MANAJEMEN KAS SEKTOR PUBLIK RAHMADI MURWANTO INSYAFIAH SUBKHAN

MANAJEMEN KAS SEKTOR PUBLIK

RAHMADI MURWANTO INSYAFIAH SUBKHAN

LEMBAGA PENGKAJIAN KEUANGAN PUBLIK DAN AKUNTANSI PEMERINTAH (LPKPAP) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Diterbitkan dan dicetak oleh: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Website: http://www.bppk.depkeu.go.id

Penulis: Rahmadi Murwanto Insyafiah Subkhan

Hak Cipta dilindungi Undang-undang Cetakan pertama, Desember 2006 Editor: Tim LPKPAP Tata Letak: Tim LPKPAP Desain Sampul: Tim LPKPAP

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan Rahmadi Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan Manajemen Kas Sektor Publik/ Rahmadi Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan; Editor: Tim LPKPAP - - Jakarta : LPKPAP, 2006. xi/336 hlm. ; 20,4 cm x 25,3 cm ISBN 979 – 25 – 8315 – 7 1. Manajemen Kas Sektor Publik I. Judul

II. Tim LPKPAP

Kata Sambutan Kepala Badan Diklat Keuangan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatNya sehingga buku “Manajemen Kas Sektor Publik” telah selesai disusun. Dengan demikian Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) dalam 3 tahun ini telah berhasil menyusun kurang lebih 20 judul buku teks di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintahan. Buku “Manajemen Kas Sektor Publik” ini dapat diwujudkan melalui kerja keras para penulis, nara sumber, dan tim pada LPKPAP BPPK. Buku ini melengkapi seri-seri buku sebelumnya yaitu terutama yang berkaitan dengan ”Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan”, sedangkan materi dalam buku ini telah mengalami beberapa kali penyempurnaan baik dengan kegiatan seminar maupun workshop serta didukung dengan tambahan riset referensi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, khususnya kepada para penulis; Sdr. Rahmadi Murwanto, Sdri. Insyafiah, dan Sdr. Subkhant, serta para narasumber; Bpk. Herry Purnomo dan Bpk. Sonny Loho. Buku “Manajemen Kas Sektor Publik” nantinya diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan referensi tentang manajemen kas sektor publik bagi masyarakat akademisi umumnya dan khususnya bagi para pengambil keputusan dalam mengelola keuangan negara. Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Desember 2006

NOOR FUAD Kepala Badan Diklat Keuangan

Kata Pengantar

Uang tunai atau sering disebut dengan kas merupakan komponen penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagian besar aktivitas pada suatu entitas, apakah entitas bisnis ataupun entitas pemerintahan, selalu melibatkan uang tunai dalam pelaksanaan kegiatannya. Hampir dapat dipastikan bahwa kas inilah yang memiliki peranan sentral dalam menjaga kelangsungan sebuah aktivitas. Kegiatankegiatan pembayaran atas suatu aktivitas sebagian besar didominasi dengan menggunakan kas. Ini tak terlepas dari kondisi masa kini yang menjadikan uang tunai sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Sangat jarang ditemukan dalam sistem perekonomian sebuah negara saat ini yang tidak menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Kegiatan pembayaran dengan menggunakan sistem barter memang tidak ditinggalkan sepenuhnya. Namun kegiatan sistem barter dalam segala hal memiliki banyak keterbatasan dibandingkan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran. Pada suatu entitas, termasuk didalamnya adalah instansi pemerintah, pengelolaan kas harus dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian interen yang sangat ketat. Hal ini mengingat bahwa kas merupakan bentuk aset lancar yang sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Namun demikian hal ini tidak berarti kita mengabaikan sistem pengendalian interen bagi asetaset lainnya. Hanya saja, kas harus mendapat perhatian ekstra dibandingkan asetaset lain tersebut dalam pengelolaannya. Manajemen kas/pengelolaan kas sektor publik bukanlah hal yang sangat mudah. Terlebih dahulu, diperlukan suatu pemahaman menyeluruh atas setiap aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan kas pada suatu entitas sektor publik. Selanjutnya, perlu dilakukan pengkajian antarbagian yang terkait dalam penggunaan kas dalam entitas tersebut dan melakukan penetapan sistem dan prosedur yang tepat untuk mengelola arus perjalanan uang tunai dalam entitas. Penentuan besaran uang tunai yang diperbolehkan untuk beredar dalam entitas pun menjadi sesuatu hal yang patut menjadi perhatian manajemen, termasuk penetapan pihak-pihak yang memiliki otoritas penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, dan pendistribusian uang tunai. Buku ”Manajemen Kas Sektor Publik” ini menjelaskan bagaimana filosofi dan cara pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan memperhatikan upayaupaya pengendalian yang baik sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Buku ini merupakan wujud kontribusi BPPK, sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia, dalam berpartisipasi dan berperan secara aktif memberikan sumbangsihnya demi peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai, baik di jajaran Departemen Keuangan maupun kalangan masyarakat yang memang memerlukan pengetahuan di bidang manajemen kas.

ii

Manajemen Kas

Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, terutama kepada para narasumber, Bapak Noor Fuad, Bapak Herry Purnomo, dan Bapak Sonny Loho serta pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan buku ini. Kami mengharapkan agar buku ini dapat menjadi salah satu sumber referensi/bahan ajar yang berguna, baik bagi jajaran Departemen Keuangan pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Jakarta, Desember 2006 Penulis

Daftar Isi Halaman Kata Pengantar ..............................................................................................

i

Daftar Isi ......................................................................................................... Daftar Gambar ................................................................................................ Daftar Tabel ...................................................................................................

iii viii xi

BAB I

BAB II

KONSEP-KONSEP, UNSUR-UNSUR, DAN CURRENT ISSUE MANAJEMEN KAS SEKTOR PUBLIK ............................................

1

Gambaran Umum Manajemen Kas .................................................. Pengertian Kas ................................................................................ Motif dalam Menyimpan Kas ............................................................ Proses Arus Kas .............................................................................. Definisi dan Tujuan Manajemen Kas ................................................ Elemen-elemen Manajemen Kas ..................................................... • Perencanaan .............................................................................. • Mobilisasi Kas ............................................................................. • Pengelolaan Float dalam Manajemen Kas .................................. Sentralisasi versus Desentralisasi Manajemen Kas .......................... Permasalahan Manajemen Kas di Negara Berkembang ................... Reformasi ke Arah Manajemen Kas yang Efisien ............................. Penerapan Reformasi Manajemen pada Negara-negara berkembang Praktek Internasional Terbaik ........................................................... Model Manajemen Kas .................................................................... Tahapan Perkembangan Manajemen Kas ....................................... Manajemen Kas dan Elektronik Commerce ...................................... Rekomendasi ................................................................................... Rangkuman Materi .......................................................................... Latihan ............................................................................................

2 3 4 4 5 7 9 11 15 18 19 23 24 25 28 29 35 37 39 40

MANAJEMEN/PENGELOLAAN KAS NEGARA DALAM KERANGKA MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH .................................... 41 Pengelolaan Kas Negara ................................................................. • Dasar Hukum .............................................................................. • Bendahara Umum Negara dan Bendahara Umum Daerah .......... • Pengelolaan Kas Negara ............................................................ • Tujuan Pengelolaan Kas Negara ................................................. • Bagan Arus Kas/Uang pada KPPN Kantor Bank Indonesia ......... • Bagan Arus Kas/Uang pada KPPN Non KBI ............................... Ringkasan Materi ............................................................................. Latihan ............................................................................................

42 42 42 44 44 45 47 49 50

iv

Manajemen Kas

BAB III MODEL EKONOMI MANAJEMEN KAS DAN MODEL MANAJEMEN KAS TERINTEGRASI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAHAN ............................................................................ 51 Model Ekonomi Manajemen Kas ...................................................... • Model Baumol ............................................................................ • Model Miller-Orr .......................................................................... • Faktor-faktor lain yang mempengaruhi Saldo Kas yang Ditargetkan ................................................................................. Model Manajemen Kas Terintegrasi dalam Manajemen Keuangan Pemerintah ...................................................................................... Pendekatan Modern Dalam Manajemen Arus Kas ........................... Pengintegrasian Dengan Unsur-unsur Lain Dalam IFMS .................. Ringkasan Materi ............................................................................. Latihan ............................................................................................ BAB IV PENGELOLAAN PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS

52 53 57 61 62 63 66 70 71 73

Sistem Rekening Kas dan Persediaan Kas ...................................... 74 Sistem Penerimaan Pajak ................................................................ 80 Sistem Penerimaan Bukan Pajak ..................................................... 83 Sistem Pengeluaran Kas ................................................................. 84 Pemrosesan Permintaan Pembayaran ............................................. 87 Penjadwalan Pembayaran ............................................................... 94 Pemrosesan Pelaksanaan Pembayaran .......................................... 95 Pemrosesan Transfer ...................................................................... 98 Hubungan dengan Sektor Perbankan .............................................. 100 Ringkasan Materi ............................................................................. 101 Latihan ............................................................................................ 102 BAB V

PINJAMAN DAN INVESTASI JANGKA PENDEK ........................... 103 Memanfaatkan Kelebihan Kas ......................................................... Pasar Keuangan .............................................................................. Investasi Pasar Uang ....................................................................... Memilih Investasi Pasar Uang .......................................................... Menentukan Nilai dan Yield Investasi Pasar Uang ........................... Strategi Pembiayaan Aset Lancar .................................................... • Jumlah Pinjaman Jangka Pendek ............................................... • Kekurangan dan Kelebihan Pembiayaan Jangka Pendek............. • Sumber Pinjaman Jangka Pendek .............................................. • Memilih Bank .............................................................................. • Instrumen Pasar Uang ................................................................ • Kriteria Memilih Pinjaman Jangka Pendek .................................. Ringkasan Materi ............................................................................. Latihan ............................................................................................

104 105 106 109 110 118 120 121 122 125 126 127 128 128

v

Daftar Isi

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN KAS ............ 129 Prinsip-prinsip Umum Pengendalian Intern ....................................... Prinsip-prinsip Pengendalian Penerimaan kas ................................. • Pengendalian dalam Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai .......................................................................................... • Pengendalian dalam Sistem Penerimaan Kas dari Piutang ......... • Praktek yang direkomendasikan GFOA ....................................... Prinsip-prinsip Pengendalian Pengeluaran Kas ................................ Prinsip-prinsip Pengendalian Saldo Kas ........................................... Prinsip-prinsip Rekonsiliasi Bank ..................................................... Ringkasan Materi ............................................................................. Latihan ............................................................................................

130 139 139 141 143 145 148 149 151 152

BAB VII SISTEM PERENCANAAN ARUS KAS ............................................ 153 Gambaran Umum Sistem Perencanaan Arus Kas ............................ Perencanaan dan Pengelolaan Kas ................................................. Perencanaan Kas Pemerintah ......................................................... Sistem Perencanaan Kas pada Instansi/Satker ............................... Perencanaan Kas Pada Satker (Non-BLU) ....................................... Perencanaan Kas pada BLU ............................................................ Sistem Perencanaan Arus Kas Daerah ............................................ Sistem Perencanaan Arus Kas Nasional .......................................... Contoh Formulir Laporan Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas ............................................................................. Rangkuman Materi .......................................................................... Latihan ............................................................................................

154 156 164 167 167 168 173 176 179 185 185

BAB VIII MANAJEMEN KAS PADA BENDAHARAWAN UMUM NEGARA ... 187 Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara ............................ Pejabat Perbendaharaan Negara ..................................................... Sistem Pembayaran Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara ............................................................................................ Struktur Rekening Kas Umum Negara ............................................. Direktorat Jenderal Perbendaharaan ................................................ Pelaksanaan Fungsi Bendaharawan Umum di KPPN ....................... Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Bendaharawan Umum . Rangkuman Materi .......................................................................... Latihan Soal ....................................................................................

188 189 191 193 193 199 209 214 215

BAB IX ADMINISTRASI KAS NEGARA ...................................................... 217 Administrasi Kas Negara .................................................................. TSA (Treasury Single Account) dan Rekening Kas Negara .............. Rekening Tunggal Pemerintah (Treasury Single Account-TSA) ........ • Dasar Hukum ..............................................................................

218 220 224 224

vi

Manajemen Kas

• Rekening Tunggal Pemerintah .................................................... • Langkah-langkah Penerapan Rekening Tunggal Pemerintah ...... • Uji Coba Penerapan TSA ............................................................ • Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN ...................................... • Best Practice Internasional-Rekening Tunggal Pemerintah ....... Aspek organisasi dalam Pengelolaan Rekening Kas Negara ........... Arus Lalu Lintas Kas Negara dan Pengendaliannya ........................ Rekening pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ..................................................................................... Rangkuman Materi .......................................................................... Latihan Soal .................................................................................... BAB X

224 225 226 227 228 228 233 237 239 240

MANAJEMEN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI .......................... 241 Konsep Manajemen Utang .............................................................. Jenis-Jenis Pinjaman Luar Negeri .................................................... Siklus dan Prosedur Pinjaman Luar Negeri ...................................... Prosedur Front Office ...................................................................... Prosedur Middle Office .................................................................... Prosedur Back Office ....................................................................... Tata Cara Pencairan Pinjaman Luar Negeri ..................................... Pengembalian Pinjaman Luar Negeri ............................................... • Pembayaran Pokok Pinjaman ..................................................... • Pembayaran Bunga Pinjaman ..................................................... • Pembayaran Biaya Lainnya ........................................................ Penatausahaan PHLN ..................................................................... Debt Management and Financial Analysis Sistem (DMFAS) ............. Prosedur Pembayaran Kewajiban Kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri ..................................................................................... Rangkuman Materi .......................................................................... Latihan ............................................................................................

242 245 245 246 247 249 250 253 254 259 262 265 266 267 268 269

BAB XI ADMINISTRASI REKENING PEMERINTAH LAINNYA ................... 271 Administrasi Rekening Dana Investasi (RDI) .................................... Administrasi Rekening Pembangunan Daerah ................................. Administrasi Rekening Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam ....... Pelaporan Rekening Pemerintah Lainnya ........................................ Rangkuman Materi .......................................................................... Latihan ............................................................................................

273 283 294 298 301 301

BAB XII LAPORAN ARUS KAS ................................................................... 303 Pendahuluan ................................................................................... Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat ............................................... Entitas Pelaporan Arus Kas ............................................................. Klasifikasi Laporan Arus Kas ........................................................... • Aktivitas Operasi .........................................................................

304 304 305 305 305

vii

Daftar Isi

• Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan ....................................... • Aktivitas Pembiayaan .................................................................. • Aktivitas Non Anggaran ............................................................... Pelaporan Arus Kas ......................................................................... Contoh Format Laporan Arus Kas .................................................... Rangkuman Materi .......................................................................... Latihan ............................................................................................

315 315 319 323 326 332 332

Daftar Pustaka ................................................................................................ 333 Biodata Penulis .............................................................................................. 335

viii

Manajemen Kas

Daftar Gambar Halaman Gambar 1.1

Proses Arus Kas .....................................................................

6

Gambar 1.2

Elemen-elemen dalam Manajemen Kas ..................................

9

Gambar 1.3

Pembagian Komponen dari collection float didasarkan pada sumber dari penundaan dalam proses penerimaan kas ............

16

Gambar 1.4

Komponen Disbursement Float ...............................................

17

Gambar 2.1

Gambar Arus Kas/Uang pada KPPN Kantor Bank Indonesia ....

45

Gambar 2.2

Gambar Arus Kas/Uang pada KPPN Non KBI .........................

47

Gambar 3.1

Kurva Total Biaya ....................................................................

52

Gambar 3.2

Ilustrasi Kurva Model Baumol ..................................................

53

Gambar 3.3

Ilustrasi Model Miller-Orr .........................................................

59

Gambar 3.4

Ilustrasi Manajemen Kas di Argentina ......................................

63

Gambar 4.1

Ilustrasi Rekening Kas dalam manajemen Kas ........................

75

Gambar 4.2

Ilustrasi Hubungan TSA dan Rekening di Daerah .....................

78

Gambar 4.3

Ilustrasi Cara Penyetoran Pajak ..............................................

81

Gambar 4.4

Ilustrasi Hubungan TSA, Rekening Penerimaan, dan Fungsi Perbendaharaan .....................................................................

82

Ilustrasi secara komprehensif mengenai sistem yang digunakan atas pengeluaran kas dari kas negara ke rekening supplier berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005.i ...................................................................

87

Gambar 4.6

Ilustrasi Proses Pelaksanaan Pembayaran ..............................

95

Gambar 5.1

Grafik Pembiayaan dalam Kondisi Ideal .................................. 119

Gambar 5.2

Grafik Kebutuhan Kas ............................................................. 119

Gambar 5.3

Grafik Strategi Fleksibel .......................................................... 120

Gambar 4.5

ix

Daftar Isi

Gambar 5.4

Grafik Strategi Restriktif ........................................................... 120

Gambar 6.1

Hubungan antara Tujuan, Komponen, dan Domain Pengendalian Intern ...................................................................................... 138

Gambar 7.1

Contoh Perencanaan Kas dengan Program Spreadsheet ......... 172

Gambar 7.2

Laporan Rencana Penerimaan Kas untuk Satker .................... 179

Gambar 7.3

Laporan Rencana Pengeluaran Kas untuk Satker ................... 180

Gambar 7.4

Rekapitulasi Rencana Penerimaan Kas oleh KPPN .................. 181

Gambar 7.5

Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Kas oleh KPPN ................. 182

Gambar 7.6

Laporan Rencana Penerimaan Kas Negara (DJP, DJBC, DJAPK, Dit. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman ...................................... 183

Gambar 7.7

Formulir Laporan Rencana Pengeluaran Kas Negara (Dit. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman ...................................... 184

Gambar 8.1

Pendelegasian Kewewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran

Gambar 8.2

Pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara ......................................................................... 191

Gambar 8.3

Siklus Pengeluaran kas ........................................................... 192

Gambar 8.4

Struktur Rekening Kas Umum Negara ..................................... 193

Gambar 8.5

Sistem Akuntansi dan Pelaporan .............................................. 211

Gambar 8.6

Mekanisme Pelaporan SAI ....................................................... 212

Gambar 9.1

Struktur Rekening Kas Negara ................................................ 223

Gambar 9.2

Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Pengeluaran ............................................................................. 226

Gambar 9.3

Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan .............................................................................. 227

Gambar 9.4

Hubungan antar rekening pada KPPN KBI ............................... 231

Gambar 9.5

Hubungan antar rekening pada KPPN Non KBI ........................ 232

188

x

Gambar 9.6

Manajemen Kas

Arus Kas Negara dan Pengendalian ......................................... 233

Gambar 10.1 Siklus Pinjaman Luar Negeri .................................................... 246 Gambar 10.2 Prosedur Pembayaran Kembali Pinjaman Luar Negeri ............. 267 Gambar 11.1 Kedudukan RDI ........................................................................ 273 Gambar 11.2 Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari RDI ............................. 274 Gambar 11.3 Mekanisme Pencairan Dana Rekening Pemerintah Lainnya ..... 280 Gambar 11.4 Bagan Arus Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya ..... 282 Gambar 11.5 Gambaran Singkat Rekening Pembangunan Daerah (RPD) ..... 284 Gambar 11.6 Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Daerah ............................................................. 285 Gambar 12.1 Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat ......................................... 321 Gambar 12.2 Laporan Arus Kas Pemerintah Propinsi .................................... 323 Gambar 12.3 Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota ........................ 325

xi

Daftar Isi

Daftar Tabel Halaman Tabel 3.1

Perhitungan Opportunity Cost ...................................................

54

Tabel 3.2

Perhitungan Trading Cost .........................................................

55

Tabel 3.3

Perhitungan Total Cost .............................................................

55

Tabel 5.1

Jenis-jenis Investasi Pasar Uang .............................................. 108

Tabel 10.1

Pembayaran Pokok Pinjaman dengan pendekatan Equal Principal Payment on New Outstanding Disbursement Approach ................................................................................. 255

Tabel 10.2

Contoh perhitungan pembayaran pokok pinjaman (anuitas akhir periode) .............................................................. 257

Tabel 10.3

Contoh perhitungan pembayaran pokok pinjaman (anuitas awal periode) .............................................................. 258

Tabel 10.4

Tingkat Bunga Pada Beberapa Negara Lender ......................... 262

Tabel 11.1

Laporan Rekening Koran Bank Indonesia (lanjutan) ................. 299

Tabel 11.2

Laporan Saldo Rekening Pemerintah Rupiah di Bank Indonesia ........................................................................ 299

Tabel 11.3

Laporan Saldo Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia . 299

Tabel 11.4

Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia ........................................................................ 300

Tabel 11.5

Neraca ..................................................................................... 300

Tabel 11.6

Rencana Penggunaan Dana ..................................................... 300

BAB 1 BAB 1

KONSEP-KONSEP, UNSUR-UNSUR DAN CURRENT ISSUES MANAJEMEN KAS SEKTOR PUBLIK Tujuan Pembelajaran Setelah mempalajari Bab ini, Pembaca diharapkan dapat: 1.

memahami konsep-konsep manajemen kas; a. memahami pengertian kas dan manajemen kas dengan baik. b. memahami motif-motif dalam penyimpanan kas. c. memahami proses arus kas. d. memahami definisi dan tujuan manajemen kas.

2.

memahami unsur-unsur manajemen kas; a. memahami proses perencanaan kas. b. memahami proses mobilisasi kas. c. memahami proses pengelolaan float dalam manajemen kas.

3.

mengetahui current issues; a. mengetahui perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi manajemen kas. b. mengetahui permasalahan manajemen kas di negara berkembang. c. mengetahui proses reformasi ke arah manajemen kas yang efisien. d. mengetahui praktek-praktek interasional terbaik. e. mengetahui tahapan-tahapan perkembangan manajemen kas.

KONSEP-KONSEP MANAJEMEN K Kas adalah salah satu komponen dari aktiva yang sangat vital bagi

2

Manajemen Kas

kelangsungan hidup organisasi, baik organisasi permerintah maupun perusahaan swasta. Kas merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional perusahaan. Tanpa adanya manajemen kas yang baik, suatu organisasi mungkin dapat kehilangan reputasinya dan sulit untuk bertransaksi dengan pihak lain karena organisasi tersebut tidak dapat membayar tagihannya yang sudah jatuh tempo. Oleh karena itu manajemen kas merupakan suatu keharusan bagi seluruh organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Secara umum, organisasi yang dapat memperbaiki metode dalam menerima dan mengeluarkan kas akan menjadi lebih sukses. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kekurangan uang dalam organisasi dapat menimbulkan biaya yang seharusnya dapat dihindari manakala terdapat manajemen kas yang baik. Kekurangan kas akan menyebabkan suatu organisasi harus mencari pinjaman dana dalam rangka menutupi kekurangan kas untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Namun, pinjaman yang didapatkan dapat menimbulkan resiko berupa biaya baru seperti biaya bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran. Di sisi lain, dengan adanya manajemen kas yang baik suatu organisasi dapat menyediakan berbagai sumber daya lainnya tepat pada waktunya ketika dibutuhkan, belum lagi kemungkinan memanfaaatkan diskon yang diberikan oleh para pemasok pada saat pembelian barang karena membayar tepat pada waktunya. Manajemen kas pemerintah seringkali kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan manajemen utang pemerintah, baik oleh lembaga-lembaga internasional, pemerintah itu sendiri, maupun oleh konsultan-konsultan dan akademisi-akademisi. Mungkin juga memang harus demikian karena potensi biaya dari keputusan utang yang salah akan membebani anggaran pada periode yang panjang di masa depan dan dapat menyebabkan beban ekonomi yang cukup besar ketika terjadi tekanantekanan dalam perekonomian sedangkan manajemen kas yang buruk bersifat jangka pendek dan dapat diperbaiki segera. Akan tetapi, praktik manajemen kas yang buruk tidak saja menimbulkan pemborosan, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektivitas dari kebijakankebijakan moneter yang dilaksanakan. Manajemen kas juga menghadapi ketidaan konsensus tentang apa-apa saja yang termasuk didalamnya. Dari perspektif manajemen atau kebijakan anggaran, manajemen kas hanyalah fungsi internal pemerintah – memastikan bahwa kas tersedia ketika digunakan dan tidak ada kas yang menganggur atau tidak digunakan. Akan tetapi, bagi pengelola utang pemerintah dan bank sentral, manajemen kas pemerintah mempunyai pengaru terhadap sektor keuangan suatu negara. Kedua hal inilah yang menjadi fokus utama manajemen kas pemerintah.

A. Pengertian Kas Sebelum membahas berbagai hal tentang manajemen kas, ada baiknya dibahas pengertian kas itu sendiri. Ada banyak sekali pengertian tentang kas, baik dari sisi perundang-undangan maupun dari sisi teori/konsep ekonomi. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue Manajemen Kas Sektor Publik

3

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Dengan demikian kas dalam pengertian undang-undang ini semua uang negara yang bersumber dari seluruh penerimaan negara dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. 2. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat. 3. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusan (redemption date) telah ditentukan. Pinjaman bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan. Namun demikian, cerukan (bank overdraft) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas. Karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut timbulnya fluktuasi saldo bank dari positif ke overdraft. Arus kas tidak mencakupi mutasi di antara pos-pos yang termasuk dalam kas atau setara kas, karena komponen tersebut lebih merupakan bagian dari pengelolaan kas perusahaan dan bukan sebagai bagian dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengertian kas meliputi saldo kas (cash on hand), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan serta instrumen investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

Manajemen Kas

4 B. Motif dalam Menyimpan Kas Terdapat tiga motif dasar1 dalam menyimpan kas yaitu: 1. Motif Bertransaksi (Transactions Motive)

Motif ini melihat kas secara sempit yaitu sebagai media untuk pertukaran dalam rangka membiaya transaksi normal yang terjadi seperti pembayaran kepada pemasok dan pembayaran gaji. Besarnya tingkat saldo transaksi tergantung pada besar kecilnya organisasi dan periode waktu kas masuk dan kas keluar. Organisasi yang besar pada umumnya cenderung melakukan banyak transaksi. Jika arus kas masuk dan keluar dapat disinkronisasi maka saldo kas dapat diminimalisasi. 2. Motif Berjaga-Jaga (Precautionary Motive) Motif ini fokus pada kemampuan kas untuk menunjang daya beli pada saat timbul kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya. Saldo untuk pencegahan berfungsi sebagai cadangan pada saat ketidakpastian meningkat sebagai akibat perubahan industri, ekonomi, dan dunia. Saldo untuk keperluan darurat ini umumnya disediakan dengan menggunakan portofolio dari pasar uang dan pasar modal. Kriteria kunci dari penggunaan metode ini adalah tingkat keamanan yang tinggi, likuiditas, dan kemudahan untuk mencairkan surat berharga menjadi kas. 3. Motif Spekulasi (Speculative Motive) Motif ini timbul seiring dengan keinginan manajemen untuk memiliki sejumlah kas yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang timbul secara tidak terduga. Manajemen harus mempunyai prediksi bahwa saldo kas tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari operasi normal organisasi. Pada umumnya, organisasi-organisasi tidak menyimpan kas untuk tujuan spekulasi. C. Proses arus kas (Cash Cycle) Proses arus kas (cash cycle) adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses dari pengeluaran kas sampai dengan penerimaan kas.

1

George W Galinger dan P. Basil Healey, Liquidity Analysis and Management, Edisi ke-2 (Massachussets: Aldison-Wesley Publishing, 1991), hal 236


5

Gambar 1.1 Proses Arus Kas Proses ini merupakan bagian dari proses operasional (operating cycle). Proses operasional terdiri dari empat komponen, yaitu peridode persediaan, periode utang, periode piutang dan siklus kas. Pada umumnya periode persediaan ditambah dengan periode utang akan sama dengan periode utang dan siklus kas. Akan tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk pendapatan pemerintah dari perpajakan karena pendapata ini tidak terkait dengan layanan yang diberikan pemerintah. D. Definisi dan Tujuan Manajemen Kas Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Manajemen kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya likuid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Mike Williams (2004) mendefinisikan manajemen kas pemerintah sebagai strategi dan proses-prosesnya untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan maupun antara pemerintah dengan sektor-sektor lain. Dari definisi ini ada beberapa hal yang ditekankan: 1. Definisi ini mencakup persoalan kebijakan dan rancangan proses-proses yang lebih seragam. 2. Manajemen arus kas dan saldo kas memunculkan berbagai tantangan yang berbeda-beda yang harus dihadapi secara bersama-sama. 3. Definisi ini mencakup manajemen kas pada sektor pemerintahan dan interaksi antara pemerintah dengan sektor-sektor lain, terutama sektor keuangan. Sementara itu, Storkey (2001) mendefinisikan manajemen kas sebagai “memiliki uang yang cukup pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien. Dari definisi di atas, terdapat beberapa tujuan dari manajemen kas. Tujuan utamanya adalah dengan manajemen kas yang baik, suatu pemerintahan dapat

6

Manajemen Kas

mendanai pengeluaran-pengeluarannya tepat pada waktunya dan memenuhi setiap kewajibannya ketika jatuh tempo. Tujuan-tujuan tambahannya adalah efektivitas biaya, pengurangan risiko dan efisiensi. Secara khusus, Williams (2004) menyatakan tujuan-tujuan dari manajemen kas pemerintah yang efisien adalah: 1. Menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan. 2. Mengurangi risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah. 3. Menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah ditandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah. 4. Mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Financial Management Service dari U.S. Department of Treasury (2002). Manajemen kas pada sistem perbendaharaan pemerintah Amerika Serikat memiliki tiga fungsi yaitu: 1. Mengeliminasi saldo kas menganggur. Setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya merupakan kerugian (lost opportunity). Dana-dana yang tidak dipakai untuk membayar transaksi-transaksi yang akan terjadi dapat digunakan untuk melunasi utang yang ada (dan pengurangan arus kas keluar dari Perbendaharaan untuk pembayaran bunga) atau dapat diinvestasikan untuk menghasilkan arus kas masuk ke rekening Perbendahraan. Minimalisasi atas saldo kas menganggur memerlukan informasi yang akurat atas perkiraan pendapatan dan kemungkinan pengeluaran. 2. Mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya. Memiliki uang di tangan lebih baik daripada memiliki piutang (tagihan kepada pihak lain). Kas mudah dikonversi dengan segera menjadi sesuatu yang berharga atau barang. Piutang, suatu pos yang akan dikonversi di masa depan, seringkali mengalami keterlambatan penyelesaian transaksi (menunggak) atau mengalami penurunan nilai. Segera setelah penerimaan (piutang) jatuh tempo kepada Pemerintah, penerimaan tersebut harus segera direalisasikan dalam bentuk kas dan segera disetorkan ke rekening Perbendaharaan. 3. Membayar tepat pada waktunya. Beberapa pembayaran harus dilakukan pada tanggal tertentu, seperti gaji pegawai ataupun bantuan langsung tunai. Untuk pembayaran-pembayaran seperti ini, tidak diperlukan keputusan manajemen kas. Untuk pembayaran-pembayaran lain, seperti pembayaran kepada rekanan, keputusan kapan membayar mungkin dilakukan. Rekanan pemerintah juga menghadapi kebutuhan manajemen kas yang sama dengan pemerintah. Mereka ingin mempercepat penerimaan kas. Salah satu caranya adalah memberikan potongan pembayaran apabila pembayaran atas barang yang dijual dilakukan tepat pada waktunya.


7

Untuk mencapai tujuan ini terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain: 1. Ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat pada waktunya untuk mengeliminasi kebutuhan (atau untuk meminimalisasi biaya ) akan pinjaman jangka pendek. 2. Proses penagihan piutang yang efisien dari titik penerimaan sampai ke tempat di mana dana yang diperoleh dapat digunakan atau diinvestasikan. 3. Perencanaan pengeluaran yang akurat untuk memastikan bahwa semua kewajiban dibayar tepat waktu, tetapi bukan berarti sebelum jatuh tempo. 4. Efisiensi dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses manajemen kas dan penyediaan kas untuk menunjang layanan pemerintah. 5. Manajemen posisi-posisi risiko yang terkonsolidasi 6. Integrasi manajemen kas dengan manajemen hutang Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di Indonesia, tujuan-tujuan manajemen kas dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian berikut: 1. Manajemen likuiditas Manajemen likuiditas penting untuk memastikan negara memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo. Untuk itu pemerintah perlu mengetahui berapa besar penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan. a. Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara n Pemerintah perlu mengetahui berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan. Beberapa pengeluaran pemerintah mungkin saja dapat ditunda atau dipercepat, pemerintah harus mampu melihat saat pengeluaran kas yang menguntungkan pemerintah. n Penerimaan kas negara seluruhnya harus segera disetor (Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 16). Penerimaan negara yang tidak segera disetor akan menguntungkan penyetor atas biaya pemerintah. b. Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas n Kekurangan/kelebihan kas akan membebani keuangan pemerintah karena adanya time value of money. 2. Minimalisasi kas yang menganggur (idle cash) a. Pemanfaatan kas secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (yield) n Sesuai dengan UU. No.1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara pada pasal 24 dinyatakan bahwa pemerintah berhak untuk mendapatkan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum maupun bank sentral, bunga/jasa giro yang diperoleh didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku. n Pemerintah juga dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut dapat berupa saham, surat utang dan investasi langsung (pasal 41, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

Manajemen Kas

8 n

Pembelian kembali (Buy back) Surat Utang Negara (SUN). Pembelian kembali SUN akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah. b. Mengurangi cost of financing n Jika negara mempunyai manajemen kas yang baik negara dapat melakukan penundaan penerbitan SUN dengan membiayai pengeluaran-pengeluaran dari kas yang berasal dari pendapatan yang ada atau melakukan buy back SUN untuk mengurangi pembayaran beban bunga. 3. Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah a. Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah Banyaknya rekening pemerintah yang tersebar di berbagai bank menimbulkan biaya tinggi untuk memelihara rekening tersebut. Selain itu tersebarnya rekening mengkibatkan semakin banyaknya ‘idle cash’ b. Mengurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process) Manajemen kas akan merestrukturisasi cara-cara pengumpulan pendapatan pemerintah sebagai contoh banking arragement mengenai saat penyetoran oleh bank persepsi dan renumerasi yang diberikan atau yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada bank persepsi. Restrukturisasi tersebut perlu agar penerimaan negara dapat masuk ke rekening kas umum negara sesegera mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Demikian pula dengan pemrosesan pengeluaran. Pemrosesan pengeluaran perlu dilakukan dengan se-efisien dan secepat mungkin, misalnya dengan menggunakan fasilitas perbankan. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka manfaat lain yang didapatkan adalah minimalisasi terjadinya penyelewengan keuangan negara. Manajemen kas sektor publik meliputi empat elemen2 antara lain: perencanaan (forecasting), mobilisasi dan manajemen arus kas (mobilizing and managing the cash flow), pemeliharaan hubungan dengan perbankan (maintaining banking relations), dan investasi kelebihan kas (investing surplus cash). Setiap elemen harus dikelola secara aktif untuk mencapai efektifitas manajemen kas. Sebagai ilustrasi mengenai elemen-elemen dalam manajemen kas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Investment - Safety - Maturity - Yield - Liquidity - Marketability

Depository Institutions - Commercial banks - Savings and Loans

2

Short-and Long-Term Forecasting - Revenue forecasts - Expenditure forecasts

Allan Walter, dan Steiss Brookss, Financial Management In Public Organization (Cole Publishing Co.), hal 81

Mobilization of Cash


9

Sumber: Allan Walter, dan Steiss Brookss, Financial Management In Public Organization (Cole Publishing Co.), hal 82

Gambar 1.2 Elemen-elemen dalam Manajemen Kas A. Perencanaan (forecasting) 1. Pengertian Perencanaan pada dasarnya adalah proses memperkirakan kemungkinan dampak terbesar yang akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan pengetahuan tentang kondisi sekarang yang akan mempengaruhi kejadian dimasa mendatang tersebut. Setelah melakukan observasi, Hartley (2001) menyatakan sebagai berikut A forecast in no more than someone’s belief in the future based upon certain assumptions that have been made regarding future events. If the assumptions seubsequently prove to be wrong, then the forecast will not prove to be right either. For this reason, it is necessary to set down formally the key assumptions on which major parts of the forecast are based. Dalam konteks manajemen kas, tujuan utama dari perencanaan adalah untuk memberikan pedoman yang cukup dan tepat waktu dalam rangka menentukan tindakan untuk mencapai pengendalian yang baik atas arus kas organisasi.

2. Peran Perencanaan dalam Proses Anggaran Perencanaan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses anggaran organisasi secara keseluruhan. Tanpa adanya anggaran kas, seorang manajer tidak dapat memperoleh sebuah gambaran jangka panjang atas pola arus kas sehingga tidak dapat merencanakan secara efektif kebutuhan kas dan investasi yang optimal.

Manajemen Kas

10

3. Tindakan yang Menyebabkan Pergerakan Kas Arus kas timbul sebagai akibat dari tindakan manajemen yang berhubungan dengan piutang dan pengeluaran. Keputusan manajemen yang menimbulkan aliran arus kas dapat diringkas sebagai berikut: a. Keputusan Operasional (operating decisions) Keputusan ini terkait dengan kebijakan organisasi seperti pembentukan atau eliminasi sebuah unit jasa atau departemen, perubahan gaji dan tunjangan karyawan dan lain-lain.Implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian dalam arus kas keluar dan arus kas masuk. b. Keputusan Belanja Modal (capital expenditure decisions) Keputusan ini akan berakibat pada infrastruktur organisasi serta meningkatkan arus kas keluar. Holland mendefinisikan infrastruktur dalam organisasi pemerintah sebagai “all government capital investment including social investment such as education and health care” (semua belanja modal termasuk investasi sosial seperti pendidikan dan perawatan kesehatan). c. Keputusan Kredit (credit decisions) Keputusan ini meliputi jangka waktu sebuah organisasi memutuskan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok barang dan jasa seperti halnya waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk melakukan pembayaran tanpa tenkena sangsi/denda (penalty). d. Keputusan Pembiayaan (financing decisions) Keputusan ini meliputi pencarian dana dengan jalan menjual obligasi, meminjam, atau meningkatkan penerimaan (misalnya dengan menaikkan pajak atau harga). Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kas tidak mengalir dengan sendirinya. Aliran kas dipercepat oleh banyaknya keputusan yang diambil oleh organisasi. Para manajer bertangung jawab untuk menentukan aliran kas dan harus mampu memonitor dan mengendalikan arah aliran tersebut untuk memastikan bahwa organisasi tidak mengalami masalah arus kas. 4. Dasar Pemikiran Perencanaan Kas Perencanaan kas dapat memenuhi beberapa tujuan antara lain: a. b. c. d.

Mencegah kebangkrutan. Mencegah kesalahan yang menimbulkan biaya yang besar. Membantu dalam mengendalikan biaya pendanaan. Meningkatkan kepercayaan pihak yang memberikan pinjaman kepada organisasi. e. Meningkatkan penggunaan dana.


11

5. Tipe Perencanaan Terdapat 2 tipe dalam perencanaan yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda yaitu: a. Perencanaan jangka pendek (short-term forecasts) Tipe perencanaan ini umumnya meliputi periode kurang dari satu tahun. Jika dirancang dengan benar dan di revisi secara berkelanjutan, perncanaan jangka pendek dapat membantu dalam operasi harian organisasi karena disusun berdasarkan laporan detail dari semua perkiraan (accounts) baik yang menghasilkan kas maupun yang menyerap kas. b. Perencanaan jangka panjang (long-term forecasts) Tipe perencanaan ini mengevaluasi posisi keuangan organisasi selamasatu periode panjang (dua, tiga, bahkan lima tahun yang akan datang). Berbeda dengan perencanaan jangka pendek yang rinci, perencanaan jangka panjang menyajikan hanya bagan kasar dari kebutuhan pembiayaan jangka panjang. Sektor swasta menggunakan tipe perencanaan ini untuk mengukur dampak suatu penawaran akuisisi, merger, atau pengembangan produk baru terhadap posisi arus kas untuk beberapa tahun kedepan. Tipe perencanaan ini juga membantu dalam penilaian atas penawaran belanja modal.

B. Mobilisasi Kas (Cash mobilization) Mobilisasi kas meliputi dari dua area fungsi yaitu: percepatan piutang (acceleration of receivables) dan pengendalian pengeluaran (control of disbursement). Secara umum, suatu perusahaan disarankan untuk memberikan penekanan pada empat tujuan dalam transaksi keuangan harian, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Mempercepat penagihan, Mengendalikan hutang, dan Mengendalikan saldo bank. Investasi kelebihan kas

1. Mempercepat Penagihan Mempercepat penagihan akan memberikan keuntungan bagi organisasi antara lain mengurangi biaya pinjaman dan meningkatkan kemampuan organsiasi untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Sejak tahun 1950-an, ketika prinsip ini diterima secara luas, bank dan perusahaan swasta lain dengan teliti mengembangkan teknik untuk memabantu perusahaan dalam menagih dan memproses piutang serta membuat dana tersebut dapat secepatnya tersedia. Teknik yang digunakan untuk mempercepat penagihan antara lain lockbox services, preauthorized checks, dan concentration banking. a. Lockbox services Teknik ini meliputi penggunaan kotak pos khusus untuk mempercepat pembayaran dan deposito hasil pembayaran. Bank diberikan kewenangan untuk

12

Manajemen Kas

mengambil dokumen secara langsung dari kotak tersebut. Pelayanan yang diberikan dalam sebuah lockbox system antara lain: n Kotak pos dikosongkan minimal sekali dalam sehari n Dokumen yang ada dibuka, kemudian bukti tagihan asli dicocokkan dengan jumlah pembayaran n Hasil dari pembayaran tersebut kemudian didepositokan pada hari yang sama n Semua bukti tagihan atau dokumen lain diserahkan kepada pemerintah setempat sebagai bukti bahwa pembayaran telah terjadi n Apabila terdapat cek yang tidak didukung dokumen yang cukup terkait dengan informasi mengenai apa yang dibayar dan oleh siapa akan dikembalikan kepada pemerintah setempat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain: n Dokumen yang dibutuhkan untuk akuntansi yang diperoleh dari bank cukup lengkap untuk mendukung pembayaran. n Dana yang diterima telah diinvestasikan dengan penundaan yang minimal n Mengurangi staf yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat untuk proses penagihan. n Mengurangi secara signifikan staf yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat untuk memproses piutang. Perlu diingat bahwa seluruh manfaat di atas harus dibandingkan terlebih dahulu dengan biaya yang dibebankan oleh bank terkait dengan pelayanan yang diberikan. b. Preauthorized Checks (PAC) Preauthorized checks adalah instrumen permintaan tanpa tandatangan yang digunakan untuk mempercepat penagihan pembayaran atas hutang yang jumlahnya tetap. Dengan menggunakan teknik ini pelanggan menandatangani kesepakatan pemberian wewenang untuk mencairkan cek yang akan mengurangi rekeningnya dengan jumlah tertentu dalam interval yang telah disepakati. Perusahaan umumnya menandatangani dan mengirimkan kesepakatan tersebut kepada bank di mana rekening pelanggan berada untuk memberitahukan bahwa cek tanpa tanda tangan yang dikeluarkan akan membebani rekening pelanggan. Setelah proses tersebut selesai, perusahaan atau bank yang memberikan pelayanan akan membuat preauthorized checks untuk pembayaran pada tanggal–tanggal tertentu. Manfaat preauthorized checks antara lain: n Meningkatkan prediksi arus kas karena jumlah uang yang diperoleh setiap hari dapat diketahui sebelumnya sehingga mempermudah perencanaan arus kas harian. n Menghilangkan biaya penagihan karena pemberitahuan kembali oleh pelanggan sudah tidak diperlukan lagi sehingga menghemat biaya post, klerikal, dan beban produksi faktur. n Mengurangi collection float karena cek dibuat dan didepositokan oleh bank sehingga tidak ada biaya untuk memperoleh penerimaan yang timbul. n Menghilangkan masalah penagihan terkait dengan keterlambatan pembayaran atau lupa mengirimkan karena PAC mejamin pembayaran selama dana yang ada dalam rekening pelanggan mencukupi.


13

c. Concentration Banking Tujuan utama teknik ini adalah untuk memobilisasi dana dari berbagai lokasi penerimaan yang terdesentraslisasi menjadi satu pusat pengumpulan kas. Manager kas hanya perlu memonitor beberapa pusat kas sehingga mebantu dalam mengontrol kas. Dengan menggunakan sistem ini di sektor pemrintahan, sejumlah bank lokal dapat berperan sebagai penerima deposito untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau penerimaan rutin lainnya. Dar bank ini, hasil penerimaan kemudian dapat dipindahkan dengan cepat ke sebuah deposito yang merupakan pusat pengumpulan penerimaan. Lockbox services, preauthorized checks, dan concentration banking bertujuan sama yaitu untuk mempercepat penerimaan dan mengurangi waktu pengiriman. Jumlah hari yang dapat dihemat adalah hari di mana dana yang diperoleh dapat diinvestasikan ke dalah surat berharga yang menghasilkan pendapatan bunga. 2. Mengendalikan Pengeluaran Praktik manajemen kas yang baik pada umumnya mengharuskan pengeluaran dilakukan hanya pada saat jatuh tempo suatu tagihan. Keputusan mengenai waktu terjadinya pengeluaran merupakan keputusan yang sangat penting bagi organisasi karena akan mempengaruhi posisi likuiditas organisasi. Pada organisasi yang besar, potensi perubahan dalam betuk dan kualitas dari keputusan mengenai pengeluaran sering menjadi suatu tantangan besar bagi manajer kas. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu:

a. Sentralisasi atas hutang organisasi terutama yang melibatkan jumlah uang yang besar. Tujuan ini dapat dicapai melalui sentralisasi rekening deposito (cnetralized depository accounts). Dengan adanya konsolidasi atas rekening-rekening memungkinkan manajemen untuk mengontrol dan menjadwalkan proses pengeluaran. b. Membuat batasan administratif atas jumlah pengeluaran atas unit organisasi tertentu untuk melakukan pengeluaran dalam periode yang ditentukan. Tujuan ini dapat dicapai melalui penggunaan teknik zero balance accounts yang efektif. Teknik ini diharapkan dapat menghilangkan kebutuhan untuk mempertahankan saldo lebih pada rekening pengeluaran. Sentralisasi rekening deposito yang dikelola dengan saldo nol (zero balance) pada setiap akhir hari kerja akan membantu usaha untuk menggunakan peluang memaksimalkan penghasilan dari float. Bahasan mengenai float secara lebih rinci akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya. Secara garis besar float adalah perbedaan waktu antara penulisan cek dan proses kliring pada bank. Sebagai contoh, misalkan sebuah organisasi menulis cek pada hari Jumat, cek mungkin baru akan di kliring

Manajemen Kas

14

pada pertengahan minggu berikutnya. Jika bendaharawan memindahkan uang ke rekening pengeluaran dari rekening investasi pada har Jumat, maka organisasi akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan bunga dari investasi karena uang tersebut baru akan di kliring pertengahan minggu berikutnya. Manajer kas diberikan kebebasan untuk memperkirakan kapan cek akan dikeluarkan untuk pembayaran dan kapan harus mentransfer uang dari satu akun ke akun yang lain.

3. Mengendalikan Saldo Bank Memberikan pengendalian yang ketat pad saldo bank menjadi sangat populer sebagai salah satu prinsip dalam manajemen kas. Organisasi menyadari bahwa uang yang tidak dibutuhkan untuk membiayai biaya operasional atau untuk saldo kompensasi (compensating balance) harus diinvestasikan kedalam surat berharga yang menghasilkan pendapatan bunga. Konsekuensinya adalah organisasi tersebut harus berusaha untuk menghidari akumulasi kas yang tidak aktif pada rekening mereka dengan (1) menggunakan laporan kas harian dan/atau (2) membuat pembayaran dengan menggunakan draft. 4. Investasi Kelebihan Kas Kas ditangan (cash on hand) untuk memenuhi keubutuhan pembiayaan kewajiban harus diinvestasikan ke dalam surat berharga jangka pendek. Sebagai organisasi yang tidak beorientasi pada keuntungan, organisasi pemerintah didorong untuk menggunakan surat berharga jangka pendek yang mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi dan mudah diubah menjadi kas baik melalui pasar modal maupun karena jatuh tempo. Dalam memilih investasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: a. b. c. d. e. f. g.

tingkat hasil investasi (yield), waktu jatuh tempo (maturity) likuiditas (liquidity) risiko (risk) adanya aturan call (call provision) ketersediaan nominal/denominasi denominations), dan aspek perpajakan (taxability).

sekuritas

(the

availability

of

C. Pengelolaan Float dalam Manajemen Kas. 3 Float dalam manajemen kas mengacu pada penundaan waktu dalam aliran kas atau informasi. Float terjadi baik dalam proses penerimaan kas yang disebut collection float maupun dalam proses pengeluaran kas yang disebut disbursement float.

3

Ned C Hill, dan William L. Sartoris, Short-Term financial Management:Text and Cases, (New Jersey: Prentice Hall, 1995) hal. 162


15

1. Collection Float Collection float mengacu pada jumlah total perbedaan waktu dari pengiriman dokumen pembayaran oleh pelanggan sampai dengan tersedianya kas dari hasil pembayaran tersebut di bank. Pembagian komponen dari collection float didasarkan pada sumber dari penundaan dalam proses penerimaan kas. Komponen-komponen tersebut meliputi: a. Mail float Penundaan ini disebabkan oleh perbedaan waktu dari pengiriman cek sampai dengan penerimaan cek. b. Processing float Penundaan ini terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses sebelum cek didepositokan ke sistem perbankan. c. Availability float Penundaan ini timbul karena perusahaan tidak diberikan fasilitas langsung tersedia (immediate available) pada semua komponen depositonya. Dengan kata lain penundaan ini timbul karena cash belum selesai di kliring dalam sistem perbankan. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Payer Mails Payments

Company Receives Payments

Company Deposits Payments

Fund Available

Mail Delay

Processing Delay

Availability Delay

Mail Float

Processing Float

Availability Float

Collection Float Sumber: Ned C Hill, dan William L. Sartoris, Short-Term financial Management:Text and Cases, (New Jersey: Prentice Hall, 1995) hal. 163

Manajemen Kas

16

Gambar 1.3 Pembagian komponen dari collection float didasarkan pada sumber dari penundaan dalam proses penerimaan kas 2. Mengelola Collection Float a. Mengurangi mail float Mail float dapat dikurangi dengan menempatkan secara hati-hati tempat pembayaran tagihan. Secara umum, semakin dekat tempat pembayaran dengan pelanggan maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman pembayaran. Namun, penempatan ini harus mempertimbangkan juga biaya administratif dan operasional terkait dengan banyaknya tempat yang digunakan. Dalam kondisi geografis yang kurang bagus mungkin akan dibutuhkan banyak tempat pembayaran tagihan agar dapat lebih dekat dengan pelanggan. Kondisi ini akan mengakibatkan biaya operasional dan administratif menjadi meningkat sehingga keuntungan dari pengurangan mail float akan hilang dengan adanya kenaikan biaya tersebut. b.

Mengurangi processing float Untuk mengurangi processing float pembayaran harus di proses dan disampaikan ke bank deposito sebelum proses kliring dalam sistem perbankan selesai. Terdapat tiga issue yang harus dipertimbangkan yaitu: kecepatan, akurasi, dan keamanan. Untuk alasan inilah maka pada umumnya pembayaran diproses dan didepositokan paling sedikit sekali dalam sehari. Hal inilah yang sering menjadi pertimbangan yaitu pemilihan antara mengurangi float cost dengan memproses sesering mungkin dan meningkatnya biaya sebagai akibat memproses pembayaran tersebut. c. Mengurangi availability float Untuk mengurangi float ini perusahaan dapat menempatkan lokasi deposito yang dekat dengan bank di mana cek ditarik atau melakukan negosiasi dengan bank. 3. Disbursement float Disbursement float merupakan bagian dari payment float. Ia terdiri dari beberapa komponen yaitu mail float, process float, dan presentation or clearing float. Untuk mail float dan process float relatif sama dengan collection float, sedangkan presentation or clearing float adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem perbankan untuk mengembalikan cek dan menampilkan kembali ke dalam akun perusahaan yang membayar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi dalam gambar di bawah ini: Payor receives invoice

Payment initiation float

Payor mails check

Payee receives check

Mail float

Payee deposits check

Processing float

Payor’s account debited

Presentatio n float


17

Sumber: Ned C Hill, dan William L. Sartoris, Short-Term financial Management:Text and Cases, (New Jersey: Prentice Hall, 1995) hal. 230

Gambar 1.4 Komponen Disbursement Float 4. Mengelola disbursement float Sebagaimana kita ketahui, keterlambatan waktu pembayaran dapat bersumber dari pengiriman check, pemrosesan check, dan penagihan. Disbursement float dapat ditingkatkan dengan menuliskan check pada bank yang bertempat di lokasi yang jauh secara geografis atau menuliskan check dari kantor pos yang terpencil. Dilihat dari sudut pandang etika dan ekonomi taktik yang digunakan untuk meningkatkan disbursement float masih dalam perdebatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa argumen antara lain: a. Secara ekonomi pada umumnya setiap syarat pembayaran selalu mencantumkan diskon di mana diskon tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan keuntungan dari meningkatkan disbursement float. b. Secara etika menunda pembayaran yang sudah jatuh tempo merupakan prosedur bisnis yang tidak etis. Disamping itu terdapat konsekuensi negatif yaitu rusaknya hubungan dengan pemasok. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola disbursement float, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan semaksimal mungkin diskon yang diberikan oleh pemasok dan memperbaiki pengendalian terhadap pengeluaran. A. Sentralisasi versus Desentralisasi Manajemen Kas Pada berbagai negara, layanan perbankan pemerintah dan manajemen kas dilakukan dengan menggunakan rekening pemerintah pada Bank Sentral. Saldo pada

18

Manajemen Kas

rekening ini dikelola terutama untuk tujuan-tujuan kebijakan moneter, yaitu: 1. 2.

Injeksi kas bersih dari sektor publik ke dalam sistem perbankan yang didanai dengan penjualan sekuritas pemerintah jangka panjang. Likuiditas sektor perbankan primer dikelola dengan secara periodik menjual sekuritas pemerintah jangka pendek dan operasi pasar terbuka bank sentral.

Pengendalian pengeluaran sangat ditekankan tetapi minimalisasi biaya pendanaan (cost of financing) kebutuhan kas pemerintah bukan merupakan peranan atau tujuan khusus dari Bank Sentral ataupun Kementrian Keuangan (Lembaga Perbendaharaan). Pada sistem seperti ini, entitas pemerintah (seperti kementerian, departemen atau lembaga) tidak begitu memiliki kendali atas proses manajemen kas. Kebutuhan untuk membayar dalam jumlah kecil dan segera, dengan menggunakan transfer dana elektronik (electronic fund transfer), cek ataupun kas, pada umumnya memunculkan adanya berbagai rekening pada bank komersial sebagai upaya dari entitas untuk mendapatkan kendali yang lebih besar atas waktu pembayaran. Hal ini memunculkan tambahan biaya yang cukup besar bagi pemerintah dalam bentuk kehilangan bunga atas saldo yang belum dipakai dan biaya transaksi perbankan yang besar. Berbagai evaluasi atas manajemen dan pengeluaran kas pemerintah menunjukkan bahwa pola seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya memberikan manfaat berupa pengendalian yang ketat atas pembayaran dan juga atas pengeluaran pemerintah dari proses pembayarannya yang tersentralisasi. Akan tetapi, menurut Storkey (2001) proses ini ternyata memunculkan kerugian-kerugian yang seringkali juga sangat besar, yang meliputi: 1.

2.

3.

4.

Ketiadaan wewenang yang jelas untuk manajemen kas yang baik sehingga pilihan atas sumber pendanaan jangka pendek tidak digunakan atau bila digunakan cenderung tidak efisien. Ketiadaan insentif untuk manajemen kas yang efisien sehingga tidak ada perhatian dari manajemen entitas pemerintah atas keberadaan saldo kas menganggur ataupun jangka waktu pembayaran dan penerimaan kas. Keterbatasan-keterbatasa pada sistem penerimaan pendapatan atau pembayaran pemerintah membuat terbatasnya inovasi dalam metode pembayaran serta pengumpulan informasi tidak berguna bagi tujuan-tujuan kas manajemen. Fungsi bendahara berkenaan dengan kas hanya terbatas pada informasi atas pencatatan rekening dan pengendalian atas rekening bank.

Sejalan dengan adanya permasalahan manajemen kas yang tersentralisasi ini dan kebutuhan akan pengendalian yang lebih besar terhadap manajemen sumber daya kas, Storkey (2001) juga menyatakan bahwa muncul upaya-upaya agar: 1. Entitas-entitas pemerintahan perlu meningkatkan pengendalian atas manajemen harian atas kas sehingga mereka memiliki pengetahuan terbaik akan waktu pembayaran dan berada dalam posisi terbaik untuk mempengaruhi kemungkinan arus kasnya. Oleh karena itu, merupakan hal yang masuk akal apabila


2.

19

manajemen likuiditas harian berada di tangan entitas-entitas pemerintahan. Hal ini juga konsisten dengan perkembangan bahwa entitas-entitas diserahi tanggung jawab lebih besar untuk pengendalian akuntansi dan keuangannya jika mereka diserahi pendanaan dalam jumlah besar. Pemerintah tidak mengalami kerugian dari penggunaan uang karena adanya saldo-saldo menganggur pada rekening entitas (bendaharawan) dan tingkat bunga yang terendah dapat diperoleh. Untuk mencapai hal ini, perlu ada sentralisasi rekening bank dari entitas-entitas pemerintahan sehingga salado bank dapat diagregasi dan arus kas konsolidasi dapat disiapkan untuk memungkinkan pemanfaatan berbagai kemungkinan pendanaan.

B. Permasalahan Manajemen Kas di Negara Berkembang Pemerintahan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu mereformasi sektor publiknya untuk mengatasi inefisiensi dalam manajemen kas dan perbankan pemerintah dan mengadopsi praktik-praktik internsional yang terbaik (best practices). Manajemen kas yang tidak efisien menimbulkan opportunity cost yang cukup besar bagi pemerintah, yang seringkali diabaikan karena tidak dianggarkan atau dibebankan sebagai pengeluaran. Manajemen kas dan perbendaharaan di negara berkembang umumnya menggunakan proses manual dengan pembayaran menggunakan cek atau kas, banyak rekening bank, waktu ambang (float) kas yang besar dan saldo-saldo menganggur yang menghasilkan bunga kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, dan berfokus pada pengendalian pengeluaran anggaran daripada manajemen kas dan perbankan yang efisien. Pada negara-negara berkembang yang besar, uang mengambang ini diperkirakan besarnya melebihi USD1 milyar. Jika biaya pinjaman (tingkat bunga pinjaman) rata-rata 4-6% dan bunga yang dihasilkan dari uang ini adalah nol atau mendekati nol, uang menggambang ini memunculkan opportunity cost sebesar USD50 juta setiap tahun. Dalam upaya agar jumlah kas yang dimiliki berada dalam posisi yang aman, baik dari sisi jumlah, waktu dan tempat sehingga seluruh kewajiban pemerintah dapat terpenuhi dengan efektif dan efisien, dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain: 1. forecasting atas saldo dan aliran kas secara akurat dan berkala 2. Proses pengelolaan kas yang rensponsif dan efisien 3. Pengelolaan atas posisi resiko yang terkonsolidasi 4. Pengelolaan hutang dan integrasi kas Di beberapa negara, khususnya yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) reformasi dalam manajemen kas dan perbendaharaan telah berhasil mengurangi pemborosan biaya penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi manajemen keuangan yang terjadi di negara-negara berkembang perlu dilihat sebagai suatu hal yang penting dan menduduki prioritas yang tinggi. Manajemen perbendaharaan dan kas pemerintahan meliputi manajemen atas: 1. Pengendalian dan pemantauan pengeluaran dan penerimaan anggaran, fokus pada pengendalian atas kelebihan belanja 2. Proses pemeriksaan manual terutama atas transaksi kas dalam jumlah besar 3. Imprest account/bank pemerintah terutama dalam bank-bank komersial

20

Manajemen Kas

4. Persyaratan adanya akuntansi pemerintah lebih diutamakan daripada pengelolaan kas yang efektif 5. Ketidakakuratan perencanaan aliran kas dan saldo akhir kas dalam rekening bank Manajemen kas dilakukan melalui rekening pemerintah pada bank sentra. Saldo perkiraan ini dikelola khususnya untuk tujuan kebijakan moneter. Umumnya, pengendalian atas pengeluaran sangat rigid, namun baik bank sentral maupun kementerian keuangan belum secara spesifik berkonsentrasi dalam meminimalisir biaya pada saat ada permintaan untuk belanja negara. Dalam sistem seperti ini, tingkat pengendalian pemerintah atas manajemen kas dan pembayaran kas sangat kecil. Manajemen atas aliran kas pemerintahan membutuhkan pengendalian yang ketat pada sisi pengeluaran terutama melalui otorisasi sentral pemerintah pusat. Beberapa kelemahan atas sistem ini antara lain: 1. sulit untuk menetapkan penanggungg jawab atas manajemen kas jangka panjang dan ketidakefisienan dalam pemilihan alternatif pendanaan jangka pendek; 2. tidak ada peningkatan efisiensi dalam manajemen kas, akibat kecilnya perhatian terhadap saldo kas idle waktu pembayaran dan penerimaan yang tidak tepat ; 3. hambatan berinovasi dalam metode pembayaran ; 4. tidak tersdia informasi yang akurat bagi manajemen kas; dan 5. terbatasnya informasi bendahara mengenai saldo kas dan pengawasan terhadap rekening-rekening pada Bank. Manajemen kas yang berkualitas membutuhkan tingkat akurasi perencanaan yang tinggi terutama berkaitan dengan aliran kas antara pemerintah dan sistem perbankan dengan saldo akhir kas dalam rekening pemerintah. Namun demikian, banyak negara mengalami kesulitan dalam meramalkan aliran kas secara akurat, terutama dalam kaitannya dengan rangka memenuhi permintaan dari bank sentral sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan moneter. Oleh karena itu, banyak negara telah mengadopsi pola manajemen kas insentif untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan manajemen atas pengeluaran dan pendapatannya. Reformasi manajemen kas modern menuntut etitas pemerintahan untuk mengendalikan pengelolaan kas dan rekening bank, selanjutnya penekanan diberikan pada pengelolaan surplus dana. Dalam rangka menghilangkan overnight exposure pada bank-bank komersial, seluruh rekening di pindahkan ke dalam rekening bank pemerintah pada bank sentral. Sistem ini juga menekankan pada pengkoordinasian atas seluruh aliran kas pemerintah. Di lain pihak, pada umumnya manajemen kas di negara-negara berkembang selalu terfragmentasi, hal ini dikarenakan banyaknya entitas pemerintah pada negara-negara berkembang tersebut yang berbeda-beda didalam menyusun kebijakan, membuat perencanaan dan mengatur aliran kas pemerintah. Mereka hampir tidak pernah berkoordinasi satu sama lain guna menetapkan secara tepat


21

posisi kas konsolidasian setiap harinya. Hal ini akan membuat setiap keputusan yang dibuat oleh unit manajemen hutang pemerintah di dalam melakukan pinjaman dan investasi akan menjadi sangat kompleks, terutama sekali dengan tanpa adanya sebuah unit manajemen hutang dan unit perbendaharaan. Tanggung jawab dan keterlibatan agen/pemerintah adalah sebagai berikut: Aliran Hutang 1. Kebijakan hutang domestik, penerbitan hutang dan pelayanan hutang - Bank Sentral atau keterpisahan bagian keuangan dalam Departemen Keuangan. 2. Kebijakan hutang eksternal serta negosiasi dan penerbitan hutang – Departemen/bagian dalam Deprtemen Keuangan yang secara umum bertanggung jawab pada institusi keuangan internasional dan perjanjian hutang antar pemerintah bilateral. 3. Pelayanan Hutang – perbendaharaan, dengan bank sentral berperan sebagai agen pelaporan atas pembayaran dan penerimaan. Aliran Kas, Pengeluaran dan Pendapatan 1. Apropriasi Anggaran – Direktorat Anggaran pada Departemen Keuangan 2. Pengeluaran pada entitas pemerintahan – pengelola umum perbendaharaan 3. Perencanaan aliran kas harian dan tahunan – tanggung jawab pada entitas penerimaan pemerintah, melalui penempatan penerimaan ke dalam rekening pemerintah pada bank sentral. Aliran Investasi 1. Manajemen cadangan mata uang asing – Bank sentral 2. Investasi domestik seperti aset-aset keuangan, peminjaman, dan modal pemerintah dalam Badan Usaha Milik Negara — perbendaharaan atau pengelola umum, meskipun keputusan kebijakan akan dibuat oleh direktorat yang bertanggung jawab terhadap BUMN dalam Departemen Keuangan. Aliran Modal • Reformasi kebijakan, struktur pengelolaan dan neraca, termasuk masalah privatisasi – sebuah departemen tersendiri pada kementerian keuangan (lebih fokus lagi departemen yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan aset dan kewajiban milik pemerintah). Manajemen kas yang efektif sangat berbeda dengan apropriasi anggaran dan pengawasan keuangan. Lebih lanjut lagi, hampir seluruh pemerintahan didunia sekarang ini sedang marak untuk melakukan pemisahan antara “fungsi otorisasi dan fungsi pengendalian keuangan” dari “pengesahan dan pertanggungjawaban”. Namun demikian, pada umumnya di negara-negara berkembang, petugas pengawasan keuangan masih memegang fungsi otorisasi pada setiap pengeluaran secara kurang layak, menandatangani cek pengeluaran, mengesahkan transfer pembayaran, dan menyetujui laporan keuangan. Struktur atau susunan manajemen seperti ini akan sangat tidak diterima dalam sebuah institusi keuangan dan dalam waktu yang singkat seharusnya praktek ini perlu untuk dipertimbangkan kembali penggunaannya pada

Manajemen Kas

22 perbendaharaan pemerintah.

pemerintah

atau

pada

pengoperasian

pengelolaan

utang

Agen-agen pemerintah sering tidak bersikap apresiatif terhadap nilai mata uang dan tidak mau mengakui bahwa cash holdings dan saldo-saldo akun bank yang menganggur tanpa menghasilkan bunga sama sekali (idle cash) adalah sebuah opportunity cost bagi pemerintah. Untuk meminimalisir cost tersebut, adalah sangat vital bagi pemerintah untuk mengurangi dana-dana yang tidak didepositokan pada bank (cash on hand), funds held in noninterest-bearing accounts, melakukan pemrosesan cek melalui sistem kliring, dan physical cash holdings. Uang tidak akan bisa diinvestasikan secara efektif apabila keberadaan uang tersebut tidak jelas atau apabila sistem reserve/float tetap dipertahankan untuk mengcover pembayaran yang tak terduga, termasuk penggunaan cek yang disajikan untuk kliring. Permasalahan ini sebetulnya dapat dikurangi dengan lebih fokus pada penggunaan sistem pembayaran dan penerimaan secara elektronik daripada penggunaan metode cek, atau dengan melakukan perencanaan saldo dan aliran kas yang lebih akurat dan tepat waktu, dan bisa juga dengan mempertahankan kemampuan untuk mengubah waktu pembayaran. Bagi pemerintah, untuk mempertahankan float yang signifikan, harus dilakukan melalui pengadaan pinjaman, dan kemudian memperbaiki/melunasi utang tersebut. Beberapa pemerintahan negara sekarang ini sedang fokus untuk mencapai target nol atau mendekati nol pada tarif float. C. Reformasi ke Arah Manajemen Kas yang Efisien Pada umumnya praktik manajemen kas di banyak negara memiliki karakteristik, sebagaimana diungkapkan oleh Storkey (2001) sebagai berikut: 1. Pemantauan dan pengendalian pengeluaran dan pendapatan terhadap apropriasi anggaran. 2. Pemrosesan manual dengan menggunakan cek, giro atau transaksi kas. 3. Pemusatan pada pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan akuntansi daripada untuk memastikan manajemen kas yang efektif. Praktik manajemen kas yang menekankan pada karakteristik-karakteristik ini sangat jauh ketinggalan apabila dibandingkan dengan manajemen kas pada organisasi-organisasi bisnis. Untuk bergerak ke arah manajemen kas yang lebih efisien, harus ada gerakan reformasi atas manajemen kas pemerintahan. Storkey (2001) menyatakan bahwa gerakan reformasi tersebut harus meliputi: 1. Identifikasi tujuan-tujuan manajemen kas bagi pemerintah dan bagaimana menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur operasional bagi Kementerian Keuangan, Unit Perbendaharaan, Unit Manajemen Utang, Bank Sentral dan entitas-entitas pemerintahan. 2. Pemberian insentif bagi manajemen kas yang efisien untuk meminimalkan tingkat saldo kas menganggur dan menciptakan kepastian yang lebih besar dalam hal kapan waktu penerimaan kas dan pengeluaran kas. 3. Inovasi dalam metode-metode pembayaran dan penerimaan kas sehingga pemerintah dapat bergerak ke arah penggunaan pemindahan dana secara


4. 5.

23

elektronis. Peningkatan infrastruktur, sistem perbankan dan sistem informasi yang ada. Integrasi yang lebih erat lagi angara manajemen kas dengan manajemen utang publik.

Box : keuntungan manajemen kas secara efektif •

•

•

•

•

Sistem pengawasan dan perlakuan kas secara efektif dapat meningkatkan kepastian mengenai pembayaran yang dibuat dengan tepat sesuai dengan tanggal jatuh tempo; dan penerimaan-penerimaan dapat disampaikan secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab. Sistem ini juga dapat mengurangi resiko operasional dan wilayah miss management atau penggelapan. Salah satu contoh upaya badan pemerintah dalam meminimalisir volume pengadaan idle cash adalah dengan tidak membayar gaji secara penuh, dan mengurangi fungsi otorisasi pembayaran (dan cek) didalam transito atau menunggu ijin, maka akan ada sebuah direct saving pada pemerintah didalam bentuk peminjaman yang dalam waktu singkat dibutuhkan untuk mendanai kas tersebut. Hubungan antar rekening-rekening pemerintah (agar saldo menjadi netto melalui sebuah rekening tunggal pada bank sentral), tidak hanya bertujuan untuk mengurangi saldo bruto (gross), tetapi juga untuk memperbaiki visisbility aliranmembuka kesempatan untuk pengelolaan secara aktif- dan juga untuk mengurangi resiko, baik yang berkaitan dengan pembukaan sistem perbankan atau pergerakan pasar finansial. Bermacam-macam instrumen keuangan-seperti traesury bills dan pinjaman jangka pendek lainnya-memberikan sebuah fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah didalam upaya bagaimana baiknya untuk mengelola kebutuhan finansial pemerintahan tersebut; dan instrumen keuangan tersebut juga dapat menghindari resiko tingginya biaya pinjaman yang berkaitan dengan kurang fleksibelnya pengaturan. Kebijakan pengelolaan kas secara aktif, dapat dilakukan dengan menyeimbangkan antara aliran kas penerimaan dan pengeluaran pada rekening menteri keuangan di bank sentral, serta menghilangkan salah satu faktor yang paling berpengaruh pada perubahan dalam jangka pendek pada likuiditas pasar uang. Hal ini sebaliknya akan mengurangi salah satu elemen yang tidak pasti pada perencanaan likuiditas oleh bank sentral dan sebab dari itu akan membuat intervensi kebijakan moneter dapat mengurangi permasalahan.. Lebih umum lagi kebijakan pengelolaan kas secara aktif juga dapat mengurangi perubahan tingkat bunga jangka pendek dan ketidakpastian pada pasar uang. Pengelolaan kas secara efisien dapat ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan sebuah pasar sekuritas jangka pendek yang efisien sama baiknya dengan fasilitas yang disediakan.

Penerapan Reformasi Manajemen pada Negara-negara berkembang Banyak ahli berpendapat bahwa tidak mudah untuk menjalankan reformasi manajemen kas, terutama sekali dinegara-negara berkembang, fakor-faktor penyebabnya antara lain :

Manajemen Kas

24 •

•

•

•

Sistem kelembagaan yang bersifat rigid. Perubahan struktural yang signifikan selalu sulit untuk diciptakan hampir disebagian besar negara berkembang, di mana tidak mudah untuk merekrut serta mempertahankan pegawai dengan skill yang bagus pada sistem penggajian sektor publik yang rendah, serta menugaskan kembali staf pada bagian lain di pemerintahan atau menampung staf secara berlebih-lebihan, atau mentransfer fungsi dan tanggung jawab. Kurangnya kemauan untuk menjalankan reformasi. Di beberapa negara berkembang, petugas pemerintahan yang mengesahkan dan membuat pembayaran dapat menentukan pembayaran dan waktunya. Sebagaimana wewenang petugas tersebut, yang sangat berpengaruh didalam pengelolaan kas pemerintah dan perbankan, sehingga mereka dapat menolak terhadap adanya perubahan/reformasi. Keadaan teknologi. Di beberapa negara berkembang, pergerakan teknologi telah tidak mengalami perkembangan menuju pada level yang dibutuhkan untuk sistem perbankan, settlement, dan kliring yang efisien. Fasilitas internet dan broadband communication tidak mungkin tersedia karena adanya keterbatasan anggaran.) Pelayanan dan fasilitas perbankan. Bermacam-macam produk perbankan yang tersedia akan tergantung pada keadaan sektor perbankan dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Di beberapa negara berkembang, baik praktek di sektor pemerintahan maupun harapan masyarakat atas sistem pembayaran secara tunai masih lebih tinggi daripada sistem pembayaran melalui alat-alat elektronik.

Negara-negara berkembang akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari penggunaan teknologi yang tersedia sekarang ini dan mereka akan berpindah dari proses secara manual menjadi proses secara elektronik, dan juga negara-negara berkembang tersebut dapat melakukan promosi menyangkut manajemen kas dengan menggunakan komunikasi yang lebih efektif antara agen-agen pemerintah. Mereka dapat mengadopsi berbagai macam praktek manajemen kas di beberapa negara berkembang seperti teknologi perbankan dan sistem perencanaan, sehingga dapat tersedia lebih luas lagi). D. Praktek Internasional Terbaik Secara umum, terdapat tujuh karakteritik yang dapat dijadikan acuan dalam praktek manajemen kas yang berlaku secara luas (internasional best practices), yaitu: 1. Efisiennsi Dalam Proses Pembayaran Internal a. Pengaturan internal untuk memproses transaksi-transaksi pemerintah secara efisien dan dengan sebuah langkah pemeliharaan intermediasi yang minimum. b. Peningkatan kepercayaan terhadap transaksi-transaksi secara elektronik serta pemusatan penerimaan dan pembayaran melalui agen-agen yang jumlahnya terbatas. c. Ketika digunakan agen-agen dalam jumlah yang lebih besar (seperti di Amerika serikat), mereka akan tetap dikontrol dan dikoordinasikan dengan secara ketat.)


25

2. Pengumpulan Rekening Dan Pengurangan Saldo Yang Menganggur/Idle Cash a. Syarat-syarat akuntansi internal dan pengawasan internal untuk mengurangi tingkatan saldo kas yang menganggur (idle cash) yang diadakan oleh badan pemerintahan selain kementerian keuangan, dan untuk menciptakan kepastian yang lebih besar mengenai jatuh tempo penerimaan dan pembayaran. b. Syarat-syarat ini mungkin bisa di back up dengan pemberian insentif. c.

Struktur rekening pemerintah, atau persetujuan dengan bank, yang memberikan ijin untuk jaringan transaksi-transaksi antara neraca departemen dan neraca gabungan beberapa departemen

d. Rekening menteri keuangan pada bank sentral meliputi seluruh aliran transaksi pemerintah, termasuk transaksi antara kementerian keuangan dan departemen lainnya. (beberapa kualifikasi dibutuhkan dalam kasus yang terjadi di Amerika Serikat, penerimaan tersebut mungkin akan disimpan secara berkala di sektor perbankan, akan tetapi hal ini merupakan sebuah konsekwensi dari penyelenggaraan manajemen kas yang aktif – untuk menghindari peningkatan target saldo akhir di atas. 3. Sistem yang internal untuk meramalkan aliran penerimaan dan pembayaran, oleh karena itu rekening menteri keuangan ada pada bank sentral. a. Perencanaan terhadap perubahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang pada rekening menteri keuangan di bank sentral, bersamaan dengan pemantauan perubahan yang actual yang mendekati kenyataan, dibutuhkan untuk merencanakan strategi-strategi yang akan digunakan yang mempunyai pengaruh terhadap kelancaran perubahan-perubahan tersebut. Hal ini pada gilirannya membutuhkan suatu sistem untuk meramalkan aliran penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah dengan basis harian. b. Sistem-sistem perencanaan tersebut menggunakan berbagai macam tehnik, tetapi membuat manfaat pengetahuan dilihat dari relevansi pengeluaran dan penerimaan departemen , yang lebih dekat untuk mengetahui transaksitransaksi itu daripada menteri keuangan, dan yang memonitor aliran kas secara aktual. 4. Kesepakatan Antara Kementerian Keuangan dan Bank Sentral a. Aliran informasi yang berasal dari kementerian keuangan kepada bank sentral mengenai besaran saldo akhir yang memungkinkan pada masa yang akan datang (seperti informasi dari bank sentral mengenai perubahan yang aktual pada saldo akhir). b. Bagaimana terjadinya perubahan pada neraca, baik yang sudah diantisiapsi atau belum, akan di ambil dari satu rekening ke rekening lainnya didalam

Manajemen Kas

26

c.

pelaksanaan kebijakan moneter pada bank sentral (yang mana berkaitan dengan apakah kementerian keuangan mampu untuk mengelola aliran kas dengan secukupnya untuk mencapai target saldo akhir pada bank sentral). Renumerasi, jika mungkin di luar anggaran

5. Pengintegrasian (pengkoordinasikan antara) fungsi manajemen kas dan utang sektor publik a. Guna menyetujui keputusan seputar isu utang, dan transaksi kementerian keuangan lainnya di pasar sekunder, untuk di gunakan pada konteks aliran kas pemerintah secara keseluruhan. b. Guna memastikan bahwa manajemen aliran kas pemerintah ikut mendukung operasi manajemen utang sektor publik.. 6. Manfaat instrumen pinjaman jangka pendek guna membantu mengelola perbedaan waktu (mismatch) antara penerimaan dan pengeluaran. •

Sebagian besar negara menggunakan treasury bills, sedangkan sebagian negara lainnya menggunakan commercial bills.

7. Infrastruktur yang efisien untuk pembayaran dan penyelesaian, dengan sekuritas yang secara khusus disimpan pada demateralised form) Namun demikian, dalam praktek nyatanya, tidak dapat dihindari terdapat beberapa perbedaan penting di antara negara-negara tersebut : a.

b.

Perbedaan-perbedaan itu antara lain menyangkut masalah instistusi dan mungkin merefleksikan praktek konstitusional yang telah berlangsung lama. Dalam kenyataannya, kerangka legislatif dan parlemen dilihat dari pelaksanaan fungsi manajemen kas (dan utang sektor publik), dan luasnya delegasi yang diberikan dari parlemen atau kongres, akan berubah-ubah. Mandat untuk melakukan pinjaman, baik jangka pendek atau panjang, biasanya dibatasi, baik oleh sebuah persyaratan pembatasan pinjaman (nett atau gross), atau oleh sebuah klausul yang mendefinisikan tentang tujuan dari pinjaman tersebut. Struktur yang paling umum adalah bahwa pihak parlemen menyusun sebuah batasan pinjaman netto tahunan yang berhubungan dengan persetujuan parlemen terhadap anggaran fiskal. Ada beberapa perbedaan mengenai tingkat independensi bank sentral dari kementerian keuangan, pemisahan hubungan antara fungsi manajemen kas dan utang sektor publik dan kebijakan moneter. Pemisahan ini sangat diperhatikan di negara inggris dan negara-negara uni eropa lainnya. Pengaturan institusi harus melindungi kebijakan pengintegrasian manajemen kas dan utang sektor publik menjadi berubah-ubah. Akan tetapi baru-baru ini tekanan tersebut ada pada kantor-kantor yang mengkombinasikan antara tanggung jawab manajemen kas dan utang sektor publik, dan sebagian (tidak seluruhnya) pemisahan pengelolaan dan pelaksanaan dari tangan kementerian keuangan. Bantuan ini untuk meningkatkan tingkat keahlian transparansi dan konsentrasi.


c.

d.

