikad baik dan setia termasuk menghindari benturan kepentingan, tidak bersaing dengan usaha yang dijalankan majikan, dan tidak menyalahgunakan atau membeberkan informasi yang dirahasiakan yang diperoleh selama masa kerja (Dunamis International Co Ltd v Chan Hong Kit[2010] HKEC 1596 English Judgment); Richarvey Ltd v Victor Fung[1980] HKLR 797. 200 General Security (HK) Ltd v Lai Yiu Ching [1995] HKLY 603. 201 Section 32O, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut.

59


•

dinyatakan bersalah atas perbuatan penipuan atau ketidakjujuran; atau

•

kebiasaan bertindak lalai dalam menjalankan tugasnya.202

Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk gambaran mengenai berbagai bentuk pemberhentian kerjayang diperbolehkan menurut Pasal 9 dari Employment Ordinance dengan case law. 4.150 EO menetapkan ambang batas yang tinggi untuk membuktikan bahwa majikan berhak untuk memecat pekerja tanpa pemberitahuan. Hal ini dianggap sebagai tindakan kerasyang dibenarkan hanya dalam keadaan luar biasa. 203 Hal ini disebabkan karena summary dismissal menyebabkan hilangnya semua bentuk perlindungan untuk pekerjaseperti yangditetapkan oleh EO. Beban pembuktian bahwa pemecatan tersebut dibenarkan terletak pada majikan.204 (c)

Pembayaran yang terakumulasi dari summary dismissal

4.151 Jika perbuatan yang disebut majikan sebagai alasan pemecatan tanpa pemberitahuan tersebut tidak menghilangkan hambatan yang ditetapkan EO, pemecatan tersebut akan dianggap tidak sah. PRTM dapat mengklaim berbagai kompensasi sesuai hukum untuk pemberhentian kerja yang tidak sah.205 Lihat Bab 2, Bagian 4.IV.(G)(iii), untuk pemberhentian kerja yang tidak sah. (ii)

Constructive dismissal

4.152 Pemecatan konstruktif melibatkan majikan yang melakukan pelanggaran mendasar terhadap kontrak kerja, sehingga PRTM berhak untuk mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan. Terdapat berbagai ketentuan sesuai common lawdan legislasi yang mengatur tentang constructive dismissal. (a)

Definisi umum dan pemberhentian kerja menurut common law

4.153 Jika perilaku majikan merupakan pelanggaran mendasar atau penolakan atas kontrak kerja, maka PRTM berhak untuk mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan.206 Meskipun PRTM merupakan pihak yang mengakhiri kontrak, kasus-kasus preseden telah menunjukkan bahwa pekerja dapat memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti rugi sesuai common law dan/atau menerima kompensasi sesuai hukum untuk pelanggaran kontrak yang dilakukan majikan.207 4.154 Ganti rugi sesuai common law dihitung atas dasar aspek ekspektasi, yaitu apa yang seharusnya diterima pekerja jika majikan tidak melanggar kontrak kerja.208 Lihat Bab 2, Bagian 4.V.(B)(ii), untuk rincian tentang aspek ekspektasi dari ganti rugi.

202

Section 9, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. Jupiter General Insurance Company v Shroff [1937] All ER 67. 204 Lam Yau Kuen v Easy (Hang Fung) Transportation Co Ltd & Another [2006] HKEC 2218 English Judgment. Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 205 Section 8A, EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 206 Western Excavating (ECC) Ltd v Sharp [1978] I.C.R. 221. 207 Ying Cheong Shoe Mfy v Yam Yuk Bing & Anor [1987] HKLY 475. LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk ringkasan singkat dari kasus. 208 Robinson v Harman [1848] 1 Exch Rep 850. 203

60


4.155 Apakah majikan melakukan pelanggaran kontrak yang mendasar sejak awal, tergantung pada keadaan dari masing-masing kasus. 4.156 Hak pekerja untuk mengklaim terjadinya pemecatan konstruktif timbul ketika majikan melakukan pelanggaran yang serius dan/atau pelanggaran kontrak. Perbuatan majikan yang dianggap cukup serius yang membuat pekerja berhak atas pemecatan konstruktif meliputi: •

kegagalan untuk memberikan beban kerja yang wajar;209

•

kegagalan untuk membayar upah dan imbalan lainnya;210 dan

•

perubahan atau variasi sepihak dari syarat dan ketentuan yang terkait dengan pekerjaan.211

4.157 Lihat Bab 2, Bagian 7.II. dalam Pasal 10, EO (Cap. 57), untuk ringkasan kasus yang terkaitdengan keadaan dan perbuatan yang dilakukan majikan yang membenarkan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja. (b)

Constructive Ordinance

dismissalberdasarkan

Employment

4.158 EO juga menyediakan tiga alasan tertentu yang mana PRTM dapat mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan atau pembayaran sebagai pengganti peringatan, yaitu apabila PRTM:212 •

secara wajar mengkhawatirkan keadaan yang membahayakan fisik karena kekerasan atau penyakit;

•

mengalami perlakuan buruk oleh majikan;

•

sudah bekerja selama tidak kurang dari 5 tahun dan dinyatakan dokter tidak sehat secara permanen untuk melakukan jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja; atau

•

berhak untuk mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan sesuai common law.

4.159 Sehubungan dengan kompensasi resmi berdasarkan EO, seorang pekerja yang memutuskan kontrak karena pemecatan konstruktif dianggap sebagai pemberhentian kerja oleh majikan.213 Hal ini akan membuat pekerja berhak atas semua bentuk penyelesaian yang tersedia sesuai EO.214 Lihat Bab 2, Bagian 4.V.(A), untuk rincian tentang proses penyelesaian sesuai hukum. 4.160 Keterlambatan pembayaran gaji lebih dari satu bulan sejak hari dimana pembayaran itu harus dilakukan akan dianggap majikan sebagai pemutusan hubungan kerja.215 Majikan juga dinyatakan setuju untuk melakukan pembayaran 209

Shell Electric Manufacturing Co Ltd v Lau Shu Cheung [1980] HKDCLR 9. Law Shiu Kai v Dynasty International Hotel Corp [2004] 2 HKLRD 524. LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk ringkasan singkat dari kasus. 211 Ng Chung Man Joe v Rever Expression Salon Limited , District Court, Civil Action No, 600 of 2004. 212 Section 10, EO (Cap 57). LihatBab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 213 Section 32B, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 214 Section 32A & Section 32O, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 215 Dalam Huen Fook Nam v Pentalpha Enterprises Ltd [2006] HKEC 1069 English Judgment, pengadilan menetapkan bahwa kegagalan majikan untuk membayar pekerja dalam waktu sebulan sejak hari dimana gaji seharusnya dibayarkan berarti pekerja dapat menganggap dirinya telah dipecat secara konstruktif, sesuai dengan Section 10A; Section 10A, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 210

61


atas apa yang menjadi hak pekerja sebagai akibat pemutusan hubungan kerja dan pembayaran sebagai ganti peringatan.216 4.161 Pekerja yang secara sah memutuskan kontrak kerja dengan alasan pemecatan konstruktif oleh majikan, tetap memperoleh semua hak kontraktual dan hak yang sesuai dengan aturan hukum, termasuk:217 •

gaji yang belum terbayar;

•

uang penghargaan masa kerja;

•

uang pesangon;

•

uang cuti tahunan berbayar; uang cuti tahunan berbayar yang proporsional;

•

uang hari libur berbayar;

•

uang cuti kehamilan berbayar; dan

•

tunjangan sakit.218

Lihat Bab 2, Bagian 7.XVI. untuk pembayaran akibat pemutusan hubungan kerja serta uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja. 4.162 Perlu dicatat bahwa PRTM yang berupaya untuk memutuskan hubungan kerjanya atas dasar pemutusan hubungan kerja konstruktif tetapi sebenarnya tidak memiliki alasan yang cukup untuk melakukannya akan dianggap telah mengakhiri kontrak kerja secara tidak sah. Dalam keadaan seperti demikian, kompensasi akan dibayarkan kepada majikan sesuai dengan ketentuan di EO.219 (c)

Proses penyelesaian menurut legislasi common law untuk constructive dismissal

dan

4.163 PRTM yang secara konstruktif diberhentikan dapat mengajukan klaim EO untuk proses penyelesaian yang sama yang tersedia bagi pekerja yang diberhentikan tanpa alasan yang sah.220 Pengadilan seringkali mengabulkan ganti rugi yang sesuai hukumdimana seolah-olah hubungan kerja tersebut telah diputuskan secara tidak sah.221 4.164 Selain itu, PRTM dapat mengajukan klaim sesuai dengan common law atas ganti rugi akibat kerugian yang diderita sebagai akibat dari pemecatan konstruktif. PRTM harus dapat membuktikan terjadinya kerugian aktual, dan klaim sesuai common law juga akan bergantung pada kewajiban pekerja untuk mengurangi kerugian yang diderita.222 (yaitu jika mengklaim kehilangan penghasilan, PRTM harus menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk mencari pekerjaan baru). Jika kerugian PRTM sebagai akibat dari pemecatan konstruktif dapat dihindari

216

Section 10A, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. Alison Smith, Pattie Walsh, Hong Kong Employment Law – A Practical Guide, (Hong Kong: CCH Hong Kong Limited, 2008), hlm. 437. 218 Section 33(4B), EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 219 Section 8A, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 220 Section 32A & Section 32B, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 221 Lihat: Ng Wai Yu & Ors v Chong Hou Yue (formerly t/a Ever Rich Knitting Factory) High Court, Labour Tribunal Appeal No 58/89. Lihat juga Precieux Garment Factory Ltd v Lam Kin Chung & Ors, Labour Tribunal Appeal No 5/97. 222 ICAP (Hong Kong) Ltd v Elaine Chan [2010] HKEC 2012 English Judgment. 217

62


dengan mengambil langkah-langkah yang wajar, kerugian tersebut tidak dapat dipulihkan.223 (iii)

Wrongful dismissal

4.165 Dalam prakteknya, wrongful dismissal kemungkinan berarti berakhirnya hubungan kerja. Namun demikian, penjelasan singkat tentang hukum yang berlakusangat penting bagi praktisi. 4.166 Wrongful dismissal berarti penolakan yang tidak sah atau pemutusan yang tidak sah dari kontrak kerja, jika tidak terjadi pelanggaran aktual terhadap persyaratan pekerjaan untuk membenarkan pemecatan tersebut. 224 Hal ini terjadi apabila PRTM atau majikan memutuskan kontrak kerja tanpa pemberitahuan yang diperlukan atau tanpa adanya pembayaran sebagai pengganti peringatan dalam situasi dimana summary dismissal tidak dibenarkan. 4.167 Dengan demikian, penting untuk dicatat bahwa pemberhentian kerja oleh majikan yang tidak dapat dibenarkan menjadi wrongful dismissal.225 V.

Proses penyelesaian

4.168 Proses penyelesaian tersedia baik menurut common lawmaupun EO terhadap majikan yang telah melakukan pelanggaran kontrak yang mendasar. Pelanggaran mendasar tersebut misalnya dapat berupa wrongful dismissalatau dilakukannya suatu tindakan (atau tindakan-tindakan) yang membuat PRTM berhak mengklaim terjadinya pemecatan konstruktif. (A)

Ketentuan legislatif berdasarkan EO

4.169 Selama berlakunya kontrak kerja, majikan diwajibkan oleh undang-undang untuk membuat beberapa jenis pembayaran kepada pekerja. Hal ini termasuk, misalnya, uang hari libur berbayar, uang cuti tahunan berbayar, dan uang pesangon. Begitu kontrak telah berakhir, majikan harus melakukan pembayaran akhir (terminal payments) kepada pekerja.226 4.170 Apabila majikan gagal untuk melakukan pembayaran yang disyaratkan kepada pekerja, pekerja dapat mengupayakan proses penyelesaian terhadap majikan menurut EO. Pengadilan Ketenagakerjaan yang didirikan berdasarkan Labour Tribunal Ordinance (Cap 25) akan memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki, memeriksa dan memutuskan suatu klaim bagi upaya proses penyelesaian yang dibuat oleh pekerja.227 Lihat Bab 3, Bagian 3.II. (B) untuk membawa gugatan ke Pengadilan Ketenagakerjaan. 4.171 Dalam mengajukan klaim untuk proses penyelesaian berdasarkan EO terhadap majikan, karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini:228

223

Darbishire v Warran [1963] 1 W.L.R. 1067, 1075. Heyman v Darwins Ltd [1942] AC 356. 225 Section 8A, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 226 Section 32O, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 227 Section 32J, EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 228 Section 32I, EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 224

63


•

dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pemutusan kontrak, pekerja harus mengajukan klaim untuk proses penyelesaian dengan pemberitahuan secara tertulis kepada majikan. Tanggal ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu hingga 6 bulan ke depannya jika disetujui oleh Komisioner Tenaga Kerja; dan

•

terkait klaim untuk proses penyelesaian yang diajukan ke Pengadilan Ketenagakerjaan, klaim tersebut harus diajukan sebelum akhir jangka waktu selama 9 bulan sejak tanggal pemutusan kontrak.

4.172 Apabila pekerja telah mengajukan klaim untuk proses penyelesaian terhadap majikan ke Pengadilan Buruh, Pengadilan Ketenagakerjaan dapat memerintahkan agar pekerja dipekerjakan dan dilibatkan kembali, atau diberikan pembayaran akhir.229 4.173 Keputusan untuk pemberian terminal payments merujuk pada hal-hal berikut ini:230 •

pembayaran sebagai pengganti peringatan atau ganti rugi untuk pemutusan kontrak yang tidak sah;

•

pembayaran pada saat pemutusan hubungan kerja;

•

pembayaran uang yang belum terbayar untuk kerja yang dilakukan pada hari istirahat, cuti hari libur berbayar, dan/atau cuti tahunan berbayar;

•

uang penghargaan masa kerja atau uang pesangon jika dipandang perlu; dan

•

pembayaran lain sesuai kontrak kerja, seperti persenan (gratuity), dana hari tua, dll. (i)

Pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan atau ganti rugi untuk pemutusan kontrak secara tidak sah

4.174 Apabila majikan mengakhiri kontrak dengan pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan, jumlah pembayaran dihitung dengan mengalikan jumlah hari dimana upah biasanya akan dibayarkan kepada pekerja dengan rata-rata upah harian atau bulanan yang diperoleh selama berlakunya kontrak kerja.231 4.175 Apabila majikan secara tidak sah mengakhiri kontrak kerja tanpa memberikan pemberitahuan yang cukup maupun tanpa memberikan pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan, pekerja berhak atas ganti rugi untuk pemutusan kontrak yang tidak sah.232 4.176 Ganti rugi untuk pemutusan kontrak secara tidak sah harus dibayarkan oleh pihak yang mengakhiri kontrak. Artinya, jumlah yang sama dengan jumlah upah yang seharusnya dibayarkan jika kontrak diputuskan dengan pembayaran sebagai ganti pemberitahuan.233

229

Section 32M, EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. Section 32O, EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 231 Section 7(1A) & Section 7(1B), EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 232 Section 8A, EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 233 Section 8A(1), EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 230

64


4.177 Tidak ada kewajiban untuk mengurangi atau membuktikan terjadinya kerugian

aktual. 234 Pekerja berhak atas kompensasi yang disebutkan di atas meskipun pekerja tidak mencari atau mendapatkan pekerjaan lain segera setelah pemberhentian kerja. (ii)

Pembayaran pada saat pemutusan hubungan kerja

4.178 Apabila majikan mengakhiri kontrak kerjanya dengan pekerja, majikan harus membayar sisa gaji secara pro rata yang menjadi hak pekerja. (yaitu, jika pemutusan terjadi persis separuh jalan antara periode upah, majikan harus membayar satu setengah dari gaji sebulan) Jika tidak diberi pemberitahuan pemberhentian yang layak, pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan juga disyaratkan.235 4.179 EO juga mengatur bahwa uang apapun yang menjadi hak pekerja akan dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari setelah hari dilakukannya pemutusan hubungan kerja.236 4.180 Apabila majikan gagal melakukan pembayaran yang diwajibkan hukum dalam waktu 7 hari sejak hari dimana pembayaran jatuh tempo, majikan bertanggung jawab untuk membayar bunga atas upah atau pembayaran lain yang belum terbayar sejak tanggal dimana upah atau pembayaran lain tersebut jatuh tempo hingga tanggal terjadinya pembayaran aktual.237 (B)

Common law

4.181 Meskipun perselisihan tentang kontrak kerja terutama diselesaikan berdasarkan EO, terdapat kasus-kasus dimana pekerja dapat menuntut ganti rugi berdasarkan common lawselain ganti rugi yang sesuai hukum berdasarkan EO. Expectation damages menurut common law sangat menguntungkan bagi pekerja, karena expectation damagesmemberi hak pada pekerja atas seluruh gaji yang seharusnya menjadi hak pekerja jika majikan tidak melanggar kontrak. (yaitu, seluruh upah sejak tanggal pemutusan sampai akhir periode tertentu dari kontrak) Expectation damagestergantung pada kewajiban pekerja untuk mengurangi kerugian. 4.182 Selain itu, PRTM mungkin ingin menuntut ganti rugi berdasarkan common lawkarena batasan waktu tertentu yang diatur dalam EO238 tidak berlaku untuk tindakan hukum menurut common law. Tindakan sesuai common lawseringkali lebih lama, umumnya dibatasinya selama 6 tahun.239 4.183 Sub-bagian berikut ini membahas tentang berbagai tindakan untuk mengklaim jumlah yang disepakati, yang menyangkut jumlah yang belum dibayar, serta expectation damages.

234

Kao Lee & Yip v Lau Wing (2008) 11 HKCFAR 576. Section 25(2), EO (Cap 57). Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 236 Section 25(1), EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 237 Section 25A, EO (Cap 57).Lihat Bab 2, Bagian 7.II. untuk teks dari naskah UU tersebut. 238 Salah satu contoh dari batasan waktu yang diatur dalam EO adalah Section 32I, EO (Cap 57).Section 32I menyediakan proses penyelesaian berdasarkan EO yang tidak akan tersedia untuk pekerja kecuali jika pekerja telah mengajukan klaim untuk proses penyelesaian tersebut melalui pemberitahuan secara tertulis kepada majikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pemutusan, atau pekerja telah mengajukan klaim untuk proses penyelesaian tersebut ke Registrar Pengadilan Ketenagakerjaan dalam waktu 9 bulan sejak tanggal pemutusan. 239 Section 5 LO (Cap 347). Lihat Bab 2, Bagian 7.VI. untuk teks dari naskah UU tersebut. 235

65


(i)

Tindakan untuk jumlah yang telah disepakati

4.184 Pekerja yang telah memberikan jasa selama masa kerja yang mana kontrak yang ditandatangani memberinya hak untuk menerima jumlah yang tetap, maka pekerja berhak mengklaim pembayaran atas jumlah yang telah disepakati tersebut. 4.185 PRTM yang dihadapkan dengan masalah gaji yang tidak terbayar dapat memulihkan gaji yang belum terbayar tersebut melalui contract actionu ntuk jumlah yang disepakati. Klaim yang demikian bukan untuk expectation damages melainkan klaim atas hutang.240 Perlu diperhatikan: Untuk mengklaim gaji yang belum terbayar, bukti pendukung yang berguna mencakup: •

tanda terima untuk pembayaran gaji yang dengan jelas menyebutkan jumlah upah yang lebih sedikit dari yang disepakati; atau

•

bukti keengganan majikan untuk membayar gaji.

Catatan: pekerja menanggung beban untuk membuktikan belum terbayarnya gaji atau gaji yang dibayar di bawah standar. (ii)

Expectation damages

4.186 Apabila majikan telah melanggar kontrak kerja, expectation damages bertujuan untuk menempatkan pekerja pada posisi yang seharusnya berada, jika kontrak dilaksanakan semestinya.241Oleh karena itu, apabila kontrak dihentikan sebelum akhir jangka waktu yang disetujui, pekerja dapat mengklaim kehilangan gaji sejak waktu pemutusan hingga berakhirnya jangka waktu yang disepakati. 4.187 Namun demikian, klaim pekerja untuk kehilangan upah tergantung pada upaya mitigasi. Hal ini mensyaratkan pekerja untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak oleh majikan. 242 Dengan demikian, hukum yang berlaku menghendakipekerja untuk mencari pekerjaan baru segera setelah pemutusan kontrak kerja mereka dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memasarkan dirinya sebagai seorang pekerja ke calon majikan. 243 Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mencegahnya dari mengklaim kehilangan gaji tersebut sebagai expectation damages. 4.188 Satu-satunya situasi dimana pekerja ingin menuntut expectation damages adalah apabila pekerja gagal untuk mendapatkan pekerjaan alternatif yang sesuai, meskipun telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melakukan hal tersebut,244 dan/atau situasi dimana pekerja tidak dapat berusaha untuk mencari pekerjaan. 4.189 Misalnya, apabila pelanggaran kontrak oleh majikan berarti melanggar hukum imigrasi Hong Kong dan pihak majikan maupun pekerja berada di bawah 240

Treitel, Guenter Heinz. The Law of Contract. Sweet & Maxwell, 2011, para.21-001. Robinson v Harman [1848] 1 Exch Rep 850. 242 Jack Beatson, Anson's Law of Contract , 27th ed. (Oxford University Press, 1998), p. 582–583. 243 Bank of Credit and Commerce International SA (in liquidation) v Ali and others (No 3) [1999] All ER (D) 677. 244 Idem. 241

66


penyelidikan, maka pekerja mungkin terhalang dari bekerja oleh Departemen Imigrasi. Dalam situasi seperti demikian, dimungkinkan bagi pekerja untuk menuntut expectation damages, karena mereka tidak akan dapat mencari pekerjaan baru. (C) Menandatangani kesepakatan perdamaian untuk mendapatkan imbalan yang lebih sedikit

4.190 Meskipun perlindungan dalam hal ketersediaan proses penyelesaian atas pelanggaran kontrak kerja oleh majikan, dalam prakteknya hak-hak pekerja masih dapat diubah secara substansial melalui kesepakatan perdamaian (settlement agreement) yang bermaksud untuk menentukan hak-hak pekerja atas pemutusan hubungan hubungan kerja. (i)

Definisi umum

4.191 Seringkali terjadi ketika PRTM meninggalkan kontrak kerjanya, agen pengerah tenaga kerja akan menyusun perjanjian perdamaian yang mengatur tentang imbalan yang menjadi hak PRTM atas pemutusan kontraknya. Perjanjian tersebut menunjukkan kepuasan akhir atas kompensasi yang diberikan majikan kepada PRTM. Hal ini terjadi terlepas dari apakah itu majikan atau PRTM yang mengakhiri kontrak. (ii)

Apakah perjanjian perdamaian diberlakukan secara hukum?

seperti

demikian

dapat

4.192 Jika majikan memilih untuk mengakhiri kontrak kerja dengan PRTMsecara dini, majikan harus memberikan consideration 245 baru agar perjanjian perdamaian dapat diberlakukan secara hukum. Menjanjikan sesuatu selain apa yang ditetapkan dalam Kontrak Baku, seperti pemutusan kontrak sebelum waktunya, dapat merupakan consideration yang baik jika hal itu lebih menguntungkan bagi PRTM yang menyetujui uang perdamaian yang lebih sedikit. Dalam hal ini, perjanjian perdamaian akan memiliki kekuatan hukum. 4.193 Bahkan tanpa consideration baru dari majikan, perjanjian perdamaian masih mungkin memiliki kekuatan hukum sampai batas tertentu berdasarkan doktrin kesetaraan dari promissory estoppel. Promissory estoppel memungkinkan penegakan perjanjian perdamaian bagi PRTM untuk menerima jumlah yang lebih sedikit tanpa adanya considerationapabila:246 •

PRTM dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan menuntut hak-hak hukumnya yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja;

•

majikan mengandalkan representation tersebut, antara lain dengan membayar PRTM dengan imbalan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian; dan

•

merupakan hal yang tidak adil jika PRTM mengingkari janjinya.

4.194 Namun demikian, PRTM dapat mempertanyakan keabsahan perjanjian perdamaian dengan berbagai alasan seperti paksaan, pengaruh tidak wajar, atau kondisi berat sebelahjika keadaan mengarah ke hal tersebut. 245 246

Untuk penjelasan lebih rinci mengenai consideration baru, Iihat Bab 2, Bagian 4.III.(A)(i) di atas. Mason, Lee. Contract Law in Hong Kong. Sweet & Maxwell, 2011, para. 4.009,

67


4.195 Misalnya, dalam salah satu kasus, PRTM ditipu untuk mempercayai bahwa dia akan dianggap meninggalkan pekerjaannya secara sepihak jika tidak menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian tersebut menyangkut jumlah uang perdamaian yang lebih kecil dari yang ia minta. Pengadilan menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tersebut batal atas dasar kondisi yang berat sebelah (unconscionable bargain), dan menyimpulkan bahwa majikan telah memanfaatkan kelemahan-kelemahan khusus dari PRTM, yaitu status sosial dan ekonominya yang lebih rendah serta kurangnya pendampingan hukum ketika menyetujui perjanjian perdamaian.247 VI.

Pembebanan biaya agen yang berlebihan

4.196 PRTM juga dapat mengalami masalah kontrak dengan agen pengerah tenaga kerja. Pengenaan biaya yang berlebihan adalah salah satu masalah yang paling umum dihadapi PRTM dengan pihak agen tenaga kerja. 4.197 Agen tenaga kerja hanya diperbolehkan mengenakan biaya tidak lebih dari 10% dari gaji bulan pertama seorang PRTM. 248 Namun dalam prakteknya, banyak PRTM dibebankan biaya yang jauh lebih tinggi dari batas yang diizinkan, yang menurut pekerja sosial biasanya tidak didokumentasikan dalam kontrak.249 4.198 Agen dapat mencoba untuk meminta PRTM untuk membayar biaya melebihi batas hukum setidaknya dengan cara berikut ini: •

dengan variasi kontrak secara lisan antara PRTM dan agen untuk meminta pembayaran dalam jumlah yang lebih tinggi;

•

dengan menambahkan collateral termyang menetapkan dibayarnya jumlah yang lebih tinggi yang berlaku di atas ketentuan yang ada; dan/atau

•

dengan paksaan, pengaruh tidak wajar, dan/atau unconscionable conduct.

4.199 Meskipun berdasarkan kontrak agen dapat meminta PRTM untuk membayar lebih dari jumlah yang diwajibkan, ketentuan kontrak tidak dapat diberlakukandengan alasan ilegalitas (yaitu bertentangan dengan undangundang).Sehingga hal ini memberikan dasar bagi PRTM untuk mengambil tindakan dan mengupayakan penyelesaian terhadap agen dalam kasus dimana PRTM telah membayar lebih dari jumlah yang diwajibkan. 4.200 Penyelesaian untuk biaya agen yang berlebihan termasuk: • mempertanyakan keabsahan ketentuan kontrak dengan agen tenaga kerja atas dasar ilegalitas, sehingga ketentuan yang mensyaratkan pembayaran yang melebihi batas hukum menjadi batal; dan •

mengajukan klaim berdasarkan tort untuk pelanggaran kewajiban sesuai hukum.250

247

Semana Bachicha v Poon Shiu Man [2000] 2 HKLRD 833. Bagian 7.II., untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 248 Information Services Department. Employment agency fined for overcharging job seeker.Tersedia di http://www.info.gov.hk/gia/general/201502/27/P201502270342.htm. (diakses 26 September 2015). 249 Hong Kong Helpers Campaign (n.d.). Stop illegal agency fees.Tersedia di http://hkhelperscampaign.com/en/illegal-agency-fees/. (diakses 26 September 2015). 250 Idem.

68


4.201 Kompensasi maksimum sesuai hukum untuk pelanggaran persyaratan ini berkaitan dengan pengenaan biaya agen yang berlebihan, sejak penerbitan manual ini, adalah sebesar HK$50.000.251 VII.

Membatalkan pinjaman agen

4.202 Agen dapat menggiring PRTM langsung ke agen pemberi kredit dan memaksanya untuk mendapatkan pinjaman, agar segera membayar biaya agen. Hal ini biasanya dikenakan suku bunga tinggi.252

4.203 Terdapat proses penyelesaian hukum yang terkait dengan perjanjian pinjaman dengan suku bunga yang tinggi, meskipun sepertinya belum ada kasus yang diajukan PRTM terhadap lembaga pinjaman atas dasar ini sampai sekarang. Sub-bagian berikut membahas mengenai proses penyelesaian ini. (A) Penyelesaian hukum terkait penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga tinggi 4.204 Untuk perjanjian pinjaman dengan suku bunga tahunan melebihi 60%, PRTM dapat mengklaim bahwa perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan. Pembebanan suku bunga yang berlebihan juga dapat diperlakukan sebagai tindak pidana di bawah Money Lenders Ordinance, yang mengatur tentang transaksi pinjaman uang.253 4.205 Bagi perjanjian pinjaman dengan tingkat bunga tahunan di atas 48% tetapi tidak melebihi 60%, ada rebuttable presumption bahwa perjanjian tersebut bersifat memeras dan tidak memiliki kekuatan hukum. 254 Dengan kata lain, terdakwa menanggung beban untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut tidak demikian. 4.206 Namun demikian, setelah mempertimbangkan keadaan secara keseluruhan yang terkait dengan perjanjian tersebut, pengadilan mungkin saja menemukan bahwa tarif tersebut bukan tidak wajar atau tidak adil, sehingga perjanjian dapat diberlakukan. 4.207 Faktor-faktor untuk mempertimbangkan apakah suku bunga terlalu tinggi atau tidak, termasuk berikut ini: •

suku bunga yang berlaku pada saat pinjaman dibuat;255

•

umur, pengalaman, kemampuan bisnis dan kesehatan peminjam;256

•

seberapa besar tekanan finansial yang dialami peminjam pada saat terjadinya peminjaman;257

251

Hong Kong Labour Department (n.d.). Important Notes for Foreign Domestic Helpers and their Employers When Using the Service of Employment Agencies in Hong Kong, at2. Tersedia di http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/Important_FDH_Thai.pdf. (diakses 28 September 2015). 252 Hong Kong Helpers Campaign, Our 3 Campaign Points. Tersedia di http://hkhelperscampaign.com/en/illegalagency-fees/. (diakses 26 September 2015). Sejumlah organisasi advokasi setempat melaporkan bahwa agen pengerah tenaga kerja dan agen kredit seringkali bersekongkol dalam hal ini. 253 Section 24(1), MLO (Cap 163).Lihat Bab 2, Bagian 7.VIII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 254 Section 25(3), MLO (Cap 163).Lihat Bab 2, Bagian 7.VIII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 255 Section 25(4)(a), MLO (Cap 163).Lihat Bab 2, Bagian 7.VIII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 256 Section 25(5)(a), MLO (Cap 163).Lihat Bab 2, Bagian 7.VIII. untuk teks dari naskah UU tersebut.

69


•

tingkat resiko yang pihak kreditor bersedia terima;258 dan

•

hubungan kreditor dengan debitor.259 (B)

Penyelesaian sesuai common law terkait perjanjian pinjaman

4.208 Suku bunga di bawah 48% dapat berarti PRTM berhak atas proses penyelesaian tertentu di bawah common law, sepanjang mereka dapat menunjukkan bahwa tingkat bunga jauh lebih tinggi daripada yang dapat diperoleh oleh penduduk yang bergaji di Hong Kong.260 4.209 Proses penyelesaian yang dimaksud antara lain adalah mengesampingkan perjanjian pinjaman atas dasar unconscionable bargain. Pemohon menanggung beban untuk membuktikan bahwa pinjaman tergolong unconscionable bargain. Namun demikian, jika PRTM menandatangani perjanjian pinjaman dengan suku bunga yang sangat tinggi dalam posisi rentan, beban pembuktian untuk membatalkan kontrak mungkin tidak begitu berat, meskipun belum pernah ada kasus yang diajukan PRTM terhadap lembaga kredit sejak penerbitan manual ini. Lihat Bab 2, Bagian 4 (I) (c), untuk unconscionable bargain. VIII.

Perselihan ketenagakerjaan non-moneter

4.210 Sengketa kerja non-moneter adalah perselisihan yang tidak berhubungan langsung dengan pembayaran berupa uang. Contohnya termasuk kondisi tempat tinggal yang tidak aman dan penyediaan makanan yang tidak mencukupi. PRTM dapat mengajukan klaim terhadap majikan karena melanggar Kontrak Baku dan/atau ketentuan-ketentuan yang tersirat. (A)

Tindakan melanggar Kontrak Baku

4.211 Selain masalah gaji, PRTM dapat menghadapi keadaan yang melanggar ketentuan minimum dari Kontrak Baku. Beberapa masalah yang paling umum terjadi adalah diberinya tugas-tugas di luar yang diatur dalam Kontrak Baku, dan tidak diberikan makanan atau uang makan. Lihat Bab 2, Lampiran A, untuk contoh Kontrak Baku. 4.212 Majikan yang melanggar Kontrak Baku tidak hanya bertanggung jawab atas ganti rugi, sebagaimana dibahas dalam Bab 2, Bagian 4(IV), mengenai pelanggaran Kontrak Baku untuk sengketa kerja moneter, tetapi juga dapat ditolak permohonannya untuk mempekerjakan PRTM di kemudian hari.261 (i)

Pelanggaran ketentuan kontrak yang terkait dengan tugas dan pekerjaan

257

Section 25(5)(b), MLO (Cap 163).Lihat Bab 2, Bagian 7.VIII. untuk teks dari naskah UU tersebut. Section 25(6)(a), MLO (Cap 163).Lihat Bab 2, Bagian 7.VIII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 259 Section 25(6)(b), MLO (Cap 163).Lihat Bab 2, Bagian 7.VIII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 260 Section 25(2), MLO (Cap 163).Lihat Bab 2, Bagian 7.VIII. untuk teks dari naskah UU tersebut. 261 Hong Kong Labour Department (n.d.). Practical guide for employment of foreign domestic helpers – What foreign domestic helpers and their employers should know, hlm. 4. Tersedia di http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/FDHguide.pdf. (diakses 26 September 2015). 258

70


4.213 Kontrak Baku mengatur bahwa PRTM hanya melakukan pekerjaan rumah tangga yang tercantum dalam Daftar Akomodasi dan Tugas-Tugas Kerja Rumah Tangga (Schedule of Accommodation and Domestic Duties), yaitu: •

pekerjaan rumah tangga;

•

memasak;

•

merawat anggota rumah tangga yang berusia lanjut;

•

mengasuh anak;

•

merawat anak; dan

•

lainnya (untuk disebutkan).

4.214 Tanpa persetujuan sebelumnya dari Komisi Ketenagakerjaan, setiap persyaratan yang meminta PRTM untuk melakukan tugas non-domestik merupakan pelanggaran kontrak. Atas dasar pelanggaran, PRTM dapat menuntut expectation damages, di mana PRTM menanggung beban pembuktian. (ii)

Pelanggaran ketentuan kontrak yang terkait dengan penyediaan makanan

4.215 Kontrak Baku menetapkan bahwa majikan wajib menyediakan makanan bagi PRTM secara cuma-cuma, atau uang makan sebesar tidak kurang dari HK$964 per bulan.262 4.216 Ketidaksediaan untuk memberikan makanan atau uang makan merupakan pelanggaran kontrak. Majikan akan bertanggung jawab atas biaya makanan, dan untuk kerugian lain yang relevan yang dialami PRTM. (B)

Pelanggaran ketentuan-ketentuan tersirat

4.217 Ketentuan tersirat yang mungkin dilanggar termasuk kondisi tempat tinggal yang buruk atau tidak aman, yang disediakan oleh majikan maupun agen pengerah tenaga kerja. (i)

Kondisi tempat tinggal yang buruk/tidak aman

4.218 PRTM dapat menghadapi kondisi tempat tinggal yang buruk atau tidak aman yang disediakan oleh agen tenaga kerja dan/atau majikan, tergantung pada situasi tertentu yang dijelaskan di bawah. Hal ini berarti adanya proses penyelesaian atas dasar cedera pribadi atau kompensasi kerja, tort kelalaian, atau pelanggaran Occupiers’ Liability Ordinance. (a)

Apa yang terjadi jika agen tenaga kerja menyediakan tempat tinggal yang buruk atau tidak aman?

4.219 Dalam kasus dimana kondisi tempat tinggal yang buruk atau tidak aman disediakan oleh agen tenaga kerja, masalah dan solusinya dijelaskan di bawah ini. 262

Idem, di 5.

71


! Masalah 4.220 Beberapa masalah yang umum dihadapi PRTM termasuk agen tenaga kerja yang menyediakan tempat tinggal yang buruk atau tidak aman, baik setelah kedatangan PRTM di Hong Kong, atau selama PRTM tinggal dengan agen tenaga kerja selama periode dua minggu untuk mencari pekerjaan ketika kontrak kerja diakhiri. Kondisi yang dimaksud dapat mencakup tinggal di gudang, balkon, atau ruang sempit tanpa fasilitas. 4.221 Dalam beberapa kasus, lingkungan seperti ini dapat membahayakan diri PRTM. Dalam suatu kejadian pada tahun 2015, seorang PRTM meninggal dunia karena tertimpa beton besar yang jatuh saat sedang tidur di balkon penginapan yang dikelola oleh agen tenaga kerja.263 Penyelesaian 4.222 Bentuk penyelesaian yang memungkinkan untuk PRTM dalam keadaan dimana disediakan tempat tinggal yang buruk atau tidak aman mencakup: •

jika PRTM menderita cedera atau sakit sebagai akibat dari kondisi yang buruk dari asrama yang disediakan oleh agen, ganti rugi dapat diperoleh atas dasar cedera atau klaim kompensasi kerja. Lihat Bab 2, 5.I. (D), untuk Employees’ Compensation Ordinance.

•

jika dapat dibuktikan bahwa agen tenaga kerja menurunkan kualitas kondisi asrama untuk PRTM dengan tujuan untuk menghemat biaya agar memperoleh keuntungan, agen dapat diminta untuk membayar ganti rugi yang bersifat menghukum (punitive damages), lihat Bab 2, Bagian 7.XIII.(A)(i)(b), untuk punitive damages.

•

suatu tindakan di bawah tort kelalaian dimana terjadi cedera, lihat Bab 2, Bagian 5.II.(B)(i); dan

•

tuntutan terhadap agen tenaga kerja karena gagal untuk memastikan bahwa pengunjung, dalam hal ini berarti PRTM, berada dalam keadaan yang cukup aman, sesuai dengan Occupiers’ Liability Ordinance(Cap. 314), lihat Bab 2, Bagian 5(II)(C)(i), untuk Occupiers’ Liability Ordinance.

4.223 Karena tidak ada ketentuan yang jelas di dalam kontrak agen tenaga kerja yang mensyaratkan agen untuk memastikan keamanan PRTM, pelanggaran kontrak sepertinya tidak bisa menjadi klaim langsung bagi PRTM. (b)

What happens when employers provide poor or unsafe living conditions?

4.224 The problems and associated remedies for poor or unsafe living conditions provided by employers is explained below. Masalah

263

Ngo, J., Lau, C. "Hong Kong Maid Dies Five Days after Being Crushed by Falling Concrete Slab." South China Morning Post 16 Mar. 2015. Web. Tersedia dihttp://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1739414/hongkong-maid-dies-after-60kg-concrete-block-falls-her-she-sleeps (diakses 26 September 2015).

72


4.225 Majikan mungkin saja menyediakan PRTM tempat tinggal yang buruk atau tidak aman, karena rumah susun di Hong Kong biasanya berukuran kecil. Tidak jarang bagi PRTM untuk berbagi sebuah kamar dengan anggota keluarga majikan mereka, tinggal di gudang kecil atau bahkan tidur di toilet, dapur atau koridor.264 Penyelesaian 4.226 Klaim yang memungkinkan mencakup tindakan untuk memperolehganti rugi, atas dasar pelanggaran ketentuan yang tersirat dalam kontrak kerja untuk menyediakan tempat tinggal yang aman untuk pekerja.265 4.227 PRTM mungkin berhak atas ‘reliance damages’, yang merujuk pada biaya atau kerugian yang ditanggung oleh pihak yang tidak bersalah atas pelanggaran ketentuan yang tersirat oleh pihak majikan, mengingat bahwa expectation damages mungkin sulit dihitung. Sebagai contoh, PRTM dapat mengklaim biaya atau kerugian yang terjadi selama tinggal di lingkungan yang tidak aman yang disediakan oleh majikan.

5. Cedera

! 5.1

Bagian ini membahas berbagai cedera yang mungkin diderita PRTM di tempat kerja atau di luar pekerjaan. Karena membuktikan terjadinya cedera, serta pihak siapa yang menyebabkan cedera tersebut seringkali menyangkut fakta-fakta, bagian ini akan membahas bentuk penyelesaian yang memungkinkan dalam hal unsur-unsur dari proses penyelesaian yang harus dibuktikan, dan siapa yang menanggung beban pembuktian awal. Contoh kasus disediakan untuk menggambarkan berbagai bentuk klaim yang dibahas. Bagian ini mencakup diskusi tentang tort penipuan, serta kerugianyang tidak disengaja dan disengaja (unintentional and intentional harms). I.

Tort Penipuan

5.2

Sub-bagian ini mencakup perbuatan melawan hukum yang tidak melibatkan cedera fisik, tetapi praktek-praktek penipuan yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya. Untuk gugatantort lainnya, lihat bagian 5 di bawah ini.

5.3

Dalam konteks PRTM, majikan mungkin berjanji untuk membayar PRTM upah yang lebih tinggi setelah menyelesaikan tugas tambahan tertentu, tetapi tidak menepati janjinya setelah tugas dilakukan. Hal ini hanya salah satu situasi dimana PRTM dapat mengambil tindakan atas dasar penipuan.

5.4

Tort penipuan muncul apabila penggugat mengandalkan pernyataan palsu yang dibuat oleh tergugat, dan kemudian menderita kerugian, biasanya berupa uang. Tidak seperti klaim misrepresentationberdasarkan hukum kontrak, tortpenipuan tidak memerlukan adanya hubungan kontraktual formal antara penggugat dan tergugat. Namun demikian, apabila ada hubungan kontraktual, penggugat dapat mengajukan klaim berdasarkan hukum kontrak ataupun tort. (A)

Pertimbangan untuk mengajukan klaim di bawah tort penipuan

264

Mission for Migrant Workers, Live-in Policy Primer, 2013, http://issuu.com/mfmw/docs/primer_live-in_english (diakses 26 September 2015). 265 Black v Fife Coal Co Ltd [1912] A.C. 149.

73

hlm.

6.

Tersedia

di:


5.5

5.6

Keuntungan dari mengajukan klaim berdasarkan tort penipuan mencakup fakta bahwa: •

tidak perlu menunjukkan adanya hubungan kontraktual atau bahkan duty of careyang seharusnya dilakukan untuk kepentingan penggugat;

•

contributory negligence tidak berlaku;266 dan

•

batas waktu untuk mengajukan klaim hanya dimulai setelah penipuan tersebut terungkap dengan reasonable diligence267 (sikap kehati-hatian yang wajar).

Catatan: sebagaimana dalam kebanyakan perkaratort, penggugat menanggung beban untuk membuktikan terjadinya penipuan dengan asas pembuktian balance of probabilities. (yaitu, bahwa sesuatu akan lebih mungkin terjadi daripada tidak) (B)

Apakah false representation itu?

5.7

False representation: terdapat dua jenis false representation - yang berkaitan dengan fakta-fakta, dan yang berkaitan dengan pendapat hukum. Yang pertama mengacu pada klaim yang tidak benar tentang pernyataan faktual, sedangkan yang kedua mengacu pada pernyataan tidak benar tentang hukum atau pendapat si pembuat pernyataan tentang hukum. 268 Seorang terdakwa juga dapat dimintai bertanggung jawab atas ambigious misrepresentation.

5.8

Misrepresentation dari fakta: pernyataan keliru dari suatu fakta dapat bersifat lisan atau tertulis,269 dan belum tentu representation secara keseluruhan adalah palsu. Sebuah pernyataan parsial tentang fakta yang dibuat sementara menahan informasi penting sehingga pernyataan tersebut menjadi palsu juga merupakan suatu misrepresentationuntuk tujuan pengajuan klaim atas dasar penipuan. 270 Selain itu, misrepresentation dari fakta juga dapat tersirat dari perilaku pihak yang satunya.271

5.9

Suatu tuntutan hanya akan berhasil jika majikan membuat representation tanpa ada niat untuk memenuhinya. Jika pada saat pernyataan dibuat, majikan benarbenar mengucapkan apa yang dipikirannya, namun kemudian berubah pikiran, maka tidak terjadi false representation.272 Dalam kasus seperti ini, PRTM sebagai ganti mungkin dapat mengajukan klaim atas dasar pelanggaran kontrak.

Contoh kasus: Jika majikan berjanji - baik secara lisan maupun tertulis –untuk membayar lebih PRTM jika ia bekerja lebih lama, dan majikan kemudian tidak menepatinya, maka PRTM dapat mengajukan klaim atas dasar kontrak (dengan syarat perjanjian antara majikan dan PRTM dapat dibuktikan), dan jugaatas dasar tortpenipuan. Hal ini karena PRTM 266

Standard Chartered Bank v Pakistan National Shipping Corporation (Nos. 2 & 4) [2003] 1 AC 959, [11], di mana pengadilan menangani S1(1) dan S4 dari Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945, yang mana ketentuan-ketentuan yang relevan sama seperti Sections 21(1)dan (10)dari LARCO (Cap. 23). 267 Lihat Section 26, LO (Cap 347). Pemohon harus membuktikan bahwa mereka tidak mungkin mengungkapkan adanya unsur penipuan tanpa langkah-langkah luar biasa. Lihat Bab 2, Bagian 7.VI. untuk teks dari naskah UU tersebut. 268 David Securities Pty Ltd v. Commonwealth Bank of Australia (1992) 175 CLR 353. 269 Bradford Third Equitable Benefit Building Society v Borders [1941] 2 All ER 204, 211 (HL). 270 William Peek v J H Gurney, (1873) LR 6 HL 377, 403. 271 Sean Lindsay v Jared O’Loughnane [2010] EWHC 529 (QB). 272 Jorden v Money (1854) 5 HL Cas 185.

74


mengandalkan representation dari fakta yang dibuat majikan namun kemudian merugikan PRTM (bekerja lebih lama tanpa upah tambahan). 5.10

Misrepresentation dari pendapat hukum: pernyataan salah tentang hukum juga dapat berujung pada tindakan di bawah tort penipuan. Penggugat harus membuktikan bahwa si pembuat pernyataan tidak secara jujur mempunyai pendapat hukum sebagaimana yang ia nyatakan.273

Contoh kasus: Seorang majikan membuat misrepresentation tentang upah minimum untuk PRTMmenurutundang-undang yang berlaku di Hong Kong, dan PRTM bergantung pada informasi tersebut sehingga menerima upah yang lebih rendah untuk jangka waktu tertentu sampai kebohongan tersebut diketahui PRTM. PRTM kemudian dapat menuntut karena penipuan atas dasar misrepresentation tentang hukum. 5.11

Ambiguous misrepresentation: apabila kebenaran dari suatu pernyataan bersifat ambigu, beban terletak pada penggugat untuk membuktikan bahwa tergugat sengaja menyesatkannya, atau membuat pernyataan dengan maksud menggiringnya untuk memaknai pernyataan tersebut secara keliru.274 Pengadilan tidak akan memberi penafsiran atas pernyataantersebut. (C)

5.12

5.13

Membuktikan tort penipuan

Elemen: terdapat empat elemen yang harus terpenuhi agar klaim atas penipuan berhasil: •

tergugat harus telah membuat false representationpada penggugat;275

•

tergugatseharusnya tahu bahwa representation tersebut palsu, atau sembronodalam hal apakah pernyataan tersebut benar atau salah;276

•

tergugatbermaksud agar penggugat mengandalkan representation dalam melakukantindakan;277 dan

•

penggugat bertindak dengan karenanya menderita kerugian.278

mengandalkanrepresentationdan

Pengetahuan tentang false representation: tergugat harus tidak begitu yakin atas kebenaran representation. Meskipun tergugat tidak memiliki pengetahuan subjektif tentang kepalsuan pernyataan tersebut, tergugat masih bertanggung jawab jika membuat representation secara sembrono dalam hal apakah pernyataan tersebut benar atau tidak.

Contoh kasus untuk pengetahuan tentang false representation (lihat Bab 2, Bagian 7.IV.(D)):

273

AIC Ltd v ITS Testing Services (UK) Ltd (“The Kriti Palm”) [2006] EWCA Civ 1601 [253]. Idem. 275 Derry v Peek (1889) LR 14 App Cas 337. 276 Idem. 277 Peek v Gurney [1873] LR 6 HL 377. 278 Attwood v Small [1838] 6 CI & F 232; 7 ER 684. 274

75


Pihak ketiga yang mempunyai kaitan dengan agen kredit membujuk seorang PRTM untuk mengambil pinjaman dari agen tersebut dengan berbohong tentang beberapa fitur dari pinjaman tersebut (misalnya, tingkat suku bunga dan konsekuensi dari mengambil pinjaman). PRTM kemudian dapat menuntut pihak ketiga di bawah tort penipuan jika PRTM dapat membuktikan bahwa pihak ketiga tahu bahwa representation yang dibuat palsu, atau telah bersikap ceroboh dalam kebenaran representation. 5.14

Representation ditindaklanjuti oleh penggugat: penggugat harus menunjukkan bahwa tergugat bermaksud agar penggugat melakukan tindakan berdasarkan representation yang dibuat, dan oleh karenanya menyebabkan timbulnya kerugian. Niat atau intensi (intention) yang demikian dapat ditemukan dalam kasus di mana tergugat diuntungkan dari tindakan penggugat. 279 Misalnya, majikan tidak membayar upah yang telah ditentukan setelah memberitahu PRTM secara tidak benar bahwa upah minimum lebih rendah daripada yang sebenarnya.

5.15

Selanjutnya, representation tidak perlu dilakukan langsung oleh tergugat terhadap penggugat. Komunikasi, baik oleh tergugat atau pihak ketiga, kepada penggugat sudah mencukupi selama penggugat menindaklanjuti representation. Penggugat juga tidak perlu menjadi satu-satunya orang yang mana representation dikomunikasikan; penggugat dapat berupa salah satu dari sekelompok orang yang mana representation tersebut ditujukan.280

5.16

Namun demikian, jika penggugat tahu tentang penipuan tersebut pada saat representation dibuat, penggugat tidak memiliki dasar untuk bertindak.281 Hal ini karena tidak dapat dikatakan bahwa penggugat benar-benar mengandalkan representation.

5.17

Kerugian yang dapat dipulihkan dari ganti rugi uang: penggugat harus membuktikan bahwa penipuan telah benar-benar menyebabkan kerugian. 282 Namun demikian, hal ini tidak perlu merupakan satu-satunya penyebab kerugian. Sudah memadai jika representation secara substansial mempengaruhi tindakan penggugat sehingga menyebabkan kerugian, dan tidak menjadi masalah jika penggugat dipengaruhi hanya sebagian oleh kesalahan yang dibuatnya sendiri.283

5.18

Jika representation memiliki lebih dari satu penafsiran dan salah satu darinya adalah benar, penggugat perlu membuktikan bahwa ia sebenarnya tertipu untuk memahami representation tersebut dalam arti yang salah.

5.19

Ganti rugi atas dasar penipuan dimaksudkan untuk mengembalikan penggugat ke posisi di mana penggugat akan berada jika tidak ada pernyataan palsu yang telah dibuat atau diandalkan.284 Meskipun ganti rugi biasanya berupa kerugian uang, tetapi juga dapat mengambil bentuk-bentuk lain, seperti kompensasi atas cedera pribadi yang disebabkan oleh representation. (D)

Apakah tergugat dapat mengurangi atau lepas dari kewajiban?

279

Glory Link Investments Ltd v Young Pui York [2013] HKEC 1962. Swift v Winterbotham(1872–73) LR 8 QB 244, 253. 281 Greatland Property Consultants Ltd v Charis Patria Ltd [2015] HKEC 541. 282 Pasley v. Freeman, (1789) 3 TR 51. 283 St Paul Fire and Marine Insurance Co (UK) Ltd v McConnell Dowell Constructors Ltd [1996]1 All ER 96, 107– 108 (Evans LJ). 284 Doyle v Olby (Ironmongers) Ltd [1969] 2 QB 158, 167. 280

76


5.20

Contributory negligence: unsur ini tidak dapat digunakan sebagai pembelaan atasgugatanuntuk tort penipuan. Bilamana seseorang telah ditipu oleh fraudulent misrepresentation, atau penyembunyian fakta yang disengaja, maka bukan suatu pembelaan bahwa korban mungkin dapat mengungkapkan kebenaran dengan menyelidikinya sendiri.285

5.21

Oleh karena itu, dalam skenario dimana upah dibayar di bawah standar, bukan suatu pembelaan bagi majikan, di bawah tindakan atas penipuan, untuk berdebat bahwa PRTM seharusnya dapat mengetahui sendiri tentang tingkat upah yang berlaku.286

5.22

Ilegalitas: klaim antara penggugat dan tergugat seharusnya tidak melibatkan tindakan melawan hukum. Karena alasan kebijakan publik, pengadilan menolak untuk memberikan ganti rugi untuk klaim yang diajukan atas dasar ilegalitas.287 (E)

Penyelesaian untuk Tort Penipuan

5.23

Kerugian tidak langsung (consequential losses): penggugat dapat dikompensasikan untuk kerugian yang diderita, asalkan kerugian tersebut tidak terlalu remote (terpisah). 288 Tergantung pada kewajiban untuk meminimalisir kerugian, penggugat dapat memulihkan, misalnya, keuntungan yang hilang,289 gaji dan pendapatan yang hilang,290kerugian akibat perasaan yang terluka atau ketidaknyamanan,291 atau bahkan kerugian karena kehilangan kesempatan.292

5.24

Aggravated damages: ganti rugi yang diberikan untuk mengkompensasi cedera atas perasaan pihak penggugat karena penipuan.

5.25

Exemplary damages (ganti rugi bersifat penghukuman): ganti rugi ini diberikan apabila compensatory damages (ganti rugi bersifat penggantian) dianggap bentuk penyelesaian yang tidak memadai. Dalam konteks klaim atas penipuan, ganti rugi ini seringkali diberikan dalam keadaan di mana tergugat dinilai bertindak untuk mendapat keuntungan, yang dapat melebihi kompensasi yang dibayarkan kepada penggugat. Exemplary damages dijelaskan sebagai pilihan terakhir dan biasanya hanya diberikan bilamana bentuk penyelesaian lain yang tersedia tidak memadai untuk menghukum tergugat atas perbuatannya dan memberikan efek jera bagi tergugat.293.

5.26

Saat ini, undang-undang yang berlaku belum dapat menentukan apakah exemplary damages dapat diberikan untuk tindakan atas dasar penipuan. Exemplary damages pernah dikabulkan dalam kasus-kasus penipuan oleh pengadilan Australia, Kanada294 dan Inggris,295 namun, pengadilan Hong Kong memilih untuk tidak memberikannya, terutama apabila putusan telah dijatuhkan di pengadilan pidana.296

285

The Directors of the Central Railway Co of Venezuela v Joseph Kisch (1867) LR 2 HL 99. c.f. Standard Chartered Bank v. Pakistan Shipping Corporation[2003] 1 A.C. 959, menetapkan bahwa contributory negligencetidak dapat dijadikan pembelaan untuk tort penipuan. (H.L.). 287 Tinsley v Milligan [1994] 1 AC 340. 288 Smith New Court Securities Ltd v Citibank[1997] A.C. 254. 289 East v Maurer [1991] 1 WLR 461 (CA). 290 Burrows v Rhodes [1899] 1 QB 816. 291 Mafo v Adams [1970] 1 QB 548; Re Kay Lo Ip. (unrep., CACV 117/2006, [2006] HKEC 1184). 292 Chaplin v Hicks [1911] 2 KB 786 (CA). 293 Lau Oi Kiu v Man Chun Shing[2015] HKEC 563. 294 Harris v Digital Pulse PTY Ltd (2003) 44 ACSR 390. 295 Kuddus v Chief Constable of Leicestershire [2002] 2 AC 122. 296 Permohonan ganti rugi ditolak dalamArcher v Brown [1985] QB 401, karena tergugat telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan pidana. Di Hong Kong, Reyes J menolak untuk memberiexemplary damagesdalam perkara Lau King Ting v Cheng Miu Har (unrep., HCA 1049/2007, [2009] HKEC 505). 286

77


II.

Unintentional harms/accidents (A)

Pendahuluan

5.27

Selain masalah gaji dan kontrak, PRTMdapat menderita cedera sebagai akibat dari kecelakaan di tempat kerja atau di tempat lain. Bilamana cedera diderita di tempat kerja, PRTM dapat menuntut majikannya. Namun, bilamana cedera diderita di lingkungan lain, PRTM dapat menggugat pihak terkait atau pihak yang bertanggung jawab. Cedera dan penganiayaan yang disengaja dibahas dalam Bab 2, Bagian 5 (II).

5.28

Di Hong Kong, ada dua cara di manaPRTM dapat mengajukan klaim terhadap pelaku atas dasar cedera yang tidak disengaja (unintentionalharm): •

melalui gugatan tortkelalaian menurut common law; dan

•

dengan merujuk pada Occupiers Liability di bawah Occupier’s Liability Ordinance.297

5.29

PRTM dapat mengklaim kompensasi apabila dapat membuktikan bahwa cedera atau kerugian fisik terjadi akibat kelalaian. Penentuan apakah terjadi cedera atau kerugian nyata merupakan masalah faktual yang harus diselesaikan pengadilan.298

5.30

Ganti rugi dibagi menjadi tiga kategori sesuai urutan tingkat kesulitan tertinggi dari klaim:299 •

ganti rugi untuk cedera fisik: pengadilan akan menetapkan kompensasi berdasarkan bukti atas kerugian yang diderita (seperti biaya kesehatan), dan juga akan mempertimbangkan besarnya ganti rugi yang ditetapkan dalam kasus-kasus serupa di masa lalu;300

•

and ganti rugi untuk cedera secara kejiwaan: pengadilan lebih bersedia untuk memberikan kompensasi untuk nervous shock (gangguan kejiwaan) yang menyebabkan penyakit fisik/mental yang ketahui secara medis, dan kurang bersedia untuk memberikan kompensasi untuk trauma emosional lain yang tidak diikuti dengan cedera fisik; dan;301

•

ganti rugi atas kerugian ekonomi murni: pengadilan biasanya memberikan kompensasi yang sangat terbatas untuk kerugian ekonomi murni (pure economic loss). Kerugian seperti ini berarti kerugian keuangan yang murni, terpisah dari kerusakan pada harta milik penggugat dan sama sekali bukan akibat dari kerusakan pada harta milik penggugat.302!

297

Occupiers Liability Ordinance (No 36 of 1959) (selanjutnya disebut “OLO”). Lihat Bab 2, Bagian 5.III.(B) di bawah. 299 Lihat Bab 2, Bagian 5.III.(A) di bawah. 300 Pengadilan akan berupaya untuk memulihkan keadaan penggugat, sejauh yang dapat dilakukan kompensasi, ke posisi di mana ia berada sebelum tort terjadi. 301 Lihat Bab 2, Bagian 5.II.(B)(i)(d) di bawah. 302 Salah satu contoh dari pure economic lossadalah apabila peralatan pekerja rusak oleh suatu kecacatan di lingkungan kerja (mungkin disebabkan oleh kelalaian majikan), sehingga pekerja tidak dapat menghasilkan pendapatan untuk jangka waktu tertentu hingga peralatan tersebut digantikan. Lihat Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd [1973] QB 27. 298

78


(B)

Klaim berdasarkanTort Kelalaian dalam Common Law

Bagan 2-12: Gambaran singkat dari Tort Kelalaian

(i)

Tort Kelalaian

5.31

Kelalaian muncul ketika tergugatkarena kecerobohannya menyebabkan kerugian bagi penggugat, baik itu karena ia tidak melakukan apa yang akan dilakukan "seorang yang berpikiran wajar" (reasonably prudent person), ataupun melakukan apa yang tidak akan dilakukan seorang yang berakal sehatketika dihadapkan pada situasi tersebut.303 Standar "reasonably prudent person" adalah suatu tes objektif, sehingga tidak menjadi relevan apakah tergugat benar-benar meyakini bahwa tindakannya masuk akal.

5.32

Klaim atas kelalaian dapat diajukan terhadap siapa pun, bukan hanya seseorang yang mempunyai hubungan kontraktual dengan penggugat.

5.33

Beban Pembuktian: penggugat umumnya bertanggung membuktikan klaimnya sesuai asas balance of probabilities.

5.34

Elemen: agar klaim atas kelalaian berhasil,harus hadir empat elemen:

jawab

untuk

•

kewajiban hukum untuk menjalankan duty of care tidak terpenuhi terhadap penggugat (tugas moral dan etika tidak akan mencukupi);

•

terjadi pelanggaran atas duty of care tersebut;

•

pelanggaran atas duty of care tersebut secara langsung menyebabkan penggugat menderita cedera fisik atau psikologis atau kerusakan; dan

303

Glasgow Corp v Muir [1943] AC 448.

79


•

• 5.35

keterkaitan antara perbuatan tergugat dan cedera yang dialami penggugat tidak boleh terlalu jauh atau terpisah (remote) dari satu sama lain. ! (a) Apakah duty of care itu?

Tanpa adanya kewajiban hukum untuk menjalankan duty of care, maka tidak ada dasar untuk adanya klaim kelalaian. Duty of care akan muncul dalam konteks hubungan tertentu, termasuk hubungan kerja. Apakah duty of caremuncul antara majikan dan pekerja akan tergantung pada keadaa masing-masing hubungan. Faktor-faktor seperti kedekatan, foreseeability (apakah dapat diketahui sebelumnya), keadilan dan kebijakan harus diperhitungkan ketika menilai apakah duty of caremuncul antara dua pihak. (b)

Omissions

5.36

Omission, dalam konteks hukum tort, merujuk pada situasi di mana seseorang tidak bertindak secara positif untuk memberi manfaat pada orang lain. Salah satu contoh adalah ketika seorang pejalan kaki tidak memperingatkan orang buta bahwa ia akan berjalan menuju sebuah lokasi penggalian.304

5.37

Secara umum, tidak ada liabilitas untuk omission di bawah tort kelalaian, tapi liabilitas dapat dikenakan dalam keadaan khusus. Secara khusus, majikan memiliki kewajiban untuk mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahwa tempat kerja aman bagi pekerja.305

Contoh kasus untuk Omission (lihat Bab 2, Bagian 7.IX.(D)): Jika seorang majikan menyediakan PRTM dengan sebuah kursi pijakan atau tangga untuk mengambil alat-alat rumah tangga (seperti cawan, mangkuk dan piring) dari rak dapur yang tinggi, dan PRTM kemudian terjatuh dan cedera karena berdiri atas alat bantu tersebut sampai berjinjit, maka majikan kecil kemungkinan dinyatakan bertanggungjawab. Karena PRTM diharuskan untuk menggunakan pertimbangannya sendiri dalam melakukan berbagai “kegiatan sehari-hari” secara aman, maka berdiri di atas kursi pijakan atau tangga dengan satu kaki, berjinjit, atau menggunakan alat bantu tersebut dengan cara yang membahayakan, akan melemahkan klaim PRTM. Namun demikian, majikan harus memberi arahan yang memadai dan menyedialan peralatan yang tepat agar PRTM dapat menjalankan tugasnya. Jika majikan gagal menyediakan peralatan yang seharusnya dan “lingkungan yang aman”, majikan dapat dinyatakan bertanggungjawan karena majikan mempunyai kewajiban untuk bertindak dalam situasi seperti yang demikian. Sepertimana kasus kelalaian lainnya, fakta-fakta sebenarnya yang menyangkut kecelakaan di tempat kerja akan sangat menentukan apakah majikan mempunyai kewajiban untuk bertindak.

304 305

rd

Glofcheski, Rick. Tort Law in Hong Kong 3 Ed. Sweet & Maxwell, 2012, p 251. Tam Kam Fai v Michael J design Ltd & ors [2006] HKEC 1820 English Judgment.

80


(c)

Penyebab kecelakaan yang tidak diketahui

5.38

Bagi PRTM, cedera banyak terjadi di dalam rumah, di mana saksi dan bukti mungkin sulit untuk diperoleh. Namun demikian, bilamanapenyebab sesungguhnya dari suatu cedera tidak dapat ditemukan atau dijelaskan, tapi lebih besar kemungkinan hal tersebut terjadi akibattindakan atau kelalaian tergugat, maka akan berlaku doktrin res ipsa locquitor (artinya, "fakta berbicara sendiri”, dan kelalaian tergugatbersifat tersirat.306

5.39

Penggugat dapat mengatakan bahwa cedera yang dideritanya adalah akibat dari tindakan atau kelalaian tergugat atas dasar res ipsalocquitorjika tiga kondisi berikut ini terpenuhi:

5.40

•

kecelakaan terjadi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan bagi penggugat untuk membuktikan tindakan atau kelalaian mana yang menyebabkan kecelakaan;

•

dalam situasi normal, kecelakaan seperti demikian tidak akan terjadi kecuali adanya kelalaian; dan

•

berbagai keadaan terkait kecelakaan "mengarah pada tergugat dan hanya tergugat" sebagai penyebabnya.

Penggugat yang dapat membuktikan adanya unsur-unsur tersebutakan menunjukkan, setidaknya dari apa yang tampak, bahwa tergugat telah berbuat lalai. Tergugat kemudian memiliki beban untuk membuktikan dirinya tidak berbuat lalai.307

Contoh kasus untuk penyebab kecelakaan yang tidak diketahui (lihat Bab 2, Bagian 7.IX.(F)): Jika majikan menyediakan sebuah spray gun(semprotan air) untuk pekerja, kemudian semprotan tersebut tersumbat, dan pekerja cedera ketika berusaha membuka sumbatan dengan menggunakan peniti agar alat tersebut dapat digunakan, maka pekerja dapat membuat argumen atas dasar res ipsa locquitoragar majikan bertanggung jawab atas kelalaian.

(d) 5.41

Duty of care dalam konteks cedera kejiwaan

Bilamana PRTM secara klinis didiagnosa menderita cedera mental yang diakui secara medis - apakah sehubungan dengan cedera fisik (misalnya, battery) atau tidak - PRTM dapat menuntut ganti rugi untuk cedera psikis. Pada umumnya, tanda-tanda depresi, kesedihan atau kecemasan sebagai akibat dari kejadian traumatis, seperti kematian orang yang disayangi, biasanya tidak memadai untuk menuntut kompensasi.308

306

Fong Yuet Ha v Success Employment Services Ltd [2012] HKEC 540 English Judgment di 24. Lihat Bab 2, Bagian 7.IX.(D) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 307 Ng Chun-pui v Lee Chuen-tat &Another [1988] 2 HKLR 425. Privy Council menegaskan bahwa di bawahres ipsa locquitor, beban hukum tidak berpindah ke pihak tergugat. 308 Seseorang yang menderita cedera kejiwaan umumnya digolongkan sebagai korban primer atau korban sekunder. Namun demikian, pembahasan berikut ini hanya fokus pada korban primer karena sangat kecil kemungkinan bahwa PRTM akan menjadi korban kejiwaan sekunder (yaitu, seseorang yang menderita Post

81


Korban Kejiwaan Primer 5.42

5.43

Korban kejiwaan primer termasuk mereka yang: • menderita cedera psikis bersamaan dengan cedera fisik; •

mempunyai kekhawatiran akan tercedera secara fisik meskipun tidak diikuti dengan cedera fisik;309 atau

•

mengalami stres yang tidak semestinya dan penghinaan sebagai akibat dari kelalaian tergugat.310

Korban primer dapat menuntut ganti rugi sepanjang cedera fisik yang diderita atau dikhawatirkan dapat diperkirakan secara wajar.311 Cedera kejiwaan primer sebagai akibat dari pekerjaan

5.44

Dalam konteks PRTM, korban primer biasanya adalah mereka yang menderita stres kerja sebagai akibat dari kerja berlebihan, atau pelecehan dari majikan, anggota keluarga atau rekan majikan.312

5.45

PRTM dapat mengajukan klaim kelalaian terhadap majikan dalam keadaan di mana PRTM menderita gangguan mental (nervous breakdown) akibat stres yang disebabkan oleh jam kerja yang terlalu panjang. Inilah posisinya berdasarkan hukum Inggrissaat ini, 313 dan meskipun diyakini bahwa Hong Kong dapat mengambil posisi yang sama, hal ini belum diuji secara resmi.

Contoh kasus dari cedera kejiwaan primer (lihat Bab 2, Bagian 7.IX. (E) untuk ringkasan singkat dari kasus): Jika PRTM menderita nervous breakdown setelah bekerja 18 jam per hari di bawah kondisi yang berat dan kejam, dan PRTM sebelumnya mengeluh ke majikannya yang tidak melakukan apapun untuk memperbaiki situasi kerjanya, maka PRTM dapat membangun klaim atas dasar kelalaian terhadap majikan yang gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi stres yang dialaminya.

Traumatic Stress Disorderatau gangguan stres pasca trauma setelah menyaksikan suatu kejadian traumatis yang terjadi secara tiba-tiba terkait kematian atau cedera terhadap orang lain tanpa diikuti cedera fisik pada dirinya sendiri). Hingga saat ini, hanya terdapat sebuah klaim yang berhasil dari korban kejiwaan sekunder di pengadilan Hong Kong – lihat Lee Wah v Lok Wai Wah [2015] HKEC 1323 English Judgment 309 Dalam Page v Smith [1996] AC 155, penggugat menderita cedera psikis sebagai akibat dari keadaan terpapar terhadap cedera fisik langsung, namun berhasil lolos. Meskipun terhindar dari cedera fisik, pengadilan tetap menyimpulkan adanya asas duty of care. House of Lordsjuga menyatakan bahwa uji atas duty of careuntuk cedera kejiwaan terletak pada apakah cedera dapat diperkirakan secara wajar. Lihat juga Rothwell v Chemical & Insulating Co Ltd [2008] AC 281. 310 Dalam T v Kan Ki Leung [2002] 1 HKLRD 29 English Judgment, seorang pelajar yang merupakan penggugat mengalami tindakan displiner yang berlebihan, seperti penghinaan di depan umum oleh guru, dan sebagai akibat menderita schizophrenia. Guru sebagai pihak tergugat dinyatakan bertanggung jawab atas cedera psikis penggugat. 311 Page v Smith [1996] AC 155 (n 298 di atas). 312 Sebuah survei menunjukkan bahwa PRTM menjalani jam kerja yang tidak kenal waktu dan rentan terhadap pelecehan seksual serta kekerasan fisik dan psikologis oleh majikan mereka. Lihat Amnesty International. (2014). Submission to the Legislative Council’s Panel on Manpower- ‘Policies Relating to Foreign Domestic Helpers and Regulation of Employment Agencies’, Hong Kong. Diambil darihttp://www.legco.gov.hk/yr1314/english/panels/mp/papers/mp0227cb2-870-3-e.pdf. 313 Lihat Mark Hone v Six Continents Retail Ltd [2005] EWCA Civ 922.

