Manajemen Pelaksanaan Kurikulum

Materi 02.

Manajemen Pelaksanaan Kurikulum A. Latar Belakang Kualitas pendidikan di sekolah ditentukan oleh berbagai faktor, satu di antaranya tersedianya kurikulum sekolah yang disusun secara berkualitas berdasarkan panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan oleh BSNP. Kurikulum Sekolah merupakan ruhnya sekolah dalam menentukan arah pendidikan untuk kemajuan sekolah di masa yang akan datang. Peranan kepala sekolah dalam penyusunan kurikulum sekolah sangat diperlukan,terutama karena kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial. Menurut Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 salah satu tugas pengawas sekolah adalah melakukan supervisi manajerial. Untuk dapat melakukan kegiatan tersebut diperlukan kemampuan pengawas dalam menguasai Manajemen Pelaksanaan Kurikulum.

Pengawas Sekolah yang

menguasai Manajemen Pelaksanaan Kurikulum Sekolah akan mampu membimbing kepala sekolah dalam penyusuanan KTSP sesuai sasaran, bermutu, dan berdampak pada para pendidik dalam penyusunan silabus dan RPP ,kemudian berimbas pada peningkatan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan menuju peningkatan kualitas siswa. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Bahasan materi kegiatan belajar mencakup peranan Pengawas Sekolah pada penyusunan KTSP dan Penilaian Hasil Belajar.

B. Kompetensi Setelah mengikuti diklat, calon pengawas sekolah mampu membimbing Kepala Sekolah / Tim Pengembang Kurikulum/Tim Pengembang Sekolah dalam: Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum

1

1. Terampil mengelola kurikulum 2. Menetapkan sistem penilaian hasil belajar di sekolah

C. Indikator Pencapaian Kompetensi Indikator pencapaian kompetensi materi Manajemen Kurikulum dalam Diklat Fungsional calon Pengawas Sekolah ini peserta diklat diharapkan dapat: 1. Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2. Mengelola Penilaian Hasil Belajar

D. Ruang lingkup Materi dan Alokasi waktu a. Ruang lingkup materi spesifik membahas hal-hal sebagai berikut: 1.

Penyusunan KTSP meliputi: a. Perumusan visi, misi, tujuan sekolah, dan contoh b. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum c. Muatan kurikulum KTSP d. Muatan kurikulum 2006 maupun 2013 e. Pengaturan beban belajar f. Penyusunan kalender akademik

2.

Penilaian hasil belajar meliputi: a. Pengertian b. Fungsi penilaian c. Tujuan penilaian d. Prinsip penilaian e. Lingkup penilaian f. Instrumen penilaian g. Mekanisme penilaian h. Hasil belajar

Materi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah-Manajemen Pelaksanaan Kurikulum

2

b. Alokasi Waktu No.

Materi Diklat

Alokasi

1.

Penyusunan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

3 JPL

2.

Penilaian Hasil Belajar

2 JPL

E. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pendahuluan Pengkondisian Perkenalan dan Ice

breaking

PENYUSUNAN

KTSP 3 JPL

PENILAIAN HASIL BELAJAR 2 JPL

25 menit

F.

Penutup/ Refleksi 20 menit

KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) a. Pengantar Materi penyusunan dokumen KTSP ini akan membahas tentang komponenkomponen KTSP menurut KTSP tahun 2006 dibandingkan dengan perubahan yang ada pada kurikulum tahun 2013. Komponen yang harus disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kurikulum tahun 2013 adalah: 1) Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; 2) Muatan kurikulum nasional, daerah, dan kekhasan satuan pendidikan; 3) Pengaturan beban belajar; 4) Kalender pendidikan.


3

Kegiatan ini mulai dengan refleksi melalui brainstorming penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) b. Uraian Materi 1. Perumusan Visi, Misi, Tujuan Satuan Pendidikan, dan Contoh Sekolah dengan Kurikulum 2006 maupun Kurikulum 2013 perlu merumuskan visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Rumusan visi satuan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik kurikulum. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan

pendidikan, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Perumusan visi tentunya harus didasarkan pada landasan yuridis formal, yaitu Undang-Undang Pendidikan dan sejumlah Peraturan Pemerintah, khususnya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan jenjang dan jenis sekolahnya serta dengan profil sekolah/ madrasah yang bersangkutan. Dengan kata lain, visi sekolah/ madrasah harus tetap berada dalam koridor kebijakan nasional, tetapi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat yang dilayani. Rumusan pada tujuan pendidikan nasional boleh jadi sama, tetapi profil sekolah/madrasah khususnya potensi dan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah/madrasah bisa bervariasi dan tidak selalu sama. Oleh karena itu, dimungkinkan setiap sekolah/madrasah memiliki rumusan visi yang berbeda dengan sekolah/madrasah lain, asalkan tidak keluar dari koridor kebijakan nasional yaitu tujuan pendidikan nasional.