27

Beberapa negara berbeda di dalam mencoba untuk mencapai target saldo akhir. Inggris dan sebagian besar negara uni eropa memiliki target balance yang rendah di mana kebanyakan mereka mengaturnya untuk mencapai target tersebut dengan toleransi yang disepakati. Unit perbendaharaan Amerika Serikat mempunyai sebuah ruang lingkup target, namun target tersebut cukup luas. Australia tidak mempunyai target, akan tetapi petugas utang mereka (AOFM) mencoba untuk melunakkan tingkat fluktuasi di dalam saldo akhir mereka. Pada metode Korolari terdapat beberapa perbedaan mengenai tata cara bank sentral memperhitungkan aliran kas netto rekening pemerintah didalam pelaksanaan kebijakan moneter mereka. Yang mana kementerian keuangan atau kantor pengelola utang tidak bisa, atau tidak mencoba, untuk mencapai target saldo akhir, maka bank sentral harus memasukkan residunya ke dalam rekening pemerintah pada bank sentral – bertindak sesuai dengan informasi yang bank sentral miliki atau yang berasal dari kementerian keuangan. Meskipun treasury bills sudah memiliki fungsi manajemen kas (dan utang), mereka juga masih menyesuaikannya dengan pelaksanaan kebijakan moneter; dan di dalam mengambil keputusan mengenai volume pengeluaran, mereka akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan bank sentral, di mana bank sentral sangat dibutuhkan untuk memperhatikan tingkat fluktuasi rekening pemerintah di dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Model manajemen kas Beberapa persamaan dan perbedaan di antara beberapa negara mengenai bentuk manajemen kas publik dapat dikelompokkan secara terpisah. Seperti sudah dinyatakan, terdapat dua kelompok utama, yaitu: negara-negara Uni Eropa, Inggris, dan Swedia di mana kementerian keuangan mereka (atau kantor pengelola utang) mencoba untuk mempertahankan saldo akhir minimum yang stabil pada bank sentral; dan kelompok lainnya yang terdiri dari sebuah spektrum. Dilihat dari kategori pertama terdapat beberapa perbedaan, yaitu : perbedaan dalam mendefinisikan target saldo akhir (tergantung pada contoh baik propinsi-propinsi atau kotamadya-kotamadya yang menyimpan saldo akhir mereka pada bank sentral); perbedaan dalam cara berinteraksi dengan pasar (pinjaman atau memberi pinjaman yang dlindungi atau tidak dlindungi; penggunaan lelang atau transaksi bilateral; perhatian pada treasury bills, surat berharga atau kredit bank; kepercayaan pada interbank atau pasar repo, dll.); dan dalam beberapa intervensi baik yang lebih menitikberatkan pada peminjaman atau lending cash pada hari itu juga (apabila kurva yield (tingkat hasil) pasar uang bergerak miring keatas, akan lebih mengefektifkan biaya). Kelompok yang kedua lebih variatif, namun ada tiga sub kelompok : a. Di mana kementerian keuangan atau kantor pengelola utang berusaha untuk mempertahankan saldo akhir minimum pada bank sentral. Dan mengubah-ubah penerbitan treasury bills menjadi “rough tune” atau memodulasi tingkat fluktuasi pada saldo akhir. Bank sentral memperhitungkan saldo akhir residu pada pelaksanaan kebijakan moneter. Model ini digunakan di negara Australia, akan tetapi efeknya diadopsi oleh sejumlah negara lain. b. Di negara Amerika Serikat, aliran penerimaan pajak kepada pemerintah disimpan di dalam sistem perbankan, sampai bank sentral Amerika (the federal reserve)

Manajemen Kas

28

c.

meminta untuk mentransfernya kepada rekening bendahara pada bank sentral. Dalam hal ini The Fed biasanya mampu untuk mempertahankan saldo akhir dilihat dari kisaran target yang dicapai sebesar 5-7 milyar dollar. Deposito ini dijamin, dan di dalam hubungan perekonomian pengaturannya tidak berbeda dari pengelola kas yang aktif di mana surplus atas pinjaman jangka pendek akan kembali ke sektor perbankan Pada beberapa negara, bank sentral menerima tanggung jawab langsung untuk mengelola aliran kas pemeintah, menyatukannya dengan pelaksanaan kebijakan moneter. Kanada mungkin saja menjadi negara terdepan dalam contoh ini, meskipun Inggris mengoperasikannya dengan sistem ini sampai adanya pemindahan tanggung jawab dari manajemen kas kepada petugas pengelola utang Inggris pada tahun 2000.

E. Tahapan Perkembangan Manajemen Kas Analisa mengenai praktek internasional di atas telah fokus pada fungsi manajemen kas sektor publik di beberapa negara berkembang. Bagian ini mencatat adanya beberapa isu yang berkembang di banyak negara mengungkapkan bahwa pembaharuan dan pengembangan atas sumber-sumber daya yang ada sudah menjadi hal yang perlu segera dilakukan. Selain itu, di negara-negara tersebut rancangan fungsi pemerintahannya perlu untuk memperhatikan institusi lokal dan konteks kepemerintahan. Dari analisa di atas, adalah mungkin untuk mengidentifikasi empat tahapan yang terpisah didalam perkembangan fungsi manajemen kas kementerian keuangan : 1. Tahapan 1 : Rekening tunggal bendahara (treasury single account)peengintegrasian rekening-rekening pemerintah, dan pemindahan overnight saldo akhir pada sebuah rekening tunggal yang disimpan oleh menteri keuangan pada bank sentral. 2. Tahapan 2 : Kemampuan perencanaan- perkembangan kemampuan dalam kementerian keuangan untuk memonitor dan meramalkan aliran penerimaan dan pengeluaran pemerintah- yaitu perubahan didalam saldo akhir yang disimpan oleh kementerian pada bank sentral. Berkaitan dengan hal ini, adalah mengenai letak institusi fungsi manajemen kas sektor publik. 3. Tahapan 3 : Rough Tuning – penerbitan treasury Bills (atau instrumen pinjaman jangka pendek lainnya) untuk sebuah pola yang didesain dengan hati-hati untuk mengimbangi dampak pada sektor perbankan netto aliran penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yaitu untuk melancarkan perubahan didalam saldo akhir kementerian keuangan pada bank sentral. Manajemen saldo akhir surplus adalah dalam jangka waktu yang lebih lama (lebih dari 3 minggu) atau struktur juga tergolong dalam hal ini, yang mana parameter resikonya perlu untuk ditentukan. Pada prinsipnya seluruh saldo akhir pemerintah pada bank sentral perlu untuk di ajukan didalam proses penargetan. 4. Tahapan 4 : Fine tuning – kebijakan yang aktif lagi, penggambaran tentang lebih luasnya ruang lingkup beberapa instrumen atau option institusi, untuk lebih menghaluskan perubahan jangka pendek dalam saldo akhir kementerian keuangan pada bank sentral.


29

Tahapan-tahapan ini adalah bersifat deskriptif, kurang tepat apabila bersifat preskriptif, disini tahapan-tahapan tersebut biasanya digunakan untuk mengidentifikasi beberapa isu yang berkembang di beberapa negara yang sedang berusaha untuk meningkatkan fungsi mereka. Pada kenyataannya, perpindahan dari tahap 3 ke tahap 4 secara khusus merupakan sebuah tantangan dan untuk biaya serta keuntungannya perlu untuk di taksir dengan hati-hati pada konteks lokal. Tahapan-tahapan perkembangan tersebut tidak perlu untuk saling mengikuti satu sama lain secara berurutan. Meskipun akan ada beberapa keterputusan yang tajam di antara tahapan-tahapan tersebut. Rough Tuning memerlukan sebuah kemampuan untuk meramal; kemampuan yang lebih besar; kemampuan yang terbukti untuk rough tune; dan yang bisa berkembang secara gradual menjadi pendekatan yang lebih aktif untuk menghandle surplus jangka pendek, pada awalnya lebih fokus untuk menggunakan basis bulanan atau mingguan, daripada basis harian; dan sebagainya. Demikian pula, hal ini memungkinkan untuk memperoleh beberapa kemampuan yang dibutuhkan, dan sistem investasi yang berkaitan serta pelatihan secara paralel. Namun demikian ada beberapa ketergantungan : pada kenyataannya, hal ini merupakan perkembangan dari sistem rekening tunggal bendahara (treasury single account) yang memberi penekanan pada balances out sistem pemerintah dan memberikan agregat kepada kementerian keuangan atau kepada bank sentral untuk dikelola; yang mana saja manajemen terhadap agregat tersebut, bahkan jenis yang terbatas sekalipun, memerlukan beberapa kemampuan untuk meramal secara akurat. Isu yang berkembang pada Tahapan 1 Kreasi mengenai rekening tunggal bendahara (treasury single account) adalah sebuah usaha yang utama bagi negara-negara yang secara tradisonal telah menyalurkan kasnya kepada departemen-departemen, dan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kas tersebut kepada departemen-departemen itu, melalui: a. Mewajibkan seluruh departemen untuk menyimpan saldo akhirnya pada bank sentral, yang mana kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah rekening tunggal. b. Mewajibkan bank-bank komersial untuk mengirimkan saldo akhir setiap departemen kepada bank sentral dalam waktu satu malam. Hal ini mungkin akan di sertai dengan restriksi terhadap jumlah bank-bank komersial yang menggunakan atau yang membutuhkan jaringan di antara bank-bank yang relevan untuk jaringan dalam waktu satu malam. c. Memastikan bahwa jumlah rekening pemerintah yang terpisah adalah memenuhi jumlah minimum untuk memaksimalkan saldo akhir keuntungan transaksitransaksi itu. d. Mengembangkan sistem pembayaran yang menghindari mekanisme pembiayaan pendahuluan oleh departemen-departemen (misalnya dengan memberikan kepada departemen tersebut persetujuan pembelanjaan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah baik melalui bank komersial maupun bank sentral)

30

Manajemen Kas

Tantangan yang dihadapi di dalam penggabungan rekening-rekening pemerintah menjadi satu rekening tunggal terutama sekali adalah terhadap salah satu dari manajemen proyek: identifikasi terhadap pilihan yang lebih baik (preferred option), memperbaiki kembali sistem-sistem yang ada (re enginering systems), mengintegrasikan IT dan investasi lainnya, memberi pelatihan terhadap user dan sebagainya. Hal itu mungkin akan menjadi tidak transparan, terutama sekali apabila beberapa departemen yang berbeda tersebut telah mengembangkan sistem akuntansi yang terpisah atau apabila ada sebuah pengalaman yang menceritakan tentang departemen-departemen yang kuat dan kelemahan kementerian keuangan dan unit perbendaharaan. Akan tetapi tiga isu utama tersebut perlu untuk dibicarakan. Hal pertama yang dibutuhkan adalah melakukan identifikasi terhadap seluruh rekening yang berkaitan. Didalam sebuah lingkungan yang menyebar dan terpisahpisah dengan struktur pemerintahan yang lemah, memungkinkan tersedianya dana diluar anggaran (extra-budgetary funds) di luar pengawasan kementerian keuangan atau unit perbendaharaan, dan rencana informal lainnya yang, misalnya, mengijinkan perpindahan kas dalam jangka pendek di antara beberapa departemen dan korporasi publik. Petugas yang biasa mengotorisasi dan melakukan pembayaran mungkin malas untuk menghilangkan beberapa pengaruh mereka, meskipun dampak moneter terhadap arrangement seperti itu menjadi lunak. Dari persektif ekonomi, saldo akhir pada bank sentral yang dipegang oleh pemerintahan daerah dipandang lebih penting. Termasuk dalam hal ini adalah bagian pemerintahan umum, seperti propinsi atau kotamadya, dan organisasi non pemerintah, seperti korporasi publik. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan merefleksikan sejarah politik dan konstitusional. hal itu mungkin juga bisa menjadi alasan yang bagus didalam pelaksanaan pengawasan atau manajemen resiko guna mewajibkan penyimpanan saldo akhir pada bank sentral. Akan tetapi hal itu menyulitkan manajemen kas secara aktif, yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan jumlah saldo akhir kas sektor publik pada bank sentral sesuai dengan target yang ingin dicapai. Agar menjadi berhasil, mekanisme pengawasan dan perencanaan harus mencakup secara luas seluruh saldo akhir ini, meskipun pada prakteknya beberapa mungkin cukup kecil, predictable atau stabil untuk diabaikan sebagai sistem-sistem yang sedang dikembangkan. Isu penting ketiga adalah untuk menciptakan struktur insentif bagi departemen pemerintah yang mendorong mereka untuk menggunakan kas secara ekonomis. Bagi negara dengan perkembangan administrasi dan struktur pemerintah yang bagus, peraturan dan petunjuk mungkin akan menjadi cukup. Meskipun dekrit administrasi dan legislatif yang lain masih diperlukan. Pada beberapa peristiwa, akan ada beberapa pertanyaan sekitar prioritas yang disiapkan oleh departemen untuk membubuhkan fungsi Di Inggris, susunan pengawasan dan perencanaan pengeluaran beroperasi untuk memberikan sanksi bagi departemen yang menggambarkan kas diluar kebutuhannya. Provisi belanja departemen yang telah disetujui akan dinyatakan


31

dengan sistem akrual dan termasuk biaya untuk modal. Namun adanya kenaikan yang tak direncanakan pada pekerjaan departemen atau fisik modal akan mengakibatkan bertambahnya biaya, melampaui angka pada anggaran yang telah disetujui, dan berpotensi untuk mengurangi belanja jasa dan pelayanan lainnya pada departemen tersebut. Di New Zealand terdapat sebuah skema yang sama. Pengaturan tersebut mungkin akan menjadi lebih sulit diterapkan di negara yang lingkungan administrasinya kurang berkembang yang bisa dikatakan masih mempertahankan struktur yang sederhana.; dan yang mungkin pengawasan administrasinya melalui pengawasan tertutup oleh fungsi pelaksanaan anggaran pada kementerian keuangan hanyalah sebagai cara untuk memastikan bahwa kas tersebut tidak dikeluarkan di luar kebutuhan departemen tersebut. Isu yang berkembang pad tahapan 2 Pengelola kas membutuhkan perencanaan aliran kas secara detail-idealnya dengan menggunakan basis harian untuk beberapa bulan yang akan datang- dan pada kesempatan kesempatan ini akan memerlukan informasi pengawasan secara detail sehingga perencanaan untuk periode yang akan datang dapat segera diupdate. Pemerintah akan mempunyai sebuah kemampuan perencanaan untuk tujuan kontrol dan pengawasan anggaran, akan tetapi hal ini mungkin akan lebih kasar dan lebih lama dari pada yang pengelola kas inginkan. Selain itu, manajemen kas akan memerlukan penyatuan transaksi dan penebusan, pembelian dan penjualan sekuritas dan sebagainya- dengan informasi pajak dan belanja. Di dunia internasional sampai sekarang belum ada praktek terbaik di dalam perkembangan perencanaan aliran kas. Belum terdapat pula solusi analisis yang secara cepat. Perencanaan yang bagus bersandar pada pola campuran pengalaman., pengalaman penganggar, dan jaringan informasi yang bagus. Di beberapa negara yang pemerintahannya belum dilengkapi untuk mencapai target harian saldo akhir pada bank sentral, biasanya terdapat sebuah proses melalui bank sentral dan kementerian keuangan yang saling berbagi satu sama lain didalam perencanaan atau mereka mengkombinasikan sumber-sumber mereka untuk memproduksi perencanaan yang disetujui bersama. Hal itu merupakan cara yang paling bagus untu menunjang aliran informasi yang terpisah-pada sisi fiskal dan sisi likuiditas. Proses perencanaan anggaran pada tempat kelembagaan akan tergantung kepada konteks lokal; namun ada beberapa resiko dengan beberapa pendekatan. Perencanaan secara jelas harus tidak dipandang sebagai sebuah tambahan- kurang diprioritaskan oleh manajer yang tujuan utamanya tersembunyi di tempat lain ada sejumlah pendekatan : a. Dalam kementerian keuangan, dengan output yang sedang dikirim pada manajer kas, pada kantor utang atau tempat lainnya. Manajer kas mungkin akan menambah informasi-informasi lainnya, terutama yang dihasilkan oleh manajer hutang. Sebagai alternatif lain, manajer kas dapat membentuk jaringan khusus dengan departemen-departemen yang berkepentingan atas sebagian besar

32

Manajemen Kas

penerimaan dan pengeluaran agar dapat menyusun ramalan atas aliran kas (praktek ini terjadi di Perancis dan Australia) b. Jika terdapat pada kementerian keuangan, meskipun perencanaan hariannya mungkin scara alami merupakan turunan atas perencanaan dan peramalan anggaran, mereka mungkin akan dihubungkan dengan kondisi makroekonomi dan fungsi eksekusi anggaran. Penempatan fungsi manajemen kas dan kebutuhan untuk tidak membingungkan manajemen kas dengan tujuan lain menjadi isu yang lebih besar. Kasus di atas dibuat untuk pengintegrasian manajemen utang dan manajemen kas secara tertutup. Tetapi hal ini telah menjaga agar tidak menjadi praktek yang tinggal sejarah di negara-negara berkembang yang untuk alasan yang bagus struktur administrasi awal telah menjadi lebih fokus pada kontrol operasional, dan manajemen penipuan dan kesopanan, dari pada cost-effectiveness dalam ekonomi. Masalah ini bisa berkembang secara khusus jika pelaksanaan anggaran dibuat bingung dengan manajemen kas. Jika persetujuan anggaran dihubungkan dengan aliran kas, maka perencanaan belanja dan cost-effectiveness pengeluaran akan menjadi rusak. Masalah lain yang bisa berkembang adalah jika entitas publik dipaksa untuk meminjamkan kembali kasnya kepada badan pemerintah yang mengalami defisit; apabila kas yang berlaku diambil oleh pasar yang bisa merusak likuiditas perkembangan pasar dan kegunaan tingkat bunga rata-rata sebagai instrument atau tanda kebijakan moneter. pengalaman dan keahlian staf dengan latar belakang pelaksanaan anggaran akan selalu berbeda dari manajer kas dan utang yang paling tidak menciptakan sebuah komplikasi manajerial ketika fungsi-fungsi itu disatukan. Isu yang berkembang pada tahap 3 Treasury Bills mempunyai peranan lipat tiga : sebagai sebuah instrumn manajemen utang, manajemen kas, dan kebijakan moneter. tidak terdapat alasan mengenai mengapa peranan-peranan ini harus menjadi bertentangan; namun peranan itu meliputi koordinasi antara masing-masing institusi. Manajemen kas lebih fokus pada penggunaan periode yang lebih pendek dari pada manajemen utang. Peningkatan bill stock yang melebihi batasan satu tahun fiskal dapat menjadi konsisten dengan pergerakan saham yang tajam dalam satu tahun, penyediaan pasar bill sekarang ini hampir likuid dan ada permintaan pokok yang bagus dari institusi keuangan. Selanjutnya karena pemerintah merupakan kontributor utama yang menerbitkan bill stock dalam upaya mengatasi masalah likuiditas, akan muncul tendensi bahwa kebutuhan akan manajemen kas dan kebijakan moneter yang terkait hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri. Namun, pendapat ini bisa dihindari ketika bank sentral juga tertarik untuk ikut menerbitkan bill stock pada saat yang bersamaan. Di beberapa Negara masalah ini telah dihindari dengan penerbitan bills oleh bank sentral pada neraca mereka sendiri. Namun penggunaan instrument yang berbeda namun sama untuk kebijakan moneter dan manajemen kas bertujuan untuk memisah-misahkan resiko pasar. Likuiditas penuh dan cost benefit pasar bill yang lebih besar akan hilang. Terdapat sebuah alternative pendekatan bagi kementerian


33

keuangan untuk menerbitkan tambahan Treasury Bills, sebagai sebuah tambahanpada pelelangan normal, tetapi mensterilkan hasil dengan menempatkan mereka pada sebuah rekening yang terpisah di bank sentral, membayar pada tingkat diskon yang disusun pada bill auction. Susunan ini, dan termasuk jumlah pada setiap pelelangan, harus di buat secara transparan kepada pasar; dan Treasury Bills yang diterbitkan pada permintaan bank sentral harus identik dengan seluruh treasury bills lainnya. Sebagaimana perkembangan kemampuan dan semakin aktifnya manajer kas, pergerakan dari tahapan 3 menuju pada tahapan 4, dalam hal lain, bank sentral mungkin masih menaruh perhatian bahwa operasi mereka mengabaikan operasi kebijakan moneter. pada kenyataannya, bank sentral tidak ingin melihat pasar mencoba untuk menomorduakan perkiraan tujuan otoritas dari keputusan manajemen kas; atau rupanya dibuat bingung oleh sinyal pasar yang berbeda. Secara murni perhatian tersebut mungkin terhadap operasional, misalnya bahwa manajer kas mempunyai kompetensi yang tepat untuk menghindari adanya tawar menawar mengenai harga jaminan pada waktu yang sama sebagaimana bank sentral meminjamkannya kepada pasar. Masalah ini dapat diselesaikan melalui transparansi kebijakan, kejelasan tanggung jawab, dan kesepakatan mengenai operasional harian atau mingguan, bahkan jika masalah ini sudah sampai mengganggu keharmonisan hubungan antara bank sentral dan Kementerian Keuangan, masalah ini mutlak harus diselesaikan. Isu yang berkembang pada tahap 4 Letak tantangan pada tahapan ini adalah bagaimana manajemen kas menjadi lebih aktif dan bertujuan pada memperlancar perubahan jangka pendek secara menyeluruh pada saldo akhir kementerian keuangan di bank sentral. Hal itu sendiri secara jelas memerlukan : a. Sebuah fleksibilitas dan perkembangan pasar uang. b. staf yang mampu untuk melakukan perdagangan pada pasar finansial, dengan sebuah kerangka manajemen yang kuat c. Pengolahan transaksi secara tepat dan sistem IT lainnya. d. Hal yang lebih dibutuhkan oleh manajemen utang adalah perkembangan sistem manajemen resiko operasional dan resiko kredit dengan secara cepat-duaduanyan dibutuhkan karena adanya jumlah transaksi yang ekstra, dan karena adanya exposure yang lebih besar untuk dana perimbangan, dan untuk membayar (tergantung pada jaminan yang diambil). e. Sistem settlement lokal yang efisien dan infrastruktur yang berkaitan. Kondisi seperti ini adalah sebuah order yang tinggi bagi negara berkembang, yang membiarkan seseorang dengan kemampuan administratif dan sumber-sumber finansial yang langka serta perkembangan pasar uang yang statis. Kelangkaan ini mungkin bisa dibuat lebih buruk lagi jika kementerian keuangan sebetulnya meniru beberapa sistem yang sudah ada pada bank sentral dan berlomba untuk beberapa staf yang mempunyai skill yang sama. Kesemua bantahan ini adalah untuk memberikan peringatan didalam usahanya untuk bergerak menuju kepada sebuah pemisahan yang menyeluruh antara kebijakan moneter dan manajemen kas yang

34

Manajemen Kas

manajer kas pemerintahnya menargetkan-dan bisa diharapkan untuk mencapaisebuah saldo akhir yang stabil pada bank sentral. Malahan, ada sebuah contoh kasus yang terjadi bagi perkembangan keahlian yang kadaluwarsa, misalnya, kementerian keuangan makin tambah perhatinnya untuk memegang peranan : a. Dalam menyediakan peramalan mengenai posisi pemerintah di bank sentral sebagaimana perkembangan kemampuan peramalan tersebut. b. Dalam mengurangi fluktuasi posisi pemerintah; pada awalnya dilakukan dengan penerbitan Treasury Bills, dan mengelola secara langsung kelebihan jumlah uang yang ada di bank sekarang, dan hanya sesudah itu dilakukan dengan manajemen kas secara lebih aktif. F. Manajemen Kas dan Electronic Commerce Latar belakang, trend terhadap pembayaran dan pungutan secara elektronisk sekarang ini semakin berkembang setiap tahunnya. Saat ini pungutan dan pembayaran secara elektronis merupakan salah satu metode yang mengalami pertumbuhan paling cepat untuk perpindahan dana didalam dunia bisnis. Hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah transaksi yang efisien dan efektif. Badan federal dan negara bagian memerintahkan untuk menggunakan pembayaran pajak atau pemotongan pajak (pajak pendapatan) secara elektronik dan juga memerintahkan melakukan pembayaran kepada unit-unit pemerintah lainnya hanya secara elektronik. Beberapa pedagang sekarang ini juga mewajibkan serta mendorong penggunaan pembayaran secara elektronik. Proses pembayaran dan penerimaan secara tradisional yang selama ini digunakan oleh digunakan pemerintah bisa jadi akan menghabiskan banyak waktu, mengintensifkan banyak sumber, dan mahal. Dipandang dari segi waktu, transaksi secara elektronik akan menjadi bentuk yang dominan didalam melakukan transaksi finansial. Dalam proses transfer dana, baik dengan metode elektronik atau metode lainnya, pihak manajemen wajib untuk memastikan kontrol yang tepat mengenai keberadaan sekitar transaksi-transaksi tersebut. Beberapa pemerintahan dan entitas sektor pribadi sedang berpaling kepada penggunaan pemindahan dana dan informasi secara elektonik. Beberapa manfaat dan kelemahan yang diperoleh negara-negara yang menggunakan pembayaran secara elektronik, antara lain : Manfaat a. Dapat membersihkan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemrosesan cek-cek kertas berharga. b. Dapat mengurangi adanya informasi-informasi yang sering digunakan untuk melakukann kecurangan dalam pembayaran c. Dapat mengurangi kejadian kehilangan atau pencurian cek atau surat-surat berharga


35

Kelemahan a. Sistem pembayaran secara elektronik mungkin tidak secara sepenuhnya atau bahkan tidak sama sekali akan diintegrasikan dengan sistem account payable (utang). b. Perhatian pengendalian internal akan berpindah dari pengecekan siklus produksi fisik menjadi pengawasan terhadap proses data c. Beberapa bank tidak menawarkan level pelayanan yang sophisticated yang tepat untuk pembayaran secara elektronik d. Informasi tentang rekening keuangan yang sensitif yang dikirimkan kepada komputer pemerintah harus dijaga dari akses internal maupun eksternal. Sementara bagi pemerintahan yang menggunakan sistem pungutan (pajak) secara elektronik, manfaat dan kelemahannya antara lain adalah : Manfaat a. mengurangi jangka waktu pembayaran tagihan oleh costumer b. bagi costumer sistem ini dapat mengurangi biaya untuk amplop dan pos c. akses selama 24 jam bagi costumer I untuk melakukan pembayaran d. penghargaan pembayaran secara instan (Web) oleh costumer e. dapat mempercepat pembayaran f. mengurangi pekerjaan tulis-menulis g. mengurangi resiko tak terbayar h. mengurangi biaya pemrosesan penegembalian cek i. mempercepat pembayaran dan ketersediaan dana j. memperbaiki jejak audit k. mengurangi biaya kasir Kelemahan a. Sistem pembayaran secara elektronik mungkin secara tidak sepenuhnya atau bahkan tidak sama sekali akan diintegrasikan dengan sistem account receivable (piutang) b. Perhatian pengendalian internal akan berpindah dari proses posting penerimaan secara manual kepada pengawasan pemrosesan data c. Beberapa bank tidak menawarkan tingkatan pelayanan yang sopgisticated yang tepat untuk proses penerimaan secara elektronik. Metode Electronic Funds Transfer/EFT meliputi hal-hal berikut ini : • Kartu pembelian-sesuai dengan praktek yang telah direkomendasikan bagi program kartu pembelian • FedWire • Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS) sistem pembayaran pajak federal secara elektronik (EFTPS) • Automated Clearing House (ACH) • Electronic Benefits Transfer (EBT) transfer keuntungan secara elektronik (EBT) • Electronic Checks cek secara elektronik

Manajemen Kas

36 •

Credit/Debit Cards – Refer to the recommended practice for Acceptance of Credit Cards kartu kredit/debit-sesuai dengan praktek yang telah direkomendasikan bagi kartu penerimaan

Rekomendasi. Asosiasi petugas keuangan pemerintah (GFOA) menyarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan investigasi dan mengadopsi metode pembayaran secara elektronik sesuai dengan spesifik yang mereka butuhkan. Setiap pemerintah perlu untuk mengevaluasi kesempatankesempatan yang ada untuk membuat dan menerima pembayaran secara elektronik pada bidang-bidang berikut ini : Disbursements (Pengeluaran) • payroll (daftar gaji) • expense reimbursements (beban pembayaran kembali) • vendor payments (pembayaran penjaja) • retirement payments (pembayaran pensiun) • intergovernmental payments (pembayaran antar-pemerintahan) • other recurring payments (pembayaran yang berulang-ulang lainnya) Collections (Pungutan) : • internet transactions (transaksi internet) • automated phone systems (IVR – Interactive Voice Response) sistem telepon otomatis • grant payment (pembayaran hibah) • repetitive collections - such as utility payments • tax payments (pembayaran pajak) • license payments (pembayaran lisensi) • electronic checks (check conversion) for cashier receipts • other recurring receipts (penerimaan-penerimaan yang berulang-ulang lainnya) Entitas pemerintah harus menentukan individu yang tepat untuk mengotorisasi setiap transaksi didalam penerapan transaksi-transaksi secara elektronik. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi biaya dan keuntungan penerapan pembayaran secara elektronik, pemerintah paling tidak harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini : • bank fees (biaya bank) • experience with fraudulent or returned checks (pengalaman dengan tindakantindakan yang curang atau laba) • supply cost • administrative and processing costs (biaya proses dan administrasi) • mail fees (biaya surat) • dampak (baik positif atau negatif) terhadap ketersediaan dana dan pendapatan bunga • sumber-sumber teknologi informasi dan kapabilitas yuridiksi • kemampuan sistem financial yang dimiliki pemerintah baik didalam menghasilkan atau menerima transaksi-transaksi secara elektronik. • statutory regulations (peraturan perundang-undangan)


37

Untuk memperluas transaksi secara elektronik yang digunakan, pemerintah harus mengimplementasikan usaha perlindungan berikut ini: • Pengawasan pemrosesan data dan internal yang ketat terhadap semua program dan data file yang berkaitan dengan perbankan • Informasi mengenai penjual dan pekerja untuk memastikan privasi dan mencegah penggunaan yang illegal • Pengamanan jaringan untuk melindungi data file dari ancaman internal maupun eksternal • Mengapropriasi pemisahan tugas • Prosedur penyusunan perjanjian tertulis, pembongkaran resiko, penggantian kerugian harus dilaksanakan dengan bank dan penyedia pihak ketiga • Alat-alat kontrol rangkap dua terhadap otorisasi non-repetitive transactions • Alat-alat kontrol rangkap dua terhadap otorisasi repetitive transaction • Penyusunan batasan dollar bagi personal yang sah • Penyusunan dan penggunaan password bagi personel yang sah guna mengajukan transaksi • Prosedur pemanggilan kembali untuk memverifikasi transaksi • Konfirmasi terhadap transaksi-transaksi dari lembaga keuangan • Penggunaan perjanjian yang sah guna mengijinkan deposito ACH (Autpmated Clearing House) untuk dilaksanakan dengan setiap penjual dan pekerja • Penyusunan dan penggunaan pengawasan yang memadai untuk melawan debit ACH yang illegal, seperti pemblokiran dan pemfilteran • Penggunaan rekening yang terpisah untuk aktifitas debit ACH yang jumlah dan tipe pembayarannya dilindungi • Pencatatan kembali atau pengujian transaksi ACH kepada penjual dan pekerja • Use of an ACH format that supports the transmission of the remittance advice penggunaan sebuah format ACH yang mendukung transmisi berita pengiriman pembayaran • Pengimplementasian dan review terhadap pengendalian internal secara periodic yang mengawasi akses address, merahasiakan data, mengintegrasi data, dan beberapa informasi pengamanan pengeluaran lainnya sebagai apropriasi. RINGKASAN MATERI Kas merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional perusahaan. Tanpa adanya manajemen kas yang baik, suatu organisasi mungkin dapat kehilangan reputasinya dan sulit untuk bertransaksi dengan pihak lain karena organisasi tersebut tidak dapat membayar tagihannya yang sudah jatuh tempo. Ada beberapa pengertian dari kas,yaitu: menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, menurut Standar Akuntansi Pemerintah, dan menurut Standar Akuntansi Keuangan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kas meliputi saldo kas (cash on hand), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan serta instrumen investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Manajemen kas sektor publik meliputi empat elemen antara lain: perencanaan (forecasting), mobilisasi dan manajemen arus kas (mobilizing and managing the cash

Manajemen Kas

38

flow), pemeliharaan hubungan dengan perbankan (maintaining banking relations), dan investasi kelebihan kas (investing surplus cash). Setiap elemen harus dikelola secara aktif untuk mencapai efektifitas manajemen kas.

LATIHAN 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Jelaskan pengertian dari kas! Sebut dan jelaskan motif-motif dasar dalam penyimpanan kas! Sebut dan jelaskan tujuan dari manajemen kas! Sebut dan jelaskan unsur-unsur dari manajemen kas! Apa yang dimaksud dengan: a. lockbox services d. collection float b. preauthorized checks e. mail float c. concentration banking f. processing float Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih investasi! Apa yang dimaksud dengan disbursement float dan bagaimanakah cara mengelolanya? Sebutkan karakteristik dalam praktik manajemen kas menurut Storkey! Jelaskan tujuh karakteristik yang dapat dijadikan acuan dalam praktek manajemen kas yang berlaku secara luas (international best practice)!

10. Jelaskan manfaat dan kelemahan yang diperoleh negara-negara yang menggunakan pembayaran secara elektronik

BAB 2 MANAJEMEN/PENGELOLAAN KAS NEGARA DALAM KERANGKA MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH

Tujuan Pembelajaran Setelah mempalajari Bab ini, Pembaca diharapkan dapat: 1. 2. 3. 4. 5.

mengetahui dasar-dasar hukum dalam pengelolaan kas negara; memahami tentang siapa yang dimaksud dengan Bendahara Umum Negara (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD); memahami proses pengelolaan kas negara; memahami bagan arus kas/uang pada KPPN Kantor Bank Indonesia; memahami bagan arus kas/uang pada KPPN non Kantor Bank Indonesia.

A. Pengelolaan Kas Negara

42

Manajemen Kas

1. Dasar Hukum Pengelolaan Kas Negara Dasar hukum dalam pengelolaan kas negara adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287). b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355). c.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

d. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438). 2.

Bendahara Umum Negara (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. Bendahara Umum Negara Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara dalam hal ini Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum Negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Kuasa Bendahara Umum Negara terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. b. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Wewenang bendahara Umum Negara dalam pengelolaan uang negara yang dikuasakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat terdiri dari: 1) Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. 2) Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. 3) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; 4) Menyimpan uang negara. 5) Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang negara.

Manajemen/Pengelolaan Kas Negara dalam Kerangka Manajemen Keuangan Pemerintah

6) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Anggaran atas beban rekening kas umum negara. 7) Menyajikan informasi keuangan negara.

43 pejabat

Pengguna

c. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). d. Bendahara Umum Daerah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. e. Wewenang Bendahara Umum Daerah Wewenang Bendahara Umum Daerah berkaitan dengan pengelolaan uang daerah terdiri dari: 1) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 2) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 3) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 4) menyimpan uang daerah; 5) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang negara; 6) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Penggguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 7) menyajikan informasi keuangan daerah.

3. Pengelolaan Kas Negara Pengelolaan Kas Negara terdiri dari pengelolaan kas pusat dan daerah. B. Tujuan pengelolaan kas negara : Penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif dengan cara:

44

Manajemen Kas

1. Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan investasi. Negara memiliki sumber daya keuangan yang terbatas oleh karena itu sangat penting adanya suatu perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki. Kegiatan pengalokasian ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan operasional pemerintah dapat dibiayai, jika kemudian setelah semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi sebagaimana yang diatur pada pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatankegiatan pemerintahan. Jika pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk menutup semua kegiatan operasionalnya maka diperlukan adanya pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari dalam dan luar negeri atau sumber-sumber lain. Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat sumber pembiayaannya sehingga biaya yang timbul atas pembiayaan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. 3. Meminimalisasi kas yang “menganggur” (idle cash). Setiap rupiah uang yang dimiliki oleh negara harus dipergunakan sebaik mungkin. Hingga saat ini masih banyak uang negara yang masih “menganggur’’ dengan kata lain tidak memberikan return yang memadai, dengan manajemen kas yang baik dana yang tidak memberikan return maksimal tersebut dapat diinvestasikan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan bagi negara. 4. Mempercepat penyetoran penerimaan negara. Percepatan penyetoran penerimaan penting dalam dua hal : a. Agar dana yang bersumber dari penerimaan negara tersebut dapat segera masuk ke rekening kas umum negara sehingga dapat segera dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. b. Minimalisasi kerugian negara atas dana yang “float” di bank persepsi. Dana yang tidak segera disetorkan ke kas negara dapat dipergunakan oleh bank umum untuk keuntungan bank tersebut dengan demikian pemerintah dirugikan sebesar selisih bunga yang diterima pemerintah dan tingkat return yang diterima oleh bank umum tersebut dari hasil investasinya. Dengan penyetoran penerimaan langsung ke rekening kas Negara, kerugian ini dapat diminimalisasi. 5. Melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu. Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat atas saat yang tepat untuk atau lebih lambat jika memang hal tersebut lebih menguntungkan, misalnya jika negara donor memberikan potongan bunga apabila pemerintah melakukan pelunasan dini atas utangnya. 4. Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI ) Berikut ini adalah bagan arus kas/uang pada KPPN yang ada sekarang:


45

Bank Tunggal (BI)

q

r Bank Persepsi

Setoran Pajak/ PNBP

WP/WB

SGG Penerimaan

r

q WP/WB

o SGG Pengeluaran

p Rekanan/ Bendahara

j

k BO I Non Gaji

n Rekanan/ Bendahara

BO I Gaji

l

BO II

m Rekening Bend/Pegawa

BO III

Setoran PBB/ BPHTB `WP

Gambar 2.1 Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI ) Keterangan: a. KPPN KBI terdiri dari KPPN KBI Induk dan Non Induk • KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi satu kota dengan KPPN dan melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN lainnya. • KPPN KBI Non Induk adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi satu kota dengan KPPN tetapi tidak melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran KPPN lainnya. b. Bank Operasional (BO) terdiri dari BO I, BO II dan BO III • BO I Mitra Kerja KPPN Induk dan Bukan Induk yang sekota dengan Bank Indonesia yaitu bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola pengeluaran yang membebani rekening Kas Negara yang tediri dari BO I Gaji dan Non Gaji. • BO II yaitu bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan pembayaran Gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). • BO III yaitu bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). c. Sentral Giro Gabungan (SGG) adalah Mitra Kerja KPPN Induk dan Non Induk yang sekota dengan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola penerimaan Kas Negara dan pengeluaran yang membebani rekening Kas Negara yang tediri dari SGG Penerimaan dan SGG Pengeluaran. d. Bank Persepsi adalah merupakan Bank Umum Mitra Kerja KPPN Induk dan Non Induk yang sekota dengan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola/menampung seluruh penerimaan yang akan masuk ke Kas Negara.

j Pemda

46

Manajemen Kas

Penjelasan bagan arus: 1) Wajib Pajak (WP) menyetor PBB dan BPHTB ke Bank Persepsi untuk diteruskan ke BOIII, dan selanjutnya BO III membagi porsi penerimaan PBB dan BPHTB sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut : a. Porsi PBB : • 16, 2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; • 64, 8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; • 10 % bagian Pemerintah dari penerimaan PBB disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia yang nantinya dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan; • 9 % untuk biaya pemungutan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia. b. Porsi BPHTB : • 16 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; • 64 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; • 20 % bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia yang nantinya dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh daerah kabupaten/kota. c. BO III melimpahkan penerimaan PBB (19 %) dan BPHTB (20%) bagian pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia. 2) BO I berdasarkan permintaan KPPN melakukan pengisian dan transfer dana dari/ke Bank Tunggal (BI) sesuai dengan saldo pagu dana BO I yang telah ditetapkan untuk masing-masing KPPN baik untuk BO I Gaji dan Non Gaji. 3) Dana yang ada di BO I gaji diperlukan guna pembayaran/penyaluran Gaji PNS/TNI/Polri yang kemudian disalurkan ke BO II Gaji setiap tanggal 25 atau 6 hari kerja sebelum tanggal 1 setiap bulannya. Seminggu setelah pembayaran gaji, dana yang ada pada BO II Gaji harus dinihilkan dan dilimpahkan ke BO I Gaji atau bersaldo 5 % dari pembayaran gaji. 4) BO II Gaji akan membayarkan dana gaji ke rekening bendahara gaji atau langsung ke rekening pegawai setiap tanggal 1 bulan berkenaan berdasarkan permintaan KPPN sesuai SP2D yang telah diterbitkan KPPN. 5) BO I Non Gaji melakukan pembayaran diluar belanja pegawai kepada rekanan/bendahara berdasarkan permintaan KPPN berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan KPPN. 6) Bank Tunggal (BI) melakukan transfer uang kepada SGG Pengeluaran berdasarkan permintaan KPPN untuk mengisi rekening kas negara pengeluaran yang ada di SGG Pengeluaran guna keperluan pembayaran kepada


47

rekanan/bendahara, dan menerima dana dari SGG Pengeluaran sesuai pemberitahuan dari KPPN atas kelebihan pagu dana yang telah ditetapkan. 7) SGG Pengeluaran berdasarkan permintaan KPPN melakukan pembayaran kepada rekanan/bendahara sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan KPPN. 8) SGG Penerimaan menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat dan akhir bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Tunggal (BI). 9) Bank Persepsi menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat dan akhir bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Tunggal (BI). 5. Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Non KBI

Bank Tunggal (BI) KPPN Induk

j Bank Operasional I Gaji dan Non Gaji

o

n

Bank Persepsi

SGG Penerimaan

SGG Pengeluaran

n

m

o

Setoran Pajak/ PNBP

WP/WB

WP/WB

m

Rekanan/ Bendahara

l

k BO II

Gaji

Rekanan/ Bendahara

BO III

k

Rek. Bendahara/ Pegawai

Setoran PBB/ BPHTB WP

Gambar 2.2 Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Non KBI Keterangan: a. KPPN Non Induk terdiri dari KPPN Non Induk KBI dan KPPN Non Induk Non KBI. • KPPN Non Induk KBI adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi satu kota dengan KBI tetapi tidak melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran KPPN lainnya. • KPPN Non Induk Non KBI adalah KPPN yang berlokasi tidak satu kota dengan KBI dan tidak melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran KPPN lainnya. b. Bank Operasional (BO) I pada KPPN Non Induk yang tidak sekota dengan KBI yaitu merupakan pengganti bank tunggal pada KPPN Induk/Non Induk KBI yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berfungsi melakukan

j Pemda

48

Manajemen Kas

permintaan dan pengiriman dana dari/ke ke KPPN Induk, dan menerima/menyalurkan dana ke BO II, BO III, Bank Persepsi dan SGG Penerimaan/Pengeluaran baik Gaji dan Non Gaji. Penjelasan bagan arus : 1) Wajib Pajak (WP) menyetor PBB dan BPHTB ke Bank Persepsi PBB yang kemudian diteruskan ke BO III, dan selanjutnya BO III membagi porsi penerimaan PBB dan BPHTB sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut : a. Porsi PBB : • 16, 2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; • 64, 8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; • 10 % bagian Pemerintah dari penerimaan PBB disetorkan ke BO I Non Gaji. • 9 % untuk biaya pemungutan disetorkan ke BO I Non Gaji. b. Porsi BPHTB : • 16 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; • 64 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; • 20 % bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara yang ada di Bank Indonesia yang nantinya dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh daerah kabupaten/kota. c. BO III melimpahkan penerimaan PBB (19 %) dan BPHTB (20%) bagian pemerintah ke BO I Non Gaji. 2) KPPN melakukan pengisian dana ke rekening BO II Gaji yang dananya berasal dari BO I Gaji setiap tanggal 25 atau 6 hari kerja sebelum tanggal 1 setiap bulannya sesuai dengan saldo pagu dana BO II yang telah ditetapkan untuk masing-masing KPPN. Dana yang ada di BO II gaji disalurkan untuk pembayaran Gaji PNS/TNI/Polri melalui bendahara atau langsung kepada pegawai yang bersangkutan sesuai SP2D yang diterima dari KPPN. Seminggu setelah pembayaran gaji, dana yang ada pada BO II Gaji harus dinihilkan dan dilimpahkan ke BO I Gaji atau bersaldo 5 % dari pembayaran gaji. 3) BO I Non Gaji akan melakukan pembayaran kepada rekanan/bendahara berdasarkan permintaan dari KPPN sesuai SP2D yang telah diterbitkan KPPN.

4) BO I Non Gaji melakukan transfer uang kepada SGG Pengeluaran berdasarkan permintaan KPPN untuk mengisi rekening kas negara pengeluaran yang ada di SGG Pengeluaran guna keperluan pembayaran kepada rekanan/bendahara, dan


49

menerima dana dari SGG Pengeluaran sesuai pemberitahuan dari KPPN atas kelebihan pagu dana yang telah ditetapkan. 5) SGG Penerimaan menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat dan akhir bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke BO I Non Gaji.

6) Bank Persepsi menampung seluruh penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar dan pada waktu tertentu (setiap hari Selasa, Jumat dan akhir bulan) penerimaan tersebut dilimpahkan ke BO I Non Gaji. RINGKASAN MATERI Dasar hukum dalam pengelolaan kas negara adalah :Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan pengelolaan kas negara adalah penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif dengan cara: Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan investasi, mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatankegiatan pemerintahan, meminimalisasi kas yang “menganggur” (idle cash), mempercepat penyetoran penerimaan negara, melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu.

LATIHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sebutkan dasar-dasar hukum dalam pengelolaan kas negara! Siapakah yang dimaksud dengan Bendahara Umum Negara? Sebutkan wewenang bendahara umum negara dalam pengelolaan keuangan negara yang dikuasakan oleh kuasa bendahara umum negara pusat! Sebutkan wewenang bendahara umum daerah berkaitan dengan pengelolaan uang daerah! Jelaskan tujuan dari pengelolaan kas negara! Gambarkan dan jelaskan bagan arus kas/uang pada KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI)! Gambarkan dan jelaskan bagan arus kas/uang pada KPPN Non Kantor Bank Indonesia (KBI)!

BAB 3 MODEL EKONOMI MANAJEMEN KAS DAN MODEL MANAJEMEN KAS TERINTEGRASI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAHAN

Tujuan Pembelajaran Setelah mempalajari Bab ini, Pembaca diharapkan dapat: 1. memahami model-model ekonomi dalam manajemen kas; 2. memahami model manajemen kas terintegrasi dalam Manajemen Keuangan Pemerintah.

A. Model Ekonomi Manajemen Kas

Manajemen Kas

52

Perhitungan target saldo kas menyangkut trade-off antara opportunity cost memiliki kas terlalu banyak dan trading cost (biaya mengubah investasi jangka pendek menjadi kas) karana memiliki kas terlalu sedikit. Model manajemen kas berusaha menjawab permasalahan pembagian aset likuid suatu organisasi antara kas atau surat berharga. Gambar 3.1 di bawah ini menggambarkan permasalahan tersebut secara grafis. Jika suatu organisasi memiliki saldo kas terlalu rendah, organisasi tersebut akan menjual surat-surat berharganya (dan mungkin akan membeli surat berharga lagi untuk mengganti surat berharga yang telah dijual) lebih sering daripada jika saldo kasnya lebih tinggi. Dengan demikian, trading cost-nya cenderung akan turun ketika saldo kas bertambah besar. Sebaliknya, opportunity cost dari memiliki kas bertambah sejalan dengan peningkatan saldo kas. Pada titik C* pada Gambar 3.1 di bawah ini, jumlah kedua biaya tersebut, seperti yang digambarkan sebagai kurva total biaya, pada titik minimum. Titik inilah target saldo kas atau saldo kas optimal organisasi

Gambar 3.1 Kurva Total Biaya

1. Model Baumol William Baumol (1952) adalah ekonom pertama yang menjabarkan model formal

Model Ekonomi Manajemen Kas dan Model Manajemen Kas Terintegrasi dalam Manajemen Keuangan Pemerintahan

53

dari manajemen kas dengan memasukkan opportunity costs dan trading costs.1 Modelnya digunakan untuk menentukan target saldo kas. Misalnya Pemda Jakarta Tenggara memulai kegiatannya dengan saldo kas sebesar C = Rp. 12.000.000.000, dan pengeluarannya akan melebihi penerimaannya sebesar Rp. 6.000.000.000 setiap minggunya. Saldo kasnya akan menjadi nol pada akhir minggu kedua, dan saldo kas rata-ratanya akan sebesar C/2 = Rp. 12.000.000.000/2 = Rp. 6.000.000.000 selama periode dua minggu tersebut. Pada akhir minggu kedua, Pemda Jakarta Tenggara harus mengisi saldo kasnya dengan menjual SBI yang dimilikinya atau meminjam. Gambar 3.2 berikut menggambarkan situasi dari ini.

Gambar 3.2 Ilustrasi kurva model Baumol Jika C ditetapkan terlalu tinggi, misalnya Rp. 24.000.000.000, kas akan habis dalam jangka waktu empat minggu sebelum perusahaan harus menjual surat-surat berharganya, akan tetapi saldo kas rata-rata Pemda akan meningkat menjadi Rp. 12.000.000.000 (dari Rp. 6.000.000.000). Jika C ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000, kas akan habis dalam jangka waktu satu minggu dan Pemda Jakarta Tenggara harus mengisi kasnya lebih sering lagi, tetapi saldo kas rata-ratanya akan turun dari Rp. 6.000.000.000 menjadi Rp. 3.000.000.000. Karena biaya transaksi (trading costs) harus dikeluarkan setiap kali kas diisi (misalnya, biaya pialang penjualan SBI), penetapan saldo kas awal yang besar akan menurunkan trading cost yang terkait dengan manajemen kas. Akan tetapi, semakin besar saldo kas rata-rata, semakin besar pula opportunity cost-nya (yaitu penghasilan yang dapat diperoleh jika kas diubah menjadi SBI). 1

W.S. Baumol, “The Transaction Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach,” Quarterly Journal of Economics 66 (November 1952).

Manajemen Kas

54

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemda Jakarta Tenggara perlu mengetahui tiga hal berikut: F = Biaya tetap penjualan surat berharga untuk mengisi kas. T = Jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan-kegiatan selama periode perencanaan tertentu, misalnya satu tahun. Dan K = Opportunity cost dari memiliki kas, yaitu tingkat pengembalian dari suratsurat berharga Dengan informasi ini, Pemda Jakarta Tenggara dapat menentukan total biaya dari setiap kebijakan saldo kas tertentu. Dengan mengetahui total biaya ini, Pemda Jakarta Tenggara dapat menentukan kebijakan saldo kas yang optimal.

Opportunity Costs Total opportunity costs dari saldo kas sama dengan saldo kas rata-rata dikalikan dengan tingkat bunga, atau Opportunity costs = (C/2) x K Opportunity costs dari berbagai alternatif tersaji pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1 Perhitungan Opportunity Cost

S a ld o K a s A w a l C R p 4 8 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0

S a ld o K a s R a ta R a ta C /2 R p 2 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0

O p p o rtu n ity C o s ts (K = 1 0 % ) (C /2 ) X K R p 2 .4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0

Trading Costs Trading costs dapat ditentukan dengan menghitung berapa kali Pemda Jakarta Tenggara harus menjual surat-surat berharga selama tahun tersebut. Total jumlah pengeluaran kas selama tahun berjalan adalah Rp. 6.000.000.000 X 52 minggu = Rp. 312.000.000.000. Jika saldo awal kas ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000, Pemda Jakarta Tenggara akan menjual surat-surat berharga senilai Rp. 12.000.000.000 setiap dua minggu. Dengan demikian, trading costs-nya menjadi Rp 312 . 000 . 000 . 000 × F = 26 F Rp 12 . 000 . 000 . 000


55

Formula umumnya adalah: Trading costs = (T/C) x F Skedul trading cost dari berbagai alternatif saldo awal kas tersaji pada tabel berikut ini: Tabel 3.2 Perhitungan Trading Cost T o ta l P e n g e lu a ra n S e la m a P e r io d e T R p 3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0

S a ld o K a s A w a l C R p 4 8 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0

T r a d in g C o s ts (F = R p 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ) (T /C ) X F R p 6 5 .0 0 0 .0 0 0 1 3 0 .0 0 0 .0 0 0 2 6 0 .0 0 0 .0 0 0 5 2 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .0 4 0 .0 0 0 .0 0 0

Total Costs Total costs dari saldo kas terdiri dari opportunity costs ditambah dengan trading costs, atau dengan formula berikut: Total costs

= Opportunity Costs + Trading Costs = (C/2) x K + (T/C) x F

Total biaya dari berbagai alternatif saldo kas awal tersaji pada tabel berikut: Tabel 3.3 Perhitungan Total Cost Saldo Kas Awal

Total Cost

Rp48.000.000.000 24.000.000.000 12.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000

Rp2.465.000.000 1.330.000.000 860.000.000 820.000.000 1.190.000.000

=

Opportunity Costs Rp2.400.000.000 1.200.000.000 600.000.000 300.000.000 150.000.000

+

Trading Costs Rp65.000.000 130.000.000 260.000.000 520.000.000 1.040.000.000

Solusi Dari tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa saldo kas sebesar Rp. 6.000.000.000 menghasilkan total biaya terendah dari semua kemungkinan yang disajikan, yaitu Rp. 820.000.000. Akan tetapi, bagaimana bila saldo kasnya Rp. 700.000.000 atau Rp. 500.000.000 atau kemungkinan saldo kas lainnya? Untuk menentukan total biaya paling rendah secara tepat, Pemda Jakarta Tenggara harus menyamakan penurunan marjinal pada trading costs ketika saldo kas dinaikkan dengan kenaikan marjinal

Manajemen Kas

56

pada opportunity costs terkait dengan kenaikan saldo kas tersebut. Saldo kas yang ditargetkan harus berada pada titik di mana penurunan marjinal biaya sama dengan kenaikan marjinal biaya. Titik ini dapat dihitung dengan menggunakan iterasi numerikal atau kalkulus. Apabila menggunakan kalkulus, maka titik saldo kas yang ditargetkan dapat ditentukan sebagai berikut: Seperti yang sudah disajikan sebelumnya, persamaan untuk total biaya adalah Total costs (TC) = (C/2) x K + (T/C) xF Jika persamaan total biaya diturunkan terhadap saldo kas dan hasil turunan sama dengan nol, ditemukan bahwa:

dTC K TC = − 2 =0 dC 2 C

Solusi untuk saldo kas optimal, C*, ditentukan dengan menyelesaikan persamaan di atas untuk C:

K TC = 2 C2 C* = 2TF / K Jika F = Rp. 10.000.000, T = Rp. 312.000.000.000, dan K = 10%, maka C* = Rp. 7.899.367.063. Dengan nilai C* tersebut, maka opportunity costs-nya akan sebesar (C * / 2 ) × K =

Rp 7 . 899 .. 367 . 063 × 0 ,1 = Rp 394 . 968 . 353 2

Trading costs-nya akan sebesar (T / C *) × F =

Rp 312 . 000 .000 . 000 × Rp 10 . 000 .000 = Rp 394 . 968 .353 Rp 7 .899 . 367 .063

Dengan demikian, total cost-nya akan sebesar Rp. 394.968.353 + Rp. 394.968.353 = Rp. 789.936.706


57

Keterbatasan-Keterbatasan Model Baumol memberikan kontribusi yang penting bagi manajemen kas. Keterbatasan-keterbatasan model ini adalah: a. Model ini mengasumsikan bahwa organisasi memiliki tingkat pengeluaran yang konstan. Dalam praktik, pengeluaran-pengeluaran hanya sebagian yang dapat dikendalikan karena tanggal-tanggal pengeluaran berbeda-beda dan besarnya biaya juga berbeda-beda yang tidak dapat diperkirakan dengan pasti. b. Model ini mengasumsikan bahwa tidak ada penerimaan kas selama periode proyeksi. Pada kenyataannya, sebagian besar organisasi memperoleh penerimaan kas dan melakukan pengeluaran kas setiap hari. c. Tidak ada persediaan pengaman (safety stock). Organisasi mungkin ingin memiliki persediaan kas untuk pengaman yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan kekurangan kas (cash-out). Akan tetapi, karena organisasi dapat menjual surat-surat berharga atau meminjam dalam hitungan beberapa jam, kebutuhan persediaan pengaman ini menjadi minimal. Model Baumol mungkin adalah model yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti untuk menentukan posisi kas yang paling optimal. Kelemahan utamanya adalah model ini mengasumsikan arus kas yang diskret dan pasti.

2. Model Miller-Orr Merton Miller dan Daniel Orr mengembangkan model saldo kas dalam keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar berfluktuasi secara random setiap hari.2 Dalam model Miller-Orr, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas diikutsertakan. Model ini mengasumsikan bahwa arus kas bersih harian (arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar) terdistribusi secara normal. Pada setiap hari, arus kas bersih dapat berupa nilai yang diharapkan (expected value) ataupun nilai yang lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah. Dalam analisis ini diasumsikan nilai yang diharapkan besarnya nol. Gambar berikut menunjukkan bagaimana bekerjanya model Miller-Orr. Model beroperasi dalam bentuk batas kendali atas (H) dan batas kendali bawah (L), dan saldo kas yang ditargetkan (Z). Organisasi membiarkan saldo kasnya bergerak secara acak ke atas atau ke bawah dalam jangkauan batas atas dan batas bawah ini. Sepanjang saldo kasnya berada antara H dan L, organisasi tidak melakukan transaksi (menjual surat berharga menjadi kas atau membeli surat berharga untuk mengurangi saldo kas). Ketika saldo kas mencapai H (batas atas), misalnya pada waktu di titik X, maka perusahaan akan membeli H – Z unit (dalam rupiah) surat berharga untuk mengurangi saldo kasnya menjadi saldo kas yang ditargetkan. Dengan cara yang sama, ketika saldo kas turun mencapai L (batas bawah), seperti pada waktu di titik Y, organisasi menjual Z – L unit sekuritas dan menambah saldo 2

M. H. Miller dan D. Orr, “A Model of the Demand for Money by Firms,” Quarterly Journal of Economics (Agustus 1966).

58

Manajemen Kas

kasnya menjadi saldo kas yang ditargetkan. Pada kedua situasi, saldo kas kembali ke titik Z. Manajemen menetapkan batas bawah, L, bergantung pada seberapa besar risiko kekurangan kas yang akan ditoleransi oleh mereka. Seperti model Baumol, model Miller-Orr bergantung pada trading costs dan opportunity costs. Biaya per transaksi menjual atau membeli sekuritas, F, diasumsikan berjumlah tetap. Persentase opportunity cost memegang kas, K, adalah tingkat bunga (pengembalian) harian dari sekuritas atau surat berharga yang disimpan. Akan tetapi, tidak seperti model Baumol, jumlah transaksi per periode adalah variabel acak yang bervariasi dari satu periode ke periode lainnya, bergantung pada pola arus kas masuk dan arus kas keluar. Sebagai konsekuensinya, trading costs untuk setiap periode bergantung pada jumlah transaksi yang diharapkan dalam sekuritas atau surat berharga selama periode tersebut. Demikian juga, opportunity cost dari memegang kas adalah fungsi dari saldo kas yang diharapkan setiap periode.

Gambar 3.3 Ilustrasi Model Miller-Orr

Dengan L ditetapkan oleh manajemen, model Miller-Orr menentukan saldo kas yang ditargetkan, Z, dan batas atas, H. Total biaya yang diharapkan dari kebijakan pengembalian saldo kas (cash-balance-return policy), Z-H, sama dengan jumlah biaya transaksi yang diharapkan dan opportunity costs yang diharapkan. Nilai dari Z (titik kembali kas) dan H (batas atas) yang miminalkan total biaya yang diharapkan ditentukan oleh Miller-Orr dengan persamaan berikut:

Z * = 3 3F σ 2 / 4 K + L


59

H * = 3Z * −2 L di mana * menyatakan nilai-nilai optimal, dan σ2 adalah varians dari arus kas bersih harian. Saldo kas rata-rata dalam model Miller-Orr dapat ditentukan dengan formula:

4Z − L 3

Saldo Kas Rata − Rata = Contoh

Untuk memperjelas model Miller-Orr, misalkan F = Rp. 10.000.000, tingkat bunga 10% tahunan, dan deviasi standar dari arus kas bersih sebesar Rp. 20.000.000. Opportunity cost hariannya, K, adalah ( 1 + K ) 365 − 1 , 0 = 0 ,10

1 + K = 365 1,10 = 1,000261 K = 0,000261 Varians arus kas bersih harian besarnya σ

2

= ( 20 . 000

. 000

)

2

= 400

. 000

. 000

. 000

. 000

Asumsikan bahwa L = 0

Z * = 3 (3 × Rp10.000.000 × 400.000.000.000.000) /(4 × 0,000261 + 0 Z * = 3 Rp11.487.304.327.826.200.000.000.000 = Rp225.634.779 H* = 3 X Rp225.634.779 = Rp676.904.337 Saldo Kas Rata − Rata =

4 × Rp 225 . 634 . 779 = Rp 300 . 846 . 372 3

Implikasi dari Model Miller-Orr Untuk dapat menggunakan model Miller-Orr, manajemen harus melakukan empat hal, yaitu: a. Menetapkan batas kendali bawah untuk saldo kas. Batas bawah ini dapat berhubungan dengan marjin pengaman minimum yang ditetapkan oleh manajemen. b. Mengestimasikan deviasi standar dari arus kas harian.

Manajemen Kas

60

c. Menentukan tingkat bunga. d. Mengestimasikan biaya trading membeli dan menjual sekuritas atau surat berharga. Keempat langkah ini akan memungkinkan batas atas dan titik kembali dihitung. Miller dan Orr menguji model mereka menggunakan data sembilan bulan dari suatu perusahaan industri yang besar. Model ini mampu menghasilkan saldo kas harian rata-rata yang jauh lebih rendah daripada yang digunakan perusahaan. Model Miller-Orr memperjelas persoalan dalam manajemen kas. Pertama, model ini menunjukkan bahwa titik kembali terbaik, Z*, berhubungan secara positif dengan trading costs, F, dan berhubungan negatif dengan K. Temuan ini konsisten dan analogis dengan model Baumol. Kedua, model Miller-Orr menunjukan bahwa titik kembali terbaik dan saldo kas rata-rata terkait secara positif dengan variabilitas arus kas. Ini berarti, organisasi yang arus kasnya memiliki ketidakpastian yang lebih besar harus memegang saldo kas rata-rata yang juga lebih besar.

3. Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Saldo Kas yang Ditargetkan Pinjaman Dalam contoh-contoh sebelumnya, perusahaan memperoleh kas dengan cara menjual surat berharga. Alternatif lain yang dapat digunakan adalah dengan meminjam kas. Pinjaman memunculkan tambahan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kas, yaitu: a. Pinjaman akan lebih mahal daripada menjual sekuritas karena tingkat bunganya akan jauh lebih tinggi. b. Kebutuhan untuk meminjam akan bergantung pada keinginan manajemen untuk memegang kas dalam jumlah kecil. Organisasi yang akan lebih besar kemungkinannya meminjam untuk menutupi pengeluaran kas tak terduga adalah organisasi yang memiliki variabilitas arus kas yang besar dan memiliki sedikit investasi dalam surat berharga. Compensating Balance Biaya trading sekuritsas jauh lebih rendah daripada kehilangan pendapatan karena memegang kas pada organisasi yang besar. Misalkan suatu organisasi menghadapi pilihan antara menjual SBI sebesar Rp. 20.000.000.000 untuk mengisi saldo kas atau membiarkan uangnya menganggur sehari. Opportunity costs harian dari Rp. 20.000.000.000 pada tingkat bunga tahunan 10 persen adalah 0,10/365 = 0,02739726 persen per hari. Tingkat pengembalian harian dari uang Rp. 20.000.000.000 adalah sebesar 0,02739726 X Rp. 20.000.000.000 = Rp. 5.479.425. Biaya menjual SBI jauh lebih rendah daripada Rp. 5.479.425. Akibatnya, suatu organisasi yang besar akan membeli dan menjual sekuritas berkali-kali dalam sehari sebelum meninggalkan saldo kas yang besar pada sore hari.


61

Dalam kenyataannya, organisasi-organisasi yang besar seperti perusahaanperusahaan besar, memegang kas lebih besar daripada yang ditetapkan pada modelmodel yang telah dibahas. Beberapa alasannya adalah: a. Organisasi-organisasi tersebut harus menyimpan kas di bank sebagai compensating balance untuk pembayaran layanan-layanan perbankan. b. Organisasi-organisasi besar memiliki ribuan rekening di beberapa bank. Kadang kala lebih masuk akal membiarkan kas apa adanya pada rekeningrekening tersebut daripada mengelola setiap rekening setiap hari.

B. Model Manajemen Kas Terintegrasi dalam Manajemen Keuangan Pemerintah IFMS lebih dari hanya mengintegrasikan fungsi manajemen kas dengan komponen sistem lainnya. Untuk beberapa negara, hal ini merupakan cara baru untuk memandang tujuan dan tempat manajemen kas. Sering juga, manajemen kas hanya dilihat sebagai instansi penarikan pemerintah, daripada dilihat

sebagai

instansi

pemerintah yang bertanggung jawab mengatur aliran sumber daya publik yang berguna untuk meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan Sangatlah

efektivitas.

penting

bahwa

Brazil Pemerintah Brazil menggunakan suatu jaringan perbankan swasta yang luas untuk mempercepat penarikan pajak dan biaya-biaya lainnya. Cabang-cabang bank ditempatkan di hampir semua area di Brazil. Cabang-cabang ini terhubung secara elektronis dengan kantor pusat mereka, yang memiliki terminal yang menghubungkannya dengan bank sentral Brazil. Pembayaran-pembayaran untuk pemerintah federal dibuat pada cabang-cabang bank dalam bentuk elektronik untuk mengumpulkan pendapatan pemerintah federal. Pembayaranpembayaran dikumpulkan oleh cabang-cabang bank yang di kirim secara elektronik ke kantor pusat di mana mereka melanjutkannya ke bank sentral untuk disimpan dalam akun tunggal milik pemerintah Brazil dan dicatat secara otomatis dalam IFMS. Semua ini dilakukan secara elektronis dan real time. Hasilnya adalah sumberdaya lebih cepat tersedia, dan mengurangi biaya-biaya bunga bersih pemerintah.

kebijakan manajemen kas itu mendukung

keseluruhan

kebijakan fiskal pemerintah dan

Source: LATPS Occasional Paper No. 20 "Estudio Comparativo Sobre Administracion de Caja Publica en America Latina," by the Inter-American Auditing and Accounting Institute.

Manajemen Kas

62

pencapaian dari tujuan pemerintah serta sasaran dari apa yang telah tertera dalam anggaran dan rencana operasional pada unit-unit pelaksanaan. Untuk mencapai hasil ini, fungsi dari manajemen kas haruslah proaktif serta mengkonsolidasi sumber dana pemerintah dan rencana penarikan dana yang dibutuhkan. Hal itu haruslah bekerja untuk memastikan bahwa kelabihan kas haruslah digunakan untuk investasi maupun digunakan untuk membayar kredit jangka pendek. Salah satu unsur kunci dari sistem manajemen kas yang baik adalah kapasitas yang kuat untuk mengembangkan proyeksi arus kas berdasarkan atas perkiraan penerimaan dan belanja. Hal ini meliputi kerja sama yang lekat dengan pelaksana anggaran dan kemampuan utnuk mengumpulkan sumber dana yang tepat waktu dan mengkonsolidasikan secepatnya dalam akun terpadu. PENDEKATAN MODERN DALAM MANAJEMEN ARUS KAS Apa artinya memperkecil biaya? Setiap orang terbiasa mendengar biaya dari meminjam uang. Orang-orang kurang terbiasa dengan biaya dari idle cash atau kegagalan untuk mencocokkan waktu antara sumber daya dan belanja. Di manajemen kas modern di sektor swasta, kelebihan sumber daya kas diinvestasikan dalam “akun semalam” untuk memaksimalkan pengembalian bunga. Idle cash merupakan kesempatan yang disia-siakan. Baik terlalu banyak dipinjam atau pendapatan bunga yang potensial telah hilang. Dikedua kasus tersebut pasti memberikan beban bagi pemerintah.

Budget Fiscal Policy Public Debt

Government Revenues

Short-Term Credit

CASH MANAGEMENT

Short-Term Investments

Annual Cash Plan Operating Agencies

Public Debt

Operating Agencies


63

Gambar 3.4 Ilustrasi Manajemen Kas di Argentina

ketika ada biaya dalam idle cash, ada suatu beban yang bahkan lebih besar dengan tidak mempunyai persediaan sumber daya untuk membayar rekening pemerintah dalam suatu waktu. Biaya-biaya ini mempunyai beberapa bentuk. Pertama, biaya bunga pinjaman yang jatuh tempo. Bahkan di beberapa kasus, di mana pemerintah dibolehkan untuk meminjam dalam bentuk “secara cuma-cuma” dari bank sentral, masih memiliki biaya untuk pemerintah: dana yang dipinjamkan ke pemerintah secara bebas dari bunga, mungkin telah diinvestasikan di tempat lain dan mendapatkan pendapatan. Meminjam uang untuk shortfalls dana kas sementara membutuhkan sedikitnya sejumlah kecil rencana. Di beberapa kejadian rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, jadi tagihan-tagihan tidak dapat terbayar. Walaupun “pinjaman” ini berasal dari vendors terlihat tanpa bunga, tapi pinjaman tersebut sebenarnya mengandung biaya yang tinggi. Berkualitas, vendors yang berorientasi bisnis yang manapun akan berhenti berbisnis dengan pemerintah, beban premi dengan meningkatnya harga-harga untuk menutupi cost of capital yang mengikat yang dapat diterima oleh pemerintah, atau menyediakan layanan dengan tingkatan yang lebih rendah. Dalam zaman modern, kas pemerintah harus secara hati-hati diatur, tidak hanya dijamin aman. Tak lagi cukup memiliki kantor yang hanya menjadi pembayar tagihantagihan. Kas adalah aset yang membebani sektor publik dan dapat bertindak sebagai generator dana. Sumber daya kas suatu negara harus dapat diatur sedemikan rupa untuk dapat memperkecil biaya-biaya pinjaman, memaksimalkan pendapatan bunga dan pada waktu yang bersamaan meyakinkan bahwa fungsi-fungsi pemerintah memiliki sumber dana yang dibutuhkan. Untuk memenuhi hal ini, manajemen kas harus terintegrasi secara lekat dengan komponen lain dari IFMS. Hal ini harus proaktif dalam pendekatannya, dari pada secara pasif menunggu voucher pembayaran tiba. Kehidupan ekonomi dari negara modern dibagi menjadi tahun fiskal, tapi arus kehidupan suatu negara – sumber dananya – dalam basis yang berkelanjutan. Fungsi manajemen kas harus dapat mengatur arus tersebut. Siklusnya bermula dengan persiapan anggaran ketika arus masuk dan arus keluar sumber daya telah direncanakan bergantung pada basis akuntansi, anggaran dapat berupa basis kas atau basis akrual. Dengan mengabaikan basis, fungsi manajemen kas harus mempersiapkan proyeksi arus kas berdasarkan anggaran yang telah di setujui. Proyeksi ini perlu dibangun berdasarkan “bawah-atas” pada pemasukan yang diterima dari instansi-instansi menyangkut pemilihan waktu sumber daya dana yang diperlukan untuk melaksanakan program yang telah disetujui pada level-level yang telah disetujui. Secara arbitrasi membagi anggaran tahunan ke dalam porsi yang sama, menjadi bulanan atau triwulanan, dapat menghasilkan beberapa fungsi

64

Manajemen Kas

pemerintah kekurangan dana pada titik-kritis dalam tahun layanannya dan yang lainnya memiliki kelebihan dalam berbelanja untuk periode yang tertentu. Salah satu contohnya adalah agrikultur – aktivitas musiman dengan beban yang lebih banyak pada saat musim tanam dan musim panen daripada waktu lainnya. Perluasan pekerjaan agrikultur secara normal mengikuti pola musiman tersebut. Karena tingkatan aktivitas dan sumber daya harus berjalan beriringan, jika anggaran agrikultur dibgai menjadi porsi yang sama, beberapa periode dalam siklus anggaran akan kekurangan dana ketika pada bagian lain memiliki kelebihan sumber daya – sumber daya yang akan dibelanjakan tidak secara bijak dikarenakan kebutuhan untuk “membelanjakan anggaran yang tersedia” Personil manajemen kas perlu bekerja dengan berbagai macam bagaian dalam mengembangkan proyeksi kas untuk menghindari suatu kebutuhan yang dibebankan pada awal bagian tahun itu. Hal ini dapat dipermudah dengan membiarkan instansi membuat penyesuaian triwulanan (atau lebih sering) untuk arus kas yang mereka harapkan selama totalnya tidak melebihi jumlah yang telah disetujui oleh badan legislator. Satu unsur dalam manajemen kas adalah berpusat kepada fungsi manajemen kas dari IFMS adalah konsep rekening bank tunggal pemerintah. Rekening tunggal. Dengan beberapa sub-rekening, membolehhkan sumber dana pemerintah untuk dapat diatur secara keseluruhan. Ketika rekening tunggal di gunakan, sub-rekening dibuka untuk beberapa instansi atau proyek, tergantung kebutuhan. Dalam memutuskan apakah sub-rekening perlu dibuka, biaya pengaturan sub-rekening dipertimbangkan dahulu dari sisi keuntungan dan pengeluarannya dengan instansii/ proyek tertentu. Menggunakan rekening tunggal berarti bahwa kas tidak akan diam di satu rekening instansi ketika instansi yang lain tidak dapat membayar tagihan. Hal ini juga dapat menghapus biaya-biaya transaksi transfer dana dari rekening pusat ke badan pemerintah lainnya. Sistem pembayaran adalah aspek yang sangat penting dalam fungsi manajemen kas dana akan berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, tergantung pada tingkat kesempurnaan sektor keuangan. Di seluruh dunia, persentasi transaksi uang tunai terus merosot ketika cek dan mekanisme elektronik untuk memindahkan dana menjadi umum. Ketika kecenderungan ini menjadi signifikan di negara-negara industri, fungsi manajemen kas harus dapat dirancang untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari pembayaran alternatif yang menurunkan biaya-biaya transaksi dan meningkatkan manajemen. Unsur-unsur kunci harus disatukan dalam program manajemen kas: • Menetapkan prosedur tertulis untuk menjamin pembayaran dan permintaan transfer pembayaran dalam manajemen kas • Mengembangkan secara tertulis, prioritas pemerintah dalam pembayaran yang dipertahankan dalam proses pembayaran • Memperbaharui proyeksi arus kas secara terus menerus dan membedakan antar mata uang asing dan mata uang lokal yang dibutuhkan.


• • • • •

65

Mengembangkan jadwal pembayaran yang mengijinkan instansi untuk dapat melacak pembayaran yang mereka minta. Membangun standar waktu yang dibutuhkan untuk memproses berbagai macam transaksi tertentu Membangun standar dan prosedur untuk meyakinkan bahwa kewajiban pemerintah telah dibayar ketika jatuh tempo Mencari biaya-biaya transaksi yang lebih rendah dengan menggunakan mekanisme pembayaran ketika memungkinkan Mencocokan sumber daya dengan jenis pengeluaran ( investasi jangka panjang dibiayai dari hutang jangka panjang, sebagai contoh dan biaya operasi berasal dari pendapatan sekarang)

PENGUMPULAN Kemampuan pemerintah untuk meminjam dan sewaktu-waktu dapat “mencetak” uang dapat mendorong kearah sikap yang biasa kearah pengumpulan pendapatan ketika jatuh tempo. Walaupun pinjaman pemerintah kadang kala diperlukan, hal itu bukanlah suatu pengganti untuk manajemen kas yang baik, termasuk efisiensi pengumpulan dana. Bagaimana pengumpulan dana ditangani tergantung pada kondisi tiap-tiap negara, dan juga mendasari filosofi dalam IFMS adalah untuk memindahkan dana secepatnya untuk dapat disatukan ke dalam rekening tunggal. Satu jalan untuk pengumpulan dana adalah menggunakan jaringan bank komersial untuk mengumpumpulkan dana. Bank-bank yang telah dirancang bertindak sebagai titik pengumpul dana untuk simpanan berkala dari pajak dan pendapatan lain yang diterima dari masyarakat untuk pemerintah. Pengumpulannya merupakan transfer melalui fungsi sentral kliring dari rekening bank ke rekening pemerintah. Pilihan lain adalah menggunakan sistem pos, di mana di banyak negara dikendalikan oleh pemerintah, untuk membayar dan menerima dana. Hal ini sangat relevan apabila digunakan di tempat terpencil di mana kantor pos hanya menjadi satu-satunya kantor permanen yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah pusat. Pilihan ketiga adalah menggunakan kantor-kantor yang terpisah untuk pengeluaran dan penerimaan dana yang berhubungan dengan jasa layanan pos. Tehnik lainnya secara terus menerus telah kembangkan. Perusahaanperusahaan publik di beberapa negara seperti Panama, menggunakan supermarket sebagai titik pengumpulan. Sebab permasalahn keamanan dan infrastruktur telah dipecahkan, teknologi modern akan menyediakan cakupan yang luas untuk pilihan dalam mengumpulkan dan mentransfer sumber daya moneter. PENGINTEGRASIAN DENGAN UNSUR-UNSUR LAIN DALAM IFMS Jika manajemen kas tidak dekat kaitannya dengan unsur-unsur lain dari IFMS, mengatur pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah seperti mengendarai

66

Manajemen Kas

mobil memakai penutup mata. Kemajuannya akan sangat lambat atau kamu akan merusak mobil tersebut. fungsi anggaran menyediakan manajemen kas dengan rencana induk untuk pengeluaran selama setahun. Dalam hubungan dekat dengan fungsi manajemen kas, fungsi tersebut menetukan kuota anggaran untuk instansi pemerintah dan unit-unit operasional. Hal itu merupakan titik awal dari manajemen kas untuk mengembangkan proyeksi arus kas untuk proyeksi tahun fiskal yang akan secara terus menerus diperbaharui dan direvisi pada tahun berjalan. Mengembangkan proyeksi arus kas tidak dapat dilaksanakan dalam pemisahan dari unit-unit operasional pemerintah. Ataupun harus dilaksanakan secara arbitrasi hanya membagi biaya kedalam porsi yang sama. Sebagai gantinya, proyeksi kas harus berdasarkan input dari berbagai instansi untuk memperkirakan kebutuhan dana mereka secara tepat. Pengalaman yang nyata dari tahun fiskal yang lalu membutuhkan basis awal untuk proyeksi, tapi tidaklah cukup hanya dengan hal tersebut.


67

MENGATUR ARUS KAS Sumber dana yang tersedia untuk instansi operasional yang secara langsung terikat dengan kewenangan untuk melakukan pengeluaran dan bagaimana pengeluaran tersebut dibagi dalam satu tahun. Kewenangan melakukan pengeluaran adalah suatu keseimbangan antara pendapatan yang tersedia (biasanya diproyeksikan berdasarkan penerimaan yang lalu), kewenangan melakukan peminjaman jangka pendek dengan program yang dibutuhkan. Kebanyakan negara memprediksi pendapatan berdssarkan penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya dan dari bulan-bulan sebelumnya pada tahun fiskal yang sama. Beberapa negara, seperti Argentina, memberi kewenangan Perbendaharaan untuk membuat hutang jangka pendek, dengan batasan tertentu, untuk membantu mencocockkan sumber daya dengan kebutuhan. Semua pinjaman jangka pendek tersebut harus telah dilunasi pada akhir tahun anggaran. Peru memiliki suatu kelompok yang memiliki koordinasi permanen tingkat tinggi terdiri atas wakil Menteri Keuangan, wakil menteri Ekonomi, direktur anggaran, direktur manajer bank sentral dan bank nasional dan perwakilan dari perbendaharaan dan utang negara. Badan ini bertemu tiap bulannya untuk menentukan kebijakan prioritas pengeluaran. Dengan mengabaikan proses, ketika anggaran telah disetujui oleh badan politik yang berwenang, kemudian program manajemen harus menentukan faktor penentu utama dalam memutuskan kewenangan dan jatah bulanan atau triwulanan yang dapat ditarik. Seringkali terdapat ketiadaan hubungan antara jatah anggaran dengan kewenangan pengeluaran dengan hasil yang telah dianggarkan, pengeluaran tidak dapat dilakukan karena kekurangan likuiditas. Di beberapa negara, manajeman kas menggunakan jatah anggaran dan/ atau kewenangan pengeluaran untuk menahan pengeluaran agensi sampai mendekati akhir tahun. Pada akhir tahun hanya beberapa persen dari total dana telah dibelanjakan, mengalahkan seluruh tujuan proses anggaran. Hasilnya adalah keterlamabatan pembayaran untuk vendor (yang telah menaikkan harga yang harus dibayar oleh pemerintah untuk barang dan jasa) dan keterburu-buruan dalam membelanjakan dana pada akhir tahun fiskal. Personil manajemen kas tidaklah cukup dekat dengan program untuk mengatur lewat kendali kewenangan pengeluaran. Mencoba untuk membebaskan agensi dari tanggung jawab untuk mendapatkan hasil, sejak manajemen kas tidak menyediakan sumber daya yang telah disetujui dan dibutuhkan pada waktu tertentu. Suatu pendekatan pengitegrasian dan pengkoordinasian antara anggaran dan manajemen kas mengakibatkan peningkatan penggunaan sumber daya yang terbatas.

akuntansi menyediakan umpan balik yang tetap kepada fungsi manajemen kas dalam kaitannya dengan pengeluaran yang telah dibayar dan yang tersisa untuk dibayar. Akuntansi juga menyediakan informasi dalam pemungutan pendapatan—mengijinkan

Manajemen Kas

68

manajemen kas untuk melakukan penyesuaian proyeksi arus kasnya berdasarkan aktivitas yang nyata. Hal ini sangat penting karena informasi ini tepat waktu sehingga fungsi manajemen kas memiliki waktu untuk menyesuaikan proyeksi arus kasnya. Dalam sistem-sistem yang mengoperasikan beberapa bentuk yang berbasis beban hipotik, akuntansi dapat menyediakan laporan real-time atas komitmen yang dilakukan dan mengakui biaya-biaya berdasarkan waktu jatuh tempo yang membutuhkan suatu dasar untuk mengembangkan pandangan singkat dari kemungkinan-kemungkinan penarikan kas. Mekanisme-mekanisme utama dalam pembayaran •

Tunai

fleksibel, dapat digunakan disetiap jenis pembayaran dan penjual. Sulit untuk diatur dana sangat riskan terhadap pencurian dan penyalahgunaan.

•

Check

lebih mempertahankan kefleksibelan dana tunai, tapi membutuhkan keadaan ekonomi yang memadai di mana cek dapat diterima dan diuangkan. Lebih sulit dipergunakan di tempat yang terpencil, dan lebih mahal daripada menggunakan pembayaran elektronik

•

Transfer elektronik terdiri dari beberapa bentuk. Sangat baik untuk pembayaran yang sering dilakkukan seperti gaji dan penjualan umum. Dibutuhkan penerima yang memiliki rekening di bank.

•

Kartu Debit/ kredit mengijinkan pembelian benda-benda kecil atau yang pre-approved ketika menghindari keharusan untuk membayar banyak transaksi-transaksi kecil. Dokumen dan laporan biaya pemegang kartu berdasarkan data transaksi yang terjadi. Biaya dibayarkan terlebih dahulu sehingga pemegang kartu dapat membayar tagihannya, atau pembayarannya dapat dilakukan secara langsung ke perusahaan yang mengeluarkan karty tersebut.

•

Letter of Kredit

biasanya digunakan untuk penarikan hibah, konrak, dan pembelian internasional. Letter of Credit di buat ketika penerbit dan penarik membutuhkan proses rutin penarikan yang membutuhkan laporan atau penyalur membutuhkan dokumentasi pengiriman.