82


(e) 5.46

Kapan saja duty of care dilanggar?

Selanjutnya, untuk elemen kedua dari kelalaian, setelah membuktikan adanya unsur duty of care, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut karena gagal memenuhi standar kehati-hatian wajar. Pengadilan akan mempertimbangkan semua keadaan terkait kasus dalam membuat keputusan tentang hal ini.314

Contoh kasus bilamana duty of care telah dilanggar (diadaptasi dari Bab 2, Bagian 7.IX.(A) untuk ringkasan singkat dari kasus): Anjing milik majikan gigitan seorang PRTM, sehingga menyebabkan cedera serius. Jika anjing sebelumnya pernah menyerang orang lain dan majikan tahu atau seharusnya tahu tentang insiden tersebut, majikan akan dapat dimintai pertanggungjawaban, karena majikan tidak mengambil langkah yang tepat untuk melindungi PRTM (dan yang lain) dari anjing tersebut.

(f) 5.47

Menentukan apakah pelanggaran atas kewajiban terkait dengan cedera yang diderita (kausalitas)

Penggugat harus membuktikan bahwa pelanggaran atas kewajiban oleh tergugat secara efektif menyebabkan atau secara substansial ikut berkontribusi terhadap cedera yang dialami. 315 Dalam mempertimbangkan masalah ini, pengadilan umumnya akan menentukan apakah cedera yang dialami penggugat akan terjadi jika pihak tergugat tidak melanggar kewajibannya.316 (g)

Apakah tergugat dapat lepas atau mengurangi liabilitasnya?

5.48

Bahkan bilamana penggugat mampu membuktikan bahwa tergugat berkewajiban untuk bersikap hati-hati, dan melanggarduty of care tersebut terhadap penggugat, tergugat masih dapat sepenuhnya atau sebagian menghindari liabilitas dengan mengklaim adanya unsur contributory negligence, kesukarelaan atau ilegalitas sebagai pembelaan.

5.49

Contributory negligence: tergugat dapat mengklaim bahwa meskipun ada kelalaian yang dilakukannya, pihak penggugat berkontribusi terhadap penyebab terjadinya cedera pada dirinya. Contributory negligence adalah pembelaan parsial dan tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa "penggugat tidak

314

Keadaan yang relevan termasuk kemungkinan seseorang dapat cedera, dan tingkat keparahan cedera yang mungkin terjadi, nilai sosial dari kegiatan yang menyebabkan timbulnya resiko tersebut, dan biaya dari tindakan pencegahan. Lihat Tomlinson v Congleton Borough Council [2004] 1 AC 46 di 34. 315 Lihat Galoo Ltd v Bright Grahame Murray [1994] 1 WLR 1360.Perlu dicatat bahwa bilamana terjadi suatu intervening act(perbuatan yang bersifat ikut campur) oleh pihak ketiga (novus actus interveniens), pengujiannya adalah apakah tindakan relevan tersebut dapat diperkirakan. Jika tindakan pihak ketiga tersebut dapat diperkirakan, tergugat tetap bertanggungjawab karena kausalitas masih harus dibuktikan. Namun demikian, jika tindakan pihak ketiga tidak dapat diperkirakan, rentetan kausalitas akan terputus dan tergugat tidak bertanggungjawab atas tindakan pihak ketiga. Lihat, contohnya, Yiu Yun v Attorney–General, unrep., CACV 68/1990, [1990] HKLY 521. 316 Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee [1969] 1 QB 428

83


menjaga dirinya secara wajar dan bersikap lalai, sehingga ikut berkontribusi atas cedera yang dialaminya sendiri."317 Bilamanapembelaan yang demikian berhasil, ganti rugi yang dapat dipulihkan penggugat akan berkurang sebesar jumlah yang dianggap pengadilan sebagai adil, mengingat peran dari tindakan penggugat itu sendiri dalam ikut berkontribusi atas cedera yang diderita.318 5.50

Kesukarelaan: tergugat dapat membuat pembelaan atas dasarunsur kesukarelaan (volenti non fit injuria) dalam keadaan di mana penggugat secara sukarela setuju atas risiko terjadinya cedera, dengan pengetahuan penuh tentang sifat dan tingkat risiko. 319 Kesukarelaan merupakan pembelaan penuh terhadap liabilitas. Namun demikian, sangat sulit untuk membuktikan, tidak ditemukan kasus di Hong Kong yang menunjukkan keberhasilan dari pembelaan yang mengangkat asas voluntary assumption of risk (mengambil resiko secara sukarela).

5.51

Ilegalitas: tergugat dapat berusaha untuk menghindari liabilitas dengan mengklaim bahwa penggugat terlibat dalam kegiatan ilegal pada saat mengalami cedera. Ilegalitas (ex turpi causa) adalah pembelaan penuh terhadap liabilitas, tetapi harus ada keterkaitan yang memadai antara ilegalitas dan kecelakaan, dan tindakan ilegal harus cukup serius. 320 Dalam menentukan hal ini, pengadilan akan memeriksa seluruh keadaan, termasuk sifat dari ilegalitas, tingkat kulpabilitas moral dan kriminal, perilaku penggugat, dan peraturan yang relevan.321

5.52

Dalam konteks PRTM, pembelaan ilegalitas mungkin sangat relevan dalam situasi di mana PRTM (sebagai penggugat) mengalami cedera selama bekerja secara tidak sah (misalnya, melakukan pekerjaan paruh waktu di luar tempat mereka biasanya kerja).

Contoh kasus pembelaan ilegalitas (lihatBab 2, Bagian 7.IX. (B) untuk ringkasan singkat kasus): BilamanaPRTM mengalami cedera selama melakukan pekerjaan di luar ruang lingkup kontrak kerjanya (misalnya, ikut membantu di toko majikan), PRTM masih akan diberikan kompensasi jika pengadilan berpendapat bahwa kerja ilegal tersebut tidak cukup serius untuk menghilangkan haknya atas ganti rugi.322 Selain itu, jika PRTM mengalami tekanan dari majikan untuk bekerja secara ilegal di toko majikan, PRTM dapat mengklaim adanya unsur paksaan sehingga majikan tidak dapat melepaskan diri dari liabilitas.

(h)

Batas Waktu untuk Pengajuan Klaim:

317

Chan Wing v Chan Wai Hung [2014] HKEC 1063. LihatBagian 21 dari Law Amendment Reform (Consolidation) Ordinance (Cap 23, Laws of Hong Kong) (selanjutnya disebut “LARCO”). Lihat Bab 2, Bagian 7.V. untuk teks dari naskah UU tersebut. 319 Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691. 320 LihatNational Coal Board v England [1954] AC 403 and Kirkham v Chief Constable of Greater Manchester Police [1990] 2 QB 283. 321 Chung Man Yau v Sihon Co Ltd [1997] HKLRD 1221 English Judgment di 1227. 322 Lihat contohnyaYim Tat Fai v Attorney-General [1986] HKLR 873, di mana pengadilan menitikberatkan pada penilaian moral dari perilaku tergugat dalam menentukan apakah akan menerima pembelaan ilegalitas atau tidak. 318

84


5.53

Batas waktu untuk mengklaim cedera pribadi adalah tiga tahun sejak tanggal terjadi cedera, atau tiga tahun sejak tanggal penggugat mengetahui323 tentang cedera tersebut, yang mana yang lebih belakangan.324

5.54

Dalam menentukan kapan penggugat pertama kali mengetahui tentang cedera tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan tanggal dimana penggugat pertama kali mengetahui tentang faktor-faktor berikut ini:325 •

bahwa cedera yang dimaksud cukup signifikan;

•

bahwa cedera tersebut sepenuhnya atau sebagian disebabkan oleh dugaan terjadinya tindak kelalaian;

•

identitas tergugat; dan

•

bilamana diduga bahwa perbuatan atau kelalaian tersebut dilakukan oleh orang selain tergugat, identitas orang itu dan fakta-fakta tambahan yang mendukung tindakan terhadap tergugat.

5.55

Pengetahuan penggugat bahwa suatu perbuatan atau kelalaian, sebagai masalah hukum, melibatkan kelalaian, gangguan atau pelanggaran kewajiban atau tidak, adalah tidak relevan.

5.56

Beban pembuktian: beban awal untuk membuktikan bahwa tanggal diketahui adanya cedera masih berada dalam batas waktu terletak pada pihak penggugat. Tergugat kadangkala akan berusaha untuk menunjukkan bahwa penggugat seharusnya tahu mengenai cedera tersebut sebelumnya (yaitu pengetahuan konstruktif), dan dengan demikian batas waktu juga seharusnya mulai lebih awal. Tergugat yang mengupayakan hal ini akan menanggung beban pembuktian.326

5.57

Jika pihak yang cedera meninggal dunia sebelum berakhirnya batas waktu selama tiga tahun yang dijelaskan di atas, batas waktu kemudian akan menjadi tiga tahun sejak tanggal kematian, atau tanggal di mana perwakilan pribadi (personal representative) mengetahui mengenai hal tersebut, mana yang lebih belakangan.327 (C) Klaim dalam Occupier’s Liability di bawah Occupiers’ Liability Ordinance

5.58

Bilamana PRTM mengalami cedera di tempat (premises) tertentu, PRTM dapat mengajukan klaim berdasarkan Occupier’s Liability, selain klaim yang didasari oleh tort kelalaian. Occupier’s Liabilitydiatur dalam Occupier’s Liability Ordinance(No 36 tahun 1959) (“OLO”) 328 dan aturan hukum ini penting bagi PRTM yang mungkin cedera di tempat di mana mereka bekerja dan tinggal.

323

Uji atas pengetahuan merupakan standar objektif yang wajar. Lihat A v Hoare [2008] 2 All ER 1. Kata “pengetahuan” tidak berarti “mengetahui secara pasti di luar kemungkinan adanya kontradiksi,” tapi “mengetahui dengan keyakinan yang cukup untuk membenarkan dimulainya tahap persiapan dari [pengajuan klaim].” Lihat Gallagher v Ministry of Defence [1998] 4 IR 457. 324 Section 27(1), LO (Cap 347). Lihat Bab 2, Bagian 7.VI. untuk teks dari naskah UU tersebut. 325 Section 26(6), LO (Cap 347).Lihat Bab 2, Bagian 7.VI. untuk teks dari naskah UU tersebut. 326 Cheung Yin Heung v Hang Lung Real Estate Agency Ltd [2010] 3 HKLRD 67. 327 Section 27(5), LO (Cap 347). “Personal representative” adalah istilah umum untuk seseorang yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengelola peninggalan warisan pihak yang sudah meninggal dunia . Jika personal representative lebih dari dua dan tanggal dari pengetahuan mereka berbeda, tanggal yang paling awal adalah tanggal yang relevan (Section 27(10), LO (Cap 347)). Lihat Bab 2, Bagian 7.VI. untuk teks dari naskah UU tersebut. 328 Lihat n 310 di atas.

85


5.59

Tidak seperti tort kelalaian, ruang lingkup Occupier's Liabilitycukup luas untuk membuat penghuni bertanggung jawab atas cedera yang disebabkan oleh kegagalannya untuk mengambil tindakan tegas untuk menjamin keselamatan orang-orang yang beresiko cedera.329

5.60

Penting untuk dicatat bahwa pengadilan dapat menganggapPRTM yang bekerja di rumah sebagai pengunjung dan penghuni dengan kendali atas tempat tersebut dalam keadaan tertentu, misalnya, ketika majikan sedang berlibur.330 Dengan demikian penting untuk mempertimbangkan apakah PRTM sebenarnya dapat dianggap sebagai penghuni sebelum membuat klaim di bawah OLO. (i)

Occupiers’ liability

5.61

Beban pembuktian: penggugat mempunyai beban untuk membuktikan klaimnya sesuai asas balance of probabilities.

5.62

Elemen: lima elemen yang sangat penting untuk membuat klaim di bawah Occupier’s Liability:

#

•

tergugat adalah penghuni;

•

penggugat adalah pengunjung;

•

cedera terjadi di tempat (premises);331

•

penghuni telah melanggar duty of care sesuai common law;332 dan

•

penggugat mengalami cedera sebagai akibatnya.

(a) 5.63

Siapa saja yang disebut penghuni?

OLO tidak mendefinisikan “occupie”" (penghuni), tapi common law menganggap penghunisebagai seseorang atau beberapa orang dengan kendali atas tempat di mana cedera terjadi (premises), terlepas dari apakah mereka pemilik tempat tersebut.333

Contoh kasus untuk mengidentifikasi defendant occupier (tergugat penghuni)(lihatBab 2, Bagian 7.X.(B) untuk ringkasan singkatan dari kasus): Seekor anjing milik saudara laki-laki majikan menggigit seorang PRTM di suatu rumah di mana PRTM, majikan, anjing dan saudara laki-laki tersebut tinggal. Rumah tersebut terdaftar atas nama saudara laki-laki majikan, tapi sering bepergian di luar Hong Kong 329

Glofcheski, Rick. Tort Law in Hong Kong 3rd Ed. Sweet & Maxwell, 2012, hlm. 342 Perbedaan antara pengunjung dan penghuni terletak pada apakah orang tersebut memiliki kendali atas tempat, yang tergantung pada keadaan dari setiap kasus. Jika orang tersebut mempunyai kendali atas tempat, maka orang tersebut lebih cenderung adalah penghuni dibanding pengunjung. 331 Aturan yang berlaku terkait penghuni dan pengunjungnya, di bawah OLO, meluas ke “struktur tetap atau bergerak manapun, termasuk kapal, kendaraan atau pesawat” (Section 2(3)(a), OLO (Cap 314)). Selain gedung, pintu masuk, lobi, podium, awning, perancah dan seterusnya juga dianggap sebagai tempat (premises). Kasuskasus sebelumnya menetapkan bahwa lift, eskalator, mesin penggali, keretapi, bis, tangga dan kursi pijakan semua dianggap sebagai premises di bawah OLO (Section2 (3)(a), OLO (Cap 314)). 332 Bab 2, Bagian 5.II.(C)(i)(c) di bawah. 333 Wheat v Lacon [1996] AC 552. 330

86


dan menghabiskan waktu yang sedikit di rumah. PRTM kemungkinan besar tidak dapat mengajukan saudara laki-laki tersebut sebagai defendant occupier, karena ketidakhadirannya di rumah tersebut yang sering dan lama cenderung berarti bahwa ia tidak memiliki kendali yang cukup atas tempat tersebut. Dalam kasus seperti itu, majikan cenderung merupakan penghuni dengan kontrol yang memadai atas tempat.

(b)

Siapa saja yang disebut pengunjung?

5.64

OLO tidak mendefinisikan “pengunjung” (visitor), tapi common law menganggap pengunjung sebagai seseorang yang diperlakukan sebagai invitee (pihak yang diundang) atau licensee (pihak yang diberi izin). Hal ini berarti bahwa pengunjung harus memiliki izin untuk memasuki premises baik secara tegas (lisan atau tertulis), maupun secara tersirat sesuai kebiasaan. Misalnya, pelanggan mempunyai izin tersirat untuk memasuki toko.

5.65

Faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan ketika menentukan apakah seseorang memiliki izin untuk memasuki tempat tertentu, adalah jangka waktu dan tujuan dari kunjungan tersebut.

Contoh kasus untuk mengidentifikasi plaintiff visitor(lihat Bab 2, Bagian 7.X.(C)): Sambil menikmati sajian di sebuah restoran dengan keluarga majikan, lampu langitlangit jatuh dan menimpa PRTM. PRTM menderita cedera kepala sebagai akibatnya. Dalam keadaan seperti demikian, PRTM kemungkinan adalah pengunjung sah yang mana penghuni restoran (kemungkinan adalah pemilik dan/atau manajer) mempunyai kewajiban untuk melakukan duty of care.

(c)

Kapan duty of care sesuai common law dilanggar?

5.66

Penghuni dari premises mempunyai kewajiban duty of care atas semua pengunjung yang sah. Hal ini merupakan suatu affirmative duty, yang berarti bahwa penghuni harus mengambil tindakan pencegahan secara aktif terhadap bahaya yang dapat diperkirakan akan terjadi di premises, dan memastikan bahwa pengunjung cukup aman (misalnya, dengan memasang tanda-tanda peringatan secara permanen di dekat lokasi-lokasi yang berbahaya, dll.)

5.67

Penting untuk dicatat bahwa penghuni dapat membatasi atau mengecualikan liabilitas mereka jika ada kesepakatan bersama. Selain itu, tidak akan muncul kewajiban jika pengunjung bersedia menerima risiko. 334 Namun demikian, pengadilan kemungkinan akan enggan untuk menyimpulkan bahwa PRTM dengan sukarela atau bersedia menerima risiko yang terkait dengan pekerjaan di rumah majikan mereka, karena PRTM bertindak sesuai posisinya sebagai pekerja dan tidak dalam posisi untuk memilih secara bebas.335 (d)

Hubungan sebab akibat yang diperlukan antara pelanggaran kewajiban dan cedera yang dialami

334

Section 3(5), OLO (Cap 34). Merrington v Ironbridge Metal Works Ltd [1952] 2 All ER 1101, dikutip dengan persetujuan dalam Wood v Wah Tung (E&M) Ltd & Others [2000] HKEC 277 English Judgment. 335

87


5.68

Sepertimana kelalaian berdasarkan common law, sebab-akibat juga diperlukan untuk keberhasilam klaim di bawah Occupier’s Liability. Dengan demikian, PRTM harus dapat membuktikan bahwa, jika tidak karenapelanggaran duty of care yang dilakukan defendant occupier, cedera tidak akan terjadi. (e)

5.69

Apakah tergugat dapat lepas dari liabilitasnya atau menguranginya?

Pembelaan contributory negligence, kesukarelaan, dan ilegalitas kesemuanya tersedia untuk melakukan tindakan terkait occupiers’ liability.336 (D)

Employees’ Compensation Ordinance (ECO) (i)

Gambaran Umum dari Employees’ Compensation Ordinance

5.70

Employees’ Compensation Ordinance("ECO")337di Hong Kong menyediakan jalan keluar untuk pembayaran kompensasi kepada pekerja yang cedera selama masa kerja mereka. UU ini juga menetapkan berbagai hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja dalam kaitannya dengan cedera atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi selama masa kerja.

5.71

Pekerja adalah setiap orang yang telah menandatangani kontrak atau bekerja sesuai kontrak untuk penyediaan jasa atau kerja magang.338 Dengan demikian, PRTM dikategorikan sebagai pekerja dan tercakup dalam ECO.

5.72

Setiap pemberi kerja diwajibkan untuk membuat polis asuransi untuk setiap pekerjasebesar jumlah yang ditetapkan dalam ECO.339 PRTM dengan demikian juga dilindungi oleh asuransi jika mereka menderita cedera yang berhubungan dengan pekerjaan.340 (ii)

Liabilitas majikan atas kompensasi

5.73

Jika PRTM mengalami cedera selama menjalani pekerjaan dan berakibat pada ketidakmampuan (incapacity) parsial, serius, atau permanen, atau kematian,341 majikan akan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi di bawah ECO.

5.74

Kelalaian atau kesalahan dari pekerja itu sendiri yang menyebabkan kecelakaan tidak menghalang pekerja dari mendapatkan kompensasi, tetapi ganti rugi yang dapat dipulihkan akan berkurang sesuai dengan seberapa besar pekerja berkontribusi atas kecelakaan tersebut.342 (penekanan ditambahkan)

5.75

Elemen: ada tiga elemen yang perlu dibuktikan penggugat agar klaim berhasil:

336

Lihat Bab 2, Bagian.III.(E) di bawah. ECO (Cap 282). 338 Section 2(1), ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 339 Pemberi kerja yang tidak memberikan asuransi kompensasi untuk pekerja telah melakukan suatu tindak pidana dan akan dikenakan denda hingga HK$100.000 dan pemenjaraan maksimum 2 tahun (Section 40, ECO (Cap 282)). 340 Perlu dicatat juga Standard Employment Contract (ID 407) Clause 9 (lihat Appendix A) yang menetapkan bahwa pemberi kerja harus menyediakan layanan perawatan cuma-cuma bagi PRTM yang sakit atau menderita cedera yang tidak disebabkan oleh pekerjaannya, yang biasanya tidak ditanggung oleh polis asuransi untuk tujuan-tujuan ECO. 341 Section 5, ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 342 Section 21(1), LARCO (Cap 23).Lihat Bab 2, Bagian 7.V. untuk teks dari naskah UU tersebut. 337

88


•

cedera dialami sebagai akibat dari suatu kecelakaan;343

•

kecelakaan terjadi sebagai akibat dari pekerjaan penggugat;344 dan

•

kecelakaan terjadi selama penggugat menjalankan pekerjaannya. 345 (penekanan ditambahkan)

5.76

“Terjadi selama penggugat menjalankan pekerjaannya” berarti bahwa kecelakaan terjadi “selama dilakukannya pekerjaan yang mana pekerja dipekerjakan untuk melakukannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya".346

5.77

Sebagai contoh, seorang PRTM jatuh dari tangga dan mengalami cedera pada lengan dan punggungnya saat membersihkan jendela. Karena tindakan membersihkan jendela adalah hal yang lazim dalam kerja PRTM yang tipikal, kecelakaan tersebut akan dianggap terjadi selama menjalankan pekerjaannya. Selama kerja yang dilakukan oleh PRTM pada saat mengalami cedera adalah salah satu tugas yang diharapkan majikan dari PRTM, cedera tersebut dianggap terjadi selama proses menjalankan pekerjaan.

5.78

Pasal 5 (4) dari ECO mencakup ketentuan yang dapat membantu pekerja membuktikan bahwa cedera terjadi sebagai akibat dari pekerjaan dan dialami selama menjalankan pekerjaannya. Kecelakaan dianggap terjadi sebagai akibat dari pekerjaan dan selama menjalankan pekerjaan:

5.79

•

apabila pekerja sedang melaksanakan pekerjaan untuk tujuan dan sehubungan dengan kerja atau usaha majikan, meskipunpekerja tidak diberiarahan khusus dari majikan;347 atau

•

tatkala pekerja melakukan perjalanan ke tempat kerja atau dari tempat kerja, dengan menggunakan mode transportasi yang dikelola atau diatur oleh majikan.348

Namun demikian, berdasarkan ECO seorang pemberi kerja tidak bertanggungjawab untuk membayar kompensasi dalam keadaan di mana:349 •

cedera tidak menyebabkan ketidakmampuan permanen dan tidak menghalang pekerja dari memperoleh gaji penuh dari pekerjaan normalnya;350

•

cedera adalah cedera yang sengaja dilakukan sendiri oleh pekerja;351

343

Hal ini merupakan persyaratan mendasar dari hubungan sebab akibat. Section 5(1), ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 345 Section 5(1), ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 346 Charles R Davidson & Co v McRobb [1918] AC 304 di 314. Harus ada sebab akibat (Dover Navigation Co Ltd v Craig [1940] AC 190, per Lord Wright), dan dengan demikian pengadilan umumnya akan mempertimbangkan apakah kecelakaan yang menyebabkan terjadinya cedera timbul dari resiko yang inheren, atau insidentil terhadap pelaksanaan pekerjaan (Dennis v AJ White & Co [1917] AC 479) ((Rick Glofcheski, Farzana Aslam, Employment Law and Practice in Hong Kong, Sweet & Maxwell Hong Kong, 2011) Paragraph 11.042). Jika PRTM dapat menunjukkan bahwa kecelakaan “terjadi selama menjalankan pekerjaan”, kecelakaan tersebut juga akan dianggap “terjadi sebagai akibat dari pekerjaannya”, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya (Section 5(4)(a), ECO (Cap 282)). Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut). 347 Section 5(4)(b), ECO (Cap 282). Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 348 Section 5(4)(d)(ii), ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 349 Section 5(2), ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 350 Section 5(2)(a), ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 344

89


•

pekerja membuat misrepresentation pada majikannya bahwa ia tidak menderita dari cedera yang sama, atau sebelumnya pernah menderita cedera yang sama;352 dan

•

kecelakaan yang menyebabkan cedera pekerja adalah (i) disebabkan langsung oleh kecanduannya sendiri terhadap narkoba, atau (ii) dialami ketika pekerja berada di bawah pengaruh alkohol dan cedera yang dialami tidak mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan yang serius dan permanen.353 (iii)

Mengajukan klaim untuk kompensasi pekerja

5.80

Sebelum mengklaim kompensasi penting agar PRTM terlebih dahulu menginformasikan majikan tentang cedera yang diderita selama menjalankan pekerjaannya. PRTM juga harus segera memperoleh perawatan medis begitu menyadari adanya cedera.

5.81

Merupakan kewajiban majikan untuk melaporkan setiap kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cedera pada pekerja mereka ke Komisioner Ketenagakerjaan dalam waktu 14 hari setelah kecelakaan diketahui majikan, terlepas dari apakah kecelakaan tersebut menimbulkan kewajiban untuk membayar kompensasi.354

5.82

Jika tidak ada penyelesaian mengenai kewajiban membayar kompensasi pekerja antara PRTM dan majikan itu sendiri, para pihak dapat meminta bantuan dari Employees’ Compensation Division("ECD") di bawah Departemen Tenaga Kerja, yang akan memberikan saran dan membantu dalam penyelidikan yang diperlukan. Namun demikian, ECD tidak memiliki wewenang hukum untuk mengajudikasi klaim kompensasi pekerja, sehingga apabila penyelesaian tidak dapat dicapai dengan bantuan ECD, PRTM harus mengajukan klaim kompensasi ke Pengadilan Negeri dalam waktu 24 bulan sejak tanggal terjadinya kecelakaan.355

Perlu diperhatikan: Sangat dianjurkan bagi PRTM untuk segera memberitahu majikan tentang cedera yang dialami di tempat kerja (terlepas dari tingkat keparahannya) dan menyerahkan rekam medis dan tanda terima untuk perawatan medis. PRTM harus menyimpan salinan dari semua dokumen untuk arsip mereka sendiri, termasuk aslinya jika memungkinkan. PRTM juga dapat memberikan informasi medis ke Departemen Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti/diselidiki bilamana majikan tidak mau bekerja sama. 351

Section 5(2)(b), ECO(Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. Section 5(2)(c), ECO(Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 353 Section 5(2)(d), ECO(Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 354 Section 15, ECO (Cap 282). Perlu dicatat bahwa Formulir 2 digunakan untuk cedera di tempat kerja yang menyebabkan ketidakmampuan sementara selama lebih dari 3 hari, sementara Formulir 2B digunakan untuk cedera di tempat kerja yang menyebabkan ketidakmampuan sementara selama tidak lebih dari 3 hari – lihat http://www.labour.gov.hk/eng/form/ecd/pdf/NA.pdf Untuk Formulir 2, lihat http://www.labour.gov.hk/eng/form/ecd/pdf/f2.pdf?formref=LAB-F008 Untuk Formulir 2B, seehttp://www.edb.gov.hk/attachment/en/sch-admin/admin/about-sch/schsafety/15EC%20Form%202B_E.pdf. 355 Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi eksklusif atas klaim yang diajukan berdasarkan ECO, lihat Section 21, ECO (Cap 282). Lihat Bab 3, Bagian 3.III.(B). 352

90


(iv)

Jenis kompensasi dan jumlah maksimum yang dapat diklaim

Tabel 2-13: Jenis kompensasi dan jumlah maksimum yang dapat diklaim Jenis Kompensasi Jumlah yang dapat diklaim Biaya pengobatan dan biaya obat- • Maksimum $200 atau $280 per hari obatan Lihat Tabel 2-14 di bawah Ketidakmampuan parsial yang • [Jumlah kompensasi karena permanen ketidakmampuan total permanen] x [% dari kehilangan kemampuan menghasilkan pendapatan yang permanen]; ATAU •

Ketidakmampuan permanen

total

Lihat Tabel 2-15 di bawah yang • Pendapatan selama 48 – tergantung usia PRTM; ATAU •

Cedera kematian

yang

Maksimum $511.700 jika, karena cedera, PRTM tidak dapat melakukan berbagai kegiatan yang esensial untuk hidup tanpa bantuan dari orang lain.

96

bulan

$386.110 (untuk cedera yang terjadi antara 21/7/2012 dan 4/3/2015) atau $426.880 (untuk cedera yang terjadi pada atau setelah 5/3/2015), mana yang lebih tinggi.

LihatTabel 2-16 di bawah menyebabkan • Pendapatan 36 – 84 bulan tergantung usia PRTM; ATAU • $340.040 (untuk cedera yang terjadi antara 21/7/2012 dan 4/3/2015) atau $375.950 (untuk cedera yang terjadi pada atau setelah 5/3/2015), mana yang lebih tinggi. Lihat Tabel 2-17 di bawah

5.83

Pembayaran biaya pengobatan dan biaya obat-obatan:356 majikan bertanggung jawab untuk membayar biaya pengobatan (tergantung jumlah maksimum harian dari biaya pengobatan yang dapat dibayarkan seperti yang ditetapkan dalam ECO), sehubungan dengan periode di mana karyawan menerima perawatan medis dari dokter praktek,357 praktisi pengobatan Cina yang terdaftar, atau dokter gigi praktek, sampai dinyatakan perawatan lebih lanjut tidak lagi diperlukan.358

356

Sections 10A(5); (5A); (5B) dan section 10AB(2), ECO (Cap 282). LihatBab 2, Bagian 7.I. untuk teks undangundang. 357 Biaya pengobatan yang dapat dibayarkan termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultasi, pembedahan atau terapi pengobatan, biaya perawat, biaya kamar rumah sakit sebagai pasien rawat inap, obat-obatan, bahan medis untuk penyembuhan dan balutan luka. Lihat Section 3, ECO (Cap 282).LihatBab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 358 Seorang majikan hanya bertanggung jawab atas biaya obat-obatan yang diresepkan untuk pengobatan langsung suatu cedera/luka, bukan untuk biaya obat-obatan yang hanya bertujuan untuk perawatan kesehatan secara umum. Lihat Section 10AB(2), ECO (Cap 282).

91


Tabel 2-14:Biaya pengobatan maksimum harian yang dapat dibayarkan oleh majikan359 Biaya pengobatan untuk setiap hari pekerja menginap di rumah sakit $200 dan diberikan pengobatan medis sebagai pasien rawat inap. Biaya pengobatan untuk setiap hari pekerja diberi pengobatan medis $200 selain sebagai pasien rawat inap di sebuah rumah sakit. Biaya pengobatan untuk setiap hari pekerja diberi pengobatan medis $280 baik sebagai pasien rawat inap di sebuah rumah sakit maupun selain sebagai pasien rawat inap di sebuah rumah sakit. 5.84

Kompensasi untuk ketidakmampuan sementara: 360 selama periode ketidakmampuan sementara, majikan wajib melakukan pembayaran secara periodik kepada pekerja. Pembayaran ini harus 80% dari selisih antara upah bulanan yang diperoleh pekerja pada saat kecelakaan, dengan penghasilan bulanan yang diperoleh pekerja (atau mampu peroleh), untuk pekerjaan yang sesuai selama periode ketidakmampuan sementara setelah kecelakaan. 361 Namun, mengingat bahwa PRTM hanya berhak untuk bekerja untuk satu majikan, pembayaran ini kemungkinan adalah jumlah yang penuh.362

5.85

Pembayaran periodik harus dibayarkan pada hari yang sama dengan hari di mana upah akan dibayarkan.363

5.86

ECO melarang majikan memutuskan kontrak kerja dari pekerja manapun yang berhak atas kompensasi karyawan apabila klaim tersebut tertunda.364

5.87

Kompensasi untuk ketidakmampuan parsial permanen: dalam kasus-kasus di mana seorang pekerja mengalami ketidakmampuan parsial permanen, kompensasi ditentukan sesuai dengan tabel di bawah ini.365 Tabel 2-15: Perhitungan kompensasi untuk ketidakmampuan parsial permanen Jumlah kompensasi yang akan dibayarkan % dari kehilangan permanen hingga ketidakmampuan total permanen X kemampuan memghasilkan pendapatan

5.88

Kompensasi dibayar jika pekerja yang cedera menderita ketidakmampuan permanen dan tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan penting dari kehidupan tanpa bantuan orang lain.366 Pengadilan dapat mengabulkan:

359

Schedule 3, ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. Section 10, ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 361 Section 10(1), ECO (Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 362 Standard Employment Contract (ID 407) Clause 4(b); lihat Bab 2, Bagian 7.XV. 363 Section 10(3), ECO(Cap 282).Lihat Bab 2, Bagian 7.I. untuk teks dari naskah UU tersebut. 364 Section 48(1), ECO(Cap 282). 365 Section 9, ECO (Cap 282); A Concise Guide to the Employees’ Compensation Ordinance, Labour Department, hlm. 11 (n. 183, di atas). 366 Contoh seseorang yang tidak dapat melakukan berbagai kegiatan yang esensial untuk hidup adalah bilamana bantuan diperlukan untuk menjaga kebersihan dirinya, olahraga, dan makan dll – lihat Kong Hoi Lam v Cheung Yuk Kwan [2013] HKEC 1630 English Judgment. 360

92


5.89

367

•

jumlah uang hingga HK$511.700 yang dianggapnya perlu;

atau

•

jumlah uang hingga HK$511.770 sebagaimana ditetapkan dalam ECO dan dicantumkan di dalam suatu perjanjian antara majikan dan PRTM yang cedera, 368 dan disetujui oleh Komisioner Ketenagakerjaan.

Kompensasi untuk kasus ketidakmampuan total permanen: bilamana seorang pekerja menderita ketidakmampuan total permanen, jumlah kompensasi akan ditentukan sesuai dengan tabel di bawah ini.369 Tabel 2-16:Perhitungan kompensasi untuk ketidakmampuan total permanen

Usia Pekerja yang Cedera

Jumlah Kompensasi

Di bawah 40

pendapatan selama 96 bulan

Atau jumlah minimum kompensasi, tergantung mana yang lebih tinggi

40 hingga di bawah 56

pendapatan selama 72 bulan

-

56 atau ke atas

pendapatan 48 bulan

5.90

Untuk cedera yang diderita atau penyakit akibat kerja yang didapat pada atau setelah 5/3/2015: $426.880 - Untuk cedera yang terjadi antara 21/7/2012 dan 4/3/2015: $386.110

Kompensasi untuk kasus yang fatal: jika kematian PRTM sebagai akibat dari cedera, keluarga PRTM dapat mengklaim kompensasi sesuai dengan tabel berikut ini:370

Tabel 2-17: Perhitungan kompensasi untuk cedera yang menyebabkan kematian Usia Pekerja yang Meninggal Dunia Di bawah 40

Jumlah Kompensasi pendapatan 84 bulan, ATAU

367

Jumlah minimum kompensasi, tergantung mana yang lebih tinggi

Section 8(1)(a), ECO(Cap 282). Namun demikian, cedera di tempat kerja yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang didapat antara tanggal 21 Juli 2012 dan 4 Maret 2015, jumlah maksimum kompensasi untuk pekerja yang memerlukan perhatian adalah $462.890, lihat A Concise Guide to the Employees’ Compensation Ordinance (n. 183 di atas) hlm. 16. 368 Section 8(1)(b), ECO (Cap 282). Namun demikian, cedera di tempat kerja yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang didapat antara tanggal 21 Juli 2012 dan 4 Maret 2015, jumlah maksimum kompensasi untuk pekerja yang memerlukan perhatian adalah $462.890; lihat A Concise Guide to the Employees’ Compensation Ordinance (n. 183 di atas) hlm. 16. 369 Section 7, ECO (Cap 282); lihat A Concise Guide to the Employees’ Compensation Ordinance (n. 183 di atas) hlm. 10. 370 Section 6 (1)&(2), ECO (Cap 282); Labour Department, A Concise Guide to the Employees’ Compensation Ordinance (n. 191 di atas) hlm.16.

93


40 hingga di bawah 56

pendapatan 60 bulan, ATAU

56 atau ke atas

pendapatan 36 bulan, ATAU

5.91

-

Untuk cedera yang diderita atau penyakit akibat kerja yang didapat pada atau setelah 5/3/2015: $375.950 - Untuk cedera yang terjadi antara 21/7/2012 dan 4/3/2015: $340.040

Selain kompensasi untuk kematian, majikan juga bertanggung jawab atas penggantian biaya pemakaman dan biaya medis, hingga jumlah maksimum HK$76.220.371 III.

Intentional harms

5.92

Selain kecelakaan kerja, PRTM juga mungkin menghadapi kekerasan fisik selama menjalankan pekerjaan mereka. Bentuk “cedera yang disengaja” (intentional harm) seperti ini lazim terjadi di kalangan PRTM. Kebijakan "live-in" yang diwajibkan berarti PRTM terpaksa tinggal dan bekerja dekat dengan majikan mereka, sehingga menjadi lebih rentan terhadap kekerasan fisik.372 Pada saat yang sama, sifat tersembunyi dari kekerasan yang terjadi di dalam rumah menyulitkan upaya mengajukan klaim, karena sulit untuk menunjukkan bukti yang memadai mengenai siapa yang menyakiti pekerja. Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Mission for Migrant Workers and Asian Migrants' Coordinating Body, 110 dari 1000 PRTM mengaku bahwa mereka mengalami kekerasan fisik langsung dari majikan atau anggota keluarga majikan.373

5.93

Bilamana cedera fisik atau psikologis yang disengaja terjadi, PRTM dapat mengajukan klaim di bawah tort ‘trespass to the person’ (kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang).

5.94

Tort ini juga ditangani di dalam berbagai kasus pelanggaran hukum pidana. PRTM mungkin melaporkan suatu tindak kekerasan kepada polisi dengan maksud mengupayakan tuntutan pidana. Selain meminta pertanggungjawaban majikan yang kejam, mengupayakan tuntutan pidana dan perdata dapat memberikan peluang lebih besar bagi korban untuk mendapatkan kompensasi, karena fakta-fakta yang mendasari dapat mendukung kedua bentuk tuntutan.

5.95

Namun perlu dicatat bahwa pengadilan dapat menghentikan sementara proses gugatan perdata,karena menunggu hasil dari proses gugatan pidana.374

5.96

Tuntutan atas dasar trespass to the person relatif mudah, karena penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat melanggar kewajiban duty of care, sebagaimana diperlukan untuk klaim kelalaian. Dengan demikian, PRTM akan menghadapi rintangan yang lebih sedikit daripada di dalam gugatan tort lainnya.

371

Section 6 (5) & Sch 6, ECO (Cap 282). Mission for Migrant Workers, Migrants Review, Researches and Essays on Migrant Domestic Workers in Hong Kong (November 2014), hlm.56. 373 Mission for Migrant Workers, Migrants Review, Researches and Essays on Migrant Domestic Workers in Hong Kong (November 2014), hlm.52. 374 Secretary for Justice v Brian Alfred Hall [2009] HKCU 1978 memutuskan bahwa sidang perdata dan pidana dapat berlangsung paralel, dan gugatan perdata dapat terganggu untuk penentuan persidangan pidana, uji yang diperlukan adalah apakah bersifat adil untuk mencampuri hak penggugat atas tuntutan perdata. 372

94


(A) 5.97

Ganti rugi

Ganti rugi nominal: untuk tort yang actionable (dapat ditindaklanjuti) per se (yaitu tort yang dapat mendukung klaim meskipun tanpa adanya cedera aktual), penggugat dapat diberikan ganti rugi nominal. Ganti rugi nominal diberikan untuk mengakui bahwa hak-hak seseorang telah dilanggar dan pada umumnya besaran ganti ruginya lebih sedikit. Tabel 2-18: Ringkasan intentional harms Gugatan

Actionableper se

Batas Waktu

Assault Battery False Imprisonment(penahanan ilegal) Intimidasi

Ya Ya Ya

6 tahun 6 tahun 6 tahun

Tidak, apakah secara fisik atau psikologis (hanya dapat diajukan berdampingan dengan gugatan lain) Ya

6 tahun

Pelecehan seksual

Tidak ada batas

5.98

Compensatory damages: ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan biaya aktual yang dikeluarkan sendiri oleh penggugat karena cedera yang diderita (misalnya, biaya pengobatan). Selain itu, penggugat dapat menuntut ganti rugi untuk rasa sakit dan penderitaan,375 kehilangan pendapatan masa depan,376 dll.

5.99

Aggravated damages: ganti rugi ini umumnya diberikan jika keadaan di mana tortyang dilakukan telah menyebabkan cedera pada martabat dan harga diri penggugat.377

5.100 Exemplary (punitive) damages: ganti rugi ini bertujuan untuk menghukum tergugat atas perilakunya. Ganti rugi ini seringkali diberikan dalam keadaan di mana penggugat menderita kerugian oleh tindakan sewenang-wenang atau tidak konstitusional seorang aparat pemerintah, atau perbuatan untuk memperoleh keuntungan, yang dapat melebihi kompensasi yang dibayarkan kepada penggugat. 378 Exemplary damages dijelaskan sebagai pilihan terakhir dan biasanya hanya diberikan bilamana bentuk penyelesaian yang tersedia tidak memadai untuk menghukum tergugat atas perilakunya dan menimbulkan efek jera bagi tergugat.379 5.101 .Sub-bagian berikut ini membahas klaim untuk cedera fisik yang disengaja (intentional physical harm), klaim yang mencakup penahanan salah yang 375

H West & Son Co Ltd v Shepherd [1964] AC 326. Chan Pui Ki v Leung On [1995] 3 HKC 732. 377 Lihat, contohnya, Rooks v Barnard [1964] UKHL 1, Achacoso v Liu Man Kuen, unrep., HCPI 121/2001 (aggravated damagesuntuk battery), dan Faridha Sulistyoningsih v Mak Oi Ling [2007] HKLRD (Yrbk) 418 (aggravated damagesuntuk false imprisonment). 378 Rooks v Barnard[1964] UKHL 1. 379 Lau Oi Kiu v Man Chun Shing[2015] HKEC 563. 376

95


disengaja (intentional wrongful detention) dan pelecehan dan intimidasi, pembelaan atas klaim tort, proses penyelesaian yang tersedia, dan klaim untuk janji yang menipu (deceptive promises). (B)

Klaim atas tindak kekerasan fisik yang disengaja

5.102 Penggugat dapat menuntut atas perbuatan assault atau battery yang dilakukan tergugat yang telah sengaja menyebabkan penggugat menderita cedera fisik atau mengantisipasi terjadinya cedera fisik. 5.103 Penyerangan (Assault) adalah suatu tindakan yang membuat penggugat mengelak atau mengantisipasi suatu upaya menggunakan kekuatan secara langsung dan melanggar hukum terhadap dirinya. Perbuatan ini tidak melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang sesungguhnya, tetapi penggugat menyadari akan adanya niat tergugat untuk melakukan kekerasan tersebut.380 5.104 Assaul tseringkali diikuti oleh penganiayaan (battery), yang dijabarkan sebagai kontak tubuh yang ofensif dengan penggugat dan dilakukan secara sengaja, langsung dan cepat yang mana dilakukan tanpa persetujuan penggugat.381 5.105 Beban Pembuktian: baik dalam kasus penyerangan maupun penganiayan, penggugat menanggung beban untuk membuktikan klaim mereka atas dasar balance of probabilities. (yaitu bahwa hal tersebut lebih mungkin daripada tidak untuk terjadi seperti yang dituduhkan) (i)

Penyerangan

5.106 Elemen: tiga elemen ini harus ada untuk kasus penyerangan: •

penggugat harus menyadari adanya ancaman penggunaan kekuatan;382

•

harus ada rasa kekhawatiran yang wajar terhadap kontak tubuh, 383 contohnya diperkuat dengan gerakan tubuh (ketakutan subjektif atas keselamatan diri tidak diperlukan); dan

•

ancaman harus berupa kekuatan langsung dan cepat, sehingga serangan tersebut sepertinya memungkinkan. 384 Contohnya, jika penggugat melarikan diri dengan mengemudi sebuah mobil, penggugat tidak dapat secara wajar berpikir bahwa tindakan tergugat yang lari di samping mobil dapat berujung pada serangan yang masuk akal.

5.107 Dalam keadaan tertentu, ucapan dapat merupakan penyerangan; namun demikian penyerangan lebih mungkin dibuktikan jika diikuti dengan perilaku yang mengancam. Contoh kasus dari ucapan sebagai penyerangan (lihatBab 2, Lampiran G, untuk contoh kasus 1): Suatu agen kredit secara terus menerus menelpon seorang PRTM, membuat 380

R v Lamb [1967] 2 QB 981, Logdon v DPP [1976] Crim LR 121. Glofcheski, RA. Tort Law in Hong Kong (3rd ed.). Hong Kong: Sweet &Maxwell/Thomson Reuters, 2012. 382 Barton v Armstrong [1969] 2 NSWR 451. 383 Thomas v National Union of Mineworkers (South Wales Area) [1986] Ch 20. 384 Home Office v Wainwright [2000] QB 1334. 381

96


ancaman mati jika dia tidak membayar kembali pinjamannya. Perlu dicatat bahwa jika agen kredit tersebut mendatangi rumah majikan dengan maksud mengancam PRTM, atau menghadang PRTM di jalan, kasus ini menjadi lebih dari hanya sekedar ancaman lisan, dan lebih besar kemungkinan gugatan atas dasar assault akan berhasil. (ii)

Penganiayaan

5.108 Suatu perbuatan disengaja yang menyebabkan cedera fisik dapat dianggap sebagai penganiayaan. PRTM yang mengalami penganiayaan harus meminta bantuan polisi dan menjalani pemeriksaan kesehatan terkait sesegera mungkin. Pernyataan polisi dan rekam medis yang menguraikan cedera yang dialami akan menjadi bukti yang sangat berguna dalam mengajukan tuntutan.! 5.109 Elemen: empat elemen berikut ini harus hadir untuk kasus penganiayaan: •

harus ada niat untuk melakukan kontak fisik (cedera fisik tidak diperlukan);385

•

harus terjadi kontak tubuh;386

•

kontak harus membahayakan atau ofensif; dan

•

kontak harus terjadi secara langsung dan cepat.387

5.110 Dalam konteks PRTM, kasus penganiayaan mungkin terjadi dengan adanya pemukulan, menempelkan setrika panas dan/atau menuangkan cairan pemutih atau air panas ke badan PRTM. 388 Penting untuk dicatat bahwa perbuatan dengan tingkat cedera yang lebih rendah masih tergolong sebagai penganiayaan. Akan menjadi suatu kesalahpahaman jika berpendapat bahwa PRTM hanya berhak untuk mengajukan kasus apabila PRTM menderita dari perbuatan ekstrim penganiayaan dan/atau kekerasan (iii)

Mengklaim ganti rugi untuk cedera kejiwaan dalam gugatan atas dasar penyerangan dan/atau penganiayaan

5.111 Cedera psikis mengacu pada cedera psikologis yang terbukti secara medis. Tergantung pada konteks, cedera kejiwaan dapat berupa cedera yang cukup serius sehingga memungkinkan untuk mendapatkan ganti rugi ketika menggugat untuk tort disengaja.389 Contohnya adalah rasa takut atau depresi yang diderita sebagai akibat dari perbuatan atau ucapan tergugat, yang dimaksudkan untuk menyakiti penggugat.390 Contoh kasus dari cedera kejiwaan (lihat Bab 2, Lampiran G, untuk contoh kasus 2): Jika PRTM menyimpan rasa takut dan mengalami depresi akibat dari ancaman 385

Livingston v Commonwealth (1857) 14 Gratt (55 Va.) 592. Collins v Wilcock [1984] 3 All ER 374. 387 Collins v Wilcock [1984] 3 All ER 374. 388 LihatAchacoso v Liu Man Kuen, unrep.,HCPI 121/2001, [2004] HKLRD (Yrbk) 403. 389 Lihat Wilkinson v Downton [1897]EWHC 1 QB yang merupakan putusan English Tort Lawyang pertama kali mengakui tortterkait intentional infliction of emotional distress (IIED) dan dalam Wong Kwai Fun v Li Fung [1994] 1 HKC 549, cedera kejiwaan termasuk percobaan bunuh diri sudah mencukupi untuk memulihkan kerugian atau kerusakan yang terjadi. 390 Lihat Wong Kwai Fun v Li Fung [1994] 1 HKC 549 yang menyatakan bahwa semua cedera termasuk yang bersifat psikis dapat dipulihkan sepanjang kerugian tersebut terjadi akibat perbuatan salah (trespass). 386

97


kekerasan dan gangguan yang dilakukan majikan, PRTM dapat mengajukan klaim atas dasar cedera kejiwaan yang terjadi, asalkan cedera tersebut merupakan penyakit yang dikenali secara medis. (C)

Klaim atas penahanan salah yang disengaja (false imprisonment)

5.112 PRTM dapat mengajukan klaim untuk false imprisonment dalam keadaan di mana tergugat sepenuhnya mengekang kebebasan bergerak PRTM dengan cara yang melanggar hukum tanpa pembenaran atau persetujuan 5.113 Meskipun tidak perlu membuktikan bahwa penggugat berada di bawah ancaman langsung dari tergugat, tergugat harus melakukan perbuatan tersebut secara langsung dan sengaja di luar kehendak penggugat, tanpa adanya pembenaran hukum. Meskipun tanpa adanya campur tangan fisik secara langsung (physical interference), pengekangan secara psikologis mungkin sudah cukup untuk melakukan gugatan atas dasar false imprisonment.391 5.114 Elemen: tiga elemen berikut ini harus hadir agar tuntutan atas dasar false imprisonment dapat berhasil: •

tergugat secara sengaja membatasi kebebasan bergerak dari penggugat atau mengabaikan kemungkinan bahwa penggugat akan mengalami pembatasan tersebut dan tetap mengambil resiko tersebut;392

•

terjadi pembatasan penuh atau total atas kebebasan penggugat untuk bergerak;393 dan

•

kebebasan bergerak dibatasi tanpa adanya pembenaran atau otorisasi yang sah.394

5.115 Pengekangan kebebasan bergerak yang disengaja: tergugat melakukan perbuatan yang bersifat memenjara penggugat, dengan maksud mengekang gerakan penggugat. Contoh kasus dari pembatasan kebebasan bergerak yang disengaja(lihatBab 2, Bagian 7.IV.(C)(A)): Jika PRTM terpenjara di dalam rumah dan tidak diberi kunci rumah untuk jangka waktu lama, PRTM dapat menuntut atas dasar false imprisonment terhadap majikannya. 5.116 Cara melarikan diri yang wajar (reasonable means of escape): false imprisonment dapat dibuktikan meskipun dikurung di tempat yang tidak diberi pembatas, asalkan tidak ada cara yang wajar untuk melarikan diri.395 Sebagai contoh, PRTM yang dikurung di dalam rumah majikan tidak akan ada pilihan praktis untuk meninggalkan rumah tersebut jika satu-satunya pilihan adalah untuk melompat keluar jendela dari lantai empat. Pengurungan seperti demikian 391

nd

Chaytor v London, New York and Paris Association of Fashion Ltd and Price [1961] 30 DLR (2 ) 527 di mana psychological imprisonmentberarti tidak ada pengekangan fisik namun penggugat tidak memiliki pilihan praktis selain tidak menolak untuk dibatasi gerakannya. 392 Bird v Jones (1845) 7 QB 742. 393 Lihat Herd v Meardale Steel, Coal and Coke Co Ltd [1915] AV 67 yang memutuskan bahwa pengekangan akan dianggap sebagai total jika tidak tidak ada reasonable means of escape. 394 Bird v Jones (1845) 7 QB 742. 395 Idem.

98


disebut sebagai "psychological imprisonment" 396 (pemenjaraan psikologis) oleh pengadilan. Contoh kasus:397 Seorang majikan tidak dapat menemukan dompetnya dan kemudian menuduh PRTM telah mencuri dompet tersebut. Majikan menghalang PRTM dari mencoba untuk meninggalkan rumah dan mengunci PRTM di dalam lemari selama tiga hari, dan hanya membolehkan PRTMkeluar untuk menggunakan kamar mandi dan makan, tapi tetap dijaga ketat. Dalam hal ini, PRTM dapat menuntut majikan atas dasar false imprisonment, karena seseorang yang berpikiran wajar akan berpikir bahwa PRTM tidak memiliki cara yang wajar untuk melarikan diri meskipun tidak benar-benar berada di bawah tahanan. 5.117 Kurang adanya pengekangan fisik: pengekangan fisik tidak diperlukan untuk terjadinya false imprisonment. Sudah mencukupi jika tergugat memiliki kendali penuh atas penggugat dan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak penggugat. Sebagai contoh, jika majikan menyita paspor, telepon dan dokumen lainnya atau barang pribadi milik PRTM, hal tersebut dapat dianggap sebagai false imprisonment. Contoh kasus untuk kurang adanya pengekangan fisik (lihat Bab 2, Bagian 7.IV. (C)(B) untuk ringkasan singkat dari kasus)398 Jika PRTM tidak dapat membayar hutang, dan agen kredit pura-pura menjadi seorang petugas imigrasi dan mengikuti PRTM ke manapun ia pergi, mengancam untuk mengirimnya kembali ke negara asalnya hingga perasaan takut PRTM membuatnya membayar kembali hutang, perbuatan agen tersebut dapat dianggap sebagai false imprisonment. (D)

Klaim atas pelecehan dan intimidasi

5.118 PRTM dapat mengalami intimidasi, atau pelecehan seksual dan rasial selama menjalankan pekerjaan mereka. Mengingat bahwa PRTM tinggal dengan majikan dan terancam dideportasi jika mereka dipecat, mereka menjadi sangat rentan terhadap perlakuan buruk yang demikian.399 5.119 Jika PRTM telah mengalami intimidasi atau pelecehan, Hong Kong menawarkan tiga solusi yang memungkinkan: tort intimidasi berdasarkan common law, 400 penyelesaian hukum menurut Sex Discrimination Ordinance dan Race Discrimination Ordinanceuntuk pelecehan seksual dan ras, dan penyelesaian untuk tort non-trespassoryberdasarkanWilkinson v Downton.401 5.120 Namun perlu dicatat bahwa hukum yang berlaku di Hong Kong masih belum menentukan apakah ada kasus pelecehan sebagai gugatan tort.402 Pengacara 396

Lihat n 404 di atas, hlm. 89. LihatChaytor et al v London, New York & Paris Association of Fashion Ltd and Price (1961) 30 DLR (2d) 527. 398 Perhatikan bahwa contoh kasus berdasarkan Chan Wing Kuen and Another v R [1995] 1 HKC 470 adalah kasus pidana. LihatBab 2, Bagian 7.IV.(C)(B) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 399 Petersen, Sexual Harassment in the Workplace (University of Hong Kong Faculty of Law: Centre of Comparative and Public Law, Occasional Paper No.4, June 2002), hlm.3. 400 WongWaiHing&AnothervHuiWeiLee [2001] 1 HKLRD 736. 401 Lihat n 402, hlm. 89. 402 Lihat Lau Tat Wai v Yip Lai Kuen Joey [2013] HKEC 599 danPong Seong Teresa v Chan Norman [2014] HKEC 1377. Sementara kasus pertama mengakui tort pelecehan di Hong Kong, kasus kedua berpendapat 397

99


mungkin ingin mempertimbangkan apakah pengajuan klaim merupakan strategi yang tepat untuk kasus mereka. 5.121 Sex Discrimination Ordinance (“SDO”) menyediakan perlindungan bagi pekerja pada umumnya dan PRTM untuk aspek-aspek tertentu.403 5.122 Pekerja dilindungi dari pelecehan oleh majikan dan rekan kerjanya (section 23(2)-(3)). Pelamar kerja (section 23(1)) juga dilindungi.404 5.123 PRTM dilindungi dari pelecehan seksual dari semua orang yang tinggal di dalam rumah majikan. Merupakan perbuatan melanggar hukum bagi "siapapun yang tinggal di tempat (premises)" untuk melecehkan PRTM yang bekerja di sana.405 5.124 Korban pelecehan dalam mengajukan gugatan di bawah tort intimidasi dalam common law dan/atau melalui legislasi seperti SDO dan Race Discrimination Ordinance(RDO). Lihat paragraf 5,129 dan 5,141 bawah ini. (i)

Klaim atas dasar intimidasi dalam common law

5.125 Tort intimidasi dapat digunakan apabila tergugat menggunakan ancaman yang melanggar hukum untuk memaksa PRTM agar bertindak atau menahan diri dari bertindak sedemikian rupa sehingga membahayakan PRTM. 5.126 Tiga elemen berikut ini harus hadir dalam kasus intimidasi: •

tergugat telah membuat ancaman yang melanggar hukum;406

•

ada niat untuk menyakiti penggugat dengan ancaman;407 dan

•

penggugat mengalami kerugian atau kerusakan.408

5.127 Contoh ancaman termasuk email jahat, panggilan telepon yang menganggu, pengamatan (surveillance) dan gangguan atas privasi. Contoh yang lebih serius mencakup membuat laporan polisi palsu, dan memasang poster yang menghina. Perhatikan bahwa kasus yang disebutkan terakhir ini juga dapat dianggap sebagai intimidasi. Praktisi sebaiknya menimbang-nimbang berbagai keuntungan relatif dari pengajuan setiap gugatan. 5.128 Apakah mengancam untuk melanggar kontrak kerja merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum: ancaman untuk melanggar kontrak tidak dapat dianggap sebagai elemen “unlawful act” (tindakan yang melanggar hukum) dalam mengupayakan gugatan ini. Salah satu alasan utama adalah ketersediaan proses penyelesaian lain untuk penggugat, seperti pelanggaran kontrak

bahwa tort pelecehan tidak ada dalam common law, dan memutuskan bahwa hukum yang ada di Hong Kong terikat oleh putusan Court of Appeal (unrep., HCMP 1676/2002, 27 September 2002) bahwa tidak ada tort pelecehan di Hong Kong. Namun demikian, lihat Wong Tai Wai David v HKSAR (unrep. CACV 19/2003, [2004] HKEC 1093), putusan Court of Appeallainnya yang tidak menyangkal kemungkinan adanya tort pelecehan di Hong Kong. 403 Lihat Section 23, SDO (Cap 480). Lihat Bab 2, Bagian 7.XIV. untuk teks dari naskah UU tersebut. 404 Section 23 (1),(2),(3), SDO (Cap. 480). Lihat Bab 2, Bagian 7.XIV. untuk teks dari naskah UU tersebut. 405 Section 23 (12), SDO (Cap. 480). Lihat Bab 2, Bagian 7.XIV. untuk teks dari naskah UU tersebut. 406 Pidana atau tort. 407 Central Canada Potash Co. Ltd. et al. v. Government of Saskatchewan, [1979] 1 SCR 42, 1978 Can LII 21 (SCC). 408 Idem.

100


antisipatif dan tekanan ekonomi, yang antara lain, memungkinkan pemulihan dalam situasi yang sama. Contoh kasus: Jika PRTM terganggu oleh agen kredit yang menganggu privasi PRTM dengan mengamati (surveillance) rumah majikan, serta menerima panggilan telpon yang tidak mengenakkan dari agen kredit yang menuntut pembayaran hutang, PRTM dapat menuntut di bawah tort intimidasi. (ii) !

Gugatan atas dasar pelecehan Discrimination Ordinance

seksual

berdasarkan

Sex

5.129 Pelecehan seksual selama menjalankan pekerjaan dilarang di dalam SDO.409 Pelamar kerja dan pekerja dilindungi dari pelecehan seksual oleh majikan dan rekan kerja mereka.410 5.130 Bagi PRTM yang bekerja di dalam rumah, selain dari majikan langsung PRTM, merupakan perbuatan melanggar hukum untuk "siapapun yang tinggal di tempat (premises)", 411 seperti suami atau anak laki-laki majikan, untuk melecehkan PRTM secara seksual. 5.131 Pasal 2 (5) dari SDO memberikan tiga definisi dari pelecehan seksual. Pasal ini menetapkan bahwa seorang individu akan bertanggung jawab atas pelecehan seksual jika individu tersebut melakukan salah satu dari berikut ini: •

melakukan rayuan seksual yang tidak dikehendaki, atau meminta imbalan seksual yang tidak diinginkan, yang diarahkan ke korban;

•

melakukan perbuatan bersifat sehubungan dengan korban; atau

•

sendiri atau bersama orang lain, melakukan perbuatan yang bersifat seksual sehingga menciptakan lingkungan kerja yang tidak ramah atau mengintimidasi secara seksual bagi pihak yang menjadi sasaran.412

seksual

yang

tidak

diinginkan

Seorang PRTM dapat mengajukan gugatan begitu salah satu dari ketiga definisi ini terpenuhi. 5.132 “Perbuatan bersifat seksual” mencakup pernyataan bermuatan seksual yang ditujukan kepada seorang perempuan, atau yang dibuat di hadapan seorang perempuan, baik itu secara lisan maupun tertulis.413 5.133 Perbuatan yang dilakukan harus sedemikian rupa sehingga seseorang yang berpikiran wajar seharusnya memperkirakan bahwa pihak yang menjadi sasaran akan tersinggung, merasa terhina atau terintimidasi .414 5.134 Untuk mengajukan gugatan atas dasar pelecehan seksual, PRTM dapat membuat pengaduan (apakah ke polisi, agen pengerah tenaga kerja, atau LSM) 409

Section 23, SDO (Cap. 480). Lihat Bab 2, Bagian 7.XIV. untuk teks dari naskah UU tersebut. Idem. 411 Section 23(12), SDO (Cap 480).Lihat Bab 2, Bagian 7.XIV. untuk teks dari naskah UU tersebut. 412 Section 2(5)(a) & (b), SDO (Cap 480). Lihat Bab 2, Bagian 7.XIV. untuk teks dari naskah UU tersebut. 413 Section 2(7), SDO (Cap 480). Lihat Bab 2, Bagian 7.XIV. untuk teks dari naskah UU tersebut. 414 Section 2(5)(a), SDO (Cap 480). Lihat Bab 2, Bagian 7.XIV. untuk teks dari naskah UU tersebut. 410

101


segera setelah kejadiannya. Setiap penundaan akan melemahkan kredibilitas PRTM, dan lembaga-lembaga tersebut akan sangat membantu dalam menyiapkan gugatan yang akan berhasil.415 5.135 Sex Discrimination Ordinance mencakup tindakan pelecehan yang terjadi dalam kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan, dan penyediaan barang dan jasa. Dua hal yang pertama adalah yang paling relevan dalam konteks PRTM. (a)

Perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual?

! 5.136 Dalam menentukan apakah suatu rayuan seksual atau permintaan untuk imbalan seksual merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, pengadilan akan melihat pengalaman subjektif dari pihak penggugat itu sendiri terkait kejadian.416 Dengan kata lain, jika penggugat merasa bahwa perbuatan tersebut tidak dikehendaki, pengadilan biasanya akan berpendapat sama. 5.137 Jika perbuatan dinyatakan sebagai hal yang tidak diinginkan, pengadilan akan menguji apakah seseorang yang berpikiran wajar akan memperkirakan bahwa penggugat akan tersinggung, terhina atau terintimidasi sebagai konsekuensi dari rayuan yang tidak diinginkan, mengingat semua keadaan sehubungan dengan perbuatan tersebut.417 5.138 Dalam menentukan apakah suatu perbuatan tak diinginkan bersifat seksual, maka yang penting adalah perbuatan itu sendiri dibanding motifnya.418 Bahkan, pelecehan seksual seringkali tidak dilatarbelakangi oleh hasrat seksual, melainkan karena keinginan untuk menyakiti, menghina, atau mengintimidasi korban.419 5.139 Sebagai contoh, perbuatan mengirim atau menampilkan pornografi yang tidak diinginkan, secara eksplisit menanyakan seorang wanita tentang kehidupan seksualnya atau metode KB-nya, membuat komentar seksual yang menghina tentang tubuh seorang wanita, atau terlibat dalam perbuatan voyeurisme dapat dianggap sebagai "perbuatan seksual”,terlepas dari niat atau intensi (intention) tergugat melakukan perbuatan tersebut. (iii)

Gugutan atas dasar pelecehan rasial menurut Race Discrimination Ordinance

5.140 Pelecehan rasial di tempat kerja dilarang berdasarkan RDO. 420 Ketentuan ini berlaku untuk semua pemberi kerja, termasuk majikan PRTM. Meskipun hal ini 415

Equal Opportunities Commission, Code of Practice on Employment under Sex Discrimination Ordinance, The Employee role, paragraph 25. Tersedia di http://www.eoc.org.hk/EOC/GraphicsFolder/showcontent.aspx?content=cops_sdo_content#VI (diakses 15 Sep2015), lihat juga s 69, SDO (Cap 480). 416 Lihat Chen v. Tamara Rus and Another [2001] 3 HKLRD 541 di mana Pengadilan Banding menetapkan bahwa uji yang dilakukan merupakan gabungan dari elemen subjektif dan objektif, namun penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa perbuatan tersebut secara subjektif tidak dikehendaki oleh penggugat. Namun demikian, lihat juga Aldridge v Booth [1988] 80 ALR 1, yang menentukan bahwa bilamana penggugat bersikap sedemikian rupa sehingga “meminta atau mengundang” perbuatan tersebut, maka perbuatan yang dimaksud secara objektif tidak dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan. 417 Idem. 418 Strathclyde Regional Council v Porcelli [1986] IRLR 134 CS. 419 Petersen, Sexual Harassment in the Workplace (University of Hong Kong Faculty of Law: Centre of Comparative and Public Law, Occasional Paper No.4, June 2002), hlm.10. 420 Section 7, RDO (Cap 602). Lihat Bab 2, Bagian 7.XI. untuk teks dari naskah UU tersebut.

102


memungkinkan untuk menyeleksi PRTM berdasarkan ras, ketentuan-ketentuan lain dalam RDO akan berlaku begitu kontrak kerja berlaku.421 (b)

Perbuatan apa saja yang dapat dianggap sebagai pelecehan rasial?

5.141 Pelecehan rasial adalah setiap perbuatan yang tidak diinginkan terhadap orang lain atas dasar ras orang tersebut. Intensi subyektif tidak diperlukan untuk pelecehan rasial dan dengan demikian, jika PRTM merasa tersinggung dengan perilaku yang berhubungan dengan ras dalam keadaan di mana seseorang yang berpikiran wajar akan merasakan hal yang sama, maka perbuatan tersebut merupakan pelecehan rasial. 5.142 Terdapat dua jenis pelecehan rasial, dan kedua-duanya dilarang di dalam RDO: • pelecehan karena perbuatan yang tidak diinginkan(mis., lelucon rasis, senda gurau, komentar yang merendahkan, hinaan, atau bahkan menggunakan nada ofensif ketika berbicara dengan orang dari latar belakang ras tertentu); dan •

pelecehan karena lingkungan yang tidak bersahabat (misalnya, memasang poster atau kliping koran di tempat kerja apabila bahan tersebut berisi komentar rasial yang menghina).422 (E)

Pembelaan untuk Berbagai Gugatan Tort

5.143 Bentuk pembelaan yang ada untuk tortyang dilakukan secara sengaja (intentional tort) masih terbatas. Yang paling umum adalah persetujuan korban atas perbuatan tersebut. Namun demikian, persetujuan ini harus atas dasar kerelaan, dan perbuatan intimidasi, ancaman atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya meniadakan persetujuan korban. Pembelaan diri hanya berlaku dalam kasus assault dan battery, dan tergugat menanggung beban untuk membuktikan bahwa tergugat melindungi dirinya sendiri atau orang lain dari serangan. Bagan berikut ini memperlihatkan berbagai bentuk pembelaan yang tersedia untuk setiap tort. Tabel 2-19:Pembelaan untuk gugatan tort Pembelaan/Gugatan Pembelaan diri / orang lain Persetujuan korban Pembenaran sah (F)

Assault

Battery

✓

✓

✓

✓

False imprisonment

✓ ✓

Intimidasi

Pelecehan seksual

✓

✓

Penyelesaian untuk tort yang terkait dengan trespass to the person

5.144 Korban assault, battery, false imprisonment, dan intimidasi dapat mengklaim berbagai ganti rugi untuk cedera yang diderita. Bagian ini menjelaskan berbagai jenisganti rugi, tetapi tidak memberikan jumlah kompensasi yang tersedia, karena jumlah yang persis dari kompensasi akan selalu tergantung pada kasus yang 421

Equal Opportunities Commission, Understanding the Race Discrimination Ordinance – A Guide for Foreign Domestic Helpers and their Employers (August 2010), para 1.3, hlm. 3. Tersedia di http://www.eoc.org.hk/EOC/Upload/UserFiles/File/rdo/FDHbooklet-e.pdf (diakses 15 Sep 2015). 422 Section 24(12), RDO (Cap 602). LihatBab 2, Bagian 7.XI. untuk teks dari naskah UU tersebut.