a. Penyusunan Visi 1) Pengertian Visi merupakan keinginan dan pernyataan moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan pimpinan dalam membawa gerak langkah sekolah/madrasah menuju masa depan yang lebih baik, sehingga eksistensi atau keberadaan sekolah/madrasah dapat diakui oleh masyarakat. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Ini sejalan dengan pendapat Akdon (2006: 94) yang menyatakan bahwa “Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang


4

merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang” 2) Rumusan Visi Visi yang tepat bagi satuan pendidikan akan menjadi accelerator (pemercepat) kegiatan instansi

pemerintah bersangkutan,

meliputi

perencanaan strategi, perencanaan kinerja tahunan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi pengukuran kinerja sekolah/madrasah tersebut. 3) Syarat perumusan visi a) Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. b) Visi dapat memberikan arahan, mendorong warga sekolah untuk menunjukkan kinerja yang baik. c) Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan d) Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. e) Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. f) Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. 4) Kriteria Visi Rumusan Visi yang baik mempunyai kriteria (ciri-ciri) sebagai berikut : a) Rumusannya singkat, padat dan mudah diingat; b) Bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya; c) Sesuatu yang ideal yang ingin dicapai dimasa yang akan datang yang membawa eksistensi/keberadaan suatu pendidikan; d) Menarik bagi seluruh warga sekolah dan pihak-pihak yang terkait

(stakeholders); e) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; f) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam suatu organisasi; g) Memiliki orientasi terhadap masa depan, sehingga segenap jajaran satuan pendidikan ikut berperan dalam pencapaiannya; h) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh warga sekolah;


5

i) Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan organisasi serta menjembatani keadaan masa sekarang dan masa yang akan datang; j) Memungkinkan

untuk

perubahan

atau

penyesuaian

dengan

perkembangan/perubahan tugas dan fungsi. 5) Teknik Perumusan Visi Visi satuan pendidikan dirumuskan dengan cara sebagai berikut : Mereview (meninjau kembali) masalah yang dihadapi, baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis Strengths, Weakness,

Opportunities, dan Threats (SWOT); dengan cara menganalisis konteks tentang kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh sekolah. Serta melihat peluang dan ancaman yang terjadi di sekeliling sekolah/madrasah.

b. Penyusunan Misi 1) Pengertian Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. 2) Tujuan Perumusan Misi Misi satuan pendidikan adalah pangkal dari perencanaan strategi suatu satuan pendidikan. Misi satuan pendidikan akan menggiring penentuan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh satuan pendidikan, untuk itu perlu dirumuskan secara cermat dan memungkinkan untuk dicapai serta dapat diukur pencapaiannya. Perumusan misi satuan pendidikan merupakan

hal

yang

mendasar

meskipun sulit,

namun

harus

diupayakan. Perumusan dan penetapan misi satuan pendidikan harus secara eksplisit menyatakan apa yang akan dicapai atau fungsi apa yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk mencapai tujuan satuan pendidikan. Penetapan misi sebagai pernyataan cita-cita satuan pendidikan dan seluruh komponen yang terkait yang akan menjadi landasan kerja yang


6

harus diikuti oleh seluruh komponen sekolah guna mewujudkan tujuan satuan pendidikan. 3) Kriteria Misi Rumusan misi yang baik mempunyai kriteria (ciri-ciri) sebagai berikut : a) Rumusannya sejalan dengan visi satuan pendidikan; b) Rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas; c) Rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan; d) Dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; e) Memungkinkan untuk perubahan/penyesuaian dengan perubahan visi.

c. Tujuan Satuan Pendidikan 1) Pengertian Tujuan satuan pendidikan adalah, gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu maksimal 4 (empat) tahun oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada karakteristik dan/atau keunikan

setiap

satuan

pendidikan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. Tujuan satuan pendidikan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus

dapat

menunjukkan

kondisi

yang

ingin

dicapai

dimasa

mendatang (Akdon, 2006: 143). Tujuan juga berfungsi mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, oleh karena itu tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sekolahBeberapa kriteria penyusunan tujuan sekolah antara lain : a) mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan karakteristik

satuan

pendidikan.

Tujuan

harus

serasi

dan

mengklarifikasikan visi, misi, dan nilai-nilai satuan pendidikan. b) Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program dan sub program sekolah/madrasah. c) esensinya tidak berubah, kecuali terjadi pergeseran lingkungan, atau dalam hal isu strategik hasil yang diinginkan.


7

d) biasanya secara relatif berjangka panjang e) menggambarkan hasil program f) menggambarkan arah yang jelas dari sekolah/ madrasah. g) menantang, namun realistik dan dapat dicapai. h) Penjabaran dari visi dan misi ke tujuan dan sasaran dapat digambarkan seperti berikut ini.