Hubungan antara utang negara dan manajemen kas sangat dekat sehingga di beberapa negara mereka mengkombinasikannya

Kota New York Kota New York adalah salah satu contoh nyata apa yang terjadi ketika pinjaman jangka pendek digunakan untuk biaya operasi keuangan. Di tahun 1970an, salah satu kota terbesar di dunia dan pusat keuangan internasional ini meminjam secara besar-besaran untuk menutupi biaya operasional, sehingga tidak dapat membayar kembali ke pemilik dana. Krisis ini bergema di seluruh kota New York, yang telah menjamin banyak pinjaman, dan menggema ke seluruh negara


69

kedalam satu kantor. Utang negara menyediakan sumber daya sampai dengan manajemen kas dan membuat permintaan dalam kaitannya dengan servis pinjaman. Kebijakan hutang dan manajemen kas harus terkoordinasi dengan lekat. Suatu ajaran manajemen finansial adalah bahwa sumber dari sumber daya harus cocok dengan jenis-jenis pengeluaran. Hal ini tidak dapat selalu terpenuhi di sektor publik. Menyatukan utang jangka panjang agar bertemu dengan biaya operasional tidak akan berjalan dalam waktu yang lama. Cepat atau lambat tagihan harus dibayarkan. Demikian jugam pembiayaan proyek jangka panjang dengan dana jangka pendek sangatlah beresiko. Jikak utang tidak dapat berjalan terus, maka proyek tersebut akan tetap dalam pengerjaan dan tidak memberikan kontribusi pada kesehatan ekonomi negara ketika menempatkan permintaan pada sumber daya ekonomi.

RINGKASAN MATERI Perhitungan target saldo kas menyangkut trade-off antara opportunity cost memiliki kas terlalu banyak dan trading cost (biaya mengubah investasi jangka pendek menjadi kas) karana memiliki kas terlalu sedikit. Model manajemen kas berusaha menjawab permasalahan pembagian aset likuid suatu organisasi antara kas atau surat berharga. Jika suatu organisasi memiliki saldo kas terlalu rendah, organisasi tersebut akan menjual surat-surat berharganya (dan mungkin akan membeli surat berharga lagi untuk mengganti surat berharga yang telah dijual) lebih sering daripada jika saldo kasnya lebih tinggi. Dengan demikian, trading cost-nya cenderung akan turun ketika saldo kas bertambah besar. Sebaliknya, opportunity cost dari memiliki kas bertambah sejalan dengan peningkatan saldo kas. Ada dua macam model ekonomi manajemen kas yaitu: Model Baumol dan Model Miller-Orr. Model Baumol adalah model formal dari manajemen kas dengan memasukkan opportunity costs dan trading costs. Modenya digunakan untuk menentukan target saldo kas. Adapun dalam Model Miller-Orr, model saldo kas dikembangkan dalam keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berfluktuasi secara random setiap hari. Dalam model ini, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas diikutsertakan. Model ini mengasumsikan bahwa arus kas bersih harian (arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar) terdistribusi secara normal. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi saldo kas yang ditargetkan antara lain: pinjaman dan compensating balance. Pada model manajemen kas terintegrasi dalam manajemen keuangan pemerintah, IFMS lebih dari hanya mengintegrasikan fungsi manajemen kas dengan komponen sistem lainnya. Untuk beberapa negara, hal ini merupakan cara baru untuk memandang tujuan dan tempat manajemen kas. Sering juga, manajemen kas hanya dilihat sebagai instansi penarikan pemerintah, daripada dilihat sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengatur aliran sumber daya publik yang berguna untuk meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan efektivitas. Sangatlah penting bahwa kebijakan manajemen kas itu mendukung keseluruhan kebijakan fiskal pemerintah dan pencapaian dari tujuan pemerintah serta sasaran dari apa yang telah tertera dalam anggaran dan rencana operasional pada unit-unit pelaksanaan. Untuk mencapai hasil ini, fungsi dari manajemen kas haruslah proaktif serta

70

Manajemen Kas

mengkonsolidasi sumber dana pemerintah dan rencana penarikan dana yang dibutuhkan. Hal itu haruslah bekerja untuk memastikan bahwa kelabihan kas haruslah digunakan untuk investasi maupun digunakan untuk membayar kredit jangka pendek. LATIHAN 1. 2.

Jelaskan mengenai model ekonomi manajemen kas! Apa yang dimaksud dengan: a. Opportunity Cost b. Trading Cost c. Total Cost 3. Sebutkan dan jelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan Model Boumol! 4. Jelaskan mengenai Model Miller-Orr! 5. Sebutkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menggunakan Model MillerOrr! 6. Apa yang dimaksud dengan Compensating Balance? 7. Apa yang dimaksud dengan model manajemen kas terintegrasi dalam manajemen keuangan Pemerintah? 8. Jelaskan mengenai pendekatan modern dalam manajemen kas! 9. Sebutkan unsur-unsur kunci yang harus disatukan dalam program manajemen kas! 10. Sebutkan dan jelaskan mekanisme-mekanisme utama dalam pembayaran!

BAB 4

PENGELOLAAN PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu: 1. 2. 3. 4.

memahami sistem rekening kas dan penerimaan kas; memahami sistem penerimaan pajak; memahami sistem penerimaan bukan pajak; memahami sistem pengeluaran kas mulai dari pemrosesan permintaan pembayaran, penjadwalan pembayaran sampai dengan pemrosesan pelaksanaan pembayaran.

Sebagaimana prinsip yang dianut dalam manajemen keuangan, penerimaan harus secepat mungkin dapat dikumpulkan dan pengeluaran sebisa mungkin ditahan

74

Manajemen Kas

sampai pada saat benar-benar dibutuhkan. Prinsip ini juga berlaku bagi organisasi pemerintah di mana pemerintah harus memikirkan cara agar penerimaan dapat segera dimasukkan dalam rekening negara dan menahan pengeluaran unit-unitnya sampai benar-benar dibutuhkan. Dengan kata lain, pemerintah harus menjamin bahwa rencana anggaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik tanpa mengabaikan pengelolaan yang baik atas sumber daya keuangannya. Manajemen kas dalam konteks pemerintahan mempunyai tujuan untuk mengontrol pengeluaran secara aggregat, melaksanakan anggaran secara efisien, meminimalkan biaya pinjaman pemerintah, dan memaksimalkan tingkat pengembalian (return) atas tabungan dan investasi pemerintah1. Dari tujuan di atas, pengendalian atas kas merupakan hal pokok yang harus diperhatikan. Pengedalian kas berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana pemerintah untuk membiayai segala kegiatannya. Namun demikian pengendalian kas ini juga harus didukung dengan sistem yang mengatur mengenai komitmen pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus menyusun sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang baik. Sistem penerimaan kas harus dapat menjamin bahwa semua penerimaan yang telah menjadi hak negara masuk dalam kas negara tepat waktu, di lain pihak, sistem pengeluaran kas harus dapat menjamin bahwa dana yang dibutuhkan oleh unit-unit pemerintah dapat tersedia tepat waktu agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terganggu. Dalam bab ini akan disampaikan bahasan mengenai pengelolaan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Bahasan akan dimulai dari sisi penerimaan kas. Bahasan ini akan mengulas mengenai metode yang dapat digunakan dalam mengelola penerimaan kas serta sedikit mengulas praktik yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, bab ini akan mengulas mengenai metode pengeluaran kas. Bahasan ini pun akan disertai ulasan mengenai praktik di Indonesia. Akhirnya, peranan perbankan dalam penyaluran dana dari dan ke kas negara akan menjadi bahasan penutup dalam bab ini. A. Sistem Rekening Kas dan Persediaan Kas Salah satu aspek dalam pengelolaan kas yang baik adalah berkaitan dengan rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penggunaan rekening kas negara sangat terkait dengan keberadaan perbankan yang memungkinkan pendistribusian pengeluaran negara dapat dilaksanakan lebih efficient daripada pendistribusian secara fisik kas. Keberadaan rekening ini adalah sangat penting sebagai lumbung kas negara sehingga memudahkan kontrol atas keluar masuknya kas. Dengan adanya rekening kas negara maka ketersediaan kas pada periode tertentu dapat dengan cepat dimonitor. Penggunaan rekening kas dapat bervariasi dari berbagai negara. Rekening dapat dibentuk secara tersentralisasi pada satu rekening yang dikuasai oleh otoritas perbendaharaan atau terdesentralisasi pada rekening departemen atau unit 1

Schiavo-campo, Salvatore and Daniel Tommasi, Managing Government Expenditure, Asian Development Bank, 1999, p.178, par.1

Pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas

75

pengguna dana. Rekening tersentralisasi dapat meningkatkan kontrol atas kas namun di lain pihak dapat mengancam efektivitas penyaluran dana di mana departemen atau unit pengguna dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran atas komitmen yang telah dibuat dalam kontrak secara tepat waktu. Rekening terdesentralisasi, di lain pihak, akan sangat membantu dalam pemenuhan pembayaran atas komitmen tersebut sehingga pembayaran dapat dilakukan tepat waktu tanpa ada pelanggaran atas kontrak yang sudah dibuat. Namun demikian kontrol atasnya akan sangat lemah dan memungkinkan banyaknya uang beredar yang tidak terpakai pada rekening-rekening departemen atau unit pengguna kas tersebut. Keputusan mengenai pembentukan rekening bergantung pada kebijakan pemerintah dengan memperhatikan trade-off antara kontrol yang baik dengan efektifitas penyaluran dana. Untuk meminimal biaya pinjaman atau memaksimalkan penghasilan bunga tabungan, maka saldo operasi kas harus ditekan pada tingkat minimum. Pada negara yang menggunakan sistem imprest fund dalam penyaluran dananya, departemen atau unit pengguna dana terkadang mengakumulasikan sejumlah besar dana menganggur pada rekening bank departemen atau unit mereka. Dana ini meningkatkan kebutuhan pemerintah atas pinjaman untuk membiayai pembayaran atas suatu unit walaupun sebenarnya unit lain memiliki dana berlebih yang tidak digunakan. Pembentukan rekening kas suatu negara harus dapat menjamin ketersediaan informasi real-time mengenai saldo kas. Sehingga dapat segera diambil keputusan mengenai apakah meminjam kas untuk memenuhi kebutuhan operasi atau menginvestasikan kas untuk mengatasi kelebihan dana yang menganggur. Gambar berikut memberikan ilustrasi mengenai pentingya rekening kas dalam mengelola kas.

Gambar 4.1 Ilustrasi rekening kas dalam manajemen kas

Oleh sebab itu, preferensi atas penggunaan sistem rekening kas pada beberapa negara lebih cenderung pada penggunaan rekening kas yang tersentralisasi (treasury single account) daripada rekening terdesentralisasi (decentralised account) terutama bagi negara yang menekankan peningkatan kontrol fiskal dan keuangan. Banyaknya rekening kas negara dapat membawa akibat yang tidak baik dalam pengelolaan kas. Banyaknya rekening kas negara menyulitkan pemerintah untuk mengetahui dengan cepat saldo kas negara karena membutuhkan waktu untuk merekonsiliasikan dan mengkonsolidasikan rekening-rekening yang ada. efek lain dari penggunaan rekening

76

Manajemen Kas

yang banyak adalah meningkatnya uang yang mengganggur dalam rekeningrekening tersebut. Treasury Single Account (TSA) adalah sebuah rekening atau sekumpulan rekening yang berhubungan di mana pemerintah menggunakannya dalam melakukan pembayaran atas tagihan-tagihannya2. Perlu diingat bahwa walaupun dalam definisi tersebut tidak disebutkan mengenai penerimaan pada dasarnya TSA juga merupakan sebuah rekening atau sekumpulan rekening yang menampung penerimaan negara. Jadi TSA merupakan suatu rekening yang dipergunakan untuk menyimpan uang negara, menampung semua penerimaan negara dan sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara. Rekening ini pada umumnya terdapat pada Bank Sentral. Dalam hal terdapat serangkaian rekening, rekening utama berada pada Bank Sentral. Dalam praktiknya dari sisi pengeluaran, TSA dilakukan dengan berbagai variasi metode untuk sentralisasi transaksi dan arus kas pada beberapa negara. namun secara umum hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu3: 1. Tresury Single Account and Centralized Accounting Control; dalam sistem ini permintaan pembayaran dari departemen atau unit pengguna dana diserahkan pada otoritas perbendaharaan yang mengontrol dan merencanakan pembayarannya. Otoritas perbendaharaan mengelola float atas tagihan yang belum dibayar. 2. Passive Treasury Single Account; dalam sistem ini pembayaran dilakukan langsung oleh departemen atau unit pengguna dana, namun melalui sebuah Treasury Single Account. Otoritas perbendaharaan, atau aturan penggunaan anggaran, mengatur batas kas atas jumlah transaksi yang diperbolehkan namun tidak mengontrol transaksi secara individual. Kelompok yang pertama terlihat lebih efisien dalam pengelolaan kas dan pengendalian atas pengeluaran. Namun sentralisasi berlebih atas pengelolaan float dan pembayaran dari tagihan-tagihan dapat berakibat kontraproduktif bagi keseluruhan sistem, seperti terjadinya penyaluran dana tidak tepat waktu. Kelompok berikutnya, dalam praktiknya terdiri dari beberapa rekening bank. Rekening tersebut dapat dibuat hanya pada bank central atau juga pada beberapa bank lain. Akun-akun ini secara harian akan dikosongkan dan ditransfer pada rekening pusat dalam penguasaan otoritas perbendaharaan yang berada di bank central. Keuntungannya adalah adanya pendistribusian tanggung jawab atas pengelolaan internal pada departemen atau unit pengguna dana dengan tetap menaruh kendali atas kas secara tersentral pada otoritas perbendaharaan. Dari sudut pandang managemen kas, kedua model dari sentralisasi saldo kas tersebut mempunyai hasil yang sama. Dari sisi penerimaan, TSA menyediakan informasi saldo kas yang up-to-date setiap harinya. Hal ini dimungkinkan karena setiap penerimaan negara baik pajak maupun non-pajak akan terakumulasi pada satu rekening kas negara yang terdapat pada Bank Sentral. Dalam hal rekening penerimaan dilakukan oleh Bank Umum,

2 3

ibid., p.181, par.1 ibid


77

maka untuk mengurangi float atas penerimaan tersebut saldo pada rekening tersebut sesegera mungkin ditransfer ke rekening utama, biasanya dilakukan setiap hari. Penggunaan Treasury Single Account akan dikatakan efektif apabila pencapaian kondisi sebagai berikut terpenuhi: 1. Tidak ada float penerimaan dan pengeluaran Float merupakan interval waktu yang dibutuhkan antara antara penyerahan penerimaan (kas) sampai penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan, atau penyerahan tagihan sampai tagihan tersebut terbayar. Jadi float dapat berlaku baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Efek buruk dari adanya float dari sisi penerimaan adalah bahwa saldo kas tidak merepresentasikan saldo sebenarnya karena saldo yang terdapat pada kas negara belum termasuk saldo penerimaan yang masih terdapat pada bank umum dan saldo ini merupakan asset yang menganggur. Akibat lanjutan dari hal tersebut adalah keseimbangan kas negara terganggu sehingga timbul pinjaman yang tidak diperlukan atau penundaan investasi. Dari sisi pengeluaran, adanya float dapat berakibat penundaan pembayaran atas komitmen yang sudah dilakukan oleh departemen atau pengguna dana sehingga berakibat mundurnya penyelesaian suatu proyek atau menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan diskon atas pembayaran yang lebih awal.

2.

3.

4.

5.

Praktik terbaik atas penggunaan TSA dalam kebijakan pembentukan rekening suatu negara adalah memastikan tidak adanya penerimaan negara yang berada pada bank-bank umum yang tidak disetorkan pada Bank Sentral tiap sore, atau tidak adanya pengeluaran yang dikeluarkan dari Bank Sentral yang tidak tepat waktu. Rekening penampung sementara (transit accounts) harus dinihilkan setiap hari untuk mendukung percepatan penerimaan negara dibentuk rekening khusus pada bank umum setempat yang ditunjuk untuk menampung penerimaan tersebut. Hal ini dilakukan juga karena bank sentral biasanya tidak melayani masyarakat umum dalam bertransaksi. Rekening ini bersifat sementara. Praktik terbaik untuk rekening ini adalah bahwa saldo rekening ini harus dinihilkan setiap hari. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan atau bahkan mengeliminasi float atas penerimaan negara. sistem pembayaran elektronik untuk mendukung fungsi perbendaharaan sistem pembayaran secara elektronik akan memberikan keuntungan seperti penghematan biaya pegawai, biaya pencetakan, biaya pengaman kas, dan meminimalisasi biaya penggunaan kertas, mempercepat aliran dana, memperbaiki internal control dan mendukung perencanaan kas. adanya imbalan yang diberikan kepada sektor perbankan atas penyediaan jasa perbankan karena tidak ada lagi dana yang mengambang (float) di bank umum dengan demikian tidak ada lagi keuntungan bagi bank umum sehingga pemerintah harus memberikan imbalan atas penyediaan jasa perbankan yang diberikan bank umum mitranya. adanya imbalan dari Bank Sentral kepada pemerintah atas saldo TSA

78

Manajemen Kas

karena dana pemerintah dalam rekening kas negara terpusat pada Bank Sentral dan Bank Sentral mendapatkan keuntungan atasnya, maka Bank Sentral harus menyediakan imbalan atas keuntungan pemakaian kas pemerintah tersebut. Sentralisasi atas saldo kas dalam satu rekening merupakan cara mengoptimalkan managemen kas. Hal ini menghindarkan pinjaman yang tidak diperlukan dan pembayaran bunga tambahan atas pinjaman untuk membiayai pengeluaran dari sebagian departemen atau unit pengguna dana di mana

Gambar 4.2 Ilustrasi hubungan TSA dan rekening di daerah

departemen atau unit lain membiarkan kelebihan kas menganggur. Namun demikian, hal yang mendukung kesuksesan dalam implementasinya akan bergantung pada tingkat perkembangan tekhnologi pada sektor perbankan maupun pemerintah. tekhnologi yang modern dapat membantu menghubungkan antara departemen atau unit pengguna dana, Bank Sentral, dan kantor otoritas perbendaharaan. Di lain pihak, sistem perbankan dan infrastruktur teknologi yang buruk dapat menjadi penghalang atas keberhasilan pelaksanaan Treasury Single Account (TSA). Bahasan lebih lanjut hubungan antara managemen kas dengan sektor perbankan akan dibahas tersendiri pada bagian lain bab ini. Dalam praktiknya pembentukan TSA dapat dibuat dalam beberapa rekening yang saling berkaitan pada tingkat regional. rekening regional dapat dibuat pada cabang bank sentral di daerah atau pada bank umum apabila tidak terdapat cabang bank sentral di daerah tersebut. Hal ini berguna untuk mengatasi percepatan penerimaan negara dan kebutuhan pengeluaran negara di daerah. Rekening-rekening ini secara


79

akumulatif mewakili kondisi likuiditas negara. Dengan adanya rekening-rekening tersebut maka segala transaksi kas baik penerimaan maupun pengeluaran dapat dilakukan secara cepat. Pemerintah dalam hal ini otoritas perbendaharaan harus mengeluarkan peraturan mengenai batas maksimal dana pada rekening ini. Hal ini dimaksudkan agar kondisi likuiditas secara nasional atas TSA pada bank sentral tidak terganggu. Kantor perbendaharaan regional harus selalu memonitor saldo rekening tersebut agar tidak melebihi batas maksimal. Gambar 2 mengilustrasikan hubungan TSA dengan rekening kas negara di daerah. Untuk mendukung efektifitas penerimaan dan penyaluran dana, rekening kas negara dapat dibuat bertingkat. TSA yang berada di Bank Sentral merupakan rekening utama di mana semua penerimaan dan pengeluaran secara nasional akan bermuara pada rekening tersebut. Keputusan untuk melakukan pembiayaan atau investasi akan berdasarkan ketersediaan kas pada rekening tersebut (sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1). TSA menampung saldo kas negara secara nasional. Rekening-rekening yang dibentuk selain pada Bank Sentral berfungsi sebagai rekening transit yang harus dikosongkan setiap harinya. Untuk penerimaan cabang bank sentral atau bank umum harus melakukan penyetoran atas penerimaan tersebut setiap hari. Sedangkan untuk pengeluaran rekening-rekening tersebut diisi sesuai dengan permintaan dari otoritas perbendaharaan atau kantor perbendaharaan setempat secara hierarkis. Setiap kelebihan dari dana yang dimintakan harus disetor kembali ke TSA pada hari tersebut. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, monitoring dari otoritas perbendaharaan baik di pusat dan di daerah harus berjalan secara efektif. Otoritas perbendaharaan dituntut untuk dapat melakukan kontrol atas aliran kas setiap harinya. Otoritas perbendaharaan juga dituntut untuk dapat membuat perencanaan atas kebutuhan kas dengan mengestimasikan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada hari tersebut sehingga pelaksanaan pembayaran atas kegiatan pemerintah di daerah tidak terganggu. Dalam melakukan prediksi atas penerimaan, otoritas perbendaharaan harus berkoordinasi dengan departemen atau unit terkait, misalnya untuk estimasi pajak koordinasi dilakukan oleh otoritas perpajakan. Koordinasi dengan pengguna dana juga dibutuhkan agar kebutuhan dana untuk pembayaran tagihan dapat dipenuhi. Pemerintah dapat menggunakan rancangan lain, apabila kemampuan otoritas perbendaharaan untuk memprediksi penerimaan dan pengeluaran rendah, yaitu dengan menetapkan saldo maksimal yang dapat dikelola tiap rekening tersebut. Misalnya rekening pada suatu daerah ditetapkan sebanyak Rp. 2 Milyar. Sehingga saldo per hari rekening tersebut harus tidak melebihi Rp. 2 Milyar, apabila lebih, kelebihan atas saldo tersebut harus dilimpahkan pada TSA pada hari itu juga. Penetapan ini harus melalui analisis atas transaksi penerimaan dan pengeluaran pada daerah tersebut. B. Sistem Penerimaan Pajak Seperti sudah disinggung beberapa kali di atas, sistem penerimaan negara haruslah dibuat sedemikian rupa agar interval waktu (float) yang dibutuhkan antara penerimaan kas sampai kas tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran

80

Manajemen Kas

dapat ditekan sampai pada titik minimal. Idealnya penerimaan tersebut dapat langsung digunakan pada saat diterima atau dengan kata lain interval sama dengan nol. Semakin banyak lapisan birokrasi yang terkait dalam sistem penerimaan akan menambah interval waktu yang dibutuhkan sampai penerimaan tersebut dapat digunakan. Untuk mendukung terciptanya kondisi ideal, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa sektor perbankan dalam mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien daripada melalui kantor pajak. Otoritas pajak seharusnya tidak terlibat dalam pengumpulan penerimaan pajak namun fokus pada pencarian sumber-sumber pajak dan pengendalian kepatuhan atas pembayaran pajak oleh wajib pajak. Otoritas pajak melalui kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan tentang batas maksimal bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Sedangkan otoritas perbendaharaan melalui kewenanggannya membuat peraturan kepada pengumpul pajak tentang batas waktu untuk penyetoran penerimaan yang telah dikumpulkannya. Secara umum penerimaan pajak dapat dilakukan dalam dua cara yaitu: penyetoran langsung oleh wajib pajak ke kas negara dan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Penyetoran langsung pada umumnya dilakukan oleh wajib pajak langsung pada bank umum yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Di Indonesia, bank umum ini dikenal sebagai bank persepsi. Pada jenis yang pertama ini interval waktu lebih dapat ditekan karena kas akan masuk dalam TSA secara langsung. Permasalahan lebih pada kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melakukan kewajiban pajaknya ini. Sedangkan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga merupakan pengumpulan pajak atas subjek pajak lain. Pemotong/pemungut dapat berupa bendaharawan pemerintah atau wajib pajak lain yang berdasarkan ketentuan pajak melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas pemberian pekerjaan kepada pihak lain. Gambar 3 memberikan ilustrasi tentang cara penerimaan pajak. Pada kedua jenis penyetoran pajak ini, percepatan dapat dilakukan pada titik antara wajib pajak/bendahara dengan Bank Persepsi dan titik antara Bank Persepsi dengan TSA. Khusus pada cara yang kedua harus dipastikan bahwa pemotongan dan atau pemungutan pajak telah dilakukan oleh bendahara/WP atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Percepatan pada titik antara wajib pajak/bendahara dengan Bank Persepsi dilakukan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang batas waktu maksimal kewajiban pajak atau potongan/pungutan tersebut dapat berada rekening wajib pajak/bendahara. Agar efektif pelanggaran atas peraturan tersebut harus mendapatkan sanksi yang jelas dan tegas.


81

Gambar 4.3 Ilustrasi cara penyetoran pajak

Berkaitan dengan percepatan pada titik Bank Persepsi dengan TSA, jika mengacu pada kondisi ideal atas penggunaan Treasury Single Account, penerimaan pajak yang terkumpul pada rekening Bank Persepsi harus dinihilkan dengan mentransfer saldo ke TSA setiap hari. Di Indonesia, posisi bank persepsi kadang juga ditempati oleh giro persepsi yang menggunakan jaringan sentra giro gabungan (SGG). Jaringan ini dimiliki oleh Kantor Pos di seluruh Indonesia. Penggunaan jaringan ini didasarkan pada luasnya jaringan yang dimiliki oleh kantor pos pada pelosok nusantara. Hal ini menjadi efektif jika berkaitan dengan pengumpulan penerimaan negara di mana perbankan tidak terdapat pada daerah tersebut. Namun seiring perkembangan tekhnologi perbankan saat ini di mana jaringannya telah hampir mendekati jaringan kantor pos. Penggunaan SGG menjadi kurang efisien. Penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan cara pemotongan/pemungutan langsung atas pembayaran tagihan atas beban negara. Dalam hal pembayaran ini dilakukan tersentral oleh otoritas perbendaharaan, cara pemotongan/pemungutan pajak seperti ini tidak berpengaruh banyak atas kondisi saldo kas. Hal ini disebabkan karena tidak ada pergerakan riel atas arus kas. Misalnya tagihan kepada negara sebesar Rp. 110 juta di mana dalam komponennya terdapat PPN sebesar Rp. 10 juta. Kas yang benar-benar keluar dari rekening kas negara adalah sebesar Rp. 100 juta. Namun demikian pencatatan atas transaksi tersebut adalah menggunakan jumlah bruto yaitu Rp. 110 juta untuk pembayaran tagihan dan Rp. 10 juta untuk penerimaan pajak. Dengan penggunaan prinsip bruto tersebut dalam pencatatannya, maka jumlah pengeluaran atas beban negara dan penerimaan pajak akan lebih merepresentasikan kondisi riel. Dalam sistem penerimaan pajak, otoritas perbendaharaan baik di pusat atau melalui kantor perbendaharaan melakukan monitoring atas pelaksanaan transfer tersebut. Monitoring ini juga dimaksudkan untuk menjaga persediaan kas pada rekening selain TSA agar dapat memenuhi kebutuhan departemen atau unit pengguna dana. Monitoring ini juga berguna untuk melaksanakan fungsi kontrol atas penerimaan negara. Otoritas perbendaharaan membuat laporan secara hierarkis dimulai dari kantor vertikalnya atas penerimaan pajak dari rekening pemerintah pada bank persepsi. Laporan ini nantinya akan direkonsiliasi dengan laporan yang dibuat oleh perbankan. Gambar 4 mengilustrasikan hubungan TSA, rekening penerimaan, dan otoritas perbendaharaan.

82

Manajemen Kas

Gambar 4.4 Ilustrasi hubungan TSA, rekening penerimaan dan fungsi perbendaharaan

Otoritas perbendaharaan dapat selalu memonitor penerimaan pajak pada setiap tingkat. Dalam ilustrasi di atas, rekonsiliasi juga dapat dimungkinkan atas semua penerimaan pajak. Bank persepsi memberikan data detail mengenai pembayaran pajak setiap harinya sedangkan data yang diperoleh dari rekening kas negara merupakan jumlah aggregat dari penerimaan pajak. Otoritas perbendaharaan akan membuat laporan penerimaan secara hierarkis pada level di atasnya. Keberadaan kantor wilayah (regional) yang membawahi kantor-kantor perbendaharaan dapat membantu dalam mengkoordinasi laporan ini sehingga pada tingkat pusat laporan tersebut sudah terangkum menjadi jumlah penerimaan yang masuk pada TSA pada hari itu. Rangkuman penerimaan dari kantor perbendaharaan tersebut nantinya akan dicocokkan dengan laporan penerimaan oleh Bank Sentral. Laporan yang dibuat oleh otoritas perbendaharaan juga akan disalurkan kepada otoritas perpajakan untuk monitoring pencapaian target pajak dan penilaian ketaatan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Laporan ini juga berfungsi sebagai dasar bagi hasil dengan daerah penghasil pajak bersangkutan dalam hal terdapat perjanjian pembagian pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan daerah, seperti halnya pembagian PBB.


83

C. Sistem Penerimaan Bukan Pajak PNBP terkadang mendapatkan perhatian yang kurang dibandingkan penerimaan pajak karena jumlahnya yang dirasakan kecil, padahal potensi PNBP untuk mendukung likuiditas kas negara sangatlah besar. Oleh karena itu, semua jenis penerimaan selain pajak yang merupakan hasil pemanfaatan atas aset negara harus disetorkan pada kas negara. Termasuk dalam katagori penerimaan bukan pajak adalah penerimaan atas pemberian pelayanan publik, penerimaan atas penjualan dan penyewaan aset negara, penerimaan atas penyerahan barang atau jasa publik, dan lain sebagainya. PNBP dapat timbul dari kegiatan operasional utama departemen/lembaga, seperti perizinan, pemberian layanan kesehatan, dan lain-lain. PNBP juga dapat timbul karena kegiatan yang bukan operasional utama departemen/lembaga, seperti penjualan aset rusak, penyewaan gedung pertemuan, dan lain-lain. Bervariasinya jenis, sumber dan pengelola PNBP mengakibatkan perlakuan internal pada departemen/lembaga penghasil atas PNBP berbeda-beda. Pada dasarnya sistem penerimaan bukan pajak juga melalui alur yang sama pada penerimaan pajak. PNBP disetorkan melalui bank persepsi atau giro persepsi yang menjadi agen bank sentral dalam mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak. Saldo yang dikumpulkan pada rekening bank persepsi atau giro persepsi akan dinihilkan setiap harinya. Pada praktiknya, untuk mengumpulkan PNBP digunakan bendahara penerimaan sebelum dana tersebut disetorkan pada kas negara melalui bank persepsi atau giro persepsi, terutama pada unit di mana penerimaan PNBP merupakan rutinitas dari unit tersebut, misalnya sekolah dan rumah sakit. Titik kritis pada penerimaan PNBP terdapat pada keberadaan bendahara penerimaan tersebut. Adanya bendahara penerimaan dapat memperpanjang interval waktu yang dibutuhkan atas PNBP untuk sampai pada TSA. Rekening-rekening atas nama bendahara penerimaan yang dipergunakan untuk menampung penerimaan ini pada akhirnya menambah akumulasi kas yang menganggur. Keberadaan bendahara penerima pada dasarnya sebagai kontrol atas penerimaan PNBP yang telah diperoleh. Hal ini menjadi penting karena jumlah yang telah dikumpulkan akan dapat menjadi dasar untuk pencairan kembali dana tersebut pada departemen atau unit penghasil PNBP. Untuk menuju kondisi yang ideal, setiap penerimaan PNBP pada rekening bendahara penerimaan harus segera disetorkan pada kas negara (TSA) setiap harinya secara langsung atau melalui bank persepsi. Untuk mendukung hal tersebut, penerimaan PNBP diupayakan melalui penyetoran langsung pada rekening tidak secara tunai. Dalam hal digunakan cara pembayaran tunai, penguatan pengendalian internal atas penerimaan PNBP perlu diupayakan. PNBP yang telah dikumpulkan harus sesegera mungkin disetorkan ke kas negara. untuk itu selain pembentukan sistem internal kontrol pada unit penerima, pemeriksaan secara berkala oleh badan pemeriksa menjadi salah satu kunci sukses dalam penerimaan PNBP. Prinsip-prinsip pengendalian intern yang dapat digunakan dalam penerimaan PNBP adalah sebagai berikut: (1) pemisahan fungsi pemberi pelayanan, penerima

84

Manajemen Kas

kas, pencatatan penerimaan dan petugas rekonsiliasi; (2) rekonsiliasi dilakukan tiap hari atas saldo kas dengan pencatatan; (3) atas penerimaan yang tersentralisasi, setiap hari dapat langsung disetorkan ke kas negara; (4) atas penerimaan negara yang tersebar pada beberapa unit di daerah, prosedur tambahan perlu dibuat untuk memungkinkan rekonsiliasi dilakukan pada tiap level terdapat laporan untuk memonitor jumlah PNBP yang telah disetorkan; (5) rekonsiliasi atas semua penerimaan harus dilakukan secara tepat waktu, oleh karena penggunaan tekhnologi informasi merupakan keharusan; dan (6) pemeriksaan internal oleh pejabat yang berwenang (auditor) perlu dilakukan secara berkala. D. Sistem Pengeluaran Kas Sesaat setelah anggaran belanja negara disahkan oleh legislatif maka pengeluaran untuk membiayai operasional departemen atau unit pengguna dana dapat dilakukan. kas dikeluarkan dari rekening kas negara mengikuti siklus pengeluaran sebagai berikut4: •

•

•

4

Alokasi appropriasi dan allotment/pelepasan dana pada departemen atau unit pengguna dana. Tahap ini merupakan tahap penganggaran di mana dokumen anggaran dibuat untuk tiap departemen dan unit pengguna dana yang dibiayai oleh Negara. Appropriasi merupakan alokasi anggaran pada departemen/lembaga, sedangkan allotment merupakan alokasi dari departemen/lembaga kepada unit-unit dibawahnya. Pada tahap ini dapat diberikan langsung pada masing-masing pengguna dana, secara penuh atau memakai sistem imprest fund. Namun demikian hal ini bisa berakibat buruk bagi likuiditas saldo kas secara keseluruhan, karena banyaknya uang menganggur pada rekening departemen/lembaga tersebut. Pembuatan komitmen Tahap pembuatan komitmen adalah tahap di mana kewajiban membayar dimasa yang akan datang telah timbul. Tahap ini ditandai dengan penandatangan kontrak, pemesanan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan komitmen harus dipastikan bahwa tidak dilakukan pembayaran dimuka. Termin dalam komitmen harus dipastikan untuk menyebutkan pembayaran akan dilakukan setelah barang atau jasa diterima, atau apabila pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang panjang, pembayaran dilakukan berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan. Akuisisi barang atau jasa/verifikasi Tahap ini ditandai dengan penyerahan barang atau jasa yang disepakati. Atas penerimaan barang atau jasa, otoritas pengguna barang wajib memeriksa apakah spesifikasi yang disepakati sesuai dengan kenyataan. Apabila tidak, hal ini merupakan kewenangan pengguna barang untuk menolak membayar atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada tahap ini bila barang dan jasa telah sesuai dengan kontrak atau pesanan yang maksudkan, maka dibuat sebuah berita acara serah terima atau dokumen

ibid., p.146, par.1


•

85

yang dapat dipersamakan. Berita acara ini merupakan dasar untuk membayar tagihan yang disampaikan oleh suplier. Pembayaran Tahap ini merupakan pelunasan atas tagihan yang disampaikan pada tahap sebelumnya. Pelaksanaan pelunasan dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai, cek, transfer antar bank, pengeluaran surat hutang, barter, pengurangan atas kewajiban pajak, memakai voucher kas dan lain sebagainya. Pelunasan dengan barter dan pengurangan kewajiban pajak mungkin merupakan cara pelunasan yang jarang dilakukan. Pemakaian voucher kas di lain pihak tidak dapat dikatan sebagai pelunasan melainkan sebagai rangkaian dari tahap ini, karena saat voucher dikeluarkan tidak berarti kas sudah dikeluarkan dari TSA.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum sebuah pengeluaran dapat dimintakan pembayaran atas beban negara apabila terpenuhi ketentuan mengenai ketersediaan dana (appropriasi), adanya komitmen berupa kontrak atau pesanan, dan adanya bukti penyerahan barang dan jasa sesuai kontrak atau pesanan. Oleh karenanya, setiap unsur pada tahapan tersebut harus terdapat dalam penyampaian tagihan pada negara. Pada kasus tertentu tahap komitmen dan akuisisi/verifikasi sulit dibedakan atau bahkan dapat dikatakan keduanya tergabung, misalnya pembayaran pengeluaran pegawai (gaji, tunjangan dan lain-lain), dan pengeluaran daya dan jasa (telepon, listrik dan gas). Komitmen pada jenis pengeluaran ini tidak harus diwakilkan dengan adanya kontrak, namun dengan adanya tagihan atas nama pengguna dana maka tagihan tersebut perlu untuk mendapatkan pembayaran. Dalam kerangka TSA, pengeluaran kas hanya diberikan pada tahap pembayaran yaitu apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai dan siap dimanfaatkan oleh departemen atau unit pengguna dana. Sistem imprest fund dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran kecil (pembentukan petty cash) dan diberikan pada saat appropriasi diotorisai oleh legislatif. Namun untuk mengurangi kas menganggur (idle) jumlah tersebut harus ditekan sampai minimal. Otoritas perbendaharaan berkewenangan untuk membuat peraturan mengenai pembentukan petty cash tersebut. Sebagaimana telah disebutkan dalam pengaturan rekening, posisi otoritas perbendaharaan dalam hal ini dibuat menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah otoritas perbendaharaan melakukan kontrol atas permintaan pembayaran dari departemen atau unit pengguna dana diserahkan pada otoritas perbendaharaan yang mengontrol dan merencanakan pembayarannya. Otoritas perbendaharaan mengelola float atas tagihan yang belum dibayar. Pada jenis ini departemen atau pengguna dana melakukan peremintaan pembayaran, sedangkan proses selanjutnya (penjadwalan dan pembayaran) dilakukan oleh otoritas perbendaharaan. Kemungkinan kedua adalah pembayaran dilakukan langsung oleh departemen atau unit pengguna dana, namun melalui sebuah Treasury Single Account. Otoritas perbendaharaan, atau aturan penggunaan anggaran, mengatur batas kas atas

86

Manajemen Kas

jumlah transaksi yang diperbolehkan namun tidak mengontrol transaksi secara individual. Dengan kata lain otoritas perbendaharaan berfungsi sebagai kasir untuk membayarkan tagihan yang telah diverifikasi oleh departemen atau unit pengguna dana. Jadi segala penjadwalan manjadi kewenangan departemen atau unit pengguna dana. Kemungkinan tersebut di atas merupakan generalisasi dari praktik dibeberapa negara, dalam pelaksanaanya terdapat suatu negara mungkin melakukan variasi yang tidak persis sama dengan kedua kemungkinan tersebut.

Gambar 4.5 memberikan ilustrasi secara komprehensif mengenai sistem yang digunakan atas pengeluaran kas dari kas negara ke rekening supplier berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005. bahasan selanjutnya akan dibawakan dalam kerangka peraturan tersebut.

1. Pemrosesan Permintaan Pembayaran Pemrosesan permintaan pembayaran merupakan proses yang terjadi pada departemen atau unit pengguna dana karena departemen atau unit pengguna danalah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan siklus pengeluaran di atas tagihan yang dapat dimintakan pembayarannya adalah yang telah memenuhi


87

semua tahapan dalam siklus pengeluaran tersebut, yaitu terdapat alokasi dana untuk pengeluaran yang dimintakan dan dana tersebut cukup; ada komitment berupa kontrak atau pesanan; dan adanya bukti penyerahan atas barang dan jasa yang telah dikontrakkan atau dipesan. Permintaan pembayaran didasarkan atas dua jenis pembayaran yang berbeda, yaitu pembayaran secara langsung dan pembayaran dengan uang persediaan. Dinamakan pembayaran langsung karena uang dari TSA langsung ditranfer pada rekening supplier atau penerima dana tanpa perlu ada proses pertanggungjawaban lebih lanjut. Dokumen yang diajukan untuk dimintakan pembayarannya adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan langsung menjadi beban negara. Sedangkan untuk pembayaran dengan uang persediaan pada dasarnya prinsip yang digunakan adalah pembentukan petty cash dengan menggunakan sistem imprest fund. Sehingga dalam praktik sejumlah uang diberikan dimuka untuk digunakan kemudian. Pembayaran langsung pada prinsipnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang berjumlah besar sehingga pembayaran secara tunai dinilai tidak efektif untuk digunakan pada jenis pengeluaran ini. Alasan lain penggunaan jenis pembayaran adalah mengurangi float yang mungkin terjadi apabila pembayaran dilakukan secara tunai. Pembayaran dengan uang persediaan, di lain pihak, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang tergolong kecil. Uang persediaan ini disediakan untuk unit pengguna dana dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Pembentukan uang persediaan juga dimaksudkan agar pengeluaran opersional unit pengguna dana dapat dilakukan secara efektif mengingat penggunaan transfer antar rekening membutuhkan biaya yang lebih dibanding manfaatnya. Keputusan untuk menentukan jenis pengeluaran yang akan dilakukan secara langsung maupun dengan uang persediaan sangatlah penting untuk mengurangi jumlah uang yang menganggur pada rekening-rekening bendahara. Sehingga akumulasi dana yang dikuasai bendahara dalam bentuk uang persediaan dapat ditekan pada titik minimal. Untuk mendukung managemen kas, cara pengeluaran kas diarahkan pada pembayaran langsung5. Namun demikian pembayaran langsung terkadang kurang efektif untuk membiayai pengeluaran yang tergolong kecil sehingga pembentukan uang persediaan menjadi keharusan. Permintaan pembayaran langsung digunakan untuk pembayaran (1) belanja pegawai (gaji, lembur, dan honor/vakasi); (2) belanja non-pegawai atas pengadaan barang dan jasa, Biaya Langganan Daya dan Jasa (listrik, Telepon, dan Air) dan Biaya Perjalanan Dinas; dan (3) belanja untuk pengadaan Tanah. Untuk tiap jenis belanja, dokumen yang harus dilampirkan berbeda-beda namun pada dasarnya dokumen tersebut mengacu pada siklus pengeluaran yang sama. Lampiran yang 5

hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (1) KMK Nomor 134/PMK.06/2005, di mana disebutkan bahwa pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sepanjang pembayaran dimaksud tidak dapat dilakukan melalui pembayaran langsung (SPM-LS). Dengan demikian logika berpikirnya adalah cara pembayaran LS terlebih dahulu, apabila tidak bisa maka digunakan uang persediaan bukan sebaliknya.

88

Manajemen Kas

perlu disertakan dalam permintaan pembayaran langsung atas tiap jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut: a.

Belanja pegawai 1). Pembayaran gaji dan segala bentuk turunannya. Permintaan pembayaran dilampiri dengan (1) daftar gaji yang menunjukkan perhitungan atas pembayaran yang dimintakan dan nama-nama pegawai yang berhak atas pembayaran tersebut yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, (2) surat keputusan atau surat keterangan berkaitan dengan pegawai yang bersangkutan, dan (3) daftar potongan-potongan atas kewajiban pegawai pada negara serta SSP PPh Pasal 21. 2). Pembayaran lembur. Permintaan pembayaran dilampiri dengan (1) daftar pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, (2) surat perintah kerja lembur, (3) daftar hadir kerja dan daftar hadir lembur, hal ini untuk memastikan bahwa pegawai tidak hanya masuk pada saat lembur sedangkan sehari-harinya tidak, dan (4) SSP PPh Pasal 21. 3). Pembayaran Honor/Vakasi. Permintaan pembayaran dilampiri dengan (1) daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi, (2) surat keputusan pemberian honor/vakasi, dan (3) SSP Pasal 21

Lampiran-lampiran tersebut di atas pada dasarnya terdiri dari daftar yang berisi mengenai nama-nama yang berhak mendapatkan mendapatkan pembayaran dan perhitungan pembayaran atas masing-masing nama. Surat keputusan, surat perintah melaksanakan pekerjaan atau surat keterangan merupakan representasi dari komitmen pengguna anggaran untuk melakukan pembayaran. Surat ini harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Khusus untuk permintaan pembayaran gaji, komitmen hanya diberikan sekali sampai komitmen tersebut diperbaharui dengan komitmen baru, misalnya apabila ada kenaikan pangkat atau gaji. b.

Belanja non-pegawai 1) pembayaran pengadaan barang dan jasa. Lampiran yang harus disertakan adalah sebagai berikut: (a). kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan; (b). surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan; (c). berita acara penyelesaian pekerjaan; (d). berita acara serah terima pekerjaan; (e). berita acara pembayaran; (f). kuitansi yang disetujui oleh kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk; (g). faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak; (h). jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; (i). dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagaian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri; (j). ringkasan kontrak yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Ringkasan ini berisi mengenai nomor dokumen anggaran, kode kegiatan/sub kegiatan/MAK, nomor dan tanggal SPK/kontrak, nama dan alamat kontraktor, nilai SPK/Kontrak, uraian dan volume pekerjaan, cara pembayaran, jangka waktu


89

pelaksanaan, tanggal penyelesaian pekerjaan, jangka waktu pemeliharaan, dan ketentuan sanksi. Ketentuan tersebut adalah untuk pekerjaan yang dibiayai seluruhnya oleh APBN. Untuk pembiayaan sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri terdapat tambahan mengeni dokumen pinjaman/hibah yang menjadi dasar serta porsi pembiayaan luar negeri. 2) Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (listrik, Telepon dan Air). Lampiran yang harus disertakan adalah sebagai berikut: (a). bukti tagihan daya dan jasa; (b). nomor rekening pihak ketiga (PT.PLN, PT. Telkom, PDAM, dan lain-lain) dalam hal pembayaran melalui rekening tidak dapat dilaksanakan maka bisa digunakan cara pembayaran melalui uang persediaan. 3) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas. Lampiran yang harus disertakan dengan daftar nominatif yang berisikan informasi tentang data pejabat (atau para pejabat apabila terdapat beberapa orang) yang melaksanakan perjalanan dinas, tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Dari lampiran-lampiran tersebut di atas jika kita tinjau dari siklus pengeluarannya, maka kontrak/spk atau yang dipersamakan merupakan representasi dari pembuatan komitmen untuk melakukan belanja atas beban negara. dalam hal permintaan biaya langganan daya dan jasa dengan terpasangnya instalasi listrik, telpon dan lain-lain merupakan representasi komitmen tersebut. Kontrak atas biaya ini bisa saja dibuat pada awal perjanjian, namun demikian karena pemakaian yang menjadi rutinitas sepanjang tahun maka keberadaan kontrak tidak diperlukan untuk dilampirkan. Untuk perjalanan dinas, daftar nominatif merupakan bentuk dari komitmen. Namun demikian perlu juga sebenarnya pelampiran surat penugasan atas perjalanan dinas tersebut sehingga urgensi perjalanan dapat juga dipantau. c.

belanja untuk pengadaan tanah. Lampiran yang harus disertakan adalah sebagai berikut: (1) persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/kota; (2) fotokopi bukti kepemilikan tanah; (3) kuitansi; (4) SPPT PBB tahun transaksi; (5) surat persetujuan harga; (6) pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tidak sedang dalam agunan; (7) pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT (pejabat pembuat akta tanah); (8) SSP PPH final atas pelepasan hak; (9) Surat pelepasan hak atas tanah adat (bila diperlukan)

Permintaan pembayaran dengan uang persediaan terdiri dari tiga jenis permintaan yang mewakili pembentukan uang persediaan, penambahan uang persediaan, dan pertanggungjawaban atas uang persediaan yang dikuasai. Pembentukan uang persediaan dilakukan dengan pengajuan SPP UP. Uang

90

Manajemen Kas

persediaan ini belum menjadi beban negara sampai dipertanggungjawabkan pada saat pengisian kembali saldo uang persediaan. Uang persediaan diberikan untuk pengeluaran belanja barang pada klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241 dan 5811. Besarnya uang persediaan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: • 1/12 (satu per dua belas) dari pagu dokumen anggaran menurut klasifikasi yang diperbolehkan, maksimal Rp. 50.000.000,- untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,-; • 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu dokumen anggaran menurut klasifikasi yang diperbolehkan, maksimal Rp. 100.000.000,- untuk pagu di atas Rp. 900.000.000,- sampai dengan Rp. 2.400.000.000,• 1/24 (satu per dua puluh empat) dari dari pagu dokumen anggaran menurut klasifikasi yang diperbolehkan, maksimal Rp. 200.000.000,- untuk pagu di atas Rp. 2.400.000.000,-. Pengisian kembali atas uang persediaan tidak dilakukan berdasarkan periode namun penyerapan dana yaitu apabila sudah terpakai sekurang-kurangnya 75% dari uang persediaan yang diberikan. Penambahan uang persediaan dapat dilakukan dengan pengajuan SPP TUP. Penambahan uang persediaan ini dilakukan apabila uang persediaan yang dikelola tidak dapat memenuhi kebutuhan karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. SPP TUP mempunyai ketentuan tambahan yang perlu dipenuhi, yaitu bahwa dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak/tidak dapat ditunda, dana harus digunakan paling lama 1 bulan saat dicairkan, apabila dana tersebut tidak habis dalam satu bulan maka sisa dana harus disetorkan ke rekening kas negara. hal ini dilakukan untuk mengurangi dan menganggur pada bendahara. Jenis terakhir adalah pertanggungjawaban atas uang persediaan yang dikuasai oleh bendahara. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan pengajuan SPP GUP. Pada dasarnya permintaan ini merupakan pengisian kembali atas saldo uang persediaan yang terpakai, namun alaminya SPP GUP mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan menyertakan bukti-bukti penggunaan dana yang ingin dimintakan penggantiannya, berupa kuitansi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Balanja (SPTB). Lampiran-lampiran yang perlu disampaikan pada setiap permintaan pembayaran dengan uang persediaan adalah sebagai berikut: 1. SPP-UP (uang persediaan). Surat pernyataan dari kuas pengguna anggaran atau pejabatg yang ditunjuk, menyatakan bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluran yang menurut ketentuan harus dengan LS. 2. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan) a. rincian rencan penggunaan dana tambahan uang persediaan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk b. surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk bahwa:


c.

91

(1) dana tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak atnggal diterbitkan SP2D; (2) apabila terdapat sisi dana TUP, harus disetorkan ke rekening kas negara; (3) tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan langsung. rekening korang yang menunjukkan saldo terakhir.

3. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) a. kuitansi/tanda kuitansi pembayaran; b. SPTB c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh kuasa penggina anggaran atau pejabat yang ditunjuk. 4. SPP-UP/TUP untuk pengadaan tanah Pengadaan tanah apabila tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP/TUP. Untuk UP ketentuan sebagai berikut harus dipenuhi: a. Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh kuasa PA. b. Pengadaan tanah yang luasnya lenbih dari 1 (satu) hektare dilakukan dengan bantuan pengadaan tanah setempat dan dilengkapai dengan daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT) c. Pengadaan tanah dengan mekanisme UP/TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin dispensasi dari kantor pusat DJPBN/kanwil DJPBN. 5. SPP untuk PNBP Penerimaan negara bukan pajak dapat dikeluarkan kembali kepada unit penghasil untuk operasinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. UP/TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya; b. UP dapat diberikan kepada satker pengguna sebesar 20% dari pagu dana PNBP pada DIPA maksimal Rp. 500.000.000,-, dengan melampirkan daftar realisasi pendapatn dan penggunaan dana DIPA (PNBP) tahun anggaran sebelumnya. Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP). c. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: MP = (PPP x JS) – JPS MP= maksimum pencairan dana; PPP= proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan; JS = jumlah setoran; JPS = jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan. d. Pengajuan permintaan pembayaran atas PNBP harus melampirkan perhitungan tersebut di atas. e. Untuk satker pengguna yng setoran dilakukan secar terpusat, pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran dirjen PBN tanpa

92

Manajemen Kas

menyertakan SSBP, sedangkan satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing unit pencairan dana harus melampirkan SSBP. Sesaat setelah lampiran atas permintaan pembayaran sudah dipenuhi, maka SPP tersebut dapat diajukan kepada pejabat penerbit SPM. Atas SPP yang diajukan diperiksa terlebih dahulu atas kelengkapan dokumen yang diharuskan untuk lampirkan sebelum dilakukan pengujian oleh pejabat penerbit SPM. Pengujian yang dilakukan oleh pejabat penerbit SPM tidak hanya berkisar pada kelengkapan dokumen, namun pengujiannya adalah sebagai berikut: 1. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tersebut tidak melampaui batas pagu anggaran; 3. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; 4. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain: a. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank); b. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); c. jadual waktu pembayaran. 5. memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spsifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Apabila setelah pengujian di atas SPP dinilai layak, maka atasnya dapat diterbitkan SPM. Pengujian atas kelayakan pengeluaran sebenarnya dapat juga dikaitkan dengan kontrol atas siklus pengeluaran tersebut. Pengujian tersebut meliputi: • pengujian atas pemenuhan pada tahap pembuatan komitmen. Perlu diperiksa (1) apakah rencana pengadaan/penggunaan dana telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (otorisator); (2) apakah dana yang akan digunakan telah dianggarkan dan cukup untuk membiayai pengadaan; dan (3) apakah pengeluaran telah direncanakan sesuai dengan katagori. • pengujian atas pemenuhan pada tahap penerimaan barang atau jasa (verifikasi). Perlu diperiksa apakah benar telah terjadi penerimaan atas barang atau jasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima atau berita acara penyelesaian barang untuk pengadaan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan dalam beberapa termin.

2. Penjadwalan Pembayaran Pengaturan yang baik atas tagihan kepada pemerintah merupakan keharusan. Hal ini agar kemampuan membayar atas tagihan tersebut dapat dipertahankan sehingga saldo kas tidak berlebih yang mengakibatkan banyaknya sumber daya


93

menganggur atau kurang yang mengakibatkan tidak terbayarnya tagihan-tagihan tersebut secara tepat waktu. Pengaturan ini dapat dilakukan apabila informasi yang memadai atas komitmen yang dibuat oleh departemen atau unit pengguna dana dapat diperoleh dengan mudah oleh otoritas perbendaharaan sebagai pengelola kas negara. Kemudahan atas informasi ini juga dapat mendukung keresponsifan otoritas perbendaharaan dalam menyediakan dana untuk membayar tagihan tersebut yang pada akhirnya akan berujung pada efektifitas penyaluran dana. Dengan illustrasi yang diberikan pada gambar 5 dapat diketahui bahwa penjadwalan atas tagihan dilakukan oleh departemen atau unit pengguna dana. Pengguna dana akan memintakan pembayaran atas tagihan yang diterimanya dari supplier. Tagihan baru akan diproses apabila tagihan telah diterima oleh pengguna dana. Dengan kata lain, jika tagihan belum diterima maka tidak ada tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pembayaran. Kontrol atas tagihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kontrol akuntansi pada saat komitmen dilakukan. Penggunaan basis akrual memungkinkan hal tersebut. Komitmen seharusnya dicatat sebagai kewajiban negara pada saat kontrak disetujui, sehingga komitmen yang telah dibuat akan dapat dimonitor baik jumlah maupun jatuh temponya. Informasi ini harus disampaikan pada otoritas perbendaharaan agar perencanaan kas dapat dilakukan berkaitan dengan saldo rekening kas negara yang dikuasainya. Dengan kata lain, penggunaan kontrol akuntansi dan koordinasi yang baik antara departemen atau unit pengguna dana dengan otoritas perbendaharaan dapat menjadi kunci keberhasilan managemen kas. Praktik selama ini tidak mengenal adanya penjadwalan pembayaran. Pembayaran akan dilakukan saat tagihan diterima dengan terlebih dahulu melalui proses yang telah ditentukan yaitu pengajuan permintaan pembayaran dari departemen atau unit pengguna dana. Namun demikian telah terdapat upaya untuk mengurangi float atas tagihan tersebut. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 13 peraturan Dirjen Perbendaharaaan nomor Per-66/PB/2005 di mana terdapat pembatasan waktu dalam penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas SPM yang diterima oleh otoritas perbendaharaan (KPPN). Batasan waktu tersebut adalah sebagai berikut: • • •

SP2D Gaji induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji. SP2D Gaji non Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap. SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.

Dengan batasan ini tidak ada alasan bagi otoritas perbendaharaan untuk menunda pembayaran atas SPM yang diterima dalam hal SPM tersebut telah dilampiri secara lengkap. Namun demikian tidak ada ketentuan mengenai batasan waktu atas proses dalam departemen atau pengguna dana agar tagihan yang diajukan menjadi SPM.

94 3.

Manajemen Kas

Pemrosesan Pelaksanaan Pembayaran

Gambar 4.6 Ilustrasi proses pelaksanaan pembayaran

Setelah proses pada departemen atau pengguna dana telah selesai, yaitu permintaan pembayaran telah menjadi Surat Perintah Membayar (SPM), maka proses selanjutnya adalah proses yang dilakukan oleh otoritas perbendaharaan untuk mencairkan dana yang dimintakan. Proses internal pada KPPN ini diilustrasikan pada gambar 6 di atas.

Atas SPM yang dikirimkan ke KPPN harus dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut: 1. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai: a. daftar gaji/gaji susulan/kekuarang gaji/lembur/honor dan vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk dan bendahara Pengeluaran;


95

b. surat-surat kepiutusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji; c. surat keterangan pembarian honor/vakasi dan SPK lembur; d. surat setoran pajak (SSP). 2. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai: a. resume kontrak/SPK atau daftar nomintaif perjalanan dinas; b. SPTB; c. Faktur Pajak dan SSP. 3. untuk keperluan pembayaran TUP: a. rincian rencana penggunaan dana; b. surat dispensasi kepala kanwil DJPBN untuk TUP di atas Rp.200.000.000,-; c. surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa: • dana tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D; • apabila terdapat sisi dana TUP, harus disetorkan ke rekening kas negara; • tidak untuk membiayai pengeluran yang seharusnya dibayarkan secara langsung. 4. untuk keperluan pembayaran GUP: a. SPTB; b. Faktur Pajak dan SSP. Lampiran tersebut di atas pada dasarnya sama dengan lampiran yang disampaikan pada SPP untuk menjadi SPM. Bukti asli atas lampiran ini didokumentsaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran. Atas SPM yang diterima oleh KPPN dilakukan pengujian yang mencakup pengujian yang besifat substantif dan formal. Pengujian ini dilakukan oleh seksi perbendaharaan. Pengujian substantif dilakukan untuk: (1) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; (2) menguji ketersediaan dana pada kegiatan/ sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut; (3) menguji dokumen sebagai dasar penagihan (ringkasan kontrak/SPK, Surat keputusan, Daftar nominatif perjalanan dinas); (4) menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran; dan (5) menguji faktur pajak beserta SSP-nya. Pengujian ini pada dasarnya adalah pengujian atas kebenaran perhitungan atas pengeluaran dan ketersediaan dana atas pengeluaran tersebut. Sedangkan pengujian formal dilakukan untuk: (1) mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tanda tangan; (2) memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; dan (3) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan. Pengujian ini merupakan pengujian atas kontrol yang dilakukan oleh pengguna dana. hal ini

96

Manajemen Kas

dilakukan untuk memastikan bahwa pengeluaran telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Atas kedua jenis pengujian di atas keputusan akan diambil keputusan sebagai tindak lanjut oleh KPPN untuk mengeluarkan SP2D atau tidak atas SPM tersebut. Apabila ketentuan lampiran dan pengujian tersebut di atas dilanggar maka KPPN berhak untuk mengembalikan SPM tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: (1) SPM Belanja pegawai non gaji dikembalikan paling lambat tiga hari kerja setelah SPM diterima; dan (2) SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah SPM diterima. Pembatasan ini diberikan agar SPM tersebut dapat segera mendapat perbaikan sehingga penundaan atas pembayaran tagihan tidak berlangsung terlalu lama. Setelah tahap pengujian selesai, berikutnya penerbitan SP2D dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. SP2D ditandatangani oleh seksi perbendaharaan dan seksi bank/giro pos atau seksi bendum; 2. SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul seksi bank/giro atau seksi bendum yang disampaikan kepada: a. Lembar 1: Kepada Bank Operasional; b. Lembar 2: Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi cap “telah diterbitkan SP2D tanggal... Nomor...); c. Lembar 3: sebagai pertinggal di KPPN (seksi verifikasi dan akuntansi), dilengkapi lebar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya. SP2D yang telah diterbitkan dibuatkan daftar pengujinya, yaitu daftar pengantar SP2D yang berfungsi kontrol dari Kepala Kantor atas penyelesaian SP2D. Daftar penguji ini ditandtangani oleh seksi bank/giro pos atau seksi bendum dan kepala KPPN serta dibubuhi stempel timbul kepala KPPN. Daftar penguji juga digunakan sebagai kontrol atas penyampaian SP2D ke Bank Operasional dan tanda terima bahwa SP2D tersebut telah diserahkan kepada bank. SP2D yang tidak dibuatkan daftar penguji tidak dapat dicairkan oleh bank karena dianggap tidak sah. Daftar penguji ini dibuat rangkap tiga di mana pendistribusiannya adalah sebagai berikut: (1) Bank untuk pertinggal; (2) Bank untuk ditandatangani dan diserahkan kembali kepada KPPN; dan (3) pertinggal di KPPN. 4.

Pemrosesan Transfer

Tidak ada pembayaran tunai pada KPPN. Atas SP2D yang telah diterbitkan, transfer akan langsung ditujukan kepada nomor rekening tujuan yang tertera pada SP2D. Nomor rekening ini merupakan nomor yang tertera pada SPM. Dalam hal SP2D dikeluarkan atas SPM UP/TUP/GUP rekening yang dituju adalah rekening bendahara, namun untuk SP2D yang dikeluarkan atas SPM LS rekening yang dituju adalah rekening rekanan/supllier atau rekening bendahara.


97

SP2D layaknya berfungsi sebagai cek untuk mencairkan dana dari kas negara yang terdapat pada Bank Operasional. SP2D ini tidak diberikan kepada pihak yang akan menerima dana, melainkan diserahkan langsung kepada Bank Operasional untuk mentransfer sejumlah dana kepada rekening tujuan. Transfer langsung dilakukan dari rekening kas negara ke rekening tujuan. SP2D diserahkan ke Bank Operasional oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala KPPN. Mekanisme seperti ini dibuat untuk memastikan bahwa uang yang dimintakan pembayarannya langsung diterima oleh yang berhak dengan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik lapping. Kesalahan transfer yang dapat ditrasir dari dokumen SPM yang dikirimkan oleh departemen atau pengguna dana dan SP2D yang bersangkutan. Apabila dalam SP2D menuliskan rekening yang salah maka kesalahan terdapat pada proses di KPPN, apabila SP2D dan SPM menunjuk rekening yang sama namun ternyata salah maka kesalahan berada pada departemen atau pengguna dana. Namun demikian salah satu pengujian yang dilakukan oleh KPPN adalah mengenai ketepatan penulisan. Rekening harus diuji dengan dokumen pendukung, seperti dokumen kontrak/SPK. BOX: Praktek Yang Direkomendasikan GFOA Program kartu pembelian 1998 Latar Belakang. Tujuan program kartu pembelian (procurement card) adalah untuk menyediakan metode yang efeisien dan efektif atas pembelian dan pembayaran baik dalam volume (rupiah) yang besar maupun volume kecil. Program ini dirancang sebagai alternatif terhadap proses pembelian tradisional di mana hasilnya adalah penurunan secara signifikan dalam volume pesanan pembelian, invoices, dan proses pemeriksaan. Kartu pembelian dapat digunakan di manapun pesanan pembelian, permintaan cek, atau petty cash telah akan diproses oleh vendor mananpun yang dapat menerima kartu kredit. Terdapat beberapa manfaat dari program kartu pembelian, yang dapat diperoleh oleh para pemegang kartu, antara lain: • Kenyamanan pembelian tanpa harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. • Expediting delivery of goods, • Perluasan pilihan atas penyedia barang yang akan dibeli • Mengurangi paperwork Manfaat juga dirasakan oleh institusi pemerintahan, khususnya departemen internal : • Penyederhanaan proses pembelian • Mengurangi biaya memproses suatu transaksi pembelian • Meningkatkan informasi pembelian atas catatan perjalanan suatu pembelian • Mengurangi paperwork • Kemampuan untuk membentuk dan mengendalikan jumlah (rupiah) pembelian Manfaat untuk vendor antara lain: • Expedited payments, • Mengurangi paperwork

98

Manajemen Kas

• Menurunkan resiko atas pembelian yang tidak membayar Kartu pembelian mungkin saja diterbitkan atas nama entitas pemerintahan yang secara jelas akan mengindikasikan siapa pembeli atas suatu barang/jasa. Setiap transaksi yang dibuat menggunakan kartu akan menjadi hutang bagi entitas pemerintah pemegang kartu. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu waspada terhadap setiap resiko yang berkaitan dengan penggunaan kartu pembelian. Rekomendasi. The Government Finance Officers Association (GFOA) merekomendasikan agar pemerintah dapat mengeksplorasi penggunaan kartu pembelian untuk meningkatkan efisiensi atas prosedur pembelian mereka. Suatu proses yang kompetitif seharusnya digunakan dalam rangka memilih penyedia kartu pembelian. Program kartu pembelian ini juga harus dirancang agar mudah dab sederhana untuk digunakan. Namun, pemerintah juga harus tetap melaksanakan fungsi pengendaliannya untuk memastikan program ini dapat terus berjalan dengan lancar. Fungsi pengendalian tersebut, antara lain: • Perjanjian tertulis dengan pihak bank, yang mencakup prosedur pemrosesan kartu dan penjadwalan biaya. • Kebijakan tertulis dan prosedur untuk pegawai internal • Instruksi mengenai tanggung jawab pegawai dan pernyataan setuju secara tertulis yang ditandatangani setiap pegawai • Pembatasan (pagu) transaksi dan belanja untuk etiap pemegang kartu, baik atas dasar setiap transaksi maupun per satu bulan periode. Box 2 • Permintaan tertulis untuk penambahan pagu belanja • Syarat memeliharan catatan atas proses review dan persetujuan • Pedoman tentang bagaimana menggunakan kartu pembelian secara tepat. • Pedoman untuk melakukan pembelian melalui telepon, fax maupun internet. • Audit secara periodik atas aktivitas kartu serta memeriksa setiap dokumen pembelian dan penerimaan penjualan • Prosedur untuk menangani keluhan dan pembelian yang tidak terotorisasi • Prosdur penerbitan dan pembatalan kartu, serta kehilangan dan penghentian karyawan (pemegang kartu) • Pemisahan tanggung jawab pembayaran, perhitungan dan rekonsiliasi Referensi: • An Elected Official’s Guide to Procurement, Patricia C. Watt, GFOA 1995 • An Introduction to Electronic Commerce: Government Cash Management Programs, GFOA, 1998.

E. Hubungan dengan Sektor Perbankan Peranan perbankan untuk mendukung tercapainya managemen kas yang efektif adalah sangat besar. Penggunaan rekening bank memungkinkan float atas penerimaan dan pengeluaran dapat ditekan pada titik minimal. Peminimalan float ini tidak terlepas dengan tekhnologi yang digunakan perbankan saat ini yang sudah memadai, di mana tranfer dapat dilakukan dalam hitungan detik.


99

Dari sisi penerimaan, konsep TSA menginginkan semua penerimaan ditransfer ke rekening kas negara di bank sentral setiap harinya. Praktik di Indonesia, penerimaan ini akan ditransfer ke rekening kas negara di bank sentral dua kali seminggu, yaitu selasa dan jum’at, dan akhir bulan bersangkutan. Hal ini jelas terdapat float dalam penerimaan, di mana kas yang terkumpul pada bank persepsi tidak segera disetorkan kepada rekening kas negara. Adanya timelag yang ada menguatkan kemampuan perbankan untuk memberikan kredit, namun di lain pihak kemampuan negara untuk memenuhi pembayaran atas tagihan. Penyetoran tiap hari kepada kas negara akan menghilangkan kemampuan perbankan dalam memberikan kredit dan memposisikannya sebagai agen pengumpul penerimaan. Hal ini akan menjadi biaya tersendiri bagi perbankan sehingga mengurangi semangat perbankan untuk menjadi bank persepsi. Untuk itu formula mengenai insentive yang akan diberikan kepada perbankan harus dibuat untuk mendukung kegiatan ini. Pengurangan atas float dari sisi pengeluaran dapat juga dikurangi sebagaimana dilakukan pada sisi penerimaan. Pembayaran tagihan atas pengeluaran departemen atau unit pengguna dapat langsung dibayarkan sesaat setelah SP2D dikeluarkan oleh KPPN sebagai otoritas perbendaharaan. Proses yang perlu dipercepat adalah pemrosesan pembayaran itu sendiri yang terjadi pada departemen atau unit pengguna dana dan pada otoritas perbendaharaan. Dengan demikian waktu yang diperlukan bagi suatu tagihan untuk dapat diterima pembayarannya akan dapat diminimalkan.

RINGKASAN MATERI Sebagaimana prinsip yang dianut dalam manajemen keuangan, penerimaan harus secepat mungkin dapat dikumpulkan dan pengeluaran sebisa mungkin ditahan sampai pada saat benar-benar dibutuhkan. Manajemen kas dalam konteks pemerintahan mempunyai tujuan untuk mengontrol pengeluaran secara aggregat, melaksanakan anggaran secara eficient, meminimalkan biaya pinjaman pemerintah, dan memaksimalkan tingkat pengembalian (return) atas tabungan dan investasi pemerintah6. Untuk itu, pemerintah harus menyusun sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang baik. Sistem penerimaan kas harus dapat menjamin bahwa semua penerimaan yang telah menjadi hak negara masuk dalam kas negara tepat waktu, di lain pihak, sistem pengeluaran Dalam bab ini akan disampaikan bahasan mengenai pengelolaan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

6

Schiavo-campo, Salvatore and Daniel Tommasi, Managing Government Expenditure, Asian Development Bank, 1999, p.178, par.1

100

Manajemen Kas

Salah satu aspek dalam pengelolaan kas yang baik adalah berkaitan dengan rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penggunaan rekening kas negara sangat terkait dengan keberadaan perbankan yang memungkinkan pendistribusian pengeluaran negara dapat dilaksanakan lebih efficient daripada pendistribusian secara fisik kas. Keberadaan rekening ini adalah sangat penting sebagai lumbung kas negara sehingga memudahkan kontrol atas keluar masuknya kas. Dengan adanya rekening kas negara maka ketersediaan kas pada periode tertentu dapat dengan cepat dimonitor. Seperti sudah disinggung beberapa kali di atas, sistem penerimaan negara haruslah dibuat sedemikian rupa agar interval waktu (float) yang dibutuhkan antara penerimaan kas sampai kas tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dapat ditekan sampai pada titik minimal. Untuk meminimal biaya pinjaman atau memaksimalkan penghasilan bunga tabungan, maka saldo operasi kas harus ditekan pada tingkat minimum. Pada negara yang menggunakan sistem imprest fund dalam penyaluran dananya, departemen atau unit pengguna dana terkadang mengakumulasikan sejumlah besar dana menganggur pada rekening bank departemen atau unit mereka. PNBP terkadang mendapatkan perhatian yang kurang dibandingkan penerimaan pajak karena jumlahnya yang dirasakan kecil, padahal potensi PNBP untuk mendukung likuiditas kas negara sangatlah besar. PNBP dapat timbul dari kegiatan operasional utama departemen/lembaga, seperti perizinan, pemberian layanan kesehatan, dan lain-lain. PNBP juga dapat timbul karena kegiatan yang bukan operasional utama departemen/lembaga, seperti penjualan aset rusak, penyewaan gedung pertemuan, dan lain-lain Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum sebuah pengeluaran dapat dimintakan pembayaran atas beban negara apabila ketentuan mengenai ketersediaan dana (appropriasi), adanya komitmen berupa kontrak atau pesanan, dan adanya bukti penyerahan barang dan jasa sesuai kontrak atau pesanan. LATIHAN 1. Sistem rekening kas tersentralisasi (treasury single account), dari sisi pengeluaran dapat dikelompokkan menjadi dua, sebutkan dan jelaskan! 2. Sebutkan lima syarat agar penggunaan Treasury Single Account dapat dikatakan efektif! 3. Uraikan secara singkat tentang sistem penerimaan pajak dan bukan pajak! 4. Apa yang dimaksud dengan siklus pengeluaran kas dan apa saja tahapantahapannya? 5. Setelah seluruh tahapan dalam siklus pengeluaran selesai, dapat segera dilaksanakan pemrosesan permintaan pembayaran. Ada berapa jenis proses permintaan pembayaran? Jelaskan dengan singkat! 6. Bagaimana seharusnya hubungan antara pemerintah dengan sektor perbankan seharusnya agar tercapai manajemen kas yang efektif?

BAB 5

PINJAMAN DAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu: 1. memahami cara memanfaatkan kelebihan kas; 2. memahami pasar keuangan, baik pasar uang primer maupun pasar uang sekunder; 3. memahami cara berinvestasi di pasar uang; 4. mampu memahami cara memilih investasi di pasar uang; 5. memahami cara menentukan investasi di pasar uang; 6. memahami strategi pembiayaan asset lancar.

Investasi jangka pendek dan pinjaman jangka pendek adalah jenis investasi dan pinjaman yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun. Keduanya memiliki

104

Manajemen Kas

kaitan yang erat dengan manajemen kas. Secara teoritis pinjaman jangka pendek merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan kas. Begitu pula dengan investasi jangka pendek biasanya dijadikan media untuk memanfaatkan kelebihan kas. Bab ini akan berbicara mengenai keduanya sebagai bagian dari manajemen kas. Pembahasan tidak hanya berkutat mengenai investasi dan pinjaman jangka pendek di sector publik, tetapi akan lebih banyak mengenai praktiknya di sector privat (korporat). Hal ini bertujuan untuk memberikan perbandingan dari pengelolaan kas di kedua sector tersebut sehingga bisa diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lebih dari itu, bab ini juga mencoba untuk memberikan suatu wacana baru bagi pengelolaan kas negara dengan melihat kemungkinan diadopsinya beberapa praktik pengeloaan kas sector privat, seperti kemungkinan menginvestasikan kelebihan kas pemerintah ke dalam instrumen pasar uang dan penggunaan pinjaman jangka pendek bank komersial sebagai instrumen pembiayaan pemerintah. A. Memanfaatkan Kelebihan Kas Praktik yang umum di sector publik selama ini dalam memberlakukan kelebihan kas adalah dengan membentuk “foreign currency reserve” (cadangan mata uang asing) di bank sentral. Dilihat dari perspektif stabilitas keuangan hal ini merupakan sesuatu yang amat vital, meskipun tentu saja tidak mengahasilkan return apa-apa bagi pemerintah. Penyertaan modal BUMN merupakan strategi lain yang lazim dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan kas. Di Indonesia sendiri kelebihan kas negara bisa ditempatkan di bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku umum atau digunakan untukmembeli kembali Surat Utang Negara. Berbeda dengan sector publik, di sector privat biasanya kelebihan kas diinvestasikan. Salah satu alternatif yang sering dipilih adalah investasi jangka pendek (kurang dari setahun). Selain kemudahannya untuk kembali dikonversikan ke kas, beberapa jenis investasi ini juga memberikan return yang lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku umum. Dengan mempertimbangkan return yang ditawarkan, investasi jangka pendek layak dijadikan sebagai salah satu alternatif pemanfaatan kelebihan kas negara. Investasi jangka pendek membutuhkan analisa yang tepat dan teliti agar menghasilkan return yang maksimal dan terhindar dari risiko-risiko investasi. Untuk itulah diperlukan unit khusus untuk menganalisa jenis investasi yang tepat yang biasanya dikenal dengan sebutan Revenue Management Unit.

B. Pasar Keuangan (Financial Market) Secara umum, pasar keuangan (financial market) terdiri dari pasar uang (money market) dan pasar modal (capital market). Pasar uang adalah pasar untuk surat-surat utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat (biasanya kurang dari satu tahun).

Pinjaman dan Investasi Jangka Pendek

105

Sedangkan pasar modal bisa didefinisikan sebagai pasar untuk utangjangka panjang (utangdengan masa jatutempo lebih dari satu tahun) dan untuk modal saham. Istilah pasar uang dipakai untuk sebuah kelompok yang tidak memiliki hubungan erat dengan pasar, mereka adalah pasar dealer. Dealer merupakan pedagang surat berharga, mereka membeli surat berharga untuk persediaan kemudian pada waktu yang tepat surat-surat berharga tadi dijual. Berbeda dengan broker saham yang bertindak sebagai agen bagi pemilik saham dalam melakukn pembelian dan penjualan saham di pasar modal; mereka tidak memiliki surat-surat berharga tersebut. Di Amerika Serikat pasar uang didominasi oleh bank-bank besar, dealer surat berharga pemerintah, dealer commercial paper, dan sejumlah broker uang. Broker uang bekerja khusus dalam mencari pihak yang bersedia memberikan pinjaman jangka pendek dan menyalurkan dana yang didapat kepada peminjam (borrower). Pasar uang dan pasar modal hanyalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan jenis komoditas yang dijual. Namun pada kenyataannya, pasar keuangan dapat diklasifikasikan menjadi pasar primer (primary market) dan pasar sekunder (secondary market). 1. Pasar Primer Pasar primer tejadi ketika pemerintah atau perusahaan untuk pertama kalinya menjual surat berharga. Perusahaan memiliki dua alternative pasar primer yaitu penawaran umum (public offering) dan penempatan khusus (private placements). Kebanyakan surat utangdan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum dijamin oleh sekelompok bank yang bertindak sebagai perusahaan investasi. Mereka membeli surat-surat berharga tersebut untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Penawaran umum surat-surat berharga harus diregistrasikan ke lembaga pasar modal. Alternatif yang lain adalah penempatan khusus. Penempatan khusus tidak memerlukan registrasi ke lembaga pasar modal, alternative ini biasanya dipilih untuk menghindari biaya-biaya yang timbul terkait dengan registrasi surat berharga apabila ditawarkan melalui penawaran umum. 2. Pasar Sekunder Pasar sekunder terjadi ketika terjadi perdagangan surat utangdan saham setelah pertama kali terjual. Ada dua macam pasar sekunder: Pasar lelang (auction markets) dan pasar dealer (dealer market). Yang dimaksud dengan auction markets adalah pasar modal, di mana terjadinya transaksi lelang. Sedangkan yang dimaksud dengan dealer market adalah pasar di mana investor dan dealer melakukan negosiasi jual-beli secara langsung sehingga

106

Manajemen Kas

tecapai kesepakatan (deal). Salah satu bentuk yang popular dari dealer market adalah over-the-counter (OTC) market. Di Amerika Serikat auction market lebih banyak memperdagangkan saham (85% dari total perdagangan saham). Sedangkan dealer market mendominasi perdagangan surat hutang. Dealer market sendiri mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, sebuah serikat dealer dan broker di OTC didirikan pada bulan Februari 1971yang kita kenal dengan nama NASDAQ (the National Association of Securities Dealers Automated Quatation). Di Indonesia telah tersedia pasar sekunder untuk surat hutang. Salah satu dealer market yang cukup dikenal adalah OTC-FIS (Over The Counter- Fixed Income Service) yang dimiliki oleh BES. Selain itu telah ada HIMDASUN (Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara) dan IFIDA (Indonesian Fixed Income Dealer Association). HIMDASUN sendiri sampai saat ini beranggotakan 10 bank lokal 5 bank swasta asing dan 4 sekuritas. Pembentukan HIMDASUN. C. Investasi Pasar Uang Seperti disinggung sebelumnya, pasar uang biasanya memperdagangkan surat utang jangka pendek. Akan tetapi dalam praktiknya, ada juga surat utang jangka panjang yang diperdagangkan di pasar uang. Tabel 5.1 menyajikan secara ringkas jenis-jenis investasi pasar uang di Amerika Serikat berikut maturity, marketability dan return-nya. Berikut ini akan dibahas satu persatu jenis investasi pasar modal. Sertifikat Bank Indonesia 1. Bank Time Deposits and Certificates of Deposit Pada deposito biasa, jumlah yang kita setorkan ke deposito hanya bisa diambil setelah jangka waktu tertentu. Pemilik deposito bisa menarik uangnya sebelum waktu yang ditentukan dengan konsekuensi bunga yang diterima akan dikurangi. Berbeda dengan negotiable certificate of deposit (CD) yang bisa dijual sebelum jatuh temponya kepada pihak lain yang berminat (selain bank penerbit) tanpa persetujuan bank penerbit terlebih dahulu. Jangka waktu tempo untuk jenis investasi ini biasanya antara 30 hari sampai tiga bulan. 2. Commercial Paper Secara umum bank bisa dikatakan memiliki fungsi sebagai penghubung antara pihak memiliki kelebihan dana (penabung) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam) meskipun kedua belah pihak tersebut tidak dipertemukan. Melalui Commercial Paper pihak yang membutuhkan dana bisal angsung mendapatkan dana yang dibuthkan dari pihak yang memiliki kelebihan dana tanpa perantara. Commercial Paper biasanya didukung (back-up) oleh line of credit yang dibuat oleh penerbit dengan bank. Sehingga jenis investasi ini relative aman dari risiko

107


default (tidak terbayar). Waktu jatuh tempo untuk Commercial Paper berkisar dari 60 hari sampai sembilan bulan. Penerbit Commercial Paper pada umumnya perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi dan telah mendapat kepercayaan masyarakat. Perusahaan besar umumnya lebih memilih menerbitkan Commercial Paper dibanding dengan meminjam ke bank dikarenakan biaya untuk biaya untuk penerbitannya lebih kecil dibanding biaya pinjaman ke bank. 3. Medium-Term Notes Medium-Term Notes bisa dikatakan sebagai gabungan antara obligasi korporat dan Commercial Paper. Disatu sisi jangka waktu jatuh tempo untuk investasi ini bisa sama dengan obligasi (270 hari sampai dengan 30 tahun). Di sisi lain penjualannya berbeda dengan obligasi yang harus melalui underwriter, Medium-Term Notes dijual langsung maupun melalui dealer. Jenis surat berharga ini merupakan alternative yang fleksibel bagi institusi yang membutuhkan dana, mereka hanya perlu melepas ke dealer dengan memberikan rincian tertentu mengenai jumlah uang yang dibutuhkan, tingkat suku bunga, dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, dealer yang akan mencarikan pembeli yang berminat. 4. Banker’s Acceptance Banker Acceptance bisa dikatakan sebagai perjanjian dengan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa mendatang, tentunya dengan terlebih dahulu menyetor sejumlah uang ke bank tersebut. Atau dengan kata lain bank berutangkepada pemegang Banker’s Acceptance. Jenis investasi ini biasanya digunakan sebagai instrument untuk membiayai ekspor atau impor di masa datang atau transaksi lain yang berhubungan dengan mata uang asing. Jenis investasi ini diperdagangkan di pasar uang dan waktu jatuh temponya berkisar enam bulan. Bisa dibilang jenis investasi ini risikonya sangat rendah. 5. Repurchase Agreement Repurchase Agreement atau yang lebih dikenal dengan sebutan repos adalah pinjaman dengan jaminan kepada delaer surat hutang. Investor membeli obligasi kepada dealer dengan perrjanjian obligasi tersebut akan dibeli kembali oleh dealer pada waktu yang telah ditentukan. Seringkali waktu yang disepakati untuk membeli kembali obligasi tersebut amat singkat (24 jam). Sekilas repos kelihatan sangat marketable dan hampir tanpa risiko, akan tetapi dalam kenyataannya, kebangkrutan beberapa dealer di Amerika Serikat telah menyebabkan obligasi tidak dibeli kembali. Tabel 5.1: Jenis-Jenis Investasi Pasar Uang

Investasi

Borrower (Peminjam)

Maturity (Jatuh Tempo)

Marketability

Dasar Penghitungan Return

108

Investasi

Manajemen Kas

Borrower (Peminjam)

Treasury bills

Pemerintah Amerika Serikat

Federal agency discount notes

Badan-badan yang mewakili pemerintah AS seperti: FHLB (Federal Home Loan Bank) dan Federal National Mortgage Association. Kabupaten / Kotamadya, Negara bagian, sekolah, distrik dll. Kabupaten / Kotamadya, Negara bagian, universitas, dll

Tax-exempt municipal notes

Tax-exempt variable-rate demand bonds (VRDBs) Money market deposits Negotiable certificates of deposits (CDs) Commercial Paper (CP)

Mediumterm notes (MTNs)

Bank komersial

Bank komersial

Perusahaan industri; perusahaan keuangan; bank yang tergabung dalam perusahaan holding; serta kotamadya dan kabupaten Perusahaan keuangan yang besar dan

Maturity (Jatuh Tempo) 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun 3 sampai 6 bulan

Marketability Pasar sekunder yang sangat baik Pasar sekunder yang sangat bagus

Dasar Penghitungan Return Discount Discount

3 sampai 1 tahun

Pasar sekunder yang bagus

Bunga pada saat jatuh tempo

20sampai 40tahun

Pasar sekunder yang bagus

Tingkat suku bunga yang berubah-ubah.