103


dihadapi (yaitu, tergantung pada fakta-fakta dari klaim tertentu dan cedera yang dialami penggugat). Untuk memperoleh estimasi dari jumlah kompensasi, konsultasi dengan pengacara Hong Kong berlisensi diperlukan. 5.145 Terdapat juga berbagai kerangka kompensasi sesuai hukum. Bilamana hal ini tidak memberikan kompensasi penuh, penggugat dapat membuat langkah berikutnya dengan mengajukan gugatan tort untuk memulihkan sisa jumlahnya 5.146 Jenis ganti rugi yang tersedia termasuk pain, suffering and loss of amenities (rasa sakit, penderitaan dan hilangnya kemampuan untuk menikmati hidup); aggravated damages, exemplary damages, kehilangan pendapatan pra-sidang, kehilangan kemampuan menghasilkan, biaya pengobatan masa depan, dan berbagai ganti rugi khusus. 5.147 Pain, suffering and loss of amenities ("PSLA"): merupakan compensatory damages yang berbentuk umum yang mana perhitungan yang persis tidak dapat dilakukan. Perkiraan yang baik atas jumlah yang dapat dipulihkan akan tergantung pada tingkat keparahan dari ketidakberdayaan (misalnya, cedera serius, cedera yang substansial, cacat parah, atau bencana)423 yang kemudian dapat dibandingkan dengan jumlah yang diberikan untuk kasus serupa. Meskipun demikian, hal ini hanya pedoman untuk penerapan yang fleksibel.424 "Loss of amenities" memberikan kompensasi untuk hilang atau berkurangnya kemampuan mental atau fisik penggugat untuk melakukan hal-hal yang biasanya dapat dilakukan penggugat sebelum cedera.425 5.148 Aggravated damages: selain PSLA, pengadilan dapat mengabulkan arragravated damages bilamana penggugat mengalami penghinaan dan permusuhan, atau tekanan mental tambahan, sebagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan tergugat. Selain itu, ganti rugi ini dapat diberikan apabila ditemukan bahwa tergugat membangkang tuduhan ke atasnya, tidak menunjukkan penyesalan dan bersikap dendam.426 5.149 Exemplary damages: ganti rugi ini diberikan ketika compensatory damages dianggap tidak memadai. Exemplary damages lebih sering dikabulkan apabila penggugat menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sewenangwenang atau tidak konstitusional dari seorang aparat pemerintah, atau perbuatan tergugat dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, yang dapat melebihi kompensasi yang dibayarkan kepada penggugat. 427 Exemplary damages dijelaskan sebagai pilihan terakhir dan biasanya hanya diberikan bilamana bentuk penyelesian lain tidak memadai untuk menghukum tergugat dan membuat jera tergugat.428 5.150 Kehilangan penghasilan pra-sidang: merupakan ganti rugi khusus yang dinilai dengan sepenuhnya mempertimbangkan pendapatan kerja penggugat sebelum kecelakaan.429

423

Lee Ting Lam v Leung Kam Ming [1980] HKLR 657. Chan Pui Ki v Leung On [1996] 2 HKLR 401. 425 Attorney General v Chun Yat Nam [1995] 1 HKC 218. 426 William Allan v Ng &Co[2010] HKEC 2020. 427 Rooks v Barnard [1964] UKHL 1. 428 Lau Oi Kiu v Man Chun Shing[2015] HKEC 563. 429 Yip Kam Wan v Li Leung [1981] HKLR 188, dan Li Tin Yau v Leung Chi Tai (unrep., HCA 4338/1984, [1988]HKLY 410). 424

104


5.151 Hilangnya kemampuan menghasilkan: pengadilan akan mempertimbangkan keadaan secara keseluruhan dari kasus, termasuk tingkat ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan, sebagaimana dinilai oleh seorang pakar. 5.152 Biaya pengobatan di masa depan: ganti rugi dalam hal ini meliputi biaya pengobatan baik untuk perawatan fisik dan psikologis. Pengadilan biasanya memperbolehkan rekomendasi dokter untuk pengobatan yang lebih mahal dari yang disediakan di rumah sakit umum.430 Misalnya, dalam kasus di mana dokter dari seorang PRTM menganjurkan perawatan di rumah sakit swasta, pengadilan memutuskan bahwa biaya yang terkait akan ditanggung, meskipun lebih mahal daripada pengobatan di rumah sakit umum431 5.153 Berbagai ganti rugi khusus: semua biaya lainnya yang dikeluarkan oleh penggugat sehubungan dengan proses litigasi dapat diklaim di bawah kategori ganti rugi ini. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya perpanjangan visa, akomodasi alternatif, makanan, peralatan kebersihan diri, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk menghadiri temu janji terkait proses hukum, biaya ahli medis, dan biaya pengadilan.432 Selain itu, biaya pengangguran yang dikeluarkan penggugat sementara menunggu selesainya proses litigasi juga dapat diklaim.433 6. Kesimpulan

! 6.1

6.2

Bab ini merangkum berbagai masalah hukum yang umum dihadapi PRTM dan jalur penyelesaian yang memungkinkan sehubungan dengan: •

Keabsahan dan variasi kontrak;

•

pembayaran bawah standar, tidak dibayar atau penundaan pembayaran jumlah uang yang belum terbayar;

•

pemutusan hubungan kerja tidak adil;

•

pengenaan biaya agen secara berlebihan;

•

pembatalan kontrak agen kredit;

•

perjanjian kerja non-gaji;

•

diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau ras;

•

cedera tak disengaja/kecelakaan; dan

•

cedera disengaja.

Praktisi hukum harus memperhatikan perbedaan antara mengajukan gugatan berdasarkan legislasi dan common law. Apa yang perlu dibuktikan dapat bervariasi tergantung pada hukum yang digunakan, dan proses penyelesaian tidak selalu secara jelas tersedia di bawah legislasi. Namun perlu dicatat bahwa jalur penyelesaian berdasarkan common law dapat memberikan batas waktu yang lebih lama sehubungan dengan pengajuan gugatan. Karena beberapa tata

430

Choi Sun Hong v China Harbour Enterprise Construction Ltd [2010] HKEC 91. Tangarorang Jessamie Mendrez v Chan Chau Wing DCPI 433/2010, unrep. Lihat Bab 2, Bagian 7.IV.(B) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 432 Wong Tsz Ho v Cheng Hoi Min [2015] HKEC 1914. 433 Idem. 431

105


cara penyelesaian yang dibahas dalam bab ini belum diuji di pengadilan, praktisi disarankan untuk mengevaluasi setiap kasus berdasarkan fakta-fakta untuk menentukan jenis tindakan yang paling layak, mengingat keadaan yang dihadapi. 6.3

Berbagai bidang substantif dari hukum dalam konteks PRTM telah dibahas dalam Bab 2. Bab 3 berhubungan dengan berbagai prosedur pengadilan yang mungkin perlu dilalui PRTM ketika mengajukan gugatan.

Bagian berikut ini mengandung undang-undang aktual yang berlaku di Hong Kong dan rangkuman dari sejumlah putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan di Hong Kong. Untuk menjagaketepatan makna hukum yang sesungguhnya, bagian ini tetap dipertahankan dalam bahasa Inggris sebagaimana aslinya. Oleh karena itu, bagian ini ditujukan bagi para pengacara pro bono di Hong Kong yang akan mengajukan tuntutan atas nama pekerja. 7. Analisa black letter law dan case law 7.1

Bagian ini merupakan penyederhanaan referensi yang disediakan bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang perundangan yang dibahas dalam bab ini. Diatur sesuai dengan urutan abjad berdasarkan statute (perundangan) dan berdasarkan topikdalam hal common law (peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada keputusan hakim dan adat-istiadat), bagian ini merupakan kompilasi dari porsi yang relevan dari perundangan yang dikutip, serta case law (hukum yang didasarkan atas keputusan sebelumnya) yang paling relevan. Para praktisi hukum akan menemukan bahwa perundangan yang relevan berikut dapat menjadi langkah awal yang berguna dalam mempersiapkan kasus seorang klien.

Employees’ Compensation Ordinance (Cap. 282) Section 2: Meaning of "employee" (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires, the expression "employee" ( ) , subject to section 4 and the proviso to this subsection, means any person who has, either before or after the commencement of this Ordinance, entered into or works under a contract of service or apprenticeship with an employer in any employment, whether by way of manual labour, clerical work, or otherwise, and whether the contract is expressed or implied, is oral or in writing: (Amended 11 of 1958 s. 2) Provided that the following persons are excepted from the definition of "employee" ( )(Repealed 44 of 1980 s. 3) (b) any person whose employment is of a casual nature, and who is employed otherwise than for the purposes of the employer's trade or business, not being a person employed for the purposes of any game or recreation and engaged or paid through a club and not being a part-time domestic helper; or (Amended 63 of 1992 s. 2) (c) an outworker; or (d) a member of the employer's family employed by such employer and who resides with the employer. (Amended 55 of 1969 s. 2) Section 3: Interpretation "medical expenses" (

)106


(a) in relation to medical treatment given in Hong Kong, means all or any of the following expenses incurred in respect of the medical treatment of an employee(i) the fees of a registered medical practitioner, registered Chinese medicine practitioner, registered dentist, registered chiropractor, registered physiotherapist or registered occupational therapist; (Replaced 16 of 2006 s. 12) (ii) the fees for any surgical or therapeutic treatment; (iii) the cost of nursing attendance; (iv) the cost of hospital accommodation as an in-patient; (v) subject to section 10AB, the cost of medicines, curative materials and medical dressings; (Amended 16 of 2006 s. 12) (b) in relation to medical treatment given outside Hong Kong, means such expenses incurred in respect of the medical treatment of an employee as the Commissioner, by certificate in writing issued under section 10B(1)(b), determines to be medical expenses; (Replaced 1 of 1995 s. 2) Section 5: Employer's liability for compensation for death or incapacity resulting from accident (1) Subject to subsections (2) and (3), if in any employment, personal injury by accident arising out of and in the course of the employment is caused to an employee, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with this Ordinance. (2) No compensation shall be payable under this Ordinance in respect of(a) any injury, other than an injury which results in partial incapacity of a permanent nature, which does not incapacitate the employee from earning full wages at work at which he was employed; (Amended 67 of 1996 s. 2) (b) any incapacity or death resulting from a deliberate self-injury; (c) any incapacity or death resulting from personal injury if the employee has at any time represented to the employer that he was not suffering or had not previously suffered from that or a similar injury, knowing that the representation was false; or (d) any injury, not resulting in death or serious and permanent incapacity, caused by an accident which is directly attributable to the employee's addiction to drugs or his having been at the time of the accident under the influence of alcohol. (4) For the purposes of this Ordinance(a) an accident arising in the course of an employee's employment shall be deemed, in the absence of evidence to the contrary, also to have arisen out of that employment; (b) an accident to an employee shall be deemed to arise out of and in the course of his employment, notwithstanding that the employee was at the time when the accident happened acting in contravention of any statutory or other regulation applicable to his employment, or of any orders given by or on behalf of his employer, or that he was acting without instructions from his employer, if such act was done by the employee for the purposes of and in connection with his employer's trade or business; (c) an accident to an employee shall be deemed to arise out of and in the course of his employment if it happens(i) while, with the consent of his employer, the employee is being trained in first aid, ambulance or rescue work or engaged in any competition or exercise in connection therewith; (ii) in, at or about any premises other than his employer's while, with the consent 107


of his employer, the employee is engaged in any first aid, ambulance or rescue work or in any competition or exercise in connection therewith; or (iii) in, at or about his employer's premises while the employee is engaged in any first aid, ambulance or rescue work, notwithstanding that in the case of rescue work the employee was acting in contravention of any statutory or other regulation applicable to his employment, or of any orders given by or on behalf of his employer, or that he was acting without instructions from his employer, if when such act was done the employee reasonably acted in order to rescue, succour or protect any other person who had suffered, or who was reasonably believed to be in danger of, injury, or to avert or minimize serious damage to property of the employer; (d) an accident to an employee shall be deemed to arise out of and in the course of his employment if it happens to the employee while he is, with the express or implied permission of his employer, travelling as a passenger by any means of transport to or from his place of work and at the time of the accident, the means of transport is being operated(i) by or on behalf of his employer or by some other person pursuant to arrangements made with his employer; and (ii) other than as part of a public transport service Section 10: Compensation in case of temporary incapacity (1) Where temporary incapacity whether total or partial results from the injury, the compensation shall be the periodical payments hereinafter mentioned, or a lump sum calculated accordingly, having regard to the probable duration, and probable changes in the degree, of the incapacity. Such periodical payments shall be, or shall be at the rate proportionate to, a monthly payment of four-fifths of the difference between the monthly earnings which the employee was earning at the time of the accident and the monthly earnings which he is earning, or is capable of earning, in some suitable employment or business during the period of the temporary incapacity after the accident. (3) Periodical payments under this section shall be payable on the same days as wages would have been payable to the employee if he had continued to be employed under the contract of service or apprenticeship under which he was employed at the time of the accident: Provided that(a) by agreement or by order of the Court, the periodical payments may be made at shorter intervals; and (b) the interval between periodical payments shall not exceed 1 month. Section 10A: Payment of medical expenses (5A) Subsection (4) does not relieve an employer of the liability to pay medical expenses in respect of medical treatment of any description received by an employee unless the free medical treatment provided or agreed to be provided by the employer covers medical treatment of the same description. (5B) In subsections (5) and (5A), a reference to a description of medical treatment is a reference to any of the following(a) medical treatment given by, or under the supervision of, a registered medical practitioner; (b) medical treatment given by, or under the supervision of, a registered Chinese medicine practitioner; 108


(c) medical treatment given by, or under the supervision of, a registered dentist; (d) physiotherapy given by, or under the supervision of, a registered physiotherapist or registered medical practitioner; (e) occupational therapy given by, or under the supervision of, a registered occupational therapist or registered medical practitioner; (f) medical treatment given by, or under the supervision of, a registered chiropractor. Section 10AB: Cost of medicines (2) Subject to the other provisions of this section, the medical expenses that an employer is liable to pay in respect of an employee’s personal injury— (a)include the cost of medicines to the extent that the medicines are prescribed medicines for the direct treatment of the injury; but (c) do not include the cost of any tonic or substance that is prescribed for the purpose of the maintenance of general health only. Employment Ordinance (Cap. 57) Section 6: Termination of contract by notice (1) Subject to subsections (2), (2A), (2B), (3) and (3A) and sections 15 and 33, either party to a contract of employment may at any time terminate the contract by giving to the other party notice, orally or in writing, of his intention to do so. (2) The length of notice required to terminate a contract of employment shall be(a) in the case of a contract which is deemed by virtue of the provisions of section 5 to be a contract for 1 month renewable from month to month and which does not make provision for the length of notice required to terminate the contract, not less than 1 month; (b) in the case of a contract which is deemed by virtue of the provisions of section 5 to be a contract for 1 month renewable from month to month and which makes provision for the length of notice required to terminate the contract, the agreed period, but not less than 7 days; (c)in every other case, the agreed period, but not less than 7 days in the case of a continuous contract. (2A) Without prejudice to section 41D, annual leave to which an employee is entitled under section 41AA shall not be included under subsection (2) in the length of notice required to terminate a contract of employment. (2B) The period of maternity leave to which a female employee is entitled under section 12 shall not be included under subsection (2) in the length of notice required to terminate a contract of employment. (3) Where in any contract of employment, whether in writing or oral, it has been expressly agreed that the employment is on probation and the contract does not make provision for the length of notice required for its termination such contract may be terminated(a)by either party at any time during the first month of such employment without notice or payment in lieu; (b)by either party at any time after the first month of such employment by giving to the other party notice of not less than 7 days.

109


(3A) Where in any contract of employment, whether in writing or oral, it has been expressly agreed that the employment is on probation and the contract makes provision for the length of notice required for its termination such contract may be terminated(a)notwithstanding the length of notice provided for in the contract, by either party at any time during the first month of such employment without notice or payment in lieu; (b)by either party at any time after the first month of such employment by giving to the other party notice of the agreed period, but not less than 7 days. (4) For the purposes of this section the expression "month" ( ) means a period of time commencing on the day when notice of termination of a contract of employment is given or when employment begins, as the case may be, and ending at the end of the day before the corresponding date in the following month or, where there is no corresponding date in the following month or where the commencing day is the last day of a month, at the end of the last day of the following month. Section 7: Termination of contract by payment in lieu of notice. (1) For the purposes of subsections (1A), (1B) and (1C), "wages" ( ) includes any sum paid by an employer in respect of— (a)a day of maternity leave, a day of paternity leave, a rest day, a sickness day, a holiday or a day of annual leave taken by the employee; (b)a day of leave taken by the employee with the agreement of his employer; (c)a normal working day on which the employee is not provided with work; (d)a day of absence from work of the employee due to temporary incapacity for which compensation is payable under section 10 of the Employees’ Compensation Ordinance (Cap 282). (1A) Subject to sections 15 and 33, either party to a contract of employment may at any time terminate the contract without notice by agreeing to pay to the other party— (a) where the length of notice required to terminate the contract under section 6 is a period expressed in days or weeks, a sum calculated by multiplying the number of days in the period for which wages would normally be payable to the employee by the daily average of the wages earned by the employee during— (i)the period of 12 months immediately before the date on which the party terminating the contract gives notice of the termination to the other party (“date of notification”); or (ii)if the employee has been employed by the employer concerned for a period shorter than 12 months immediately before the date of notification, the shorter period; or (b) where the length of notice required to terminate the contract under section 6 is a period expressed in months, a sum calculated by multiplying the number of months required by the monthly average of the wages earned by the employee during— (i)the period of 12 months immediately before the date of notification; or (ii)if the employee has been employed by the employer concerned for a period shorter than 12 months immediately before the date of notification, the shorter period. (1B) In calculating the daily average or monthly average of the wages earned by an employee during the period of 12 months or the shorter period— (a)any period therein for which the employee was not paid his wages or full wages by reason of:(i) any maternity leave, paternity leave, rest day, sickness day, holiday or annual 110


leave taken by the employee; (ii) any leave taken by the employee with the agreement of his employer; (iii) his not being provided by his employer with work on any normal working day; or (iv) his absence from work due to temporary incapacity for which compensation is payable under section 10 of the Employees’ Compensation Ordinance (Cap 282); and (b) any wages paid to him for the period referred to in paragraph (a), are to be disregarded. (1C) For the avoidance of doubt, if the amount of the wages paid to an employee in respect of a day specified in subsection (1) is only a fraction of the amount earned by the employee on a normal working day, the wages and the day are to be disregarded in accordance with subsection (1B). (1D) Despite subsection (1A), if for any reason it is impracticable to calculate the daily average or monthly average of the wages earned by an employee in the manner provided in that subsection, the amount may be calculated by reference to the wages earned by a person who was employed at the same work by the same employer during the period of 12 months immediately before the date of notification, or, if there is no such person, by a person who was employed in the same trade or occupation and at the same work in the same district during the period of 12 months immediately before the date of notification. (2) Either party to a contract of employment, having given proper notice in accordance with section 6, may at any time thereafter terminate the contract by agreeing to pay to the other party such proportion of the sum referred to in subsection (1) as is proportionate to the period between the termination of the contract and the time when the notice given would have expired. (3) (Repealed) (4) For the purposes of this section, and notwithstanding any other provision of this Ordinance, the term "wages" ( )— (a)includes overtime pay of a constant character or the monthly average of which over a period of 12 months (or if not applicable, such shorter period of employment) immediately preceding the date on which the termination takes effect is equivalent to or exceeds 20% of his monthly average wages during the same period; (b)except as provided in paragraph (a), shall be deemed not to include overtime pay. Section 8A: Damages for wrongful termination of contract. (1) Without prejudice to section 9, 10 or 11(2), where a contract of employment is terminated otherwise than in accordance with section 6 or 7, a sum equal to the amount of wages that would have been payable had the contract been terminated in accordance with section 7 shall be payable by the party terminating the contract to the other party. (2) Without prejudice to section 9, 10 or 11(2), where a party to a contract of employment, having given proper notice in accordance with section 6 thereafter terminates the contract before the expiry of the period of notice otherwise than in accordance with section 7, such proportion of the sum referred to in subsection (1) as is proportionate to the period between the termination of the contract and the time when the notice given would have expired shall be payable by the party terminating the contract to the other party.

111


(3) For the purpose of calculating the sum referred to in subsection (1), where the party terminating the contract has not given notice of the termination to the other party, in calculating the daily average or monthly average of the wages earned by the employee in accordance with section 7, the reference in that section to the date on which the party terminating the contract gives notice of the termination to the other party or to the date of notification is to be construed as a reference to the date of termination of the contract. Section 9: Termination of contract without notice by employer (1) An employer may terminate a contract of employment without notice or payment in lieu(Amended 51 of 2000 s. 2) (a) if an employee, in relation to his employment(i)wilfully disobeys a lawful and reasonable order; (ii)misconducts himself, such conduct being inconsistent with the due and faithful discharge of his duties; (iii)is guilty of fraud or dishonesty; or (iv)is habitually neglectful in his duties; or (b) on any other ground on which he would be entitled to terminate the contract without notice at common law. (2) The fact that an employee takes part in a strike does not entitle his employer to terminate under subsection (1) the employee's contract of employment. (Added 51 of 2000 s. 2) Wilful disobedience of a lawful and reasonable order (s9(a)(i)) Cases where justified

summary

dismissal Cases where summary dismissal not justified

Primotex Button Hong Kong Ltd v Chu Wing Ming Garment Factory Ltd v Pun Yut Mui Ying434 Yin436 -

Rule: The disobedience must be wilful and not negligent (Law Ying Chung v Lo Chun Kie).435

-

Facts: The defendant employee, an administration manager of the plaintiff, executed and signed a cheque without getting proper authorization, which she knew she needed to seek

-

Held: The defendant exceeded her authority and her act would be in conflict with the plaintiff’s interest. Wilful disobedience of a lawful and reasonable order was

434

-

Rule: “Failure to obey a lawful and reasonable order will not in all circumstances merit summary dismissal. The failure to obey must amount to gross misconduct.”437

-

Facts: The defendant employee failed to report to work on a Saturday afternoon when he was ordered to do so.

-

Held: “Such misconduct warranted a warning that any further instance would result in dismissal, but a single act of misconduct was not so gross as to justify summary dismissal.”438

Primotex Button Hong Kong Ltd v Chu Mui Ying [2013] HKEC 963. Law Ying Chung v Lo Chun Kie [2003] HKEC 1414. 436 Wing Ming Garment Factory Ltd v Pun Yut Yin [1980] HKDCLR 1. 437 Glofcheski, RA & Aslam, FA. Employment law and practice in Hong Kong (Hong Kong: Sweet & Maxwell/Thomson Reuters. 2010), para 6.117. 438 Ibid. 435

112


found and summary dismissal was justified.

Misconduct, being inconsistent with the due and faithful discharge of his duties (s9(a)(ii)) Cases where justified

summary


Li Heung Sang v Compuware Asia Tsang Tak Chi v China Wall Ltd442 Pacific Ltd439 -

Rule: The misconduct alleged must 'go to the root of the contract so as to indicate an unwillingness to continue to be bound upon the original terms’.440

-

Facts: P was employed as a sales director for the North Asia area by D. An internal audit revealed that a manager in D’s Beijing office, for which P was responsible, had embezzled monies and had entered fictitious sales figures in the business books.

-

Held: P committed misconduct by failing to supervise the manager of the Beijing office. “His conduct was inconsistent with the due and faithful discharge of his duties and the summary dismissal was justified.”441

439

-

Rule: Immediate dismissal of an employee for a single act of misconduct could only be justified in very exceptional circumstances. It might also be necessary to balance the impact of the summary dismissal on the employee with the effect of the employee's misconduct on the employer, to decide if summary dismissal was justified.”443

-

Facts: X, a director of a company, E, was summarily dismissed on the ground that X had committed misconduct by selling machines at a low price without E’s consent.

-

Held: Summary dismissal not justified. There was no allegation of previous misconduct or dishonesty.

Li Heung Sang v Compuware Asia Pacific Ltd [2004] 2 HKLRD 732. R. A. Ribeiro, The Law and Practice of the Hong-Kong Labour Tribunal: a socio-legal study on the problem of legal access, (Hong-Kong: Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, 1978) 50. 441Li Heung Sang v Compuware Asia Pacific Ltd [2004] 2 HKLRD 732, para. 75. 443 Tsang Tak Chi v China Wall Ltd [1999] HKLRD (Yrbk) 400. 442 Tsang Tak Chi v China Wall Ltd [1999] HKLRD (Yrbk) 400. 443 Ibid. 440

113


Fraud or dishonesty (s9(a)(iii)) Cases where justified

summary


Yau Luen Transportation Co Ltd v Kwok Chong Hau Sai v Mok Kuen Shing and Fu and Others444 Others447 -

-

Rule: “where the conduct complained of is such that the confidential relationship between employer and employee is ruptured, or where it causes loss, or even it seems probable, loss of reputation by the employer, summary dismissal is justified.”445

-

Rule: “The employer’s allegation of suspected dishonesty on the part of the three employees was unsubstantiated.”448

-

Facts: Three employees were dismissed on the ground of theft accused by the employer.

Facts: The employees had been dismissed after the discovery of their attempt to conceal the accidental loss of 10 bags of sugar, which had fallen overboard.

Ng Ai Kheng Jasmine v The Open University of Hong Kong446 -

Rule: The employer was entitled to rely on the following grounds to justify dismissing an employee summarily:1) Dishonesty arising as a result of the employee claiming to have undertaken work that was not in fact undertaken; 2) Dishonesty as a result of recycling student assignments; or 3) Poor attitude and work performance.

-

Facts: The employee, an assistant professor employed on superannuation terms, had been dismissed after her employer had become very dissatisfied

444Yau Luen Transportation Co Ltd v Kwok Fu and Others [1974] HKDC 21. 445Ibid., para 15. 446 Ng Ai Kheng Jasmine v The Open University of Hong Kong [2005] HKEC 1165. 447 Chong Hau Sai v Mok Kuen Shing and Others [1995] HKCFI 456. 448 Ibid, para. 7.

114


with her performance. Habitually neglectful in performance of duties (s9(a)(iv)) Cases where summary dismissal justified Cases where justified

summary

dismissal

not

Ying Kee Safes and Furniture Limited v Borrallo, Alfonso Pacheco v Ellis Enterprise Wong Yam-tak449 Ltd452 -

Rule: Persistent lateness may be regarded as unauthorised absence and constitute misconduct.450

-

Facts: The employee was summarily dismissed after being persistently late for work and having disobeyed a lawful and reasonable order to arrive punctually for work.

Keung Man-lan and Others v Oceanic Universal Garment Manufacturers Co. Ltd451 -

-

Rule: The persistent lateness which employees had been warned against was a sufficient ground for summary dismissal by reason of disobeying a lawful and reasonable order.

-

Rule: The question whether a single absence from work is sufficiently serious to justify a summary dismissal is a question of fact and degree, depending on the circumstances of the particular contract.

-

Facts: The claimant was summarily dismissed for having absented himself without permission on a day he knew would be particularly busy for the establishment.

-

Held: The facts were borderline and the Tribunal decided that the misconduct of the employee was insufficiently grave to justify summary dismissal.

Chow Yin Chun v Fang Brothers Knitting Ltd453

Facts: The employees were summarily dismissed after they continued to be late for work despite notices to desist.

449

-

Rule: To justify summary dismissal, neglect in the performance of duties must be substantial and habitual. Cases of actual negligence in performing duties and cases where duties were neglected, i.e. absence from or lateness for work should be distinguished.454

-

Facts: The claimant had been an ironing worker for 10 years and her work standards had dropped so that

Ying Kee Safes and Furniture Limited v Wong Yam-tak [1995] HKCFI 460. Ibid, para. 6. 451 Keung Man-lan and Others v Oceanic Universal Garment Manufacturers Co. Ltd [1986] HKEC 232 English Judgment. 452 Borrallo, Alfonso Pacheco v Ellis Entreprise Ltd, District Court, Labour Tribunal Appeal No 1/75. 453 Chow Yin Chun v Fang Brothers Knitting Ltd [1988] HKCFI 46. 454 Ribeiro (see n 472 above), p 57-58. 450

115


she had been asked frequently to redo her work before the dismissal.

Section 10: Termination of contract without notice by employee An employee may terminate his contract of employment without notice or payment in lieu(a) if he reasonably fears physical danger by violence or disease such as was not contemplated by his contract of employment expressly or by necessary implication; (aa) if(i)he has been employed under the contract for not less than 5 years; and (Amended 41 of 1990 s. 4; 62 of 1992 s. 3) (ii)by a certificate in the form specified by the Commissioner under section 49 and issued by a registered medical practitioner or registered Chinese medicine practitioner, he is certified as being permanently unfit for a particular type of work specified in the certificate for a reason or reasons stated therein; and (Amended 68 of 1990 s. 24; 61 of 1993 s. 3; 16 of 2006 s. 3) (iii)he is engaged in that type of work under the contract; (Added 52 of 1988 s. 4) (b)if he is subjected to ill-treatment by the employer; or (c)on any other ground on which he would be entitled to terminate the contract without notice at common law. Circumstances justifying termination by an employee under EO s.10 (a) Employee’s reasonable apprehension of physical danger by violence or disease

(b) Employee being subjected to illtreatment by the employer (c) Other grounds at common law constituting constructive dismissal

There must be a reasonable apprehension of physical danger to life or personal injury by violence as a result of continuing the work. The danger to life or health must, however, be of such a nature that was not envisaged, whether explicitly or implicitly, under the terms of employment. The statutory right extends to where the employee has been misled into anticipating the provision of the precautionary measures rendered reasonably necessary by the nature of the work.455 An employee is also permitted to terminate without notice where an employer subjects the employee to severe ill-treatment, or the employer fails to carry out the employer's contractual obligations. • • • •

Non-payment of wages and other benefits.456 A lay-off, which occurs in the absence of an express or implied term of the employment contract.457 A unilateral material change of the terms of employment by the employer.458 A variation of employment terms that went beyond what was permitted in the employment contract.459

455

The annotated ordinances of Hong Kong. Employment Ordinance (Cap 57) (Hong Kong: LexisNexis Butterworths. 2010), para 10.9. 456 Law Shiu Kai, Andrew v Dynasty International Hotel Corporation and Others, [2006] HKCA 21. 457 Fan Kam Fung and Others v Sonley Handbags Manufactory [1984] HKCFI 421. 458 William Barry Preen v Industries Polytex Ltd [1996] HKCFI 287. 459 Ying Cheong Shoe Mfy v Yam Yuk Bing & Anor [1987] HKLY 475.

116


•

A drastic reduction in work.460

In Ying Cheong Shoe Mfy v Yam Yuk Bing &Anor[1987] HKLY 475, the High Court held that an employer who failed to provide a piece-rated employee with sufficient work was in serious breach of the employment contract, and the employees were entitled to terminate without notice. The court held that because the employees had been constructively dismissed in accordance with s 10(c) of the EO, they had rightfully terminated their contracts in accordance with the provisions of the EO. In recognising that what amounts to a fundamental breach may vary with the circumstances of the case, Hong Kong courts have held that, for instance, a drastic reduction in work,461 working hours462 or wages;463 unilateral changes to an employee's terms of employment; 464 a lay-off for longer than permitted by statute; 465 and compelling staff to transfer, 466 were sufficient grounds for regarding an employee to have been constructively dismissed. Section 14: Payment for maternity leave (2) An employer shall pay a female employee maternity leave pay for the period of maternity leave taken by her and to which she is entitled under section 12(2)(a) if she— (Amended 73 of 1997 s. 6) (a) has been employed by that employer under a continuous contract for a period of not less than 40 weeks immediately before the date of her commencement of maternity leave as determined under section 12AA; (Amended 5 of 1995 s. 4; 73 of 1997 s. 6) (b) has given notice under section 12(4) or (5); (c) has complied with any requirement by her employer under section 12(6) or (7); and (d) (Repealed 73 of 1997 s. 6) (3A) Maternity leave pay payable under this section is to be calculated at four-fifths of the daily average of thewages earned by the female employee during— (a) the period of 12 months immediately before the date of commencement of her maternity leave; or (b) if the employee has been employed by the employer concerned for a period shorter than 12 months immediately before the date of commencement of her maternity leave, the shorter period, but no maternity leave pay is payable in respect of a day on which the female employee would not have worked had she not been on maternity leave and for which no wages would normally be payable by the employer. (Added 7 of 2007 s. 6) (4) Maternity leave pay under this section shall be paid by an employer on the same day and 460

Chow Koon Sing (t/a Lee Cheung Transportation Co) v Fan Kok Choy [1990] 1 HKC 429 HC. Chow Koon-sing (trading as Lee Cheung Transportation Company) v Fan Kok-choy [1990] HKCFI 1. 462 Kam Hung Industries Co Ltd v Lam Ming-sun and Others [1987] HKCFI 36. 463 Shell Electric Manufacturing Co Ltd v Lau Shu-cheung [1980] HKDLR 9. 464 Fan Man-yiu v General Locks & Metalwares Factory Ltd [1984] HKCFI 21; Yam Mei-Ching v Tele-Art Ltd [1994] HKCFI 117. 465 Lam Hau Yee and Others v Gloria Weaving Knitting Factory Ltd [1992] HKCFI 8. 466 Wong Yuen-kwong v The Hong-Kong and China Gas Co Ltd [1987] HKCFI 51. 461

117


in the same manner as he would have been required to pay wages to the female employee if she had not taken maternity leave and had continued in his employ. Section 25: Payment on termination (1) Subject to section 31O, where a contract of employment is terminated any sum due to the employee shall be paid to him as soon as is practicable and in any case not later than 7 days after the day of termination. (Amended 44 of 1971 s. 4; 67 of 1974 s. 4) (2) The sum referred to in subsection (1) shall be(a)the equivalent of the amount earned by the employee for work done over the period commencing on the expiry of his wage period next preceding the time of termination up to that time; (b)the sum (if any) payable under sections 7, 15(2) and 33(4BA); (Amended 57 of 1983 s. 4; 76 of 1985 s. 3; 103 of 1995 s. 7; 7 of 2001 s. 6) (ba) any long service payment due to the employee; and (Added 76 of 1985 s. 3. Amended L.N. 34 of 1990) (c) any other sum due to the employee in respect of his contract of employment. (3) In addition to any deduction which may be made under section 32, and subject to any order made by a court, an employer may deduct from any sum payable under subsection (1) to an employee who terminates his employment otherwise than under section 6, 7 or 10 such sum as the employee would have been liable to pay if he had terminated his employment under section 7. (Replaced 44 of 1971 s. 4. Amended 14 of 1975 s. 3; 48 of 1984 s. 12) Section 31B: General provisions as to the right to severance payment (1) Where an employee who has been employed under a continuous contract for a period of not less than 24 months ending with the relevant date- (Amended 76 of 1985 s. 5) (a)is dismissed by his employer by reason of redundancy; or (b)is laid off within the meaning of section 31E, the employer shall, subject to this Part and Part VC, be liable to pay to the employee a severance payment calculated in accordance with section 31G. (Amended 52 of 1988 s. 5) (2) For the purposes of this Part an employee who is dismissed shall be taken to be dismissed by reason of redundancy if the dismissal is attributable wholly or mainly to the fact that(a)his employer has ceased, or intends to cease, to carry on the business(i)for the purposes of which the employee was employed by him; or (ii)in the place where the employee was so employed; or (b)the requirements of that business for employees to carry out work of a particular kind, or for employees to carry out work of a particular kind in the place where the employee was so employed, have ceased or diminished or are expected to cease or diminish. (Replaced 62 of 1992 s. 4) (3) For the purposes of the application of this Part to an employee who is employed as a domestic servant in, or in connection with, a private household, this Part (except section 31J) shall apply as if the household were a business and the maintenance of the household were the carrying on of that business by the employer. [cf. 1965 c. 62 ss. 1 & 19(1) U.K.] Section 31E: Lay-off 118


(1) Where an employee is employed under a contract on such terms and conditions that his remuneration thereunder depends on his being provided by the employer with work of the kind he is employed to do, he shall for the purposes of section 31B(1) be taken to be laid off where the total number of days on each of which such work is not provided for him by the employer exceeds-

(a)half of the total number of normal working days in any period of 4 consecutive weeks; or (b)one-third of the total number of normal working days in any period of 26 consecutive weeks, and he is not paid a sum equivalent to the wages which he would have earned if work had been provided on the days on which no work was provided. (1A) Notwithstanding subsection (1), any period during which an employee is not provided with work because of a lock-out by his employer, or as a result of a rest day, a statutory holiday or a day of annual leave, shall not be taken into account as normal working days in determining whether an employee has been laid off. (2) The continuity of a contract of employment of an employee shall not be treated as broken by any lay-off as a result of which no severance payment has been made. (3) For the purposes of this Part the "relevant date" ( ) in respect of the right of an employee to a severance payment arising by reason of lay-off means any day on which the period of 4 consecutive weeks or 26 consecutive weeks, as the case may be, referred to in subsection (1) has expired. CONSTRUCTIVE DISMISSAL Law Shiu Kai v Dynasty International Hotel Corporation and Others [2004] 2 HKLRD 524 Holding

•

•

Facts

Although the contract was for a fixed three-year period, s.5(2) of the Employment Ordinance (Cap 57) applies, deeming the contract to be for one month renewable from month to month and not a fixed three-year contract. S.6 of the Employment Ordinance (Cap 57) applies to limit the period of notice required to terminate the employment contract to not less than one month. Accordingly, the employee was s not entitled to damages more than one month’s wages for constructive dismissal.

The employee and employer entered into an oral agreement that the employee would be employed for a fixed three-year period. When the employer failed to pay wages and any arrears of wages, the employee gave one month’s notice and left employment by constructive dismissal. The employee brought an action to recover the arrears of wages and the salary for the unexpired period of the contract (some two-and-a-half-years).

Legal Analysis and

[65]: “I have no difficulty in finding that the third defendant was in breach of the employment contract in failing to pay the plaintiff his

119


Application to the Facts

salary in July….The failure to pay salary was a continuing breach.” This justified the plaintiff’s termination of the contract by constructive dismissal. [72]-[74]: On the facts, there is no evidence in writing signed by each party to indicate that the contract is not for one month renewable from month to month. In these circumstances, the contract is deemed to be a contract for one month renewable from month to month under the Employment Ordinance, rather than a fixed three-year contract. [75]: The defendant had failed to pay the plaintiff wages from April to August. In those circumstances, the plaintiff is deemed to have been constructively dismissed. Applying s.8A of the Employment Ordinance, the plaintiff is entitled to one month’s wages as damages for the wrongful dismissal.

DURESS Estinah v Golden Hand Indonesian Employment Agency [2001] 4 HKC 607 Holding

[16]: “...the pressure applied does not have to be in the manner of an express threat or coercion … If the victim is left with no practical choice but to submit because of the course of action of the other party, this would suffice.” (emphasis added)

Facts

The appellant was an Indonesian MDW who was overcharged by the respondent for agency fees. The respondent told the appellant that the respondent would not process her file until the agency fee was fully paid. The appellant sought to claim for the excessive amount paid.

Legal Analysis

The court held that the appellant had no practical alternative not to succumb to the pressure for two reasons: (i) the appellant was told that if she did not pay the agency fee, the respondent would not complete the necessary procedure for her the appellant to be able to work; and (ii) only after full payment was made did the respondent complete the necessary procedure for the appellant to be able to work. With all other required elements fulfilled, the court held that there was a valid cause of action for economic duress.

ILLEGALITY Lilik Andayani v Chan Oi Ling [2001] 2 HKLRD 572 Holding

Employment contracts with terms below the minimum standard are illegal because they are contrary to public policy.

120


A valid employment contract can be implied where a de facto employment relationship exists. To create a de facto employment relationship, [16]: “a person works for another, acknowledges him as his employer to whom he owes fiduciary duty and the acknowledgment by that other person of his reciprocal obligation”. Facts

The appellant was an Indonesian MDW who entered into an oral contract stipulating a monthly wage of $2,200 with the respondent. After leaving the employment upon an alleged assault by the respondent, the appellant sought to claim wages in lieu of notice and arrears of wages at the Labour Tribunal.

Legal Analysis

After finding the original written contract void due to lack of agreement between the parties, the oral contract was found void for contravening public policy, as its employment terms were below the minimum standard set out in law. Despite lacking an enforceable employment contract in this case, a de facto employment relationship was established to imply a contract of employment, pursuant to section 2 of the EO. The implied employment contract contained terms of the standard contract, as they constituted the lowest standard of terms that could legally allow the appellant to enter and stay in Hong Kong for employment on the outset.

SUMMARY DISMISSAL Lam Yau Kuen v Easy (Hang Fung) Transportation Co Ltd and Another [2006] HKEC 2218 English Judgment Holding

The employers were unable to discharge their burden of proving that they were entitled to summarily dismiss the employee under s.9 of the Employment Ordinance for insubordination. Applying s.31Q of the Employment Ordinance, the presumption that the employee was dismissed by reason of redundancy applies. Unless the employers could prove that the employee was dismissed for reasons other than redundancy (which they could not), the employers were bound to pay the employee severance payment.

Facts

The Plaintiff (employee) was a lorry driver employed by the Defendants (employers). The Plaintiff had made several requests to the Defendants to make advance payments for him to pay the road and bridge tolls of his trip to the mainland for the purpose of carrying out his employment contract. The Plaintiff had waited to receive the requested payments but on the next day, he was dismissed without notice or payment in lieu 121


of notice by the Defendants. The Plaintiff sued to recover:• Wages owing; • Wages in lieu of notice of termination; • Statutory holiday payment; • Annual holiday payment; • Severance payment; and • Wages unreasonably withheld. Legal Analysis and Application to the Facts

[16]: The Plaintiff’s case was that the Defendants refused to provide him with the expenses that he needed to drive the lorry into the mainland. From the evidence, it appeared that these expenses were usually advanced to the Plaintiff and had to be accounted for when wages were calculated on pay day. Thus, the Plaintiff’s refusal to drive the lorry was not a case of insubordination. Accordingly, the Defendants had no ground to dismiss the Plaintiff without notice or one month’s wages in lieu of notice in accordance with sections 6 and 7 of the Employment Ordinance. [18]: The Defendants had the burden of proof to show on a balance of probabilities that the Plaintiff was dismissed for reasons other than redundancy. The Defendants had not discharged this burden at all. By virtue of section 31Q of the Employment Ordinance, Cap. 57, the Plaintiff was presumed to have been dismissed for reason of redundancy.`

UNCONSCIONABILITY Semana Bachicha v Poon Shiu Man [2000] 2 HKLRD 833 Holding

A compromise agreement to settle claims against an employer in full can be void for unconscionability, depending on the facts.

Facts

The plaintiff was a Filipino MDW. After being subjected to “an oppressive and exploitative work regime” with a large amount of work and physical abuse by the defendant for six months, the plaintiff left the job. Later, the plaintiff was advised by an officer from the Labour Department that she bore a net liability for walking away from her job, and thus, she signed a compromise agreement to receive $975 in cash as full and final settlement.

Legal Analysis

The court held that:• the plaintiff had a “special disadvantage” because she received no legal representation when signing the compromise agreement, suffered economic and social disadvantage, and had unequal bargaining power compared to the defendant; • the defendant knew of the plaintiff’s disadvantage as the defendant knew that she was driven out of her job by “an oppressive and exploitative work regime”; and • the defendant still took advantage of the plaintiff’s ignorance and the officer’s faulty advice to have the plaintiff sign the 122


compromise agreement. With all elements established, the compromise agreement was considered an unconscionable bargain. Section 31R: General provisions as to employee's right to long service payment (1) Where an employee who has been employed under a continuous contract(a)for not less than 5 years of service at the relevant date- (Amended 74 of 1997 s. 10) (i)is dismissed and his employer is not liable to pay him a severance payment by reason thereof; or (ii)subject to subsections (3) to (5), terminates his contract in the circumstances specified in section 10(aa); or (Amended 61 of 1993 s. 5) (b)terminates his contract and, at the relevant date, he is not less than 65 years of age and has been employed under that contract for not less than 5 years, (Amended 65 of 1995 s. 2) the employer shall, subject to this Part and Part VC, pay to the employee a long service payment calculated in accordance with section 31V(1). (Amended 105 of 1991 s. 2) Section 31RA: Death of employee (1) Where an employee dies and he had been at the time of his death employed under a continuous contract for not less than 5 years of service on the date of his death, the employer shall, subject to this Part and Part VC, pay a long service payment calculated in accordance with section 31V(1) to- (Amended 105 of 1991 s. 3; 74 of 1997 s. 11) (a)the spouse of the employee, if the employee leaves a spouse; or (b)the issue of the employee, if the employee leaves any issue but no spouse; or (c)a parent of the employee, if the employee leaves neither a spouse nor issue; or (d)the personal representative of the employee, if the employee does not leave any spouse, issue or parent. Section 32O: Award of terminal payments (1) Subject to section 32M, if no order for reinstatement or re-engagement is made under section 32N, the court or Labour Tribunal may make an award of terminal payments to be payable by the employer to the employee as it considers just and appropriate in the circumstances. (2) Terminal payments under this section refer to the statutory entitlements under this Ordinance that the employee has not been paid and that the employee is entitled to upon the termination of the contract of employment, or that he might reasonably be expected to be entitled to upon the termination of the contract of employment had he been allowed to continue with his original employment or original terms of the contract of employment to attain the minimum qualifying length of service required for the entitlements under this Ordinance. (3) Subject to subsection (4), terminal payments include(a) any wages and other payments due to the employee under his contract of employment; (b) any payment in lieu of notice payable under Part II, in the case of a dismissal without due notice; 123


(c) any end of year payment payable under Part IIA; (d) any maternity leave pay or sum payable under Part III; (da) any paternity leave pay payable under Part IIIA; (Added 21 of 2014 s. 7) (e) any severance payment payable under Part VA or any long service payment payable under Part VB; (f) any sickness allowance or sum payable under Part VII; (g) any holiday pay payable under Part VIII; (h) any annual leave pay payable under Part VIIIA; and (i) any other payments due to the employee under this Ordinance and under his contract of employment. (4) Notwithstanding that the employee has not attained the qualifying length of service required for the entitlements under this Ordinance, the court or Labour Tribunal may make an award for terminal payments under subsection (1) or (5) which shall be reckoned according to the actual length of time that the employee has been employed under that contract of employment with the employer. (5) For the purposes of this section, where no order for reinstatement or re-engagement is made for an unreasonable variation of the terms of the contract of employment, the court or Labour Tribunal may treat the unreasonable variation of the terms of the contract of employment as an unreasonable dismissal by the employer and make an award for terminal payments and such terminal payments should be calculated up to the last date on which the employee renders services to the employer or the date on which an award of terminal payments under this section is made by the court or Labour Tribunal, whichever is the earlier. (6) The respective provisions governing the calculation of the statutory entitlements shall apply to the calculation of the terminal payments; and, subject to subsection (4), in the case of an employee aged at the relevant date less than 45 years who at that date has less than 5 years’ service with his employer, any long service payment payable by virtue of subsection (3)(e) shall be calculated in the same manner as any long service payment payable under Part VB to an employee aged at the relevant date less than 45 years who at that date has 5 years’ service with his employer. (7) Sections 31I and 31IA shall apply to any severance payment paid under this section. (8) Sections 31Y, 31YAA and 31YA shall apply to any long service payment paid under this section. III.

Immigration Ordinance (Cap. 115)

Section 42: False statements, forgery of documents and use and possession of forged documents (1)Any person who makes or causes to be made(a) to an immigration officer, immigration assistant or any other person lawfully acting under or in the execution of Part IB, II, III, IV or VIIC of this Ordinance; (Amended 23 of 2012 s. 9) (b) in any document furnished to an immigration officer or immigration assistant pursuant to this Ordinance or a requirement made thereunder; or (c) for the purpose of obtaining, whether for himself or any other person, any travel document, certificate of entitlement, entry permit, re-entry permit, certificate of identity, document of identity, APEC business travel card, travel pass or 124


Vietnamese refugee card, any statement or representation which he knows to be false or does not believe to be true shall be guilty of an offence. (Amended 57 of 1972 s. 10)

!

IV.

Intentional harms (A)

Assault MERE WORDS AS ASSAULT

Wong Kwai Fun v Li Fung [1994] 1 HKC 549 Holding

Oral threats of physical violence and intimidation may amount to a tort if the person receiving the threats suffers nervous shock or illness as a consequence.

In this case, the threats were followed by actual assaults and beatings on D and his family. D was awarded aggravated damages to compensate for his suffering, the impact on his dignity and pride, mental discomfort and distress. Facts P sued D for a land claim, and D lodged a counterclaim alleging that P, acting in the capacity of a debt collector, used threats and intimidation to compel them to repay a loan. D suffered nervous shock after he received death threats over the telephone on a few occasions, and he and his family were physically beaten by P. After the threats and beating took place, D suffered from fear and depression, which caused him to attempt suicide. The threats persisted even after D's suicide attempt. Wong Wai Hing and Another v Hui Wei Lee [2001] HKEC 685 Holding

The threats uttered in P’s business premises constituted assault and intimidation, and D was liable for the tortious acts committed by the collections agents. D, a medical practitioner, believed that P owed her a debt and appointed debt collectors from an agency to recover the debt. The collectors made threats of physical violence over the phone and repeatedly visited P’s business premises, as well as vandalizing the area by spraying red paint outside the premises.

Facts

(B)

Battery PSYCHIATRIC HARM IN BATTERY

Tangarorang Jessamie Mendrez v Chan Chau Wing [2013] HKEC 126 Holding

D was found liable for the indecent assaults and criminal intimidation. P was awarded damages totalling HK$367,790 for PSLA, aggravated damages, pre-trial loss of earnings, loss of earning capacity, future medical expenses, and special damages.

125


Facts

P, an MDW, was indecently assaulted by her employer, D, who also threatened to kill her or send her back to the Philippines if she resisted or complained to his wife. P suffered PTSD as a result. (C)

False Imprisonment

(A)INTERNATIONAL RESTRAINT OF FREEDOM OF MOVEMENT Faridha Sulistyoningsih v Mak Oi Ling Karen [2007] HKDC 110 Holding

D was found liable for false imprisonment in this civil action (although the criminal charge of false imprisonment was not established) as it was established that D intended to totally confine P’s liberty of movement.

Facts

D, an employer, prevented P, an MDW, from leaving D's flat throughout the entire three months of her employment.The front door of the flat was always locked and no keys were provided to P. (B)PHYSICAL RESTRAINT NOT NEEDED

Chan Wing Kuen and Another v R [1995] 1 HKC 470 Holding

Although this was a criminal case in false imprisonment, neither the use of force nor the threat of force is a requirement for establishing false imprisonment. D was found guilty of criminal false imprisonment because the debtor had accompanied the debt collector against his will.

Facts

D, a debt collector, guarded P, a debtor, for hours and made phone calls to try to obtain money during the period. Afterwards, P sued for false imprisonment. (D)

Tort of deceit

(A) KNOWLEDGE OF FALSE REPRESENTATION Tso Kuk Wan v Lam Yuk Wah [2009] HKEC 2050 Holding

P succeeded in her claim against D, her insurance agent, who would frequently inquire into a client’s health condition. Therefore, D must have known that the representation he made was untrue. Even if D had not known it was false, he would still be responsible because he made the representation regardless of its truth.

Facts

P claimed that D, an insurance agent, made a false representation to her, telling her that since her medical problem had been resolved, there was no need for her to disclose it in her application for medical insurance. P suffered loss and damage as her insurance refused to 126


reimburse her medical expenses on the ground of non-disclosure.

V.

Law Amendment and Reform (Consolidation) Ordinance (Cap. 23)

Section 21: Apportionment of liability in case of contributory negligence (1) Where any person suffers damage as the result partly of his own fault and partly of the fault of any other person or persons, a claim in respect of that damage shall not be defeated by reason of the fault of the person suffering the damage, but the damages recoverable in respect thereof shall be reduced to such extent as the court thinks just and equitable having regard to the claimant's share in the responsibility for the damage: (Amended L.N. 337 of 1989) Provided that(a) this subsection shall not operate to defeat any defence arising under a contract; (b) where any contract or enactment providing for the limitation of liability is applicable to the claim, the amount of damages recoverable by the claimant by virtue of this subsection shall not exceed the maximum limit so applicable. (10)In this section- "court" ( ) means, in relation to any claim, the court or arbitrator by or before whom the claim falls to be determined; "damage" ( ) includes loss of life and personal injury; "dependant" ( ) means any person for whose benefit an action could be brought under the Fatal Accidents Ordinance (Cap 22); "fault" ( ) means negligence, breach of statutory duty or other act or omission which gives rise to a liability in tort or would, apart from this section, give rise to the defence of contributory negligence. VI.

Limitation Ordinance (Cap. 347)

Section 5: Limitation in case of successive conversions and extinction of title of owner of converted goods (1) Where any cause of action in respect of the conversion or wrongful detention of a chattel has accrued to any person and, before he recovers possession of the chattel, a further conversion or wrongful detention takes place, no action shall be brought in respect of the further conversion or detention after the expiration of 6 years from the accrual of the cause of action in respect of the original conversion or detention. (2) Where any such cause of action has accrued to any person and the period prescribed for bringing that action and for bringing any action in respect of such a further conversion or wrongful detention as aforesaid has expired and he has not during that period recovered possession of the chattel, the title of that person to the chattel shall be extinguished. Section 26:Postponement of limitation period in case of fraud, concealment or mistake Fraud, concealment and mistake (1) Subject to subsection (4), where in the case of any action for which a period of limitation is prescribed by this Ordinance, either(a)the action is based upon the fraud of the defendant; (b)any fact relevant to the plaintiff's right of action has been deliberately concealed from him by the defendant; or (c) the action is for relief from the consequences of 127


a mistake, the period of limitation shall not begin to run until the plaintiff has discovered the fraud, concealment or mistake (as the case may be) or could with reasonable diligence have discovered it. (2) References in subsection (1) to the defendant include references to the defendant's agent and to any person through whom the defendant claims and his agent. (3) For the purposes of subsection (1), deliberate commission of a breach of duty in circumstances in which it is unlikely to be discovered for some time amounts to deliberate concealment of the facts involved in that breach of duty. (4) Nothing in this section shall enable any action- (a) to recover, or recover the value of, any property; or (b) to enforce any charge against, or set aside any transaction affecting, and property, to be brought against the purchaser of the property or any person claiming through him in any case where the property has been purchased for valuable consideration by an innocent third party since the fraud or concealment or (as the case may be) the transaction in which the mistake was made took place. (5)

A purchaser is an innocent third party for the purposes of this section(a)in the case of fraud or concealment of any fact relevant to the plaintiff's right of action, if he was not a party to the fraud or (as the case may be) to the concealment of that fact and did not at the time of the purchase know or have reason to believe that the fraud or concealment had taken place; and (b)in the case of mistake, if he did not at the time of the purchase know or have reason to believe that the mistake had been made.

(6) Sections 31 and 32 shall not apply to any action to which subsection (1)(b) applies (and accordingly the period of limitation referred to in that subsection, in any case to which either of those sections would otherwise apply, is the period applicable under section 4(1)). Section 27: Time limit for personal injuries Special provisions applicable to certain actions in respect of personal injuries (1) This section applies to any action for damages for negligence, nuisance or breach of duty (whether the duty exists by virtue of a contract or of provision made by or under an Ordinance or imperial enactment or independently of any contract or any such provision) where the damages claimed by the plaintiff for the negligence, nuisance or breach of duty consist of or include damages in respect of personal injuries to the plaintiff or any other person. (5) If the person injured dies before the expiration of the period in subsection (4), the period as respects the cause of action surviving for the benefit of the estate of the deceased by virtue of section 20 of the Law Amendment and Reform (Consolidation) Ordinance (Cap 23) shall be 3 years from- (a) the date of death; or (b) the date of the personal representative's knowledge, whichever is the later. (10) If there is more than one personal representative, and their dates of knowledge are different, subsection (5)(b) shall be read as referring to the earliest of those dates. VII.

Misrepresentation Ordinance (Cap. 284)

Section 2: Removal of certain bars to rescission for innocent misrepresentation 128


Where a person has entered into a contract after a misrepresentation has been made to him, and(a) the misrepresentation has become a term of the contract; or (b) the contract has been performed, or both, then, if otherwise he would be entitled to rescind the contract without alleging fraud, he shall be so entitled, subject to the provisions of this Ordinance, notwithstanding the matters mentioned in paragraphs (a) and (b). [cf. 1967 c. 7 s. 1 U.K.] Section 3: Damages for misrepresentation (1) Where a person has entered into a contract after a misrepresentation has been made to him by another party thereto and as a result thereof he has suffered loss, then, if the person making the misrepresentation would be liable to damages in respect thereof had the misrepresentation been made fraudulently, that person shall be so liable notwithstanding that the misrepresentation was not made fraudulently, unless he proves that he had reasonable grounds to believe and did believe up to the time the contract was made that the facts represented were true. (2) Where a person has entered into a contract after a misrepresentation has been made to him otherwise than fraudulently, and he would be entitled, by reason of the misrepresentation, to rescind the contract, then, if it is claimed, in any proceedings arising out of the contract, that the contract ought to be or has been rescinded the court or arbitrator may declare the contract subsisting and award damages in lieu of rescission, if of opinion that it would be equitable to do so, having regard to the nature of the misrepresentation and the loss that would be caused by it if the contract were upheld, as well as to the loss that rescission would cause to the other party. (3) Damages may be awarded against a person under subsection (2) whether or not he is liable to damages under subsection (1), but where he is so liable any award under subsection (2) shall be taken into account in assessing his liability under subsection (1). [cf. 1967 c. 7 s. 2 U.K.] Section 4: Avoidance of provision excluding liability for misrepresentation If a contract contains a term which would exclude or restrict(a)any liability to which a party to a contract may be subject by reason of any misrepresentation made by him before the contract was made; or (b)any remedy available to another party to the contract by reason of such a misrepresentation, that term shall be of no effect except in so far as it satisfies the requirement of reasonableness as stated in section 3(1) of the Control of Exemption Clauses Ordinance (Cap 71); and it is for the person claiming that the term satisfies that requirement to show that it does. (Replaced 59 of 1989 s. 20)

VIII.

Money Lenders Ordinance (Cap. 163)

Section 24: Prohibition on excessive interest rates

129


(1) Any person (whether a money lender or not) who lends or offers to lend money at an effective rate of interest which exceeds 60 per cent per annum commits an offence. Section 25: Reopening of certain transactions (3) Any agreement for the repayment of a loan or for the payment of interest on a loan in respect of which the effective rate of interest exceeds 48 per cent per annum shall, having regard to that fact alone, be presumed for the purposes of this section to be a transaction which is extortionate; but except where such rate exceeds the rate specified in section 24(1), the court may declare that any such agreement is not extortionate for the purposes of this section if, having regard to all the circumstances relating to the agreement, the court is satisfied that such rate is not unreasonable or unfair. (4) In determining whether a transaction is extortionate for the purposes of this section, regard shall be had to such evidence as is adduced concerning(a)interest rate prevailing at the time it was made; (b)the factors mentioned in subsections (5) and (6); and (c)any other relevant considerations. (5)

Factors applicable under subsection (4)(b) in relation to the debtor include(a)his age, experience, business capacity and state of health; and (b)the degree to which, at the time of entering into the transaction, he was under financial pressure, and the nature of that pressure.

(6) Factors applicable under subsection (4)(b) in relation to the lender or other person by whom the proceedings are taken include(a)the degree of risk accepted by the lender, having regard to the nature and value of any security provided; (b)his relationship to the debtor; (c) whether or not a specious cash price was quoted for any goods or services included in the transaction; and (d) where one or more other transactions are to be taken into account, the question how far any such other transaction was reasonably required for the protection of the debtor or the lender, or was in the interest of the debtor. IX.

Negligence (A)

Breach of Duty

BREACH OF DUTY Mujiati v Chong Wai Kwan [2005] 1 HKLRD C10 Holding

D breached his duty of care and was liable to P, because he knew that his dog had bitten other people previously. When an owner of an animal knows of the animal's propensity to cause injuries to humans, and can foresee such injury to others, the owner may be held liable for damages.

Facts

P, a domestic helper employed by D, sustained injuries after being bitten by D's dogs on the forearms and right flank when walking them

130


and taking care of them at D's home. D's dogs had bitten other people before, and on one such previous occasion, the incident was reported to the police and the dog was detained at an animal management centre. (B)

Illegality Defence

ILLEGALITY DEFENCE Tsang Siu Hong v Kong Hoi For and Another [2003] 1 HKLRD D22 Holding

The overall question for the court was whether, after considering all the circumstances, it would be an affront to the public conscience or an offence to an ordinary citizen if compensation was awarded for the injury. In this case, although both P and D were aware of the unlawful nature of the employment, it would be unfair to deprive P of compensation, but only to the extent that he may not profit in excess of what he would have made in China by it. Therefore, compensation was calculated in accordance with what the plaintiff would have earned in his lawful Mainland employment during the equivalent period, for that was his real loss.

Facts

P was from Mainland China and working without a valid visa in a garage for D in Hong Kong. While working, P suffered a blow on the head by a falling iron rod, which resulted in a fractured skull and internal bleeding. Although P was making good progress in recovering after the surgery, he complained of residual headaches, irritability, and impaired memory.

(C)

Negligence

NEGLIGENCE Rivera, Sally De Guzman v Chan Hoi Sing T/A Sing Kee Vegetable Wholesale [2011] HKEC 30 Holding

D, being the owner of the shop, failed to keep the entrance of the shop dry which rendered the ramp was unsafe. D did not submit any evidence to the contrary and did not attend the trial.

Facts

P sued D for damages for injuries and losses sustained as a result of an accident at D’s vegetable shop. P walked up the ramp to D’s shop to look for a particular vegetable, but slipped and fell at the entrance as there was a puddle. P used her left hand to support herself as she fell, and fractured her wrist. (D)

Omission of a Safe System of Work 131


OMISSION OF A SAFE SYSTEM OF WORK Fong Yuet Ha v Success Employment Services Ltd [2012] HKEC 540 Holding

As the act of taking the food from the upper shelf is an everyday act and not an inherently dangerous act, there was no need for the employer to prescribe a safe system of work or to give specific advice for such an act. The judge stated that "an adult employee, particularly, one of [the employee]'s maturity, experience, position and job responsibilities, could certainly be trusted to have sufficient common sense to decide how she could perform this task safely".467 The extent of the duty to prescribe a safe system of workisa question of fact depending on the nature of the work, such as whether the work requires careful organisation and supervision, whether it is in the interests of safety of all those persons carrying it out, and whether a prudent employer can confidently entrust the particular employee to do it reasonably safely. In any case, there would be no failure to provide a safe system if an employee was dealing with a “one-off” task requiring the exercise of common sense, and it was difficult to see what relevant instruction could have been given. That said, if it is necessary in the interests of safety, the employer is under a duty to prescribe a system of work, even where the work is one-off.

Facts

P was an employee of a domestic helper agency. She fell from a plastic stool when she stood on it on tiptoe to take some canned food down from an upper cabinet shelf. P then sued the agency for failing to provide a safe system of work. (E)

Primary Psychiatric Injury

PRIMARY PSYCHIATRIC INJURY Barber v Somerset County Council [2004] 1 WLR 1089 Holding

An employer is entitled to assume that their employees can withstand the normal pressures of their job. However, a reasonable and prudent employer ought to take positive steps to ensure the safety of their employees if they know of some particular problem or vulnerability in the employee or due to the job nature. Such knowledge need not be from a specific inquiry but only what the employer is told by or on behalf of the employee at face value. In this case, as D had knowledge of P’s condition, D ought to have taken the initiative in inquiring about P’s problems and attempting to ease the stress. The House of Lords reversed the appeal and awarded

467

Fong Yuet Ha v Success Employment Services Ltd [2012] HKEC 540, para 38.

132


to P damages of £72,547.02. (damages reduced from lower court ruling) Facts

P, a schoolteacher, worked long hours in meeting new responsibilities due to a restructure at his school, and he began to suffer stress and depression as a result. P took three weeks off work after consulting his doctor, and spoke to the Ds, his employers, about his problems upon returning. However, nothing was done to help P and he suffered a mental breakdown. As a consequence, P was unable to work again as a teacher so he brought an action against the Ds for damages for personal injuries caused by their negligence.

(F)

Unknown Cause of Accident

! UNKNOWN CAUSE OF ACCIDENT Chan Kwok Ping v Hop Yick Engineering Co (a firm) and Another [1997] HKLRD 1390 Holding

Although a spray gun was supplied by the employer and spray from the spray gun seemed to have caused the employee’s injuries, the actual cause of the accident was unknown. In this circumstance, the tribunal could draw inferences from the available facts, on the assumption that such accidents would not happen but for some defect of the spray gun, without having to prove the negligence of the employee (the ‘res ipsa loquitur’ principle). P was found to have contributed to his injury by negligence to the extent of 40%. The High Court dismissed P’s appeal.468

Facts

P was working on a construction site with a spray gun which became blocked. P tried to unblock the nozzle with a pin. Whilst attempting to do this, paint sprayed out from the gun striking him in the eye and causing injury. P sued D1, his employer, and D2, the principal contractor for negligence and breach of statutory duty.

X.

Occupier’s Liability Ordinance (Cap. 314) (A)

Breach of Common Duty of Care in Occupiers’ Liability

! BREACH OF COMMON DUTY OF CARE IN OCCUPIERS’ LIABILITY Chan Nga Yin formerly known as Chan Mei Yi Sicely v MTR Corporation Ltd [2014] 468

See short analysis on accidents without cause available at http://www.onc.hk/pages/show_pub.asp?pub_sid=33&pid=8180&article=update&category=claims (diakses on 30 September 2015).

133


HKEC 1061 Holding

The CCTV footage showed that the cleaning lady was habitually more concerned with the constant cleanliness of the floor than with the safety of passers-by. Therefore, fault was found on D as the company, for failing to sufficiently instruct the cleaner to provide for the reasonable safety of the visitors.

Facts

P was walking inside a mall and fell on a slippery floor after it had been mopped. There was no warning sign put up near the area where she slipped and fell, although the CCTV footage of the mall showed that a yellow warning sign had been erected earlier, during the initial stages of cleaning. Even after P slipped, the yellow warning sign had not been put up near the place where P fell. P fractured her wrist as a result and sued the company of the mall under both negligence and occupier’s liability. (B)

Identifying Defendant Occupier

IDENTIFYING DEFENDANT OCCUPIER Lo Ka Yue v Leung Chun Kit and Another [2015] HKEC 1320 Holding

Although D2 was the registered owner of the house, he frequently travelled to Mainland China for work and rarely stayed in the house. In fact, D2 only spent 123 days in Hong Kong over the prior two years, and most of the stays only lasted for two days. The court therefore held that only D1 qualified as an occupier, as there was no way D2 would have sufficient control of the premises owing to his frequent absence.

Facts

D1 and D2 were brothers. P was invited to visit a house registered in D2’s name but where D1 resided, and was bitten by D1’s dog. P sued both Ds in occupier’s liability. D2 sought to defend himself by stating that he neither resided at the house, nor knew P.

(C)

Identifying Plaintiff Visitor

IDENTIFYING PLAINTIFF VISITOR Yang Yee Man, the Administratrix of the Estate of Lam Lok Kin, Deceased v Leung Hing Hung [2014] 3 HKLRD 194 Holding

Once a person enters a public space such as a park, he or she becomes a “visitor”. Therefore, P became a visitor of the car park the moment he set foot in it. The claim against the Commissioner was successful for 20% of damages and interest awarded to P against D. The Commissioner was

134


“liable for breach of the common duty of care to see that his visitor, the deceased, would be reasonably safe in using the parking space which he was invited by the Commissioner, or permitted, to use” [45]. The claim against the contractor was dismissed. Facts

XI.

D was driving into a public car park when he reversed his car in a small space, accidentally knocking a parking sign post onto X’s head (who was feeding a parking meter at the time).X died as a result of his injuries, and his estate P instituted proceedings against D. D pleaded that the design of the park was negligent and instituted third party proceedings against the Secretary for Justice, for and on behalf of the Commissioner for Transport, as well as HKPL, the contractor responsible for the “management, operation and maintenance of the parking meter system” of the car park and “all ancillary facilities”, seeking an indemnity against, or contribution towards his liability to P.

Race Discrimination Ordinance (Cap. 602)

Section 7: Racial Harassment (1)In any circumstances relevant for the purposes of any provision of this Ordinance, a person harasses another person if, on the ground of the race of that other person or a near relative of that other person, the first-mentioned person engages in unwelcome conduct (which may include an oral or a written statement), in circumstances in which a reasonable person, having regard to all the circumstances, would have anticipated that the other person would be offended, humiliated or intimidated by that conduct. (2)In any circumstances relevant for the purposes of any provision of this Ordinance, a person (“the firstmentioned person”) harasses another person (“the second-mentioned person”) if, on the ground of the race of the second-mentioned person or his or her near relative, the first-mentioned person, alone or together with other persons, engages in conduct (which may include an oral or a written statement) that creates a hostile or intimidating Cap 602 - Race Discrimination Ordinance 5 environment for the secondmentioned person. Section 24: Employees, etc. (12) It is unlawful for a person residing in any premises to harass another person who is— (a)employed by a third person at an establishment in Hong Kong (whether or not the third person also resides in those premises and whether or not those premises are that establishment); and (b)carrying out in those premises all or part of his or her work in relation to the employment (whether or not he or she resides in those premises).

135


XII.

Remedies for Trespass to the Person Case example 1

Achacoso, Warly Cabaneros v. Liu Man Kuen [2004] HKCFI 461 Holding

Although the MDW did not suffer permanent incapacity, her scars were permanent and the court awarded her aggravated damages on the basis that the manner in which the wrong was committed not only injured P’s feelings of pride and dignity, but also caused her humiliation, distress, insult and pain.

Facts

An Indonesian MDW was abused by her employer, who forcefully burned her fingers with an iron. Her hands became red, swollen and painful when she carried heavy objects, and they also reacted adversely to detergent. The MDW was deeply ashamed by the scars left on her hands, and whenever she saw them, she was reminded of this incident and regarded that as a lifetime embarrassment. (A)

Summary of damages claimed and awarded:

Heads of damages claimed PSLA Aggravated damages Pre- trial loss of earnings Loss of earning capacity Future medical expenses Special damages (travelling expenses, hospital expenses, medical expenses and visa extension expenses)

Amount of damages claimed

Actual damages allowed

HK$ 480,000 HK$ 50,000 HK$ 98,157.5

HK$ 280,000 HK$50,000 HK$ 98,157.5

Unsure

Nil

HK$ 2,028

HK$ 2,028

HK$ 4,117

HK$ 4,117

Total:HK$ 434, 302.50 Case example 2 Faridha Sulistyoningsih v Mak Oi Ling Karen[2007] HKLRD (Yrbk) 418 Holding

The four months of false imprisonment entitled P to an additional sum for compensatory and aggravated damages, on top of ordinary damages. However, the court declined to award the HK$2,844 sum requested by the MDW for labour expended in taking care of an infant of D’s colleague, as it was unclear whether this was a duty carried out by the MDW in addition to, or as part of, her existing domestic duties.

136


Facts

A Filipino domestic helper was indecently assaulted on three occasions by her employer, who also threatened to kill her or send her back to the Philippines if she resisted or complained to his wife. Each time the employer sexually harassed the MDW against her will, she reported it to her employment agency and asked for help. After the third incident, the employment agency called her to check her safety, and later police officers and representatives of the employment agency arrived and escorted her to a shelter. As a result of the sexual harassment, the MDW was diagnosed with PTSD, and requested six months sick leave. This was a case of physical assault and false imprisonment. The MDW was subject to physical abuse in the form of hitting, pinching, scratching, being beaten with a wooden ruler, and being assaulted with umbrellas, chair legs, mops, hangers, and even teapots. In addition, the MDW was subjected to horrendous working conditions, such as 22.5hours working days, no proper food, and no rest days for four months. As a result of the assaults, the MDW sustained injuries all over her body, including on her face, chest and limbs. Psychologically, she also suffered from adjustment disorder and displayed depressive symptoms, including lack of sleep and crying spells. (B)

Summary of damages claimed and awarded:

! Heads of damages claimed PSLA Past loss of earnings Compensatory and aggravated damages for false imprisonment Exemplary damages for false imprisonment Aggravated damages for the assaults

Amount of damages claimed HK$ 320,000469 HK$ 129,220471 HK$ 100,000

HK$ 280,000470 HK$ 129,220 HK$ 60,000

HK$ 50,000

Nil

HK$ 100,000

HK$ 50,000

Heads of damages claimed Special damages

Amount of damages claimed a) Unpaid wages and other statutory and

469


Actual damages allowed a) HK$ 22,754

Faridha Sulistyoningsih, para 15: The plaintiff refers to Hoi Wai Yee v Yip Chuen, Yip Wing Choi, HCPI 291 of 1996, unrep. In this previous case, the plaintiff suffered more serious injuries, as her scars were assessed as “permanent and unsightly” with “cosmetic disability of 8%”. 470 Ibid. In Faridha Sulistyoningsih, the plaintiff’s scars appeared to be slight and small. Her cosmetic disability would only be 3%. 471 Ibid, para 16: $4,970 (monthly salary) x 26 (months when she was out of employment) = $129,220.