Gambar 3 Kaitan Visi, Misi ,Tujuan dan Sasaran

d. Contoh Visi Sekolah

a. Sekolah yang terletak di kota besar, peserta didiknya berasal dari keluarga mampu, berpendidikan tinggi, yang memiliki harapan anaknya menjadi orang hebat, lulusannya melanjutkan ke sekolah favorit yang lebih tinggi, dapat merumuskan visinya: UNGGUL DALAM PRESTASI, BERAKHLAQUL, KARIMAH, TERAMPIL DAN MANDIRI b. Sekolah yang terletak di daerah pedesaan yang umumnya tidak maju dari sekolah perkotaan dan banyak peserta didiknya tidak melanjutkan ke sekolah favorit atau berprestasi, dapat merumuskan visinya: TERDIDIK, TERAMPIL, DAN MANDIRI BERDASARKAN IMAN TAQWA c. Sekolah yang terletak di pinggiran kota (urban) yang umumnya tingkat kemajuannya menengah dibanding sekolah di perkotaan atau pedesaan, masyarakatnya pekerja, perilaku moral rendah, dan banyak peserta didiknya tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, dapat merumuskan visinya BERAKHLAQULKARIMAH, MANDIRI, DAN TERAMPIL BERDASARKAN IMTAQ.

Ketiga contoh visi tersebut, sama-sama benar sepanjang dalam koridor tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan tujuan dari setiap jenjang sesuai dengan peraturan pemerintah. Visi yang pada umumnya dirumuskan dalam kalimat yang filosofi seperti contoh di atas seringkali memiliki aneka tafsir, setiap orang dapat menafsirkan secara


8

berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam implementasinya. Bahkan jika terjadi penggantian pimpinan sekolah maka kepala sekolah yang baru tidak jarang memberi tafsir yang berbeda kepada kepala sekolah sebelumnya. Oleh karena itu agar tidak memberikan tafsir yang berbeda, visi sebaiknya diberi penjelasan berupa indikator-indikator visi. Perhatikan contoh penjelasan indikator-indikator visi di bawah ini.

”Unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa” dapat dijabarkan sebagai berikut: Contoh Visi VISI Unggul dalam prestasi

Beriman dan bertaqwa

INDIKATOR Unggul dalam memperoleh UASBN atau UN Unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya Unggul dalam karya ilmiah remaja Unggul dalam lomba kreativitas Unggul dalam lomba kesenian Unggul dalam lomba olah raga Unggul dalam keterampilan (mengoprasikan Komputer dan internet, Public Speaker) Unggul dalam disiplin Unggul dalam aktvitas keagamaan Unggul dalam kepedulian sosial

Contoh Misi Sekolah Misi

Indikator (misi)

Mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan siswa di era global

Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dapat dikembangkan secara optimal. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.

Contoh Tujuan Sekolah Rumusan Tujuan Menghasilkan lulusan

Indikator (Tujuan) Pada tahun 2014 rata-rata UASBN mencapai nilai


9

Rumusan Tujuan yang kompetitif dan berbudaya

Indikator (Tujuan) minimal 7,00. Pada tahun 2014 proporsi lulusan yang melanjutkan ke sekolah unggul minimal 40% Pada tahun 2015 memiliki tim kesenian yang tampil pada acara setingkat propinsi.

2) Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Dalam

pelaksanaan

kurikulum

2006

di

setiap

satuan

pendidikan

menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing

ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).


10

e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia,

sumber

belajar

dan

teknologi

yang

memadai,

dan

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip

alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan). f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan

lokal

dan

pengembangan

diri

diselenggarakan

dalam

keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan 3. Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Muatan KTSP pada kurikulum 2006 terdiri atas mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Muatan KTSP diwujudkan dalam struktur kurikulum satuan

pendidikan

dan

penjelasannya

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar isi pada Bab II berisi: a. Struktur Kurikulum SD/MI 1) Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri 2) Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. 3) Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI

dilaksanakan melalui

pendekatan mata pelajaran. 4) Jam

pembelajaran

untuk

setiap

mata

pelajaran

dialokasikan

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. 5) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.


11

6) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu. b. Struktur Kurikulum SMP/MTs 1) Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. 2) Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. 3) Jam

pembelajaran

untuk

setiap

mata

pelajaran

dialokasikan

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. 4) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit. 5) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu. c. Struktur Kurikulum SMA/MA 1) Kurikulum SMA/MA Kelas X a). Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. b).

Jam

pembelajaran

untuk

setiap

mata

pelajaran

dialokasikan

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. c). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit. d). Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 3438 minggu. 2). Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII a). Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS, Program Bahasa, dan Program Keagamaan

terdiri atas 13 mata

pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri.


12

b).