1 minggu sampai dengan 12 bulan Berkisar antara 1 sampai 3 bulan Maksimal 270 hari, biasanya 60 hari atu kurang

Tidak diperdagangkan di pasar uang

Bunga dengan tarif tetap (fix)

Pasar sekunder yang jelek

Bunga pada saat jatuh tempo

Dealer atau penerbit (issuer) akan membeli kembali

Discount

Minimal 270 hari; biasanya

Dealer akan membeli kembali

Bunga; biasanya dengan tarif

109


perusahaan industri Bank komersial yang besar

Maturity (Jatuh Tempo) kurang dari 10 tahun 1 sampai 6 bulan

Dealers di surat berharga pemerintah Amerika Serikat

Satu malam sampai 3 bulan

Borrower (Peminjam)

Investasi

Bankers’ acceptances (BAs) Repurchase agreements (repos)

Marketability

Dasar Penghitungan Return tetap (fix)

Pasar sekunder yang wajar

Discount

Diperdagangkan di pasar sekunder

Harga pembelian kembali lebih tingi dari harga jualnya; selisih diakui sebagai tingkat bunga

D. Memilih Investasi Pasar Uang Sebelum menentukan akan melakukan investasi dalam instrumen pasar uang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan keuntungan dan risiko yang dikandung suatu investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memilih investasi: 1. Maturity Maturity bisa diartikan sebagai periode pelunasan yaitu periode di mana pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilakukan. Untuk perubahan tingkat suku bunga pada level tertentu, harga surat berharga yang memiliki maturity yang lebih panjang akan lebih fluktuatif dibanding dengan surat berharga yang memiliki maturity yang lebih pendek. Risiko semacam ini sering disebut interst-rate risk. Oleh karena itu kebanyakan perusahaan membatasi investasi dalam marketable securities dengan jangka waktu 90 hari. 2. Default Risk Default Risk adalah kemungkinan bunga atau pokok tidak akan dibayar tepat waktu dan dalam jumlah yang telah ditentukan. Rating (pemeringkatan ) risk biasanya dibuat oleh lembaga khusus (seperti: Moody’s Investor Service dan Standard & Poor’s) yang membuat pemeringkatan surat berharga dari berbagai perusahaan dan pemerintah. Perusahaan biasanya menghindari investasi surat berharga dengan default risk yang tinggi. 3. Marketability Marketability adalah tingkat kemudahan suatu asset untuk diubah menjadi kas. Ciri-ciri investasi yang marketable adalah:

110

Manajemen Kas

a. Tidak ada price-pressure effect. Jika suatu asset bias dijual dalam jumlah besar tanpa mengubah harga pasarnya, itu berarti asset tersebut marketable. Price-pressure effect adalah risiko di mana harga asset harus telebih dahulu diturunkan agar bias terjual. b. Waktu. Jika suatu asset bias dijual dengan cepat pada harga pasar yang berlaku, itu berarti asset tersebut marketable. Secara umum, marketability adalah kemampuan untuk menjual sebuah asset pada harga pasar dengan cepat dan dalam jumlah yang besar. Di Amerika Serikat jenis surat berharga yang paling marketable adalah U.S. Treasury bills. 4. Taxability Beberapa jenis surat berharga memiliki perlakuan pajak yang berbedabeda.Obligasi pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat dikecualikan dari pajak federal dan pajak negara bagian tempat dikeluarkannya bond tersebut Akan tetapi return-nya lebih kecil jika dibandingkan dengan obligasi korporasi.Tujuh puluh persen dari pendapatan dividend atas saham biasa dan saham preferen di Amerika Serikat dikecualikan dari pajak penghasilan perusahaaan. Sedangkan di Indonesia sendiri, bunga obligasi dengan kupon dikenai pajak final 20%. Begitu juga dengan obligasi tanpa bunga dan obligasi dengan kupon, diskonto pada saat dijual dikenakan PPh final 20%. E. Menentukan Nilai dan Yield Investasi Pasar Uang Berdasarkan return yang diberikan, investasi pasar uang secara umum dapat dikelompokkan menjadi investasi yang diterbitkan dengan yield basis (menawarkan keuntungan berupa yield) dan investasi yang diterbitkan dengan discount basis (menawarkan keuntungan berupa discount). Sebelum lebih lanjut membahas cara penghitungan nilai investasi pasar uang dan yield-nya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian nilai dan yield. Untuk investasi dengan basis yield, nilai adalah jumlah uang yang diteima pada saat jatuh tempo. Sedangkan untuk investasi berbasis discount yang dimasud nilai adalah jumlah yang harus dibayar untuk membeli investasi. Yield secara sederhana dapat diartikan sebagai tingkat pendapatan/keuntungan dari suatu investasi, bisa berupa coupon (bunga) maupun discount (selisih lebih antara harga beli investasi dengan harga jatuh temponya). Nilai investasi pasar uang mempunyai kaitan erat dengan yield yang ditawarkannya oleh karena itu penjelasan mengenai nilai investasi pasar uang tidak dapat dipisahkan dengan penjelasan mengenai yield. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai investasi pasar uang dan menghitung yield-nya baik investasi dengan yield basis maupun discount basis.

1. Investasi dengan basis yield Contoh yang paling representatif dari investasi dengan yield basis adalah Money Market Deposits dan Certificates of Deposits. Kedua surat berharga tersebut biasanya ditebitkan pada nilai par-nya.

111


a.

Money Market Deposits

Telah disinggung sebelumnya bahwasanya Money market deposits (MMD) memiliki maturity date 1 minggu sampai dengan 12 bulan. Bunga yang ditawarkan biasanya dikaitkan dengan London Interbank Bid Rate (LIBID). Jenis investasi ini biasanya tidak bisa dicairkan sebelum maturity date-nya. Rumus yang digunakan untuk menghitung bunga adalah sebagai berikut: R = M x d x (N/365)

……(5.1)

Yield dalam hal ini adalah “d”. Sedangkan untuk menghitung nilai MMD pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: F = M + R

……..(5.2)

Tingkat suku bunga efektif dihitung dengan rumus berikut: 365/Nsm re =

1 + d

Nim 365

-1

…..(5.3)

Keterangan : R = jumlah bunga M = face/par value dari MMD d = tingkat suku bunga (yield) N = Jumlah hari antara tanggal pembukaan dengan jatuh tempo F = Nilai pada saat jatuh tempo Contoh: Sebuah MMD dengan nilai £1.000.000; bunga 9,25 % pertahun dan jangka waktu 31 hari dibuka pada tanggal 15 januari dan jatuh tempo pada tanggal 15 februari. Maka perhitungan bunga dan nilai jatuh temponya adalah sebagai berikut: M = £1.000.000 d = 9,25 % pertahun N = 31 hari R = £1.000.000 x 0,00925 x (31/365) = £ 7.856,16 F = £1.000.000 + £ 7.856,16 = £ 1.007.856,16 365/61 re =

61 1 + 0,09 365

- 1

= 9,34 %

112

Manajemen Kas

Investor seringkali memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari money market deposit dengan cara menjual Money Market Deposits kemudian uang hasil penjualan kembali diinvestasikan ke Money Market Deposits yang lain. Cara seperti ini akan memberikan keuntungan yang lebih dibanding menginvestasikan uang sekaligus untuk jangka waktu yang sama dengan syarat tingkat suku bunga tidak berubah. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai pada saat jatuh tempo jika metode menginvestasikan kembali digunakan.

F =M x

1 + 0d1 N1 365

x

1 + 1d1 N2 365

…..(5.4)

Keterangan: = Tingkat suku bunga untuk akhir periode pertama 0d1 d = Tingkat suku bunga pada saat jatuh tempo 1 1 N1 = Lama periode pertama N2 = Lama periode kedua Sebagai perbandingan, return yang diberikan jika uang diinvestasikan sekaligus dalam satu waktu dapat dihitung dengan rumus berikut:

F =M x

1 + 0d2 N1 + N2 365

…..(5.5)

Contoh: Tingkat bunga untuk £1.000.000 MMD yang diterbitkan dengan jangka waktu dua bulan adalah 9,25 % dan tidak berubah selama masa jatuh tempo. Bulan pertama berjumlah 31 hari dan bulan kedua berjumlah 28 hari. Dengan cara menginvestasikan kembali maka nilai pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: 0d1

= 0,0925 d = 0,0925 1 1 N1 = 31 N2 = 28

113


F = £1.000.000

31

1 + 0,0925

x

x

1 + 0,0925

28 365

365 = £1.015.007,80

Sedangkan jika diivestasikan selama dua bulan tanpa melakukan penarikan, maka nilai pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: F = £1.000.000

x

1 + 0,0925

N1 + N2 365

= £1.014.952,06 b. Negotiable Certificates of Deposit Untuk Certificates of Deposit (CD) yang memiliki bunga tetap, jumlah bunga diperhitungkan dengan menggunakan rumus (5.1). Akan tetapi perlu diingat bahwasanya “d” tidak sama dengan yield. Hal ini dikarenakan harga CD tidak tetap karena diperdagangkan di secondary market. Untuk itulah, untuk menghitung yield diperlukan rumus sebagai berikut:

M P

r =

Nim 365

1 + d

-1

x

365 Nim

…..(5.6)

Untuk menghitung nilai CD –dalam hal ini current market price-nya-, digunakan rumus sebagai berikut:

M x

Nim 365

1 + d

…..(5.7)

P = Nim 365

1 + r F

…..(5.8)

P = 1 + r

Nim 365

114

Manajemen Kas

Tingkat suku bunga efektif dihitung dengan rumus berikut: 365/Nsm

re =

1 + r

Nim 365

-1

…..(5.9)

Keterangan: r = current yield P = current market price re = tingkat suku bunga efektif F = maturity value M = face value d = tingkat suku bunga Nim = jumlah hari antara issue dan maturity Nsm = jumlah hari antara settlement dan maturity Nis = jumlah hari antara issue dan settlement Sedangkan jika CD tidak dimiliki dari saat pertama diterbitkan dan dijual sebelum jatuh tempo, maka yield dihitung dengan rumus di bawah ini:

rh =

1 + rp

Npm 365

1 + rs Ns

-1

x

m

365 Npm -

Keterangan: rp = yield pada saat CD dibeli rs = yield pada saat CD dijual Npm = jumlah hari antara pembelian dan jatuh tempo Nsm = jumlah hari antara penjualan dan jatuh tempo Contoh: 1. Sebuah CD di-issued dengan harga £ 1.000.000 (harga par) dengan coupon (bunga) 8% dengan jangka waktu 91 hari akan jatuh tempo dalam 61 hari. Harga sekarang (current price) dari CD ini adalah £ 1.005.000. M = £ 1.000.000 P = £ 1.005.000 d = 8% Nim = 91 hari Nsm= 61 hari

r =

£ 1.000.000 x £ 1.005.000

1 + 0,08

91 36

-1

x

36 5

= 8,9%

2. Sebuah CD dikeluarkan dengan harga £ 1.000.000 jatuh tempo dalam 91 hari dan coupon 8%. 61 hari lagi CD akan jatuh tempo yield pada saat sekarang adalah 9 %. Maka Nilai pada saat jatuh tempo dan tingkat suku bunga efektifnya adalah sebagai berikut:

…..(5.10 )

115


M = £ 1.000.000 d = 8% r =9% Nim = 91 Nsm= 61

£ 1.000.000 x

1 + 0,08 91 365

P = 1 + 0,09

61 365

= £ 1.004.831,44 365/Nsm

re =

1 + r

61 365

-1

3. Seorang investor membeli CD dengan jangka waktu 91 hari dengan coupon (bunga) 10%. CD tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 50 hari, akan tetapi 20 = 9,34 % hari sebelum jatuh tempo CD tersebut dijual dengan yield 10%. Maka yield selama CD dimiliki (holding yield). rp = 0,1 rs = 0,1 Npm= 50 Nsm= 20

rh =

1 + 0,1 50 365

1 + 0,1 26 0

-1

x

365 50 - 20

= 9,95% 2. Investasi dengan basis discount Yang termasuk jenis investasi semacam ini adalah Treasury Bills, Bills of Exchange, Banker Acceptance dan Commercial Paper. Rumus (5.11) dan (5.12) digunakan untuk memperhitungan nilai investasi ketika pertama kali diterbitkan (issue)

M

P = 1 + r

…..(5.11) Nsm 365

116

Manajemen Kas

P= M x

r =

1

-d

…..(5.12)

Nsm 365

d 1 – d (Nsm/365)

…..(5.13)

Keterangan: P = harga ketika di-issue (pertama kali dijual) M = face value r = yield d = tingkat discount Nsm = jangka waktu jatuh tempo r (equivalent yield ) pada rumus (5.13) hanya berlaku untuk investasi yang hanya sekali menerima discount (jatuh tempo dalam 6 bulan atau kurang). Sedangkan untuk menghitung yield dari investasi yang menerima discount lebih dari satu kali (jatuh tempo lebih dari 6 bulan) digunakan rumus (5.14). -2H + 2{H2 + (2H - 1) [(M/P) - 1]}1/2 …..(5.14) rb = 2H - 1 Keterangan: rb = yield untuk investasi yang menerima discount lebih dari sekali. H = Nsm / 365 Seperti pada CD, untuk investasi yang dibeli setelah issue dan dijual sebelum jatuh tempo, yield-nya dihitung dengan menggunakan rumus (5.15) rh =

1 - ds

Nsm 365

1 + dp

Npm 365

-1

x

365 Npm N

Contoh: 1. Diterbitkan Treasury Bill dengan jangka waktu 91 hari dengan nilai £100 dengan discount 10%. Perhitungan harga penerbitan (issue) dan yieldnya adalah sebagai berikut: M = £100

…..(5.15 )

117


d = 10% Nsm = 91 hari P = £100 x

1 0,1

r =

91 365

- 0,1

= £ 97,51

= 10,26%

1 – 0,1 (91/365) 2. Diterbitkan sebuah investasi bernilai £100 dengan jangka waktu 246 hari dan discount 9,43%. Perhitungan harga penerbitan dan yield-nya adalah sebagai berikut: M = £100 d = 9,43% H = 246 hari/365 = 0,674 P = £100 x

1

- 0,0943

246

= £ 93,65

365 rb =

-2(0,624) + 2{0,6742 + [2(0,674) - 1] [(100/93,65) - 1]}1/2

= 9,93%

2(0,674) - 1

3. Seorang investor membeli sbuah Treasury Bills dengan jangka waktu jatuh tempo 91 hari 10 hari setelah penerbitannya dan menjualnya tujuh hari kemudian dengan tingkat dicount yang sam ketika dibeli yaitu 10%. Perhitungan yield-nya adalah sebagai berikut: ds = 0,1 dp = 0,1 Nsm = 74 Npm = 81 rh =

1 - 0,1

74 365

1 + dp

81 365

-1

x

365 Npm - Nsm

= 10,23%

F. Strategi Pembiayaan Aset Lancar Dalam keadaan ekonomi yang ideal, asset jangka pendek seharusnya dibiayai dengan utangjangka pendek, dan asset jangka panjang dibiayai dengan utangjangka panjang. Seperti terlihat pad grafik 5.1 di mana jumlah asset tetap dan utangjangka panjang ditambah saham selalu meningkat. Sedangkan jumlah asset lancar dan utangjangka pendek selalu tetap setiap periodenya dan net working capital (asset

118

Manajemen Kas

lancar dikurangi utangjangka pendek) selalu nol. Akan tetapi dalam praktiknya, asset lancar jarang sekali berjumlah nol. Secara teoritis ada dua strategi yang biasa digunakan untuk membiayai kebutuhan kas jangka pendek, yaitu: (1) strategi fleksibel dan (2) strategi restriktif. Berdasarkan strategi fleksibel, asset lancar dibiayai dengan menggunakan pinjaman jangka panjang. Pada grafik 5.3 dapat kita lihat bahwasanya pinjaman jangka panjang pada waktu-waktu tertentu melebihi total kebutuhan asset sehingga kelebihan tersebut bisa dinvestasikan dalam bentuk investasi jangka pendek. Ketika pinjaman jangka panjang tidak mencukupi kebutuhan asset sehingga diperlukan utang jangka pendek untuk membiayai defisit sebagaimana digambarkan oleh grafik 5.4, hal inilah yang disebut dengan strategi restriktif.

Uang

Aset lancar = Utang jangka pendek

UtangJangka Panjang dan Modal Saham

Aset tetap

0

1

2

3

4

Waktu

Grafik 5.1: Pembiayaan dalam Kondisi Ideal

Uang

Total kebutuhan Aset

Waktu Grafik 5.2: Kebutuhan Kas

119


Uang

Total kebutuhan Aset

Marletable Securities

Pembiayaan Jangka Panjang

Waktu Grafik 5.3: Strategi Fleksibel

Uang Pembiayaan Jangka Pendek

Total Kebutuhan Aset

Pembiayaan Jangka Panjang

Waktu Grafik 5.4: Strategi Restriktif

1. Jumlah Pinjaman Jangka Pendek Tidak ada jawaban yang definitif mengenai berapa jumlah pinjaman jangka pendek. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis, yaitu: a. Cadangan Kas. Strategi fleksibel mengisyaratkan surplus kas dan pinjamam jangka pendek yang kecil. Strategi ini mengurangi kemungkinan sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, suatu institusi tidak perlu khawatir untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. b. Maturity Hedging. Kebanyakan perusahaaan membiayai persediaannya dengan pinjaman jangka pendek dan menghindari penggunaan pinjaman jangka panjang untuk membiayai asset tetap (jangka panjang). Risiko dari kebijakan semacam ini adalah tingkat suku bunga pinjaman jangka pendek yang relatif lebih cepat berubah dibanding tigkat suku bunga pinjaman jangka panjang. c. Struktur Jangka waktu. Dalam keadaan normal tingkat suku bunga pinjaman jangka pendek lebih rendah disbanding tingkat suku bunga pinjaman jangka

120

Manajemen Kas

panjang sehingga akan lebih menguntungkan untuk melakukan pinjaman jangka pendek. 2. Kekurangan dan Kelebihan Pembiayaan Jangka Pendek Berikut ini kelebihan dan kekurangan penggunaan pembiayaan jangka pendek untuk memebiayai kebutuhan asset jangka pendek. a. Kecepatan Pinjaman jangka pendek dapat dengan lebih cepat diperoleh disbanding dengan pinjaman jangka panjang. Pemberi pinjaman cenderung akan lebih teliti dalam mengevaluasi kemampuan keuangan calon peminjam dan persyaratannnya bisa sangat ketat mengingat panjangnya masa pinjaman. Karenanya, jika dana dibutuhkan segera pinjaman jangka pendek adalah pilihan yang tepat. b. Fleksibilitas Pada umumnya pinjaman jangka panjang mensyaratkan batasan-batasan dan peraturan-peraturan tertentu yang lebih restriktif dibanding pinjaman jangka pendek. Persyaratan seperti presentase tertentu rasio likuiditas yang harus selalu dipertahankan secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi kinerja dari institusi peminjam. Selain itu biaya seperti biaya penalty keterlambatan pembayaran akan memberatkan peminjam. c. Biaya pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang Dalam keadaan normal yield dari pinjaman jangka pendek biasanya mengikuti kurva menurun (downward sloping) di mana tingkat suku bunga akan cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sebaliknya pinjaman jangka pendek mengikuti kurva yield menaik (upward sloping) di mana tinkat suku bunga akan terus naik. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya biaya pinjaman jangka pendek lebih kecil dibanding pinjaman jangka panjang. d. Risiko Pinjaman Meskipun tingkat suku bunganya lebih rendah dibanding pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek karena beberapa alasan lebih berisiko. Biaya bunga pinjaman jangka panjanga relatif lebih stabil berbeda dengan pinjaman tingkat bunga pinjaman jangka pendek yang cenderung fluktuatif. Dalam kenyataannya tingkat bunga pinjaman jangka pendek bisa naik hingga berlipat jika keadaan ekonomi yang tidak baik. Lebih jauh, ketergantungan pada pinjaman jangka pendek bisa berakibat fatal pada institusi peminjam. Ketika peminjam tidak memiliki asset yang cukup untuk melunasi hutangya risiko kebangkrutan mengancam.


121

3. Sumber Pinjaman Jangka Pendek Di sektor privat pinjaman jangka pendek biasanya diperoleh dengan menerbitkan instrumen pasar uang atau mencari pinjaman dari bank komersial. Di beberapa negara maju, penerbitan instrumen pasar uang sebagai sumber pembiayaaan jangka pendek telah umum dilakukan. Sedangkan penggunaan pinjaman dari bank komersial adalah sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Pinjaman biasanya diperoleh dari bank sentral atau lembaga yang dibentuk khusus untuk mencari sumber dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah tersebut. a. Pinjaman Jangka Pendek Bank Komersial Secara umum, berbagai produk pinjaman jangka pendek yang disediakan oleh bank bisa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: pinjaman dengan jaminan dan pinjaman tanpa jaminan. 1) Pinjaman tanpa jaminan Pinjaman tanpa jaminan adalah cara yang paling umum untuk membiayai kebutuhan kas jangka pendek. Peminjam biasanya meminta line of credit (batas maximum pinjaman) baik dengan ataupun tanpa komitmen. Tingkat suku bunga dari line of credit pada umumnya beberapa persen lebih tinggi dari tingkat pinjaman suku bunga bank utama (prime rate). Biasanya yang digunakan sebagai patokan LIBOR (London Interbank Offered Rate), seperti: LIBOR + 2%. Line of credit dengan komitmen biasanya mengharuskan peminjam untuk membayarkan sejumlah uang sebagai syarat, sering disebut commitment fee. Selain commitment fee, institusi peminjam –khususnya yang berskala menegah dan kecilbiasanya diminta untuk menyimpan sekian persen dari jumlah pinjamannnya sebagai penjamin (compensating balances). 2) Pinjaman dengan jaminan Jaminan yang sering diminta untuk utangjangka pendek biasanya piutang atau persediaan.Untuk pinjaman dengan jaminan piutang, piutang biasanya ditempatkan (assigned) atau di factoring kan. Sedangkan factoring bisa dikatakan sebagai penjualan piutang. Pembeli piutang (factor) yang berhak atas utangdan melakukan penagihan dengan sendiri. Berbeda dengan assignment, di mana piutang dijadikan jaminan dan peminjam berrtanggung jawab menagih piutang apabila tidak mampu membayar pinjamannya. Selain factoring dan assignment, piutang bisa dijadikan jaminan dengan cara meminta pelanggan membayar piutang langsung ke bank pemberi pinjaman tanpa melalaui peminjam. Pinjaman dengan jaminan persediaan ada tiga macam: 1) Blanket Inventory Lien. Jenis pinjaman ini memberikan hak gadai atas persediaan yang dijaminkan oleh penjual.

122

Manajemen Kas

2) Trust Receipt. Peminjam menahan persediaan dari peminjam dilengapi dengan dokumen trust receipt. Hasil penjualan dari persediaan dengan sendirinya akan menghapuskan hutang. 3) Field-Warehouse Financing. Persediaan akan terlebih dahulu disupervisi oleh perusahaan pergudangan yang bekerja untuk pemberi pinjaman. Persediaan disimpan oleh perusahaan pergudangan tersebut dan tidak bisa digunakan oleh peminjam selama pinjamannya belum dilunasi. b. Biaya Pinjaman Bank Biaya pinjaman bank berbeda antara peminjam yang satu dengan yang lain. Untuk peminjam dengan risiko tinggi, bank cenderung akan meninggikan biaya pinjaman. Sebaliknya untuk peminjam dengan risiko rendah biaya pinjaman akan lebih rendah. Patokan yang digunakan biasanya prime rate, peminjam yang dipercaya akan mendapatkan pinjaman dengan tingkat suku bunga dibawah prime rate sedanggkan peminjam yang dinilai berisiko akan mendapatkan suku bunga di atas prime rate. Tingkat suku bunga bank terkait dengan keadaan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Pada saat perekonomian lemah di mana permintaan akan pinjaman rendah, inflasi rendah dan pemerintah memiliki cadangan uang yang cukup, tingkat suku bunga bank biasanya rendah. Sebaliknya ketika perekonomian kuat di mana permintaan pinjaman meningkat dan pemerintah membatasi suplai uang, tingkat suku bunga biasanya tinggi. Selain bunga ada banyak biaya lainnya yang terkait dengan pinjaman jangka pendek. Berikut ini jenis-jenis biaya pinjaman jangka pendek: 1) Biaya Amortisasi Pada umumnya pinjaman jangka pendek mengharuskan peminjam untuk mencicil bunga pinjaman dan kemudian pada saat jatuh tempo barulah pokok pinjaman dilunasi. Akan tetapi jenis pinjaman tertentu mengharuskan peminjam mencicil tidak hanya bunga akan tetapi juga sejumlah tertentu dari pokok pinjaman. Jumlah biaya bunga dan sejumlah pokok pinjaman tersebut yang disebut biaya amortisasi. 2) Jaminan (Security) Seperti diuraikan sebelumnya, ada jenis-jenis pinjaman tertentu yang mengharuskan adanya jaminan yang biasanya berupa piutang ataupun persediaan. Jaminan seperti ini kadangkala sama sekali tidak bisa digunakan oleh peminjam sebelum pinjaman dilunasi. Selain itu, asset yang telah dijaminkan tidak dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman lain. 3) Garansi Pinjaman Untuk institusi peminjam dengan skala kecil, bank biasanya meminta garansi dari pemilik institusi tersebut sebagai penanggung jawab secara pribadi (biasanya


123

pemilik). Akan tetapi untuk institusi peminjam berskala besar hal ini jarang dilakukan karena banyaknya jumlah shareholder atau stakeholder. 4) Bunga Nominal Bunga bank ada yang tetap dan ada yang mengambang. Suku bunga mengambang biasanya dikaitkan dengan patokan tertentu seperti prime rate, LIBOR, atau t-bills rate. Kebanyakan pinjaman yang bersuku bunga mengambang adalah pinjaman yang memiliki waktu jatuh tempo lebih dari sembilan puluh hari. 5) Frekuensi Pembayaran Bunga Surat utang jangka pendek biasanya menyebutkan berapa kali bunga harus dibayar. Bunga biasanya dihitung per hari akan tetapi dibayar bulanan. 6) Jatuh Tempo Berbeda dengan pinjaman jangka panjang yang memiliki waktu jatuh tempo yang pasti, pinjaman jangka pendek tidak memiliki waktu jatuh tempo yang spesifik. Sebagai contoh sering disebutkan bahwa waktu jatuh tempo 30 hari, 90 hari, enam bulan atau setahun, ini berarti peminjam bisa memilih salah satu waktu jatuh tempo dan memperpanjang waktu jatuh tempo dengan persetujuan bank. 7) Discount Berbeda dengan bunga yang biasanya dibayar setelah pinjaman diterma, discount dipotong dari jumlah pinjaman sebelum pinjaman dibayarkan. Sebagaimana diterangkan sebelumnya discount adalah selisih antara jumlah yang diterima peminjam dengan jumlah pinjaman ketika jatuh tempo. 8) Komponen Biaya Lainnya Seperti disebutkan sebelumnya, jenis pinjaman jangka pendek tertentu mensyaratkan adanya compensating balances dan commitment fee. Jumlah commitment fee ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman yang belum ditarik, hal ini berlaku untuk pinjaman dengan line of kredit (batas kredit) formal. Contoh: Sebuah institusi membuat persetujuan untuk meminjam $ 100.000.000 dengan commitment fee ¼ dari 1% jumlah pinjaman yang belum ditarik, jumlah pinjaman yang telah ditarik adalah $ 50.000.000, maka commitment fee-nya adalah $ 125.000 (¼ x 1% x $ 50.000.000). Baik compensating balance maupun commitment fee berakibat meningkatnya biaya pinjaman dan tingkat suku bunga efektifnya. 4. Memilih Bank Seringkali yang dijadikan pertimbangan dalam memilih bank lender (pemberi pinjaman) adalah biaya pinjaman dan lokasi. Sebenarnya, ada banyak faktor penting

124

Manajemen Kas

lainnya yang harus dipertimbangkan, berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan bank peminjam: a. Kesiapan Menanggung Risiko Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda mengenai risiko, ada yang konservatif (menghindari risiko), ada pula yang moderat. Bank yang memiliki jumlah deposit yang fluktuatif biasanya lebih konservatif dibanding bank-bank yang memiliki jumlah deposit yang besar yang biasanya lebih moderat. Selain itu bank-bank yang memiliki cabang yang banyak dan tersebar biasanya lebih moderat dikarenakan risiko yang besar dari suatu cabang akan diperhitungakan secara agregat dengan risiko dari cabang yang lain. b. Nasihat dan Konsultasi Bank-bank tertentu memiliki divisi konsultasi, dari pengalaman yang didapat dari nasabah lain seringkali bank mampu memberikan nasihat yang berharga dalam menghadapi masalah yang dihadapi atau memperbaiki keadaan yang telah ada. c.

Spesialisasi

Mengetahui spesialisasi dari suatu bank berguna bagi calon peminjam. Bank yang memiliki spesialisasi yang sesuai dengan bidang operasi usaha peminjam akan lebih membantu bagi peminjam sendiri. d. Batas Maksimal Pinjaman Batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan bank biasanya berkaitan erat dengan ukuran bank tersebut. Bank hanya diperbolehkan meminjamkan jumlah (presentase) tertentu dari modal sahamnya ditambah laba ditahan. Untuk pinjaman dengan jumlah besar sebaiknya dipilih bank-bank besar.

e. Merchant Banking Istilah “Merchant Bank” bisa diartikan bank yang tidak hanya menyediakan pinjaman tapi juga modal dan nasehat keuangan. Bagi calon peminjam bank seperti akan lebih menguntungkan. f.

Pelayanan Lainnya

Calon peminjam juga perlu mengevaluasi fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh bank peminjam. Calon peminjam semestinya mempertimbangkan fasilitas–fasilitas seperti: pelayanan manajemen kas, transfer, kemudahan mendapatkan mata uang asing dan penitipan dan fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.


125

5. Instrumen Pasar Uang Selain pinjaman dari bank, penerbitan surat utang jangka pendek mungkin bisa menjadi alternative lain pembiayaan jangka pendek pemerintah pusat maupun daerah. Di Amerika Serikat sendiri surat utang jangka pendek telah menjadi hal yang tidak asing lagi sebagai sumber pembiayaan jangka pendek. Pemerintah pusat menerbitkan treasury bill, sedangkan Pemerintah negara bagian dapat menerbitkan: Tax-exempt municipal notes, Tax-exempt variable-rate demand bonds (VRDBs) dan Commercial Paper (CP). Kelebihan penggunaan instrumen pasar uang sebagai pembiayaan dibanding pinjaman bank salah satunya adalah total biaya pinjaman yang dikeluarkan untuk penerbitan surat utang lebih rendah daripada total biaya pinjaman bank. Selain itu syarat pinjaman yang seringkali ketat dan terlalu mengikat tidak ada dalam penerbitan surat utang negara. Sejauh ini telah ada UU 24/2002 yang mengatur mengenai Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara oleh Pemerintah Pusat. Surat Perbendaharaan Negara adalah surat utangjangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun dan menawarkan return berupa discount. Di tingkat pemerintah daerah, telah ada UU 33/2004 yang mengatur mengenai pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang oleh pemerintah daerah. Akan tetapi dalam praktiknya baru Surat Perbendaharaan Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Belum adanya peraturan yang rinci mungkin merupakan kendala utama penerbitan surat utangjangka pendek ditambah kurangya pengetahuan dan sumber daya manusia yang kompeten mengenai tata cara dan administrasi penerbitan surat utangjangka pendek. Selain itu pasar uang yang kurang likuid, secara tidak langsung akan melemahkan minat investor untuk membeli surat utang negara. Pemerintah telah berusaha menggalakkan perdagangan surat utang negara dengan membentuk IDM (Inter Dealer Market). Dengan IDM diharapkan tersedia informasi yang memadai mengenai transaksi perdagangan surat utang negara, sehingga investor lebih tertarik untuk menanamkan uangnya. 6. Kriteria Memilih Pinjaman Jangka pendek Ada beberapa kriteria yang biasanya dipakai dalm memilih/menentukan jenis pembiayaan jangka pendek. Di antaranya: tingkat suku bunga (interest) dan biaya pinjaman lainnya, jatuh tempo (maturity), jaminan (security). a. Biaya pinjaman Besarnya biaya pinjaman perlu diperhitungkan dengan cermat sebelum memutuskan untuk menerbitkan surat utang atau melakukan pinjaman sehingga jumlah pinjaman yang diterima sesuai dengan kebutuhan kas jangka pendek. Bunga pinjaman jangka pendek biasanya fixed (tetap) akan tetapi ada juga suku bunga yang mengambang (float) sesuai dengan tingkat suku bunga umum. Untuk pinjaman tanpa

126

Manajemen Kas

jaminan biaya lain yang timbul selain bunga adalah commitment fee dan compensating balances. Untuk surat utang jangka pendek biaya pinjaman berupa discount atau coupon. Besarnya discount dan coupon yang ditawarkan perlu diperhitungkan dengan cermat agar tidak terlalu besar. Akan tetapi juga perlu diingat, discount yang terlalu kecil (di bawah harga pasar) tidak akan membuat investor tertarik. b. Maturity (Jangka Waktu Jatuh Tempo) Maturity menjadi pertimbangan yang lain sebelum memutuskan untuk meminjam. Semakin lama maturity sebuah utangjangka makin besar biaya pinjaman yang harus dikeluarkan. Akan tetapi tingkat likuiditas juga perlu dipertimbangkan, apakah institusi mampu melunasi hutangnya tersebut pada saat jatuh tempo. Untuk proyek yang dapat dengan segera menghasilkan cash inflow sebaiknya memilih maturity yang pendek, sebaliknya untuk pembiayaan proyek yang baru akan menghasilkan cash inflow dalam jangka waktu yang lama sebaiknya dipilih utangdengan maturity yang panjang. c. Security Seperti diterangkan sebelumnya, jaminan untuk utangjangka pendek biasanya berupa piutang dan persediaan. Jaminan bisa dengan cara assignment atau factoring. Dalam factoring peminjam tidak bertanggung jawab melakukan penagihan piutang jika hutangnya tidak bisa dilunasi, sedangkan dalam assignment, penagihan piutang adalah tanggung jawab peminjam.

RINGKASAN MATERI Investasi jangka pendek merupakan salah satu alternatif dalam rangka memanfaatkan kelebihan kas, selain cara-cara umum lainnya seperti membentuk cadangan mata uang asing dan penyertaan modal pada BUMN. Investasi jangka pendek atas kelebihan kas dapat dilakukan di pasar keuangan – baik pasar uang primer maupun pasar uang sekunder. Sebelum melakukan investasi perlu dipetimbangkan faktor-faktor seperti periode pelunasan, resiko bunga, kemudahan investasi tersebut diubah menjadi kas kembali dan resiko pajak. Nilai atas investasi tersebut juga bervariasi dalam perhitungannya; berbasis yield atau berbasis discount. Manfaat lain dari investasi jangka pendek adalah sebagai bagian dari strategi pembiayaan atas kebutuhan aset lancar. Strategi fleksibel dalam pembiayaan aset lancar memberikan peluang untuk melakukan pinjaman jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan aset lancar, kemudian ketika ada kelebihan kas dapat dimanfaatkan dengan berinvestasi jangka pendek.


127

Pertimbangan atas pelaksanaan strategi fleksibel ini tentunya harus memperhatikan beberapa faktor seperti: jumlah pinjaman jangka panjang, manfaat dan biaya jangka pendek yang harus dihadapi, dan sumber pinjaman. LATIHAN 1. Ada berapa jenis komoditas yang diperjual belikan di dalam pasar keuangan? sebutkan ! 2. Apa perbedaan pasar primer dan pasar sekunder? 3. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat jenis-jenis investasi dalam pasar uang! 4. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan investasi di pasar uang? 5. Perhitungan nilai dari investasi di pasar uang bisa berbasis Yield (keuntungan) dan berbasis discount, jelaskan mengenai hal ini secara singkat! 6. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis pinjaman jangka pendek? 7. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh ketika melakukan pembiayaan jangka pendek? 8. Sebutkan sumber-sumber pinjaman jangka pendek! 9. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bank peminjaman? 10. Sebutkan tiga kriteria dalam memilih pinjaman jangka pendek!

BAB 6 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN KAS

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu: 1. memahami prinsip-prinsip umum pengendalian intern 2. memahami pengendalian atas penerimaan kas baik dari penjualan tunai maupun dari piutang 3. memahami prinsip-prinsip pengendalian pengeluaran kas 4. memahami prinsip-prinsip pengendalian atas saldo kas 5. memahami prinsip-prinsip rekonsiliasi kas

130 Manajemen Kas

Kas biasanya merupakan awal dari siklus operasi sebuah organisasi. Begitu pula dalam sistem pengendalian intern, kas biasanya merupakan titik awal. Kas adalah salah satu aktiva yang siap untuk diubah menjadi jenis aset yang lain; sangat mudah disembunyikan dan dipindahkan; serta sangat diinginkan. Karena karakteristik ini, kas adalah aktiva yang paling rawan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Terlebih lagi, karena jumlah transaksi kas yang sangat besar, banyak kekeliruan mungkin terjadi dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi kas. Untuk menjaga kas dan untuk memastikan akurasi catatan akuntansi untuk kas, pengendalian intern yang efektif terhadap kas sangat penting sekali. Untuk mengurangi risiko kegagalan pengendalian intern, pengendalian intern terkait kas harus didokumentasikan oleh organisasi, training yang tepat harus diberikan kepada para staf untuk menjamin pemahaman yang jelas dan penerapan yang tepat prosedur pengendalian intern, dan supervisi yang berkelanjutan. Dan pengawasan pengendalian intern harus dilakukan secara teratur. Sangat disarankan bahwa ketika mendesain sistem prosedur pengendalian intern terkait kas, organisasi berkonsultasi dengan auditornya. Pengendalian intern yang didesain secara buruk, tidak dipahami, atau tidak dilaksanakan sepenuhnya dapat menyebabkan terjadinya penggelapan, kehilangan persediaan dalam jumlah besar, pencurian, dan bentuk kecurangan dan kekeliruan yang lain.

A. PRINSIP-PRINSIP UMUM PENGENDALIAN INTERN Dewasa ini ada kecenderungan perubahan penerapan konsep pengendalian intern, yaitu perubahan dari penggunaan pengendalian yang fokus pada hard control beralih pada pengendalian yang fokus pada soft control. Konsep pengendalian dengan hard control memandang pengendalian intern dalam perspektif pengendalian sebagai alat (control tools) yang terdiri dari serangkaian aturan. Alat tersebut umumnya terdiri dari: organisasi, kebijakan, prosedur, personil, akuntansi, penganggaran, pelaporan, dan review intern. Konsep hard control dipandang tidak efektif karena mengandalkan serangkaian aturan dalam alat pengendalian saja tidaklah cukup. Sebuah premis menyatakan bahwa orang cenderung untuk mencurangi hard control, demikian pula di masyarakat kita sangat populer anekdot “aturan itu ada untuk dilanggar”. Oleh karena itu, konsep pengendalian dengan soft control berusaha membangun kompetensi dan integritas personil/organisasi selain menerapkan aturan, kebijakan, dan prosedur. Salah satu kerangka pengendalian intern dengan konsep soft control adalah konsep pengendalian yang dirancang oleh COSO. COSO (Commitee of the Sponsoring Organizations) adalah sebuah komite yang terdiri dari organisasi pendukung Treadway Comission. Dibentuk pada tahun 1985 oleh lima lembaga profesional, yaitu Financial Executive International (FEI), The American Accounting Association (AAA), The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), The Institute of Internal Auditors (IIA), dan Institute of Management Accountant (IMA). Pada tahun 1992, COSO menyelesaikan dan menerbitkan Internal Control-Integrated Framewok. Kerangka konsep

Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas

131

pengendalian intern dari COSO dapat diterapkan di semua sektor baik swasta maupun publik. Pengendalian intern adalah suatu proses—yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas—yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a). keandalan pelaporan keuangan b). efektivitas dan efisiensi operasi c). kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan keandalan pelaporan keuangan berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukun dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Esensi tujuan efektivitas dan efisiensi operasi adalah mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif. Bagian penting lain dari efektivitas dan efisiensi adalah pengamanan aktiva dan catatan. Aktiva fisik perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak kalau tidak dilindungi oleh pengamanan yang memadai. Kondisi yang sama berlaku untuk aktiva nonfisik seperti piutang usaha, dokumen penting, dan sebaginya. Organisasi juga mempunyai tujuan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Banyak sekali hukum dan peraturan yang harus diikuti perusahaan. Beberapa diantaranya berkaitan tidak langsung dengan akuntansi. Misalnya UU Lingkungan hidup dan UU perburuhan. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini: 1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian dapat juga dilihat dari tindakan dan kebijakan yang mencerminkan sikap manajemen puncak dan pemilik suatu entitas mengenai pengendalian dan arti pentingnya. Sub komponen dari Lingkungan pengendalian: a. Integritas dan nilai-nilai etika. Integritas dan nilai-nilai etika adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek. Ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi intensif fan godaan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak etis. Termasuk juga komunikasi standar nilai dari perilaku perusahaan kepada pegawai melalui pernyataan kebijakan dan aturan pelaksanaan. b. Komitmen terhadap kompetisi. Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang dipersyaratkan.

132 Manajemen Kas

c.

d. e.

f.

g.

h.

Falsafah manajemen dan gaya operasi. Manajemen, melalui aktivitasnya, memberikan tanda yang jelas kepada pegawai tentang pentingnya pengendalian. Sebagai contoh, apakah manajemen bersifat pengambil risiko atau penghindar risiko? Dapatkah manajemen digambarkan sebagai fat and bureaucratic, lean and mean, didominasi oleh saru atau beberapa orang, atau apakah “sudah tepat”? Struktur organisasi. Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Ini biasanya juga menghubungkan garis arus komunikasi. Dewan komisaris atau komite audit.. Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggota-anggotanya aktif dan aktif menilai aktivitas manajemen. Seluruh preusan Publio di Amerika Serikat yang sahamnya dijual di Pasar Modal New York disyaratkan untuk memiliki komite audit yang beranggotakan direksi dan komisaris dari luar.Komite audit. Biasanya dibebani tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup struktur pengendalian intern dan ketaatan kepada undang-undang dan peraturan. Agar menjadi efektif, komite audi harus menjaga komunikasi yang terus-menerus dengan baik auditor intern maupun auditor ekstern. Hal ini memungkinkan komite audit. Dan auditor untuk membahas masalahmasalah yang berkaitan seperti integritas atau tindakan manajemen. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Metode komunikasi formal mengenai wewenang dan tanggung jawab sangat penting. Ini mungkin mencakup cara-cara seperti memo dari manajemen tentang pentingnya pengendalian dan masalah berkaitan dengan pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi tugas pegawai dan kebijakan terkait, dan dokumen kebijakan yang menggambarkan perilaku pegawai seperti perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku formal. Kebijakan dan praktik kepegawaian Aspek paling penting dalam sistem pengendalian adalah pegawai. Jika pegawainya kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lain boleh tidak ada dan laporan keuangan yang andal tetap akan dihasilkan. Orang yang Jujur dan efisien akan dapat bekerja pada tingkat yang tinggi bahkan dengan sedikit pengendalian yang mendukung mereka. Bahkan meskipun terdapat banyak pengendaliannya, orang yang tidak Jujur dan tidak kompeten dapat mengacaukan sistem. Meskipun pegawai tersebut kompeten dan terpecaya tiap orang memiliki kelemahan yang melekat. Mereka dapat, misalnya, menjadi bosan atau tidak puas, masalah pribadi dapat merusak kinerjanya, atau tujuan mereka mungkin berubah. Karena pentingnya pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian yang efektif, metode bagaimana mereka direkrut, dievaluasi dan digaji merupakan bagian yang penting dari struktur pengendalian intern.

2. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Mengidentifikasi risiko berarti mengidentifikasi keadaan atau kejadian potensial yang dianggap dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko dapat bersumber dari dalam maupun luar organisasi.


133

Risiko yang bersumber dari dalam (intern) misalnya berasal dari kelemahan suatu sistem dan risiko bawaan dari sifat bisnis organisasi. Sedangkan risiko yang bersumber dari luar misalnya risiko yang bersumber dari tindakan kompetitor. Penaksiran risiko dimaksudkan untuk menetapkan derajat signifikansi risiko agar dapat ditentukan langkah-langkah reaktif selanjutnya. Risiko yang signifikan harus dikelola (managed), misalnya dihilangkan, dikurangi, atau dibagi/sebar (shared) ke beberapa bagian sehingga tingkat risiko menjadi tingkat risiko yang dapat ditolerir oleh organisasi. Namun, seringkali risiko tidak dapat dihilangkan dan butuh biaya yang besar untuk menguranginya, manajemen organisasi harus mempertimbangkan apakah manfaat dari pengurangan risiko tersebut melebihi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi risiko. 3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk menjamin bahwa semua arahan manajemen dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Banyak sekali kebijakan dan prosedur yang dapat dibuat oleh organisasi, tetapi umumnya dapat dibagi menjadi enam kategori berikut ini: a. Pemisahan tugas yang cukup. Empat pedoman umum dalam pemisahan tugas untuk mencegah salah saji yang disengaja maupun tidak disengaja: 1) Pemisahan pemegang (custody) aktiva dari fungsi akuntansi. Alasan untuk tidak mengijinkan orang yang kadang-kadang maupun permanen memegang aktiva untuk mencatat aktiva tersebut adalah untuk melindungi organisasi dari penggelapan. Kalau seseorang menjalankan kedua fungsi tersebut, ada risiko besar orang tersebut mengeluarkan aktiva untuk kepentingan pribadi dan menyesuaikan catatan untuk menghilangkan tanggung jawab. Misalnya, jika seorang kasir yang diberi tanggung jawab untuk menerima uang sekaligus melakukan pencatatan transaksi, ada kemungkinan kasir menerima uang dari pelanggan tetapi tidak mencatat transaksi penjualan tersebut. 2) Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan. Otorisasi transaksi dan penanganan aktiva oleh orang yang sama meningkatkan kemungkinan penggelapan. Kalau memungkinkan, diperlukan untuk mencegah orang yang menyetujui transaksi, memiliki kendali atas aktiva tersebut. Misalnya orang yang sama seharusnya tidak diizinkan menyetujui pembayaran faktur pembelian dan juga menandatangani tagihan 3) Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pembukuan (akuntansi). Kalau dalam tiap departemen atau divisi dalam organisasi bertanggung jawab untuk membuat catatan dan laporan bagiannya, ada kecenderungan hasilnya memihak (bias) untuk memperbaiki kenerja yang dilaporkan. Untuk menjamin informasi tidak memihak, pembukuan biasanya ada di departemen tersendiri di bawah pimpinan puncak. 4) Pemisahan tugas dalam PDE, diperlukan untuk memisahkan fungsi utama dalam PDE (Pemrosesan Data Elektronik). Yang ideal, fungsi berikut ini harus dipisahkan: o Analis sistem. Analis sistem bertanggung jawab atas perancangan umum sistem. Analis menentukan tujuan sistem keseluruhan dan rancangan khusus bagi aplikasi tertentu.

134 Manajemen Kas

Programmmer. Berdasarkan tujuan individual yang ditentukan oleh analis sistem, programmer mengembangkan bagan arus untuk aplikasi, menyiapkan instruksi komputer, menguji program, dan mendokumentasikan hasilnya. Penting bahwa programmmer tidak memiliki akses untuk memasukkan data atau mengoperasikan komputer, karena pemahaman program dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan pribadi. o Operator komputer. Operator komputer bertanggung jawab dalam menjalankan data melalui sistem dalam kaitannya dengan program komputer. Operator mengikuti petunjuk yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan program yang telah dikembangkan oleh programmmer. Idealnya, operator sebaiknya dicegah untuk memiliki pengetahuan yang cukup sehingga dapat memodifikasi program sebelum atau selama digunakan. Dalam beberapa kasus dealkasi yang tercatat, operator dapat menutupi penggelapan dengan merubah data asli. o Pustakawan bertanggung jawab atas pemeliharaan program komputer, berkas transaksi, dan catatan komputer yang penting lainnya. Pustakawan dibuat sebagai alat memberikan pengendalian fisik atas catatan ini dan memberikannya hanya kepada orang yang diotorisasi. o Kelompok pengendali data. Fungsi kelompok pengendali data adalah untuk menguji efektivitas dan efisiensi semua aspek dalam sistem. Ini mencakup penerapan pada berbagai pengendalian, kualitas masukan, dan kelayakan keluaran. Sepanjang petugas kelompok pengendali melakukan verifikasi intern, diperlukan keindependenan mereka. b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas kalau pengendalian ingin memuaskan. Kalau setiap orang dalam organisasi dapat memperoleh atau menggunakan aktiva sekehendak hati, kekacauan akan terjadi. Otorisasi dapat berbentuk umum atau khusus. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati. Bawahan diinstruksikan untuk menerapkan otorisasi umum ini dengan cara menyetujui seluruh transaksi dalam batas yang ditentukan oleh kebijakan. Contoh otorisasi umum adalah penerbitan dafter harga pasti untuk penjualan barang, batasan kredit pelanggan, dan titik pemesanan kembali. o

Otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi individual. Manajemen seringkali tidak dapat menyusuk kebijakan umum otorisasi untuk beberapa transaksi. Sebagai gantinya, lebih disukai untuk membuat otorisasi berdasarkan kasus demi kasus. Misalnya adalah otorisasi transaksi penjualan oleh manager penjualan atas mobil organisasi yang telah dipakai. Orang atau kelompok yang menjamin otorisasi khusus atau umum untuk transaksi seharusnya memeganga posisi yang separan dengan sifat dan besarnya transaksi. Kebijakan otorisasi tersebut harus dibuat oleh manajemen puncek. Misalnya, kebijakan umum adalah bahwa setiap


135

perolehan aktiva modal melebihi jumlah tertentu harus diotorisasi oleh dewan komisaris. Ada perbedaan antar otorisasi (authorization) dengan persetujuan (approval). Otorisasi adalah keputusan tentang kebijakan baik untuk transaksi yang bersifat umum maupun khusus. Persetujuan adalah implementasi keputusan otorisasi umum manajemen. Misalnya anggaplah manajemen menentukan kebijakan otorisasi untuk pemesanan persediaan saat pasokan yang ada ditangan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kurang dari 3 minggu. Ini adalah otorisasi umum. Kalau bagian tersebut memesan persediaan, pegawai yang bertanggung jawab untuk memelihara catatan akan menyetujui pemesanan yang mengidentifikasikan bahwa kebijakan otorisasi telah dipenuhi. c. Dokumen dan catatan yang memadai 1) Dokumen dan catatan adalah obyek fisik dengan mana transaksi dimasukkan dan dikhtisarkan. Mencakup bermacam unsur seperti faktur penjualan, permintaan pembelian, dan kartu absen. Dalam sistem akuntansi yang terkomputerisasi, kebanyakan dokumen dan catatan dikelola dalam betuk bnerkas komputer sampai mereka dicetak untuk tujuan tertentu. Kedua dokumen dasar dan catatan dengan mana transaksi terdapat adalah penting, tetapi ketidakcukupan dokumen umumnya menyebabkan masalah pengendalian yang lebih besar. Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi ke seluruh bagian organisasi dan antara organisasi yang berbeda. Dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan benar. Prinsip-prinsip relevan tertentu diikuti dalam membuat rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang pantas. Dokumen sebaiknya: a. Berseri dan prenumbered untuk memungkinkan pengendalian atas hilangnya dokumen, dan sebagai alat bantu dalam penempatan dokumen kalau mereka diperlukan di kemudian hari. b. Disiapkan pada saat transaksi terjadi atau sesegera sesudahnya. Kalau selangwaktunya makin lama, catatan menjadi kurang dpat dipercaya dan ada kemungkinan besar terjadinya kekeliruan. c. Cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen dan catatan dapat dimengerti dengan jelas. d. Dirancang sedapat mungkin untuk multiguna, sehingga meminimalkan bentuk dokumen dan catatan yang berbeda-beda. e. Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar. Ini dapat dilakukan dengan memberikan derajat pengecekan intern dalam formulir atau catatan. Misalnya dokumen harus berisi petunjuk arah yang tepat, runag kosong untuk otorisasi dan persetujuan, dan ruang kosong yang dirancang untuk data numeris. 2) Bagan akun. Pengendalian yang sangat berkaitan erat dengan dokumen dan catatan adalah bagan akun, yang mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun-akun individual neraca dan rugi laba. Bagan akun

136 Manajemen Kas

merupakan pengendalian yang penting karena memberikan kerangka kerja untuk menentukan informasi yang disajikan kepada manajemen dan pemakai lain laporan keuangan. Bagan akun bermanfaat dalam mencegah salah saji karena salah klasifikasi kalau dijelaskan dengan akurat dan tepat jenis transaksi apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam setiap akun. 3) Pedoman sistem. Prosedur pencatatan yan pantas sebaiknya diuraikan dalam pedoman sistem untuk mendorong penerapan yang konsisten. Pedoman seharusnya memberikan informasi yang cukup sehingga memungkinkan pencatatan ynag cukup dan pemeliharaan pengendalian yang pantas atas aktiva. d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Adanya pengendalian yang memadai untuk mengamankan aktiva dan catatan sangat penting. Kalau aktiva dibiarkan tidak terlindungi, aktiva tersebut dapat dicuri. Kalau catatan tidak diamankan dengan memadai, catatan tersebut dapat dicuri, rusak atau hilang. Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik. Contohnya adalah penggunaan gudang persediaan untuk melindungi dari pencurian. Kalau gudang ada di bawah pengawasan pegawai yang kompeten, dapat dijamin bahwa keusangan menjadi minimum. Kotak tahan api dan kotak deposit untuk melindungi aktiva seperti uang dan efek-efek merupakan perlindungan fisik lain yang penting. Kalau suatu organisasi sudah sangat terkomputerisasi, sangat perlu untuk melindungi peralatan, program, dan berkas data komputer. Pengendalian berkenaan dengan perlindungan peralatan program dan berkas PDE, terdiri dari: 1) Pengendalian fisik, digunakan untuk melindungi fasilitas komputer, contohnya adalah dengan mengunci ruangan dan terminal komputer. 2) Pengendalian akses, berkaitan dengan meyakinkan bahwa hanya orang yang diotorisasi yang dapat menggunakan peralatan dan memiliki akses terhadap piranti lunak dan berkas data. Contohnya adalah penggunaan password. 3) Prosedur cadangan dan pemulihan. Merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan organisasi dalam kondisi kehilangan peralatan, program, atau data. Contohnya, cadangan salinan program dan data penting yang disimpan di tempat yang aman. e. Pengecekan independen atas pelaksanaan, merupakan prosedur pengendalian yang terdiri dari penelaahan yang hati-hati dan berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain. Pegawai mungkin saja sengaja atau tidak sengaja tidak mengikuti prosedur yang akhirnya dapat merugikan organisasi bila tidak ada fungsi yang meninjau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Prinsip utama prosedur verifikasi intern adalah: pertama, independensi personil verifikasi intern terhadap personil yang bertanggung jawab menyiapkan data; dan kedua, adalah pelaksanan verifikasi intern dengan basis reguler atau secara mendadak.


f.

137

Kebijakan dan prosedur pengendalian lain. Selain kelima kebijakan dan prosedur pengendalian tersebut di atas, ada beberapa pengendalian yang juga penting untuk diterapkan, yaitu sebagai berikut: 1) Kewajiban untuk mengambil cuti bagi pegawai dan kebijakan rolling tugas secara teratur. Suatu fungsi yang ditangani seseorang yang tidak pernah mengambil cuti atau tidak pernah digantikan oleh personil lain akan menimbulkan peluang tindakan kecurangan, karena tugas tersebut tidak pernah diketahui oleh personil lain secara detail. 2) Pengasuransian bagi fungsi-fungsi yang penting dalam organisasi, misalnya kasir. Dengan perikatan asuransi, organisasi akan mendapatkan penggantian apabila terjadi tindakan pencurian kas. Manfaat yang lain adalah perikatan asuransi membuat personil (pegawai) organisasi berpikir ulang untuk melakukan kecurangan karena pihak asuransi akan terlebih dulu melakukan penyelidikan sebelum memberikan penggantian atas suatu kerugian/ kehilangan.

4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sedangkan sistem komunikasi dan informasi akuntansi merupakan metode yang dipakai untuk mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi satu entitas untuk menjamin akuntabilitas untuk aktiva yang terkait. 5. Pemantauan adalah penilaian efektivitas rancangan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen untuk melihat apakah manajemen telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Dengan kata lain, pemantauan merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian intern yang ada, laporan auditor intern, laporan penyimpangan atas aktivitas pengendalian, laporan dari bank sentral, umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan. Semua komponen pengendalian intern dibutuhkan dalam pencapaian masingmasing tujuan organisasi dan semua komponen pengendalian intern relevan untuk seluruh bagian organisasi baik unit, aktivitas, maupun sistem. Hubungan antara tujuan, komponen, dan domain pengendalian intern tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: Gambar 6.1 Hubungan Antara Tujuan, Komponen dan Domain Pengendalian Intern

138 Manajemen Kas

Struktur pengendalian intern yang efektif akan membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan. Agar sebuah struktur pengendalian intern dapat bekerja secara efektif, pihak manajemen, internal auditor, dan komite audit harus paham peranan masing masing dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas yang telah ditentukan. Semakin meningkatnya tuntutan publik akan akuntabilitas perusahaan (corporate accountability), setiap pihak menunjukan komitmennya dalam membangun struktur pengendalian internal yang efisien, yang pada gilirannya hal ini dapat meyakinkan pengguna informasi bahwa informasi yang telah disampaikan adalah akurat dan mempunyai integritas. Pentingnya pengendalian intern bagi pemerintah secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58. UU tersebut juga mensyaratkan pemerintah untuk menyusun sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Kerangka umum pengendalian intern dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem pengendalian intern spesifik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing organisasi dan masing-masing sistem atau subsistem dalam organisasi. Bagianbagian selanjutnya dalam bab ini hanya akan dijelaskan mengenai komponen aktivitas pengendalian dalam pengendalian atas penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas. B. PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN PENERIMAAN KAS Jenis organisasi/entitas di sektor publik bermacam-macam, maka pengendalian internnya pun juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda untuk tiap tipe entitas, perbedaan tipe tersebut dapat dilihat berdasarkan aktivitas (bisnis) maupun ukuran entitas. Beberapa instansi pemerintah mungkin hanya menerima kas yang bersumber dari alokasi anggaran dan tidak mendapatkan pembayaran langsung dari


139

pelanggannya, yaitu masyarakat atas jasa yang diberikannya, sementara beberapa instansi lain menerima kas dari pelanggan.

1. Pengendalian dalam Sistem Penerimaan Kas Tunai Beberapa entitas di sektor publik, tertutama yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), mungkin melakukan aktivitas (bisnis) menjual barang/jasa layaknya entitas sektor swasta. Pada entitas yang demikian tentu dapat diterapkan pengendalian intern yang tidak berbeda dengan entitas sektor swasta. Pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dapat didesain dengan mengembangkan prinsip-prinsip dalam komponen aktivitas pengendalian sehingga menjadi lebih spesifik. Aktivitas pengendalian dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai: a. Pemisahan tugas yang cukup 1) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek. 2) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain yaitu: fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3) Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi penyerahan barang, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh salah satu fungsi tersebut. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut akan tercipta adanya pengecekkan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan catatan yang memadai 1) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sahih, yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari pembeli, dan dapat dipakai sebagai perintah bagi fungsi penyerahan barang untuk menyerahkan kepada pembeli setelah harga barang tersebut dibayar, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi. 2) Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap ”lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap ”lunas”

140 Manajemen Kas

3)

4)

5)

6)

dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Dengan demikian, dokumen tersebut dapat memberikan otorisasi bagi fungsi penyerahan barang untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Hal yang harus dipastikan dalam pembayaran dengan kartu kredit adalah bonafiditas pemegang kartu kredit. Dalam sistem on line, otorisasi dapat dilakukan dengan bantuan suatu alat yang dihubungkan dengan komputer bank penerbit kartu kredit. Jika bukan sistem on line yang digunakan, maka dapat dilakukan pengecekkan dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi penyerahan barang dengan cara membubuhkan cap, misalnya ”sudah diserahkan”, pada faktur penjualan tunai. Dengan cara tersebut, fungsi akuntansi akan mendapat bukti yang sahih untuk mencatat transaksi penjualan. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Hal ini dimaksudkan agar setiap pemutakhiran (up date) catatan akuntansi dapat dimintakan pertanggungjawabanya ke pada personil tertentu yang berwenang melakukan pencatatan tersebut. Selain itu, tanda pada faktur tersebut juga untuk mencegah suatu transaksi dicatat lebih dari satu kali. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Faktur yang bernomor urut tercetak merupakan kontrol terhadap pemakaian formulir faktur (sekaligus kontrol terhadap terjadinya transaksi). Dengan cara demikian maka dapat dengan mudah melacak formulir faktur yang terpakai namun tidak tercatat suatu transaksi dan personil yang berwenang dapat dimintai keterangan untuk mempertanggungjawabkannya.

c. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan 1) Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau pada hari kerja berikutnya. Penyetoran segera seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dapat diuji ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum dalam rekening koran. 2) Arsip pencatatan kas dan bukti transaksi disimpan dalam tempat yang aman. Arsip pencatatan kas dan bukti transaksi disimpan ditempat yang terkunci atau di tempat yang tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang dapat mengamankan catatan dari manipulasi. d. Pengecekan independen atas pelaksanaan 1) Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik atau secara mendadak oleh fungsi audit intern. Dalam penghitungan fisik kas, dilakukan pencocokan antar jumlah kas dari hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut faktur penjualan tunai dan bukti penerimaan


141

kas yang lain. Pemeriksaan secara mendadak akan mengurangi risiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir.

2. Pengendalian dalam Sistem Penerimaan Kas dari Piutang Bagi entitas sektor publik yang melakukan transaksi penjualan tidak secara tunai atau yang melakukan aktivitas penerimaan pembayaran dari masyarakat atas suatu pungutan, pengendalian terhadap penerimaan kas dari piutang sangat penting. Aktivitas pengendalian dalam sistem penerimaan kas dari piutang dapat dikembangkan sebagai berikut: a. Pemisahan tugas yang cukup 1) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Untuk menciptakan internal check fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan dari penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk menyetorkan hasil penagihan ke rekening giro entitas di bank. Dalam konteks negara sebagai entitas, penerimaan negara yang berasal dari pajak telah dilakukan pemisahan tugas yaitu kantor pajak sebagai fungsi penagihan serta bank persepsi dan kantor pos sebagai penerima uang penagihan. 2) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jika fungsi akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan menutupi kecurangan tersebut dengan menggunakan penerimaan kas dari piutang berikutnya untuk menutup kekurangan kas atau dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. Kecurangan semacam ini disebut Lapping.

b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan catatan yang memadai 1)

Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet). Cara ini terutama diterapkan untuk penerimaan kas yang jumlahnya signifikan, untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan karyawan dan menjamin seluruh pembayaran oleh debitur masuk ke dalam rekening giro entitas. 2) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagiah piutang dari debitar kemudian menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya untuk jangka waktu tertentu. 3) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (Bagian Piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang

142 Manajemen Kas

berasal dari debitur. Pengurangan piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen yang sah. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar yang andal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan (remittance advice) yang diterima dari debitur bersamaan dengan cek.

c.

Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

1) Kas hasil penagihan piutang disetor penuh ke bank dengan segera. Penyetoran segera seluruh jumlah kas yang diterima dari penagihan piutang ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dapat diuji ketelitian dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum dalam rekening koran. 2) Arsip pencatatan kas dan bukti transaksi disimpan dalam tempat yang aman. Arsip pencatatan kas dan bukti transaksi disimpan ditempat yang terkunci atau di tempat yang tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang dapat mengamankan catatan dari manipulasi. d. Pengecekan independen atas pelaksanaan 1) Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik atau secara mendadak oleh fungsi audit intern dan hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas. Dalam penghitungan fisik kas, dilakukan pencocokan antara jumlah kas dari hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut daftar piutang yang ditagih dan bukti penerimaan kas yang lain. Pemeriksaan secara mendadak akan mengurangi risiko penggelapan kas. e. Kebijakan dan prosedur pengendalian lain 1)

Para penagih, kasir (fidelity bond insurance) dan kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan Bagian pemegang kas maupun di tangan penagih perusahaan) harus diasuransikan (cash-in-safe dan cash-intransit insurance). Asuransi dimaksudkan agar organisasi mendapatkan penggantian apabila ada aset yang hilang. 2) Rolling tugas yang cukup dan kewajiban mengambil cuti bagi para pegawai. Kebijakan/prosedur ini dimaksudkan agar terjadi pengecekan intern antar personil yang cukup. Praktek yang Direkomendasikan GFOA Kebijakan Pendapatan: Pengendalian atas Penerimaan Kas (2003) Latar Belakang. Untuk memastikan praktek manajemen keuangan yang kuat, pengendalian yang tepat atas penerimaan adalah imperatif dalam penetapan anggaran, peramalan, rekonsiliasi dan oversight atas berbagai pungutan pendapatan.


143

Sebagai bagian atas kinerna pemerintah. Manajemen perlu menyediakan mekanisme yang sesuai, otomatis ataupun manual, untuk menarik seluruh dana yang dibutuhkan dalam mencapai suatu kinerja, serta memastikan fungsi pengendalian atas penerimaan dana tersebut. Rekomendasi. Praktek yang direkomendasikan ini ditujukan untuk pengendalian atas penerimaan kas dan bagian dari kebijakan pendapatan. Ketika menysusun sistem pengendalian dan kebijakan atas penerimaan kas, ditetapkan Governmental Accounting Standards Board (GASB) sebagai penyusun standar. Faktor-faktor berikut dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem penngendalian atas penerimaan kas : 1. Pengendalian internal: Pengendalian atas seluruh aspek penerimaan kas seharusnya menggunakan dokumen pengendalian yang standar dan digunakan oleh seluruh bagian yang menghasilkan kas. a. Pemisahan tugas – Otorisasi, pencatatan, fungsi custodian, dan rekonsiliasi. b. Proses harian – harian kas/cekonsiliasi atas penarikan total dengan jumlah yang diteruskan melalui deposit. c. Deposit berkala atas penerimaan dana – Untuk semua entitas pemerintah yang telah melakukan sentralisasi penarikan kas, di mana supervisi langsung dilakukan oleh manajemen perbendaharaan. d. Untuk entitas pemerintahan yang masih menggunakan desentralisasi atas penarikan kasnya (di daerah-daerah terpencil), maka prosedur yang sesuai perlu segera dikembangkan. e. Rekonsiliasi pada buku besar umum (general ledger) serta berbagai dukungan akuntansi. f. Prosedur keamananan fisik atas setiap penerimaan dana g. Penggunaan sistem yang terotomatisasi, secara praktis akan meningkatkan kualitas pegelolaan penerimaan kas. h. Overpayments - overpayments seharusnya tidak terjadi, sebagai contoh praktek standar menyatakan bahwa overpayment akan dijadikan sebagai kredit atas tagihan berikutnya. i. Penggunaan lockbox processing dapat dipertimbangkan selama manfaat masih lebih besar dari biaya. 2. Depositing of Received Funds for Services • Suatu divisi yang mengelola perbendaharaan harus dibentuk, di mana tugas utamanya adalah sebagai penanggung jawab utama atas setiap pembayaran baik melalui kas, cek, wire transfer dan kartu kredit credit card, 3. Cek dikembalikan /ditolak – Kecuali dinyatakan lain, semua cek yang dikembalikan dikategorikan sebagai insufficient funds dalam perkiraan pelanggan, seharusnya diproses oleh divisi perbendaharaan dibantu oleh departemen terkait. Pengecekan ulang melalui lembaga keuangan yang bersangkutan, setidaknya dilakukan dua kali. 4. Praktek penagihan - kecuali dinyatakan lain, semua inisiasi penagihan seharusnya diselesaikan dalam waktu yang disyaratkan (misal 30 hari).

144 Manajemen Kas

5. Escrowed Funds – Untuk setiap dana diterima dimuka, kriteria pengakuan pendapatan magatur bahwa seharusnya dana-dana tersebut dimasukkan ke dalam perkiraan escrow account or trust fund (jika dimiliki oleh entitas). Kondisi yang terjadi akibat adanya escrowed funds, suatu entitas tidak akan mendapatkan bunga atas dana tersebut. 6. Tanggung jawab atas review anggaran – Departemen peninisiasi pendapatan seharusnya memperhatikan rumusan anggaran yang dapat mengaplikasikan pendapatan dari perspektif peramalan dengan dasar variabel yang kuat. Pengamatan atas anggaran pendapatan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan tahun fiskal dan seharusnya memasukkan analisis atas perbedaan anggaran dengan aktual. Tingkat kepatuhan yang berkelanjutan terhadap hukum dan peraturan merupakan tanggungg jawab utama dari departemen penginisiasi pendapatan. C. PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN PENGELUARAN KAS Sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar (bank) ikut serta dalam mengawasi kas organisasi. Untuk pengeluaran kas digunakan cara sebagai berikut:

1. 2.

Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (karena jumlahnya kecil) dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan imprest fund.

Dalam instansi pemerintah konvensional sampai sekarang ini belum lazim penggunaa cek sehingga rawan terjadi kecurangan, sedangkan sistem imprest fund telah diterapkan dalam dana UYHD. Aktivitas pengendalian kas yang dapat dirancang untuk sistem pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 1.

Pemisahan tugas yang cukup a. Fungsi penyimpangan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Unsur pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penyimpanan, agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dijamin keandalannya. b. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh Bagian Kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain. Unsur sistem pengendalian intern mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi oleh lebih dari satu fungsi agar tercipta adanya internal check.

2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan catatan yang memadai


145

a. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi mendapat otorisasi pejabat yang berwenang. Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar ini, kas organisasi berkurang dan catatan akuntansi dimutakhirkan (updated). b. Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Jika terjadi pembukaan dan penutupan rekening giro organisasi di bank tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan kas dari organisasi ke rekening giro yang tidak sah dan pengeluaran kas organisasi untuk kepentingan pribadi pegawai. c. Pejabat dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek) harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Sistem pengendalian intern mengharuskan setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku. d. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan. Pembayaran dengan cek dapat dilakukan dengan dua cara: dengan menuliskan kata tunai dan dengan menuliskan nama penerima cek yang dituju. Cek yang dihasilkan dengan cara pertama disebut cek atas unjuk, yaitu cek tersebut dapat diuangkan oleh siapa saja yang dapat menyerahkan cek tersebut ke bank. Cek yang dihasilakn dengan ceara yang kedua disebut cek atas nama, yaitu cek yang hanya dapat diuangkan oleh orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Pembayaran melalui bank dapat pula dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening giro organisasi pembayar ke rekening giro organisasi penerima. Pembayaran dengan menggunakan cek atas nama dan dengan cara pemindahbukuan dilakukan agar organisasi memperoleh kepastian bahwa kas yang dikeluarkan sampai ke pihak yang dituju (bukan ke tangan pribadi penagih atau karyawan). e. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian yang bertugas mengisi cek. Karena nomor formulir berfungsi sebagai perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang perusahaan kepada orang tertentu atau kepada pembawa cek tersebut, maka penggunaan cek diawasi dengan mengontrol penggunaan nomor urut cek tersebut. Setiap nomor urut cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian yang bertugas untuk mengisi cek (fungsi keuangan). f. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap ”lunas” oleh fungsi keuangan setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Untuk menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar, fungsi keuangan harus membubuhkan cap ”lunas” pada bukti

146 Manajemen Kas

kas keluar beserta dokumen pendukungnya, segera setelah pengiriman cek kepada kreditur dilakukan. g. Penggunaan rekening koran bank (bank statement), yang merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas. Untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dicatat dalam register cek dan jurnal penerimaan kas, dalam sistem kas dapat dirancang penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi catatan kas organisasi. h. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah kecil, pengeluaran ini dilakukan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil, yang diselenggrakan dengan imprest system. Dana kas kecil dibatasi saldonya pada jumlah tertentu. Pada akhir periode biasanya dilakukan pengisian kembali dana kas kecil sejumlah pengeluaran kas yang telah dilakukan dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran kas yang telah diotorisasi. Dengan demikian, semua pengeluaran kas yang jumlahnya terlalu kecil untuk dibayarkan dengan cek dapat dikontrol peruntukkannya.

3.

Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan a. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Saldo kas di tangan, baik yang berupa dana kas kecil atau penerimaan kas dari penjualan tunai dan piutang yang belum disetorkan ke bank, perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkan kasir di suat ruangan yang terpisah. b. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan (misalnya mesin register kas, almari besi, dan strong room). Umumnya fungsi penyimpanan kas ditempatkan dalam suatu ruangan yang tidak setiap pegawai diperkenankan melakukan akses ke dalamnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta dilengkapi dengan perlengkapan pengamanan yang memadai.

4.

Pengecekan independen atas pelaksanaan a. Pengawasan kas dengan membuat rekonsiliasi bank oleh fungsi audit intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Rekonsiliasi bank dilakukan dengan membandingkan catatan kas menurut organisasi dan informasi dalam rekening koran. Rekonsiliasi harus dilakukan oleh fungsi pemeriksa intern yang merupakan pihak yang tidak menyelenggarakan catatan kas dan tidak memegang fungsi penyimpanan kas. b. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Penghitungan fisik kas yang ada ditangan oraganisasi harus dilakukan untuk mencegah


147

pegawai organisasi menggunakan kesempatan penyelewengan penggunaan kas. 5.

Kebijakan dan prosedur pengendalian lain a. Kas yang ada di tangan (cash in safe) dan kas yang ada di perjalanan (cash in transit) diasuransikan dari kerugian. Jika kas yang ada ditangan dan kas yang ada di perjalanan jumlahnya relatif besar, sehingga diperkirakan akan timbul kerugian yang besar jika terjadi perampokan atau pencurian, organisasi sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari risko kerugian tersebut. b. Kasir diasuransikan (fidelity bond insurance). Untuk menghindari kerugian akibat penyelewengan kas yang dilakukan oleh pegawai yang diserahi tugas sebagai penyimpanan kas, pegawai tersebut diasuransikan, Fidelity bond insurance menjamin penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat penyelewengan yang dilakukan oleh kasir.

D. PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN SALDO KAS Pengendalian intern atas saldo kas terkait dengan pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran kas karena kedua komponen (cashflow) inilah yang membentuk saldo kas. Pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran kas yang baik akan menunjang pengendalian atas saldo kas. Beberapa hal berikut yang harus ditekankan dalam kaitannya dengan pengendalian atas saldo kas: 1.

Pemisahan tugas yang cukup a. Fungsi penyimpangan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi dan pengotorisasi transaksi. Pemisahan fungsi tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggelapan kas. b. Penggunaan rekening koran bank (bank statement), yang merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas. Untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dicatat dalam register cek dan jurnal penerimaan kas, dalam sistem kas dapat dirancang penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi catatan kas organisasi.

2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan catatan yang memadai a. Penggunaan dana kas kecil dengan sistem imprest fund untuk pengeluaran kas yang hanya menyangkut jumlah kecil dan pengisian kembali atas dana kas kecil harus didukung dengan bukti-bukti pengeluaran kas yangmemadai. Dana kas kecil dibatasi saldonya pada jumlah tertentu. Pada akhir periode biasanya dilakukan pengisian kembali dana kas kecil sejumlah pengeluaran kas yang telah

148 Manajemen Kas

dilakukan dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran kas yang telah diotorisasi. Dengan demikian, semua pengeluaran kas yang jumlahnya terlalu kecil untuk dibayarkan dengan cek dapat dikontrol peruntukkannya. 3.

Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan a. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Saldo kas di tangan, baik yang berupa dana kas kecil atau penerimaan kas dari penjualan tunai dan piutang yang belum disetorkan ke bank, perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkan kasir di suat ruangan yang terpisah.

4.

Pengecekan independen atas pelaksanaan a. Pengawasan kas dengan membuat rekonsiliasi bank oleh fungsi audit intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Rekonsiliasi bank dilakukan dengan membandingkan catatan kas menurut organisasi dan informasi dalam rekening koran. Rekonsiliasi harus dilakukan oleh fungsi pemeriksa intern yang merupakan pihak yang tidak menyelenggarakan catatan kas dan tidak memegang fungsi penyimpanan kas. b. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Penghitungan fisik kas yang ada ditangan oraganisasi harus dilakukan untuk mencegah pegawai organisasi menggunakan kesempatan penyelewengan penggunaan kas.

5. Kebijakan dan prosedur pengendalian lain a. Kas yang ada di tangan (cash in safe) dan kas yang ada di perjalanan (cash in transit) diasuransikan dari kerugian. Jika kas yang ada ditangan dan kas yang ada di perjalanan jumlahnya relatif besar, sehingga diperkirakan akan timbul kerugian yang besar jika terjadi perampokan atau pencurian, organisasi sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari risko kerugian tersebut. E.

PRINSIP-PRINSIP REKONSILIASI BANK

Umumnya organisasi yang menggunakan bantuan bank dalam operasinya— terutama dalam penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran kas—menerima rekening koran (bank statement), yang berisi informasi rincian mutasi dan saldo kas, setiap bulan. Bila kuitansi harian didepositkan dan pembayaran selain dari kas kecil dibuat dengan cek, laporan bank dari transaksinya dengan organisasi (deposan) dapat dibandingkan dengan cetatan kas sebagaimana dilaporkan pada buku


149

organisasi. Sebuah perbandingan saldo bank dengan saldo yang dilaporkan pada buku ini biasanya dibuat bulanan dengan alat ringkasan yang disebut rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah suatu proses yang mengidentifikasikan perbedaan antara saldo kas pada buku deposan dan saldo yang dilaporkan pada laporan bank. Rekonsiliasi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan saldo buku pada jumlah kas yang benar. Rekonsiliasi bank dipersiapkan untuk menyingkapkan kesalahan atau ketidak beraturan apa pun baik di dalam catatan bank maupun catatan unit bisnis. Dikembangkan dalam bentuk yang mengatakan alasan atas ketidaksesuaian di dalam dua saldo. Oleh karena itu, rekonsiliasi bank dilakukan dengan prinsip: 1. Dibuat oleh seseorang yang independen terhadapa operasi kas, yaitu yang tidak menangani maupun mencatat kas. Perbedaan apa pun seharusnya mendapat perhatian segera dari pejabat organisasi yang berwenang. 2. Dibuat dan dilaporkan secara tepat waktu (timely basis) segera setelah menerima rekening koran setiap bulannya agar relatif lebih mudah dalam mencari informasi penyebab perbedaan antara catatan saldo menurut bank dan menurut organisasi. Ketika laporan bank dan catatan deposan dibandingkan, item tertentu mungkin muncul pada salah satu dan bukan yang lain, yang menimbulkan perbedaan di dalam dua saldo. Secara umum perbedaan ini terjadi karena dua sebab yaitu: (1). perbedaan waktu (temporal) pencatatan dan; (2). perbedaan karena kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Lima tipe umum perbedaan yang disebabkan karena perbedaan waktu pencatatan muncul di dalam situasi berikut: 1. Deposito dalam transit. Deposito yang dibuat menjelang akhir bulan dan yang dicatat pada buku organisasi tidak diterima oleh bank pada waktunya direfleksikan pada laporan bank. Jumlah ini, yang ditunjuk sebagai deposito dalam transit, harus ditambah menjadi saldo laporan bank untuk membuatnya sesuai dengan saldo pada buku organisasi. 2. Cek beredar. Cek yang ditulis menjelang akhir bulan telah menurunkan saldo kas organisasi, namun belum masuk sebagai bagian dari tanggal laporan bank. Cek beredar harus dikurangi dari saldo laporan bank untuk membuatnya sesuai dengan catatan deposan. 3. Pembebanan pelayanan bank. Bank biasanya membebankan biaya bulanan untuk pelayanan sebuah akun. Bank secara otomatis mengurangi jumlah dalam akun nasabah untuk pembebanan pelayanan bank dan mencatat jumlah pada laporan bank. Organisasi harus memotong jumlah ini dari saldo kas yang dicatat untuk membuatnya sesuai dengan saldo laporan bank. 4. Cek yang tidak cukup dananya (Non-Sufficient Fund). Cek dari pelanggan mungkin dikembalikan oleh bank karena dana dalam akun pelanggan (pemberi cek tidak cukup tersedia). Apabila organisasi belum menagih kembali kepada pelanggan yang bersangkutan maka jumlah dalam NSF tersebut harus dikurangkan dari saldo per buku pelanggan agar saldo kasnya sama dengan saldo per catatan bank.