137


Heads of damages claimed

Future medical expenses

Amount of damages claimed contractual entitlements under Employment Ordinance: HK$22,754 b) Hospital fees, dental treatment fees and damaged clothing and others: HK$ 9,390


HK$ 9,390

c) Actual labour expended in taking care of the infant of a colleague of the defendant: HK$ 2,844

Nil; for being too remote

HK$ 65,635 (medical expert’s opinion that future surgeries needed for treating the scars)

HK$ 65,635

Total: HK$616,998 Case example 3 Tangarorang Jessamie Mendrez v Chan Chau Wing [2013] HKDC 68 Holding

The employer was charged with three counts of indecent assault and three counts of criminal intimidation. He was convicted after trial of all counts and sentenced to five months imprisonment. Nine months later, the MDW received a phone call from him and he threatened to take her life in revenge. She reported the matter to the police and he was arrested again and charged with criminal intimidation and sentenced to a further 3 months imprisonment. The doctor’s opinion was that sick leave for six months on psychological grounds would be reasonable. When the employer reached back out to the MDW and threatened the MDW again, this caused a further deterioration in her wellbeing, which required another three months' sick leave.

Facts

P, an MDW, was indecently assaulted by her employer, D, who also threatened to kill her or send her back to the Philippines if she resisted or complained to his wife. P suffered PTSD as a result.

138


(C)

Summary of Damages Claimed and Awarded:

Heads of damages claimed PSLA Aggravated damages Pre- trial loss of earnings Loss of earning capacity Future medical expenses Miscellaneous special damages

Amount of damages claimed

Actual damages awarded

HK$ 170,000 HK$ 50,000 HK $ 83,520

HK$ 140,000 HK $ 30,000 HK $74,560472

HK $ 150,000

HK $ 30,000

HK $ 45,000 (based on medical opinion) Visa extension: HK$160 x 22 = HK$3,520 Alternative accommodation: 1) HK$10 x 30 days x 13 months = HK$3,900. 2) HK$400 x 10 months = HK$4,000.

HK $ 45,000 HK$ 3,520 HK$ 7,900

Food and others: HK$ 34,800. HK$(40 x 30 days + HK$200) x 24 months + = HK$33,600.473 Mobile phone expenses: HK$1,200 Transportation: HK$2,010

HK$ 2,010 Total: HK$367,790

XIII.

Remedies under contract law (A)

7.2

Remedies under contract law

A breach of contract gives rise to a right of action for damages. In cases where damages would be an inadequate remedy, a plaintiff can apply for a decree of specific performance. In cases of negative obligations, a plaintiff may apply for an injunction to restrain a breach of contract.474 (i)

Damages

472

Tangarorang Jessamie Mendrez v Chan Chau Wing[2013] HKDC 68 para 47: The claimant left Hong Kong to visit her parents in the Philippines for two months. During those two months, she could not have worked in Hong Kong and was therefore unable to claim the loss of earnings for these 2 months. There was also a HK$2000 pretrial settlement that was deducted from the damages. 473 Ibid, para 63: As damages. 474 Stephen D. Mau, Hong-Kong Legal Principles: Important Topics for Students and Professionals (Hong Kong: Hong-Kong University Press 2006) p 88 (hereinafter "Hong Kong Legal Principles"); See also, Halsbury’s Laws of Hong-Kong Vol 7 (Hong Kong: Lexis Nexis, 2007), para 115.369.

139


7.3

Damages are intended as compensation for the loss suffered by the party in question and place the party in a position as if the contract has been fully performed. An innocent party cannot make a profit from an action for damages.475 (a)

7.4

Principles of Damages

Damages are generally assessed by courts according to the principle of remoteness of damages and the principle of mitigation of loss.476 The principle of remoteness of damages provides that the plaintiff can recover losses: •

which arise naturally from the breach of the contract by the defendant; and/or

•

which are a probable result of a breach of the contract by the defendant (as could be reasonably predicted by the parties at the time the contract was made).477

7.5

The important issue in remoteness of damage in the law of contract is whether a particular loss was within the reasonable contemplation of the parties.478 Further, the plaintiff may recover damages only for a loss where the breach of the contract was the “effective” or “dominant” cause of that loss.479

7.6

The principle of mitigation of loss requires the injured party to take all reasonable steps to minimize the loss suffered on account of the breach prior to making a claim for remedy.480 Though this principle may apply in few claims by MDWs, it should be considered on a case-by-case basis.481 (b)

7.7

Types of Damages

The court may award the plaintiff in a successful claim for breach of contract the following types of damages: •

Expectation damages482 which place the injured party in a position as if the contract had been performed: ! !

The courts determine the profits that would have been made if the contract had been fully performed; Damages are normally determined at the time of the breach for the loss of value to the injured party;

475

See Hong Kong Legal Principles, p 89; See also Attorney General v Blake [2001] 1 AC 268 where the Court decided that damages for breach of contract could be assessed by reference to the benefits gained by the wrongdoer rather than the loss suffered by the innocent party. 476 See Hong Kong Legal Principles, p 89; See also Hadley v Baxendale [1854] 9 Ex 341 which first stated the remoteness of damage principle. 477 See Hong Kong Legal Principles, p 89-90; See also Chui & Roebuck, Hong-Kong Contracts (Hong-Kong: Hong Kong University Press, 1994), para. 7.3.3: “The defendant does not have to pay damages for loss which was not caused by the breach.” 478 See Hong Kong Legal Principles, p. 90; Seealso Chui & Roebuck (see n 499 above), para. 7.3.3. 479 See Hong Kong Legal Principles, p. 90; Chitty, The Law of Contracts Vol 1 (Hong-Kong: Sweet & Maxwell 2004), paras 26-077 (hereinafter "Chitty"). 480 See Hong Kong Legal Principles, p. 90. 481 For example, if a worker claims for lost wages, he or she may need to show an effort to find alternative employment. 482 Stephen D. Mau, Contract Law in Hong-Kong: An Introductory Guide, (Hong Kong: Hong-Kong University Press, 2010) p 80-81.

140


! ! •

Reliance damages483 which restore the injured party to a position as if the contract had never been made: ! ! !

•

The courts would consider the value that the injured party should have received under the terms of the contract; and The courts would consider any incidental and foreseeable consequential damages; or

These are awarded in circumstances where determination or assessment of expectation damages is difficult; It seeks to compensate the injured party for expenses incurred in performing the contract and does not include lost profits; and It may be awarded in cases where a party has suffered detrimental reliance from an unenforceable agreement; or

Restitution damages 484 which seek to prevent an unfair benefit to the defaulting party by forcing the defaulting party to compensate the injured party for the value of service received: ! ! ! !

they are awarded for partially performed contracts; the benefit conferred on the defendant by the performance, in part, of the plaintiff, is recoverable; the measure of damages is normally based on the market value of the services performed; the measure of damages could alternatively be measured by the extent the value of the defendant’s property was increased by the service performed; or

•

Nominal damage485which constitute a small amount fixed as damages for breach of contract without regard to the amount of harm; or

•

Punitive damages486which punish the defendant and acts as a deterrent for future acts): ! ! !

•

they are normally not awarded for a breach of contract; they may be awarded in circumstances where the conduct of the defendant is so “morally repugnant” as to warrant such damages; or

Liquidated Damages487 where parties agree on the sums in the contract: ! !

These are pre-agreed sums to be awarded in case of a breach; and Such a provision is likely to be very rare in MDW employment contracts. (ii)

Equitable remedies (a) Specific Performance

7.8

If monetary damages are considered to be inadequate, equitable remedies,488 such as specific performance of a contract, may be available to an injured

483

Ibid p 81. Ibid p 81. 485 th Also termed ‘contemptuous damages’. See Black’s Law Dictionary (9 ed 2009) availableat Westlaw Black. 486 th Ibid., p 81. See also Black’s Law Dictionary (9 ed 2009) available at Westlaw Black. 487 See Hong Kong Legal Principles, p. 91. 488 th Hong Kong Legal Principles., p 92; see also Black’s Law Dictionary (9 ed 2009) available at Westlaw Black, which defines equitable remedy as a “nonmonetary remedy, such as an injunction or specific performance, obtained when monetary damages cannot adequately redress the injury.” 484

141


party. 489 However, specific performance is typical in cases where the subject matter of the contract is considered to be unique – for example, land or irreplaceable items – such that no amount of damages would compensate for the loss of it. 490 Specific performance is not granted for contracts of personal service.491 Therefore, it may not be relevant in the majority of claims brought by MDWs. (iii)

Restrictions on Remedies

7.9

As the rules and law governing a contractual relationship are made by the parties, only the parties are bound by the responsibilities and receive the benefit of the contract. Consequently, only the parties to a contract may sue on it. However, it is important to note that restrictions on potentially available remedies may be imposed by the parties492 or by law.493

7.10

The Limitation Ordinance (Cap 347) provides a statutory-imposed limitation on recovery. Claims for breach of contract must be brought within six years from the date on which the reason to sue arises.494 No action may be brought after the limitation period expires. The remedy becomes time-barred but the injured party’s rights under the contract remain.495

XIV.

Sex Discrimination Ordinance (Cap. 480)

Section 2: Interpretation (5) For the purposes of this Ordinance, a person (howsoever described) sexually harasses a woman if(a)the person(i) makes an unwelcome sexual advance, or an unwelcome request for sexual favours, to her; or (ii) engages in other unwelcome conduct of a sexual nature in relation to her, in circumstances in which a reasonable person, having regard to all the circumstances, would have anticipated that she would be offended, humiliated or intimidated; or (b)the person, alone or together with other persons, engages in conduct of a sexual nature which creates a hostile or intimidating environment for her. (Amended 29 of 2008 s. 91) (7) In subsection (5)- conduct of a sexual nature ( ) includes making a statement of a sexual nature to a woman, or in her presence, whether the statement is made orally or in writing. 489

Note that: A traditional view was that specific performance would not be ordered where damages were an adequate remedy. However, the courts recently started to ask ‘whether specific performance was the most appropriate remedy in the circumstances of each case’ to determine which damages would be ordered. See Chitty, para 27-005. 490 Mau, Contract Law in Hong-Kong: An Introductory Guide, p 92 (see n. 504 above). 491 Ibid., p 93. See also Chui & Roebuck (see n 499 above), para. 7.4.1 and Chitty, para 27.020-27.024. 492 Examples of restrictions that may be imposed by the parties to the contract are liquidated damages, the use of deposit and limitation or exemption clauses. See Hong Kong Legal Principles, pp. 95-96. 493 Ibid., pp. 94-95; Also see Shanklin Pier v Detel Products [1951] 2 KB 854. 494 This could be the time of the breach or when the cause of action was discovered or should have been discovered. 495 Hong Kong Legal Principles, p. 96.

142


Section 23: Employees, etc. Sexual Harassment (1) It is unlawful for a person, in relation to employment by him at an establishment in Hong Kong, to sexually harass a woman who is seeking to be employed by the person. (2) It is unlawful for a person, in the case of a woman employed by him at an establishment in Hong Kong, to sexually harass her. (3) It is unlawful for a person who is employed by another person at an establishment in Hong Kong to sexually harass a woman who is seeking to be, or who is, employed by that second-mentioned person. (12) It is unlawful for a person residing in any premises to sexually harass a woman(a) employed by another person at an establishment in Hong Kong (and whether or not that other person also resides in those premises or those premises are that establishment); and (b) carrying out in those premises all or part of her work in relation to her employment (and whether or not she also resides in those premises).

SEXUAL HARASSMENT L v Burton [2010] 5 HKLRD 397 Holding

The case for unlawful sexual harassment was clearly established, and P was awarded damages for losses flowing from both the sexual harassment and dismissal from her job.

Facts

D interviewed P for a job at his company. After the interview, D made friendly approaches to P over text messages, as well as making conversations of a sexual and private nature after P accepted the position. D then continued making unwelcome sexual advances towards P, who rejected him. Finally, D fired P and P sued for unlawful sexual harassment and sexual discrimination under the SDO, 496 claiming damages for injury to feelings, exemplary damages, and loss of earnings.

Dr Alice Li Miu Ling v Hong Kong Polytechnic University [2012] HKEC 1494 Holding

The delay in bringing the claim undermined the credibility of P’s claim, and it was found that P only filed the sexual harassment claim after D refused to extend her employment contract. As a result, P failed in her claim.

Facts

P was an employee of D. She filed a claim of sexual harassment against her colleague, and sued D for vicarious liability one month after the alleged incident occurred. There were no witnesses to prove the alleged harassment took place, and despite P claiming that she consulted a law

496

Sexual Discrimination Ordinance, Cap 480.

143


firm regarding the claim even though she did not file the complaint immediately, she could not provide the law firm’s name or any further evidence in this respect.

XV.

Standard Contract (Sample)

144


145


146


147


XVI.

Statutory Provisions For Entitlements Upon Termination of Contract (A)

Termination Payments (i)

An MDW is entitled to termination payments, which may include:497

•

outstanding wages;

•

wages in lieu of notice, if any;

•

payment in lieu of any untaken annual leave;

•

long service payment or severance payment, where appropriate; and

•

any other sum under the employment contract, e.g. free return passage, food and traveling allowance, etc. (ii)

Long service

! •

An employee terminating in accordance with section 10(aa) of the EO may be entitled to a long service in accordance with section 31R(1)(b) of the EO. (iii)

Time limits for making the termination payments:498

•

An employer shall pay all the termination payments, except for severance payment, to the employee as soon as practicable and in any case not later than seven days after the date of termination or expiry of contract.499

•

For severance payment, an employer shall make payment not later than two months from the receipt of a notice from an employee claiming for severance payment.500 (B)

The Right to Severance or Long Service Payment (i)

General Provisions of the Right to Severance Payment501

An MDW is entitled to severance payment if the MDW: •

has no less than 24 months of service with the same employer prior to the termination;502 and

•

is dismissed or the contract is not renewed by reason of redundancy.503

497

A Concise Guide to the Employment Ordinance ‘Chapter 10: Severance Payment and Long Service Payment’ p 5 available at http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/10.pdf (diakses 30 September 2015). 498 Ibid, p 4. 499 Section 25, EO (Cap 57). 500 Section 31B, EO (Cap 57). 501 Section 31B, EO (Cap 57). 502 Section 31B(1), EO (Cap 57). 503 Section 31B(1)(a), EO (Cap 57).

148


(ii)

General Provisions to the Right to Long Service Payment504

An MDW is entitled to a long service payment if the MDW: •

has no less than five years of service with the same employer prior to the termination;505 and

•

is dismissed or the contract is not renewed by reason other than serious misconduct or redundancy;506 or

•

resigns on ground of ill health;507 or

•

resigns on ground of old age (i.e. aged 65 or above);508 or

•

dies in service.509 (C)

Amount of Severance Payment or Long service payment (s31V) (i)

Calculation Method

An MDW is entitled to either severance payment or long service payment.510 The following formula applies to the calculation of both severance payment and long service payment: (last full month’s wages) x 2/3 x years of service. Service in respect of an incomplete year should be calculated on a pro rata basis. “Wages” is defined broadly and will include both salary as well as most allowances (if any) paid to an MDW under the terms of employment.511 XVII.

Unconscionable Contracts Ordinance (Cap. 458)

Section 5. Relief where contract unconscionable (1) If, with respect to a contract for the sale of goods or supply of services in which one of the parties deals as consumer, the court finds the contract or any part of the contract to have been unconscionable in the circumstances relating to the contract at the time it was made, the court may-

504

Section 31B, EO (Cap 57). Section 31R(1)(a), EO (Cap 57). 506 Section 31R(1)(a)(i), EO (Cap 57). 507 Section 31R(1)(a)(ii), EO (Cap 57). 508 Section 31R(1)(b), EO (Cap 57). 509 Section 31RA(1), EO (Cap 57). 510 A Concise Guide to the Employment Ordinance ‘Chapter 10: Severance Payment and Long Service Payment’ p 2 available at http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/10.pdf (diakses 30 September 2015). 511 If an employee receives one or more gratuities from their employer based on length of service (for example, a completion bonus at the end of each employment term) the amount of long service payment or severance payment may be reduced by the total of all such gratuities. However, this provision only applies to contractual gratuities (not ones given at the discretion of the employer) – See A Concise Guide to the Employment Ordinance ‘Chapter 10: Severance Payment and Long Service Payment’ p 4 available at http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/10.pdf (diakses 30 September 2015). 505

149


(a)refuse to enforce the contract; (b)enforce the remainder of the contract without the unconscionable part; (c)limit the application of, or revise or alter, any unconscionable part so as to avoid any unconscionable result. (2) It is for the person claiming that a contract or part of a contract is unconscionable to prove that it is. (Enacted 1994)

150

BAB 3: PROSEDUR UNTUK MENCARI PENYELESAIAN

BAB 3: PROSEDUR UNTUK MENCARI PENYELESAIAN 1. Pendahuluan !

!

1.1

Bab ini mengenalkan sejumlah lembaga hukum di Hong Kong dimana Pekerja Rumah Tangga Migran (PRTM) dapat mengajukan klaim tentang gaji, klaim yang terkait dengan masalah keuangan lainnya, atau klaim tentang masalah diskriminasi. Lembaga hukum yang tepat untuk masing-masing kasus pada umumnya tergantung pada sifat dan besaran klaim keuangan yang diajukan oleh PRTM.

1.2

Bagian 2 menyajikan gambaran umum dan pengenalan singkat tentang berbagai jalur penyelesaian yang tersedia bagi PRTM. Jalur penyelesaian ini mencakup negosiasi dengan majikan, mengajukan komplain kepada Komisi Kesetaraan Kesempatan (EOC, Equal Opportunities Commission) dan mengajukan gugatan perdata.

1.3

Bagian 3 menganalisa jalur hukum yang tersedia bagi PRTM yang masih tinggal di Hong Kong. Jalur hukum ini pengajuan klaim pada pengadilan yang menyelesaikan sengketa dengan nilai gugatan kecil (SCT, Small Claims Tribunal), Badan Mediasi atas Tuntutan Ketenagakerjaan Minor (MECAB, Minor Employment Claims Adjudication Board), Pengadilan Ketenagakerjaan (Labour Tribunal), Pengadilan Negeri (District Court), atau mengajukan komplain kepada EOC.

1.4

Bagian 4 menjelaskan tentang jalur hukum yang tersedia bagi mereka yang tidak lagi tinggal di Hong Kong. Bagian ini akan menguraikan secara rinci tentang tantangan imigrasi yang mungkin dihadapi para klien jika mereka harus kembali Kong Kong untuk menghadiri persidangan di pengadilan serta kemungkinan menghadiri persidangan di pengadilan dari jarah kauh melalui pengadilan TIK (Technology Court).

1.5

Bagian 5 membahas tata cara umum untuk mengajukan klaim, dan kemudian menegakkan setiap putusan pengadilan yang memenangkan pihak PRTM. Bagian ini mencakup gambaran umum tentang prosedur pembuktian dan penyelesaian, serta prosedur penegakan yang tersedia ketika seorang klien memperoleh putusan yang memenangkannya.

1.6

Bagian 5 menyajikan rangkuman nyata dari bab ini.

151


2. Gambaran umum atas jalur penyelesaian yang tersedia bagi PRTM 2.1

I.

Terdapat tempat cara utama yang dapat ditempuh PRTM untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan majikan atau agen pengerah tenaga kerja: I.melakukan negosiasi secara langsung dengan pihak majikan atau agen pengerah tenaga kerja, II.mengirimkan surat tagihan sebelum mengajukan litigasi, III.mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan IV.mengajukan komplain ke EOC jika mereka memiliki klaim atas tindak diskriminasi. Keempat cara ini akan dijelaskan secara berurutan pada Bagian I., II., III.dan IV.berikut. Melakukan negosiasi dengan majikan atau agen pengerah tenaga kerja

2.2

Para praktisi dapat membantu dan mewakili PRTM dalam menegosiasikan penyelesaian sengketa dengan majikan atau agen tenaga kerja mereka sebelum mengajukan tuntutan melalui pengadilan perdata atau EOC. Negosiasi di luar pengadilan seperti ini berbeda dengan negosiasi atau mediasi yang dilakukan melalui pengadilan setelah mengajukan gugatan perdata.

2.3

Meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan berjalan lebih cepat, lebih murah dan lebih informal daripada langkah melalui pengadilan, terdapat tantangan yang sangat besar yang dapat mempengaruhi kemampuan klien mereka untuk melakukan negosiasi. Misalnya, PRTM yang telah mulai menjalani pekerjaan baru sejak kasus mereka berjalan kemungkinan lebih tertekan untuk menerima penyelesaian karena, sebagai contoh, majikan mereka kemungkinan tidak mengijinkan mereka cuti untuk menghadiri negosiasi. Begitu juga mereka yang berada dalam situasi segera meninggalkan Hong Kong dapat menghadapi tantangan yang serupa. Jadi, pada umumnya PRTM menerima penyelesaian gugatan mereka sejumlah uang yang lebih sedikit daripada apa yang semestinya dapat diklaim melalui langkah hukum.

2.4

Namun, para praktisi di Hong Kong dapat terus berkomunikasi dengan klien dari jarak jauh, dan membantu mereka untuk melakukan negosiasi dengan majikan atau agen tenaga kerja mereka. Dalam situasi tertentu, para praktisi juga dapat membantu klien untuk mengajukan gugatan perdata mereka dari jarak jauh. Hal ini harus dijelaskan kepada pihak majikan dan agen tenaga kerja selama proses negosiasi, karena hal ini dapat memperkuat posisi tawar PRTM dengan menginformasikan kepada pihak majikan bahwa kepergian PRTM dari Hong Kong tidak mencegah mereka untuk mengajukan penyelesaian hukum atau mengajukan gugatan.

2.5

Jika negosiasi dengan majikan atau agen tenaga kerja berhasil dilakukan, perjanjian yang jelas dan akurat secara tertulis harus disusun, dibubuhi tanggal, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (dan sebaiknya ada saksi).

2.6

Jika negosiasi tidak berhasil dilakukan, PRTM dapat memulai proses gugatan perdata. Dalam hal ini, para praktisi dapat mengingatkan pihak majikan bahwa penolakan yang tidak masuk akal dari pihak mereka untuk melakukan negosiasi dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang lebih menguntungkan pihak PRTM, jika penggugatdapat membuktikan kasus mereka. Bahkan jika, pemohon tidak berhasil membuktikan kasus mereka, pengadilan kemungkinan dapat melihat kasus PRTM secara lebih positif apabila proses negosiasi telah diupayakan dan pihak pengadilan dapat menolak untuk mengeluarkan putusan terkait biaya.

152


2.7

II.

Sebelum mengajukan gugatan keuangan yang terkait dengan ketenagakerjaan, PRTM yang tidak diwakili hendaknya mengadakan pertemuan konsiliasi melalui Divisi Hubungan Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja. Layanan konsiliasi tidak dipungut biaya dan bersifat informal. Jika tidak diperoleh penyelesaian, atau pihak majikan tidak hadir, petugas konsiliasi akan mengarahkan PRTM untuk mengajukan gugatan melalui MECAB atau Pengadilan Ketenagakerjaan (lihat di bawah). Surat sebelum pengajuan gugatan hukum

2.8

Terdapat sejumlah peluang untuk menyelesaikan klaim sebelum gugatan melalui pengadilan dimulai. Sebenarnya, jika mempertimbangkan waktu dan biaya yang dipertaruhkan, semestinya gugatan melalui pengadilan akan dilakukan sebagai pilihan terakhir. Jika klaim PRTM terkait dengan masalah keuangan, salah satu cara untuk mencapai penyelesaian adalah dengan surat permintaan terhadap majikan atau agen tenaga kerja.

2.9

Surat permintaan harus selalu:

2.10

III.

menyebutkan klaim yang relevan, misalnya berapa besar utang majikan atau agen tenaga kerja terhadap PRTM dan atas dasar apa utang tersebut terjadi;

•

menyebutkan langkah-langkah yang telah ditempuh memperoleh kembali utang yang belum dilunasi tersebut;

•

memberikan peringatan kepada pihak majikan atau agen tenaga kerja bahwa jika mereka tidak dapat memenuhi klaim pada tanggal yang telah disebutkan dalam surat, PRTM akan mengajukan gugatan hukum terhadap mereka tanpa pemberitahuan lebih lanjut; dan

•

mendorong pihak majikan atau agen tenaga kerja agar membayar utang tersebut untuk menghindari tuntutan hukum lebih lanjut.

PRTM

untuk

Jika PRTM mengirimkan surat permintaan kepada majikan atau agen tenaga kerja, mereka harus menyimpan salinan surat tersebut maupun surat jawaban yang diterima. Dalam kondisi jika surat dari pihak tergugat mengandung tawaran penyelesaian, hal tersebut dianggap sebagai komunikasi ‘tanpa prasangka’ dan tidak dapat digunakan sebagai bukti.

Mengajukan gugatan di pengadilan perdata Hong Kong 2.11

IV.

•

Tergantung pada sifat dan nilai klaim mereka, PRTM dapat mengajukan gugatan perdata pada pengadilan yang menyelesaikan sengketa dengan nilai gugatan kecil (SCT, Small Claims Tribunal), Badan Mediasi atas Tuntutan Ketenagakerjaan Minor (MECAB, Minor Employment Claims Adjudication Board), Pengadilan Ketenagakerjaan (LT, Labour Tribunal), atau Pengadilan Negeri (DC, District Court). Klaim tersebut dapat mencakup common law (peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada keputusan hakim dan adat-istiadat), seperti kelalaian (negligence), hingga klaim yang terkait dengan kontrak secara hukum, seperti yang tertera dalam Kontrak Kerja Standar(SEC, Standard Employment Contract) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan(EO, Employment Ordinance).

Mengajukan komplain kepada Equal Opportunities Commission (EOC)

153


2.12

Akhirnya, jika PRTM mengalami diskriminasi karena gender, disabilitas, status keluarga atau etnis, mereka dapat mengajukan komplain secara resmi kepada EOC. Komplain tersebut dapat diajukan sendiri atau beriringan dengan gugatan perdata. Jika komplain tersebut diajukan secara beriringan, hal tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap pihak majikan untuk membuat penyelesaian. Namun, PRTM tidak dapat memperoleh bantuan hukum untuk mengajukan komplain kepada EOC. Dapat dikatakan bahwa hanya diperlukan sedikit biaya hingga gratisdalam pengajuan komplain kepada EOC karena proses konsiliasinya tidak dipungut biaya.

3. Pilihan hukum yang tersedia bagi PRTM di Hong Kong I.

Pendahuluan 3.1

3.2

3.3

PRTM di Hong Kong dapat mengajukan klaim perdata di berbagai lembaga hukum yang berbeda tergantung pada karakteristik dan jumlah dari klaim mereka. Untuk klaim keuangan yang terkait dengan ketenagakerjaan, PRTM harus mengajukan langkah hukum mereka di: •

MECAB, jika klaim mereka melibatkan jumlah uang tidak lebih dari HK$8.000; atau

•

Pengadilan Ketenagakerjaan (LT), jika klaim mereka melibatkan jumlah uang lebih dari HK$8.000.

Untuk klaim yang tidak timbul dari pelanggaran kontrak kerja atau pelanggaran UU Ketenagakerjaan (Employment Ordinance), PRTM harus mengajukan langkah hukum mereka di: •

SCT, jika klaim mereka melibatkan jumlah uang tidak lebih dari HK$50.000; dan

•

DC (Pengadilan Negeri), untuk klaim keuangan lebih dari HK$50.000 dan untuk seluruh klaim yang bukan berupa uang.

Dalam kasus diskriminasi, PRTM juga dapat mempertimbangkan untuk mengajukan klaim di EOC, baik secara tersendiri maupun beriringan dengan klaim perdata.

154


Bagan3-1:Gambaran opsi pengajuan klaim perdata di Hong Kong

Bagan 3-2: Mengajukan komplain kepada EOC

! 155


Tabel 3-1: Rangkuman prosedur di berbagai lembaga Lembaga Kemungkinan alasan untuk mengajukan gugatan

SCT Utang yang terkait dengan masalah nongaji

Jumlah diklaim

HK$50.000 atau kurang

yang

Perkiraan jangka waktu hingga penyelesaian

1-3 bulan

Batasan waktu

Kuasa hukum

6 tahun sejak tanggal alasan untuk mengajukan gugatan non- Dimungkinkan untuk pengajuan awal. Persidangan mensyaratkan kehadiran diri

Kuasa hukum Kehadiran PRTM diperlukan?

Tidak diijinkan Harus menghadiri persidangan – klaim dapat dicoret jika tidak hadir dalam persidangan. Secara teori dimungkinkan penggunaan Pengadilan TIK

LT Employmentrelated issues (statutory or contractual), e.g., wages, dismissal, and compensation Melebihi HK$8.000 untuk minimum satu penggugat, atau jika 10 penggugat mempunyai klaim yang sama 2-6 tahun

DC Seluruh gugatan perdata dalam ambang batas jumlah klaim

6 tahun sejak tanggal alasan untuk mengajukan gugatan Memungkinan untuk memiliki union representative jika disetujui untuk seluruh tahapan namun harus memiliki “equality of arms” Tidak diijinkan Harus menghadiri persidangan – klaim dapat dicoret jika tidak hadir dalam persidangan. Secara teori dimungkinkan penggunaan Pengadilan

6 tahun sejak tanggal alasan untuk mengajukan gugatan Tidak berlaku

156

Di atas HK$50.000 tetapi kurang dari HK$1 juta

Minimum 1 tahun

Diijinkan Rekaman dari penggunaan Pengadilan TIK.

EOC Klaim diskriminasi

Tidak berlaku

Dalam 1 tahun setelah kejadian yang relevan tersebut Tidak berlaku

Memungkinka n untuk menguasakan kepada kawan, keluarga, perwakilan serikat dagang

Tidak diijinkan Tidak diperlukan. Klaim dapat diajukan secara online atau dikuasakan ke organisasi


Lembaga

SCT

Bantuan Hukum

Tidak berlaku

LT TIK Tidak berlaku

Perpanjangan visa Biaya

Tidak diijinkan

Persidangan Pengujian Banding

Kelebihan

Keprihatinan utama

Catatan

II.

DC

EOC Tidak berlaku

Diijinkan

Berlaku, tetapi paling baik diterapkan sebelum kembali ke negara asal Diijinkan

Biaya rendah Biaya pengajuan: HK$20-120 Proses adversarial

Biaya rendah Biaya pengajuan: HK$20-50 Proses adversarial

Biaya tinggi Biaya pengajuan: HK$630 Proses adversarial

Pengujian di SCT Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama (CFI) Aturan dan prosedur kurang ketat

Pengujian di LT Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama (CFI) Aturan dan prosedur kurang ketat

Tidak berlaku

Biaya rendah Biaya pengajuan: nihil Proses nonadversarial / inquisitorial Tidak berlaku

Sulit untuk ditegakkan, pendampingan hukum tidak diijinkan

Sulit untuk ditegakkan, pendampingan hukum tidak diijinkan

Aturan dan prosedur pembuktian yang ketat dan kompleks, sulit untuk ditegakkan

Kewenangan hukum yang eksklusif atas kasus ketenagakerja an semata

Bantuan hukum dan/atau pedampingan hukum (pro bono) sangat direkomendasikan

Banding ke Pengadilan Banding

Tidak berlaku

Kemungkinan penggunaan pengadilan TIK

Kemungkinan untuk damai, dapat mengajukan gugatan dari luar negeri Kesulitan terjadi pada komunikasi setelah PRTM kembali ke negara asal; tidak dapat memaksakan penyelesaian ke salah satu pihak. Gugatan dapat mengarah ke publisitas yang memberikan tekanan pada majikan untuk menyelesaikan kasus

Klaim keuangan yang terkait dengan ketenagakerjaan

!

157

TIdak diijinkan


(A) Badan Mediasi atas Tuntutan Ketenagakerjaan Minor (MECAB, Minor Employment Claims Adjudication Board) – Klaim yang terkait dengan ketenagakerjaan tidak melebihi HK$8.000 3.4

MECAB adalah cabang Pengadilan Ketenagakerjaan (LT) yang menangani klaim ketenagakerjaan dengan jumlah uang yang relatif kecil.

3.5

Yurisdiksi (kewenangan): MECAB memiliki yurisdiksi mutlak atas klaim ketenagakerjaan minor, yaitu yang: • timbul dari sengketa atas hak-hak ketenagakerjaan berdasarkan perundang-undangan atau kontraktual; •

melibatkan 10 penggugat atau kurang; dan

•

tidak melebihi HK$8.000 per penggugat.

3.6

Setiap klaim ketenagakerjaan yang berada di luar yurisdiksi MECAB harus dibawa ke LT. Namun, penggugat dapat memilih untuk membatalkan kelebihan jumlah klaim mereka sehingga kasus mereka masih dapat dibawa keMECAB. Kelebihan MECAB adalah prosedurnya cepat, sederhana, dan tidak mahal dibandingkan dengan pengadilan atau badan mediasi lainnya. Harap dicatat bahwa MECAB tidak memiliki yurisdiksi atas klaim cedera pribadi.1

3.7

Batasan waktu: MECAB pada umumnya hanya menerima klaim yang diajukan dalam periode 12 bulan setelah alasan untuk mengajukan gugatan timbul. Namun, kedua belah pihak dapat menyepakati untuk mengajukan perkara ke dalam yurisdiksi MECAB untuk klaim yang timbul di luar periode batasan waktu 12 bulan.2

3.8

Prosedur untuk mengajukan klaim di MECAB hampir sama dengan di LT. Rincian akan diterangkan dalam bagian berikut ini. (B) Pengadilan Ketenagakerjaan (LT, Labour Tribunal) – Klaim yang terkait dengan ketenagakerjaan melebihi HK$8.000

3.9

LT pada umumnya memberikan cara penyelesaian sengketa keuangan yang informal dan tidak mahal atas klaim yang terkait dengan ketenagakerjaan. Klaim tersebut biasanya timbul dari kegagalan satu pihak untuk memenuhi ketentuanketentuan yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan.3

3.10

Bagi PRTM, klaim yang paling umum di LT merupakan klaim keuangan yang terkait dengan ketenagakerjaan:4 •

gaji yang tidak terbayar;

•

gaji sebagai pengganti pemberitahuan pemutusan hubungan kerja;

•

pembayaran untuk libur resmi, cuti tahunan atau hari istirahat yang tidak diambil; dan

1

Bagian 5(3) dari the Minor Employment Claims Adjudication Board Ordinance Cap 453. Lihat Bab 3, Bagian 7.IV.(A) untuk teks dari naskah UU tersebut. 2 Lihat Minor Employment Claims Adjudication Board Ordinance at n 1 above, s 7. 3 Informasi yang lebih lengkap tersedia di Judiciary of the Government of HKSAR website: http://eservices.judiciary.gov.hk/LT-epamphlet/reDir.do?forward=About#pageAnchor (diakses 13 Sep 2015). 4 Lihat Bab 2, Bab 4.IV. untuk rincian klaim keuangan yang terkait dengan ketenagakerjaan.

158

Sri Aryan Formatte

Sri Aryan Deleted


• 3.11

uang pesangon (severance pay), uang penghargaan (longservice payments)atauterminal payments.

masa

kerja

Yurisdiksi: LT hanya menangani klaim yang terkait dengan ketenagakerjaan yang melibatkan jumlah lebih besar dari HK$8,000 per penggugat. LT tidak memiliki yurisdiksi terhadap klaim atas kelalaian(tort) atau klaim yang menuntut penyelesaian non-keuangan. 5 Jika PRTM memiliki klaim ketenagakerjaan dan klaim tort, kasus tersebut harus diajukan ke DC.6 Tidak ada batas atas yang terkait dengan klaim yang dapat dituntut di LT, meskipun kasus yang lebih kompleks dapat ditransfer ke Pengadilan Tingkat Pertama(Court of FirstInstance)atau DC.7 Lihat Bab 3, Bagian 3.III.(B) di bawah ini. (i)

Kelebihan untuk mengajukan klaim di LT

3.12

Biaya umum: biaya seperti biaya untuk mengajukan klaim (yang berlawanan dengan biaya hukum) pada umumnya rendah dibandingkan di Pengadilan Negeri (DC) dan Pengadilan Tinggi (High Court), dan biaya tersebut dapat diperoleh kembali, setidaknya sebagian, dari pihak lainnya jika PRTM penggugat memenangkan sengketa.

3.13

Aturan: aturan pembuktian dan prosedural tidak diterapkan secara kaku di persidangan LT sebagaimana di DC dan High Court. Penggugat tidak disyaratkan untuk mengurus penyerahan berkas klaim. (ii)

Kekurangan dari LT

3.14

Penegakan putusan: LT tidak memaksakan putusan kepada para pihak. Jadi, meskipun PRTM berhasil memenangkan klaim mereka di LT, mereka masih harus mengupayakan pelaksanaan penegakan putusan secara terpisah, yang bisa jadi banyak menghabiskan waktu dan biaya.

3.15

Waktu: persidangan di LT dapat menghabiskan banyak waktu, perlu beberapa bulan untuk memperoleh putusan. Harap dicatat hal ini masih kurang menghabiskan waktu daripada persidangan di DC atau High Court. (iii)

3.16

Masalah keimigrasian

Setelah mengalami pemutusan kontrak kerja, seorang PRTM hanya diijinkan untuk tinggal di Hong Kong selama dua minggu dari tanggal pemutusan kontrak. Namun, dimungkinkan bagi PRTM untuk memperoleh perpanjangan visa dengan dalih telah mengajukan gugatan di Pengadilan Ketenagakerjaan (LT). 8 Kuasa non-hukum juga dapat dilakukan. Lihat Bab 3, Bagian 3.III.(B)(xi) di bawah ini. (iv)

Biaya dan pengeluaran yang umumnya diperlukan9

5

Bagian 7 dan Sch of the Labour Tribunal Ordinance Cap 25. LihatBab 3, Bagian 7.III.(B) untuk teks dari naskah UU tersebut. 6 Uferahal v Hansen Larry Douglas [2015] 2 HKLRD 666 di [22]. LihatBab 3, Bagian 7.III.(B) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 7 Lihat Labour Tribunal Ordinance at n 5 above, s 10(2); Lihat jugaFan Kin Nang v Proview International Holdings Ltd [2005] HKEC 277. Lihat Bab 3, Bagian 7.III.(B) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 8 Quick Guide for the Employment of Domestic Helpers from Abroad is available at Immigration Department of the Government of HKSAR website: http://www.immd.gov.hk/pdforms/ID(E)989.pdf (diakses 14 Sep 2015). 9 Sch of the Labour Tribunal (Fees) Rules Cap 25B. Lihat Bab 3, Bagian 7.III.(A) untuk teks dari naskah UU tersebut.

159

Sri Aryan Formatte

Sri Aryan Deleted


Tabel 3-2: Rangkuman biaya dan pengeluaran pengajuan gugatan diLT Item Biaya Klaim HK$2.000 atau kurang pengaju Klaim HK$2.001 - HK$5.000 an Klaim HK$5.001 - HK$10.000 gugatan Klaim di atas HK$10.000 Penyerahan dokumen Biaya wajar yang perlu dikeluarkan dan kehilangan gaji atau upah yang dialami para pihak atau saksi yang menjalani proses persidangan10

Biaya Biaya pengajuangugatan HK$20 Biaya pengajuangugatan HK$30 Biaya pengajuangugatan HK$40 Biaya pengajuan gugatan HK$50 HK$10 per alamat pihak tergugat Jumlahnya ditentukan oleh LT

3.17

Pihak yang memenangkan perkaranya kemungkinan dapat mengklaim sebagian pengeluaran dan kerugian yang telah mereka belanjakan, tidak termasuk biaya hukum. Ketua Persidangan LT akanmenentukan besaran biaya berdasarkan kasus per kasus.

3.18

Pengeluaran yang wajar dapat mencakup biaya pengiriman pos, biaya fotokopi dan biaya perjalanan. Kerugian yang terjadi dapat mencakup hilangnya gaji karena harus menghadiri persidangan.

3.19

Seorang PRTM harus menyimpan kuitansi dan/atau tanda terima dari biaya yang dikeluarkan, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat diajukan sebagai bukti kepada LT agar dapat memperoleh kembali penggantian biaya tersebut. (v)

Bantuan hukum yang tidak dapat diterapkan

3.20

Bantuan hukum tidak tersedia untuk persidangan dalam LT. Staf administrasi Pengadilan Ketenagakerjaan dapat membantu para pihak dalam permasalahan prosedural, tetapi tidak akan memberikan nasehat hukum apapun. Jika para pihak ingin memperoleh nasehat hukum mereka harus berkonsultasi dengan pengacara mereka sendiri.11

3.21

Bahkan jika penggugat memenangkan perkara mereka, mereka tidak akan dapat memperoleh penggantian atas biaya hukum yang telah dikeluarkan. (vi)

3.22

Mengajukan gugatan

Sebelum mengajukan gugatan, LT kemungkinan akan memberikan nasehat kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian melalui pertemuan konsiliasi pada Divisi Hubungan Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja. Jika LT meminta para pihak untuk mengupayakan penyelesaian melalui pertemuan konsiliasi maka pihak penggugat hanya dapat memulai gugatannya di LT dengan menunjukkan bukti bahwa tidak ada penyelesaian yang dapaat dicapai dalam pertemuan konsiliasi. Bukti upaya perdamaian secara tertulis pada konsiliasi akan sangat berguna dalam menunjukkan upaya pihak penggugat untuk menyelesaikan sengketa. Bagan 3-3: Rangkuman langkah-langkah dan kerangka waktu di LT

10

Lihat Labour Tribunal Ordinance at n 5 above, s 28. Informasi tersedia di Judiciary of the Government of HKSAR http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/labour.htm#1 (diakses 14 Sep 2015). 11

160

website:


Mengajukan# Klaim#

3.23

10N30#hari#

1N3#bulan#

Hearing#Pertama# (perkiraan)#

2N6#bulan# Menfon#Hearing# (perkiraan)#

Sidang#

Untuk memulai proses persidangan, penggugat harus menghubungi Sistem Reservasi Melalui Jalur Telepon 24 jam di LT atau membuat perjanjian untuk mendaftarkan gugatan pada laman web Peradilan. 12 Pada saat mengajukan gugatan, PRTM sebagai pihak penggugat harus melapor ke Pencatat LT dan mengisi formulir permohonan, dalam bahasa Inggris atau bahasa Cina. Pihak pencatat juga dapat mengijinkan pengajuan gugatan didaftarkan secara lisan. Petugas pencatat kemudian mengeluarkan gugatan secara tertulis, dan memberikan salinannya kepada PRTM sebagai penggugat.13Setelah melengkapi pengajuan gugatan, Petugas LT akan mewancarai pihak penggugat untuk memperoleh berita acara pemeriksaan (statement) dan informasi yang relevan lainnya tentang sengketa tersebut.

Perlu diperhatikan: Pada tahap ini, sangat berguna bagi PRTM untuk menyiapkan berita acara mereka terlebih dulu dengan rincian kejadian yang penting, serta alasan mereka untuk mengajukan klaim. Mereka juga dapat meminta seorang penterjemah selama berlangsungnya sesi wawancara mereka. 3.24

Setelah gugatan didaftarkan, Petugas Pencatat LT akan menetapkan tanggal persidangan antara 10 dan 30 hari setelah tanggal pendaftaran,14 dan juga kan mengatur agar gugatan tersebut diberitahukan kepada pihak tergugat.Petugas LT kemudian melakukan investigasi terhadap klaim tersebut, dan meminta pihak tergugat untuk menghadiri wawancara dan menyiapkan pembelaan serta menyaksikan berita acara pemeriksaan.

3.25

Sebelum sidang pemeriksaan pertama, kedua belah pihak harus menyerahkan salinan berita acara pemeriksaan mereka dan dokumen-dokumen pendukung dimana pihak Petugas Pencatat LT akan menginformasikan kepada pihak lainnya. (vii)

Prosedur untuk persidangan di LT15

3.26

Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui pertemuan konsiliasi, kasus akan dilanjutkan. Kecuali kehadiran salah satu pihak telah dilepaskan dengan surat kewenangan, kedua belah pihak harus menghadiri Sidang Pemeriksaan Pertama(First Hearing).16

3.27

Pada Sidang Pemeriksaan Pertama, Pimpinan Sidang akan menjelaskan permasalahan dan perundangan yang berlaku kepada para pihak, dan kemungkinan akan mendorong lagi para pihak untuk melakukan penyelesaian. Jika para pihak memutuskan untuk melakukan diskusi penyelesaian, Pimpinan

12

Informasi tersedia di Judiciary of the Government of HKSAR website: http://e-services.judiciary.gov.hk/LTepamphlet/reDir.do?forward=BeforeFiling#pageAnchor (diakses13 Sep 2015). 13 Lihat Labour Tribunal Ordinance at n 5 above, s 11. 14 Information available at Judiciary of the Government of HKSAR website: http://e-services.judiciary.gov.hk/LTepamphlet/reDir.do?forward=AfterFiling#pageAnchor (diakses 13 Sep 2015). 15 Information available at Judiciary of the Government of HKSAR website: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/labour.htm (diakses 11 Sep 2015). 16 Wawancara dengan Tang Kin Wa (Leo), Organizing Secretary, Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Unions, Hong Kong Confederation of Trade Unions, 6 Juni, 2015.

161


Sidang akan mengarahkan Petugas Pengadilan bagian Penyelesaian (Settlement Tribunal Officer) untuk membantu mereka dalam melakukan negosiasi. 3.28

Pimpinan sidang bisa saja menyetujui tiap persyaratan penyelesaian yang dicapai antara para pihak dan memberikan putusan sebagaimana mestinya. Namun, jika para pihak tidak dapat bersepakat, Pimpinan Sidang dapat menggeser klaim ke tanggal lain untuk melakukan Mention Hearing atau persidangan, dan memberikan arahan bagi pengumpulan bukti yang terdokumentasi dan pemberian kesaksian.

Perlu diperhatikan: Dalam praktek, Pimpinan Sidang akan mendorong PRTM agar menyelesaikan sengketa di Sidang Pemeriksaan Pertama dengan mempertimbangkan pada faktor-faktor seperti waktu dan biaya yang terkait dengan membawa kasus ke persidangan. Faktor-faktor inilah yang harus disarankan kepada PRTM sejak awal, sebelum mengajukan klaim pada LT, bersamaan dengan pokok perkara mereka. Menurut penyedia layanan setempat yang diwawancarai, jumlah uang penyelesaian yang disepakati biasanya berkisar 40-50% dari jumlah yang diklaim jika PRTM menyepakati penyelesaian pada Sidang Pemeriksaan Pertama. 17 Meskipun PRTM kemungkinan tidak menerima uang penyelesaian secara penuh jika mereka menyepakati penyelesaian pada Sidang Pemeriksaan Pertama, mereka lebih menyukai penyelesaian yang jumlahnya lebih kecil tetapi prosesnya cepat daripada harus menunggu dan menghadapi ketidakpastian saat akan menuju persidangan. 3.29

Jika kasus tersebut berlanjut ke Mention Hearing, Pimpinan Sidang (Presiding Officer) akan mengkaji pemberian bukti dan kesaksian yang diajukan oleh masing-masing pihak. Jika mereka menerima bukti yang tersedia, kasus tersebut akan ditentukan untuk lanjut ke persidangan.

3.30

Pada persidangan, para pihak yang terkait dengan kasus harus hadir di LT, Pimpinan Sidang akan mendengar kesaksian masing-masing pihak, memberikan peluang kepada para pihak untuk saling menguji kesaksian mereka. Pimpinan sidang juga dapat menunda sidang pemeriksaan jika dipandang perlu dan memerintahkan para pihak agar memberikan bukti yang lebih lengkap atau menghadirkan saksi tambahan.

3.31

Setelah seluruh saksi memberikan pembuktian, Pimpinan Sidang meminta kedua belah pihak untuk membuat penyerahan (submission) akhir. Tergantung pada durasi dan kompleksitas kasus, sejumlah sidang pemeriksaan bisa diperlukan untuk menyelesaikan persidangan.

Harap diperhatikan: jika PRTM telah terlibat dalam praktek kerja yang tidak resmi (seperti bekerja pada bisnis majikannya) mereka dapat berkonsultasi kepada pengacara tentang apakah mereka perlu mengajukan kasus mereka ke LT.Jika kegiatan tersebut terungkap selama proses litigasi, kasus mereka akan ditangguhkan guna investigasi lebih lanjut oleh Departemen Keimigrasian Hong Kong.18Investigasi yang sedemikian tidak berarti melemahkan gugatan PRTM dan masih terdapat peluang hak gaji sah yang harus dibayarkan, tetapi hal tersebut dapat mengarah pada pertanggungjawaban pidana bagi kedua belah pihak dan penolakan permohonan visa 17

Idem. Wawancara dengan Tania Sim, Senior Client Advisor, Christian Action. 14 Juli 2015.

18

162


di masa mendatang bagi PRTM. 3.32

Pimpinan Sidang kemungkinan akan mengeluarkan putusan di akhir persidangan, atau pada tanggal di kemudian waktu jika permasalahan yang terlibat lebih kompleks. (viii)

3.33

Beban pembuktian

Pihak penggugat memiliki beban pembuktian dan harus mengemukakan bukti yang mencukupi untuk membuktikan kasus merekaberdasarkan peluang terjadinya kasus tersebut pada mereka...” Hal ini berarti bahwa pihak penggugat harus membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan lebih mungkin terjadi daripada tidak. (ix)

Tidak hadir pada sidang pemeriksaan

3.34

Jika pihak penggugat tidak menghadiri tiap sidang pemeriksaan yang dilakukan di LT, Pimpinan Sidang Pengadilan Ketenagakerjaan dapat mencoret klaim tersebut. Jika hal tersebut terjadi dan pihak penggugat masih berharap untuk melanjutkan kasus mereka, mereka memiliki tenggat waktu 7 hari kalender sejak perintah tersebut dikeluarkan untuk melakukan pemulihan gugatan mereka dengan melengkapi dan mengisi Form 18 (Permohonan untuk Memulihkan Gugatan atau Application for Restoration of a Claim) 19 rangkap duaserta membayar biaya yang berlaku sebesar HK$45 pada LT di bagian Pendaftaran.

3.35

Permohonan tersebut hanya diijinkan atas kebijakan LT, dan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh LT.20 LT kemungkinan besar tidak mengijinkan berlangsungnya sidang pemeriksaan kecuali jika ketidakhadiran tanpa sengaja, namun terjadi karena kecelakaan atau kesalahan, atau jika terdapat alasan kuat untuk melakukan persidangan ulang dalam hal perkara yang telah dipertimbangkan oleh LT. Pihak LT juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, termasuk prospek keberhasilan dari pemohon dalam persidangan ulang, penundaan dalam permohonan, apakah pihak lain akan dirugikan oleh pertimbangan yang dikesampingkan, serta kepentingan publik.21

3.36

Jika pihak terguat tidak menghadiri tiap sidang pemeriksaan yang dilakukan di LT, putusan tanpa kehadiran akan diterapkan terhadap mereka, sepanjang gugatan telah diupayakan dan Pimpinan Sidang meyakini bahwa pihak penggugat dapat membuktikan kasus mereka dengan berdasarkan peluang terjadinya kasus tersebut pada mereka.22 (x)

3.37

Jaminan atas pemberian putusan dan perintah

Jika Pimpinan Sidang LT mempertimbangkannya sebagai langkah yang adil dan bijaksana, salah satu pihak dapat diperintahkan untuk membayar uang deposit yang dipandang mencukupi sebagai jaminan pembayaran atas setiap pemberian

19

Lihat Labour Tribunal Ordinance at n 5 above, s20A. See also Form 18: Application for Restoration of a Claim tersedia di Judiciary of the Government of HKSAR website: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/pdf/jud18e.pdf. (diakses 9 Sept 2015). 20 Informasi tersedia di Judiciary of the Government of HKSAR website: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/labour.htm#18 (diakses 19 Sep 2015). 21 Shocked v Goldschmidt [1998] 1 All ER 372 at 381. See Ch 3, Section 7 part III(b) for a brief summary of the case. 22 Lihat Labour Tribunal Ordinance at n 5 above, s 21.

163


putusan atau perintah yang dikeluarkan pengadilan. 23 LT dapat memberikan perintah atas inisiatif mereka sendiri atau berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh salah satu pihak. 3.38

Pimpinan Sidang LT dapat membuat perintah terhadap salah satu pihak jika memenuhi unsur: •

terdapat resiko yang nyata bahwa jumlah yang diputuskan tidak akan dibayar, atau pembayaran akan ditunda. Kondisi umum yang terjadi meliputi salah satu pihak yang telah atau kemungkinan besar akan melepaskan atau jika tidak, memindahkan aset mereka dari Hong Kong; atau

•

pihak tersebut satu telah melakukan prosedur sedemikian rupa sehingga telah menunda penetapan kasus, atau jika tidak, telah gagal memenuhi setiap pemberian putusan, perintah atau arahan sebelumnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.24 (xi)

Pendampingan di Pengadilan Ketenakerjaan (LT, Labour Tribunal)

3.39

Tergantung pada diskresi LT, salah satu pihak dapat memberikan kewenangan khusus secara tertulis kepada pejabat serikat pekerja yang terdaftar, asosiasi pekerja, atau asosiasi majikan [yang bukan barrister (pengacara di dalam persidangan) atau solicitor (penasehat hukum di luar persidangan)], untuk mewakili mereka.25

3.40

Permohonan bagi penunjukan pendampingan harus didukung oleh alasan dan bukti yang dapat diterima. Keabsahannya ditentukan oleh kelayakan dari masing-masing kasus secara terpisah.26LT akan mengkaji permohonan tersebut berdasarkan kelayakannya dan memiliki keleluasaan (diskresi) yang luas untuk memberikan atau menolak permohonan individu.27

3.41

Dari satu penyedia layanan lokal yang diwawancarai, dapat diamati bahwa ketika melakukan pengkajian terhadap permohonan atas pendampingan, LT dapat mempertimbangkan sejumlah faktor yang mencakup: •

waktu yang tepat dari permohonan (permohonan yang terlambat dapat ditolak);

•

menjaga tingkat keseimbangan antara para pihak (penunjukan pendampingan yang diajukan akan ditolak jika dapat mengacaukan kesetaraan dari para pihak, misalnya jika pendamping yang dicalonkantelah terlatih dalam bidang hukum);28dan

23

Idem, s 30. Liao Jian He & Ors v Treasure Consultants Ltd and Another [2003] HKCU 955 at [10], “if a party so conducted himself in a case which brought about an adjournment, the Tribunal would have the option of exercising the power in ordering security for award…the exercise of the power to order payment is the most effective way to protect the interest of the other parties, especially when there is a risk of dissipation of assets.” Lihat Bab 3, Bagian 7 part III(b) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 25 Lihat Labour Tribunal Ordinance n 5 above, s 23(1)(e). 26 Wawancara dengan Manisha Wijesinghe, Paralegal, Daly & Associates, 27 Oktober, 2015. 27 Informasi tersedia di Judiciary of the Government of HKSAR website: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/labour.htm#15 (diakses 19 Sep 2015). 28 Dalam Suryani v Chan Tung Chi [2012] HKCU 2311 at [22], Pimpinan Sidang menolak permintaan penggugat untuk representasi karena pendamping hukum yang diusulkannya mempunyai pengetahuan hukum, meskipun tidak memenuhi persyaratan untuk praktek pengacara. Penunjukan pendamping hukum akan menguntungkan pihak penggugat secara tidak adil. Lihat Bab 3, Bagian 7 part III(b) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 24

164


•

kesulitan praktis untuk menjalankan kasus tanpa pendampingan (kefasihan pemohon dalam bahasa Inggris atau bahasa Kanton dapat dipandang relevan untuk penunjukan pendampingan).

Perlu diperhatikan: walaupun pada umumnya salah satu pihak harus hadir di seluruh sidang pemeriksaan LT,seorang PRTM yang berada di luar Hong Kong mungkin, tergantung dari kebijaksanaan atau diskresi Pengadilan tersebut, dapat menunjuk pendamping untuk tahap awal dari kasus mereka (yaitu, sidang pemeriksaan sebelum persidangan). Meskipun jika mereka kembali ke Hong Kong, mereka akan diminta untuk menghadiri semua sidang pemeriksaan berikutnya dari kasus tersebut, termasuk persidangan, dan hal ini dapat menimbulkan permasalahan praktis bagiPRTM dalam hal: • •

mendapatkan majikan baru; atau jika mereka baru dipekerjakan di Hong Kong, akan memakan banyak waktu untuk menghadiri sidang pemeriksaan, dsb.

Persidangan bisa sangat memakan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap kasus tergantung pada kesiapan Pengadilan Ketenagakerjaan, kemampuan para pihak untuk menyediakan dokumen yang diperlukan, dan, jika ada, permohonan yang dibuat oleh para pihak untuk tanggal penjadwalan ulang. Jika klaim tersebut dapat diselesaikan pada sidang pemeriksaan pertama, klaim tersebut bisa memakan waktu sekitar satu atau dua bulan dari pendaftaran klaim di LT. Namun, jika hasil kasus berlanjut ke persidangan, klaim tersebut bisa memakan waktu hingga dua tahun, atau bahkan lebih lama.29 (xii)

Peninjauan kembali putusan

3.42

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang dibuat oleh Pimpinan Sidang, mereka dapat mengajukan permohonan kepada LT untuk melakukan peninjauan kembali.30Mereka harus melengkapi Form 13 (Application for Review of an Award / Order by a Party)31rangkap dua dan membayar biaya sebesar HK$45 pada bagian Pendaftaran di LT dalam jangka waktu 7 hari kalender dari tanggal saat putusan tersebut dibuat.

3.43

Pimpinan Sidang yang membuat putusan sebelumnya kemudian harus meninjau kembali putusan tersebut dalam 14 hari kalender terhitung sejak putusan sebelumnya dibuat. Selama peninjauan kembali, klaim dapat dibuka kembali atau dilakukan pemeriksaan kembali secara keseluruhan atau sebagian, bukti baru dapat diajukan atau diklarifikasi, dan putusan yang baru dapat mengukuhkan, mengoreksi (misalnya merevisi), atau membalikkan putusan sebelumnya.

3.44

Namun, jika putusan telah dibuat sesuai dengan persyaratan dari penyelesaian yang disepakati oleh para pihak, maka LT tidak akan mengoreksi putusan tersebut dalam kondisi normal. (xiii)

Banding

29

Lihat wawancara dengan Manisha Wijesinghe di n 26 di atas. Lihat Labour Tribunal Ordinance di n 5 diatas, s 31. 31 Form 13: Application for Review of an Award/Order by a Party tersedia di Judiciary of the Government of HKSAR website: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/pdf/jud13.pdf (diakses pada 9 Sep 2015). 30

165


3.45

Jika salah satu pihak ingin melakukan banding terhadap putusaan yang dibuat oleh LT, mula-mula mereka harus memperoleh ijin untuk melakukannya dari Pengadilan Tingkat Pertama (CFI, Court of First Instance), yang merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi (High Court). Aturan prosedural yang dapat diterapkan untuk mengajukan banding (dan Pengadilan Tinggi pada umumnya) lebih rinci dan lebih kompleks daripada aturan yang berlaku di LT. Misalnya, Persidangan Pengadilan Tinggi dikelola oleh aturan pembuktian yang ketat dan bukti baru kemungkinan besar tidak akan diterima selama berlangsungnya banding.

3.46

Pendampingan hukum diijinkan di CFI, sehingga para pihak dapat menyewa pengacara untuk melakukan banding tersebut. Namun langkah hukum ini dapat memakan biaya yang sangat besar. Pihak yang kalah kemungkinan juga harus menanggung biaya dari pihak yang menang. Oleh karena itu, para pihak harus mempertimbangkan resiko dari litigasi sebelum mengajukan banding. (xiv)

Mengajukan banding atas keputusan LT

3.47

Salah satu pihak harus mempertimbangkan untuk mengajukan banding jika mereka memiliki dasar yang kuat untuk melakukannya. Mereka harus menunjukkan bahwa Pimpinan Sidang melakukan kesalahan dalam menerapkan perundangan sehingga putusan yang dibuat salah, atau keputusan yang dibuat berada di luar yurisdiksi LT. 32 Pengadilan Tingkat Pertama (CFI, Court of FirstInstance) tidak memiliki kekuasaan untuk membalikkan atau mengoreksi apa telah ditetapkan oleh LT tentang pemeriksaan fakta, sehingga apabila ada kesalahan dalam penafsiran fakta oleh Ajudikator tidak dijadikan pijakan untuk melakukan banding.33

3.48

Salah satu pihak yang mengupayakan banding atas keputusan LT harus melengkapi dan menyerahkan Form 14 (Application for Leave to Appeal on Point of Law)34kepada Petugas Pencatat dari Pengadilan Tinggi dalam rentang waktu 7 hari kalender setelah putusan tertulis dari LT diberikan kepada mereka.

3.49

Setiap penolakan oleh CFI untuk memberikan ijin melakukan banding bersifat final. (xv)

3.50

Mengajukan banding atas keputusan CFI

Jika salah satu pihak yang melanjutkan banding ke CFI tetapi tidak berhasil, pihak tersebut memiliki 7 hari kalender sejak keputusan CFI dibuat untuk mengajukan permohonan kepada Petugas Pencatat dari Pengadilan Tinggi dan mencari ijin untuk melakukan banding ke Pengadilan Banding. Hal ini dilakukan dengan mengisi Permohonan Ijin untuk Banding, 35 serta membayar biaya

32

Lihat Labour Tribunal Ordinance di n 5 di atas, s 32. In Lorenzo Buenavilla v Lam Yau Man [2013] HKEC 1048 at [33], an MDW sought leave to appeal against a decision of the Acting Principal Presiding Officer (PPO) of the LT. Their case concerned the payment of funds relating to wages, annual leave, transportation costs, and food / travelling allowance. However, when the CFI reviewed the PPO’s reasons for the original decision, they found that there were no errors in law. Accordingly, the MDW was unable to establish arguable grounds of appeal, and their request was denied. LihatBab 3, Bagian 7 part III(b) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 34 Form 14: Application for Leave to Appeal on Point of Law is available at Judiciary of the Government of HKSAR website: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/courtforms/hc/pdf/appl_cfi_levetoappeal_form14.pdf (diakses 9 Sep 2015). 35 Application for Leave to Appeal is available at Judiciary of the Government of HKSAR website: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/courtforms/hc/pdf/summons_application_for_leave_to_appeal.pdf (diakses 14 Sep 2015). 33

166


permohonan. Hanya setelah CA memberikan ijin untuk melakukan banding dan pemohon membayar biaya pengadilan, pengajuan banding dapat dilakukan.36 3.51

CA dalam diskresinya, hanya akan mengijinkan banding jika dipertimbangkan bahwa kasus tersebut melibatkan hal yang mempertanyakan perundangan yang menjadi permasalahan umum atau kepentingan publik.37Hal ini harus berjalan di luar kepentingan individu dari para pihak. Hal ini tercakup jika penyelesaian sengketa akan memberikan konsekuensi yang lebih luasyang melebihi kasus para pihak, atau jika permasalahan hukum yang terlibat sangat kompleks dan otoritas lembaga hukum yangterkait masih jarang.38 (xvi)

Menegakkan putusan

3.52

LT dapat menentukan bagaimana pihak yang kalah (yaitu pihak debitur putusan hukum) untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang menang (yaitu pihak kreditur putusan hukum). Jika pihak yang kalah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada LT untuk memperoleh Sertifikat Putusan dan membayar biaya yang ditentukan sebesar HK$20. Sertifikat ini dapat didaftarkan di DC, sehingga membuatnya menjadi putusan DC yang dapat ditegakkan.

3.53

Jika putusan tidak dapat dilaksanakan karena pihak yang kalah tidak mampu membayar atau telah menghilang, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pembayaran atas dasar ex-gratia dari Dana Insolvensi untuk Perlindungan Gaji (Protection of Wages on Insolvency Fund).39Namun, Dana ini hanya diperuntukkan untuk perlindungan gaji. Dana ini mencakup gaji yang belum dibayarkan yang terkait dengan layanan kerja yang diberikan kepada majikan selama empat bulan sebelum hari terakhir kerja, pembayaran untuk cuti tahunan dan libur resmi yang tidak diambil, gaji sebagai pengganti pembayaran atas pemberitahuan dan pemutusan hubungan kerja yang dapat dibayarkan kepada karyawan berdasarkan UU Ketenagakerjaan (EO, Employment Ordinance).40 Dana tersebut tidak akan mencakup hak kontraktual lainnya yang dimiliki oleh PRTM. Pembayaran untuk kondisi tersebut tergantung dari keputusan Komisioner Ketenagakerjaan sesuai dengan Protection of Wages on Insolvency Ordinance. (xvii)

3.54

Klaim dari jarak jauh

PRTM yang akan meninggalkan Hong Kong atau yang telah meninggalkan Hong Kong dapat menunjuk seorang perwakilan untuk membantu mereka dalam tahap

36

General Reference for Application to the Court of Appeal for Leave to Appeal/for Appealtersedia di Judiciary of the Government of HKSAR website: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/courtforms/hc/pdf/appl_ca_leavetoappeal_general_ref.pdf (diakses 14 Sep 2015). 37 Lihat Labour Tribunal Ordinance di n 5 di atas, s 35A. Perhatikan bahwa tidak ada kasus yang terkait dengan pekerja migran yang ditemukan pada saat publikasi. 38 Camille Cameron and Elsa Kelly, Principles and Practice of Civil Procedure in Hong Kong (North Point, Hong nd Kong, 2008), 2 edn, p 35. Lihat jugaChinachem Charitable Foundation Ltd v Chan Chun Chuen (2011) 6 HKC 273 at [57], the Court of Final Appeal’s role in civil cases is to determine points of law of great general or public importance. It is not to provide appellants with a platform to debate factual findings. Lihat Bab 3, Bagian 7 part III(b) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 39 Judgment creditorsdapat menghubungi Labour Departmentdi (+852) 2717 1771 untuk memperoleh rincian lebih lanjut; Lihat jugaGuide to the Protection of Wages on Insolvency Ordinance and Point of Practice for Making Application to the Protection of Wages on Insolvency Fund)tersedia di Labour Department of the Government of HKSAR website: http://www.labour.gov.hk/eng/public/pdf/wsd/PWIO%20guide_eng.pdf (diakses 9 Sep 2015). 40 Lihat Bab 2 Bagian 4.VI.(A) uang pesangon dan metode perhitungannya berdasarkan EO.

167


awal persidangan LT. Untuk melakukannya, pertama-tama mereka harus memperoleh persetujuan dari Pimpinan Sidang dari LT.

!

III.

3.55

Namun, kehadiran PRTM dalam persidangan sangat penting untuk memberikan kesaksian, melakukan (dan menjadi subyek) pemeriksaan silang, serta memberikan berita acara pemeriksaan akhir.

3.56

Jadi, kecuali PRTM berhasil mengajukan permohonan atas penggunaan Pengadilan TIK untuk menghadiri persidangan dari jarak jauh melalui konferensi video, Lihat Bab 3 Bagian 4.III, mereka sendiri harus berada di Hong Kong dan hadir ketika LT melangsungkan sidang pemeriksaan kasus mereka.

Klaim keuangan yang tidak terkait dengan gaji (A)

Small Claims Tribunal (“SCT”) – Klaim yang tidak melebihi HK$50.000

3.57

SCT memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan menetapkan klaim keuangan sebesar HK$50.000 atau kurang yang melibatkan kontrak non-ketenagakerjaan, quasi-contract, atauklaim tort. 41Dalam konteks PRTM, klaim seperti ini umum berlaku dengan mengacu pada perjanjian peminjaman dan komisi agen tenaga kerja. Lihat Bab 2, Bagian 4.VI. dan Bagian 4.VII. untuk rincian tentang pengenaan biaya agen yang berlebihan dan membatalkan pinjaman dari agen pemberi kredit keuangan.

3.58

SCT tidak memiliki kekuasaan untuk memeriksa klaim yang terkait dengan ketenagakerjaan atau keuangan, yang seharusnya dibawa ke LT.42

3.59

Perhatikan bahwa meskipun SCT dapat memerintahkan suatu kasus ditransfer ke lembaga lainnya atas kebijakan sendiri atau atas permohonan salah satu pihak, besaran, kompleksitas dan sifat kasus umumnya diperiksa oleh SCT berarti bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan.43

3.60

Klaim di SCT tidak dapat melebihi HK$50.000. Pihak penggugat dapat membatalkan sebagian dari klaim mereka agar dapat mengurangi jumlah klaim mereka sehingga berada dalam limit HK$50.000 tersebut untuk mengambil keuntungan dari prosedur SCT yang lebih sederhana dan lebih cepat. Lihat Bab 3, Bagian 3.III.(A)(ii) di bawah. Perhatikan bahwa pihak penggugat tersebut tidak dapat membagi klaim mereka ke dalam dua bagian atau lebih agar dapat membawanya ke dalam yurisdiksi SCT.44

3.61

Klaim di SCT harus diajukan dalam rentang waktu 6 tahun sejak tanggal ketika alasan untuk mengajukan gugatan terjadi. Dalam konteks peminjaman, hal ini harus dilakukan dalam rentang waktu 6 tahun sejak pinjaman tersebut seharusnya sudah dibayarkan kembali. Dalam konteks pelanggaran kontrak, hal ini harus dilakukan dalam rentang waktu 6 tahun sejak tanggal ketika kontrak tersebut benar-benar dilanggar.45 (i)

Rekomendasi

41

Small Claims Tribunal Ordinance Cap 338, Sch: Jurisdiction of the Tribunal See Ch 3, Section 7 part VII(d) unfor the text of the law. 42 Idem. 43 Lihat Small Claims Tribunal Ordinance at n 41 above, s 7. 44 Lihat Small Claims Tribunal at n 39 above, s 8. 45 Lihat 4(1) of the Limitation Ordinance Cap 347 See Ch 3, Section 7 part VII(b) for the text of the law.