Jam pembelajaran

untuk

setiap

mata pelajaran dialokasikan

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. c). Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit. d). Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 3438 minggu. d. Struktur Kurikulum Pendidikan Kejuruan Struktur kurikulum Pendidikan kejuruan dijelaskan sebagai berikut. 1) Di dalam penyusunan kurikulum SMK/MAK mata pelajaran dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok normatif, adaptif, dan produktif. Kelompok normatif adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya. Kelompok adaptif terdiri atas mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan. Kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dikelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan. Kelompok adaptif dan produktif adalah mata pelajaran yang alokasi waktunya disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian, dan dapat diselenggarakan dalam blok waktu atau alternatif lain. 2) Materi pembelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian untuk memenuhi standar kompetensi kerja di dunia kerja. 3) Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar kompetensi atau beberapa penyelesaian kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. 4) Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda. 5) Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit.


13

6) Beban belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri ekuivalen dengan 36 jam pelajaran per minggu. 7) Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK adalah 38 minggu dalam satu tahun pelajaran. 8) Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK tiga tahun, maksimum empat tahun sesuai dengan tuntutan program keahlian. 4. Muatan Kurikulum 2013 Muatan KTSP pada kurikulum 2013 terdiri atas Muatan Nasional, Muatan Lokal, Dan Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan a. Muatan nasional Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: 1) untuk SD/MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI; 2) untuk SMP/MTs mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs; 3) untuk SMA/MA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA; 4) untuk SMK/MAK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK. b. Muatan lokal Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.


14

Muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kab/kota sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya yang menjadi: 1) bagian mata pelajaran kelompok B; dan/atau 2) mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai mata pelajaran muatan lokal bila pengintegrasian tidak dapat dilakukan. c.

Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan Muatan kekhasan pada satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Peran kepala sekolah dalam menyusun dan mengelola muatan kekhasan sekolah dengan memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah dan Kepala Sekolah sebagai pembina atau narasumber. Bahan kajian yang bisa dijadikan kekhasan sekolah misalnya: keterampilan berbahasa asing, program komputer, seni budaya, dan keterampilan/kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri. Hal ini dimulai dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekolah, serta kepentingan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

5. Pengaturan Beban Belajar pada Kurikulum 2013 Untuk mencapai tujuan satuan pendidikan diperlukan pengaturan beban belajar

yang

sesuai

dengan

perkembangan

peserta

didik,

muatan

pembelajaran, kecepatan belajar dan jenjang pendidikannya. Beban belajar dalam KTSP diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester. a. Sistem Paket Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun pelajaran. Beban belajar pada sistem paket berdasarkan


15

Permendikbud No 57, 58, 59 dan 60 tahun 2014 terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. 1) Beban belajar tatap muka Merupakan keseluruhan kegiatan interaksi pembelajaran yang terjadi di sekolah antara pendidik - peserta didik dan harus diikuti oleh peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. Adapun beban belajar tatap muka pada setiap jenjang berbeda sesuai dengan karakteristik perkembangan usia peserta didik dan muatan pembelajaran yang dipelajarinya. Adapun beban belajar tatap muka setiap jenjang satuan pendidikan adalah sebagai berikut : a) Beban Belajar Sistem Paket Sekolah Dasar (1) Beban belajar di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. (2) Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 30 jam pembelajaran. (3) Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 32 jam pembelajaran. (4) Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 34 jam pembelajaran. (5) Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 36 jam pembelajaran. (6) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit. (7) Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. (8) Beban belajar di kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. (9) Beban belajar di kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. (10) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. b) Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama (1) Beban

belajar

di

Sekolah

Menengah

Pertama/

Madrasah

Tsanawiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. (2) Beban belajar satu minggu Kelas VII, VIII, dan IX adalah 38 jam pembelajaran. (3) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 40 menit.


16

(4) Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. (5) Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. (6) Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. (7) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. c) Beban Belajar Sekolah Menengah Atas (1) Beban belajar di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. (2) Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 42 jam pembelajaran. (3) Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah 44 jam pembelajaran. (4) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit. (5) Beban belajar di Kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. (6) Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. (7) Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. (8) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu d) Beban Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (1) Beban belajar di Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas X, XI, dan XII adalah 48 jam pembelajaran. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit. (2) Beban belajar di Kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. (3) Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.


17

(4) Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. (5) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. (6) Beban belajar kegiatan praktik kerja di SMK diatur: (i) 2 (dua) jam praktik di sekolah setara dengan 1 (satu) jam tatap muka, dan (ii) 4 (empat) jam praktik di dunia usaha dan industri setara dengan 2 (dua) jam tatap muka.