150 Manajemen Kas

5. Jumlah yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada organisasi melalui bank (dibayar langsung ke rekening giro) dan ditambahkan pada akun nasabah (organisasi). Atas kuitansi laporan bank (dengan mengasumsikan catatan sebelumya belum diterima bank), jumlah ini harus ditambahkan kepada saldo kas pada buku organisasi. Contoh ini meliputi deposito pembayaran gaji (payroll) langsung oleh majikan individual dan bunga yang ditambahkan oleh bank pada akun tabungan. Jika setelah mempertimbangkan item-item yang dimonitor di atas, laporan bank dan saldo buku tidak dapat dierkonsiliasikan, mungkin diperlukan analisis rinci kedua catatan bank dan buku organisasi ini untuk menentukan apakah kesalahan atau ketidakberaturan ini ada pada catatan kedua pihak atau tidak.

Rekonsiliasi Bank Saldo per laporan bank + Deposito dalam transit - Cek beredar (no. 1509)

Saldo per bank terkoreksi

Rp. 12.500 1.000 (500)

Rp. 13.000

Saldo per buku + Bunga - Beban pelayanan bank - NSF - Koreksi atas salah catat transaksi Saldo per buku terkoreksi

Rp. 13.400 200 (100) (450) (50) Rp. 13.000

RINGKASAN MATERI

Dilihat dari karakteristik dasar kas sebagai aktiva yang paling likuid, maka kas sangat rawan terhadap prktek-praktek penyelewengan, pencurian dan penyalahgunaan. Agar dapat menjaga dan memastikan keakuratan catatan akuntansi untuk kas, pengendalian yang efektif terhadap kas menjadi hal yang sangat penting. Dewasa ini konsep pengendalian telah berpindah dari konsep hard control, di mana pengendalian terdiri dari serangkaian peraturan ke konsep pengendalian soft control, yaitu kecuali pengendalian dibingkai oleh serangkaian peraturan juga dibangun kompetensi dan integritas personil/organisasi. Prinsip pengendalian intern meliputi lima komponen dasar yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Kelima komponen ini dapat diterapkan dalam melakukan pengendalian kas baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan, pengendalian perlu memperhatikan jenis aktivitas penerimaan itu sendiri, sebagai contoh apakah penerimaan tersebut dari aktivitas penjualan barang/jasa atau


151

semata-mata hanya dari alokasi anggaran negara. Sementara pengendalian atas pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan cek dan imprest fund (dana kas kecil).

LATIHAN 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hard control dan soft control? 2. Jelaskan lima komponen yang terkait dengan pengendalian intern! 3. Pengendalian atas penerimaan kas sangat tergantung pada jenis aktivitas yang dilakukan oleh entitas penerima. Jelaskan komponen yang harus ada dalam sistem pengendalian internal dari suatu entitas yang mempunyai aktivitas penjualan atas barang/jasa! 4. Jelaskan prinsip pengendalian atas pengeluaran kas dan pengendalian atas saldo kas! 5. Apa tujuan dilakukannya rekonsiliasi bank? 6. Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah kas yang ada di catatan bank dan catatn buku?

BAB 7 SISTEM PERENCANAAN ARUS KAS

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu: 1. 2. 3. 4. 5.

memahami memahami memahami memahami memahami

perencanaan dan pengelolaan kas secara umum; perencanaan kas pemerintah; sistem perencanaan kas pada instansi/satker; sistem perencanaan arus kas daerah; sistem perencanaan arus kas nasional.

154

Manajemen Kas

Pembuatan perencanaan/anggaran kas (cash budget) atau proyeksi kas (cash forecasting) merupakan suatu cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas: memperkirakan kebutuhan uang, dan secara efektif menggunakan uang yang berlebih. Tujuan utamanya adalah merencanakan posisi likuiditas organisasi sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Misalnya, kelebihan uang, jika kelebihan tersebut tidak ditanamkan dan dibiarkan menganggur (idle cash), maka organisasi akan menderita biaya peluang (opportunity cost), artinya kerugian dari tidak diperolehnya pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dari kelebihan uang, biasanya diukur dengan bunga. Penentuan waktu arus uang dapat dikendalikan dengan berbagai cara oleh manajemen, seperti peningkatan efektivitas kredit dan kegiatan penagihan, melakukan pembayaran dengan giro dan bukannya cek kontan, melakukan pembayaran pada hari terakhir kesempatan untuk memperoleh potongan, pembayaran secara batching, dan memberikan potongan untuk penjualan kontan. Manajemen kas sangat penting bagi organisasi baik besar maupun kecil, Banyak badan pemberi pinjaman meminta proyeksi arus kas sebelum memberikan pinjaman yang besar. Anggaran kas atau proyeksi kas menunjukkan arus masuk uang dan keluar yang direncanakan, dan posisi terakhir pada akhir periode tertentu, misalnya akhir bulan. Sebagian besar organisasi (terutama perusahaan) harus membuat rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek untuk arus uang mereka. Anggaran kas jangka pendek termasuk dalam rencana tahunan. Anggaran kas pada dasarnya meliputi dua bagian: (1) penerimaan kas yang direncanakan dan (2) pengeluaran kas yang direncanakan. Merencanakan arus keluar masuk uang memberikan saldo posisi awal dan saldo akhir kas yang direncanakan untuk suatu jangka waktu. Perencanaan arus uang masuk dan keluar akan menunjukkan (1) kebutuhan untuk membiayai kekuarangan kas yang mungkin terjadi, atau (2) kebutuhan terhadap perencanaan investasi yaitu untuk menanamkan kelebihan uang pada penggunaan yang menguntungkan. Anggaran atau perencanaan kas secara langsung berkaitan dengan rencana lainnya, seperti rencana penjualan, rencana anggaran piutang dan biaya, dan anggaran pengeluaran untuk pembelian barang modal. Walaupun demikian, perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan tersebut (penjualan, piutang, biaya, atau modal) tidak secara otomatis memelihara posisi kas. Pernyataan ini menunjukkan perbedaan yang penting antara anggaran kas dan anggaran lainnya. Anggaran kas menekankan pada jumlah dan saat arus uang masuk dan keluar. Sebaliknya, anggaran yang lainnya menekankan pada saat semua transaksi baik kas maupun bukan kas (dinamakan basis akrual). Tujuan utama anggaran atau perencanaan kas adalah: 1. Memberikan taksiran posisi kas pada akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. 2. Mengetahui kelebihan atau kekuarangan kas pada waktunya. 3. Menentukan kebutuhan pembiayaan dan/atau kelebihan kas menganggur untuk investasi.

Sistem Perencanaan Arus Kas

155

4. Menyelaraskan kas dengan (a) modal kerja; (b) pendapatan penjualan; (c) biaya; (d) investasi; dan (e) utang. 5. Menetapkan dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terusmenerus. Pembuatan anggaran kas merupakan tanggung jawab manajer keuangan. Anggaran kas didasarkan pada anggaran lainnya; oleh karena itu, manajer keuangan harus bekerja sama dengan manajer lainnya yang keputusannya dapat secara langsung mempengaruhi arus uang. Program perencanaan dan pengendalian laba (atau surplus/defisit untuk organisasi nirlaba) merupakan dasar pembuatan anggaran kas yang realistis. Harus ada keseimbangan antara saldo kas dan kegiatan yang memerlukan pengeluaran untuk operasi, pembelian barang modal, dan lain sebagainya seringkali kebutuhan uang tambahan tidak diketahui sampai situasi menjadi kritis. Karakteristik dan pentingnya arus uang masuk dan keluar yang berkesinambungan dalam suatu organisasi menunjukkan bahwa perencanaan dan pengendalian kas biasanya meliputi tiga waktu yang berlainan-jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Tenggang waktu kas jangka panjang harus sejalan dengan dimensi waktu (a) rencana laba (surplus/defisit) jangka panjang dan (b) proyek penambahan barang modal. Merencanakan arus kas masuk jangka panjang (terutama dari penjualan, jasa-jasa, dan pembelanjaan) dan arus kas keluar jangka panjang (terutama untuk pengeluaran -belanja barang modal dan pembayaran utang) merupakan dasar bagi keputusan keuangan yang sehat dan bagi penggunaan kas dan kredit jangka panjang secara optimal. Perencanaan kas jangka panjang menekankan pada pengeluaran dan pemasukan kas yang besar. Tenggang waktu kas jangka pendek harus sejalan dengan rencana laba (surplus/defisit) taktis jangka pendek. Perencanaan kas untuk cakrawala waktu ini memerlukan rencana rinci untuk arus masuk dan arus keluar kas yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba (surplus/defisit) tahunan (misalnya, kas dari penjualan dan kas untuk membayar perlengkapan dan mesin baru). Anggaran kas jangka pendek dibuat terutama dari berbagai skedul anggaran. Tenggang waktu jangka menengah dipergunakan dalam banyak organisasi terutama untuk memperkirakan, mengendalikan dan mengelola arus uang masuk dan keluar, seiring dilakukannya perencanaan secara berkesinambungan dari hari ke hari. Penekanannya yang utama adalah untuk memastikan bahwa kekurangan dan kelebihan kas tidak terjadi. Anggaran jangka menengah ini menekankan biaya bunga dengan mengambil semua potongan kas atas hutang dan membayar hutang tepat pada waktunya. Dan juga menekan sekecil mungkin biaya peluang karena kelebihan uang dengan melakukan investasi jangka pendek yang tepat. A. PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAS Sebagai salah satu elemen integral pada manajemen belanja pemerintah,

156

Manajemen Kas

pemerintah perlu untuk mengembangkan manajemen dan perencanaan kasnya agar sesuai dengan anggaran belanja yang berkenaan dengan kas; juga untuk mencegah peminjaman yang tak direncanakan yang mungkin akan mengganggu kebijakan moneter; dan juga untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan di dalam usaha perbaikan fiskal tahunan. Kemampuan untuk mengatur pengeluaran pemerintah pusat, baik masalah waktu maupun jumlahnya, adalah strategi yang sangat penting bagi semua sistem penganggaran. Perencanaan finansial secara hati-hati dan manajemen penyaluran anggaran tahunan secara efisien merupakan suatu hal yang sangat esential, akan tetapi baik manajemen maupun perencanaan akan bisa bekerja dengan baik hanya jika sistem informasi penganggarannya bersifat komprehensif, tepat waktu, akurat, dan realistis-dan jika seluruh departemen yang terkait, baik yang ada di dalam maupun diluar kementerian keuangan, dapat bekerja sama dengan sangat baik. Kondisi seperti ini jarang dipenuhi di beberapa negaraberkembang, oleh karena itu pembuatan pengawasan program fiskal mengalami kesulitan dan manajemen kas akan menjadi lebih tertantang. Pada bagian ini akan mencoba untuk menguraikan kebutuhan-kebutuhan perencanaan kas yang palin utama untuk memastikan bahwa pengeluaran yang terjadi dapat dibayarkan secara lancar sepanjang tahun dan bahwa target fiskal secara keseluruhan dapat dicapai. Beberapa pertanyaan yang utama adalah : 1. Apakah fitur perencanaan kas yang paling esential? 2. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengawasi perencanaan kas ? 3. Apakah halangan utama yang mengganggu rencana pembiayaan belanja secara lancar dan bagaimana hal ini dapat di atasi ? 1. Apakah fitur utama perencanaan kas yang paling esential ? Secara ringkas perencanaan kas memiliki tiga tujuan : (1) untuk memastikan bahwa belanja-belanja tersebut dapat dibiayai dengan lancar sepanjang tahun yang berkenaan, untuk meminimalisir biaya peminjaman; (2) untuk memungkinkan target utama kebijakan anggaran, khususnya surplus atau defisit, dapat dicapai; dan (3) untuk ikut memberikan kontribusi di dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan fiskal maupun moneter. Sebuah sistem manajemen dan perencanaan kas yang efektif seharusnya : a. mengakui time value dan oportunity cost pada kas tersebut; b. memungkinkan jajaran kementerian untuk merencanakan belanja secara efektif; c.

memandang kedepan - mengantisipasi perkembangan makroekonomi sambil mengakomodasi perubahan ekeonomi yang signifikan dan mengurangi efek yang merugikan di dalam pelaksanaan anggaran;

d. bersifat responsif terhadap kebutuhan kas pada jajaran kementerian; e. bersifat komprehensif, mencakup seluruh sumber pemasukan kas; dan


f.

157

merencanakan likuiditas liabilitas kas baik jangka pendek ataupun jangka panjang.

Walaupun sebuah anggaran dirasa telah realistis dilihat dari perspektif persiapannya yang baik dan jumlah perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang objektif, tidak berarti bahwa pelaksanaan anggaran akan lancar. Masalah timing juga harus diperhitungkan, yaitu antara pembayaran yang jatuh tempo dan ketersediaan kas yang diperlukan untuk membayarnya. Secara ideal, sebuah perencanaan kas belanja pemerintah pusat harus meliputi, untuk beberapa bulan kedepan, perkiraan aliran kas keluar harian (yakni meliputi sebagian besar belanja) dan aliran kas masuk (penerimaan pajak dan bukan pajak dan juga dari pinjaman, termasuk penerbitan sekuritas pemerintah baik pinjaman domestik maupun pinjaman luar lainnya). Akan tetapi sistem harian tersebut, sebagaimana ditemukan dibeberapa negara berkembang, pada dasarnya mengarah pada tujuan yang salah dan menggambarkan rezim anggaran kas “darurat” yang mengeluarkan besok apa yang telah masuk hari ini. Sebagaimana sistem perencanaan kas tersebut pernah ada, sistem tersebut ternyata bersifat elementer, dirigiste, dan pada prekteknya tidak bersifat responsif, untuk mengantisipasi aliran dalam jangka pendek pada penerimaan atau peminjaman. Sistem tersebut mempunyai beberapa kekurangan. Ketika mereka bisa sepenuhnya efektif membatasi pembayaran kas untuk menyediakan aliran kas masuk, mereka selalu melakukan hal yang sama pada biaya yang banyak sekali untuk efektifitas alokasi sumber-sumber (pemotongan provisi kas secara mendadak berhubungan dengan aprpopriasi anggaran) dan untuk pengiriman pelayanan secara tepat waktu (sebab adanya informasi yang tidak efisien pada aliran kas yang mungkin tersedia untuk memungkinkan manajer pada jajaran kementerian untuk merencanakan pengiriman pelayanan mereka). Selain itu, sistem-sistem seperti itu selalu berkaitan dengan sebuah pembangunan area pembayaraan. Pemerintah perlu untuk mengejar pendekatan yang lebih canggiih pada manjemen kas. Negara-negara berkembang harus mempunyai tujuan untuk mendistribusikan anggaran mereka dengan mengadopsi sebuah perencanaan kas bulanan, didasarkan pada aliran kas masuk secara agregat yang diproyeksikan dan pembatasan terhadap aliran kas keluar. Komponen yang sangat prinsipal seharusnya seperti berikut : a. “starting point” harus menjadi sebuah perencanaan kas tahunan, disiapkan sebelum tahun fiskal, menunjukkan proyeksi aliran kas masuk dan aliran kas keluar perbulan. b.

Pola yang terdahulu dapat digunakan untuk membantu menetapkan penerimaan pendapatan pajak dan bukan pajak yang memungkinkan untuk diterima dari bulan ke bulan. Waktu yang memungkinkan untuk melakukan peminjaman dari luar sebagian juga diketahui pada awal-awal, sehingga jumlah aliran kas masuk dapat diproyeksikan. Pola belanja yang terdahulu biasanya juga bisa menjadi sebuah petunjuk untuk aliran kas keluar setiap bulannya.

c.

Akan tetapi, adanya faktor-faktor seperti pola-pola belanja modal yang tidak

158

Manajemen Kas

beraturan, waktu penerimaan hibah yang sangat variatif (baik untuk proyeksi modal yang spesifik atau bantuan anggaran secara umum), dan waktu yang tepat untuk mengadakan pinjaman yang baru (yang mungkin harus menunggu sebuah kondisi pasar yang menguntungkan) adalah memungkinkan untuk menuju pada berbagai macam variasi dari tahun ke tahun di dalam pola aliran kas masuk dan aliran kas keluar secara bulanan. d.

Ketika hal itu nampak dari proyeksi awal bahwa kemungkinan tidak cukup tersedia kas dalam bulan tersebut untuk menutupi belanja yang jatuh tempo, pemerintah dapat menunda komitmen belanja yang telah direncanakan; mempercepat pengumpulan penerimaan; atau pinjaman. Pemilihan diantara tiga opsi di atas tergantung pada kemungkinan untuk dapat dikerjakan (feasibility) dan biaya yang akan ditimbulkan.

Ketika rencana tahunan tersebut telah ditetapkan, rencana tersebut harus menjadi dasar bagi proyeksi triwulanan, dan dalam proyeksi tersebut terdapat sebuah rencana manajemen kas operasional untuk bulan berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai berikut: a. b.

c.

Proyeksi triwulanan dan rencana bulanan perlu untuk direvisi setiap bulan secara bergilir dipandang dari segi pendapatan dan belanja yang aktual (serta realisasi dalam pinjaman baik domestik maupun ekstern). Ketika proyeksi triwulanan yang dilakukan secara rolling menunjukkan bahwa mungkin akan tidak cukup tersedia kas dalam satu atau lebih bulan kedepan untuk menutup belanja, tindakan yang dapat diambil antara lain dengan menunda komitmen belanja, mempercepat pengumpulan pendapatan, atau pinjaman, dengan pilihan bergantung pada kelayakan, biaya, dan hambatan-hambatan pinjaman. Rencana manajemen kas operasional untuk belanja pemerintah pusat untuk bulan berikutnya idealnya harus meliputi sebuah perkiraan aliran kas masuk dan keluar harian (atau setidaknya mingguan). Rencana manajemen kas ini harus disiapkan dan di-updated setidaknya setiap minggu.

Pelaksanaan rencana manajemen kas bulanan sering diterjemahkan menjadi batas kas bulanan yang ditetapkan pada beberapa, atau seluruh, belanja masingmasing departemen atau lembaga. Dalam beberapa instansi - dan tidak hanya pada pos - kondisi yang kacau atau sebagai sebuah alat kontrol pembebanan kembali yang temporer, mungkin ada batasan kas pada kategori ekonomi dari pembelanjaan atau bahkan masing-masing line item. Beberapa negara industri memberikan batasan pada subagregat tertentu seperti biaya yang berkelanjutan-gaji, kebutuhankebutuhan, dan biaya tempat tinggal bagi masing-masing lembaga pengguna anggaran. Batasan kas ini sering dilihat sebagai cara di mana sebuah hambatan “hard budget” beroperasi. Tetapi, sebagai catatan, sebagai sebuah alat pengendalian belanja dari pada pengendalian kas, rencana kas tidak efektif ketika tidak ada pengendalian yang terpisah atas komitmen, dan sering menyebabkan penciptaan kewajiban (yang terhutang). Perencanaan kas mungkin bisa membantu dalam menentukan kriteria fiskal yang


159

riil atau benchmark untuk setiap bulan/kuartal. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa percaya diri di antara kewenangan yang menjalankan pengendalian kas dan memberikan mereka percaya diri yang lebih besar bahwa target fiskal dan moneter yang penting lainnya (misalnya maksimum kredit) akan dipenuhi. Jadi, untuk dapat berjalan terus, target yang termasuk dalam program penyesuaian harus selalu didukung dengan rencana kas yang di-updated untuk memperhitungkan informasi terbaru yang tersedia tentang penagihan pendapatan, penerimaan yang lain (termasuk pinjaman), dan belanja yang telah disepakati dan telah dibayar. Update bulanan yang berkelanjutan terhadap rencana kas seharusnya dapat membantu dalam memastikan bahwa anggaran awal akan dipenuhi. Ketika sangat jelas terlihat dalam perkiraan terbaru bahwa target mungkin tidak dapat dipenuhi di periode yang akan datang atau pada akhir tahun, tindakan harus diambil untuk mencegah belanja atau untuk meningkatkan pendapatan. Rencana kas dapat berkontribusi pada keputusan tentang ukuran, jenis, dan penargetan tindakan yang diinginkan. 2. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk merencanakan kas dan memantau perencanaan tersebut? Seperti telah dijelaskan di atas, dalam perencanaan manajemen kas bulanan untuk anggaran pemerintah pusat, jumlah angkanya harus disiapkan dan di-updated paling tidak setiap minggu oleh fungsi perbendaharaan negara atau manjemen kas di bawah Menteri Keuangan, sebagai Chief Financial Officer (CFO) pemerintah. Hal ini sering tidak berjalan di negara berkembang-meskipun kadang bank sentral mungkin mengambil alih semua atau sebagian kegiatan tersebut. Penasihat anggaran harus mendorong penciptaan suatu unit pengelolaan kas di bawah Menteri Keuangan (biasanya sebagai salah satu komponen dalam instansi perbendaharaan) untuk menyiapkan dan mengelola perencanaan kas dan memonitor hasilnya. Untuk memonitor hasil penganggaran kas, unit perbendaharaan harus mendapatkan semua informasi penting secepat mungkin dari semua departemen yang terkait-tidak hanya dari instansi dalam departemen keuangan (misalnya, Ditjen Pajak dan Bea Cukai serta Anggaran/DJA), tetapi juga dari kementrian perencanaan, jajaran kementrian, lembaga negara, dan bank sentral. Tugas ini sering tidak dijalankan dengan semestinya karena, diantara alasan lain, sistem pelaporan tidak sepenuhnya disambungkan satu sama lain. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu pendekatan yang adalah dengan membentuk suatu tim kecil, yang dipimpin oleh seseorang yang mempunyai wewenang untuk mmperoleh informasi dari seluruh departemen. Misalnya saja, di beberapa negara afrika franchophone, the Direction de la Prévision or Cabinet du Ministre des Finances sudah digunakan untuk melakukan kordinasi di dalam pelaksanaan anggaran dan rencana kas. Dibeberapa Negara amerika latin, unit yang bertugas melakukan monitoring adalah salah satu bagian dari bank sentral atau departemen keuangan di bawah pengawasan menteri keuangan. Unit tersebut harus berfungsi untuk : a. Mempersiapkan rencana kas bulanan b. Menjaga keberadaan barang inventaris pada laporan fiscal tahunan, baik

160

Manajemen Kas

pada sisi penerimaan maupun pada sisi pengeluaran anggaran. Dan mengajukan persiapan laporan yang baru apabila keberadaan barang inventaris tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. c.

Menyatukan seluruh informasi berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dalam “flash report”, yang meringkas perkembangan utama yang terjadi dengan kesalahan yang minimum.

d. Menganalisis laporan dan mengupdate perkiraan kas dengan berbasis pada “flash report” tersebut e. Menyusun proposal guna mengatur aliran kas apabila terjadi peningkatan kebutuhan kas f.

Tetap menyampaikan informasi secara menyeluruh terhadap bank sentral (karena semua kegiatan pemerintah mempunyai konsekwensi yang sangat penting bagi likuiditas bank)

3. Apa halangan utama yang dapat mengganggu kelancaran rencana pembiayaan belanja? Di beberapa Negara OECD, rencana secara khusus disiapkan oleh departemen keuangan untuk tahun yang akan dating (t + 1) dengan berbasis pada data estimasi penerimaan dan pengeluaran untuk tahun yang akan dating (t+1), dan mengumpulkan semua informasi yang berkaitan yang berasal dari adiminstrasi pajak dan bea cukai serta dari departemen perbendaharaan atau jajaran kementerian (paling tidak untuk item pengeluaran yang besar) sebagaimana anggaran pada tahun tersebut. Di beberapa Negara industry dengan perkembangan pasar modal yang baik, departemen keuangan dapat secepat mungkin melakukan pinjaman sejumlah yang dibutuhkan baik untuk mencapai aliran kas jangka pendek, ketiks permasalah datang, maupun untuk membiayai adanya deficit. Ketika ada surplus, dapat diinvestasikan pada pasar modal, walaupun hanya satu malam, untuk menghasilkan laba.

Sebaliknya, beberapa Negara non-OECD tidak mempunyai akses secara baik terhadap pasar modal yang berfungsi dengan baik. Tiap departemen keuangan tidak dapat melakukan pinjaman dengan mudah, atau dijinkan untuk melakukan pinjaman dari bank sentral atau dari pasar uang untuk membiayai kekurangan kas pada jangka pendek. Pada beberapa kasus seperti ini, perencanaan kas mempunyai fundamental yang lebih penting. Pengeluaran yang tak terduga tidak bisa dengan mudah dimintakan pembayaran kepada departemen keuangan. Perkiraan belanja kas yang dianggarkan untuk bulan yang bersangkutan kemudian berubah menjadi batasan yang riil yang tidak dapat dilanggar. Ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk manajemen kas dengan baik : (1) anggaran yang riil, (2) membuat prosedur perilisan apropriasi dengan jelas (3) mematuhi peraturan pelaksanaan anggaran, (4) staf yang berpengalaman dan mempunyai skill yang bagus untuk mempersiapkan dan memonitor perencanaan kas, (5) membuat peraturan peminjaman dengan jelas. Apakah pertanyaan khususnya?


161

Apakah anggaran yang dibuat sudah benar-benar riil? Namun hal ini bertolak belakang dengan pengalaman yang terjadi, seperti di sejumlah Negara yang keadaan ekonominya sedang dalam masa transisi dan juga dibeberapa Negara afrika. Keputusan mengenai prioritas belanja tidak cukup dibahas atau dimantapkan dengan jajaran kementerian dan departemen keuangan pada saat persiapan anggaran, atau anggaran tersebut disusun untuk menghindari keputusan yang sulit guna memenuhi tuntutan parlemen. Kemudian, hal ini merupakan kewajiban bagi departemen keuangan untuk menjalankan prioritas yang riil dan pengeluaran dengan cara memotong alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan. Apakah prosedur yang digunakan untuk merilis apropriasi sudah cukup memadai? Cara yang digunakan untuk merilis apropriasi juga merupakan sesuatu hal yang penting karena hal ini dapat mendefinisikan seberapa banyak kas yang mungkin akan dihabiskan dalam periode bulanan atau triwulanan. Ketiga system di atas sangat mungkin untuk digunkakan oleh semua negara, tergantung kepada kerangka kerja yang sah pada Negara tersebut (biasanya hukum anggaran yang asli), dan keadaan pada Negara tersebut. Pada sebagian besar Negara industri, apropriasi anggaran disediakan untuk pengguna anggaran setelah anggaran tersebut disetujui. Pengguna anggaran bebas untuk melakukan komitmen terhadap pengeluaran mereka dan menerbitkan payment order kapanpun mereka mau, dan unit perbendaharaan akan melakukan pinjaman kepada pasar apabila memang dibutuhkan. Hal ini bisa saja terjadi karena profil pengeluaran relatif stabil, dan juga karena secara mudah pemerintah dapat meminjam dari pasar modal yang cukup stabil. Di beberapa Negara yang kurang berkembang, jumlah yang tetap dirilis untuk periode waktu yang spesifik (satu bulan atau triwulanan)—sebagai contoh, 1/12 apropriasi selalu dirilis setiap awal bulan. Apabila keadaan tidak berubah, maka 1/12 apropriasi akan dirilis setiap bulan. Tetapi, jika situasi menjadi lebih buruk, maka apropriasi akan dirilis perlahan. Di beberapa Negara berkembang, terutama Negara-negara kaya, departemen keuangan menerbitkan surat perintah formal untuk unit pengguna anggaran yang mengontrol kategori pengeluaran yang spesifik, dan alokasi anggaran dapat tersedia. Pada seluruh kasus, ketika apropriasi dirilis, jajaran kementerian atau unit pengguna anggaran mempunyai wewenang untuk membuat komitmen pengeluaran. Akan tetapi penggunaan tambahan control pada saat kas tersebut dirilis (misalnya batas kas bulanan) dapat menjadi sebagai sebuah alat kontrol tarif yang efektif pada saat apropriasi digunakan. Disebagian kecil Negara dengan kekurangan kas yang sangat parah, komitmen dan pembayaran harus dilakukan secara hampir bersamaan, karena supplier tidak akan menerima pesanan ataupun mengirim jika pembayaran tidak dipastikan terlebih dahulu. Apakah staf yang melakukan tugas tersebut sudah cukup berpengalaman atau mempunyai skill yang bagus ? Persiapan dan pemantapan perencanaan kas membutuhkan beberapa kemampuan/keahlian yang baik dibidang financial. Petugas tersebut harus mampu

162

Manajemen Kas

untuk menganalisa semua informasi yang tersedia, membuat keputusan mengenai hal yang dapat dipercaya, dan berdasarkan informasi tersebut serta pengalaman yang dimiliki, mereka mampu untuk menyusun proyeksi yang realistis. Pada kenyataannya, mereka harus mengatur aliran komitmen dengan seluruh instrumen yang tersedia untuk memastikan penggunaan kas secara tepat guna menutupi pengeluaran, dan ketika melakukan pembayaran, kas tersebut akan tersedia dan menghindari tunggakan pembayaran. Tugas penting lainnya adalah untuk bertindak sebagai penghubung dengan bank sentral guna memastikan bahwa keperluan pembiayaan dapat dipenuhi dan tidak akan menyebabkan reaksi moneter yang kurang baik. Ruang lingkup guna melakukan pinjaman dari beberapa sumber yang berbeda, dan masa pinjaman, juga akan menjadi pokok perhatian, semenjak utang yang sekarang akan berimplikasi terhadap pelayanan utang dimasa yang akan datang juga harus di faktorkan kedalam perencanaan pengeluaran. Petugas pelaksana anggaran harus mempunyai skill dan kapasitas tehnik yang memadai. Kadang kala para ahli ekonomi fiscal dan penasehat umum anggaran perlu untuk mengidentifikasi mana training yang tepat untuk petugas pelaksana anggaran tersebut. Apakah peraturan pinjaman sudah jelas? Secara cepat pinjaman pemerintah akan membawa kepada pertanyaan kebijakan moneter yang lebih besar. Di dalam publikasi ini, hanya ada dua aspek yang dapat dipertimbangkan : apakah pengaturan terhadap kelembagaan telah cukup sempurna guna mengijinkan perencanaan kas yang efektif bagi pemerintah dan untuk memfasilitasi pinjaman jangka pendek ? Seperti telah dicatat sebelumnya, penyimpanan uang pemerintah di sejumlah rekening bank yang berbeda-sebagian di bank sentral dan sebagian lagi di bank komersial-merupakan suatu hal yang sangat wajar selama ini. Idealnya, pemerintah seharusnya menyimpan seluruh sumber-sumber keuangannya pada satu rekening saja-seperti penggunaan TSA (treasury Single Account) seperti telah digunakan disejumlah transisi ekonomi-atau di dalam rekening yang dikonsolidasikan setiap malam. Jika konsolidasi saldo lebih dapat disusun dari pada sebagian subset rekening bank, yang mungkin akan mencegah pemerintah untuk melakukan pinjaman ketika hal itu tidak diperlukan. (ada beberapa peristiwa ketika deposito pemerintah pada bank komersial digunakan bank untuk membeli treasury bills yang diterbitka. Pemerintah benar-benar melakukan pinjaman terhadap uangnya sendiri dan membayar bunga untuk hak istimewa. Jadi, seluruh deposito pemerintah di dalam system perbankan seharusnya dikonsolidasikan setiap malam guna memastikan bahwa kebutuhan pinjaman pemerintah dapat dikurangi. Hal ini dapat menjadi lebih bermasalah dibandingkan dengan penglihatan yang petama-kesulitan yang umum meliputi : 1. Dana hipotik seperti dana kesehatan, jalan, dan bahkan sosila keamanan mungkin akan ditentukan oleh pihak berwenang lainnya. Uang dalam danadana ini sering tidak ada untuk pemerintah, bahkan pada basis pinjaman jangka pendek;dana privatisasi selalu ditetapkan pada basis yang sama dibeberapa Negara eropa timur dan dinegara yang sedang mengalami transisi ekonomi lainnya;


163

2. Pihak donor mungkin telah membuat komitmen pemberian uang kepada pemerintah dan menyimpannya di bank sentral atau bank komersial, tetapi belum dilakukan pemerintah; 3. Mungkin ada ketidaktransparanan antara instrument moneter dan fiscal; dengan begitu deposito pemerintah yang ada disektor perbankan komersial mungkin akan menyediakan peran sekunder moneter (seperti menyediakan kebutuhan likuiditas bagi sistem perbankan). pada area ini, prinsip dasarnya adalah : 1. uang pemerintah merupakan hak milik pemerintah; 2. uang yang ada dibeberapa rekening yang berbeda biasanya akan menjamur sehingga harus dikonsolidasikan; 3. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat penggunaan dananya sendiri menjadi sefektif mungkin; 4. Pemerintah harus menentukan tingkat bunga pasar untuk tabungannya tersebut, dan tingkat kelebihan kredit pembayaranpada pinjamannya dan biaya pelayanan negoisasi yang mengantarkan kepada transaksi tersebut. Pemerintah menyusun anggaran secara deficit, merencanakan pembiayaan defisit tersebut merupakan sebuah tugas umum-diluar wilayah publikasi ini. Pemerintah perlu untuk mempunyai sebuah implementasi strategi pinjaman tahunan di dalam berkoordinasi dengan bank sentral dan di dalam jalur kebijakan moneter. Tetapi untuk manajemen kas yang efisien, di dalam strategi pinjaman tersebut, pemerintah juga membutuhkan sebuah mekanisme untuk menghadapi shortfall kas harian atau mingguan dengan biaya yang sangat rendah, dan tanpa adanya gangguan yang tidak perlu untuk memberikan pelayanan publik. Bagaimana shortfall dapat dicapai? pertama, pengawasan yang ketat harus diterapkan di dalam melakukan pinjaman untuk beberapa penyebab temporer. Ketika semuanya menjadi jelas bahwa negara sedang menghadapi penurunan kas jangka pendek, mungkin akan terdapat ruang guna menangguhkan beberapa pembayaran. Namun hal ini dapat merusak kredibilitas keuangan pemerintah dan normalnya hal ini sangat dijauhi oleh beberapa negara. Seperti telah dicatat sebelumnya, jika pemerintah tidak menyimpan seluruh depositonya dalam satu rekening tunggal, maka akan terdapat ruang bagi pembiayaan terhadap penurunan kas jangka pendek pada rekening utama bendahara dengan meminjam dari dana pemerintah lainnya yang seharusnya selalu diinvestigasi. Beberapa negara tetap mempertahankan penggunaan dana stabilisasi terpisah, kedalam windfall, bantuan dan sebagainya, yang diarahkan,yang dapat digunakan dalam berbagai macam keadaan. Hal ini (atau seharusnya) merupakan least cost option dalam kaitannya dengan bunga yang dibatalkan, menjadi kurang dari biaya fasilitas untuk kelebihan kredit (overdraft). Pada akhirnya, beberapa negara mempunyai fasilitas overdraft yang otomatis pada bank sentral (dibeberapa negara kaya kadang disebut sebagai “jalan dan alat menuju kemajuan”). Peraturan yang jelas harus mengatur penggunaan fasilitas overdraft tersebut : 1. ukuran fasilitas overdraft harus dibatasi (terutama dalam undang-undang)

164

Manajemen Kas

2. jangka waktu overdraft harus dibatasi juga (terutama dalam undang-undang) 3. Pinjaman jangka pendek yang tidak bisa dengan cepat dibayar kembali (melalui kedatangan aliran kas masuk yang tertunda kedalam rekening bendahara) harus diubah menjadi sebuah treasury bills atau dengan penerbitan bond dan dijual oleh bank sentral (idealnya kepada bank swasta) 4. Biaya fasilitas overdraft harus dibuat secara transparan dan dibayar oleh departemen keuangan.

B. PERENCANAAN KAS PEMERINTAH Sebagai bagian elemen integral dalam public expenditure management, pemerintah perlu membuat perencanaan kas untuk mengelola pengeluaran yang dianggarkan dengan basis kas; untuk mencegah peminjaman yang tidak terantisipasi yang mungkin mengacaukan kebijakan moneter; dan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan perbaikan fiskal dalam tahun tertentu. 1. Pentingnya Perencanaan Kas Pemerintah Perencanaan kas pemerintah mempunyai tiga tujuan utama: (1) untuk memastikan bahwa pengeluaran dapat dibiayai dengan lancar selama tahun berjalan, agar meperkecil biaya pinjaman; (2) untuk memungkinkan target-target kebijakan anggaran pertama, terutama surplus atau defisit, dapat dicapai; (3) untuk berkontribusi pada kelancaran penerapan kebijakan fiskal dan moneter. Pada prinsipnya, perencanaan kas pemerintah yang efektif harus: a. Mengakui time value dan biaya peluang (opportunity cost) kas; b. Memungkinkan jajaran kementrian/departemen untuk merencanakan pengeluaran dengan efektif; c. Melihat ke depan-mengantisipasi pembangunan makroekonomi sementara mengakomodasi perubahan ekonomi yang signifikan dan meminimalkan dampak buruk dari pelaksanaan anggaran; d. Responsif dengan kebutuhan kas jajaran kementrian/departemen dan lembaga negara; e. Komprehensif, meliputi semua sumber pemasukan kas; dan f. Merencanakan pelunasan kewajiban kas baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun sebuah anggaran dirasa telah realistis dilihat dari perspektif persiapannya yang baik dan jumlah perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang objektif, tidak berarti bahwa pelaksanaan anggaran akan lancar. Masalah timing juga harus diperhitungkan, yaitu antara pembayaran yang jatuh tempo dan ketersediaan kas yang diperlukan untuk membayarnya. Idealnya, sebuah rencana kas (bulanan) untuk pemerintah pusat harus meliputi, perencanaan bulan berikutnya, perencanaan harian pengeluaran kas (terutama belanja) dan penerimaan kas (penerimaan dari pendapatan pajak dan bukan pajak


165

serta dari pinjaman, termasuk penerbitan surat berharga pemerintah seperti pinjaman domestik dan eksternal. Negara berkembang seharusnya berkeinginan untuk mendistribusikan anggaran mereka dengan membuat rencana kas bulanan, berdasarkan pada arus masuk kas yang diproyeksikan dan batas kas keluar. Komponen utama rencana kas tersebut harus sebagai berikut: a. Titik permulaan haruslah sebuah rencana kas tahunan, disiapkan di awal tahun fiskal, tersusun dalam arus kas masuk dan arus kas keluar perbulan yang diproyeksikan. b. Pola tahun yang lalu dapat dipergunakan untuk membantu dalam menyusun kemungkinan arus kas masuk perbulan dari penerimaan pendapatan pajak dan bukan pajak. Timing kemungkinan pinjaman eksternal juga sering sudah diketahui sebelumnya, sehingga total arus masuk kas dapat diproyeksikan. Pola tahun yang lalu biasanya dapat dijadikan pedoman untuk arus kas keluar per bulan. c. Namun, adanya faktor-faktor seperti pola belanja modal yang tidak teratur, variasi dalam timing penerimaan hibah (baik untuk proyek modal tertentu maupun bantuan anggaran umum), dan timing yang tepat untuk pinjaman baru (yang mungkin harus menunggu kondisi pasar yang menguntungkan) juga harus dipertimbangkan sebagai variasi dari tahun ke tahun dalam pola bulanan arus masuk dan keluar kas. d. Ketika nampak pada proyeksi awal bahwa kemungkinan tidak cukup tersedia kas dalam bulan tertentu untuk menutup belanja yang jatuh tempo, pemerintah dapat menunda komitmen belanja yang direncanakan; mempercepat penagihan pendapatan; atau meminjam. Pilihan diantara tiga pilihan tersebut akan bergantung pada kelayakan/kemungkinannya untuk dapat dikerjakan (feasibility) dan biaya akan yang ditimbulkan. Ketika rencana tahunan telah ditetapkan, rencana tersebut harus menjadi dasar bagi proyeksi triwulanan atau caturwulanan secara rolling (terus bergulir), dan dalam proyeksi tersebut sebuah rencana manajemen kas operasional untuk bulan berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai berikut: a. Proyeksi triwulanan/caturwulanan dan rencana bulanan perlu direvisi setiap bulan secara rolling dipandang dari segi pendapatan dan belanja aktual (serta realisasi dalam pinjaman baik domestik maupun ekstern). b. Ketika proyeksi triwulanan/caturwulanan yang dilakukan secara rolling menunjukkan bahwa mungkin akan tidak cukup tersedia kas dalam satu atau lebih bulan kedepan untuk menutup belanja, tindakan yang dapat diambil untuk menunda komitmen, mempercepat penagihan pendapatan, atau pinjaman, dengan pilihan bergantung pada kelayakan, biaya, dan hambatanhambatan pinjaman. c. Rencana manajemen kas operasional untuk belanja pemerintah pusat untuk bulan berikutnya harus, idealnya, meliputi sebuah forecast kas masuk dan keluar harian (atau setidaknya mingguan). Rencana manajemen kas ini harus disiapkan dan di-updated setidaknya setiap minggu.

166

Manajemen Kas

Rencana manajemen kas bulanan sering diterjemahkan menjadi batas kas bulanan yang ditetapkan pada beberapa, atau seluruh, belanja masing-masing departemen atau lembaga. Dalam beberapa praktik, mungkin ada batasan kas pada kategori ekonomi dari pembelanjaan atau bahkan masing-masing line item. Beberapa negara industri meberikan batasan pada subagregat tertentu seperti running cost gaji, utilitas, dan biaya tempat tinggal bagi masing-masing lembaga pengguna anggaran. Batasan kas ini sering dilihat sebagai cara di mana sebuah hambatan “hard budget” beroperasi. Tetapi, sebagai sebuah alat pengendalian belanja dari pada pengendalian kas, rencana kas tidak efektif ketika tidak ada pengendalian yang terpisah atas komitmen, dan menyebabkan penciptaan kewajiban (yang terhutang). Rencana kas membantu dalam menentukan kriteria fiskal yang riil atau benchmark untuk setiap bulan/kuartal. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa percaya diri di antara kewenangan yang menjalankan pengendalian kas dan memberikan mereka percaya diri yang lebih besar bahwa target fiskal dan moneter yang penting lainnya (misalnya maksimum kredit) akan dipenuhi. Jadi, untuk dapat berjalan terus, target yang termasuk dalam program penyesuaian harus selalu didukung dengan rencana kas yang di-updated untuk memperhitungkan informasi terbaru yang tersedia tentang penagihan pendapatan, penerimaan yang lain (termasuk pinjaman), dan belanja yang telah disepakati dan telah dibayar. Update bulanan yang berkelanjutan terhadap rencana kas seharusnya membantu dalam memastikan bahwa anggaran awal akan dipenuhi. Ketika sangat jelas terlihat dalam forecast terbaru bahwa target mungkin tidak dapat dipenuhi di periode yang akan datang atau pada akhir tahun, tindakan harus diambil untuk mencegah belanja atau untuk meningkatkan pendapatan. Rencana kas dapat berkontribusi pada keputusan tentang ukuran, jenis, dan penargetan tindakan yang diinginkan. 2. Tanggung Jawab untuk Penyiapan dan Pemantauan Perencanaan Kas Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya, dalam rencana manajemen kas bulanan untuk pemerintah pusat, perhitunganya harus disiapkan dan di-updated oleh fungsi perbendaharaan negara di bawah Menteri Keuangan, sebagai Chief Financial Officer (CFO) pemerintah. Hal ini sering tidak berjalan di negara berkembang meskipun kadang bank sentral mungkin mengambil alih semua atau sebagian kegiatan tersebut. Penasihat anggaran harus mendorong penciptaan suatu unit pengelolaan kas di bawah Menteri Keuangan (biasanya sebagai salah satu komponen dalam instansi perbendaharaan) untuk menyiapkan dan mengelola rencana kas dan memantau hasilnya. Di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, sebuah unit eselon II di Ditjen Perbendaharaan. Untuk memantau hasil anggaran kas, departemen perbendaharaan harus mendapatkan semua informasi penting secepat mungkin dari semua departemen yang terkait-tidak hanya dari instansi dalam departemen keuangan (misalnya, Ditjen Pajak dan Bea Cukai serta Anggaran), tetapi juga dari kementrian perencanaan, jajaran kementrian, lembaga negara, dan bank sentral. Tugas ini sering tidak dijalankan dengan semestinya karena, diantara alasan lain, sistem pelaporan tidak


167

sepenuhnya dibuat dalam sebuah jaringan kerja (network). C. SISTEM PERENCANAAN KAS PADA INSTANSI/SATKER 1.

Perencanaan Kas pada Satuan Kerja (Non-BLU)

Umumnya pada instansi/satuan kerja belum ada sistem perencanaan kas yang dikelola dengan baik. Untuk pengeluaran misalnya, setiap unit kerja biasanya secara sederhana merencanakan pengeluaran kas per bulan sebesar 1/12 dari jumlah pagunya. Perencanaan sesperti itu mungkin hanya dapat diterima untuk diterapkan pada penerimaan yang bersifat rutin (pada berlum menggunakan anggaran terpadu), seperti belanja pegawai. Jarang ada satuan kerja yang mempunyai perencanaan kas mingguan, apalagi harian. Pada dasarnya perencanaan kas pada satuan kerja pemerintah sedikit berbeda dengan perencanaan kas pada organisasi pada umumnya, karena, instansi pemerintah (non-BLU) tidak dapat langsung menggunakan pendapatan yang diperolehnya, melainkan harus disetorkan ke kas negara dan hanya dapat melakukan pengeluaran sebesar batas anggaran pengeluaran yang telah ditentukan (pagu) sehingga tidak seutuhnya mengelola saldo untuk kepentingan instansi. Instansi pemerintah tidak memikirkan apakah harus menutup biaya operasi dari pinjaman (baik jangka pendek maupun panjang) karena pada dasarnya pinjaman dilakukan oleh daerah atau pusat untuk kemudian dialokasikan ke satuan kerja melalui mekanisme anggaran. Mulai tahun anggaran 2006, perencanaan kas instansi/satuan kerja merupakan bagian dari sistem perencanaan kas negara (nasional). Setiap satuan kerja pemerintah baik pusat maupun daerah wajib membuat laporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya dalam bab ini. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas seharusnya diselenggarakan oleh bagian keuangan atau fungsi bendahara di dalamnya dengan cara memperoleh informasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas setiap bagianmungkin direktorat, subdit, bidang, subbid, maupun seksi-dalam instansi/satuan kerja dan kemudian membuat rekapitulasinya. Perencanaan penerimaan kas diarahkan pada pencapaian suatu target tertentu dan perencanaan pengeluaran kas diarahkan pada strategi agar “jatah” kas dari APBN/APBD dapat cukup untuk membiayai semua kegiatan operasional yang telah direncanakan dalam jangka waktu tertentu. 2. Perencanaan Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) a. Karakteristik BLU Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan

168

Manajemen Kas

BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah. Pendapatan dan belanja BLU dalam rencana kerja dan anggaran tahunannya dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. Sehingga BLU juga menerima alokasi anggaran dari APBN/APBD. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. BLU dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan. Karena sifatnya yang merupakan instansi pemerintah, maka tidak seperti perusahaan, BLU bukan merupakan subyek pajak. Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 1). BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain; 2). BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan 3). BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai. b. Pengelolaan dan Perencanaan Kas BLU Dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kas BLU. Pengelolaan kas BLU harus dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam mengelola kas, BLU menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; menyimpan kas dan mengelola rekening bank; melakukan pembayaran; mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan


169

6) memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pemanfaatan surplus kas tersebut dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh BLU, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan kas, BLU dapat menyelenggarakan kegiatan utang-piutang. BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. BLU dapat pula memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLU harus dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal. Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. Kewenangan peminjaman tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota. Pembayaran kembali utang BLU merupakan tanggung jawab BLU. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam mengelola kas BLU, harus diselenggarakan kegiatan perencanaan kas. Manajer keuangan atau kabag keuangan BLU harus menyelenggarakan suatu sistem perencanaan kas yang baik. Informasi tentang penerimaan kas BLU dan kebutuhan kas tiap divisi/bagian dalam periode tertentu harus diperoleh. Manajemen harus memperkirakan: kapan kas dari penjualan/piutang dapat ditagih (diterima) dan berapa jumlahnya; berapa saldo kas yang tepat sehingga tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan (tidak ada idle cash); berapa jumlah kebutuhan kas yang harus ditutup dengan pinjaman (jangka pendek atau jangka panjang); kapan pengeluaran kas untuk belanja (operasional) akan terjadi dan berapa besarnya; dan kapan belanja modal (investasi) dapat dilakukan dan berapa besarnya. Sebagai satuan kerja/instansi pemerintah BLU tentu wajib juga membuat laporan perencanaan kas dalam rangka penyusunan sistem perencanaan kas negara (nasional) yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya dalam bab ini, di mana format laporan perencanaan kas telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan. Rencana (Proyeksi) kas juga merupakan laporan yang harus disertakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran BLU. Dalam kaitannya dengan tuntutan agar pengelolaan kas BLU diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat, Perencanaan kas BLU juga dapat disusun

170

Manajemen Kas

dalam bentuk (format) yang sesuai dan informatif bagi manajemen sendiri dalam rangka pengambilan keputusan bisnis. Perencananaan kas dapat diadopsi dari pendekatan perencanaan kas yang lazim digunakan pada organisasi profit. Perencanaan kas dilakukan dengan mempertimbangkan pengelolaan surplus/defisit yang ditetapkan pada tahun anggaran tertentu. Perencanaan kas BLU sebaiknya disusun secara berkesinambungan dengan rolling basis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya rencana kas disajikan secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan/caturwulanan, hingga tahunan. Informasi dalam rencana kas BLU harus selalu diupdated setiap mendekati realisasi dan setelah realisasi periode tertentu untuk menjaga akurasi informasi yang disajikan. Ilustrasi RS. Kasih Sejahtera adalah sebuah BLU di lingkungan Depkes yang menjual barang dan jasa kepada publik (pelayanan kesehatan). Selain membuat laporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas untuk sistem perencanaan kas negara, Manajemen juga selalu membuat perencanaan kas bulanan secara rolling basis (bergulir terus) untuk kepentingan intern manajemen. Pada bulan Desember 20x6, manajemen membuat perencanaan kas untuk caturwulan pertama tahun anggaran 20x7. Keadaan, harapan dan asumsi yang dipertimbangkan untuk menyusun perencanaan kas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Manajemen memperkirakan bahwa penjualan barang (obat-obatan dan barang kebutuhan kesehatan lainnya) dalam bulan Januari-April adalah sebesar Rp. 1 milyar, atau naik Rp. 100 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada catur wulan kedua, yaitu mulai Mei, penjualan barang akan naik lagi sebesar Rp. 100 juta. Sedangkan penjualan jasa selama catur wulan pertama sebesar Rp. 400 juta. 2. Nilai pembelian barang persediaan pada setiap bulan adalah sebesar 90% target nilai penjualan barang pada dua bulan berikutnya. 3. Penerimaan kas dari hasil penjualan barang dan jasa dapat tertagih dalam 3 bulan. Kas yang tertagih pada bulan pertama (bulan yang sama dengan terjadinya penjualan), bulan kedua, dan bulan ketiga masing-masing adalah sebesar 30%, 50%, dan 20%. 4. RS. Kasih Sejahtera menerima alokasi anggaran (APBN) sebesar Rp. 100 juta setiap bulan yang sebagian besar adalah untuk belanja pegawai yang PNS. Pegawai yang bukan PNS diberi gaji dari pendapatan BLU. Penerimaan kas yang lain diterima dari hibah dari kelompok masyarakat/organisasi tertentu, diperkirakan sebesar Rp. 5 juta setiap bulannya. 5. RS. Kasih Sejahtera menerima pinjaman jangka panjang sebesar Rp. 1 milyar pada Oktober 20 x 6. Pinjaman tersebut digunakan untuk belanja modal (mesin/peralatan kedokteran). Pembayaran pinjaman diangsur dalam 5 tahun dengan bunga 12% per tahun. Angsuran pokok utang dan bunganya dibayar 2 kali setahun yaitu pada bulan April dan Oktober. 6. Pada tahun 20 x 7, manajemen menaksir bahwa saldo kas yang tepat kurang lebih adalah sebesar Rp. 300 juta, yang berarti naik Rp. 100 juta dibanding tahun sebelumnya. Manajemen memandang bahwa jumlah saldo kas


171

sebesar itu cukup untuk memulai operasi tiap bulannya dan terhindar dari idle cash. Bila saldo akhir kas kurang dari Rp. 300 juta maka kekurangannya akan ditutup dengan pinjaman jangka pendek (1 bulan). 7. Karena RS. Kasih Sejahtera masih dalam tahap berkembang maka masih perlu banyak belanja modal. Investasi lain juga akan dilakukan jika sekiranya ada banyak kelebihan kas. 8. Sesuai karakteristik BLU, RS. Kasih Sejahtera bukan merupakan subjek pajak. Perencanaan kas secara sederhana dapat disusun dengan menggunakan program spreadsheet dengan menyeting formula berdasarkan asumsi digunakan. Perencanaan kas RS. Kasih Sejahtera dapat disajikan sebagai berikut: RS. Kasih Sejahtera Perencanaan Kas Bulan Januari-April 20 x 7 (dalam ribuan Rupiah) No v

Ur aia n

De s

Jan

Fe b

M ar

Ap r

M ei

J un

1,10 0,000

Pe n e rim aan Kas 1. Penju alan a . Penjualan Bar ang

900 ,00 0

90 0,0 00

1 ,000,000

1,00 0,0 00

1,00 0,000

1 ,00 0,0 00

1,100,000

b . Penjualan Ja s a

300 ,00 0

30 0,0 00

400,000

40 0,0 00

40 0,000

40 0,0 00

500,000

50 0,000

1,200 ,00 0

1 ,20 0,0 00

1 ,400,000

1,40 0,0 00

1,40 0,000

1 ,40 0,0 00

1,600,000

1,60 0,000

Tota l Pe njua lan Penag ih an Kas: i.

Bulan perta ma

30%

420,000

42 0,0 00

42 0,000

42 0,0 00

ii.

Bulan ke du a

50%

600,000

70 0,0 00

70 0,000

70 0,0 00

iii.

Bulan ke tiga

20%

240,000

24 0,0 00

28 0,000

28 0,0 00

1 ,260,000

1,36 0,0 00

1,40 0,000

1 ,40 0,0 00

100,000

10 0,0 00

10 0,000

10 0,0 00

5,000

5,0 00

5,000

Tota l Pe nagihan 2. A lokas i A ng gar an (A PBN) 3. Hiba h T o ta l Pe n e rim a an Kas

1 ,365,000

5,0 00

1,4 65,00 0

1,505 ,00 0

1,505 ,000

900,000

90 0,0 00

99 0,000

99 0,0 00

200,000

20 0,0 00

20 0,000

20 0,0 00

30,000

3 0,0 00

3 0,000

3 0,0 00

200,000

30 0,0 00

25 0,000

12 0,0 00

Pe n g e lu ar an Ka s 1. Pemb elian Persed iaa n

90%

2. Bela nja Pe gaw ai 3. Bela nja Pe melihara an 4. Bela nja Mod al/Inv e sta s i 5. Bunga Pinjaman Jk Pa njan g (6 % x Rp. 1 Mily ar)

6 0,0 00

6. A n gs uran Pokok Utan g Jk. Pjg .

10 0,0 00

T o ta l Pe n g e lu a ran Ka s

1 ,330,000

Peru baha n Kas Bers ih Bu la na n Ditamb ah : Sald o A w al

Saldo Akh ir Se be lum Pembiay aa n Kebu tuha n Pin jaman Jk. Pend ek Saldo Akh ir Se telah Pembiayaa n

1,47 0,000

1 ,50 0,0 00

35,000

3 5,0 00

3 5,000

5,0 00

200,000

30 0,0 00

30 0,000

30 4,0 44

6 5,0 00

3 0,650

0

6 50

307

0

235,000

26 9,3 50

30 4,044

30 9,0 44

65,000

3 0,6 50

0

0

300,000

30 0,0 00

30 4,044

30 9,0 44

Dikur ang i: Pelun asan Pin ja ma n Jk. Pe ndek Bu nga Pinj. Jk. Pe nd ek

1,43 0,0 00

1%

Gambar 7.1 Contoh Perencanaan Kas dengan program spreadsheet Dalam ilustrasi perencanaan kas di atas, akan lebih baik jika manajemen menyusun detail proyeksi kas dalam mingguan dan harian (jika memungkinkan) berdasarkan rencana kas caturwulanan tersebut.

172

Manajemen Kas

D. SISTEM PERENCANAAN ARUS KAS DAERAH Pada umumnya Daerah belum mempunyai perda tentang penyelenggaraan sistem perencanaan kas daerah. Mulai tahun anggaran 2006 perencanaan kas instansi/satuan kerja Pemerintah Daerah juga menjadi bagian dalam sistem perencanaan kas nasional di mana satker Pemda harus melaporkan rencana penerimaan dan pengeluaran kas, terutama yang menyangkut rencana timing penarikan transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan). Dalam era desentralisasi fiskal-di mana Daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam mengatur dan memungut pendapatannya; mengatur belanja Daerah; dan mencari sumber pembiayaan, termasuk dari pinjaman-seharusnya Daerah menerapkan sistem perencanaan kas yang baik dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien. Tanggung jawab penyusunan perencanaan kas Daerah diserahkan kepada biro keuangan (propinsi)/bagian keuangan (kabupaten/kota) atau Badan Aset dan Keuangan Daerah/Badan Pengelola Keuangan Daerah (bila ada), terutama fungsi perbendaharaan di dalamnya. Sistem informasi yang baik harus diselenggarakan dalam mengumpulkan pelaporan perencanaan kas setiap dinas dan satuan kerja Pemda. Perencanaan kas Daerah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan kas pemerintah yang efektif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Proyeksi penerimaan kas Daerah mengacu pada anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (dari Pemerintah Pusat), Pendapatan lain yang sah, dan Pembiayaan. PAD bersumber dari pajak dan retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan PAD lainnya. Proyeksi penerimaan kas yang berasal dari sumber-sumber PAD tersebut dapat diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan dinas-dinas lain yang terkait, misalnya Dinas Kebersihan yang diberi wewenang memungut retribusi kebersihan daerah. Penerimaan kas dari transfer pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat diterima setiap tahunnya dapat diperkirakan dengan melihat pola tahun sebelumnya karena kebijakan penetapan DAU antara lain adalah jumlahnya tidak lebih rendah dari penerimaan DAU tahun sebelumnya, hal ini untuk mencegah terjadinya penurunan kemampuan keuangan Daerah, sehingga diadakan Dana Penyesuaian (holdharmless). Penerimaan kas dari DAU adalah sebesar 1/12 tiap bulannya sehingga daerah dapat memproyeksikan penerimaan kas yang berasal dari sumber ini setiap bulannya. Sedangkan Penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak selalu tetap tiap tahunnya, karena ditetapkan berdasarkan kepentingan saat itu sehingga untuk proyeksi DAK, Daerah dapat mencari informasi dari pemerintah pusat. Selain itu, dalam penerimaan DAK, perlu juga diperhatikan dalam persyaratan penyediaan dana pendamping sekurang-kurangnya sebesar 10% DAK oleh Daerah penerima. Penerimaan kas dari transfer yang berupa Bagi Hasil dapat diperkirakan dengan menggunakan persentase pembagian pendapatan yang ditetapkan dalam


173

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Timing pengeluaran kas untuk belanja Daerah terutama untuk belanja modal harus memperhatikan ketersediaan kas. Dalam hal belanja modal dan investasi, Investasi pemerintah pada sarana publik yang penting sebaiknya diprioritaskan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa apabila pada suatu periode diperkirakan tidak cukup tersedia kas, maka Daerah dapat memilih alternatif tindakan: menunda komitmen belanja, mempercepat penagihan, atau meminjam tergantung dari kemungkinnannya untuk dilaksanakan dan biaya yang akan ditimbulkannya. Dalam hal pinjaman, Daerah semakin diberi keluasaan untuk melakukan pinjaman, misalnya dengan menerbitkan obligasi daerah atau dengan mekanisme penerusan pinjaman dari luar negeri. Sehingga dengan kewenangan yang cukup besar tersebut, Daerah dapat mengelola saldo kas dalam rekening kas Daerah.

Menyusun perkiraan aliran kas Tujuannya adalah untuk mengembangkan perkiraan harian seluruh aliran kas masuk dan kas keluar rekening pemerintah untuk periode yang akan datang. Periode ini harus meliputi paling tidak satu bulan, meskipun sharusnya idealnya paling tidak meliputi tiga bulan (beberapa pemerintahan, seperti prancis-memproyeksikan aliran harian untuk periode satu tahun yang akan datang). Periode tiga bulan mungkin akan sangat bermanfaat untuk digunakan di dalam menutupi kerugian, seperti dengan penyesuaian terhadap program penerbitan surat utang atau dengan penerbitan treasury bills. Di beberapa kejadian perkiraan harus diupdate secara rutin agar relevan pendekatan harian tersebut. Desain ini untuk sebuah kapabilitas perkiraan dan monitoring yang efektif kemungkinan disusun meliputi beberapa elemen berikut ini : a. Sebuah database mengenai aliran kas yang actual, sebagai alat untuk mengidentifikasi pola dan pelaksanaan monitoring. Aliran kas yang actual harus disamakan dengan profil departemen dan perbedaan umum yang telah diinvestigasi, sebagai bagian dari improvisasi proses perkiraan b. Aliran informasi terhadap manajer kas dari departemen pengguna anggaran. Persiapan perkiraan aliran kas jangka pendek tidak bisa dijalankan dengan efektif kecuali hanya pada pemerintah pusat, seperti mengabaikan pengetahuan seluruh departemen yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai penghubung antara pemerintah dengan sector lainnya. Departemendepartemen tersebut juga merupakan tempat yang terbaik untuk menyediakan informasi alira kas tersebut nyata-nyata menyimpang dari anggaran. c.

Sebuah jaringan komunikasi, suara dan elektronik, dengan unit pengguna anggaran yang utama yang digunakan untuk mengembangkan perkiraan dan aliran kas sekarang dan yang prospektif di dalam mengintegrasikan seluruh informasi kedalam perkiraan kas harian, manajer kas akan mengetahui waktu

174

Manajemen Kas

beberapa aliran kas pada umumnya dengan tepat-seperti penebusan bond-di mana data tersebut harus tersedia secara langsung. Beberapa pembayaran akan mempunyai suatu pola bulanan yang regular (seperti pembayaran gaji atau beberapa transfer kepada individu atau kepada tingakt pemerintah yang lebih rendah); dan untuk lainnya yang mungkin terdapat sebuah pola yang historis. Misalnya, pembayaran pajak perseroan utama yang mungkin akan didistribusikan disekitar tanggal jatuh tempo dalam rasio yang cenderung untuk kontinyu dari tahun ke tahun. Pola di dalam cashflow dapat diuji misalnya dengan membuat rencana timeseries individual berbasis tahunan untuk mengungkapkan perlikau yang selalu terjadi tiap tahun. Kebanyakan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dan perpindahan saldo kas, boleh menunjukkan variasi kekuatan dan peramalan musiman. Hal yang sama penting lainnya adalah : a. Identifikasi orang-orang kunci yang akan bekerja pada departemen penerimaan dan pengeluaran yang akan bisa menyediakan informasi yang relevan. b. Menentukan kebutuhan formal untuk memastikan bahwa profil sudah disedikan dan diupdate. c.

Membentuk dukungan terhadap proses ini dengan pengaruran yang lebih informal di mana sejak awal manajer kas akan diberitahu mengenai perubahan besar yang terjadi.

Di beberapa negara besar akan timbul masalah tambahan, menyebar ke zona dengan waktu yang berbeda, yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan penerimaan yang mungkin menyebar dan pemerintah bekerja melalui rekening bank yang terintegrasi dengan kekurangan berbeda. Di mana pajak dibayar secara local, pemerintah pusat harus perlu untuk mengetahui jumlah Akan ada permasalahan tambahan di (dalam) negara-negara [yang] besar, menyebar ke seberang wilayah waktu berbeda, [di mana/jika] tanggung jawab untuk e.g. pendapatan koleksi mungkin (adalah) dibubarkan dan pemerintah beroperasi melalui banyak rekening bank terintegrasi dengan berkekurangan berbeda. [Di mana/jika] pajak dibayar di tempat itu, kantor pusat harus mengetahui kumpulan [itu] berdampak pada sama sekali [sebagai/ketika] dengan cepat [sebagai/ketika] cek dibersihkan melalui/sampai sistem perbankan kepada [kementerian/ pendeta] [dari;ttg] rekening/tg-jawab keuangan di bank sentral [itu]. Tidak ada jawaban bagi gampang masalah macam ini selain dari untuk memusatkan pada [atas] menjumlahkan yang adalah ukuran besar, kebanyakan variabel dan [yang] paling tak dapat diramalkan. Di (dalam) UK sebagai contoh, lebih terperinci informasi dikumpulkan dari hanya 15 departemen [siapa] yang bersama-sama meliputi (di) atas 80% tentang pemerintah membelanjakan. E. SISTEM PERENCANAAN ARUS KAS NASIONAL


175

Sistem perencanaan kas negara yang terkoordinasi dengan baik baru dimulai pada tahun anggaran 2006. Tanggung jawab perencanaan kas nasional dipegang oleh Ditjen Perbendaharaan u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Hal tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana dalam Penjelasan, poin 4 BAB I, disebutkan bahwa: “Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.” Dalam SE Dirjen Perbendaharaan No-02/PB/2006 disebutkan bahwa Perencanaan kas (Cash Forecasting) negara adalah kegiatan memperkirakan penerimaan dan pengeluan kas dalam jangka waktu tertentu sehingga negara memiliki saldo kas yang cukup untuk membiayai kewajiban negara dalam waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN. Penyusunan perencanaan kas negara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan kas pemerintah yang efektif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan pada Gambar 7.1 Sistem perencanaan kas negara dimulai dengan pelaporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas setiap instansi/satuan kerja pemerintah pusat/daerah. Oleh karena itu, setiap Kuasa Penggunan Anggaran yang menjadi mitra kerja KPPN wajib untuk membuat dan menyampaikan laporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas instansi/satuan kerja pemerintah pusat/daerah yang bersangkutan. Laporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas tersebut merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran kas berjangka satu bulan kedepan dengan perincian rencana penerimaaan dan pengeluaran perminggu dan dilaporkan kepada KPPN selambat-lambatnya pada minggu pertama sebelum bulan berkenaan (bulan pelaksanaan rencana kas tersebut).

Gambar 7.2 Sistem Perencanaan Arus Kas Nasional (Lanjutan)

176

Manajemen Kas

KPPN bertugas membuat rekapitulasi laporan rencana penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima dari instansi/satuan kerja pemerintah pusat/daerah dalam wilayah kerjanya. Kemudian KPPN menyampaikan laporan rekapitulasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selambat-lambatnya minggu ketiga sebelum bulan berkenaan. Direktorat Pengelolaan Kas Negara akan membuat rekapitulasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas secara nasional dengan menggunakan data rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilaporkan oleh seluruh KPPN. Direktorat Pengelolaan Kas Negara juga mengumpulkan laporan rencana penerimaan kas negara yang berasal dari pendapatan pajak-yang dilaporkan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai-dan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak-yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) serta penerimaan/pengeluaran kas negara yang berkaitan dengan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Surat Utang Negara (SUN) yang dilaporkan oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara; dan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, ketiganya merupakan unit eselon II dalam Ditjen Perbendaharaan. Data dalam laporan-laporan tersebut digunakan oleh Direktorat Pengelolaan Negara untuk melakukan adjustment terhadap data penerimaan kas dari pajak dan PNBP serta penerimaan dan pengeluaran kas dari


177

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta Surat Utang Negara dalam rekapitulasi rencana penerimaan dan pengeluaran kas negara (nasional). Praktek yang direkomendasikan Penggunaan Perencanaan Arus Kas didalam operasi (kas) Latar Belakang Perencanaan arus kas adalah sebuah perkiraan penerimaan dan pengeluaran selama periode yang ditetapkan. Ketika perencanaan arus kas digunakan sebagai petunjuk untuk manajemen kas, alat ini dapat membantu untuk mengoptimalkan penggunaan dana serta memastikan kecukupan likuiditas seuai dengan liablities . perencaan kas berbeda dengan akuntansi pemerintah dan penganggaran dimana perencanaannya dilaksanakan dengan melakukan pengukuran secara intens terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai kebutuhannya dipandang dari sumber-sumber yang dimiliki dengan tujuan akhir adalah untuk mengurangi kebutuhan pinjaman jangka pendek dan untuk menghindari likuidasi sekuritas jangka panjang (investasi). Ketika perencanaan arus kas sudah diterapkan pada level organisasi, maka pola pengeluaran dapat dikoordinasikan untuk mengurangi potensi kekurangan kas jangka pendek dan menyeimbangkan aliran dana. Rekomendasi 1.) Perencanaan arus kas seharusnya sudah dijalankan pada seluruh lapisan organisasi. Seluruh departemen pelaksana perlu untuk dilibatkan didalam usaha untuk mengembangkan ekspektasi perencanaan pengeluaran secara rasional. Hal ini untuk memastikan seluruh sumber aliran kas keluar sudah diukur, dan jika perlu, sudah diprioritaskan. 2.) Prioritas pengeluaran merupakan salah satu fungsi dari tujuan organisasi. Itemitem tetap (seperti payroll, jaminan, pelayanan utang dsb.) mungkin perlu untuk diprioritaskan permintaan kasnya dibandingkan dengan pengeluaran yang mungkin secara periodik tida tetap, dan secara organisasi bersifat dependen. 3.) Kerangka waktu perencanaan harus secara akurat merefleksikan seluruh penerimaan organisasi. 4.) Menggunakan data historis untuk mengukur aktivitas yang rutin terjadi, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Sebuah dasar aktivitas finansial yang dibangun secara baik yang berdasar pada data historis dapat membantu perencana kas untuk mengantisipasi pegeluaran dan penerimaan. Kegiatan ini harus diverifikasi oleh departemen pelaksana untuk menghadapi masa krisis yang mungkin terjadi. 5.) Sebuah perkiraan untuk penerimaan harus meliputi kas, maturity, investasi jangka pendek. Kas meliputi kas ditangan dan yang didalam tabungan. Investasi jangka pendek harus mempunyai biaya transaksi yang rendah, namun perlu untuk dipandang sebagai pentup kas yang darurat. Maturity harus meliputi seluruh item yang terdapat pada investasi, yang mungkin menjadi ukuran selama kerangka waktu perencanaan. 6.) Sebuah perencanaan untuk pengeluaran harus mengakui prioritas organisasi dipandang dari peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran secara tepat. 7.) Perencana kas harus mengakui item dan kontrol yang dapat mempengaruhi float organisasi, dan juga harus mengembangkan strategi-strategi yang menyokong

178

Manajemen Kas

pengumpulan penerimaan secepat mungkin, dan menunda pengeluaran selama mungkin. 8.) Perencanaan harus menyediakan ruang untuk terjadinya error. Secara organisasi toleransi ini harus ditetapkan dalam perencanaan. Formulir Laporan Rencana Penerimaan Kas untuk Satker DEPARTEMEN : ............................... Unit Eselon I : ............................... Rencana Penerimaan Kas Bulan ...................... TAHUN ANGGARAN ....... Nama Satker : .............................. URAIAN

Kode MAP 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.1.1 . 4.1.1.1.2 . 4.1.1.2. 4.1.1.3. 4.1.1.4. 4.1.1.5. 4.1.1.6. 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.2. 4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.

Perkiraan Penerimaan Kas Bulan.........................2006 Minggu I 1 Minggu II Minggu III s.d 7 8 s.d 15 16 s.d 23 Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i. Pajak Penghasilan − Migas − Non Migas ii. Pajak Pertambahan Nilai iii. Pajak Bumi dan Bangunan iv. BPHTB v. Cukai vi. Pajak Lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional i. Bea Masuk ii. Pajak/Pungutan Ekspor 2. Penerimaan Bukan Pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam i. Migas ii. Non Migas b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya 3. Hibah

Gambar 7.3 Laporan Rencana Penerimaan Kas untuk Satker Formulir Laporan Rencana Pengeluaran Kas untuk Satker DEPARTEMEN : ............................... Unit Eselon I : ...............................

Minggu IV 24 s.d 31


179

Rencana Pengeluaran Kas Bulan ....................... TAHUN ANGGARAN ....... Nama Satker : .............................. URAIAN

Perkiraan Pengeluaran Kas Bulan.........................2006 Minggu I 1 Minggu II Minggu III s.d 7 8 s.d 15 16 s.d 23

Kode MAP

Belanja Negara

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.2.

I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Subsidi 5. Belanja Hibah 6. Bantuan Sosial 7. Belanja Lain-Lain II. Belanja Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian

6.2.1. 6.2.2.

Gambar 7.4 Laporan Rencana Pengeluaran Kas untuk Satker

Minggu IV 24 s.d 31

180

Manajemen Kas

Formulir Rekapitulasi Rencana Penerimaan Kas oleh KPPN Rekapitulasi Rencana Penerimaan Kas Bulan ....................... TAHUN ANGGARAN ....... KPPN : .............................. URAIAN

Kode MAP 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.1.1. 4.1.1.1.2. 4.1.1.2. 4.1.1.3. 4.1.1.4. 4.1.1.5. 4.1.1.6. 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.2. 4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.

Perkiraan Penerimaan Kas Bulan.........................2006 Minggu I 1 Minggu II Minggu III s.d 7 8 s.d 15 16 s.d 23 Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i. Pajak Penghasilan − Migas − Non Migas ii. Pajak Pertambahan Nilai iii. Pajak Bumi dan Bangunan iv. BPHTB v. Cukai vi. Pajak Lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional i. Bea Masuk ii. Pajak/Pungutan Ekspor 2. Penerimaan Bukan Pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam iii. Migas iv. Non Migas b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya 3. Hibah

Gambar 7.5 Rekapitulasi Rencana Penerimaan Kas oleh KPPN

Minggu IV 24 s.d 31


181

Formulir Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Kas oleh KPPN Rencana Pengeluaran Kas Bulan ....................... TAHUN ANGGARAN ....... KPPN : .............................. URAIAN

Kode MAP 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.2. 6.2.1. 6.2.2.

Perkiraan Pengeluaran Kas Bulan.........................2006 Minggu I 1 Minggu II Minggu III s.d 7 8 s.d 15 16 s.d 23 Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Subsidi 5. Belanja Hibah 6. Bantuan Sosial 7. Belanja Lain-Lain II. Belanja Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian

Gambar 7.6 Rekapitulasi Rencana Pengeluaran Kas oleh KPPN

Minggu IV 24 s.d 31

182

Manajemen Kas

Formulir Laporan Rencana Penerimaan Kas Negara (DJP, DJBC, DJAPK, Dit. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman) DEPARTEMEN KEUANGAN Direktorat Jenderal.......................................... Rencana Penerimaan Kas Bulan ...................... TAHUN ANGGARAN ....... Direktorat.........................(untuk pelaporan Dit. Dalam DJPb) URAIAN

Kode MAP 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.1.1. 4.1.1.1.2. 4.1.1.2. 4.1.1.3. 4.1.1.4. 4.1.1.5. 4.1.1.6. 4.1.2. 4.1.2.1. 4.1.2.2. 4.2. 4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. Kode MAP 7.1. 7.1.1. 7.1.1.1. 7.1.1.2.

7.1.2 7.1.2.1.

Perkiraan Penerimaan Kas Bulan.........................2006 Minggu I Minggu II Minggu III 1 s.d 7 8 s.d 15 16 s.d 23

Minggu IV 24 s.d 31

Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i. Pajak Penghasilan − Migas − Non Migas ii. Pajak Pertambahan Nilai iii. Pajak Bumi dan Bangunan iv. BPHTB v. Cukai vi. Pajak Lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional i. Bea Masuk ii. Pajak/Pungutan Ekspor 2. Penerimaan Bukan Pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam i. Migas ii. Non Migas b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya 3. Hibah Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan Dalam Negeri 2. Non-Perbankan Dalam Negeri a. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi b. Surat Utang Negara (netto) c. PMN Secondary Mortgage Facility II. Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman LN (Bruto) a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek

Gambar 7.7 Laporan Rencana Penerimaan Kas Negara (DJP, DJBC, DJAPK, Dit. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman) Formulir Laporan Rencana Pengeluaran Kas Negara (Dit. Pengelolaan Pinjaman


183

dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman) DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Rencana Pengeluaran Kas Bulan ....................... TAHUN ANGGARAN ....... Direktorat

: ..............................

URAIAN

Kode MAP 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.5.

5.6. 5.7. 5.8.

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 7 7.2.

Perkiraan Pengeluaran Kas Bulan.........................2006 Minggu I 1 Minggu II Minggu III s.d 7 8 s.d 15 16 s.d 23

Minggu IV 24 s.d 31

Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang a. Utang Dalam Negeri b. Utang Luar Negeri 5. Subsidi a. Perusahaan Negara i. Lembaga Keuangan ii. Lembaga Non Keuangan b. Perusahaan Swasta 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-Lain a. Belanja Lain-Lain b. Belanja Lain-Lain (Penunjang) 9. Dana Hasil Optimalisasi II. Belanja Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri

Gambar 7.8 Formulir Laporan Rencana Pengeluaran Kas Negara (Dit. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah LN, Dit. PeSUN, dan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman)

184

Manajemen Kas

RANGKUMAN MATERI Pembuatan perencanaan/anggaran kas (cash budget) atau proyeksi kas (cash forecasting) merupakan suatu cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas: memperkirakan kebutuhan uang, dan secara efektif menggunakan uang yang berlebih. Tujuan utamanya adalah merencanakan posisi likuiditas organisasi sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan.

LATIHAN 1. Sebutkan lima tujuan utama dalam perencanaan kas! 2. Apa saja yang diperlukan dalam sebuah sistem manajemen dan perencanaan kas yang efektif ? 3. Kenapa Menteri Keuangan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk merencanakan kas negara dan memantau perencanaan tersebut? 4. Apa perbedaan perencanaan kas pada satker non BLU dan BLU? 5. Apa saja yang dapat dijadikan acuan dalam menghitung proyeksi penerimaan daerah?

BAB 8 MANAJEMEN KAS PADA BENDAHARAWAN UMUM NEGARA

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu: 1. memahami kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara berdasarkan UndangUndang No. 17 Tahun 2003; 2. memahami pejabat perbendaharaan negara; 3. memahami sistem pembayaran menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara; 4. memahami struktur rekening kas umum negara; 5. memahami tugas pokok an fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. memahami pelaksanaan fungsi bendaharawan umum di KPPN; 7. memahami penyusunan pertanggungjawaban laporan bendaharawan umum. A. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara

188

Manajemen Kas

Seiring dengan keluarnya undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 membawa dampak beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Bidang keuangan negara meliputi fungsi pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter dan pengelolaan perusahaan negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa : 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. 2. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara: a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) pemerintah RI. b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya. Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (CFO) untuk suatu bidang pemerintahan tertentu. c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walkota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut: Presiden ( sebagai CEO) Menteri Keuangan ( sebagai CFO)

Menteri Tekniss ( sebagai COO)

Kepala Kantor selaku Kuasa COO

Kepala

(

KPPN

selaku Kuasa

CFO)

Pendelegasian kewenangan pelaksanaan Pendelegasian kewenangan perbendaharaan

Gambar 8.1 Pendelegasian kewewenangan dalam pelaksanaan anggaran Sumber: Suwarno, Modul Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan Umum,(Jakarta: BPPK, 2005) Prinsip pemisahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Manajemen Kas pada Bendaharawan Umum Negara

189

B. Pejabat Perbendaharaan Negara Sesuai dengan prinsip manajemen yang baik pendelegasian atas kewenangan pemerintah di bidang keuangan negara dilakukan dengan berlandaskan pada UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dengan uraian sebagai berikut: 1.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi kementrian negara /lembaga yang dipimpinnya yang berwenang: a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran b. menunjuk kuasa pengguna anggaran/pengguna barang c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara d. menetapkan pejabat yang bertugas melkukan pengelolaan utang dan piutang e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar g. menggunakan barang milik negara h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara i. mengawasi pelaksanaan anggaran j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat: a. Bendaharawan Penerima untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga. b. Bendaharawan Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga. Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Pengeluaran adalah pejabat fungsional. Jabatan Bendaharawan Penerima/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendaharawan Umum Negara. Bendaharawan Penerima/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

2. Menteri Keuangan adalah Bendaharawan Umum Negara yang berwenang: a. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran c. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara d. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara e. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara g. Menyimpan uang negara h. Menetapkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi

190

Manajemen Kas

i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.

Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah Memberikan pinjaman atas nama pemerintah Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah Melakukan penagihan piutang negara Menetapkan sistem akuntansi pelaporan keuangan negara Menyajikan informasi keuangan negara Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak Menunjuk pejabat kuasa Bendaharawan Umum Negara.

Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara mengangkat Kuasa Bendaharawan Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Tugas kebedaharaan tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggunjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Adapun tugas Kuasa Bendaharawan Umum Negara adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara sesuai dengan ketentuan untuk pengendalian pelaksanaan anggaran negara. b. Bekewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran. c. Berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara dilukiskan sebagai berikut:

MENTERI TEKNIS

PEMBUATAN KOMITMEN

PENGUJIAN & PEMBEBANAN

MENTERI KEUANGAN

PERINTAH PEMBAYARAN

ADMINISTRATIF BECHEER

PENGUJIAN

PENCAIRAN DANA

COMPTABLE BECHEER


191

Gambar 8.2 Pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara C. Sistem Pembayaran Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara

Secara umum sebuah pengeluaran dapat dimintakan pembayaran atas beban negara apabila terpenuhi ketentuan mengenai ketersediaan dana (appropriasi), adanya komitmen berupa kontrak atau pesanan, dan adanya bukti penyerahan barang dan jasa sesuai kontrak atau pesanan.Pengeluaran untuk membiayai operasional departemen atau unit pengguna dana dapat dilakukan sesaat setelah anggaran belanja negara disahkan oleh legislatif. Setelah siklus pengeluaran kas tersebut terpenuhi, pemrosesan atas permintaan pembayaran pun dapat dilakukan dengan berdasarkan atas dua jenis pembayaran yang berbeda, yaitu pembayaran secara langsung dan pembayaran dengan uang persediaan. Dinamakan pembayaran langsung karena uang dari TSA langsung ditranfer pada rekening supplier atau penerima dana tanpa perlu ada proses pertanggungjawaban lebih lanjut. Sedangkan untuk pembayaran dengan uang persediaan pada dasarnya prinsip yang digunakan adalah pembentukan petty cash dengan menggunakan sistem imprest fund. Sehingga dalam praktik sejumlah uang diberikan dimuka untuk digunakan kemudian. Proses selanjutnya adalah proses pelaksanaan pembayaran dan transfer pembayaran dari otoritas perbendaharaan kepada unit pengguna dana. Secara lengkap sistem pembayaran ini di uraikan dalam bab IV (lihat hal. 192)

Alokasi Aproriasi dan Allotment

.