168


3.62

Sebelum memulai gugatan di SCT, pihak penggugat harus menimbang manfaat dari kasus mereka dibandingkan resiko dan biaya dari litigasi, termasuk setiap kemungkinan kesulitan yang terkait dengan penegakan putusan. Maka PRTM harus menimbang biaya dan keuntungan dari litigasi dibandingkan tawaran perdamaian untuk penyelesaian sengketa.

3.63

Bahkan jika PRTM memiliki klaim sejumlah uang yang melebihi HK$50.000, mereka harus mempertimbangkan pro dan kontra untuk mengklaim hanya HK$50.000 saja di SCT dan membatalkan sisa dari jumlah tersebut demi mendapatkan prosedur pengadilan yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah daripada kasus mereka diajukan di Pengadilan Negeri (DC).

3.64

Dalam praktek, aturan pembuktian di SCT kurang ketat daripada aturan pembuktian di DC. Tidak seperti aturan yang berlaku di DC, yang mensyaratkan seluruh bukti untuk diungkapkan pada tahap penemuan dan seluruh dokumen harus diverifikasi olehpernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah (affidavit),46aturan SCT mengijinkan para pihak untuk membawa bukti baru di persidangan dan verifikasi dokumen mereka melalui proses ‘pemberian sumpah’.47 (ii)

Kelebihan SCT

3.65

Biaya: biasanya penggugat mengeluarkan biaya yang jauh lebih murah untuk mengajukan klaim di SCT daripada di DC. Selain membayar biaya pengajuan perkara dan biaya saksi yang lebih rendah, para pihak yang mengajukan proses hukum ke SCT umumnya tidak akan mengeluarkan biaya proses hukum karena pendampingan hukum tidak diperbolehkan dan biaya hukum yang terkait dengan pencarian nasehat hukum tidak dapat ditagihkan dari pihak yang kalah.

3.66

Waku: kasus-kasusyang ditangani SCT biasanya diselesaikan dalam hitungan bulan, sementara kasus yang ditangani DC umumnya akan berlanjut selama lebih dari satu tahun karena antara lain meningkatnya kompleksitas proseduralnya.

3.67

Aturan: aturan dan prosedur di SCT diterapkan dengan cara yang tidak seketataturan dan prosedur di kebanyakan Pengadilan lainnya. Lebih mudah untuk PRTM untuk menangani kasusnya sendiri di SCT, walaupun dalam prakteknya sebagian besar masih akan mencari bantuan dari LSM. (iii)

Keterbatasan SCT

3.68

Yurisdiksi: yurisdiksi SCT adalah terbatas. SCT ini dapat menangani gugatan yang timbul dari tort, kuasi-kontrak (kontrak tersamar) atau kontrak, tetapi tidak dapat menangani klaim ketenagakerjaan, yang jatuh dalam yurisdiksi LT.48

3.69

Representasi dan kehadiran di pengadilan: SCT tidak mengizinkan para pihak untuk menggunakankuasa hukum,49 sehingga PRTM harus hadir di depan SCT

46

Section 47A and 47B of the District Court Ordinance Cap 336. See Ch 3, Section 7 part I(b) untuk teks dari naskah UU tersebut. 47 Lihat Small Claims Tribunal Ordinance di n 39 di atas, s 23(1). 48 Lihat Small Claims Tribunal di n 41 di atas. 49 Informasi tersedia disitus web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/sc.htm#1 (diakses15 Sep 2015).

169


kecuali jika mereka telah diberikan izin untuk menunjuk perwakilan non-hukum. Namun demikian, walaupunPRTM diperbolehkan untuk menunjuk seorang pendamping non-hukum untuk call-over dan sidang mention (misalnya, karena PRTM tidak hadir di Hong Kong), PRTM akan masih diminta untuk menghadiri sidang secara pribadi. Hal ini mungkin melibatkan kehadiran di beberapa sidang di SCT. Akses ke Pengadilan TIK secara teoritis memungkinkan, namun saat ini belum teruji. Lihat Bab 3 Bagian 4 (III) di bawah ini untuk Pengadilan TIK. 3.70

Penegakan: SCT tidak akan memberlakukan putusan sehingga para pihak mungkin perlu mengupayakan tindakan penegakan secara terpisah. Hal ini mungkin memakan waktu dan biaya yang mahal. Lihat Bab 3, Bagian 3.III. (A) (xiv) di bawah ini. (iv)

3.71


Tidak seperti kasus terkait pekerjaan yang ditangani LT, visa atau perpanjangan visa biasanya tidak diberikan untuk gugatanyang tidak berkaitan dengan pekerjaan di SCT.50Penggugat di SCT yang tidak memiliki visa yang sah tidak berhak untuk tinggal di Hong Kong untuk menindaklanjuti gugatannya. Sehingga mereka mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan perjalanan ke dan dari Hong Kong jika diharuskan menghadiri sidang. Sekali lagi, pekerja sosial dan pengacara harus meilhat kemungkinan menggunakan Pengadilan TIKagar klien tidak perlu kembali ke Hong Kong. (v)

Biaya umumdan pengeluaran yang terkait51

Tabel 3-3: Rangkuman biaya pengajuan dan pengeluaran di SCT Item Biaya pengajua n

Klaim sebesar HK$3.000 atau dibawahnya Klaim sebesar HK$3.001 hingga HK$17.000 Klaim sebesar HK$17.001 hingga HK$33.000 Klaim sebesar HK$33.001 hingga HK$50.000 Pemanggilan saksid an fotokopi, termasuk pelayanan Biaya yang secara wajar perlu dikeluarkan dan kerugian atas gaji atau upah yang diderita pihak lain karena menghadiri sidang atau biaya untuk memanggil saksi ke persidangan52

Biaya HK$20 HK$40 HK$70 HK$120 HK$33 per saksi Jumlahnya sebagaimana ditentukan oleh SCT

3.72

Jika memenangkan kasus, PRTM dapat mengklaim sebagian dari biaya yang sewajarnya dikeluarkan. Ajudikator di SCT akan menentukan pembebanan biaya sesuai kasus yang dihadapi.

3.73

Biaya yang wajar dapat mencakup gaji yang hilang karena hadir di sidang, ongkos kirim pos, biaya fotokopi, dan biaya perjalanan.

50

Pada kasus Pengadilan Ketenagakerjaan, perpanjangan visa diijinkan karena imbas dari kasus dapat memberikan tambahan atas perkecualian terhadap aturan dua minggu – termasuk kematian majikan, kesulitan keuangan dari pihak majikan, majikan meninggalkan Hong Kong serta perlakuan salah yang terbukti–dapat membuat PRTM diijinkan untuk pindah majikan, bahkan jika mereka tidak menyelesaikan kontrak mereka sebelumnya. Namun, hal ini tidak berlaku terhadap kasus di SCT. Lihat Legislative Council pada 20 Mei 1992: Reply of Secretary for Education and Manpower (Question No.10) tersedia di Legislative Council of HKSAR website: http://www.legco.gov.hk/yr91-92/english/lc_sitg/hansard/h920520.pdf (diakses 21 Sep 2015). 51 Lihatsitus web Judiciary of the Government of HKSAR di n 49 di atas. 52 Lihat Small Claims Tribunal Ordinance di n 41 di atas, s 24.

170


3.74

PRTM harus menyimpantanda terima dan / atau catatan dari setiap biaya yang dikeluarkan, sehingga mereka dapat diajukan sebagai alat bukti di depan SCT. (vi)

Ketidaktersediaan Bantuan Hukum

3.75

Bantuan hukum tidak tersedia untuk proses sidang di SCT. Staf SCT dapat membantu para pihak dengan hal-hal prosedural, tetapi tidak akan memberikan nasihat hukum.53

3.76

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, walaupun penggugat memenangkan perkaranya, penggugat tidak akan dapat memulihkan biaya hukum apapun. (vii)

Pengajuan dan proses klaim di SCT54

Bagan3-4: Rangkuman langkah-langkah dan jangka waktu di SCT

CallNOver#Hearing#

3.77

1#bulan# (perikraan)#

Menfon#Hearing#

1#bukan# (perkiraan)#

Sidang#Pengadilan#

Sebelum mengajukan gugatanke SCT, PRTM harus mengetahui nama lengkap dan alamat terakhir dari tergugat. Penggugat kemudian harus mendapatkan Formulir 1 & 2 dari Registry Tribunal 55 atau melalui situs web Judiciary, dan mengisinya sendiri: •

Formulir 1 (Judul Gugatan: Formulir Umum)56memerlukan penggugat untuk mencantumkan nama dan alamat lengkap mereka, serta nama dan alamat lengkap tergugat; dan

•

Formulir 2 (Bentuk Gugatan)57 memerlukan penggugat untuk menyebutkan nilai perkara dalam HK$, alasan untuk pengajuan gugaran, dan bagaimana nilai perkara telah dihitung (termasuk rinciannya).

3.78

Formulir 1 & 2 yang selesai diisi harus diajukan pada Registry Tribunal. PRTM dapat menunjuk seorang representatif untuk mengajukan klaim atas namanya setelah membayar biaya pengajuan yang ditentukan pada saat pengajuan klaim.

3.79

Setelah gugatan diajukan, Registry Tribunal akan memberikan penggugat Formulir 3 (Pemberitahuan Tempat dan Hari yang Ditetapkan untuk Sidang) yang menentukan tempat (nomor dan alamat ruang sidang), waktu, dan tanggal sidang call-over.58

53

Lihatsitus web Judiciary of the Government of HKSAR di n 49 di atas. Informasi tersedia di situs web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/sc.htm#3 (diakses 15 Sep 2015). 55 th Alamat Tribunal Registry: 4 Floor, 12 Harbour Road, Wanchai. Informasi lebih lanjut tersedia di situs web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/sc.htm (diakses 9 Sep 2015). 56 Form 1: Title to Claim: General Form tersedia di situs web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/pdf/juds1.pdf (diakses 9 Sep 2015). 57 Form 2: Form of Claim tersedia di situs web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/pdf/juds2.pdf (diakses 9 Sep 2015). 58 Lihat Sch of the Small Claims Tribunal (Forms) Rules Cap 338C misalnya Form 3: Notice of Place and Day Fixed for Hearing. 54

171


3.80

Jurusita Pengadilan akan mengirimkan salinan Formulir 1, 2 & 3 ke masingmasing tergugat melalui pos biasa dengan alamat yang diberikan oleh penggugat. (viii)

Prosedur sidang pemeriksaan di SCT59

3.81

Setelah klaim diajukan di SCT, Ajudikator dan/atau Petugas Tribunal akan menentukan sidang “call-over” yang bermaksud untuk mendorong para pihak menyelesaikan perkara secara damai. Pihak yang memiliki pemahaman yang kuat tentang pokok perkaranya akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menegosiasikan perdamaianyang memuaskan baginya.

3.82

Perlu dicatat bahwa sementara perdamaian sepenuhnya bersifat sukarela, begitu kesepakatanp erdamaian tercapai, perkara akan berakhir di sini.

3.83

Sementara perdamaian seringkali berarti jumlah klaim yang lebih sedikit dari apa yang diinginkan penggugat pada awalnya, PRTM dapat berkonsultasi dengan pengacara atau pekerja sosial tentang pro dan kontra dari nilai yang lebih rendah tersebut dibandingkan waktu, biaya dan risiko yang mungkin terjadi seandainya berlanjut ke proses litigasi.

3.84

Dalam prakteknya, kasus biasanya diselesaikan pada saat sidang call-over dan di setiap kesempatan sebelum proses persidangan. Namun demikian, jika para pihak tidak setuju untuk berdamai di sidang call-over, kedua belah pihak akan menerima arahan tentang cara mengajukan dokumen yang diperlukan, dan Petugas Tribunal akan mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam sengketa dan menunda perkara untuk tanggal yang lain untuk sidang mention.60

3.85

Sidang mention bertujuan agar Ajudikator dapat meninjau kecukupan bukti dengan para pihak, termasuk mengidentifikasi setiap saksi. 61 Sidang mention tambahan mungkin diperlukan jika kasus melibatkan hal-hal yang kompleks, atau jika salah satu pihak tidak mengikutiarahan dari Petugas Tribunal.

3.86

Begitu alat bukti dinyatakan cukup bagi kedua belah pihak, akan ditentukan tanggal sidang.62 Jumlah alat bukti yang diperlukan berbeda untuk setiap kasus. Menurut sumber lokal, ada gugatan yang masuk ke proses persidangan berdasarkan pernyataan penggugat dan dokumen pendukung lainnya seperti tagihan pembayaran agen, namun ada juga kasus yang berlanjut ke sidang pengadilanhanya berdasarkan keterangan dari penggugat.63

3.87

Di persidangan, kedua belah pihak akan memberikan bukti dan diperiksa silang, diikuti oleh saksi. Setelah semua saksi memberikan kesaksian, para pihak dapat memilih untuk membuat pengajuan akhir, meskipun hal ini tidak diperlukan.

59

Informasi tersedia disitus web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/sc.htm#6 (diakses15 Sep 2015). 60 Perkara yang dimulai secara tidak semestinya di SCT dapat dialihkan ke pengadilan atau tribunal lainnnya, apakah itu pada saat sidang call-over atau tahapan sidang berikutnya. 61 Jika salah satu pihak tidak menaati arahan Adjudikator, pihak tersebut mungkin tidak akan memenangkan perkaranya dan/atau kehilangan biaya ke pihak lawannya. Lihat situs web Judiciary of the Government of HKSAR di n 59 di atas. 62 Jika ada saksi yang tidak bersedia hadir di sidang, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan ke Adjudikator agar dikeluarkan surat pemanggilan saksi untuk memastikan kehadiran saksi. Permohonan ini harus dibuat paling tidak tiga minggu sebelum tanggal sidang. Perlu dicatat bahwa biaya saksi yang ditentukan harus dibayar pihak pemohom. Idem. 63 Lihatwawancara dengan Manisha Wijesinghe di n 26 di atas.

172


3.88

Putusan dapat dijatuhkan pada akhir persidangan, atau pada kemudian hari jika masalah yang dihadapi lebih kompleks. Jika Ajudikator berpendapat bahwa para pihak perlu mengajukan bukti lebih lanjut, sidang akan ditunda ke hari yang lain. (ix)

3.89

Beban pembuktian64

Pihak penggugat memiliki beban pembuktian dan harus mengemukakan bukti yang mencukupi untuk membuktikan kasus mereka berdasarkan peluang terjadinya kasus tersebut pada mereka. (x)

Pendampingan

3.90

Para pihak dapat meminta persetujuan dari Pengadilan (Tribunal) untuk menunjuk pendamping non-hukum. 65 SCT akan meninjau permohonan berdasarkan pertimbangan kepantasannya sendiri, dan SCT memiliki diskresi (keleluasaan) yang luas untuk memberikan atau menolak permohonan individu.

3.91

Dari sejumlah kasus yang tersedia, tampak bahwa SCT akan mempertimbangkan sejumlah faktor berikut untuk meninjau permohonan atas pendampingan: •

ketepatan waktu dan keterlambatan permohonan – permohonan yang dibuat pada tahap akhir persidangan dapat ditolak. 66 Oleh karena itu, permohonan tersebut harus dibuat sesegera mungkin;

•

menjaga tingkat keseimbangan – penunjukan yang diajukan dapat ditolak apabila permohonan tersebut dapat mengacaukan kesetaraan dari para pihak(misalnya, jika pendamping yang diajukan terlatih dalam bidang hukum);67dan

•

kesulitan praktis untuk menjalankan kasus tanpa pendampingan – hal ini dapat dipandang relevan jika salah satu pihak tidak memiliki kemampuan atau sebaliknya mengalami kesulitan untuk memahami persidangan dalam bahasa Inggris atau bahasa Kanton

3.92

Setelah memperoleh persetujuan dari SCT dan setelah PRTM sebagai pihak penggugat menandatangani surat kuasa, seorang pendamping dapat bertindak atas nama PRTM pada semua tahapan, kecuali persidangan.68

3.93

Pada persidangan, seorang Ajudikator jarang mengijinkan seorang pendamping untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas nama PRTM sebagai pihak penggugat. Meskipun terdapat beberapa kasus dimana LSM telah berhasil menunjuk seorang pendamping untuk mewakili seorang PRTM pada panggilan untuk melakukan sidang pemeriksaan, PRTM biasanya harus menghadiri persidangan sendiri di Hong Kong. Hal ini terjadi bahkan jika PRTM sebagai

64

Informasi tersedia disitus web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/sc.htm#5 (diakses 15 Sep 2015). 65 Lihat Small Claims Tribunal Ordinance di n 41 di atas, s 19(1)(d). 66 Chan Tung Chi v Suryani [2012] HKEC 415 di [13], mengutip pemakaian sumberdaya perundangan yang tidak efisien, dan memberikan keuntungan yang tidak adil terhadap mereka yang yang mengajukan permohonan pada tahap akhir. LihatBab 3, Bagian 7 part VII(d) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 67 Idem di [15], menyatakan bahwa meskipun bukan pengacara yang menjalankan praktek, kemampuan hukumnya kemungkinan akan memberikan pihak penggugat (PRTM) keuntungan yang tidak adil atas pihak tergugat. 68 Lihat Judiciary of the Government of HKSAR website di n 64 di atas.

173


pihak penggugat telah meninggalkan Hong Kong dan kembali ke negara asalnya ketika kasus mereka mengalami penundaan di SCT.69 (xi)

Ketidakhadiran pada sidang pemeriksaan70

3.94

Jika pihak penggugat tidak hadir dalam setiap sidang pemeriksaan di SCT, dan tidak memperoleh persetujuan untuk menunjuk seorang pendamping pada saat ketidakhadiran mereka, SCT dapat mencoret klaim mereka.71

3.95

Jika hal tersebut terjadi dan PRTM sebagai pihak penggugat masih berkeinginan untuk melanjutkan kasus mereka, mereka harus segera mengupayakan pemulihan kasus mereka dengan melengkapi dan menyerahkan Form 8D (Application to Set Aside an Award / Order).72 dalam rentang 7 hari kalender setelah sidang pemeriksaan(hearing). 73 Mereka harus menetapkan alasan ketidakhadiran mereka dari sidang pemeriksaan, bersama dengan semua bukti pendukung, dan membayar biaya yang ditentukan sebesar $55.74 SCT kemudian akan menetapkan tanggal sidang pemeriksaan untuk meninjau kembali permohonan, dan pihak penggugat – sebagai pihak yang melakukan kelalaian – biasanya diperintahkan untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh pihak tergugat.75

3.96

Alternatifnya, pihak penggugat dapat mengajukan klaim baru dengan permohonan untuk membatalkan kasus. 76 Namun, klaim baru ini akan menyebabkan pihak penggugat mengeluarkan tambahan biaya pengajuan kasus dan tambahan waktu. (xii)

Peninjauan

3.97

Jika penggugat tidak merasa puas dengan putusan dari Ajudikator, mereka memiliki tujuh hari kalender sejak putusan tersebut dibuat untuk mengajukan permohonan kepada SCT untuk melakukan peninjauan. 77 Mereka harus melengkapi Form 8C (Application for Review of an Award / Order by a Party) 78 yang menyatakan alasan atas ketidakpuasan mereka, dan membayar biaya yang ditentukan sebesar HK$61.

3.98

Seorang Ajudikator, biasanya Ajudikator yang sama yang memimpin selama persidangan, akan memeriksa permohonan dalam rentang waktu 14 hari kalender tetapi tidak terikat oleh pencarian fakta sebelumnya.79

69

Wawancara dengan Rob Connelly, Barrister-At-Law, Hong Kong , 30 Maret, 2015. Informasi tersedia disitus web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/sc.htm#5 (diakses 15 Sep 2015). 71 Lihat Small Claims Tribunal Ordinance di n 41 di atas, s 32A(1). 72 Form 8D: Application to Set Aside an Award/Order tersedia di situs web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/pdf/juds8d.pdf (diakses 9 Sep 2015). 73 Lihat Small Claims Tribunal Ordinance di n 41 s 32A(2). 74 Sch of the Small Claims Tribunal (Fees) Rules Cap 338B. Lihat Bab 3, Bagian 7 part VII(c) untuk teks dari naskah UU tersebut. 75 Informasi tersedia disitus web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/sc.htm#8 (diakses 29 Sep 2015). 76 Lihat Judiciary of Government of HKSAR website di n 70 di atas. 77 Idem. 78 Form 8C: Application for Review of an *Award/Order by a Party tersedia disitus web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/pdf/juds8c.pdf (diakses 15 Sep 2015). 79 LihatSmall Claims Tribunal Ordinance di n 41 s 27A. 70

174


3.99

Jika pemohon masih tidak puas dengan hasil peninjauan, mereka dapat meminta persetujuan untuk banding kepada CFI. Lihat Bab 3, Bagian 3.III.(A)(xiii) di bawah untuk mengajukan banding atas keputusan SCT.

3.100 Pendampingan: pendampingan hukum tidak diijinkan pada saat peninjauan. 3.101 Biaya: biaya yang terkait dengan peninjauan SCT pada umumnya jauh lebih rendah daripada biaya yang diperlukan untuk persidangan banding karena para pihak tidak akan mengeluarkan biaya untuk pendampingan hukum. (xiii)

Banding (a)

Permohonan untuk banding atas keputusan SCT atau hasil peninjauan

3.102 Tidak ada hak yang otomatis untuk melakukan banding yang terkait dengan keputusan SCT. Hal itu tergantung pada diskresi dari CFI.80 3.103 Salah satu pihak hanya mempertimbangkan pengajuan banding jika mereka mampu menunjukkan bahwa salah satu berikut ini: •

Ajudikator melakukan kesalahan penarapan perundangan sehingga putusan tersebut salah (misalnya, karena Ajudikator salah menginterpretasikan perundangan, atau menerapkan kriteria yang salah); atau

•

Putusan tersebut dibuat di luar yurisdiksi SCT.81

Kedua hal di atas adalah dua landasan saja untuk mengajukan banding. 3.104 Persetujuan untuk melakukan banding tidak akan diberikan berdasarkan kesalahan fakta, karena CFI biasanya tidak memiliki kekuasaan untuk membalikkan atau mengoreksi apa yang telah ditentukan oleh SCT tentang duduk perkara suatu kasus.82 3.105 Salah satu pihak yang berupaya untuk melakukan banding atas keputusan harus melengkapi dan menyerahkan Form 9 (Permohonan Application for Leave to Appeal on Point of Law)83 kepada Petugas Pencatat dari Pengadilan Tinggi dan membayar biaya yang ditentukan sebesar HK$6184dalam rentang waktu 7 hari kalender setelah putusan tertulis SCT dikirimkan. 80

Dalam Alvares v Ng Ah Ying [1999] HKLRD (Yrbk) 91 at [7], seorang PRTMditawarkan HK$7.600 sebagai perdamaian untuk penyelesaian sengketa, tetapi dia menolak dan menggugat mantan majikannya ke LT. Setelah diputuskan memperoleh kompensasi yang lebih kecil daripada tawaran perdamaian, dia menggugat mantan majikannya ke SCT, menggugat biaya hidup yang dikeluarkan antara waktu pemutusan hubungan kerja dan putusan tersebut. Wakil Ajudikator menolak gugatan tersebut atas dasar bahwa biaya hidup tersebut sebagai akibat dari penolakan pihak penggugat terhadap tawaran majikannya, dan bahwa dia secara sengaja menolak untuk menerima tawaran tersebut karena dia ingin untuk memperpanjang masa tinggal dia Hong Kong untuk mencari pekerjaan. PRTM kemudian berupaya untuk mengajukan banding ke CFI, tetapi permohonannya ditolak karena tidak dasar hukum yang dipertentangkan. CFI bersikukuh bahwa persetujuan untuk mengajukan banding hanya akan diberikan jika CFI memandangnya tepat. CFI dapat menolak permohonan jika dasar hukum yang diajukan, misalnya, tidak valid, tidak serius, tidak nyata atau bersifat akademis. Lihat Bab 3, Bagian 7 part VII(d) untuk rangkuman singkat dari kasus tersebut. 81 Lihat Small Claims Tribunal Ordinance di n 41 di atas, s 28. 82 Idem, s 29(2). 83 Form 9: Application for Leave to Appeal on Point of Law tersedia di situs web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/pdf/juds9.pdf (diakses 9 Sep 2015). 84 Lihatsitus web Judiciary of the Government of HKSAR di n 75 di atas.

175


3.106 Permohonan persetujuan untuk banding akan diperiksa oleh Hakim dari CFI. Setiap penolakan untuk memberikan persetujuan oleh CFI bersifat final.85 3.107 Begitu banding diajukan menuju Pengadilan Tinggi, aturan yang lebih kompleks dan ketat tentang bukti akan berlaku. Bukti baru hampir tidak mungkin diterima pada banding, terutama jika pihak terkait menyadari keberadaan bukti ini sebelum atau selama berlangsungnya proses pengajuan ke SCT.86 3.108 Pendampingan: pendampingan hukum diperbolehkan di CFI, sehingga para pihak dapat menyewa pengacara untuk melaksanakan banding.87 3.109 Biaya: biaya pengajuan di CFI lebih tinggi daripada biaya di SCT. Selain itu, mengingat para pihak kemungkinan melakukan konsultasi hukum untuk membantu banding mereka, biaya hukum yang terkait dengan tatacara CFI dapat berjumlah cukup signifikan, dan pihak yang kalah kemungkinan besar harus menanggung biaya dari pihak lainnya. Oleh karena itu, PRTM yang bertindak sebagai penggugat harus mempertimbangkan serius resiko yang demikian sebelum mengajukan banding. (b)

Banding terhadap keputusan CFI

3.110 Jika salah satu pihak melanjutkan proses dengan mengajukan banding ke CFI tetapi tidak berhasil, mereka memiliki 7 hari kalender sejak keputusan CFI untuk mengajukan permohonan pada Petugas Pencatat dari Pengadilan Tinggi dan meminta persetujuan untuk banding ke Pengadilan Banding (CA, Court of Appeal). Permohonan dibuat dengan cara panggilan (summons)dengan landasan banding, affidavit evidence (bukti yang berupa penyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah) jka dipandang tepat (seperti alasan untuk mengajukan permohonan yang demikian di luar waktu), serta garis besar argumen secara tertulis untuk mendukung agar CA memberikan persetujuan. Pemohon juga harus menerangkan apakah permohonan tersebut dapat ditentukan atas dasar penyerahan secara tertulis saja, atau apakah sidang pemeriksaan memang diperlukan. Setelah menerima dokumen yang demikian, CA dapat menentukan permohonan tanpa melakukan sidang pemeriksaan, atau mengarahkan para pihak untuk menetapkan tanggal bagi pelaksanaan sidang pemeriksaan. 88 Banding hanya dapat diajukan jika CA memberikan persetujuan untuk banding. 3.111 CA hanya akan memberikan persetujuan untuk banding jika ditemukan bahwa kasus tersebut melibatkan permasalahan hukum yang merupakan kepentingan umum atau kepentingan publik.89 Lihat Bab 3, Bagian 3.II.(B)(xiii) di atas untuk contoh kepentingan umum atau kepentingan publik.

85

Lihat Small Claims Tribunal Ordinance di n 41di atas, s 29A(3). Ho &Another& Grand Pacific Vacation (Hong Kong) Ltd [2005] HKEC 1167 di [31], permohonan tersebut ditolak, karena pemohon memiliki dokumen tersebut pada saat berlangsungnya sidang pemeriksaan di Pengadilan. Oleh karena itu, pemohon tersebut menyadari atas keberadaan dokumen tersebut sebelum sidang pemeriksaan di Pengadilan. 87 Informasi tersedia disitus web Judiciary of the Government of HKSAR: http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/hc.htm#8 (diakses 15 Sep 2015). 88 Practice Direction 4.1: Civil Appeals to the Court of Appeal tersedia di Legal Reference System disitus web Judiciary of the Government of HKSAR: http://legalref.judiciary.gov.hk/lrs/common/pd/pdcontent.jsp?pdn=PD4.1.htm&lang=EN (diakses 19 Sep 2015). Lihat juga Ord 59, r 2 and 2A of the Rules of the High Court Cap 4A. LihatBab 3, Bagian 7 part VII(e) untuk teks dari naskah UU tersebut. 89 Lihat Small Claims Tribunal Ordinance di n 41di atas, s 29A(1). 86

176

Sri Aryan Formatte

Sri Aryan Deleted

Sri Aryan Deleted

Sri Aryan Formatte


(xiv)

Penegakan putusan90

3.112 SCT tidak akan membantu pihak kreditor putusan (yaitu pihak yang menang) untuk menegakkan putusan tersebut. Oleh karena itu, jika pihak debitur putusan (yaitu pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan tersebut, pihak yang menang perlu mengambil langkah sendiri untuk menegakkan putusan. 3.113 Langkah-langkah ini kemungkinan besar melibatkan biaya lanjutan. Lihat Bab 3, Bagian 5.III.(A)(iii) di bawah ini untuk untuk Writ of Fieri Facias. 3.114 Perhatikan bahwa secara esensial tidak mungkin untuk menegakkan putusan keuangan terhadap judgment debtor (pihak yang kalah) yang tidak memiliki aset. Selain itu juga sangat sulit untuk menegakkan putusan terhadap judgment debtor yang menyimpan aset mereka di luar Hong Kong. Jadi, PRTM sebagai pihak penggugat harus mempertimbangkan apakah pihak tergugat yang terkait dengan proses hukum tersebut memiliki aset di Hong Kong sebelum memulai pengajuan perkara. (xv)

Klaim dari jarak jauh

3.115 Mengigat keterbatasan waktu dan pertimbangan biaya, PRTM sebagai pihak penggugat kemungkinan tidak dapat – atau berharap untuk – tinggal di Hong Kong dengan tujuan untuk memulai atau melaksanakan proses hukum. Tetapi mereka masih ingin melakukannya dari jarak jauh, setelah kembali ke negara asalnya. 3.116 Mengajukan gugatan dari jarak jauh di SCT mungkin dilakukan, dan PRTM sebagai pihak penggugat dapat menunjuk pendamping untuk menyerahkan dokumen atas nama mereka. Namun, seringkali terdapat kesulitan praktis jika pihak penggugat tinggal di negara asing. 3.117 Selanjutnya, ketika tiba masa persidangan, PRTM diharuskan hadir untuk menjawab pertanyaan dan pemeriksaan silang. Oleh karena itu, kecuali Pengadilan TIK dapat digunakan (Lihat Bab 3, Bagian 4.III. di bawah), PRTM pada umumnya harus kembali ke Hong Kong, setidaknya untuk persidangan. (B) Pengadilan Negeri (DC, District Court) – Gugatan yang melebihi HK$50.000 3.118 DC dapat menangani klaim dalam kontrak, quasi-contract, tort (termasuk klaim personal injury), serta klaim yang didasarkan pada tuduhan pelecehan 91 atau diskriminasi (termasuk diskriminasi berdasar gender, disabilitas, suku atau status keluarga). Kasus yang juga melibatkan klaim ketenagakerjaan juga dapat diajukan, meskipun kasus yang hanya melibatkan klaim ketenagakerjaan mulamula harus dibawa ke Pengadilan Ketenagakerjaan. Khususnya, klaim atas perlakuan diskriminasi juga dapat ditangani oleh EOC selain DC. 3.119 Dalam konteks PRTM sebagai pihak penggugat, kasus di DC seringkali terkait dengan pelecehan dan personal injury, selain klaim upah yang belum dibayarkan. 90

Informasi tersedia disitus web Judiciary of the Government http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/sc.htm#9 (diakses 20 Sep 2015). 91 Informasi tersedia disitus web Judiciary of the Government http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/dc.htm (diakses 9 Sep 2015).

177

of

HKSAR:

of

HKSAR:


3.120 Dalam rangka untuk mengejar klaim di DC, pihak penggugat semestinya menghendaki jumlah yang lebih besar dari HK$50.000 tetapi kurang dari HK$1 juta. Kasus juga dapat ditransfer ke DC dari SCT92atau LT93jika kasus-kasus tersebut dianggap cukup penting atau kompleks. LT atau SCT dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mencakup kompleksitas dari permasalahan hukum, baik dalam permasalahan hukum atau permasalahan faktual,94besaran klaim,95keraguan atas perundangan, apakah klaim melibatkan klaim balik dimana Pengadilan Ketenagakerjaan tidak memiliki yurisdiksi,96dan perlunya penggunaan Pengadilan TIK. Lihat Bab 3, Bagian 4.III. di bawah untuk Pengadilan TIK. 3.121 Klaim yang melebihi HK$1 juta harus diajukan ke CFI, meskipun pihak penggugat dapat memilih untuk membatalkan jumlah kelebihan klaim untuk membawa kasusnya agar berada dalam yurisdiksi DC, dimana biaya yang terkait dengan litigasi kemungkinan relatif lebih rendah. 3.122 Karena prosedur di DC cenderung lebih kompleks draipada proseedur di LT maupun SCT, PRTM sebagai pihak penggugat hendaknya mencari pendampingan pro bono atau Bantuan Hukum untuk mengajukan dan menjalani prosedur di DC. 3.123 Klaim tentang kontrak atau klaim tentang tort harus diajukan ke DC dalam rentang waktu 6 tahun sejak tanggal dimana alasan untuk mengajukan gugatan timbul. 97 Untuk klaim yang melibatkan personal injuries, klaim tersebut harus diajukan dalam rentang waktu 3 tahun sejak tanggal dimana alasan untuk mengajukan gugatan timbul atau tanggal dimana pihak penggugat mulai menyadari adanya cedera, yang mana yang terjadi lebih belakangan.98 Perlu diperhatikan: Prosedur DC bisa sangat kompleks, sehingga klaim penggugat tidak dapat menerima justifikasi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengajukan klaim ke DC. Tergantung pada jumlah klaim, maka PRTM sebagai pihak penggugat harus mempertimbangkan untuk mengajukan kasus mereka ke SCT atau LT saja. Tentu saja, pertimbangan yang berbeda dapat dilakukan jika klaim mereka berkaitan dengan cedera pribadi yang serius karena hal ini dapat menerima justifikasi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan proses litigasi DC. Selain itu, karena pendampingan hukum diperbolehkan di DC, biaya yang harus dikeluarkan oleh semua pihak dalam persidangan DC mungkin cukup substansial; dan jika PRTM sebagai pihak penggugat tidak berhasil dalam klaim mereka, mereka mungkin diperintahkan untuk membayar biaya pihak lain. (i)

Kelebihan Pengadilan Negeri (DC)

Sri Aryan Deleted

92

Lihat Small Claims Tribunal Ordinance di n 41di atas. Rule 7 Labour Tribunal (General) Rules Cap 25A. Lihat Bab 3, Bagian 7 part VII(a) untuk teks dari naskah UU tersebut. 94 Murdock v Dresser-rand Services SARL [2002] 2 HKC 85 di [8], Tribunal dengan menggunakan diskresinya dapat menolak yurisdiksi untuk berbagai keadaan, misalnya untuk alasan kompleksitas perkara, kepentingan pihak dalam pendampingan hukum, gugatan balik yang mana Tribunal tidak memiliki yurisdiksi, dan keraguan atas apakah pengadilan mempunyai yurisdiksi. LihatBab 3, Bagian 7 part VII(a) untuk ringkasan singkat dari kasus tersebut. 95 Dataprep (HK) Ltd v Kuo Chi Yung, Peter [1974] HKLR 383 di *408. Tribunal mengalihkan perkara ke Mahkamah Agung karena menyangkut nilai perkara yang besar, rumit, dan sangat diperebutkan. 96 Lihat Murdock v Dresser-rand Services SARL di n 94di atas. 97 Lihat Limitation Ordinance di n 45di atas. 98 Idem, s 27(4). 93

178

Sri Aryan Formatte

Sri Aryan Deleted

Sri Aryan Formatte

Sri Aryan Formatte

Sri Aryan Deleted


3.124 Pendampingan: pendampingan hukum dibolehkan di DC, sehingga salah satu pihak dapat melibatkan penasihat hukum untuk hadir atas nama mereka pada sidang pemeriksaan, dan untuk membantu mereka dalam mempersiapkan pembelaan, pernyataan kesaksian, dan pembuktian. Namun, tergantung pada kasus, ada kemungkinan bahwa PRTM sebagi pihak penggugat MDW masih perlu hadir di pengadilan untuk memberikan bukti secara lisan. 3.125 Berlakunya Bantuan Hukum: PRTM sebagai pihak penggugat dapat memperoleh Bantuan Hukum untuk menjalani proses hukum di DC. Setelah permohonan untuk memperoleh Bantuan Hukum berhasil dilakukan, seorang pengacara akan ditunjuk untuk membantu PRTM dalam mempersiapkan kasus mereka, dan mewakili mereka di sidang pemeriksaan DC. Namun, Bantuan Hukum tidak dapat mencakup semua biaya hukum yang terkait dengan litigasi dan PRTM sebagi pihak penggugat kemungkinan harus berkontribusi sejumlah danabagi kasus tersebut, tergantung pada sumberdaya keuangan dan hasil dari kasus tersebut. 3.126 Kemungkinan penggunaan Pengadilan TIK: hingga saat ini, Pengadilan TIK telah digunakan pada sejumlah kasus tertentu yang terbatas di DC. Hal ini sangat berguna bagi PRTM sebagai pihak penggugat yang perlu memberikan kesaksian dari jarak jauh. Lihat Bab 3, Bagian 4.III. di bawah. (ii)

Keterbatasan DC

3.127 Biaya hukum: PRTM sebagai pihak penggugat dapat terkena biaya hukum yang substansial sebagai akibat dari pengajuan klaim ke DC. Selain biaya pengadilan dimana mereka yang bertindak tanpa bantuan hukum mungkin dipaksa untuk membayar, pihak yang kalah kemungkinan menghadapi perintah pengadilan untuk membayar biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak yang menang. 3.128 Biaya umum: biaya pengajuan dan biaya Pengadilan lainnya di DC lebih tinggi daripada biaya di LT atau SCT. 3.129 Penegakan: DC tidak akan memaksakan putusan sehingga para pihak perlu mengajukan tindak penegakan secara terpisah, yang kemungkinan banyak memakan waktu dan biaya.99Lihat bagan XIII di bawah. 3.130 Waktu: proses di DC biasanya memakan waktu panjang, setidaknya berlangsung hingga lebih dari satu tahun. 3.131 Aturan: aturan pembuktian dan prosedural yang ketat berlaku dalam prosedur di DC. Misalnya, para pihak harus saling mengungkapkan seluruh bukti yang mereka miliki satu sama lain selama tahap ‘penemuan’. Ketidakmampuan menyediakan klaim dan pembelaan tertulis, pernyataan kesaksian atau bukti pendukung dalam batas waktu yang telah ditentukan, atau kegagalan untuk memenuhi perintah pengadilan untuk membuat dokumen pengungkapan informasi dapat membuat pengadilan menolak gugatan atau mengabaikan pembelaan, dengan membuat putusan yang menentang pihak penggugat.100 (iii)

Permasalahan keimigrasian

99

Rincian ada dihttp://www.clic.org.hk/en/topics/civilCase/enforce_judgment/ (diakses 17 September 2015). District Court Civil Procedure (General) Rules (rincian ada dihttp://oelawhk.lib.hku.hk/items/show/3271), lihat juga Ord 24 r 16 of the Rules of the Supreme Court(rincian ada dihttp://oelawhk.lib.hku.hk/items/show/3867) LihatBab 3, Bagian 7 part I(d) untuk teks dari naskah UU tersebut. 100

179


! 3.132 Pada umumnya, PRTM hanya diijinkan untuk tinggal di Hong Kong hingga dua minggu setelah pemutusan kontrak kerja mereka101. Namun, jika mereka telah mengajukan klaim ke DC atau LT, mereka dapat memperoleh perpanjangan visa, yang mengijinkan mereka untuk tetap tinggal secara legal di Hong Kong selama periode waktu yang lebih lama. (iv)

Biaya umum dan pengeluaran yang terkait

3.133 Bagan berikut memberikan daftar biaya yang terkait dengan pengajuan klaim di DC102: Tabel 3-4: Rangkuman biaya pengajuan dan pengeluaran di DC Item Biaya pengajuan Penetapan permasalahan pemeriksaan Biaya saksi

Biaya HK$630 alasan untuk

atau sidang

Salinan dokumen Terjemahan dokumen (v)

HK$630 HK$530/hari per persidangan HK$440/hari per menghasilkan atau pengadilan atau sebagai saksi ahli HK$4/halaman HK$72/halaman

saksi untuk menghadiri pegawai publik untuk membuktikan dokumen di memberikan kesaksian

Bantuan Hukum

3.134 PRTM sebagai pihak penggugat dapat memperoleh Bantuan Hukum untuk melakukan proses pengajuan gugatan di DC. Permohonan dapat dibuat secara elektronik, yang berarti bahwa pemohon tidak perlu berada di lembaga yurisdiksi ketika mengajukan permohonan. Meskipun Bantuan Hukum dapat membantu menutupi banyak biaya hukum yang terkait dengan proses litigasi, bantuan tersebut tidak dapat menutupi 100% biaya. Selanjutnya, tidak semua orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Permasalahan ini akan dibahas di bawah. Poin praktis: PRTM sebagai penggugat dapat membuat permohonan online untuk Bantuan Hukum melalui Portal Layanan Bantuan Hukum Elektronik/Legal Aid Electronic Services Portal (LAESP).103 Namun demikian, bagi PRTM tertentu proses aplikasi tersebut mungkin menyulitkan karena mereka harus menandatangani dan mengkonfirmasi validitas sejumlah dokumen yang berbeda. Untuk alasan ini, jika PRTM berencana untuk membawa kasusnya ke hadapan DC, maka PRTM disarankan untuk mengajukan permohonan dan memperoleh Bantuan Hukum sementara masih di Hong Kong.

101

Rincian ada dihttp://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/panels/mp/papers/mp0227cb2-870-14-e.pdf (diakses 15 November 2015). 102 Untuk daftar lengkap biaya, silakan mengacu ke the Schedule of the District Court Civil Procedure (Fees) Rules, Cap 336C. LihatBab 3, Bagian 7 part I(a) untuk teks dari naskah UU tersebut. 103 Rincian ada dihttp://www.lad.gov.hk (diakses 7 September 2015).

180


Dengan demikian, Bantuan Hukum dapat diperoleh dari jarak jauh (melalui perwakilan hukum atau lainnya), namun demikian, karena pemohon tidak berada di Hong Kong maka hal ini akan mempengaruhi proses permohonan karena waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman dokumen asli dari luar negeri, dan ketidakhadiran pemohon untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh departemen104. Pengajuan permohonan Bantuan Hukum mensyaratkan penggugat untuk menjelaskanpokok perkara dari kasusnya. Oleh karena itu, agar suatu permohonan memiliki peluang kuat untuk berhasil, PRTM perlu menunjukkan bahwa ada alasan kuat yang mendukung gugatannya. 105 Hal ini mungkin membutuhkan bantuan dari pengacara pro bono atau LSM. Pengajuan permohonan Bantuan Hukum biasanya memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk diproses, tapi sementara permohonan dipertimbangkan, pengacara pro bono yang mendampingi PRTM dapat terus mengurus kasusnya. Selanjutnya, meskipun Bantuan Hukum kemudian diberikan, pengacara pro bono dapat tetap membantu pengacara Bantuan Hukum yang ditunjuk untuk mempersiapkan kasus. PRTM sebagai penggugat setelah melakukan konsultasi hukum dianggap tidak mungkin memperoleh Bantuan Hukum ataupun bantuan pro bono, masih dapat mengajukan klaim lewat SCT (di mana jumlah yang akandidapatkan lebih sedikit dari yang diminta) atau LT, di mana prosedur tidak begitu rumit dan biaya umumnya lebih rendah, karena tidak adanya pendampingan hukum.

3.135 PRTM sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan untuk Bantuan Hukum di bawah Skema Bantuan Hukum Biasa atau Skema Bantuan Hukum Tambahan. 3.136 Skema Bantuan Hukum Biasa meliputi klaim yang melibatkan pelanggaran kontrak, kasus kompensasi pekerja, masalah keimigrasian, upah pekerja dan kasus tunjangan kerja terkait. 3.137 Skema Bantuan Hukum Tambahan meliputi klaim yang melebihi HK$60.000 dan melibatkan cedera atau kematian, kelalaian medis, serta kelalaian terkait perawatan gigi dan professional hukum. Skema ini juga mencakup gugatan yang diajukan berdasarkan Employees’ Compensation Ordinance dan naik banding yang diajukanpekerja terhadap ganti rugi yang dikabulkan oleh LT terlepas dari nilai perkara.106 3.138 Agar permohanan Bantuan Hukum diterima di bawah Skema Bantuan Hukum Biasa, PRTM harus lolos means test (ujikelayakan mendapatkan bantuan hukum) dan merits test (uji pokok perkara)107: •

di bawah means test, sumberdaya keuangan pihak pemohon tidak boleh melebihi HK$290.380;108 dan

104

Wawancara dengan Manisha Wijesinghe, Paralegal, Daly & Associates, 15 Juli, 2015. Rincian ada dihttp://www.lad.gov.hk/eng/documents/ppr/publication/leaflet(e1).pdf (diakses 4 October 2015). 106 Rincian ada dihttp://www.gov.hk/en/residents/government/legal/advice/advice.htm (diakses 17 September 2015). 107 Rincian ada dihttp://www.lad.gov.hk/eng/las/civil/olas.html (diakses 7 September 2015). 108 Menjumlahkan pendapatan bersih bulanan selama setahun, dikurang pemotongan tertentu yang diperbolehkan, ditambah modal bersih. Untuk informasi lanjut tentang apa saja yang mencakup sumberdaya keuangan, silakan lihat http://www.lad.gov.hk/eng/las/fe.html(diakses 4 October 2015) Pengeculian atas means 105

181


•

di bawah merits test, pemohon harus memiliki alasan yang kuat untuk mengupayakan proses hukum. Departemen Bantuan Hukum akan mengkaji permohonan, dengan mempertimbangkan latar belakang perkara, alat bukti yang tersedia, dan asas-asas hukum yang berlaku.109 Dalam menilai pokok perkara, Departemen Bantuan Hukum harus puas bahwa ada alasan atau argumen hukum yang kuat sehingga layak untuk mendapatkan Bantuan Hukum. Misalnya, Bantuan Hukum dapat diberikan kepada permohonan yang telah lolos means test, jika dokumen yang ada sudah menunjukkan alasan yang kuat untuk mengambil tindakan atau bahwa masalah yang diangkat pernahditangani dalam pertimbangan atau saran hukum sebelumnya.110

3.139 Sumberdaya keuangan PRTM akan menentukan prosentase dari biaya yang harus disumbang PRTM. Tabel 3-5 menggambarkan skala gelangsar (sliding scale) ini.111 3.140 Setelah permohonan Bantuan Hukum diterima, akan ditunjuk seorang pengacara untuk membantu PRTMmempersiapkan perkaranya, dan mewakilinya di sidang DC. 3.141 Jika permohanan PRTM untuk Bantuan Hukum ditolak, PRTM dapat mengajukan banding ke Panitera Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sejak penolakan tersebut. 112 Namun demikian, keputusan Panitera bersifat final. Jika Bantuan Hukum tidak diberikan dan PRTM tidak mampu untuk menunjuk seorang penasehat hukum untuk mewakilinya dalam persidangan, ia dapat mencari bantuan dari Skema Layanan Hukum Gratis yang disediakan oleh Perhimpunan Advokat Hong Kong.113 3.142 Akhirnya, perlu dicatat bahwa bantuan hukum tidak harus bersifat permanen, dan mungkin saja dihentikan dalam keadaan tertentu. Selama proses hukum, Departemen Bantuan Hukum dapat menentukan bahwa PRTM (yang menerima Bantuan Hukum) tidak lagi memiliki alasan kuat untuk melanjutkan proses hukum. Hal inicontohnya mungkin terjadi bilamana muncul bukti tambahan yangmemberatkan, pihak satunya telah menyatakan bangkrut, atau PRTMsecara tidak wajar menolak tawaran perdamaian. Dalam keadaan seperti itu, pemberian Bantuan Hukum dapat dihentikan untukPRTMyang tetap meneruskan upaya hukumnya, meskipun PRTM tidak akan diminta untuk membayar kembali jumlah yang telah diterima dari Bantuan Hukum.

test termasuk kasus-kasus yang menyangkut dugaan pelanggaran terhadap Hong Kong Bill of Rights OrdinanceatauInternational Covenant on Civil and Political Rights.Untuk kasus seperti ini, Direktur Bantuan Hukum mempunyai keleluasaan untuk memberi bantuan, meskipun sumberdaya pemohon melebihi ambang batas. Ibid. 109 Rincian ada dihttp://www.legco.gov.hk/yr14-15/english/panels/ajls/papers/ajls20150323cb4-658-3-e.pdf (diakses 17 September 2015). Karena Bantuan Hukum dibiayai oleh dana publik, maka kecil kemungkinan akan diberikan apabila biaya gugatan jauh melebihi nilai potensial, atau jika kemungkinan pemulihan begitu kecil sehingga walaupun berhasil, orang biasa tidak akan menggunakan uangnya sendiri untuk proses hukum yang demikian. 110 Ibid. 111 Rincian ada dihttp://www.lad.gov.hk/eng/las/lac/olascc.html (diakses 7 September 2015) 112 Rincian ada di http://www.hkclic.org/en/topics/legalAid/freeOrSubsidisedLegalAssistanceInHongKong/legalAidSchemeForCivilC ases/q9.shtml (diakses 17 September) 113 Rincian ada dihttp://www.hkba.org/the-bar/free-legal-service/free-legal-service1.html(diakses 17 September 2015).

182


Tabel 3-5: Skala yang berlaku saat ini untuk kontribusi Bantuan Hukum di bawah Skema Bantuan Hukum Biasa114 Sumberdaya Keuangan (HK$)

Tingkat Kontribusi (%)

Kontribusi (HK$)

0 – 39.297,50

-

-

36.297,51 – 72.595,00

2

726 – 1.452

72.595,01 – 108.892,50

2.5

1.815 – 2.722

108.892,51 – 145.190,00

5

5.445 – 7.260

145.190,01 – 181.487,50

10

14.519 – 18.149

181.487,51 – 217.785,00

15

27.223 – 32.668

217.785,01 – 254.082,50

20

43.557 - 50,.817

254,082.51 - 290,380.00

25

63,521 - 72,595

3.143 Departemen Bantuan Hukum berhak memulihkan biaya dalam situasi di mana kesepakatan perdamaian telah dicapai atau putusan yang dijatuhkan berpihak pada mereka yang menerima bantuan di bawah Skema Bantuan Hukum Biasa.115 3.144 Mereka yang mempunyai sumberdaya keuangan yang melebihi jumlah maksimum yang diizinkan di bawah Skema Bantuan Hukum Biasa masih dapat mengajukan permohonan untuk bantuan di bawah Skema Bantuan HukumTambahan. 3.145 Sepertimana dengan Skema Bantuan HukumBiasa, Skema Bantuan Hukum Tambahan mensyaratkan pemohon untuk menjalani means test dan merits test:116 •

di bawah means test, sumberdaya keuangan pemohon harus lebih besar dari HK$290.380 tetapi tidak melebihi HK$1.451.900;117 dan

•

di bawah merits test, mereka harus memiliki alasan yang kuat untuk mengupayakan proses persidangan. Lihat Bab 3 ayat (v) Bantuan Hukum di atas.

Tabel 3-6: Skala yang berlaku saat ini untuk kontribusi Bantuan Hukum di bawah Skema Bantuan Hukum Tambahan118 114

Rincian ada dihttp://www.lad.gov.hk/eng/las/lac/olascc.html (diakses 1 December 2015) Perlu dicatat bahwa pemulihan biaya dapat berasal dari harta milik yang terpulihkan atau dipertahankan selama proses hukum. Harta milik yang dimaksud antara lain adalah lahan atau hak guna lahan, serta ganti rugi moneter seperti kompensasi pekerja, upah yang tertunggak, dan penggantian untuk kasus cedera pribadi. Rincian ada di http://www.lad.gov.hk/eng/documents/ppr/publication/guide_to_legal_aid_services_in_hongkong(e)_lowr.pdf (diakses 17 September 2015) 116 Rincian ada dihttp://www.lad.gov.hk/eng/las/civil/slas.html (diakses 17 September 2015). 117 Ibid. 115

183


Biaya Permohonoan Awal Kontribusi Sementara

Kontribusi Akhir

Proses Hukum Tipe I $1.000

Proses Hukum Tipe II $5.000

$72.595

10% dari sumberdaya keuangan yang telah dinilai, namun tidak kurang dari $72.595, mana yang lebih tinggi [Seluruh biaya dan ongkos yang dikeluarkan Direktur Bantuan Hukum dengan prosentase pemotongan] DIKURANG [kontribusi sementara, biaya permohonan yang telah dibayar dan biaya yang dipulihkan dari pihak lawan]

[Seluruh biaya dan ongkos yang dikeluarkan Direktur Bantuan Hukum ditambah prosentase pemotongan] DIKURANG [kontribusi sementara, biaya permohonan yang telah dibayar dan biaya yang dipulihkan dari pihak lawan]

3.146 Proses hukum tipe I meliputi klaim kompensasi pekerja terlepas dari nilai perkara, pendampingan untukpekerjadalam proses banding terhadap ganti rugi yang dikabulkan LT terlepas dari jumlah dalam sengketa, dan klaim cedera pribadi fatal dan non-fatal di mana klaim melebihi $60.000. 3.147 Proses hukum tipe II mencakup klaim kelalaian medis danperawatan gigi, dan klaim kelalaian profesional di mana klaim melebihi $60.000.

118

Rincian ada dihttp://www.lad.gov.hk/eng/documents/wnew/FinInfoSheet_e.pdf (diakses 22 September 2015).

184


Bagan 3-5: Gambaran singkat pengajuan klaim

185


Mengajukan gugatan dan pembelaannya 3.148 PRTM sebagai penggugat dapat memulai proses gugatan di DC dengan mengajukan: •

•

Surat Pemanggilan (Writ of Summons), dalam keadaan di mana gugatandiperkirakan akan melibatkan perselisihan yang substansial mengenai fakta-fakta; atau Panggilan Awal (Originating Summons), dalam keadaan di mana gugatan pada dasarnya melibatkan masalah terkait asas-asas hukum (seperti penafsiran kontrak), dan bukan menyangkut fakta yang diperselisihkan.119

3.149 Karena kebanyakan gugatan yang diajukan PRTM ke DC melibatkan perselisihan fakta yang substansial, gugatan biasanya dimulai denganSurat Pemanggilan. 3.150 Untuk memulai suatu gugatan denganSurat Pemanggilan, PRTM harus mengajukan Formulir 1 120 dengan Panitera DC dan membayar biaya pengajuan121 ke Accounts Office (Kantor Keuangan) DC. Formulir 1 harus diisi dengan memberikan endorsement of claim (pernyataan singkat mengenai sifat dari gugatan dan ganti rugi yang diinginkan) atau Statement of Claim (Pernyataan Klaim) yang menguraikanseluruh dasar faktual dan dasar hukum dari gugatan serta ganti rugi yang dicari.122PRTM juga harus menyerahkanSurat Pemanggilan ke tergugat dengan tiga helai salinan formulir Akcnowledgement of Service (Konfirmasi Penyerahan Surat Pemanggilan). Penyerahan dapat dilakukan dengan menyerahkan salinan secara fisik ke tergugat (yaitu, penyerahan langsung), melalui pos tercatat, atau melalui pos ke alamat yang biasa yang digunakan tergugat atau alamat terakhirnya.123 3.151 Jika PRTM hanya menuntut pembayaran uang, ia juga harus mengajukan Formulir 16 (untuk liquidated claim/tuntutan untuk jumlah tertentu, misalnya utang) atau Formulir 16C (untuk unliquidated claim/tuntutan untuk jumlah yang tidak tentu), misalnya ganti rugi untuk pelanggaran kontrak atau cedera pribadi) bersama dengan Surat Pemanggilan tersebut. 3.152 Tergugat harus kemudian mengisi dan mengajukan Acknowledgement of Service untuk menunjukkan bahwaia berniat melakukan pembelaan atas gugatan tersebut. Acknowledgement of Service harus diserahkan ke Panitera dalam waktu 14 hari kalender sejak penyerahan Surat Pemanggilan (termasuk hari penyerahan).124 3.153 Setelah tergugat menyerahkan Acknowledgement of Service, tergugat harus mengajukan Defence/Pembelaan (dan Counterclaim/Gugatan Balik, jika ada). Jika tergugat tidak menyerahkanAcknowledgement of Service atau Pembelaan, 119

Rincian ada dihttp://www.clic.org.hk/en/topics/civilCase/start_civil_action/q8.shtml (diakses 17 September 2015). Untuk gambaran singkat mengenai gugatan perdata yang dimulai dengan Surat Pemanggilan silakan lihat http://www.clic.org.hk/en/topics/civilCase/start_civil_action/q9.shtml (diakses 4 October 2015). 120 Semua formulir terkait untuk mengajukan gugatan ke DC dapat dilihat di http://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/forms/dc.htm (diakses 5 October 2015). 121 Untuk memverifikasi secara persis jumlah dari biaya pengajuan, silakan hubungi Court Registry yang relevan: http://www.judiciary.gov.hk/en/others/contactus.htm. 122 Rincian ada dihttp://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/dc.htm#10 (diakses 17 September 2015). 123 Rincian ada dihttp://www.clic.org.hk/en/topics/civilCase/start_civil_action/q9.shtml (diakses 4 October 2015). 124 Rincian ada dihttp://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/dc.htm#10 (diakses 17 September 2015).

186


PRTMdapat judgment).

mengajukanpermohonan

dijatuhkan

putusan

verstek

(default

3.154 Setelah diterimanya Pembelaan dan (Gugatan Balik) dari pihak tergugat, PRTM harus mengajukan dan menyerahkan jawabannya atas pembelaan dan, jika berlaku, Pembelaan PRTM atas Gugatan Balik dalam waktu 28 hari kalender setelah penyerahan Pembelaan. 3.155 Tahap pembelaan dari gugatan DC dianggap ‘tutup’ 14 hari setelah penyerahan jawaban dan/atau pembelaanatas gugatan balik. Tabel di bawah ini menguraikan berbagai opsi untuk memulai proses hukum. Opsi 1:Penggugat mengeluarkan Surat Pemanggilan + Pernyataan Klaim, diverifikasi olehPernyataan Kebenaran (Statement of Truth) Tergugat mengajukan Acknowledgement of Service (dalam waktu 14 hari) • Jika tidak mengajukannya: Penggugat dapat mengajukan permohonan dijatuhkan putusan atas tergugat. Tergugat mengajukan Pembelaan (dan Gugatan Balik jika berlaku) dalam waktu 28 hari setelah berakhir batas waktu untuk mengajukan Acknowledgment of Service) • Jika tidak mengajukannya: Penggugat dapat mengajukan permohonan dijatuhkan putusan atas tergugat. Penggugat mengajukan Jawaban (dan Pembelaan atau Gugatan Balik jika ada), diverifikasi oleh Statement of Truthdalam waktu 28 hari setelah menerima Pembelaan. Pembelaan ditutup 14 hari setelah penyerahan Jawaban dan/atau Pembelaan atas Gugatan Balik. Opsi 2:Penggugat mengeluarkan Surat Pemanggilan + Endorsement of Claim, diverifikasi oleh Pernyataan Kebenaran Tergugat menyerahkan Acknowledgement of Service (dalam waktu 14 hari) • Jika tidak menyerahkannya: Penggugat dapat mengajukan permohonan dijatuhkan putusan atas tergugat. Penggugat menyerahkan Statement of Claim diverifikasi dengan Pernyataan Kebenaran dalam waktu 14 hari setelah menerima Acknowledgement of Service. Tergugat mengajukan Pembelaan (dan Gugatan Balik jika berlaku) dalam waktu 28 hari setelah berakhirnya batas waktu penyerahan Acknowledgment of Service) • Jika tidak mengajukannya: Penggugat dapat mengajukan permohonan dijatuhkan putusan atas tergugat. Penggugat mengajukan Jawaban (dan Pembelaan atas Gugatan Balik jika ada), diverifikasi dengan Pernyataan Kebenaran dalam waktu 28 hari setelah menerima Pembelaan. Pembelaan ditutup 14 hari setelah penyerahan Jawaban dan/atau Pembelaan atas Gugatan Balik. (vi)

Prosedur hukum DC setelah pembelaan ditutup

Bagan 3-6: Ringkasan dari berbagai langkah prosedural setelah pembelaan ditutup 187


Pengumpulan# Dokumen#

Kuesioner# Penjadwalan#

Case# Management# Summons#

Lisfng#for# Trial#

Sidang/Trial#

3.156 Begitu tahap pembelaan ditutup untuk proses persidanganDC, ada serangkaian langkah yang harus dilakukan, secara berurutan, sebelum sidang dimulai. Hal ini termasuk pengumpulan dokumen(discovery), kuesioner penjadwalan (timetabling questionnaire), case management summons, beserta tanggal-tanggal penting (milestone dates).125 3.157 Discoverymensyaratkan para pihak untuk mengajukan dan menyerahkan Daftar Dokumen dalam waktu 14 hari sejak penutupan pembelaan, tetapi dalam prakteknya para pihak cenderung saling sepakat untuk memperpanjangbatas waktu. Daftar Dokumen menyebutkan semua dokumen relevan yang mereka miliki, atau yang tidak dimiliki, meskipun dokumen tersebut akan memberatkan kasus mereka sendiri. Pihak yang satunya kemudian akan diberi kesempatan untuk memeriksa dokumen. Discovery juga merupakan kewajiban yang berkelanjutan selama proses hukum berlangsung. Para pihak harus mengungkapkan semua dokumen relevan baru yang mungkin muncul selama proses persidangan. 3.158 Timetabling Questionnaire: masing-masing pihak harus mengajukan dan menyerahkan Timetabling Questionnaire dalam waktu 28 hari kalender setelah penutupan pembelaan. Para pihak harus mencapai kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan perkara untuk proses persidangan. 3.159 Case Management Summons: penggugat harus mengajukan Case Management Summons agar DC memberi arahan mengenai tindakan lebih lanjut dari perkara (kecuali arahan tersebut disepakati di antara para pihak, dan dalam hal ini Consent Summonsdapat diajukan sebagai gantinya) dalam waktu 14 hari kalender setelah penyerahanTimetabling Questionnaire dari tergugat, atau dalam waktu 14 hari berakhirnya jangka waktu untuk menyerahkan Timetabling Questionnaire, mana yang lebih awal. 3.160 DC akan menyusun jadwal untuk langkah-langkah yang perlu diambil sebelum kasus memasuki proses persidangan. Hal ini termasuk: •

Case Management Conference(Konferensi Penanganan Kasus);

•

peninjauan pra-persidangan; dan

•

persidangan itu sendiri.

Selain itu, PRTM sebagai penggugat harus hadir di pengadilan pada tanggaltanggal penting yang telah ditentukan, dan jika tidak gugatan akan dicoret dari daftar. 3.161 Perlu dicatat bahwa milestone dates tidak dapat diubah pada kebanyakan situasi. Hal ini berarti bahwa perpanjangan waktu tidak diperbolehkan tanpa adanya alasan khusus. Hal ini dapat berupa perubahan keadaan yang materiil dan/atau

125

Rincian ada dihttp://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/dc.htm#17 (diakses 17 September 2015), berlaku untuk alineas 3.156-3.162.

188


tak terduga, yang terjadi sejak diberi arahan mengenaipenentuan milestone dates.126 3.162 Jika kasus berlanjut ke pengadilan, DC akan memeriksa kesaksian lisan dari para saksi dan alat bukti dari para pihak. DC dapat menunda kasus ke hari lain jika informasi atau bukti lebih lanjut diperlukan, dan menjatuhkan putusandi akhir persidangan atau di kemudian hari. (vii)

Beban pembuktian

3.163 Penggugat menanggung beban pembuktian dan harus menyiapkan bukti yang cukup untuk membuktikan kasus mereka atas dasar“balance of probabilities.”Hal ini berarti bahwa penggugat harus membuktikan bahwa apa yang dituduhnya lebih mungkin benar daripada tidak. (viii)

Uang jaminan untuk biaya pengadilan

3.164 Penggugat mungkin disyaratkan membayar deposit untuk biaya hukum pihak tergugatbilamana penggugat kalah. Tergugat yang khawatir jikaPRTM sebagai penggugat nantinya tidak mampu membayar biaya hukum yang dikeluarkan selama proses persidangan DC, dapat mengajukan permohonan agar penggugat menyediakan uang jaminanuntuk biaya (security for costs).127 3.165 PRTM yang tidak berada di Hong Kong selama proses persidangan kemungkinan akan menghadapi permohonan dari tergugat untuk penyediaan uang jaminan atas biaya. 3.166 Besaran uang jaminan akan bervariasi sesuai kasusnya. DC mempunyai keleluasaanuntuk menilai besarannya jika DC mensyaratkan pembayaran uang jaminan tersebut. DC akan mempertimbangkan jumlah yang menurutnyaadil, mengingat seluruh keadaan dari kasus tersebut.128 3.167 Ketika menentukan apakah perlu mengeluarkan perintah untuk penyediaan uang jaminan, DC akan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan untuk setiap kasus yang dapat mencakup berikut ini: •

apakah tergugat membuat pengakuan pada saat pembelaan,jika tidak uang tersebut harus dibayarkan;

•

apakah permohonan untuk uang jaminan digunakan untuk tujuan menindas (misalnya, untuk membungkamgugatan yang sesungguhnya);129

•

posisi keuangan penggugat dan apakah ketidakmampuan penggugat secara finansial disebabkan oleh perbuatan tergugat. Hal ini dapat mencakup keterlambatan pembayaran;

126

Hong Kong Civil Procedure Vo. 1 (the White Book). Order 23, r 1 of the Rules of the District Court, Cap 336H. LihatBab 3, Bagian 7.I.(C) untuk teks undangundang. 128 Ibid. 129 DalamSunil Khemaney v Vijay Khemaney [2006] HKCU 1749 (tidak dilaporkan, HCAP 4/2005, 12 September 2006), pengadilan menolak untuk memerintahkan penyediaan uang jaminan untuk biaya dengan pertimbangan bahwa hal tersebut secara tidak adil akan mempersulit gugatan penggugat. Harus dibuktikan kepada pengadilan bahwa dalam semua keadaan, gugatan akan dipersulit jika dikeluarkan perintah untuk membayar uang jaminan. Kesimpulan ini tidak perlu diambil berdasarkan bukti langsung. LihatBab 3, Bagian 7.VI untuk ringkasan singkat dari kasus. 127

189


•

apakah biaya yang dibebankan pada penggugat akan dibayar dari Dana Bantuan Hukum;

•

apakah gugatan penggugat dibuat dengan itikad baik dan bukan tipuan;

•

apakah penggugat memiliki prospek yang cukup baik untuk berhasil;

•

apakah permohonan untuk uang jaminandiajukan pada tahap persidangan yang sudah lanjut;

•

seberapa mudah suatu putusan dapat diberlakukan terhadap penggugat;

3.168 Jika diperintahkan, uang jaminan dapat mencakup biaya masa lalu dan masa depan,130 tetapi harus disediakan penggugat dengan cara dan kerangka waktu yang ditentukan DC.131 Kegagalan untuk menaati perintah yang mensyaratkan pembayaran uang jaminandapat berarti dihentikannya gugatan DC dari penggugat. 3.169 Permohonan untuk pembayaran uang jaminan hanya tersedia untuk pihak tergugat. Dengan demikian, PRTM tidak dapat mengajukan permohonan untuk uang jaminan terhadap tergugat. Namun demikian, jika tergugat mengajukan gugatan balik, dan biasanya berada di luar Hong Kong (sehingga PRTM sebagai penggugat menjadi pihak tergugatdalam gugatan balik), maka PRTM dapat mengajukan permohonan untuk uang jaminan terhadap tergugat sehubungan dengan pembelaan atas gugatan baliknya. Poin praktis: Permohonan untuk uang jaminan kadangkala digunakan oleh tergugat sebagai taktik prosedural untuk menunda persidangan atau menekan penggugat untuk menyelesaikan kasus. PRTM yang berada di luar Hong Kong mungkin akan dihadapkan pada permohonan yang demikian. Namun demikian, DC tidak mungkin akan memerintahkan pembayaran uang jaminan karena jika DC mensyaratkan pembayaran uang tersebut maka PRTM secara efektif terhalang dari dapat meneruskan gugatannya karena tidak adanya sumberdaya keuangan.

! (ix)

Ketidakhadiran dalam sidang pemeriksaan

3.170 Meskipun PRTM dapat menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasusnya di DC, kehadiran PRTM di pengadilan kemungkinan masih diperlukan untuk memberikan kesaksian lisan dan diperiksa silang sebagai saksi. Ketidakhadiran dapat berdampak negatif pada kredibilitas PRTM sebagai saksi, dan akhirnya, pada kasus tersebut. Sekali lagi, akses terhadap Mahkamah TIK menjadikan kehadiran jarak jauh sesuatu yang memungkinkan secara teori. (x)

Pendampingan

3.171 Pendampingan hukum diperbolehkan. Mengingat biaya dari pendampingan hukum dari pihak swasta, maka mengajukan permohonan untuk Bantuan Hukum seringkali merupakan cara terbaik bagi PRTM untuk mendapatkan seorang pengacara. Jika tidak berhasil memperoleh Bantuan Hukum, PRTM dapat mengupayakan pendampingan hukum pro bono. 130

Andersen v Huang Kuang Yuan [1997] HKLRD 1360 at 1366. LihatBab 3, Bagian 7.VI untuk ringkasan singkat dari kasus. 131 Dalam prakteknya, hal ini berarti membayar uang ke pengadilan atau memberi jaminan bank (mungkin tidak memungkinkan bagi PRTM). Rincian ada dihttp://www.fieldfisher.com/PDF/Briefing-paper-2005-10-01-6f818f657d93-44f3-b7a5-685fb344095f.PDF (diakses 17 November 2015).