2) Beban Belajar Penugasan Terstruktur dan Mandiri Sistem Paket Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan dengan sistem paket menggunakan proporsi terhadap tatap muka antara 0%-40% untuk SD/MI, 0%-50% untuk SMP/MTs, dan 0%60% untuk SMA/MA/SMK/MAK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Di luar pengaturan yang telah di uraikan di atas, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. b. Sistem Kredit Semester Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS), dengan beban belajar 1 (satu) SKS terdiri atas 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri. 1) Prinsip-Prinsip Penggunaan Beban Belajar Sistem SKS


18

Penyelenggaraan SKS di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mengacu pada prinsip sebagai berikut: a) Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. b) Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar. c) Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri. d) Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel. e) Peserta

didik

memiliki

kesempatan

untuk

memilih

kelompok

peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat, serta mata pelajaran sesuai dengan potensinya. f) Peserta didik dapat pindah ke sekolah lain yang sejenis dan telah menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru (transfer kredit). g) Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif. h) Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan

untuk

pengembangan

potensi

peserta

didik

yang

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. i) Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. 2) Persyaratan penyelenggaraan adalah satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dapat menyelenggarakan SKS. 3) Unsur-Unsur Beban Belajar SKS Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam SKS. Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri, yang pengertiannya sebagai berikut:


19

a) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. b) Kegiatan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. c) Kegiatan mandiri

adalah kegiatan pembelajaran yang berupa

pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh

pendidik

untuk

mencapai

kompetensi

dasar.

Waktu

penyelesaiannya diatur oleh peserta didik atas dasar kesepakatan dengan pendidik. 4) Cara Menentukan Beban Belajar Pada SKS Penetapan beban belajar SKS untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK ditetapkan sebagai berikut: a) Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran SMP/MTs berlangsung selama 40 menit; b) Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran SMA/MA berlangsung selama 45 menit; c) Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran SMK/MAK berlangsung selama 45 menit d) Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri bagi peserta didik pada SMP/MTs maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. e) Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri bagi peserta didik pada SMA/MA/SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. 5) Penetapan Beban Belajar SKS untuk SMP/MTs


20

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 SKS yaitu dengan formula sebagai berikut : SKS =

= 2 jam pembelajaran

Dengan demikian, beban belajar SKS untuk SMP/MTs dengan mengacu pada rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban belajar 1 SKS pada sistem SKS sama dengan beban belajar 2 jam pembelajaran pada Sistem Paket.

6) Penetapan Beban Belajar SKS untuk SMA/MA/SMK/MAK Tabel 2. Penetapan beban belajar SKS di SMA/MA/SMK/MAK Berdasarkan pada sistem paket

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 SKS adalah dengan formula sebagai berikut:

Dengan demikian, beban belajar SKS untuk SMA/MA/ SMK/MAK dengan mengacu

pada

rumus

tersebut

dapat

ditetapkan

bahwa


setiap

21

pembelajaran dengan beban belajar 1 SKS pada SKS sama dengan beban belajar 1.88 jam pembelajaran pada Sistem Paket

7) Beban Belajar Minimal Sistem Kredit Semester Agar

proses

pembelajaran

di

setiap

satuan

pendidikan

yang

menggunakan SKS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu ditetapkan batas minimal beban belajar SKS sebagai berikut: a) Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMP/MTs yaitu minimal 114 SKS, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester). b) Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA yaitu minimal 130 SKS, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester). c) Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMK/MAK yaitu minimal 144 SKS, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester). (1) Komposisi Beban Belajar Komposisi beban belajar di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah sebagai berikut: (a) Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMP/MTs terdiri atas kelompok A dan B . (b) Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMA/MA terdiri atas kelompok A , B , dan salah satu dari kelompok C (peminatan), serta lintas minat dan/atau pendalaman minat. (c) Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMK/MAK terdiri atas kelompok A , B , C1 (kelompok mata pelajaran bidang keahlian), C2 (kelompok mata pelajaran dasar program keahlian), dan salah satu dari C3 (kelompok mata pelajaran paket keahlian). (2) Kriteria Pengambilan Beban Belajar Kriteria yang digunakan dalam pengambilan beban belajar adalah sebagai berikut: (a) Fleksibilitas dalam SKS yaitu peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan beban belajar pada setiap semester.


22

(b) Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi oleh Pembimbing Akademik. (3) Kriteria yang digunakan untuk menentukan beban belajar bagi peserta didik yaitu: (a) pengambilan beban belajar (jumlah SKS) pada semester 1 sesuai dengan prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya

atau

hasil

tes

seleksi

masuk

dan/atau

penempatan peserta didik baru; (b) pengambilan beban belajar (jumlah SKS) semester berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya. (c) Peserta didik wajib menyelesaikan mata pelajaran yang tertuang dalam Struktur Kurikulum. (d) Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran secara tuntas dengan prinsip ”on and off”, yaitu suatu mata pelajaran bisa diberikan hanya pada semester tertentu dengan mempertimbangkan

ketuntasan

kompetensi

pada

setiap

semester. 6. Penyusunan Kalender Pendidikan a. Alokasi waktu Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajajaran efektif, dan hari libur yang mencakup:

1) Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.