Pembayaran

Pembuatan Komitmen

192

Manajemen Kas

Gambar 8.3 Siklus Pengeluaran kas

D. Struktur Rekening Kas Umum Negara

REKENING KAS UMUM NEGARA

REKENING OPERASIONAL

SUB REKENING di KPPN

REKENING PEMBIAYAAN


REKENING SIMPANAN



193

Gambar 8.4 Struktur Rekening Kas Umum Negara Penyelenggaraan Trasury Single Account (TSA) mulai dilaksanakan pada tahun 2006. Pelaksanaan Tsa mengakibatkan tidak semua KPPN memiliki kantor cabang Bank Indonesia, karena semua uang negara disimpan dalam satu rekening yaitu rekening kas umum negara pada bank sentral (Bank Indonesia). Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagi pelaksana operasional penerimaan dan pengeluaran negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum. Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara, dan setiap hari seluruh saldonya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara pada bank sentral. Namun, jika pelimpahan saldo harian dari rekening penerimaan ke rekening kas umum negara belum dapat dilakukan setiap hari, penyetoran mungkin saja dlakukan secara berkala. Di sisi lain, rekening pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum negara pada bank sentral. Mengenai jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran di bank umum disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang ditetapkan dalam APBN. E. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pengelolaan kas negara sebagai bagian dari kewenangan dari Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Negara, dimana tugas pokoknya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tugas pokok tersebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan beberapa fungsi seperti: 1. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara 5. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran 6. Verifikasi dan akuntansi anggaran pembiayaan dan perhitungan (APP) 7. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah 8. Pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) 9. Pengelolaan penerusan dan penyaluran pinjaman pemerintah 10. Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 11. Pengembangan sistem informasi perbendaharaan negara

194

Manajemen Kas

12. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Struktur Organisasi (Eselon II Pusat dan Kantor Wilayah) a. Sekretariat Direktorat Jenderal Memiliki tugas pokok untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain: 1) Koordinasi dan penyusunan rencana kerja, rencana stratejik, dan pelaporan Direktorat Jenderal. 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal 3) Pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal 4) Pelaksanaan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal 5) Pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana, dan pemantauan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal 6) Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penawasan masyarakat 7) Pelaksanaan tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal 8) Pengelolaan rumah tangga Kantor Pusat Direktorat Jenderal b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran, pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dan akuntansi APP berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain: 1) Penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran 2) Penyiapan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan anggaran 3) Penyiapan dan penyelesaian pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran 4) Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi APP 5) Evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran 6) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat c.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kas dan program pensiun berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain: 1. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kas 2. Penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas 3. Pemberian petunjuk teknis pencairan dana pinjaman dan hibah luar negeri


195

4. Pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan perkembangan kas 5. Pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kompensasi utang kepada negara 6. Pembinaan kebendaharaan 7. Pengelolaan kas negara 8. Pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening Bendahara Umum Negara, rekening Kas Negara dan rekening Pemerintah Lainnya 9. Penatausahaan rekening Bendahara Umum Negara, rekening Kas Negara, Rekening Khusus dan Rekening Pemerintah Lainnya 10. verifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kas dan program pensiun 11. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

d. Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan di bidang Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara serta membina penatausahaan dan pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara, menelaah usulan dan mentausahakan penyertaan modal negara dan investasi pemerintah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain: 1).

Penyiapan rumusan kebijakan dan standarisasi di bidang pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara 2). Penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan dan status penguasaan Barang Milik Negara 3). Penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4). Penatausahaan dan pelaporan serta penyusunan daftar Barang Milik/ Kekayaan Negara 5). Penatausahaan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara 6). Pengusulan Peraturan Pemerintah dan penatausahaan penyertaan modal negara dan investasi Pemerintah beserta perubahannya 7). Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh badanbadan yang status asetnya bukan kekayaan yang dipisahkan 8). Penatausahaan dan pengamanan Barang Milik/Kekayaan Negara hasil likuidasi Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Departemen/Lembaga, perusahaan negara dan badan-badan lainnya 9). Pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara 10). Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. e. Direktorat Pengelolaan Surat Utang (SUN) Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara (SUN), yang meliputi perencanaan struktur portofolio yang

196

Manajemen Kas

optimal; pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran; pengelolaan risiko portofolio Surat Utang Negara; Pengembangan infrastruktur dan institusi pasar Surat Utang Negara; dan publikasi informasi tentang pengelolaan Surat Utang Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain: 1).

2).

3).

4). 5). 6). f.

Penyiapan pelaksanaan transaksi, pengelolaan kewajiban pembayaran bunga dan pokok, serta penyusunan proyeksi kebutuhan dana kas negara untk pembayaran kewajiban Penyusuna strategi portofolio dan pengembangan instrumen, penyiapan rumusan peraturan terkait dengan kegiatan pengelolaan SUN, pengembangan prosedur operasi standar dan pengukuran kinerja, serta evaluasi kinerja pengelolaan portofolio dan kepatuhan Pelaksanaan manajemen portofolio dan risiko, analisis keuangan dan pasar obligasi, publikasi tentang pngelolaan SUN yang transparan, dan pencatatan serta pelaporan akuntansi SUN Penyiapan dan pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, program komputer, perangkat keras, instalasi jaringan, serta pengelolaan data dan penyajian laporan. Pengembangan pasaar sekunder SUN yang likuid Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, menrbitkan surat perintah pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan penarikan/pencairan, dan/atau pembayaran kembali pinjaman luar negeri, analisis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan di bidang pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain: 1) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah luar/negeri 2) Penganalisaan sumber-sumber pendanaan dan kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 3) Pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penyiapan dokumen serta penatausahaan perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 4) Pembinaan terhadap mekanisme dan prosedur penatausahaan atas penarikan dan penyaluran pinjaman dan hibah luar negeri 5) Pelaksanaan verifikasi dan pemberian persetujuan terhadap pengajuan penarikan dana pinjaman luar negeri 6) Pelaksanaan verifikasi atas tagihan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri 7) Penerbitan surat perintah pembayaran dan berkaitan dengan pelaksanaan pencairan dan/atau pembayaran kembali pinjaman luar negeri 8) Analisis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri 9) Penyusunan data, pelaporan, dan proyeksi penarikan dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman dan hibah luar negeri. 10) Penyusunan naskah perjanjian hibah penerusan pinjaman/hibah luar negeri 11) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat


197

g. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Memiliki tugas pokok untuk menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi, melaksanakan penerusan, penyaluran, penatausahaan pinjaman dan pemantauan pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri serta kredit program. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain:

1) Penyiapan perumusan kebijakan penerusan pinjaman dari luar negeri 2) Penyiapan perumusan kebijakan penyaluran dana pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri 3) Penyiapan perumusan kebijakan dan pengelolaan pembiayaan kredit program 4) Pelaksanaan analisis dan evaluasi pemberi pinjaman 5) Penyiapan perumusan perjanjian penerusan pinjaman dari luar negeri 6) Penyaipan perumusan perjanjian pinjaman atas pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri 7) Perencanaan pengembalian pinjaman dan perkiraan kebutuhan dana untuk pinjaman serta kebutuhan laninnya dalam rangka pengelolaan keuangan negara 8) Penyiaan perumusan perjanjian pinjaman atas pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri 9) Pengajuan dan perintah pembayaran tagihan-tagihan atas beban rekening RDI dan RPD 10) Penatausahaan penerusan dan penyaluran pinjaman pemerintah 11) Evaluasi dan pemantauan penggunaan dana serta pngembalian pinjaman 12) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat h. Direktorat Informasi dan Akuntansi Memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbendaharaan, pengembangan sistem dan dukungan teknis pengolahan data, pembinaan akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain: 1) Pengembangan sistem informasi perbendaharaan 2) Pembinaan jabatan fungsional perbendaharaan 3) Pengembangan sistem aplikasi dan program serta penyelenggaraan dukungan teknis pengolahan data 4) Perumusan struktur dan klasifikasi perkiraan 5) Pembinaan sistem dan akuntansi instansi dan unit fiskal lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran 6) Penyelenggaraan akuntansi pusat 7) Penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi pemerintah 8) Evaluasi kebijakan akuntansi atas penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat 9) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat i.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kantor wilayah melaksanakan fungsi:

198

Manajemen Kas

1) Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanan anggaran, serta penyampaian pelaksanaan kepada instansi yang telah ditentukan 2) Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah 3) Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan tata usaha anggaran 4) Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran 5) Pembinaan teknsi sistem akuntansi 6) Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan 8) Pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak 9) Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara 10) Verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga 11). Pembinaan kehumasan 12). Pelaksanaan administrasi kantor wilayah j.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Berkedudukan sebagai instansi vertikal Ditjen PBN yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN. Memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara bedasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara fungsi yang dilaksanakannya antara lain: 1). Pengujian tehadap dokumen surat perintah pembayaran bedasarkan undangundang yang berlaku. 2). Menerbitkan surat perintah pencairan dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara) 3). Penyaluran pembiayaan atas beban APBN 4). Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan 5). Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara 6). Pengiriman dan penerimaan kiriman uang 7). Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pembinaan dan belanja negara 8). Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri 9). Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak 10). Penyelenggaraan veifikasi transaksi keuagan dan akuntansi 11). Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan 12). Pelaksanaan kehumasan 13). Pelaksanaan administrasi KPPN F. Pelaksanaan Fungsi Bendaharawan Umum di KPPN Dalam struktur organisasi KPPN, fungsi bendaharawan umum meliputi Bank Tunggal, Bank Persepsi, dan Giro Pos. Berdasarkan SE DJA No.SE-38/A/1990 tanggal 24 Maret 1990, arus penerimaan dan pengeluaran pada Bendaharawan Umum KPPN dilaksanakan


199

melalui 4(empat) saluran, yaitu: 1. Melalui Bank Tungal/Bank Operasional dengan pembukuannya pada Buku Bank Tunggal Umum 2. Melalui Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk, dengan pembukuannya pada Bank Persepsi Umum. 3. Melalui Giro Pos dengan pembukuannya pada Giro Pos Umum. 4. Melalui Potongan SPM/SPMU dengan pembukuannya pada Buku Potongan Umum. Dalam melaksanakan fungsi bendaharawan umum di KPPN diatur lebih lanjut sebagai berikut: 1. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Bank Tunggal Selaku Pemegang Rekening Kas Negara Bank Tunggal adalah Bank Indonesia yang mengelola penerimaan dan pengeluaran yang membebani Rekening Kas Negara. Seksi Bank Tunggal mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pembayaran melalui Bank Tunggal serta menyusun pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Tunggal menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalui Bank Tunggal b. Verifikasi pertanggungjawaban penerimaan dan pembayaran melalui Bank Tunggal c. Penyusunan pertanggungjawaban penerimaan dan pembayaran melalui Bank Tunggal serta pembuatan daftar selisih saldo Bank Tunggal. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Rekening Kas Negara di Bank Indonesia tersebut adalah Bendaharawan Umum/Pemegang Rekening Kas Negara A. Bendaharawan tersebut menjalankan aktivitas sebagai berikut: a. Melakukan penerimaan dari keawjiban setor/penyetor yang menguntungkan Rekening Kas Negara di Bank Indonesia b. Melakukan pengeluaran/pembayaran yang membebani Rekening Kas Negara di Bank Indonesia c. Melakukan pembukuan atas transaksi penerimaan maupun pembayaran yang melalui Rekening Kas Negara di Bank Indonesia serta mempertanggungjawabkan atas pengelolaan tersebut. Proses pembukuannya adalah sebagai berikut: a. Diterbitkannya SPM Untuk pelaksanaan pembayaran, Bendaharawan Umum A menerima dokumen sebagai berikut: 1). SPM lembar asli dan lembar ke-3 2). Daftar Penguji Lembar asli dan lembar ke-2 3). Carik SPM lembar asli dan lembar ke-2 Berdasarkan data tersebut Bendaharawan Umum/Pemegang Rekening Kas Negara A melakukan verifikasi dan selanjutnya melakukan pembukuan/pembayaran. Untuk pembayaran, Bendaharawan Umum/Pemegang Rekening Kas Negara A menyampaikan Daftar Penguji lembar ke-2 (tembusan) serta Carik SPM lembar asli yang telah ditandatangani dan lembar ke-2 ke Bank

200

Manajemen Kas

Tunggal. b. Pembukuan pada Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPK) 1). Setelah menandatangani Giro/Cek Bank serta memilah-memilah SPM-SPM pada hari itu menurut Sub Kelompok MAK (BKPK) dan BKPK tersebut dapat dilihat di SPM pojok kanan atas. 2). Setelah dikelompokkan per BKPK, selanjutnya hari itu juga masing-masing dibukukan ke dalam Buku Kas Pembantu Pengeluaran. c. Pembukuan pada Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Pengeluaran(RBKPK) Hasil pembukuan dari masing-masing BKPK/Sub Kelompok MAK tersebut di atas kemudian direkap ke dalam masing-masing RBKPK/Kelompok MAK. d. Untuk SPM-SPM yang ada potongannya, masing-masing potongan tersebut ditatausahakan ke dalam Buku Pengawas Potongan menurut masing-masing BKPP. Selanjutnya jumlah terakhir masing-masing BKPP pada Buku Pengawasan Potongan ditatausahakan/dibukukan pada Buku Potongan Umum. Hasil dari pembukuan pengeluaran atas SPM-SPM Giro/Cek Bank mulai dari pembukuan pada BKPK-BKPK sampai dengan RBKPK bersangkutan, maka selanjutnya dari masing-masing RBKPK tersebut dibukukan ke dalam Buku BankTunggal Umum (BBTU).

2. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Bank Tunggal Selaku Pemegang Rekening Kas Negara C Seksi Bank Tunggal juga mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pembayaran melalui giro pos dan menyusun pertanggungjawabannya, serta melakukan pembukuan Bendaharawan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Bank Tunggal mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalui giro pos b. Pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan penrimaan dan pembayaran melalui giro pos dan pembuatan daftar selisih saldo giro pos c. Penyusunan rangkuman pembukuan/pertanggungjwaban penerimaan dan pembayaran melalui bank tunggal, bank persepsi dan giro pos. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.124/KMK.01/1993 tanggal 10 Februari 1993 ditunjuk Peruma Pos dan Giro(PT. Pos Indonesia) untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara dalam hal ini meliputi penerimaan pajak, penerimaan bea masuk, penerimaan cukai dan penerimaan lainnya bukan pajak. Sedangkan pengeluaran negara adalah pembayaran kepada Badan/Perorangan yang mempunyai tagihan kepada negara. PT Pos Indonesia adalah BUMN yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan Khusus dan Kantor Pos dan Giro. Berdasarkan SE DJA No. SE-83/A5/51/1993, untuk Kantor Pos dan Giro yang selokasi dengan KPPN ditunjuk sebagai Sentral Giro Gabungan Khusus (SGGK), khusus mengelola rekening Kas Negara Penerimaan KPPN, sedang rekening Kas Negara Pengeluaran KPPN dikelola oleh SG/SGG. Semua SG/SGG/SGGK dan Kantor Pos dan Giro dapat menerima setoran penerimaan negara untuk keuntungan rekening Kas Negara, sehubungan dengan itu pada SG/SGG/SGGK dibuka rekening Kas Negara khusus untuk menampung


201

keperluan penerimaan negara. Di pihak lain pihak semua SG/SGG dan Kantor Pos dan Giro dapat melakukan pengeluaran atas beban rekening Kas Negara, dengan demikian dalam rangka pelaksanaan pengeluaran negara tersebut pada SG/SGG dibuka rekening Kas negara khusus untuk menampung pengeluaran negara. Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud berdasarkan atas: a. SPM dan dokumen yang disamakan yang diterbitkan oleh KPPN untuk pembayaran anggaran belanja rutin dan pembangunan b. SPMKP (Surat Perintah Membayar Kembali Pajak) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) c. SPMKB (Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk) dan SPMKC (Surat Perintah Membayar Kembali Cukai) yang diterbitkan oleh Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Proses pembukuannya adalah sebagai berikut: a. Penatausahaan/Pembukuan penerimaan negara melalui Giro Pos Berdasarkan SEB DJA , DJP, DJBC No. SE-215/A/1999, No. SE-3/BC/1999, No. 347/PJ/1999, tanggal 30 Desember 1999), SG/SGG/SGGK/Kantor Persepsi selaku pengelola uang setoran dan SSP, SSBC, dan SSBP melakukan kegiatan meliputi: 1). Menerima SSP, SSBC atau SSBP rangkap 4 atau 5 dan setoran, meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian seta jumlah uang yang disetorkan. Kemudia petugas Bank Devisa membubuhkan tandatangan (atau paraf) dan nama serta cap Bank dan tanggal penyetoran. 2). Menyerahkan kepada peyetor SSP lembar ke-1 dan ke-3 (serta lembara ke 5 dalam rangka impor dan pelaksanaan Keppres 56/1998); SSBC lembar ke-1 dan ke-3 dan SSBP lembar ke-1 yang telah dibubuhi tandatangan/paraf dan nama serta cap Bank dan tanggal setor oleh petugas Bank Devisa. 3). Membuat/mencetak Laporan Harian Penerimaan (LHP) 4). Membuat/mencetak Laporan per Nota Kredit rangkap 3 terdiri dari: - Laporan per Nota Detail yag disebut Daftar Nominatip Penerimaan (DNP/DA.09.02); khusus untuk SSBC, DNP dipisahkan menurut KPBC tempat penyelesaian kewajiban Pabean dan Cukai - Laporan per Nota Kredit Rangkap yang disebut Rekap Transaksi Nota Kredit - Laporan Operator, jika diperlukan oleh bank bersangkutan. 5). Melakukan proses akhir hari yang berupa; - Proses transfer data transaksi harian ke dalam satu disket (floppy disk) untuk dikirimkan ke KPPN - Proses backup data transaksi harian dalam satu disket untuk (floppy disk) keperluan backup data bagi Bank yang bersangkutan. 6). Mengumpulkan dan menyortir SSP, SSBC, SSBP yang telah diproses sebagai penerimaan setoran pendapatan negara hari tersebut menurut kelompok penerimaan sesuai data yang tertera pada DNP hari yang bersangkutan. 7). Menyatukan SSP atau SSBC lembar ke-2 dan/atau lembar ke-2 dan ke-3

202

Manajemen Kas

urutan dalam DNP sebagai lampiran DNP yang bersangkutan untuk disampaikan kepada KPPN bersama-sama dengan LHP, Rekap Transaksi Nota Kredit, Nota Debet pelimpahan pendapatan negara dan copy Rekening Koran/Gir52/Gir 10 serta disket data sebelum dikirim ke KPPN, terlebih dahulu dokumen-dokumen tersebut harus diperiksa dan dicocokkan. 8). Melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen-dokumen yang tesebut pada huruf c) dan d) tersebut di atas apabila berdasarkan verfikasi KPPN terdapat kesalahan dan penyampaiannya selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu setempat pada hari berikutnya. 9). Menyampaikan LHP dilampiri dengan DNP dan Reka Nota Kredit masingmasing rangkap 2 serta SSP, SSBC, dan SSBP kepada KPPN mitra kerjanya selambat-lambatnya pukul 15.30 waktu setempat untuk KPPN yang menerapkan 6 hari kerja atau selambat-lambatnya pukul 16.30 waktu setempat untuk KPPN yang menerapkan 5 hari kerja. Dari uraian tersebut di atas maka transaksi penerimaan negara berupa penerimaan pajak, bea masuk, cukai dan PNBP melalui Giro Pos yang dibukukan sebagai keuntungan rekening Kas Negara C (Persepsi) setiap hari harus dilaporkan kepada Pemegang Rekening Kas Negara C-KPPN berupa: LHP rangkap 2 (dua), dilampiri dengan: 1). DNP rangkap 2 2). Rekap Nota Kredit rangkap 2 3). SSP, SSBC, lembar ke-2, SSBP lembar ke-2 dan ke-3 4). Nota Debet pelimpahan penerimaan pendapatan negara/Berita Kurang 5). Copy Rekening Koran/Surat Saldo (Gir 52)/Gir 10 (setiap hari pelimpahan). 6). Disket Data. Adapun SSP/SSBC/SSBP harus dikelompokkan per jenis pajak/jenis penerimaan, LHP dan lampirannya pada hari itu juga sudah harus disampaikan kepada KPPN. Setiap hari saldo pada masing-masing Rekening Kas Negara C (Persepsi) dipindahkan secara otomatis ke Rekening Kas Negara C pada SG/SGG/SGGK/Kantor Pos Persepsi yang bersangkutan. Setiap hari SG/SGG/SGGK/Kantor Pos Persepsi menyapaikan Surat/Berita Salto (Gir.52) kepada Bendaharawan Umum C/Pemegang Rekening Kas Negara C KPPN. b. Penatausahaan/ Pembukuan Penerimaan Negara di Seksi Giro Pos dan Pembukuan KPPN selaku Pemegang Rekening Kas Negara C. Berdasarkan Surat Edaran Bersama DJA, DJP, DJBC No. SE-215/A/1999, No.SE-31/BC/1999, No. 347/PJ/1999, tanggal 30 Desember 1999, Seksi Giro Pos dan pembukuan KPPN selaku Pemegang Rekening Kas Negara C setelah menerima laporan penerimaan negara dari Kantor Pos Persepsi/SG/SGG/SGGK, adalah: 1). Mentransfer data dari disket ke dalam komputer dan mencocokkan rekapitulasi data yang terekam dengan LHP. 2). Memeriksa jumlah SSP, SSBC, dan SSBP yang dilampirkan pada setiap DNP dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera dalam DNP terkati dan membubuhkan paraf pada setiap halaman DNP.


3).

203

Mencocokkan data yang tercantum dalam Rekap Transaksi Nota Kredit dengan data yang tercantum dalam setiap DNP dimaksud dan membubuhkan paraf pada Rekap Transaksi Nota Kredit dimaksud. 4). Mengelompokkan DNP yang sejenis(Satu Kelompok MAP, misalnya DNP PPh, DNP PPN, DNP PPL, DNP Bea Masuk, DNP Cukai dan DNP PNBP) dan mencocokkan DNP dengan lampirannya. 5). Memeriksa kebenaran dan kecocokan data yang tercantum dalam LHP dengan data DN per kelompok MAP yang tercantum dalam Rekap Transaksi Nota Kredit dan/jumlah data per kelompok DNP yang sejenis dan membubuhkan paraf pada halaman LHP dimaksud. 6). Membubuhkan tanda tangan, tanggal dan cap KPPN pada setiap halaman terakhir DNP yang bersangkutan setelah membukukan pendapatan negara sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai peryataan kebenaran antara DNP dengan SSP, SSBC, dan SSBP. 7). Menyerahkan DNP (PPh, PPN, PPL) dan SSP lembar ke-2 kepada Kantor Pelayanan Pajak atau Kanwil Dit. Jen Pajak untuk wilayah-wilayah yang diatur khusus dengan menggunakan DA.08.01 disertai dengan disket data SPP terkait. 8). Menyerahkan DNP (Bea Masuk, Cukai) dan SSBC lembar ke-2 kepada Kantor Pelayanan Bea Cukai dengan menggunakan DA.08.11 disertai dengan disket data SSBC terkait pada hari kerja berikutnya. 9). Menyampaikan DNP PNBP dan SSBP lembar ke-2 Kepada Kantor Tat Usaha Anggaran sebagai lampiran Rangkuman Pertanggung jawaban Bendaharawan Umum (RBPU). 10). Menyampaikan SSBP lembar ke-3 menurut sifatnya kepada: • Seksi Pendapatan/unit yang mengelola pendapatan dengan menggunakan DA.08.21 untuk penerimaan pendapatan negara karena Surat Penagihan (SPN) Kanwil Dit Jend Anggaran sebagai lampiran DA.08.22 ntuk penerimaan pendapatan negara yang berupa setoran Bendaharawan Penerima. • Kanwil Dit. Jend. Anggaran sebagai lampiran DA.08.22 untuk penerimaan pendapatan negara yan berupa setoran Bendaharawan Penerima. 11). Menatausahakan Nota Debet pelimpahan penerimaan pendapatan negara dan dokumen-dokumen pendapatan negara sesuai ketentuan yang berlaku. 12). Memperlakukan DNP sebagai dokumen primer dan bersifat confidential serta menyampaikannya secara tersendiri dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13). Menatausahakan penerima negara dari potongan SPM Cek/Giro Pos KPPN sebagai berikut: • Seksi perbendaharaan dalam menerbitkan SPM yang mengandung unsur potongan penerimaan negara baik dari pajak maupun bukan pajak, memeriksa dan meneliti kelengkapan serta kebenaran isian data setoran pada SSP dan/atau SSBP. • Seksi perbendaharaan selaku pemungut setoran, membubuhkan tandatangan, nama jelas, NIP, jabatan, tanggal dan nomor SPM dan Cap Seksi Perbendaharaan pada SSP dan/atau SSBP (kolom penerimaan setoran) sebagai tanda atas pemungutan setoran.

204

Manajemen Kas

•

Kepala Seksi Giro Pos dan Pembukuan membuat dan menandatangani DNP khusus penerimaan dari potongan SPM setiap akhir kerja. 14). Memberikan konfirmasi atas kebenaran setoran penerimaan negara atas permintaan KPP dan unit Pemeriksaan Pajak (meliputi Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, unit-unit fungsional pemeriksaan dan penyidikan pajak serta kerja sama pemeriksaan pajak antara Dit Jend. Pajak dengan instansi lain) serta KPBC. Untuk pengawasan terhadap penyampaian LHP beserta lampirannya maka perlu dicatat penerimaan tersebut dalam Buku Register Pengawasan Penerimaan Dokumen Penerimaan Negara Dari SG/SGG/SGGK. Selanjutnya seperti halnya pembukuan penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi, maka penerimaan pada SG/SGG/SGGK juga dipilahpilah per Sub Kelompok sesuai kode BKPP dan dibukukan pada BKPP bersangkutan kemudian ditutup tiap hari. Penjumlahan BKP dibukukan pada RBKP dalam Kelompok MAP bersangkutan, kemudian setiap hari ditutup dan dijumlah. Pejumlahan RBKPP dicantumkan dalam BGPU pada sisi penerimaan pada kelompok MAP yang sesuai. Sisi penerimaan SGPU setiap hari ditutup dan dijumlah, sehingga diketahui jumlah penerimaan hari itu dan jumlah penerimaan sampai dengan hari itu. c.

Penatausahaan/Pembukuan Pengeluaran Negara di Pembukuan selaku Pemegang Rekening Kas Negara C.

Seksi

Giro

Pos

dan

Pengeluaran melalui Giro Pos terjadi apabila Bendaharawan Umum/Pemegang Kas Negara C pada KPPN menerbitkan carik Giro/Cek Pos atas SPM yang diterbitkan oleh Seksi Perbendaharaan KPPN atau karena pemindahan saldo berlebih dari Rekening Kas Negara C pada Giro Pos ke Rekening Kas Negara A pada Bank Tunggal/Bank Operasional I. SPM Giro/Cek Pos yang diterima dari Seksi Perbendaharaan yang bertanggal pada hari itu, maka pada hari itu juga diterbitkan carik Giro/Cek Pos dan dibukukan ada BKPK bersangkutan sesuai dengan Sub Kelompok MAK-nya dan pada Buku Giro Pospada hari itu juga. Penjumlahan BKPK dibukukan pada RBKPK dalam Kelompok MAK bersangkutan, kemudian setiap hari ditutup dan dijumlah. Penjumlahan RBKPK dicantumkan dalam BGPU pada sisi pengeluaran pada kelompok MAK yang sesuai. Sisi pengeluaran BGPU setiap hari ditutup dan dijumlah, sehingga diketahui jumlah pengeluaran hari itu dan jumlah pengeluaran sampai dengan hari itu dan jumlah saldo akhir. Dalam hal SPM-SPM Giro/Cek Pos terdapat potongan-potongan maka dibuat Buku Pengawasan Potongan SPM dan Buku Potongan Umum sesuai dengan BKPP menurut Sub Kelompok MAP bersangkutan. Setiap hari Buku Potongan Umum ditutup sehingga dapat diketahui potongan per BKPP hari itu


205

dan sampai dengan hari itu. Penjumlahan masing-masing BKPP potongan, dicantumkan dalam masingmasing RBKPP Potongan.pada kelompok MAP yang sama, kemudian dijumlahkan dan ditutup pada hari itu pula. Penjumlahan masing-masing RBKP Potongan dipindahkan ke lajur BGPU (Buku Giro Pos Umum) pada sisi penerimaan yang sesuai. 3. Tugas Pokok Fungsi Bank Persepsi Selaku Pemegang Rekening Negara B Seksi Bank Persepsi mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan melalui bank persepsi dan menyusun pertanggungjawabannya. Dalam melakukan tugasnya, Seksi Bank Persepsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalui Bank Persepsi b. Pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan penerimaan melalui Bank Persepsi c. Penyusunan pertanggungjawaban melalui Bank Persesi dan pembuatan daftar selisih bank dari masing-masing Bank Persepsi. Pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas melakukan urusan penerimaan Bank Persepsi tersebut adalah Pemegang Rekening Kas Negara B/Bendaharawan Umum B. Dengan sistem penatausahaan penerimaan setoran pendapatan negara yang menggunakan sistem internal check maka tidak diperlukan lagi teraan pada surat tanda setoran baik yang berupa surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea Cukai (SSBC) maupun Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh KPPN/Bendaharawan Umum atau Bank. Penerimaan Negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Setor dianggap telah masuk ke rekening Kas Negara apabila datanya tercantum di dalam Daftar Nominatif Penerimaan yang telah ditandatangani oleh pejabat bank/pos dan disahkan oleh KPPN. Daftar Nominatif Penerimaan tersebut merupakan laporan per Nota Kredit Detail yang disampaikan oleh Bank/Pos kepada KPPN dan tiap DNP terlampir setoransetoran dalam satu kelompok MAP.

a. b. c. d. e. f.

Dengan demikian DNP terdiri dari: Daftar Nominatif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (DNP PPN). Daftar Nominatif Penerimaan Pajak Penghasilan (DNP PPh) Daftar Nominatif Penerimaan Pajak Pajak Lainnya (DNP PPL) Daftar Nominatif Penerimaan Bea Masuk (DNP Bea Masuk) Daftar Nominatif Penerimaan Cukai (DNP Cukai) Daftar Nominatif Penerimaan Penerimaan Bukan Pajak (DNP PNBP)

Dengan digunakannya DNP ini maka penerimaan SSP, SSBC, SSBP pada mesin Cash Register TEC MA =501 maupun TEC ST-2000 tidak dilakukan lagi.

206

Manajemen Kas

Perubahan ini mengakibatkan adanya penyesuaian tugas dan tanggung jawab dari unit kerja Bendaharawan Umum yang mengelola penerimaan Negara. Berkenaan dengan Sistem Internal Check yang diberlakukan paling lambat tanggal 1 Desember 1999, membawa akibat perubahan pada tugas dan tanggung jawab pada unit Bendaharawan Umum (Bendum) khususnya yang menyangkut sistem administrasi penerimaan. Dalam Sistem Internal Check tersebut Surat Tanda Setoran (STS) yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea Cukai (SSBC) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tidak lagi diterima oleh KPPN cq Bendum atau Bank Persepsi. Berdasarkan SE DJA No. : SE-157a/A/1999 Tanggal 28 September 1999, pembagian tugas dan tanggung jawab pada unit kerja Bendaharawan Umum/Seksi Bank Pesepsi KPPN tersebut adalah: a. Pelaksana 1). Menerima disket, Daftar Nominatif beserta surat setoran sebagai lampiran. Nota Kredit dan Laporan Harian Penerimaan yang dikirimkan oleh Bank atau Kantor Pos Persepsi. 2). Melakukan pencocokan antara jumlah lembar surat setoran dengan jumlah surat setoran yang tertera dalam setia Daftar Nominatif. 3). Melakukan pencocokan jumlah uang yang tertera dalam setiap surat setoran denganjumlah yang tertera dalam Daftar Nominatif. b. Kepala Sub Seksi 1). Melakukan pencocokan jumlah uang yang tertera dalam Daftar Nominatif dengan jumlah yang tertera dalam Nota Kredit 2). Melakukan pencocokan jumlah uang yang tertera dalam seluruh Nota Kredit dengan Laporan Harian Penerimaan. c. Kepala Seksi 1). Melakukan pengeceken hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Sub Seksi bawahannya. 2). Menandatangani Daftar Nominatif 3). Melakukan Pembukuan seluruh penerimaan dalam Buku Kas Umum 4). Memerintahkan pengiriman Daftar Nominatif dimaksud kepad Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Bea Cukai. Penerimaan setoran dari wajib pajak, pengusaha barang wajib pajak, wajib bayar/ bendaharawan penrima dan lainnya dilakukan melalui Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negar bukandalam rangka impor yang meliputi pendapatan pajak, cukai dalam negeri dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada semua Bank Persepsi yang ditunjuk dibuka Rekening Kas Negara B (Persepsi) sebanya BKPP dengan kode sesuai dengan kode BKPP, dengan catatan untuk semua penerimaan negara bukan pajak pada masing-masing Bank Persepsi dibuka satu Rekening Kas Negara B dengan kode 0412. Bank Devisa Persepsi adalah Bank Devisa yang menerima setoran penerimaan


207

negara dalam rangka impor. Pada Bank Persepsi maupun Bank Devisa Persepsi dibuka Rekening Kas Negara Persepsi yang dikelola oleh Pemegang Rekening Kas Negara B-KPPN. Oleh Karena itu semua setoran-setoran yang dimasukkan ke dalam Rekening Kas Negara Persepsi tersebut oleh Bank Persepsi maupun Bank Devisa persepsi dilaporkan ke Pemegang Rekening Kas Negara B-KPPN di Seksi Bank Persepsi. Pada Bank Persepsi, demikian juga pada Bank Devisa Persepsi dibuka: a. Rekening Kas Negara Persepsi, dan b. Rekening Kas Negara Gabungan Dalam laporannya ke KPPN antara lain disampaikan pula Laporan r Nota Kredit Detail (=Daftar Nominatif Penerimaan). Adapun yang dimaksud Nota Kredit adalah Nota pemberitahuan dari Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Tunggal/Bank Operasional I bahwa Rekening Kas Negara pada Bank bersangkutan telah di kredit sebesar nota tersebut. Sedang yang dimaksud Nota Kredit adalah Nota pemberitahuan dari Bank Persepsi/Banak Devisa Persepsi bahwa Rekening Kas Negara pada Bank bersangkutan telah di debet sebesar nota tersebut. Sebelum melakukan penyetoran uang ke Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi (Atau Kantor Pos Persepsi), Wajib Pajak/ Wajib Setor harus mengisi data penyetoran dengan benar, lengkap dan jelas pada formulir: a. SSP rangkap 5 untuk setoran pajak dalam rangka impor dan pelaksanaan Keppres No.56/1988 b. SSP rangkap 4 untuk setoran pajak selain tersebut pada butir 1) di atas c. SSBC rangkap 4 untuk setoran bea dan cukai d. SSBP rangkap 4 untuk setoran bukan pajak, kecuali setoran biaya penagihan pajak. Transaksi Penerimaan melalui Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi dapat diuraikan secara garis besarnya sebagai berikut. a. Pada Bank Persepsi/ Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan negara dibuka Rekening Kas Negara B (Persepsi) sebanyak BKPP dengan kode sesuai dengan kode BKPP. b. Setiap penerimaan yang diterima oleh bank tersebut dibukukan pada Rekening Kas Negara B sesuai dengan kode BKPP bersangkutan. c. Setiap hari penerimaan tersebut harus dilimpahkan dari Rekening Kas negara B ke Rekening Kas Negara Gabungan pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang bersangkutan. d. Setiap hari Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi harus membuat LHP dan dengan lampirannya disampaikan kepada KPPN c.q. Pemegang Rekening kas Negara B. e. Pemegang Rekening Kas Negara B mengadakan verifikasi atas LHP dan lampirannya dan selanjutnya menatausahakan/membukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: Mulai 1 September 1994 untuk Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi yang sejenis cukup diubat 1(satu) Buku Bank saja dengan satu kode baru yang

208

Manajemen Kas

digunakan untuk membukukan transaksi penerimaan dan pelimpahan melalui Bank Persepsi maupun Bank Devisa Persepsi setiap harinya. Berdasarkan Surat Edaran Bersama DJA, DJP, DJBC, Dit. Jen. Postel & Direksi BI Tanggal 2 Agustus 1993 No. Kep.38/A/51/0893, No.Kep.17/PJ/1993, No.98/Dir.Jen/1993, No.26/56/Kep.DIR, tatacara Penyetoran, Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Bank Devisa dan Bank Devisa Persepsi dapat dibedakan dalam: a. Tata cara penyetoran, penatausahaan penerimaan negara bukan dalam rangka impor melalui Bank Persepsi. b. Tata cara penyetoran, penatausahaan penerimaan negara dalam rangk impor melalui Bank Devisa Persepsi c. Tata cara pemungutan, penyetoran, penatausahaan penerimaan negara dalam rangka impor yang dilakukan oleh Bendaharawan Penerima Bea Cukai. G. PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN BENDAHARAWAN UMUM Sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana oleh Kementerian Negara/Lembaga, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban yang diselenggarakan oleh sistem akuntansi pemerintahan pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat, terdiri dari: 1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) Merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian selaku Bendahara Umum Negara (BUN), terdiri dari: • Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum Negara (KUN) • Sistem Akuntansi Kas Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Pemerintah Pusat dan Neraca. 2. Sistem Akuntansi Instansi Merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga dan menghasilkan laporan keuangan termasuk bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Pelaksanaan SAI diselenggarakan oleh unit akuntansi keuangan yang terdiri dari: • Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yaitu unit akuntansi instansi pada tingkat kementerian Negara/Lembaga pengguna anggaran yang melakukan kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA_EI yang berada di bawahnya. • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI), yaitu unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan maupun barang seluruh UAPA-W yang berada di bawah wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung di bawahnya. • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPA-W), yaitu unit akuantansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. • Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), yaitu unit akuntansi


209

dan pelaporan tingkat satuan kerja. Selain menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, Kementerian Negara/Lembaga juga melaksanakan akuntansi aset, utang, ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja. 3. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam menghasilkan informasi untuk menyusun Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Secara sederhana penyelenggaraan pelaporan pada sistem akuntansi instansi (SAI) dan sistem akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dapat dilihat pada bagan sebagai berikut (lihat hal.211 ) :

LRA

Dok

SAI

NERACA LRA

Catatan Laporan Keuangan

Neraca

LAK

SAKUN

B U N

210

Manajemen Kas

Gambar 8.5 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan SiAP seluruh realisasi penerimaan dan pengeluaran yang terangkum dalam laporan keuangan setiap kementerian/Lembaga sebagai hasil dari SAI, diproses melalui sistem akuntansi kas umum negara (SAKUN) dan sistem akuntansi umum (SAU), dengan urutan sebagai berikut: a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran; • KPPN khusus memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan luar Negeri (BLN). • Direktorat Pengelolaan Kas (DPKN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat; b. KPPN menyusun laporan arus kas, neraca KUN, dan laporan realisasi anggaran di wilayah kerjanya; c. Laporan realisas anggaran merupakan bahan rekonsiliasi dengan satuan kerja di wilayah kerjanya d. Laporan realisasi tersebut disampaikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan e. KPPN khusus memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan Luar Negeri (BLN) menyampaikan laporan beserta data transaksi ke Direktorat Informasi Akuntansi setiap bulan f. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca KUN, dan laporan realisasi anggaran SAU di tingkat wilayah yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh KPPN di wilayah kerjanya g. Laporan realisas anggaran merupakan bahan rekonsiliasi dengan UAPA-W di wilayah kerjanya h. Laporan realisasi tersebut disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi Akuntansi setiap bulan i. Direkrorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca KUN, dan laporan realisasi anggaran yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh unit Direkrorat Jenderal Perbendaharaan baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. j. Laporan realisas anggaran merupakan bahan rekonsiliasi dengan UAPA-EI dan


k.

l.

211

UAPA Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAPA yang tertuang dalam berita acara rekonsiliasi, Direkrorat Jenderal Perbendaharaan berwenang melakukan perbaikan data laporan realisasi anggaran sebelum revisi atas laporan realisasi anggaran yang diterima dari UAPA. Perbaikan data laporan realisasi anggaran tidak menghilangkan kewajiban UAPA untuk menyampaikan revisi atas laporan realisasi anggaran

Perpaduan penyelenggaraan SAI dan SiAP, dapat dilihat dalam bagan berikut:

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA ES.1)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAPORAN KEUANGAN & LAP. BMN

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG ESELON I (UAPPB ES.1)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA W)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPA W)

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

Gambar 8.6 Mekanisme Pelaporan SAI Selaku kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban dan menyampaikannya kepada atasan langsungnya dan Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus dalam pengelolaan kas, KPPN mengelola tiga rekening kas negara (A,B, dan C), dimana setiap pengelolaan rekening dibuatkan pertanggunggjawaban tersendiri, yang disebut sebagai rangkuman pertanggunggjawaban bendahara umum. Dengan demikian, rangkuman pertanggunggjawaban bendahara umum harus dilampiri laporan pertanggunggjawaban rekening kas negara A, B dan C. Jenis Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas Laporan Pertanggunggjawaban Rekening Kas A: 1. Buku Bank Tunggal Umum (BBTU) 2. Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP), 3. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Penerimaan (RBKPP) 4. Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPK) 5. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Pengeluaran (RBKPK) 6. Buku Pengawasan Potongan (BPP) 7. Buku Potongan Umum (BPU)

212

Manajemen Kas

8. Buku Bank Tunggal (BBT) 9. Daftar perbedaan saldo dan rekening koran dari masing-masing Bank Tunggal/Bank Operasional untuk setiap akhir bulan Laporan Pertanggunggjawaban Rekening Kas B: 1. Buku Bank Persepsi Umum (BBPU) 2. Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP), 3. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Penerimaan (RBKPP) 4. Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPK) 5. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Pengeluaran (RBKPK) 6. Buku Pengawasan Potongan (BPP) 7. Buku Potongan Umum (BPU) 8. Buku Bank Persepsi (BBP) 9. Daftar perbedaan saldo dan rekening koran dari masing-masing Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi untuk setiap akhir bulan Laporan Pertanggunggjawaban Rekening Kas C: 1. Buku Giro Pos Umum (BGPU) 2. Buku Kas Pembantu Penerimaan (BKPP), 3. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Penerimaan (RBKPP) 4. Buku Kas Pembantu Pengeluaran (BKPK) 5. Rekapitulasi Buku Kas Pembantu Pengeluaran (RBKPK) 6. Buku Pengawasan Potongan (BPP) 7. Buku Potongan Umum (BPU) 8. Buku Giro Pos (BGP) 9. Daftar perbedaan saldo dan rekening koran setiap akhir bulan.

Selain laporan pertanggunggjawaban tersebut, beberapa laporan lain juga harus diselesaikan yaitu: 1. Laporan Daftar penyetoran Bendahara Penerimaan untuk setiap kahir bulan 2. Laporan Harian Penerimaan dan Pengembalian Pajak 3. Laporan Harian Penerimaan PBB dan BPHTB 4. Laporan Harian Penerimaan dan Pengembalian Bea Cukai 5. LapoRan Penerimaan Negara Bukan Pajak Setiap tanggal 1,7,15,23 dan akhir bulan KPPN membuat laporan kas posisi untuk disampaikan pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Informasi Akuntansi. RANGKUMAN MATERI A. Seiring dengan keluarnya undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 membawa dampak beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain 1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. 2) Kekuasaan pengelolaan keuangan negara: • dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil


pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya. • Diserahkan kepada gubernur/bupati/walkota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, terdapat pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara, yaitu : • Menteri Teknis berwenang sebagai pembuata komitmen, melakukan pengujian dan pembebanan atas permintaan pembayaran yang dibiayai dengan anggaran negara, dan melakukan perintah pembayaran (Administratif Becheer). • Menteri Keuangan berwenang melakukan pengujian dan pencairan dana (comptable becheer). Sistem Pembayaran Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara ada dua, yaitu pembayaran secara langsung dan pembayaran dengan uang persediaan. Adanya perubahan Struktur Rekening Kas Umum Negara membuat seluruh rekeing pemerintah disimpan dalam satu rekening pada Bank Sentral (Treasury Single Account). Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagi pelaksana operasional penerimaan dan pengeluaran negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum. Pengelolaan kas negara sebagai bagian dari kewenangan dari Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Negara, dimana tugas pokoknya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam struktur organisasi KPPN, fungsi bendaharawan umum meliputi Bank Tunggal, Bank Persepsi, dan Giro Pos. Berdasarkan SE DJA No.SE-38/A/1990 tanggal 24 Maret 1990, arus penerimaan dan pengeluaran pada Bendaharawan Umum KPPN dilaksanakan melalui 4(empat) saluran, yaitu: • Melalui Bank Tungal/Bank Operasional dengan pembukuannya pada Buku Bank Tunggal Umum • Melalui Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk, dengan pembukuannya pada Bank Persepsi Umum. • Melalui Giro Pos dengan pembukuannya pada Giro Pos Umum. • Melalui Potongan SPM/SPMU dengan pembukuannya pada Buku Potongan Umum. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana oleh Kementerian Negara/Lembaga, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban yang diselenggarakan oleh sistem akuntansi pemerintahan pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat, terdiri dari: • Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) (yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum Negara (KUN)) dan Sistem Akuntansi Kas Umum (SAU) (yang menghasilkan Laporan Realisasi Pemerintah Pusat dan Neraca). • Sistem Akuntansi Instansi (SAI) • Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) •

B.

C. D.

E.

F.

G.

213

214

Manajemen Kas

LATIHAN SOAL 1. Sebutkan dasar-dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara! 2. Jelaskan mengenai bentuk pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan anggaran! 3. Jelaskan tugas dari Menteri Teknis dan Menteri Keuangan dalam hal pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara ! 4. Sebutkan dan jelaskan mengenai sistem pembayaran berdasarkan undang-undang perbendaharaan negara! 5. Jelaskan tentang perubahan struktur rekening kas umum negara ! 6. apakah yang dimaksud TSA?sebutkan dasar hukumnya! 7. jelaskan mengenai mekanisme penyusunan pertanggungjawaban laboran bendaharawan umum! 8. jelaskan secara singkat mengenai penerapan manajemen kas bendaharawan umum di Indonesia !

BAB 9 ADMINISTRASI KAS NEGARA

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu: 1. 2. 3. 4. 5.

mampu memahami pengertian Administrasi Kas Negara; mampu memahami Treasury Single Account (TSA); mampu memahami aspek organisasi dalam pengelolaan rekening kas negara; mampu memahami arus lalu lintas kas negara dan pengendaliannya; mampu memahami rekening pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Pengelolaan kas yang baik tidak terlepas dari dukungan pengadministrasian yang baik atas kas. Untuk melaksanakan pengelolaan kas yang efisien, otoritas

218

Manajemen Kas

perbendaharaan harus membuat standar operasi dan prosedur (SOP) yang cukup untuk semua pihak yang terkait dengan penerimaan pendapatan negara maupun pengeluaran negara. SOP ini dimaksudkan agar atas penerimaan dan pengeluaran negara dapat dengan mudah diverifikasi dan meminimalkan penyimpangan. Dengan pengadministrasian yang baik diharapkan semua Bahasan dalam bab ini akan memberikan gambaran mengenai garis besar pengelolaan keuangan negara. bahasan akan menekankan pada arus lalu lintas uang dan aspek administratif yang dilaksanakan berkaitan dengan hal tersebut. A. Administrasi Kas Negara Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Selanjutnya kekuasaan ini didelegasikan sebagai berikut: 1. kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; 2. kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; 3. kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah yang dipisahkan; Khusus dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan fiskal, menteri keuangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada dasarnya terdapat dua jenis bendahara umum, yaitu bendahara umum negara dan bendahara umum daerah. Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan negara. Sedangkan bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan daerah. Untuk bendahara umum daerah dilaksanakan oleh satuan kerja yang mengelola keuangan daerah. Atas kedua jenis bendahara umum ini perbedaan dapat terlihat jelas dari cakupan tugasnya, dimana bendahara umum negara cakupan meliputi suatu negara sedangkan bendahahara umum daerah meliputi suatu provinsi/kabupaten/kota. Walapun perbedaan cakupan tugasnya namun demikian kewenangan yang dimiliki oleh keduanya tidak jauh berbeda. Kewenangan bendahara umum berkisar antara pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, penyimpanan uang, pengelolaan hutang dan investasi, dan penyediaan informasi keuangan. Terminologi bendahara umum berbeda dengan bendahara penerimaan/pengeluaran. bendahara penerimaan adalah orang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah. Sedangkan bendahara pengeluaran adalah orang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah

Administrasi Kas Negara

219

daerah. Jadi bendahara penerimaan/ pengeluaran merupakan bagian dari kantor/satuan kerja kementrian/lembaga/pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan pada kantor/satuan kerjanya. Dalam kerangka suatu negara, cakupan tugas yang sangat luas tidak memungkinkan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara untuk melaksanakan fungsinya tanpa ada pelimpahan wewenang. Menteri Keuangan dalam hal ini melimpahkan wewenangnya dengan mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaharaan ini meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara sesuai dengan ketentuan untuk pengendalian anggaran negara, berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran, dan berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, diselenggarakan rekening pemerintah yang berfungsi untuk menampung penerimaan dan melaksanakan semua pembayaran atas beban negara. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang untuk mengelola dan menyelenggarakan rekening pemerintah tersebut yang disebut dengan Rekening KUN. Rekening KUN merupakan rekening dimana uang negara disimpan. Menurut ketentuan UU perbendaharaan rekening ini terletak pada bank sentral. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Pengeluaran pada bank umum. Rekening pengeluaran ini digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari. Seluruh saldo penerimaan pada rekening ini harus disetorkan setiap akhir hari kerja kepada rekening KUN pada bank sentral, namun apabila belum dapat dilakukan maka bendahara umum negara membuat aturan mengenai penyetoran secara berkala. Rekening pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari rekening KUN pada bank sentral. Jumlah yang disediakan pada Rekening Pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN. Hubungan antara pemerintah dengan bank sentral maupun bank umum dalam hal pengelolaan rekening tersebut dapat dibuat dalam kerangka business-like atau memperlakukan rekening ini sebagaimana dilakukan pada rekening yang lain. Hubungan ini memungkinkan pihak pemerintah untuk mendapatkan bunga atau pendapatan lain atas penempatan uang negara pada bank sentral maupun bank umum. Dilain pihak atas jasa perbankan yang diserahkan oleh bank sentral dan bank umum, pemerintah berkewajiban memperlakukan hal tersebut sebagai beban negara. hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 23, 24 dan 25 UU Perbendaharaan Negara. Pengelolaan kas negara sebagai bagian dari kewenangan dari Bendahara

220

Manajemen Kas

Umum Negara dilaksanakan oleh DJPBN sebagai Kuasa Bendahara Negara. Pelaksana fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara ini terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. Wewenang bendahara umum negara dalam pengelolaan uang negara yang dikuasakan oleh kuasa bendahara umum pusat terdiri dari: 1. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; 2. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; 3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; 4. menyimpan uang negara; 5. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang negara; 6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Negara; 7. menyajikan informasi keuangan negara. kewenangan diatas selama ini dilaksanakan oleh Kantor Pusat Dirjen Perbendaharaan pada Direktorat Pengelolaan Kas. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam pelaksanaan tugasnya bendahara umum negara menetapkan tatacara penerimaan dan pembayaran atas tagihan yang menjadi beban negara untuk kemudahan pengawasan dan pengendalian atas kas negara. Tatacara penerimaan dimaksudkan agar semua penerimaan yang menjadi hak negara dapat diterima dan dimanfaatkan dalam waktu singkat, sedangkan untuk pengeluaran dimaksudkan agar pembayaran tagihan atas beban negara dapat dibayarkan secara tepat waktu dan diterima oleh pihak yang berhak. B. TSA (Treasury Single Account) dan Rekening Kas Negara Konsep TSA (Treasury Single Account) menginginkan adanya satu rekening yang menampung semua kas yang dimiliki oleh negara kedalam satu rekening yang terdapat pada bank sentral. Penggunaan TSA dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan kas yang baik sehingga keputusan pemerintah berkaitan dengan penyediaan kas bisa lebih efektif dan efisien. Pembentukan rekening lain pada bank umum untuk operasionalisasi penerimaan dan pengeluaran dapat dimungkinkan sebagai upaya untuk mempermudah pelaksanaan anggaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) UU Perbendaharaan disebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara. Rekening ini berada pada Bank Sentral. Pada pasal 22 ayat (4) disebutkan bahwa dalam operasional penerimaan dan pengeluaran, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum. Rekening ini dibentuk harus dibentuk atas asas


221

kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan kas. Di Indonesia, rekening kas negara terdiri dari dua kelompok besar. Rekening tersebut adalah sebagai berikut: 1. Rekening Kas Negara pada Bank Sentral (Bank Indonesia) Rekening ini dikelola oleh kantor pusat DJPB pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Rekening pemerintah yang terdapat pada bank sentral sebenarnya terdapat beberapa rekening, namun hanya terdapat dua rekening utama yakni: • Rekening nomor 501.000.000. rekening ini berfungsi untuk: a) menerima kiriman dari kas negara A yang dikelola oleh KPPN b) mengeluarkan/mengirim uang ke rekening kas negara A yang dikelola oleh KPPN c) menerima kiriman uang dari rekening BUN yang dikelola oleh kantor pusat DJPB d) mengeluarkan/mengirim uang ke rekening BUN yang dikelola oleh kantor pusat DJPB e) menerima kiriman uang dari rekening khusus PHLN •

Rekening nomor 502.000.000. rekening ini berfungsi: a) menerima dari proyek berupa sisa dana uang persediaan yang telah dibayarkan kepada proyek atas beban rekening BUN dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dengan cara pre-financing b) menerima penggantian (reimbursement) dari pemberi PHLN dengan telah dilakukan pre-financing atas beban rekening BUN pada proyek yang memperoleh PHLN dengan cara penarikan pembiayaan pendahuluan c) menerima penggantian dana dari lender atas dana Uang Pendamping (UP), beban rekening BUN, yang telah dibayarkan pada proyek dan telah dipertanggungjawabkan oleh proyek dalam rangka penerimaan pinjaman dalam rangka pre-financing. d) menerima penggantian dari rekening kas negara KPPN atas pembayaran kepada penerima PHLN karena adanya pembayaran ineligible. e) menerima penggantian dana dari rekening khusus f) menerima kiriman uang dari atau mengirim uang ke rekening 501.000.000 g) membayar uang pendamping dalam rangka penarikan PHLN dengan cara pembiayaan pendahuluan h) membayar pembiayan pendahuluan kepada proyek yang memperoleh PHLN dengan cara pre-financing i) membayar pengembalian dana kepada lender.

2. Rekening Kas Negara yang dikelola oleh KPPN • Rekening Kas Negara A.

222

Manajemen Kas

•

•

Rekening ini berupa rekening yang terdapat pada Bank Tunggal dan Bank Operasional. Bank tunggal adalah Bank Indonesia yang mengelola penerimaan dan pengeluaran yang membebani kas negara. Rekening ini merupakan muara segala penerimaan dan pembayaran atas beban negara. sedangkan Bank Operasional (BO) adalah bank yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran yang membebani rekening kas negara pada daerah dimana tidak terdapat Bank Indonesia. BO ini terbagi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut: a) BO I merupakan Bank yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan sebagai kuasa bendahara umum negara untuk melakukan pembayaran belanja pegawai dan belanja non-pegawai dan bisa berfungsi sebagai penampung penerimaan dari bank persepsi dalam hal tidak sekota dengan BI. b) BO II merupakan Bank yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan sebagai kuasa bendahara umum negara dimana untuk melakukan pembayaran belanja pegawai (gaji PNS, TNI dan Polri). c) BO III merupakan Bank yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan sebagai kuasa bendahara umum negara dimana untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rekening Kas Negara B. Rekening merupakan rekening untuk melaksanakan penerimaan negara. Rekening ini terdapat pada Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi. Bank persepsi merupakan Bank Umum mitra KPPN yang ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan untuk mengelola/menampung seluruh penerimaan yang akan masuk ke kas negara. sedangkan bank devisa persepsi pada dasarnya merupakan bank pengelola/ penampung penerimaan negara namun dalam hal ini berupa devisa. Rekening Kas Negara C. Rekening ini pada dasarnya sejenis dengan rekening Kas Negara C, namun demikian rekening ini tidak terdapat pada perbankan melainkan pada unit pelaksana teknis di daerah yaitu Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan, dan Kantor Pos dan Giro. Pada SG/SGG dan Kantor Pos dan Giro dapat dibuka rekening khusus penerimaan untuk menampung penerimaan, demikian juga untuk pelaksanaan pengeluaran dibuka rekening untuk menampung pengeluaran negara.


223

Gambar 9.1 Struktur Rekening Kas Negara Jika merujuk konsep TSA, rekening kas negara pada Bank Indonesia yang disebut rekening BUN (rekening nomor 502.000.000) merupakan induk dari rekening pemerintah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran, sedangkan rekening 501.000.000 merupakan representasi rekening operasional pada bank-bank umum di daerah. Rekening BUN merupakan muara atas semua penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan rekening 501.000.000 dapat dikatakan sebagai rekening kontrol atas penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bank operasional, karena semua arus lalu lintas kas antara rekening BUN dan rekening pada bank operasional di daerah terlebih dahulu melalui rekening ini. Gambar 9.1 mengilustrasikan hubungan antar rekening kas negara secara umum. Rekening-rekening yang ada pada bank umum merupakan rekening yang dibentuk untuk mendukung operasional penerimaan dan pengeluaran negara. Rekening ini tersebar diseluruh Indonesia dan merupakan mitra kerja KPPN dalam mengelola kas negara pada suatu daerah tertentu. Rekening ini dibentuk harus dibentuk atas asas kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan kas. Idealnya rekening-rekening ini diisi setiap awal hari kerja dan dikosongkan pada sore harinya. Namun pada kenyataannya saat ini, rekening-rekening ini berfungsi sebagai kantung-kantung kas negara di daerah untuk mempercepat proses pembayaran di daerah. Rekening Tunggal Pemerintah (Treasury Single Account - TSA) Rekening tunggal pemerintah merupakan suatu rekening yang berada pada bank sentral yang dipergunakan untuk menyimpan uang negara, menampung semua penerimaan negara dan sumber dana untuk membiayai pengeluaran Negara. 1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3). Pasal 12 ayat 2: Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara. Pasal 22 ayat 2 Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud

224

Manajemen Kas

pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara Pasal 22 ayat 3 Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum negara Berdasarkan amanat Undang-Undang maka semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) yang disebut Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang kemudian disebut sebagai Rekening Tunggal Pemerintah. Sistem rekening tunggal pemerintah akan memungkinkan pelaksanaan pengelolaan kas negara yang mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan kas yang baik. 2. Rekening Tunggal Pemerintah Latar belakang perlunya Rekening Tunggal Pemerintah a. Rekening penerimaan/pengeluaran pemerintah tersebar di banyak bank umum. Selama ini uang negara tersimpan di Bank Indonesia dan di bank umum. Uang negara yang tersimpan di bank umum sebagian merupakan penyediaan dana di bank operasional untuk membiayai pengeluaran negara yang dilaksanakan melalui KPPN di seluruh Indonesia (172 KPPN). Sebagian yang lain merupakan penerimaan negara yang terkumpul di rekeningrekening bank persepsi yang belum dilimpahkan ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) setiap hari Selasa dan Jumat. Tersebarnya rekening pemerintah di berbagai bank umum menyulitkan pemerintah untuk mengetahui jumlah uang yang masuk yang berasal dari penerimaan dan jumlah pengeluaran uang serta saldo uang secara cepat. Hal ini berakibat pada sulitnya dilakukan perencanaan kas yang baik.

Banyaknya rekening juga berdampak pada inefisiensi karena : • Tingginya biaya pengelolaan rekening • Pengendapan uang pemerintah yang berasal dari pendapatan dan pengeluaran pada bank umum menyebabkan tingginya opportunity cost b. Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh Departemen/lembaga Di samping itu juga masih terdapat uang negara yang berada dalam penguasaan departemen/lembaga yang juga disimpan dalam rekeningrekening di bank umum, berupa penerimaan negara yang sementara belum disetor ke kas negara dan uang persediaan yang berasal dari APBN untuk membiayai pengeluaran operasional departemen/lembaga. c.

Uang yang tersimpan di Bank Indonesia tersebar dalam puluhan rekening. Selain di bank umum, pemerintah juga memiliki uang yang tersimpan di Bank Indonesia tersebar dalam puluhan rekening. Banyaknya rekening tersebut mengakibatkan sulit untuk mengetahui saldo rekening pemerintah dan monitoring dana yang keluar/masuk rekening tersebut.


225

3. Langkah-Langkah Penerapan Rekening Tunggal Pemerintah Dengan kondisi penyimpanan uang negara seperti sekarang ini sulit untuk dapat diketahui berapa jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat. Kondisi seperti ini tidak mendukung perencanaan kas yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan kas negara dengan penerapan rekening tunggal pemerintah. Penerapaan ini mencakup langkah-langkah: a. Mengkonsolidasikan penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pemisahan penyimpanan dana yang diperlukan untuk keperluan monitoring masih dimungkinkan dengan membuat sub-sub rekening tersendiri dalam RKUN. b. Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN. c. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari d. Tidak ada lagi dana mengendap di bank umum berupa penyediaan dana bagi keperluan pengeluaran negara oleh KPPN. Dana disediakan pada saat diperlukan untuk pembayaran dan saldo pada akhir hari harus nihil. e. Uang persediaan diberikan hanya untuk membiayai pengeluaran yang kecilkecil saja (minimum) f. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum) g. Membuat perencanaan kas yang baik dan akurat h. Menempatkan uang yang menganggur kedalam rekening yang mendapatkan bunga/atau kedalam instrumen moneter yang aman dan menguntungkan. i. Mencari dana dengan tingkat biaya yang rendah atau menjual Surat Utang Negara (SUN) yang dimiliki dengan harga yang paling menguntungkan untuk menutup kekurangan kas. 4. Uji coba penerapan TSA Saat ini telah dilaksanakan uji coba penerapan TSA, hanya berkaitan dengan pengelolaan pengeluaran negara, di 3 KPPN yaitu 2 KPPN KBI (KPPN Jakarta II dan Batam) dan 1 KPPN non KBI (KPPN Bekasi). Untuk selanjutnya pelaksanaan TSA akan dikembangkan tidak hanya yang berhubungan dengan pengeluaran negara saja, namun juga akan mencakup penerimaan negara. Penerapan TSA di KPPN seluruh Indonesia (172 KPPN) akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama akan di berlakukan terhadap seluruh KPPN KBI yang umumnya berada di ibukota propinsi. Selanjutnya akan diteruskan ke KPPN non KBI di wilayah Jawa-Madura dan kemudian KPPN non KBI di luar Jawa-Madura. Diharapkan pada pertengahan tahun 2007 seluruh KPPN akan sudah melaksanakan TSA. 5. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN a. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Pengeluaran Berikut ini adalah bagan arus kas, penerapan rekening tunggal pemerintah dengan menggunakan BI untuk rekening pengeluaran : Transfer melalui RTGS

Kantor Pusat Bank Umum (Bend. Pengeluaran)

1

2 Bank Indonesia

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

226

Manajemen Kas

Penihilan 3

6

Meminta transfer dana dari RKUN sebesar kebutuhan

7 4

Kantor Cabang Bank Umum BO I/II

KPPN

SP2D

5

Bendahara/Rekanan

Gambar

9.2

Mekanisme

Pelaksanaan

TSA

di

KPPN

untuk

Rekening

Pengeluaran Penjelasan bagan arus : 1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan meminta Bank Indonesia untuk melakukan transfer dana dari RKUN ke kantor pusat bank umum untuk mengisi dana di rekening pengeluaran pada kantor pusat bank umum tersebut. 2. Bank Indonesia melakukan transfer dana ke kantor pusat bank umum melalui RTGS. 3. Kantor pusat bank umum melakukan pengisian dana di kantor cabang bank umum yang berfungsi sebagai BOI/II sesuai dengan permintaan dana dari KPPN. 4. KPPN meminta kantor cabang bank umum yang berfungsi sebagai BOI/II untuk mencairkan dana kepada rekanan/bendahara sesuai dengan SPPD yang dikirimkan. 5. Kantor cabang bank umum melakukan transfer dana ke bendaharan/rekanan sesuai permintaan KPPN. 6. Pada setiap akhir hari kerja kantor cabang bank umum yang berfungsi sebagai BOI/II akan mengembalikan sisa dana ke kantor pusatnya dan kantor pusat bank umum akan menyetorkan sisa dana tersebut ke Bank Indonesia. b. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan Berikut ini adalah bagan arus kas, penerapan rekening tunggal pemerintah dengan menggunakan BI untuk rekening penerimaan:

5

Bank Indonesia

Rekonsliliasi

DJPBN


227

Pelimpahan Penerimaan setiap hari

4

Laporan Laporan

2

3

KPPN

2 2

Bank Persepsi

1 Wajip Bayar/Wajib Pajak

Bank Persepsi


Bank Persepsi


Gambar 9.3 Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan

Penjelasan bagan arus : • Setiap wajib bayar atau wajib pajak akan melakukan penyetoran pada bank persepsi yang ditunjuk. • Bank persepsi akan memberikan laporan penerimaan setiap harinya kepada KPPN. • Pada setiap akhir hari kerja, bank persepsi wajib menyetorkan seluruh penerimaan pada hari itu ke Bank Indonesia. • KPPN akan memberikan laporan atas penerimaannya ke DJPBN • DJPBN dan Bank Indonesia akan melakukan rekonsiliasi atas penerimaan. 6. Best Practice Internasional - Rekening Tunggal Pemerintah a. Tidak ada float penerimaan dan pegeluaran. b. Tidak ada penerimaan negara yang berada di bank-bank umum yang tidak disetorkan ke bank sentral pada sore hari. Tidak ada pengeluaran yang dikeluarkan dari bank sentral sebelum jatuh tempo pembayaran. Pengeluaran dapat dilakukan lebih awal jika terbukti menguntungkan misalnya adanya diskon pembayaran. c. Rekening penampungan sementara (transit accounts) harus dinihilkan seriap hari. d. Jika rekening penampungan sementara misalnya rekening penampungan penerimaan, maka saldo dalam rekening penampungan penerimaan tersebut harus dinihilkan setiap sore hari. e. Sistem pembayaran elektonik untuk mendukung fungsi treasury f. Sistem pembayaran secara elektronik akan memberikan keuntungan seperti penghematan biaya pegawai, biaya pencetakan, biaya pengamanan kas, meminimalisasi biaya penggunaan kertas, mempercepat aliran dana, memperbaiki internal control dan mendukung perencanaan kas. g. Adanya imbalan yang diberikan kepada bank atas penyediaan jasa perbankan h. Karena tidak ada lagi dana yang mengambang (float) di bank umum dengan

228

Manajemen Kas

i.

C.

demikian tidak ada lagi keuntungan yang diperoleh oleh bank umum dengan demikian pemerintah harus memberikan imbalan atas penyediaan jasa perbankan yang diberikan oleh bank-bank umum mitranya. Bank sentral memberikan imbalan kepada treasury atas saldo rekening tunggal pemerintah. Karena seluruh dana pemerintah berada di bank sentral dan bank sentral memperoleh keuntungan dari dana pemerintah tersebut maka sewajarnya pemerintah mendapatkan bagian yang wajar atas keuntungan yang diperoleh oleh bank sentral.

Aspek Organisasi dalam Pengelolaan Rekening Kas Negara

Untuk mengelola rekening-rekening kas negara baik yang terdapat di BI maupun yang berada pada Bank Umum sebagai Bank Operasional KPPN di daerah, menteri keuangan sebagai bendahara umum negara menetapkan kuasa bendahara umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rekening tersebut. Berkaitan dengan rekening kas negara tersebut diatas pelaksana tanggung jawab atas rekening ini adalah sebagai berikut: 1. Atas rekening kas negara nomor 502.000.000 (rekening BUN) pengelolaan dilaksanakan oleh Subdirektorat Adiministrasi Bendahara Umum Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola rekening bendahara umum negara, Subdirektorat Adiministrasi Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi: a) Pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah; b) Pelaksanaan pencairan dana atas beban rekening bendahara umum negara; c) Pelaksanaan pembayaran atas beban rekening pengelolaan Surat Utang Negara; d) Penatausahaan rekening bendahara umum negara dan rekening pengelolaan surat utang negara; e) Penyajian data dan laporan rekening bendahara umum negara dan rekening pengelolaan surat utang negara. 2. Atas rekening kas negara nomor 501.000.000 dan rekening kas negara yang berada di KPPN pengelolaan dilaksanakan oleh Subdirektorat Adiministrasi Kas Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola rekening kas negara, Subdirektorat Adiministrasi Kas Negara menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan rekening kas negara; b) Penunjukan bank/kantor pos dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengeluaran negara; c) Penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas; d) Penyusunan pagu penyediaan dana pada bank operasional; e) Pembinaan bendaharawan/pemegang kas; f) Perhitungan dana fihak ketiga; g) Pemantauan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas negara. 3. Atas rekening kas negara di KPPN, pengelolaan teknis rekening tersebut


229

dilaksanakan oleh Seksi Bank Tunggal dan Pembukuan untuk Bank Operasional dan SG/SGG dan Seksi Bank Persepsi untuk Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi. Seksi Bank Tunggal dan Pembukuan dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi: a) Melakukan pembayaran berdasarkan surat perintah pencairan dana; b) Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalaui Bank Tunggal dan Giro Pos; c) Penatausahaan penerimaan dan pembayaran melalui bank tunggal dan Giro Pos (kas negara); d) Penyusunan pertanggungjawaban (laporan realisasi) penerimaan dan pembayaran melalui bank tunggal, bank persepsi, dan giro pos, serta pembuatan daftar selisih saldo bank tunggal; e) Melakukan pembukuan bendaharawan umum.

Seksi Bank Persepsi dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi: a) Pelaksanaan urusan lalu lintas uang melalui bank persepsi; b) Pelaksanaan urusan verifikasi dan pembukuan penerimaan melalui bank persepsi; c) Penyusunan pertanggungjawaban (laporan realisasi) penerimaan melalui bank persepsi dan pembuatan daftar selisih bank dari masing-masing bank persepsi. Adakalanya kedua seksi ini digabungkan dalam hal volume penerimaan negara tidak begitu besar pada daerah cakupan suatu KPPN. atas penggabungan dari kedua fungsi ini dibentuk suatu seksi yaitu Seksi Bendahara Umum pada KPPN. Keberadaan seksi ini merupakan tipikal pembeda antara KPPN tipe A dan KPPN tipe B. KPPN tipe A mempunyai dua seksi pelaksana kewenangan bendahara umum ini, yaitu seksi bank dan pembukuan, dan seksi bank persepsi. Sedangkan KPPN tipe B hanya mempunyai seksi bendum untuk melaksanakan tugas tersebut. Pada dasarnya Subdit Administrasi BUN mempunyai tugas untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran atas beban rekening tersebut. Untuk pengeluaran unit ini melakukan pengeluaran atas dasar perintah pencairan dari pejabat yang berwenang. Tugas ini secara prinsip sama dengan apa yang dilakukan pada KPPN, namun demikian yang membedakan adalah cakupan pembayarannya. Rekening BUN tidak hanya dipergunakan untuk penerimaan dan pengeluaran dalam negeri, namun atas penerimaan pinjaman luar negeri dan pembayaran atas pelunasan pinjaman tersebut. Namun demikian pengambilan kebijakan untuk melakukan pinjaman atau pembayaran atas beban rekening BUN tidak berada pada unit ini. Subdirektorat Administrasi Kas Negara mempunyai tugas untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan atas rekening kas negara. Rekening kas negara yang dimaksud adalah rekening kas negara 501.000.000 yang juga merupakan representasi dari rekening-rekening operasional di daerah. Untuk rekening kas negara 501.000.000, unit ini berperan sebagai pengelola arus lalau lintas kas antara rekening BUN dan Rekening Kas Negara di daerah. Untuk rekening di daerah yang dikuasai oleh KPPN, unit ini berperan sebagai pembuat kebijakan mengenai rekening

230

Manajemen Kas

tersebut sedangkan KPPN merupakan pelaksana kebijakan tersebut di daerah. KPPN sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan rekening kas negara ini selain dapat dibedakan menurut tipe, juga dapat dibedakan menurut lokasi dan hubungannya dengan KPPN lain. Secara lokasi KPPN dibedakan menjadi KPPN sekota dengan Kantor BI (KPPN KBI) dan KPPN tidak sekota dengan Kantor BI (KPPN Non KBI). Dalam hubungannya dengan KPPN lain, KPPN dibedakan menjadi KPPN Induk dan KPPN Non Induk. KPPN Induk merupakan KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi satu kota dengan KPPN dan melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN lainnya. Sedangkan KPPN Non Induk merupakan KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi satu kota dengan KPPN tetapi tidak melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN lainnya. KPPN KBI dapat menjadi KPPN Induk maupun KPPN Non Induk. Penentuan KPPN ini dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Pengaturan KPPN sebagaimana disebutkan diatas, berpengaruh pada hubungan antar rekening yang dikuasainya. Selain itu hal ini juga akan berpengaruh pada mekanisme pengelolaan kas antar KPPN induk dan non induk. Hal yang paling jelas terlihat adalah kedudukan rekening kas negara A, dimana hubungan antar rekening terhadap rekening kas negara A akan berbeda bagi KPPN KBI dan KPPN Non KBI. Sedangkan mengenai pengelolaan kas akan berbeda pula antara KPPN Induk dan KPPN Non Induk.

Gambar 9.4 Hubungan antar rekening pada KPPN KBI Gambar 9.4 mengilustrasikan pengaturan hubungan antar rekening kas negara yang dikelola oleh KPPN KBI. Dari ilustrasi diatas dapat diketahui bahwa muara dari seluruh rekening penerimaan (Bank Persepsi atau SGG Penerimaan) dan rekening pengeluaran pada Bank Operasional akan langsung berhubungan dengan rekening


231

yang ada pada Bank Indonesia (Bank Tunggal). Saat ini atas semua penerimaan negara, kecuali untuk penerimaan PBB dan BPHTB, melalui bank persepsi dan SGG penerimaan akan dilimpahkan kepada bank tunggal setiap hari selasa, jum’at dan akhir bulan. Khusus untuk penerimaan PBB dan BPHTB penyetoran ke bank persepsi akan diteruskan ke rekening BO III. Hal ini dilakukan karena atas penerimaan tersebut perlu terlebih dahulu dibagi porsi pemerintah daerah sebelum disetorkan ke Bank Tunggal, sehingga yang disetorkan kepada Bank Tunggal hanyalah porsi pemerintah pusat. Porsi pembagian ini sesuai dengan pasal 12 UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk rekening pengeluaran, KPPN BI terlebih dahulu melakukan pengisian atas saldo pada BO I dan SGG Pengeluaran. Pengisian ini dimaksudkan untuk penyediaan dana yang akan dibayarkan atas perintah pembayaran dari pengguna anggaran yang telah diproses menjadi surat perintah pencairan dana, sehingga atas perintah pencairan dana tersebut langsung dapat dilakukan pembayaran tanpa harus menunggu transfer dana dari Bank Indonesia. Saldo pagu dana pada BO I dan SGG Pengeluaran telah ditetapkan sebelumnya oleh Dirjen Perbendaharaan. Atas kelebihan dari saldo pagu dana tersebut, maka BO I dan SGG Pengeluaran harus mentransfer dana tersebut ke Bank Tunggal. BO II akan diisi untuk pembayaran gaji (belanja pegawai) langsung dari BO I. Pengisian ini dilakukan setiap tanggal 25 atau 6 hari kerja sebelum tanggal 1 setiap bulannya.

Gambar 9.5 Hubungan antar rekening pada KPPN Non KBI Proses pada KPPN Non KBI secara umum sama dengan KPPN KBI. Perbedaan mendasar adalah pada posisi bank tunggal yang berada diluar otoritas KPPN Non KBI. Atas kedudukan Bank tunggal ini, Bank Operasional I berfungsi sebagai bank tunggal pada KPPN KBI yaitu menerima semua penerimaan dari bank persepsi dan melakukan pengeluaran negara, serta mengisi rekening-rekening operasional yang

232

Manajemen Kas

lain. Untuk pengisian rekening BO I sendiri, KPPN Non KBI tidak mengajukan permintaan secara langsung kepada BI. KPPN Non KBI harus mengadakan koordinasi dengan KPPN KBI yang menjadi induknya. Hal ini juga dilakukan untuk melimpahkan penerimaan yang dititipkan pada rekening tersebut ke rekening bank tunggal.

Gambar 9.5 mengilustrasikan hubungan tersebut, dimana kewenangan KPPN Non KBI hanya atas rekening Bank Persepsi, SGG penerimaan, SGG pengeluaran dan Bank Operasional. Untuk meminta dana guna mengisi saldo dana pada BO I, KPPN Non KBI harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPPN KBI yang menjadi induknya. KPPN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan dikoordinasikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dalam hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak berkedudukan sebagai pelaksana tugas pengelolaan rekening, namun posisinya lebih pada pembinaan/kontrol atas pelaksanaan tugas kuasa bendahara umum negara di daerah. D. Arus Lalu Lintas Kas Negara Dan Pengendaliannya Bahasan diatas telah sedikit banyak mengulas mengenai keterkaitan antar rekening kas negara pada masing-masing tingkat. Rekening-rekening tersebut diatas membentuk suatu rangkaian utuh yang digunakan dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara. selain itu juga dibahas mengenai pengelola rekeningrekening tersebut. Bahasan berikut ini mengulas mengenai proses yang dilakukan oleh masing-masing unit tersebut berkenaan dengan pengelolaan kas pada rekening BUN dan rekening kas negara di daerah.