190


3.172 Bilamana PRTM ingin menjalani proses persidangan DC tanpa pendampingan hukum, PRTM dapat memanfaatkan Resource Centerfor Unrepresented Litigants (Pusat Informasi untuk Litigan Tanpa Pendampingan), yang menyediakan panduan untuk persidangan perdata di DC dan Pengadilan Tinggi. 132 Namun demikian, karena kompleksitas dari proses hukum di DC, pihak tanpa pendampingan hukum mungkin tidak akan dapat menangani sendiri perkaranya dan mungkin tidak sepenuhnya memahami prosedur pengadilan. Dengan demikian, PRTM tanpa pendampingan hukum dalam menjalani proses hukum DC akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika berhadapan dengan pihak lawan yang didampingi secara hukum. Selain itu, PRTM yang tidak didampingi secara hukum harus tetap berada di Hong Kong untuk menangani proses persidangan DC selama jangka waktu yang diperlukan. (xi)

Banding

3.173 Pihak yang tidak puas dengan putusan DC dapat mengupayakan banding. Namun demikian, tidak ada hak otomatis atas banding terhadap putusan DC dalam perkara perdata. (penekanan ditambahkan) Pihak yang kalah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin banding dalam waktu 14 hari sejak tanggal keputusan sela, atau dalam waktu 28 hari sejak tanggal keputusan akhir, mana yang berlaku. Jika permohonan izin ditolak, maka dapat diajukan permohonanke Pengadilan Tingkat Banding atau Court of Appeal (CA) untuk izin banding dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal penolakan. Keputusan CA terkait permohonan ini bersifat final.133 3.174 Izin banding hanya akan diberikan jika pengadilan yakin bahwa: •

banding secara wajar memiliki prospek untuk berhasil; atau

•

ada beberapa alasan lain, demi kepentingan keadilan, kenapagugatan banding harus didengar (misalnya, adanyamasalah terkait hukum konstitusional yang melibatkan kepentingan masyarakat umum).134

3.175 Bilamana izin banding dikabulkan, Pemberitahuan Banding (Notice of Appeal) bersama-sama dengan ringkasan perkara secara tertulis untuk mendukung gugatan banding harus diajukan dan diserahkan selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah tanggal pemberian izin.135 (xii)

Penegakan putusan

3.176 Idealnya, pihak yang kalah akan membayar apa yang sudah diputuskan. Namun demikian, apabila pihak yang kalah tidak melakukan hal tersebut, pihak yang menang harus mengambil tindakan untuk menegakkan putusan. 3.177 Semua instrumen penegakan (mis.,garnishee proceedings atau proses perolehan pembayaran dari pihak ketiga; charging order atau putusan pengadilan untuk perolehan pembayaran melalui harta milik; dan Writ of Fieri Facias) sebagaimana dijabarkan dalam Bagian III Penegakan Putusan, tersedia di DC. DC tidak akan membantu para pihak untuk memberlakukan putusan, sehingga pihak yang menang harus mengambil langkah-langkah penegakan sendiri jika

132

Rincian ada dihttp://rcul.judiciary.gov.hk/rc/cover.htm (diakses 7 September 2015). Order 58, r 2 of Rules of the District Court, Cap 336H. LihatBab 3, Bagian 7.I.(C) untuk teks undang-undang. 134 Order 63A of the District Court Ordinance, Cap 336. LihatBab 3, Bagian 7.I.(B) untuk teks undang-undang. 135 Order 58, r 2 of Rules of the District Court, Cap 336H. LihatBab 3, Bagian 7.I.(C) untuk teks undang-undang. 133

191


pihak yang kalah tidak menaati putusan. Proses penegakan dapat memakan waktu dan berbiaya tinggi. (xiii)

Gugatan jarak jauh

3.178 Gugatan yang ditangani DC dapat dimulai meskipun PRTM telah meninggalkan Hong Kong. Namun demikian, ada berbagai rintangan logistik tertentu yang harus diatasi dalam melakukan gugatan dari luar negeri. 3.179 Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan secara online melalui Legal Aid Eletronic Services Portal (LAESP).136 Namun demikian, jika masih ada kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan PRTM yang mengajukan permohonan dari luar negeri (misalnya, dalam keadaan di mana PRTM tinggal di daerah terpencil di negara lain), permohonan Bantuan Hukum mungkin tidak akan berhasil. 3.180 PRTM secara teori dapat memberikan kesaksian lisan ke DC dan menghadiri persidangan dari jarak jauh melalui Pengadilan TIK jika kehadiran diri secara fisik dapat dibenarkan. Namun demikian, belum pernah ada kasus yang didokumentasikan hingga saat penerbitan manualdi mana PRTM diizinkan menggunakan Pengadilan TIK. Dengan demikian, pengacara perlu melakukan tes litigasi untuk menentukan kapan dan dalam keadaan apa DC akan menyetujui penggunaan TC. IV.

!

Gugatan atas dasar diskriminasi – Mengajukan pengaduan ke Equal Opportunities Commission 3.181 EOC merupakanbadan hukum di Hong Kong yang bertanggung jawab atas penanganan aduan terkait diskriminasi, pelecehan dan fitnah berdasarkan UU di bawah ini: •

Sex Discrimination Ordinance (SDO), Cap 480; (Lihat Bab 2, Bagian 5.III.(D)(ii))

•

Disability Discrimination Ordinance (DDO), Cap 487;

•

Family Status Discrimination Ordinance (FSDO), Cap 527; dan

•

Race Discrimination Ordinance (RDO), Cap 602. (LihatBab 2, Bagian 5.III.(D)(iii))137

3.182 Jika pelapor mengalami diskriminasi karena jenis kelamin, disabilitas, status nikah, kehamilan, status keluarga atau ras, mereka dapat mengajukan keluhan secara tertulis ke EOC. Mereka dan pihak terlapor akan didorong oleh EOC untuk menyelesaikan sengketa melalui proses konsiliasi. 3.183 Jika konsiliasi gagal dan pelapor memilih untuk memulai proses hukum di DC, ia dapat mengajukan permohonan ke EOC untuk bantuan hukum, yang dapat mencakup nasihat hukum, pendampingan hukum atau bentuk bantuan lainnya yang EOC anggap tepat. Alternatif lain adalah bagi pelapor untuk memulai proses hukum itu sendiri, atau mencari Bantuan Hukum.138 136

Rincian ada dihttps://laesp1.lad.gov.hk/laesp/portal/home/functionIndexPage.jsp?appPage=preapp&language=en&country=U S only (diakses 17 September 2015). 137 Rincian ada di http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx (diakses 17 September 2015). 138 Rincian ada di http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=legal%20assistance (diakses 17 September 2015).

192


3.184 Pelapor juga dapat secara bersamaan memulai gugatan perdata di DC dan mengupayakan kompensasi untuk jenis-jenis diskriminasi yang dijelaskan di atas.139 3.185 Ketika memutuskan apakah akan melapor ke EOC atau mengajukan klaim diskriminasi di DC, PRTM harus mempertimbangkan berbagai proses penyelesaian yang tersedia untuk tindakan yang dilakukan. Tujuan praktis dari pengajuan aduan ke EOC adalah untuk memberikan tekanan pada majikan PRTM. Namun demikian, EOC tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pembayaran kompensasi moneter; EOC hanya dapat memediasi negosiasi yang mungkinberujung pada perjanjian konsiliasi (conciliation agreement). Sebaliknya, DC memiliki wewenang untuk memerintahkan pembayaran kompensasi moneter jika putusannya berpihak padapemohon. Poin praktis: Aduan yang diajukan ke EOC harus dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak kejadian. DC umumnya tidak akan mempertimbangkan gugatan berdasarkan UU Diskriminasi yang disebutkan sebelumnya jika klaim diajukan 24 bulan setelah terjadinya perbuatan yang diadukan, meskipun DC diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan gugatan berbatas waktubilamana dianggap adil dan setara untuk melakukannya.140 Waktu yang digunakan EOC untuk menyelidiki suatu aduan tidak akan dihitung dalam batas waktu 2 tahun untukmengambil tindakan hukum di DC.141 (A)

Keuntungan dalam menggunakan EOC

3.186 Gugatan jarak jauh: Pelapor dapat mengajukan aduan ke EOC secara online, dari manapun mereka berada dan para pihak tidak perlu kembali ke Hong Kong untuk pertemuan konsiliasi. Hal ini membuka kesempatan bagi PRTM untuk mengajukan keluhan bahkan setelah mereka meninggalkan Hong Kong. EOC dapat berkomunikasi dengan pelapor melalui surat, email, telepon, atau cara lain yang sesuai.142 3.187 Konsiliasi adalah proses sukarela yang melibatkan para pihak untuk merundingkan jalan keluaryang saling memuaskan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan ini merupakan bentuk penyelesaian yang cepat, sederhana dan lebih terjaga kerahasiaan dibanding persidangan pengadilan. 3.188 Biaya: konsiliasi lewat EOC adalah gratis sehingga para pihak yang terlibat hanya dibebani biaya yang sedikit atau tidak sama sekali. (B)

Keterbatasan EOC

3.189 Kurangnya insentif: jika PRTM mengajukan aduan atas majikannyakepada EOC, hal ini dapat menyebabkan pemecatan PRTM, sehingga tidak mempunyai visa kerja dan kemungkinan tidak akan mampu menghidupi diri sendiri sementara 139

Rincian ada dihttp://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=about%20conciliation (diakses 17 September 2015). 140 Rincian ada dihttp://www.clic.org.hk/en/topics/antiDiscrimination/how_to_complain/q2.shtml (diakses 17 September 2015). 141 Rincian ada dihttp://www.eoc.org.hk/EOC/Upload/UserFiles/File/rdo/FDHbooklet-e.pdf (diakses 17 September 2015). 142 Ibid.

193


gugatannya dalam proses penyelidikan. Majikan kemudian mungkin akan berusaha untuk mengakhiri hubungan kerjanyadengan PRTM dan mengolor proses EOC dengan menolak untuk berdamai, dan menyadari bahwa PRTM mungkin sudah harus meninggalkan Hong Kong sebelum ada penyelesaian. 3.190 Efektivitas: EOC mungkin tidak efektif dalam menangani aduan. Jika proses konsiliasi gagal, EOC dapat memberikan akses terhadap bantuan hukum untuk memulai gugatan perdata, namun EOC tidak menawarkan cara lain untuk menyelesaikan perselisihan. (C)


3.191 Begitu kontrak kerja berakhir, PRTM sebagai pelapor hanya diizinkan tetap tinggal di Hong Kong selama dua minggu. Pengajuan aduan ke EOC mungkin tidak cukup untuk mendapatkan perpanjangan visa. Untuk mengurus perpanjangan visa, PRTM perlu memulai gugatan perdata secara paralel di LT atau DC. (D)

Pengajuan aduan

3.192 Aduan EOC harus diajukan secara tertulis dan dapat dilaporkanmelalui formulir aduan EOC, 143 baik secara online, atau melalui pos, faksimili, atau secara langsung oleh pelapor sendiri, atau pendamping non-hukum yang bertindak atas namanya. Seorang pendamping mungkin saja teman, kerabat, anggota serikat pekerja, atau individu lain di Hong Kong. Pelapor sendiri tidak perlu menghadiri pertemuan konsiliasi secara pribadi jika mereka tidak berada di Hong Kong. EOC akan berkomunikasi langsung dengan perwakilan tersebut dalam menangani kasus.144 3.193 Meskipun ada seorang perwakilan yang menangani aduan atas nama pelapor, pelapor masih dapat menghubungi EOC melalui email, fax atau telepon selama proses konsiliasi.145 Hal ini terutama sangat menguntungkan bagi PRTM yang berada di luar negeri. 3.194 Bagi pihak yang tidak fasih berbahasa Inggris atau Kanton, EOC dapat menyediakan seorang juru bahasa atas permintaan. Hal ini terutama berguna untuk PRTM yang tidak fasih dalam bahasa Inggris atau Kanton. (E)

Menindaklanjuti aduan

! 3.195 Begitu menerima laporan, EOC harus melakukan penyelidikan atas aduan tersebut untuk menentukan apakah kasusmasih berada dalam yurisdiksi EOC. EOC akan memberitahuterlapor (yaitu, subjek) tentang aduan tersebut, dan terlapor diberi kesempatan untuk menanggapi/membantah klaim pelapor. Pernyataan saksi dan materi relevan kemudian akan dikumpulkan oleh para pihak untuk menentukan apakah kasus tersebut harus dilanjutkan ke tahap konsiliasi atau apakah EOC harus menggunakan diskresi untuk menghentikan penyelidikan.146 143

Rincian ada dihttp://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx (diakses 7 September 2015). Rincian ada dihttp://www.eoc.org.hk/EOC/Upload/UserFiles/File/rdo/FDHbooklet-e.pdf (diakses 17 September 2015). 145 Pertemuan dengan Equal Opportunities Commission, 23 Maret, 2015. 146 Rincian ada dihttp://www.eoc.org.hk/EOC/Upload/UserFiles/File/CHP/CHPRE_201312.pdf (diakses 17 September 2015). 144

194


3.196 Sebelum proses konsiliasi, para pihak harus menginformasikan EOC jika mereka menginginkan pihak ketiga (misalnya, teman atau pengacara) untuk menghadiri pertemuan konsiliasi. EOC akan meminta persetujuan atas permintaan tersebut kepada pihak yang satunya. Jika pihak yang satunya tidak menyetujui, maka pihak ketiga tidak dapat menghadiri pertemuan konsiliasi. Namun demikian, pihak ketiga dapat ditempatkan di ruang yang terpisah selama proses konsiliasi sehingga memungkinkan pihak yang meminta untuk tetap berkonsultasi atau mendiskusikan masalah dengan pihak ketiga seperlunya.147 3.197 Selama proses konsiliasi, petugas EOC akan bertindak sebagai fasilitator komunikasi untuk membantu kedua belah pihak memeriksa isu-isu yang menyebabkan aduan, mengidentifikasi poin-poin kesepakatan, dan mencapai solusi dalam upaya untuk menyelesaikan aduan.148 Sepertimana dalam semua tahapan penanganan aduan, EOC harus bertindak adil dan tidak memihak. 3.198 Setiap informasi yang diterima selama proses konsiliasi bersifat rahasia dan tidak akan diterima dalam sidang pengadilan tanpa persetujuan orang yang memberi informasi. Namun perlu dicatat bahwa semua informasi yang dikumpulkan selama investigasi EOC terhadap aduan (yaitu di luar tahap konsiliasi) dapat digunakan dalam sidang pengadilan (tetapi dirahasiakan dari pihak ketiga).149 3.199 Meskipun EOC berwenang untuk mengadakan konferensi konsiliasi wajib, EOC tidak dapat memaksa para pihak untuk mencapai kesepakatan konsiliasi, atau mengatur atau menyarankan ketentuan dari perjanjian dalam bentuk apapun. 3.200 Jika para para pihak secara sukarela mencapai kesepakatan selama proses konsiliasi, ketentuan perjanjian harus ditulis dan ditandatangani oleh masingmasing pihak. Perjanjian tersebut kemudian akan menjadi kontrak yang mengikat secara hukum. 3.201 Ketentuan dalam perjanjian konsiliasi akan tergantung pada keadaan darisetiap sengketa. Konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijakan dan praktek-praktek yang ada, peninjauan ulang prosedur kerja, dipekerjakan kembali, atau penyelesaian moneter.150 3.202 Meskipun aduan yang diajukan ke EOC mungkin tidak selalu berhasil diselesaikan melalui konsiliasi, jalur ini mungkin merupakan cara untuk memulai negosiasi penyelesaian antara para pihak. Hal inidapat berarti terhindarnya dari menjalani proses litigasi yang memakan waktu dan biaya, dan sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan. Poin praktis: Setidaknya ada satu LSM Hong Kong yang pernah ditunjuk untuk membantu PRTM mengajukan aduan ke EOC setelah PRTM tersebut kembali ke negara asalnya.151 Meskipun jalur ini merupakan pilihan yang layak, terkadang ada kesulitan untuk tetap dapat berkomunikasi dengan pelapor yang terpisak jarak yang jauh, karena akses internet dan/atau sinyal telepon yang buruk. Hal ini mau tidak 147

Rincian ada di http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=about%20conciliation (diakses 7 September 2015). 148 Rincian ada dihttp://www.eoc.org.hk/EOC/Upload/UserFiles/File/CHP/CHPCE_201312.pdf (diakses 7 September 2015). 149 Rincian ada dihttp://www.eoc.org.hk/EOC/Upload/UserFiles/File/rdo/FDHbooklet-e.pdf (diakses 17 September 2015). 150 Rincian ada dihttp://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=about%20conciliation (diakses 17 September 2015). 151 Wawancara dengan Holly Allan, Direktur Eksekutif, Helpers for Domestic Helpers 4 Juni 2015.

195


mauakan menyebabkan penundaan waktu, dan dalam kasus yang lebih parah, mengakibatkan gugatan dihentikan.152 4. Pilihan hukum yang tersedia bagi PRTM di luar negeri I.

Pendahuluan

! 4.1

!

II.

Gugatan jarak jauh terhadap majikan, agen tenaga kerja, atau entitas lain di Hong Kong memungkinkan bahkan setelah PRTM telah meninggalkan wilayah yurisdiksi. Penggugat dapat kembali ke Hong Kong untuk mengikuti proses persidangansebagaimana perlu, atau berusaha hadir di pengadilan dari jarak jauh, melalui Pengadilan TIK. Bagian ini secara singkat menguraikan berbagai tantangan keimigrasian untuk tetap berada di Hong Kong atau kembali ke Hong untuk proses litigasi, serta penggunaan Pengadilan TIK. Masalah keimigrasian (A)

4.2

Tetap berada di Hong Kong

Tetap berada di Hong Kong setelah masa kerja berakhir untuk menghadiri sidang secara logistik adalah cara termudah untuk melakukan litigasi, karena penggugat secara pribadi dapat hadir di pengadilan. Namun demikian, aturan dua minggu yang berlaku, serta berbagai kerumitan dalam memperpanjang visa, membuat hal ini sulit untuk dicapai. (i)

Aturan dua minggu153

! 4.3

Karena waktu yang terbatas (dua minggu) bagi PRTM untuk diizinkan tetap tinggal di Hong Kong setelah pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya kerja mereka, PRTM sering menghadapi kesulitan untuk menindaklanjuti gugatan meskipun masih berada di Hong Kong. Sehingga banyak calon penggugat fokus pada upaya mencari pekerjaan lain, atau membuat persiapan untuk kembali ke negara asal.

! (ii) 4.4

Perpanjangan visa

Berdasarkan kebijakan yang berlaku, PRTM umumnya tidak dapat mengganti majikan dan tidak dapat mengurus visa kerja baru di Hong Kong jika kontrak kerja dengan majikan mereka yang ada diakhiri sebelum waktunya. 154 Pengecualian termasuk migrasi atau kematian majikan, atau jika ada bukti yang menunjukkan bahwa PRTM telah dianiaya.155 Dengan demikian, jika PRTM tidak meninggalkan Hong Kong dalam waktu dua minggu setelah pemutusan kontrak kerja, atau pada saat berakhirnya visa mereka, berarti PRTMtelah melanggar ketentuan tinggal mereka, dan hal ini dapat berujung pada penuntutan pidana.

152

Ibid. Rincian ada dihttp://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/panels/mp/papers/mp0227cb2-870-14-e.pdf (diakses 15 November 2015). 154 Rincian ada dihttp://www.info.gov.hk/gia/general/201402/19/P201402190578.htm (diakses 22 September 2015). Lihat juga Bab 2 Bagian 4.IV.(G) untuk bahasan tentang pemutusan hubungan kerja PRTM. 155 Ibid. 153

196


4.5

!

III.

Bilamana PRTM tidak dapat memperoleh perpanjangan visa setelah pengajuan klaim dengan LT atau DC, PRTM kemudiandapat beralih pada kemungkinan memanfaatkan Pengadilan TIK untuk membantunyamenindaklanjutigugatan dari jarak jauh. Kemungkinan penggunaan Pengadilan TIK (TC, Technology Court)

4.6

TC memungkinkan para pihak untuk “hadir” di pengadilan, meskipun mereka tidak hadir secara fisik. Dalam konteks PRTM sebagai penggugat, penggunaan fasilitas video conferencing (VCF) menjadi sangat relevan karena memungkinkan saksi dari luar negeri untuk memberikankesaksian lisan.

4.7

Perlu dicatat bahwa TC juga memungkinkan penggunaanVCF, penyajian multimedia dari bukti-bukti, dokumentasi elektronik dan penangananbarang bukti, dan jasa interpretasi. 156 Pedoman mengenai penggunaan TC tercantum dalamPractice Direction 29 (PD29).

4.8

TC tersedia baik untuk perkara perdata dan pidana di semua tingkat sistem peradilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses persidangan di LT, SCT dan DC. Namun demikian, penggunaannya senantiasatergantungpada diskresi pengadilan yang bersangkutan.157

4.9

Untuk dapat menggunakan TC, maka perlu mengajukan permohonan sesuai dengan forum yang digunakan untuk mengupayakan gugatannya. 158 Untuk gugatan yang tergolong sebagai: • Klaim LT, permohonan diajukan kepada Pimpinan Sidangyang bertanggung jawab atas kasus, atau jika tidak ada yang ditunjuk, maka diajukan kepada Pimpinan Sidang Utama (atau jika tidak tersedia, KetuaMagistrat; •

Klaim SCT, permohonaan dialamatkan kepada adjudikatoryang bertanggung jawab atas kasus, atau jika tidak ada yang ditunjuk, maka diajukan kepada Adjudikator Utama (atau jika tidak tersedia, Ketua Magistrat);

•

Klaim DC, hakim yang menangani kasus, atau jika tidak ada yang ditunjuk, maka diajukan kepada listing judge (atau jika tidak tersedia, Ketua Pengadilan Negeri).

Poin praktis: Pihak yang inginmengakses TC bertanggung jawab atas biaya dan proses terkait. Perlu dicatat bahwa para pihak yang menggunakan TC bertanggung jawab untuk menyiapkan fasilitas video conferencing yang diperlukan di lokasijarak jauh yang akan terhubung dengan TC. Logistik akan mencakup pemesanan situs jarak jauh, pengurusan perjanjian kontrak yang sesuai dengan operator telekomunikasi yang akan menyediakan layanan video conferencing, dan pembayaran biaya operator dll.

156

Rincian ada dihttp://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/tech_crt/pamphlet.htm (diakses 7 September 2015) PD 29 r 2 dan 4. LihatBab 3, Bagian 7.VIII.(A) untuk teks undang-undang. 158 PD 29 r 7. LihatBab 3, Bagian 7.VIII.(A) untuk teks undang-undang. 157

197


Selain itu, pihak tersebut harus memastikan agar setiap saksi berada di situs jarak jauhtepat pada waktunya untuk menjalaniproses pemeriksaan, dan memerhatikan masalah perbedaan waktu. Saksi harus diberikan salinan dokumen atau barang bukti yang relevan untuk pemeriksaan dan disediakan juru bahasa jika diperlukan.159 Bagi mereka yang mempunyai klien di Indonesia atau Filipina, JWB menawarkan konsultasi gratis mengenai cara mendapatkan situs yang tepat di negara-negara tersebut. (A)

Alasan yang Dibenarkan untuk Penggunaan TC

4.10

Harus ada alasan kuat bagi pengadilan untuk memperbolehkan pihak memberikan bukti dari jarak jauh melalui TC. 160 Sub-bagian ini menjelaskan dasar pemikiran dan berbagai pertimbangan yang akan dibuat pengadilan secara umum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan sampai saat ini.

4.11

Dasar pemikiran untuk perlu adanya pembatasan dalampenggunaan TC adalah bahwa pemohon harus dapat memberikan pembenaran ataspenyimpangan dari ketentuan umum yang mengatur bahwa para pihak harus dapatmempertanyakanketerangan saksi lewat pemeriksaan dalam situasi di mana para pihak dan pengadilan dapat mengamati, dari dalam ruang sidang, sikap dan tingkah laku para saksi untuk menilai kredibilitas mereka dan menentukan bobot keterangan saksi. Keputusan untuk memberikan akses terhadap TC sepenuhnya dibuat dengan menggunakan diskresi.161Pertimbangan bahwa hal tersebut merepotkan bukan merupakan alasan yang memadai.

4.12

Pembenaran yang memadai untuk menggunakan TC tergantung pada keadaan darisetiap kasus. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan keadilan, seberapa adil dan efisien persidangan berlangsung, dan apakah akan menutup peluang salah satu pihakuntuk menyidangi kasusnya jika alat bukti video link dikecualikan.162

4.13

Pengadilan juga akan mempertimbangkan pendapat dari para pihak, ketersediaan TC, materi pokok persidangan, dan semua aspekpenting lainnya. Yang terakhir ini termasuk apakah usulan penggunaan TC akan mendukung proses persidangan sehingga berlangsung dengan adil dan efisien, apakah akan menghemat biaya, dan/atau apakah akan menunda jalannya sidang secara signifikan.163

4.14

Akhirnya, pengadilan akan mempertimbangkan posisi para pihak dan menimbang antara beban dan ketidaknyamanan bagi saksi untuk terbang ke Hong Kong (termasuk ongkos dan biaya perjalanan), dengan kemungkinan pihak

159

Rincian ada dihttp://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/tech_crt/pdf/operation_manual.pdf (diakses 17 September). 160 Akses terhadap TC merupakan perlakuan istimewa dan bukan masalah hak. Lihat Re Chow Kam Fai [2004] 2 HKLRD 260 di [16]. LihatBab 3, Bagian 7.VIII.(B) untuk ringkasan singkat dari kasus. 161 Re Chow Kam Fai [2004] 1 HKLRD 161 at [27]-[32]. LihatBab 3, Bagian 7.VIII.(B) untuk ringkasan singkat dari kasus. 162 Re Chow Kam Faidi n 161di atas. 163 PD 29, r 5. LihatBab 3, Bagian 7.VIII.(A) untuk teks undang-undang.

198


Sri Aryan Deleted


yang satunya akan dirugikan jika saksi tidak hadir di ruang sidang untuk pemeriksaan silang.164 4.15

Faktor-faktor yang mendukung penggunaan TC mencakup: •

Biaya perjalanan dan kemudahan melakukan perjalanan: biaya, dan kemudahan bagi saksi untuk melakukan perjalanan ke Hong Kong akan diperhitungkan. 165 Sebagaimana disebutkan di atas, pertimbangan bahwa hal tersebut merepotkan bukan merupakan alasan yang memadai.

•

Kelemahan (infirmity), disabilitas, atau usialanjut: jika seorang saksi mempunyai infirmity atau disabilitas dan tinggal di luar negeri, pengadilan akan lebih cenderung untuk membuat pengecualian baginyaagar saksi tersebut tidak perlu mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan karena harus menghadiri proses pengadilan, terutama jika melibatkan penerbangan yang panjang. Dalam kasus di mana suatu kondisi kesehatan dan usia lanjut membuat perjalanan di pesawat terbang sesuatu yang "membahayakan” 166 pengadilan dalam kasus-kasus sebelummya memperbolehkan penggunaan TC. Namun demikian, ketika kondisi medis tersebut dianggap tidak begitu parah,167 atau pihak tersebut sepertinyaingin menghindari pemeriksaan silang, 168 pengadilan akan mengabaikan permohonannya.

•

Kredibilitas saksi: pengadilan akan mempertimbangkan apakah kredibilitas seorang saksi dipertanyakan, dan apakah kehadiran fisiknya di pengadilan akan memberikan penilaian yang lebih baik atas kredibilitasnya. Jika saksi hanya memberikan keterangan teknis atau murni faktual, dan kredibilitasnya tidak dipertanyakan, 169 maka lebih besar kemungkinan pengadilan akan memberikan akses terhadap TC.

•

Teknikalitas pengetahuan: apabila salah satu pihak ingin mengajukan alat bukti yang bersifat sangat teknis dari dokter atau ahli bedah yang terkenal/sibuk disuatu negara asing, yang memiliki banyak pasien lain, pengadilan mungkin akan lebih cenderung untuk mengizinkan penggunaan VCF karena jika tidak maka akan kehilangan alat bukti tersebut.170

•

Kebijakan publik: pengadilan dapat menggunakan alasan kebijakan publik ketika menggunakan diskresinya, dan akan mempertimbangkan apakah salah satu pihak bermaksud untuk menggungguli pihak lain,apakah itu denganmengupayakan diajukannya alat bukti video link atau menentang penggunaan alat bukti video link.

Sri Aryan Deleted

164

Lihat Re Chow Kam Faidi n 181di atas di [30]. Lihat Re Chow Kam Fai di n 181di atas di [38]. Debitor tinggal di Macau. Pengadilan menolak permohonan menggunakan fasilitas video conferencing, karena Macau terletak hanya kurang dari sejam dengan menggunakan kapal hidrofoil atau 15 menit dengan helikopter. Perjalanan yang demikian tidak di luar kemampuan debitor, terutama mengingat bahwa ia tidak mempunyai disabilitas dan infirmity atau tidak sakit. 166 Daimler AG v Leiduck (No 2) [2013] 2 HKLRD 822. Lihat Bab 3, Section 7.VIII.(B) untuk ringkasan singkat dari kasus. 167 DalamLuan Gang v Simpson Marine Ltd [2013] HKEC 1383 di [24], rekam medis hanya menyebutkan bahwa penggugat “tidak layak untuk bepergian” tanpa ada konsekuensi terhadap dirinya jika ia pergi ke Hong Kong. Permohonan untuk menggunakan VCF kemudian ditolak. LihatBab 3, Bagian 7.VIII.(B) untuk ringkasan singkat dari kasus. 168 Re James Henry Ting v Akai Holdings Ltd [2013] HKEC 1514 di [38]. LihatBab 3, Bagian 7.VIII.(B) untuk ringkasan singkat dari kasus. 169 Lihat Re Chow Kam Faidi n 161di atas di [6]-[7]. 170 Ibid di [19]. 165

199


Sri Aryan Deleted


Sri Aryan Formatte

Sri Aryan Deleted


4.16

Penggunaan TC tidak akan diizinkan jika salah satu pihak atau saksi penting hanya bermaksud untuk menghindar darimemasukiwilayah yurisdiksi agar terhindar dari penyelidikan, atau merupakan buronan kasus hukum.171

Poin praktis: hal ini merupakan bidang yang belum teruji bagi PRTM sebagai pihak penggugat. Case law yang berlaku hanya menjelaskan tentang permohonan yang berhasil, di mana pemohon menderita dari sakit yang begitu parah sehingga akan membahayakan atau tidak akan memungkinkan baginya untuk kembali ke Hong Kong. Kasus-kasus lain yang mengenai pertimbangan yang dijelaskan di atas tidak ditemukan. Bagi PRTM, selain mendukung berlangsungnya proses persidangan yang adil dan efisien, alasan utama lain untuk mengajukan permohonan penggunaaan TC adalah bahwa klien dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu kembali ke Hong Kong untuk memberikan keterangan lisan. Namun demikian, permohonan yang demikian belum diuji di pengadilan manapun hinggamanual ini diterbitkan, sehingga saat ini belum jelas apakah pertimbanganini cukup sebagai pembenaran penggunaan TC.

5. Prosedur umum untuk menindaklanjuti klaim 5.1

I.

Bagian ini mencakup beberapa masalah prosedural yang paling umum yang akan dihadapi pengacara Hong Kong dan mitra mereka di negara asal klien dalam menindaklanjuti gugatan atas nama PRTM. Hal ini termasuk masalah terkait alat bukti, aspek prosedural dari proses penyelesaian, dan pelaksanaan putusan hukum terhadap pihak yang kalah. Bukti

! 5.2

Sub-bagian ini akan membahas prinsip-prinsip umum dari alat bukti, serta jenis alat bukti yang paling umum dikumpulkan. (A)

Prinsip-prinsip umum

5.3

Dalam kasus perdata, penggugat bertanggung jawab untuk mengajukan bukti yang membuktikan kasus, sesuai asas balance of probabilities. (yaitu, bahwa apa yang dituntutnya lebih mungkin benar daripada tidak) Namun demikian, semua pihak dalam proses hukum memiliki kewajiban untuk mengungkapkan semua bukti yang mereka miliki yang relevan dengan pokok permasalahan dari kasus.

5.4

Di SCT dan LT, prosedur dan aturan terkait alat bukti untuk kasus hukum biasanya kurang ketat, karena perdampingan hukum tidak diizinkan, dan di mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan kasus secepat dan seefisien mungkin. Selama sidang, Pemimpin Sidang atau Ajudikator akan mengandalkan pada keterangan yang dibuat oleh para pihak. Keterangan tersebut dapatberupa

171

DalamH.K.C.T. Trading Ltd v Li Luen Ping [2001] 3 HKLRD 504, pengadilan menolak permintaan tergugat untuk memberikan keterangan lewat video link-up dengan alasan bahwa pengadilan tidak membenarkan upaya untuk menghindari penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Lihat Bab 3, Bagian 7.VIII.(B) untuk ringkasan singkat dari kasus.

200


kesaksian lisan yang dibuat dibawah sumpah pada saat persidangan, atau melalui keterangan saksi atau surat keterangan tersumpah/afirmasi. Bilamana pernyataan tersebut tidak kontroversial dan fakta-fakta tak terbantahkan, makapara pihak mungkin tidak perlu memberikan alat bukti lisan di pengadilan. 5.5

Jika LT atau SCT meminta para pihak untuk mengajukan keterangan saksi, surat keterangan tersumpah/afirmasi atau alat bukti keterangan ahli, para pihak harus mempersiapkan dan mengajukannya ke Tribunal sebagaimana semestinya. Tribunal kemudian akan mengatur tentang penyerahan berkas-berkas tersebut kepihak satunya. Sementara salinan dokumen asli yang ditandatangani harus diajukan ke Tribunal, dokumen pendukung dapat ditunjukkan dan diajukan dalam bentuk salinannya. Para pihak harus menyediakan dokumen asli dari alat bukti untuk diperiksa Tribunal atau pihak yang satunya atas permintaan. Dengan demikian, penyimpanan semua dokumen yang menjadi alat bukti dalam bentuk asli dan salinan menjadi sangat penting.

5.6

Untuk proses persidangan DC, aturan pembuktian yang berlaku berbeda dan secara substansial lebih rumit. Masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan semua dokumen yang relevan dengan sengketa sesuai dengan pembelaan para pihak, yaitu, Pernyataan Klaim, Pembelaan, Gugatan Balik, dan Jawaban, dll.172 Proses ini disebut discovery (lihat Bagian 3.III . (B) (vii)).

5.7

Discovery mensyaratkan para pihak untuk menyerahkan suatu daftar dari semua dokumen relevan yang berada dalam kepemilikan mereka atau tidak, meskipun dokumen tersebut memberatkan kasus mereka sendiri. Discoveryberlangsung setelah pembelaan ditutup (pada umumnya, dalam waktu 14 hari dari penutupan pembelaan). Dokumen yang relevan itu sendiri tidak perlu diajukan dan diserahkan, namun para pihak harus mengizinkan pihak satunya untuk memeriksa dokumen tersebut atas permintaan.173

5.8

Daftar dari dokumen yang masing-masing pihak harus serahkan terdiri dari bagian-bagian berikut ini. •

Skedul I: terbagi ke dalam dua bagian: !

Bagian 1 menyebutkan dokumen relevan yang saat ini dimiliki pihak yang mempersiapkan daftar tersebut dan setuju untuk mengungkapkannya ke pihak satunya; dan

!

Bagian 2 menyebutkan dokumen relevan yang saat ini dimiliki para pihak namunmenolak untuk mengungkapkannya (misalnya, karena merupakan bentuk komunikasi yang dianggap perlu perlakuan khusus);174

172

Uji terhadap apa yang dianggap sebagai “dokumen relevan” sangat luas. Dokumen dinyatakan relevan jika mengandung informasi yang secara langsung atau tidak langsung dapat membantu salah satu pihak untuk mendukung kasusnya, atau untuk merusak kasus pihak lawan. Pengadilan mempunyai keleluasaan untuk membatasi ruang lingkup dari discovery. Rincian ada dihttp://www.civiljustice.gov.hk/ir/paperHTML/Section_K13.1.html (diakses 7 September 2015) 173 Rincian ada dihttp://www.hkclic.org/en/topics/civilCase/preparing_for_court_trial/q1.shtml (diakses 17 September 2015) 174 Sebuah dokumen mungkin diperlakukan khusus dan dilindungi dari pengungkapan wajib jika dilindungi oleh legal professional privilege (LPP). Ada dua jenis LPP – legal advice privilegedanlitigation privilege. Legal advice privilege(perlakuan khusus atas nasehat hukum) melindungi komunikasi antara kilen dan pengacara yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan nasehat hukum. Litigation privilege(perlakuan khusus atas proses litigasi) melindungi semua komunikasi antara litigan, pengacara, dan pihak ketiga yang dilakukan terutama dengan tujuan untuk melakukan persiapan menghadapi proses litigasi. Rincian ada

201


•

Skedul II: menyebutkan dokumen relevan yang sebelumnya dalam kepemilikan pihak yang mempersiapkan daftar, tetapi tidak lagi dimilikinya (misalnya, karena hancur, hilang atau dialihkan ke pihak lain).175

Poin praktis: Dalam prakteknya, PRTM mungkin menghadapi kesulitan dalam menyajikan alat bukti secara benar di pengadilan. Tantangan tersebut termasuk: Asli vs salinan: Penggugat umumnya harus menyimpan bentuk asli dan/atau salinan dari semua dokumen relevan yang mendukung kasus mereka. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada kontrak dan slip gaji, dan arsip terkait komunikasi dengan majikan mereka. Karena banyak PRTM tidak pernah mempunyai dokumen tersebut, catatan dalam tulisan tangan dari pembayaran atau uang yang belum terbayar, foto dari dokumen yang relevan dengan ponsel/kamera mereka, atau meminta salinan elektronik dari dokumen relevan yang dapat mereka simpan di akun email mereka dapat menjadi alternatif yang masuk akal. Terkait gugatan terhadap agen, bukti dokumenterutama bisa sulit untuk didapatkan.176 Kecuali jika pengadilan meminta agen tersebut untuk menghasilkan dokumen yang relevan, PRTMmungkin terpaksa mengandalkan catatan apapun yang ditulis (tangan) sehubungan dengan ketentuan dalamperjanjian yang mungkin telah mereka setujui. Alat bukti saksi: berpotensi menjadi penting untuk mendukung atau menguatkan bukti yang diajukan oleh PRTM. Namun demikian, PRTM mungkin mengalami kesulitan untuk menemukan saksi yang meringankan, terutama dalam hal perselisihan dengan majikan. Penggunaan alat bukti: alat bukti tertentu, sementara berguna untuk gugatan PRTM, mungkin saja dapat mengekspos PRTMpada berbagai masalah hukum. Contoh yang umum terjadi adalah bilamana PRTM terlibat dalam pekerjaan ilegal. Meskipun PRTM mungkin memiliki bukti yang menunjukkan terjadinya jam kerja yang tidak manusiawi dll. untuk mendukung gugatannya terhadap majikan, jika bukti tersebut diungkapkan di depan LT, LT mungkin saja menangguhkan kasus ini jika ditemukan bahwa kasus tersebut melibatkan kerja ilegal, dan kemudian memberitahu Departemen Imigrasi untuk memulai investigasi terhadap PRTM. (B)

Alat bukti yang dikumpulkan

5.9

Untuk tujuan pengumpulan alat bukti, definisi dari “dokumen” bersifat luas. Hal ini termasuk dokumen kertas, foto, rekaman audio atau video, atau data elektronik, dll.177

5.10

Contoh spesifik dari bukti dokumen mencakup: • kontrak (mis., perjanjian kerja, perjanjian agen, perjanjian pinjaman, dll.); •

foto (contohnya, terkait akomodasi/kondisi tempat tinggal, atau kerja yang dilakukan);

dihttp://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/74577/basic-guide-to-privilege (diakses 17 November 2015. 175 Rincian ada di http://rcul.judiciary.gov.hk/rc/eng/sform.jspdiakses (17 September 2015). 176 Christian Action, sebuah LSM Hong Kong, melaporkan bahwa gugatan terhadap agen semakin jarang terjadi karena seringkali bukti tidak memadai untuk mengajukan gugatan. Wawancara dengan Tania Sim, Penasehat Kilen Senior, Christian Action. 14 Juli, 2015. 177 Rincian ada dihttp://www.clic.org.hk/en/topics/civilCase/preparing_for_court_trial/q1.shtml (diakses 7 September 2015).

202


!

•

catatan pembayaran gaji (mis., rekening koran bank, slip gaji);

•

catatan tentang hari libur atau cuti tak berbayar yang diambil;

•

tiket pesawat dan/atau tanda terima pembayaran untuk hal terkait;

•

keterangan saksi ahli (mis., oleh dokter) dan rekam medis; dan

•

catatan komunikasi dalam bentuk apapun, termasuk email, surat, pesan telpon (mis., pesan dari majikan), chatdan SMS, dan dokumen kontemporer serupa (mis., diari, buku catatan, catatan biaya dan postingan Facebook).178

5.11

Selain bukti dokumen, para pihak mungkin perlu mengandalkan bukti faktual lisan dari saksi mengenai masalah yang akan diputuskan oleh sidang. Pada umumnya, bukti saksi seperti demikian terbatas pada fakta-fakta sesuai pengetahuan pribadi saksi. Keterangan dapat ditulis dalam bahasa asing dan diajukan bersama-sama dengan terjemahannya ke dalam bahasa pengadilan resmi (yaitu, bahasa Inggris atau Cina). Prosedur pengadilan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengesahkan keaslian terjemahan tersebut. Saksi juga umumnya akan diminta untuk hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian lisan dan menjalani pemeriksaan silang.179

5.12

Pengacara pro bono yang mendampingiPRTM berperkara harus memeriksaketerangan saksi secara rinci dengan PRTM sebelum sidang. Mereka harus memastikan bahwa PRTMmemahami betul sifatdari klaim dan perselisihan para pihak, serta substansi dari semua alat bukti (termasuk keterangan saksi, keterangan tertulis tersumpah/afirmasi, dan bukti dokumen kontemporer) sebelum berlangsungnya semua proses sidang yang substantif.

II.

Perdamaian

5.13

Pada tahap manapun sebelum atau selama persidangan, atau bahkan sebelum pengajuan klaim, perdamaian adalah pilihan yang layak, dan para pihak harus mempertimbangkannya untuk menghindari biaya dan kerumitan yang akan terjadi seandainya kasus berlanjut ke pengadilan.

5.14

Beberapa metode tersedia untuk menyampaikantawaran perdamaiandi luar pengadilan. Para pihak dapat menjalaniproses negosiasi "without prejudice” (tanpa merugikan hak para pihak) secara lisan atau tertulis, meskipun korespondensi tertulis lebih disukai untuk nantinya menghindari perselisihan tentang substansi perundingan. Para pihak juga dapat menggunakan instrumen yang tersedia di bawah aturan prosedur perdata.180 Sanctioned offer (tawaran perdamaian) atau sanctioned payment (pembayaran perdamaian) memungkinkan para pihak untuk mencari penyelesaian tanpa mengurangi posisi mereka dalam perkaraadalah salah satu contoh yang dijelaskan di bawah. (A)

Negosiasi tanpa prasangka

! 178

Rincian ada di http://www.hoganlovells.com/files/Publication/f0a64b8b-4869-417f-8932f9cf973d1859/Presentation/PublicationAttachment/fe4592d9-311f-455c-8e8b00b236d9a9ab/DiscoveryincivilproceedingsHongKong.pdf (diakses 17 September 2015). 179 Rincian ada dihttp://rcul.judiciary.gov.hk/rc/eng/sform.jsp (diakses 17 September 2015). 180 Order 22 of Rules of the High Court, Cap 4A (or Rules of the District Court, Cap 336H). Lihat Bab 3, Bagian 7.V.(A) untuk teks undang-undang.

203


5.15

Perundingan “tanpa prasangka (without prejudice)” mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan memungkinkan mereka dan pengacara mereka untuk berbicara dengan bebas, mengetahui bahwa ucapan mereka tidak dapat digunakan untuk memberatkan mereka nanti di pengadilan jika negosiasi gagal. Dengan kata lain, setiap korespondensi lisan atau tertulis antara para pihak yang tampaknya merupakan upaya tulus oleh para pihak untuk menyelesaikan kasus tidak dapat dirujuk atau diandalkan dalam proses persidangan.181

5.16

Negosiasi juga dapat ditandai dengan "without prejudice save as to costs" (tawaran perdamaian tidak akan diungkapkan di pengadilan kecuali apabila biaya hukum perlu ditentukan) di mana aturan terkait perlindungan atas asas without prejudice berlaku hingga pengadilan menjatuhkan putusan. Pengadilan kemudian dapat melihat isi dari proses komunikasi tersebut untuk tujuan penentuan biaya yang tepat. Dengan demikian, proses komunikasi tersebut dapat digunakan untuk menekan pihak satunya untuk damai, karena penolakan tawaran perdamaian yang layak dapatmenimbulkanberbagai biaya yang merugikan.

5.17

Misalnya, meskipun tergugatkalah di persidangan, bukti adanya tawaran perdamaian dari tergugat dengan nilai yang melebihi jumlah yang dikabulkan kepada penggugat lewat putusan pengadilan dapat berarti tergugat tidak harus menanggung biaya penuh yang dikeluarkan oleh penggugat sebagai pihak yang memenangkan perkara.182 (B)

Sanctioned Offer / Payment

5.18

Sanctioned offers dan sanctioned payments merupakan bentuk tawaran perdamaian yang berbeda di mana salah satu pihak dapat mengupayakan setelah sidang dimulai. Hal ini sesuai dengan Order 22 dari Aturan Pengadilan Negeri.

5.19

Perbedaan praktis antara keduanya adalah bahwa sementara sanctioned offer hanyalah tawaran untuk membayar atau menerima jumlah tertentu untuk penyelesaian gugatan, sanctioned payment melibatkan pembayaran ke pengadilan untuk jumlah tertentu, yang dapat diterima oleh pihak satunya dalam penyelesaian klaim.183

5.20

Penggugat hanya dapat membuat sanctioned offersebagai tawaran perdamaian. Tergugat dapat mengajukan sanctioned offer, sanctioned payment, atau keduanya, tergantung pada keadaan.184

5.21

Sanctioned offer harus dibuat secara tertulis, dan harus menyatakan besarannya atau persyaratan perdamaian yang bersedia diterima pihak yang membuat tawaran, serta apakah tawaran tersebut:185

181

Rincian ada dihttp://www.hwbhk.com/en/news/all-news/hong-kong-dispute-resolution-alert-december2012.html (diakses 17 September 2015). 182 Rincian ada di http://www.twobirds.com/~/media/PDFs/Brochures/Dispute%20Resolution/Client%20know%20how/Client%20Bri efings%20-%20Without%20Prejudice.PDF (diakses 17 September 2015). 183 Rincian ada dihttp://rcul.judiciary.gov.hk/rc/eng/sform.jsp (diakses 17 September 2015). 183 Order 22 r 2 dari Rules of the District Court, Cap 336H. Lihat Bab 3, Bagian 7.I.(C) untuk teks undangundang. 184 Tersedia di http://rcul.judiciary.gov.hk/rc/eng/sform.jsp (diakses 17 September 2015). 185 Order 22 r 5 dari Rules of the District Court, Cap 336H. LihatBab 3, Bagian 7.V.(A) untuk teks undangundang.

204


•

berhubungan dengan klaim secara keseluruhan, sebagian, atau dengan masalah spesifik yang timbul darinya;

•

mempertimbangkan gugatan balik atau setoff; dan

•

termasuk bunga yang belum nyata dibayar (dan jika tidak, berikan rincian terkait bunga).

5.22

Untuk klaim moneter, tergugat dapat membuatsanctioned payment ke kantor keuangan pengadilan yang bersangkutan.

5.23

Pada umumnya, sanctioned offer atau sanctioned payment harus dilakukan tidak kurang dari 28 hari kalender sebelum dimulainya sidang. Tawaran tersebut kemudian terbuka untuk diterima dalam waktu 28 hari kalender. Setelah berakhirnya batas waktu ini, diperlukan izin pengadilan untuk menerima sanctioned offer atau sanctioned payment. Perlu dicatat bahwa sanctioned offer atau sanctioned payment tidak dapat dicabut sebelum tenggat waktunya kecuali diizinkan pengadilan. 186 Menerima sanctioned offer atau sanctioned payment memerlukan pemberitahuan penerimaan tertulis yang diserahkan kepada pihak satunya.187

5.24

Jika sanctioned offer atau sanctioned paymentdilakukan kurang dari 28 hari kalender sebelum sidang, tawaran tersebut dapat diterima tanpa izin pengadilan, asalkan para pihak dapat mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan menanggung biaya litigasi. Jika tidak, izin pengadilam masih akan diperlukan.

5.25

Sanctioned offer atau sanctioned payment memberikan perlindungan kepada pihak yang membuatnya. Dalam beberapa kasus, pihak tersebut dapat menerima biaya hukum atas dasar ganti rugi untuk setiap biaya yang dikeluarkan sejak tanggal tawaran tersebut seharusnya diterima tapi tidak. Terdapat dua jenis skenario di mana hal ini mungkin terjadi: ketika pihak satunya tidak menerima tawaran perdamaian dan kalah, atau ketika pihak satunya tidak menerima tawaran dan menang, tetapi ditetapkannya jumlah yang lebih sedikitdari apa yang seharusnya ia terima jika menerima tawaran. Selain itu, pihak yang membuat tawaran akan mendapatkan suku bunga yang menguntungkan dariputusannya. Hal inikemudianmemberi tekanan pada pihak satunya untuk damai.188

Poin praktis: melakukan negosiasi perdamaian umumnya dianjurkan karena para pihak dapat menghemat waktu dan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika perkara berlanjut ke pengadilan. Negosiasi perdamaian dapat dimulai setiap saat dan di luar pengadilan melalui komunikasi atas dasar “without prejudice”.Sanctioned offers/payments di sisi lain adalah instrumen prosedural yang tangguh untuk menekan salah satu pihak untuk damai dan mempertahankan posisi para pihak dalam hal biaya, bilamana pihak lawan bersikeras melanjutkan perkara ke pengadilan. Namun demikian, keputusan apakah untuk mengambil jalur negosiasi perdamaian atau memanfaatkan mekanisme sanctioned offers/payments memerlukan evaluasi yang cermat dari pokok perkara. Suatu perkiraan khususnya mengenai nilai ganti rugi yang mungkin diterima penggugat 186

Order 22 r 7 and 10 of the Rules of the District Court, Cap 336H. See Ch 3, Section V part 5(a) for the text of the law. 187 Order 22 r 15(1) and 16(1) of the Rules of the District Court, Cap 336H. See Chapter 3, Section 7.V.(A) for the text of the law. 188 Rincian ada dihttp://rcul.judiciary.gov.hk/rc/eng/sform.jsp (diakses 17 September 2015).

205


dari putusan pengadilan terhadap gugatan sangat penting dalam pertimbangan ini.

!

III.

Penegakan putusan

5.26

Suatu perintah atau putusan akhir tidak secara otomatis berarti bahwa judgment creditor (JC) (yaitu pihak yang berhasil) akan memperoleh pembayaran judgment debt dari judgment debtor (JD) (yaitu pihak yang kalah). Jika JD menolak untuk mematuhi ketentuan dalam putusan, JC memikul tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan atas putusan.

5.27

Sebagaimana terlihat pada bagan di bawah, penentuan tentang metode penegakan tergantung pada informasi yang dimiliki JC mengenai JD. JD dapat dipanggil untuk hadir di pengadilan untuk menjawab pertanyaan tentang aset mereka, 189 dan juga mungkin dilarang meninggalkan Hong Kong untuk memudahkan upaya mendapatkan judgment debt.190 Bagan 3-7: Tindakan penegakan

Informasi Akun Bank dari JD

Garnishee Order

Harta milik dari JD

Charging Order

Alamat JD, barang yang disita

Writ of Fieri Facias (FiFa)

Poin praktis: sebelum memulai suatu tindakan, penggugat harus mempertimbangkan apakah mereka benar-benar dapat menegakkan putusan secara praktis dan finansial. Langkah-langkah penegakan memakan waktu dan dapat berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu disarankan agar PRTM sebagai penggugat atau kuasa hukumnyauntuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dengan JD agar menyelesaikan masalah pembayaran pada hari putusan dijatuhkan untuk menghindari biaya yang harus dikeluarkan untuk menegakkan putusan. PRTM atau kuasa hukumnyadapat pada saat itu juga meminta uang perdamaian dibayar dengan tunai atau cek. Karena para pihak akan hadir di persidangan, mereka dapatmerundingkan tentangcara dan waktu pembayaran dan PRTM atau kuasa hukumnya dapat meminta data rekening bank JD jika JD menanyakan tentang waktu untuk menyelesaikan pembayaran. (A) 5.28

Enforcement proceedings

Sidang untuk penegakan putusan (enforcement proceedings) termasuk garnishee proceedings, charging orders, dan writ of Fieri Facias. Hal ini masingmasing dijelaskan di bawah ini. (i)

Garnishee Proceedings

189

Order 48 or Ord 49B of the Rules of the High Court, Cap 4A (or Ord 48 or Ord 49B of the Rules of the District Court, Cap 336H as appropriate). LihatBab 3, Bagian 7.II.(C) untuk teks undang-undang. 190 Section 21B(1) dari High Court Ordinance, Cap 4 dan s 52E(1) dari District Court Ordinance, Cap 336. LihatBab 3, Bagian 7.II.(A) untuk teks undang-undang.

206


5.29

Sederhananya, garnishee meminta untuk mengalihkan pembayaran tertentu yang awalnya seharusnya diterima JD ke JC dalam rangka untuk memenuhi putusan.

5.30

JC dapat memulai garnishee proceedings bilamana memiliki informasi tentang pihak ketiga (garnishee) yang berhutang pada JD, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan judgment debt baik seluruhnya atau sebagian.191 Hal ini paling sering berlaku ketika JC memiliki informasi tentang rekening bank JD. Di sini, bank merupakan pihak garnishee, dan dianggap sebagai yang berhutang kepada pemegang rekening untuk jumlah uang sesuai di dalam rekening tersebut. Melalui garnishee proceedings, pengadilan dapat memerintahkan garnishee untuk langsung membayar ke JC seluruh atau sebagian dari judgment debt, ditambah biaya garnishee proceedings.

5.31

Garnishee proceedings hanya tersedia jika (i) judgment debtdi atas HK$1.000, (ii) ada utang yang jatuh tempo atau belum terbayar karena JD, dan (iii) garnishee (mis.,rekening bank JD) berada di Hong Kong.192

5.32

Permohonan untuk garnishee order harus dibuat secara ex parte (yaitu, JD atau garnishee tidak perlu menerima pemberitahuan tentang permohonan dan tidak akan hadir di sidang awal dari permohonan ex parte). Permohonan juga harus didukung oleh surat keterangan tersumpah atau afirmasi: •

mencantumkan nama dan alamat terakhir JD;;

•

mengidentifikasi putusan yang akan ditegakkan, dan sisa jumlah yang belum dibayar pada saat permohonangarnishee order;

•

menyatakan bahwa, sesuai dengan apa yang diketahui atau diyakini JC, garnishee (yang juga harus dicantumkan namanya) berada di Hong Kong dan berhutang kepada JD, dan menyebutkankan sumber informasi atau alasan untuk menyakini hal ini; dan

•

jika garnishee adalah bank yang memiliki lebih dari satu tempat usaha, nama dan alamat dari cabang di mana rekening JD ini diyakini berada, atau jika ini terjadi, bahwa informasi tersebut tidak diketahui oleh JC.193

5.33

Sidang pemeriksaan singkat perlu diadakan dua kali untuk memperoleh garnishee order. Setelah sidang ex parte awal, sebuah perintah interim (disebut order nisi) akan menentukan waktu dan tempat untuk mempertimbangkan lebih lanjut masalah tersebut. Sementara itu, perintah tersebutmelakukan attachment atas utang garnishee terhadap JD.194Utang tersebutdapat bersifat akrual atau telah jatuh tempo.

5.34

Order nisi harus diserahkan: •

Padagarnishee secara pribadi setidaknya 15 hari kalender sebelum tanggal sidang yang ditentukan untuk mempertimbangkan lebih lanjut masalah tersebut; dan

191

Order 49 dari Rules of the District Court, Cap 336H. LihatBab 3, Bagian 7.I.(C) untuk teks undang-undang. Ibid. 193 Rincian ada dihttp://www.hkclic.org/en/topics/civilCase/enforce_judgment/q4.shtml (diakses 17 September 2015). 194 Lihat Form No 72 di Appendix A dari Rules of High Court atau the Rules of the District Court. 192

207


•

pada JD setidaknya 7 hari kalender setelah perintah diserahkankepada garnishee dan setidaknya 7 hari kalender sebelum tanggal sidang ditetapkan untuk pertimbangan lebih lanjut dari masalah ini.

5.35

Order nisi ditujukan kepada garnishee untuk menjelaskan kenapa utang ke JD tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan judgment debt dan biaya garnishee proceedings.

5.36

Bilamana garnishee tidak menghadiri sidang pengadilan berikutnya atau tidak memperselisihkan utang yang belum dibayar ke JD, pengadilan dapat mengeluarkan perintah mutlak terhadap garnishee. 195 Begitu perintah tersebut keluar, garnishee harus membayar kepada JC jumlah yang ditentukan dalam perintah tersebut.

5.37

Bilamana garnishee mempermasalahkan kewajiban untuk membayar utangnya ke JD, pengadilan mungkin harus memeriksa masalah yang dihadapi untuk menentukan kewajiban garnishee.

Poin praktis: garnishee proceedings tidak serumit dan semahal Writ of FiFA. Dengan demikian, bilamana PRTM atau pengacaranya mempunyai data rekening bank JD, mereka dapat mempertimbangkan untuk menegakkan putusan melalui garnishee proceedings. (ii)

Charging order

5.38

DC dapat mengikatharta milik JD tertentu untuk tujuan memastikan pembayaran judgment debt.196Harta milik seperti tanah, surat berharga, dan dana yang disetor di pengadilan, dapat diikat. 197 Hal ini paling umum berlaku ketika JC memiliki informasi tentang harta milik JD.

5.39

Permohonan untuk charging order atas beneficial interest JD dapat diajukan secara ex parte (lihat (i) Garnishee Proceedingsdi atas) dan harus didukung oleh surat keterangan tersumpah atau afirmasi:

5.40

•

mengidentifikasi putusan atau perintah yang akan ditegakkan; dan jumlah yang belum dibayar pada tanggal permohonan;

•

mencantumkan nama JD dan kreditor manapun dari JD yang dapat diidentifikasi pemohon;

•

memberi informasi lengkap tentang harta milik yang akan diikat; dan

•

memverifikasi bahwa interest (kepemilikan) yang akan diikat dimiliki JD secara benefisial.198

Sidang pemeriksaan singkat perlu diadakan dua kali untuk memperoleh charging order. Setelah sidang ex parte awal, akan dikeluarkan order nisi (perintah interim) yang menentukan waktu dan tempat untuk pertimbangan lebih lanjut dari masalah tersebut.199

195

Lihat Form No 73 dan 74 di Appendix A dari Rules of the High Court atau the Rules of the District Court. Section 52A dari District Court Ordinance, Cap 336. LihatBab 3, Bagian 7.I.(B) untuk teks undang-undang. 197 Section 20A(2) dari High Court Ordinance, Cap 4. LihatBab 3, Bagian 7.II.(A) untuk teks undang-undang. 198 Rincian ada di http://www.hkclic.org/en/topics/civilCase/enforce_judgment/q5.shtml (diakses 4 October 2015) 199 Order nisiharus dilakukan dengan menggunakan formulir No 75 di Appendix A dari Rules of High Court atau Rules of the District Court. 196

208


5.41

Order nisiditujukan ke JD untuk menunjukkan akibat penolakan atas permohonan. Pengadilan kemudian harus menjadikancharging ordertersebut perintah mutlak, dengan atau tanpa modifikasi, atau memperkenankan discharge.200

Poin praktis: charging order hanya merupakan cara penegakan tidak langsung karena tidak secara langsung mengakibatkan terselesainya judgment debt. Namun demikian, charging order dapat memberikan tekanan pada JD untuk melunasi utang. Untuk properti tanah, charging ordermengikat harta milik tersebut dan dicatat di dalam Land Registry. Pengikatan tersebut hanya akan mempengaruhi JD jika atau apabilaproperty tersebut dijual, sehinggasebagian dari hasil penjualan harus diberikan ke JC untuk menyelesaikan judgment debt. Jika charging order tidak dapat mendorong JD untuk membayar judgment debt, JC dapat mengajukan permohonan untuk suatu perintah agar properti tersebut diambil alih dan dijual untuk menyelesaian jumlah yang terhutang.201 (iii)

Writ of Fieri Facias (FiFa)

5.42

Surat perintah ini memungkinkan barang milik JD untuk disita dan dijual agar dapat membayar judgment debt secara keseluruhan atau sebagian. Surat inimemberikan wewenang kepada Juru Sita untuk menyita barang yang mungkin juga berada di tempat JD.

5.43

Cara penegakan ini hanya tersedia jika barang yang ada di tempat JD cukup untuk melakukan penyitaan.202 JC tidak perlu tahu atau menentukan nilai dari barang milik JD, atau barang yang berada di lokasi. Namun demikian, JC harus memberikan pengadilan (dan Juru Sita) sebanyak mungkin informasi tentang barang-barang yang akan disitatersebut.

5.44

Juru sita dapat membantu JC untuk menjalankan perintah dan putusan Pengadilan atau Tribunal. Mereka berwenang untuk menyita barang milik JD senilai atau kurang dari judgment debt ditambah estimasi biaya eksekusi. (a)

Permohonan untuk Writ of FiFa

5.45

Jika putusan dibuat di LT, JC harus mengajukan permohonan ke LT untuk Certificate of Award. Certificate of Award ini kemudian didaftarkan ke Registry DC untuk mengajukan permohonan untuk Writ of FIFA dalam waktu 12 bulan sejak putusan.203

5.46

JC harus mendatangi Pengadilan atau Tribunal di mana putusan dijatuhkan untuk mengajukan permohonan untuk Writ of FiFA. Di sana, JC harus mengisi formulir permohonan (yaitu, “praecipe”) dan Writ termasuk informasi yang diperlukan (misalnya, alamat) tentang JD dan jumlah uang yang akan

200

Bilamana perintah bersifat absolut, maka harus dibuat dengan menggunakan Form No 76 di Appendix A dari Rules of the High Court atau Form No 76 di Appendix A dari Rules of the District Court, sebagaimana tepat. 201 Rincian ada dihttp://www.hkclic.org/en/topics/civilCase/enforce_judgment/q5.shtml (diakses 17 September 2015). 202 Rincian ada dihttp://www.clic.org.hk/en/topics/civilCase/enforce_judgment/q3.shtml (diakses 17 September 2015). Applicable to s. 5.43-44. 203 Rincian ada dihttp://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/pphlt/html/bailiff.htm#8 (diakses 17 September).

209


dipulihkan.204 JC juga harus menyertakan salinan putusan atau perintah untuk menentukan jumlah persisnya dari judgment debt. 5.47

Setelah pembayaran deposit dan biaya yang diperlukan, JC harus menyerahkan Writ tersebut langsung ke Tribunal atau Registry Pengadilanmasing-masing, yang kemudian akan meneruskannya ke Kantor Juru Sita untuk eksekusi.

5.48

Biaya terkait untuk mengeluarkan Writ of FiFa adalah sebagai berikut: •

Biaya pengajuan: biaya untuk mengajukan permohonan untuk eksekusi Writ saat ini sebesar HK $ 600 untuk Pengadilan Tinggi205 dan HK$400 untuk Pengadilan Negeri;206

•

Biaya jurusita: deposit untuk pembayaran biaya perjalanan saat ini sebesar HK$400 untuk Pulau Hong Kong dan Kowloon dan HK $800 untuk New Territories; dan

•

Biaya petugas keamanan atau satpam: deposit untuk maksimum 8 hari pemberian jasa.

Poin praktis: JC harus mempunyai alamat JD yang benar (misalnya, alamat kantor atau alamat rumah). Jika barang disita dari orang atau lokasi yang salah, gugatan atas penyitaan yang salah tersebut dapat dilakukan terhadap JC dan bukan Juru Sita. JC juga harus mengetahui barang apa saja yang dimiliki JD dan akan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan untuk mengeksekusiWrit tersebut. Tidak ada jaminan Juru Sita akan berhasil menyita barang-barang bernilai. JC akan tetap menanggung biaya Juru Sita,baik itu berhasil ataupun tidak.207 (b)

EksekusiWrit of FiFa

5.49

Pada tanggal eksekusi, Juru Sita dan satpam akan mengunjungi tempat JD untuk menyita barang milik JD. Mereka akan menyita barang senilai atau kurang dari judgment debt, ditambah estimasi biaya melaksanakan surat perintah. JC dapat menemani mereka untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai barangbarang tersebut.

5.50

Jika penyitaan tersebut berhasil, satpam akan bertanggung jawab menjaga barang sitaanuntuk memastikan barang tersebut tidak dirusak atau diambil secara tidak sah. JD kemudian memiliki lima hari kerja untuk menyelesaikan utang dan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi. Jika JD tidak melakukannya, barang sitaan akan dijual pada hari kerja pertama setelah itu melalui lelang umum. Barang tersebut dapat dijual dengan cara lain setelah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memberi izin. Setelah dipotong biaya eksekusi yang relevan, hasil penjualan akan digunakan untuk menyelesaikan judgment debtke JC.208

204

Formulir ‘praecipe’ tersedia dihttp://www.judiciary.gov.hk/en/crt_services/courtforms/dc/pdf/dc_pwff.pdf (diakses 22 September 2015). 205 Part III, Second Sch, Rules of the High Court, Cap 4A. LihatBab 3, Bagian 7.II.(C) untuk teks undang-undang. 206 Part III, Second Sch, Rules of the District Court, Cap 336H. LihatBab 3, Bagian 7.I.(C) for the text of the law. 207 Rincian ada dihttp://www.clic.org.hk/en/topics/civilCase/enforce_judgment/q3.shtml (diakses 17 September 2015). 208 Rincian ada dihttp://www.clic.org.hk/en/topics/civilCase/enforce_judgment/q3.shtml (diakses 7 September 2015).

210


Poin praktis: Writ of FiFa tidak umum digunakan dalam prakteknya, karena waktu dan biayanya yang seringkali dikaitkan dengan pemulihan judgment debt dengan metode ini. (B) 5.51

Penegakan Putusan Selama Banding

Putusan dapat diberlakukan meskipun JD telah mengajukan permohonan izin untuk banding, kecuali jika JD telah memperoleh perintah untuk penundaan eksekusi putusan. 209 Dengan demikian, penting untuk memeriksa apakah perintah untuk penundaan eksekusi telah diberikan sebelum mengambil tindakan penegakan hukum lebih lanjut.

6. Kesimpulan

! 6.1

Sebelum mempertimbangkan tindakan apapun, PRTM sebagai penggugat dapat berusaha untuk menyelesaikan sengketa dengan majikannya melalui negosiasi dan, jika berlaku, melalui penyerahan demand letter(surat permintaan). Bilamana negosiasi gagal atau tidak dapat dilakukan, berbagai jalur hukum masih tersedia untuk PRTM meskipun mereka tidak berada di Hong Kong.

6.2

Dalam menindaklanjuti gugatan dan menentukan tempat untuk menjalani proses persiangan,PRTM dan kuasa hukumnya harus mempertimbangkan: • sifat dari gugatan, •

batasan waktu terkait pengajuan gugatan,

•

nilai gugatan, dan

•

perkiraan waktu, biaya dan resiko terkait proses litigasi.

6.3

Bagi PRTM yang harus meninggalkan Hong Kong sebelum gugatannya dapat diselesaikan, gugatan jarak jauh melalui representasi secara teknis memungkinkandi beberapa tempat. Namun demikian, ketidakhadiran di sidang pemeriksaan atau persidangan itu sendiri dapat berdampak negatif pada gugatan yang diajukanPRTM. Mengajukan permohonan penggunaan TC untuk memberikan kesaksian lisan melalui video linkmungkin dapat dilakukan, namun belum diuji dalam konteks PRTM yang berada di luar negeri.

6.4

Bab 4 selanjutnya akan menjelaskan tentang berbagai tantangan dalam mewakili PRTM sebagai pihak penggugat yang tinggal di luar negeri, dan berbagai cara untuk mencarimitra kerjalokal.

! ! Bagian berikut ini mengandung undang-undang aktual yang berlaku di Hong Kong dan rangkuman dari sejumlah putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan di Hong Kong. Untuk menjaga ketakuratan makna hukum yang sesungguhnya, bagian ini tetap dipertahankan dalam bahasa Inggris sebagaimana aslinya. Oleh karena itu, bagian ini ditujukan bagi para pengacara pro bono di Hong Kong yang akan mengajukan tuntutan atas nama pekerja. 209

Section 26 dari Hong Kong Court of Final Appeal Ordinance, Cap 484. Lihat Bab 3, Bagian 7 part II(b) untuk teks undang-undang.

211


7. Analisa black letter lawdan case law 7.1

I.

!

Bagian ini merupakan penyederhanaan referensi yang disediakan bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang perundangan yang dibahas dalam bab ini. Diatur sesuai dengan urutan abjad berdasarkan statute (perundangan) dan berdasarkan topikdalam hal common law (peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada keputusan hakim dan adat-istiadat), bagian ini merupakan kompilasi dari porsi yang relevan dari perundangan yang dikutip, serta case law (hukum yang didasarkan atas keputusan sebelumnya) yang paling relevan. Para praktisi hukum akan menemukan bahwa perundangan yang relevan berikut ini dapat menjadi langkah awal yang berguna dalam mempersiapkan kasus seorang klien District Court (A)

District Court Civil Procedure (Fees) Rules Cap 336C

Schedule Fees Fees

Issue

HKD $

Commencement of a Cause or Matter a writ of summons (except a concurrent, renewed or amended writ) On sealing

an originating summons an originating ex parte application any other originating document

630.00 630.00 630.00 630.00

Entry or Setting Down for Trial in Court Setting down a cause or issue for hearing

630.00

Setting down a civil appeal, motion or summons for hearing Entering a reference for hearing of an assessment of damages by a judge or the Registrar

630.00 630.00

Taking Evidence, etc. For every witness examined de bene esse by a judge or the Registrar, per day or part thereof Attendance of a public officer to produce or prove in the District Court any record or document Attendance of a public officer to give evidence as an expert witness, per hour or part thereof Attendance of a public officer to give evidence other than as an expert witness, per hour or part thereof Attendance by the Registrar or officer outside the District Court

212

530.00 440.00 440.00 (or such other fee as specially assessed by the judge or Registrar) 220.00 (minimum 440.00 charge) 630.00


Copies, Translation and Searches Document typed in Copy of documents typed in the Registry and the Registry and certifying same, per page certification Additional copies, per page Photostatic copy of document made in the Registry, per page Photostatic copy and certification, per page Photostatic copy of a library book, per page Translation made in the Registry of a document from Chinese into English, or vice versa including certificate, per page Transcription and translation made in the Registry, from Chinese into English, or vice versa, of a tape or recording including certificate, per page Certifying translations made outside the Registry, from Chinese into English, or vice versa, per page Certifying transcription made outside the Registry, from Chinese into English, or vice versa, of a tape or recording, per page Search in the Registry, for each document or file referred to or required

36.00 4.00 4.00 5.50 4.00 72.00 132.00 36.00 36.00 18.00

Service Service of a document by a bailiff, per document Arresting any person Execution of writ of possession

72.00 385.00 630.00

Execution

On Sealing

a warrant for arrest of a defendant or for the attachment of property before judgment a writ of execution or writ of possession a prohibitory order an order for the examination of a judgment debtor (or an officer thereof) a prohibition order

630.00 630.00 630.00 630.00 630.00

Bailiff’s Expenses Watchman's fee, per day or part thereof for all cases Caretaker's fee, per day or part thereof Caretaker's or watchman's transportation expenses

330.00 Actual expenditure Actual expenditure + 20% for administrative charges

Taxation of Costs On the filing of a notice of commencement of taxation under Order 62, rule 21(1) of the Rules of the District Court (Cap 336 sub. leg. H) or on any assessment or determination of costs pursuant to any court order or Ordinance (except assessment under Order 62, rule 9 or 9A of the Rules of the District Court (Cap 336 sub. leg. H)), for every $100 or fraction of $100 of the amount claimed

5.00

10% of the taxing Withdrawal of a bill of costs within 7 days after the application for fee which would setting down the taxation under Order 62, rule 21A(1) of the Rules of be payable if the the District Court (Cap 336 sub. leg. H) is made bill was to be 213


allowed in full or $1,000.00 whichever is less

214


Miscellaneous Fees Authentication of document by the Registrar On sealing of a notice in Form No. 80 under Order 50, rule 11(2) On sealing of an injunction order undertaken before commencement of a cause (B)

125.00 630.00 630.00

District Court Ordinance Cap 336

Section 47A: Power of the Court to order disclosure, etc. of documents before commencement of proceedings (1) A person who appears to the Court to be likely to be a party to subsequent proceedings may apply to the Court for an order for discovery of documents against a person who is likely to be a party to the proceedings and who has in his possession, custody or power documents directly relevant to an issue arising out of the claim. (2)

The application is to be made in accordance with rules of court.