2) Pengaturan waktu belajar efektif, yang meliputi: a) Minggu efektif belajar, adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Sekolah dapat mengalokasikan lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.


23

b) Waktu pembelajaran efektif, adalah jumlah jam pelajaran setiap miggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan, yang pengaturannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi daerah

3) Pengaturan Waktu Libur Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Tabel 1: Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan ALOKASI WAKTU

NO

KEGIATAN

1.

4.

Minggu efektif belajar reguler setiap tahun (Kelas I-V, VII-VIII, X-XI) Minggu efektif semester ganjil tahun trakhir setiap satuan pendidikan (Kelas VI, IX, dan XII) Minggu efektif semester genap tahun trakhir setiap satuan pendidikan (Kelas VI, IX, dan XII) Jeda tengah semester

5.

Jeda antar semester

6.

Libur akhir tahun ajaran

7.

Hari libur keagamaan

Maksimal 4 minggu

8.

Hari libur umum/ nasional

Maksimal 2 minggu

2.

3.

Minimal 36 minggu

KETERANGAN Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan

Minimal 18 minggu

Minimal 14 minggu

Maksimal 2 minggu Maksimal 2 minggu Maksimal 3 minggu

Satu minggu setiap semester Antara semester I dan II Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir & awal tahun ajaran Daerah khusus yg memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah


24

NO

KEGIATAN

ALOKASI WAKTU

9.

Hari libur khusus

Maksimal 1 minggu

10.

Kegiatan khusus satuan pendidikan

Maksimal 3 minggu

KETERANGAN Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masingmasing Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh satuan pendidikan tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

b. Manfaat kalender pendidikan 1) Bagi sekolah a) Sebagai dasar dalam merancang program sekolah untuk satu tahun pelajaran, baik yang berhubungan dengan manajerial maupun akademik b) Sekolah dapat

merumuskan pengaturan waktu untuk

kegiatan

pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran c) Dapat merancang jumlah hari dan minggu efektif

dalam satu tahun

pelajaran yang sedang berjalan d) Dapat mengetahui jumlah hari libur dalam satu tahun pelajaran, baik libur keagamaan maupun libur umum. 2) Bagi guru Sebagai pedoman dalam menyusun program dan rencana pembelajaran selama satu tahun pelajaran, sesuai dengan jumlah minggu dan hari efektif kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. c. Langkah dalam penyusunan kalender pendidikan 1) Menyiapkan kalender umum untuk mengetahui jumlah minggu, jumlah minggu efektif, jumlah hari libur, mengacu pada kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan ataupun yayasan penyelenggara pendidikan. 2) Mengkaji jumlah jam mata pelajaran pada setiap minggu sesuai dengan jenjang pendidikan (Permendikbud No. 57 untuk SD, Permendikbud No.


25

58 untuk SMP, Permendikbud No. 59 untuk SMA dan Permendikbud No. 60 untuk SMK). 3) Mengidentifikasi kegiatan akademik tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan untuk tahun pelajaran yang akan berjalan. 4) Menghitung

jumlah

minggu

efektif,

merancang

waktu

kegiatan

pembelajaran, merancang waktu pelaksanaan kegiatan penilaian, terdiri dari : Ulangan tengah semester, Ulangan Akhir Semester, Ujian Nasional (UN), Ujian sekolah. 5) Merencanakan

kegiatan-kegiatan

sekolah

lainnya

sesuai

dengan

kebutuhan.


26

LK. 02. 01 C. Latihan PENTINGNYA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

1. Mengapa KTSP itu penting? Tuliskan jawaban disertai contoh konkrit pada sekolah Saudara.

2. Apa manfaat KTSP bagi sekolah Saudara? Apa saja kriteria yang dapat dipertimbangkan untuk menilai sebuah KTSP itu baik?

3. Apa yang terjadi jika suatu sekolah dikelola tanpa memiliki KTSP?


27

LK. 02.02

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KTSP

1. Siapa yang seharusnya menyusun dan mengelola KTSP?

2. Bagaimana bentuk kegiatan penyusunan KTSP?


28

LK. 02.03

“MENJADI LEMBAGA TERPADU YANG MAMPU MEWUJUDKAN LULUSAN YANG BERKUALITAS, BERKAPASITAS GLOBAL DAN BERKEPRIBADIAN” KAJIAN VISI SEKOLAH

1. Apa pendapat Saudara tentang visi sekolah tersebut di atas?

2. Tuliskan kelebihan dan kekurangan visi sekolah tersebut?

3. Menurut Saudara, bagaimana penyempurnaan visi di atas yang tepat?


29

4. Bagaimana merumuskan pencapaian indikator dari visi yang telah Saudara sempurnakan?

5. Bagaimana perumusan misi dan tujuan dari visi yang telah Saudara sempurnakan tersebut?


30

LK. 02.04

PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

1. Jelaskan komponen-komponen yang harus ada pada pengembangan mata pelajaran Muatan Lokal!

2. Bagaimana cara mengembangkan mata pelajaran Muatan Lokal?


31

LK. 02.05 KAJIAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Komponen KTSP