233

Gambar 9.6 Arus Kas Negara dan Pengendalian Gambar 9.6 mengilustrasikan bagaimana arus lalu lintas kas negara dari rekening induk pada bank indonesia sampai pada rekening bank operasional di daerah. Pada gambar tersebut ditunjukkan cakupan tanggung jawab tiap unit atas rekening-rekening di bank sentral dan pada bank umum baik di pusat dan di daerah. Perlu diingat gambar ini tidak memperlihatkan proses internal yang terjadi pada bank umum berkenaan dengan cabangnya di daerah, sehingga terlihat tidak adanya koordinasi antara kantor pusat bank umum dengan cabangnya di daerah yang berperan sebagai bank persepsi maupun bank operasional. Namun demikian proses internal pada bank umum tersebut pada dasarnya ada namun ilustrasi diatas tidak untuk menjelaskan proses tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara bahwa semua pengeluaran an penerimaan harus melalui rekening kas umum negara. Secara garis besar uang negara untuk pengeluaran akan mengalir dari rekening BUN (502.000.000) sampai pada rekening pada Bank operasional atas dasar permintaan dari menteri keuangan selaku bendahara umum negara melalui kuasa bendahara umum negara. Dari sisi penerimaan bank umum berperan sebagai pelaksana operasional atas penerimaan yang nantinya akan bermuara pada rekening BUN. Informasi mengenai saldo rekening BUN dapat digunakan pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pinjaman atau investasi. Rekening BUN pada dasarnya tidak hanya menyediakan dana untuk kepentingan rekening kas negara. Rekening BUN juga digunakan penerimaan negara yang langsung disetorkan pada rekening ini, misalnya dana pinjaman dan penerimaan investasi, maupun pengeluaran yang langsung mempengaruhi rekening ini seperti pembayaran pelunasan pinjaman. Rekening BUN juga dapat digunakan untuk mengeluarkan permintaan pembayaran dari pengguna anggaran dalam sesuatu hal yang diluar kebiasaan, misalnya penanganan bencana. Rekening-rekening kas negara merupakan rekening operasional dari rekening BUN. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang bahwa rekening tersebut dapat dibuka pada bank umum. Rekening tersebut sesuai dengan tujuannya dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu rekening pengeluaran dan rekening penerimaan. Rekening penerimaan melakukan pengumpulan atas penerimaan negara yang kemudian disetorkan setiap akhir hari kerja ke rekening BUN, namun apabila hal ini tidak dapat dilakukan maka penyetoran dilakukan secara periodik. Rekening pengeluaran dilain pihak dilakukan pengisian untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengisian saldo atas rekening tersebut disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN. Untuk itu menteri keuangan sebagai bendahara umum negara melalui kuasa bendahara umum negara pada awal tahun anggaran menetapkan bank umum tempat rekening operasional ini dan pagu dana yang akan menjadi saldo tetap pada rekening tersebut. Pengisian saldo rekening operasional pengeluaran ini diperlakukan sebagai pengeluaran pada rekening BUN yang mengurangi saldo rekening tersebut,

234

Manajemen Kas

namun demikian transaksi ini hanyalah sebuah pemindahbukuan dari rekening utama pada rekening operasional dan belum membebani keuangan negara. Penerimaan dari rekening penerimaan atau pengisian ke rekening pengeluaran akan dilakukan melalui rekening kas negara (501.000.000), sehingga lalu lintas dari dan ke rekening operasional akan dapat terkontrol dan dimonitor oleh subdit administrasi kas negara. Jika konsep TSA dipergunakan secara penuh atas saldo semua rekening operasional ini, baik penerimaan dan pengeluaran, maka arus uang keluar dari rekening BUN ke saldo rekening operasional pengeluaran akan dilakukan setiap pagi dan penyetoran atas penerimaan pada rekening operasional penerimaan dan sisa saldo operasional pengeluaran akan dilakukan setiap akhir hari kerja. Maka dari itu perencanan kas yang baik pada tiap daerah perlu dilakukan untuk meminimalkan arus tersebut. Namun praktik sekarang ini masih menggunakan kebijakan penetapan pagu dana atas rekening operasional tersebut. Rekening operasional didaerah dikelola oleh kuasa bendahara umum di daerah yaitu KPPN. KPPN mengelola rekening tersebut agar pelaksanaan pembayaran atas tagihan pemerintah dapat terjaga. Ketentuan atas rekening penerimaan adalah melaksanakan pelimpahan atas setiap hari selasa, jum’at dan akhir bulan yang bersangkutan, sehingga rekening penerimaan pada hari tersebut harus dalam keadaan nihil. Untuk rekening pengeluaran KPPN harus menjaga agar saldo bank operasional tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Atas kelebihan saldo tersebut KPPN memerintahkan untuk melimpahkan ke rekening di Bank Indonesia. Demikian juga sebaliknya apabila saldo rekening pengeluaran tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran atas tagihan maka KPPN meminta BI untuk melakukan transfer kepada rekening bank operasional guna melakukan pembayaran. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran pada KPPN dapat terlihat jelas perbedaan dan hubungan antara KPPN KBI Induk, KPPN KBI Non Induk, dan KPPN Non KBI Non Induk. Dalam gambar 4 dapat dilihat dengan jelas perbedaan dan hubungan tersebut. KPPN pada dasarnya bertanggung jawab melakukan laporan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. KPPN KBI Induk selain bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran pada wilayah kerjanya, juga bertanggung jawab membukukan atas penerimaan kiriman uang dari dan pengeluaran uang ke KPPN Non KBI Non Induk dalam wilayah kerjanya. Pembukuan ini adalah atas rekening bank tunggal di bank Indonesia. KPPN Non KBI Non Induk untuk melakukan pelimpahan atas penerimaan pada bank persepsi yang menjadi mitra kerjanya dan atas kelebihan saldo dari pagu dana yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Atas tindakan ini KPPN Non KBI Non Induk melakukan pemberi tahuan atas pelimpahan tersebut kepada KPPN KBI yang menjadi induknya. Begitu pula sebaliknya, apabila saldo dana pada bank operasional kurang untuk memenuhi pembayaran tagihan maka KPPN Non KBI melakukan permintaan dropping dana ke BI melalui KPPN Induknya. Tidak seperti saldo penerimaan pada bank persepsi, kelebihan atas pagu dana pada bank operasional harus segera dilimpahkan hari itu juga jika bank operasional akan terkena denda dari


235

BI. 1. Kewenangan Subdirektorat Administrasi BUN Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Subdirektorat Administrasi BUN mengelola pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran atas beban rekening BUN, serta penyajian data dan laporan atas rekening tersebut. Dalam pengelolaan rekening BUN, Sudirektorat Administrasi BUN melaksanakan tugasnya atas permintaan dari pihak lain. misalnya untuk pembayaran utang luar negeri pembayaran dilakukan atas dasar permintaan unit pengelola hutang negara. Dengan demikian kedudukan subdirektorat administrasi BUN adalah sebagai pelaksana pencairan dana. Pelaksanaan atas pencairan ini dilakukan dengan mekanisme yang telah ditetapkan. 2. Kewenangan Subdit. Administrasi Kas Negara Subdirektorat Administrasi Kas Negara mempunyai kewenangan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas negara di pusat maupun di daerah. Namun demikian untuk pelaksanaan pengeluaran di daerah kewenangan ini dilimpahkan kepada kuasa bendahara umum negara di daerah yaitu KPPN. Untuk itu Subdirektorat ini mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas negara di daerah. Adapun kebijakan yang merupakan dalam lingkup kewenangannya tercermin dalam penyelenggaraan fungsi: penyusunan teknis penatausahaan rekening kas negara, penunjukan bank/kantor pos dan/atau lembaga keuangan lainnya dalm rangka penerimaan dan pengeluaran negara, penyusunan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran, penyusunan pagu penyediaan pada bank operasional, dan pemantauan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas negara. Selain itu unit ini melaksanakan tugas untuk melakukan perhitungan fihak ketiga. Dana fihak ketiga adalah dana yang diterima melalui mekanisme penerimaan atau pemotongan atas pengeluaran demi keuntungan fihak ketiga. Termasuk dalam dana fihak ketiga adalah potongan asuransi kesehatan, dana pensiun, dan dana bulog atas tunjangan beras bagi PNS/Polri/TNI dalam hal pembayaran tunjangan dilakukan dengan natura. Dana-dana tersebut merupakan hak fihak ketiga yang dikelola melalui sistem penerimaan negara. 3. Kewenangan KPPN KPPN dalam pengelolaan kas negara memiliki kewenangan dalam menatausahakan penerimaan dan pengeluaran. Pada sisi penerimaan KPPN menatausahakan penerimaan yang masuk ke rekening kas negara setiap hari kerja, sedangkan dari sisi pengeluaran KPPN memerintahkan pencairan dana untuk memenuhi perintah pembayaran dari pengguna anggaran serta menatausahakan atas pengeluaran dari rekening kas negara. KPPN juga mempunyai kewenangan untuk melakukan transfer pengiriman uang dari bank

236

Manajemen Kas

operasional ke bank tunggal atas kelebihan saldo dana bank operasional dan melakukan transfer pengiriman uang atas penerimaan pada bak persepsi ke bank tunggal, atau melakukan perintah pengiriman uang dari bank tunggal untuk mengisi saldo pada bank operasional. Kewenangan ini harus dilakukan dalam kerangka kebijakan yang dikeluarkan oleh subdirektorat administrasi kas negara. E. Rekening pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pengadministrasian kas tidak hanya berlaku kepada bendahara umum negara atau kuasanya yang mengelola rekening kas negara. Pengadministrasian kas juga mencakup kas dalam penguasaan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang berada departemen atau unit pengguna dana. Pengaturan atas kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran sangat diperlukan mengingat potensi yang besar atas pengangguran kas dapat timbul dari penguasaan tersebut. Untuk kepentingan operasional, bendahara pengeluaran dan penerimaan diminta untuk membuka rekening untuk menampung atas pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan melaluinya. Bendahara pengeluaran menggunakan rekening ini untuk melakukan pembayaran tagihan yang dibayarkan secara tunai olehnya dan menyimpan saldo uang persediaan untuk operasional departemen atau unit dalam cakupan kerjanya. Bendahara penerimaan menggunakan rekening ini untuk menampung semua penerimaan, baik yang diterima secara tunai atau melalui transfer yang selanjutnya akan disetorkan pada rekening kas negara. Rekening-rekening ini tidak berhubungan langsung dengan rekening kas negara yang dikelola oleh bendahara umum negara. namun demikian, pengaturan atas rekening-rekening ini harus ditetapkan oleh bendahara umum negara untuk mendukung kebijakan kas secara nasional. Pengaturan ini meliputi pengaturan atas jumlah saldo maksimal, pengaturan atas jumlah hari saldo tersebut dapat dikuasai, dan pengaturan atas rekening yang digunakan. Pengaturan jumlah saldo dapat ditemui dalam pengaturan atas jumlah uang persediaan yang dapat dimintakan, sedangkan pengaturan jumlah hari saldo tersebut dapat dikuasai dapat dilihat pada pembatasan waktu penyetoran atas penerimaan negara. Atas rekening yang digunakan biasanya dilakukan pengaturan untuk menghindari penggunaan rekening atas nama pribadi bendahara dan penyalahgunaan rekening. Untuk rekening bendahara penerimaan tidak ditentukan saldo maksimal yang diperbolehkan untuk menjadi saldo tetap atas rekening tersebut. Namun demikian, ketentuan yang ada mengatur mengenai waktu maksimal atas penyetoran penerimaan yang telah dikumpulkan. Atas penerimaan negara yang diterima melalui bendahara penerimaan, saldo penerimaan tersebut harus disetorkan ke kas negara setiap hari atau satu hari kerja. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari pengendapan kas pada rekening tersebut. Atas penerimaan negara bukan pajak yang bisa dimanfaatkan kembali untuk pengelola dana, saldo penerimaan harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara dan kemudian dimintakan kembali untuk digunakan sebagai dana operasional pengelola dana. Pengaturan ini dimaksudkan selain untuk menghindari pengendapan kas, juga untuk mengendalikan pengeluaran


237

yang dilakukan agar dilakukan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Untuk rekening bendahara pengeluaran pengaturan meliputi jumlah saldo yang bisa diendapkan dalam rekening ini. Pengaturan mengenai rekening ini dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran atas beban negara. Hal ini sangatlah penting mengingat kebutuhan akan uang persediaan pada dasarnya sangat penting untuk menjaga ketersediaan dana bagi unit pengguna untuk melaksanakan operasi sehari-hari. Namun demikian, penyediaan dana ini dapat berujung pada pengendapan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Banyaknya saldo yang dikuasai bendahara pengeluaran pada rekening ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan kas. Dalam ketentuan mengenai pembayaran atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, ketentuan atas pengeluaran yang dilakukan berdasarkan uang persediaan dibatasi jumlah dan penggunaannya. Dari segi jumlah, uang persediaan yang dimintakan ditetapkan untuk tidak melebihi jumlah tertentu. Jumlah tersebut diberikan atas alokasi pengeluaran pada kegiatan tertentu yang terdapat pada dokumen anggaran. Dari segi penggunaan, uang persediaan hanya diberikan untuk melakukan pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Pengaturan mengenai rekening bendahara pengeluaran pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme pembayaran melalui uang persediaan mengingat uang tersebut pada dasarnya belum membebani keuangan negara. Pengaturan ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu berkenaan dengan jumlah maksimal dana yang dapat diberikan, prosentase penggunaan dana sampai dana bisa dimintakan kembali dan jumlah pengeluaran yang dapat dibayarkan melalui mekanisme ini. Atas kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, bendahara wajib untuk melakukan pembukuan. Pembukuan tersebut dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sebagai bendahara sehingga kepatuhan atas ketentuan dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dapat dinilai dari pembukuan ini. Pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan kas basis karena pada dasarnya pembukuan ini dilakukan untuk memberikan gambaran atas transaksi keluar masuknya kas yang dikelola. Pembukuan ini menjadi pelengkap dari rekening koran yang dikeluarkan oleh bank mengingat rekening korang atas rekening giro bendahara hanya menampilkan jumlah uang yang masuk dan keluar tanpa ada penjelasan atas kegunaan uang tersebut. RANGKUMAN MATERI 1. Pengelolaan kas yang baik tidak terlepas dari dukungan pengadministrasian yang baik atas kas. Untuk melaksanakan pengelolaan kas yang efisien, otoritas perbendaharaan harus membuat standar operasi dan prosedur (SOP) yang cukup untuk semua pihak yang terkait dengan penerimaan pendapatan negara maupun pengeluaran negara. SOP ini dimaksudkan agar atas penerimaan dan pengeluaran negara dapat dengan mudah diverifikasi

238

Manajemen Kas

dan meminimalkan penyimpangan. 2. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Selanjutnya kekuasaan ini didelegasikan sebagai berikut: • kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; • kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; • kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah yang dipisahkan; Khusus dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan fiskal, menteri keuangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 3. Konsep TSA (Treasury Single Account) menginginkan adanya satu rekening yang menampung semua kas yang dimiliki oleh negara kedalam satu rekening yang terdapat pada bank sentral. Penggunaan TSA dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan kas yang baik sehingga keputusan pemerintah berkaitan dengan penyediaan kas bisa lebih efektif dan efisien. Pembentukan rekening lain pada bank umum untuk operasionalisasi penerimaan dan pengeluaran dapat dimungkinkan sebagai upaya untuk mempermudah pelaksanaan anggaran. 4. Untuk mengelola rekening-rekening kas negara baik yang terdapat di BI maupun yang berada pada Bank Umum sebagai Bank Operasional KPPN di daerah, menteri keuangan sebagai bendahara umum negara menetapkan kuasa bendahara umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rekening tersebut : • Atas rekening kas negara nomor 502.000.000 (rekening BUN) pengelolaan dilaksanakan oleh Subdirektorat Adiministrasi Bendahara Umum Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. • Atas rekening kas negara nomor 501.000.000 dan rekening kas negara yang berada di KPPN pengelolaan dilaksanakan oleh Subdirektorat Adiministrasi Kas Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. • Atas rekening kas negara di KPPN, pengelolaan teknis rekening tersebut dilaksanakan oleh Seksi Bank Tunggal dan Pembukuan untuk Bank Operasional dan SG/SGG dan Seksi Bank Persepsi untuk Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi. LATIHAN SOAL 1. Sebutkan jenis Bendahara Umum yang dimaksud dalam undang-undang No.01 Tahun 2006 ! 2. Jelaskan konsep TSA yang berlaku diIndonesia!sebutkan dasar hukumnya! 3. Sebutkan pembagian rekening kas negara yang ada di Indonesia! Siapakah penenggung jawab dari rekeing-rekening tersebut? 4. jelaskan hubungan antar rekening pada KPPN KBI dan KPPN Non KBI?


239

BAB 10 MANAJEMEN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

memahami konsep manajemen utang; memahami jenis-jenis pinjaman luar negeri; memahami siklus dan prosedur pinjaman luar negeri; memahami prosedur front office; memahami prosedur middle office; memahami prosedur back office; memahami tata cara pencairan pinjama luar negeri; memahami tata cara pengembalian pinjaman luar negeri; memahami penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); memahami Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS).

242 A.

Manajemen Kas

Konsep Manajemen Utang

Manajemen utang merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari manajemen kas. Pencairan dana utang dan pembayaran pokok dan bunganya akan mempengaruhi posisi kas suatu negara. Manajemen utang negara bisa didefinisikan sebagai keseluruhan proses pencarian sumber, negosiasi, analisa, penggunaan, pembayaran, pencatatan dan pelaporan semua utang negara baik yang bersumber dari pihak luar maupun domestik. Tujuan dari pengelolaan Utang antara lain: 1. Agar tersedia dana yang cukup bagi pembiayaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, 2. Menigkatkan efektivitas penggunaan dana pinjaman sehingga mampu memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi kemiskinan. 3. Mengelola utang pemerintah pada tingkat yang aman dan berkelanjutan dengan biaya dan risiko serendah mungkin. 4. Menurunkan ketergantungan utang secara gradual. 5. Agar tersedia dana yang cukup bagi pembiayaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, 6. Menigkatkan efektivitas penggunaan dana pinjaman sehingga mampu memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi kemiskinan. 7. Mengelola utang pemerintah pada tingkat yang aman dan berkelanjutan dengan biaya dan risiko serendah mungkin. 8. Menurunkan ketergantungan utang secara gradual. Secara umum fungsi pengelolaan utang dibedakan menjadi pengelolaan utang eksekutif (executive debt management) dan pengelolaan utang secara operasional (operational debt management). Pengelolaan utang oleh eksekutif merupakan penetapan aturan permainan tingkat pemerintah yang paling tinggi yang meliputi kebijakan, pengaturan (pengesahan undang-undang, kelembagaan) dan sumbersumber utang. Sedangkan pengelolaan utang secara operasional adalah pengelolaaan utang sehari-hari sesuai arahan eksekutif dan organisasi yang meliputi operasi (negosiasi, penarikan, jasa), perakaman, analisis, dan pengendalian. Banyak pihak yang telibat secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen utang. Fungsi utama manajemen utang seharusnya dipegang oleh unit khusus yang menangani utang yang biasa disebut dengan Debt Managament Unit. Pengelolaan Utang oleh Debt Managament Unit dibagi ke dalam front office yang terkait dengan fungsi negosiasi, akses pasar dan kreditor maupun memfasilitasi pelaksanaan proyek atau program yang dibiayai pinjaman; middle office yang berkaitan dengan strategi, mitigasi risiko utang pemerintah secara keseluruhan; serta back office yang bertugas melaksanakan registrasi, pencairan, pembayaran, monitoring dan evaluasi maupun fungsi transparansi dan akuntabilitas. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Debt Management Unit, pengelolaan utang luar negeri dilaksanakan oleh Direktorat PPHLN dan Subdirektorat Administrasi Dana PinjamanDirektorat Pengelolaan Kas Negara, sedangkan untuk utang dalam negeri ditangani oleh direktorat SUN. Ketiga Direktorat tersebut adalah bagian dari Direktorat Jenderal

Manajemen Dana Pinjaman Luar Negeri

243

Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan. Selain itu ada juga fungsi-fungsi pendukung yang secara tidak langsung terlibat dalam manajemen utang. Menurut MEFMI1 fungsi-fungsi pendukung tersebut adalah: Parlemen. Fungsi parlemen dalam manajemen utang adalah sebagai pembuat peraturan yang terkait dengan manajemen utang dan memberikan pertimbangan atas usulan pinjaman. Departemen Keuangan. Fungsi departemen keuangan dalam manajemen utang antar lain: 1. Mengawasi proses manajemen utang 2. Mengajukan usulan pinjaman kepada pemerintah dan legislative untuk mendapatkan persetujun keduanya. 3. Bertindak sebagai pelopor dalam negosiasi utang syarat dan jangka waktunya 4. Menanda tangani Loan Agreement mewakili 5. Menganalisa kualifikasi calon penerima pinjaman baik pemerintah daerah maupun departemen/lembaga. 6. Menyediakan laporan rutin mengenai strategi utang 7. Menganalisa dampak utang terhadap keadaan ekonomi secara makro 8. Bersama badan perencanaan terlibat dalam proses peramalan likuiditas Badan Pemeriksa. Fungsi badan pemeriksa dalam manajemen utang adalah memverifikasi dan mengotorisasi pembayaran utang dan; melaksanakan audit terhadap transaksi-transaksi yang terlibat dalam manajemen utang berdasarkan standar tertentu. Kementerian Perundang-Undangan. Pihak yang berwenang dalam bidang hukum dalam hal ini adalah Depkundang berfungsi: 1. Memberikan pendapat hukum atas nama pemerintah terhadap segala sesuatu yang mungkin melibatkan pemerintah 2. Menyiapkan dokumen-dokumen legal yang terkait dengan pinjaman, transaksi pinjaman dan jaminan 3. Berpartisipasi dalam negosiasi utang luar negeri 4. Memverifikasi apakah proyek yang akan menggunakan loan telah memenuhi syarat

Fungsi Akuntansi. Terkait dengan manajemen utang fungi akuntansi memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Menyiapkan ramalan arus kas dan memanaje likuiditas pemerintah 2. Memprose pembayaran utang 3. Mengawasi dan melaporkan proses pencairan utang 4. Membuat rincian seluruh asset keuangan pemerintah untuk mengetahui posisi netto utang 1 MEFMI, Public Debt Management Procedures Manual Vol. 1

244

Manajemen Kas

Kementerian Perencanaan. Fungsi kementerian perencanaaan dalam manajemen utang adalah menghitung rencana kebutuhan dana ke depan yang akan dibiayai dengan utang. Bank Sental. Fungsi bank sentral dalam manajemen utang antara lain: 1. Melakukan pembayaran utang dengan instruksi dari pihak yang bewenang. 2. Menyediakan konsultasi manajemen utang sesuai denga peraturan bank sentral. 3. Mengatur mekanisme pembayaran utang yang aman dan efisien. 4. Mengawasi dan memberikan nasihat atas pengelolaan aset keuangan dan utang-utang. 5. Mengumpulkan rincian data aset keuangan pemerintah dari seluruh institusi keuangan untuk dilaporkan ke DMO dan Menteri Keuangan. 6. Menyusun laporan peramalan kas dan memanaje likiuiditas pemerintah. 7. Terlibat di dalam pengembangan pasar keuangan (pasar saham dan pasar uang). Kementrian/Lembaga Pengguna Pinjaman. Dalam rangka manajemen utang kementerian/lembaga pengguna pinjaman antara lain berfungsi: 1. Mengirimkan proposal proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman kepada Menteri Keuangan. 2. Menyiapkan progress report dari semua program/proyek dibiayai dengan pinjaman untuk secara rutin disampaikan kepada Menteri Keuangan 3. Membuat proyeksi pencairan dana pinjaman. 4. Mengirimkan persetujuan pencairan dana kepada pihak yang bertanggung jawab. 5. Mengkonfirmasikan pencairan dana yang diterima debt and treasury offices. 6. Mengomentari draft loan agreement yang diterima dari Menteri Keuangan. 7. Berpartisipasi di dalam setiap negosiasi dan konsultasi loan agreement yang masih berada dalam tanggung jawabnya. 8. Mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi -dengan bekerjasama dengan Badan Perencanaan- semua proyek dan program yang dibiayai dengan pinjaman. B.

Jenis-Jenis Pinjaman Luar Negeri

PP No.2/2006 menyebutkan bahwasanya pemerintah dapat menerima pinjaman/hibah luar negeri yang bersumber dari: 1. Negara asing 2. Lembaga multilateral 3. Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing 4. Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia. Masih menurut peraturan tersebut, pinjaman luar negeri diklasifikasikan menjadi: 1. Pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA) Loan atau Concessional Loan, yang berasl


245

dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah (grant element) sekurangkurangnya 35%. 2. Fasilitas Kredit Ekspor, yaitu pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. 3. Pinjaman Komersial, yaitu pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. 4. Pinjaman Campuran, yaitu kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial. C.

Siklus dan Prosedur Pinjaman Luar Negeri

7 8 9 10

. . . . . .

Planning Authorization Negotiation Signature Prior conditions - Effective Date - Interst Calculation begin Interest payment begin Availibility date Principal Payment begin Principal payment end Interest calculation end Interest payment end

Disbursement period Commitment fee applied Repayment Period

Gambar 10.1: Siklus Pinjaman Luar Negeri

Time period

. . . . . .

Loan maturity

1 2 3 4 5 6

Grace Period

Siklus pinjaman luar negeri secara umum digambarkan oleh gambar 10.1 dimulai dari proses perencanaan (planning) dan diakhiri dengan proses pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Pada proses perencanaan departemen/Lembaga dan pemerintah Daerah yang mengajukan usulan proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Kemudian usulan tersebut akan dievaluasi oleh BAPPENAS dan Menteri Keuangan, proyek yang sesuai dengan criteria dan ketentuan akan di otorisasi dan dimasukkan ke dalam rencana pinjaman negara (buku biru). Selanjutnya dilakukan negosiasi dengan pihak lender, apabila kedua belah pihak setuju dilakukan penandatanganan loan agreement. Setelah dicairkan pinjaman akan diteruspinjamkan ke departemen/lembaga dan pemda yang memiliki usulan proyek. Apabila dana pinjaman telah selruhnya dicairkan maka prose pembayaran (repayment) akan dimulai. Gambaran yang lebih rinci mengenai prosedur pinjaman luar negeri dapat dilihat di lampiran.

246

D.

Manajemen Kas

Prosedur Front Office

Misi utama dari front office adalah mendapatkan pinjaman untuk pemerintah dengan biaya yang minimum dan tingkat risiko yang bisa diterima sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Seperti telah disinggung sebelumnya, prosedur front office terkait dengan pengidentifikasian calon creditor dan negosiasi pinjaman luar negeri. Front office seharusnya memiliki rating pemberi pinjaman sehingga bisa ditentukan kreditor mana yang paling cocok dan menguntungkan. Front office juga bertindak sebagai pihak yang menawarkan proposal proyek kepada calon pinjaman. Jika calon pemberi pinjaman tetarik barulah negosiasi dipersiapkan. Negosiasi merupakan tahapan yang kritis dalam siklus pinjaman luar negeri. Oleh karenanya perlu disiapkan tim negosiasi yang memiliki kapabilitas. Tim seharusnya beranggotakan orang-orang yang professional di bidangnya masingmasing. Komposisi anggota tim minimal harus mengikutkan unsur dari kementrian keuangan, institusi yang bertanggung jawab mengelola utang, dan pihak dari kementrian perundang-undangan. Secara umum ada tiga tahap negosiasi, yaitu: (1) pra-negosiasi, (2) negosiasi dan (3) pasca negosiasi. 1)

2)

3)

Pra-Negosiasi. Pada tahap ini tim negosiasi menganalisa dokumen perjanjian pinjaman untuk memastikan tidak ada klausul yang akan merugikan negara dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada batasan waktu yang spesifik untuk proses ini. Negosiasi. Tidak cara yang standar dalam negosiasi pinjaman luar negeri. Tiap negosiasi berbeda satu sama lain tergantung kreditor yang dihadapi. Agar berjalan lancar, tim negosiasi harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Penguasan akan aturan-aturan akan amat membantu dalam proses negosiasi. Tim negosiasi juga harus mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung perkara-perkara yang mereka negosiasikan. Sumber data yang andal akan sangat mendukung argumen yang diajukan oleh tim negosiasi. Selain itu kehati-hatian dalam menanggapi argumen dan bukti-bukti yang diajukan lawan negosiasi amat diperlukan. Terkadang argumen yang mereka ajukan lemah dan bukti yang yang dijadikan pendukung juga sudah usang dan tidak relevan lagi. Tim negosiasi sedapat mungkin mengantisipasi keberatan yang diajukan lender, sehingga keberatan tersebut dapat dijawab dengan meyakinkan. Paska Negosiasi. Setelah negosiasi berakhir tidak berarti dokumen negosiasi berisikan semua hal yang telah disepakati dalam negosiasi. Kadangkala poin-poin dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Untuk itulah diperlukan penelitian atas dokumen negosiasi sehingga isi dokumen negosiasi tersebut benar-benar mencerminkan hasil negosiasi.

Di negara kita fungsi front office ini sebagiannya dilaksanakan oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang dibantu oleh pihak-pihak lain.


247

Berdasrkan KMK No. , Direktorat PHLN bertugas antara lain melakukan analisa sumber-sumber pembiayaan dan melaksanakan negosiasi pinjaman. E.

Prosedur Middle Office

Fungsi utama dari middle office adalah melakukan analisa utang sehingga bisa diketahui kebutuhan pembiayaan pemerintah dan didapatkan pinjaman dengan biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Ada dua macam analisis yang dilakukan oleh middle office: yang pertama adalah adalah analisis instrumen dan yang kedua adalah analisis portofolio. Pada dasarnya analisa instrumen bertujuan untuk mengetahui dampak instrumen utang terhadap keseluruhan portofolio utang. Analisa ini diperlukan untuk mendukung fungsi front office dalam menentukan instrumen-instrumen utang apa saja yang akan dipakai. Untuk utang jangka panjang, analisa instrumen biasanya dengan mengkaji tingkat kelonggaran pinjaman. Analisa portofolio memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pemilihan jenis pinjaman. Analisa ini meliputi analisa keuangan dan analisa sumber dan penggunaan dana pinjaman. Analisa portofolio meliputi analisa terhadap: 1. Kategori kreditur, yaitu analisa terhadap sumber pinjaman apakah dari sumber multilateral, bilateral atau komersial. 2. Kategori peminjam, yaitu analisa terhadap penerima pinjaman (departemen/lembaga atau pemerintah daerah). 3. Status penjaminan, yaitu analisa terhadap kebersediaan pemerintah dalam mengahadapi risiko peminjam (departemen/lembaga atau pemda) tidak mampu mengembalikan pinjaman (default risk) 4. Penggunaan pinjaman, yaitu analisa terhadap penggunaan dana baik untuk proyek maupun program. 5. Sektor ekonomi, yaitu menganalisa apakah dampak ekonomi dari pemberian pinjaman telah sejalan dengan strategi embangunan nasional. 6. Struktur jatuh tempo utang, analisa terhadap struktur jatuh tempo utang diperlukan untuk menghindari roll over risk. 7. Struktur suku bunga, analisa ini berguna untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga pinjaman telah sesuai dengan standar yang ditentukan. 8. Komposisi mata uang, analisa ini penting untuk meminimkan risiko ketidakstabilan nilai tukar. 9. Tata cara pencairan dana pinjaman, analisa ini bertujuan untuk mengetahui jumlah inflow yang diharapkan. 10. Kemampuan melunasi utang, analisa ini meliputi evaluasi terhadap likuiditas dan solvabiltas dari negara. 11. Keberlanjutan utang, analisa ini bertujuan memberikan perikiraan jumlah yang harus ditanggung dalam rangka pelunasan utang di masa yang akan datang. Dalam praktiknya fungsi middle office dilaksanakan oleh BAPPENAS dan Departemen Keuangan. Departemen Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Direktorat PHLN yang berwenang untuk menganalisa sumber-sumber pendanaan dan

248

Manajemen Kas

kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman dan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (PPP) yang berfungsi melakukan analisa kemampuan daerah dalam melakukan pembayaran pinjaman. Selain itu untuk dapat dicantumkan ke buku biru, proyek yang diajukan harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini: 1. Proyek membuthkan impor barang/jasa yang besar dan barang/jasa tersebut tidak dipenui oleh produsen dalam negeri. Proyek yang demikian ini tercermin dari besarnya komponen belanja dalam valuta asing yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan pencapaian sasaran programnya, untuk mengurangi penggunaan cadangan devisa. 2. Proyek yang diusulkan diyakini akan memperbesar kapasitas nasional, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan pemerintah/nasional, memperbesar tabungan dalam neger, memperkuat cadangan devisa dan khususnya mendorong ekspor. 3. Proyek memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan kemampuan barang/jasa produksi dalam negeri sehingga meningkatkan daya saing dan keunggulan komparatif. 4. Proyek membutuhkan terjadinya transfer teknologi dalam rangka peningkatan kapasitas nasional. 5. Proyek sejalan dengan program-program yang disepakati dalam berbagai konvensi internasional dalam rangka bantuan program pembangunan dari negara maju kepada negara sedang berkembang, seperti pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan hidup.

Selain hal-hal tersebut di atas, apabila usulan Departemen/LPND/BUMN, maka ketentuan-ketentuan dipertimbangkan:

proyek datang dari berikut ini juga

1. Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. 2. Untuk proyek yang diteruspinjamkan ke daerah, perlu dipertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam meyediakan dana pendamping. 3. Potensi pengembalian pinjaman melalui proyek yang cost recovery atau merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsungsehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman. 4. Sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 5. Mempunyai prioritas yang tinggi untuk dibiayai melaui PHLN dan memberikan dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan jika proyek diajukan oleh Pemda/BUMD kriteria tambahan yang harus dipertimbangkan menurut PP No.107 tahun 2000 adalah sebagai berikut: 1. Proyek merupakan inisiatif dan kewenangan Pemerintah Daerah 2. Proyek sesuai dengan dokumen perencanaan pembanguanan yang berlaku di daerah yang bersangkutan


249

3. Proyek sejalan dengan PROPENAS 4. Diutamakan proyek yang cost recovery 5. Proyek memiliki dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat. F.

Prosedur Back Office

Tugas utama dari back office adalah mencatat penerimaan dana pinjaman; melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman; dan melakukan pembukuan yang akurat mengenai posisi utang luar negeri. Secar spesifik tugas dari back office adalah: 1. Membuat system informasi utang yang andal untuk menyediakan informasi yang up-to-date dan akurat mengenai posisi utang. 2. Memperkirakan jumlah pembayaran utang luar negeri di tahun-tahun mendatang 3. dengan bekerjasama denga bank sentral melakukan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman. 4. Mengawasi proses pencairan dana pinjaman, penggunaan dana pinjaman dan pelunasannya. 5. Menyiapakan laporan posisi utang. Sebagian besar fungsi ini dalam kenyataannya dilaksanakan oleh Direktorat PPHLN. Terkait dengan fungsi back office, Direktorat PPHLN mempunyai fungsi antara lain: 1. Melakukan pembinaan terhadap mekanisme dan prosedur penatausaahaan atas penarikan dan penyaluran pinjan dan hibah luar negeri. 2. Melaksanakan verifikasi dan pemberian persetujuan terhadap pengajuan penarikan dan pinjaman luar negeri; 3. Melaksanakan verifikasi atas tagihan dan pembayarna kembali pinjaman luar negeri; 4. Penerbitan surat perintah pembayaran yang berkaitn dengan pelaksanaan pencairan dan/atau pembayran kembali pinjman luar negeri 5. Penyusunan data, pelaporan, dan proyeksi penarikan dan kewajiban pembayarn kembali pinjaman dan hibah luar negeri. Selanjutnya, bagian-bagian berikutnya akan membahas fungsi back office ini dimulai dari tata cara pencairan pinjaman luar negeri dan pembayran kembali pinjaman.

250 G.

Manajemen Kas

Tata Cara pencairan Pinjaman Luar Negeri

Ada empat macam metode pencairan dana pinjaman, yaitu: pembiayaan pendahuluan, pembayaran langsung, rekening khusus dan pembukaan L/C. Penjelasan berikut akan didasarkan pada praktinya di Indonesia.

Pembiayaan Pendahuluan Metode ini dikenal juga dengan metode reimbursement dimana pemerintah terlebih dahulu memberikan talangan atas tagihan proyek, yang kemudian akan dimintakan penggantiannya (reimbursement) kepada lender. Uang talangan dibebankan ke rekening BUN (rekening kas negara nomor 502.000), begitu juga reimbursement-nya akan dimasukkan ke dalam rekening BUN. Berikut ini prosedur pencairan dana melalui pembayaran pendahuluan: 1. Pemimipin proyek atau pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pendahuluan (SP 3) disertai Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa (KPBJ) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Direktur Jendral Perbendaharaan. 2. Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) dan dikirimkan kepada BI sebagai dasar pemindahbukuan dari rekening BUN ke rekening rekanan atau bendaharawan proyek. 3. Dirjen Perbendaharaan mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada Pemberi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN) dilampiri dengan SPMPP dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan PPHLN, dengan tembusan BI. 4. Berdasarkan APD, PPHLN melakukan penggantian (reimbursement) untuk rekening BUN pada BI serta mengirimkan asli debet advice kepada Menteri Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan dengan tembusan kepada BI. 5. Berdasarkan debet advice, Dirjen Anggaran menrbitkan SP2D dan disampaikan kepada BI. 6. Atas dasar SP2D tersebut, BI menbuat Nota Perhitungan dan melakukan pembukuan dengan mendebet Rekening BI dan mengkredit Rekening BUN. 7. Nota perhitungan dimaksud segera disampaikan pada Dirjen Perbendaharaan, Pimpro, dan dalam hal proyek dibiayai melalui Subsidiary Loan Agreement (NPPP), disampaikan kepada Dirjen Lembaga Keuangan. Pembayaran Langsung Dengan pembayaran langsung atau direct disbursement, dana pinjaman langsung disalurkan oleh lender ke rekening pelaksana proyek (rekanan). Berikut ini prosedur pencairan dana pinjaman melalui pembayaran langsung: 1. Berdasarkan KPBJ, Pimpro atau Pejabat yang berwenang menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN melalui Dirjen Perbendaharaan dengan tembusan kepada BI dan melampirkan KPBJ. 2. Berdasakan APD, PPHLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan serta mengirimkan asli debet advice kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan dan tembusannya kepada BI. Dalam


251

hal PHLN diteruspinjamkan melalui NPPP, Dirjen Perbendaharaan mengirimkan rekaman debet advice kepada Dirjen. Lembaga Keuangan. 3. Atas dasar debet advice, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan SP2D sebagai dasar pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiah kepada Bank Indonesia. 4. Berdasarkan SP2D tersebut, BI membuat Nota Perhitungan yang mencantumkan nomor dan tanggal SP2D dan membuat pembukuan. 5. Nota Perhitungan dimaksud disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan, Pimpro atau Pejabat yang berwenang, dan dalam hal PHLN diteruspinjamkan melalui NPPP disampaikan pula kepada Dirjen Lembaga Keuangan.

Rekening Khusus Pencairan melalui pembukaan rekening khusus atau sering disebut replenishment pada dasarnya hampir sama dengan metode reimbursement. Hanya saja dalam metode ini, yang menyediakan dana awal (initial deposits) adalah lender bukan pemerintah. Tujuan dibukanya rekenig khusus adalh untuk menampung initial deposit dari lender. Berikut ini prosedur pencairan dana pinjaman melalui pembukaan rekening khusus: 1. Dirjen Perbendaharaan membuka rekening khusus (RK) pada BI atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk Menteri Keuangan, untuk selanjutnya mengajukan initial deposit kepada PPHLN untuk kebutuhan pembiayaan proyek selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam NPPHLN untuk dibukukan ke dalam RK. 2. Pimpro atau Pejabat yang berwenang mengajukan SPP dilampiri dengan dokumen pendukung kepada Dirjen Perbendaharaan (KPKN). 3. Berdasarkan SPP dimaksud, Dirjen Perbendaharaan (KPKN) menerbitkan SP2D-RK dan disampaikan kepada BI atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan. 4. Atas dasar SP2D-RK dimaksud, BI/ Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan membebani Rekening Khusus untuk dipindahbukukan ke rekening rekanan/ bendaharawan proyek. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, BI/Bank Pemerintah lain yang ditunjuk Menteri Keuangan menyampaikan tembusan Nota Debet Rekening Khusus kepada Dirjen Lembaga Keuangan. 5. Dirjen Perbendaharaan meminta pengisian kembali RK (replenishment) kepada PPHLN dilampiri dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan masing-masing PPHLN. 6. Berdasarkan debet advice atas transfer Initial Deposit dan Replenishment yang diterima dari PPHLN, BI membuat nota pemindahbukuan uang. 7. Berdaserkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP), Menteri Keuangan dan BI membukukan nota perhitungan PHLN: 8. Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan diwajibkan membuat nota pemindahbukuan uang. Laporan Nota Perhitungan PHLN disampaikan segera ke Dirjen Perbendaharaan. 9. Dirjen Perbendaharaan menyampaikan Laporan kepada BI untuk dibukukan. 10. BI menyampaikan Nota Perhitungan kepada Dirjen Perbendaharaan, Pimpro, dan Dirjen Lembaga Keuangan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP.

252

Manajemen Kas

11. Berdasarkan SP2D-RK dan Nota Debet, Dirjen Perbendaharaan membukukan seluruh realisasi SP2D-RK sebagai pengeluaran dan sekaligus penerimaan..PHLN.

Pembukaan Letter of Credit Pada dasarnya, pencairan dana pinjman melalui dengan pembukaan letter of credit sama dengan metode pembayaran langsung. Pembukaan L/C digunakan apabila loan akan digunakan untuk membiayai impor. Berrikut ini prosedur penyaluran dana pinjaman melalui pembukaan letter of credit: 1. Pimpro/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) sebesar bagian nilai KPBJ yang memerlukan pembukaan L/C kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan (KPKN Jakarta VI) dengan melampirkan KPBJ. 2. Berdasarkan SPP-SKP, Menkeu cq. Dirjen Perbendaharaan (KPKN Jakarta VI) menerbitkan SKP dan mengirimkan kepada BI dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai (DJBC)- Pejabat Eselon I yang bersangkutan dan Pimpro atau Pejabat yang berwenang. 3. Berdasarkan SKP, Pimpro atau Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada rekanan atau importir sebagai kuasa dari rekanan untuk membuka L/C. Selanjutnya, rekanan/ importir sebagai kuasa dari rekanan yang melamirkan daftar barang yang akan diimpor (master list) yang dibuat dan atau disetujui Pimpro serta KPBJ. 4. Atas dasar SKP dan permintaan pembukaan L/C dari rekanan atau importir BI mengajukan permintaan kepada PPHLN untuk menerbitkan pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (Letter of Commmitment). 5. BI membuka LC kepada Bank Koresponden dan tembusan dokumen pembukaan LC disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan. 6. Berdasarkan pembukaan LC dari BI, Letter of Commitment atau dokumen yang disamakan dari PPHLN, dan dokumen realisasi L/C, Bank koresonden melakukan penagihan kepada PPHLN untuk dibayarkan kepada rekanan atau pemasok. 7. PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Kresponden dan mengirimkan debet advice kepada BI. Selanjutnya, BI mengirimkan rekaman debet advice kepada Dirjen Perbendaharaan, dan dalam hal PHLN diteruskan sebagai NPPP, rekaman debet advice dikirimkan pula kepada Dirjen Lembaga Keuangan. 8. Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari Bank Koresponden serta SKP dari Menkeu, BI membuat Nota Disposisi L/C dan Nota Perhitungan. 9. Nota Perhitungan dan Nota Disposisi L/C, disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Pimpro atau pejabat yang berwenang. Dalam hal PHLN diteuspinjamkan melalui NPPP, disampaikan pula kepada Dirjen Lembaga keuangan. 10. Atas dasar Nota Perhitungan, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D P).


H.

253

Pengembalian Pinjaman Luar Negeri

Kewajiban pembayaran atas Pinjaman Luar Negeri terdiri dari cicilan pokok pinjaman, bunga pinjaman dan beberapa jenis kewajiban lainnya. Untuk setiap jenis kewajiban tersebut masing-masing mempunyai cara perhitungan dan pembayaran sendiri. Pelaksanaan pembayaran pinjaman luar negeri pada dasarnya tergantung pada ketentuan dan persyaratan masing-masing pinjaman yang bersangkutan. Semua ketentuan tentang perhitungan besarnya angsuran, jadwal angsuran (amortization schedule) dan tata cara pembayaran kembali pinjaman tersebut diatur dalam NPPHLN (Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) masing-masing. Setiap pinjaman mempunyai ketentuan sendiri-sendiri yang berbeda antara satu loan dengan loan yang lain. Pembayaran pinjaman luar negeri yang tepat waktu dan benar sangatlah penting apabila dikaitkan dengan keterbatasan anggaran negara, biaya –biaya tambahan seperti denda (penalty fee) dan potongan pembayaran (waiver) bisa dihindari. Lebih dari itu kredibilitas dan negara dipertaruhkan. 1. Pembayaran Pokok Pinjaman Pokon Pinjaman (principal outstanding) adalh jumlah realisasi pinjaman yang telah dinyatakan dalm suatu dokumen otorisasi penarikan (withdrawal authorization) atau semacamnya yang diterbitkan oleh pihak pemberi pinjaman. Berdasrkan nilai pokok pinjaman tersebut maka timbul kewajiban pembayaran angsuran pada periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada NPPHLN. Adapun jumlah pokok tiap periode pembayran dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain: nilai pinjaman, lama masa angsuran dan pola perhitungan yang digunakan oleh pemberi pinjaman.Terkait dengan perhitungan pembayaran angsuran pokok pinjaman, ada dua metode yang lazim digunakan, yaitu: pro rata dan annuitas. Metode Pro Rata Ada dua jenis pendekatan yang digunakan dalam menghitung angsuran pokok pinjaman dengan menggunakan metode prorata. Pendekatan pertama sebagaimana, menggunakan rumus (10.1) akan menghasilkan angsuran yang sama untuk tiap periodenya. Sedangkan pendekatan yang kedua dikenal dengan Equal Principal Payment on New Outstanding Disbursement Approach, rumus (10.2), akan menghasilkan jumlah angsuran yang berbeda untuk tiap periodenya. Pendekatan ini diterapkan oleh pemberi pinjaman untuk pinjman yang menurut jadwal seharusnya sudah closing date, namun karena suatu dan lain hal dana pinjaman belum seluruhnya ditarik sehingga dilakukan perpanjangan (extension) sementara periode pembayaran pokok sudah jatuh tempo.

Angsuran =

Nilai Pinjaman Jumlah Periode Angsuran

(10.1)

254

Manajemen Kas

Outsanding Nilai Pinjaman pada Tanggal Tertentu Angsuran =

(10.2)

Jumlah Sisa Periode Angsuran Contoh: Pinjaman “Loan A” sebesar USD 1000.000 disediakan untuk pembiayaan “Proyek ABC”, telah dinyatakan efektif (loan efektif date) pada tanggal 15 september 1997 denganketentuan pembayaran kembali sebagai berikut: a. Pembayaran pokok pertama mulai tanggal 15 Januari 1999 untuk masa selama 5 tahun, dibayar setiap 6 bulanan (per semester/semi-anually) atau 10 kali angsuran pokok yang sama besarnya. b. Sampai saat closing date ternyata jumlah pinjaman yang ditarik hanya sebesara USD 900.000 maka sisa dana sebesar USD 100.000 dilakukan pembatalan (cancellation). c. Dalam pelaksanannya terjadi transaksi penarikan sebagai berikut: • 10 Desember 1997 USD 200.000 • 6 Agustus 1998 USD 300.000 • 15 Februari 1999 USD 100.000 • 25 Juli 1999 USD 250.000 • 10 September USD 50.000 Perhitungan Angsuran: Karena terdapat pembatalan sebanyak USD 100.000 maka angsuran setiap periodenya adalah: Angsuran = USD 900.000 = USD 90.000 10 Dengan menggunakan pendekatan Equal Principal Payment on New Outstanding Disbursement Approach, maka angsuran tiap periodenya adalah: Tabel 10.1 Pembayaran Pokok Pinjamanan dengan pendekatan Equal Principal Payment on New Outstanding Disbursement Approach Jumlah Tanggal Penarikan Angsuran Pokok Outsanding 10/12/1997

-

200,000

-

6/8/1998

200,000

300,000

-

15/1/1999

500,000

-

50,000

15/2/1999

450,000

100,000

-

15/7/1999

550,000

-

61,000

25/7/1999

489,000

250,000

-

10/9/1999

739,000

50,000

-

15/1/2000

789,000

-

98,625

1)

2)

3)


15/7/2000

255

690,375

Total

-

98,625 ‘ ‘

900,000

4)

900,000

1)

Angsuran = USD (300.000 + 200.000) = USD 50.000 10

2)

Angsuran = USD (500.000 – 50.000 + 100.000) = USD 61.000 9

3)

Angsuran = USD (550.000- 61.000 + 250.000 + 50.000) = USD 98.625 8 4) Untuk pembayaran angsuran tanggal 15/7/2000 dan seterusnya sampai denga tanggal jatuh tempo jumlah angsuran pokok tidak berubah yaitu USD 98.625. Metode Annuitas Berbeda dengan metode prorata, pada metode annuitas jumlah angsuran pokok akan berbeda tiap periodenya. Dengan metode ini, jumlah angsuran pokok akan menunjukkan angka yang semakin besar sedangkan jumlah bunga yang dibayar akan semakin kecil. Rumus (10.3) adalah rumus yang digunakan untuk menghitung total pembayaran (angsuran pokok plus bunga). Nilai R selalu tetap untuk tiap periode pembayaran.

R =

A A (n, i)

(10.3)

Dalam menghitung A (n, i) perlu diperhatikan syarat-syarat pada NPPHLN, apabila disebutkan annuitas akhir periode maka yang digunakan adalah rumus (10.4) -nilai A (n, i) pada rumus ini dapat dilihat pada tabel present value annuity-. Namun apabila yang disebutkan annuitas awal periode maka yang digunakan adalah rumus (10.5).

A (n, i) =

1- (1 + i )-n i

A (n, i) =

1- (1 + i )-n x i

(10. 4)

(1 + i )

(10. 5)

Keterangan: R

= Jumlah total pembayaran tiap periode (bunga dan pokok pinjaman)

A

= Nilai NPPHLN

256

Manajemen Kas

A (n, i) = Present value annuity mata uang loan dengan tingkat bunga i dalam periode n i = Tingkat bunga n = Banyaknya angsuran Sedangkan angsuran pokok dapat dihitung dengan menggurangkan R dengan bunga yang dibayarkan setiap periodenya. Jumlah bunga didapat dengan mengalikan i dengan jumlah pinjaman yang outstanding. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh berikut.

Contoh: Dalam NPPHLN untuk pinjaman “Loan B” dengan nilai pinjaman sebesar JPY 1.000.000 yang harus dibayar kembali dalam 5 kali angsuran dengan tingkat suku bunga 5 %. Soal 1: Hitung pokok pinjaman untuk tiap periodenya jika yang digunakan adalah annuitas untuk akhir periode. Soal 2 : Hitung pokok pinjaman untuk tiap periodenya jika yang digunakan adalah annuitas untuk awal periode. Soal 1:

A A (5, 5%)

R =

=

JPY 1.000.0000 4,3294809

= JPY 230.974,57

Berikut ini pembayaran pokok angsuran selama lima periode: Tabel 10.2 Contoh perhitungan pembayaran pokok pinjaman (anuitas akhir periode) Periode

Pinjaman Outstanding

Bunga

Pokok

Total Pembayaran

1

1,000,000.00

50,000.00

180,974.79

230,974.79

2

819,025.21

40,952.00

190,022.70

230,974.79

3

629,002.51

31,450.99

199,523.80

230,974.79

4

429,478.71

21,474.80

209,499.99

230,974.79

5

219,978.72

10,996.07

219,978.72

230,974.79

1,000,000.00

1,154,873.95

Total

154,873.86

Soal 2:

R =

A A (5, 5%) x (1 + 0,05) JPY 1.000.0000


257

= JPY 219.975,78

Pembayaran pokok angsuran selama lima periode adalah sebagai berikut: Tabel 10.3 Contoh perhitungan pembayaran pokok pinjaman (anuitas awal periode) Periode

Pinjaman Outstanding

Bunga

Pokok

Total Pembayaran

1

1,000,000.00

-

219,975.99

219,975.99

2

780,024.01

39,001.20

180,974.79

219,975.99

3

599,049.22

29,952.46

190,022.70

219,975.99

4

409,025.69

20,452.16

199,523.80

219,975.99

5

209,502.72

10,474.13

209,502.72

219,975.99

99,879.95

1,000,000.00

1,099,879.95

Total

Waktu Pembayaran angsuran Pokok Waktu pembayaran angsuran pokok pinjaman berbeda-beda tegantung kesepakatan. Biasanya waktu pembayaran angsuran pokok disebutkan secara tegas dalam NPPHLN berikut amortization schedule-nya. Dalam kondisi seperti ini, apabila sampai dengan tanggal batas penarikan (closing date) jumlah yang ditarik tidak sama dengan nilai NPPHLN maka lender akan mengirimkan revised amortization schedule. Sebaga akibatnya pembayran angsuran pokok pinjaman harus mengikuti jadwal yang baru. Untuk loan-loan tertentu waktu pembayaran pokok tidak disebutkan secara tegas di dalam NPPHLN. Dalam keadaan seperti ini, NPPHLN hanya memberikan perkiraan waktu atau patokan tertentu seperti: a. Pembayaran pokok pertama menuggu jadwal pembayran yang akan dikirimkan oleh lender. b. Pembayaran pokok pertama dilakukan lima bulan setelah availability date berakhir. c. Pembayaran pokok pertama dilakukan enam bulan setelah kesiapan proyek. d. Pembayaran pokok pertama dilakukan 20 hari setelah efektif date.

258

Manajemen Kas

e. Pembayaran pokok pertama dilakukan 6 bulan setelah tanggal penarikan terakhir. f. Pembayaran pokok pertama dilakukan 6 bulan setelah tanggal pengiriman barnag. g. Pembayaran pokok pertama 6 bulan setelah drawdown. 2. Pembayaran Bunga Pinjaman Metode penghitungan bunga berbeda tergantung jenis loan. Untuk jenis pinjaman tertentu seperti ADB-SF dan Islamic Development Bank (IDB) tidak dikenakan bunga, sebagai gantinya dikenakan service fee, sedangkan pada IDA dikenakan service charge. Basis perhitungan hari yang digunakan Dalam perhitungan bunga dikenal tiga macam basis perhitungan, yaitu: a. 1 bulan dihitung menurut hari yang sebenarnya dan 1 tahun dihitung 365 hari; b. 1 bulan dihitung 30 hari dan 1 tahun dihitung 360 hari; c. 1 bulan dihitung menurut hari yang sebenarnya dan 1 tahun dihitung 360 hari. Pemilihan perhitungan hari bunga tersebut tergantung pada ketentuan dalam NPPHLN yang bersangkutan. Bunga = Jumlah pinjaman (Outstanding) x % bunga x jumlah hari bunga 360 atau 365

(10.6)

Pada umumnya pihak pemberi pinjaman menggunakan rumus perhitungan bunga seperti tersebut di atas. Namun demikian untuk pemberi pinjaman tertentu ada variasi dalam penerapannya, misalnya pinjaman kredit dari KFW Jerman, perhitungan bunganya tidak langsung menggunakan rumus di atas, tetapi melalui cara sebagai berikut: Tahap pertama menentukan interest number (IN) dengan rumus: IN = Kumulatif Penarikan Bunga x Hari Bunga 100

..... (10.7)

Tahap kedua: menghitung jumlah bunga yang harus dibayar dengan rumus: Bunga = IN x Tingkat Bunga …(10.8) 360


259

Macam Tingkat Bunga Pinjaman Pada dasarnya ada dua macam tingkat bunga yang seringkali ditetapkan dalam NPPHLN, yaitu tingkat bunga tetap (fixed interest rate) dan tingkat bunga berubah-ubah (variable interest rate). Di samping kedua jenis bunga tersebut untuk pinjaman tertentu tingkat bunga yang diterapkan merupakan perpaduan dari kedua jenis tingkat bunga di atas yang merupakan tingkat bunga rata-rata (weighted average interest rate). Yang dimaksud dengan tingkat bunga tetap adalah tingkat bunga yang telah ditetapkan dalam NPPHLN danberlaku sampai dengan dilunasinya seluruh pinjaman. Sedangkan tingkat bunga yang berubah-ubah adalah tingkat bunga pada setiap periode tertentu akan dilakukan peninjauan kembali, umumnya didasarkan pada perkembangan suku bunga tertentu, misalnya: “LIBOR + 0,5%” atau “JLTR + 0,20%”. Bahkan pada pinjaman tetentu tingkat bunga berubah setiap terjadinya transaksi penarikan yang tanggalnya berlainan pada pinjaman tersebut. Adapun untuk tingkat bunga rat-rata (weighted average interest rate) yang antara lain diterapkan untuk pinjaman kresit ekspor dari KfW Jerman, dihitung dengan cara sebagai berikut: a. Untuk setiap penarikan sejumlah tertentu, akan diberikan tingkat bunga tertentu berdasrkan tingkat bunga yang berlaku di LIBOR pada tanggal tersebut ditambah tingkat margin tertentu (misalnya 0,50%). b. Tingkat bunga hasil perhitungan tersbut di atas kemudian diintegrasikan degan tingkat bunga rata-rata sebelumnya denga rumus weighted average interest rate sebagai berikut: Bunga = (Outstanding 1 x Average Interest 1) + (Penarikan 2 x Tingkat Bunga 2) ......(10.9) Outstanding 1 + Penarikan 2

Catatan: Outstanding 1 adalah jumlah pinjaman sebelum ditambah penarikan terakhir dan penarikan 2 adalah penarikan terakhir. Average interest 1 adalah tingkat bunga rata-rata pada posisi outstanding 1, sedangkan tingkat bunga 2 adalah tingkat bunga untuk penarikan terakhir. Contoh: Jumlah kumulatif penarikan dan pinjaman KfWLA No. “F-007” pada tanggal 1 Juli 2000 adalah EUR 100.000 dengan tingkat bunga gabungan (average interest rate) 6,5 %. Pada tanggal 2 Agustus 2000 terdapat penarikan sejumlah EUR 20.000 dengan tingkat bunga 7,15%. Maka untuk menghitung tingkat bunga gabungan setelah dintegrasikan dengan penarikan terakhir adalah: Tingkat Bunga = (100.000 x 6,52%) + (20.000 x 7,15%) = 6,625% 100.000 + 20.000 Ketentuan pada NPPHLN pinjaman KfW yang menganut pendekatan weighted average rate ini, antara lain juga menetapkan bahwa penarikan yang terakhir, KfW akan mengubah tingkat bunga dari variable interest rate menjadi fixed interest rate

260

Manajemen Kas

dan selanjutnya tingkat bunga tetap inilah yang akan berlaku untuk perhitungan bunga pinjaman tersebut sampai pinjaman lunas. Periode Pembayaran Bunga Perhitunga bunga dimulai sejak tanggal transaksi penarikan yang pertama sedangkan periode pembayaran bunga pada umumnya dilakukan dua kali setahun (semiannual) atau enam bulan. Untuk pinjaman tertentu pembayaran bunga harus dilakukan 4 kali setahun atau setiap tiga bulan (triwulan).

Apabila dikaitkan dengan periode pembayaran angsuran pokok, terdapat tiga kemungkinan yaitu: a. Periode pembayaran bunga berbeda dengan periode pembayaran pokok. b. Sebelum pembayaran angsuran pokok jatuh tempo, periode pembayaran bunga ditentukan berbeda. Namun sejak saat periode pembayaran bunga disamakan dengan periode pembayaran angsuran pokok pinjaman. c. Periode pembayaran bunga dan angsuran pokok selalu sama. Contoh: NPPHLN dengan LA No. “AL-005” yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2001 senilai EUR 1.000.000,00efektif tanggal 1 April 2000. Pada tanggal 1 April 2001terdapat penarikan dana sebesar EUR 500.000,00 dengan bunga tetap yang berlaku adalah 7 % per tahun. Tanggal jatuh tempo pembayaran bunga adalah tanggal 15 Juni 2001, apabila dalam perhitungan bunga menggunakan asumsi: • Menurut hari 1 tahun dihitung 360 hari • Menurut hari sebenarnya 1 tahun dihitung 365 hari • 1 bulan dianggap 30 hari dan 1 tahun 360 hari • Menggunakan pendekatan Interest Number (IN) dalam perhitungan bunga seperti yang digunakan KfW Untuk perhitungan hari bunga adalah sebagai berikut : • Perhitungan hari sebenarnya, maka jumlah hari bunga = 76 hari yaitu: April 30 hari, Mei 31 hari dan Juni 15 hari. • Apabila 1 bulan dianggap 30 hari, maka jumlah hari bunga = 75 hari, yakni: April 30 hari, Mei 30 hari dan Juni 15 hari. Maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut: • Bunga = (500.000 x 7% x 76) : 360 = EUR 7.388,89 • Bunga = (500.000 x 7% x 76) : 365 = EUR 7.287,67 • Bunga = (500.000 x 7% x 75) : 300 = EUR 7.291,66 • Menentukan interest number terlebih dahulu (500.000 x 76) : 100 = 380.000, selanjutnya perhitungan bunganya = (380.000 x 7) : 360 = EUR 7.388,89 Hasil dari perhitungan bunga melalui cara a) atau d) ternyata jumlahnya sama. Untuk pinjaman yang mempergunakan system pooling (pooling system) jumlah bunga yang dibayar pada saat jatuh tempo disesuaikan dengan beban tambahan


261

akibat fluktuasi kurs degan perhitungan menggunakan perkalian index adjustment tertentu.

Selanjutnya di bawah ini ditampilkan tabel bunga yang diterapkan beberapa pemberi..pinjaman..luar..negeri: Tabel 10.4 Tingkat Bunga Pada Beberapa Negara Lender Pemberi Hari Bunga Tingkat Bunga Pinjaman LN Setahun IDA 0,75% 360 IFAD 4% 360 ADB (SF) 1% 360 ADB (OF) 6 - 11% 360 IDB 2,5% - 3% 360 USAID 2 - 3% 365 OEFC/JBIC 2,6% 365 Kuwait Fund 3 - 4% 360 US Exim 9,25% 365 EDC Canada 8,3% 360 Japan KE 360 LTPR ± 0,2% IBRD 6 - 11% 360

Keterangan

Tetap/Variabel

Tetap/Variabel

Dari tabel tersebut tampak bahwa tingkat buna yag dikenakan pihak pemberi pinjaman sangat bervariasi mulai dai 0,75% sampai dengan 11%. 3. Pembayaran Biaya Lainnya Selain pembayaran angsuran pokok dan bunga, masih terdapat beberapa kewajiban pembayaran biaya lainnya yang meliputi: management fee, commitment fee, insurance fee, legal fee, extention fee, late disbursement interest, penalty fee dan prepayment fee. Dalam hal pengenaan biaya lainnya ini tidak ada keseragaman dalam pengenaannya, oleh karena itu perlu dipelajari persyaratan pada masingnasing NPPHLN dan karekteristik dari setiap pemberi pinjaman/ lender. Management Fee Yang dimaksud dengan management fee adalah biaya yang dibayarkan kepada pihak kreditor sehubungan dengan pinjaman yang diberikan, dan dihitung berdasarkan presentase tertentu dari nilai NPPHLN. Biaya manajemen dikenakan hanya sekali selama umur pinjaman. Dalam beberapa pinjaman, biaya ini sering disebut dengan handling fee dan up front fee. Sedangkan dalam pinjaman EFIC Australia disebut facility fee dan pada pinjaman tertentu dapat berupa out of pocket expenses yang harus dibayar dalam jumlah tertentu.

262

Manajemen Kas

Pada umumnya biaya manajemen harus dibayar 30 hari setelah tanggal penandatanganan pinjaman, kecuali untuk pinjaman yang berasal dari ABN AMRO, Perancis dan beberapa pinjaman Jerman, pembayaran dilakukan paling lambat 45 hari setelah tanggal penandatanganan NPPHLN. Pada pinjaman tertentu seperti EDC Canada, pembayaran biaya manajemen ditagih bersamaan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran bunga/pokok. Adapun prosentase biaya manajemen tersebut berkisar antara 0,15 % sampai dengan 0,5%. Namun pada beberapa pinjaman kredit ekspor dari US Exim prosentasenya mencapai 0,75%. Demikian juga untuk pinjaman baru dari IBRD dikenakan yang disebut front-end fee 1% dari nilai loan, yang harus dibayar setelah penandatanganan loan. Untuk beberapa pinjaman, biaya manajemen tidak dinyatakan dalam prosentase tetapi langsung dinyatakan besarnya dalam nilai mata uang. Tidak semua pinjaman dikenai kewaiban pembayaran menagement fee, namun pada pinjaman tertentu yang tidak dikenai management fee ternyata prosentase untuk biaya komitmen lebih besar. Commitment Fee Commitment fee adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam sehubungan dengan adanya sisa pinjaman yang belum ditarik atas ikatan pinjaman dalam jumlah tertentu. Jumlahnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari sisa pinjaman yang belum ditarik. Pengertian sisa pinjaman (undisbursed) di sini adalah selisih antara jumlah atau pagu pinjamanyang telah disetujui (diperjanjikan) dengan total realisasi penarikan dana pinjaman berkenaan. Tidak semua pinjaman dikenai biaya komitmen, misalnya untuk pinjaman dari OECF Jepang, IDB, dan pinjaman kredit ekspor dari Inggris, Jepang dan Dresdner Jerman tidak dibebani biaya komitmen. Biaya komitmen diperhitungkan sejak tanggal loan agreement dinyatakan efektif atau tanggal penandatangan loan agreement, dengan tingkat prosentase berkisar antara 0,10 % sampai dengan 0,75% per tahun. Pada umumnya periode pembayaran ditagih setiap 6 bulan (semester), kecuali pada pinjaman tertentu seperti dari ABN AMRO dan pinjaman Austria tertentu pembayarannya dilakukan setiap 3 bulanan (4 kali setahun). Khusus untuk biaya komitmen dari kredit ekspor Perancis, pembayaran biaya komitmen dilakukan di muka. Untuk pinjaman tertentu , seperti loan ADB mempunyai perhitungan sendiri untuk commitment charge yang besarnya mulai dihitung sejak 60 hari. Credit Application Fee Credit application fee sebenarnya adalah biaya komitmen yang dibayar dengan cara angsuran, sehingga fee ini juga diperhitungkan pengenaan bunga (karena diangsur). Jenis fee ini misalnya diterapkan pada pinjaman yang berasal dari pinjaman kredit ekspor Amerika Serikat dengan perhitungan seperti di bawah ini: Credit Application Fee = Nilai NPPHLN x % Credit application fee (10.10)


263

Late disbursement Interest Late disbursement interest adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam disebabkan keterlambatan peminjam memenuhi taget penarikan dana pinjaman yang telah disepakati sampai dengan periode tertentu. Besaran biaya ini ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari selish target penarikan pinjaman. Pinjaman yang dikenakan biaya ini sangat jarang kecuali untuk beberapa pinjaman komersil seperti Commerzbank (Netherland). Biaya ini dikenakan terhadap selisih target penarikan dengan realisasi penarikan dikalikan prosentase tertentu yang berkisar 0,1% s.d. 0,5% sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: Penalty fee / Overdue interest (denda) Penalty fee adalah biaya yang dikenakan karena keterlambatan dan atau kekurangan pembayaran pokok, bunga atau biaya komitmen. Besarnya berkisar 1% sampai dengan 2 5 di atas tingkat prosentase bunga yang dikenakan kepada loan bersangkutan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut: Selisih Kurang pembayran x % penalty fee x lama hari terlambat (10.11) 360 atau 365 Cara pengenaan penalty fee ini cukup beragam, baik dalam pengenaan terhadap jenis pembayarannya maupun tingkat prosentase yang dikenakan. Misalnya untuk pinjaman kredit ekspor dari Lloyds Inggris, keterlambatan pembayaran pokok dibebani 1 % dari tingkat bunga rata-rata, dan untuk keterlambatan pembayaran bunga dikenai 2% di atas tingkat bunga rata-rata sedangkan keterlambatan pembayaran Commitment fee tidak dikenai penalty. Prepayment fee Yang dimaksud dengan prepayment fee adalah biaya yang dikenakan oleh pihak pemberi pinjaman apabila peminjam melunasi pinjamannya lebih cepat dari waktu dan atau jadwal yang telah ditetapkan dalam kesepakatan (NPPHLN) dengan caramenghtung sebagai berikut: Pokok Pinjaman yang Diprepayment x % Prepayment Fee (10.12) Besarnya prosentase biaya prepayment sekitar 0,1% sampai 0,8% dan tingkat pengenaannya tergantung waktu percepatan prepayment. Insurance Fee atau Insurance Premium Pada NPPHLN khususnya untuk pinjaman kredit ekspor biasanya memuat ketentuan tentang biaya asuransi, yang pengenaaannya pada prosentase tertentu (berkisar 2% - 6%) dari nilai pengiriman barng. Secara umum terdapat dua perlakuan terhadap biaya asuransi, yaitu: a. Apabila pada NPPHLN dinyatakan bahwa biaya asuransi harus dibayar oleh peminjam, maka pada saat jatuh tempo peminjam harus memenuhi kewajiban pembayaran asuransi ini. Besarnya biaya asuransi yang harus

264

Manajemen Kas

dibayar akan diberitahukan oleh pemberi pinjaman kepada pemerintah RI selaku borrower berdasarkan prosentase tertentu dari nilai pengiriman barang. Untuk ini, biasanya peminjam harus membayar biaya asuransi kepada badan yang mengkoordinir asuransi ini, misalnya NCM untuk pinjaman KE dari Belanda, dan untuk pinjaman KE Jerman pembayarannya dilakukan kepada Hermes. b. Biaya asuransi sudah termasuk dalam nilai loan agreement. Dengan demikian setiapada penarikan yang berarti pengiriman barng maka akan dibebani tambahan biaya asuransi. Jumlah biaya asuransi ini pada pinjaman tertentu sudah dicantumkan jumlah maksimal biaya asuransi yang harus dibayr. Dalam hai ini, jika ternyata realisasi biaya asuransi yang dikenakan oleh pemberi pinjaman lebih besar dari jumlah uang yang telah disebutkan maka peminjam dapat menolak membayar kelebihan dari jumlah yang telah tercantum dalam NPPHLN. I.

Penatausahaaan PHLN

Penatausahaan berkaitan dengan pembayaran PHLN dimulai dengan registrasi setiap NPPHLN. Penatausahaan NPPHLN dapat dikategorikan sebagai penatausahaan statis, oleh karena setelah data pokok direkam dan NPPHLN diberi nomor register, dokumen tersebut disimpan dalam file kepustakaan dan baru dilihat kembali apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan perhitungan penarikan maupun pembayaran. Penatausahaan data Pinjaman dan Pinjaman Luar Negeri serta perkembangannya dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan cq. Subdit APHLN (Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) pada direktorat PPHLN melalui penatausahaan, pendokumentasian dan menyusun perkiraan pinjaman luar negeri serta pengembaliannya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, subdit APHLN selama ini dengan mengimplementasikan software DMFAS (Debt Management and Financial Analysis System) menangani administrasi pinjaman dan hibah luar negeri yang meliputi registrasi, transaksi, penarikan (disbursement) dan pembayran (repayment) serta perekaman data dan pelaporan yang berkaitan dengan loan dan grant. Adapun jumlah loan yang telah diregistrasi melalui DMFAS yang dikelola subdit APHLN Dit PPHLN per awal Januari 2005 sebanyak 4.481 loan/grant yang terdiri dari: a. Pinjaman lama (sebelum tahun 1966) : 46 b. Multilateral : 881 c. Bilateral : 1.747 d. Kredit Ekspor : 1.381 e. Komersial : 49 f. Leasing : 90 g. Obligasi : 23 h. Grant / Hibah : 264


265

Selanjutnya penatausahaan data PHLN ini meliputi pula penatausahaan data transaksi penarikan dan pembayaran dapat dikategorikan sebagai penatausahaan dinamis karena pada data tersebut terus berkembang dan harus selalu di update. Dalam penatausahaan data penarikan sumber data dapat dikelompokkan ke dalam: a. Sumber data primer yaitu kreditor/lender di luar negeri. b. Sumber data sekunder yaitu Bank Indonesia c. Sumber data tersier yaitu pengguna dana/proyek/bank penata usaha penyalur dana untuk penerusn pinjaman LN. Informasi utama diharapkan datang dari sumber data primer, tetapi adakalanya oleh karena sumber tersebut independen sifatnya dan hanya mengirimkan data yang diharapkan ternyata disampaikan kepada Bank Indonesia atau proyek yang bersangkutan contohnya dalam hal supplier’s credit. Tidak jarang pula, alamat yang dituju adlah nama personal pejabat yang umumnya sudah berganti karena mutasi. Selain itu data pada umumnya disampaikan melalui pos maka juga terdapat tenggang waktu antara pengiriman sampai diterimanya dokumen rata-rata dua minggu sampai satu setengah bulan. J.

Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)

DMFAS adalah suatu software yang didisain untuk menyelenggarakan fungsi manajemen pinjaman luar negeri baik pada dimensi ekonomi (makro) maupun dimensi administrasi (mikro). DMFAS dirancang untuk mampu menyajikan informasi mengenai pinjaman dan hibah luar negeri pemerintah secara akurat dan up to date serta memonitor perkembangannya. DMFAS ini merupakan kerjasama teknis antara Departemen Keuangan RI dengan UNDP/UNCTAD yang telah diimplementaasikan sejak tahun 1989. Beberapa negara lain di Asia dan Afrika juga telah menerapkan software yang sama dan telah tebukti sangat membantu dalam hal pengelolaaan data pinjaman luar negeri. Dalam penerapannya, DMFAS digunakan untuk merekam seluruh data pokok pinjaman dan hibah luar negeri secara rinci berdasarkan isi setiap dokumen NPPHLN dan mengupdate setiap perkembangan loan masing-masig, termasuk perkembangan fluktuasi kurs mata uang. Berdasarkan rekaman transaksi penarikan dan pembayaran, DMFAS juga melakukan perhitungan dan menyusun jadwal pembayran pokok, bunga dan kewajiban lainnya sekaligus menyajikan kewajiban yang harus dibayar pada setiap tanggal jatuh tempo. Selain itu, melalui DMFAS juga disusun perkiraan rencana penarikan dan rencana pembayaran untuk beberapa tahun mendatang yang sangat diperlukan dalam menganalisa dampak moneter dan dalam menyusun anggaran pembayaran utang pada APBN. Beragam laporan yang dihasilkan DMFAS baik mengenai realisasi perkiraan PHLN sangat membantu pimpinan dalam pegambilan keputusan berkaitan dengan pinjaman dan hibah luar negeri.

266

Manajemen Kas

K. Prosedur Pembayaran Kewajiban kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri Prosedur pembayarn kewajiban kepada pemberi pinjaman luar negeri melibatkan subdit APHLN, BI dan Direktorat PKN. Gambar 10.2 menerangkan secara sederhana proses pembayaran kewajiban pinjaman luar negeri. Subdit. APHLN

Menerima Nota Tagihan / Billing

Melakukan Pengujian atas Perhitungan

Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran

Bank Indonesia

Direktorat PKN

Melakukan Transfer ke Rekening Lender

Subdit APHLN Menerbitkan SPM Pengesahan

Menyusun Laporan Realisasi Pembayaran

Subdit Adm. BUN menerbitkan SP2D Pengesahan

Melakukan Rekonsiliasi data bersama APHLN

Laporan Realisasi APBN

Gambar 10.2: Prosedur Pembayaran Kembali Pinjaman Luar Negeri

Berikut ini penjelasan dari gambar di atas: 1. Pihak pemberi pijaman mengirimkan Nota Tagihan kepada pemerintah RI selaku borrower- dalam hal ini DJPBN cq Subdit APHLN Dit. Pengelolaan PHLN – mengenai pembayaran pinjaman yang akan jatuh tempo. Nota tagihan (Billing Statemnt) ini antara lain memuat informasi tentang: a) Tanggal jatuh tempo pembayaran b) Nialai tagihan c) Perhitungan bunga,pokok, atau biaya lain yang harus dibayar, d) Jenismata uang (currency) yang diminta serta e) Alamat dan rekening penerima pembayaran, ataupun juga f) Informasi lain yang berkaitan dengan loan bersangkutan. 2. Atas dasar Nota Tagihan yang diterima, kemudian Dit. PKN c.q. Subdit APHLN Dit. Pengelolaan PHLN mengadakan pengujian dan meneliti antara lain tentang kebenaran perhitungannya, tingkat bunga, hari bunga, jumlah angsuran pokok, dengan menggunakan pembanding data rencana pembayaran perhitungan DMFAS. 3. Nota tagihan yang telah diteliti dan sudah diketahui pasti jumlah yang menjadi kewajiban pemerintah pada tanggal jatuh tempo segera dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran dari Dit. PKN kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Luar Negeri agar dilakukan pembayarn pada tangal jatuh tempo.


267

4. Atas dasar SPM tersebut Bank Indonesia akan melakukan pembayaran melalui Telegraphic transfer kepada pihak lender, dan rekaman telegraphic tranfer dimaksud dikirimkan kepada Dit. Pengelolaan PHLN sebagai bukti bahwa perintah pembayaran telah dilaksanakan. Pembayaran kewajiban yang berhubungan dengan pinjman luar negeri akan membebani rekening BUN (rekening kas negara nomor 502.000.000). 5. Setiap pertengahan bulan dan akhir bulan, Bank Indonesia menyampaikan daftar realisasi pembayaran kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman luar negeri sebagai bahan verifikasi atas permintaan pembayaran yang telah diterbitkan DJPBN (Dit. Pengelolaaan PHLN). 6. Atas dasar hasil verifikasi realisasi pembayaran utang luar negeri tersebut selanjutnya –selambat-lambatnya tanggal 8 bulan berikutnya diterbitkann SP2D Pengesahan Pembayaran Utang Luar Negeri oleh Dit. Pengelolaaan Kas Negara cq subdit Administrasi BUN untuk pembayaran utang luar negeri yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada bulan sebelumnya. Dalam kegiatan penyelesaian dan penatausahaan tagihan/transaksi pembayarn kembali pinjaman, masalah yang dihadapi juga serupa dengan masalah transaksi penarikan seperti diuraikan sebelumnya. Akan tetapi, oleh karena pada umumnya schedule pembayran sudah terekam dalam sistem DMFAS, maka apabila dokumen tagihan belum diterima semntara tangal jatuh tempo sudah semain dekat maka estimsi berdasarkan schedule perhitungan system komuter DMFAS dapat dipergunakan untuk menghindari denda karena keterlambatatan pembayaran. Masalah lain, dalam hal penyelesaian tagihan adalah kurangya peguasaan bahasa dan substansi dari dokumen yang sangat beragam. Demikianlah gambaran umum penanganan penatausahaan sampai dengan pembayarn kembali pinjaman luar negeri. RANGKUMAN MATERI Manajemen utang negara bisa didefinisikan sebagai keseluruhan proses pencarian sumber, negosiasi, analisa, penggunaan, pembayaran, pencatatan dan pelaporan semua utang negara baik yang bersumber dari pihak luar maupun domestik, hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi posisi kas negara. Fungsi utama manajemen utang seharusnya dipegang oleh unit khusus yang menangani utang yang biasa disebut dengan Debt Managament Unit. Selain itu ada juga fungsi-fungsi pendukung yang secara tidak langsung terlibat dalam manajemen utang antara lain: parlemen, departemen keuangan, badan pemeriksa, kementrian perundang-undangan, fungsi akuntansi, kementrian perencanaan, bank sentral dan kementrian/lembaga pengguna pinjaman. Siklus pinjaman luar negeri dimulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan proses pembayaran pokok dan bunga. Sementara prosedur pengelolaan dimulai dari front office, middle office dan back office. Pencairan atas dana pinjaman dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembiayaan pendahuluan, pembayaran langsung, rekening khusus dan pembukaan letter of credit. Tahap akhir dalam siklus pinjaman berupa pengembalian pinjaman terdiri dari pembayaran atas cicilan pokok pinjaman, pembayaran bungan pinjaman dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban.

268

Manajemen Kas

LATIHAN 1. Sebutkan 4 tujuan manajemen utang! 2. Jelaskan prosedur pengelolaan yang dilakukan oleh front office, middle office dan back office! 3. Ada berapa macam metode dalam pencairan dana pinjaman? Jelaskan! 4. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pembayaran bunga pinjaman? 5. Biaya apa saja yang bisa dikategorikan sebagai biaya lain-lain dalam pembayaran pinjaman luar negeri? 6. Apa yang dimaksud dengan Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)?

BAB 11 ADMINISTRASI REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu: 1. 2. 3. 4.

memahami memahami memahami memahami

administrasi rekening dana investasi (RDI); administrasi rekening pembangunan daerah (RPD); administrasi rekening bagian daerah dari sumber daya alam; pelaporan rekening pemerintah lainnya.