(3) The Court may order the person, if it appears to it that the person is likely to have or to have had in his possession, custody or power any directly relevant documents – (a) to disclose whether those documents are in his possession, custody or power; and (b) to produce the documents in his possession, custody or power to the applicant or, on the conditions specified in the order – (i) to the applicant's legal advisers; (ii) to the applicant's legal advisers and a medical or other professional adviser of the applicant; or (iii) if the applicant has no legal adviser, to a medical or other professional adviser of the applicant. (4) For the purposes of subsections (1) and (3), a document is only to be regarded as directly relevant to an issue arising out of a claim in the anticipated proceedings if – (a) the document would be likely to be relied on in evidence by any party in the proceedings; or (b) the document supports or adversely affects any party's case. Section 47B: Extension of powers of the Court to order disclosure of documents, inspection of property, etc. (1) A party to proceedings in an action, in which a claim is made, may apply to the Court in accordance with rules of court for an order for discovery of documents against a person who is not a party to the proceedings and who is likely to have or to have had in his possession, custody or power documents relevant to an issue arising out of the claim. (2) The Court may order the person, if it appears to it that the person is likely to have or to have had in his possession, custody or power any relevant documents (a) to disclose whether those documents are in his possession, custody or power; and (b) to produce the documents in his possession, custody or power to the applicant or, 215


on the conditions specified in the order – (i) to the applicant's legal advisers; (ii) to the applicant's legal advisers and a medical or other professional adviser of the applicant; or (iii) if the applicant has no legal adviser, to a medical or other professional adviser of the applicant. (3) A party to proceedings in an action, in which a claim is made, may apply to the Court for an order against a person who is not a party to the proceedings for, and the Court may order (a) the inspection, photographing, preservation, custody and detention of property which is not the property of, or in the possession of, a party to the proceedings but which is the subject-matter of the proceedings or as to which any question arises in the proceedings; (b) the taking of samples of the property mentioned in paragraph (a) and the carrying out of any experiment on or with the property. (4)

An application under this section is to be made in accordance with rules of court.

(5) The powers in this section are in addition to the power of the Court to make orders which is exercisable apart from this section. (6) In this section, property ( any description.

) includes any land, chattel or other physical property of

Section 52A: Power of Court to impose charging order (1) The Court may by order impose a charge for securing the payment of any money due or to become due under a judgment or order of the Court on a judgment debtor's property specified in the order. (2) In deciding whether to make a charging order the Court has to consider all the circumstances of the case and, in particular, any evidence before it as to (a) the personal circumstances of the debtor; and (b) whether any other creditor of the debtor would be likely to be unduly prejudiced by the making of the order. (3) This section applies to a judgment, order, decree or award however called of any court or arbitrator, including a court of justice outside of Hong Kong or arbitrator outside of Hong Kong, which is or has become enforceable, whether wholly or to a limited extent, as it applies to a judgment or order of the Court. Section 52E: Prohibition on debtor leaving Hong Kong (1) The Court shall have jurisdiction to make an order prohibiting a person from leaving Hong Kong (a prohibition order) to facilitate the enforcement, securing or pursuance of (a) a judgment against that person for the payment of a specified sum of money; (b) a judgment or order against that person (i) for the payment of an amount to be assessed; or (ii) requiring him to deliver any property or perform any other act; or (c) a civil claim (other than a judgment) (i) for the payment of money or damages; or (ii) for the delivery of any property or the performance of any other act.

216


Section 63A: Leave to Appeal (1) Leave to appeal granted under section 63 may be granted (a) in respect of a particular issue arising out of the judgment, order or decision; and (b) subject to such conditions as the judge, the master or the Court of Appeal hearing the application for leave considers necessary in order to secure the just, expeditious and economical disposal of the appeal. (2) Leave to appeal shall not be granted unless the judge, the master or the Court of Appeal hearing the application for leave is satisfied that (a) the appeal has a reasonable prospect of success; or (b) there is some other reason in the interests of justice why the appeal should be heard. (3) In this section, master ( registrar.

) means the Registrar, a deputy registrar or assistant

Section 63B: Decision on leave to appeal final No appeal lies from a decision of the Court of Appeal as to whether or not leave to appeal to it should be granted. (C) The Rules of the District Court Cap 336H Order 13A Rule 3: Period for making admission (1)

The period for filing and serving an admission under rule 4, 5, 6 or 7 is (a) where the defendant is served with a writ, the period fixed by or under these Rules for service of his defence; (b) where the defendant is served with an originating summons, the period fixed by or under these Rules for filing of his affidavit evidence; and (c) in any other case, 14 days after service of the originating process.

(2)

A defendant may file an admission under rule 4, 5, 6 or 7 – (a) after the expiry of the period for filing it specified in paragraph (1)(a) if the plaintiff has not obtained a default judgment under Order 13 or 19; and (b) after the expiry of the period for filing it specified in paragraph (1)(b) if the admission is filed and served before the date or the period fixed under Order 28, rule 2 for the hearing of the originating summons.

(3) If the defendant files an admission under paragraph (2), this Order applies as if he had made the admission specified in paragraph (1)(a) or (b), as the case may be. Order 23 Rule 1: Security for costs of action The application of a defendant to an action or other proceeding in the Court will be granted by considering the below circumstances: (a) that the plaintiff is ordinarily resident out of the jurisdiction; or (b) that the plaintiff (not being a plaintiff who is suing in a representative capacity) is a nominal plaintiff who is suing for the benefit of some other person and that there is reason to believe that he will be unable to pay the costs of the defendant if ordered to do so; or (c) subject to paragraph (2), that the plaintiff's address is not stated in the writ or other originating process or is incorrectly stated therein; or (d) that the plaintiff has changed his address during the course of the proceedings with a view to evading the consequences of the litigation, then if, having regard to 217


all the circumstances of the case, the Court thinks it just to do so, it may order the plaintiff to give such security for the defendant's costs of the action or other proceeding as it thinks just. (2) The Court shall not require a plaintiff to give security by reason only of paragraph (1)(c) if he satisfies the Court that the failure to state his address or the mis-statement thereof was made innocently and without intention to deceive. (3) The references in this rule to a plaintiff and a defendant shall be construed as references to the person (howsoever described on the record) who is in the position of plaintiff or defendant, as the case may be, in the proceeding in question, including a proceeding on a counterclaim. Order 23 Rule 2: Manner of giving security Where an order is made requiring any party to give security for costs, the security shall be given in such manner, at such time, and on such terms (if any) as the Court may direct. Order 23 Rule 3: Saving for enactments This Order is without prejudice to the provisions of any written law which empowers the Court to require security to be given for the costs of any proceedings. Order 49 Rule 1: Attachment of debt due to judgment debtor (1) Where a person (in this Order referred to as "the judgment creditor") has obtained a judgment or order for the payment by some other person (in this Order referred to as "the judgment debtor") of a sum of money amounting in value to at least $1000, not being a judgment or order for the payment of money into court, and any other person within the jurisdiction (in this Order referred to as "the garnishee") is indebted to the judgment debtor, the Court may, subject to the provisions of this Order and of any written law, order the garnishee to pay the judgment creditor the amount of any debt due or accruing due to the judgment debtor from the garnishee, or so much thereof as is sufficient to satisfy that judgment or order and the costs of the garnishee proceedings. (See Appendix A, Forms 7274) (2) An order under this rule shall in the first instance be an order to show cause, specifying the time and place for further consideration of the matter, and in the meantime attaching such debt as is mentioned in paragraph (1), or so much thereof as may be specified in the order, to answer the judgment or order mentioned in that paragraph and the costs of the garnishee proceedings. Order 49 Rule 2: Application for order An application for an order under rule 1 must be made ex parte supported by an affidavit (a) stating the name and the last known address of the judgment debtor; (b) identifying the judgment or order to be enforced and stating the amount remaining unpaid under it at the time of the application; (ba) if the amount remaining unpaid under the judgment or order is arrears of maintenance, stating (i) the interest payable in respect of the arrears of maintenance that the judgment creditor is entitled to under section 20A(2) of the Guardianship of Minors Ordinance (Cap 13), section 9B(2) of the Separation and Maintenance Orders Ordinance (Cap 16), section 53A(2) of the Matrimonial Causes Ordinance (Cap 179) or section 28AA(2) of the Matrimonial 218


Proceedings and Property Ordinance (Cap 192), as the case may be; and (ii) the surcharge payable in respect of the arrears of maintenance under section 20B(1) of the Guardianship of Minors Ordinance (Cap 13), section 9C(1) of the Separation and Maintenance Orders Ordinance (Cap 16), section 53B(1) of the Matrimonial Causes Ordinance (Cap 179) or section 28AB(1) of the Matrimonial Proceedings and Property Ordinance (Cap 192), as the case may be; (18 of 2003 s. 23) (c) stating that to the best of the information or belief of the deponent the garnishee (naming him) is within the jurisdiction and is indebted to the judgment debtor and stating the sources of the deponent's information or the grounds for his belief; and (d) stating, where the garnishee is a bank having more than one place of business, the name and address of the branch at which the judgment debtor's account is believed to be held or, if it be the case, that this information is not known to the deponent. Order 49 Rule 3: Service and effect of order to show cause (1) Unless the Court otherwise directs, an order under rule 1 to show cause must be served (a) on the garnishee personally, at least 15 days before the day appointed thereby for the further consideration of the matter; and (b) on the judgment debtor, at least 7 days after the order has been served on the garnishee and at least 7 days before the day appointed for the further consideration of the matter. (2) Such an order shall bind in the hands of the garnishee as from the service of the order on him any debt specified in the order or so much thereof as may be so specified. Order 49 Rule 4: No appearance or dispute of liability by garnishee (1) Where on the further consideration of the matter the garnishee does not attend or does not dispute the debt due or claimed to be due from him to the judgment debtor, the Court may make an order absolute under rule 1 against the garnishee. (2) An order absolute under rule 1 against the garnishee may be enforced in the same manner as any other order for the payment of money. Order 49 Rule 5: Dispute of liability by garnishee Where on the further consideration of the matter the garnishee disputes liability to pay the debt due or claimed to be due from him to the judgment debtor, the Court may summarily determine the question at issue or order that any question necessary for determining the liability of the garnishee be tried in any manner in which any question or issue in an action may be tried, without if it orders trial before the master the need for any consent by the parties. Order 49 Rule 6: Claims of third persons (1) If in garnishee proceedings it is brought to the notice of the Court that some other person than the judgment debtor is or claims to be entitled to the debt sought to be attached or has or claims to have a charge or lien upon it, the Court may order that person to attend before the Court and state the nature of his claim with particulars thereof. (2)

After hearing any person who attends before the Court in compliance with an order 219


under paragraph (1), the Court may summarily determine the questions at issue between the claimants or make such other order as it thinks just, including an order that any question or issue necessary for determining the validity of the claim of such other person as is mentioned in paragraph (1) be tried in such manner as is mentioned in rule 5. Order 49 Rule 8: Discharge of garnishee Any payment made by a garnishee in compliance with an order absolute under this Order, and any execution levied against him in pursuance of such an order, shall be a valid discharge of his liability to the judgment debtor to the extent of the amount paid or levied notwithstanding that the garnishee proceedings are subsequently set aside or the judgment or order from which they arose reversed. Order 49 Rule 9: Money in Court (1) Where money is standing to the credit of the judgment debtor in court, the judgment creditor shall not be entitled to take garnishee proceedings in respect of that money but may apply to the Court by summons for an order that the money or so much thereof as is sufficient to satisfy the judgment or order sought to be enforced and the costs of the application be paid to the judgment creditor. (2) The money to which the application relates shall not be paid out of court until after the determination of the application. (3) Unless the Court otherwise directs, the summons must be served on the judgment debtor at least 7 days before the day named therein for the hearing of it. (4) The Court hearing an application under this rule may make such order with respect to the money in court as it thinks just. Order 49 Rule 10: Costs The costs of any application for an order under rule 1 or 9, and of any proceedings arising therefrom or incidental thereto, shall, unless the Court otherwise directs, be retained by the judgment creditor out of the money recovered by him under the order and in priority to the judgment debt. Order 58 Rule 1: Appeals from master to judge in chambers Except as provided by rule 2 and Order 32 rule 17, an appeal shall lie to a judge in chambers from any judgment, order or decision of a master, irrespective of whether the judgment, order or decision was given or made on the basis of written submissions only or after hearing. (2) The appeal shall be brought by serving on every other party to the proceedings in which the judgment, order or decision was given or made a notice to attend before the judge on a day specified in the notice or as on such other day as may be directed. (3) Unless the Court otherwise orders, the notice must be issued within 14 days after the judgment, order or decision appealed against was given or made and must be served within 5 days after issue and an appeal to which this rule applies shall not be heard sooner than 2 clear days after such service.

220


(4) No further evidence (other than evidence as to matters which have occurred after the date on which the judgment, order or decision was given or made) may be received on the hearing of an appeal under this rule except on special grounds. (L.N. 153 of 2008) Order 58 Rule 2: Appeals to Court of Appeal (1) Subject to the provisions of this rule, an appeal shall lie to the Court of Appeal from any judgment, order or decision of a judge. (2)

Subject to the provisions of this rule, an appeal lies to the Court of Appeal from (a) a judgment, order or decision of a master on any cause, matter, question or issue tried or assessed before him under Order 14, rule 6(2), Order 36, rule 1, Order 37 or Order 84A, rule 3; (b) a judgment, order or decision (other than an interlocutory judgment, order or decision) of a master given or made under Order 49B; and (L.N. 153 of 2008; L.N. 100 of 2014) (c) a judgment of order of a master given or made under Order 17, rule 11(2). (L.N. 100 of 2014)

(2A) Notwithstanding paragraph (2)(b), an appeal lies to the Court of Appeal as of right from an order for imprisonment given or made by a master under Order 49B. (3)

(Repealed L.N. 153 of 2008)

(4) An application for leave to appeal must be made to a judge, or to a master in the case of an appeal under paragraph (2), within (a) in the case of an appeal from a judgment, order or decision of a master under paragraph (2), 28 days from the date of the judgment, order or decision; (b) in the case of an appeal from a judgment, order or decision (other than an interlocutory judgment, order or decision) of a judge, 28 days from the date of the judgment, order or decision; (c) in the case of an appeal from an interlocutory judgment, order or decision of a judge, 14 days from the date of the interlocutory judgment, order or decision. (L.N. 153 of 2008) (4A) If the judge or master (as the case may be) refuses an application for leave made under paragraph (4), a further application for leave may be made to the Court of Appeal within 14 days from the date of refusal. (L.N. 153 of 2008) (4B) An application under paragraph (4) or (4A) must be made inter partes if the proceedings to which the judgment, order or decision relates are inter partes. (L.N. 153 of 2008) (5) So far as is practicable, every application for leave to appeal made to a judge or a master shall be made to the judge or the master against whose judgment, order or decision the appeal is sought. (L.N. 153 of 2008) (6) In any case in which the Court of Appeal may so allow, any such application may be made direct to the Court of Appeal. (7)

(Repealed L.N. 153 of 2008)

221


(8) Where leave to appeal is granted under paragraph (4) or (4A), the notice of appeal must be served under Order 59, rule 3(5) of the Rules of the High Court (Cap 4 sub. leg. A), not later than 7 days after the date when leave is granted. (L.N. 153 of 2008) (9) In the case of an appeal from an order specified in section 63(3) of the Ordinance or an order for imprisonment given or made under Order 49B, the notice of appeal must be served under Order 59, rule 3(5) of the Rules of the High Court (Cap 4 sub. leg. A), not later than 28 days from the date of the order of the Court. (L.N. 153 of 2008) (10) The Court or the Court of Appeal may, at any time, and notwithstanding that the time for an appeal or an application for leave to appeal may have already expired, extend the time for the appeal or for applying for leave to appeal. Order 58 Rule 3: Appeal not to operate as stay of proceedings Except so far as the Court may otherwise direct, an appeal under this Order shall not operate as a stay of the proceedings in which the appeal is brought. Second Schedule Part III Fees Fees

Items

HKD $

Where a plaintiff or defendant signs judgment for costs under rule 10, there shall be allowed cost of the judgment Where upon the application of any person who has obtained a judgment or order against a debtor for the recovery or payment of money a garnishee if no affidavit order is made under Order 49 against a garnishee used attaching debts owing or accruing from him to the debtor, the following costs shall be allowed to the garnishee, to be deducted by him from any debt owing by him as aforesaid before payments to the if affidavit used applicant Where a writ of execution within the meaning of Order 46, rule 1 is issued against any party, there shall be allowed cost of issuing execution (D)

700

70

200 400

The Rules of the Supreme Court

Order 24 Rule 16: Failure to comply with the requirement for discovery, etc. (1) If any party who is required by any of the foregoing rules, or by any order made thereunder, to make discovery of documents or to produce any documents of the purpose of inspection or any other purpose or to supply copies thereof fails to comply with any provision of that rule or with that order, as the case may be, then, without prejudice, in the case of a failure to comply with any such provision, to rules 3(2) and 11(1), the Court may make such order as it thinks just including, in particular, an order that the action be dismissed or, as the case may be, an order that the defence be struck out and judgment be entered accordingly.

222


(2) If any party against whom an order for discovery or production of documents is made fails to comply with it, then, without prejudice to paragraph (1), he shall be liable to committal. (3) Service on a party's solicitor of an order for discovery or production of documents made against that party shall be sufficient service to found an application for committal of the party disobeying the order, but the party may show in answer to the application that he had no notice or knowledge of the order. (4) A solicitor on whom such an order made against his client is served and who fails without reasonable excuse to give notice thereof to his client shall be liable to committal. II.

Enforcement Proceedings

! (A)

High Court Ordinance Cap 4

Section 20A: Property which may be charged (1)

Subject to subsection (3), a charge may be imposed by a charging order only on (a) an interest held by the debtor beneficially(i) in any asset of a kind mentioned in subsection (2) or (ii) under any trust; or (b) an interest held by a person as trustee of a trust (in this paragraph referred to as "the trust"), if the interest is in an asset of a kind mentioned in subsection (2) or is an interest under another trust and(i) the judgment or order in respect of which a charge is to be imposed was made against that person as trustee of the trust; (ii) the whole beneficial interest under the trust is held by the debtor unencumbered and for his own benefit; or (iii) in a case where there are 2 or more debtors all of whom are liable to the creditor for the same debt, they together hold the whole beneficial interest under the trust unencumbered and for their own benefit.

(2)

The assets referred to in subsection (1) are (a) land; (b) securities of any of the following kinds (i) Government stock; (ii) stock of any body incorporated in Hong Kong; (iii) stock of any body incorporated outside Hong Kong or of any state or territory outside Hong Kong, being stock registered in a register kept at any place within Hong Kong; (iv) units of any unit trust in respect of which a register of the unit holders is kept at any place within Hong Kong; or (c) funds in court.

(3) In any case where a charge is imposed by a charging order on any interest in an asset of a kind mentioned in subsection (2)(b) or (c), the Court of First Instance may provide for the charge to extend to any interest, dividend or other distribution payable and any bonus issue in respect of the asset. (Amended 25 of 1998 s. 2) (4)

In this section"dividend" ( ) includes any distribution in respect of any unit of a unit trust; [cf. 1979 c. 53 s. 6 U.K.]

223


"stock" ( ) includes shares, debentures, loan stocks, funds, bonds, notes, any other securities issued by the body concerned, whether or not constituting a charge on the assets of that body and any rights or options to subscribe for or be allotted any of the foregoing; and "unit trust" ( ) means any trust established for the purpose, or having the effect, of providing, for persons having funds available for investment, facilities for the participation by them, as beneficiaries under the trust, in any profits or income arising from the acquisition, holding, management or disposal of any property whatsoever. Section 21B: Prohibition on debtor leaving Hong Kong (1) The Court shall have jurisdiction to make an order prohibiting a person from leaving Hong Kong (a prohibition order) to facilitate the enforcement, securing or pursuance of (a) a judgment against that person for the payment of a specified sum of money; (b) a judgment or order against that person(i) for the payment of an amount to be assessed; or (ii) requiring him to deliver any property or perform any other act; or (c) a civil claim (other than a judgment) (i) for the payment of money or damages; or (ii) for the delivery of any property or the performance of any other act. (2) The Court shall not make an order under subsection (1)(b) unless it is satisfied that there is probable cause for believing that (a) the person against whom the order is sought is about to leave Hong Kong; and (b) by reason of paragraph (a), satisfaction of the judgment or order is likely to be obstructed or delayed. (3) The Court shall not make an order under subsection (1)(c) unless it is satisfied that there is probable cause for believing that (a) there is a good cause of action; (b) the person against whom the order is sought (i) incurred the alleged liability, which is the subject of the claim, in Hong Kong while he was present in Hong Kong; or (ii) carries on business in Hong Kong; or (iii) is ordinarily resident in Hong Kong; (c) that person is about to leave Hong Kong; and (d) by reason of paragraph (c), any judgment that may be given against that person is likely to be obstructed or delayed. (4)

(a)

The Court may, on application, discharge a prohibition order, either absolutely or subject to such conditions as the Court thinks fit. (b) The Court may make a prohibition order subject to such conditions as it thinks fit, including the condition that the order shall have no effect if the judgment debtor or person against whom the claim is made satisfies the judgment or the claim or provides such security as the Court may order.

(5)

(a)

An order under subsection (1) shall lapse (i) on the expiry of one month but the Court may, on the application of the judgment creditor or claimant, extend or renew the order for a period which does not exceed, with the initial period of one month and any other period of extension or renewal, 3 months; and (ii) on the service upon the Director of Immigration and the filing with the Registrar of a notice by the judgment creditor or claimant advising that the order is no longer required. 224


(b) The judgment creditor or claimant shall serve and file the notice mentioned in paragraph (a)(ii) as soon as reasonably possible after the order is no longer required. (6) A copy of an order under subsection (1) and any other order ancillary thereto shall be served on the Director of Immigration, the Commissioner of Police and, if he can be found, the judgment debtor or person against whom the claim is made. (7) Where the Court makes an order under subsection (1) prohibiting a person from leaving Hong Kong, any person who, having been served with a copy of the order or otherwise informed of its effect, attempts to leave Hong Kong in contravention of that order may be arrested by any immigration officer, police officer or bailiff. (8) (a) A person arrested under subsection (7) shall be brought before the Court before the expiry of the day after the day of arrest and the Court may(i) in the case mentioned in subsection (1)(a), make such order, for the examination or imprisonment of that person, under rules of court, as is appropriate; (ii) in the case of any other person, make an order for the imprisonment of that person until the lapse or discharge of the prohibition order; or (iii) in any case, make an order discharging that person from arrest either absolutely or upon compliance with such conditions as the Court thinks fit. (b) Section 71 of the Interpretation and General Clauses Ordinance (Cap 1) shall not apply to this subsection. (9) The Director of Immigration shall not be liable for any failure to prevent any person against whom an order is made under this section from leaving Hong Kong. (10) In this section, "Court" (法院、

庭) includes the Registrar or any Master.

(11) The form of order under this section may be prescribed by rules of court. (B)

Hong Kong Court of Final Appeal Ordinance Cap 484

Section 26: Stay of Execution (1) Where a judgment appealed from requires the appellant to pay money or perform a duty, the Court of Appeal or the Court, as the case may be, shall have power, when granting leave to appeal or subsequently, either to direct that the judgment shall be carried into execution or that the execution shall be suspended pending the appeal. (2) Where the Court of Appeal or the Court directs the judgment appealed from to be carried into execution, the person in whose favour it was given shall, before the execution, enter into good and sufficient security, to the satisfaction of the Court of Appeal or the Court, as the case may be, for the due performance of such order as the Court shall make in respect of the appeal. (3) Where the Court of Appeal or the Court directs that the execution of the judgment appealed from shall be suspended pending the appeal, the appellant shall enter into good and sufficient security, to the satisfaction of the Court of Appeal or the Court, as the case may be, for the due performance of such order as the Court shall make in respect of the appeal.

225


(C)

Rules of the High Court Cap 4A

Second Schedule Part III Fees Fees

Items

$

Where a plaintiff or defendant signs judgment for costs under rule 10, there shall be allowed cost of the judgment Where upon the application of any person who has obtained a judgment or order against a debtor for the recovery or payment of money a garnishee order is if no affidavit made under Order 49 against a garnishee attaching used debts owing or accruing from him to the debtor, the following costs shall be allowed to the garnishee, to be deducted by him from any debt owing by him as If affidavit used aforesaid before payments to the applicant Where a writ of execution within the meaning of Order 46, rule 1 is issued against any party, there shall be allowed cost of issuing execution

1,000

100

300 600

Order 48 Rule 1: Order for examination of judgment debtor (1) Where a person has obtained a judgment or order for the payment by some other person (hereinafter referred to as "the judgment debtor") of money, the Court may, on an application made ex parte by the person entitled to enforce the judgment or order, order the judgment debtor or, if the judgment debtor is a body corporate, an officer thereof, to attend before the Registrar or such officer as the Court may appoint and be orally examined on the questions (a) whether any and, if so, what debts are owing to the judgment debtor, and (b) whether the judgment debtor has any and, if so, what other property or means of satisfying the judgment or order, and the Court may also order the judgment debtor or officer to produce any books or documents in the possession of the judgment debtor relevant to the questions aforesaid at the time and place appointed for the examination. (2) An order under this rule must be served personally on the judgment debtor and on any officer of a body corporate ordered to attend for examination. (3) Any difficulty arising in the course of an examination under this rule before the Registrar or officer, including any dispute with respect to the obligation of the person being examined to answer any question put to him, may be referred to a judge and he may determine it or give such directions for determining it as he thinks fit. Order 48 Rule 2: Examination of party liable to satisfy other judgment Where any difficulty arises in or in connection with the enforcement of any judgment or order, other than such a judgment or order as is mentioned in rule 1, the Court may make an order under that rule for the attendance of the party liable to satisfy the judgment or order and for his examination on such questions as may be specified in the order, and that rule shall apply accordingly with the necessary modifications. 226


Order 48 Rule 3: Record of judgment debtor's evidence given at examination The Registrar or officer conducting the examination shall cause to be recorded, by means of shorthand notes or mechanical, electronic or optical device or otherwise, the evidence given by the judgment debtor or other person at the examination. Order 49B Rule 1: Securing attendance at examination (1) Where a judgment for the payment of a specified sum of money is, wholly or partly, unsatisfied, the Court, on an ex parte application of the judgment creditor, may order that the judgment debtor be examined under rule 1A and shall, for the purpose of securing the attendance of the judgment debtor at an examination under rule 1A either (a) order the judgment debtor, by an order which shall be served personally upon him, to appear before the Court at a time appointed by the Court, with such documents or records as the Court may specify; or (b) where it appears to the Court that there is reasonable cause, from all the circumstances of the case, including the conduct of the judgment debtor, to believe that an order under paragraph (a) may be ineffective to secure the attendance of the judgment debtor for examination, order that he be arrested and brought before the Court before the expiry of the day after the day of arrest. (2) On an application under paragraph (1), the Court may make an order prohibiting the judgment debtor from leaving Hong Kong. (3) Where a judgment debtor fails to appear as ordered under paragraph (1)(a), the Court may order that he be arrested and brought before the Court for examination before the expiry of the day after the day of arrest. (4) Section 71 of the Interpretation and General Clauses Ordinance (Cap 1) shall not apply to this rule. (5)

The order for arrest shall be in Form No. 102 in Appendix A.

Order 49B Rule 1A: Examination of debtor (1) Upon appearance of the judgment debtor for examination, he shall give evidence and he may be examined on oath by the judgment creditor and the Court; and the Court may receive such other evidence as it thinks fit. (2) The judgment debtor shall, at his examination, make a full disclosure of all his assets, liabilities, income and expenditure and of the disposal of any assets or income and shall, subject to the directions of the Court, answer all questions put to him. (3) Where the examination is adjourned, the Court shall order that the judgment debtor appear at the resumption of the examination and may (a) order that he be prohibited from leaving Hong Kong; or (b) where it appears to the Court that there is reasonable cause, from all the circumstances of the case, including any evidence heard by the Court and the conduct of the judgment debtor, to believe that he may not appear at the resumption of the examination, order that he be imprisoned until that resumption. (4)

The order under paragraph (3)(b) shall be in Form No. 103 in Appendix A.

227


III.

Labour Tribunal

! (A)

Labour Tribunal (Fees) Rules Cap 25B

Schedule Fees Fees

Issue

HKD $

Filing of Claim and Subpoenas Where the claim does not exceed $2000 Filing Claims

20

where the claim exceeds $2000 but does not 30 exceed $5000 where the claim exceeds $5000 but does not 40 exceed $10000

where the claim exceeds $10000 Subpoena and copy including service, each witness Application for review Application for leave to appeal issue of certificate of award or order, including copy Certificate of award or order each additional copy of the above Registration of an award or order with the District Court

50 25 45 45 20 10 20

Copies, Certification, Searches Copy of any document (including written award or order) typed in the Registry of the Tribunal and certifying the same, per page Every search in the Registry of the Tribunal for each document Photostatic copy of document made in Registry of the Tribunal and certification

for each page or portion of a page

5 15 5

Such additional for each page or portion of a page exceeding in fees as the size 210 mm x 297 mm registrar may fix At the discretion of Translation of any foreign document and certificate, per page the registrar Certifying translation, per page 15 Bailiff’s Expenses Transportation or conveyance expenses and overtime, according to distance and time (to be paid in cash)

At the discretion of the registrar

Miscellaneous Any other matter or proceeding for which no fee has been specified herein

228

At the discretion of the registrar


(B)

Labour Tribunal Ordinance Cap 25

Section 7: Jurisdiction of Tribunal (1) The tribunal shall have jurisdiction to inquire into, hear and determine the claims specified in the Schedule. (2) Save as is provided in this Ordinance, no claim within the jurisdiction of the tribunal shall be actionable in any court in Hong Kong. (3) Subsection (2) shall not operate to prevent the transfer of any claim to the tribunal in accordance with any rules made under section 73B of the District Court Ordinance (Cap 336). (4) Subsection (2) shall not operate to prevent the transfer of any claim to the tribunal in accordance with any rules made under section 73C of the District Court Ordinance (Cap 336). (5) Subsection (2) shall not operate to prevent the transfer of any claim to the tribunal in accordance with any rules made under section 73D of the District Court Ordinance (Cap 336). (6) Subsection (2) shall not operate to prevent the transfer of any claim to the tribunal in accordance with any rules made under section 73E of the District Court Ordinance (Cap 336). LABOUR TRIBUNAL HAS NO JURISDICTION OVER CASE THAT HAS BOTH EMPLOYMENT AND TORT CLAIMS Uferahal v Hansen Larry Douglas [2015] 2 HKCU 666 [20] The Labour Tribunal cannot hear mixed claims founded in contract and tort.

Holding

[31] Note that the court need not inquire into the amount in controversy for these claims. “The test remains whether the claim is in tort either on its own or also in contract. If the answer is yes, the claim falls outside the Tribunal.” Application for stay refused because Plaintiff’s claims involving tort were beyond the jurisdiction of the Tribunal. The stay could also cause a split trial, which could lead to inconsistent findings. Some examples of claims founded in tort and contract include - [24] breach of confidence

Legal Analysis

Facts

- [25] breach of statutory duty imposed by section 57(a) of the Employment Ordinance, Cap 57is founded in tort, and thus excluded from the LT’s jurisdiction. (See also Estinah v Golden Hand Indonesian Employment Agency [2001] 4 HKC 607 - [26] breach of common law duties or statutory duties generally. (See also AXA China Region Insurance Co Ltd v Lin Kwai Ying Katie [2012] 2 HKLRD 1139, §30) The Defendant sought action in the LT against the Plaintiffs for breach 229


of contract, as they had summarily dismissed him. Claims included non-employment claims, such as negligence, breach of implied terms and breach of statutory duties.Plaintiff 1 applied for transfer of the claim to High Court. The defendant applied to stay plaintiff 1’s action. Section 10: Declining jurisdiction (1) The tribunal may, at any stage of proceedings, if it is of the opinion that for any reason the claim should not be heard and determined by it, decline jurisdiction. (2) The tribunal may, when it declines jurisdiction under subsection (1), transfer the claim to the Court of First Instance, the District Court or the Small Claims Tribunal, in such manner as may be prescribed. (3) This section shall not apply to any claim transferred to the tribunal in accordance with any rules made under section 73B of the District Court Ordinance (Cap 336). (4) This section shall not apply to any claim transferred to the tribunal in accordance with any rules made under section 73C of the District Court Ordinance (Cap 336). (5) This section shall not apply to any claim transferred to the tribunal in accordance with any rules made under section 73D of the District Court Ordinance (Cap 336). (6) This section shall not apply to any claim transferred to the tribunal in accordance with any rules made under section 73E of the District Court Ordinance (Cap 336). TRANSFERRING CASE FROM LABOUR TRIBUNAL TO DISTRICT COURT Fan Kin Nang v Proview International Holdings Ltd [2005] HKEC 277 Holding

Legal Analysis

Facts

Transfer of Labour Tribunal Proceedings to the District Court granted on appeal over the LT’s previous refusal to transfer the case. [10] Parallel proceedings in the Labour Tribunal had an “intimate connection” to those in the District Court. For complexity, beyond summary dismissal of the employee by the employer, the latter also claimed in the District Court various civil damages based on the acts or omissions of the employee. These alleged acts or omissions were the basis for summarily dismissing the employee. These claims were bound up in the dismissal in a way far more complex than the Labour Tribunal would normally handle. [7-9] An appeal by Proview International Holdings Limited against the Labour Tribunal’s decision to reject an application by Proview International Holdings Limited to transfer the claim brought by Mr. Fan against the company to District Court.

Section 11: Filing claims (1)

A proceeding in the tribunal shall be commenced by filing a claim with the registrar.

(2) Subject to subsection (3), a claim shall be in writing in the prescribed form, in either the English or Chinese language, and shall be signed by the claimant.

230


(3) The registrar may permit a claim to be made orally and shall cause it to be reduced to writing, in the language in which it is made, and shall supply a copy thereof to the claimant. (4) Subject to subsection (5), a claim shall be signed by each claimant and person represented as being correct to the best of his knowledge and belief. (5)

In any joint or representative claim – (a)

the registrar may permit the claim to be filed if it has not been signed by all the claimants or persons represented named therein on condition that all such claimants or persons will do so before the date of hearing; and (b) the name of a claimant or person who has not so signed the claim before it is heard may, if the presiding officer so directs, be struck out of the claim and the amount of the claim reduced accordingly. Section 20A: Failure of claimant to appear at hearing (1) If, upon the hearing of a claim, the claimant does not appear, the tribunal may strike out the claim, without prejudice, however, to the restoration thereof by the tribunal, on the application of the claimant, on such terms as it thinks just. (2) An application under subsection (1) shall be made within 7 days after the hearing or such further period as the tribunal may allow. COURT’S REASON FOR GRANTING APPLICATION TO SET ASIDE JUDGMENT Shocked v Goldschmidt [1998] 1 All ER 372 Appeal against setting aside a default judgment and allowing retrial was granted. Holding

Defendant was deliberately absent from trial, no real prospects of success in retrial, and she delayed in her application to set aside the judgment. It would be prejudiced to the appellant if retrial was granted. 381* General guidelines for setting aside a judgment after trial are fact specific. Weight accorded to relevant factors will thus vary accordingly.Factors include: (quoting directly) (1) where a party with notice of proceeding has disregarded the opportunity to appear and participate in the trial, he will be bound by the decision.

Legal Analysis

(2) The Court is unlikely to allow hearing unless the absence is not deliberate but due to accident or mistake. (3) The Court is unlikely to allow retrial on matters of fact already been investigated by the Court unless there are strong reasons to do so. (4) The Court will not consider setting aside judgment there is a prospect of success in retrial.

231

unless


(5) Delay in applying to set aside the application is relevant to the decision. (6) Conduct of the party applying is also taken into account. The court is unlikely to grant the order if the party has failed to comply with the Court’s order. (7) The Court also taken into account whether or not order would prejudice the successful party.

the

(8) Public interest is also taken into account.

Facts

The claimant sought to terminate the agreement, and claim damage against the defendant. The claimant was unable to attend the hearing and did not request an adjournment. The judgment was given in favour of the defendants, and the claimant made application to set aside the judgment. The deputy judge granted the application, and the defendant appealed.

Section 21: Hearing of claim in absence of defendant If a defendant who has been duly served with a copy of the claim and a notice of hearing fails to appear at the hearing, by himself or by a person authorized by the tribunal to appear on his behalf, the tribunal may, if it is of the opinion that the facts relating to the claim are sufficiently established, hear and determine the claim and make such award or order as it may think fit, notwithstanding the absence of the defendant. Section 23: Right of audience (1)

The following persons shall have a right of audience before the tribunal (a) (b) (c) (d)

a claimant or defendant; a tribunal officer; an authorized officer; an officer or servant of an unincorporated or incorporated company or a member of a partnership, if the company or partnership is a party (e) with the leave of the tribunal, an office bearer of a registered trade union or of an association of employers who is authorized in writing by a claimant or defendant to appear as his representative; and (f) a public officer, not being a barrister or solicitor, who appears on behalf of the Secretary for Justice, if the Secretary for Justice is a claimant or a defendant. (2)

A barrister or solicitor shall have a right of audience before the tribunal only if he is(a) acting on his own behalf as a claimant or a defendant; or (b) appearing before the tribunal on behalf of an offender for the purpose of section 42.

232


MDW’S APPOINTMENT OF REPRESENTATIVE IN LABOUR TRIBUNAL Suryani v Chan Tung Chi [2012] HKCU 2311 Holding

Legal Analysis

Facts

The Presiding Officer rejected a plaintiff MDW’s request for representation because their proposed representative had legal knowledge. Their appointment would therefore have been unfairly advantageous to the plaintiff. Legal training can be grounds for disqualification, even if the proposed representative is not a qualified lawyer. [22] “Although Mr. Baker (the representative) is not a qualified lawyer, he has received legal training in various areas of the law. He is also currently working in solicitors’ firm him Hong Kong. His legal training and experience would provide the claimant with advantage over the defendant if he is allowed to represent the claimant.” An appeal in the Court of Appeal against the decision of the Presiding Officer of the Labour Tribunal who refused the claimant MDW’s application to have her proposed representative appear on her behalf in the proceeding. Her proposed representative, Mr. Baker, held a law degree but was not a qualified lawyer.

Section 28: Costs (1) Subject to subsection (2), the tribunal may award to a party costs and expenses, which may include (a) any reasonable expenses necessarily incurred and any loss of salary or wages suffered by that party; and (b) any reasonable sum paid to a witness for the expenses necessarily incurred and any loss of salary or wages suffered by him, in attending a hearing of the tribunal or in being interviewed by a tribunal officer. (2) In making an award of costs under this section, the tribunal shall include a direction as to the amount to be paid by each party who is so liable to pay costs. (3) An award of costs shall be enforceable in the same way as any other award made by the tribunal. Section 30: Security for awards and orders (1) The tribunal may order a party to give security for the payment of an award or order that has been or may be made if the tribunal considers it just and expedient to do so. (2) The tribunal may make the order either of its own motion or on the application of a party. (3)

The order may require security to be given — (a) by payment into the tribunal a sum of money that the tribunal considers sufficient; or (b) in any other form and manner that the tribunal considers appropriate.

233


(4) Without limiting subsection (1), the tribunal may make an order under that subsection against a party if — (a) the tribunal is satisfied that there is a real risk that the payment of an award or order that has been or may be made will be obstructed or delayed because — (i) the party has disposed of, removed from Hong Kong or lost control of assets belonging to the party; (ii) the party is about to dispose of, remove from Hong Kong or lose control of assets belonging to the party; or (iii) there is a real risk of the party disposing of, removing from Hong Kong or losing control of assets belonging to the party; (b) the tribunal is satisfied that — (i) the party has conducted the proceedings in a manner that delays the determination of the case; or (ii) the party’s conduct otherwise constitutes an abuse of the process; or (c) the tribunal is satisfied that the party has, without reasonable excuse, failed to comply with any award, order or direction. (5)

If a party fails to comply with an order under subsection (1), the tribunal may — (a) dismiss the party’s claim; (b) stay the proceedings; or (c) enter judgment on the claim against the party.

(6) On a party’s failure to comply with an order under subsection (1), the tribunal may exercise the powers referred to in subsection (5) without further hearing or considering the party’s case if the order expressly indicates the tribunal’s intention to do so on such noncompliance without further hearing or consideration. LT’S POWER TO GRANT SECURITY FOR AWARD AND ORDER ON ITS OWN MOTION Liao Jian He & Ors v Treasure Consultants Ltd and Another [2003] HKCU 955 Holding

Legal Analysis

Facts

The Court dismissed an application for leave of appeal against the decision of the Presiding Officer in rewarding the claimant after the defendant failed to pay a sum into court to secure the claims of the Claimant. [10] “The power in ordering security for awards and order could be exercised by the Tribunal on its own motion.” These powers arise from Sections 29A and 30 of the Labour Tribunal ordinance. [10] “If a party conducted himself in a case which brought about an adjournment, the Tribunal would have the option of exercising the power in ordering security for award. The exercise of power to order payment is the most effective way to protect the interest of the other parties, especially when there is a risk of dissipation of assets” [7] Defendants were ordered to pay a sum of $1,700,000 as security for Claimant’s claims after the Defendants filed for an adjournment. They failed to pay this sum, and the Presiding Officer rewarded the claimant. Defendants appealed this decision on the basis that certain unnamed oversights by the Presiding Officer vitiated the Tribunal’s discretionary power to order security.

234


Section 31: Review of awards and orders (1) Except where a party has filed an application for leave to appeal and does not agree to withdraw the application, a presiding officer may, within 14 days from the date of an award or order given or made by him, review the award or order and on such review may re-open and re-hear the claim wholly or in part and may call or hear fresh evidence and may confirm, vary or reverse his previous award or order. (2)

The power conferred by subsection (1) may be exercised – (a) by a presiding officer of his own motion, on notice in the prescribed form to all parties; (b) on the application of a party within 7 days, on notice in the prescribed form to all other parties.

(3) The exercise of the power conferred by subsection (1) shall not operate as a bar to appeal by a party against the award or order or thereafter against the determination of the review. (4) After a party has applied for a review of an award or order, the presiding officer may order the applicant to give security for the payment of any award or order that has been or may be made if the presiding officer considers it just and expedient to do so. (4A) The presiding officer may make the order either of the presiding officer’s own motion or on the application of a party. (4B) The order may require security to be given — (a) by payment into the tribunal a sum of money that the presiding officer considers sufficient; or (b) in any other form and manner that the presiding officer considers appropriate. (4C) Without limiting subsection (4), the presiding officer may exercise the power under that subsection if the presiding officer is satisfied that — (a) the application for a review of an award or order — (i) is devoid of merit; or (ii) is made to delay the process; or (b) assets that may be available to satisfy an award or order may be disposed of to the prejudice of any party. (4D) If a party fails to comply with an order under subsection (4), the presiding officer may dismiss the application for review. (4E) On a party’s failure to comply with an order under subsection (4), the presiding officer may dismiss the application for review under subsection (4D) without further hearing or considering the party’s case if the order expressly indicates the presiding officer’s intention to do so on such non-compliance without further hearing or consideration. (5) A presiding officer may transfer the hearing and consideration of a review to another presiding officer who shall have all the powers and functions which he would have if he had originally heard the claim and had prepared the record of proceedings.

235


Section 32: Leave to appeal on point of law (1) If any party is dissatisfied with an award, order or determination by the tribunal on the grounds that the award, order or determination is – (a) erroneous in point of law; or (b) outside the jurisdiction of the tribunal, such party may, within 7 days after the date on which the award, order or determination was served on him, or within such extended time as may be allowed by the Registrar of the High Court on good cause, apply to the Court of First Instance for leave to appeal and the Court of First Instance may grant such leave. (2)

An application for leave to appeal under this section shall be – (a) in the prescribed form which shall set out the grounds of appeal and the reasons in support of such grounds; and (b) lodged with the Registrar of the High Court.

(3)

A refusal by the Court of First Instance to grant leave to appeal shall be final. NO APPEAL ALLOWED ABSENT ARGUABLE POINTS OF LAW

Lorenzo Buenavilla v Lam Yau Man [2013] HKEC 1048 Holding

Legal Analysis

There were no errors in law. The MDW was unable to establish arguable grounds of appeal, and thus their request was denied. [6] In an ordinary employment contract, if the commencement date was deferred to some later date, then the actual date on which the employee started to work and perform her contractual duty would be regarded as the commencement date of employment. Thus, no arguable point of law [16]-[18] There is no arguable point of law because there was no finding as to fact that the MDW acted involuntary when signing the leave records. She did take two days off, and broken annual leave was permitted by the Employment Ordinance (EO) as it is less than 10 days. [28] Although the Principal Presiding Officer (PPO) erred in her construction of the term “passage: in Clause 7(a) of the Contract, she is correct in interpreting Clause 7(b), thus the applicant is not prejudiced. The MDW was entitled to her bus fare. Therefore, there is no arguable point of law.

Facts

[30] Using interpretation from Clause 7(b), Macau was not the applicant’s place of origin, she could not make claim under Clause 7(b), hence no arguable point of law An MDW sought leave to appeal against a decision of the PPO of the LT. Their case concerned the payment of funds relating to wages, annual leave, transportation costs, and food/travelling allowance.

236


Section 35A: Appeal to Court of Appeal (1) If any party is dissatisfied with a decision of the Court of First Instance on an appeal heard by leave given under section 32, such party may, within 7 days after the date of the decision, apply to the Court of Appeal for leave to appeal and, if the Court of Appeal considers that a question of law of general public importance is involved, it may grant leave. (2)

An application for leave to appeal under this section shall be – (a) in the prescribed form, setting out the question of law; and (b) lodged with the Registrar of the High Court.

(3)

A refusal by the Court of Appeal to grant leave to appeal shall be final. COURT’S REASON IN GRANTING LEAVE OF APPEAL

Chinachem Charitable Foundation Ltd v Chan Chun Chuen (2011) 6 HKC 273 Holding Legal Analysis Facts

[105] Dismissing the application for leave to appeal because there is “no reasonable basis” for an argument of risk of miscarriage of justice. [57] The Court of Final Appeal’s role in civil cases is to determine points of law of “great general or public importance.” The Court does not exist to allow appellants to debate factual findings that were made at lower court and then reviewed by the Court of Appeal. The applicant’s sought leave to appeal to the Court of Final Appeal after the Court of Appeal dismissed his appeal.

Schedule 1.

A claim for a sum of money, whether liquidated or unliquidated, which arises from (a) the breach of a term, whether express or implied or (if relevant) arising by force of section 10(1) of the Minimum Wage Ordinance (Cap 608), of a contract of employment, whether for performance in Hong Kong or under a contract to which the Contracts for Employment Outside Hong Kong Ordinance (Cap 78) applies; (aa) the breach of a term, whether express or implied or (if relevant) arising by force of section 10(1) of the Minimum Wage Ordinance (Cap 608), of a contract of apprenticeship; or (b) the failure of a person to comply with the provisions of the Employment Ordinance (Cap 57), the Minimum Wage Ordinance (Cap 608) or the Apprenticeship Ordinance (Cap 47), (Amended 39 of 1973 s. 9; 8 of 1976 s. 49) other than a claim specified in the Schedule to the Minor Employment Claims Adjudication Board Ordinance (Cap 453).

2.

A claim for contribution under section 26(2).

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the tribunal shall not have jurisdiction to hear and determine a claim for a sum of money (whether liquidated or unliquidated), or otherwise in respect of a cause of action, founded in tort whether arising from a breach of contract or a breach of a duty imposed by a rule of common law or by any enactment.

237


4.

Any question as to (a) the right of an employee to a severance payment under Part VA of the Employment Ordinance (Cap 57); or (b) the amount of such payment, (Added L.N. 178 of 1974) other than a claim specified in the Schedule to the Minor Employment Claims Adjudication Board Ordinance (Cap 453).

5.

Any question as to (a) the right of an employee to payment of wages by a person other than his employer under Part IXA of the Employment Ordinance (Cap 57); and (b) the amount of such payment, (Added 54 of 1977 s. 3) other than a claim specified in the Schedule to the Minor Employment Claims Adjudication Board Ordinance (Cap 453).

6. Notwithstanding paragraphs 1, 2, 4 and 5, the tribunal shall have jurisdiction to hear and determine a claim transferred to the tribunal under section 8(3) of the Minor Employment Claims Adjudication Board Ordinance (Cap 453) or section 7 or 10 of the Small Claims Tribunal Ordinance (Cap 338). 7. IV.

A claim for remedies under Part VIA of the Employment Ordinance (Cap 57). Minor Employment Claims Adjudication Board

! (A)

Minor Employment Claims Adjudication Board Ordinance Cap 453

Section 5: Jurisdiction of the Board (1) Subject to subsection (3), the Board shall have jurisdiction to inquire into, hear and determine the claims specified in the Schedule. (1A) Without derogation from the generality of subsection (1), the Board shall have jurisdiction to inquire into, hear and determine a claim or counterclaim or set-off and counterclaim transferred to it under section 7 or 10 of the Small Claims Tribunal Ordinance (Cap 338). (2) Save as is provided in this Ordinance, no claim within the jurisdiction of the Board shall be actionable in any court. (3)

The Board shall not have jurisdiction to inquire into, hear or determine (a) any claim for a sum of money, or otherwise in respect of a cause of action, founded in tort whether arising from a breach of contract or a breach of duty imposed by a rule of common law or by any enactment; and (b) any claim submitted to proof in a bankruptcy or winding up under the Bankruptcy Ordinance (Cap 6) or the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap 32).

238


Section 7: Limitation (1) Subject to subsection (2), the Board shall not have jurisdiction to inquire into, hear or determine a claim or part of a claim if the right of action arose more than 12 months before the date on which the claim is filed, unless the parties to the claim, by a memorandum signed by them and filed with the registrar, have agreed that the Board shall have jurisdiction. (2) When the right of action in a claim arose partly before and partly after the 12 month period of limitation prescribed by subsection (1), the Board may, with the consent of the parties, sever that part of the claim over which it has no jurisdiction and inquire into, hear and determine the part over which it has jurisdiction. (3) Nothing in this section shall preclude the institution of proceedings in the Small Claims Tribunal, the District Court or the Court of First Instance in respect of a claim which, by reason of the expiration of the limitation period prescribed by subsection (1), is not actionable in accordance with this Ordinance. V.

Sanctioned Offer / Payment

! (A)

Rules of the High Court Cap 4A

Order 22 Rule 2: Offer to settle with specified consequences

(1) A party to an action containing a money claim or a non-money claim or both arising from any cause or causes of action may make an offer to settle the whole claim, a part of it or any issue arising from it in accordance with this Order. (2) An offer made under paragraph (1) may take into account any counterclaim or set-off in the action. (3) An offer made under paragraph (1) has the consequences specified in rules 20, 21, 22, 23 and 24 (as may be applicable). (4) Nothing in this Order prevents a party from making an offer to settle in whatever way he chooses, but if that offer is not made in accordance with this Order, it does not have the consequences specified in this Order, unless the Court so orders. Order 22 Rule 5: Form and content of sanctioned offer (1)

A sanctioned offer must be in writing.

(2) A sanctioned offer may relate to the whole claim or to part of it or to any issue arising from it. (3)

A sanctioned offer must (a) state whether it relates to the whole claim or to part of it or to an issue arising from it and if so to which part or issue; (b) state whether it takes into account any counterclaim or set-off; and (c) if it is expressed not to be inclusive of interest, give the details relating to interest set out in rule 26(2).

(4) A defendant may make a sanctioned offer limited to accepting liability up to a specified proportion. 239


(5)

A sanctioned offer may be made by reference to an interim payment.

(6) A sanctioned offer may be made at any time after the commencement of the proceedings but may not be made before such commencement. (7) A sanctioned offer made not less than 28 days before the commencement of the trial must provide that after the expiry of 28 days from the date the sanctioned offer is made, the offeree may only accept it if (a) the parties agree on the liability for costs; or (b) the Court grants leave to accept it. (8) A sanctioned offer made less than 28 days before the commencement of the trial must provide that the offeree may only accept it if (a) the parties agree on the liability for costs; or (b) the Court grants leave to accept it. Order 22 Rule 7: Withdrawal or diminution of sanctioned offer (1) A sanctioned offer made not less than 28 days before the commencement of the trial may not be withdrawn or diminished before the expiry of 28 days from the date the sanctioned offer is made unless the Court grants leave to withdraw or diminish it. (2) A sanctioned offer made less than 28 days before the commencement of the trial may be withdrawn or diminished if the Court grants leave to withdraw or diminish it. (3) If there is subsisting an application to withdraw or diminish a sanctioned offer, the sanctioned offer may not be accepted unless the Court grants leave to accept it. (4) If the Court dismisses an application to withdraw or diminish a sanctioned offer or grants leave to diminish the sanctioned offer, it may by order specify the period within which the sanctioned offer or diminished sanctioned offer may be accepted. (5) If a sanctioned offer is withdrawn, it does not have the consequences specified in this Order. Order 22 Rule 10: Withdrawal or diminution of sanctioned payment (1) A sanctioned payment may not be withdrawn or diminished before the expiry of 28 days from the date the sanctioned payment is made unless the Court grants leave to withdraw or diminish it. (2) If there is subsisting an application to withdraw or diminish a sanctioned payment, the sanctioned payment may not be accepted unless the Court grants leave to accept it. (3) If the Court dismisses an application to withdraw or diminish a sanctioned payment or grants leave to diminish the sanctioned payment, it may by order specify the period within which the sanctioned payment or diminished sanctioned payment may be accepted. (4) If a sanctioned payment is withdrawn, it does not have the consequences specified in this Order. Order 22 Rule 15: Time for acceptance of defendant's sanctioned offer or sanctioned payment (1) Subject to rules 7(3) and 10(2), a plaintiff may accept a sanctioned offer or a sanctioned payment made not less than 28 days before the commencement of the trial 240


without requiring the leave of the Court if he files with the Court and serves on the defendant a written notice of acceptance not later than 28 days after the offer or payment was made. (2)

If (a) a defendant's sanctioned offer or sanctioned payment is made less than 28 days before the commencement of the trial; or (b) the plaintiff does not accept it within the period specified in paragraph (1), then the plaintiff may (i) if the parties agree on the liability for costs, accept the offer or payment without the leave of the Court; and (ii) if the parties do not agree on the liability for costs, only accept the offer or payment with the leave of the Court.

(3) Where the leave of the Court is required under paragraph (2), the Court shall, if it grants leave, make an order as to costs. (4)

A notice of acceptance of a sanctioned payment must be in Form No. 24 in Appendix A.

Order 22 Rule 16: Time for acceptance of plaintiff's sanctioned offer (1) Subject to rule 7(3), a defendant may accept a sanctioned offer made not less than 28 days before the commencement of the trial without requiring the leave of the Court if he files with the Court and serves on the plaintiff a written notice of acceptance not later than 28 days after the offer was made. (2)

If (a) a plaintiff's sanctioned offer is made less than 28 days before the commencement of the trial; or (b) the defendant does not accept it within the period specified in paragraph (1), then the defendant may (i) if the parties agree on the liability for costs, accept the offer without the leave of the Court; and (ii) if the parties do not agree on the liability for costs, only accept the offer with the leave of the Court.

(3) Where the leave of the Court is required under paragraph (2), the Court shall, if it grants leave, make an order as to costs. VI.

Security for Costs

! SECURITY FOR COSTS Andersen v Huang Kuang Yuan [1997] HKLRD 1360 *1374 Appeals against discretionary powers such as ordering security costs cannot be overridden unless the judge made a decision that was “palpably wrong” in exercising discretion. Holding *1375 Amount of security overturned, as it went beyond the amount that the party’s actions, which gave rise to the security for costs, would have incurred. Rules on the order for security: Legal Analysis

*1362 a. In determining whether a foreign plaintiff should provide security for costs, considerations include the plaintiff's chances of 241


success, “the conduct of the litigation and delay, especially when the plaintiff had been led to act to his own detriment or might be caused hardship in the further conduct of the action.” *1362 b. “Where the court had previously refused an application for security for costs, there would have had to be a substantial change in circumstances before it would consider exercising its discretion fresh” but “…a judge's assessment of the parties' relative prospects of success might change during the course of the trial.” *1365 c. However, “Security for costs should be ordered sooner rather than later so that the plaintiff has a sensible opportunity to decide, at an early stage in the proceedings, whether or not to invest additional funds for the prosecution of the action.” “…rejection of a defendant's previous applications for security for costs can positively encourages a plaintiff to continue with the action.”

Facts

*1367 d. Where security for costs is ordered due to a party’s actions that seek to prolong the case, the “amount of security should logically be limited to the additional costs” would incur as a result of their conduct. Ds applied for security for cost three times, the judge rejected the first two applications, but on the third occasion, day 34 of the trial, the judge ordered Plaintiffs to provide security for costs in the sum of $2m. The basis of the ruling was that Plaintiffs were obsessed with detail, that they had conducted the case in a manner which had bordered "on the oppressive" and which had amounted at times to "a personal vendetta" against some or all of the defendants. Ps did not provide the security ordered, the judge dismissed Ps' action and Ps appealed against the order for security and the dismissal of the action.

Sunil Khemaney v Vijay Khemaney [2006] HKCU 1749 Agreed with applicant’s formulation that resisting an application for security for costs requires showing: [12] “that there is a very high probability of success or that his case is so obviously strong at this stage that it should become a factor to be weighed in the exercise of discretion.” Holding

[16] Limited financial means is only one factor in the balance of factors used to determine whether to stifle the application for security of costs. [17] A party resisting an order for cost must convince the court that he “has tried his best endeavours to look for assistance from other backers or interested parties within his knowledge.” [12] The Plaintiff failed to submit sufficient evidence that would enable him to clear the high bar for showing probability of success in the case.

Legal Analysis [16] The Plaintiff also failed to provide his “true and up-to-date” financial situation

242


Defendants applied for security for costs against the 1st Plaintiff (P) who was ordinarily resident outside the jurisdiction, living in the USA. Counsel for Ps asked the court to exercise the discretion in favour of the P on 3 matters, namely (1) merits, (2) lack of financial means and (3) unavailability of financial assistance. The court rejected all three and ordered the P to provide security for cost.

Facts

VII.

Small Claims Tribunal

! (A)

Labour Tribunal (General) Rules Cap 25A

Rule 7: Transfer of claim to Court of First Instance, District Court or Small Claims Tribunal (1) Where the tribunal transfers a claim to the Court of First Instance, the District Court or the Small Claims Tribunal under section 10(2) of the Ordinance, the registrar shall send to the registrar of the court or of the Small Claims Tribunal to which the claim is transferred a certified copy of the entries in the register, and the documents in his custody, relating to the claim. (2) The registrar of the court or of the Small Claims Tribunal to which the claim is transferred shall appoint a day for the hearing and send notices in the prescribed form to all parties interested. (See Form 5) REASON FOR TRANSFERRING CLAIM TO THE DISTRICT COURT (DC) Murdock v Dresser-rand Services SARL [2002] 2 HKC 85 Holding

Legal Analysis

Facts

[8] “A tribunal may decline jurisdiction for any reason so long as it is of the opinion that the claim should not be heard and determined by it.” [8] “the Tribunal may, to their discretion, decline jurisdiction in many circumstances, such as for reason of complexity of the claim, party’s best interest in legal representation, counterclaim over which it has no jurisdiction and doubt whether it has jurisdiction.” [10] “…the tribunal had doubt whether it has jurisdiction and thought it best for the matter to be fully argued in another venue which would allow legal representation.” The plaintiff, an employee of the defendant, filed claim with Labour Tribunal for damages for breach of employment contract. The Presiding Officer had doubt over its jurisdiction over the foreign Defendant, and transferred the case to the Court of First Instance. The defendant applied to have the jurisdictional question determined and successfully obtained an order to dismiss the plaintiff’s action on grounds that Hong Kong courts had jurisdiction over the foreign defendant. The plaintiff appealed against that decision, arguing that the Labour Tribunal had found jurisdiction over the defendant initial and had simply declined to exercise it in transferring the case to another court.

243


(B)

Limitation Ordinance Cap 347

Section 4: Limitation of actions of contract and tort, and certain other actions (1) The following actions shall not be brought after the expiration of 6 years from the date on which the cause of action accrued, that is to say (a) actions founded on simple contract or on tort; (b) actions to enforce a recognizance; (c) actions to enforce an award, where the submission is not by an instrument under seal; (d) actions to recover any sum recoverable by virtue of any Ordinance or imperial enactment, other than a penalty or forfeiture or sum by way of penalty or forfeiture: Provided that(i) (Repealed 31 of 1991 s. 4) (ii) nothing in this subsection shall be taken to refer to any action to which section 6 applies. (2) An action for an account shall not be brought in respect of any matter which arose more than 6 years before the commencement of the action. (3) An action upon a specialty shall not be brought after the expiration of 12 years from the date on which the cause of action accrued: Provided that this subsection shall not affect any action for which a shorter period of limitation is prescribed by any other provision of this Ordinance. (4) An action shall not be brought upon any judgment after the expiration of 12 years from the date on which the judgment became enforceable, and no arrears of interest in respect of any judgment debt shall be recovered after the expiration of 6 years from the date on which the interest became due. (5) An action to recover any penalty or forfeiture, or sum by way of penalty or forfeiture, recoverable by virtue of any Ordinance or imperial enactment shall not be brought after the expiration of 2 years from the date on which the cause of action accrued: Provided that for the purposes of this subsection the expression "penalty" ( ) shall not include a fine to which any person is liable on conviction of a criminal offence. (6) Subsection (1) shall apply to an action to recover seamen's wages, but save as aforesaid this section shall not apply to any cause of action within the Admiralty jurisdiction of the High Court which is enforceable in rem. (7) This section shall not apply to any claim for specific performance of a contract or for an injunction or for other equitable relief, except in so far as any provision thereof may be applied by the court by analogy in like manner as the corresponding enactment contained in the Limitation Act 1980 (1980 c. 58 U.K.) is applied in the English Courts Section 27: Time limit for personal injuries Special provisions applicable to certain actions in respect of personal injuries (1) This section applies to any action for damages for negligence, nuisance or breach of duty (whether the duty exists by virtue of a contract or of provision made by or under an 244


Ordinance or imperial enactment or independently of any contract or any such provision) where the damages claimed by the plaintiff for the negligence, nuisance or breach of duty consist of or include damages in respect of personal injuries to the plaintiff or any other person. (2)

Section 4 shall not apply to an action to which this section applies.

(3) Subject to section 30, an action to which this section applies shall not be brought after the expiration of the period specified in subsections (4) and (5). (4)

Except where subsection (5) applies, the said period is 3 years from – (a) the date on which the cause of action accrued; or (b) the date (if later) of the plaintiff's knowledge.

(5) If the person injured dies before the expiration of the period in subsection (4), the period as respects the cause of action surviving for the benefit of the estate of the deceased by virtue of section 20 of the Law Amendment and Reform (Consolidation) Ordinance (Cap 23) shall be 3 years from (a) the date of death; or (b) the date of the personal representative's knowledge, whichever is the later. (6) In this section, and in section 28, references to a person's date of knowledge are references to the date on which he first had knowledge of the following facts (a) that the injury in question was significant; and (b) that that injury was attributable in whole or in part to the act or omission which is alleged to constitute negligence, nuisance or breach of duty; and (c) the identity of the defendant; and (d) if it is alleged that the act or omission was that of a person other than the defendant, the identity of that person and the additional facts supporting the bringing of an action against the defendant, and knowledge that any acts or omissions did or did not, as a matter of law, involve negligence, nuisance or breach of duty is irrelevant. (7) For the purposes of this section an injury is significant if the plaintiff would reasonably have considered it sufficiently serious to justify his instituting proceedings for damages against a defendant who did not dispute liability and was able to satisfy a judgment. (8) For the purposes of this section and section 28 a person's knowledge includes knowledge which he might reasonably have been expected to acquire – (a) from facts observable or ascertainable by him; or (b) from facts ascertainable by him with the help of medical or other appropriate expert advice which it is reasonable for him to seek, but a person shall not be fixed under this subsection with knowledge of a fact ascertainable only with the help of expert advice so long as he has taken all reasonable steps to obtain (and, where appropriate, to act on) that advice. (9) For the purposes of this section "personal representative" ( ) includes any person who is or has been a personal representative of the deceased, including an executor who has not proved the will (whether or not he has renounced probate); and regard shall be had to any knowledge acquired by any such person while a personal representative or previously. (10) If there is more than one personal representative, and their dates of knowledge are different, subsection (5)(b) shall be read as referring to the earliest of those dates.

245


(C)

Small Claims Tribunal (Fees) Rules Cap 338B

Schedule Fees Fees

Issue

HKD$

Filing Claims where the claim does not exceed $3000 where the claim exceeds $3000 but does not exceed $17000 Filing Claims where the claim exceeds $17000 but does not exceed $33000 where the claim exceeds $33000 but does not exceed $50000 Summons and copy including service, each witness Application for review Application for leave to appeal

20 40 70 120 33 61 61

Copies, Certification, Searches Copy of any document (including written award or order) made in the registry of the tribunal and certifying the same, per page Photostatic copy of for each page or portion of a page document made in the registry of the tribunal and for each page or portion of a page exceeding in certification size 210 mm x 297 mm Translation of any document made in the registry and certificate, per page Certifying translation made elsewhere, per page Every search in the registry of the tribunal for each register, file or document

5.50 5.50 Such additional fees as the registrar may fix In discretion of the registrar 20 18

Bailiff’s Expenses Watchman's fee per diem (to be paid in cash) Transportation or conveyance expenses and overtime, according to distance and time (to be paid in cash)

83 Actual expenditure +20% administrative charges

Taking Evidence Attendance of any Government official to produce or prove in the tribunal any record or document called by any party other than the 61 Government

246


Attendance of any when called as an expert Government official to give any other when not called as an expert, per hour or evidence in the portion of an hour of attendance tribunal Filing any affidavit or declaration (other than affidavit or declaration of a bailiff of Court) (including administering any oath or taking any declaration in the registry)

In the discretion of the registrar 61 121

Miscellaneous Filing any notice or document in the tribunal not hereinbefore referred to (other than a notice or document expressing an intention not to proceed with a claim or a defence) Sealing any document in connection with proceedings in the tribunal not hereinbefore referred to Any other matter or proceeding not hereinbefore referred to and for which no fee has been specified herein (D)

55 55 Such fee as the registrar may fix

Small Claims Tribunal Ordinance Cap 338

Section 7: Transfer of claims The tribunal may at any stage of proceedings in the tribunal, either of its own motion or upon the application of any party, transfer the proceedings to the Board, the Labour Tribunal, the Lands Tribunal, the District Court or the Court of First Instance, whereupon the practice and procedure of the Board, the Labour Tribunal, the Lands Tribunal, the District Court or the Court of First Instance, as the case may be, shall apply. Section 8: Division of causes of action No claim shall be split or divided and pursued in separate proceedings in the tribunal for the sole purpose of bringing the sum claimed in each of such proceedings within the jurisdiction of the tribunal. Section 19: Right of Audience (1)

The following persons shall have a right of audience before the tribunal (a) (b) (c) (d)

any party; an officer or servant of a corporation, if the corporation is a party; a member of a partnership, if the persons comprising the partnership are parties; with the leave of the tribunal, any person, other than counsel or a solicitor, who is authorized in writing by a party to appear as his representative; (e) a public officer, not being a barrister or solicitor, who appears on behalf of the Secretary for Justice, if the Secretary for Justice is a party. (2) Except for the purposes of proceedings under section 35A for insulting behaviour, no barrister or solicitor, including a barrister or solicitor who is a public officer whether or not qualified to practise in a court in Hong Kong, shall have a right of audience before the tribunal unless he is acting on his own behalf as a claimant or defendant.

247


MDW’S APPOINTMENT OF REPRESENTATIVE IN SMALL CLAIMS TRIBUNAL Chan Tung Chi v Suryani [2012] HKEC 415

Holding

The Court of First Instance refused to grant leave to appeal against the decision of refusal to allow the defendant MDW to have representative to appear on her behalf because her application was made too late, and her representative has legal knowledge even though he is not a qualified lawyer. [13] The Representation Application was made too late. It is not efficient use of judicial resources, and it would confer unfair advantage on the person who seeks to make such application at such late stage.

Legal Analysis [15] Although her representative is not a practicing lawyer, his legal training would possibly offer the defendant unfair advantage over the claimant. An application by the defendant MDW for leave to appeal against the decision made by the Adjudicator in Small Claims Tribunal in refusing to allow the defendant to have representative to appear on her behalf in the review hearing.