Kesesuaian dengan konsep*

Keterlaksanaan dan kesesuaian dengan kondisi sekolah/madrasah **

Usulan Perbaikan

*diisi dengan: √ bila komponen sesuai dengan konsep dan kebijakan KTSP secara substantif. X bila komponen tidak sesuai dengan konsepdan kebijakan KTSP secara substantif. — bila komponen tidak ada dalam dokumen. **diisi dengan: √ bila komponen dapat diterapkan di sekolah/madrasah karena sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah. X bila komponen tidak dapat diterapkan di sekolah/madrasah karena kurang sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah. — bila komponen tidak ada dalam dokumen.


32

d) Rangkuman

1. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: (i) perumusan visi dan misi berdasarkan analisis konteks dengan tetap mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan nasional dan daerah; penyiapan dan penyusunan draf; reviu, revisi, dan finalisasi; pemantapan dan penilaian; serta pengesahan. 2. Prinsip penyusunan KTSP meliputi, 1. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia; 2. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan; 3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik; 4. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan; 5. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional ; 6 tuntutan dunia kerja; 7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni; 8. Agama; 9. Dinamika perkembangan global 10. Persatuan nasional dan nilai-nilaia kebangsaan; 11. kondisi sosial budaya masyarakat setempat; 12. Kesetaraan gender; 13. karakteristik Satuan Pendidikan 3. Komponen KTSP, terdri dari : visi,misi dan tujuan pendidikan satuan pendidikan; muatan Kurikulum satuan pendidikan (muatan Kurikulum pada tingkat nasional, tingkat daerah dan tingkat satuan pendidikan); Pengaturan Beban Belajar, dan Kalender Pendidikan 4. Visi mendeskripsikan cita-cita yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Misi mendeskripsikan indikator-indikator yang harus dilakukan melalui rencana tindakan dalam mewujudkan visi satuan pendidikan. Tujuan pendidikan mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Oleh karena itu perumusannya harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan


33

e) REFLEKSI

Setelah kegiatan pembelajaran 1, lakukanlah refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini? 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini? 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu sebagai pengawas sekolah? 4. Apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak/Ibu lakukan setelah kegiatan ini?


34

KEGIATAN PEMBELAJARAN: 2 PENILAIAN HASIL BELAJAR

A. Pengantar Proses pembelajaran merupakan upaya untuk mencapai Kompetensi Dasar yang dirumuskan dalam kurikulum. Sementara itu, kegiatan penilaian dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian Kompetensi Dasar. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh sebab itu proses pembelajaran yang baik perlu didukung oleh sistem penilaian yang baik, terencana, dan berkesinambungan. Penilaian pada Kurikulum 2006 terdiri dari penilaian kognitif, afektif dan psikomotor. Penilaian Kognitf lebih dominan dibanding dengan affektif dan psikomotor. Hal itu dituangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran berbasis aktivitas, maka penilaiannya lebih menekankan pada penilaian proses yakni pada aspek sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap terlaksananya penilaian tersebut.


35

Tugas kepala sekolah dalam manajemen implementasi kurikulum 2006 dan 2013, salah satunya adalah mengelola penilaian hasil belajar di sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2015.

B. Uraian Materi Pada materi Penilaian Hasil belajar ini diuraikan tentang Pengertian, Fungsi penilaian, Tujuan penilaian, Prinsip penilaian, Lingkup penilaian, Instrumen penilaian, Mekanisme penilaian, dan Hasil belajar

1. Pengertian a. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.

b. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah.

c. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar

Biasa

(SD/MI/SDLB),

Sekolah

Menengah

Pertama/Madrasah

Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB),

dan

Sekolah

Menengah

Kejuruan/Madrasah

Aliyah

Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).

d. Penilaian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun.

e. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.

f. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik


36

peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi Satuan Pendidikan. 2. Fungsi Penilaian a. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk: 1) memantau kemajuan belajar 2) memantau hasil belajar 3) mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan b. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian 3. Tujuan Penilaian Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk:

a. mengetahui tingkat penguasaan kompetensi; b. menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi; c. menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan

d. memperbaiki proses pembelajaran. 4. Prinsip Penilaian Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Sahih,

berarti

penilaian

didasarkan

pada

data

yang

mencerminkan

kemampuan yang diukur;

b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;

c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;

d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;

e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;

f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek

kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian

yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;