Selain dari Rekening Kas Negara dan rekening Bendaharawan Umum Negara, pemerintah juga mengelola beberapa rekening lainnya. Rekening-rekening ini merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang pengelolaan administrasinya

272

Manajemen Kas

berada di bawah Departemen Keuangan. Administrasi rekening pemerintah ini terbagi menjadi tiga bagian: A. Administrasi Rekening Dana Investasi B. Administrasi Rekening Pembangunan Daerah C. Administrasi Rekening Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Proses administrasi ini terdiri dari penyusunan rencana penggunaan dana atas beban Rekening Pemerintah lainnya, Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Rekening Pemerintah Lainnya, penatausahaan penerimaan/pengeluaran Rekening Pemerintah Lainnya, penyediaan data realisasi penerimaan/pengeluaran Rekening Pemerintah Lainnya, dan penyiapan laporan Rekening Pemerintah lainnya. Tugas administrasi rekening lainnya ini terdapat pada Direktorat Jenderal Perbendahraaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Subdirektorat Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direkorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, dan Bank Indonesia. • • • • •

Tugas utama administrasi rekening lainnya ini meliputi: Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening pemerintah lainnya Penyaluran rencana penggunaan anggaran atas beban RDI dan RPD Penyaluran dana atas beban rekening pemerintah lainnya Penatausahaan rekening pemerintah lainnya Pemantauan saldo rekening lainnya

Untuk memudahkan pengadmistrasian ini, terdapat empat seksi dalam subdirekorat Admistrasi Rekening Pemerintah lainnya yaitu: • Seksi A yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penggunaan dana atas beban RDI dan RPD, penerbitan surat perintah pencairan atas beban RDI dan RPD, penatausahaan penerimaan/pengeluaran RDI dan RPD, penyediaan data realisasi, penerimaan/pengeluaranan RDI dan RPD, dan penyiapan lapora RDI dan RPD • Seksi B yang mempunyai tugas melakukan pemindahbukuan/transfer dana atas rekening penerimaan SDA atas permintaaan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembinaan Badan Layanan Umum, melakukan pencatatan mutasu dana termasuk pencatatan saldo rekening • Seksi C yang mempunyai tugas melakukan pemindahbukuan/transfer dana atas beban rekening penerimaan negara bukan pajak yang belum disetor ke kas negara atas permintaan Dierktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pembiayaan Badan Layanan Umum, melakukan pencatatan mutasi dana termasuk pencatatan saldo rekening. • Seksi D yang mempunyai tugas melakukan penyaluran petunjuk teknis pengelolaan rekening perhitungan pihak ketiga, penatausahaan rekening perhitungan pihak ketiga, pencairan dana rekening perhitungan pihak ketiga, dan pemantauan saldo rekening pihak ketiga. A. Administrasi Rekening Dana Investasi (RDI)

Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya

273

Kedudukan Rekening Dana Investasi

Sumber Dana: • Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman; • Pembayaran Biaya Administras i; • Dana APBN; • Pembayaran Kembali Dana Talangan. Gambar 11.1 Kedudukan RDI

RDI

Penggunaan Dana: • Pembayara n Hutang • Pembiayaan Investasi • Pembiayaan Modal Kerja

Penerapan sistem pencatatan berbasis kas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memerlukan suatu “rekening antara” untuk menampung transaksi yang berasal dari pinjaman luar negeri yang diteruskan dalam bentuk pinjaman kepada BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah. Untuk itu dibentuk Rekening Dana Investasi(RDI) yang berfungsi sebagai “rekening antara tersebut”. Rekening dana investasi ini akan berfungsi sebagai rekening untuk penerusan pinjaman dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sumber dari Rekening Dana Investasi ini terdiri dari: a. Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, dan penerima pinjaman lainnya. b. Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari RDI yang dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, dan penerima pinjaman lainnya; c. Pembayaran biaya administrasi, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian pinjaman; d. Pengembalian dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk pembiayaan investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah; e. Dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah oleh RDI guna pembiayaan investasi dan modal kerja proyek-proyek pemerintah; f. Pembayaran kembali dana talangan dari RDI yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan program Pemerintah. Sedangkan penggunaan dana dari RDI adalah untuk:

274

Manajemen Kas

a. Pembayaran sebagian hutang luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, dan penerimaan pinjaman lainnya; b. Pembiayaan keperluan yang hanya dapat dilakukan dengan pinjaman yang terdiri dari pembiayaan investasi dan/atau pembiayaan modal kerja. Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari RDI Penentuan Pembiayaan yang akan dibiayai pinjaman

Pemenuhan persyaratan pembiayaan agar dapat dibiayai

pinjaman Evaluasi dan Analisa atas permintaaan pembiayaan Perjanjian pinjaman RDI

7 hari untuk terpenuhinya kelengkapan persyaratan 10 hari untuk melengkapi persyaratan setelah penelitian dan penilaian atas persyaratan

30 hari untuk evaluasi dan analisa atas kegiatan dan kelayakan ekonomis penerima pinjaman

8 hari untuk menolak atau menerima kegiatan berdasarkan evaluasi dan analisa

Pencairan Pinjaman Monitoring dan Pemerikasaan atas pembiayaan

10 hari untuk penandatanganan kontrak perjanjian pinjaman antara pemerintah dengan

Gambar 11.2 Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari RDI


275

Penentuan pembiayaan yang akan dibiayai pinjaman Pembiayaan melalui mekanisme pinjaman hanya dapat dilakukan untuk keperluan: a. Pembiayaan untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang apabila pendanaannya dilakukan secara komersial, maka kemampuan masyarakat belum memungkinan untuk menjangkau harga barang atau jasa termaksud; b. Pembiayaan untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu program Pemerintah yang apabila pendanaannya dilakukan secara komersial, maka harga barang atau jasa termaksud tidak memungkinkan tingkat penggunaan yang memadai untuk mencapai sasaran keberhasilan program Pemerintah tersebut; c. Pembiayaan untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa yang harus terjamin ketersediannya guna menghindarkan kemungkinan terjadinya kerawanan sosial, yang apabila terjadi maka biaya pemulihan yang harus ditanggung Pemerintah akan lebih besar daripada biaya untuk menghasilkan/menyediakan barang atau jasa termaksud; d. Pembiayaan untuk mempercepat perkembangan produk perbankan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ke arah kemandirian ekonomi sosial dari kelompok masyarakat termaksud. Pembiayaan ini hanya dapat diberikan kepada BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah yang akan berperan sebagai peneriman pinjaman. Apabila tidak terdapat BUMN sebagai penerima pinjaman maka pembiayaan tersebut hanya dimungkinkan apabila terdapat Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah yang bertindak sebagai “executing bank” yang akan menanggung seluruh resiko kredit yang timbul dari pinjaman dimaksud Baik BUMN maupun Bank Pemerintah dan BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Laporan keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan wajar tanpa syarat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor independen; b. Dinyatakan berada dalam kondisi keuangan yang baik dalam tahun terakhir oleh BPKP atau auditor independen; c. Tidak mempunyai tunggakan atas kewajiban pembayaran yang terkait dengan pinjaman kepada pemerintah; d. Manajemen perusahaan mempunyai kredibilitas dan integritas yang baik dalam kaitannya dengan penggunaan dan pengembalian pinjaman. Pemenuhan persyaratan pembiayaan agar dapat dibiayai pinjaman Untuk mendapatkan pembiayaan, calon peminjam harus mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri: a. Studi kelayakan dari kegiatan yang akan dimintai pembiayaan; b. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPKP atau auditor independen; c. Laporan kinerja manajemen 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuat oleh BPKP atau auditor independen; d. Persetujuan dewan komisaris;

276

Manajemen Kas

e. Rekomendasi departemen teknis menyangkut kelayakan kegiatan yang dimintakan untuk dibiayai; f. Data dari departemen teknis yang berhubungan dengan kegiatan yang dimintakan untuk dibiayai. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat meminta dokumen tambahan apabila dokumen yang disertakan oleh calon peminjam dirasa tidak lengkap atau tidak memadai untuk dijadikan bahan pertimbangan. Departemen Keuangan akan memberikan jawaban mengenai kekurangan atau terpenuhinya lampiran permintaan di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari atau 1 (satu) minggu dari pada saat permintaan tersebut diterima. Evaluasi dan Analisa atas permintaaan pembiayaan Tahap I: Penelitian dan penilaian atas persyaratan yang diajukan calon peminjam Dalam mengevalusasi dan menganalisa permintaan pembiayaan ini, Departemen Keuangan berhak melakukan penelitian dan penilaian atas terpenuhinya persyaratan pada kegiatan yang dimintakan pembiayaan. Penelitian dan penilaian ini didasarkan pada pengujian data kuantitatif yang dijadikan dasar pendukung dimasukkannya kegiatan untuk pemenuhan persyaratan pembiayaan kegiatan, sedangkan pihak yang sedang diteliti dan dinilai wajib untuk menyediakan data dan informasi yang memungkinkan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan penilaian. Dalam melakukan penelitian dan penilaian ini Departemen Keuangan dapat menyertakan pihak lain untuk mendampingi atau membantu proses ini. Departemen Keuangan akan menetapkan hasil penelitian dan penilaian pembiayaan kegiatan ini dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dari tanggal terakhir pemenuhan kekurangan lampiran pada pemenuhan persyaratan pembiayaan. Tahap II: Evaluasi dan analisa atas kegiatan Kegiatan yang diajukan telah sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman dan kegiatan tersebut layak secara ekonomis untuk dilaksanakan Tahap III: Penentuan penggolongan BUMN Langkah selanjutnya dalah menggolongkan BUMN melalui analisa-analisa di bawah ini: • Analisa tingkat likuiditas, profitabilitas, leverage, dan rentabilitas; • Analisa proyeksi cash flow; • Analisa proyeksi produk dan pemasarannya; • Analisa terhadap performance dari manajemen. Tahap IV: Pengambilan keputusan pembiayaan Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan secara ekonomis bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengembalikan pinjaman dan pinjaman tersebut tidak akan menurunkan kondisi kesehatan keuangan BUMN untuk melakukan pinjaman Tahap V: Penetapan pembiayaan


277

Setelah menetapkan kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman maka akan ditetapkan hal-hal sebagai berikut sebagai hasil evaluasi dan analisa atau kegiatan: • Plafond pinjaman; • Jadwal pencairan pinjaman; • Jangka waktu pinjaman; • Biaya administrasi; • Jadwal pembayaran kembali; • Mekanisme pengamanan kepentingan pemerintah sebagai pemberi, termasuk mekanisme pengamanan pengembalian pinjaman dan mekanisme pengamanan agar penggunaan pinjaman tepat sasaran. Keseluruhan proses evaluasi dan analisa ini dilakukan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah penyampaian hasil penelitian dan penilaian. Perjanjian pinjaman Apabila berdasarkan evaluasi dan analisa, suatu kegiatan dinyatakan layak secara ekonomis untuk dibiayai maka Menteri Keuangan akan menetapkan persetujuan pembiayaan kegiatan dalam bentuk pinjaman, berikut persyaratan pinjaman dalam jangka waktu 8 (delapan) hari kerja sejak ditetapkan hasil evaluasi dan analisa, dan sebaliknya apabila berdasarkan evaluasi dan analisa, suatu kegiatan tidak layak secara ekonomis untuk dibiayai, maka Menteri Keuangan akan memberitahukan penolakan permintaan pembiayaan beserta alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak ditetapkan hasil evaluasi dan analisa. • • • • •

Dalam persyaratan pinjaman ini akan termuat sekurang-kurangnya: Plafond pinjaman, termasuk jadwal pencairan pinjaman; Jangka waktu pinjaman, jadwal pembayaran kembali pinjaman, dan khusus pinjaman untuk investasi dapat pula ditentukan masa tenggang; Biaya administrasi; Biaya komitmen dan denda; Ketentuan lain yang diperlukan sehubungan dengan adanya ciri atau sifat spesifik dari kegiatan yang dibiayai.

Perjanjian pinjaman akan ditandatangani oleh Pemerintah sebagai pemberi pinjaman dan pihak yang mengajukan permintaan pembiayaan sebagai penerima pinjaman. Dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan Peminjam diwakili oleh Direktur utama atau anggota direksi yang lain. Direktur tersebut hanya dapat menandatangani perjanjian apabila telah ada persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris penerima pinjaman yang bersangkutan yang memuat bahwa peminjam akan menanggung segala konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut. Penjanjian pinjaman itu sendiri akan sekurang-kurangnya akan memuat hal-hal sebagai berikut: • Tujuan pemberian pinjaman; • Persyaratan pinjaman;

278 • • • • • •

Manajemen Kas

Tata cara pencairan pinjaman; Tata cara pelaporan penggunaan dana pinjaman; Tata cara pemeriksaan langsung; Pelaporan dan pemeriksaan; Hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima pinjaman; Sanksi untuk pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya.

Perjanjian pinjaman antara pemerintah dan peminjam akan ditandatangani selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak konsep perjanjian pinjaman selesai. Rekening Dana Investasi (RDI) RDI yaitu rekening untuk menampung dana yang akan dipergunakan sebagai pinjaman pada Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mekanismenya adalah pembiayaan kegiatan ini akan dibayar oleh pemerintah melalui rekening antara yaitu Rekening Dana Investasi yang terdapat di Bank Indonesia dan pengelolaannya akan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pencairan Pinjaman Mekanisme pencairan dana rekening dana investasi ini terdiri dari tiga bagian: a) Penyusunan rencana penggunaan dana b) Pencairan Dana RDI c) Pemantauan dan penatausahaan rekening pemerintah lainnya a. Penyusunan rencana penggunaan dana BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah yang bermaksud menggunakan dana pinjaman dari RDI mengajukan permintaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Menteri Keuangan. Persetujuan dari Menteri Keuangan atas permintaan tersebut akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pinjaman. Penyusunan Perjanjian Pinjaman dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman setelah melalui tahapan pembahasan. Pembahasan dilakukan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman dengan Pihak Ketiga serta Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk mengetahui besar nilai pinjaman guna keperluan penyediaan dana dan penyusunan rencana penggunaan dana. Hasil pembahasan akhir tersebut di atas dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh peserta pembahasan. Berdasarkan berita acara hasil pembahasan akhir tersebut, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyusun Rencana Penggunaan Dana. b. Pencairan Dana RDI Setelah permintaan pembiayaan BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah disetujui oleh Menteri Keuangan yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman, peminjam harus mengajukan permintaan pencairan dana secara tertulis kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendahraan untuk mencairkan pinjaman.


279

Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman memberikan jawaban mengenai kekurangan atau terpenuhinya lampiran permintaan pencairan dana dengan melakukan penelitian dan penilaian atas permintaan pencairan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan pencairan dana diterima. Setelah dilakukan penelitian dan penilaian atas permintaan pencairan pinjaman tersebut, maka Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman akan menerbitkan Nota Dinas pencairan dana kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri: 1. Surat permohonan pencairan pinjaman dari pihak ke III; 2. Daftar Evalusi pencairan pinjaman; 3. Laporan Penggunaan Dana Pinjaman (LPDP); 4. Berita Acara hasil pembahasan akhir. Berdasarkan Nota Dinas Pengelolaan Penerusan Pinjaman perihal permohonan pencairan pinjaman dilampiri dengan berita acara hasil pembahasan akhir, Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana kepada Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana dari RDI ke rekening peminjam dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan terpenuhinya lampiran permintaan pencairan. Mekanisme pencairan RDI untuk BUMN, BUMD, dan Pemda ini dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Pihak ketiga mengajukan permintaan pencairan dana kepada Pengelolaan Penerusan Pinjaman lengkap dengan lampiran-lampiran pendukungnya. 2. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman meneliti kelengkapan surat permintaan pencairan dana beserta lampiran pendukungnya kemudian membuat Nota Dinas ke Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk diproses lebih lanjut. 3. Atas dasar Nota Dinas tersebut Direktur Pengelolaan Kas Negara cq. Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya akan memproses Nota Dinas tersebut. Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya meneliti Nota Dinas beserta lampiran pendukungnya. 4. Setelah dilakukan penelitian Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya membuat surat dari Direktur Pengelolaan Kas Negara mengenai pemindahbukuan dari RDI ke rekening peminjam. Selain dari pencairan dana RDI ke rekening pihak ketiga, RDI juga dicairkan melalui mekanisme pencairan ke rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN). Mekanisme pencairan dana ke rekening BUN adalah sebagai berikut: 1. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman dan atau Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan membuat Nota Dinas ke Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan/transfer dana dari rekening Pemerintah Lainnya ke rekening BUN; 2. Atas dasar Nota Dinas tersebut Direktur Pengelolaan Kas Negara cq. Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya akan memproses Nota Dinas tersebut;

280

Manajemen Kas

3. Setelah dilakukan penelitian Kasubdit Administrasi Rekening Lainnya membuat surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara mengenai pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Lainnya ke Rekening BUN. Mekanisme Pencairan Dana Rekening Pemerintah Lainnya

Gambar 11.3 Mekanisme Pencairan Dana Rekening Pemerintah Lainnya Pemantauan dan penatausahaan rekening pemerintah lainnya Dalam rangka mengetahui perubahan saldo dan mutasi atas Rekening Pemerintah Lainnya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara cq. Subdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya melakukan pemantauan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang berada di Bank Indonesia. Pemantauan dilakukan atas rekening koran yang diterbitkan Bank Indonesia dengan cara Pihak Bank mengirimkan Rekening Koran Valas secara berkala atau setiap hari kepada Subdit Administrasi Rekening Lainnya atau Subdit Rekening Lainnya mengambil Rekening Koran Rupiah pada Bank Indonesia. Pemantauan ini dilakukan secara berkala atau setiap hari kepada pihak yang terkait dengan Bank Indonesia maupun pihak terkait lainnya. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya maka Direktorat Pengelolaan Kas Negara cq. Subdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada Rekening Koran Rekening Pemerintah lainnya baik yang berada di Bank Indonesia (Bank Central) maupun Bank Umum lainnya. Penatausahaan ini dilakukan dengan: • Subdit Administrasi Rekening Lainnya menerima dan atau mengambil Rekening Koran beserta Nota Debet dan Nota Kreditnya.


• •

281

Rekening Koran beserta Nota Debet dan Nota Kredit dijadikan dasar pencatatan transaksi dengan membuat jurnal, Buku Besar, dan Buku Pembantu Rekening Pemerintah Lainnya Selanjutnya disusun Laporan Kas Posisi (LKP), Laporan Realisasi (LR) dan Neraca Rekening Pemerintah Lainnya secara berkala

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi penggunaan dana Rekening Pemerintah Lainnya ke pihak terkait antara lain Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya. Subdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya menyampaikan Laporan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara yang berupa: • Laporan Kas Posisi (LKP) Rekening Pemerintah Lainnya setiap minggu; • Laporan Keuangan (LK) yang terdiri dari Laporan Realisasi, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan setiap Triwulanan

282

Manajemen Kas

Bagan Arus Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya

Gambar 11.4 Bagan Arus Penatausahaan Rekening Pememrintah Lainnya Monitoring dan Pemerikasaan atas pembiayaan Berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan yang disampaikan oleh Peminjam sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman maupun data/informasi yang berasal dari pihak lain, Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Lemabga Keuangan membuat database pinjaman yang berisi tentang data keuangan dan nonkeuangan, baik yang berkaitan langsung dengan pinjaman maupun yang terkait dengan Peminjam. Depatemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaanmelakukan penilaian secara terus menerus atas berbagai aspek yang berpengaruh secara langsung pada tingkat resiko usaha dari Peminjam, yaitu: • Aspek keuangan, yang mencakup penilaian atas perkembangan tingkat profitabilitas, pertumbuhan volume penjualan, perubahan struktur hutang, dan stabilitas keuangan perusahaan;


•

•

283

Aspek manajerial, yang mencakup penilaian atas kemungkinan adanya penggantian manajemen peminjam yang bersifat mendadak, tingkat efisiensi usaha dan perilaku manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; Aspek strategis, yang mencakup penilaian atas perencanaan strategis Peminjam, kelemahan dalam upaya-upaya pemasaran produk, dan diversifiksi produk.

Tujuan dari penilaian terus menerus ini adalah untuk memantau penggunaan dana pinjaman serta kondisi keuangan Peminjam secara keseluruhan serta mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya kegagalan pinjaman secara dini. Dalam hal diketahui terjadi kemungkinan penyimpangan atas penggunaan dana pinjaman atau kemungkinan perkembangan kondisi keuangan yang semakin memburuk dari Peminjam yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemerintah, maka Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaanakan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan resiko kerugian tersebut. B. Administrasi Rekening Pembangunan Daerah Rekening Pembangunan Daerah (RPD) adalah Rekening Menteri Nomor 519.000.012 pada Bank Indonesia, yang dibentuk untuk menampung dana yang akan dipergunakan sebagai pinjaman kepada Pemereintah daerah, terutama dalam rangka untuk membantu Pemerintah Daerah untuk pembiayaan prasarana umum. Administrasi Rekening Pembangunan Daerah ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pembiayaan berupa pinjaman/hibah yang berasal dari luar negeri kepada Pemerintah Daerah, termasuk BUMD, harus menggunakan mekanisme penerusan pinjaman melalui Rekening Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Penerusan pinjaman ini dilakukan dengan mekanisme Pemerintah Pusat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah/BUMD dimana pinjaman tersebut berasal dari pinjaman/hibah luar negeri, hal ini dikarenakan sampai saat ini peraturan tidak mengizinkan Pemerintah Daerah meminjam langsung kepada pihak Luar Negeri dan melalui Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk memudahkan administrasi secara keseluruhan dan menghindari terjadi resiko Pemerintah Daerah gagal mengembalikan pinjaman dan pada akhirnya dapat membebani keuangan Negara secara keseluruhan.

Gambaran Singkat mengenai Rekening Pembangunan Daerah (RPD) Sumber Dana: • Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan RPD; • Pembayaran Biaya

Penggunaan Dana: • Investasi Pemerintah Daerah dalam bidang prasarana: Ø Air bersih; Ø Persampahan; Ø Terminal angkutan darat, sungai, dan danau;

284

Manajemen Kas

RPD

Gambrar 11.5 Gambaran Singkat Rekening Pembangunan Daerah (RPD)


285

Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Daerah Batasan dan Kriteria Pembiayaan Rekening Pembangunan Daerah

Pengajuan Permintaan Pembiayaan

Evaluasi dan Analisa atas permintaaan pembiayaan

Persetujuan Pemberian Pinjaman

7 hari untuk terpenuhinya kelengkapan persyaratan

5 hari untuk pemenuhan ketentuan mengenai jenis kegiatan, persyaratan, kriteria penerima pinjaman

30 hari untuk hasil evaluasi dan analisa atas kegiatan dan kelayakan ekonomis dan financial penerima 15 hari untuk persetujuan pembarian pinjaman berdasarkan evaluasi dan

analisa Pengesahan RPP dan RPT beserta perubahannya

15 hari untuk setiap perubahan dalam RPT untuk disahkan ke dalam Berita Acara pinjaman

Pembuatan Penjanjian Pinjaman 10 hari untuk setiap persetujuan Departemen Keuangan atas Berita Acara perubahan RPT

RPD 20 hari untuk konsep perjanjian pinjaman berdasarkan persetujuan pembiayaan

Pengajuan Permintaan Pencairan Dana

Monitoring dan Pemeriksaan atas pembiayaan

10 hari untuk penandatanganan perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan

Pemerintah Daerah

Gambar 11.6 Tata Cara Pemberian Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Daerah Batasan dan Kriteria Pembiayaan Rekening Pembangunan Daerah

286

Manajemen Kas

Pembiayaan investasi harus dsapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. Pembiayaan investasi ini hanya dapat dipergunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang kontrak pelaksanaannya dilakukan setelah tanggal penandatanganan penjanjian pembiayaan yang bersangkutan dan pembiayaan investasi ini tidak dapat dipergunakan sebagai dana pendamping untuk pembiayaan investasi yang pendanaannya telah atau akan disediakan pinjaman lainnya. Pembiayaan investasi ini hanya dapat dilakukan untuk komponen kegiatan yang berupa pengadaan barang dan pekerjaan sipil yang terkait dengan pembangunan prasarana. Pengecualian pembiayaan investasi ini adalah: • Biaya konsultan; • Biaya pengadaan tanah; • Biaya pematangan tanah; • Biaya administrasi umum. Sedangkan pembiayaan investasi ini hanya boleh mencakup setingi-tingginya sebesar 75% (tujuhpuluh lima per seratus) dari biaya proyek secara keseluruhan setelah dikurangi komponen yang dikecualikan di atas. Jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya; PU = PD - (DAK + DD + DP + PL) dimana; PU = Penerimaan Umum PD = Jumlah Penerimaan Daerah DAK = Dana Alokasi Khusus DD = Dana Darurat DP = Dana Pinjaman PL = Penerimaan Lain Untuk dapat memenuhi kriteria peminjam RPD, maka Pemda sekurangkurangnya harus memiliki: • Jumlah kumulatif pokok pinjaman Pemda yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lainnya, serta penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu; • Selama jangka waktu pinjaman, proyeksi Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan dana alokasi umum, dikurangi dengan belanja wajib, terhadap pokok, bunga, dan pinjaman lainnya daro Pemerintah Daerah yang bersangkutan paling sedikit 2,5 (dua setengah). • Pemda tidak mempunyai tunggakan atas kewajiban pembayaran pinjaman yang pernah diterima dari Pemerintah.


287

Untuk dapat menerima pinjaman RPD, Pemda sekurang-kurangnya harus bersedia memenuhi ketentuan sebagai berikut: • Pemda bersedia membiayai dengan sumber dana sendiri dan bukan berasal dari pinjaman pihak manapun sekurang-kurangnya 25% (duapuluh lima per seratus) kebutuhan pembiayaan kegiatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikecualikan. • Pemda bersedia menempatkan pembayaran kembali pinjaman RPD dan pembayaran kewajiban lain yang timbul dari pinjaman RPD dengan hak mendahului terhadap kewajiban Pemda kepada pemberi pinjaman lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Pengajuan Permintaan Pembiayaan Pemda harus mengajukan permintaan pembiayaan dari Rekening Pembangunan Daerah secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri: a. Laporan Kelayakan Proyek (LKP) dari kegiatan yang akan dimintai pembiayaannya; b. Realisasi APBD selama 3 (tiga) tahun terakhir; c. Proyeksi APBD selama jangka waktu pinjaman yang diusulkan; d. Daftar rincian jumlah pinjaman, berikut sumber pinjaman dan jadwal pembayaran dari pinjaman dimaksud; e. Persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas permintaan pembayaran; f. Rekomendasi dari dinas terkait Pemerintah Provinsi, khusus untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah dan terminal. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaandapat meminta dokumen tambahan apabila dokumen sebagaimana dimaksud di atas belum lengkap atau memadai. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaanmemberikan jawaban mengenai kekurangan atau terpenuhinya lampiran permintaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan pembiayaan diterima beserta lampirannya. Evaluasi dan Analisa atas permintaaan pembiayaan Dalam rangka melakukan evaluasi dan analisa Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaanterbagi ke dalam dua tahapan: a. Penelitian dan penilaian atas lampiran permintaan pembiayaan; b. Evaluasi dan analisa atas pembiayaan. a. Penelitian dan penilaian atas lampiran permintaan pembiayaan; Penelitian dan penilaian ini untuk menentukan: • Dipenuhinya ketentuan pembangunan prasarana yang dapat dibiayai oleh Rekening Pembangunan Daerah; • Persyaratan investasi yang dimintakan pembiayaan telah lengkap; • Kriteria penerima pinjaman telah sesuai.

288

Manajemen Kas

Penelitian dan penilaian untuk menentukan terpenuhinya ketentuan pembangunan prasarana yang dapat dibiayai dengan Rekening Pembangunan Daerah dengan mencocokkan proyek yang dimintai pembiayaannya dengan jenis pembiayaan yang dapat diberikan, serta membandingkannya dengan jumlah pembiayaan yang diminta sebagaimana diuraikan dalam Laporan Kelayakan Proyek. Penelitian dan penilaian untuk menentukan dipenuhinya pembangunan prasarana kegiatan yang dapat dibiayai dilakukan dengan cara mengecek rincian uraian dalam Laporan Kelayakan Proyek atau dokumen lain untuk memastikan bahwa kontrak pelaksanaan proyek tidak mungkin sudah dibuat sebelum ditandatanganinya perjanjian pinjaman Rekening Pembangunan Daerah. Penelitian dan penilaian untuk menentukan dipenuhinya ketentuan pembangunan prasarana yang dapat dibiayai yang dilakukan dengan meneliti APBD Pemerintah Daerah untuk mengetahu jumlah kumulatif pinjaman, DSCR, serta meneliti data dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada Pemerintah. Hasil penelitian dan penilaian atas dipenuhi atau tidaknya ketentuan jenis kegiatan, persyaratan investasi yang dimintakan pembiayaan, dan criteria penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. b. Evaluasi dan analisa atas pembiayaan. Dalam hal ketentuan, persyaratan, dan kriteria dinyatakan terpenuhi, Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaanmelakukan evaluasi dan analisis terhadap keseluruhan aspek dari pembiayaan yang dimintakan oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan kelayakan secara ekonomis dan finansial. Pelaksanaan evaluasi dan analisa dilaksanakan oleh bersama oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaandan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk dapat dinyatakan bahwa pembiayaan yang dimintakan Pemerintah Daerah layak secara ekonomis dan finansial untuk dibiayai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengembalikan pinjaman, yang ditunjukan dengan: i. Net Present Value (NPV) positif; ii. Internat Rate of Return (IRR) lebih besar daripada tingkat bunga Rekening Pembangunan Daerah yang berlaku. b. Kemampuan peminjam dapat menjamin dipenuhinya kewajiban pengembalian pinjaman yang ditunjukkan dari DSCR Pemerintah Daerah yang selalu lebih tinggi dari 2,50 (dua setengah) selama jangka waktu pinjaman. Evalusasi dan analisa dilakukan untuk mendapatkan dasar penetapan: a. Plafond pinjaman; b. Jangka waktu pinjaman termasuk masa tenggang; c. Jadwal pembayaran kembali;


289

d. Mekanisme pengamanan kepentingan pemerintah sebagai pemberi pinjaman, termasuk mekanisme pengamanan pengembalian pinjaman dan mekanisme pengamanan agar penggunaan pinjaman tepat sasaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaanmenetapkan hasil evaluasi dan analisis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian hasil penelitian dan penilaian. Dalam rangka penelitian dan penilaian serta evaluasi dan analisis, Menteri Keuangan dapat melakukan penelitian lapangan terhadap proyek yang bersangkutan. Penelitian lapangan ini dilakukan dalam hal: a. Terdapat indikasi bahwa data yang disampaikan tidak benar, yang salah satunya dapat diperoleh dari pencocokan silang data dalam lampiran yang disampaikan Pemerintah Daerah; b. Terdapat data yang diragukan kebenarannya, yang memerlukan klarifikasi kebenarannya melalui konfirmasi berbagai pihak terkait di tempat pelaksanaan proyek; c. Terdapat data yang bersifat menentukan dalam pengamnbilan keputusan yang menyangkut penilaian dan analisis data proyek yang bersangkutan, yang diperoleh dengan pengecekan langsung di tempat pelaksanaan proyek. Penelitian ini dilakukan antara lain dengan meminta konfirmasi langsung dari pihak lain yang kompeten untuk memberikan data pembanding atas data yang telah diterima Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang kurang diyakini kebenarannya. Persetujuan Pemberian Pinjaman Apabila kegiatan dinyatakan layak secara ekonomis dan finansial untuk dibiayai maka Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemberian pinjaman untuk pembiayaan kegiatan tersebut berikut persyaratan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya hasil evaluasi dan analisis. Persyaratan pinjaman ini sekurang-kurangnya memuat: a. Tujuan penggunaan pinjaman. Tujuan pinjaman ini adalah untuk Investasi Pemerintah Daerah dalam bidang prasarana: air bersih, persampahan; terminal angkutan darat, sungai, dan danau; pasar; atau Rumah Sakit Umum Daerah. b. Plafond pinjaman. Plafond pinjaman ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya pembiayaan dari kegiatan yang bersangkutan dengan memperhitungkan arus kas kegiatan termaksud serta optimalisasi penggunaan setiap pengeluaran dalam kegiatan yang bersangkutan. c. Jangka waktu pinjaman termasuk masa tenggang. Jangka waktu pinjaman ditetapkan dengan memperhitungkan tenggang waktu minimal kemampuan Pemerintah Daerah memperoleh penerimaan dalam kegiatan termaksud dengan ketentuan maksimum jangka waktu pinjaman 20 (dua puluh) tahun termaksud masa tenggang 4 (empat) tahun.

290

Manajemen Kas

d. Biaya bunga. Biaya bunga pinjaman ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku pada periode ditetapkannya persetujuan pemberian pinjaman. Penentuan tingkat bunga pinjaman Rekening Pembangunan Daerah akan dilakukan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Perubahan tingkat bunga pinjaman Rekening Pembangunan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan dilakukan dengan memperhatikan tingkat inflasi, perubahan tingkat bunga kredit investasi jangka panjang yang terjadi di pasar dalam negeri, dan biaya kegagalan pengembalian pinjaman Rekening Pembangunan Daerah. e. Biaya komitmen dan denda keterlambatan pembayaran kewajiban pinjaman; f. Ketentuan yang memungkinkan Menteri untuk memperhitungkan tunggakan Pemerintah Daerah dengan Dana Alokasi Umum. Mekanisme pengamanan kepentingan pemerintah sebagai pemberi pinjaman ditetapkan dengan memperhitungkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang akan dinikmati oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dari kegiatan yang bersangkutan. Jadwal pembayaran kembali pinjaman ditetapkan dengan mempertimbangkan arus kas masuk dari kegiatan yang dibiayai serta secara wajar dan tidak membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah mendapatkan keuntungan pengendapan dari penerimaan pembiayaan. Pengesahan RPP dan RPT beserta perubahannya RPP (Rencana Pembiayaan Proyek) adalah dokumen yang memuat jumlah pembiayaan proyek selama masa pembangunan proyek dan sumber dana untuk pelaksanaan proyek dimaksud sesuai dengan recana kegiatan keseluruhannya yang tercantum dalam Laporan Kelayakan Proyek, sedangkan RPT (Rencana Pembiayaan Tahunan) adalah dokumen yang memuat rincian pembiayaan proyek yang mengacu pada Rencana Pembiayaan Proyek (RPP) dan didasarkan pada volume serta harga satuan dari setiap komponen yang akan dipergunakan dalam kegiatan proyek selama 1 (satu) tahun. Persetujuan pinjaman antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan yang hasil-hasilnya ditandatangani oleh ketiganya dan akan menjadi berita acara. Apabila berita acara tersebut mensyaratkan adanya perbaikan dalam RPT dan pemenuhan persyaratan lainnya, Pemerintah Daerah harus menyampaikan kembali perbaikan RPT dan persyaratan lainnya tersebut kepada Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak ditandatangani berita acara tersebut. Berdasarkan berita acara tersebut, Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama-sama mengesahkan Rencana Pembiayaan Tahunan sebagai dasar pembiayaan kegiatan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan yang tertuang dalam berita acara.


291

Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan RPT secara tertulis kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dilampiri dengan: a. Usulan perubahan RPP; b. Usulan perubahan RPT; c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mendukung usulan RPT; d. Satuan harga setempat yan disahkan oleh Kepala Daerah. Perubahan ini dapat dimintakan apabila tidak menambah jumlah plafond pinjaman dan mengubah tujuan penggunaan pinjaman seperti yang terdapat pada perjanjian pinjaman. Setelah menyetujui perubahan yang ada, Direktur Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat persetujuan perubahan RPT selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan yang tercantum dalam berita acara. Persetujuan perubahan RPT akan menjadi dasar permohonan pencairan pinjaman RPD. Pembuatan Penjanjian Pinjaman Penandatanganan perjanjian pinjaman ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mewakili Pemerintah dan Kepala Daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah hanya dapat menandatangani perjanjian pinjaman setelah DPRD dan Pemerintah Daerah penerima pinjaman memberikan persetujuan tertulis bahwa Pemerintah Daerah termaksud akan menanggung segala konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut. Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sekurangkurangnya harus memuat ketentuan: a. Tujuan pemberian pinjaman; b. Persyaratan pinjaman; c. Tatacara pencairan pinjaman; d. Tatacara pelaporan penggunaan pinjaman; e. Tatacara pelaporan pemeriksaan langsung; f. Pelaporan dan pemeriksaan; g. Hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima pinjaman; h. Sanksi untuk pihak yang gagal melaksanakan pembayaran. Perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditandatangani selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak konsep perjanjian pinjaman selesai dibuat. Pengajuan Permintaan Pencairan Dana Pemerintah Daerah yang bersangkutan mengajukan permintaan pencairan dana RPD secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Permintaan pencairan dana Rekening Pembangunan Daerah untuk tahap pertama harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: a. Rencana Penggunaan Dana Pinjaman (RPDP) yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek dan Kepala Daerah; b. Surat Pembukaan Rekening atas nama Pemerintah Daerah pada bank untuk menampung dana pencairan pinjaman; c. Perjanjian Pemborongan/Pengadaan atau Surat Perintah Kerja (SPK); d. Copy bank garansi untuk uang muka pekerjaan konstruksi apabila diperlukan;

292

Manajemen Kas

e. Berita Acara Kemajuan Phisik Pekerjaan yang diketahui oleh konsultan supervise; f. Berita Acara Pemeriksaan/Penyerahan Barang yang diketahui oleh konsultan supervisi; g. Tanda bukti pembayaran kewajiban yang timbul dari pinjaman yang pernah diterima dari pemerintah. Sedangkan untuk pencairan dana Rekening Dana Pembangunan tahap kedua dan berikutnya harus dilampiri dokumen sebagai berikut: a. RPDP tahap yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek dan Kepala Daerah; b. LPDP (Lampiran Penggunaan Dana Pinjaman) yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek dan Kepala Daerah yang disertai bukti-bukti pengeluaran dan Berita Acara Pembayaran; c. Penjanjian Pemborongan/Pengadaan atau SPK baru, yang pencairannya sedang dilakukan pada tahap ini; d. Copy bank garansi untuk uang muka pekerjaan konstruksi apabila diperlukan; e. Berita acara Kemajuan Phisik Pekerjaan yang diketahui oleh konsultan supervisi; f. Rekening Koran Proyek Terakhir yang diterbitkan oleh Bank yang ditunjuk untuk menampung dana pinjaman; g. Tanda bukti pembayaran kewajiban biaya komitmen dan biaya bunga; h. Laporan penyelesaian proyek yang dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Proyek untuk permintaan pencairan tahap terakhir. i. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan proyek. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan penilaian atas permintaan pencairan pinjaman dengan mendasarkan pada: a. Plafond pinjaman dan jadwal kebutuhan dana sesuai RPT; b. Dokumen yang digunakan untuk pencairan dana; c. Pembayaran kewajiban atas pinjaman-pinjaman lain yang telah diperoleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Menteri Keuangan akan menerbitkan surat perintah kepada Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana dari Rekening Pembangunan Daerah ke Rekening proyek Pemderintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan terpenuhinya lampiran permintaan pencairan yang disebutkan di atas. Apabila setelah dilakukan penelitian dan penilaian terhadap lampiran-lampiran dokumen dan permintaan pencairan dana pinjaman tersebut ditolak maka Menteri Keuangan akan menerbitkan surat penolakan kepada Pemerintah Daerah dengan disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Monitoring dan Pemerikasaan atas pembiayaan Berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian pinjaman mapun data/informasi yang berasal dari pihak lain, Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal


293

Perbendaharaan membuat suatu data base yang dberisi tentang data keuangan dan non keuangan, baik yang berkaitan langsung dengan pinjaman maupun yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian secara terus menerus atas berbagai aspek yang berpengaruh secara langsung pada penerimaan daerah yang meliputi: • Aspek keuangan, yang mencakup penilaian atas perkembangan pendapatan asli daerah; • Aspek manajerial, yang mencakup penilaian, pengelolaan proyek yang dibiayai pinjaman. Penilaian secara terus menerus atas berbagai aspek ini bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman serta kondisi keuangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan serta mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kegagalan pinjaman secara dini dan kemudian memungkinkan diambil tindakan-tindakan untuk meminimalkan penyimpangan atas penggunaan dimaksud. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan perkembangan phisik proyek/kegiatan yang dibiayai dengan dana pinjaman Rekening Pembangunan Daerah secara berkala setiap triwulanan dan Rencana APDB dan atau APBD yang telah disahkan oleh DPRD setempat setiap tahun kepada Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Apabila Pemerintah Daerah mempunyai tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat maka Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas keuangan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan kewenangan ini Menteri Keuangan atau kuasanya dapat melakukan sendiri atau menunjuk dan atau bekerja sama dengan suatu badan/lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan atau peraturan yang berlaku berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Biaya yang timbul dari tunggakan pinjaman tersebut akan menjadi Pemerintah Daerah bersangkuran sedangkan biaya yang timbul dari pemeriksaan atas tunggakan tersebut akan menjadi beban dari Pemerintah Pusat. Untuk sebagian proyek-proyek daerah yang dibiayai dari utang luar negeri seperti sarana dan prasarana air bersih, terminal angkutan darat, kebersihan dan drainase kota telah memberikan manfaat kepada masyarakat di daerah, akan tetapi dalam pengelolaan utang luar negeri dan dalam negeri, daerah belum menunjukkan kinerja yang lebih baik, hal ini terbukti dari tingginya jumlah tunggakan utang ( default) dan out standing utang luar negeri yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh daerah, telah menimbulkan "despute" dan beban denda oleh pihak lender. Kemungkinan penyelesaian permasalahan outstanding utang dengan menempuh alternatif; a. Mengalihkan lokasi proyek ke daerah yang bersedia menerima tanggung jawab persyaratan-persyaratan utang kepada pihak lender, melalui kesepakatan dengan Pemerintah Pusat.

294

Manajemen Kas

b. Pemerintah Pusat mengambil inisiatif pembatalan loan agreement dengan pihak lender, ketimbang memperpanjang status quo, dimana dana loan tidak dimanfaatkan oleh Pemda, akan tetapi Pemerintah menanggung beban charge. c. Ke depan perlu dipertimbangkan: • Ada suatu institusi yang menangani penyaluran dana untuk Pemda secara khusus. • Institusi tersebut bisa dimiliki Pemerintah, bisa swasta (tapi diatur Pemerintah). • Contoh yang sudah ada di negara lain adalah municipal development bank dan municipal development fund. • Perlu pemikiran mengenai jaminan pinjaman dari institusi seperti ini (masih perlu campur tangan Pemerintah Pusat). • Pemda diharapkan lebih berperan dalam penentuan proyek-proyek yang diajukan untuk mendapatka pinjaman LN. • Difokuskan pada proyek yang memberikan benefit sosial jangka pendek dan panjang, terutama proyek infrastruktur. • Proyek yang diprioritaskan diharapkan sejalan dengan konsep perencanaan nasional. • Mengurangi resiko nilai tukar dengan mekanisme yang ada ( hedging). C. Administrasi Rekening Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah akan mendapatkan dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan Negara yang berasal dari sektor pertambangan umum, sektor kehutanan, dan sektor perikanana. Dana bagi hasil ini adalah dana perimbangan yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang berasal dari penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian daerah. Penerimaan Negara dari sumber daya alam ini terdiri dari: a. Sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam; b. Sektor pertambangan umum; c. Sektor kehutanan; d. Sektor perikanan a. Sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam Penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam meliputi pembayaran dari: • Pajak Perseroan (Pajak Penghasilan); • Iuran Pasti, Iuran Eksplorasi, Iuran Eksploitasi, dan pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberi Kuasa Pertambangan; • Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan; • Bea masuk; • Iuran Pembangunan Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) Penerimaan Negara minyak bumi dan gas alam yang akan dibagihasilkan kepada Daerah adalah penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi


295

dan gas alam setelah dikurangi dengan komponen pajak yang merupakan penerimaan bersih yang seterusnya akan menjadi dasar dari bagi hasil sekto pertambangan minyak bumi dan gas alam antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pembagian penerimaan Negara yang berasal dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berasal dari lifting kegiatan Pertamina sendiri, atau kontrak production sharing atau bentuk kontrak kerjasama selain kontrak production sharing di dalam wilayah Kabupaten/kota penghasil akan dibagi menurut perhitungan sebagai berikut: a. Minyak bumi ⇒ Bagian Provinsi yang bersangkutan sebesar 3% dari penerimaan bersih ⇒ Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6% dari penerimaan bersih ⇒ Bagian seluruh Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 6% dari penerimaan bersih secara merata. b. Gas Alam ⇒ Bagian Provinsi yang bersangkutan sebesar 6% dari penerimaan bersih ⇒ Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 12% dari penerimaan bersih ⇒ Bagian seluruh Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 12% dari penerimaan bersih secara merata. Apabila penerimaan negara yang berasal dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berasal dari lifting kegiatan Pertamina sendiri, atau kontrak production sharing atau bentuk kontrak kerjasama selain kontrak production sharing di luar wilayah Kabupaten/Kota tetapi termasuk dalam wilayah provinsi, maka perhitungan pembagiannya adalah sebagai berikut: a. Minyak bumi ⇒ Bagian Provinsi yang bersangkutan sebesar 5% dari penerimaan bersih ⇒ Bagian seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 10% dari penerimaan bersih secara merata. b. Gas Alam ⇒ Bagian Provinsi yang bersangkutan sebesar 10% dari penerimaan bersih ⇒ Bagian seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 20% dari penerimaan bersih secara merata. b. Sektor pertambangan umum Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dana bagi hasil adalah: • Iuran Tetap/Landrent/Deadrent; • Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti). Bagian Pemerintah Daerah atas Iuran Tetap/Landrent/Deadrent dihitung dengan perhitungan: ⇒ Bagian provinsi yang bersangkutan sebesar 16% dari penerimaan Iuran Tetap/Landrent/Deadrent; ⇒ Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 64% dari penerimaan Iuran Tetap/Landrent/Deadrent.

296

Manajemen Kas

Bagian Pemerintah Daerah atas Iuran Iuran Eksplorasi/Eksploitasi dihitung dengan perhitungan: ⇒ Bagian provinsi yang bersangkutan sebesar 16% dari penerimaan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi; ⇒ Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 32% dari penerimaan Iuran Eksplorasi/Eksploitasil; ⇒ Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 32% dari penerimaan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi secara merata; c.

Sektor kehutanan Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk bagi hasil adalah berasal dari: • Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) • Iuran Hak Pengusahaan Hutan (HPH/HUPH) • Dana Reboisasi (DR) Penerimaan Negara dari Dana Reboisasi (DR) dibagikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus. Bagian Pemerintah Daerah dari PSDH dihitung dengan perhitungan: ⇒ Bagian provinsi yang bersangkutan sebesar 16% dari penerimaan PSDH; ⇒ Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 32% dari penerimaan PSDH; ⇒ Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 32% dari penerimaan PSDH secara merata; Bagian Pemerintah Daerah atas HPH/HUPH dihitung dengan perhitungan: ⇒ Bagian provinsi yang bersangkutan sebesar 16% dari penerimaan HPH/HUPH; ⇒ Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 64% dari penerimaan HPH/HUPH. d. Sektor perikanan Penerimaan Negara dari suber daya alam sektor perikanan dibagikan kepada Pemerintah Daerah adalah pungutan Perikanan yang terdiri dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. Penerimaan Negara ini dibagikan sebesar 80% dari seluruh penerimaan dalam bentuk bagi hasil sebesar 80% dari Pungutan Perikanan dan digunakan untuk pembangunan perikanan di daerah yang dibagikan secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Dana Bagian Daerah disalurkan ke Kas Daerah secara Triwulanan sebagai berikut: ⇒ Pembayaran triwulan pertama pada bulan April; ⇒ Pembayaran triwulan kedua pada bulan Juli; ⇒ Pembayaran triwulan ketiga pada bulan Oktober; ⇒ Pembayaran triwulan pertama pada bulan Desember; Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak


297

Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank Indonesia digunakan untuk menampung PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam. Perencanaan dan pengelolaan yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum. Mekanisme pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut: 1. Setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan disposisi surat tersebut kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara; 2. Atas dasar disposisi dari Dirjen Perbendaharaan, Direktur PKN meneruskan disposisi surat tersebut kepada Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya untuk memproses surat tersebut lebih lanjut; 3. Kasubdit Adminitrasi Rekening Pemerintah Lainnya akan meneliti kelengkapan dari surat perintah pencairan dana tersebut; 4. Setelah dilakukan penelitian Kasubdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya membuat surat Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara mengenai pemindahbukuan dari Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Rekening dimaksud. Dalam permintaan pencairan rekening, harus dilampirkan informasi mengenai: • Nomor rekening dan nama bank penerimaan pemindahbukuan; • Nama peneriman pemindahbukuan; • Keperluan pemindahbukuan tersebut; • Rekening yang dipindahbukukan; • Jumlah dana yang dicairkan. D. PELAPORAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA Pelaporan atas rekening pemerintah lainnya disusun oleh Subdit Administrasi Rekening Pemerintah Lainnya pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, secara berkala setiap tanggal: 7,15, 23, akhir bulan, dan triwulanan. Adapun jenis laporan yang disusun terdiri dari 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Laporan Rekening Koran Bank Indonesia; Laporan Saldo Rekening Pemerintah Rupiah di Bank Indonesia; Laporan Saldo Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia; Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia; Neraca; Catatan atas Laporan Keuangan; LKP; Rencana Penggunaan Dana.

Untuk setiap jenis laporan tersebut telah ditetapkan format yang baku yang harus diikuti oleh setiap unit penyusun laporan. Standarisasi format laporan

298

Manajemen Kas

diharapkan dapat mempermudah tugas penggabungan laporan serta membantu proses analisis perbandingan atas masing-masing laporan. 1. Laporan Rekening Koran Bank Indonesia; Format dan isi Laporan Rekening Koran Bank Indonesia dalam lampiran I memuat:

Tabel 11.1 Laporan Rekening Koran Bank Indonesia (lanjutan) No. Isi Laporan Cara Pengisian 1 Nomor Rekening Diisi nomor rekening BI yang sesuai: xxx.xxxxxx Diisi nama rekening sesuai dengan nama 2 Nama Rekening rekening yang tercantum di BI Diisi valuta yang dipergunakan pada rekening 3 Valuta yaitu Rupiah atau Valas 4 Periode Diisi periode tanggal laporan 5 Nomor Diisi nomor urut transaksi Diisi tanggal transaksi sesuai dengan rekening 6 Tanggal Transaksi koran BI 7 Uraian Diisi transaksi pada rekening koran BI 8 Referensi Diisi kode referensi pada rekening koran BI 9 Mutasi Debet/Kredit Diisi nilai transaksi saldo pada rekening koran BI 10 Saldo Diisi nilai saldo akibat transaksi debet/kredit 11 Keterangan Diisi penjelasan yang diperlukan 2. Laporan Saldo Rekening Pemerintah Rupiah di Bank Indonesia; Format dan isi Laporan Rekening Pemerintah Rupiah di Bank Indonesia dalam lampiran II memuat: Tabel 11.2 Laporan Saldo Rekening Pemerintah Rupiah di Bank Indonesia Cara Pengisian No. Isi Laporan 1 Nomor Diisi nomor urut


2

Nomor Rekening

3 4

Nama Rekening Saldo (Rupiah)

299

Diisi nomor rekening BI yang dilaporkan: xxx.xxxxxx Diisi nama rekening sesuai dengan nama rekening yang tercantum di BI Diisi saldo terakhir rekening pada rekening koran BI

3. Laporan Saldo Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia; Format dan isi Laporan Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia dalam lampiran III memuat: Tabel No. 1 2

11.3 Laporan Saldo Rekening Pemerintah Valas di Bank Indonesia Isi Laporan Cara Pengisian Nomor Diisi nomor urut Nomor Rekening Diisi nomor rekening BI yang dilaporkan: xxx.xxxxxx Diisi nama rekening sesuai dengan nama rekening 3 Nama Rekening yang tercantum di BI 4 Saldo (Rupiah) Diisi saldo terakhir rekening pada rekening koran BI

4. Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia; Format dan isi Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam lampiran IV memuat: Tabel 11.4 Laporan Mutasi Saldo Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia No. Isi Laporan Cara Pengisian 1 Nomor Diisi nomor urut Diisi nomor rekening BI yang dilaporkan: 2 Nomor Rekening xxx.xxxxxx Diisi nama rekening sesuai dengan nama 3 Nama Rekening rekening yang tercantum di BI Saldo Awal (Minggu Diisi saldo minggu sebelumnya rekening pada 4 Sebelumnya) rekening koran BI Mutasi Diisi nilai mutasi penerimaan/pengeluaran pada 5 Penerimaan/Pengeluaran tanggal transaksi 6 Saldo Akhir Diisi nilai saldo setelah transaksi 7 Keterangan Diisi penjelasan yang diperlukan 5. Neraca; Format dan isi Neraca dalam lampiran V memuat: Tabel No. 1 2 3 4 5

11.5 Neraca Isi Laporan Nama institusi Nama Laporan Periode Laporan Aset Kewajiban

Cara Pengisian Diisi institusi yang membuat laporan Diisi nama laporan: Neraca Diisi periode pelaporan

300 6

Manajemen Kas

Ekuitas Dana

6. Rencana Penggunaan Dana. Format dan isi LKP dalam lampiran VIII memuat: Tabel 11.6 Rencana Penggunaan Dana No. Isi Laporan Cara Pengisian 1 Tahun Anggaran Diisi tahun anggaran yang akan datang 2 Nomor Diisi nomor urut 3 Tanggal BAP Diisi tanggal penandatanganan BAP 4 Nomor BAP Diisi nomor surat BAP 5 Tanggal Pinjaman Diisi tanggal surat penjanjian pinjaman 6 Nomor Pinjaman Diisi nomor surat penjanjian pinjaman 7 Peminjam Diisi nama peminjam 8 Uraian Diisi uraian peminjam 9 Temin Diisi perkiraan frekuensi penarikan dana 10 Jumlah Diisi jumlah dana pinjaman RANGKUMAN MATERI Rekening pemerintah lainnya merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang pengelolaan administrasinya berada di bawah Departemen Keuangan. Administrasi rekening pemerintah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : administrasi rekening dana investasi (RDI), administrasi rekening pembangunan daerah (RPD), dan administrasi rekening bagian daerah dari sumber daya alam. Proses administrasi ini terdiri dari penyusunan rencana penggunaan dana, Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, penatausahaan penerimaan/pengeluaran, penyediaan data realisasi penerimaan/pengeluaran, dan penyiapan laporan. • • • • •

Tugas utama administrasi rekening pemerintah lainnya ini meliputi: Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening pemerintah lainnya Penyaluran rencana penggunaan anggaran atas beban RDI dan RPD Penyaluran dana atas beban rekening pemerintah lainnya Penatausahaan rekening pemerintah lainnya Pemantauan saldo rekening lainnya

Rekening Dana Investasi (RDI) adalah rekening untuk menampung dana yang akan dipergunakan sebagai pinjaman pada Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rekening Pembangunan Daerah (RPD) adalah Rekening Menteri pada Bank Indonesia, yang dibentuk untuk menampung dana yang akan dipergunakan sebagai pinjaman kepada Pemereintah daerah, terutama dalam rangka untuk membantu Pemerintah Daerah untuk pembiayaan prasarana umum. Rekening Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam dibentuk untuk menampung dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan Negara yang berasal dari sektor pertambangan umum, sektor kehutanan, dan sektor perikanan. Dana bagi hasil ini


301

adalah dana perimbangan yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaporan atas rekening pemerintah lainnya ini dilakukan secara berkala setiap tanggal 7, 15, dan 23 akhir bulan dan triwulanan. LATIHAN 1. 2. 3. 4.

Mengapa Rekening Dana Investasi (RDI) disebut sebagai “rekening antara”? Sebutkan tujuh langkah dalam proses administrasi RDI? Apa tujuan dibentuknya rekening pembangunan daerah (RPD)? Sebutkan sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam! 5. Sebutkan jenis laporan rekening pemerintah lainnya yang harus disusun oleh Subdit Administrasi Rekening Pemerintah?

BAB 12 LAPORAN ARUS KAS

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu: 1. memahami tujuan dan manfaat laporan arus kas pemerintah 2. memahami entitas pelaporan arus kas 3. memahami klasifikasi pelaporan arus kas, yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dalam asset non-keuangan dan aktivitas pembiayaan

PENDAHULUAN

Laporan Arus Kas

299

Laporan Arus Kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu. Yang dimaksud dengan setara kas (cash equivalent) adalah investasi jangka pendek yang amat likuid yang bisa segera ditukar dengan kas. Untuk dapat dikatakan setara kas, suatu unsur haruslah : 1. dapat segera ditukar dengan kas ketika diperlukan 2. sangat dekat dengan masa jatuh temponya sehingga kecil risiko terjadinya perubahan nilai akibat perubahan tingkat suku bunga. Umumnya hanya investasi dengan waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang yang dapat dikategorikan sebagai setara kas. Waktu jatuh tempo dalam hal ini dihitung mulai tanggal saat investasi tersebut dibeli oleh entitas pelaporan. Misalnya Surat Utang Negara (SUN) tiga bulanan maupun tiga tahunan yang dibeli tiga bulan sebelum jatuh tempo memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai setara kas. Namun bila SUN tiga tahunan tersebut dibeli tiga tahun sebelumnya, maka pada masa tiga bulan terakhir sebelum jatuh tempo SUN tersebut tidaklah memenuhi syarat sebagai setara kas. A.. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat adalah salah satu dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di samping Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat disusun oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) Ditjen Perbendaharaan melalui Sistem Akuntansi Kas Umum Negara /SAKUN (Lihat penjelasan tentang SAKUN di bab 12), yang merupakan konsolidasi dari seluruh fungsi perbendaharaan di Ditjen Perbandaharaan. Tujuan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, dan juga informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Manfaat Informasi Arus Kas. Informasi Arus Kas memiliki manfaat sebagai berikut: 1. Informasi Arus Kas sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. 2. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. 3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas). B. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

300

Manajemen Kas

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Umum Negara (BUN) Indonesia dipegang oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Kuasa Bendaharawan Umum Negara (Kuasa BUN) dipegang oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dir PKN) Dirjen Perbendaharaan. Maka unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah Departemen Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan. Jadi entitas pelaporan untuk Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat adalah: 1. KPPN yang menghasilkan LAK - KPPN 2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang menghasilkan LAK - Kanwil 3. Direktorat PKN yang menghasilkan LAK - BUN 4. Ditjen Perbendaharaan c.q. DIA yang menghasilkan LAK - PP Adapun struktur pelaporan arus kas mengikuti struktur pelaporan SAKUN: C. KLASIFIKASI LAPORAN ARUS KAS Berbeda dengan akuntansi komersial yang mengklasifikasikan arus kas menjadi tiga klasifikasi, --yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan,-- akuntansi pemerintah mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 4 klasifikasi: 1. aktivitas operasi, 2. aktivitas investasi aset nonkeuangan, 3. aktivitas pembiayaan, 4. aktivitas dan nonanggaran. Klasifikasi arus kas ini memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi asset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 1. AKTIVITAS OPERASI Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Perpajakan; berupa: 1) Pendapatan Pajak Penghasilan, yang terdiri dari: a. PPh Migas (yaitu PPh Minyak Bumi, PPh Gas Alam, PPh Lainnya dari Minyak Bumi, serta Pendapatan PPh Migas Lainnya) dan,

Laporan Arus Kas

301

b. PPh Non-Migas (yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan Fiskal Luar Negeri, serta PPh Nonmigas Lainnya) 2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai, yang terdiri dari: a. Pendapatan PPN (yaitu PPN Dalam Negeri, PPN Impor, dan PPN Lainnya) b. Pendapatan PPnBM (yaitu PPnBM dalam Negeri, PPnBM Impor, dan PPnBM Lainnya) 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri dari PBB Pedesaan, PBB Perkotaan, PBB Perkebunan, PBB Kehutanan, PBB Pertambangan, serta PBB Lainnya. 4) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5) Pendapatan Cukai, yang terdiri dari Cukai Hasil Tembakau, Cukai Ethyl Alkohol, Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol, Denda Administrasi Cukai, serta Pendapatan Cukai Lainnya 6) Pendapatan Pajak Lainnya, yang terdiri dari Bea Meterai, Penjualan Benda Materai, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pendapatan Bunga Penagihan Pajak (PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL) 7) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, yang terdiri dari: a. Pendapatan Bea masuk, b. Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil), c. Pendapatan Denda Administrasi Pabean, d. Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), e. Pendapatan Pabean Lainnya, serta f. Pendapatan Pajak/pungutan ekspor (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); berupa: 1) Penerimaan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari: a. Pendapatan Minyak bumi b. Pendapatan Gas Alam c. Pendapatan Pertambangan Umum (yaitu Iuran Tetap dan Royalti Batubara) d. Pendapatan Kehutanan (yaitu Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Hak Pengusahaan Hutan/HPH Tanaman Industri, Iuran HPH Bambu, Iuran HPH Tanaman Rotan, Dana Pengamanan Hutan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, serta Iuran Menangkap Satwa Liar) e. Pendapatan Perikanan (yaitu Pendapatan Perikanan dan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan) 2) Pendapatan PNBP Lainnya (Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa); terdiri dari : i. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (misalnya penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Hasil Peternakan dan Perikanan, Hasil Tambang, Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan, Obat-obatan dan

302

Manajemen Kas

Hasil Farmasi Lainnya, Hasil Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya, Dokumendokumen Pelelangan) ii. Pendapatan Penjualan Aset (misalnya penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor, Sewa Beli, Aset Bekas Milik Asing, Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan), iii. Pendapatan Sewa (misalnya sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Gedung, Bangunan, dan Gudang, Benda-benda Bergerak, Benda-benda Tak Bergerak Lainnya) iv. Pendapatan Jasa I (misalnya jasa Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya, Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA), Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB, Hak dan Perijinan, Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan, Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, BPN, Jasa DJBC, Jasa Kantor Urusan Agama, Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian) v. Pendapatan Jasa II (misalnya Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi, Iuran Lelang untuk Fakir Miskin, Jasa Catatan Sipil, Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Uang Pewarganegaran, Bea Lelang, Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara) vi. Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri (misalnya Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI dan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler) vii. Pendapatan Bunga (misalnya Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi, Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi, Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman) b. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan i. Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan ii. Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan iii. Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) iv. Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya v. Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya c. Pendapatan Pendidikan i. Pendapatan Uang Pendidikan ii. Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan iii. Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek iv. Pendapatan Pendidikan Lainnya d. Pendapatan Lain-lain i. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu

Laporan Arus Kas

303

ii. Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak iii. Pendapatan Pelunasan Piutang (termasuk Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara iv. Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran v. Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu vi. Pendapatan Lainnya (misalnya Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji, Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Denda Administrasi PBHTB, Premi Penjaminan Perbankan Nasional, Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal) (c) Penerimaan Hibah; berupa: 1) Pendapatan Hibah Dalam Negeri, yang terdiri dari: a. Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan b. Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha c. Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya 2) Pendapatan Hibah Luar Negeri, yang terdiri dari: a. Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan b. Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral c. Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral d. Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; yang terdiri dari: 1) Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN a. Pendapatan Laba BUMN Perbankan b. Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan 2) Pendapatan Investasi Lainnya

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; 1) Belanja Gaji dan Tunjangan a. Belanja Gaji PNS i. Belanja Gaji PNS, berupa Belanja Gaji Pokok dan Belanja Pembulatan Gaji ii. Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS (misalnya Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Struktural, Tunjangan Fungsional, Tunjangan PPh, Tunjangan Beras, Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Lauk pauk PNS, Uang Makan PNS) iii. Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS (misalnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Cacat, Tunjangan Khusus Peralihan, Tunjangan Kompensasi Kerja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil, Tunjangan Kewanitaan, TunjanganGuru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta, Tunjangan Tugas Belajar Tenaga

304

Manajemen Kas

Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana, Tunjangan Khusus Papua) iv. Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS (Staff di Luar Negeri) b. Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri i. Belanja Gaji TNI/POLRI, berupa Gaji Pokok dan Belanja Pembulatan Gaji. ii. Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI iii. Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI iv. Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI (termasuk Tunjangan Medis dan Uang Duka TNI/POLRI) c. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara i. Belanja Gaji Pejabat Negara, berupa Gaji Pokok dan Pembulatan Gaji Pejabat Negara ii. Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara iii. Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara d. Belanja Pegawai Perjan e. Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT, termasuk Belanja Tunjangan Daerah Terpencil dan Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT 2) Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito a. Belanja Honorarium, termasuk Belanja Uang Honor Tetap dan Belanja Uang Honor Tidak Tetap b. Belanja Lembur c. Belanja Vakasi d. Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 3) Belanja Kontribusi Sosial a. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu i. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS, Pejabat Negara, PNS TNI/Dephan, dan PNS Polri ii. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri b. Belanja Asuransi Kesehatan (Askes) i. Belanja Askes PNS dan Pejabat Negara ii. Belanja Askes Penerima Pensiun iii. Belanja Askes TNI/Dephan iv. Belanja Askes Polri v. Belanja Askes Veteran c. Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran (b) Belanja Barang dan Jasa; 1) Belanja Barang Operasional a. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran b. Belanja Inventaris Kantor c. Belanja pengadaan bahan makanan d. Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI (bersifat kontraktual) e. Belanja Barang Operasional Lainnya 2) Belanja Barang Non Operasional a. Belanja Bahan

Laporan Arus Kas

305

b. Belanja Barang Transito c. Belanja Barang Perjan d. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3) Belanja Jasa a. Belanja Langganan daya dan jasa b. Belanja Jasa pos dan giro c. Belanja Pengeluaran bebas porto d. Belanja Pembiayaan surveyor e. Belanja Jasa Konsultan f. Belanja Sewa g. Belanja Jasa Lainnya 4) Belanja Pemeliharaan a. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya b. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin c. Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan d. Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 5) Belanja Perjalanan a. Belanja perjalanan biasa b. Belanja perjalanan tetap c. Belanja perjalanan lainnya (c) Belanja Bunga; 1) Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri a. Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek i. Bunga Surat Utang Perbendaharaan ii. Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya (termasuk Imbalan Bunga Pajak/SPM-IB Pajak, Imbalan Bunga Pinjaman Perbankan, Imbalan Bunga Bea dan Cukai/SPM-IB Bea dan Cukai) b. Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang i. Bunga Obligasi Negara dan Biaya/kewajiban lainnya atas Bunga Obligasi Negara ii. Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya (termasuk Bunga Pinjaman Perbankan, dan Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya) 2) Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri a. Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek i. Bunga Surat Utang Negara ii. Bunga Surat Utang Perbendaharaan – Valas iii. Biaya/kewajiban lainnya atas Bunga Surat Utang Negara b. Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang i. Bunga Pinjaman Program ii. Bunga Pinjaman proyek iii. Bunga Obligasi Negara iv. Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman 3) Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri a. Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri b. Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri

306

Manajemen Kas

4) Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri a. Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri b. Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri (d) Belanja Subsidi; 1) Belanja Subsidi Perusahaan Negara a. Belanja Subsidi Lembaga Keuangan b. Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM c. Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM i. Belanja Subsidi Harga/Biaya (termasuk Subsidi Harga/Biaya, pangan, listrik, benih, obat, gula, pupuk) ii. Belanja Subsidi Bunga Kredit (termasuk Subsidi Bunga KUT, KOP PIR, KOP, KOP PRIM, KPR, Ketahanan Pangan) iii. Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak iv. Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya (misalnya Subsidi haji dan Subsidi kendaraan bermotor) d. Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO (termasuk Subsidi PT KAI, PT PELNI, PT Pos dan Giro, TVRI, BULOG) 2) Belanja Subsidi Perusahaan Swasta a. Belanja Subsidi Lembaga Keuangan b. Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan (e) Belanja Hibah; yaitu pengeluaran berupa hibah pemerintah kepada pihak lain, yang terdiri dari: 1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri 2) Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional 3) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (f) Bantuan Sosial; 1) Belanja Bantuan kompensasi sosial (misalnya Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM) 2) Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan (termasuk Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan, Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru, Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga, dan Bantuan Beasiswa) 3) Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan 4) Belanja Lembaga Sosial Lainnya (h) Belanja Lain-lain; 1) Belanja Lain-lain I a. Belanja Kerjasama Teknis Internasional b. Belanja Pengeluaran Tak Tersangka c. Belanja Cadangan Umum d. Belanja Pemilu/sidang tahunan e. Belanja Pengembalian pajak/PE berdasar SKO f. Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri g. Belanja Cadangan dana reboisasi h. Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga i. Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)

Laporan Arus Kas

307

2) Belanja Lain-lain II a. Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP b. Belanja KONI c. Belanja lain-lain II lainnya (i) Belanja Dana Bagi Hasil; 1) Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan a. Belanja Pajak Penghasilan i. Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Propinsi ii. Belanja Bagi hasil PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota iii. Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi iv. Belanja Bagi hasil PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota b. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan i. Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi ii. Belanja Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota iii. Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi iv. Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota v. Belanja PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota c. Belanja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan i. Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi ii. Belanja Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota iii. Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota iv. Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan v. Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Administrasi Pengkt. Pel. BPHTB vi. Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga 2) Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam a. Belanja Minyak Bumi i. Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi ii. Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab/Kota Penghasil iii. Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab/Kota lainnya b. Belanja Gas Alam i. Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi ii. Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab/Kota Penghasil iii. Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab/Kota lainnya c. Belanja Pertambangan Umum i. Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi ii. Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab/Kota iii. Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi iv. Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab/Kota Penghasil v. Belanja Bagi hasil royalti untuk Kab/Kota lainnya d. Belanja Kehutanan i. Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi ii. Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab/Kota

308

Manajemen Kas

iii. Belanja Bagi iv. Belanja Bagi v. Belanja Bagi e. Belanja Perikanan i. Belanja Bagi ii. Belanja Bagi

hasil PSDH untuk Propinsi hasil PSDH untuk Kab/Kota Penghasil hasil PSDH untuk Kab/Kota lainnya hasil Perikanan untuk Propinsi hasil Perikanan untuk Kab/Kota

(j) Belanja Dana Alokasi Umum 1) Belanja DAU untuk Propinsi 2) Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota (k) Belanja Dana Alokasi Khusus 1) Belanja DAK Dana Reboisasi (yaitu untuk Daerah Penghasil) 2) Belanja DAK Non-Dana Reboisasi a. Belanja DAK Non DR untuk Pendidikan b. Belanja DAK Non DR untuk Kesehatan c. Belanja DAK Non DR untuk Infrastruktur d. Belanja DAK Non DR untuk Pemekaran Pemerintah Daerah e. Belanja DAK Non DR untuk Kelautan dan Perikanan f. Belanja DAK Non DR untuk Pertanian (l) Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 1) Belanja Dana Otonomi Khusus a. Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua b. Belanja Dana Otonomi Khusus Lainnya 2) Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang a. Belanja Murni i. Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Murni ii. Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Murni b. Belanja Ad hoc i. Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Propinsi Ad hoc ii. Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang untuk Kabupaten/Kota Ad hoc Informasi mengenai arus masuk kas untuk aktivitas operasi didapat dari Penerimaan Pajak dan PNBP yang diterima KPPN melalui giro/pos dan bank persepsi - Penerimaan BUN melalui Kantor Pusat DJPBN yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara - Pencairan Hibah Luar Negeri yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri - Penerimaan bagi hasil laba BUMN dan investasi lainnya yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara -

Informasi mengenai arus keluar kas untuk aktivitas operasi didapat dari

Laporan Arus Kas

-

-

309

Belanja yang sudah dicairkan dananya oleh KPPN maupun KPPN Khusus (yaitu untuk belanja pengeluaran yang dananya berasal dari Bantuan Luar Negeri) Pengeluaran BUN melalui kantor pusat DJPBN yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Data perhitungan untuk belanja bunga yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Data belanja hibah pemerintah kepada pihak lain yang diproses oleh KPPN maupun Direktorat Pengelolaan Kas Negara Data Dana Bagi Hasil, DAU, DAK, dan Dana Penyeimbang yang doproses oleh KPPN.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 2. AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi asset nonkeuangan terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; yaitu berupa transaksi: 1) Penjualan Tanah 2) Penjualan Peralatan dan Mesin 3) Penjualan Gedung dan Bangunan 4) Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) Penjualan Aset Fisik Lainnya. (b) Penjualan Aset Lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi asset nonkeuangan terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; yaitu berupa Belanja Modal yang terdiri dari 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) Belanja Modal Fisik Lainnya (b) Perolehan Aset Lainnya, misalnya Konstruksi dalam Pengerjaan. Informasi mengenai arus kas untuk aktivitas investasi nonkeuangan didapat dari : - Data pencairan dana (SP2D) untuk belanja modal (MAK 53xxxx) oleh KPPN

310 -

Manajemen Kas

Data penjualan dan perolehan asset tetap yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara

3. AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: (a) Penerimaan Pinjaman; 1) Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan i. Penerimaan Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan ii. Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan iii. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) b. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan i. Penerimaan Hasil Privatisasi c. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi 2) Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri a. Penarikan Pinjaman Program i. Penarikan Pinjaman Program Bilateral ii. Penarikan Pinjaman Program dari OECF iii. Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya b. Penarikan Pinjaman Program Multilateral i. Penarikan Pinjaman Program dari IBRD ii. Penarikan Pinjaman Program dari ADB iii. Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya c. Penarikan Pinjaman Proyek i. Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral ii. Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral iii. Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor iv. Penarikan Pinjaman Proyek Leasing v. Penarikan Pinjaman Proyek Komersial vi. Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya vii. Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya 3) Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri a. Penerimaan Pinjaman Program b. Penerimaan Pinjaman Proyek 4) Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri (b) Penjualan Surat Utang Negara Pemerintah; 1) Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi a. Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek 1. Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Pendek 2. Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi DN - Jangka Pendek

Laporan Arus Kas

311

3. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Pendek b. Penerimaan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang 1. Penerimaan dari Penjadualan Kembali Obligasi DN - Jangka Panjang 2. Penerimaan Pelunasan Investasi dari Obligasi - Jangka Panjang 3. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Jangka Panjang 4. Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang c. Penerimaan Obligasi Luar Negeri 1. Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN 2. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN d. Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek 1. Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek 2. Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek e. Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang 1. Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang 2. Penerimaan dari Penjadualan Kembali Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang (c) Hasil Privatisasi Perusahaan Negara/Daerah; (d) Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; (e) Pencairan Dana Cadangan. (f) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain 1) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 2) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional (g) Penarikan Kembali Penyertaan Modal Pemerintah: 1) Penarikan Kembali PMP pada BUMN 2) Penarikan Kembali PMP pada Badan Internasional 3) Penarikan Kembali PMP Lainnya (g) Penerimaan Pembiayaan Lain-lain 1) Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs 2) Penerimaan Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: (a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang; 1) Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri a. Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan i. Belanja Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan

312

Manajemen Kas

ii. Belanja Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan b. Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan i. Belanja Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi 2) Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri a. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri i. Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program ii. Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek b. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali i. Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program ii. Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek c. Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek (b) Pembayaran Obligasi Pemerintah; 1) Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi a. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Pendek i. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali ii. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali iii. Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Pendek b. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Jangka Panjang i. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali ii. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali iii. Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri – Jangka Panjang c. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Pendek i. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Penjadualan Kembali ii. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali d. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang i. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang melalui Penjadualan Kembali

Laporan Arus Kas

313

ii. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Perbendaharaan DN - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali e. Belanja Pengeluaran Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi Luar Negeri i. Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi Internasional ii. Belanja Pembelian Kembali Obligasi Negara Luar Negeri iii. Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri (c) Penyertaan Modal Pemerintah; 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN 2) Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional 3) Penyertaan Modal Pemerintah Lainnya (d) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; 1) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 2) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 3) Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional (e) Pembentukan Dana Cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. (f) Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain 1) Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs 2) Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs Informasi mengenai arus kas untuk aktivitas pembiayaan didapat dari - penerimaan pinjaman dalam dan luar negeri serta pembayaran cicilan pokok utang yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri - data hasil penjualan dan pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara - data Penyertaan Modal Pemerintah serta Investasi lainnya yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara - data hasil privatisasi BUMN/BUMD, pemberian dan penerimaan kembali Pinjaman kepada pihak lain, pembentukan dan pencairan Dana Cadangan Pemerintah, serta Pembiayaan lainnya yang diproses oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara 4. AKTIVITAS NONANGGARAN Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.

314

Manajemen Kas

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/Daerah, misalnya kiriman uang dari rekening Kuasa BUN ke rekening Bendaharawan Pembayar di KPPN, atau dari rekening Bendaharawan Pembayar di KPPN ke Bendaharawan Pembayar di Kantor/Satuan Kerja. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi: (a) penerimaan PFK, 1) Penerimaan PFK 10 % Gaji untuk PNS Pusat, PNS Daerah, Polri dan PNS Polri, dan TNI dan PNS Dephan. 2) Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan untuk PNS Pusat, PNS Daerah, Polri dan PNS Polri, dan TNI dan PNS Dephan. 3) Penerimaan PFK Beras BULOG untuk PNS Pusat, Polri & PNS Polri, dan TNI & PNS Dephan 4) Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota 5) Penerimaan PFK Lain-lain a. Setoran Potongan PFK Lain lain b. Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat c. Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah (b) Penerimaan Wesel Pemerintah 1) Penerimaan potongan Wesel Pemerintah dari SPM KPPN 2) Penerimaan Setoran untuk penerbitan Wesel Pemerintah (c) Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya 1) Penerimaan setoran sisa UP-PP 2) Penerimaan Reimbursement / Pengganti PFK PP dan PPHLN 3) Penerimaan Penggantian UP PP Berasal dari SPM GU Nihil (Pengesahan) 4) Penerimaan Talangan dari Rekening Dana SAL 5) Penggantian Dana Rek. KPPN ke Rek BUN atas Pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible) 6) Penggantian Dana dari REKSUS ke Rek BUN karena REKSUS kosong 7) Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena frefinancing REKSUS 8) Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible) 9) Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong (d) Penerimaan Kiriman Uang 1) Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening a. Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN b. Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb ke KPPN c. Penerimaan Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat DJPb d. Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat DJPb 500.000.000 ke Rekening BUN

Laporan Arus Kas

315

e. Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat DJPb 500.000.000 f. Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sub BUN Valas ke Rekening BUN 2) Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus a. Penerimaan Kiriman Uang dari Reksus ke KPPN (berdasarkan SPMLS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti) b. Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening DJPb 500.000.000 c. Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN d. Pembetulan Pembukuan Pengeluaran Penggantian dari Rekening Khusus e. Penerimaan dari KPPN ke Rekening DJPb 500.000.00 berdasarkan SPM Pengganti f. Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Khusus 3) Penerimaan Pemindahbukuan a. Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN b. Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional / dan sebaliknya c. Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II dan sebaliknya d. Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional) e. Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan dan sebaliknya f. Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I (e) Penerimaan Transito 1) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 2) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 3) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 4) Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi: (a) pengeluaran PFK, 1) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji a. Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%) b. Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%) c. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) d. Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%) e. Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%) f. Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) g. Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%)

316

2)

3) 4) 5)

Manajemen Kas

h. Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) i. Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan a. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) b. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) c. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) d. Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain a. Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat b. Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah

(b) Pelunasan Wesel Pemerintah (c) Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya 1) Pembayaran UP-PP (DU/TU) 2) Pembayaran PFK PP (Prefinancing) 3) Pembayaran SPM-GU Nihil (Pengesahan ke Rekening BUN) 4) Pengembalian Talangan Dana SAL 5) Pembayaran kepada PPHLN karena pengeluaran in-eligible 6) Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong 7) Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus 8) Pengisian Rekening Dana SAL 9) Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong (d) Pengeluaran Kiriman Uang 1) Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening 2) Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus 3) Pengeluaran Pemindahbukuan (e) Pengeluaran Pemindahbukuan; yaitu sebagai kebalikan dari penerimaan pemintahbukuan antar rekening pemerintah (f) Pengeluaran Transito 1) Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah 2) Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 3) Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) Informasi mengenai arus keluar kas untuk aktivitas nonanggaran didapat dari data pemotongan dan pengembalian PFK; pemotongan dan pelunasan Wesel Pemerintah; penerimaan dan pembayaran Reimburesement Prefinancing (PP) dan PFK BUN lainnya; penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang antar rekening, rekening khusus, dan pemindahbukuan; serta penerimaan dan pengeluaran transito

Laporan Arus Kas

317

yang diproses oleh KPPN, KPPN Khusus, maupun Direktorat Pengelolaan Kas Negara. E. PELAPORAN ARUS KAS Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara: (a) Metode Langsung Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. (b) Metode Tidak Langsung Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksitransaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi asset nonkeuangan dan pembiayaan. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut: a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang; b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Pelaporan Arus Kas atas dasar Arus Kas Bersih Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal: a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional. b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat. Arus Kas Mata Uang Asing Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas. Bunga Dan Bagian Laba Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran

318

Manajemen Kas

belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benarbenar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Investasi dalam Perusahaan Negara/Daerah dan Kemitraan Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan. Perolehan dan Pelepasan Perusahaan Negara/Daerah dan Unit Operasi Lainnya Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah: a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan; b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas; c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/Daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi asset

Laporan Arus Kas

319

nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya. Transaksi Bukan Kas Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah. Komponen Kas dan Setara Kas Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca. Pengungkapan Lainnya untuk Arus Kas Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan. Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran pemerintah.

320 Gambar12.1 Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

Manajemen Kas

Laporan Arus Kas

Gambar12.1 Laporan Arus Kas Pemerintah Propinsi

321

322

Manajemen Kas

Laporan Arus Kas

Gambar12.1 Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota

323

324

Manajemen Kas

Laporan Arus Kas

325

RANGKUMAN MATERI Laporan Arus Kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. Tujuan utama laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, dan juga informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

326

Manajemen Kas

Berbeda dengan akuntansi komersial yang mengklasifikasikan arus kas menjadi tiga klasifikasi, --yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan,-akuntansi pemerintah mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 4 klasifikasi: 1. aktivitas operasi, 2. aktivitas investasi aset nonkeuangan, 3. aktivitas pembiayaan, 4. aktivitas dan nonanggaran. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. LATIHAN 1. Sebutkan manfaat yang dapat diperoleh dari pelaporan arus kas negara! 2. Apa perbedaan antara klasifikasi arus kas dalam akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah? 3. Apa maksud dibuat penngklasifikasian dalam laporan arus kas? 4. Berapa metode yang dapat digunakan oleh entitas pelaporan dalam menyajikan arus kas? Sebutkan! 5. Jelaskan alasan kenapa metode langsung lebih disarankan?

Daftar Pustaka A.Briley, Richard; Stewart C. Meyers, Principle of corporate finance, Irwin McGrawHill: sixth edition. Alvin A., Arens dan Loebbecke.Auditing : An integrated Approach. Ed.8. New Jersey : Prentice Hall, 2000 A. Ross, Stephen; Randolp W. Westerfield; Jeffrey Jaffe, Corporate Finance, Irwin McGraw-Hill: fifth edition. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Penatausahaan PHLN, Jakarta: 2005. Blake, David, Financial Market Analysis, McGraw-Hill Book Company Europe, England : 1990 Brigham, F. Eugene; Philip R.Davis, Intermediate Financial Management, 7th edition, Thomson Learning Inc., USA : 2002 Dropkin, Murray, Allyson Hayden. The Cash Flow Management Book for Nonprofits: A Step-byStep Guide for Managers, Consultants, and Boards. San Francisco: Jossey-Bass. 2001. MEFMI, Public Debt Management Procedures Manual Vol. 1. Mulyadi. Sistem Akuntansi. Ed.3. Jakarta : Salemba Empat.2001 Munawar, Dungtji, Pengembalian Pinjaman Luar Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta: 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-02/PB/2006 tentang Penyampaian Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Forecasting) Instansi/Satuan Kerja Pemerintah Pusat/Daerah. Surat Menteri Keuangan No. S-71/MK.06/2006 hal Penyampaian Rencana Penerimaan/Pengeluaran Kas. (untuk Unit Eselon I Lingkup Departemen

334

Manajemen Kas

Keuangan). Skousen, K Fred. Earl K. Stice. James D. Stice. Intermediate Accounting. Ed 13. Cincinnati : South-Western College Publishing.1998. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Welsch, Glenn A., Ronald W. Hilton, Paul N. Gordon. Anggaran: Perencanaan dan Pengendalian Laba. Buku 2. Terj. Purwatiningsih. Jakarta: Salemba Empat, 2000. Weygant, Kieso, Kimmel. Accounting Principles. ED. 5. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1999.

˜™

Biografi Penulis

Rahmadi Murwanto, saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perumusan Program pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pendidikan Diplomanya diselesaikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sedangkan gelar Master of Business Administration dan Master of Accountancy diperoleh pada tahun 2001 dari Weatherhead School of Management, Case Western University. Sejak tahun 1997 telah menjadi staf pengajar pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk beberapa mata kuliah di bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan, setelah sebelumnya menjadi asisten dosen dari tahun 1991 sampai dengan 1994. Di samping pekerjaan utama yang bersangkutan dengan pengembangan SDM Departemen Keuangan, juga aktif mengamati berbagai perkembangan dalam bidang regulasi akuntansi, praktik perpajakan, investasi dan manajemen risiko. Buku hasil karyanya yang lain bersama Tim LPKPAP – BPPK adalah “Dasar-dasar Keuangan Publik” dan “Audit Sektor Publik – Suatu Pengantar bagi Pembangunan Akuntanbilitas Instansi Pemerintah”.

Insyafiah, dilahirkan di Jakarta, 25 Maret 1974, menikah dan telah dikaruniai 1 putra dan 1 putri. Pendidikan Diploma III diselesaikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta pada tahun 1995, sedangkan gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan program master bidang finance di The University of Newcastle, Australia, lulus tahun 2002. Karir pekerjaan dimulai dengan bertugas di Pusdiklat Pegawai, BPPK sejak September 1995. Saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Seleksi dan Penempatan, Bidang Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana, Pusdiklat Pegawai BPPK. Penulis juga aktif mengajar antara lain, sebagai Dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STIE Tri Bhakti – Bekasi, STIE Dr. Moechtar Thalib - Jakarta, dan Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta. Buku hasil karya penulis sebelumnya “Dasar-dasar Keuangan Publik” (2004) dan “The GFS Beserta Penerapannya di Indonesia” (2005) bersama tim LPKPAP – BPPK.

Subkhan adalah pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Departemen Keuangan. Gelar Diploma III diperoleh dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1995, sedangkan gelar Sarjana ditamatkan pada tahun 1999 di Universitas Terbuka jurusan Manajemen. Gelar M.A. diperolehnya dari International University of Japan (IUJ) jurusan International Development Program (IDP) pada tahun 2004. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Program pada Pusdiklat Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Kepala Divisi Akuntansi Pemerintah (Government Accounting) di Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP). Selain aktif di jabatan struktural, Subkhan juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Tangerang. Beberapa artikel yang pernah beliau publikasikan antara lain: The optimum Size of Local Government and Fiscal Decentralization in Indonesia (dimuat di Jurnal Keuangan Publik Vol. 3 September 2004), Decentralization and Vertical Fiscal Imbalance, Fiscal Decentralization and Horizontal Fiscal Imbalance, Perjalanan Demokrasi dan Ekonomi Makro Indonesia (dimuat di Business News). Buku yang ditulis bersama tim LPKPAP – BPPK antara lain: ”The GFS Beserta Penerapannya di Indonesia (2005)” dan ”Keuangan Daerah – Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia (2005)”.

MANAJEMEN KAS SEKTOR PUBLIK RAHMADI MURWANTO INSYAFIAH SUBKHAN

Recommend Documents