Facts

Section 23: Evidence (1) The tribunal may at any time during the hearing of a claim allow a witness or a party to give evidence on oath or unsworn. (2) The rules of evidence shall not apply to proceedings in the tribunal, which may receive any evidence which it considers relevant. Section 24: Costs (1) Subject to subsection (2), the tribunal may award to a party costs and expenses, which may include – (a) any reasonable expenses necessarily incurred and any loss of salary or wages suffered by that party; and (b) any reasonable sum paid to a witness for expenses necessarily incurred and any loss of salary or wages suffered by him, in attending the hearing. (2) In making an award of costs under this section, the tribunal shall include a direction as to the amount to be paid by each party who is liable to pay costs. (3) An award of costs shall be enforceable in the same manner as any other award of the tribunal. Section 27A: Review of awards and orders (1) Except where a party has filed an application for leave to appeal and does not agree to withdraw the application, an adjudicator may, within 14 days from the date of an award or order given or made by him, review the award or order and on such review may re-open and re-hear the claim wholly or in part and may call or hear fresh evidence and may confirm, vary or reverse his previous award or order.

248


(2)

The power conferred by subsection (1) may be exercised – (a) by an adjudicator of his own motion, by notice in the prescribed form to all parties; (b) on the application of a party within 7 days, by notice in the prescribed form to all other parties.

(3) The exercise of the power conferred by subsection (1) shall not operate as a bar to an appeal by a party against the award or order or against the determination of the review. (4) On the application of a party for a review under this section, the adjudicator, having regard to the possibility of assets which may be available to satisfy an award being disposed of to the prejudice of any party, may make such order regarding payment into the tribunal, giving of security or otherwise as he may think fit. (5) An adjudicator may transfer the hearing and consideration of a review to another adjudicator who shall have all the powers and functions he would have if he had originally heard the claim and had prepared the record of proceedings. Section 28: Leave to appeal on point of law (1)

Any party who is aggrieved by a decision of the tribunal (a) on any ground involving a question of law alone; or (b) on the ground that the claim was outside the jurisdiction of the tribunal, may apply to the Court of First Instance for leave to appeal and the Court of First Instance may grant such leave if it thinks fit.

(2)

An application for leave to appeal under this section shall be – (a) in the prescribed form, specifying the ground of the appeal and the reasons in support of such ground; and (b) lodged with the Registrar of the High Court within – (i) 7 days after the date on which the written award or order is served on the aggrieved party; or (ii) if within that period the aggrieved party applies to the tribunal for the reasons for the award or order, 7 days after the date on which the reasons are served on him; or (iii) such time as may be extended by the Registrar of the High Court on good cause.

(3)

A refusal by the Court of First Instance to grant leave to appeal shall be final.

(4) Nothing in this section shall affect any right of appeal under section 50 of the High Court Ordinance (Cap 4).

249


APPEALING FROM SMALL CLAIMS TRIBUNAL ON GROUNS OF LAW Alvares v Ng Ah Ying [1999] HKLRD (Yrbk) 91 Holding

[8] There were no errors in law. The MDW was unable to establish sufficient arguable grounds of appeal, and their request was denied [7] The Court of First Instance will grant leave to appeal only if it sees fit. Examples of CFI finding a lack of fitness include: - Questions of law or jurisdiction are “invalid, frivolous or unreal”

Legal Analysis

Facts

- Serious questions of law may still be insufficient to grant leave for appeal if the case decision rests on “incontrovertible findings of fact” that render the legal argument academic. MDW was offered a sum of HK$7,600 by her employer to settle the claim, but she refused and first took action at the LT. She was awarded some compensation in LT, but she then took action at the SCT, seeking living expense incurred between the time of their dismissal and the award. Her claim was dismissed and she sought leave to appeal from Court of First Instance.

Section 29: Powers of Court of First Instance on appeal (1) On an appeal for which it has granted leave under section 28, the Court of First Instance may (a) allow the appeal; (b) dismiss the appeal; or (c) remit the matter to the tribunal with such directions as it thinks fit, which may include a direction to the tribunal for a new hearing. (2) On an appeal for which it has granted leave under section 28, the Court of First Instance may – (a) draw any inference of fact; and (b) make such order as to costs and expenses as it thinks fit, but may not (i) reverse or vary any determination made by the tribunal on questions of fact; or (ii) receive further evidence. (3)

Subject to section 29A, the decision of the Court of First Instance shall be final.

Section 29A: Appeal to the Court of Appeal (1) Any party who is aggrieved by a decision of the Court of First Instance on an appeal heard by leave given under section 28 may, within 7 days after the date of the decision, apply to the Court of Appeal for leave to appeal and, if the Court of Appeal considers that a question of law of general public importance is involved, it may grant leave. (2)

An application for leave to appeal under this section shall be – (a) in the prescribed form, setting out the question of law; and (b) lodged with the Registrar of the High Court.

250


(3)

A refusal by the Court of Appeal to grant leave to appeal shall be final.

Section 32A: Setting aside award or order given in absence of party (1) Any award or order of the tribunal obtained where one party did not appear at the hearing may be set aside by the tribunal, on the application of that party, on such terms as it thinks just. (2) An application under subsection (1) shall be made within 7 days after the hearing or such further period as the tribunal may allow Schedule: Jurisdiction of Tribunal 1. Any monetary claim founded in contract, quasi-contract or tort where the amount claimed is not more than $50000, whether on balance of account or otherwise: Provided that the tribunal shall not have jurisdiction to hear and determine – (a) any action in respect of (i) defamation; (b) any action or proceeding in respect of a maintenance agreement within the meaning of section 14 of the Matrimonial Proceedings and Property Ordinance (Cap 192); (c) any action by a money lender licensed under the Money Lenders Ordinance (Cap 163) for the recovery of any money lent, or the enforcement of any agreement or security made or taken in respect of money lent; (ca) any action that lies within the jurisdiction of the Minor Employment Claims Adjudication Board established by section 3 of the Minor Employment Claims Adjudication Board Ordinance (Cap 453); (d) any action that lies within the jurisdiction of the Labour Tribunal established under the Labour Tribunal Ordinance (Cap 25); (e) any action which is submitted to the jurisdiction of the Estate Agents Authority established by section 4 of the Estate Agents Ordinance (Cap 511) and in respect of which the Estate Agents Authority has not declined jurisdiction, under or pursuant to section 49 of that Ordinance; (f) any action or proceeding for an order for the costs of and incidental to a dispute in relation to which no proceedings have been commenced in the tribunal. 1A. Notwithstanding subparagraph (d) of the proviso to paragraph 1, the tribunal shall have jurisdiction to hear and determine a claim transferred to the tribunal under section 10(2) of the Labour Tribunal Ordinance (Cap 25). 2. Any claim for the recovery of any penalty, expenses, contribution or other amount which is recoverable by virtue of any enactment and for the recovery of any amount which is declared by any enactment to be recoverable as a civil debt if – (a) it is not expressly provided by that or any other enactment that the demand shall be recoverable only in some other court; and (b) the amount claimed does not exceed $50000. For the purposes of this paragraph, "penalty" ( conviction of any person for an offence.

251

) shall not include a fine imposed on the


(E)

The Rules of the High Court Cap 4A

Order 59 Rule 2: Application of Order to application for new trial This Order (except so much of rule 3(1) as provides that an appeal shall be by way of rehearing and except rule 11 (1)) applies to an application to the Court of Appeal for a new trial or to set aside a verdict, finding or judgment after trial with or without a jury, as it applies to an appeal to that Court, and references in this Order to an appeal and to an appellant shall be construed accordingly. Order 59 Rule 2A: Application to Court of Appeal for leave to appeal (1) An application to the Court of Appeal for leave to appeal must be made by a summons supported by a statement setting out (a) the reasons why leave should be granted; and (b) if the time for appealing has expired, the reasons why the application was not made within that time. (2) An application under paragraph (1) must be made inter partes if the proceedings in the court below are inter partes. (3) An application under paragraph (1) must include, where necessary, an application to extend the time for appealing. (4) A party who intends to resist an application under paragraph (1) made inter partes shall, within 14 days after the application is served on him, file in the Court of Appeal and serve on the applicant a statement as to why the application should not be granted. (5)

The Court of Appeal may – (a) determine the application without a hearing on the basis of written submissions only; or (b) direct that the application be heard at an oral hearing, and in both cases, the Court of Appeal may give such directions as it thinks fit in relation to the application.

(6) Where the Court of Appeal grants the application, it may impose such terms as it thinks fit. (7) Subject to paragraph (8), if the application is determined on the basis of written submissions only, a party aggrieved by the determination may, within 7 days after he has been given notice of the determination, request the Court of Appeal to reconsider the determination at an oral hearing inter partes. (8) Where the Court of Appeal determines the application on the basis of written submissions only, it may, if it considers that the application is totally without merit, make an order that no party may under paragraph (7) request the determination to be reconsidered at an oral hearing inter partes. (9) An oral hearing held pursuant to a request under paragraph (7) may be before the Court of Appeal consisting of –

252


(a) the Justice of Appeal; or (b) one or more of the Justices of Appeal, who have determined the application on the basis of written submissions only. VIII.

Technology Court

! (A)

Practice Direction 29

Use of the Technology Court Rule 2 Subject to the direction of the court or tribunal concerned, the Technology Court is available for use, where appropriate, upon the application of one or more of the parties in relation to proceedings or particular parts of proceedings, both civil and criminal, in the Court of Final Appeal, the Court of Appeal, the Court of First Instance, the District Court, the Lands Tribunal, the Magistrates' Courts, the Coroner's Court, the Labour Tribunal and the Small Claims Tribunal. Rule 4 It is a case management question within the discretion of the court or tribunal concerned whether any proceedings or parts of any proceedings should be conducted in the Technology Court. Rule 5 In making its decision, the court or tribunal will take into account the views of all the parties, the availability of the Technology Court, the subject-matter of the proceedings or the relevant part of the proceedings and all other material circumstances, including in particular, whether the proposed use of the Technology Court is likely: (a) to promote the fair and efficient disposal of the proceedings; (b) to save costs; and/or (c) materially to delay disposal of the proceedings. Rule 7 Applications for use of the Technology Court should be made to the court or tribunal in question as follows: Court or tribunal Court of Final Appeal Court of Appeal Court of First Instance District Court Lands Tribunal Magistrates Courts

Applies to A single judge of the Court of Final Appeal. A Vice-President of the Court of Appeal. If unavailable, the Chief Judge of the High Court. The judge in charge of the case; or if no judge is allocated, the listing judge. If unavailable, the Chief Judge of the High Court. The judge in charge of the case; or if no judge is allocated, the listing judge. If unavailable, the Chief District Judge. The presiding officer in charge of the case; or if none is allocated, the President. If unavailable, the Chief District Judge. The magistrate in charge of the case; or if none is allocated, the Principal Magistrate. If unavailable, the Chief Magistrate.

253


Coroner's Courts

The Coroner in charge of the inquest. If unavailable, the Chief Magistrate. The presiding officer in charge of the case; or if none is allocated, the Principal Presiding Officer. If unavailable, the Chief Magistrate. The adjudicator in charge of the case; or if none is allocated, the Principal Adjudicator. If unavailable, the Chief Magistrate.

Labour Tribunal Small Claims Tribunal

(B)

Reason to Use Technology Court

I. ILLNESS Daimler AG v Leiduck (No 2) [2013] 2 HKLRD 822 *824 Application for TC on appeal approved based on calculations of what would “achieve a just result for both parties.” Holding

Legal Analysis

This took into account the inconvenience of travel for the defendant and the prejudice caused to the plaintiff if video conferencing facilities were used to give evidence. *825 Medical evidence showed it would be “life-threatening” for the Defendant to travel to Hong Kong. The lower court judge also erred in believing the stress due to cross-examination would be greater than traveling to Hong Kong. *823 “D was not seeking to avoid coming to Hong Kong: he desired to do so but could not because of ill health.”

Facts

*822 Defendant (D) sought leave to give evidence from Germany via video link. Medical evidence showed that D was virtually blind and immobile, “suffered various severe cardiac diseases and lived in an old people’s home with round-the-clock medical care.”…“any attempt to travel to Hong Kong would be hazardous to his health and life, and was not advised.” The judge in the lower court refused the application, ruling that it was not shown that it was impossible for D to come to Hong Kong to give evidence.

Luan Gang v Simpson Marine Ltd [2013] HKEC 1383 Insufficient medical evidence was provided to show that the applicant was precluded from travel due to a medical condition.

Holding

[24] To establish this, a medical certificate should show: • Stating in “no uncertain terms and with reasons” why the applicant was unfit for travel. This includes explaining the potential consequences if the applicant did travel. Vague phrases such as “not suitable for travel” are insufficient. Applicants medical evidence “did not even come close” to meeting the standard, even taken on its face. Medical certificates also failed various evidentiary rules as well. Mr Luan was seeking to give evidence via VCF. He was an important witness for the plaintiff and his credibility would be an issue at the trial. •

Legal Analysis Facts

254


Mr Luan is 50 years old and resides in the USA. Three medical certificates were submitted, which showed that Mr Luan had been diagnosed with Bipolar Disorder and Post-traumatic Stress Disorder (PTSD). In the opinion of Dr Liu, Mr Luan was not suitable to travel during the next 3 months. II. OTHER JUSTIFIABLE REASONS TO USE TECHNOLOGY COURT Re Chow Kam Fai [2004] 1 HKLRD 161 D’s application to give evidence via video link was refused. The Court has discretion to allow witnesses to use video conferencing facilities to give evidence. In deciding whether to allow, the court will consider: *163 - The starting point of conducting the “proper administration of justice” and “seen to be conducted by proceedings within the courtroom.” •

It is a privilege and an exception to give evidence from outside the courtroom. The applicant party must show good reason in departing from the general rule of in person appearance.

•

a good reason must be the “interests of justice” andthe “efficient disposal of the proceedings,” and “whether a party would be denied access to court without video link evidence.“

•

“Whether the applicant or party opposing the application was seeking a collateral advantage against the other or had ulterior motives” is relevant.

•

Video link access will not be granted if “the witness's credibility was crucial and his physical attendance in court would assist in assessing his credibility”.

•

However, noting in dicta, that access to VCF might be important where witness testimony is technical or “purely factual” and was “not likely to be attacked on the basis of credibility.”

Holding

“The discretion should not be exercised in favour of a witness who had a history of disobeying the orders of the court.” *163 Reasons for refusal to grant video link included: •

•

Applicant sought a collateral advantage over his opponent by asking the Court to “protect him from the consequence of disobeying the court's order.”

•

His evidence would not have been excluded if he did not have access to the video link.

•

He no relevant health problems and lived nearby in Macau.

Legal Analysis

255


•

His credibility and his “subjective intention were central to the cross-examination.”

He also had a “history of wilful disobedience to the court's order.” Defendant (D) had failed to pay a judgment debt that he owed the Plaintiff. A warrant was issued for the former’s arrest. D argued that the court had no jurisdiction over his person, as he was domiciled in Macau. He filed affidavits attesting to his residence, and the Bankruptcy Court ordered his appearance for cross-examination on the affidavits. Among other motions, D filed for permission to use video link to be cross-examined and thus not appear personally in Hong Kong. •

Facts

256

BAB 4: MENCARI MITRA LOKAL

BAB 4: MENCARI MITRA LOKAL 1. Pendahuluan 1.1

Bab ini menjelaskan tentang masalah logistik dan tantangan yang dihadapi dalam mencari dan bekerjasama dengan mitra lokal yang berada dalam komunitas tempat tinggal klien, atau mencari seorang pengacara di Hong Kong jika praktisi hukum tersebut berada di komunitas tempat tinggal klien. Mitra kerja sangat diperlukan untuk memastikan agar klien tetap dapat dihubungi dan dapat menyelesaikan klaim yang diajukan di Hong Kong.

1.2

Bab ini dibagi menjadi delapan bagian. Bagian 1 memberikan gambaran singkat tentang pentingnya mencari mitra kerja lokal, Bagian 2 menjelaskan berbagai tantangan utama yang terkait dengan representasi jarak jauh, Bagian 3 memberikan gambaran singkat tentang bagaimana mitra kerja lokal dapat mendukung representasi jarak jauh, Bagian 4 membahas persiapan yang diperlukan untuk representasi jarak jauh, bagian 5 menjelaskan cara untuk mencari mitra kerja di negara asal klien, Bagian 6 memperkenalkan berbagai aspek teknis dan pertimbangan dalam membentuk kemitraan dengan entitas lain, Bagian 7 membahas bagaimana praktisi di komunitas tempat tinggal klien berupaya untuk mencari bantuan hukum di Hong Kong, dan Bagian 8 ditutup dengan memberikan gambaran tentang bagaimana menilai kelayakan tuntutan klien untuk representasi jarak jauh.

1.3

Mengupayakan tuntutan hukum dari luar negeri sulit dilakukan. Bahkan seperti yang terjadi di Hong Kong, ketika hukum setempat memungkinkan klien untuk mengajukan tuntutan dari jarak jauh, berbagai rintangan logistik sering terbukti menyulitkan pengacara dan klien. Hal ini terutama berlaku bagi pekerja migran, yang umumnya harus mengandalkan bantuan hukum atau representasi pro bono, seringkali disibukkan dalam upaya untuk mencari pekerjaan, kemungkinan tidak fasih dalam bahasa pengantar pengacara mereka, dan kemungkinan tinggal di daerah terpencil dimana layanan telekomunikasi yang terpercaya masih langka.

1.4

Seorang pengacara lokal, organisasi penyedia layanan langsung1, atau individu maupun organisasi lain yang dapat berfungsi sebagai penghubung/mitra terpercaya untuk pengacara Hong Kong di komunitas masyarakat klien dapat membantu untuk mengatasi beberapa hambatan ini. Bab ini membahas bagaimana mitra di negara asal dapat memenuhi kebutuhan spesifik pengacara Hong Kong selama proses litigasi, bagaimana mencari mitra yang potensial, serta berbagai pertimbangan hukum dalam bermitra dengan individu atau entitas lain.

1.5

Bagi para pembaca di negara asal klien yang meyakini klien mereka mempunyai tuntutan hukum yang layak diajukan di Hong Kong, silakan lihat Bagian 7 untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mencari bantuan hukum di Hong Kong.

2. Tantangan-tantangan utama dari representasi jarak jauh ! 1

Organisasi penyedia layanan langsung pada umumnya adalah organisasi masyarakat yang menyediakan layanan sosial secara langsung kepada komunitas klien. Hal ini dapat mencakup konsultasi hukum, perawatan medis, konseling, pelatihan kerja, dan layanan terkait lainnya.

251


2.1

I. 2.2

II.

Penyedia layanan dan pengacara bantuan hukum di Hong Kong melaporkan bahwa klien yang mengalami eksploitasi kerja atau bahkan perdagangan manusia lebih kecil kemungkinan untuk mengajukan tuntutan jika mereka meyakini bahwa mereka tidak bisa tinggal di Hong Kong cukup lama untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Dihadapkan dengan tekanan finansial untuk mencari pekerjaan baru, klien memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menerima ganti rugi yang tidak adil atau sama sekali tidak mengajukan tuntutan. Bagi mereka yang berusaha untuk mengajukan tuntutan perdata setelah pulang kembali ke negara asal, berbagai hambatan logistik yang sederhanapun cukup untuk menghentikan proses tuntutan hukum. Berikut adalah empat masalah paling umum yang dihadapi pengacara dan klien dalam representasi jarak jauh. Tantangan telekomunikasi Sayangnya, menjaga kontak agar tetap dapat menjalin komunikasi dengan klien setelah kembali ke negara asalnya menjadi tantangan yang berat. Telekomunikasi internet seperti Skype seringkali tidak dapat diandalkan, yang menyebabkan rasa frustrasi ketika panggilan berulang kali terputus. Biaya telepon kemungkinan sangat mahal, dan ketika klien tinggal di daerah yang jauh lebih terpencil, layanan telekomunikasi mungkin saja buruk atau bahkan tidak ada. Selain itu, ada kemungkinan klien pindah ke tempat lain di dalam negeri mereka sendiri, atau nomor ponselnya ganti, sehingga mempersulit komunikasi yang berkelanjutan. Alasan terakhir ini disebutkan para klien dari Indonesia karena nomor ponsel baru sangat murah di Indonesia. Hambatan bahasa

! 2.3

III.

Kurang fasihnya berbicara dalam bahasa yang dipakai pengacara dapat menyulitkan komunikasi, dan menimbulkan rasa frustrasi. Kesalahan komunikasi dapat mengakibatkan klien terlewatkan berbagai tenggat waktu yang penting, penyediaan materi yang salah, atau kebingungan dengan status tuntutan mereka dan/atau berbagai bentuk keputusan yang harus mereka buat sebagai klien. Klien juga dapat salah paham mengenai peluang keberhasilan kasus atau mengenai seberapa cepat atau lambat proses yang harus dilalui, menjadi tidak sabar dengan pengacara mereka atau bahkan tidak mempercayai pengacara mereka. Karena mereka juga menghadapi berbagai tanggung jawab dan tantangan lainnya dalam kehidupan mereka sendiri, rasa frustrasi ini dapat mendorong klien untuk membatalkan tuntutan tersebut. Perbedaan budaya dan kurangnya pemahaman tentang proses hukum

! 2.4

Kebanyakan klien kemungkinan tidak memiliki banyak pengalaman dengan sistem hukum di masa lalu, atau kemungkinan memiliki pengalaman yang negatif. Sistem hukum di negara mereka sendiri kemungkinan sangat berbeda dan/atau rentan terhadap korupsi sehingga menyebabkan klien juga tidak mempercayai sistem hukum di Hong Kong. Sebagaimana kebanyakan non-pengacara, klien umumnya juga tidak memahami tentang berbagai proses yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan hingga adanya keputusan hukum, apalagi mengetahui tentang lamanya waktu yang diperlukan untuk menjalani berbagai proses tersebut. Selain itu, diperparah lagi dengan hambatan bahasa, yang menyebabkan klien tidak sepenuhnya memahami tentang proses hukum 252


sehingga menjadi frustrasi apabila proses tersebut gagal memberikan hasil yang diinginkan.

!

IV.

Waktu dan ketersediaan

2.5

Akhirnya, klien mungkin memiliki jadwal yang tidak teratur ketika mereka kembali ke negara asal, sehingga sulit untuk mengadakan pertemuan rutin. Janji temu yang terlewatkan menjadi hal yang biasa, sehingga pengacara Hong Kong terpaksa menghabiskan waktu dan sumberdaya lainnya untuk menindaklanjuti komunikasi dengan klien melalui telepon dan e-mail.

3. Bagaimana mitra kerja lokal dapat mendukung representasi jarak jauh ! 3.1

Mitra lokal yang handal dapat ikut meringankan berbagai beban yang dihadapi dalam menangani kasus yang sebenarnya pihak klien tidak mampu untuk melakukannya. Mitra kerja seringkali merupakan penyedia layanan langsung, pengacara pro bono, atau klinik hukum di bawah naungan universitas di tempat dimana klien tinggal. Sub-bagian berikut ini menjelaskan tentang berbagai keuntungan dalam bekerjasama dengan mitra kerja lokal, serta berbagai jenis mitra kerja yang umumnya ada.

3.2

Bagi mereka yang mempunyai klien dari Indonesia, Filipina atau Thailand, silakan hubungi Justice Without Borders untuk konsultasi gratis dalam mencari mitra kerja di negara-negara tersebut.

I.

!

Keuntungan memiliki mitra kerja lokal 3.3

Komunikasi tatap muka merupakan hal yang penting bagi kebanyakan klien, dan keberadaan mitra lokal membuat klien dapat mengkomunikasikan kasus mereka secara langsung. Klien juga lebih cenderung mempercayai seseorang yang dapat mereka temui secara langsung, yang dapat berbicara dengan bahasa mereka, dan yang mengerti budaya mereka. Bagi pengacara Hong Kong, mitra kerja lokal dapat menerjemahkan update kasus ke dalam bahasa kliendan menjelaskan kasus ini dengan cara yang lebih mudah dipahami dan sesuai dengan budaya. Yang paling penting, mitra lokal dapat bekerja dengan jadwal klien, menindaklanjuti urusan dengan mereka secara pribadi sebagaimana yang diperlukan.

3.4

Selain itu, mitra lokal cenderung memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang prinsip-prinsip hukum umum, serta isu-isu spesifik yang terkait dengan pekerja migran. Karena pengacara Hong Kong perlu menjelaskan masalah hukum dan logistik yang berlaku khusus untuk sistem hukum Hong Kong, maka keahlian sama yang mereka miliki akan lebih memudahkan komunikasi antara para praktisi ini. Akhirnya, mitra lokal berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian yang diperlukan, dan dapat membantu dalam mengatur konferensi jarak jauh (teleconference)yang diperlukan.

II.

Praktisi hukum, paralegal, dan praktisi non-hukum sebagai mitra kerja 3.5

Meskipun pengacara berlisensi di Hong Kong umumnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum klien di Hong Kong, dukungan dari negara asal 253


biasanya tidak membutuhkan bantuan pengacara yang berlisensi. Meskipun pengacara lokal tentunya akan menjadi mitra yang sangat berharga, namun sebagian besar kebutuhan pengacara Hong Kong dapat dipenuhi cukup dengan menggunakan jasa paralegal (seperti pekerja sosial dengan sejumlah latar belakang praktis dalam permasalahan hukum) atau bahkan mitra non-hukum yang memadai. 3.6

Perlu diperhatikan bahwa berbagai negara yang berbeda memiliki persyaratan lisensi yang berbeda untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Karena manual ini fokus pada upaya penyelesaian di dalam yurisdiksi Hong Kong, maka hal ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan di negara asal klien pada umumnya tidak akanterkait dengan proses hukum setempat. Namun, praktisi harus memastikan bahwa kegiatan seperti pengumpulan bukti dan pengambilan deposisi tidak memerlukan lisensi khusus di negara asal klien. Akhirnya, jika klien memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap agen tenaga kerja lokal atau broker di negara asal mereka, maka diperlukan pengacara lokal berlisensi.

4. Persiapan untuk representasi jarak jauh I.

Bagi klien yang belum meninggalkan Hong Kong

! 4.1

Pengacara harus mempersiapkan kasus sematang mungkin sebelum keberangkatan klien. Meskipun setiap kasus akan mencakup berbagai urusan yang sedikit berbeda, para praktisi harus berusaha untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di bawah ini sebelum klien meninggalkan Hong Kong: (A)

4.2

!

Memperoleh informasi kontak yang relevan di negara tujuan klien

Praktisi harus mendapatkan informasi yang sebanyak mungkin dari klien untuk memastikan bahwa mereka dapat tetap berhubungan. Informasi tersebut dapat mencakup: •

Nomor ponsel lokal

•

Alamat e-mail

•

Alamat rumah

•

Alamat dan nomor telepon anggota keluarga

•

Pemberitahuan jika ada rencana untuk pindah dalam lingkup wilayah negara asal klien atau rencana untuk bermigrasi lagi

•

Informasi kontak teman di Hong Kong sebagai cadangan

(B) Menjelaskan dan memberikan salinan tertulis dari langkah-langkah selanjutnya yang diharapkan serta proses litigasi secara keseluruhan. Sertakan juga langkah-langkah berikutnya dan jadwal waktu yang disepakati untuk berkomunikasi setelah klien telah kembali ke rumah. 4.3

Konsultasi secara menyeluruh sebelum meninggalkan Hong Kong sangat penting untuk mempersiapkan klien menghadapi berbagai tantangan dalam representasi 254


jarak jauh. Praktisi harus menjelaskan proses negosiasi atau litigasi yang dijalani secara lengkap. Bila memungkinkan, salinan tertulis dari informasi yang diberikan tersebut harus tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa negara asal klien. Dokumen-dokumen ini juga sangat penting bagi mitra di negara asal klien, dan mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut jauh sebelumnya akan memperlancar upaya membangun hubungan kerja yang baik. Akhirnya, klien harus memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang harus mereka lakukan ketika mereka kembali ke negara asal, meskipun hanya dengan menghubungi pengacara mereka untuk persiapan tindak lanjut. Meskipun klien mungkin memerlukan fleksibilitas ketika mengatur jadwal kontak pertama setelah kembali ke tanah air, menetapkan tanggal dan waktu jauh sebelumnya untuk tindak lanjut akan membantu menjaga momentum dan memastikan agar klien tetap terlibat dalam kasus tersebut. (C) 4.4

Melengkapi prosedur yang memerlukan kehadiran klien

Begitu klien meninggalkan Hong Kong, gugatan perdata hanya memerlukan kehadiran klien dalam kondisi tertentu saja. Tabel berikut menjelaskan secara umum jumlah tindakan yang setidaknya harus dilakukan agar dapat meneruskan (atau menunda) kasus setelah klien meninggalkan Hong Kong. Untuk informasi lengkap tentang proses perdata ini, silakan lihat Bab 3.

Tabel 1: Prosedur penyelesaian hukum dan persiapan yang diperlukan selama klien berada di Hong Kong Jenis prosedur Mediasi Departemen Ketenagakerjaan Klaim cedera pekerja berdasarkan UU tentang Ganti Rugi bagi Pekerja

Gugatan perdata— Kontrak kerja, tort, atau UU Ketenagakerjaan, dll.

Menegakkan putusan II.

suatu

Persiapan yang diperlukan selama di Hong Kong Klien pada umumnya harus tetap berada di Hong Kong hingga proses mediasi selesai atau hingga diberikan ganti rugi. Kumpulkan semua dokumen yang relevan, termasuk surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter dari rumah sakit Hong Kong mungkin lebih meyakinkan daripada surat keterangan yang dikeluarkan rumah sakit di negara asal. Kehadiran klien selama proses mediasi di Kantor Ganti Rugi bagi Pekerja sangat bermanfaat. Meskipun demikian, proses negosiasi dan litigasi apapun tidak harus dihadiri klien. Semua bukti relevan yang dimiliki klien harus dikumpulkan, difotokopi (satu salinan untuk klien), dan didokumentasikan. Surat perikatan dengan pengacara dan suara kuasa lainnya yang diperlukan juga harus ditandatangani dan disimpan. Surat perikatan dan/atau surat kuasa yang sesuai juga harus ditandatangani dan disimpan sebagaimana perlu.

Bagi klien yang telah kembali ke negara asal.

! 4.5

Klien yang tidak bisa tetap tinggal di Hong Kong terdiri dari beberapa kategori, namun mereka semua memiliki kebutuhan yang sama seperti yang dijelaskan di bawah ini. Jenis klien dalam kategori ini antara lain: klien yang harus segera 255


meninggalkan Hong Kong dan mereka yang pertama kali menghubungi pengacara Hong Kong dari luar negeri. (D) 4.6

Klien di Hong Kong yang harus segera pulang kembali

Membangun dan menjaga terjalinnya komunikasi sangat penting bagi kelangsungan proses representasi, dan praktisi harus bekerja cepat untuk menginformasikan klien tentang langkah-langkah berikutnya serta menetapkan jadwal pertemuan rutin. Meskipun pada akhirnya klien bertanggung jawab untuk senantiasa menjalin komunikasi, pengacara harus menyadari akan adanya berbagai tantangan yang dihadapi klien dalam memastikan kelancaran komunikasi. Langkah-langkah berikutnya dan jadwal komunikasi yang jelas dan ditentukan sebelumnya akan memberikan struktur dan momentum bagi klien maupun pengacara. (E)

Calon klien yang pertama kali melakukan kontak dari luar negeri

4.7

Dalam beberapa kasus, kontak awal dengan pengacara dapat terjadi setelah seorang pekerja kembali ke negara asalnya. Meskipun saat ini jarang terjadi, organisasi layanan langsung di Indonesia, Filipina, dan di tempat lain semakin banyak bekerjasama dengan rekan-rekan di negara-negara tuan rumah seperti Hong Kong untuk membangun jalur komunikasi sehingga pekerja dengan tuntutan hukum yang layak diajukan dapat mengupayakan proses penyelesaian hukum di negara tujuan, bahkan setelah mereka kembali ke negara asalnya.

4.8

Dalam kebanyakan kasus tersebut, pada awalnya pengacara Hong Kong akan dihubungi oleh organisasi penyedia layanan langsung atau lembaga bantuan hukum di negara asal klien. Organisasi ini dapat bertindak hanya sebagai lembaga rujukan atau sebagai mitra kerja pengacara dalam mengajukan kasus tersebut. Praktisi mula-mula harus melakukan konfirmasi apakah organisasi tersebut memiliki kapasitas dan kemauan untuk terus bertindak sebagai penghubung dengan klien seandainya pengacara bersedia untuk menangani kasus tersebut.

4.9

Dalam kasus-kasus dimana calon klien melakukan kontak dengan praktisi Hong Kong melalui organisasi lokal, pada awalnya praktisi harus melakukan penilaian sejauh mana organisasi tersebut bersedia untuk terus bertindak sebagai penghubung. Pengacara harus siap untuk sepenuhnya menjelaskan tentang apa saja yang akan dilakukan organisasi mitra dalam waktu dekat, dan memberikan gambaran tentang jangka waktu dan tingkat dukungan yang diperlukan jika proses litigasi perdata dilanjutkan.

5. Berbagai jalur untuk mencari mitra organisasi di negara asal klien ! 5.1

Bagian ini menjelaskan beberapa organisasi yang potensial di negara klien dimana pengacara di Hong Kong dapat melakukan penjajakan sebagai mitra dan penghubung setelah klien kembali ke negara asal. Lembaga-lembaga ini tidak dicantumkan dalam urutan tertentu, kemudian berbagai kelebihan dan kekurangan dalam bekerjasama dengan masing-masing kelompok akan dikaji.

256


I.

5.2

Perlu dicatat bahwa calon mitra kerja yang terbaik kemungkinan besar bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Diperlukan upaya yang memadai untuk mendekati beberapa lembaga yang tercantum di bawah ini sebelum dapat menemukan mitra kerja yang tepat. Dengan demikian, pengacara harus menyelidiki lembaga mana yang tampaknya paling tepat, dengan mempertimbangkan daerah dimana klien berada ketika kembali ke negara asal, dan melakukan pendekatan terhadap lembaga tersebut terlebih dahulu.

5.3

Menemukan mitra kerja di negara asal klien merupakan langkah yang paling sulit dalam proses representasi. Klien yang pindah ke daerah perkotaan besar kemungkinan akan memiliki beberapa pilihan, sedangkan mereka yang pindah ke daerah yang lebih terpencil mungkin sama sekali tidak mempunyai pilihan sehingga terpaksa harus berkomunikasi dengan penghubung yang berada agak jauh di kota yang lebih besar. Bila memungkinkan, klien harus didorong untuk ikut membantu dalam mencari mitra kerja yang tepat, karena hubungan mereka dengan mitra lokal sama pentingnya dengan hubungan antara mitra dan praktisi.

5.4

Dalam banyak kasus, kontak pertama pihak praktisi di negara asal klien kemungkinan mengarah pada suatu rujukan, apakah itu di kota yang sama dimana klien tinggal atau diharapkan di suatu tempat yang berdekatan. Organisasi internasional dan nasional di negara asal dapat membantu dalam mencarikan mitra yang tepat dari jaringan profesional mereka sendiri.

5.5

Mereka yang berminat mencari mitra kerja di Indonesia, Filipina, atau Thailand, silakan menghubungi Justice Without Borders untuk memperoleh konsultasi gratis dalam mencari mitra lokal.

5.6

Bagi para praktisi yang tidak memiliki kontak di negara asal klien, lembagalembaga berikut ini dapat menjadi titik penghubung pertama yang produktif:

Perhimpunan advokat nasional

! 5.7

Organisasi-organisasi ini kemungkinan besar memiliki daftar mitra hukum terlengkap di suatu negara. Sayangnya, layanan pro bono dari perkumpulan advokat mungkin minimal atau tidak ada sama sekali, dimana banyak pengacara yang menolak untuk menangani kasus tanpa kompensasi. Kelemahan utama lain dalam mencari pengacara lokal adalah adanya kesulitan untuk menilai tingkat kelayakannya. Asosiasi penasehat hukum biasanya termasuk pengacara yang mewakili kepentingan pekerja dan mereka yang melayani kepentingan para pengusaha dan perantara. Tanpa adanya kemampuan untuk melakukan penilaian atas kelayakan pengacara secara benar, maka para praktisi menghadapi resiko melibatkan mitra kerja lokal yang kemungkinan malah tidak mendahulukan kepentingan klien. Dengan demikian, sangat penting untuk mendapatkan referensi dari sumber-sumber lain yang dapat dipercaya mengenai setiap pengacara yang dihubungi melalui perhimpunan advokat nasional.

5.8

Direktori pro bono mungkin menjadi alternatif yang lebih aman, tetapi tidak semua perhimpunan advokat mempunyai daftar tersebut. Apabila asosiasi tersebut memiliki direktori yang dimaksud, praktisi perlu mencari dan menyelidiki pengacara yang tinggal di dekat klien dan yang berminat untuk membantu menangani kasus. 257


II.

Fakultas hukum (klinik hukum)

!

III.

IV.

5.9

Banyak universitas di negara asal yang saat ini memiliki layanan pro bono atau klinik hukum dengan biaya rendah untuk melayani masyarakat setempat.

5.10

Keuntungan utama dari bekerjasama dengan mitra dari fakultas hukum adalah bahwa mahasiswa hukum seringkali memiliki penguasaan bahasa Inggris yang lebih baik, setidaknya dalam hal menulis, dan seringkali mempunyai semangat membantu yang lebih tinggi. Bagi klien yang pulang ke komunitas asal, mereka kemungkinan merasa lebih percaya apabila bekerjasama dengan dosen dan mahasiswa yang juga berasal dari masyarakat mereka. Perlu dicatat bahwa mahasiswa mungkin memerlukan pelatihan tambahan dan pengawasan, oleh karena itu staf klinik hukum yang melakukan pengawasan harus diberitahu dan dipahamkan sepenuhnya tentang ruang lingkup dan rincian pekerjaan.

5.11

Kelemahan utama adalah masih sedikitnya klinik hukum yang fokus pada masalah pekerja migran, dan bahkan di beberapa negara masih sulit untuk menjumpai sarjana hukum yang paham tentang migrasi tenaga kerja. Dengan demikian, kemungkinan ada baiknya untuk menghubungi fakultas hukum yang paling dekat dengan klien untuk mengetahui apakah ada staf yang bersedia untuk membantu (dan mengikutsertakan relawan dari kalangan mahasiswa ke dalam proses ini) atau mungkin dapat menganjurkan seseorang dari komunitas asal pekerja migran yang dapat bertindak sebagai penghubung.

Organisasi berbasis masyarakat dan LSM 5.12

Kebanyakan mitra kerja cenderung merupakan organisasi layanan langsung lokal. Organisasi-organisasi ini dapat dikelompokkan menjadi lembaga bantuan hukum lokal, organisasi dengan staf paralegal (yaitu pekerja sosial terlatih yang bukan pengacara berlisensi), dan organisasi tanpa staf paralegal. Meskipun ketiga jenis lembaga ini mungkin dapat memberikan bantuan yang cukup, pengacara Hong Kong perlu membahas ruang lingkup kemitraan yang diharapkan agar lembaga tersebut memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan aspek teknis maupun non-teknis dari penanganan kasus tersebut.

5.13

Selain itu, lembaga tersebut harus diinvestigasi untuk memastikan bahwa lembaga tersebut merupakan entitas yang dikenal, khususnya di bidang dimana mereka berkecimpung. Meskipun dukungan dari organisasi internasional seringkali merupakan indikator yang baik dari kredibilitas suatu lembaga, organisasi lebih kecil yang telah diselidiki kredibilitasnya oleh LSM atau lembaga lain di tingkat nasional juga sudah memadai. Praktisi yang membantu klien yang tinggal di daerah terpencil mungkin hanya dihadapkan pada sedikit pilihan, sehingga harus menyesuaikan harapan mereka seperlunya. Namun demikian, apabila suatu organisasi tidak diketahui, atau ada kecurigaan bahwa organisasi tersebut tidak terpercaya atau sepertinya mencurigakan, pengacara harus memilih organisasi yang lebih terpercaya meskipun berada agak jauh dari klien.

Organisasi keagamaan yang relevan

! 5.14

Di banyak negara, lembaga keagamaan adalah organisasi masyarakat yang penting di daerah mereka. Jika klien sudah merasa nyaman dengan organisasi 258


keagamaan tertentu, praktisi harus mempertimbangkan untuk mencari dan menyelidiki calon mitra yang demikian. Kelebihan dari mitra kerja seperti ini adalah bahwa klien yang menganut agama yang sama dengan lembaga tersebut mungkin cenderung jauh lebih mempercayai dan mau bekerjasama dengan lembaga tersebut karena menganut ajaran yang sama, bahkan ketika mereka secara pribadi tidak mengenal gereja, masjid, atau kuil tersebut.

V.

5.15

Namun demikian, terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih organisasi keagamaan sebagai mitra. Pertama dan yang paling penting adalah bahwa agama-agama besar tidak berarti bersifat monolitik. Pembagian budaya, etnis dan aliran diantara banyak agama-agama besar memiliki arti bahwa pengacara perlu menentukan aliran mana yang diikuti klien dari agama yang dianutnya. Jika ragu, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan lokal atau ahli lainnya. Para pakar ini mungkin menganjurkan untuk tidak melibatkan lembaga keagamaan di masyarakat asal klien, terutama apabila sudah dipertimbangkan apakah lembaga tersebut dapat memberikan jasa sebagai penghubung yang diperlukan.

5.16

Kedua, apabila organisasi yang demikian di komunitas asal klien sepertinya merupakan peluang terbaik untuk menjadi mitra kerja yang tepat, maka pengacara dapat menanyakan organisasi keagamaan di Hong Kong yang melayani masyarakat etnis dan aliran yang sama dengan yang diikuti klien. Pengacara harus berhati-hati dalam mendekati organisasi yang tepat. Sebagai contoh, organisasi Muslim di India tidak mungkin mempunyai banyak koneksi yang kuat untuk organisasi Muslim di Jawa Tengah, Indonesia.

5.17

Akhirnya, meskipun telah diberikan rujukan tentang mitra yang potensial, diperlukan kehati-hatian untuk memastikan bahwa mitra lokal tersebut sepenuhnya mendukung pekerja migran dan tidak memiliki konflik kepentingan melalui hubungannya dengan agen tenaga kerja atau broker di daerah. Secara teknis, tidak semua mitra kerja yang mempunyai pekerja sosial sebagai staf, sehingga sangat penting untuk melihat kemampuan dari mitra lokal tersebut.

Organisasi internasional

! 5.18

Organisasi pemerintah internasional dan LSM internasional dengan kantor perwakilan di negara asal klien seringkali memiliki jaringan mitra lokal yang paling luas. Rujukan dari organisasi-organisasi ini dapat menghemat waktu dalam proses penyelidikan karena entitas lokal seperti ini kemungkinan besar lebih dikenal dan lebih dapat dipercaya. Namun demikian, praktisi tetap dianjurkan untuk menyelidiki organisasi tersebut dan menentukan apakah organisasi tersebut mempunyai kapasitas yang memadai. (A)

!

Organisasi pemerintah internasional

! 5.19

Tiga organisasi pemerintah yang paling banyak terlibat dengan masalah pekerja migran dan cenderung memiliki akses ke mitra lokal yang potensial adalah Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), berbagai cabang lain dari PBB, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Perlu diperhatikan bahwa skala 259


kehadiran organisasi seperti ini cenderung bervariasi secara signifikan di setiap negara, dan besarnya kantor perwakilan mereka serta fokus dari misi organisasi tersebut di suatu negara akan sangat berdampak terhadap seberapa banyak organisasi tersebut dapat membantu dalam mencari mitra lokal. Meskipun praktisi sebaiknya tidak berharap untuk dapat menjalin kemitraan langsung dengan organisasi-organisasi ini, paling tidak dapat ditanyakan apakah mereka mempunyai pekerja sosial yang dapat membantu, terutama apabila klien berada di dekat kantor perwakilan organisasi tersebut. Ketiga lembaga ini menjalankan misi yang antara lain mendukung akses yang lebih besar terhadap keadilan bagi pekerja migran. Dengan demikian, keinginan klien untuk mendapatkan kompensasi yang adil sejalan dengan misi organisasi-organisasi ini dan kemungkinan bersedia untuk memberikan bantuan dalam mencarikan mitra lokal apabila memungkinkan. (i)

ILO

! 5.20

ILO sepertinya merupakan organisasi yang paling terlibat secara langsung dalam masalah migrasi tenaga kerja di kawasan ini. Akses terhadap keadilan seringkali merupakan misi yang berprioritas tinggi, dan organisasi ini telah bermitra dengan pemerintah maupun serikat pekerja lokal untuk mendirikan pusat pekerja migran lokal. Praktisi harus meninjau berbagai program yang dijalankan ILO di negara klien untuk menentukan apakah program tersebut beroperasi di dekat lokasi dimana klien tersebut berada. Jika tidak, konsultasi melalui telepon dengan staf ILO dapat membantu dalam mengidentifikasi mitra terpercaya yang terdekat dengan klien. (ii)

IOM

! 5.21

IOM seringkali membantu korban perdagangan manusia dan korban eksploitasi untuk memastikan bahwa mereka pulang kembali ke negara asal dengan aman dan bergabung kembali ke komunitas masyarakat asal mereka. Mereka yang menggunakan jalur resmi IOM memiliki kemungkinan paling besar untuk mendapatkan bantuan secara langsung dari IOM. Kantor-kantor IOM ini kemungkinan memiliki staf atau relawan yang mampu menjalin kemitraan dengan para praktisi. Namun demikian, pengacara juga harus menyiapkan diri untuk meminta rujukan dari staf IOM ke organisasi mitra lokal, karena kemungkinan kapasitas mereka terbatas. (iii)

PBB – UNDP dan UN Women

! 5.22

Badan-badan PBB yang paling relevan adalah Program Pembangunan PBB (UNDP, UN Development Program), UN Women apabila klien adalah perempuan. Pada saat publikasi laporan ini, UNDP secara jelas menyatakan keinginannya untuk mendorong akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang rentan, khususnya (meskipun tidak secara eksklusif) bagi kalangan perempuan, sedangkan UN Women bekerja untuk memajukan hak-hak kaum perempuan, termasuk pekerja migran. Perlu dicatat bahwa setiap lembaga memiliki keberadaan yang terpisah dan berbeda-beda di negara-negara asal, dengan prioritas yang berbeda untuk masing-masing negara. Karena lembaga-lembaga ini seringkali bekerjasama dengan universitas dan LSM setempat untuk melaksanakan misi mereka, UNDP maupun UN Women merupakan titik hubung 260


pertama yang baik untuk mendapatkan rujukan ke lembaga-lembaga yang terpercaya. (iv)

Kantor pengacara internasional yang berada di Hong Kong maupun negara asal

! 5.23

Kantor pengacara internasional mungkin bersedia untuk membantu secara pro bono jika mereka memiliki kantor perwakilan di negara asal klien. Bagi kantor pengacara, kesempatan untuk membantu klien juga dapat membantu kantor pengacara memenuhi layanan pro bono yang menjadi kewajibannya, atau menciptakan kesan yang positif tentang keterlibatan masyarakat di negara asal klien. Perlu dicatat bahwa banyak kantor pengacara internasional yang belum tentu memiliki program pro bono di seluruh kantor perwakilannya; namun akan melakukan kegiatan pro bono di tingkat nasional, khususnya di negara-negara yang mensyaratkan kantor pengacara untuk melakukan kemitraan dengan entitas lokal. Dengan demikian, kantor pengacara yang mendukung kasus pekerja migran di Hong Kong belum tentu melakukan hal yang sama di luar negeri.

5.24

Seperti yang sering dikatakan, pengamatan yang teliti terhadap kantor pengacara sangatlah penting, terutama apabila kantor perwakilan di negara asal sebelumnya adalah kantor pengacara lokal yang terpisah dan kemudian menjalin kemitraan dengan suatu kantor pengacara internasional. Perantara lokal yang menyalurkan tenaga kerja untuk pemberi kerja di Hong Kong menyewa jasa pengacara mereka sendiri, dan sangat penting untuk memastikan bahwa kantor pengacara yang beroperasi di negara asal bebas dari konflik kepentingan tersebut.

5.25

Namun, apabila kantor pengacara terbukti sebagai mitra yang tepat, maka kantor pengacara adalah salah satu mitra kuat bagi seorang praktisi. Pengetahuan lokal, pengalaman dalam proses litigasi lintas-batas, dan kapasitas yang memadai, termasuk potensi untuk membantu kehadiran dari jarak jauh melalui alat telekomunikasi milik kantor pengacara sendiri, adalah beberapa keuntungan unik yang dapat diberikan oleh kantor pengacara mitra.

6. Menjalin kemitraan dengan organisasi penghubung 6.1

!

I.

Calon organisasi mitra kerja biasanya memiliki kapasitas yang relatif terbatas. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang bentuk komitmen yang diharapkan, maka hal ini memungkinkan calon mitra untuk membuat keputusan apakah akan memegang komitmen tersebut atau membantu dalam mencarikan mitra lokal yang memiliki kapasitas memadai untuk membantu. Berikut ini akan dijelaskan tentang proses penyelidikan, dan kemudian berbagai kegiatan paling umum yang perlu dilakukan organisasi mitra. Melakukan penyelidikan terhadap calon mitra

6.2

Sebelum menjalin hubungan kerja, praktisi harus menyelidiki calon mitra untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan klien dan praktisi. Poin-poin berikut

261


berlaku baik untuk organisasi maupun pengacara individu pro bono yang kemungkinan bermitra dengan praktisi: (A) 6.3

Melakukan penyelidikan yang mendasar terhadap latar belakang calon mitra mungkin sudah cukup untuk menentukan apakah calon mitra dapat dipercaya. Hal ini merupakan pertimbangan utama di beberapa negara asal dimana status LSM suatu organisasi mungkin digunakan hanya untuk menghindari kewajiban pajak bagi kegiatan komersial. Lebih parah lagi, organisasi yang demikian kemungkinan juga memiliki koneksi ke agen pengerah jasa tenaga kerja yang tidak bermoral atau bahkan ke pelaku perdagangan manusia. Apabila tidak tersedia informasi tentang calon mitra, praktisi harus menghubungi entitas yang dapat dipercaya di negara asal klien untuk memastikan bahwa calon mitra dapat dipercaya. Kantor Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) atau PBB, khususnya Program Pembangunan PBB (UNDP) atau UN Women merupakan tempat yang tepat untuk memulai, karena staf mereka biasanya memiliki pengetahuan yang banyak tentang organisasi lokal. (B)

6.4

II.

Apakah organisasi mitra memiliki kemampuan bahasa yang memadai?

Selain dapat berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh pengacara, praktisi juga harus memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki staf yang dapat berkomunikasi dalam bahasa atau dialek yang digunakan oleh klien itu sendiri. Hal ini terutama sangat penting apabila bahasa utama klien bukan bahasa nasional di negara asal mereka. (C)

6.5

Reputasi apa yang dimiliki oleh mitra?

Apakah ada kemampuan yang memadai untuk membantu pengacara?

Organisasi dan pengacara pro bono seringkali sudah berada pada kapasitas optimalnya. Meskipun mereka mungkin bersedia untuk membantu, penilaian yang objektif tentang apakah mereka memiliki waktu dan sumberdaya untuk membantu sangat diperlukan, terutama apabila kasus yang akan ditangani mempunyai tenggat waktu. Praktisi harus dengan cermat memetakan komitmen waktu, perkiraan rentang waktu yang dibutuhkan kasus, dan berbagai masalah logistik yang harus diatasi oleh organisasi mitra sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang tenaga, waktu dan dana yang diperlukan bagi penanganan kasus. Apabila calon mitra tidak memiliki kapasitas tersebut, entitas ini masih dapat membantu dalam merekomendasikan mitra lain yang tepat. Membuat perjanjian formal dengan mitra

6.6

Organisasi penyedia layanan langsung dan organisasi bantuan lainnya secara umum terikat oleh kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, sama seperti yang berlaku bagi pengacara Hong Kong. Dengan demikian, praktisi perlu menyusun nota kesepahaman yang membuka jalan untuk kerjasama, berbagi informasi rahasia klien, dan prosedur untuk mentransfer uang yang terkumpul di Hong Kong. Klien harus memberikan otorisasi perjanjian ini setelah memperoleh informasi sepenuhnya tentang sifat dari perjanjian tersebut. Perjanjian harus dibuat dalam bahasa yang dipahami kedua belah pihak, meskipun kemungkinan hal ini sulit untuk dilakukan mengingat adanya keterbatasan sumberdaya.

262


III.

Menjaga komunikasi dengan klien

! 6.7

Tugas mitra yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa klien dapat tetap berhubungan dengan pengacara mereka di Hong Kong. Meskipun mitra tidak dapat memaksa klien untuk tetap meneruskan gugatannya jika dia memang memutuskan untuk menghentikan kasusnya, hubungan dengan klien sangat penting untuk memastikan bahwa klien senantiasa memiliki kepercayaan dan terlibat dalam proses.

6.8

Menjaga agar tetap berkomunikasi seringkali hanya membutuhkan percakapan telepon secara rutin, atau jika memungkinkan, dengan melakukan kunjungan langsung antara mitra lokal dan klien. Mitra yang berbasis di komunitas asal klien dapat lebih mudah melakukan hal ini, sementara klien yang tinggal di daerah yang lebih terpencil kemungkinan terpaksa harus bergantung pada organisasi yang berada di kota-kota besar. Menetapkan jadwal komunikasi secara rutin, meskipun ketika tidak ada informasi terkini yang perlu disampaikan, tidak hanya penting agar klien tetap terlibat, tetapi juga untuk membangun hubungan antara klien dan mitra.

6.9

Akhirnya, klien yang merupakan pekerja migran kemungkinan mempunyai mobilitas. Baik praktisi maupun organisasi mitra harus siap dengan kemungkinan bahwa klien dapat berpindah tempat beberapa kali sepanjang proses penanganan kasus, termasuk pindah ke negara lain. Tentu saja akan sangat sulit untuk tetap terhubung dengan klien seperti ini. Bagi klien yang berpindah-pindah dalam lingkup wilayah negaranya sendiri, praktisi dan mitra harus siap untuk mencari organisasi di tempat klien yang baru yang dapat berfungsi sebagai penghubung baru.

IV.

Mengumpulkan bukti dan mengambil kesaksian

! 6.10

Meskipun banyak bukti yang diperlukan untuk melakukan tuntutan hukum yang dikemukakan dalam manual ini ditinggalkan di Hong Kong, kemungkinan klien telah membawa pulang buku bank pribadi, catatan pembayaran, atau informasi lain yang penting untuk kasus tersebut. Apabila bukti transaksi dengan perantara atau pemberi kerja yang terjadi sebelum keberangkatan klien diperlukan untuk kasusnya, organisasi mitra mungkin perlu mengumpulkan informasi tersebut, baik itu dari klien, agen pengerah jasa tenaga kerja, atau instansi pemerintah setempat. Praktisi harus menentukan informasi apa saja yang diperlukan dan memastikan bahwa organisasi mitra memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan, bagaimana mengumpulkan informasi tersebut, dan setiap tenggat waktu yang harus dipatuhi. (A)

6.11

Menjelaskan berbagai perbedaan penting dari metode pengumpulan

Sistem hukum seringkali mempunyai persyaratan yang berbeda tentang bagaimana bukti harus dicatat dan disajikan. Perbedaan ini termasuk dalam hal persyaratan tentang seberapa detail bukti yang diperlukan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti bahkan hingga format dari dokumen. Praktisi harus memberikan instruksi yang jelas kepada mitra kerja, dan jika memungkinkan, memberikan formulir yang sudah ada formatnya untuk 263


memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dapat diterima di pengadilan Hong Kong. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka banyak waktu dan tenaga yang terbuang, serta menimbulkan rasa frustrasi bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, praktisi harus siap untuk menerima kemungkinan adanya penundaan dan kesalahan dalam pengumpulan bukti dengan mitra baru. Organisasi mitra mungkin tidak sepenuhnya menyadari tentang perlu seberapa detail untuk formulir yang berlaku di Hong Kong, dan kemungkinan untuk menggunakan metode yang berlaku di negara mereka sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. (B)

Mengatur kehadiran dari jarak jauh di pengadilan Hong Kong

6.12

Klien yang mengajukan tuntutan hukum mungkin perlu hadir di pengadilan. Dalam beberapa kasus, mereka dapat melakukannya dari jarak jauh melalui konferensi video.2

6.13

Pada saat pencetakan manual ini, persyaratan minimum untuk alat telekonferensi atau lokasi yang dapat diterima masih belum diketahui untuk kasus-kasus yang terkait dengan pekerja migran. Mungkin saja pertemuan Skype melalui koneksi internet yang kuat dapat diterima. Namun demikian, karena pengadilan harus melihat apakah suatu lokasi dapat diterima dari segi keamanannya, 3 maka pengadilan dapat memberlakukan pembatasan tambahan pada jenis alat telekomunikasi yang digunakan.

6.14

Oleh karena itu, pengacara dan mitra kerja mereka harus siap untuk mencari fasilitas yang memenuhi persyaratan pengadilan. Menurut penulis, lokasi berikut ini lebih mungkin untuk dapat diterima:

6.15

•

Universitias dengan peralatan telekomunikasi yang profesional

•

Fasilitas PBB

•

Fasilitas yang dikelola pemerintah

•

Fasilitas kedutaan

•

Kantor pengacara internasional

•

Studio stasiun televisi

Perlu diperhatikan bahwa berbagai fasilitas ini mungkin memerlukan biaya untuk pemakaiannya. Para praktisi dan mitra mereka perlu bernegosiasi dengan pemilik fasilitas untuk pengurangan biaya atau bahkan secara cuma-cuma. Bagi klien di Indonesia, Filipina, atau Thailand, silakan menghubungi Justice Without Borders untuk memperoleh bantuan dalam mencari fasilitas tersebut.

7. Praktisi di negara asal yang mencari bantuan hukum di Hong Kong ! 7.1

Bagi entitas di negara asal klien yang percaya bahwa klien mereka mungkin memiliki klaim yang layak diajukan di Hong Kong, maka menghubungi LSM,

2

Lihat Bab 3, bagian 4.III.B. untuk informasi tentang persyaratan hukum yang terkait dengan kehadiran dari jarak jauh. 3 Idem.

264


organisasi keagamaan atau kedutaan negara mereka sendiri di Hong Kong merupakan cara yang efektif untuk mencari bantuan hukum. Bagian ini pertamatama menyajikan berbagai pertanyaan dasar yang berguna dalam menilai kelayakan klaim klien sebelum memperkenalkan berbagai pilihan untuk mencari bantuan hukum. 7.2

!

I.

Untuk menentukan apakah klien anda mempunyai tuntutan hukum yang layak diajukan di Hong Kong, silakan lihat Bab 2 dulu tentang potensi penyelesaian yang ada. Jika anda meyakini klien anda layak mengajukan klaim dan anda tinggal di Indonesia, Filipina, atau Thailand, silakan menghubungi Justice Without Borders untuk memperoleh konsultasi secara gratis. Skema bantuan hukum di Hong Kong

7.3

II.

Skema bantuan hukum di Hong Kong adalah salah satu mekanisme yang hebat di kawasannya. Namun, mengajukan permohonan bantuan hukum mungkin agak rumit, dan bantuan dari LSM atau pengacara yang berbasis di Hong Kong sangat disarankan. Lihat Bab 3, Bagian 3.III. (A) (vi) untuk informasi lebih lanjut. LSM yang relevan

! 7.4

!

III.

•

Christian Action http://www.christian-action.org.hk

•

Helpers for Domestic Helpers http://www.hdh-sjf.org

•

Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU)

•

Mission for Migrant Workers http://www.migrants.net

•

Pathfinders http://www.pathfinders.org.hk

http://www.hkctu.org.hk

Organisasi keagamaan 7.5

IV.

LSM Hong Kong lebih memahami tentang hukum yang berlaku dan mungkin dapat membantu dalam menentukan apakah kasus tersebut layak diajukan. Namun perlu dicatat bahwa pengacara yang juga menjadi staf di LSM Hong Kong tidak diperbolehkan untuk memberikan pendampingan hukum. Dengan demikian, organisasi-organisasi ini mungkin dapat membantu dalam menghubungkan ke pengacara bantuan hukum atau pro bono yang bersedia menangani kasus:

Hong Kong mempunyai berbagai lembaga keagamaan dari kebanyakan agamaagama besar, yang mencakup Hindu, Islam, Kristen, dan lain-lain. Pembaca harus berkonsultasi dengan organisasi terkait di negara mereka sendiri tentang apakah lembaga tersebut mungkin memiliki hubungan dengan organisasi yang berafiliasi di Hong Kong. Konsulat di Hong Kong

265


! 7.6

Banyak negara di wilayah tersebut memiliki konsulat di Hong Kong. Beberapa darinya memiliki atase tenaga kerja yang bertugas membantu pekerja migran dari negara merea dalam menyelesaikan masalah hukum dan masalah lainnya yang dihadapi saat berada di Hong Kong. Perlu dicatat bahwa kemampuan untuk membantu para pekerja bervariasi di setiap konsulat, dan staf konsulat tersebut tidak diberdayakan untuk memberikan bantuan hukum di Hong Kong. Konsulat dapat menyimpan daftar pengacara lokal yang kemungkinan dapat membantu klien. Pengacara-pengacara ini umumnya tidak bekerja secara pro bono. Namun demikian, mereka dapat melakukannya dalam keadaan luar biasa, atau jika tidak, memberikan rujukanke pengacara pro bono. Perlu diperhatikan bahwa, seperti halnya dengan negara-negara lain, pengacara pro bono di Hong Kong seringkalisudah bekerja pada kapasitas optimalnya dan kemungkinan besar akan memprioritaskan mereka yang saat ini berada di Hong Kong. Mencari bantuan hukum mungkin merupakan pilihan yang lebih efektif, meskipun tidak jelas apakah kebanyakan konsulat mempunyai kemampuan untuk membantu dalam mengajukan permohonan bantuan hukum.

8. Melakukan penilaian klaim dari klien ! 8.1

!

I.

Berapa jumlah yang dapat diklaim oleh klien? 8.2

!

Pekerja sosial di negara asal klien harus mempertimbangkan pertanyaanpertanyaan berikut ini dalam menilai potensi tuntutan dari klien. Yang paling penting adalah jumlah uang yang akan diklaim, jumlah bukti yang tersedia, dan komitmen klien untuk tetap berhubungan dengan pengacara mereka dan tetap mengajukan kasus tersebut.

II.

Juga dikenal sebagai “kontroversi jumlah,” klien harus dapat mengklaim jumlah uang yang cukup besar untuk menutupi biaya proses representasi jarak jauh. Meskipun klien memperoleh bantuan hukum, atau pengacara Hong Kong bekerja secara cuma-cuma, klien kemungkinan masih harus menanggung sejumlah biaya. Setidaknya sebagian dari biaya tersebut dapat tertutupi apabila klien memenangkan kasus, tetapi biaya yang dikeluarkan di muka bisa saja cukup tinggi. Klien yang memegang bukti adanya putusan pengadilan Hong Kong atau adanya kompensasi adalah calon yang baik untuk mendapatkan bantuan pro bono karena pengacara Hong Kong hanya perlu memastikan bahwa putusan pengadilan tersebut ditegakkan. Menghitung biaya

8.3

Mereka yang mengajukan klaim atas upah yang belum dibayar, penipuan kontrak, atau pembayaran ilegal, harus menghitung berapa jumlah uang yang menurut mereka belum terbayar berdasarkan bukti tertulis maupun lisan. Penyedia layanan harus memeriksa jumlah tersebut dan dicocokkan dengan bukti yang diajukan klien. Apabila klien mengklaim bahwa majikan menjanjikan secara lisan upah tertentu atau syarat-syarat lainnya, maka bukti pembayaran atau setidaknya bukti jumlah jam kerja menjadi penting untuk memperkuat klaim tersebut.

266


8.4

Bagi mereka yang mengalami cedera dalam kecelakaan kerja, silakan merujuk pada Bab 2 tentang potensi kompensasi berdasarkan Peraturan Kompensasi Tenaga Kerja (ECO, Employees’ Compensation Ordinance)Hong Kong dan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan klaim.4 Mereka yang tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan skema ini masih dapatmengupayakan ganti rugi melalui proses litigasi perdata. Namun demikian, biaya yang dikeluarkan bisa sangat bervariasi. Penyedia layanan harus menggunakan jumlah yang ditetapkan dalam ECO sebagai dasar rujukannya. Tagihan biaya medis yang dapat membuktikan adanya cedera yang ditimbulkan akan sangat membantu. Apabila merasa ragu, direkomendasikan untuk melakukan konsultasi dengan salah satu lembaga di Hong Kong seperti yang dijelaskan di atas.

8.5

Bagi mereka yang mengajukan klaim karena kerugian lainnya, termasuk penyerangan, pemukulan, atau kekerasan seksual, juga harus menghubungi salah satu lembaga di Hong Kong di atas untuk memperoleh bantuan tambahan.

III.

Melakukan penilaian atas bukti yang ada dan hambatan prosedural terhadap klaim

! 8.6

Silakan lihat Bab 2 untuk informasi tentang bukti yang diperlukan bagi setiap klaim. Bukti dapat berupa dokumen resmi, catatan yang disimpan klien secara pribadi, catatan panggilan telepon atau email, atau kesaksian dari klien, rekan kerja, dan/atau saksi lainnya. Klaim yang sepenuhnya didasarkan pada bukti lisan cenderung sangat sulit untuk diajukan jika klien tidak berada di Hong Kong.

8.7

Keterbatasan waktu seringkali menjadi hambatan terbesar yang dihadapi para pekerja yang telah kembali ke negara asal dalam mengajukan klaim. Silakan diperhatikan berbagai hambatan waktu yang diuraikan pada Bab 3.5 Selain itu, insiden yang terjadi jauh di masa lalu lebih sulit untuk membuktikan. Catatan kemungkinan besar telah hilang atau hancur, saksi yang ada kemungkinan telah pindah atau menghilang, dan ingatan klien itu sendiri tentang insiden kemungkinan bisa salah. Pada intinya, semakin baru kejadian yang dialami klien, semakin mudah pengajuan kasus.

IV.

Membayar uang jaminan untuk biaya pengadilan

! 8.8

!

V.

Terdakwa dalam gugatan perdata Hong Kong dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pihak penggugat yang berada di luar Hong Kong untuk membayar uang jaminan bagi biaya pengadilan dan biaya hukum pihak terdakwa. Secara teoritis memungkinkan untuk mengaku tidak mampu dan meyakinkan pengadilan untuk membebaskan uang jaminan, namun hingga saat penerbitan manual belum ada kejelasantentang standar atau aturan yang diterapkan pengadilan dalam mengevaluasi permohonan pembebasan biaya apabila pemohon adalah PRTM yang mengajukan gugatan dari luar negeri. Melakukan penilaian atas kepentingan klien dalam pengajuan klaim

4

Lihat Bab 2 Bagian 5.II.(D) untuk rincian tentang pengajuan klaim berdasarkan Peraturan Kompensasi Tenaga Kerja. 5 Lihat Bab 3, Bagian 3.I. Tabel 3-1 dan Bab 3, Bagian III.(B) untuk gambaran singkat dan pembahasan tentang batasan jangka waktu untuk jenis klaim yang berbeda.

267


8.9

Klien seringkali tidak menyadari waktu dan tenaga yang terkuras dalam pengajuan gugatan, terutama pengajuan dari jarak jauh. Praktisi harus menginformasikan sepenuhnya kepada klien tentang pentingnya komunikasi rutin, dan bahwa klaim dapat memakan waktu enam bulan hingga dua sampai tiga tahun sebelum kasus dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan memecahkan proses tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, praktisi dapat memberikan kesan adanya kemajuan meskipun hal tersebut dibayang-bayangi dengan kemungkinan klien tidak dapat memenangkan kasus pada akhirnya.

8.10

Akhirnya, dalam hal potensi hasil yang mungkin dicapai, klien harus menyadari semua kemungkinan yang ada, mulai dari penyelesaian yang relatif cepat hingga kasus yang harus melalui tahap persidangan dan naik banding. Pada saat yang sama, praktisi harus memberitahu klien bahwa klien tidak perlu segera membuat komitmen jangka panjang terhadap kasusnya. Jika penilaian awal menunjukkan bahwa klien mempunyai klaim yang layak diajukan, praktisi harus memulai dengan menawarkan jasa untukmelakukan penyelidikan atas nama klien. Tindakan praktisi yang dimulai hanya dengan menindaklanjuti klaim yang berpotensial sudah sangat membantu klien dalam memberi mereka kesan bahwa ada pihak lain yang mau bertindak untuk kepentingan mereka. Hal ini dapat ikut membantu dalammemulihkan mereka dari pengalaman eksploitasi, tanpa memandang apakah nantinya mereka akan mendapat gantirugi ataupun tidak. Dalam beberapa kasus, negosiasi awal dengan majikan dapat berakhir dengan penyelesaian ganti rugi yang memuaskan klien. Karena majikan yang licik biasanya menunggu kepulangan klien ke negara asal untuk mengakhiri suatutuntutan hukum, kehadiran seorang pengacara yang mewakili klien di luar negeri dapat meyakinkan majikan untuk melakukan penyelesaian dengan memberi ganti rugi agar terhindar dari masalah-masalah hukum selanjutnya.

9. Kesimpulan ! ! 9.1.

Mitra yang terpercaya di komunitas masyarakat asal klien dapat menentukan apakah kasus tersebut akan berhasil atau akan berakhir dengan kekecewaan. Meskipun keberadaan hambatan hukum dan prosedural sangat nyata, masalah non-hukum yang terkait dengan kelancaran komunikasi dengan klien merupakan hal yang paling penting untuk diatasi sehingga proses litigasi lintas-batas menjadi kenyataan bagi para pekerja migran. Kemungkinan memang sulit untuk mencari mitra terpercaya yang memiliki waktu dan kemampuan untuk mendukung proses litigasi, tetapi berbagai jalur yang dikemukakan dalam bab ini dapat memberikan titik awal dalam menemukan mitra yang tepat. Justice Without Borders (JWB) juga dapat berfungsi sebagai pusat referensi yang bermanfaat di negara-negara dimana organisasi ini beroperasi, termasuk Thailand, Filipina dan Indonesia. Penyedia layanan di negara-negara dimana klien telah meninggalkan Hong Kong juga dapat menghubungi organisasi ini untuk memperoleh konsultasi gratis. Seiring berkembangnya bidang litigasi pro bono lintas-batas ini, JWB akan memperbarui panduan ini, dan memberikan pengetahuan tambahan dalam mencari dan bekerja sama dengan mitra kerja di luar negeri.

268

Manual Bagi Para Praktisi tentang Pekerja Migran: Mengajukan Gugatan Perdata di Hong Kong dan dari Luar Negeri

Recommend Documents