37

g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;

h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan

i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 5. Lingkup Penilaian a. Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. b. Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup

aspek

pengetahuan dan aspek keterampilan. 6. Instrumen Penilaian a. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. b. Instrumen penilaian yang digunakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk Penilaian Akhir dan/atau Ujian Sekolah/Madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik

7. Mekanisme Penilaian a. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi: 1) perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus; 2) penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih Kompetensi Dasar; 3) penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan sebagai sumber informasi utama dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas; 4) hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi; 5) penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan


38

penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai; 6) penilaian

keterampilan

dilakukan

melalui praktik, produk,

proyek,

portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai; 7) hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi; dan peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. b. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan meliputi: 1) menyusun perencanaan penilaian tingkat Satuan Pendidikan; 2) KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh Satuan Pendidikan; 3) penilaian

dilakukan

dalam

bentuk

Penilaian

Akhir

dan

Ujian

Sekolah/Madrasah; 4) Penilaian Akhir meliputi Penilaian Akhir semester dan Penilaian Akhir tahun; 5) hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan/atau deskripsi; 6) hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran; 7) laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester, dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan; dan 8) kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru. 8. Hasil Belajar a. hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik. b. peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas dan/atau sikap belum baik.


39

C. LATIHAN Diskusikan kasus berikut, gunakan LK. 02. 06 Kasus Seorang kepala sekolah telah menetapkan sistem penilaian di sekolahnya. Sistem penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP). Kebijakan tersebut telah tercantum dalam dokumen KTSP. Semua guru telah diberitahu tentang kebijakan tersebut. Pada saat penyampaian laporan hasil pendidikan (rapor) setiap kelas mengundang orangtua peserta didik. Seperti biasa orangtua peserta didik menanyakan peringkat anaknya di kelas. Karena desakan tersebut akhirnya guru membuat peringkat yang ditulis di papan tulis. Sebagai pengawas sekolah, apa yang anda lakukan menghadapi situasi tersebut sehubungan sistem penilaian yang telah ditetapkan?


40

LK. 02.07 SISTEM PENILAIAN DI SEKOLAH Amati kasus tersebut! Sebagai calon pengawas sekolah, apa yang anda lakukan menghadapi situasi tersebut sehubungan sistem penilaian yang telah ditetapkan? Berikan pendapat anda terkait sistem penilaian yang telah ditetapkan.


41

LK. 02.08 Jelaskan tentang mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan.


42

LK. 02. 09

Jelaskan tentang sistem penilaian hasil belajar sesuai Buku Panduan Panilaian SD,SMP,SMA dan SMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015!


43

D. Rangkuman

1. Penilaian Hasil Belajar dilakukan oleh Pendidik dan Santuan Pendidikan. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. Instrumen yang digunakan dalam penilaian sikap adalah observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan jurnal.Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis maupun lisan dan penugasan.Penilaian Keterampilan melalui penilaian praktik (unjuk kerja), Proyek, dan portofolio 2. Mekanisme Penilaian: Mekanisme Penilaian Hasil Belajar dilakukan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mekanismenya meliputi 7 aspek, sedangkan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan mekanismenya meliputi 8 aspek. Penilaian Acuan Kriteria (PAK), Penilaian Acuan Kriteria adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria yang telah dibuat terlebih dahulu. PAK berasumsi bahwa hampir semua orang bisa belajar apa saja namun membutuhkan waktu yang berbeda. Konsekuensi dari acuan ini adalah adanya kegiatan remedial.


44

b. REFLEKSI

.Setelah kegiatan pembelajaran menjawab pertanyaan berikut ini.

2,

lakukanlah

refleksi

dengan

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini? 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini? 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu sebagai pengawas sekolah?


45

DAFTAR PUSTAKA Ana Ratna Wulan (2013). Penilaian Proses dan Hasil Belajar Kurikulum 2013. Bahan Paparan: Disajikan dalam workshop pembahasan dan finalisasi naskah pendukung pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMA, Kemdikbud,22 Agustus, 2013 BSNP.(2007). Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. http://ardanayudhistira.blogspot.com/2012/02/pengertian-fungsi-dan-tujuanpenilaian.html (diunduh 10 Januari 2014 Depdiknas;2008 Pedoman Penilaian dan Rapor Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK/MAK: Peminatan (2013). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Penilaian Autentik Pada Proses dan Hasil Belajar (2013). Hand out 2.3.1 Pelatihan Instruktur Nasional Implementasi Kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi

Pendikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada

Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembelajaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil

Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Buku Pedoman Penilaian Sekolah Dasar tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Buku Pedoman Penilaian Sekolah Menengah Pertama tahun 2015


46

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Buku Pedoman Penilaian Sekolah Menengah Atas tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Buku Pedoman Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015 Oemar Hamalik. (2002). Psikologi Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algesindo


47


48

Manajemen Pelaksanaan Kurikulum

Recommend Documents